Suara Kita - Buku Kajian KM ITB 2017 by Andriana Kumalasari

Suara Kita Kumpulan Kajian Keluarga Mahasiswa Institut Teknologi Bandung 2017

Disusun Oleh: Kementerian Inkubasi Kajian Kabinet Suarasa KM ITB Didesain Oleh: Fakhri Akhsan

â&#x20AC;&#x153;Buta yang terburuk adalah buta politik, dia tidak mendengar, tidak berbicara, dan tidak berpartisipasi dalam peristiwa politik. Dia tidak tahu bahwa biaya hidup, harga kacang, harga ikan, harga tepung, biaya sewa, harga sepatu dan obat, semua tergantung pada keputusan politik. Orang buta politik begitu bodoh sehingga ia bangga dan membusungkan dadanya mengatakan bahwa ia membenci politik. Si dungu tidak tahu bahwa dari kebodohan politiknya lahir semua pelacur, anak terlantar, dan pencuri terburuk, rusaknya perusahaan nasional dan multinasional.â&#x20AC;? Bertolt Bracht

Kata Pengantar Presiden KM ITB 2017 Suara-suara itu tak bisa dipenjarakan Di sana bersemayam kemerdekaan Apabila engkau memaksa diam Kusiapkan untukmu: pemberontakan! Sajak Suara â&#x20AC;&#x201C; Wiji Thukul Selamat datang di era reformasi Indonesia! Masa di mana demokrasi menjadi salah satu kunci kemerdekaan. Tempat di mana orang-orang tidak perlu bersandiwara dalam perjuangan. Mulut tidak lagi dipaksa bungkam sehingga kita tidak boleh diam. Ini lah bukti kami, bagian dari masyarakat, yang berjuang secara terang-terangan. Ini lah tanda bahwa demokrasi kita masih punya harapan karena masyarakatnya mau berpikir, bertindak, dan tidak mau diam. Kami memimpikan sebuah peradaban yang pikiran penguasa dan rakyatnya terbuka. Peradaban yang kekuatan elemenelemen di dalamnya saling menyeimbangkan dan menguatkan demi kepentingan semua orang. Bukan peradaban yang saling

menjatuhkan dengan cara-cara perpecahan demi kemenangan kepentingan golongan. Kami juga percaya bahwa Indonesia bisa menjadi bangsa yang besar karena kuat budaya dan agamanya. Bukan bangsa yang menjual sumber daya alam dan harta warisannya demi keuntungan pribadi semata. Kami memandang jauh melihat Indonesia yang melakukan pembangunan untuk kepentingan

masyarakat

bukan

untuk

memperkaya

konglomerat. Infrastruktur dibangun dengan memikirkan ruang publik yang tidak boleh hancur dan dibangun bersandingan dalam harmoni lingkungan yang saling melebur dan kepribadian yang luhur. Kami juga membayangkan sebuah bangsa yang saling mengingatkan serta bahu membahu dalam kebaikan. Yang malu dan takut ketika terpikir olehnya ingin mengambil hak rakyatnya. Yang di hatinya tertanam perlawanan terhadap korupsi dan kezaliman. Kami juga masih memiliki visi untuk menguatkan menjadikan Indonesia bangsa yang sejahtera karena usaha bersama. Bukan sejahtera semu sesaat karena hutang negara yang fana. Andriana Kumalasari selaku Menteri Inkubasi Kajian dan Kementerian Koordinator Sosial Politik membuktikan pada Indonesia bahwa Keluarga Mahasiswa ITB masih bisa dan mau bersuara. Demi menyuarkan asa kita. Asa pemuda dan bangsa Indonesia. Demi Menyuakan rasa kita. Rasa gotong royong rakyat Indonesia. Inilah Suara Kita! Persembahan kami, Kabinet Suarasa KM ITB 2017/ 2018, dari Ganesa untuk Indonesia.

iii

Selamat mengarungi indahnya perjuangan dan angan-angan masa depan. Untuk Tuhan, Bangsa, dan Almamater! Presiden KM ITB 2017 Ardhi Rasy Wardhana

Prakata Menteri Inkubasi Kajian Kemenkoan Sosial Politik Kabinet KM ITB 2017-2018 Menulis adalah cara untuk menyampaikan kepada generasi berikutnya, agar diteruskannya yang baik dan ditinggalkannya yang buruk. Telah lebih dari 72 tahun sejak Indonesia merdeka. Kemerdekaan Indonesia tidak lepas dari peran para pemuda pada masa itu. Para pemuda yang tidak hanya bermimpi soal â&#x20AC;&#x153;merdekaâ&#x20AC;?, tapi juga berjuang untuk dapat mencapai merdeka. Yang disebut pemuda hari ini adalah kita, yang masih memiliki tubuh dan jiwa yang segar, pikiran yang penuh akan imaji tentang seperti apa jayanya negeri ini di masa yang akan datang. Kita yang menentukan seperti apa masa depan bangsa. Sungguh beruntung bangsa ini, kala pemudanya masih mau berpikir dan berdiskusi mengenai permasalahan bangsa. Sungguh beruntung Indonesiaku bila para pemudanya tidak takut untuk menyatakan dan menguji gagasannya dengan berdialektika. Sungguh beruntung tanah airku saat para pemudanya tidak sibuk menjadi â&#x20AC;&#x153;eleganâ&#x20AC;?, melainkan masih mau

berdampingan

dengan

masyarakat

dan

bukan

hanya

mengatasnamakannya. Selama setahun kepengurusan, saya bersama seluruh kawankawan

pemuda

yang

berbaris

bersama

saya

berusaha

mengusahakan itu semua. Tidak peduli siapa kami, darimana latar belakang keilmuan kami, usia kami, atau jabatan dan tanggungjawab kami saat ini. Siapapun yang peduli dan sepakat kemudian merapat. Buku ini merupakan sedikit dari hal-hal yang bisa saya tuliskan. Belum bisa mewakili semua usaha kita, kawan-kawan. Tapi setidaknya cukup untuk menceritakan apa yang sudah kita lakukan selama satu tahun ke belakang. Merupakan kepuasan tersendiri bagi saya ketika buku ini akhirnya ada di tangan kawan-kawan pembaca. Bagi saya, buku ini adalah sebuah bukti nyata bahwa para pemuda yang adalah mahasiswa ITB masih mau membahas permasalahan bangsa ini, mengeluarkan dan menguji gagasan untuk membuat bangsa ini lebih baik. Secara khusus saya berterima kasih kepada semua kawankawan yang setahun kemarin sudah berjuang bersama saya ataupun mendukung saya selama proses ini. Juga terima kasih kepada Ardhi Rasy Wardhana yang sudah memberikan saya kesempatan untuk merealisasikan infrastruktur pergerakan integralistik bernama aliansi kajian.

Akhir kata, semoga buku ini bermanfaat untuk para pembaca semua. Selamat melanjutkan perjuangan dan sampai jumpa di wadah pergerakan lainnya. Demi Tuhan, Bangsa, dan Almamater! Menteri Inkubasi Kajian, Kemenkoan Sosial Politik Kabinet KM ITB 2017 Andriana Kumalasari

vii

Daftar Isi Kata Pengantar Presiden KM ITB 2017 ........................................ii Prakata Menteri Inkubasi Kajian Kemenkoan Sosial Politik Kabinet KM ITB 2017-2018 ............................................................ v Daftar Isi ............................................................................................ viii Daftar Tabel ........................................................................................ xi Daftar Gambar .................................................................................. xii Linimasa Momen Sosial Politik 2017 .......................................... xiv SATU: Kajian Isu Nasional Keluaran Kemenkoan Sosial Politik Kabinet Suarasa Keluarga Mahasiswa Institut Teknologi Bandung ............................................................................................... 1 Sikap KM ITB mengenai Kisruh PT Freeport Indonesia ......... 2 Kajian dan Sikap KM ITB mengenai Kondisi Buruh ............... 12 Sikap KM ITB mengenai Draf Peraturan Menteri Riset, Teknologi,

dan

Pendidikan

tentang

Organisasi

Kemahasiswaan Perguruan Tinggi ............................................ 35 Kajian mengenai Pendidikan Tinggi .......................................... 43 Sikap KM ITB mengenai Kondisi Persatuan dan Kesatuan Bangsa ............................................................................................ 54 Kajian Hari Peringatan Kemerdekaan Indonesia: Apakah Kita Telah Berdaulat? ........................................................................... 60 Sikap KM ITB mengenai Upaya Pelemahan KPK ................... 69 Sikap KM ITB mengenai Penangkapan Mahasiswa pada Aksi 3 Tahun Jokowi-JK ...................................................................... 75

viii

Kajian mengenai Peraturan Pemerintah Pengganti UndangUndang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemahasiswaan ............................................................................ 89 DUA: Kajian Isu Daerah Keluaran Kemenkoan Sosial Politik Kabinet Suarasa Keluarga Mahasiswa Institut Teknologi Bandung........................................................................................... 105 Pernyataan Sikap KM ITB mengenai Rencana Pembangunan Rumah Deret Tamansari .......................................................... 106 Pernyataan Sikap KM ITB mengenai Konflik Agraria antara Warga Dago Elos dengan The Maj Collection ..................... 116 Kajian KM ITB mengenai Pemanfaatan Lahan Eks Palaguna ...................................................................................................... 123 TIGA: Terkhusus Hari Kebangkitan Nasional ......................... 130 Pengantar Kajian Aksi Kebangkitan Nasional ...................... 131 Kajian KM ITB mengenai Ekonomi Kerakyatan .................. 137 Kajian KM ITB mengenai Supremasi Hukum ....................... 164 Pernyataan Sikap dalam Aksi Kebangkitan Nasional ......... 192 EMPAT: KM ITB sebagai Koordinator Isu Infrastruktur Aliansi BEM Seluruh Indonesia ................................................................ 196 Narasi Pembangunan Infrastruktur: Antara Cita dan Realita ...................................................................................................... 197 Studi Kasus Realita Pembangunan: Proyek Kereta Cepat Jakarta-Bandung ........................................................................ 205 Studi Kasus Realita Pembangunan: Megaproyek Meikarta ...................................................................................................... 225

LIMA: Keluaran Aliansi Kajian Keluarga Mahasiswa Institut Teknologi Bandung ....................................................................... 230 Marine Debris ............................................................................ 231 Program 100-0-100 .................................................................. 235 Konflik Agraria ........................................................................... 242 Birokrasi Perizinan Sektor Hulu Energi ................................. 254 Kondisi Perusahaan Listrik Negara ........................................ 263 Kondisi Pergaraman di Dunia ................................................. 271 Tantangan Indonesia Menuju Kedaulatan Sumber Daya Mineral ........................................................................................ 274 ENAM: Ceritera Aksi atas Prakarsa Suarasa ........................... 304 Jurnal Aksi Kebangkitan Nasional .......................................... 305 Rilis Pers Aksi Tolak Hak Angket terhadap KPK ................. 332 Pengajuan Permohonan Pengatasnamaan Menolak Reklamasi Teluk Jakarta .............................................................................. 341 Dibalik Suara Kita .......................................................................... 344

Daftar Tabel Tabel 1 Matriks Pembagian PKWT ............................................... 19 Tabel 2 Penalti Pelanggaran K3 di AS dan Indonesia ................ 30 Tabel 3 Daftar Perizinan Hulu Migas di Kementrian .............. 258 Tabel 4 Perbedaan KK dan IUPK ................................................ 285

Daftar Gambar Gambar 1 Kelompok Buruh dalam 1 Perusahaan ...................... 21 Gambar 2 Perbedaan Rata-rata Upah Pokok Antara Buruh ... 24 Gambar 3 Perbandingan dasar ketiga UU sebagai landasan yuridis industri migas .................................................................... 156 Gambar 4 The World's Most Unequal Country....................... 161 Gambar 5 Kronologi Status Hukum Proyek Reklamasi Teluk Jakarta .............................................................................................. 186 Gambar 6 Rincian Indeks Negara Hukum Indonesia 2015 ... 189 Gambar 7 Alokasi APBN .............................................................. 203 Gambar 8 Tabel Analisis Kelayakan Ekonomi dan Analisis ... 217 Gambar 9 Tabel Tarif Keekonomian Jakarta-Cirebon Rute Bandung ........................................................................................... 219 Gambar 10 Sebaran Kawasan Kumuh Kota Bandung, 2015 238 Gambar 11 Contoh Infrastruktur Sanitasi ................................ 240 Gambar 12 Proyeksi Kebutuhan Energi Nasional (Dewan Energi Nasional, 2015) .............................................................................. 255 Gambar 13 Grafik pelaksanaan komitmen eksplorasi ............ 257 Gambar 14 Usulan Skema Penyerhanaan Perizinan Melalui Clustering (Didik S) ........................................................................ 262 Gambar 15 Harga Acuan Batu Bara 2017 ................................ 268 Gambar 16 Data Ketenagalistrikan Indonesia ......................... 268 Gambar 17 Saham Ekuitas Minimal Harus Diinvestasikan .... 278 Gambar 18 Potensi Mineral Logam Indonesia ......................... 290

xii

Gambar 19 Cadangan Komoditas Nikel .................................... 291 Gambar 20 Pohon Industri Tembaga ......................................... 292 Gambar 21 Negara Pengekspor dan Pengimpor Tembaga ... 294 Gambar 22 Kebutuhan dan Patokan Tembaga ........................ 295 Gambar 23 Skema Peningkatan Nilai Tambah ......................... 296 Gambar 24 Skema Pengolahan Konsetrat Tembaga PT Smelting ........................................................................................................... 298 Gambar 25 Historical Price Graph Tembaga ............................ 300 Gambar 26 Electrorefining Tembaga ......................................... 301 Gambar 27 Waste PCBs Treatment Flowchart in CRDC ...... 303 Gambar 28 Audiensi ke Kongres KM ITB ................................. 306 Gambar 29 Forbas KM ITB .......................................................... 310 Gambar 30 Rundown Lapangan Aksi ......................................... 311 Gambar 31 Barisan Massa Aksi................................................... 312 Gambar 32 Massa Aksi di Depan Gedung DPR RI .................. 313 Gambar 33 Mimbar Bebas oleh Massa Aksi ............................. 313 Gambar 34 Foto Bersama dengan Massa Aksi UI ................... 315 Gambar 35 Presiden KM ITB dengan Wakil Ketua MPR Pak E.E Mangindaan..................................................................................... 323 Gambar 36 Audiensi Bersama Wakil Ketua MPR RI Pak E.E Mangindaan..................................................................................... 326 Gambar 37 Salah Satu Buku Kajian Lembaga Pengkajian MPR RI ........................................................................................................... 327 Gambar 38 Round Table Discussion Lembaga Pengkajian MPR RI ........................................................................................................... 328 Gambar 39 Audiensi II dengan Ketua MPR RI ......................... 330

xiii

Linimasa Momen Sosial Politik 2017 

1 Maret 2017 – Penyikapan KM ITB terhadap isu kisruh PT Freeport Indonesia dan penyampaian sikap secara langsung kepada Menko Kemaritiman Luhut Binsar Panjaitan di Aula Barat ITB. Penyikapan dilanjutkan dengan keikutsertaan KM ITB pada forum-forum dengan tema terkait yakni forum Indonesian Mining Institute bertemakan “Holding BUMN sebagai salah satu alternatif solusi renegosiasi Freeport” dan Diskusi Pakar bertemakan “Freeport dan Indonesia sebagai Bangsa Pemenang”



12 April 2017 - Follow up sikap “serampangan” kepada DPRD Jawa Barat bersama Aliansi BEM-SI



1 Mei 2017 – Bergabungnya KM ITB dengan Serikat Pekerja pada Aksi Mayday 2017. Setelah sekian lama tidak melakukan aksi dengan organisasi masyarakat. Terlebih dahulu menjalin hubungan dengan teman-teman dari Serikat

Pekerja

dan

mengeluarkan

sikap

terkait

perburuhan. Hubungan Kabinet KM ITB dan masyarakat juga dilakukan pada advokasi-advokasi berikutnya yakni Aksi Kebon Jeruk dan Aksi Tamansari. 

19-31 Mei 2017 – Melakukan penyikapan dengan konten yang strategis dan mendasar berdasarkan beberapa studi kasus yang kemudian dibawa pada aksi 19 Mei 2017

xiv

bersama BEM UI. Hadir sekitar 150an mahasiswa ITB, jumlah paling besar dibanding 5 aksi KM ITB sebelumnya. Aksi tersebut juga merupakan aksi yang efektif dengan diundangnya KM ITB untuk menyampaikan sikap secara langsung dan berdialog dengan dua pimpinan MPR, yakni E.E. Mangindaan (22/05/17) dan Zulkifli Hasan (29/05/17). KM ITB juga diundang untuk mengikuti Roundtable Discussion

bertemakan

“Perekonomian

Nasional”

(23/05/17) yang kemudian berlanjut dengan Simposium Nasional

(12 Agustus 2017) sekaligus pembacaan

rekomendasi hasil kajian Lembaga Kajian MPR RI. Isi rekomendasi tersebut selaras dengan substansi konten penyikapan Aksi Hari Kebangkitan Nasional. Rekomendasi tersebut selanjutnya akan diberikan kepada pihak-pihak yang berwenang yakni DPR RI dan Dewan Pertimbangan Presiden. 

31 Mei 2017 – Aksi seruan “Indonesia Tetap Bersatu” yang diikuti ribuan mahasiswa ITB di Plaza Widya Nusantara ITB. Terlebih dahulu dilakukan penyikapan terhadap kondisi persatuan Bangsa Indonesia.



7 Juli 2017 – Aksi Antikorupsi dan dialog langsung dengan perwakilan DPR bertemakan “Hak Angket KPK” yang kemudian menarik atensi massa dan meningkatkan kepedulian terhadap pemberantasan korupsi di Indonesia. Keberlanjutan sikap dan aksi tersebut berlangsung cukup panjang yakni : Diskusi Publik Pelemahan KPK (22

September 2017), Aksi Ganyang Koruptor (1 dan 8 Oktober 2017), Audiensi dengan KPK (2 Oktober 2017) dan Refleksi Penolakan Upaya Pelemehan Pemberantasan Korupsi (25 November 2017). Penyampaian sikap yang dilakukan KM ITB dan elemen masyarakat yang lain ini berbuntut pada ditahannya

pembentukan

Pansus

Hak

Angket

dan

ditahannya Setya Novanto. 

24 Agustus 2017 – Penyampaian kajian dan sikap tentang infrastruktur secara langsung kepada Menteri PUPR Bapak Basuki Hadimuljono pada acara Stadium Generale di Aula Barat ITB.



20 Oktober 2017 – aksi Evaluasi 3 tahun Jokowi-JK bersama Aliansi BEM Seluruh Indonesia yang berisi tiga tuntutan yang serupa dengan tuntutan yang dibawa KM ITB pada aksi 19 Mei 2017. Dalam konsolidasi nasional Aliansi BEM Seluruh Indonesia, KM ITB menegaskan untuk membawa tuntutan yang strategis dan mendasar, tidak lagi menyampaikan tuntutan yang berupa studi kasus.



28-29 Oktober 2017 – Aksi Penolakan Sikap Represifitas Aparat dan penyampaikan sikap secara langsung kepada pihak kepolisian. Aksi ini buntut dari ditahannya rekanrekan mahasiswa dalam aksi evaluasi 3 tahun Jokowi-JK oleh aparat dengan didahului tindakan represif. Sikap penolakan ini berakhir dengan dibebaskannya rekan-rekan mahasiswa yang ditahan.

xvi



14-15 Desember 2017 – Sikap penolakan KM ITB dan elemen mahasiswa lainnya terhadap draft Ormawa Menristekdikti pada forum sosialisasi Permendikti yang kemudian berujung pada pembatalan draft Permendikti tentang Ormawa.



20 Desember 2017 – Penyampaian langsung Buku Kajian dan Sikap KM ITB oleh Presiden KM ITB kepada Presiden RI Bapak Joko Widodo pada acara “Entrepeneurs Wanted!”



7 Februari 2018 – Presiden KM ITB tampil memukau di Talkshow Mata Najwa bertemakan “Kartu Kuning Jokowi’. Tampil dengan santun dan mengemukakan jawaban jawaban cerdas yang membuat atensi publik menuju pada KM ITB

xvii

SATU: Kajian Isu Nasional Keluaran Kemenkoan Sosial Politik Kabinet Suarasa Keluarga Mahasiswa Institut Teknologi Bandung 1

Sikap KM ITB mengenai Kisruh PT Freeport Indonesia Salam Ganesha! Hidup Mahasiswa! Hidup Rakyat Indonesia! Bangsa Indonesia memiliki cita-cita luhur yang tercantum dalam konstitusi untuk dapat menjadi negara yang bersatu, berdaulat, adil, dan makmur. Demi mewujudkan cita-cita tersebut, Undang Undang Dasar 1945 pasal 33 ayat 3 menyebutkan bahwa, â&#x20AC;&#x153;Bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyatâ&#x20AC;?. Oleh karena itu, sudah sewajarnya Negara Kesatuan Republik Indonesia memiliki hak untuk mengatur tentang eksploitasi kekayaan alam, termasuk mineral dan logam. Freeport, Kontrak Karya, dan Izin Usaha Pertambangan Khusus (IUPK) Kiprah Freeport di Indonesia dimulai sejak tahun 1967. Pada saat itu, pemerintah sepakat untuk melakukan kerjasama dengan PT Freeport Indonesia terkait pendayagunaan mineral di Mimika, Papua. Pada mulanya Menteri Pertambangan Indonesia

pada saat itu menawarkan konsep “bagi hasil” berdasarkan paham pertanian tradisional Indonesia dengan acuan kontrak minyak yang disusun Presiden Soekarno. Di sisi lain, ahli hukum Freeport, Bob Duke, menyiapkan sebuah dokumen yang didasarkan pada pola “kontrak karya” yang pernah berlaku di Indonesia pada zaman penjajahan oleh Belanda1. Dokumen tersebut diajukan sebagai kontrak kerja sama antara Freeport dengan Indonesia. Klausul-klausul dokumen tersebut sangat melemahkan posisi pemerintah Indonesia. Beberapa hal merugikan yang terdapat dalam dokumen

tersebut

diantaranya

adalah

membuat

posisi

pemerintah setara dengan perusahaan sehingga membuat pemerintah tidak memiliki posisi tawar yang lebih tinggi. Selain itu, dalam dokumen tersebut belum ada regulasi dan peraturan mengenai lingkungan, wilayah pertambangan, nilai tambah, pemanfataan tenaga kerja lokal, divestasi, kemitraan pengusaha lokal, program pengembangan dan pemberdayaan masyarakat, serta tidak adanya tuntutan untuk menaikkan nilai dari bahan galian. Pada akhirnya di tahun tersebut, bentukan kerjasama inilah yang disepakati antara Freeport dengan Pemerintah Indonesia. Cita-cita agar tanah air Indonesia tidak dijual melainkan diproses di dalam negeri demi kedaulatan energi dan sumber

Elina, M.D. (2009). Analisis Kebijakan Anti “Thin Capitalization” Pada 7(Tujuh) Perusahaan Pertambangan Umum Dengan Kontrak Karya (tesis Master). Diambil dari database Perpustakaan Digital Universitas Indonesia.

daya mineral menemukan harapan baru dengan diterbitkan Undang Undang nomor 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral dan Batubara. Pada UU ini terdapat beberapa perubahan penting dan mendasar yang akan meningkatkan posisi tawar Indonesia dalam bisnis pertambangan. UU tersebut mengubah bentuk kerjasama dari Kontrak Karya menjadi Izin Usaha Pertambangan (IUP) dan/atau Izin Usaha Pertambangan Khusus (IUPK). Demi mengakomodasi kepentingan bangsa dan negara terdapat beberapa tambahan kewajiban perusahaan yang diatur dalam UU tersebut, antara lain melakukan Good Mining Practice, Reklamasi, pemanfaatan tenaga kerja setempat4, pengikutsertaan pengusaha lokal, dan program peberdayaan masyarakat. Selain itu, pada UU tersebut dijelaskan bahwa pemegang Kontrak Karya juga harus melakukan pemurnian di dalam negeri yang disebutkan sebelumnya selambat-lambatnya lima tahun sejak UU tersebut diundangkan, yakni 12 Januari 2014. Pada 1 Februari 2010, Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun

2010

tentang

Pelaksanaan

Kegiatan

Usaha

Pertambangan Mineral dan Batubara dikeluarkan. Peraturan tersebut

semakin

menegaskan

bahwa

setiap

Kuasa

Pertambangan wajib melakukan pengolahan dan pemurnian di dalam negeri dalam jangka waktu paling lambat lima tahun sejak

berlakunya Undang Undang Nomor 4 tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara2. Undang Undang dan Peraturan Pemerintah Tepat sehari sebelum batas pemurnian yang ditentukan dalam UU No. 4 Tahun 2009 dan PP No. 23 tahun 2010, 11 Januari 2014, dikeluarkan PP RI No. 1 Tahun 2014 mengenai perubahan kedua PP No. 23 Tahun 20103. Jelas PP ini melanggar UU No 4 tahun 2009 yang telah secara rinci menentukan batas mulai dilakukan pengolahan dan pemurnian dengan jangka lima tahun. Bahkan dalam PP RI No 1 Tahun 2014 memperbolehkan menjual ke luar negeri mineral logam yang telah diolah tanpa dimurnikan terlebih dahulu di dalam negeri. Kemunduran ini ditambah dengan diizinkannya kegiatan tersebut dalam rentang jangka waktu paling lambat tiga tahun setelah diundangkannya peraturan terkait. Cita-cita pendiri bangsa yang diamanatkan pada UUD 1945 dan UU No 4 tahun 2009 telah dilanggar oleh pemerintah sendiri. Pemerintah terlihat tidak konsisten dan tidak

tegas

menerapkan

aturan

kepada

perusahaan-

perusahaan4.

Peraturan Pemerintah No. 23 Tahun 2010 Tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara Pasal 112 butir 4c 3 Menghilangkan ketentuan batas lima tahun dimulainya pengolahan dan pemurnian 4 Rumpun Kajian Energi dan Mineral KM ITB (2016). Elegi Energi.

Kemudian pada tanggal 11 Januari 2017 dikeluarkan Peraturan

Pemerintah

Nomor

tahun

2017

tentang

“Perubahan Keempat atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun

2010

tentang

Pelaksanaan

Kegiatan

Usaha

Pertambangan Mineral dan Batubara” yang merupakan tonggak baru penegakkan kedaulatan sumber daya mineral di Indonesia. Dengan keluarnya peraturan ini, PT FI dihentikan ekspor konsentratnya. Ekspor

konsentrat

dihentikan

karena

status

perusahaan tersebut masih berupa Kontrak Karya. PP No. 1 Tahun 2017 menyebutkan bahwa apabila perusahaan ingin mendapatkan izin ekspor konsentrat kembali, perusahaan tersebut diwajibkan untuk mengubah status menjadi Izin Usaha Pertambangan Khusus (IUPK). Salah satu implikasi signifikan perubahan status menjadi IUPK adalah perusahaan harus menambah nilai produknya paling lambat lima tahun setelah menjadi IUPK, secara bertahap melakukan divestasi sampai 51% selama 10 tahun. Hal ini merupakan kabar baik untuk kedaulatan energi mengingat selama 50 tahun terakhir, di bawah Kontrak Karya, Pemerintah hanya memiliki saham 9,36%5. Status PT Freeport Indonesia Saat Ini

Pebrianto Eko Wicaksono, “Pemerintah Bisa Miliki 100% Saham Freeport Gratis”, http://bisnis.liputan6.com/read/2413858/pemerintah-bisa-miliki-100saham-freeport-gratis

Melihat bahwa kepentingan bisnisnya akan direnggut oleh PP No 1 tahun 2017, PT FI tidak tinggal diam. Pada tanggal 15 Januari

2017,

memulai

perlawanan

untuk

mempertahankan klausul Kontrak Karya di dalam IUPK melalui proposal

yang

ditujukan

kepada

pemerintah.

Beberapa

permintaan di dalam proposal tersebut adalah perpanjangan kontrak hingga tahun 2041, keinginan agar mekanisme pajak sesuai dengan klausul Kontrak Karya, dan adanya jaminan stabilitas hukum dan fiskal6. Pengajuan negosiasi ini jelas menunjukkan bahwa PT FI tidak sama sekali beritikad untuk mematuhi peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia. Di saat kedudukan proposal yang diajukan oleh PT FI masih belum terjawab secara jelas, kementerian ESDM menerbitkan IUPK PT FI pada tanggal 10 Februari 2017 7. Hal ini menimbulkan pertanyaan

mengenai

klausul-klausul

yang

terdapat dalam dokumen IUPK PT FI yang ditandatangani pemerintah. Apakah klausul IUPK untuk PT FI sama dengan klausul IUPK untuk perusahaan lain atau terdapat perbedaan terkait dengan proposal yang diajukan oleh PT FI?

Andy Dwijayanto dan Pratama Guitarra, â&#x20AC;&#x153;Ubah Status Jadi IUPK, Freeport Minta Perpanjangan Operasi hingga 2041â&#x20AC;?, http://bisniskeuangan.kompas.com/read/2017/01/16/073000926/ubah.statu s.jadi.iupk.freeport.minta.perpanjangan.o perasi.hingga.2041 7 Siaran Pers Nomor 00024.Pers/04/SJI/2017 Pernyataan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral terkait Kontrak Karya PT Freeport Indonesia

Dalam ketidakjelasan ini, PT FI menegaskan

belum

menyepakati perjanjian apapun dan mencoba menaikkan posisi tawarnya dengan mengancam melalui “Pengurangan Karyawan” dalam “Interoffice Memorandum PT FI Management” tanggal 11 Februari 2017 perihal Situasi Terkini Operasi PTFI. Bentuk pengurangan karyawan ini adalah PHK untuk kontraktor dan “perumahan”

untuk

karyawan

(non-kontraktor).

Dalam

mekanisme “perumahan” karyawan diminta untuk tidak bekerja dan ditarik akomodasinya. Karena merasa terancam, ribuan karyawan Freeport bergerak ke kantor Bupati Mimika menuntut pembukaan keran ekspor konsentrat8. Tindakan PT FI yang seakan menggunakan karyawan yang merasa terancam untuk memperoleh kembali izin ekspor merupakan tindakan yang kami pandang tidak etis. Padahal, di hari yang sama, 17 Februari 2017, pemerintah mengembalikan lagi izin ekspor PT FI dengan komitmen perusahaan akan mematuhi UU No. 4 Tahun 2009 terkait pembangunan pabrik pemurnian di dalam negeri9. Komitmen dalam Penegakkan Hukum

Lily Rusna Fajriyah, “Ribuan Pekerja Freeport Tuntut Pemerintah Beri Kepastian Ekspor”, https://ekbis.sindonews.com/read/1180882/34/ribuanpekerja-freeport-tuntut-pemerintah-beri-kepastian-ekspor-1487323032 9 Siaran Pers Nomor 00024.Pers/04/SJI/2017 Pernyataan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral terkait Kontrak Karya PT Freeport Indonesia

Dalam kondisi informasi yang simpang siur ini, Freeport McMoran, induk perusahaan PT FI, mengeluarkan ultimatum 120 hari kepada pemerintah. Ultimatum ini mengatakan bahwa Freeport McMoran memberikan waktu 120 hari kepada pemerintahan Joko Widodo untuk menyelesaikan perbedaanperbedaan antara PT FI dengan Pemerintah. Jika dalam waktu 120 hari perbedaan-perbedaan tersebut tidak terselesaikan, PT FI akan menempuh jalur arbitrase 10. Ultimatum ini kembali memperkuat gagasan bahwa Freeport masih berjuang agar dapat mengembalikan klausul-klausul Kontrak Karya dan sama sekali tidak mengindahkan peraturan perundang-undangan terkait IUPK. Menanggapi ultimatum Freeport McMoran, Menteri ESDM menawarkan beberapa opsi yang mungkin dilakukan11. Opsi pertama, PT FI menaati aturan dan pemerintah membuka diskusi dengan PT FI terkait stabilitas investasi. Opsi kedua, dilakukan perubahan UU Minerba yang merupakan hal yang sangat sulit dilakukan. Opsi ketiga, pemerintah Indonesia dan Freeport menempuh jalur arbitrase internasional.

Iwan Supriyatna, “Kesepakatan Status Freeport Harus Tercapai Sebelum 120 Hari”, http://bisniskeuangan.kompas.com/read/2017/02/20/134936526/kesepakat an.status.freeport.harus.tercapai.sebelum .120.hari 11 Vindry Florentin, “Hadapi Tekanan Freeport, Menteri Jonan Tawarkan 3 Opsi”, https://bisnis.tempo.co/read/news/2017/02/20/090848454/hadapitekanan-freeport-menteri-jonan-tawarkan-3-opsi

Menurut kami, opsi perubahan UU Minerba berpotensi mengkhianati semangat hilirisasi minerba Indonesia dan mengesankan bahwa hukum bersifat fleksibel. Opsi arbitrase pun memiliki ketidakpastian apakah bangsa Indonesia akan diuntungkan atau semakin dirugikan oleh hasilnya. Opsi yang memungkinkan diambil adalah opsi pertama, dimana kedua belah pihak dapat kembali mendiskusikan mengenai keinginan dan kekhawatiran masing-masing.12 Berdasarkan hal-hal di atas dan demi menegakkan cita-cita pendiri bangsa yang diamanatkan dalam Undang Undang Dasar 1945, perjuangan bangsa Indonesia menuju kedaulatan dan kemakmuran, serta menegakkan supremasi hukum di seluruh wilayah NKRI, kami, Keluarga Mahasiswa ITB menyatakan: 1. Memperingatkan

Freeport

Indonesia

bahwa

penggunaan isu Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) dalam menaikkan posisi tawar merupakan cara tidak etis, serta menuntut kedua belah pihak menempuh cara-cara yang etis

dengan

tetap

menjunjung

tinggi

peraturan

tetap

konsisten

perundangan yang berlaku di NKRI. 2. Mendorong

pemerintah

untuk

menjalankan amanat Undang Undang dengan secara tegas menerapkan IUPK dan memastikan dijalankannya klausul-

Inge Klara Safitri, â&#x20AC;&#x153;Mengancam ke Arbitrase, Hikmahanto: Freeport Aroganâ&#x20AC;?, https://bisnis.tempo.co/read/news/2017/02/21/090848631/mengancam-kearbitrase-hikmahanto-freeport-arogan

klausul peraturan perundangan oleh perusahaan, termasuk terkait pembangunan pabrik pemurnian. 3. Menuntut pemerintah untuk memberikan perhatian khusus terhadap nasib karyawan PT Freeport Indonesia dengan tetap memenuhi hak mereka sebagai warga negara Indonesia yang pantas mendapatkan penghidupan yang layak sebagai manusia.13 Kami mendoakan, semoga pemerintah tidak terjebak pada keserampangan dalam pengelolaan negara sehingga kedaulatan dan kemakmuran Bangsa Indonesia tidak hanya sekadar cita-cita belaka. Untuk Tuhan, Bangsa, dan Almamater!

