Panduan Perizinan Pembangunan Rumah Susun di DKI Jakarta

PANDUAN PERIZINAN

PEMBANGUNAN RUMAH SUSUN DI DKI JAKARTA

ANISA CHANDRA KHARIMAH, S.ARS.

Daftar Isi

DAFTAR ISI 2 KATA PENGANTAR 3 DAFTAR ISTILAH 4 DASAR HUKUM 6 1 IZIN PEMANFAATAN RUANG

7

1.1 Izin Prinsip Pemanfaatan Ruang (IPPR) 8 1.1.1 Kriteria Pemberian IPPR 8 1.1.2 Masa Berlaku dan Mekanisme IPPR 8 1.2 Izin Lokasi 1.2.1 Kriteria Pemberian Izin Lokasi 1.2.2 Masa Berlaku dan Mekanisme Izin Lokasi 1.3 Izin Mendirikan Bangunan (IMB) 10 1.3.1 Kriteria Pemberian IMB 10 1.3.2 Penerbitan IMB Secara Bertahap 10 1.3.3 IMB Kota dan Persyaratannya 12 1.3.4 IMB Provinsi dan Persyaratannya 14 1.4 Sertifikat Laik Fungsi (SLF) 16 1.5 Izin Pendukung Lainnya 16

9 9 9

2 MEKANISME PENGAJUAN IZIN PEMANFAATAN RUANG

17

2.1 Pengajuan IMB Bangunan Gedung dengan IPPR dan Izin Lokasi 2.2 Pengajuan IMB Bangunan Gedung tanpa IPPR dan Izin Lokasi

20 21

3 SIDANG TABG ARSITEKTUR PERKOTAAN (AP) 4 SIDANG TABG STRUKTUR GEOTEKNIK (SG) 5 SIDANG TABG MEKANIKAL ELEKTRIKAL (ME) 6. IZIN LINGKUNGAN 7. ANDALALIN

2|Panduan Perizinan Pembangunan Rumah Susun di DKI Jakarta

22 24 26 28 29

Kata Pengantar Puji dan syukur kita panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa karena atas rahmatnya penyusunan buku Panduan Perizinan Pembangunan Rumah Susun di DKI Jakarta dapat berjalan dengan lancar.

Buku Panduan Perizinan Pembangunan Rumah Susun di DKI Jakarta bertujuan untuk menyediakan informasi yang ringkas dan lengkap terkait mekanisme perizinan pembangunan rumah susun di DKI Jakarta.

Penulis menyadari bahwa buku ini maish banyak kekurangan, oleh karena itu kritik dan saran yang membangun sangat diharapkan penulis agar di masa yang akan datang dapat menjadi lebih baik.