Bandung, 26 Februari 2017 Atas nama KM ITB, Ketua Kabinet Keluarga Mahasiswa ITB Ardhi Rasy Wardhana

Undang Undang Dasar 1945 Pasal 27 ayat 2

Kajian dan Sikap KM ITB mengenai Kondisi Buruh Salam Ganesha! Hidup Mahasiswa! Hidup Rakyat Indonesia! â&#x20AC;Ś buruh tani mahasiswa rakyat miskin kota bersatu padu rebut demokrasi gegap gempita dalam satu suara demi tugas suci yang mulia â&#x20AC;Ś Pada saat ini ketika membicarakan mengenai buruh, masyarakat akan mengaitkan buruh dengan pekerja kasar yang berbeda dengan pekerja kantoran. Perjuangan buruh ini pun dianggap hanya memperjuangkan ego pekerja kasar yang sekedar mencari kesejahteraan yang lebih baik. Banyak orang yang tidak bersedia atau tidak mau mengidentifikasikan dirinya sebagai buruh. Bahkan bagi orang tertentu, istilah buruh identik dengan orang rendahan, orang miskin, lemah tidak berdaya, tidak berpendidikan, kasar, kotor dan berbagai sebutan lain yang amat merendahkan. Padahal,

menurut UU No. 13 tahun 2003 buruh disamakan dengan pekerja. Apabila ditinjau dengan instrumen hukum yang lebih baru, yakni UU No. 2 Tahun 2004 dituliskan bahwa buruh adalah setiap orang yang bekerja dengan menerima upah atau imbalan dalam bentuk lain. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), disebutkan bahwa buruh adalah orang yang bekerja untuk orang lain dengan mendapat upah atau sama dengan pekerja. Apabila definisi-definisi di atas lebih dicermati, maka akan sangat jelas bahwa istilah buruh sama saja dengan pekerja, karyawan, dan nama apapun yang bekerja dengan menerima upah atau imbalan orang lain. Dalam konteks ini, buruh baik secara definisi maupun persepsi seharusnya disamakan dengan pekerja. Akibat dari kesalahpahaman mengenai buruh, muncul apresiasi kalangan pekerja menengah maupun menengah ke atas pada perjuangan buruh. Mereka gagal memahami dirinya sendiri sebagai bagian dari kelas pekerja yang kebutuhan dan kepentingannya selalu diadvokasikan oleh buruh. Dalam kesadaran semu mengenai identitas pekerja, mereka justru menikmati hasil perjuangan buruh dari buah upaya menaikkan kesejahteraan kelas pekerja. Wacana dikotomi antara pekerja kasar dan pekerja biasa yang menghasilkan persepsi buruh ini sebenarnya merupakan buah dari kekuatan modal. Buruh selalu menuntut kenaikan kesejahteraan mereka melalui upah, sebab seharusnya upah yang dibayar kepada mereka didasarkan pada nilai tambah dari barang yang mereka hasilkan. Tidak seperti yang terjadi saat ini,

dimana upah yang diterima umumnya didasarkan pada tenaga, pendidikan, keterampilan, dan penampilan pekerja Paradigma yang berkembang saat ini adalah kenaikan upah menjadi biang dari penurunan efisiensi, produktivitas, dan keuntungan.

Paradigma

ini

yang

kemudian

menjadikan

masyarakat gagal dalam memahami perjuangan buruh sebagai perjuangan pekerja secara umum. Mereka menerima kesadaran semu dengan merasa telah diperlakukan baik oleh pemilik perusahaan hanya kerena sudah menerima upah yang â&#x20AC;&#x2DC;wajar dan adilâ&#x20AC;&#x2122;. Padahal secara konsep, selama upah yang dibayarkan belum sesuai dengan nilai tambah yang dihasilkan, maka eksploitasi terhadap pekerja terus-menerus berlangsung. Sejarah Buruh di Indonesia Pada

zaman

penjajahan

Belanda,

sistem

feodalisme

memunculkan perbedaan kelas yang menghasilkan golongan kelas bawah seperti budak atau kuli dan golongan kelas atas atau para bangsawan. Raja-raja dan perusahaan multinasional Belanda (VOC) pada zaman kolonial memiliki dominasi terhadap tanah dalam jumlah yang besar sehingga kepemilikan tanah antara Belanda dan pribumi sangat timpang. Hal ini menjadi dasar penguasaan politik oleh Belanda karena tanah merupakan sumberdaya produksi. Implikasi penguasaan tanah oleh Belanda diantaranya adalah mereka yang tidak memiliki tanah diharuskan melakukan pekerjaan sebagai penggarap tanah atau menjadi budak bagi

tuan tanah sebagai upaya mempertahankan hidup. Fenomena eksploitasi pekerja oleh para tuan tanah ini kemudian memunculkan kelas buruh tani. Nasib para buruh tani sangat menyedihkan karena dipaksa bekerja dengan upah yang sangat rendah dan jam kerja yang sangat panjang tanpa ada perlindungan hukum dan aturan kerja. Kemerdekaan Indonesia menjadi angin segar bagi kelas pekerja. Kerja rodi dan romusha yang telah memakan banyak korban dan menjadi momok masyarakat seharusnya sudah sirna. Bangsa Indonesia menjadi sejajar dengan bangsa lainnya dalam hal ketenagakerjaan. Eksploitasi yang dilakukan negara lain diharapkan berhenti. Perwujudan kesejahteraan kelas pekerja sudah diamanatkan oleh pendahulu negara pada UUD 45 yang menyebutkan bahwa â&#x20AC;&#x153;Tiap-tiap warga negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaanâ&#x20AC;?. Hal ini menjadi harapan bagi masyarakat akan sebuah negara yang baru terbentuk untuk memfasilitasi warga negara agar dapat memperoleh pekerjaan yang layak bagi kemanusiaan. Akan

tetapi,

setelah

bangsa

Indonesia

memperoleh

kemerdekaan di tahun 1945 kondisi dunia kerja tidak menunjukkan perbaikan. Buruh yang bekerja di sektor pertanian, serta sektor manufaktur skala kecil dan menengah seperti tekstil memiliki standar upah yang kecil dan ditambah kondisi kerja yang buruk. Kondisi buruk ini bahkan masih bertahan di era reformasi.

Era

baru

yang

diharapkan

dapat

membawa

kesejahteraan bagi seluruh rakyat Indonesia malah menjadi era

dimana ketidakadilan dalam bentuk outsourcing dan tenaga kerja kontrak dilegalkan, penetapan pabrik sebagai Objek Vital Nasional membuat hak buruh dipasung, dan instrumen hukum Keamanan, kesehatan dan keselamatan kerja yang usang. Hubungan Pemerintahan Dalam kasus ketenagakerjaan, era reformasi dicirikan dengan pemberlakuan

otonomi

daerah

yang

merubah

sistem

pengambilan keputusan dalam penetapan kebijakan upah minimum dan kebebasan berserikat yang memunculkan banyak serikat buruh. Kedua hal terseut memberikan peluang bagi pekerja dan serikat pekerja untuk berpartisipasi dalam perubahan kebijakan ketenagakerjaan. 14 Tetapi, bersamaan dengan itu, sistem ketenagakerjaan Indonesia mengalami perubahan sebagai konsekuensi dari paket program bantuan dan program reformasi ekonomi dari International Monetary Fund (IMF) yang disepakati dalam Letter of Intent (LoI). Salah satu program yang dicantumkan dalam LoI adalah merombak sistem ketenagakerjaan yang kaku menjadi lebih fleksibel atau dapat disebut Labour Market Flexibility15.

Lisna, E. (2007). Dampak kebijakan ketenagakerjaan terhadap tingkat penganngguran dan perekonomian Indonesia di era otonomi daerah. 15 Tjandraningsih, Indrasari. 2010. Diskriminatif dan Eksploitatif Praktek Kerja Kontrak Dan Outsourcing Buruh DI Sektor Industri Metal Di Indonesia. Bandung: Akatiga-FSPMI-FES

Tujuan dari Pasar Kerja Fleksibel adalah mengubah pasar kerja yang kaku menjadi lebih liberal dan lebih sesuai dengan iklim kompetisi dalam perekonomian global. Liberalisasi sistem ketenagakerjaan

dilakukan

dengan

mengurangi

peran

pemerintah, menghapus berbagai peraturan dalam pasar kerja yang membebani dunia usaha yang menghambat investasi, serta penyerapan tenaga kerja dan pertumbuhan ekonomi. Konsep pasar kerja fleksibel pada hakikatnya memberikan kemudahan bagi perusahaan untuk merekrut dan memecat buruh serta mengalihdayakan sebagian pekerjaan kepada perusahaan lain. 16 Outsourcing Salah satu buah dari kebijakan buruh pada era reformasi adalah munculnya Outsourcing dan pekerja kontrak. Hal ini sesuai dengan LoI IMF, bekerjasama dengan International Labour Organization (ILO) yang menyatakan bahwa untuk mewujudkan hubungan yang fleksibel perlu diatur hal-hal yang menyangkut hubungan kerja magang, paruh waktu, dan outsourcing. LoI dan prinsip ILO ini yang menjadi acuan penyusunan liberalisasi sistem ketenagakerjaan dalam undang undang ketenagakerjaan yang mengatur mekanisme outsourcing dan pekerja kontrak. 17

Juliawan, Benny Hari. "Extracting labor from its owner: Private employment agencies and labor market flexibility in Indonesia." Critical Asian Studies 42.1 (2010): 25-52. 17 Tjandraningsih, Indrasari. Op. Cit.

Pekerja kontrak dan outsourcing diartikan secara hukum sebagai pekerja dengan status bukan pekerja tetap atau pekerja yang bekerja hanya untuk waktu tertentu berdasarkan kesepakatan antara pekerja dengan perusahaan pemberi kerja. 18 Istilah pekerja kontrak dan outsourcing tidak ditemukan dalam UU 13/2003 tentang Ketenagakerjaan. Keduanya merupakan implementasi dari konsep hubungan kerja Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT). Dalam Keputusan Menteri No. 100 Tahun 2004, PKWT spesifik dibagi menjadi empat bagian yaitu: 1. PKWT untuk pekerjaan yang sekali selesai atau sementara sifatnya yang penyelesaiannya paling lama tiga tahun 19; 2. PKWT untuk pekerjaan yang bersifat musiman20; 3. PKWT untuk pekerjaan yang berhubungan dengan produk baru21; dan 4. Perjanjian kerja harian atau lepas22. Berikut adalah matriks yang menjelaskan mengenai pembagian PKWT:

http://www.spsitasik.org/2013/02/ketentuan-kontrakpkwt-uuno-13.html 19 Keputusan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Republik Indonesia No. 100 Tahun 2004 tentang Ketentuan Pelaksanaan Perjanjian Kerja Waktu Tertentu Pasal 3 20 Ibid., Pasal 4 21 Ibid., Pasal 8 22 Ibid., Pasal 10

Tabel 1 Matriks Pembagian PKWT pekerjaan



PKWT dibuat paling lama tiga tahun

yang sekali selesai atau



PKWT dapat terputus demi hukum

PKWT

untuk

sementara sifatnya yang penyelesaiannya

paling

pada saat selesainya pekerjaan. 

lama tiga tahun

Dicantumkan batasan suatu pekerjaan dinyatakan selesai.



Dapat dilakukan pembaharuan PKWT.



Pembaharuan

dilakukan

setelah

melebihi masa tenggang 30 hari setelah berakhirnya perjanjian kerja. 

Pihak-pihak dapat mengatur lain dari ketentutan yang dituangkan dalam perjanjian.

PKWT

untuk

Pekerjaan



yang Bersifat Musiman

Merupakan

pekerjaan

pelaksanaannya

yang

tergantung

pada

musim atau cuaca. 

Pekerjaan yang harus dilakukan untuk memenuhi terntetu

persanan dapat

atau

dilakukan

target dengan

PKWT. 

Pengusaha harus membuat daftar nama pekerja/buruh

yang

melakukan

pekerjaan tambahan. PKWT Untuk Pekerjaan Yang



Tidak dapat dilakukan pembaharuan.



Hanya dapat dilakukan untuk jangka

Berhubungan

waktu paling lama 2 (dua) tahun dan

Dengan Produk Baru

dapat diperpanjang untuk satu kali paling lama 1 (satu) tahun. 

Tidak dapat dilakukan pembaharuan.



Hanya

boleh

pekerja/buruh

diberlakukan yang

bagi

melakukan

pekerjaan di luar kegiatan atau di luar pekerjaan

yang

biasa

dilakukan

perusahaan. Perjanjian

Kerja

Harian



Atau Lepas

Untuk pekerjaan-pekerjaan tertentu yang berubah-ubah dalam hal waktu dan volume pekerjaan serta upah didasarkan pada kehadiran.



Pekerja/buruh bekerja kurang dari 21 (dua puluh satu ) hari dalam 1 (satu)bulan.



Apabila bekerja lebih dari 21 hari atau 3 bulan berturut-turut menjadi pekerja tetap.



Pengusaha

yang

pekerja/buruh

mempekerjakan pada

pekerjaan

sebagaimana dimaksud wajib membuat perjanjian kerja harian lepas secara tertulis dengan para pekerja/buruh. 

Perjanjian kerja harian lepas yang memenuhi

ketentuan

sebagaimana

dimaksud dikecualikan dari ketentuan jangka waktu PKWT pada umumnya

Gambar 1 Kelompok Buruh dalam 1 Perusahaan (Tjandraningsih, Diskriminatif dan Eksploitatif Praktek Kerja Kontrak Dan Outsourcing Buruh DI Sektor Industri Metal Di Indonesia) Meski

pekerja

kontrak

dan

outsourcing

sama-sama

merupakan implementasi dari PKWT, terdapat perbedaan dalam konsep hubungan kerja antara pekerja dengan perusahaan. Pekerja kontrak langsung berhubungan dengan perusahaan sehingga

pemenuhan

hak-hak

pekerja

merupakan

tanggungjawab langsung perusahaan. Sedangkan, pekerja outsourcing tidak berhubungan langsung dengan perusahaan yang mempekerjakannya, melainkan dengan pihak ketiga yang khusus untuk menyediakan pekerja outsourcing. Dari UU no 13 Tahun 2003 disebutkan bahwa hak seluruh pekerja baik buruh tetap, pekerja kontrak, dan outsourcing terdiri

dari: 1. Setiap pekerja/buruh berhak memperoleh perlakukan yang sama tanpa diskriminasi dari pengusaha 23; 2. Setiap buruh mempunyai

hak

untuk

memperoleh

perlindungan

atas

keselamatan dan kesehatan kerja, moral dan kesusilaan; dan perlakuan yang sesuai dengan harkat dan martabat manusia serta nilai-nilai agama24; 3. Buruh berhak memperoleh penghasilan yang memnuhi penghidupan yang layak bagi kemanusiaan25; 4. Buruh dan keluarganya berhak untuk memperoleh jaminian sosial tenaga kerja26; dan 5. Setap buruh berhak berserikat dengan membentuk atau menjadi anggota serikat27. Meskipun hak-hak buruh telah ditentukan secara eksplisit, pada praktiknya kerja kontrak telah secara langsung mengurangi hak-hak buruh, terutama menyangkut tunjangan, jaminan sosial, dan kemanan. Banyak ditemukan fakta bahwa apabila efisiensi dijadikan

tujuan

secara

berlebihan

untuk

semata-mata

meningkatkan investasi, maka upah buruh yang ditekan rendah sehingga mengabibatkan berkurangnya jaminan sosial dan keamanan bekerja bagi buruh. Politik investasi yang represif ini

Undang-Undang No. 13 Tahun 2003 Pasal 6 Ibid., Pasal 86 25 Ibid., Pasal 88 26 Ibid., Pasal 99 27 Ibid., Pasal 104 24

sangat berpotensi menurunkan kualitas hidup dan kesejahteraan buruh Indonesia. 28 Ditemukan pula bahwa kerja kontrak dan outsourcing memunculkan permasalahan diskriminasi kesempatan kerja bagi angkatan kerja diluar kelompok usia 18-24 tahun, kesempatan kerja lebih banyak untuk perempuan, kesempatan kerja pendek, tidak ada kompensasi pada akhir hubungan kerja, kesejahteraan pekerja menurun, upah tidak pernah naik, dan pekerja tidak dapat menggunakan haknya untuk berserikat. Selain itu, perusahaan tidak memiliki kewajiban memberi pesangon sehingga apabila kontraknya habis maka pekerja berpotensi mengalami kematian ekonomi. Pada poin ini, terlihat jelas matinya daya tawar buruh didepan korporasi. Buruh seakanakan terpaksa untuk menerima kenyataan dipekerjakan secara menyedihkan demi menyambung hidupnya.29

Sari, Lia Eka. Sistem Kerja Kontrak dan Dampaknya terhadap Kesejahteraan Buruh: Studi Kasus pada PT. Tirtamas Lestari Temanggung. Diss. Program Studi Manajemen FEB-UKSW, 2014. 29 Herawati, Rina. Kontrak dan outsourcing: harus makin diwaspadai. AKATIGA, 2010.

Gambar 2 Perbedaan Rata-rata Upah Pokok Antara Buruh (Tjandraningsih, Diskriminatif dan Eksploitatif Praktek Kerja Kontrak Dan Outsourcing Buruh DI Sektor Industri Metal Di Indonesia) Selain permasalahan pengurangan hak dan lemahnya daya tawar, dalam kenyataan di lapangan, banyak ditemukan diskriminasi antara pekerja tetap, pekerja kontrak, dan outsourcing. Meskipun buruh kontrak dan outsourcing melakukan jenis pekerjaan yang sama di tempat yang sama tetapi upah yang diterima kedua kelompok buruh ini selalu lebih rendah dari upah yang diterima buruh tetap. Bahkan pada sektor tekstil dan garmen, upah buruh kontrak/outsourcing hanya memenuhi 62.4% pengeluaran riil. Dengan kemampuan bayar serendah itu,

buruh kontrak tidak mungkin menabung dan tidak memiliki jaminan hidup.30 Berdasarkan premis-premis yang telah dipaparkan, terlihat bahwa konsep outsourcing dan kerja kontrak sangat merugikan buruh dan sangat menguntungkan perusahaan. Asumsi-asumsi positif dari konsep Labour Market Flexibility tidak terbukti dan bahkan memperburuk kondisi buruh. Kondisi daya tawar buruh yang semakin lemah 31 akibat outsourcing dan kerja kontrak semakin menghisap kesejahteraan buruh dan menciptakan kondisi kerja yang eksploitatif, diskriminatif, dan degradatif yang efektif dalam melemahkan kekuatan serikat buruh. Cita-cita pendahulu negara pada UUD 45 yang menyebutkan bahwa â&#x20AC;&#x153;Tiap-tiap warga negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaanâ&#x20AC;? tidak akan tercapai apabila masih ada praktik-praktik outsourcing dan kerja kontrak. Oleh karena itu, praktik outsourcing dan kerja kontrak

harus

dihapus

dan

kembali

pada

kondisi

Ketenagakerjaan sebelum adanya konsep outsourcing.

Objek Vital Nasional

Tjandraningsih, Indrasari. Loc. Cit. Hendrastomo, Grendi. "Menakar Kesejahteraan Buruh: Memperjuangkan Kesejahteraan Buruh diantara Kepentingan Negara dan Korporasi." Jurnal Informasi 16.2 (2010): 126. 31

Selain persoalan kerja kontrak dan outsourcing, pada era reformasi ini muncul penetapan Kawasan Industri sebagai Objek Vital Nasional yang tidak memungkinkan buruh untuk melaksanakan haknya dalam mengemukakan pendapat di muka umum. Peraturan mengenai objek vital nasional sebenarnya sudah tercantum dalam Undang-Undang No. 9 tahun 1998 Pasal 9 Ayat 2 yang melarang penyampaian pendapat di muka umum pada

lokasi-lokasi

yang

termasuk

objek

vital

nasional.

Selanjutnya Keputusan Presiden No. 63 Tahun 2004 tentang Pengamanan Objek Vital Nasional Pasal 2 yang menjelaskan ciriciri Objek Vital Nasional, yakni: 1. Menghasilkan kebutuhan pokok sehari-hari. 2. Ancaman dan gangguan terhadapnya mengakibatkan bencana terhadap kemanusiaan dan pembangunan. 3. Ancaman dan gangguan terhadapnya mengakibatkan kekacauan transportasi dan komunikasi secara nasional. 4. Ancaman dan gangguan terhadapnya mengakibatkan terganggunya penyelenggaraan pemerintahan negara. Penetapan Objek Vital Nasional sektor Industri ditetapkan Keputusan Menteri Perindustrian No. 620 Tahun 2012 dan No. 466 tahun 2014. Dalam Keputusan Menteri Perindustrian No. 466 Tahun 2014 disebutkan bahwa terdapat 49 perusahaan dan 14 kawasan industri masuk dalam Objek Vital Nasional. Dari 14 kawasan

Industri

yang

terdaftar

sedikitnya

ada

2456

perusahaan yang menjadi penyewa di setiap kawasan industri

tersebut dan total perusahaan yang masuk dalam Objek Vital Nasional adalah 2505. Pertanyaan kemudian muncul, apakah memang industriindustri yang dimasukkan kedalam Objek Vital Nasional sesuai dengan ciri-ciri yang diberikan oleh presiden berdasarkan Keputusan Presiden No. 63 2004. Sebab terlihat industri yang berkaitan langsung dengan kebutuhan pokok ekonomi tidak dijadikan Objek Vital Nasional. Bahkan, beberapa kawasan industri ditetapkan seluruhnya menjadi Objek Vital Nasional tanpa mempertimbangkan jenis industri yang ada di dalam kawasan industri tersebut. Beberapa jenis industri yang sebenarnya tidak jelas keterkaitannya dengan ciri-ciri yang ditetapkan hukum namun termasuk ke dalam industri yang dijadikan objek vital nasional adalah kertas, logam, minyak goreng, perkapalan, petrokimia, pupuk, semen, tepung terigu, dan kelapa sawit. Dengan tameng instrumen hukum yang mengatur tentang penetapan objek vital nasional pada kawasan perindustrian, aparat melakukan tindakan represif ketika buruh sedang menggunakan haknya menyuarakan pendapat di muka umum. Tindakan represif bahkan dilakukan meskipun aksi yang dilakukan adalah aksi mogok. Beberapa contoh kasus dengan skenario perlindungan objek vital nasional adalah pelarangan pekerja Freeport untuk melakukan aksi mogok kerja atau

demonstrasi di area Objek Vital Nasional32, penyerangan aparat terhadap buruh PT Indofood Cibitung 33 dan konflik aparat dengan Serikat Pekerja Pindo Deli Pulp & Paper34 35. Keamanan, Kesehatan, dan Keselamatan Kerja (K3) Kondisi perburuhan semakin menyedihkan apabila kita meninjau mengenai keamanan, kesehatan dan keselamatan kerja (K3). Sudah 47 tahun instrumen hukum yang memayungi soal K3, yakni UU No.1 Tahun 1970 masih dipakai dan belum diperbarui. Padahal di dalamnya terdapat hukum-hukum yang sudah tidak relevan untuk digunakan pada masa ini, termasuk hukuman maksimum pelanggar aturan K3 yang hanya berupa denda Rp100.00036 atau kurungan tiga bulan penjara. Instrumen hukum ini sudah sangat tertinggal, karena nilai Rp100.000 pada

Evarianus Supar, Polisi larang pekerja demo di obvitnas Freeport, http://antarapapua.com/berita/448006/polisi-larang-pekerjademo-di-obvitnas-freeport 33 Joko Nugroho, KSPI Protes Pembubaran Demo Karyawan Indofood di Purwakarta, http://www.antarasumbar.com/berita/105111/kspiprotes-pembubaran-demo-karyawan-indofood-di-purwakarta.html 34 Adi GInanjar Maulana, Pindo Deli Diminta Pekerjakan Kembali 17 Karyawannya, http://bandung.bisnis.com/read/20140327/5/505279/pindo-delidiminta-pekerjakan-kembali-17-karyawannya 35 Sikap 11 Federasi Serikat Buruh terhadap Kepmenperin No 466 Tahun 2014 36 Undang-Undang No. 1 Tahun 1970 Tentang Keselamatan Kerja Pasal 15 Ayat 2

saat peraturan ditetapkan sangat berbeda dengan nilainya saat ini. Selain masalah irrelevansi, apabila ditinjau secara umum, UU No. 1 Tahun 1970 sifatnya belum dapat dikatakan kuratif. Sanksi dalam UU No. 1 Tahun 1970 seringnya dipakai untuk menjerat pelanggar yang kelalaiannya menyebabkan orang lain celaka. Dengan kata lain, instrumen hukum ini hanya ditujukan untuk individu,

bukan

menyebutkan

perusahaan. tentang

Tidak

kewajiban

ada

klausul

perusahaan

yang untuk

mengadakan perbaikan sistem K3 apabila terjadi pelanggaran. Kondisi K3 di Indonesia sangat jauh apabila dibandingkan negara lain di dunia. Di China contohnya, instrumen hukum K3 mengenai kimia berbahaya menetapkan hukuman denda bagi pelanggar K3 berada dalam rentang Rp406 Juta hingga Rp41 Miliar tergantung skala pelanggaran yang dilakukan dan besarnya kerugian yang ditimbulkan akibat pelanggaran tersebut. Denda tertinggi harus dibayarkan apabila buruknya sistem

kematian.

sampai

menyebabkan

pekerjanya

mengalami

Lalu di Amerika Serikat, pelanggar K3 dapat dikenakan denda maksimal 126.749 USD atau sekitar Rp1,5 Miliar untuk perusahaan perseorangan dan dua kalinya untuk perusahaan persekutuan. Pada praktiknya Occupational Safety and Health

, Chemical Inspection & Regulation Service, Regulations on Safe Management of Hazardous Chemical in China. 2011

Administration (OSHA) pernah menjatuhkan denda lebih dari Rp 278 Miliar kepada BP Product North America, Inc. (anak perusahaan British Petroleum) karena telah melakukan 301 pelanggaran K3 yang disengaja.38 Apabila besaran pidana di Amerika Serikat ditetapkan di Indonesia melalui penyesuaian dengan PDB per kapita PPP, maka didapatkan bahwa besaran pidana maksimal di Indonesia sebesar Rp. 308 juta. Tabel 2 Penalti pelanggaran K3 di Amerika Serikat dan Indonesia Rupiah $ 1= Rp. 12.333.333 Tipe Pelanggaran

Serious

Penyesuaian terhadap Inflasi 1900

Penyesuaian terhadap inflasi 2017

USA (OSHA)

INA(terkonversi*)

USA (OSHA)

INA(terkonversi*)

Rp86,333,331.00

Rp17,011,389.25

Rp156,324,995.78

Rp30,802,765.53

Rp86,333,331.00

Rp17,011,389.25

Rp156,324,995.78

Rp30,802,765.53

Rp863,333,310.00

Rp170,113,892.47

Rp1,563,237,624.42

Rp308,025,225.09

Other-

Than-serious Posting Requirements Failure to Abate Willful

Repeated

*Dikonversi berdasarkan PDB per kapita PPP dengan Indonesia USD 10385 dan Amerika Serikat USD 52704

Terlihat jelas bahwa memang di negara kita Indonesia, nyawa pekerja dihargai sangat rendah, esejahteraan buruh saat bekerja tidak diperhatikan, dan ketakutan saat bekerja sangat tinggi karena ketiadaan instrumen hukum negara yang menjadi pelindung buruh. Pidana yang diberikan sangat lemah sehingga

_____, BP Texas City Violations and Settlement Agreements, https://www.osha.gov/dep/bp/bp.html

tidak memberikan efek jera atau orang yang melanggar ketentuan K3. Tidak adanya perlindungan dari pemerintah membuat kasuskasus pelanggaran K3 hanya diselesaikan dengan uang kerahiman39

saja.

Padahal,

pelanggaran

merupakan

pelanggaran pidana serius yang harus di selesaikan agar pelanggaran-pelanggaran selanjutnya dapat dinihilkan. Penutup Perjuangan masih belum usai. Flexible Market Labour yang menjadi dasar instrumen hukum perburuhan akan membuat kondisi buruh semakin sulit. Posisi pemerintah yang dalam UUD 1945 menjadi peran utama dalam pemberian pekerjaan dan kesejahteraan justru malah menjadi pelindung pemilik modal dalam segala perbuatannya dalam menekan buruh. Hak-hak buruh baik tengaka kerja tetap, tenaga kerja kontrak maupun pekerja outsourcing seharusnya sama. Objek vital nasional seharusnya tempat strategis yang jika fungsinya hilang maka akan berpengaruh dalam skala nasional, buka malah menjadi tempat untuk memasung hak-hak buruh. Persoalan K3 seharusnya dapat mempidanakan perusahaan, bukan hanya individu. Hukuman pidana bagi para pelanggar baik individu, maupun perusahaan seharusnya dapat menimbulkan efek jera.

Definisi pada KBBI adalah sifat belas kasih.

Selama pemerintah masih berpihak kepada pemilik modal dan upah yang dibayar belum berdasarkan nilai tambah, perjuangan para buruh tidak akan pernah berakhir.

Tuntutan KM ITB Bangsa Indonesia memiliki cita-cita luhur yang tercantum dalam konstitusi untuk dapat menjadi negara yang bersatu, berdaulat, adil, dan makmur. Kemerdekaan indonesia menjadi angin segar bagi kelas pekerja. Kerja rodi dan romusha yang telah memakan banyak korban dan menjadi momok masyarakat seharusnya sudah sirna. Bangsa Indonesia menjadi sejajar dengan bangsa lainnya dalam hal ketenagakerjaan. Eksploitasi yang dilakukan negara lain diharapkan berhenti. Perwujudan kesejahteraan kelas pekerja sudah diamanatkan oleh pendahulu negara pada UUD 45 yang menyebutkan bahwa â&#x20AC;&#x153;Tiap-tiap warga negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaanâ&#x20AC;?. Hal ini menjadi kewajiban bagi Indonesia untuk memfasilitasi warga negara agar dapat memperoleh pekerjaan yang layak bagi kemanusiaan. Akan

tetapi,

setelah

bangsa

Indonesia

memperoleh

kemerdekaan di tahun 1945 kondisi dunia kerja tidak menunjukkan perbaikan. Buruh yang bekerja di sektor pertanian, serta sektor manufaktur skala kecil dan menengah seperti tekstil

memiliki standar upah yang kecil dan ditambah kondisi kerja yang buruk. Kondisi buruk ini bahkan masih bertahan di era reformasi.

Era

baru

yang

diharapkan

dapat

membawa

kesejahteraan bagi seluruh rakyat Indonesia malah menjadi era dimana ketidakadilan dalam bentuk outsourcing dan tenaga kerja kontrak dilegalkan tanpa adanya persamaan hak dengan pekerja tetap, penetapan pabrik sebagai Objek Vital Nasional membuat hak buruh menyuarakan pendapat dipasung, dan instrumen hukum Keamanan, kesehatan dan keselamatan kerja telah usang. Demi menegakkan cita-cita pendiri bangsa yang diamanatkan dalam Undang Undang Dasar 1945, perjuangan buruh demi menegakkan hak-haknya dalam upaya menuju kesejahteraan, serta menegakkan tatanan kebangsaan yang bersatu, berdaulat, adil, dan makmur, kami, Keluarga Mahasiswa ITB menyatakan: 1. Menolak outsourcing sampai adanya produk hukum yang menjamin kesetaraan hak-hak buruh outsource dan buruh kontrak dengan buruh tetap. 2. Menuntut DPR RI membuat instrumen hukum baru yang memberikan efek jera kepada pelanggar mengenai Keamanan, Kesehatan, dan Keselamatan Kerja untuk mengganti UU No. 1 Tahun 1970 Tentang Keselamatan Kerja. 3. Menolak Peraturan Menteri Industri No. 466 Tahun 2014 Tentang Objek Vital Nasional Sektor Industri sampai adanya pengkajian ulang penetapan objek vital nasional

sektor industri agar tidak mengekang hak-hak buruh dalam berpendapat. Bandung, 1 Mei 2017 Atas nama KM ITB, Ketua Kabinet Keluarga Mahasiswa ITB Ardhi Rasy Wardhana

Sikap KM ITB mengenai Draf Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan tentang Organisasi Kemahasiswaan Perguruan Tinggi Salam Ganesha! Hidup Mahasiswa! Hidup Rakyat Indonesia! Perguruan tinggi menurut Moh. Hatta bertujuan untuk membentuk manusia susila dan demokrat yang: 1. Memiliki keinsafan tanggung jawab atas kesejahteraan masyarakatnya. 2. Cakap dan mandiri dalam memelihara dan memajukan ilmu pengetahuan. 3. Cakap

memangku

jabatan

atau

pekerjaan

dalam

masyarakat. Pernyataan di atas dapat disederhanakan dengan kata-kata bahwa perguruan tinggi bertujuan untuk membentuk insan akademis40. Mahasiswa, sebagai orang yang belajar di perguruan

Konsepsi Keluarga Mahasiswa Institut Teknologi Bandung Amandemen 2015

tinggi, adalah cikal bakal insan akademis yang disebutkan. Untuk dapat mencapai tujuan tersebut, mahasiswa yang juga bagian dari civitas akademika, melaksakan tridharma perguruan tinggi, yakni pendidikan, penelitian, dan pengabdian masyarakat. Mahasiswa dalam perguruan tinggi diposisikan sebagai manusia dewasa yang memiliki kesadaran sendiri dalam mengembangkan potensi di perguruan tinggi 41. Salah satu wadah

pengembangan

diri

mahasiswa

adalah

kegiatan

kokurikuler dan ekstrakurikuler yang dilaksanakan melalui organisasi

kemahasiswaan.

Oleh

karena

itu,

organisasi

kemahasiswaan merupakan bagian penting dalam proses pengembangan diri mahasiswa menjadi insan akademis. Organisasi kemahasiswaan di Perguruan Tinggi sampai saat ini diatur oleh Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 155/U/1998 tentang Pedoman Umum Organisasi Kemahasiswaan di Perguruan Tinggi. Namun, belum lama ini Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi menerbitkan undangan kepada beberapa Perguruan Tinggi di Indonesia terkait sosialisasi Draf Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi tentang Organisasi Kemahasiswaan Perguruan Tinggi yang akan menggantikan peraturan sebelumnya. Dalam draf yang dikeluarkan oleh Kemenristekdikti, ada beberapa hal yang perlu dicermati lebih mendalam, yakni masalah bentuk organisasi kemahasiswaan,

UU No 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi

peraturan teknis pelaksanaan, dan kedudukan mahasiswa dalam organisasi kemahasiswaan itu sendiri. Bentuk Organisasi Kemahasiswaan Tertulis dalam Undang-undang mengenai perguruan tinggi bahwa dalam perguruan tinggi mahasiswa diposisikan sebagai insan dewasa. Dalam hal ini dapat dianggap bahwa mahasiswa berhak atas wadah pengembangan potensi yang memberikan ruang gerak dan dapat bertanggungjawab terhadap kegiatan yang dilakukannya. Selaras

dengan

konsep

ini,

Keputusan

Mendikbud

155/U/1998 menyebutkan bahwa organisasi kemahasiswaan di perguruan tinggi diselenggarakan berdasarkan prinsip dari, oleh, dan untuk mahasiswa dengan memberikan peranan dan keleluasaan lebih besar kepada mahasiswa. Pasal ini dihapus dalam draf yang direncanakan akan disosialisasikan. Ketiadaan pasal ini membuat kuasa mahasiswa atas organisasinya menjadi sangat lemah. Dalam pasal lainnya, Keputusan Mendikbud 155/U/1998 mengatur

diwajibkannya

terdapat

satu

organisasi

kemahasiswaan intra perguruan tinggi yang menaungi semua aktivitas kemahasiswaan. Akan tetapi, bentuk dan badan ditetapkan berdasarkan kesepakatan antar mahasiswa, dengan catatan

tidak

bertentangan

dengan

peraturan

perundangundangan yang berlaku dan statuta perguruan tinggi yang bersangkutan. Hal ini memberikan kesempatan dan ruang

kepada mahasiswa untuk lebih memahami dan mendalami bentuk organisasinya sendiri, dalam batasan tetap selaras dengan statuta perguruan tinggi masing-masing, sesuai dengan konsep

mahasiswa

sebagai

insan

dewasa

yang

bebas

bertanggungjawab. Berkebalikan dengan aturan pada Draf Permenristekdikti yang menyebutkan bahwa rektorat memiliki kewenangan dalam mengatur

bentuk

organisasi,

bahkan

AD/ART,

proker,

anggaran, dan organogram seluruhnya ditetapkan oleh rektorat. Dalam aturan ini jelas terlihat bahwa mahasiswa tidak memiliki kuasa apa-apa atas organisasinya sendiri. Mahasiswa hanya bertindak sebagai eksekutor sedangkan seluruh konsep dan teknisnya sudah diatur oleh pihak rektorat. Pemahaman mahasiswa akan organisasinya sendiri tidak akan berkembang. Organisasi kemahasiswaan yang tidak lagi dapat menjadi wadah pembelajaran untuk mahasiswa. Selain

organisasi

intra

perguruan

tinggi,

organisasi

antarperguruan tinggi yang sebelumya tidak diatur oleh Peraturan Mendikbud 155/U/1998, kini diatur dalam Draf Permenristekdikti. Dalam draf tersebut disebutkan bahwa organisasi antarperguruan tinggi organisasi dan pengurusnya ditetapkan oleh Dirjen Dikti. Adanya ketetapan ini membatasi ruang gerak mahasiswa untuk berkumpul dan membentuk organisasi antarperguruan tinggi. Hal ini lagi-lagi tidak selaras dengan pernyataan bahwa mahasiswa dianggap sebagai insan dewasa yang berhak atas kebebasan bertanggungjawab.

Peraturan Teknis Pelaksanaan Peraturan yang tercantum dalam Draf Permenristekdikti tentang Ormawa tergolong terlalu teknis untuk mahasiswa. Dalam draf peraturan tersebut diatur oleh rektorat perihal bentuk organisasi, kepengurusan, AD/ART, proker, anggaran, organogram, periode kepengurusan, pembinaan dan audit, bahkan perizinan kegiatan. Hal-hal tersebut diatur secara rinci tanpa memberikan ruang kepada mahasiswa untuk menentukan sendiri arah dan kelengkapan organisasinya. Selain lagi-lagi tidak sesuai dengan pernyataan bahwa mahasiswa adalah insan dewasa, adanya pembatasan sampai ke tataran teknis membuat mahasiswa kemungkinan besar tidak dapat mandiri dalam menjalankan organisasinya. Hal ini akan berdampak pada proses pengembangan diri yang tidak dapat berjalan sebagaimana mestinya sehingga tujuan perguran tinggi tidak dapat tercapai. Hal-hal yang terlalu teknis ini akan berdampak pada kualitas mahasiswa yang dihasilkan dan kegiatan yang dilakukan. Peraturan yang terlalu teknis ini juga akan berdampak pada kuantitas kegiatan pada organisasi kemahasiswaan perguran tinggi. Sistem yang terlalu kaku akan menimbulkan keengganan berkegiatan sehingga ada kemungkinan mahasiswa kemudian akan lebih memilih untuk mengaktualisasi diri di wadah lainnya selain organisasi kemahasiswaan perguruan tinggi.

Indikasi Struktur Otoriter Dalam

Draf

pelaksanaan intraperguruan

Permenristekdikti,

pembentukan

dan

kegiatan

oleh

organisasi

kemahasiswaan

tinggi

diatur

seluruhnya

oleh

rektorat.

Sedangkan, pembentukan dan pelaksanaan kegiatan organisasi antarperguruan tinggi diatur oleh Dirjen Pendidikan Tinggi. Organisasi kemahasiswaan intra perguruan tinggi dibina dan diaudit oleh rektorat, tidak hanya perihal keuangan melainkan seluruh aspek kegiatannya. Organisasi kemahasiswaan intra perguruan tinggi tidak dapat mengadakan kegiatan baik di dalam maupun di luar kampus, mandiri maupun bekerja sama dengan organisasi eksternal, tanpa adanya izin dari rektorat. Mahasiswa tidak lagi memiliki keleluasaan dalam mengatur seperti apa organisasinya berjalan, dengan siapa organisasinya bermitra, atau gerakan apa yang akan dilakukan sesuai nilai-nilai organisasi yang dianutnya.

Keluarnya draf ini merupakan

indikasi adanya perilaku otoriter untuk mengekang organisasi kemahasiswaan baik intra maupun antarperguruan tinggi sedemikian rupa agar tidak melakukan kritik dan/atau melakukan tindakan atau pewacanaan yang dapat merugikan pihak-pihak tertentu. Belum lagi adanya BAB Sanksi yang sangat mungkin digunakan untuk meredam organisasi kemahasiswaan. Sikap KM ITB Organisasi kemahasiswaan seharusnya menjadi wadah untuk mahasiswa

mengaktualisasi

diri

dan

mengembangkan

potensinya. Suatu wadah untuk mahasiswa meningkatkan kapasitas dirinya agar menjadi insan akademis untuk bangsanya. Organisasi mahasiswa melakukan pergerakan dan pewacanaan atas dasar nilai dasar pergerakan yang ditentukan secara mandiri, bukan untuk kepentingan golongan manapun. Oleh karena itu, tidak boleh ada usaha-usaha untuk membatasi gerakan mahasiswa, termasuk melalui Draf Permenristekdikti yang tidak mengakui mahasiswa sebagai insan dewasa sehingga tidak dapat mengembangkan potensinya secara optimal dalam wadah organisasi kemahasiswaan. Maka dari itu, kami, Keluarga Mahasiswa Institut Teknologi Bandung menyatakan dengan tegas menolak Draf Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi tentang Organisasi Kemahasiswaan Perguruan Tinggi dan menuntut tetap diberlakukannya Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 155/U/1998 tentang Pedoman Umum Organisasi Kemahasiswaan di Perguruan Tinggi. Demikian pernyataan sikap ini kami sampaikan, semoga perguruan tinggi dapat menjalankan tujuan mulianya dalam membentuk insan akademis yang bukan hanya peduli pada dirinya, namun juga bangsanya. Untuk Tuhan, Bangsa, dan Almamater. Bandung, 12 Desember 2017 Atas nama KM ITB,

Ketua Kabinet Keluarga Mahasiswa ITB Ardhi Rasy Wardhana

Kajian mengenai Pendidikan Tinggi Liberalisasi Pendidikan Tinggi di Indonesia Sejatinya, mendapatkan pendidikan merupakan hak dari setiap warga negara Indonesia42. Dalam Pembukaan UUD 1945, para bapak bangsa Indonesia merumuskan berbagai tujuan dan cita-cita pembentukan NKRI, salah satunya adalah untuk mencerdaskan kehidupan bangsa43. Mereka menekankan bahwa proses pencerdasan kehidupan bangsa dilakukan dengan menggunakan pendidikan agar bangsa Indonesia mampu mencapai derajat keunggulan sebuah bangsa. Tidak hanya dalam aspek ilmu pengetahuan dan teknologi, tetapi mencakup aspek moral dari bangsa itu sendiri. Hal tersebut dirumuskan agar bangsa Indonesia mampu mencapai kemerdekaan secara penuh. Ki Hajar Dewantara pernah menjelaskan bahwa kemerdekaan harus memenuhi tiga aspek, yaitu berdiri sendiri, tidak tergantung kepada orang lain, dan dapat mengatur dirinya sendiri44.

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 31 Ayat (1). 43 Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. 44 Ki Hadjar Dewantara (1977). Karya Ki Hadjar Dewantara. Bagian Pertama: Pendidikan. Yogyakarta: Majelis Luhur Persatuan Taman Siswa.

Pendidikan tinggi yang merupakan salah satu bagian dari pendidikan, secara umum dapat menjadi alat pembebasan bangsa dari belenggu kebodohan, alat untuk mencapai kesejahteraan bangsa, dan alat untuk melakukan rekayasa sosial. Melalui pendidikan tinggi, cita-cita Ki Hadjar Dewantara untuk membuat bangsa Indonesia ngerti, ngrasa, dan nglakoni dapat terwujud. Pendidikan tinggi juga memiliki peran yang sangat krusial dalam menyelesaikan berbagai permasalahan bangsa. Dalam membentuk Negara Kesatuan Republik Indonesia, para bapak bangsa kita menempatkan pendidikan sebagai salah satu kunci yang dapat membuat bangsa Indonesia menjadi bangsa yang merdeka dan unggul. Secara tersirat dan tersurat, pendiri bangsa ini menginginkan bahwa pendidikan harus menjangkau dan mencakup seluruh warna negara Indonesia, termasuk pendidikan tinggi. Agar pendidikan dapat dijangkau dan dirasakan oleh seluruh warga negara Indonesia (termasuk pendidikan tinggi), maka perlu adanya sinergisasi peran dari seluruh entitas yang terlibat dan bertanggung jawab, terutama pemerintah sebagai regulator dan penentu arah dalam proses implementasi pendidikan di Indonesia. Salah satu implementasi nyata yang dilakukan oleh pemerintah adalah bertanggung jawab secara langsung terhadap seluruh institusi pendidikan tinggi di Indonesia dan menetapkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) yang sesuai untuk proses implementasi pendidikan tinggi sehingga biaya yang dibutuhkan untuk masuk

ke institusi perguruan tinggi dapat dijangkau oleh seluruh warga negara Indonesia.

Liberalisasi Pendidikan Tinggi Setelah berakhirnya Perang Dunia II, setiap negara di dunia (terutama yang terlibat dalam Perang Dunia II) melakukan penataan kembali aspek-aspek krusial negaranya, salah satunya adalah perekonomian. Salah satu bidang yang menjadi fokus bagi

negara-negara

dunia

dalam

menata

kembali

perekonomiannya adalah proses perdagangan secara global. Oleh karena itu, pada 1 Januari 1995, dibentuklah World Trade Organization (WTO)45. WTO merupakan lembaga multilateral yang mengatur regulasi dan prinsip perdagangan secara global yang mencakup aspek-aspek berikut46. 1. Barang (General Agreement on Tariffs and Trade, disingkat GATT). 2. Jasa (General Agreement on Trade and Services, disingkat GATS). 3. Kepemilikan

intelektual

(Trade-Related

Aspects

Intellectual Property Rights, disingkat TRIPs). GATS menjadi salah satu aspek yang diatur oleh WTO pada perdagangan secara global. WTO menetapkan 12 sektor yang 45

Laman https://www.wto.org/english/thewto_e/thewto_e.htm Laman https://www.wto.org/english/thewto_e/whatis_e/tif_e/agrm1_e.htm 46

termasuk ke dalam GATS, yaitu pariwisata, kebudayaan, komunikasi, kesehatan, olahraga, lingkungan, transportasi, distribusi, teknik, konstruksi, finansial, dan pendidikan. Sektor jasa yang termasuk ke dalam GATS diklasifikasikan berdasarkan perspektif produsen yang dijelaskan pada United Nations Central Product Classification47. Indonesia sendiri telah menjadi negara anggota WTO sejak tahun 1995. Dengan menjadi salah satu anggota negara WTO, konsekuensi yang harus diterima oleh Indonesia adalah meratifikasi regulasi yang ditetapkan oleh WTO. Salah satu dampak dari ratifikasi regulasi tersebut adalah menetapkan pendidikan sebagai salah satu sektor jasa di Indonesia. Hal tersebut sangat bertolak belakang dengan cita-cita para bapak bangsa Indonesia, di mana pendidikan harus menjangkau dan mencakup seluruh warga negara Indonesia dari berbagai golongan. Penetapan pendidikan sebagai salah satu sektor jasa menjadi salah satu ciri bahwa telah terjadi liberalisasi pendidikan di Indonesia. Proses liberalisasi di berbagai sektor, terutama di sektor pendidikan menjadi salah satu tujuan yang ingin dicapai oleh pihak-pihak yang hanya berorientasi kepada keuntungan semata melalui

WTO

sebagai

organisasi

multilateral.

Dalam

Statistics Division (2015). Central Product Classification (CPC) Version 2.1. New York: Department of Economic and Social Affairs, United Nations

mewujudkan tujuannya, WTO memiliki tiga strategi utama, yaitu sebagai berikut48. 1. Liberalization (liberalisasi), yaitu membuka dengan bebas sistem perdagangan di antara negara-negara WTO. Siapapun yang memiliki modal, dapat dengan bebas menanam saham atau menjual barang dagangannya di tempat yang pemilik modal inginkan. 2. Deregulation (penghapusan), yaitu menghapuskan segala macam

peraturan

yang

dapat

mempersulit

akses

masuknya investasi ke dalam negara tujuannya. Salah satu implementasinya adalah menurunkan bea cukai atau pajak pada barang ekspor sehingga harga jual barang tersebut dapat bersaing dengan harga barang lokal. 3. Privatization (swastanisasi), yaitu mengalih-tangankan kewenangan negara pada pihak swasta karena laju perekonomian negara begitu bergantung kepada investor asing. Saat ini, liberalisasi pendidikan sangat terasa di hampir seluruh perguruan tinggi di Indonesia. Liberalisasi yang terjadi di pendidikan tinggi kini menjadi sebuah keniscayaan di zaman globalisasi. Dave Hill, profesor kebijakan pendidikan dari College University menjelaskan bahwa liberalisasi pendidikan tinggi dapat terjadi karena adanya deregulasi dan desentralisasi yang

Laman http://www.kompasiana.com/bunciet_antieque/wto-danindonesia_552adac06ea834f511552cff

pada akhirnya akan berimplikasi pada terjadinya privatisasi, komersialisasi, dan penerapan manajemen berbasis bisnis dalam mengelola dan menyelenggarakan pendidikan tinggi 49. Salah satu implementasi nyata dari liberalisasi pendidikan tinggi adalah pengurangan anggaran pemerintah terhadap pendidikan dan adanya pelimpahan wewenang mengenai pendidikan tinggi dari pemerintah kepada institusi pendidikan tinggi terkait atau sektor swasta agar dapat dikelola secara mandiri (bentuk otonomi institusi

pendidikan

tinggi).

Implikasi

dari

implementasi

liberalisasi pendidikan tinggi adalah meningkatnya biaya yang dibebankan

kepada

masyarakat

sehinggi

tidak

semua

masyarakat mampu menjangkau dan merasakan pendidikan tinggi. Henry Levin, profesor ekonomi dan pendidikan dari Columbia University menjelaskan bahwa privatisasi pendidikan tinggi dapat terjadi karena tidak dikelolanya pendidikan tinggi dengan baik oleh pemerintah. Salah satu implementasi nyata dari

privatisasi

pendidikan

tinggi

adalah

adanya

biaya

perkuliahan, operasionalisasi pendidikan tinggi, munculnya sponsor dalam pendidikan, dan munculnya lembaga pendidikan yang berorientasi pada keuntungan. 50 Henry Levin juga

Dave Hill, “Education Services Liberation” in “Winners or Lossers? Liberalizing in Public Service”, Ed. E. Rosskam, (Geneva: ILO, 2006), 3-54. 50 Henry M. Levin, “Privatizing Education: Can Marketplace Deliver Choice , Efficiency, Equity, and Social Cohesion?”, (New York: UNESCO Publishing, 2001), 5.

menjelaskan bahwa komersialisasi identik dengan liberalisasi, di mana terjadi pengalihan aset atau sumber daya pada pendidikan tinggi dari pemerintah kepada sektor privat. Berkaitan dengan komersialisasi, Derek Bok, purna presiden Harvard University, menjelaskan bahwa terdapat empat faktor yang menyebabkan terjadinya komersialisasi di pendidikan tinggi, yaitu sebagai berikut.51 1. Pengaruh dari kekuatan ekonomi dalam pendidikan tinggi. 2. Perubahan preferensi mahasiswa yang mengarah kepada karir

dan

lapangan

pekerjaan

sehingga

program

vokasional dan kejuruan sangat diminati di institusi pendidikan tinggi. 3. Usaha untuk melakukan penghematan, atau dalam sistem pasar dikenal dengan istilah efisisensi dan efektivitas sehingga pola manajemen dan administrasi perusahaan diterapkan di institusi pendidikan tinggi. 4. Melakukan kuantifikasi berbagai permasalahan di institusi pendidikan

tinggi

yang

pada

kenyataannya

tidak

diperlukan. Pendidikan Tinggi di Indonesia Saat Ini Para bapak bangsa Indonesia ingin mewujudkan bangsa Indonesia menjadi bangsa yang merdeka dan unggul agar 51

Darek Bok, â&#x20AC;?Universities in The Marketplace The Commercialization of Higher Education. In The United Kingdomâ&#x20AC;?, (USA: Princeton University Press, 2003), 3.

mampu â&#x20AC;&#x153;berdiri di kaki sendiriâ&#x20AC;?. Salah satu cara yang dapat dilakukan agar tujuan dan cita-cita tersebut terwujud adalah membuat pendidikan di Indonesia mampu dijangkau dan dirasakan oleh seluruh warga negara Indonesia, terutama pendidikan tinggi. Tetapi saat ini, yang terjadi justru sebuah ironi, di mana pendidikan tinggi tidak dapat dijangkau dan dirasakan oleh seluruh warga negara Indonesia karena terjadinya liberalisasi pendidikan tinggi yang membuat biaya pendidikan tinggi sangat mahal. Hal ini sangat bertolak belakang dengan tujuan dan cita-cita bangsa Indonesia, bahkan mencederai tujuan dan cita-cita tersebut. Berubahnya orientasi pendidikan menjadi sektor jasa menjadi akar permasalahan dari terjadinya liberalisasi pada pendidikan tinggi di Indonesia. Pendidikan tinggi yang seharusnya dapat dijangkau dan dirasakan oleh seluruh warga negara Indonesia berubah menjadi salah satu sektor yang dimanfaatkan untuk mencari keuntungan sebesar-besarnya. Hal tersebut menjadi konsekuensi yang harus ditanggung oleh seluruh warga negara Indonesia ketika pemerintah menyesuaikan kondisi pendidikan tinggi di Indonesia dengan regulasi yang ditetapkan oleh WTO. Alih-alih membuat pendidikan tinggi di Indonesia menjadi lebih baik dan mandiri, realitas yang terjadi justru membuat warga negara Indonesia tidak bisa menjangkau dan merasakan pendidikan tinggi secara keseluruhan. Impikasinya, pendidikan tinggi hanya bisa dijangkau dan dirasakan oleh golongan â&#x20AC;&#x153;berdompet tebalâ&#x20AC;?. Hal tersebut dibuktikan dengan persentase

jumlah penduduk Indonesia di atas 15 tahun yang dapat menyelesaikan pendidikan tinggi, yaitu hanya 7.92% 52. Liberalisasi pendidikan sangat terasa di Indonesia, dilihat dari berbagai regulasi yang ditetapkan oleh pemerintah mengenai perencanaan

dan

pelaksanaan

pendidikan,

khususnya

pendidikan tinggi. Berikut merupakan beberapa regulasi pemerintah yang diindikasikan mengarah pada terjadinya liberalisasi pendidikan tinggi di Indonesia: 1. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 1999 tentang Pendidikan Tinggi Pada peraturan pemerintah tersebut, pendanaan untuk pendidikan tinggi dapat diperoleh dari masyarakat (termasuk pihak swasta) dan luar negeri. Pendanaan yang bersumber dari masyarakat dapat berupa sumbangan pembinaan

pendidikan

(SPP),

biaya

seleksi

untuk

memasuki institusi pendidikan tinggi, kontrak kerja yang sesuai dengan peran dan fungsi institusi pendidikan tinggi, penjualan produk yang diselenggarakan oleh institusi pendidikan tinggi, sumbangan dan hibah, dan bentuk pendanaan lain dari masyarakat. 2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional

Badan Pusat Statistik (2016). Potret Pendidikan Indonesia, Statistik Pendidikan Indonesia. Katalog BPS Hal. 63.

Undang-undang

tersebut

menjelaskan

bahwa

tanggung jawab penyelenggaraan pendidikan bukan lagi tanggung jawab pemerintah pusat secara sepenuhnya. Pemerintah pusat berusaha untuk melepaskan tanggung jawab tersebut dengan memberikan tanggung jawab penyelenggaraan pendidikan kepada pemerintah daerah dan masyarakat53. 3. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 2 Tahun 2005 tentang Subsidi Silang Biaya Operasi Pendidikan Tinggi Karena anggaran yang dialokasikan pemerintah untuk pendanaan pendidikan tinggi tidak mencukupi, maka pada peraturan ini dijelaskan mengenai subsidi silang yang dilakukan oleh setiap peserta didik. Terdapat empat klasifikasi yang dijelaskan pada peraturan ini, yaitu peserta didik yang membayar sesuai dengan biaya operasi institusi pendidikan tinggi, peserta didik yang membayar lebih dari biaya operasi institusi pendidikan tinggi, peserta didik yang membayar kurang dari biaya operasi institusi pendidikan tinggi, dan peserta didik yang dibebaskan dari seluruh biaya operasi institusi pendidikan tinggi. Empat klasifikasi yang disebutkan berikut metoda pembayaran, tidak melibatkan peran pemerintah dan mengandalkan dana dari peserta didik.

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2013 Pasal 46.

4. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan Ketidakjelasan

pembagian

tanggung

jawab

penyelenggaraan pendidikan antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan masyarakat pada UndangUndang Nomor 20 Tahun 2003 dijelaskan lebih lanjut pada peraturan pemerintah ini, di mana masyarakat (termasuk pihak swasta) dapat mendanai dan mendirikan institusi pendidikan secara pribadi dengan membebankan pendanaan kepada orangtua peserta didik. 5. Undang-Undang

Nomor

Tahun

2012 tentang

Pendidikan Tinggi Pada undang-undang tersebut, terdapat beberapa pasal yang menjelaskan mengenai kerjasama antara industri dengan institusi pendidikan tinggi, otonomi pendidikan tinggi, dan perizinan bagi perguruan tinggi asing untuk berinvestasi di Indonesia. Hal tersebut akan menciptakan liberalisasi pendidikan tinggi di Indonesia, terutama otonomi pendidikan tinggi karena terdapat kecenderungan institusi pendidikan tinggi menentukan biaya dari jasa pendidikan tinggi secara sewenangwenang.

Sikap KM ITB mengenai Kondisi Persatuan dan Kesatuan Bangsa Sungguh, bangsa Indonesia harus mengakui dan bersyukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa atas segala karunia yang telah diberikan oleh-Nya. Di tanah air Indonesia dapat ditemukan beragam bentuk keindahan alam, dari beningnya air danau yang tenang, hijaunya sawah yang membentang, sejuk semilirnya udara pegunungan, alaminya rimba yang perawan, hingga putihnya salju di puncak gunung. Semuanya dapat dinikmati di tanah air Indonesia. Bangsa Indonesia berada dalam zamrud khatulistiwa dengan pulau-pulau

ukiran

alam

sebanyak

17.000

buah

yang

membentang sepanjang 5110 km (lebih dari seperdelapan keliling bumi), dari 95o bujur barat sampai 142o bujur timur. Di dalam kandungan Ibu Pertiwi ini tersimpan kekayaan alam yang berlimpah ruah dari mulai nikel, tembaga, bauksit, tin, emas, intan dan lainnya. Serta yang tumbuh subur di alam flora seperti hutan rimba, karet, kopi, tembakau, teh, sawit, atau yang lepas di lautan samudera seperti udang, ikan, dan sebagainya. Tak berhenti sampai disitu, Indonesia memiliki 300-an kelompok etnis budaya, dengan ragam bahasa yang jauh lebih banyak jumlahnya. Kebudayaan Indonesia memiliki sejarah yang

menarik setelah melalui proses yang sangat lama. Dari kebudayaan Indonesia asli, bercampur dengan kebudayaan Hindu-India, kebudayaan Islam-Arab dan kebudayaan ModernEropa. Namun hebatnya, terlepas dari banyaknya perbedaan tersebut bangsa ini bisa tetap ber-Bhinneka Tunggal Ika, yang artinya berbeda-beda tetapi tetap satu jua. Satu bangsa, satu tanah air, dan satu bahasa, yakni bangsa Indonesia, tanah air Indonesia, dan bahasa Indonesia. Lebih hebatnya lagi, Indonesia memiliki pandangan hidup yang dapat mempersatukan semua perbedaan tersebut, yakni Pancasila. Para pendahulu dan pendiri republik ini telah mewariskan sebuah jiwa, kepribadian, dan pandangan hidup bangsa Indonesia yang mempersatukan perbedaan- perbadaan dan tertuang dalam dasar negara, yakni Pancasila. Disamping itu, konsep Pancasila sekaligus menjadi koridor dalam tujuan hidup bangsa Indonesia, kesadaran dan cita-cita moral yang meliputi kepribadian dan watak yang mengakar di dalam kebudayaan bangsa Indonesia. Pancasila mengajarkan bahwa manusia akan mencapai kebahagiaan jika keselarasan dan keseimbangan hidup turut dijaga, baik dalam kehidupan manusia sebagai individu, kehidupan sebagai makhluk sosial, hubungan manusia dengan masyarakat, hubungan manusia dengan alam, hubungan manusia dengan Tuhannya, maupun dalam mengejar kemajuan lahiriah dan kebahagiaan rohaniah. Pancasila lahir setelah melalui proses yang matang dan perjuangan yang panjang. Dalam proses perumusannya,

Pancasila diilhami oleh gagasan-gagasan besar dunia yang tetap berakar pada kepribadian bangsa Indonesia. Pasca kemerdekaan Indonesia, muncul tindakan-tindakan separatis dari oknum terkait dengan agenda mengubah ideologi Pancasila dengan gagasan yang lain. Usaha-usaha untuk mengubah Pancasila sebagai dasar negara telah mengantarkan Indonesia ke jurang perpecahan. Lebih parahnya lagi, usaha tersebut dilakukan pemberontakan-pemberontakan

yang

melalui

penyelesaiannya

menghabiskan waktu bertahun-tahun dan memakan banyak korban dari rakyat yang tidak bersalah. Disamping itu, pemberontakan

yang

berlarut-larut

jelas

menjauhkan

kesempatan bangsa Indonesia untuk membangun demi menuju terwujudnya masyarakat yang dicita-citakan. Indonesia harus belajar dari kenyataan bahwa bangsa yang terombang-ambing oleh pergolakan tidak akan mempunyai kesempatan membangun dirinya karena pikiran, kegiatan, dan dana-dana yang tersedia akan terserap banyak untuk meredam pergolakan yang terjadi. Lebih dari itu, pergolakan mengenai dasar negara jelas akan membawa akibat-akibat yang sangat luas dan tidak dapat terbayangkan karena menyangkut masalah yang sangat mendasar. Bagi bangsa Indonesia, pergolakan untuk

mengubah

Pancasila sebagai dasar negara hanya akan menjauhkannya dari cita-cita

dan

tujuan

kemerdekaan.

Yakni

mewujudkan

masyarakat yang maju, sejahtera dan berkeadilan sosial.

Seharusnya, pergolakan-pergolakan yang terjadi tersebut menjadi tantangan bagi bangsa Indonesia dalam mewujudkan persatuan dan kesatuan sesuai dengan nilai yang terkristalisasi dalam Pancasila, terutama sila ke-3 dan semboyan bangsa Indonesia, Bhinneka tunggal ika. Dalam menjaga Pancasila sebagai pandangan hidup dan dasar negara serta mewujudkan Bhinneka Tunggal Ika dalam kehidupan berbangsa dan bernegara , bukan berarti kita harus anti terhadap pihak-pihak yang berseberangan dengan kita melainkan bagaimana kita dapat menyelesaikan permasalahan tersebut tanpa harus mencederai pihak-pihak tersebut karena Bhinneka Tunggal Ika, sejatinya, merangkul semua suku, ras, dan agama dalam bingkai Negara Kesatuan Republik Indonesia. Hal tersebutlah yang seharusnya menjadi tantangan bagi kita, selaku masyarakat Indonesia. Bagaimana kondisi berbangsa saat ini? Saat ini kondisi berbangsa dan bernegara sedang tidak baikbaik saja. Konflik dan gesekan horizontal semakin memanas dengan diangkatnya isu-isu rasial dan agama. Framing dan sorotan media makin memperburuk kondisi yang ada. Media sekarang ini terus memberitakan hal-hal yang berbau sara, sehingga baik secara langsung maupun tidak langsung membentuk sentimen golongan di daerah-daerah tertentu yang berujung pada timbulnya potensi perpecahan yang sewaktuwaktu dapat meledak. Keadaan ini semakin diperparah oleh

kerancuan penggunaan diksi (baik dilakukan secara sadar maupun tidak sadar) yang dilakukan oleh media maya arus utama maupun alternatif â&#x20AC;&#x201C; jika penggunaan kata â&#x20AC;&#x2DC;pemelintiranâ&#x20AC;&#x2122; dianggap terlalu vulgar dan kurang berdasar. Karena ulah media inilah, masyarakat yang awalnya diam menjadi terhasut, yang sudah terhasut semakin memanas. Hasilnya keseluruhan perpecahan di beberapa daerah tersebut mempengaruhi kehidupan dan cara pandang masyarakat terhadap kondisi Indonesia saat ini. Tidak heran bila indikasi dan bibit-bibit kebencian yang berujung konflik antar golongan semakin menyeruak. Parahnya, kejadian ini menjadi kesempatan atau panggung bagi paham-paham ekstrem untuk mempengaruhi masyarakat Indonesia melalui pemikiran-pemikiran alternatif yang menawarkan solusi, padahal secara fundamental justru bertentangan dengan Pancasila. Di tengah kondisi berbangsa dan bernegara yang semakin tidak karuan, sudah seharusnya mahasiswa menjalankan perannya sebagai fungsi kontrol sosial dan penjaga nilai-nilai moral demi menjadi pelopor persatuan dan kesatuan bangsa. Selain itu pemerintahan harus menjalankan kewajibannya dalam menegakkan pancasila, menjaga stabilitas nasional dan menjaga persatuan bangsa. Konsep berbangsa dan bernegara yang menempatkan Pancasila sebagai pandangan hidup dan dasar negara Indonesia harus kembali digaungkan. Semboyan Bhinneka Tunggal Ika harus meresap dalam jiwa setiap individu bangsa Indonesia. Atas dasar hal-hal yang telah dijelaskan dan

demi menjaga keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia, KM ITB menyatakan:

1. Mengimbau kepada seluruh elemen masyarakat untuk menjaga kerukunan berbangsa melalui dialog demi terciptanya persatuan dan kesatuan bangsa.

2. Mengimbau kepada mahasiswa se-Indonesia untuk menjalankan fungsi kontrol sosial dan menjaga nilainilai moral dengan mengadakan gerakan yang menjunjung persatuan bangsa.

3. Mengajak seluruh elemen masyarakat terutama tokoh masyarakat dan elit politik untuk menghentikan segala bentuk hasutan dan ujaran kebencian yang dapat mencederai persatuan dan kesatuan bangsa.

4. Meminta pemerintah untuk menindak tegas oknumoknum yang berupaya memecah persatuan dan kesatuan bangsa sesuai dengan konstitusi dan hukum yang berlaku.

5. Menyerukan kepada media untuk menghentikan pemelintiran dan pembingkaian berita yang dapat berpotensi memecah-belah persatuan dan kesatuan. Untuk Tuhan, Bangsa, dan Almamater! Bandung, 30 Mei 2017 Atas nama KM ITB, Ketua Kabinet Keluarga Mahasiswa ITB

Ardhi Rasy Wardhana

Kajian Hari Peringatan Kemerdekaan Indonesia: Apakah Kita Telah Berdaulat? Salam Ganesha! Hidup Mahasiswa! Hidup Rakyat Indonesia! Tanggal 17 Agustus 1945 adalah hari kemerdekaan Indonesia

dari

imperialisme

dan

mendapatkan

politieke

onafhankelijkheid. Hari tersebut merupakan “jembatan emas” bagi Indonesia untuk menyusun masyarakat Indonesia merdeka sesuai dengan cita-cita kemerdekaan yang telah dituliskan dalam “Preambule” Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia. Selanjutnya,

dimulai

suatu

revolusi

perubahan

tatanan

masyarakat dari yang sebelumnya bersifat imperialistik menjadi tatanan yang dikehendaki pendiri bangsa dalam “Preambule” UUD 1945. Soekarno telah menjelaskan mengenai imperialisme ketika beliau didakwa KUHP pasal 161, 171, dan 153 dalam pledoi yang berjudul “Indonesia Menggugat” di Pengadilan landraad. Beliau mengutip perkataan dari Mr. Pieter Jalles Troelstra yang mengatakan bahwa

“Yang saya artikan dengan imperialisme ialah: itu kejadian pergaulan hidup, yang terjadi karena modal-besar dari sesuatu negeri yang kebanyakan ada di bawah kekuasaannya bankbank, memperusahakan politik luar negeri daripada negeri itu guna kepentingannya modal-besar itu sendiri.” Selain itu beliau mengutip H. N. Brailsford yang mengatakan bahwa: “Memburu konsesi-konsesi di luar negeri dan membuka kekayaan-kekayaan terpendam dari negara-negara yang lemah dan kerajaan-kerajaan yang setengah mati, makin menjadi suatu pekerjaan resmi, suatu peristiwa nasional. Dalam fase ini bagi kaum berkuasa jadi lebih penting dan menarik hati mengalirkan modal keluar negeri dari mengekspor barangbarang. Imperialisme adalah semata-mata penglahiran politik dari kecenderungan yang bertambah besar dari modal, yang bertimbun-timbun di negeri-negeri yang lebih maju industrinya, untuk diperusahakan ke negeri-negeri yang kurang maju dan kurang penduduk”. Soekarno tidak hanya merumuskan makna imperialisme dari kedua tokoh tersebut, Soekarno juga menyebutkan pendapat dari Prof. Joseph Schumpeter dalam bukunya “Zur Sosiologie der Imperialismus” serta dari Dr. Jan Steffen Bartstra dari buku yang berjudul “Geschiedenis van het moderne imperialisme”. Menggunakan landasan dari keempat tokoh yang telah disebutkan

atas

serta

melalui

observasi,

Soekarno

menyimpulkan bahwasannya Imperialisme hanyalah didasarkan pada persoalan rezeki. Soekarno menjelaskan bahwa imperialisme dalam bentuk apapun merupakan urusan mencari rezeki atau untuk menjaga pencarian rezeki, yang semuanya merupakan hasil dari keharusan-keharusan

ekonomi.

Untuk

mendukung

kesimpulannya, Soekarno mengutip dari Prof. Dietrich Schafer dan Denburg (sebagai direktur kolonial Jerman) yang mengakui bahwa: “Penjajahan ialah usaha mengolah tanah, mengolah hartaharta di dalam tanah, mengolah tanam-tanaman, mengolah hewan-hewan dan terutama mengolah penduduk, untuk keuntungan keperluan ekonomi dari bangsa yang menjajah ....” Mengenai persoalan imperialisme ini, kembali Soekarno mengutip dari buku Brailsford yang berjudul Hoe Long Nog yang mengatakan: “....Tapi nafsu yang mendorong mereka pergi ke “tempattempat yang bermandikan cahaya matahari” itu, biasanya ialah keinginan untuk memonopoli suatu pasar bahan-bahan mentah, atau perhitungan yang lebih rendah lagi, bahwa di situ banyak terdapat tenaga buruh yang murah dan tidak tersusun dalam organisasi, sedia untuk dipergunakan. ....” Apabila disimpulkan, imperialisme dalam segala bentuknya baik kolonialisme maupun neokolonialisme terjadi atas dasar rezeki yang bertujuan untuk menguasai perekonomian suatu wilayah. Ciri-ciri dari kejadian imperialisme dari penjelasan

Soekarno dapat diartikan sebagai ekspansi modal perbankan luar negeri

dengan

politik

sebagai

alat

bisnis,

kemudian

mengeksploitasi sumber daya alam di suatu wilayah tertentu dan melakukan pertambahan nilai barang tersebut di luar negeri lalu menjualnya

kembali

wilayah

tersebut,

dan

terakhir

mengeksploitasi masyarakat dengan menjadikannya buruh murah. Perburuhan 58 tahun pasca kemerdekaan Indonesia, muncul suatu undang-undang,

No.