Jakarta, Juli 2021

Penulis

|3

Kata Pengantar

Daftar Istilah

AMDAL

Analisis Dampak Lingkungan

ANDALALIN

Analisis Dampak Lalu Lintas

BKPRD

Badan Koordinasi Penataan Ruang Daerah

DPMPTSP

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

DWG

Format file bawaan dari perangkat lunak CAD

GPA

Gambar Perencanaan Arsitektur

IPTB

Izin Pelaku Teknis Bangunan

IRK

Informasi Rencana Kota

KKOP

Kawasan Keselamatan Operasi Penerbangan

KMRLL

Kajian Manajemen Rekayasa Lalu Lintas

KMZ

Format file bawaan dari perangkat lunak Google Earth

KTP

Kartu Tanda Penduduk

NPWP

Nomor Pokok Wajib Pajak

PD

Perangkat Daerah

PTSP

Pelayanan Terpadu Satu Pintu

4|Panduan Perizinan Pembangunan Rumah Susun di DKI Jakarta

RAPIMGUB

Rapat Pimpinan Gubernur

SKPD

Satuan Kerja Perangkat Daerah

SKP

Format file bawaan dari perangkat lunak SketchUp

SPPL

Surat Pernyataan Pengelolaan Lingkungan

TABG AP

Tim Ahli Bangunan Gedung Bidang Arsitektur & Perkotaan

TABG ME

Tim Ahli Bangunan Gedung Bidang Mekanikal & Elektrikal

TABG SG

Tim Ahli Bangunan Gedung Bidang Struktur & Geoteknik

TKPRD

Tim Koordinasi Penataan Ruang Daerah

UKL/UPL

Upaya Pengelolaan Lingkungan/Upaya Pemantauan Lingkungan

UP PM PTSP

Unit Pengelola Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

|5

Daftar Istilah

Dasar Hukum Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2021 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 Tentang Bangunan Gedung Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 5/ PRT/M/2016 Tahun 2016 Tentang Izin Mendirikan Bangunan Gedung Peraturan Menteri Perhubungan Republik Indonesia Nomor PM 75 Tahun 2015 Tentang Penyelenggaraan Analisis Dampak Lalu Lintas Peraturan Gubernur Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 135 Tahun 2019 Tentang Pedoman Tata Bangunan Peraturan Gubernur Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 118 Tahun 2020 Tentang Izin Pemanfaatan Ruang Keputusan Gubernur Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 189 Tahun 2002 Tentang Jenis Usaha/ Kegiatan Yang Wajib Dilengkapi Dengan Upaya Pengelolaan Lingkungan (UKL) Dan Upaya Pemantauan Lingkungan (UPL) di Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 39 Tahun 2021 Tentang Standar Pelayanan Penerbitan Izin Mendirikan Bangunan di Lingkungan Dinas Penanaman Modal dan Terpadu Satu Pintu

6|Panduan Perizinan Pembangunan Rumah Susun di DKI Jakarta

1.

IZIN PEMANFAATAN RUANG

Izin Pemanfaatan Ruang

Izin Pemanfaatan Ruang adalah pemberian legalitas dalam bentuk izin dari Pemerintah Provinsi DKI Jakarta kepada orang perseorangan atau badan hukum untuk melakukan kegiatan pemanfaatan ruang.

1.1 Izin Prinsip Pemanfaatan Ruang (IPPR) IPPR atau Izin Prinsip Pemanfaatan Ruang adalah izin yang diberikan Gubernur kepada pemohon yang akan memanfaatkan ruang, secara prinsip diperkenankan pemanfaatan ruang dalam batasan sub zona tertentu yang diselenggarakan sesuai pertimbangan pemanfaatan lahan berdasarkan aspek teknis, politik, sosial, dan budaya.

1.1.1 Kriteria Pemberian IPPR IPPR diperuntukkan bagi: 1. Kegiatan pemanfaatan ruang yang melampaui batasan intensitas Pemanfaatan Ruang.

2. Kegiatan pemanfaatan ruang yang dilaksanakan berdasarkan ketentuan teknik pengaturan zonasi.

3. Kegiatan Pemanfaatan Ruang di atas rencana hijau.

4. Kegiatan Pemanfaatan Ruang di atas dan/atau di bawah badan air.

5. Kegiatan yang melintasi prasarana dan sarana umum.

1.1.2 Masa Berlaku dan Mekanisme IPPR 1. IPPR memiliki masa berlaku 3(tiga) tahun.

2. Apabila setelah melewati batas 3(tiga) tahun belum ada pelaksanaan fisik yang signifikan, maka IPPR dibatalkan.

3. Apabila IPPR telah diterbitkan namun terjadi perubahan kegiatan Pemanfaatan Ruang, IPPR harus diperbaharui.

IPPR Setidaknya Memuat:

Persetujuan Kegiatan Pemanfaatan Ruang

Arahan & Ketentuan Pemanfaatan Ruang

8|Panduan Perizinan Pembangunan Rumah Susun di DKI Jakarta

Ketentuan Lain

1.2 Izin Lokasi Izin lokasi adalah izin yang diberikan Gubernur untuk memperoleh lahan yang diperlukan dalam kegiatan pemanfaatan ruang. Izin lokasi diperuntukkan bagi upaya penguasaan atas lahan dengan luas lebih dari 5.000 m2 (lima ribu meter persegi) yang masih dikuasai masyarakat.

1.2.1 Kriteria Pemberian Izin Lokasi Izin Lokasi diperuntukkan bagi: 1. Upaya penguasaan atas lahan dengan luas lebih dari 5.000 m2 yang masih dikuasai masyarakat.