Tahun

2003

tentang

Ketenagakerjaan, yang menjadi konsekuensi dari paket program bantuan dan program reformasi ekonomi dari International Monetary Fund (IMF) yang disepakati dalam Letter of Intent (LoI). Undang-undang tersebut merupakan implementasi dari salah satu program LoI yakni perombakan sistem ketenagakerjaan yang kaku menjadi lebih fleksibel atau dapat disebut Labour Market Flexibility. Tujuan dari Pasar Kerja Fleksibel adalah mengubah pasar kerja yang kaku menjadi lebih liberal dan lebih sesuai dengan iklim kompetisi dalam perekonomian global. Liberalisasi sistem ketenagakerjaan

dilakukan

dengan

mengurangi

peran

bagi perusahaan untuk merekrut dan memecat buruh serta mengalihdayakan sebagian pekerjaan kepada perusahaan lain. Dalam LoI IMF yang bekerjasama dengan International Labour Organization (ILO) disebutkan bahwa untuk mewujudkan hubungan yang fleksibel perlu diatur hal-hal yang menyangkut hubungan kerja magang, paruh waktu, dan outsourcing. LoI dan prinsip ILO ini yang menjadi acuan penyusunan liberalisasi sistem ketenagakerjaan dalam undang undang ketenagakerjaan yang mengatur mekanisme outsourcing dan pekerja kontrak. 2 Berdasarkan kajian KM ITB mengenai outsourcing, ditemukan bahwa dari liberalisasi tenaga kerja melalui implementasi Labour Market Flexibility dalam bentuk outsourcing dan kerja kontrak semakin memperburuk kondisi daya tawar buruh. Buruh dilepaskan dari kontrol pemerintah dan dengan sendirinya berdiri di hadapan para pemilik modal yang membuat persaingan tidak adil. Pemerintah hanya bersifat seperti administrator tanpa melakukan perlindungan maupun penguatan terhadap buruh. Akibatnya, kondisi ini semakin menghisap kesejahteraan buruh dan menciptakan kondisi kerja yang eksploitatif, diskriminatif, dan degradatif yang efektif dalam melemahkan kekuatan serikat buruh. Hal ini menyebabkan cita-cita pendahulu negara pada UUD 45â&#x20AC;&#x2122; yang menyebutkan bahwa â&#x20AC;&#x153;Tiap-tiap warga negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaanâ&#x20AC;? tidak tercapai. Hal ini tidak jauh berbeda dengan zaman kolonial belanda dimana buruh tidak memiliki daya tawar terhadap

majikannya seperti yang digambarkan oleh Pramoedya Ananta Toer dalam buku Anak Semua Bangsa. Minyak dan Gas Kondisi eksploitasi sumber daya alam yang ada di Indonesia, terkhusus minyak dan gas, semakin mendekati definisi imperialisme yang telah disebutkan diatas. Pasca reformasi yang berbarengan dengan paket bantuan IMF sekaligus â&#x20AC;&#x153;resep-resep perbaikan ekonomiâ&#x20AC;? dalam bentuk LoI melahirkan UndangUndang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas (UU Migas). Dalam undang- undang ini terjadi perubahan yang sebelumnya perusahaan minyak nasional, Pertamina, memiliki hak monopoli kini menjadi pemain biasa. Sehingga kedaulatan negara turun dengan menjajarkan diri dengan kontraktor luar negeri. UU Migas ini tak memberikan kepastian bahwa pihak nasional diprioritaskan untuk penguasaan

dan

pengelolaan

wilayah migas. Setelah UU ini berlaku, Pertamina yang dalam hal ini perusahaan negara (National Oil Company, disingkat NOC) kedudukannya setara dengan perusahaan- perusahaan migas lain. NOC kemudian hanya berperan sebagai peserta tender bersama perusahaan migas lain, sedangkan negara yang diwakili BP Migas hanya berperan sebagai regulator, atau lebih sederhananya, sebagai juri yang netral. Dalam skema tersebut, Pertamina harus bersaing untuk mempertahankan kamar di rumah sendiri dari ekspansi anak

tetangga.

Dalam

persaingan

ini,

tiap-tiap

perusahaan

dikondisikan untuk berkompetisi hingga pada akhirnya pihak yang paling berkualitas dan paling efisien yang keluar sebagai pemenang. Padahal kenyataannya, setiap peserta berangkat dari titik yang berbeda. Persaingan ini akan melahirkan ekspansi oligopolistik dari perusahaan-perusahaan migas multinasional yang memiliki modal besar dalam bentuk apapun untuk mengeksploitasi sumber daya alam Indonesia. Minerba Tanggal 12 Januari 2009 merupakan kemajuan dalam implementasi UUD 45â&#x20AC;&#x2122; dalam hal mempergunakan bumi, air dan kekayaan alam Indonesia untuk kemakmuran rakyat. Pada tanggal tersebut terbit Undang-Undang No. 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara (UU Minerba). UU Minerba mewajibkan pemegang Izin Usaha Pertambangan dan Izin Usaha Pertambangan Khusus untuk meningkatkan nilai tambah sumberdaya mineral dan/atau batubara di dalam negeri. Sehingga UU Minerba dapat dikatakan menjad angin segar dalam upaya menjadikan negara sebagai penguasa dalam pengelolaan mineral dan batubara guna memberi nilah tambah secara nyata bagi perekonomian nasional serta demi mencapai kemakmuran dan kesejahteraan rakyat secara berkeadilan dan berkelanjutan. Melalui UU Minerba, perusahaan tambang di Indonesia dipaksa untuk tidak menjual â&#x20AC;&#x153;tanah dan airâ&#x20AC;?

(konsentrat)

luar

negeri

melalui

hilirisasi

industri

pertambangan. Akan tetapi, semangat hilirisasi dari UU Minerba kembali redup ketika diberlakukannya Peraturan Menteri ESDM No. 1 Tahun 2014. Dimana pada Peraturan Menteri tersebut memperbolehkan penjualan mineral logam sebelum dilakukan pemurnian ke luar negeri, dan peraturan ini hanya berlaku bagi komoditas mineral logam nikel, bauksit, timah, emas, perak, dan kromium. Hal tersebut terdapat pada pasal 12 ayat 4. Dimana pelarangan tersebut tidak berlaku bagi komoditas mineral logam lain, seperti tembaga, bijih besi, pasir besi, mangan, timbal, dan seng. Kemudian PP No.1 Tahun 2014 direvisi menjadi PP No. 8 Tahun 2015, namun tidak mengubah peraturan perihal pelarangan izin ekspor tersebut. Polemik ini kembali menemukan angin segar dengan dikeluarkannya Peraturan Pemerintah Nomor 1 tahun 2017 tentang â&#x20AC;&#x153;Perubahan Keempat atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Baturabara yang melarang penjualan seluruh mineral logam yang belum dilakukan pemurnian. Semangat hilirisasi ini harus terus dijaga dan dikawal agar tidak hanya menjadi â&#x20AC;&#x153;lips serviceâ&#x20AC;? pelaksana kebijakan. Sehingga Indonesia benar-benar bebas dari imperialisme dalam bentuk pengelolan sumberdaya alam. Kesimpulan

Saat ini, gambaran imperialisme yang diutarakan Soekarno dalam pledoi Indonesia Menggugat masih terasa jelas di negeri ini. 72 tahun sudah jembatan emas tersebut dibentuk untuk membebaskan Indonesia dari imperialisme. 72 tahun pasca Indonesia meproklamirkan kemerdekaannya, imperialisme itu masih mencengkram Indonesia dengan wajah berbeda. Jalan panjang masih harus ditempuh oleh Indonesia untuk menjadi bangsa

yang

merdeka

seutuhnya.

Kemerdekaan

yang

diperjuangkan oleh para pendiri bangsa harusnya tetap menjadi â&#x20AC;&#x153;Jembatan Emasâ&#x20AC;? yang membawa Indonesia menuju cita-cita yang tertulis dalam UUD 45â&#x20AC;&#x2122;, yakni menjadi sebuah bangsa Indonesia yang tersusun atas kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial. Untuk Tuhan, Bangsa, dan Almamater! Bandung, 21 Agustus 2017 Atas nama KM ITB, Ketua Kabinet Keluarga Mahasiswa ITB Ardhi Rasy Wardhana

Sikap KM ITB mengenai Upaya Pelemahan KPK Pemberantasan korupsi adalah semangat yang digaungkan pada saat reformasi dan menjadi salah satu alasan turunnya presiden yang telah menjabat selama 32 tahun, Soeharto. Pada era reformasi, semangat ini diwujudkan pada tahun 2002 dengan mengeluarkan undang-undang mengenai lembaga anti rasuah yang melahirkan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Jalan yang dilalui untuk menuju cita-cita Indonesia bebas korupsi bukanlah

jalan

yang

mudah.

Sepanjang

perjalanan

pemberantasan korupsi, selalu ada batu sandungan yang muncul dari orang-orang yang merasa dirugikan terhadap upaya pemberantasan korupsi yang dilakukan KPK. Pelemahan Upaya Pemberantasan Korupsi Lihatlah KPK ketika dibawah kepemimpinan Bibit-Chandra. Kasus yang akan diungkap KPK saat itu adalah kasus Bank Century yang melibatkan Kabareskrim Susno Duadji. Pada saat itu muncul istilah cicak vs biaya yang diucapkan oleh Susno Duadji mengenai upaya KPK untuk memeriksa dirinya 54.

IKRAR NUSA BHAKTI, Babak Baru Perseteruan Cicak Vs Buaya, http://lipi.go.id/berita/babak-baru-perseteruan-cicak-vsbuaya/3357

Ditengah upaya KPK mengungkap kasus Bank Century, terjadi perlawanan melalui penetapan Bibit-Chandra sebagai tersangka dan pengusulan hak angket oleh DPR. Tiga tahun kemudian, kasus cicak vs buaya kembali terjadi. Pada bulan Oktober 2012 ketika KPK sedang mengusut kasus dugaan korupsi simulator SIM yang menjerat mantan kepala Korlantas Irjen Djoko Susilo. Saat Djoko Susilo ditetapkan sebagai tersangka, salah satu penyidik KPK, Novel Baswedan, ditetapkan pula sebagai tersangka oleh kepolisian atas kasus yang terjadi delapan tahun sebelumnya. 55 Pada Oktober 2015 muncul kasus â&#x20AC;&#x2DC;papa minta sahamâ&#x20AC;&#x2122; yang melibatkan ketua DPR saat itu, Setya Novanto dan langsung direspon dengan inisiatif DPR melakukan revisi UU KPK.56 Rangkaian peristiwa diatas membentuk sebuah pola pelemahan KPK yang menjadi batu sandungan dalam upaya pemberantasan korupsi. Pola yang sama muncul kembali ketika KPK sedang mengusut kasus KTP-el. Kasus ini merupakan kasus dengan dana kerugian terbesar dalam sejarah pemberantaan korupsi di Indonesia. Dari total dana proyek sebesar 5.9 tiriliun rupiah, disinyalir 49% dari dana tersebut dikorupsi. Uang sebesar itu diduga dibagikan kepada hampir seluruh anggota dan pimpinan

Koran Tempo, Komisi Kepolisian Temukan Kejanggalan Kasus Novel, https://www.kpk.go.id/id/berita/berita-sub/168-komisikepolisian-temukan-kejanggalan-kasus-novel 56 ____. 2017. DPR Ngotot Revisi Aturan KPK. Majalah Tempo. 12 Maret. Halaman 24. Jakarta.

di Komisi Pemerintahan Dewan Perwakilan Rakyat periode 2009-201457. Disaat KPK sedang berupaya untuk membongkar proyek KTP-el ini muncul instruksi dari pimpinan DPR yang diketuai oleh Setya Novanto untuk merevisi Undang-Undang nomor 30 tahun 2002 tentang KPK.58 Revisi ini berpotensi menjadi upaya pelanggengan melalui pelemahan KPK. Selain itu muncul wacana hak angket yang digulirkan Wakil Ketua DPR 59. Terlihat pola bahwa pihak-pihak yang dirugikan KPK mencoba untuk menutupi korupsi dan menghalangi upaya penegakan hukum yang dilakukan KPK. Penjegalan KPK dalam Kasus KTP-el Revisi yang berindikasi pada upaya pelemahan KPK ini gencarkan melalui sosialisasi ke kampus-kampus. Ada tiga poin

Maya Ayu Puspitasari dan Ahmad Rafiq, Duit E-KTP Masuk ke Hampir Semua Anggota Komisi, https://m.tempo.co/read/news/2017/03/09/063854149/duit-e-ktpmasuk-ke-hampir-semua-anggota-komisi 58 Nabilla Tashandra, Fadli Zon Akui Pimpinan DPR Minta Sosialisasikan Revisi UU KPK, http://nasional.kompas.com/read/2017/03/08/14570601/fadli.zon. akui.pimpinan.dpr.instruksikan.revisi.uu.kpk.disosialisasi 59 Lutfy Mairizal, DPR Gulirkan Hak Angket, KPK Harap Penyidikan EKTP Tak Terhambat, http://nasional.kompas.com/read/2017/03/13/18530561/dpr.gulirk an.hak.angket.kpk.harap.penyidikan.e-ktp.tak.terhambat

penting dalam RUU KPK ini yang berindikasi memperlemah KPK: Pertama, dalam draft RUU KPK pasal 37 D Ayat 1 menyebutkan bahwa Dewan Pengawas dipilih dan diangkat oleh presiden, namun tidak menjelaskan secara rinci mekanisme pemilihan anggota badan pengawas. Akibatnya presiden memiliki hak preogratif dalam pemilihan dewan pengawas dan dapat menunjuk siapapun untuk menjadi anggota dewan pengawas KPK. Hal ini akan membuat dewan pengawas bertanggungjawab langsung pada presiden sebagai pemberi mandat. Selain itu pasal lain (Pasal 37B Ayat 1 huruf c) juga menyebutkan bahwa dewan pengawas memiliki tugas untuk mengevaluasi kinerja pimpinan KPK secara berkala satu kali dalam satu tahun. Tanggungjawab kepada presiden dan tugas evaluasi pimpinan KPK dapat menjadi bentuk campur tangan Istana terhadap KPK. Dikawatirkan besarnya campur tangan presiden akan memudahkan intervensi politik Istana pada KPK dan akan merusak sifat KPK yang bersifat mandiri dan independen dengan menjadikan KPK sebagai alat Istana.60 Kedua, dalam draft RUU KPK pasal 12A mensyaratkan penyadapan dilaksanakan atas izin tertulis dari Dewan Pengawas. Draft ini memberikan â&#x20AC;&#x153;kekuatanâ&#x20AC;? bagi dewan

Indonesian Corruption Watch ,2016. Catatan Indonesia Corruption Watch Terhadap Revisi UU (Pelemahan) KPK 2016. Indonesia Corruption Watch. Diambil dari: http://www.antikorupsi.org/ [diakses 11 Maret 2017}

pengawas

untuk

memberikan

persetujuan

atas

upaya

penyadapan yang dilakukan KPK. Apabila dilihat pada parafgraf sebelumnya, hal ini semakin memperjelas bentuk intervensi Istana atas segala tindakan dan/atau upaya penegakan hukum yang dilakukan oleh KPK.61 Ketiga, draft RUU KPK pasal 12A juga menyebutkan proses penyadapan dilakukan setelah mendapat bukti permulaan yang cukup. Pasal ini dapt dimaknai bahwa proses penyadapan hanya dapat dilakukan pada tahap penyidikan, bukan pada tahap penyelidikan seperti yang KPK lakukan selama ini. Menurut Juru bicara KPK, hal ini akan menghilangkan upaya penindakan cepat seperti operasi tangkap tangan yang biasa dilakukan oleh KPK 62. Apabila pasal ini diterapkan, penindakan yang dilakukan KPK kembali menjadi model investigasi konvnesional yang kurang efektif dalam upaya pemberantasan korupsi. 63 Poin nomor tiga ini semakin memperjelas bentuk pelemahan KPK dalam melakukan fungsi penindakan, terutama pada strategi operasi tangkap tangan yang menjadi ciri khusus KPK. Berdasarkan hal-hal di atas dan demi melaksanakan cita-cita reformasi untuk memberantas korupsi dan menegakkan

ibid Suara Pembaruan, Tidak Ada Alasan Revisi UU KPK https://www.kpk.go.id/id/berita/berita-sub/3222-tidak-ada-alasanrevisi-uu-kpk 63 Indonesian Corruption Watch, Loc.Cit 62

keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, kami, Keluarga Mahasiswa ITB, menyatakan: 1. Menuntut DPR untuk menghentikan pembahasan RUU KPK. 2. Menuntut DPR agar tidak menggunakan hak angket untuk kasus KTP-el. 3. Melawan segala pihak yang mencoba menghancurkan upaya pemberantasan korupsi di Indonesia. 4. Menuntut KPK agar tetap bersifat mandiri dan independen dalam

segala upaya pemberantasan

korupsi di Indonesia. Bandung, 25 September 2017 Atas nama KM ITB, Ketua Kabinet Keluarga Mahasiswa ITB Ardhi Rasy Wardhana

Sikap KM ITB mengenai Penangkapan Mahasiswa pada Aksi 3 Tahun Jokowi-JK Salam Ganesha! Hidup Mahasiswa! Hidup Rakyat Indonesia! Hasil keputusan Konsolidasi Nasional (Konsolnas) BEM SI di Malang pada bulan September tahun 2017 menghasilkan keputusan eskalasi aksi evaluasi 3 tahun pemerintahan Jokowi – Jusuf Kalla. Sebelum melakukan aksi demonstrasi, BEM SI telah mengirimkan surat permohonan audiensi kepada Presiden Joko Widodo. Akan tetapi surat tersebut tidak ditanggapi oleh Presiden, bahkan Presiden tidak menunjuk seorangpun untuk beraudiensi kepada mahasiswa. Kemudian diputuskan adanya aksi evaluasi 3 tahun pemerintahan Jokowi pada tanggal 20 Oktober 2017 di Istana Negara. Tuntutan yang dibawa pada aksi evaluasi

tahun

jokowi

tersebut

bertajuk

“Tuntutan

Pembangunan Pro Rakyat” atau yang disingkat menjadi “Tugu Rakyat”. Tuntutan Pembangunan Pro Rakyat kepada Pemerintah Joko Widodo - Jusuf Kalla adalah:

1. Turunkan kesenjangan ekonomi dan kembali pada ekonomi kerakyatan. 2. Gugat pengekangan hak publik dan wujudkan kedaulatan rakyat. 3. Rakyat menuntut tegaknya supremasi hukum. Tuntutan pertama dan ketiga merupakan sikap yang diperjuangkan oleh perwakilan KM ITB pada saat Konsolidasi Nasional. Pada Konsolidasi Nasional, KM ITB telah memiliki kajian dan sikap yang kemudian diadvokasikan pada aksi Hari Kebangkitan Nasional tanggal 19 Mei 2017. Pada aksi tersebut KM ITB mengkaji mengenai Ekonomi Kerakyatan dan Supremasi Hukum.64 Eskalasi aksi evaluasi 3 tahun pemerintahan Jokowi â&#x20AC;&#x201C; Jusuf Kalla segera dimulai pasca Konsolnas. KM ITB sebagai koordinator isu infrastruktur BEM SI menyumbangkan hasil kajian terkait infrastruktur mengenai proyek KCIC, reklamasi, dan megaproyek meikarta dengan tajuk â&#x20AC;&#x153;Pembangunan Untuk Siapa?â&#x20AC;?. Lalu, kajian dari masing-masing koordinator isu selanjutnya disintesis yang kemudian menghasilkan buku kajian dan

policy

brief

yang

bit.ly/KajianTuguRakyat

dapat dan

diakses

pada

pranala

bit.ly/PolicyBriefTuguRakyat.

Posisi KM ITB sebagai koordinator isu infrastruktur dan dasar

Kajian KM ITB untuk Aksi Hari Kebangkitan Nasional dapat dilihat pada tautan bit.ly/kajianharkitnas

sikap BEM SI kali ini menjadi dasar keikutsertaan KM ITB dalam Aksi evaluasi 3 tahun Jokowi pada tanggal 20 Oktober 2017. Selain mahasiswa, kawan-kawan buruh yang tergabung dalam Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia dan buruh Awak Mobil Tanki yang telah melakukan longmarch dari Gedung Sate Jawa

Barat

turut

serta

bersama-sama

melakukan

aksi

memperjuangkan tuntutan. Kronologi Aksi Nasional Evaluasi 3 Tahun Pemerintah Jokowi Jusuf Kalla Menurut Massa Aksi KM ITB 12.45-13.00

Massa aksi KM ITB berjalan menuju titik kumpul bersama massa aksi yang lain di Bundaran Patung Kuda. Massa aksi terdiri dari berbagai elemen mahasiswa, buruh, dan awak mobil tangki.

13.00-14.00

Upacara pembukaan yang terdiri dari : doa bersama, menyanyikan lagu Indonesia Raya, menyanyikan sambutan

lagu

dari

Bung

Totalitas Ade

Perjuangan,

Kenzo

selaku

perwakilan buruh, sambutan dari perwakilan Awak Mobil Tangki (AMT), sambutan dari Wildan Wahyu selaku Koordinator Pusat BEM SI, menyanyikan lagu darah juang, dan diakhiri dengan mengheningkan cipta. 14.00-15.00

Massa aksi memulai long march menuju depan Istana Negara. Sepanjang long march menuju

depan Istana Negara massa aksi melantangkan tuntutan dalam bentuk orasi dan nyanyiannyanyian. Di depan Istana Negara massa aksi disambut oleh kepolisian lengkap dengan pagar berduri, mobil komando, dan Water Cannon. 15.00-16.00

Massa aksi sampai di depan Istana Negara dan mulai melantangkan tuntutan dengan berorasi oleh perwakilan dari wilayah-wilayah dan koordinator isu terkait. Sembari berorasi, perwakilan massa aksi mencoba berdiplomasi dengan pihak istana untuk meminta kejelasan dari surat permohonan audiensi yang sudah dikirim sejak 2 bulan yang lalu. Namun, hasilnya tidak ada kejelasan pertemuan ataupun pihak yang

akan

menjadi

perwakilan

untuk

mengakomodasi aspirasi massa aksi. Massa aksi juga mendapatkan informasi dari pihak Istana bahwa Presiden sedang berada di luar Kota Jakarta dan akan kembali pukul 22.00 WIB. 16.00-16.30

Massa aksi beristirahat untuk sholat dan makan.

16.30-18.00

Massa aksi kembali melantangkan tuntutan dengan berorasi dan bernyanyi yang dipimpin oleh perwakilan yang menjadi koordinator isu. KM ITB sebagai koordinator isu infrastruktur diwakili oleh Ardhi Rasy Wardhana selaku Presiden KM ITB. Ditutup dengan teatrikal

bertajuk â&#x20AC;&#x153;Sidang Rakyatâ&#x20AC;? yang menceritakan Pak Jokowi sedang disidang oleh masyarakat atas beberapa kejanggalan dalam 3 tahun pemerintahannya. Pada sekitar pukul 17.30 WIB terdapat peringatan dari mobil komando polisi untuk membubarkan diri 30 menit lagi atau pukul 18.00 WIB. 18.00-18.30

Massa aksi beristirahat sholat dan makan. Sembari massa beristirahat, seluruh presiden mahasiswa yang hadir dan perangkat lapangan merumuskan rencana selanjutnya dan berakhir pada

keputusan

dilanjutkan

bahwa

dengan

aksi

akan

pertimbangan

tetap sebagai

berikut : ď&#x201A;ˇ

Massa aksi telah mencoba melakukan diplomasi

dengan

mengirim

surat

audiensi kepada pihak Istana Negara sejak 2 bulan sebelum aksi. Namun, belum ada tanggapan bahkan tidak ada keterangan

pihak

yang

menjadi

perwakilan untuk menerima massa aksi sehingga dirasa perlu untuk terus mendesak agar aspirasi dari massa aksi dapat tersampaikan. ď&#x201A;ˇ

Massa mendapatkan informasi bahwa Presiden akan kembali ke Jakarta pada

pukul 22.00 sehingga terdapat peluang untuk dapat menyampaikan aspirasi langsung kepada beliau. ď&#x201A;ˇ

Adanya pertimbangan dari teman-

teman massa aksi dari luar Jakarta bahkan luar Pulau Jawa yang meluangkan waktu, tenaga, dan materinya untuk langsung menyampaikan aspirasi kepada Presiden. Sehingga akan sia-sia apabila tidak terdapat kejelasan mengenai jalur penyampaian aspirasi. Keputusan untuk melampaui ketentuan batas

malam

dilakukan

dengan beberapa

perubahan metode, yakni: pembubaran massa aksi perempuan, tidak adanya metode orasi yang lantang seperti sebelumnya, dan diganti dengan doa, bersholawat, membaca ayat suci, dan menyanyikan lagu wajib. Hal tersebut dilakukan sebagai bentuk harapan agar Presiden terketuk hatinya untuk mau menemui dan berdiskusi mengenai aspirasi yang disampaikan oleh massa aksi. Kemudian dipastikan juga bahwa tidak akan ada tindakan anarkis. Pada saat massa aksi memutuskan untuk tetap tinggal, belum terdapat pergerakan berarti dari kepolisian baik untuk melakukan negosiasi ataupun melakukan pembubaran paksa.

18.30-22.00

Massa aksi duduk dan melantunkan lagu wajib, sholawat, doa, dan membacakan ayat suci. Beberapa kali pihak kepolisian juga ikut melantunkan sholawat bersama mahasiswa. Ditengah-tengah ikut melantunkan sholawat, terhitung dua kali polisi memberikan peringatan melalui mobil komando yakni sekitar pukul 20.00 WIB dan 21.30 WIB.

22.00-22.15

Massa aksi dikepung dari berbagai arah oleh pihak kepolisian. Beberapa oknum kepolisian menyita

bambu

bendera

masing-masing

kampus dan mencoba menggeledah tas-tas massa aksi. Oknum kepolisian di seberang jalan beberapa kali melakukan teriakan-teriakan provokatif yang ditujukan kepada mahasiswa. 22.15-22.30

Massa aksi yang sedang duduk dan bersholawat didorong dan dipukul oleh pihak kepolisian hingga terpojok ke arah trotoar. Terdapat beberapa lemparan batu ke arah mahasiswa. Beberapa mahasiswa terluka di bagian kepala dan terdapat juga pakaian mahasiswa yang rusak

akibat

ditarik-tarik

oleh

Oknum

Kepolisian. 22.30-23.00

Mahasiswa

kemudian

didorong

untuk

meninggalkan titik aksi dan menuju ke arah patung kuda. Di bundaran patung kuda,

mahasiswa berkumpul dan melakukan absensi. Terdapat 14 mahasiswa yang tertangkap dan dibawa oleh pihak kepolisian. Penahanan dan Penetapan Mahasiswa sebagai Tersangka Berikut nama-nama mahasiswa yang ditangkap pada saat pembubaran

aksi

evaluasi

tahun

Jokowi-Jusuf

Kalla

(20/10/2017): 1. Ihsan Munawwar (STEI SEBI) 2. Ardi Sutrisbi (IPB) 3. Aditya Putra Gumesa (UNRI) 4. Gustriana (UNTIRTA) 5. Taufik (UB) 6. Muhammad Wadik (UB) 7. Susilo (IPB) 8. Muhammad Yahya Sifahudin (IPB) 9. Rifki Abdul Jabar (AKA BOGOR) 10. Ramdani (Universitas Pakuan) 11. M. Golbi Darwis (IPB) 12. Fauzan Arindra (STEI TAZKIA) 13. M. Yogi Ali Khaedar (IPB) 14. Handrian (IPB) Dalam kasus ini, orang-orang yang ditangkap disangkakan dengan Pasal 216 ayat (1) dan Pasal 218 KUHP. Kedua pasal ini digunakan dengan pertimbangan bahwa massa aksi tidak menghormati perintah penguasa yang diakui oleh undang-

undang

yaitu

petugas

kepolisian.

Polisi

mengkaitkan

dakwaannya dengan Peraturan Kapolri (Perkap) No. 7 Tahun 2012

tentang

Tatacara

Penyelenggaraan

Pelayanan,

Pengamanan, Penanganan Perkara Penyampaian Pendapat di Muka Umum sebagai dasar untuk menyatakan bahwa massa aksi telah melanggar ketentuan Pasal 7 ayat (1) huruf a yang menyatakan batas waktu untuk melakukan unjuk rasa adalah pukul 18.00 waktu setempat. Menurut pihak kepolisian, massa aksi juga tidak membubarkan diri setelah diberi peringatan sebanyak tiga kali oleh petugas kepolisian sehingga atas dasar tersebut, petugas kepolisian membubarkan massa aksi secara paksa serta menangkap 14 mahasiswa. Pada dasarnya, berdasarkan Undang-Undang No. 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan Pasal 7 ayat (1) dan (2), tidak terdapat Peraturan Kepala Kepolisian Republik Indonesia (Perkap) dalam hirearki Peraturan Perundang-undangan yang ada di Indonesia. Kata â&#x20AC;&#x153;kepolisianâ&#x20AC;? juga tidak ditemukan pada Pasal 8 ayat (1) yang menjelaskan lembaga negara selain yang disebutkan pada Pasal 7 ayat (1). Pasal 8 ayat (2) menjelaskan dasar pembentukan Peraturan Perundang-undangan dari lembaga yang dimaksud pada Pasal 8 ayat (1). Pasal 8 ayat (2) mensyaratkan agar Peraturan Perundang-perundangan pada Pasal 8 ayat (1) diakui dan memiliki kekuatan hukum, harus diperintahkan dan dibentuk kewenangannya dalam Peraturan Perundang-undangan yang lebih tinggi.

Dalam kasus menyampaikan pendapat di muka umum, agar Perkap No. 7 Tahun 2012 dapat memiliki kekuatan tetap di luar instansi, harus ada perintah tertulis dari Undang-Undang No. 9 Tahun 1998 tentang Kemerdekaan Menyampaikan Pendapat di Muka Umum. Namun, dalam UU No. 9 Tahun 1998 tidak menyebutkan keterangan pemberian kewenangan maupun perintah untuk penyampaian pendapat di muka umum diatur lebih lanjut dengan peraturan lainnya. Maka, dapat disimpulkan bahwa Perkap No. 7 tahun 2012 hanya berlaku untuk internal lembaga yang mengeluarkannya, tidak berlaku untuk warga sipil. Pada Hari Sabtu (21/10/2017), kemudian 12 orang dibebaskan dan 2 orang lainnya ditetapkan untuk menjadi tersangka, yakni: 1. Ihsan Munawwar (STEI SEBI) selaku koordinator lapangan (ditahan). 2. Ardi

Sutrisbi

(IPB)

selaku

koordinator

lapangan

(ditahan). Kemudian di hari Minggu (22/10/2017), terdapat dua orang mahasiswa yang ditetapkan sebagai tersangka dan mendapatkan Surat Peringatan 1 dari pihak kepolisian, yakni: 1. Wildan Wahyu Nugroho (UNS) selaku Koordinator Pusat BEMSI, penanggung jawab aksi. 2. Panji Laksono (IPB) selaku orator dan atasan Ardi Sutrisbi di BEM KM IPB. Alasan penahanan 2 orang tersebut, yakni Ardi Sutrisbi (IPB) dan Ihsan Munawwar (STEI SEBI), serta dan kemudian 2 orang

lainnya, yakni Wildan W. Nugroho (UNS) dan Panji Laksono (IPB), yang berturut-turut ditetapkan sebagai tersangka serta mendapatkan Surat Peringatan 1 (SP1) karena terdapat dakwaan tambahan yaitu Pasal 160 (tentang penghasutan/provokasi) dan 170 (perusakan fasilitas) KUHP. Mahkamah Konstitusi (MK) telah mengubah rumusan delik penghasutan dalam Pasal 160 KUHP dari delik formil menjadi delik materil. Artinya, pelaku penghasutan baru bisa dipidana bila berdampak pada tindak pidana lain, seperti kerusuhan atau perbuatan anarki lainnya. Empat orang tersebut dianggap telah melakukan penghasutan sehingga massa aksi lainnya melanggar ketentuan batas maksimal aksi yaitu pukul 18.00 dan melakukan kekerasan pada fasilitas umum (yang diatur dalam Pasal 170) yaitu kawat berduri milik polisi (kawat menjadi gepeng, tidak lagi berbentuk spiral). Tuduhan ini sebenarnya tidak berdasar karena pada dasarnya kawat berduri tersebut bukan merupakan fasilitas umum dan kawat tersebut ditutup dengan menggunakan spanduk demi melindungi massa aksi. Mengingat pada saat itu massa aksi terkepung antara kawat dan water cannon dengan sepasukan brimob. Sehingga dapat disimpulkan bahwasannya tindakan yang dilakukan bukan merupakan kekerasan, tetapi merupakan aksi perlindungan diri dari cidera maupun luka yang diakibatkan oleh kawat berduri. Represifitas Aparat

Aksi demonstrasi BEM SI kali ini bukanlah yang pertama kalinya berujung pada kekerasan dan penangkapan yang dilakukan aparat. Sebelumnya, aksi damai pencabutan izin PLTPB (Pembangkit Listrik Tenaga Panas Bumi) Slamet di bulan yang sama, berujung pada kekerasan yang dilakukan aparat dan penangkapan 24 aktivis. Padahal, pada aksi tersebut massa aksi tidak melakukan kegiatan anarkis maupun melawan aparat secara fisik. Hal serupa juga terjadi pada aksi yang dilakukan mahasiswa Universitas Sriwijaya dalam upaya mengkritisi kampusnya sendiri yang berujung pada kekerasan dan kriminalisasi oleh aparat. Namun, meskipun represifitas aparat sudah terjadi berulang kali, baru kali ini sejak reformasi 1998 mahasiswa ditersangkakan dan mendapatkan Surat Peringatan karena melakukan penyampaian pendapat di muka umum. Pada dasarnya, penyampaian pendapat di muka umum yang dilakukan rakyat diluar lembaga negara merupakan perwujudan dari demokrasi itu sendiri. Dalam demokrasi, kekuatan di tangan rakyat memiliki arti bahwa rakyat berhak untuk memberikan suatu usulan untuk pemerintah. Suatu preseden buruk bagi demokrasi apabila tidak ada masyarakat yang melakukan penyampaian pendapat di muka umum, maupun pemerintahan tidak mau lagi mendengar pendapat rakyat. Saat hal itu terjadi, pemerintahan saat itu bukan lagi merupakan kekuasaan yang demokratis melainkan sudah bergeser ke arah oligarki. Pada dasarnya, dalam suatu penyampaian pendapat di muka umum, Peraturan Kapolri No. 7 tahun 2012 menyebutkan dalam

Pasal

bahwa

memperhatikan

pelaksanaan asas

peraturan

perlindungan

tersebut

harus

HAM,

yaitu

kegiatan/penindakan memperhatikan dan menghargai hak-hak dasar manusia. Sehingga aparat seharusnya tidak bertindak sewenang-wenang dalam melakukan pembubaran paksa massa aksi. Kemudian pada Pasal 28 butir a disebutkan bahwa harus dihindari terjadinya hal-hal yang kontra produktif pada upaya paksa yang dilakukan aparat, misalnya mengejar pelaku, membalas melempar pelaku, menangkap dengan kasar dengan menganiaya atau memukul, dan butir ini juga secara mutlak dilanggar oleh aparat yang bertugas membubarkan massa aksi ketika itu dikarenakan terdapat pengejaran, pemukulan, dan berbagai tindakan lainnya yang kontra produktif. Sikap KM ITB Sikap represif yang dilakukan kepolisian terhadap kegiatan menyampaikan pendapat dengan melakukan kekerasan yang berlebihan dalam proses pembubarannya merupakan hal yang tidak sesuai dengan semangat demokrasi. Sebab, menyampaikan pendapat di muka umum adalah salah satu bentuk paling dasar dari demokrasi. Segala bentuk kekerasan terhadap seseorang atau segolongan orang yang menyampaikan pendapat di muka umum dalam negara yang demokratis tidak dapat dibenarkan. Maka, kami, Keluarga Mahasiswa Institut Teknologi Bandung menyatakan:

1. Mengecam tindakan kekerasan yang dilakukan Polda Metro Jaya dalam pembubaran aksi 3 Tahun Jokowi-JK. 2. Mengecam penangkapan dan penetapan tersangka oleh Polda Metro Jaya kepada pihak-pihak yang melakukan kegiatan penyampaian pendapat di muka umum, tanpa sebelumnya melakukan upaya penyelesaian persoalan secara kekeluargaan. 3. Menuntut

Kepala

Polda

Metro

Jaya

untuk

menangguhkan penahanan mahasiswa yang dijadikan tersangka oleh Polda Metro Jaya. 4. Menuntut pemerintah untuk kembali kepada demokrasi dengan mendengarkan aspirasi masyarakat, serta mengimbau kepada semua pihak untuk menyelesaikan persoalan secara kekeluargaan. 5. Keberjalanan Negara Republik Indonesia harus dijiwai kembali melalui kehidupan demokrasi berdasarkan UUD 1945 dan Pancasila. 6. Bahwa kami bertekad untuk tetap menggalang kesatuan demi menegakkan dan mewujudkan demokrasi di Indonesia. Barangsiapa yang menghalangi tegak dan berdaulatnya Pancasila, mereka adalah pengkhianat bangsa. Demikian pernyataan sikap ini kami sampaikan untuk diketahui bersama. Semoga Tuhan senantiasa membersamai perjuangan kita semua. Hidup Mahasiswa! Hidup Rakyat Indonesia!

Untuk Tuhan, Bangsa, dan Almamater! Bandung, 25 Oktober 2017 Atas nama KM ITB, Ketua Kabinet Keluarga Mahasiswa ITB Ardhi Rasy Wardhana

Kajian mengenai Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemahasiswaan Cita-cita pendiri bangsa mengenai bentuk dan kedaulatan Indonesia dituangkan dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Dalam UUD 1945 disebutkan bahwa Negara Indonesia adalah Negara Kesatuan yang berbentuk Republik, negara dengan kedaulatan berada di tangan rakyat, dan negara hukum dengan prinsip demokratis. Oleh karena itu, kekuasaan negara didistribusikan menjadi eksekutif, legislatif, dan yudikatif. Kekuasaan yudikatif atau kekuasaan kehakiman

merupakan

kekuasaan

yang

merdeka

untuk

menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan. Kekuasaan ini dimiliki oleh Mahkamah Agung. Pada tanggal 10 Juli 2017, Pemerintah mengeluarkan sebuah Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2017. Peraturan tersebut berisi perubahan atas Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan. Pemerintah mengeluarkan Perppu ini dengan beberapa alasan, yakni:

1. Indonesia sedang mengahadapi ancaman ideologis dari

organisasi

masyarakat

(ormas)

yang

ingin

mengganti Pancasila dengan ideologi lain.

2. Dikatakan bahwa terdapat ormas yang selalu mengkampanyekan antinasionalisme dan antidemokrasi65.

3. Undang-undang yang mengatur ormas, UU No. 17 tahun 2013, dianggap tidak memberikan payung hukum yang kuat bagi pemerintah untuk bertindak tegas terhadap ormas-ormas yang dimaksud. Maka dari itu, Pemerintah mengeluarkan PERPPU No. 2 Tahun 2017 tentang Ormas dengan menghilangkan 18 pasal,

KRISTIAN ERDIANTO, "Kegentingan Perppu Ormas Jelas, Ada Organisasi Anti-Demokrasi dan Pancasila", http://nasional.kompas.com/read/2017/07/18/11082041/kegentingan-perppu-ormas-jelas-ada-organisasi-antidemokrasi- dan-pancasila-

mengubah 5 pasal, dan menyisipkan 3 pasal dari UU OrmasNo. 13 Tahun 2013. Pasal yang disisipkan adalah pasal 80A, 82A, dan pasal 83A. Pasal yang diubah ialah pasal 1, 59, 60, 61 dan 62. Sedangkan, pasal 63 sampai pasal 81 dihapus66. Ketentuan

peringatan

kedua,

peringatan

ketiga,

dan

penghentian bantuan/dana hibah dihapuskan oleh pemerintah. Pemerintah juga menghapuskan kewajiban untuk meminta pertimbangan hukum Mahkamah Agung sebelum menghentikan kegiatan sementara ormas dan/atau mencabut surat keterangan terdaftar dan/atau mencabut status badan hukum. Sehingga melalui

Perppu

Ormas,

Pemerintah

dapat

sertamerta

menghentikan suatu organisasi masyarakat dalam waktu tujuh hari hanya dengan satu kali memberikan peringatan tertulis. Setelah

lewat

tujuh

hari

surat

peringatan

diterbitkan,

pemerintah dapat melaksanakan sanksi penghentian kegiatan ormas tanpa ada batasan waktu dan/atau mencabut surat keterangan terdaftar dan/atau mencabut status badan hukum tanpa melalui proses peradilan67. Pada era orde baru, sebelum Pemerintah dapat membekukan suatu ormas, Pemerintah harus memberikan surat teguran secara tertulis sekurang-kurangnya dua kali dalam jangka waktu

Peraturan Pemerintah Pengganti Undang Undang Nomor 2 tahun

2017 tentang Organisasi Kemasyarakatan 67

Undang-Undang Nomor 17 tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan

satu bulan. Setelah itu, pemerintah harus meminta pertimbangan dan saran dalam segi hukum kepada Mahkamah Agung apakah ormas

tersebut

harus

dibubarkan

atau

dapat

terus

melaksanakan kegiatannya. Dalam jangka waktu tiga bulan setelah dibekukan, barulah pemerintah dapat membubarkan suatu

organisasi

masyarakat

setelah

didasarkan

pada

pertimbangan dan saran dalam segi hukum dari Mahkamah Agung.68 Dengan ini, terlihat bahwa bahkan di zaman Orde Baru Pemerintah

masih

melibatkan

Mahkamah

Agung,

yakni

pemegang kekuasaan peradilan negara, dalam pengambilan keputusan pembubaran

terkait ormas.

penghentian Sedangkan,

sementara Perppu

dan/atau

Ormas

yang

dikeluarkan Pemerintah tahun ini sama sekali tidak melibatkan peradilan dalam proses penghentian sementara/pembekuan dan pencabutan status badan hukum/pembubaran ormas. Sehingga dapat dikatakan bahwa dengan dikeluarkannya Perppu ini, Pemerintah saat ini memiliki kuasa lebih dibanding Pemerintah Orde Baru dalam urusan penghentian sementara dan/atau pembubaran ormas.

Peraturan Pemerintah No. 18 Tahun 1986 tentang Pelasksanaan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1985 Tentang Organisasi Kemasyarakatan

Syarat

Mengeluarkan

Peraturan

Pemerintah

Pengganti

Undang-Undang Perppu, terdapat dalam Pasal 22 UUD 1945, dengan nama lain juga terdapat dalam Konstitusi Republik Indonesia Serikat 1949 dan Undang-undang Dasar Sementara 1950, merupakan peraturan perundang-undangan produk eksekutif. Apabila meninjau dari tinjauan sejarah, hakikat Perppu adalah dekrit. Dalam redaksi asli UUD 1945 yang digunakan Soepomo istilah yang digunakan adalah membentuk undang-undang (regeling) dan menetapkan Perppu (beschikking). Artinya bahwa Perppu haruslah bersifat keputusan yang mengandung unsur-unsur berikut: adanya tindakan hukum, bersifat sepihak, dalam bidang pemerintahan, dilakukan oleh badan pemerintah, berdasarkan wewenang yang luarbiasa695. Dalam konteks Perppu Ormas, pemerintah dapat secara terang-terangan, tanpa pertimbangan dari pihak mana pun termasuk lembaga peradilan, menetapkan bahwa ormas tertentu tidak diperbolehkan ada dan berkegiatan di Indonesia. Ilustrasi ini menggambarkan bahwa penggunaan Perppu sesungguhnya sangat berisiko menghasilkan pemimpin yang terlalu superpower.

Erliyana, Anna. "Keputusan Administrasi Negara (Beschikking)." Law

Review 4.3 (2013).

Sehingga Perppu dapat pula disebut sebagai constitutional dictatorship.706 Berdasarkan pasal 7 ayat (1) UU No. 12 Tahun 2011, Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang menempati hierarki yang sama dengan Undang-Undang. Syarat-syarat untuk mengeluarkan Perppu telah tertulis dalam Pasal 22 ayat (1) UUD 1945 yang berbunyi: “Dalam hal ihwal kegentingan yang memaksa, Presiden berhak menetapkan peraturan pemerintah pengganti undang-undang” Syarat-syarat ini juga tertulis pada Pasal 1 angka 4 UU No. 12 Tahun 2011 tetang Pembentukan Peraturan Perundangundangan yang berbunyi: “Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang adalah Peraturan Perundang-undangan yang ditetapkan oleh Presiden dalam hal ihwal kegentingan yang memaksa” Bunyi kedua pasal diatas memberikan syarat bagi Presiden untuk mengeluarkan Perppu adalah “dalam hal ihwal kegentingan yang

memaksa”.

Ketentuan

dalam

pasal-pasal

tersebut

menisyaratkan apabila keadaannya lebih genting dan amat terpaksa dan memaksa, tanpa menunggu adanya syarat-syarat yang ditentukan lebih dahulu oleh dan dalam suatu

undang-

Norwan Edwin Elnizar, Perppu Ormas Dinilai Tidak Penuhi Syarat Kegentingan yang Memaksa, http://www.hukumonline.com/berita/baca/lt5966c561b29b1/p erppu-ormas-dinilai-tidak-penuhi-syarat-kegentingan-yangmemaksa

undang, serta bagaimana akibat-akibat yang tidak sempat ditunggu dan ditetapkan dalam suatu undang undang, Presiden berhak menetapkan Perppu sekaligus menyatakan suatu keadaan bahaya dan darurat.71 Kemudian penetepan ini akan dinilai oleh DPR pada rapat paripurna selanjutnya apakan kondisi kegentingan yang memaksa itu benar terjadi. Akan tetapi subjektivitas ini harus mengacu pada putusan MK Nomor 138/PUU-VII/2009 yang memberikan tiga syarat sebagai parameter adanya â&#x20AC;&#x153;kegentingan yang memaksaâ&#x20AC;? bagi presiden untuk menetapkan perpu, yakni:

1. Adanya keadaan yaitu kebutuhan mendesak untuk menyelesaikan

masalah

hukum

secara

cepat

berdasarkan Undang-Undang;

2. Undang-Undang yang dibutuhkan tersebut belum ada sehingga terjadi kekosongan hukum, atau ada UndangUndang tetapi tidak memadai;

3. Kekosongan hukum tersebut tidak dapat diatasi dengan

cara

membuat

Undang-Undang

secara

prosedur biasa karena akan memerlukan waktu yang

Imbawani, Djoko. "PENGUJIAN PERATURAN PEMERINTAH

PENGGANTI UNDANG-UNDANG OLEH MAHKAMAH KONSTITUSI." Jurnal Media Hukum 21.1 (2014): 15.

cukup lama sedangkan keadaan yang mendesak tersebut perlu kepastian untuk diselesaikan; 72 Mengenai Prosedur Penetapan Perppu Ormas Persoalan sebuah ormas mulai muncul pada pertengahan tahun 2016, kita sebut saja ormas A. ‘Rapat tahunan’ ormas A yang rencananya diselenggarakan pada tanggal 1 Mei 2016 di Jawa Timur ditentang banyak ormas lainnya sehingga tidak dijinkan oleh polisi73. Pasca gagalnya ‘rapat tahunan’ tersebut, di bulan yang sama, pemerintah mulai meneliti ormas A 74. Pada bulan Juni 2016 muncul pembahasan antara Kementerian Dalam Negeri, Kejaksaan Agung, dan Kepolisian Republik Indonesia

untuk

membahas

pembubaran

ormas

tidak

‘pancasilais’.75 Akhir bulan November, pemerintah berencana

Tim Hukum Online, Syarat-syarat Penetapan Perpu oleh Presiden, http://www.hukumonline.com/klinik/detail/lt5188b1b2dfbd2/syarat-syaratpenetapan-perpu-oleh-presiden 73

Wahyu Setiawan, Tolak Muktamar Hizbut Tahrir, Pemuda Ansor Kediri Apel Siaga, https://m.tempo.co/read/news/2016/04/30/078767394/tolak-muktamarhizbut-tahrir-pemuda-ansor-kediri-apel-siaga 74 Ray Jordan, Mendagri: Pemerintah Teliti Hizbut Tahrir, Termasuk Ucapan Tokohnya, https://news.detik.com/berita/3208005/mendagripemerintah-teliti-hizbut-tahrir-termasuk-ucapan-tokohnya 75

KRISIANDI, Kemendagri, Kejagung, dan Polri Bahas Pembubaran Ormas Tidak Pancasilais, http://nasional.kompas.com/read/2016/06/13/17221891/kemenda gri.kejagung.dan.polri.bahas.pembubaran.ormas.tidak.panc asilais

melakukan revisi UU No. 17 Tahun 2014 tentang Ormas dan akan membubarkan ormas anti-Pancasila.76 Proses revisi ini berlangsung sampai Bulan Mei dimana wacana Perppu Ormas muncul.77 Wacana ini berkembang sampai tanggal 10 Juli 2017 dimana dikeluarkan Perppu No. 2 Tahun 2017 dengan anggapan adanya kegentingan yang memaksa. Wiranto menyebutkan bahwa kegentingan memaksa saat ini ialah munculnya ancaman ideologis yang dari organisasi masyarakat (ormas) yang ingin mengganti Pancasila dengan ideologi lain dan terdapat ormas yang selalu mengkampanyekan antinasionalisme dan antidemokrasi. Selain itu UU No. 17 Tahun 2013 dinilai pemerintah tidak memiliki asas contrario actus. Apabila meninjau pada unsur â&#x20AC;&#x153;kegentingan yang memaksaâ&#x20AC;?, unsur ini harus menunjukkan adanya krisis dan kemendesakan. Suatu keadaan krisis terjadi apabila terdapat gangguan yang menimbulkan

kegentingan

dan

bersifat

mendadak.

Kemendesakan ialah apabila terjadi berbagai keadaan yang tidak diperhitungkan sebelumnya dan menuntut suatu tindakan segera tanpa menunggu permusyawaratan terlebih dahulu. Atau telah ada tanda-tanda permulaan yang nyata dan menurut nalar 76

DIMAS JAROT BAYU, Kemendagri: Revisi UU Ormas Permudah Pemberian Sanksi Ormas Bermasalah, http://nasional.kompas.com/read/2016/11/29/16434341/kemend agri.revisi.uu.ormas.permudah.pemberian.sanksi.ormas.ber masalah 77 Lalu Rahadian, Soal Pembubaran Ormas, Pemerintah Kaji Pembuatan Perppu, https://www.cnnindonesia.com/politik/20170516194154-32215333/soal-pembubaran-ormas-pemerintah-kaji-pembuatan- perppu/

yang wajar (reasonableness) apabila tidak diatur segera akan menimbulkan gangguan baik bagi masyarakat maupun terhadap jalannya pemerintahan.78 Pendapat lain mengenai kegentingan yang memaksa menyebutkan setidaknya terdapat 3 (tiga) unsur yang dapat menimbulkan “kegentingan yang memaksa”, yaitu:

1. Ada kebutuhan yang mendesak untuk bertindak atau reasonable necessity;

2. Waktu yang tersedia terbatas (limited time) atau terdapat kegentingan waktu; dan

3. Tidak tersedia alternatif lain atau menurut penalaran yang wajar (beyond reasonable doubt) alternatif lain diperkirakan tidak akan dapat mengatasi keadaan, sehingga penetapan Perppu merupakan satu-satunya cara untuk mengatasi keadaan tersebut.79 Selain itu dalam pengeluaran perppu ini, memang harus dideklarasikan dulu negara ini dalam keadaan darurat, barulah dikeluarkan suatu perppu yang memang berfungsi untuk menyelesaikan suatu kondisi darurat tersebut guna melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah indonesia. 80

Huda, Ni’matul. "Pengujian Perppu oleh Mahkamah Konstitusi." Jurnal Konstitusi 7.5 (2010): 73-92. 79 Ibid. 80 Hanafi, Syawaluddin, and M. Mukhtasar Syamsuddin. JUDICIAL REVIEW PERATURAN PEMERINTAH PENGGANTI UNDANG- UNDANG (PERPU) OLEH MAHKAMAH KONSTITUSI DALAM TINJAUAN FILSAFAT HUKUM. Diss. Universitas Gadjah Mada, 2011.

Apabila meninjau dari dua sudut pandang diatas, memang persoalan mengeluarkan perppu adalah subjektivitas presiden. Namun, apabila menilik dari hakikat Perppu yang merupakan Undang-Undang Darurat (emergency law)81, pengeluaran Perppu ini memang harus dilakukan dalam kondisi darurat yang telah dideklarasikan terlebih dahulu oleh Pemerintah. Pada saat mengeluarkan

Perppu

Ormas,

Pemerintah

seharusnya

mendeklarasikan seperti apa kondisi negara dalam keadaan darurat yang muncul akibat tindakan ormas. Lalu, barulah setelah itu Pemerintah pengeluarkan perppu ormas yang bersifat

penetapan

(beschikking)

yang

berfungsi

untuk

menyelesaikan persoalan tersebut. Parameter kekosongan hukum atau tidak memadainya peraturan perundang-undangan pun tidak sesuai. Sebagaimana diketahui pengaturan organisasi kemasyarakatan telah diatur dalam UU Ormas No. 17 Tahun 2013 dengan ketentuan yang jelas baik definisi, hak, kewajiban, larangan, sanksi, mekanisme pembubaran dll. Selain itu, Wiranto mengatakan bahwa pemerintah telah memantau suatu organisasi masyakarakat dalam waktu yang lama, seharusnya pemerintah dapat memproses Ormas tersebut sesuai dengan UU Ormas No. 17 Tahun 2013 terlebih dahulu sebelum langsung membuat Perppu. Apabila sesuai dengan UU Ormas No. 17 Tahun 2013 tidak dapat menyelesaikan persoalan mengenai ormas terntetu

Niâ&#x20AC;&#x2122;matul ,Loc.cit.

Sehingga dalam unsur â&#x20AC;&#x153;kegentingan yang memaksaâ&#x20AC;?, masih terdapat alternatif yang belum dilakukan oleh pemerintah. Substansi Perppu Ormas: Asas Contrario Actus Kembali menurut Wiranto mengatakan UU ormas belum mengandung asas Contrario Actus dimana lembaga negara yang menerbitkan izin tata usaha negara seharusnya juga berwenang membatalkannya.82 Ketiadaan asas ini dipandang pemerintah tidak efektif dalam menerapkan sanksi terhadap ormas yang menganut, mengembangkan, dan mengajarkan paham yang bertentangan dengan Pancasila dan UUD 1945. Sehingga dengan adanya perppu Ormas, pemerintah dapat dengan mudah membubarkan ormas yang yang menganut, mengembangkan, serta menyebarkan ajaran atau paham yang bertentangan dengan Pancasila tanpa melalui proses peradilan. Pertama-tama harus diketahui bahwasannya organiasasi yang telah menjadi badan hukum adalah subjek hukum yang sama dengan manusia. Maka badan hukum juga memiliki hak dan melakukan perbuatan hukum seperti seseorang manusia 83. Seperti hanya seorang manusia, mekanisme pencabutan hak dan kewajiban melekat pada subjek hukum harus dilakukan melalui

YOHANES PASKALIS PAE DALE, Wiranto Sebutkan Sederet Pertimbangan Terbitkan Perppu Ormas, https://nasional.tempo.co/read/news/2017/07/12/078890886/wirantosebutkan-sederet-pertimbangan-terbitkan-perppu- ormas 83

Pasal 1654 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

100

putusan pengadilan. Penghentian kegiatan suatu organisasi masyarakat merupakan pengurangan hak dari subjek hukum dan pencabutan badan hukum merupakan proses mematikan subjek hukum. Semua itu harus dilakukan melalui otoritas lembaga yudikatif. Maka dari itu dalam UU Ormas asas contrario actus tidak

dibenarkan

berhubungan

secara

dengan

hukum keabsahan

karena

tidak

sekedar

administratif

tetapi

menyangkut pembentukan dan pencabutan hak dan kewajiban subjek hukum baru yang merupakan otoritas yudikatif. 84 Substansi Perppu Ormas: Hal Pemisahan Kekuasaan Sistem pemerintahan indonesia yang merupakan republik presidensial85 membuat kekuasaan dipisah sebagaimana teori Trias Politika yang dikembangkan dari John Locke oleh Montesquieu. Dalam ajaran Trias Politika kekuasaan dibagi menjadi tiga yaitu, kekuasaan eksekutif, legislatif dan yudikatif. Doktrin Trias Politika menghendaki kedudukan yang sejajar dan setara antara lembaga eksekutif, legislatif, dan yudikatif. Suatu negara dapat disebut demokratis menurut Montesquieu memerlukan pemisahan kekuasaan negara ke dalam organorgan eksekutif, legislatif dan yudikatif. Kekuasaan eksekutif bertugas melaksanakan undang-undang, kekuasaan legislatif

Erliyana, Anna. "Keputusan Administrasi Negara (Beschikking)." Law Review 4.3 (2013). 85 Pasal 1 ayat 1 dan Pasal 4 ayat 1 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

101

bertugas membuat undang-undang. serta kekuasaan yudikatif bertugas mengadili terhadap pelanggaran atas pelaksanaan undang-undang tersebut86. Prof Jimly Asshiddiqi berpendapat mengenai pentingnya pembatasan kekuasaan87: “Adanya pembatasan kekuasaan Negara dan organ-organ Negara dengan cara menerapkan prinsip pembagian kekuasaan secara vertikal atau pemisahan kekuasaan secara horizontal. Sesuai dengan hukum besi kekuasaan, setiap kekuasaan pasti memiliki kecenderungan untuk

berkembang

menjadi

sewenang-wenang,

seperti

dikemukakan oleh Lord Acton: “Power tends to corrupt, and absolute power corrupts absolutely”. Karena itu, kekuasaan selalu harus dibatasi dengan cara memisah-misahkan kekuasaan ke dalam cabang-cabang yang bersifat ‘checks and balances’ dalam kedudukan yang sederajat dan saling mengimbangi dan mengendalikan satu sama lain. Pembatasan kekuasaan juga dilakukan dengan membagi-bagi kekuasaan itu ke dalam beberapa organ yang tersusun secara vertical. Dengan demikian, kekuasaan tidak tersentralisasi dan terkonsentrasi dalam satu organ atau satu tangan yang memungkinkan terjadinya kesewenang-wenangan.”

Bambang Sugiono dan Ahmad Husni M.D., “Supremasi Hukum dan Demokrasi”, Jurnal Hukum No 14 Vol 7, 2000, hlm 74 87 Jimly Asshiddiqie, PRINSIP POKOK NEGARA HUKUM, http://www.jimly.com/pemikiran/view/11

102

Perppu Ormas yang dikeluarkan Jokowi kali ini benar-benar menabrak separasi kekuasaan, dihapuskannya peran pengadilan yang sebelumnya ada dalam peraturan perundang- undangan baik zaman orde baru maupun zaman reformasi. Separasi kekuasaan mengalami kemuduran dalam konteks organisasi masyarakat semenjak pasca reformasi maupun orde baru. Kini eksekutif menempati fungsi yang memutuskan pelanggaran hukum yang dilakukan oleh organisasi masyarakat. Hal ini bertendensi pada absolute power yang mengambil alih peran pengadilan yang dimiliki yudikatif8889. Tanpa

dilibatkannya

membubarkan

ormas,

yudikatif dapat

dalam

dipertanyakan

mekanisme bagaimana

pemerintah menentukan suatu ormas melakukan pelanggaran atau tidak, bagaimana suatu ormas tidak sesuai dengan pancasila atau tidak. Pemerintah dapat semena-mena menentukan parameter pelanggaran yang dilakukan pada suatu ormas tanpa ormas tersebut melawan karena keputusan di tangan eksekutif. Hal ini sama saja seperti yang dilakukan rezim soeharto dan rezim Soekarno, dengan tafsiran masing-masing rezim keduanya dapat dengan semena-mena menyalahgunakan wewenangnya

Menurut R. Subekti dan R. Tjitrosoedibio dalam Kamus Hukum: Pengadilan (rechtsbank, court) adalah badan yang melakukan peradilan, yaitu memeriksa dan memutusi sengketa-sengketa hukum dan pelanggaran-pelanggaran hukum/undang-undang. 89 Angkasa, Nawa. "ANALISIS KEDUDUKAN DAN FUNGSI YUDIKATIF SEBAGAI PEMEGANG KEKUASAAN KEHAKIMAN DALAM SISTEM NEGARA HUKUM DI INDONESIA." Nizham: Jurnal Studi Keislaman 2.1 (2013).

103

untuk membubarkan suatu organisasi masyarakat dengan suatu tafsiran “Pancasila”. Pemerintah menabrak prinsip due process of law yang merupakan jaminan yang mencegah pemerintahan untuk melakukan penyelewengan, penyalahgunaan hukum dan kekerasan kepada subjek hukum.90 Apalagi dalam perppu Ormas seseorang dapat dipenjara seumur hidup hanya karena keanggotaannya pada suatu Organisasi Kemasyarakatan yang dinilai pemerintah melanggar ketentuan. Perppu ini mengancam kebebasan berserikat, berekspresi, dan berkumpul serta dapat mengantarkan negara Indonesia yang menjunjung prinsip demokrasi menuju rezim otoriter.91 “Power tends to corrupt, and absolute power corrupts absolutely.”

Adji, Indriyanto Seno. "Freedom & Impartial of Judiciary: Antara" Peradilan Bebas & Pers yang Bebas"." Jurnal Hukum dan Peradilan 4.1 (2015): 31-50. 91 Amnesty International Public Statement, Indonesia: Amendment of the Mass Organizations Law expand threat to the freedom of association. ASA 21/6722/2017

104

DUA: Kajian Isu Daerah Keluaran Kemenkoan Sosial Politik Kabinet Suarasa Keluarga Mahasiswa Institut Teknologi Bandung 105

Pernyataan Sikap KM ITB mengenai Rencana Pembangunan Rumah Deret Tamansari Salam Ganesha! Hidup Mahasiswa! Hidup Bangsa Indonesia! Sampurasun! Pada tahun 1950-an, Pemerintah Kota Bandung meminjamkan lahan di wilayah Tamansari kepada masyarakat untuk bermukim, dengan syarat masyarakat bersedia membayar Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) dan bersedia untuk dipindahkan ketika terdapat pembangunan di tanah milik Pemerintah Kota Bandung 92. Setelah lebih dari lima dekade, pada tahun 2011, Kementerian Perumahan Rakyat melibatkan warga dalam pembangunan rumah susun sederhana milik (rusunami). Rencana program jangka panjang tersebut disosialisasikan setelah penyusunan

Hasil wawancara dengan beberapa warga RW 11 Kelurahan Tamansari

106

desain teknik detail (detail engineering design, disingkat DED)93. Di bawah kepemimpinan Dada Rosada selaku Walikota Bandung, lahan Pemerintah Kota Bandung di wilayah Tamansari akan dijadikan rumah susun sederhana sewa (rusunawa) pada tahun 201294. Karena kondisi yang tidak memungkinkan untuk dijadikan rusunawa, maka konsep untuk penataan wilayah Tamansari diubah menjadi rumah deret pada tahun 201795. Pada pertengahan Maret 2017, Ridwan Kamil selaku Walikota Bandung secara resmi menerbitkan surat pembentukan Kelompok Kerja Penyelenggaraan Rumah Deret Tamansari. Kepala Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman, PrasaranaSarana Utilitas, Pertanahan, dan Pertamanan (DPKP3) Arif Prasetya

menjadi

ketuanya96.

Arif

Prasetya

menyadari

sempitnya waktu efektif yang tersisa untuk pelaksanaan pelelangan97. Saat ini, sedang berlangsung lelang penyusunan analisis

dampak

dan

lingkungan

(AMDAL)

senilai

Rp367.000.000,00. Lelang ini akan segera diikuti dengan lelang

Laman http://www.pikiran-rakyat.com/bandungraya/2011/08/09/154682/warga-rw-11-tamansari-dilibatkan-padapembangunan-rumah-susun 94 Laman http://regional.kompas.com/read/2016/09/19/13144981/curhat.w arga.dan.bandung.yang.kian.mirip.jakarta 95 Berdasarkan rancangan dan desain yang dibuat oleh Yu Sing, dijelaskan pada hasil wawancara dengan Yu Sing. 96 http://www.pikiran-rakyat.com/rumah-deret-di-belakang-baltos 97 Laman http://www.pikiran-rakyat.com/rumah-deret-di-belakangbaltos

107

yang menyatukan pembuatan desain dan pembangunan fisik sekaligus. Pada 13 Juni 2017, proses lelang untuk kategori pekerjaan konstruksi dimenangkan oleh PT Sartonia Agung, dengan nilai pagu sebesar Rp 113.937.074.202,00 dan HPS sebesar Rp 73.718.941.000,00. Pembangunan tanpa menggusur merupakan konsep yang diterapkan oleh Walikota Bandung, Ridwan Kamil untuk membangun wilayah Tamansari yang termasuk kepada kawasan permukiman kumuh. Dengan konsep rumah deret, kawasan ini akan mampu menampung lebih dari 400 kepala keluarga. Ratarata, rumah deret dibuat setinggi dua hingga tiga lantai. Rumah deret tertinggi terdiri dari delapan lantai dan dilengkapi dengan fasilitas lift. Secara keseluruhan, kawasan seluas 7.945 m2 ini dibuat seoptimal mungkin untuk menyerap air hujan. Bangunan dibuat terhubung agar warga dapat tetap mempertahankan interaksi sosialnya. Wilayah Tamansari termasuk dalam Rencana Pembangunan Kawasan Permukiman Prioritas (RPKPP) Kota Bandung karena sebagai berikut98. â&#x20AC;˘ Adanya potensi perubahan guna lahan dari ruang terbuka hijau (RTH) ke permukiman karena kepadatan tinggi.

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011 Tentang Kawasan Perumahan dan Permukiman

108

• Kebijakan pembangunan perumahan secara vertikal diterapkan untuk perencanaan perumahan di kawasan dengan koefisien dasar bangunan (KDB) sebenarnya mendekati 80%-90%. Kemudian, lahan bernilai strategis dan bernilai ekonomi tinggi. • Mobilisasi yang terjadi pada saat akhir pekan, hari libur nasional, dan/atau di waktu pagi hari menunjukkan angka volume lalu lintas yang cukup tinggi. Berdasarkan perhitungan volume, kapasitas, dan rasio (volume, capacity, and ratio, disingkat VCR) Jalan Tamansari sebesar 0,84 (mendekati angka 1). • Karakter kepadatan yang sangat tinggi (lebih dari 125 bangunan per hektare). • Pola penataan bangunan yang tidak teratur. • Pemanfaatan lahan dengan status tanah ilegal (tanah milik Pemerintah Kota Bandung). Berdasarkan dokumen RPKPP, isu permasalahan di kawasan Tamansari adalah berkembangnya permukiman penduduk pada bantaran Sungai Cikapundung atau pada sempadan sungai. Selain itu, kawasan Tamansari juga termasuk pada pemanfaatan Zona I dengan fungsi utama sebagai pusat kota dan kawasan cagar budaya. Secara rinci, wilayah Tamansari termasuk ke dalam zona berikut. • Sempadan sungai. • Cagar budaya.

109

• Ruang terbuka hijau (RTH) taman unit lingkungan. • Perumahan kepadatan tinggi. • Perdagangan dan jasa. • Perdagangan dan jasa linier. • Campuran tinggi. • Kantor pemerintahan. • Pelayanan umum pendidikan, kesehatan, peribadatan, dan olahraga. Rencana pembangunan rumah deret Tamansari berdampak pada 154 kepala keluarga yang tersebar di RW 11, RW 12, RW 20, dan RW 22 (seluas 7.945 m2), tepat di belakang Balubur Town Square (Baltos). Secara teknis desain, setiap hunian didesain dengan sistem mezanin untuk meningkatkan jumlah hunian per lantai bangunan. Penghematan kolom dan pondasi dengan menempel beberapa bangunan double loaded corridor menjadi satu, sedangkan cahaya alami dapat dicapai melalui void di dalam. Material yang digunakan merupakan material yang bersifat konvensional. Pada rencana pembangunan rumah deret Tamansari, terdapat bangunan enam lantai dengan miringan (ramp) untuk aksesibilitas. Untuk kebutuhan tambahan, disediakan dua buah lift sehingga bangunan sekitar lift dapat didesain hingga sepuluh lantai. Secara umum, infrastruktur kawasan perencanaan baru harus lebih ekologis, sensitif terhadap air, dan dapat menyelesaikan permasalahan air bersih, limbah, dan sampah

110

secara lokal agar tidak memperberat masalah perkotaan dan harus berkontribusi melakukan berbagai perbaikan. Pada rencana pembangunan rumah deret Tamansari, aspek mitigasi kawasan belum ditinjau secara komprehensif. Aspek mitigasi kawasan sangat dibutuhkan di kawasan Tamansari yang akan menjadi rumah deret jika terjadi hal-hal yang tidak diinginkan, seperti bencana gempa bumi. Dengan adanya hasil peninjauan aspek mitigasi kawasan secara komprehensif, maka warga yang menghuni rumah deret mampu melakukan evakuasi ke tempat aman jika terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Pemerintah

Kota

Bandung

menilai

bahwa

rencana

pembangunan rumah deret di Tamansari memiliki beberapa kelebihan, jika dibandingkan dengan konsep rusunawa. Terdapat beberapa fenomena kegagalan pada rusunawa, yaitu pada aspek tunggakan sewa, baik bagi warga terdampak maupun penghuni umum. Jika konsep tunggakan sewa diterapkan, maka akan menimbulkan kesan bahwa tujuan pembangunan bukan untuk merumahkan rakyat miskin, tetapi menyingkirkan yang miskin untuk yang lebih mampu. Pembangunan rumah deret Tamansari dilakukan untuk warga terdampak dan warga tidak mampu di Kota Bandung. Selama pembangunan, warga terdampak akan direlokasi ke Rusunawa Rancacili (14,9 km dari Tamansari) selama 6-12 bulan atau dibantu untuk dicarikan tempat tinggal sementara di wilayah

sekitar

Tamansari

dengan

tunjangan

sebesar

Rp6.000.000,00 per tahun. Setelah pembangunan selesai, warga

111

terdampak akan kembali menempati rumah deret yang telah dibangun dengan sistem iuran atau sewa. Beberapa warga terdampak di RW 11 tidak setuju dengan pembangunan rumah deret Tamansari karena belum adanya kejelasan memorandum of understanding (MoU) untuk beberapa aspek, seperti pemenuhan hak dasar warga terdampak di kehidupan sehari-hari ketika proses pembangunan rumah deret dan sistem penyewaan rumah deret. Beberapa dari warga terdampak juga tidak setuju dengan pemindahan ke Rusunawa Rancacili karena jarak yang relatif jauh dari Tamansari dan relatif sulit untuk beradaptasi kembali. Terdapat warga terdampak yang bersekolah di sekitar Tamansari sehingga jika dipindahkan akan sulit untuk mengurus pemindahan sekolah. Selain itu, warga terdampak pada umumnya bekerja sebagai pedagang di wilayah Tamansari sehingga jika dipindahkan, warga terdampak membutuhkan modal usaha dan adaptasi di lingkungan yang baru. Pemerintah Kota Bandung menawarkan bagi warga terdampak yang tidak ingin direlokasi ke Rusunawa Rancacili akan diberi uang tunjangan untuk menyewa rumah di wilayah sekitar Tamansari. Tetapi, warga terdampak merasa bahwa tunjangan yang diberikan Pemerintah Kota Bandung sebesar Rp6.000.000,00 per tahun sangat kurang. Belum ada kejelasan, baik dari warga terdampak maupun Pemerintah Kota Bandung tentang pembangunan rumah deret Tamansari. Terdapat beberapa warga terdampak yang ingin

112

dipindahkan ke Rusunawa Rancacili dan mendapatkan hak milik atas tempat tinggal di sana. Terdapat beberapa warga terdampak yang bangunannya ingin diganti rugi karena warga terdampak membangun dan mengembangkan bangunannya secara pribadi. Terdapat beberapa warga terdampak yang ingin tinggal di rumah deret Tamansari jika pembangunan telah selesai dilakukan Bersama

dengan

sejumlah

aktivis,

beberapa

warga

terdampak yang masih menolak rencana pembangunan rumah deret Tamansari mendatangi Balaikota Bandung pada 19 Oktober 201833. Kemudian, pada 30 Oktober 2017, beberapa warga terdampak yang masih menolak rencana pembangunan rumah deret Tamansari dan sejumlah aktivis melakukan jumpa pers perihal penolakan terhadap rencana pembangunan rumah deret Tamansari dan menolak mendatangi Pendopo untuk memenuhi undangan Ridwan Kamil hingga terpenuhinya hak dasar warga terdampak di kehidupan sehari-hari ketika proses pembangunan rumah deret. Pada 6 November 2016, Ridwan Kamil mendatangi warga terdampak di Tamansari dan melakukan komunikasi mengenai keinginan warga terdampak agar hak dasar di kehidupan sehari-hari ketika proses pembangunan rumah deret dapat terpenuhi. Berdasarkan berbagai hal yang telah dijelaskan sebelumnya dan sebagai bentuk kepatuhan pada Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2011 tentang Kawasan Perumahan

113

dan Permukiman, Keluarga Mahasiswa Institut Teknologi Bandung menyatakan pernyataan sikap sebagai berikut. 1. Menuntut

Pemerintah

Kota

Bandung

untuk

menghentikan pelaksanaan penggusuran dan proses pembangunan rumah deret dalam bentuk apapun sebelum adanya kejelasan mengenai pemenuhan hak warga. 2. Menuntut Pemerintah Kota Bandung untuk melakulan peninjauan kembali aspek mitigasi kawasan rumah deret Tamansari. 3. Mendorong

Pemerintah

Kota

Bandung

untuk

melakukan komunikasi secara berkelanjutan dengan warga terdampak. Kami mendoakan, semoga setiap entitas yang berperan dan memiliki kuasa terhadap pembangunan rumah deret Tamansari memiliki peran aktif dalam memberikan pemahaman yang benar terhadap warga terdampak di Tamansari, terutama kepada pihak-pihak yang bertanggung jawab secara langsung terhadap kesejahteraan warga terdampak di Tamansari. Untuk Tuhan, Bangsa, dan Almamater! Bandung, 9 November 2017 Atas nama KM ITB Ketua Kabinet Keluarga Mahasiswa ITB Ardhi Rasy Wardhana

. 114

115

Pernyataan Sikap KM ITB mengenai Konflik Agraria antara Warga Dago Elos dengan The Maj Collection Salam Ganesha! Hidup Mahasiswa! Hidup Bangsa Indonesia! Sampurasun! Evaluasi Pembangunan dan Perizinan The MAJ Collection Pemerintah

melalui

Direktorat

Jenderal

Tata

Ruang

Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) memanggil pihak The MAJ Collection pada 20 Juli 2017 di Hotel Amarossa, Kota Bandung. Pemerintah memaparkan bahwa terjadi beberapa permasalahan pada pembangunan dan perizinan The MAJ Collection di wilayah Kawasan Bandung Utara. Berdasarkan hasil analisis dampak dan lingkungan (AMDAL), The MAJ Collection menyalahi beberapa aturan yang telah ditetapkan oleh pemerintah daerah, baik Kota Bandung maupun Provinsi Jawa Barat. Berdasarkan regulasi, bangunan yang terdapat pada Kawasan Bandung Utara memiliki

116

ketinggian maksimal 4 lantai99. Bangunan The MAJ Collection setinggi 23 lantai (80 meter) tersebut terbukti menyalahi RDTR yang telah ditetapkan oleh Kota Bandung100. Kemudian, regulasi menyatakan bahwa setiap orang/badan dilarang melakukan pembangunan yang menyebabkan kerusakan zona resapan air dan

gangguan

terhadap

kelancaran

air

drainase 101.