Izin Lokasi tidak diperuntukkan bagi: 1. Penguasaan lahan di bawah 5000m2 2. Perolehan tanah melalui hibah/waris 3. Perolehan tanah melalui lelang 4. Perolehan tanah melalui tukar menukar dari Pemerintah/ Pemprov DKI Jakarta/ Pemerintah Daerah lain 5. Perolehan tanah melalui inbreng 6. Perolehan tanah yang telah memiliki sertifikat 7. Perolehan tanah yang telah memiliki Izin Pemanfaatan Ruang sebelumnya 8. Perolehan tanah yang dilakukan oleh Pemerintah/ Pemprov DKI Jakarta 9. Perolehan tanah oleh BUMN/ BUMD untuk dikelola dan dimanfaatkan sendiri 10. Perolehan tanah untuk kepentingan perwakilan pemerintah asing berdasarkan asas timbal balik 11. Perolehan tanah di kawasan industri atau kawasan lain yang ditetapkan sebagai kawasan khusus 12. Perolehan tanah untuk kegiatan sosial budaya, pelayanan, pendidikan, pelayanan kesehatan, dan keagamaan.

1.2.2 Masa Berlaku dan Mekanisme Izin Lokasi 1. Masa berlaku Izin Lokasi adalah 1(satu) tahun.

2. Lahan yang dibebaskan dalam waktu 1(satu) tahun dapat diajukan untuk proses IMB.

Izin Lokasi Setidaknya Memuat:

Luas Lahan yang Dibebaskan

Lokasi Lahan

Usulan Kegiatan Pemanfaatan

Hak & Kewajiban

Penerima Izin

|9

Izin Pemanfaatan Ruang

1.3 Izin Mendirikan Bangunan (IMB) IMB atau Izin Mendirikan Bangunan adalah perizinan yang diberikan oleh Pemerintah Provinsi DKI Jakarta kepada pemilik bangunan gedung untuk membangun baru, mengubah, memperluas, mengurangi bangunan gedung dan.atau menetapkan bangunan eksisting sesuai persyaratan administrasi dan teknis.

1.3.1 Kriteria Pemberian IMB IMB berdasarkan jenisnya yaitu IMB Bangunan Prasarana dan IMB Bangunan Gedung. Dalam pembangunan rumah susun dibutuhkan IMB Bangunan Gedung.

IMB Bangunan gedung diberikan pada konstruksi bangunan yang menyatu dengan tempat kedudukannya, sebagian atau seluruhnya berada di atas dan/ atau di dalam tanah dan/atau air, yang berfungsi untuk mewadahi penyelenggaraan aktivitas kegiatan manusia secara tetap dan rutin berdasarkan fungsi bangunan gedung.

IMB berdasarkan kewenangan pemberiannya yaitu: 1. IMB Kelurahan melalui UP PM PTSP Kelurahan 2. IMB Kecamatan melalui UP PM PTSP Kecamatan 3. IMB Kota/Kabupaten Administrasi melalui UP PM PTSP Kota/Kabupaten Administrasi 4. IMB Provinsi melalui DPMPTSP IMB Setidaknya Memuat:

Jenis Kegiatan

Fungsi Bangunan

Sifat

Jangka Waktu

Dasar Pertimbangan

Dokumen Teknis

1.3.2 Penerbitan IMB Secara Bertahap Apabila diperlukan IMB dapat dikeluarkan secara bertahap, dengan ketentuan: 1. Tinggi Bangunan > 4(empat) lantai; 2. Luas Lantai Dasar > 2000 m2;; dan/atau 3. Menggunakan Pondasi Dalam.

IMB Bertahap diberikan melalui tahapan:

10|Panduan Perizinan Pembangunan Rumah Susun di DKI Jakarta

Tabel 1 IMB Bertahap Beserta Persyaratannya No 1

Persyaratan IMB Persiapan

Keterangan • • •

2

IMB Pondasi

• •

Peruntukkan Pekerjaan

Telah memenuhi persyaratan administratif dan teknis (proposal Telah sesuai peraturan atau tidak memerlukan diskresi atau telah mendapatkan IPPR Status tanah telah dikuasai

• Land clearing • Pengamanan lahan • Soil test investigation

Gambar ARS telah mendapat penilaian teknis dan persetujuan dari TABG AP Gambar struktur bawah sudah mendapat penilaian teknis dan persetujuan dari TABG SG

• • • • • •

3

4

IMB Struktur Atas

IMB Menyeluruh

•

• • •

5

IMB Definitif

• • •

Pelaksanaan uji beban Penggalian tanah Dinding penahan tanah Dewatering (bila diperlukan) Pemasangan tiang pancang Pemasangan pondasi tower crane

Gambar struktur (bawah dan atas) sudah mendapat penilaian teknis dan persetujuan dari TABG SG

•

Telah mendapatkan penilaian teknis dan persetujuan struktur dari TABG SG Sudah mendapat penilaian teknis dan persetujuan TABG ME Telah mendapat pengesahan rekomendasi AMDAL dan/atau UKL/UPL

Dapat melaksanakan pekerjaan konstruksi bangunan mulai dari pekerjaan pondasi, pekerjaan struktur, dan pekerjaan finishing bangunan serta pekerjaan mekanikal dan elektrikal

•

Pelaksanaan konstruksi struktur bangunan secara menyeluruh Menyiapkan peralatan mekanikal & elektrikal

Telah mendapatkan persetujuan pekerjaan menyeluruh Telah mendapat pengesahan izin lingkungan (AMDAL dan/ atau UKL/UPL) Telah mendapatkan rekomendasi teknis yang dipersyaratkan

Sumber: Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi DKI Jakarta No. 39 Tahun 2021 tentang Standar Pelayanan Penerbitan Izin Mendirikan Bangunan di Lingkungan Dinas Penanaman Modal dan Terpadu Satu Pintu

|11

Izin Pemanfaatan Ruang

1.3.3 IMB Kota dan Persyaratannya Izin Mendirikan Bangunan – Kota (IMB Kota) adalah IMB yang standar pemberiannya diwenangkan kepada UP PM PTSP Kota/Kabupaten.

Kriteria Pemberian IMB Kota:

Bangunan Non-Rumah Tinggal

Tinggi maks. 8 Lantai

Lahan min. 1000m2

Basement maks. 1 Lantai

IMB Kota dapat diterbitkan melalui IMB Bertahap dengan tahapan:

12|Panduan Perizinan Pembangunan Rumah Susun di DKI Jakarta

Tabel 2 Persyaratan Penerbitan IMB Kota No

Persyaratan

Keterangan

Tahapan

1

Surat Permohonan

Terdapat pernyataan kebenaran & keabsahan dokumen & data di atas materai Rp10.000

2

Identitas Pemohon/ Penanggung Jawab

Jika Usaha Perorangan • KTP • NPWP Jika Badan Usaha • NIB

3

Surat Kuasa Permohonan IMB

-

4

Bukti Kepemilikan Tanah

-

5

Bukti Pembayaran PBB Tahun Terakhir

-

6

Foto Lokasi

Sudut kiri, sudut kanan, dan depan

7

Perizinan yang Dimiliki

-

8

Informasi Rencana Kota (IRK)

Berupa hasil ukur Surveyor Kadaster Berlisensi (SKB)

9

Lembar Pengesahan GPA

Jika <3 lantai, disetujui Arsitek Jika >3 lantai, disetujui IPTB

10

GPA 2D & GPA 3D

GPA 2D, format dwg.

GPA 3D, format kmz./skp.

11

Gambar Struktur (Jika > 3 Lantai)

Gambar dijamin oleh IPTB

12

Gambar ME (Jika > 4 Lantai)

Gambar dijamin oleh IPTB

13

Izin Lingkungan

Jika

4 lantai

14

ANDALALIN

Jika

4 lantai

15

Laporan GPA

-

IMB Persiapan

IMB Struktur

IMB Menyeluruh

Sumber: Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi DKI Jakarta No. 39 Tahun 2021 tentang Standar Pelayanan Penerbitan Izin Mendirikan Bangunan di Lingkungan Dinas Penanaman Modal dan Terpadu Satu Pintu

|13

Izin Pemanfaatan Ruang

1.3.4 IMB Provinsi dan Persyaratannya Izin Mendirikan Bangunan – Provinsi (IMB Provinsi) adalah IMB yang standar pemberiannya diwenangkan kepada DPMPTSP.