Pembangunan The MAJ Collection yang merusak zona resapan air Kawasan Bandung Utara hingga berimplikasi pada tercemar dan berkurangnya air tanah di kawasan sekitar The MAJ Collection terbukti menyalahi peraturan daerah tersebut102. Selain itu, pembangunan The MAJ Collection berimplikasi pada terjadinya banjir dan longsor di kawasan perbatasan Kota Bandung dan Kabupaten Bandung Barat 103. Banjir terjadi ketika

Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 10 Tahun 2015 Tentang Rencana Detail Tata Ruang dan Peraturan Zonasi Kota Bandung Tahun 2015-2035 100 Hasil pertemuan antara Direktorat Jenderal Tata Ruang Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) dengan pihak The MAJ Collection pada 20 Juli 2017 di Hotel Amarossa, Kota Bandung 101 Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 10 Tahun 2015 Tentang Rencana Detail Tata Ruang dan Peraturan Zonasi Kota Bandung Tahun 2015-2035 102 Hasil pertemuan antara Direktorat Jenderal Tata Ruang Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) dengan pihak The MAJ Collection pada 20 Juli 2017 di Hotel Amarossa, Kota Bandung 103 Kesaksian warga permukiman Dago Elos yang disampaikan pada pertemuan antara Direktorat Jenderal Tata Ruang Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN)

117

hujan turun dan menggenangi jalan, bahkan menggenangi beberapa wilayah permukiman warga. Longsor yang terjadi berskala kecil hingga besar, dan terjadi hingga beberapa kali. Longsor terparah terjadi ketika berdampak pada tujuh rumah, bahkan terdapat dua rumah yang terkubur. Bangunan yang menghalangi sinar matahari juga berimplikasi pada aspek kesehatan, di mana wilayah permukiman Dago Elos menjadi lembab sehingga warga mengalami berbagai macam penyakit seperti demam berdarah. Pembangunan The MAJ Collection yang terbukti menyalahi regulasi dan aspek lainnya menimbulkan satu pertanyaan kritis: Mengapa The MAJ Collection

memiliki perizinan

untuk

melakukan pembangunan? Setelah ditelusuri, perizinan The MAJ Collection diurus ketika Kota Bandung mengalami pergantian pemimpin104, di mana pada saat itu Dada Rosada sebagai Walikota

Bandung

ditangkap

karena

tersandung

kasus

penyalahgunaan dana bantuan sosial, kepemimpinan Kota Bandung beralih kepada Ayi Vivananda (saat itu menjabat Wakil Walikota Bandung) yang pada akhirnya beralih fokus untuk Pemilihan Umum Kepala Daerah Kota Bandung tahun 2013, dan

dengan pihak The MAJ Collection pada 20 Juli 2017 di Hotel Amarossa, Kota Bandung 104 Hasil pertemuan antara Direktorat Jenderal Tata Ruang Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) dengan pihak The MAJ Collection pada 20 Juli 2017 di Hotel Amarossa, Kota Bandung

118

Ridwan Kamil menjadi Walikota Bandung setelah menang pada Pemilihan Umum Kepala Daerah Kota Bandung tahun 2013. Pertemuan di Hotel Amarossa tersebut menghasilkan beberapa keputusan. Keputusan pertama adalah penghentian sementara pembangunan The MAJ Collection, sedangkan keputusan kedua adalah dilakukannya proses audit dari aspek pembangunan (termasuk AMDAL) dan perizinan. Audit akan dilaksanakan selama 90 hari, terhitung sejak pertemuan tersebut. Jika The MAJ Collection terbukti bersalah, maka keputusan terburuknya adalah meruntuhkan bangunan The MAJ Collection, atau menyesuaikan dengan regulasi yang berlaku (â&#x20AC;&#x153;dipotongâ&#x20AC;? hingga menjadi 4 lantai). Ancaman Penggusuran Kawasan Permukiman Dago Elos Pasca-pertemuan antara Pemerintah melalui Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) dengan pihak The MAJ Collection, secara tiba-tiba muncul keturunan keluarga Muller (berkewarganegaraan Belanda) yang mengakui memiliki sebidang tanah seluas 4,2 hektare di wilayah permukiman Dago Elos. Keturunan keluarga Muller tersebut merupakan pemilik dari The MAJ Collection. Bukti kepemilikan tanah di wilayah permukiman Dago Elos adalah Eigendom Verponding (semacam surat tanah) yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kerajaan Belanda di masa kolonialisme. Apakah hal ini menjadi sebuah kebetulan atau bukan, pasalnya tanah yang diakui oleh keturunan keluarga Muller merupakan tanah yang

119

dibutuhkan untuk pembangunan The MAJ Collection agar hasil analisis dampak dan lingkungan (AMDAL) sesuai dengan regulasi yang

berlaku

sehingga

perizinan

pembangunan

dapat

dikeluarkan oleh Pemerintah Kota Bandung. Keturunan keluarga Muller sebagai pemilik The MAJ Collection menuntut 341 kepala keluarga atas tanah di kawasan permukiman Dago Elos ke Pengadilan Negeri Kota Bandung 105. Sidang digelar hingga 25 kali sehingga berdasarkan logika, pengajuan gugatan oleh keturunan keluarga Muller ditetapkan setelah keputusan pemberhentian sementara dan proses audit pembangunan The MAJ Collection. Di sidang ke-25, Majelis Hakim Wasdi Permana memutuskan memenangkan gugatan keturunan keluarga Muller sehingga berdasarkan hasil putusan 454/PDT.G/2016/PN-Bdg, wilayah permukiman Dago Elos dekat kawasan The MAJ Collection milik keturunan keluarga Muller. Berdasarkan regulasi, Eigendom Verponding sudah tidak berlaku lagi di Indonesia106. Hal tersebut menimbulkan sebuah pernyataan kritis: Mengapa putusan Pengadilan Negeri Kota Bandung memenangkan keturunan keluarga Muller sebagai penggugat dengan bukti yang sudah tidak berlaku lagi di Indonesia? Warga tergugat menjadi curiga perihal ada

105

https://www.jabarsatu.com/2017/10/01/konflik-tanah-dagoelos-yang-belum-lolos/ 106 Pasal 21 Ayat (3) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 Tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria

120

â&#x20AC;&#x153;permainanâ&#x20AC;? di Pengadilan Negeri Kota Bandung. Selain itu, pada hasil putusan Pengadilan Negeri Kota Bandung, secara tiba-tiba muncul nama PT Dago Inti Graha sebagai penggugat sengketa lahan seluas 4,2 hektare di wilayah permukiman Dago Elos. Warga tergugat dapat mengajukan banding, dengan biaya pendaftaran sebesar Rp237.050.000,00 dan harus dibayarkan sebelum 25 September 2017107. Jika warga tergugat tidak mampu membayar, maka warga tergugat harus menerima hasil putusan 454/PDT.G/2016/PN-Bdg. Saat

ini,

proses

administrasi

pengajuan

banding ke

Pengadilan Tinggi Jawa Barat sedang dilakukan oleh warga permukiman Dago Elos yang terancam penggusuran. Biaya pendaftaran untuk proses banding didapatkan dari hasil pengumpulan uang secara sukarela dan dipinjamkan oleh tiga pihak yang memiliki uang dan peduli dengan konflik agraria di wilayah permukiman Dago Elos. Pernyataan Sikap Berdasarkan berbagai hal yang telah dijelaskan sebelumnya dan sebagai bentuk kepatuhan seluruh entitas pada Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 10 Tahun 2015 Tentang Rencana Detail Tata Ruang dan Peraturan Zonasi Kota Bandung Tahun 2015-2035 dan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 Tentang

107

http://www.pasoendan.co/2017/09/pengadilan-negeribandung-jegal-proses.html

121

Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria, Keluarga Mahasiswa Institut Teknologi Bandung menyatakan pernyataan sikap sebagai berikut. 1.

Menolak hasil putusan 454/PDT.G/2016/PN-Bdg yang dikeluarkan oleh Pengadilan Negeri Kota Bandung karena bertentangan dengan regulasi yang berlaku di Indonesia.

Mendukung warga yang terancam penggusuran untuk tetap bermukim di wilayah Dago Elos.

Menuntut Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) dan Pemerintah Kota Bandung untuk menegakkan regulasi yang berlaku di Indonesia terhadap The MAJ Collection.

Kami mendoakan, semoga keadilan ditegakkan dan dijunjung tinggi oleh setiap entitas yang berkaitan dengan konflik agraria di wilayah permukiman Dago Elos, serta tidak terdapat lagi konflik agraria di Kota Bandung. Untuk Tuhan, Bangsa, dan Almamater! Bandung, 8 November 2017 Atas nama KM ITB Ketua Kabinet Keluarga Mahasiswa ITB Ardhi Rasy Wardhana

122

Kajian KM ITB mengenai Pemanfaatan Lahan Eks Palaguna Salam Ganesha! Hidup Mahasiswa! Hidup Bangsa Indonesia! Sampurasun! Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang dan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang menjelaskan dengan sangat rinci bahwa perencanaan tata ruang di wilayah kota atau kabupaten harus menyediakan ruang terbuka hijau dengan luas minimal sebesar 30% dari seluruh luas wilayah kota atau kabupaten, perencanaan tata ruang di wilayah provinsi harus menyediakan ruang terbuka hijau dengan luas minimal sebesar 20% dari seluruh luas wilayah provinsi, dan perencanaan tata ruang di wilayah privasi harus menyediakan ruang terbuka hijau dengan luas minimal sebesar 20% dari seluruh luas wilayah privasi yang dimiliki. Ruang terbuka

hijau

adalah

area

memanjang/jalur

dan/atau

mengelompok, yang penggunaannya lebih bersifat terbuka, tempat tumbuh tanaman, baik yang tumbuh secara alamiah

123

maupun yang sengaja ditanam108. Terdapat dua fungsi ruang terbuka hijau, yaitu fungsi utama (intrinsik) sebagai fungsi ekologis dan fungsi tambahan (ekstrinsik) sebagai fungsi sosial dan budaya, fungsi ekonomi, dan fungsi estetika109. Berdasarkan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 05/PRT/M/2008

tentang

Pedoman

Penyediaan

dan

Pemanfaatan Ruang Terbuka Hijau di Kawasan Perkotaan, terdapat beberapa tujuan dari penyediaan dan pemanfaatan ruang terbuka hijau di kawasan perkotaan, yaitu sebagai berikut.  Kawasan konservasi untuk kelestarian hidrologis.  Kawasan pengendalian air larian dengan menyediakan kolam retensi.  Area pengembangan keanekaragaman hayati.  Area penciptaan iklim mikro dan pereduksi polutan di kawasan perkotaan.  Tempat rekreasi dan olahraga masyarakat.  Tempat pemakaman umum.  Pembatas perkembangan kota ke arah yang tidak diharapkan.  Pengamanan sumber daya alam, buatan, dan historis.

108

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang 109 Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 05/PRT/M/2008 tentang Pedoman Penyediaan dan Pemanfaatan Ruang Terbuka Hijau di Kawasan Perkotaan

124

ď&#x201A;ˇ Penyediaan ruang terbuka hijau yang bersifat privat, melalui

pembatasan

kepadatan

dan

kriteria

pemanfaatannya. ď&#x201A;ˇ Area mitigasi atau evakuasi bencana. Saat ini, Kota Bandung hanya memiliki ruang terbuka hijau seluas 1.910,49 hektar atau sekitar 11,43% dari luas Kota Bandung secara keseluruhan. Jika mengacu kepada UndangUndang Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang dan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang, maka luas ruang terbuka hijau di Kota Bandung belum memenuhi standar yang telah ditetapkan oleh undang-undang dan peraturan pemerintah. Agar luas ruang terbuka hijau yang berada di Kota Bandung mencapai 30% atau sekitar 5.014,41 hektar, maka salah satu cara yang dapat dilakukan adalah menambah jumlah ruang terbuka hijau di Kota Bandung. Penambahan

jumlah

ruang

terbuka

hijau

dapat

memanfaatkan lahan yang statusnya kosong dan/atau tidak terpakai. Tujuan dari pemanfaatan atau penataan kembali lahan kosong

dalam

kota

adalah

untuk

meningkatan

dan

memanfaatkan kawasan yang tidak optimal menjadi lebih baik dan tertata rapi110.

110

Mardhani, H. (2013). Pemanfaatan Lahan Kosong dalam Kota Menjadi Ruang Terbuka Hijau. Jurnal Perspektif Arsitekktur. Vol. 8, No. 1: 17-25.

125

Salah satu lahan kosong dan/atau tidak terpakai yang potensial untuk menjadi ruang terbuka hijau di Kota Bandung adalah lahan eks Palaguna. Lahan eks Palaguna berada di kawasan Alun-Alun Kota Bandung dan di sekitar lokasi terdapat berbagai jenis bangunan yang termasuk ke dalam cagar budaya Kota Bandung. Luas lahan eks Palaguna mencapai 10.143 m2 atau sekitar 1,1 hektar dan secara hukum, kepemilikannya berada di tangan Pemerintah Provinsi Jawa Barat. Kurangnya ruang terbuka hijau di Kota Bandung, terutama di kawasan Alun-Alun Kota Bandung, serta kepemilikan lahan yang berada di tangan Provinsi Jawa Barat menjadi beberapa alasan untuk membuat suatu ruang terbuka hijau di lahan eks Palaguna. Jika hal tersebut terwujud, maka Kota Bandung akan memiliki ruang terbuka hijau baru yang diprediksi dapat menjadi penghasil oksigen utama untuk kawasan Alun-Alun Kota Bandung. Tetapi, sejak 2015 lalu, lahan milik Pemerintah Provinsi Jawa Barat tersebut direncanakan akan dibuat menjadi sebuah kawasan komersil yang bernama â&#x20AC;&#x153;The Bandung Iconâ&#x20AC;?. Kawasan komersil tersebut terdiri dari hotel berlantai 15, pusat perbelanjaan (mall) berlantai 7, dan rumah sakit berlantai 15 yang akan dikelola secara mandiri oleh Lippo Group, bukan Pemerintah Provinsi Jawa Barat dan Pemerintah Kota Bandung. Perusahaan Daerah Jasa dan Kepariwisataan (PD Jawi) sebagai Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) Provinsi Jawa Barat bekerja sama dengan PT Titah Raja Jaya (Lippo Group) bertindak sebagai

126

pemrakarsa

dan

pengembang

proyek,

Badan

Pengelola

Lingkungan Hidup (BPLH) Kota Bandung sebagai instansi terkait proyek, dan PT Pro Lestari sebagai konsultan proyek 8. Meskipun secara kepemilikan berada di tangan Pemerintah Provinsi Jawa Barat, izin pembangunan berada di tangan Pemerintah Kota Bandung. Atas nama Pemerintah Kota Bandung, Ridwan Kamil, S.T., MUD. selaku Walikota Bandung mengatakan bahwa pada dasarnya, lahan eks Palaguna bisa digunakan untuk bangunan yang bersifat komersil karena pada Rencana Daerah Tata Ruang (RDTR) Kota Bandung, lahan eks Palaguna tidak diperuntukkan untuk ruang terbuka hijau9. Pemerintah Kota Bandung tidak dapat berbuat banyak karena bukan pemilik lahan eks Palaguna dan hanya bertindak sebagai pemberi izin. Tetapi, Pemerintah Kota Bandung memberikan saran untuk mengajukan aspirasi pembuatan ruang terbuka hijau kepada Pemerintah Provinsi Jawa Barat selaku pemilik lahan. Wahana Lingkungan Hidup (Walhi) Jawa Barat menjabarkan berbagai dampak negatif jika lahan eks Palaguna dibangun untuk kepentingan komersil, yaitu sebagai berikut. ď&#x201A;ˇ

Lahan eks Palaguna berada di zona merah Cekungan Bandung.

â&#x20AC;&#x153;The

Bandung

Iconâ&#x20AC;?

diprediksi

akan

menggunakan air tanah sebanyak 100.000 liter per hari sehingga dapat berdampak pada menurunnya kualitas air tanah di Kota Bandung.

127



Lahan eks Palaguna berada di dekat sempadan Sungai Cikapundung. Dengan adanya “The Bandung Icon”, sempadan Sungai Cikapundung berpotensi mengalami kerusakan dan pepohonan di sekitar “The Bandung Icon” terancam hilang.



“The Bandung Icon” berpotensi menghasilkan sampah domestik sebesar 20 ton per hari dan limbah berbahaya dan beracun sebesar 1 ton per hari.



Kawasan Alun-Alun Kota Bandung merupakan salah satu titik kemacetan di Kota Bandung. Dengan adanya “The Bandung Icon”, maka dapat diprediksi bahwa kemacetan akan semakin parah. Hal tersebut tidak sesuai dengan rencana pembangunan rumas sakit pada “The Bandung Icon” yang harus membutuhkan tingkat mobilisasi tinggi dan jalan yang bebas hambatan.

Selain dampak dari segi lingkungan, pembangunan “The Bandung Icon” di lahan eks Palaguna dinilai melanggar aturan cagar budaya. Menurut Tim Cagar Budaya Kota Bandung, lahan eks Palaguna yang berlokasi di sebelah timur kawasan Alun-Alun Kota Bandung merupakan kawasan yang termasuk ke dalam zona inti cagar budaya dan sumbu utamanya berada di AlunAlun Kota Bandung. Artinya, kawasan yang termasuk ke dalam zona inti cagar budaya memiliki fungsi utama sebagai peninggalan sejarah dan budaya yang tidak boleh diubah peruntukannya begitu saja.

128

129

TIGA: Terkhusus Hari Kebangkitan Nasional 130

Pengantar Kajian Aksi Kebangkitan Nasional Sejarah Terbentuknya Konstitusi Pada 1 Maret 1945 dalam masa jajahan Jepang, Saikoo Sikikan,

Panglima

Balatentara

Dai

Nippon

Jawa,

mengeluarkan pengumuman yang berisi rencana pembentukan sebuah badan untuk menyelidiki usaha-usaha persiapan kemerdekaan. Rencana pemerintah pendudukan Jepang itu kemudian diwujudkan pada 29 April 1945 melalui Maklumat Gunseikan (Komandan Angkatan Darat Jepang) Nomor 23 tentang pembentukan Badan Penyelidik Usaha Persiapan Kemerdekaan (BPUPK) atau dalam bahasa Jepang dinamai Dokuritsu Zyunbi Tyosa Kai. Seiring dengan itu, pemerintah pendudukan Jepang mulai mengganti istilah To Indo (sebutan Jepang untuk Hindia Belanda) menjadi Indonesia, sebagaimana para pejuang kemerdekaan menyebut identitas kebangsaannya. Secara kelembagaan, BPUPK dipimpin oleh Dr. K.R.T. Radjiman Wediodiningrat selaku ketua (kaico), Raden Panji Soeroso selaku ketua muda (fuku kaico) dan Itjibangase Yosio Tekisan selaku ketua muda (fuku kaico) dari perwakilan Jepang. Adapun anggotanya terdiri atas 60 orang ditambah tujuh orang perwakilan Jepang dengan status anggota istimewa (tokubetu iin).

131

Para anggota BPUPK dilantik pada 28 Mei 1945 oleh Letjen Yuichiro Nagano. Sehari setelah itu, BPUPK langsung menggelar sidang yang membahas rancangan UUD. Sidang BPUPK terbagi dalam dua babak, yakni sidang pertama yang berlangsung pada 29 Mei hingga 1 Juni 1945 dan sidang kedua yang diselenggarakan pada 11 sampai 17 Juli 1945. Pembicaraan diawali dengan pembahasan mengenai dasar-dasar negara. Sebagian besar anggota BPUPK memberikan pandangannya tentang dasar-dasar negara yang akan dibentuk. Salah satu pandangan yang mendapat sambutan paling hangat dari para peserta ialah pandangan Soekarno yang memperkenalkan Pancasila sebagai dasar negara. Menjelang akhir masa sidang pertama, Ketua BPUPK membentuk sebuah Panitia Kecil yang beranggotakan delapan orang. Panitia Kecil yang dipimpin oleh Soekarno itu bertugas meneliti serta mempelajari usul-usul yang telah disampaikan para anggota BPUPK, melakukan inventarisasi, dan kemudian menyusunnya sebagai sebuah naskah yang akan dibahas pada masa sidang kedua yang direncanakan berlangsung bulan Juli 1945. Pada sidang kedua, anggota BPUPK ditambah enam orang anggota baru, yaitu Abdul Fatah Hasan, Asikin Natanegara, Soerio Hamidjojo, Mohammad Noor, Tuan Besar, dan Abdul Kaffar. Sidang dimulai dengan penyampaian laporan hasil kerja Panitia Kecil dan penyampaian pandangan-pandangan dari beberapa anggota. Selanjutnya, Radjiman Wediodiningrat selaku ketua membentuk panitia-panitia dengan tugas mendalami

132

sekaligus menemukan rumusan mengenai tema-tema yang dipandang penting. Salah satu panitia yang dibentuk dengan tugas khusus menyusun rancangan UUD adalah Panitia Hukum Dasar yang terdiri atas 19 dan diketuai oleh Soekarno. Untuk memperlancar penyelesaian tugas-tugasnya, Panitia Hukum Dasar membentuk suatu Panitia Kecil terdiri atas tujuh orang untuk merumuskan materi hukum dasar. Setelah

melaksanakan

tugas-tugasnya,

Panitia

Kecil

memberikan laporan hasil kerjanya dalam rapat Panitia Hukum Dasar. Laporan itu kemudian disampaikan ke hadapan sidang pleno BPUPK dalam bentuk Rancangan Undang-Undang Dasar. Pada akhirnya pada 16 Juli, naskah rancangan UUD diterima oleh Rapat BPUPK. Inilah Rancangan UUD yang menjadi UUD 1945 yang menjadi landasan konstitusi saat ini (dengan 4 amandemen). Karena dalam proses pada persidangan PPKI hanya terdapat perubahan pada sila pertama dari piagam Jakarta yang telah umum diketahui. Saat itu, apabila dilihat dari susunan keanggotaan Panitia Hukum Dasar, Undang-Undang Dasar ini memang dibuat oleh berbagai macam golongan-golongan yang ada. UUD 1945 lah yang menjadi cita-cita pendiri-pendiri bangsa mengenai bagaimana keberjalanan negara ini. Prinsip-prinsip dalam UUD 1945 Dalam undang undang dasar 1945 tersebut dirumuskan mengenai berbagai konsep, salah satunya adalah Ekonomi Kerakyatan,

sistem

presidensil

133

dengan

Majelis

Permusyawaratan Rakyat yang menjadi kekuasaan tertinggi, dan konsep negara hukum. Ekonomi kerakyatan diwujudkan dari UUD 1945 Pasal 33 ayat (1), (2), dan (3) yang pada pengejawantahannya adalah: (1) mengembangkan koperasi; (2) Mengembangkan BUMN; (3) memastikan pemanfaatan bumi, air, dan segala kekayaan yang terkandung di dalamnya bagi sebesar-besarnnya kemakmuran rakyat; (4) memenuhi hak setiap warga negara untuk mendapatkan pekerjaan dan penghidupan yang layak; (5) memeliharan fakir miskin dan anak terlantar. Sistem pemerintahan indonesia yang merupakan presidensil membuat kekuasaan dipisah sebagaimana teori Trias Politika yang dikembangkan dari John Locke oleh Montesquieu. Dalam ajaran Trias Politika kekuasaan dibagi menjadi tiga yaitu, kekuasaan eksekutif, legislatif dan yudikati. Doktrin Trias Politika menghendaki kedudukan yang sejajar dan setara antara lembaga eksekutif, legislatif, dan yudikatif. Didasari pada falsafah dasar indonesia yaitu gotong royong menurut Soekarno atau kolektif dalam bahasa Hatta diwujudkan suatu majelis yang menjadi permusyawaratan rakyat dimana merupakan pengejawantahan dari kekuatan rakyat yang menjadi kekuasaan tertinggi. Pada UUD 1945, presiden bertanggung jawab

kepada

MPR

dan

menyampaikan

laporan

pertanggungjawaban setiap akhir kepemimpinan kepada MPR. Selain itu pelaksanaan kepemimpinan presiden dilandaskan pada UUD dan Garis Besar Haluan Negara (GBHN).

134

J.J. Rousseau yang telah memunculkan doktrin volonte general atau kedaulatan rakyat sebagai kekuasaan tertinggi dalam suatu negara itu dikatakan mengandung dua konsekuensi, yakni: 1. Adanya hak rakyat untuk menggantikan atau menggeser penguasa. Hal ini berhubungan boleh tidaknya rakyat berevolusi terhadap penguasa ; 2. Adanya paham yang yang berkuasa itu rakyat atau paham kedaulatan

rakyat.

Rakyat

sini

tidak

sebagai

penjumlahan dari individu-individu, melainkan rakyat sebagai suatu gemeinschaft yang sifatnya abstrak. Kekuasaan negara diselenggarakan dengan konsep negara hukum, di mana kekuasaan negara dibatasi oleh hukum. Rumusan negara hukum mengalami pembaharuan pada tahun 1965 oleh International Comission of Jurists yakni : 1) Perlindungan konstitusional. 2) Badan Kehakiman yang bebas, 3) Kebebasan menyatakan pendapat, 4) Kebebasan berserikat, 5) Pendidikan Kewarganegaraan. Akan tetapi dalam UUD 1945 ini memasukkan DPR yang anggotanya diusulkan oleh partai politik ke dalam MPR pada orde baru. Hal ini membuat presiden yang diusulkan pula oleh partai memiliki kekuasaan sangat tinggi baik dalam sistem pemerintahan karena presiden dapat mengatur MPR apabila partainya menjadi partai mayoritas di DPR. Hal ini membuat esensi sistem perwakilan rakyat yang ada pada saat itu tidak

135

mewakili aspirasi dari rakyat, melainkan hanya mewujudkan kepentingan golongan-golongan tertentu saja pada saat itu. Melihat kondisi seperti diatas, pada saat proses Reformasi, dilakukan amandemen UUD 1945 sebanyak empat kali untuk mewujudkan sistem pemerintahan dimana MPR terdiri dari DPR dan DPD. Selain itu kekuasaan presiden dan MPR dibuat seimbang seperti yang kita lihat pada saat ini. Dalam proses keberjalanan sistem pemerintahan hasil amandemen ke-4 UUD 1945, justru sistem inilah yang dituding melanggengkan keserampangan yang dilakukan oleh Paduka Yang Mulia Joko Widodo.

136

Kajian KM ITB mengenai Ekonomi Kerakyatan Akan Bangkitnya Ekonomi Kerakyatan Pasal 33 ayat (1) UUD NKRI 1945 menyatakan bahwa perekonomian Indonesia disusun sebagai usaha bersama berdasar atas asas kekeluargaan. Asas kekeluargaan merupakan manifestasi dari semangat gotong royong yang menjiwai kehidupan rakyat Indonesia dalam berinteraksi, salah satunya dalam hal pemenuhan kebutuhan hidup sehari-hari. Asas ini kemudian diuraikan oleh Mohammad Hatta, seorang tokoh pendiri negara kita, dalam suatu gagasan yang disebut dengan ekonomi kerakyatan. Pertama kali diutarakan pada tahun 1934 melalui tulisan Muhammad Hatta yang berjudul â&#x20AC;&#x153;Ekonomi Rakyat dalam Bahayaâ&#x20AC;?, ekonomi kerakyatan hadir sebagai tandingan untuk mengenyahkan sistem ekonomi kolonial Belanda, maupun sistem ekonomi kuasa pasar dan sistem ekonomi komando, yang tengah berkembang pesat khususnya pasca Perang Dunia I. Gagasan yang lahir dari kondisi dualisme ekonomi menimpa

Indonesia

pada

saat

itu,

ditambah

yang dengan

ketertarikannya yang besar atas prinsip dan kelembagaan koperasi, kemudian berkembang menjadi salah satu karya yang menjadi fondasi perekonomiaan Indonesia.

137

Indonesia dan Ekonomi Kolonial Menurut Soekarno111, kolonialisme dalam artian penjajahan merupakan persoalan rugi dan untung. Persoalan penjajahan bukanlah

persoalan

kesopanan

atau

kewajiban,

yang

berlawanan dengan konsep ekonomi kerakyatan. Sehingga, dapat dikatakan bahwa penjajahan adalah urusan bisnis untuk menafkahi negeri sendiri dengan ladang negeri orang. Teoriteori mengenai penjajahan, baik yang mengatakan bahwa penjajahan itu muncul karena rakyat penjajah ingin melihat negeri asing maupun yang mengatakan bahwa bangsawan dan ningrat hanya ingin mendapat kemasyhuran, keduanya tak dapat mempertahankan

diri

terhadap

kebenaran

teori

yang

mengajarkan bahwa persoalan penjajahan adalah persoalan bisnis. Soekarno menggunakan kata bisnis untuk menjalaskan kolonialisme dalam artian penjajahan merupakan soal rezeki yang didasarkan pada ilmu ekonomi dan bertujuan untuk mencari penghidupan.

Meruntut dari sejarah,

Indonesia

sejatinya pertama kali dijajah bukan oleh Pemerintah Belanda secara

langsung,

melainkan

dilakukan

oleh

perusahaan

multinasional Belanda yang bernama VOC. Lebih lanjut lagi,

111

Revrisond Baswir, â&#x20AC;&#x153;Ekonomi Kerakyatan sebagai Sistem Indonesiaâ&#x20AC;?, Jurnal Ekonomi Kerakyatan, Lembaga Suluh Nusantara, 2008

138

Soekarno menjelaskan ciri-ciri kolonialisme di Indonesia, yaitu:112 1. Perekonomian Indonesia diposisikan sebagai pemasok bahan mentah bagi negara-negara industri maju. 2. Perekonomian Indonesia dijadikan sebagai pasar produk negara-negara industri maju. 3. Perekonomian Indonesia dijadikan sebagai tempat untuk memutar kelebihan modal yang terdapat di industri maju tersebut. Ketika Indonesia dalam cengkeraman kolonialisme Belanda, Bung Hatta melihat bahwa keadaan struktur sosial-ekonomi saat itu menunjukkan golongan rakyat pribumi yang merupakan mayoritas, menempati stratum terbawah. Sehingga, ekonomi lokal yang menjadi sumber penghidupan rakyat pribumi berada dalam posisi tertekan pula sebagai stratum terbawah dalam konstelasi

ekonomi.

Proses

hubungan

ekonomi

juga

menunjukkan proses eksploitatif yang merupakan manifestasi kekuasaan pasar yang dimiliki oleh para kolonialis.113 Hatta secara jelas menginginkan suatu reformasi sosial agar pelaku-pelaku ekonomi rakyat mempunyai posisi tawar yang kokoh dalam hubungannya dengan para pelaku sektor ekonomi modern yang secara langsung melakukan proses eksploitasi. Yang dimaksud sebagai reformasi sosial adalah koreksi terhadap

112

Revrisond Baswir, Loc. Cit. Sri-Edi Swasono ed, â&#x20AC;&#x153;Bung Hatta Bapak Kedaulatan Rakyatâ&#x20AC;?, (Padang: Yayasan Hatta), 2012 113

139

hubungan ekonomi secara mendasar sehingga diperoleh hubungan ekonomi yang adil antara pelaku ekonomi di dalam masyarakat.114 Ekonomi Kerakyatan sebagai Landasan Perekonomian Negara Konsep ekonomi kerakyatan yang merupakan buah pikiran Hatta kemudian dinyatakan dalam konstitusi Republik Indonesia Pasal 33 UUD 1945 yaitu ayat: (1) Perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasar atas azas kekeluargaan; (2) Cabang-cabang produksi yang penting bagi Negara dan yang menguasai hajat hidup orang banyak dikuasai oleh Negara; (3) Bumi, air, dan kekayaan alam yang terkandung didalamnya dikuasai oleh Negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran

rakyat;

(4)

Perekonomian

nasional

diselenggarakan berdasar atas demokrasi ekonomi dengan prinsip kebersamaan, efisiensi berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, kemandirian, serta dengan menjaga keseimbangan kemajuan dan kesatuan ekonomi nasional dan ayat. Gagasan ekonomi kerakyatan pulalah yang memberikan negara peran yang sangat besar dalam sistem ekonomi kerakyatan.

Peran-peran

negara

dalam

sistem

ekonomi

kerakyatan meliputi lima hal berikut: (1) mengembangkan

114

Ibid.