Kriteria Pemberian IMB Provinsi:

Bangunan Non-Rumah Tinggal

Tinggi min. 8 Lantai

Kedalaman Pondasi >2m

Bangunan Khusus

IMB Provinsi dapat diterbitkan melalui IMB Bertahap dengan tahapan:

14|Panduan Perizinan Pembangunan Rumah Susun di DKI Jakarta

Tabel 3 Persyaratan Penerbitan IMB Provinsi No

Persyaratan

Keterangan

Tahapan IMB Persiapan

1

Surat Permohonan

Terdapat pernyataan kebenaran & keabsahan dokumen & data di atas materai Rp10.000

2

Identitas Pemohon/ Penanggung Jawab

Jika Usaha Perorangan • KTP • NPWP Jika Badan Usaha • NIB

3

Surat Kuasa Permohonan IMB

-

4

Bukti Kepemilikan Tanah

-

5

Bukti Pembayaran PBB Tahun Terakhir

-

6

Foto Lokasi

Sudut kiri, sudut kanan, dan depan

7

Perizinan yang Dimiliki

-

8

Informasi Rencana Kota (IRK)

Berupa hasil ukur Surveyor Kadaster Berlisensi (SKB)

9

Lembar Pengesahan GPA

Jika <3 lantai, disetujui Arsitek Jika >3 lantai, disetujui IPTB

10

GPA 2D & GPA 3D

GPA 2D, format dwg.

GPA 3D, format kmz./skp.

11

Gambar Struktur Bawah

Gambar dijamin oleh IPTB Diberi catatan oleh TABG SG

12

Gambar Struktur Atas

Gambar dijamin oleh IPTB Diberi catatan oleh TABG SG

IMB Struktur

13

Gambar ME

Gambar dijamin oleh IPTB Diberi catatan oleh TABG ME

IMB Menyeluruh

14

Izin Lingkungan

Jika

4 lantai

15

ANDALALIN

Jika

4 lantai

16

Laporan GPA

-

IMB Pondasi

Sumber: Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi DKI Jakarta No. 39 Tahun 2021 tentang Standar Pelayanan Penerbitan Izin Mendirikan Bangunan di Lingkungan Dinas Penanaman Modal dan Terpadu Satu Pintu

|15

Izin Pemanfaatan Ruang

SLF atau Sertifikat Laik Fungsi adalah sertifikat yang diterbitkan oleh Pemerintah Provinsi DKI Jakarta untuk menyatakan kelaikan fungsi suatu bangunan gedung baik secara administratif maupun teknis, sebelum pemanfaatannya.

Objek SLF yaitu:

Bangunan Gedung Tunggal

Bangunan Gedung Non-Tunggal

Bangunan Gedung Parsial

Pemberian SLF Berupa: 1. SLF Pendahuluan 2. SLF Pertama 3. Perpanjangan SLF Masa Berlaku SLF yaitu:

1.5 Izin Pendukung Lainnya Izin pendukung lainnya terdiri dari: 1. Izin Lingkungan Merupakan izin yang diberikan kepada setiap orang yang melakukan usaha dan/ atau kegiatan yang wajib analisis mengenai dampak lingkungan hidup atau upaya pengelolaan lingkungan hidup dan upaya pemantauan lingkungan hidup atau surat pernyataan pengelolaan lingkungan dalam rangka perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup sebagai prasyarat untuk memperoleh izin usaha dan/ atau kegiatan 2. Izin Operasional Merupakan izin yang diberikan untuk melakukan kegiatan usaha yang berada pada bangunan gedung dan/ atau prasarana.

16|Panduan Perizinan Pembangunan Rumah Susun di DKI Jakarta

2.

MEKANISME PENGAJUAN IZIN PEMANFAATAN RUANG

Mekanisme Pengajuan Izin Pemanfaatan Ruang Tahapan Izin Pemanfaatan Ruang yaitu: 1. Tahap Pra-permohonan 2. Tahap Permohonan 3. Tahap Penerbitan IMB

Gambar 1 Tahapan Izin Pemanfaatan Ruang Setelah penerbitan IMB, pemohon dapat melaksanakan pembangunan sampai selesai dan dilanjutkan dengan pengajuan SLF dan Izin Operasional.