140

koperasi;

(2)

Mengembangkan

BUMN;

(3)

memastikan

pemanfaatan bumi, air, dan segala kekayaan yang terkandung di dalamnya bagi sebesar-besarnnya kemakmuran rakyat; (4) memenuhi hak setiap warga negara untuk mendapatkan pekerjaan dan penghidupan yang layak; (5) memeliharan fakir miskin dan anak terlantar.115 Hal ini sesuai dengan apa yang dikatakan Bung Hatta mengenai ekonomi kerakyatan, â&#x20AC;&#x153;kemakmuran masyarakatlah yang

diutamakan

bukan

kemakmuran

orang-seorang,

kemakmuran adalah bagi semua orang, produksi dikerjakan oleh semua, untuk semua di bawah pimpinan atau kepemilikan anggota-anggota masyarakat.â&#x20AC;?116 Ekonomi Kerakyatan Berdasarkan Para Ahli Menurut Revrisond Bawsir, ekonomi kerakyatan tidak menghendaki kekuasaan ekonomi terkonsentrasi pada segelintir pemilik kekuasaan melainkan harus disebarkan kepada seluruh rakyat, penghasilan besar yang mengenai penghidupan rakyat harus berdasar pada milik bersama dan terletak di bawah penjagaan

rakyat

dengan

perantaraan

badan-badan

perwakilannya, keputusan tidak hanya diambil oleh pemilik perusahaan melainkan buruh harus dilibatkan pula dalam

115

Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 27 ayat 2 dan Pasal 34 Sritua Arief, â&#x20AC;&#x153;Memperingati Satu Abad Bung Hatta: Mengenang Bung Hatta, Bapak Perekonomian Rakyat, Perencanaan Pembangunanâ&#x20AC;?, (Surakarta: Universitas Muhammadiyah Surakarta, 2002) 116

141

pengambilan keputusan tersebut, buruh sebagai kaum pekerja harusnya memiliki hak untuk menentukan siapa pemimpin perusahaan dan fakir miskin dan anak-anak terlantar harus berpartisipasi dalam menikmati hasil produksi nasional serta seluruh

masyarakat

seharusnya

berpartisipasi

dalam

mengendalikan jalannya roda perekonomian nasional. 117 Selain itu, Prof. Mubyarto menjelaskan bahwasanya ekonomi pancasila dicirikan menjadi 7 poin sebagai berikut118: 1. Roda perekonomian

digerakkan

oleh

rangsangan

ekonomi sosial dan moral; 2. Adanya kehendak yang kuat dari seluruh masyarakat terhadap keadaan pemerataan sosial yang disebut â&#x20AC;&#x153;egaliterismâ&#x20AC;? yang sesuai dengan asas-asas kemanusiaan; 3. Prioritas kegiatan ekonomi adalah menciptakan sistem perekonomian yang tangguh dan nasionalisme yang menjiwai ekonomi; 4. Koperasi menjadi soko guru bagi rakyat; dan 5. Adanya

kejelasan

kegiatan

perekonomian

dalam

menunjang kesejahteraan sosial. Pada intinya, sesuai dengan pernyataan Bung Hatta, dengan tolong menolong dapat didirikan tonggak ekonomi kerakyatan. Seperti yang dikatakan Bung Hatta, â&#x20AC;&#x153;Tidak lagi orang seorang atau satu golongan kecil yang mesti menguasai penghidupan

117

Revrisond, Loc. Cit. Dirangkum oleh Amin Suma dalam artikel Ekonomi Kerakyatan dalam Perspektif Agama Islam dalam Jurnal Ekonomi Kerakyatan Lembaga Suluh Nusantara 118

142

orang banyak seperti sekarang, melainkan keperluan dan kemauan rakyat yang banyak harus menjadi pedoman dan penghasilan. Sebab itu, segala tangkai penghasilan besar yang mengenai penghidupan rakyat harus berdasar pada milik bersama dan terletak dibawah penjagaan rakyat dengan perantaraan badan-badan perwakilannyaâ&#x20AC;?. Disinilah harusnya negara

ditujukan

untuk

melindungi

dan

mengutamakan

perekonomian rakyat yang didasari kekeluargaan seperti bentuk koperasi dan negara pula yang harus melakukan penguatan terhadapnya. Perekonomian Indonesia Saat Ini Harapan yang telah digariskan melalui konstitusi hanya menjadi bacaan lalu tanpa adanya perwujudan dan implementasi yang dilakukan oleh kepemimpinan selanjutnya. Konsep ekonomi kerakyatan, justru ditinggalkan dan berbalik pada perekonomian bercorak kuasa pasar dan membela kepentingan pemilik modal. Hal ini ditandai dengan berkurangnya peran negara dalam perekonomian dan membiarkan pemilik-pemilik modal untuk meraup keuntungan sebesar-besarnya. Pada saat Orde Baru, kebijakan semakin berorientasi pada pasar dan bertolak belakang dengan ekonomi kerakyatan. Saat itu, arus modal asing dalam bentuk Penanaman Modal Asing dan hutang luar negeri meningkat. Kemudian pada awal tahun 1970an atas kerja sama dengan Bank Dunia, Dana Moneter Internasional (IMF), Bank Pembangunan Asia (ADB) dibentuk

143

suatu konsorsium InterGovernment Group on Indonesia (IGGI) yang terdiri atas sejumlah negara industri maju termasuk Jepang untuk membiayai pembangunan di Indonesia. Saat itulah Indonesia

menuju

semikapitalisme

sistem

perekonomian

arah

119

Liberalisasi yang dilakukan pada saat itu dilakukan pada sektor keuangan, sektor industri maupun sektor perdagangan. Titik tonggak liberalisasi ekonomi dapat ditandai dengan menjamurnya industri perbankan di Indonesia yang selanjutnya diikuti

dengan

terjadinya

transaksi

utang

luar

negeri

perusahaan-perusahaan swasta yang meningkat pesat. Proses ini pun menjadi bom waktu krisis moneter yang meledak pada akhir abad 20 dan merusak seluruh sendi-sendi perekonomian Indonesia sekaligus menurunkan rezim yang telah berkuasa 32 tahun lamanya. 120 Pada era reformasi, kebijakan perekonomian Indonesia tidak bergeser sedikitpun dari pola sebelumnya bahkan lebih parah. Dengan mengikuti garis-garis yang telah ditentukan oleh IMF melalui Letter of Intent (LoI), Indonesia benar-benar telah menjauh dari konsep ekonomi kerakyatan. Liberalisasi Ketenagakerjaan

119

Radlyah Hasan Yan, "Eksistensi Sistem Ekonomi Kapitalis di Indonesia", Jurnal Ilmiah Al-Syir'ah Vol 8 No 1, 2016 120 Lepi T. Tarmidi, "Krisis Moneter Indonesia: Sebab, Dampak, Peran IMF dan Saran", Buletin Ekonomi Moneter dan Perbankan Vol 1 No 4, 2003, hlm 1-25.

144

Salah satu pihak yang merasakan dampak liberalisasi pasca reformasi adalah buruh. Salah satu program yang dicantumkan dalam LoI adalah merombak sistem ketenagakerjaan yang kaku menjadi lebih fleksibel atau dapat disebut Flexible Labour Market121. Tujuan dari Pasar Kerja Fleksibel adalah mengubah pasar kerja yang kaku menjadi lebih bebas mengikuti dominasi pasar dan lebih sesuai dengan iklim kompetisi dalam perekonomian global. Liberalisasi sistem ketenagakerjaan dilakukan dengan mengurangi peran pemerintah, menghapus berbagai peraturan dalam pasar kerja yang membebani dunia usaha yang menghambat investasi, serta penyerapan tenaga kerja dan pertumbuhan ekonomi. Konsep pasar kerja fleksibel pada hakikatnya memberikan kemudahan bagi perusahaan untuk merekrut dan memecat buruh serta mengalihdayakan sebagian pekerja kepada perusahaan lain. 122 Hal ini sesuai dengan LoI IMF, bekerjasama dengan International Labour Organization (ILO) dinyatakan bahwa untuk mewujudkan hubungan yang fleksibel perlu diatur hal-hal yang menyangkut hubungan kerja magang, paruh waktu, dan outsourcing. LoI dan prinsip ILO inilah yang menjadi acuan

121

Indrasari Tjandraningsih, â&#x20AC;&#x153;Diskriminatif dan Eksploitatif Praktek Kerja Kontrak Dan Outsourcing Buruh DI Sektor Industri Metal Di Indonesiaâ&#x20AC;?, (Bandung: Akatiga-FSPMIFES, 2010) 122 Benny Hari Juliawan, "Extracting labor from its owner: Private employment agencies and labor market flexibility in Indonesia.", Critical Asian Studies Vol 42 No 1, 2010, hlm 25-52.

145

penyusunan liberalisasi sistem ketenagakerjaan dalam undang undang ketenagakerjaan yang mengatur mekanisme outsourcing atau pekerja kontrak. 123 Dari konsep kerja kontrak dan outsourcing kemudian memunculkan persoalan diskriminasi kesempatan kerja bagi angkatan kerja diluar kelompok usia 18-24 tahun, kesempatan kerja lebih banyak untuk perempuan, kesempatan kerja pendek, tidak ada kompensasi pada akhir hubungan kerja, kesejahteraan pekerja menurun, upah tidak pernah naik, dan pekerja tidak dapat menggunakan haknya untuk berserikat. Selain itu, perusahaan tidak memiliki kewajiban memberi pesangon, sehingga pada masa habis kontrak, pekerja berpotensi mengalami kematian ekonomi. Pada poin ini, terlihat jelas matinya daya tawar buruh didepan korporasi. Buruh seakanakan terpaksa untuk menerima kenyataan dipekerjakan secara menyedihkan demi menyambung hidupnya.124 Berdasarkan

kajian KM

ITB125 mengenai

outsourcing

ditemukan bahwa dari liberalisasi tenaga kerja, melalui konsep Labour Market Flexibility semakin memperburuk kondisi daya tawar buruh126. Buruh dilepaskan dari kontrol pemerintah dan

123

Indrasari Tjandraningsih, Op. Cit. Rina Herawati, â&#x20AC;&#x153;Kontrak dan outsourcing: harus makin diwaspadaiâ&#x20AC;?, (Bandung: AKATIGA, 2010 125 Kajian dan Pernyataan Sikap KM ITB mengenai Kondisi Buruh, Mei 2017, http://bit.ly/sikapburuhKMITB 126 Grendi Hendrastomo, "Menakar Kesejahteraan Buruh: Memperjuangkan Kesejahteraan Buruh diantara Kepentingan Negara dan Korporasi." Jurnal Informasi Vol 16 No 2, 2010, hlm 126. 124

146

dengan sendirinya berdiri di hadapan para pemilik modal yang membuat persaingan tidak adil. Pemerintah hanya bersifat seperti administrator tanpa melakukan perlindungan maupun penguatan terhadap buruh. Akibatnya, kondisi ini semakin menghisap kesejahteraan buruh dan menciptakan kondisi kerja yang eksploitatif, diskriminatif, dan degradatif yang efektif dalam melemahkan kekuatan serikat buruh. Liberalisasi Pangan Masyarakat Indonesia mengenal nasi sebagai makanan pokok, terlebih pada masa Orde Baru. Pada era pemerintahan Presiden

Soeharto

tersebut,

pemerintah

mendorong

pembangunan sektor pertanian sehingga banyak persawahan dibuka untuk menanam beras sebagai makanan pokok, bukan hanya di Jawa, tapi juga di pulau-pulau luar Jawa seperti Sumatera, Sulawesi, dan Papua. Puncaknya pada tahun 1984 Indonesia

mencapai

mengekspor

beras

swasembada ke

negara

beras,

lain,

dan

hingga

dapat

mendapatkan

penghargaan dari Food and Agriculture Organization (FAO). Sejak saat itu, beras memiliki peranan sentral dalam ketahanan pangan di Indonesia, salah satunya karena masyarakat bergantung kepada nasi sebagai makanan pokok. Dalam keberhasilan tersebut, terdapat peran yang sangat besar yang ada pada Bulog dan Koperasi Unit Desa (KUD). Bulog diberikan peran untuk memonopoli berbagai komoditas pangan dan pemasaran, sedangkan KUD berperan dalam pengadaan

147

gabah/beras untuk mendukung stok beras nasional, penyediaan sarana produksi tanaman pangan, dan pengelolaan pengolahan hasil panen. Selain fungsinya sebagai organisator petani dalam rantai distribusi padi dan tanaman pangan lainnya, KUD juga berperan dalam mengurangi fluktuasi harga pangan yang banyak merugikan petani. Hal ini dapat dilakukan oleh KUD dengan efisien karena bermitra dengan UMKM yang notabene bersamasama dengan petani merupakan anggota koperasi. Demikianlah salah satu implementasi ekonomi kerakyatan, yaitu ketika pemerintah membangun pasar untuk Koperasi Unit Desa yang dilakukan oleh Bulog, sehingga pemerintah telah membantu kegiatan perekonomian rakyat yang tergabung dalam koperasi dan memberikan perlindungan dari pasar karena hak monopoli diberikan kepada Bulog. Akan tetapi pada Era Reformasi, semenjak Indonesia menandatangani LoI dengan IMF, swasembada beras menjadi sulit untuk terulang, bahkan tak jarang negara kita mengimpor beras dari luar negeri sesama negara agraris. Dengan dalih untuk mencapai efisiensi, menjamin ketersediaan suplai di pasar kepada konsumen, sekaligus membuat iklim usaha yang kompetitif, peran bulog dikebiri sedemikian rupa hingga hanya difokuskan untuk mengurus komoditas beras.127 Diserahkannya komoditas bahan pokok yang lain kepada mekanisme pasar membuat ketahanan pangan Indonesia

127

Letter of Intent 31 Oktober 1997, Bagian 3

148

terancam. Swasembada pangan menjadi jauh dari harapan, petani dalam negeri tidak diberdayakan secara optimal karena lebih mudah untuk mengimpor dari luar yang pada akhirnya justru menghasilkan selundupan yang tidak dapat terdeteksi. Wewenang Bulog dipangkas sehingga tidak dapat berperan untuk

memberikan

jaminan

ketersedian

pangan,

keterjangkauan, dan kecukupan konsumsi yang mencakup komoditas-komoditas pokok penting lainnya selain beras.128 Dampaknya adalah impor beras melonjak pasca LoI, pertumbuhan stok beras hanya bertambah 200.000 ton dari sebelum reformasi. LoI juga telah menaikkan harga eceran beras dari Rp. 906 sebelum implementasi LoI sampai lebih dari Rp. 10.000 pada tahun 2017. Padahal, kenaikan harga ini terjadi pada komoditas beras yang masih terdapat intervensi Bulog didalamnya dibanding dengan daging sapi dan cabai yang harganya dipermainkan oleh kartel. Sejak implementasi LoI, ketahanan pangan Indonesia memang semakin memburuk. LoI juga semakin membunuh petani ditambah dengan adanya penghapusan monopoli impor komoditas pangan pokok dan strategis yang wewenangnya ada pada Bulog. Selain itu, pengurangan tarif bea masuk tol 5 persen dan penghilangan bea masuk untuk beras, gula, gandum dan kedelai membuat produk

128

Tri Andriyanto, â&#x20AC;&#x153;Pengaruh Letter of Intent (LoI) IMF Terhadap Pelemahan Ketahanan Pangan Beras Indonesia 1995-2009 Skripsiâ&#x20AC;?, (Depok: Universitas Indonesia, 2012)

149

impor menyerbu petani yang tanpa adanya proteksi dari pemerintah. Privatisasi BUMN Dalam

konstitusi,

negara

memiliki

kewajiban

untuk

mengelola potensi kekayaan alam yang akan digunakan untuk memenuhi kebutuhan publik. Potensi ini memiliki peran yang sangat penting bagi kebutuhan rakyat dan hasil dari pengelolaan ini harus dipergunakan untuk kemakmuran rakyat sebesarbesarnya.129 Menurut R. Ibrahim (1997) tujuan dari adanya penguasaan oleh negara adalah mewujudkan kepentingan negara dan kesejahteraan masyarakat dengan melakukan usahausaha ekonomi dalam bidang-bidang tertentu yang memenuhi unsur kepentingan negara dan yang berkaitan dengan hajat hidup orang banyak. Pasca reformasi, ditandatanganinya LoI dengan IMF tertulis bahwasannya Indonesia wajib untuk melakukan pelepasan 12 perusahaan untuk diprivatisasi. Hasil yang sangat mencolok dari privatisasi ini adalah dijualnya BCA, Bank Danamon, Bank Internasional Indonesia, dan Indosat pada era Megawati. 130 Padahal, BUMN dalam perspektif makro memiliki pengaruh dalam menambah APBN dan dalam pandangan ekonomi mikro

129

Undang â&#x20AC;&#x201C;Undang Dasar Republik Indonesia tahun 1945 Pasal 33 International Monetary Fund, Letter of Intent of the Goverment of Indonesia on 13 November 1998, https://www.imf.org/external/np/loi/1113a98.htm diakses pada 7 Mei 2017 19:00 WIB 130

150

sebagai salah satu alat produksi kebutuhan rakyat. Apabila ditinjau lebih mendasar berdasarkan konstitusi, fungsi BUMN adalah sebagai pelayan bagi kepentingan rakyat. Maka, apabila BUMN dilegalkan untuk diprivatisasi, pemenuhan kepentingan umum akan terabaikan. Privatisasi

dinilai

sangat

merugikan

negara

karena

pengelolaan usaha yang dilakukan oleh swasta berorientasi pada keuntungan perusahaan, sehingga harga jual ditentukan oleh swasta. Di saat BUMN telah jauh dari ekonomi kerakyataan karena tidak bersifat demokratis, ditambah dengan privatisasi BUMN, maka hilanglah kesempatan besar untuk melakukan implementasi

ekonomi

kerakyatan

melalui

demokratisasi

pekerja-pemilik dalam perusahaan seperti yang diinginkan oleh Bung Hatta. 131 Pelepasan Harga BBM sesuai pasar Persoalan buruh dan petani semakin pelik ketika menghadapi pencabutan berbagai macam subsidi. Baik subsidi BBM maupun listrik, keduanya dikurangi pada pemerintahan Jokowi. Hal ini juga menjadi salah satu persyaratan dalam LoI yang disepakati oleh IMF dan Indonesia. Pengurangan subsidi premium berulang kali dilakukan oleh presiden-presiden Indonesia sampai rezim Jokowi. Pada pemerintahan SBY, harga minyak dunia sedang

131

Feni Endah Nurfitriyani, â&#x20AC;&#x153;Privatisasi Bumn Di Indonesia Pada Masa Orde Baru : Ditinjau dari Peranan IMF antara Tahun 1967-1998 skripsiâ&#x20AC;?, (Bandung: Universitas Pendidikan Indonesia, 2013)

151

naik akibat perang global dan perang sipil di Timur Tengah, pernah dilakukan pengurangan subsidi BBM yang menimbulkan aksi demonstrasi yang cukup besar di kalangan mahasiswa. Pemerintahan Jokowi saat ini pun melakukan liberalisasi dengan nyata dalam membiarkan subsidi tetap dan membiarkan harga premium mengikuti harga pasar. Hal ini sangat bertentangan dengan Putusan MK Perkara No 002/PUU-I/200 yang telah ditentukan bahwa ketentuan Harga BBM yang diserahkan kepada pasar (persaingan usaha yang sehat dan wajar) dalam pasal 33 ayat (2) dan (3) dinyatakan bertentangan dengan UUD 1945.132 Digunakannya alasan efisiensi APBN untuk

melepas

harga

BBM

kepada

mekanisme

pasar,

pemerintahan Jokowi telah melanggar Putusan MK dan telah mengorbankan hak rakyat yang dilindungi oleh Undang-Undang Dasar 1945 yang merupakan konstitusi Indonesia 133. Pencabutan Subsidi Listrik Setelah beberapa bulan lalu dilakukan pencabutan subsidi listrik, kini pemerintahan Jokowi kembali membuat keputusan untuk menambah pencabutan subsidi listrik untuk pelanggan rumah tangga 900 VA. Dengan klaim pemerintah bahwa terdapat sebagian besar dari 22,9 juta rumah tangga ialah golongan mampu yang tidak berhak mendapatkan subsidi listrik

132 133

Surat Terbuka KM ITB tanggal 10 Januari 2017 Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 33 ayat (3)

152

yakni sekitar 18,8 juta pelanggan, dan hanya 4,1 juta pelanggan yang berhak. Akan tetapi, pencabutan bertahap ini tentu secara makro akan mendorong peningkatan inflasi selain memperluas ruang fiskal, dan secara mikro akan melemahkan daya beli masyarakat, khususnya kalangan menengah yang menjadi pelanggan utama listrik berdaya 900VA. Kemudian, listrik dengan daya 900VA merupakan komponen kebutuhan hidup layak yang diatur dalam Peraturan Menteri Tenaga Kerja Nomor 13 tahun 2012 yang semestinya akan memengaruhi penetapan upah minimum. Hal yang patut dipertanyakan adalah dengan terpojoknya buruh dan matinya daya pemerintah dihadapan korporat, apakah akan ada penyesuaian

upah

minimum

yang

bertujuan

untuk

menyesuaikan kenaikan listrik 900 VA? Jika pemerintah mengambil keputusan untuk menaikkan listrik golongan ini (dibanding memilih kebijakan lain) tanpa diikuti dengan kenaikan upah

minimum

jelas

pemerintah

semakin

jauh

dari

menyejahterakan rakyat. Terlebih, pada kondisi saat ini tidak jelas kemana alokasi dari uang hasil pencabutan subsidi tersebut. Liberalisasi Perdagangan Pasca

era

reformasi,

indonesia

melakukan

berbagai

perjanjian perdagangan bebas secara internasional. Perjanjian perdagangan bebas yang telah diteken pemerintah antara lain adalah ASEAN-China Free Trade Agreement (ACFTA), ASEAN Free Trade Area (AFTA), ASEAN-Australia-New Zealand FTA,

153

ASEAN-Korea Selatan FTA, dan Indonesia-Japan Partnership Agreement. Sebagai sebuah perjanjian, Free Trade Agreement (FTA) memiliki prinsip take and give, yakni apabila Indonesia menginginkan suatu fasilitas maupun konsesi, Indonesia harus pula menawarkan suatu konsesi. Dalam kondisi seperti ini rakyat dipaksa bersaing dengan pemain-pemain besar dari luar negeri di pasar domestik tanpa adanya proteksi dan penguatan dari pemerintah. Inilah yang kemudian akan berdampak kepada sendi-sendi kehidupan bermasyarakat. Dampak kehidupan bermasyarakat dari liberalisasi tersebut adalah ancaman kepada perekonomian rakyat, khususnya kesejahteraan produsen lokal berskala kecil. Peranan produsen lokal berskala kecil (terutama buruh tani) akan semakin kecil sehingga akan berdampak buruk terhadap ketahanan perekonomian karena dengan adanya perdagangan bebas maka berbagai komoditas akan semakin bergantung pada pasokan pasar global.134 Terdapatnya perbedaan penguasaan sumber daya yang menjadi komponen pendukung daya saing, liberalisasi pasar berpotensi menimbulkan dampak negatif karena mendorong persaingan

pasar

yang

tidak

sehat.

Demi

memberikan

perlidungan pada pelaku perekonomian rakyat terutama produsen-produsen berskala kecil maupun koperasi, perlu

134

Hardono, Gatoet Sroe, Handewi Purwati Saliem, dan Tri Hastuti Suhartini, "Liberalisasi Perdagangan: Sisi Teori, Dampak Empiris dan Perspektif Ketahanan Pangan.", Forum Penelitian Agro Ekonomi Vol 22 No 2, 2016

154

diberikannya proteksi dari tekanan pasar internasional. 135 Agar perekonomian rakyat dapat bersaing secara global perlu diberikan semacam empowerment, salah satunya adalah intervensi pasar seperti yang dilakukan Bulog pada pasar pangan.136 Liberalisasi Industri Minyak dan Gas Sebelum tahun 2001, UU No. 44 Tahun 1961 - UU No.8 Tahun 1971 tetap digunakan sebagai pedoman dalam kegiatan tata kelola migas nasional. Kekuasaan yang dimiliki Pertamina, yaitu sebagai operator bisnis dan regulator migas nasional menimbulkan potensi korupsi, kolusi, dan nepotisme yang telah disebutkan di bagian sebelumnya. Hal ini diperparah oleh krisis ekonomi yang melanda Indonesia pada 1997 sehingga menyebabkan reformasi hampir di seluruh sektor tak terkecuali migas. Pada tahun 2001, industri migas nasional memasuki lembaran sejarah baru bersamaan dengan disahkannya UU Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi untuk menggantikan

Nomor

Tahun

1961

tentang

Pertambangan Minyak dan Gas Bumi serta UU Nomor 8 Tahun 1971 tentang Perusahaan Pertambangan Minyak dan Gas Bumi Negara.

135

Dachliani, Diesy Meireni, â&#x20AC;&#x153;Permintaan Impor Gula Indonesia Tahun 1980â&#x20AC;&#x201C;2003. Diss. program Pascasarjanaâ&#x20AC;?, (Semarang: Universitas Diponegoro, 2006) 136 Susila, Wayan R., dan Robin Bourgeois. "Effect of trade liberalization and growth on poverty and inequity: empirical evidences and policy options.", Agro Economic Forum Vol 26 No 2, 2008

155

Krisis ekonomi yang melanda Indonesia pada 1997 memaksa Soeharto meminta bantuan hutang kepada IMF. IMF menyetujui memberikan pinjaman 45 miyar dollar AS dengan sejumlah persyaratan yakni reformasi ekonomi, termasuk sektor migas di dalamnya. IMF mendesak agar segera dibentuk RUU Migas yang gagasan pokoknya yakni mereduksi monopoli Pertamina dengan memecahkan industri pertamina yang semula terintegrasi dari hulu ke hilir dan meliberalisasi sektor migas dengan membuka selebar-lebarnya ladang investasi bagi perusahaan swasta.

Gambar 3 Perbandingan dasar ketiga UU sebagai landasan yuridis industri migas

156

Hal ini tertuang dalam Letter of Intent (LoI): â&#x20AC;&#x153;In the oil and gas sector, the goverment is firmly committed to the following actions : replacing existing laws with a modern legal framework; restructuring and reforming Pertamina; ensuring that fiscal terms and reulations for exploration and production remain internationally competitive; allowing domestic product prices to reflect international market levels; and establishing a coherent and soun policy frame work for promoting efficient and enviromentally sustainable patterns of domestic energy use.â&#x20AC;?(Memorandum of Economic and Financial Policies) Dengan adanya UU Migas, Pertamina yang di UU sebelumnya diberi kuasa sebagai pemegang monopoli kini hanya bertindak sebagai pemain biasa. Sebagai regulator, pada mulanya dibentuklah BP (Badan Pelaksana) Migas yang berstatus Badan Hukum Milik Negara. Yang paling banyak dipertanyakan adalah keberadaan BP migas yang justru membuat industri migas tidak efisien. Terdapat beberapa keganjilan sebagai implikasi dari tata lembaga dalam UU migas ini. Pertama, negara telah menurunkan kedaulatannya dengan menyejajarkan diri dengan kontraktor asing. UU Migas mengubah skema bisnis migas dari yang semula Business to Business (Perusahaan negara dengan Kontraktor) menjadi Goverment to Business (Pemerintah yang diwakili BP Migas sebagai

BHMN

dengan

Kontraktor).

Dalam

mekanisme

Goverment to Business, jika terjadi perselisihan dan pemerintah mendapat tuntutan hukum, persoalan mesti diselesaikan di

157

arbitrase

internasional. Akibatnya, negara bisa diseret ke

pengadilan dan jika dinyatakan bersalah, aset-aset negara dapat langsung disita. Kedua, BP migas sebagai pengelola sektor hulu migas, tak dapat langsung menjual produksi migas bagian negara. Hal ini disebabkan oleh statusnya sebagai badan hukum. BP Migas harus menunjuk pihak ketiga untuk menjual migas bagian negara (tak selalu menunjuk Pertamina). Ini menimbulkan biaya baru, yakni biaya pihak ketiga. Prosedur ini membuat harga produksi minyak lebih mahal sehingga makin memberatkan masyarakat. Sebelum ada UU Migas, migas bagian negara bisa langsung dikirim ke kilang Pertamina untuk kemudian diolah dan didistribusikan. Sistem yang vertically integrated seperti ini lebih efisien sehingga biaya produksi bisa ditekan. UU Migas tak memberikan kepastian bahwa pihak nasional diprioritaskan untuk penguasaan dan pengelolaan wilayah migas. Setelah UU ini berlaku, Pertamina yang dalam hal ini perusahaan negara (National Oil Company, disingkat NOC) kedudukannya setara dengan perusahaan-perusahaan migas lain. NOC kemudian hanya berperan sebagai peserta tender bersama perusahaan migas lain, sedangkan negara yang diwakili BP Migas hanya berperan sebagai regulator, atau lebih sederhananya, sebagai juri yang netral. Hak monopoli Pertamina (sebagaimana ada saat UU Pertamina berlaku) sebagai NOC dicabut. Di satu sisi Pertamina berkembang karena bersaing dengan

158

banyak kontraktor, di sisi lain Pertamina harus bersaing dengan perusahaan -perusahaan minyak dengan kelas yang lebih tinggi. Ini logika sistem ekonomi kapitalis-liberal yang seakan adil memberikan kesempatan yang sama kepada setiap peserta. Setiap peserta dikondisikan untuk bersaing sehingga pada akhirnya pihak yang paling berkualitas dan paling efisien yang keluar sebagai pemenang. Padahal kenyataannya, setiap peserta berangkat dari titik yang berbeda. Bagai mengadukan petinju kelas bulu dengan petinju kelas berat, tentu hampir bisa dipastikan petinju kelas beratlah yang keluar sebagai pemenang. Persaingan dalam dunia migas yang melibatkan berbagai perusahaan dari berbagai level tentu hanya akan menghasilkan monopoli atau oligopoli baru, ketika satu atau beberapa perusahaan migas dengan kapital terbesar dan sudah mapan terlebih dahulu yang akan menguasai pasar. Justru seharusnya pemerintah membenahi dan memberdayakan Pertamina hingga cukup setara dengan perusahaan- perusahaan asing sebelum memasuki area pasar bebas. Tidak ada yang salah dengan monopoli negara di bidang migas

terutama

dengan

landasan

konstitusional

bahwa

kekayaan alam dikuasai negara. Kita dapat melihat Petronas yang dahulu banyak belajar dari Pertamina pada tahun 1970an. Namun, kini Petronas telah jauh melesat mendahului Pertamina. Dalam Petroleum Intelligence View 2009 tercatat Petronas berada di peringkat 9, sedangkan Pertamina berada di peringkat 30. Padahal pada awal tahun 1970an Petronas mengadaptasi

159

langsung UU no.8 Tahun 1971 (UU Pertamina) sebagai regulasi pengelolaan migas dan diberi nama Petroleum Development Act 1975 (PAD 1975). Sampai sekarang Petronas masih menggunakan payung hukum yang sama. Sebagaimana UU Pertamina, PAD 1975 memberikan kuasa penuh terhadap sumber daya migas negara. Di sektor hulu, semua investasi asing langsung di bawah pengawasan Pertamina. Petronas pun, sebagai Integrated State Oil Company, diberi wewenang untuk menjadi pemain sekaligus regulator dalam industri migas Malaysia. Petronas langsung di bawah Perdana Menteri Malaysia, sehingga ia dapat berekspansi bisnis secara leluasa. Dengan menggunakan PAD 1975, yang merupakan adaptasi dari UU Pertamina, Petronas mampu menjadi perusahaan minyak kelas dunia. Ini menunjukkan bahwa tak selamanya monopoli perusahaan negara atas sektor migas bertentangan dengan prinsip efisiensi dalam bisnis. Konstitusi kita pun menegaskan bahwa minyak sebagai barang yang menyangkut hajat hidup orang banyak harus dikuasai negara.

160

Gambar 4 The World's Most Unequal Country

Penutup Pada bulan November 2016, lembaga keuangan asal Swiss, Credit Suisse, mengeluarkan Global Wealth Databook tahun 2016. Dalam laporan tersebut terdapat riset yang menunjukkan ketimpangan kekayaan di berbagai negara. Lebih spesifik riset tersebut menyebutkan bahwa 1 persen orang terkaya di Indonesia telah menguasai 49.3 persen kekayaan nasional. Saat ini, Indonesia berada pada peringkat keempat terburuk dibawah Rusia, India dan Thailand. Koofisien gini indonesia pun terus meningkat semenjak reformasi 1998. Angka tersebut mencapai 0.4 pada tahun 2016. Dalam tataran sosial dan politik, ketimpangan ekonomi

161

berdampak pada ketidakmerataan peluang-peluang hidup dan pengembangan diri, tingginya ketergantungan uang dalam politik, meningkatnya kriminalitas dan tingkat stress masyarakat, menurunkan ketidakpercayaan terhadap pemerintah serta memunculkan krisis sosial dan konsumerisme.137 138 Lebih buruk lagi, angka koefisien gini yang sebesar 0.4 pun diragukan karena perhitungannya didasarkan pada pengeluaran bukan pada pendapatan kekayaan. Koofisien gini saat ini tidak mencakup dana-dana yang disimpan kelompok teratas negeri ini. Jika koofisien gini didasari pada faktor pendapatan, maka angkanya dapat mencapai 0.59.139 Telihat jelas bahwa jurang perbedaan struktur sosialekonomi di indonesia sudah sangat dalam. Kekayaan negara dikuasai oleh segelintir orang dan mayoritas masyarakat berada pada stratum terbawah dalam struktur sosial-ekonomi. Rakyat pada umumnya tertindas oleh pemilik modal dan tidak dapat bersuara dihadapan penguasa dan proses-proses eksploitatif yang mengancam rakyat muncul sebagai manifestasi pasar. Sehingga dialektik hubungan ekonomi antara para aktor

137

Thomas E Weisskopf, â&#x20AC;&#x153;Why Worry about Inequality in the Booming Indian Economy?â&#x20AC;?, Economic & Political Weekly, 2011 138

Thorbecke, Erik, dan Chutatong Charumilind. "Economic inequality and its socioeconomic impact.", World Development Vol 30 No 9, 2002, hlm 1477-1495 139

ARIEF ANSHORY YUSUF, Mengkaji Lagi Ketimpangan Di Indonesia, http://ceds.feb.unpad.ac.id/publications/analisis-ceds/176-mengkaji-lagiketimpangan-di-indonesia.html diakses pada 7 Mei 2017 19.00 WIB

162

ekonomi kuat dengan para aktor ekonomi lemah tetap seperti yang telah berlangsung sejak zaman kolonial Belanda. 140 Seperti yang dikatakan Bung Hatta, agar pelaku-pelaku ekonomi rakyat mempunyai posisi tawar yang kokoh dalam hubungannya

dengan

para

pemilik-pemilik

modal

yang

memegang kekuatan pasar dan terjadinya hubungan ekonomi yang adil antara pelaku ekonomi diperlukan sebuah reformasi Sosial. Reformasi ini dilakukan demi mengkoreksi hubungan ekonomi secara mendasar sehingga tatanan perekonomian nasional kembali kepada tatanan yang digariskan para Foundung Father yaitu ekonomi kerakyatan. â&#x20AC;&#x153;Perjuanganku lebih mudah karena mengusir penjajah, tapi perjuanganmu akan lebih sulit karena melawan bangsamu sendiri.â&#x20AC;? Soekarno Hatta

140

Sritua Arief , â&#x20AC;&#x153;Memperingati Satu Abad Bung Hatta: Mengenang Bung Hatta, Bapak Perekonomian Rakyat.â&#x20AC;?, Majalah PP ed.8, 2002

163

Kajian KM ITB mengenai Supremasi Hukum Tinjauan Indonesia sebagai Negara Hukum Konsep Negara Hukum Gagasan Negara Hukum kuno disampaikan dalam bentuk konsep nomocracy yang berasal dari kata ‘nomos’ dan ‘cratos’ yang berarti norma atau hukum sebagai penentu kekuasaan. Ide nomokrasi sudah dikembangkan sejak zaman Yunani Kuno. Di era modern, negara hukum terkait erat dengan konsep rechstaat dan the rule of law141. Konsep rechstaat dikembangkan oleh Immanuel Kant, Paul Laband, Julius Stahl, Fichten serta beberapa tokoh lainnya. Konsep negara hukum yang disebut rechstaat menurut Julius Stahl mencakup elemen berikut142: 1. Perlindungan hak asasi manusia. 2. Pembagian kekuasaan. 3. Pemerintahan berdasarkan undang-undang. 4. Peradilan tata usaha Negara.