Izin yang dibutuhkan untuk membangun rumah susun adalah IMB Bangunan Gedung. Mekanisme pengajuan izin berdasarkan kelengkapan persyaratannya yaitu: Pengajuan IMB Gedung dengan IPPR dan Izin Lokasi

• • •

Durasi ±57 Hari Proses melalui RAPIMGUB Proses melalui sidang TABG

Pengajuan IMB Gedung tanpa IPPR dan Izin Lokasi

• •

Durasi ±49 Hari Kerja Proses melalui sidang TABG

|19

Mekanisme Pengajuan Izin Pemanfaatan Ruang

2.1 Pengajuan IMB Bangunan Gedung dengan IPPR dan Izin Lokasi

Gambar 2 Alur Pengajuan IMB Bangunan Gedung dengan IPPR dan Izin Lokasi Panduan Perizinan Pembangunan Rumah Susun di DKI Jakarta

20|

2.2 Pengajuan IMB Bangunan Gedung tanpa IPPR dan Izin Lokasi

Gambar 3 Alur Pengajuan IMB Bangunan Gedung tanpa IPPR dan Izin Lokasi

|21

Mekanisme Pengajuan Izin Pemanfaatan Ruang

3.

SIDANG TABG AP

Sidang TABG AP dilakukan untuk mendapatkan persetujuan teknis arsitektur. Persetujuan teknis arsitektur didapatkan setelah dokumen rencana arsitektur dinyatakan sesuai dengan persyaratan teknis. Dokumen rencana yang dipersiapkan oleh pemohon yaitu Gambar Perencanaan Arsitektur (GPA), GPA adalah dokumen gambar arsitektur yang menjelaskan desain bangunan yang memenuhi ketentuan penataan kota untuk pengajuan rekomendasi dan perizinan pemanfaatan ruang.

Setiap bangunan gedung di DKI Jakarta harus memenuhi ketentuan teknis Tata Bangunan yang dituangkan di dalam GPA. Pedoman Tata Bangunan tercantum pada Peraturan Gubernur DKI Jakarta No. 135 Tahun 2019 Tentang Pedoman Tata Bangunan.

22|Panduan Perizinan Pembangunan Rumah Susun di DKI Jakarta

Laporan GPA dijadikan lampiran saat persetujuan teknis arsitektur diterbitkan. Laporan GPA terdiri dari konsep detail teknis bangunan yang disajikan dalam 1 (satu) jilid/buku berukuran A3 .

Laporan GPA tersusun dari:

1.

2.

Perancangan

Lingkungan

• Konsep perancangan bangunan • Rencana blok • Rencana tapak • Tampak bangunan • Potongan bangunan • Denah bangunan setiap lantai • Gambar 3D • Perhitungan intensitas pemanfaatan ruang • Cagar Budaya • Detail lainnya jika diperlukan

• Analisa dampak lingkungan • Akses kendaraan, pejalan kaki, servis • Skema pembuangan/pengolahan sampah • Perhitungan parkir • Landscape • Tata air

3.

4.

Evakuasi • Posisi & sirkulasi mobil pemadam kebakaran • Posisi FCC (Fire Command Center) • Area titik kumpul

Data

• • • •

Peta Lokasi Foto Lingkungan Sekitar Gambar KRK Gambar bangunan asli/ eksisting

Gambar Perencanaan Arsitektur (GPA)

|23

4.

SIDANG TABG SG

Sidang TABG SG dilakukan untuk mendapatkan persetujuan teknis struktur. Persetujuan teknis struktur didapatkan setelah dokumen rencana struktur dinyatakan sesuai dengan persyaratan teknis. Untuk itu, Pemohon mempersiapkan Dokumen Rencana Struktur untuk penilaian teknis.

Persetujuan teknis struktur meliputi persetujuan struktur bawah dan persetujuan struktur atas. Persetujuan struktur bawah menjadi dasar diterbitkannya IMB Pondasi. Persetujuan struktur atas menjadi dasar diterbitkannya IMB Struktur.

24|Panduan Perizinan Pembangunan Rumah Susun di DKI Jakarta

Dokumen Rencana struktur meliputi:

1.

2.

3.

Laporan Penyelidikan Tanah Perhitungan Struktur Gambar Rencana Struktur: • • • • •

Gambar rencana pondasi Gambar denah kolon dan balok Gambar detail penulangan balok, kolom, tangga, dan plat lantai Gambar rangka atap Gambar rencana basement (apabila ada)

4.

5.

Rencana Struktur

|25

5.

SIDANG TABG ME

Sidang TABG SE dilakukan untuk mendapatkan persetujuan teknis mekanikal dan elektrikal. Persetujuan teknis mekanikal dan elektrikal didapatkan setelah dokumen rencana mekanikal dan elektrikal dinyatakan sesuai dengan persyaratan teknis. Untuk itu, Pemohon mempersiapkan Dokumen Rencana Mekanikal dan Elektrikal untuk penilaian teknis. Persetujuan teknis mekanikal elektrikal menjadi dasar diterbitkannya IMB Menyeluruh

26|Panduan Perizinan Pembangunan Rumah Susun di DKI Jakarta

Dokumen Rencana Mekanikal dan Elektrikal meliputi:

1.

Gambar Rencana Mekanikal dan Elektrikal • • • • • •

2.

Gambar rencana listrik arus kuat Gambar rencana listrik arus lemah Gambar rencana sanitase drainase pemipaan-plambing Gambar rencana sanitasi drainase pemipaan-plambing pemadam kebakaran Gambar rencana transportasi dalam gedung Gambar rencana tata udara gedung

Perhitungan Mekanikal dan Elektrikal • • • • • •

Perhitungan listrik arus kuat Perhitungan listrik arus lemah Perhitungan sanitase drainase pemipaan-plambing Perhitungan sanitasi drainase pemipaan-plambing pemadam kebakaran Perhitungan transportasi dalam gedung Perhitungan tata udara gedung

|27

Rencana Mekanikal dan Elektrikal

6.

IZIN LINGKUNGAN

Izin Lingkungan/Persetujuan Lingkungan wajib dimiliki oleh setiap usaha dan/atau kegiatan yang memiliki dampak penting atau tidak penting terhadap lingkungan.

1.

Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL)

2.

Upaya Pengelolaan Lingkungan dan Upaya Pemantauan Lingkungan (UKL-UPL)

AMDAL wajib dimiliki bagi setiap rencana usaha dan/atau kegiatan yang memiliki dampak penting terhadap lingkungan hidup. AMDAL juga wajib untuk usaha dan/atau kegiatan yang dilakukan di dalam kawasan dan/atau berbatasan langsung dengan kawasan lindung sesuai dengan PP No. 22 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.

UKL-UPL wajib dimiliki bagi usaha dan/atau kegiatan yang tidak memiliki dampak penting terhadap lingkungan hidup, termasuk jenis rencana usaha dan/atau kegiatan yang dikecualikan dari wajib AMDAL. Berdasarkan Keputusan Gubernur Provinsi DKI Jakarta No. 189 Tahun 2002 pembangunan yang wajib UKL-UPL adalah: No 1

Jenis Kegiatan Di Kawasan peruntukan perumahan/permukiman yang dibangun secara vertikal (Rusun/Apartemen) - Luas Lahan - Jumlah Lantai

28|Panduan Perizinan Pembangunan Rumah Susun di DKI Jakarta

Satuan

Skala /Besaran

Ha Lantai

> 0,5 s.d. < 2 > 3 s.d. < 4

7.

ANDALALIN

ANDALALIN atau Analisis Dampak Lalu Lintas adalah serangkaian kegiatan kajian mengenai dampak lalu lintas sdari pembangunan pusat kegiatan, permukiman, dan infrastruktur yang hasilnya dituangkan dalam bentuk dokumen hasil analisis dampak lingkungan. ANDALALIN dibutuhkan apabila pembangunan rumah susun yang direncanakan masuk ke kriteria ukuran minimal ANDALALIN menurut Peraturan Menteri Perhubungan RI No. 75 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Analisis Dampak Lalu Lintas : No

Jenis Rencana Pembangunan

Ukuran Minimal

1

Rumah Susun Sederhana

100 Unit

2

Apartemen

50 Unit

|29

Rencana Mekanikal dan Elektrikal

Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Direktorat Jenderal Perumahan Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan Jawa I Jl. Pattimura No. 20, Kebayoran Baru - Jakarta Selatan Telp/Fax. (021) 72796588