141

Prof. Dr. Jimly Asshiddiqie, SH, “Gagasan Negara Hukum Indonesia”, (Jakarta, 2012), hlm 2 142 Ibid.

164

Sedangkan konsep the rule of law berkembang dalam tradisi Anglo Amerika atas kepeloporan A.V. Dicey. Konsep the rule of law menurut A.V. Dicey mencakup tiga elemen143: 1. Supremasi Aturan Hukum. 2. Kedudukan yang sama di depan hukum. 3. Jaminan hak-hak asasi manusia. Perbedaan keduanya terletak pada elemen yang menjadi prinsip negara hukumnya. Konsep rechstaat lebih berbicara mengenai hal-hal prosedural dalam rangka menciptakan negara hukum, sedangkan konsep the rule of law lebih menekankan kepada penegakkan hukum dan kekuatan hukum itu sendiri. Negara Hukum Indonesia Tercantum jelas dalam UUD 1945 Amandemen Ketiga Pasal 1 Ayat (3) bahwa Negara Indonesia adalah negara hukum. Dalam konsep negara hukum, idealnya hukum yang menjadi tokoh utama

dalam

dinamika

kehidupan

bernegara.

Hukum

digambarkan sebagai sebuah sistem yang merupakan bagian dari pemerintahan yang paling memiliki kekuatan. Gagasan Indonesia sebagai

negara

hukum

terbangun

dengan

adanya

pengembangan perangkat hukum sebagai suatu sistem yang fungsional dan berkeadilan144, salah satu contohnya adalah

143 Sri Pujiningsih, “Konsep Hukum Indonesia di Masa Sekarang”,

(Pekalongan: Fakultas Hukum Universitas Pekalongan, 2014), hlm 137 144 Prof. Dr. Jimly Asshiddiqie, SH, “Gagasan Negara Hukum Indonesia”, (Jakarta, 2012), hlm 1

165

adanya sistem peradilan dalam negeri yang diatur sedemikian rupa. Hukum secara umum memiliki tiga tujuan pokok, yakni keadilan (justice), kepastian (certainty atau zekerheid), dan kegunaan (utility). Keadilan berkaitan dengan keseimbangan dan kepatutan, serta kewajaran. Kepastian hukum terkait dengan ketertiban dan ketenteraman. Sedangkan maksud dari kegunaan adalah hukum diharapkan dapat menjamin bahwa semua nilainilai yang ada padanya akan mewujudkan kedamaian hidup bersama145. Hukum di Indonesia bertujuan untuk mencapai cita-cita hukum itu sendiri yang diamanatkan dalam konstitusi, yakni ketertiban, keadilan, dan kesejahteraan rakyat 146. Konstitusi dalam hal ini merupakan hukum yang paling tinggi tingkatannya sehingga hukum-hukum yang ditetapkan kemudian harus selaras dengan nilai-nilai dan tujuan yang tercantum dalam konstitusi. Apabila produk hukum yang terbentuk kemudian bertentangan dengan konstitusi, maka hukum tidak dapat menjalankan tiga tujuan pokoknya. Negara hukum Indonesia harus menegakkan hukum dalam setiap aspek kehidupan bernegara. Konsep negara hukum yang dianut Indonesia seharusnya tidak hanya merapat pada konsep

145

Didik Sukriono, â&#x20AC;&#x153;Refleksi Dasawarsa Pelaksanaan Hasil Reformasi Konstitusi (Bidang Legislatif, Yudikatif dan Eksekutif)â&#x20AC;?, Jurnal Konstitusi Vol 3 No 2, 2012, hlm 2 146 Ardhi Rasy Wardhana dkk, â&#x20AC;&#x153;Suar Nusantaraâ&#x20AC;?, (Bandung: Pemira KM ITB, 2016), hlm 42

166

rechstaat saja terkait hal-hal prosedural, namun juga harus dapat memenuhi penegakkan rule of law. Setiap kebijakan yang diambil oleh penguasa hendaknya memiliki landasan hukum dan tidak bertentangan dengan hukum mana pun. Penegakkan hukum hendaknya menempatkan semua entitas dalam derajat yang sama tanpa terkecuali. Dalam menegakkan negara hukum, terdapat prinsip-prinsip negara hukum yang harus dipenuhi 147, yakni: 1. Negara harus tunduk pada hukum. 2. Pemerintah menghormati hak-hak individu. 3. Peradilan yang bebas dan tidak memihak. Supremasi Hukum Secara harfiah supremasi hukum berarti kekuasaan tertinggi (oppergezag, supreme power) dari hukum. Penempatan hukum sebagai kekuasaan tertinggi dalam masyarakat ditetapkan dengan tujuan untuk melindungi hak-hak warga negara yang bersangkutan.

Supremasi

hukum

ditetapkan

untuk

menanggulangi kekuasaan sewenang-wenangan penguasa, misalnya kekuasaan raja148. Supremasi

hukum

penyelenggaraan

merupakan

kehidupan

prasyarat

kenegaraan

147 Sri Pujiningsih, â&#x20AC;&#x153;Konsep Hukum Indonesia di Masa Sekarangâ&#x20AC;?,

mutlak

bagi

berdasarkan

(Pekalongan: Fakultas Hukum Universitas Pekalongan, 2014), hlm 144 148 D. Khumarga, â&#x20AC;&#x153;Menuju Cita Supremasi Hukumâ&#x20AC;?, Law Review, Fakultas Hukum Universitas Pelita Harapan, Vol II No 3, 2003, hlm 2

167

kedaulatan rakyat. Supremasi hukum berarti adanya jaminan konstitusional bahwa pelaksanaan dan penegakan hukum dalam proses politik yang dijalankan oleh kekuasaan eksekutif, legislatif dan yudikatif, akan selalu bertumpu pada kewenangan yang ditentukan oleh hukum149. Dalam konsep supremasi hukum, yang menjadi ciri tegaknya supremasi hukum diantaranya pemerintah dalam menjalankan kekuasaannya harus selalu dilandasi hukum dan peraturan perundang-undangan. Meskipun pemerintah, dalam hal ini Presiden dan DPR, memiliki hak untuk membuat suatu produk hukum untuk dijadikan landasan pengambilan keputusan, namun yang perlu diingat hukum tertinggi adalah konstitusi. Dalam artian, segala bentuk hukum yang dibentuk pemerintah harus tetap menganut nilai-nilai yang tercantum dalam konstitusi. Salah satu bentuk keselarasan hukum yang mendasari pemerintah

menjalankan

kekuasaan

dengan

konstitusi

ditunjukkan dengan adanya jaminan perlindungan terhadap hakhak dasar atau Hak Asasi Manusia (HAM) yang tercantum dalam UUD 1945, diantaranya: 1. Hak

atas

kemerdekaan

untuk

segala

bangsa

dan

beradab

(Pembukaan Alinea I). 2. Hak

atas

kemanusiaan

yang

adil

(Pembukaan Alinea IV).

149

Abdul Gani, dalam Padmo Wahjono, â&#x20AC;&#x153;Masalah Ketatanegaraan Indonesia Dewasa lniâ&#x20AC;?, (Ghaiia Indonesia, 1985), hlm.157

168

3. Persamaan kedudukan setiap warga negara di dalam hukum dan pemerintahan, dengan tidak ada kecuali (Pasal 27 ayat (1)). 4. Persamaan hak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan (Pasal 27 ayat (2)). 5. Kemerdekaan

berserikat

dan

berkumpul

serta

mengeluarkan pikiran (Pasal 28). 6. Kemerdekaan untuk memelik agama dan beribadat (Pasal 29). 7. Hak memperoleh pengajaran (Pasal 31). Hal lain yang menjadi ciri tegaknya supremasi hukum di Indonesia adalah adanya pembagian kekuasaan negara secara jelas, adil, dan konsisten, serta perlindungan hukum badanbadan peradilan terhadap tindak pemerintahan. Pembagian kekuasaan negara dilakukan untuk membatasi kekuasaan. Menurut Montesquieu, tegaknya suatu negara demokrasi memerlukan pemisahan kekuasaan negara ke dalam organorgan eksekutif, legislatif dan yudikatif. Kekuasaan eksekutif bertugas melaksanakan undang-undang, kekuasaan legislatif bertugas membuat undang-undang, serta kekuasaan yudikatif bertugas mengadili terhadap pelanggaran atas pelaksanaan undang-undang tersebut150. Perlindungan hukum badan-badan peradilan

terhadap

tindak

pemerintah

150

bertujuan

untuk

Bambang Sugiono dan Ahmad Husni M.D., â&#x20AC;&#x153;Supremasi Hukum dan Demokrasiâ&#x20AC;?, Jurnal Hukum No 14 Vol 7, 2000, hlm 74

169

melindungi organ penegak hukum terpengaruh oleh kekuasaan pemerintah dalam memutuskan suatu perkara.

Studi Kasus Penegakkan Hukum di Indonesia Proyek Kereta Cepat Jakarta-Bandung151 Proyek

kereta

cepat

Jakarta-Bandung

melakukan

groundbreaking di Bulan Januari 2016. Meskipun tidak tercantum dalam RPJMN 2014â&#x20AC;&#x201C;2019, pembangunan kereta cepat bukanlah sebuah proyek kemarin sore, perencanaanya sudah tercantum dalam dokumen rencana induk perkeretaapian nasional (RIPNAS 2030) yakni Peraturan Menteri Perhubungan Nomor

Tahun

2011

tentang

Rencana

Induk

Perkeretaapian Nasional, sebagaimana diamanatkan pada UU No 23 Tahun 2007 tentang Perkeretaapian. Sebelumya, proyek ini direncanakan untuk dieksekusi melalui kerjasama dengan Jepang dengan trase Jakarta-Surabaya. Namun, pada akhirnya, dengan alasan yang tidak dipahami publik, proyek tersebut dieksekusi untuk trase

Jakarta-Bandung melalui kerjasama

151

Pernyataan Sikap Keluarga Mahasiswa ITB terhadap Pembangunan Instan Kereta Cepat Jakarta-Bandung, Februari 2016

170

BUMN (60%) dengan rincian PT. Wijaya Karya (38%), PT Kereta Api Indonesia (25%), PT Perkebunan Nusantara VIII (25%) dan PT Jasa Marga (12%). Total dana proyek sebesar 73 triliun rupiah bersumber dari 75% pinjaman dari China Development Bank dengan jangka waktu pengembalian 40 tahun dan 25% dari patungan PT Pilar Sinergi BUMN sebesar 11 triliun rupiah dan China Railway International Corporation Limited sebesar 7 triliun rupiah. Proyek ini ditargetkan selesai dalam jangka waktu 36 bulan dan diharapkan beroperasi pada 2019 dengan waktu kontrak 50 tahun152. Indikasi Pelanggaran Prosedural Groundbreaking proyek kereta api cepat Jakarta-Bandung dilaksanakan pada tanggal 21 Januari 2016. Namun, pada saat groundbreaking,

izin

pembangunan

dari

Kementerian

Perhubungan untuk proyek tersebut belum diterbitkan. Hal ini tentu menimbulkan tanda tanya, bagaimana bisa suatu proyek melakukan

groundbreaking

sebelum

izin

pembangunan

152 153

PT Kereta Cepat Indonesia China, Kereta Cepat Jakarta Bandung. 2016 PP No 56 tahun 2009 tentang Perkeretaapian, Pasal 305

171

Indikasi pelanggaran prosedural lainnya yang dilakukan oleh proyek kereta api cepat Jakarta-Bandung terdapat pada Izin Lingkungannya. (AMDAL)

Analisis

kereta

cepat

Mengenai

Dampak

Jakarta-Bandung

Lingkungan

yang

pertama

dikeluarkan pada tanggal 20 Januari 2016, sehari sebelum groundbreaking proyek. Dokumen AMDAL ini diselesaikan hanya dalam waktu 41 hari. Padahal secara logika, normalnya dokumen AMDAL diselesaikan selama dua musim, penghujan dan kemarau154. Selain proses penyusunannya yang cepat, beberapa indikasi pelanggaran lainnya adalah tidak adanya pelibatan masyarakat yang terkena dampak dalam penyusunan AMDAL. Padahal dalam Peraturan Menteri Lingkungan Hidup No 17 tahun 2012 tentang Pedoman Keterlibatan Masyarakat dalam Proses Analisis Dampak Lingkungan Hidup dan Izin Lingkungan dinyatakan bahwa masyarakat seharusnya dilibatkan dalam penyusunan

AMDAL

melalui

pengikutsertaan

dalam

penyusunan dokumen dan proses pengumuman permohonan izin lingkungan155. Kedua hal ini menunjukkan bahwa hukum tidak berdaya mengatur prosedur pelaksanaan proyek kereta cepat Jakarta-

154

Teddy Prasetiawan, â&#x20AC;&#x153;Kontroversi Izin Lingkungan Proyek Kereta Cepat JakartaBandungâ&#x20AC;?, Info Singkat oleh Pusat Penelitian Badan Keahlian DPR RI Vol VIII No 04/II/P3DI/Februari/2016, 2016, hlm 11 155 Peraturan Menteri Lingkungan Hidup No 17 tahun 2012 tentang Pedoman Keterlibatan Masyarakat dalam Proses Analisis Dampak Lingkungan Hidup dan Izin Lingkungan, BAB I Latar Belakang

172

Bandung. Berbagai hal-hal prosedural dilanggar dan proyek tetap terus berjalan seakan segala proses hukum sudah pasti tidak akan mengganggu keberjalanan proyek. Indikasi Pertentangan Hukum Pelaksanaan proyek kereta api cepat Jakarta-Bandung dipayungi oleh Peraturan Presiden No. 107 tahun 2015 tentang Percepatan Penyelenggaraan Prasarana dan Sarana Kereta Api Cepat antara Jakarta dan Bandung. Perpres ini diindikasikan bertentangan dengan produk-produk hukum yang telah ada sebelumya dan dibuat setelahnya. Pertentangan ini setidaknya terkait tiga hal, yakni penjaminan pemerintah terhadap proyek dan penugasan BUMN, serta himbauan penyesuaian Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW). 1. Pertentangan Hukum dalam Penjaminan Pemerintah dan Penugasan BUMN Dalam Peraturan Presiden No 107 tahun 2015 dinyatakan bahwa Pelaksanaan penugasan kepada konsorsium badan usaha milik negara yang dipimpin oleh PT Wijaya Karya (Persero) Tbk.

156

tidak

menggunakan dana dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara serta tidak mendapatkan jaminan

156

Peraturan Presiden No. 107 tahun 2015 tentang Percepatan Penyelenggaraan Prasarana dan Sarana Kereta Api Cepat antara Jakarta dan Bandung, Pasal 1 Ayat (1)

173

Pemerintah157.

Namun,

dikeluarkannya

Peraturan

Presiden No 3 tahun 2016 tentang Percepatan Penyelenggaraan Proyek Strategis Nasional dimana proyek High Speed Train Jakarta â&#x20AC;&#x201C; Bandung tercantum dalam lampiran158 dapat dikatakan sebagai salah satu bentuk penjaminan Pemerintah terhadap proyek tersebut. Inkonsistensi dan pertentangan kedua produk hukum tersebut tidak dapat diselesaikan dengan tinjauan asas hukum. Apabila ditinjau dengan asas lex posterior derogate legi priori maka materi Perpres 3 tahun 2016 yang berlaku dan mengikat, mengingat Perpres 3 tahun

2016

dibentuk

lebih

kemudian.

Namun,

berdasarkan asas lex spesialis derogate legi generalis, maka materi Perpres 107 tahun 2015 yang berlaku dan mengikat, mengingat Perpres 107 tahun 2015 mengatur hal yang lebih rinci dibandingkan Perpres 3 tahun 2016. Pertentangan lainnya terhadap Perpres No 107 tahun 2015 muncul dari UU No 19 tahun 2003 tentang BUMN. Dalam produk hukum ini disebutkan bahwa Pemerintah dapat memberikan penugasan khusus kepada

BUMN

untuk

157

menyelenggarakan

fungsi

Peraturan Presiden No. 107 tahun 2015 tentang Percepatan Penyelenggaraan Prasarana dan Sarana Kereta Api Cepat antara Jakarta dan Bandung, Pasal 4 ayat (2) 158 Peraturan Presiden No 3 tahun 2016 tentang Percepatan Penyelenggaraan Proyek Strategis Nasional, Lampiran nomor 60 kategori Proyek Pembangunan Infrastruktur Sarana dan Prasarana Kereta Api Antar Kota

174

kemanfaatan umum dengan tetap memperhatikan maksud dan tujuan kegiatan BUMN. Dimana dijelaskan lebih rinci dalam bagian penjelas bahwa Meskipun BUMN didirikan dengan maksud dan tujuan untuk mengejar keuntungan, tidak tertutup kemungkinan untuk hal-hal yang mendesak, BUMN diberikan penugasan khusus oleh pemerintah. Apabila penugasan tersebut menurut kajian secara finansial tidak fisibel, pemerintah harus memberikan kompensasi atas semua biaya yang telah dikeluarkan oleh BUMN tersebut termasuk marjin yang diharapkan159. Lebih lanjut dijelaskan pada Peraturan Pemerintah No 45 tahun 2005 tentang Pendirian Pengurusan, Pengawasan, Pembubaran Badan Usaha Milik Negara (BUMN)

bahwa

penugasan

Pemerintah

khusus

kepada

dapat

memberikan

BUMN

untuk

menyelenggarakan fungsi kemanfaatan umum dengan tetap memperhatikan maksud dan tujuan serta kegiatan usaha BUMN. Apabila penugasan tersebut secara finansial tidak menguntungkan, Pemerintah harus memberikan kompensasi atas semua biaya yang telah dikeluarkan oleh BUMN tersebut, termasuk margin

159

Undang Undang No 19 tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara, Pasal 66

175

yang diharapkan sepanjang dalam tingkat kewajaran sesuai dengan penugasan yang diberikan160. Materi UU No 19 tahun 2003 menunjukkan pernyataan dalam Peraturan Presiden No 107 tahun 2015 tentang Percepatan Penyelenggaraan Prasarana dan Sarana Kereta Api Cepat antara Jakarta dan Bandung bahwa dalam pelaksanaan penugasan, tidak menggunakan APBN maupun mendapatkan jaminan Pemerintah, bertentangan dengan UU 19 tahun 2003 tentang BUMN dan PP No 45 tahun 2005 tentang Pendirian

Pengurusan,

Pengawasan,

Pembubaran

Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yang secara hierarki lebih tinggi kedudukannya dibandingkan Peraturan Presiden. Apabila pertentangan hukum ini dikembalikan kepada tujuan hukum secara umum, yakni keadilan, kepastian, dan kegunaan, maka akan terlihat bahwa produk hukum yang dibuat khusus untuk proyek Kereta Cepat Jakarta-Bandung menjadikan produk hukum lainnya yang bertentangan tidak memenuhi tujuan adanya

hukum.

Pertentangan

tanpa

kejelasan

menjadikan tidak adanya kepastian yang dapat menjadi sebab keadilan. Padahal, dalam suatu proyek nasional

160 Undang Undang No 19 tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara, Pasal 65 ayat

(1) dan (3)

176

yang menghabiskan dana hingga 73 triliun rupiah dimana 70% dari dana tersebut adalah pinjaman, sangat penting adanya kejelasan penjaminan pemerintah dan penugasan BUMN. Pinjaman sebesar itu memiliki potensi besar untuk memengaruhi stabilitas keuangan nasional

apabila

ternyata proyek tersebut

tidak

menguntungkan. 2. Pertentangan Hukum dalam hal Penyesuaian Tata Ruang Perpres 107 tahun 2015 memberikan himbauan kepada Gubernur DKI Jakarta, Gubernur Jawa Barat Bupati Puwakarta, Bupati Bandung Barat, dan Walikota Bandung untuk melakukan penyesuaian rencana tata ruang wilayah dengan trase

jalur kereta api cepat

Jakarta-Bandung sesuai dengan ketentuan perundangundangan di bidang penataan ruang 161. Dalam hal ini Menteri Agraria dan Tata Ruang bertugas untuk melakukan fasilitasi penyesuaian rencana tata ruang wilayah dengan trase jalur162. Namun,

Perpres

107

tahun

2015

tidak

mencantumkan himbauan perubahan rencana tata ruang untuk Kabupaten Bekasi, Kota Bekasi, Kabupaten

161

Peraturan Presiden No. 107 tahun 2015 tentang Percepatan Penyelenggaraan Prasarana dan Sarana Kereta Api Cepat antara Jakarta dan Bandung, Pasal 12 poin a. Pasal 14 162 Peraturan Presiden No. 107 tahun 2015 tentang Percepatan Penyelenggaraan Prasarana dan Sarana Kereta Api Cepat antara Jakarta dan Bandung, Pasal 11 poin a

177

Bandung, Kota Cimahi, dan Kabupaten Karawang yang juga dilalui trase

kereta api cepat Jakarta-Bandung.

Padahal RT/RW Kabupaten Bekasi 2011-2031, RT/RW Kota Bekasi 2011-2031, RT/RW Kabupaten Bandung 2008-2028 sama sekali tidak menyebutkan perihal kereta api cepat Jakarta-Bandung. Sedangkan RT/RW Kabupaten

Karawang

tentang adanya trase Surabaya

2011-2031

menyebutkan

kereta api cepat Jakarta-

163

. Tidak adanya himbauan ini menimbulkan

pertanyaan mengenai penyesuaian rencana tata ruang di wilayah terkait. Dalam Undang Undang No 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang, dinyatakan bahwa RTRW dapat ditinjau kembali: Peninjauan kembali dan revisi dalam waktu kurang dari 5 (lima) tahun dilakukan apabila terjadi perubahan kebijakan nasional dan strategi yang mempengaruhi pemanfaatan ruang provinsi dan/atau dinamika internal nasional /provinsi /kabupaten /kota yang

tidak

mengubah

kebijakan

dan

strategi

pemanfaatan ruang wilayah nasional164. Namun, dalam peninjauan kembali penataan ruang, setiap orang berhak untuk165: a.

mengetahui rencana tata ruang;

163Rencana

Tata Ruang Wilayah Kabupaten Karawang 2011-2031, Pasal 12 poin h Undang Undang No 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang, Pasal 16 165 Undang Undang No 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang, Pasal 60 164

178

menikmati pertambahan nilai ruang sebagai akibat penataan ruang;

memperoleh penggantian yang layak atas kerugian yang timbul akibat pelaksanaan kegiatan pembangunan yang sesuai dengan rencana tata ruang;

mengajukan keberatan kepada pejabat berwenang terhadap pembangunan yang tidak sesuai dengan rencana tata ruang di wilayahnya; Penyelenggaraan penataan ruang dilakukan oleh pemerintah

dengan

melibatkan

peran

masyarakat. Peran masyarakat dalam penataan ruang dilakukan, antara lain, melalui166: a.

partisipasi dalam penyusunan rencana tata ruang;

partisipasi dalam pemanfaatan ruang; dan

partisipasi dalam pengendalian pemanfaatan ruang.

Masyarakat yang dirugikan akibat penyelenggaraan penataan ruang dapat mengajukan gugatan melalui pengadilan167. Dalam hal masyarakat mengajukan gugatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tergugat dapat membuktikan bahwa tidak terjadi penyimpangan dalam penyelenggaraan penataan ruang.

166

Undang Undang No 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang , Pasal 65 ayat (1) dan ayat (2) 167 Undang Undang No 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang , Pasal 66 ayat (1)

179

Kondisinya secara eksisting, saat ini kegiatan pembangunan yang dilakukan (pemasangan patok, penggalian, dan sebagainya) masih tidak sesuai dengan rencana tata ruang yang berlaku di masing-masing wilayah. Adapun rencana revisi, sesuai dengan UU 26 2007, semestinya melibatkan peran masyarakat salah satunya dalam penyusunan Rencana Tata Ruang, termasuk

apabila

RT/RW

tersebut

ditinjau

kembali/direvisi. Sedangkan di lapangan, jangankan mengharapkan pelibatan masyarakat dalam proses peninjauan kembali rencana tata ruang wilayah yang dilewati trase KCIC, bahkan tiga desa di Kecamatan Ngamprah, Bandung Barat, yakni Gadobangkong, Cilame, dan Mekarsari mendapatkan intimidasi pada saat proses pembebasan lahan.

Mereka tidak pernah diajak berkomunikasi

mengenai proyek tersebut oleh PT Kereta Api Indonesia maupun PT Kereta Cepat Indonesia China terkait pembebasan lahan. Mereka diminta melepaskan lahan yang telah mereka tinggali puluhan tahun hanya dengan harga Rp250.000/meter, sedangkan taksiran harga tanah di wilayah terkait sekitar Rp2.000.000/meter itupun belum dihitung dengan harga bangunan yang rata-rata merupakan rumah tinggal. Padahal, warga

180

tidak menolak pembebasan lahan, mereka hanya menginginkan penggantian yang layak168. Dalam kasus ini sangat jelas terlihat bahwa hukum tidak lagi dipatuhi. Lebih jauh lagi, kasus ini tidak hanya bertentangan dengan hukum mengenai tata ruang wilayah yang menjadi produk hukum turunan, namun juga jelas bertentangan dengan hak-hak warga negara yang tercantum dalam konstitusi. Warga negara seharusnya dipenuhi hak-haknya oleh negara dalam hal pekerjaan

dan

penghidupan

yang

layak

bagi

kemanusiaan. Namun yang terjadi malah sebaliknya, warga yang telah memiliki tempat tinggal layak selama puluhan tahun digusur dan diberikan penggantian yang sangat kecil dan tidak layak bagi kemanusiaan. Proyek Reklamasi Teluk Jakarta Proyek Reklamasi Teluk Jakarta mulai ditetapkan pada tahun 1995 melalui Keputusan Presiden No 52 tahun 1995 tentang Reklamasi Pantai Utara Jakarta dan Peraturan Daerah DKI Jakarta No 8 tahun 1995 tentang Penyelenggaraan Reklamasi dan Rencana Tata Ruang Kawasan Pantura Jakarta. Rencana awal reklamasi Pantai Utara Jakarta pada tahun 1995 adalah seluas 2.700 hektar. Proyek ini dicanangkan berdasarkan pertimbangan penetapan Kawasan Pantai Utara Jakarta sebagai

168

Konsolidasi bersama Wahana Lingkungan Hidup (WALHI), 28 April 2017

181

Kawasan Andalan yang memiliki nilai strategis dipandang dari sudut ekonomi dan perkembangan kota169. Maju Mundur Status Hukum Reklamasi Teluk Jakarta Terbitnya Keppres dan Perda di tahun 1995 yang melegalkan reklamasi di pantai utara Jakarta tidak tercantum di Rencana Umum Tata Ruang (RUTR) Jakarta 1985-2005. Hal ini menunjukkan bahwa sejak awal, adanya proyek ini tidak mengindahkan rencana tata ruang yang dibentuk atas dasar hukum. Padahal dalam Undang-undang penataan ruang yang berlaku pada saat itu dinyatakan bahwa setiap orang wajib menaati rencana tata ruang yang telah ditetapkan 170. Meski bertentangan dengan hukum, proyek tersebut tetap berjalan. Dalam keberjalanannya setelah pertama kali ditetapkan, proyek reklamasi teluk Jakarta mengalami perubahan status hukum. Di tahun 1998 proyek reklamasi sempat terhenti karena adanya reformasi. Tahun berikutnya, 1999, terbit peraturan daerah DKI Jakarta mengenai Rencana Tata Ruang Wilayah yang di dalamnya mencantumkan reklamasi pantai utara Jakarta sebagai bagian dari wilayah pengembangan utara171. Terbitnya Perda ini menjadi payung hukum yang jelas untuk proyek reklamasi teluk Jakarta pasca reformasi.

169

Keputusan Presiden No 52 tahun 1995 tentang Reklamasi Pantai Utara Jakarta Undang Undang No 24 tahun1992 tentang Penataan Ruang, Pasal 5 ayat (2) 171 Peraturan Daerah DKI Jakarta No 6 tahun 1999 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah DKI Jakarta, Pasal 8 170

182

Namun di tahun 2003 langkah reklamasi teluk Jakarta dihentikan oleh Keputusan Menteri Lingkungan Hidup No 14 tahun 2003 tentang Ketidaklayakan Rencana Kegiatan Reklamasi dan Revitalisasi Pantai Utara Jakarta. Menteri Negara Lingkungan Hidup pada saat itu memutuskan bahwa rencana kegiatan Reklamasi Pantai Utara Jakarta tidak layak berdasarkan hasil studi AMDAL yang menunjukkan bahwa rencana kegiatan tersebut akan menumbulkan berbagai dampak lingkungan, diantaranya meningkatkan potensi banjir di wilayah Jakarta, terutama bagian utara; rusaknya ekosistem laut yang dapat mengakibatkan menurunnya pendapatan nelayan; perlunya bahan urugan sebanyak 330 juta meter kubik yang sumbernya belum jelas; gangguan terhadap operasi PLTU/PLTGU Muara Karang yang memasok listrik untuk kawasan Jakarta172. Menanggapi

Keputusan

Menteri

ini,

perusahaan

pengembang yang sebelumnya telah mendapat izin reklamasi menggugat Menteri Lingkungan Hidup ke Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN). Mereka beralasan sudah melengkapi semua persyaratan reklamasi. PTUN memenangkan gugatan keenam

perusahaan

pengembang,

bahkan

setelah

Kementerian Lingkungan Hidup mengajukan banding.

172

Kementerian Lingkungan Hidup Republik Indonesia, â&#x20AC;&#x153;Sidang Pertama Gugatan 6 Perusahaan Kontraktor BP Pantura Digelarâ&#x20AC;? Website Resmi Kementerian Lingkungan Hidup Republik Indonesia, (http://www.menlh.go.id/sidang-pertama-gugatan-6perusahaan-kontraktor-bp-pantura-digelar/, diakses tanggal 8 Mei 2017)

183

Setelah

banding

yang

diajukan

tidak

dikabulkan,

Kementerian Lingkungan Hidup mengajukan kasasi ke Mahkamah Agung (MA). Pada tanggal 28 Juli 2009, MA memutuskan mengabulkan kasasi tersebut dan menyatakan bahwa reklamasi menyalahi AMDAL. Di tahun 2011 MA mengeluarkan putusan baru yang melegalkan reklamasi di Pantai Utara Jakarta173 dengan catatan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta membuat kajian AMDAL baru untuk memperbaiki AMDAL tahun 2003. Pemerintah Provinsi DKI Jakarta juga harus membuat dokumen Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) yang melibatkan pemerintah daerah sekitar Teluk Jakarta. Pada tahun 2014, Gubernur DKI Jakarta menerbitkan 4 surat

persetujuan

prinsip

reklamasi

yang

memberikan

persetujuan prinsip reklamasi pulau F, G, I, dan K, kepada para pengembang174. Setelah izin tersebut keluar, terbut UU No. 1 tahun 2014 yang menyatakan bahwa kewenangan kawasan pesisir dipegang oleh Pemerintah Pusat, bukan Pemerintah Daerah. Lebih jelas lagi disebutkan bahwa pemanfaatan pulaupulau kecil dan pemanfaatan perairan di sekitarya dalam rangka penanaman modal asing harus mendapat izin 173

Putusan Mahkamah Agung No 12/PK/TUN/2011 Surat Gubernur No. 1290/-1.79.2 tentang Persetujuan Prinsip Reklamasi Pulau F kepada PT Jakarta Propertindo, Surat Gubernur No. 1291/-1.79.2 tentang Persetujuan Prinsip Reklamasi Pulau G atas nama PT Muara Wisesa Samudra, Surat Gubernur No. 1292/-1.79.2 tentang Persetujuan Prinsip Reklamasi Pulau I kepada PT Jaladri Kartika Pakci, Surat Gubernur No. 1295/-1.79.2 tentang Persetujuan Prinsip Reklamasi Pulau K kepada PT Pembangunan Jaya Ancol Tbk. 174

184

Menteri175. Sejak 2016, proyek Reklamasi Teluk Jakarta mengalami moratorium atau pemberhentian sementara. Sampai saat ini, Mei 2017, moratorium proyek Reklamasi Teluk Jakarta belum dicabut. Kronologi hukum proyek reklamasi teluj Jakarta dapat dilihat pada Gambar 5. Terdapat hal yang mengganjal perihal hukum yang mendasari proyek Reklamasi Teluk Jakarta. Selain di awal proyek ini telah melanggar RUTR DKI Jakarta 1985-2005, proyek ini tidak memiliki status hukum yang jelas. Tidak dapat ditentukan ketentuan hukum mana yang harus dipegang dalam pembangunan proyek ini. Terdapat setidaknya empat produk hukum yang dapat dijadikan dasar hukum Proyek Reklamasi Teluk Jakarta ini, yaitu Keppres No 52 tahun 1995, Peraturan Presiden No 54 tahun 2008, Peraturan Presiden No 122 tahun 2012, dan UU No 1 tahun 2014. Keempat produk hukum ini memiliki konten yang berbeda dan diantaranya menunjukkan pertentangan. Salah satu pertentangannya terdapat pada wewenang pemberian izin Proyek Reklamasi Teluk Jakarta. Tidak ada kejelasan apakah pemberian izin proyek merupakan wewenang Pemerintah Provinsi atau Pemerintah Pusat. Dalam kasus ini, hukum kehilangan esensinya dalam memberikan kepastian.

175

Undang Undang No 1 tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang Undang No 27 tahun 2008 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil, Pasal 26 A ayat (1)

185

Terbit Keppres No 52 tahun 1995 tentang Reklamasi Pantai Utara Jakarta.

Proyek terhenti ketika Reformasi 1998.

Terbit SK KLH No 14 tahun 2003 mengenai ketidaklayakan rencana kegiatan reklamasi.

6 Pengembang yang mendapat hak reklamasi menggungat ke PTUN. Hasil PTUN memenangkan pengembang.

Diterbitkan UU No 27 tahun 2007 tentang Reklamasi Kawasan Pesisir dan Pulaupulau Kecil.

Peraturan Presiden No. 54 tahun 2008 tentang Penataan Ruang Kawasan Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, Bekasi, Puncak, Cianjur.

Kementerian Lingkungan Hidup mengajukan tuntutan ke kasasi.

Tahun 2011, terbit Putusan MA No 12/PK/PTUN/2011 yang melegalkan reklamasi.

Terbit Perpres No. 122 tahun 2012 tentang Reklamasi di Wilayah Pesisir dan Pulaupulau Kecil.

Perda DKI Jakarta No. 1 tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah 2030 (Penetapan Kawasan Tengah Pantura menjadikan lokasi program pengembangan baru di DKI Jakarta).

Terbit empat surat persetujuan reklamasi oleh Gubernur Fauzi Bowo untuk Pulau F, G, I, dan K.

Terbitnya UU No. 1 tahun 2014 tentang Kewenangan Kawasan Pesisir yang dipegang Pemerintah Pusat.

Moratorium Penghentian Reklamasi Pulau-Pulau yang berada di bawah kewenangan daerah untuk analisis dampak lingkungan yang lebih lengkap.

Gambar 5 Kronologi Status Hukum Proyek Reklamasi Teluk Jakarta Permasalahan Sosial Selain ketidakjelasan hukum yang mendasari proyek reklamasi teluk Jakarta ini dan analisis lingkungan yang tidak memenuhi persyaratan dari Kementerian Lingkungan Hidup,

186

proyek ini juga memberikan 2 dampak sosial yang sangat jelas adanya. Dampak yang sangat terasa oleh masyarakat teluk Jakarta adalah penggusuran tempat tinggal dan hilangnya mata pencaharian. Penggusuran yang dilakukan oleh pemerintah DKI Jakarta dilakukan dengan dalih masyarakat tidak memiliki sertifikat tanah sehingga tanah yang bersangkutan adalah milik negara176. Hal ini tentu sangat bertentangan dengan hukum tertinggi Negara Republik Indonesia, yakni UUD 1945. Menggusur rumah masyarakat terdampak proyek dengan dalih demikian sama saja melakukan pemiskinan terhadap mereka. Sama saja dengan tidak memberikan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan. Proses pembangunan di Teluk Jakarta telah merusak ekosistem di sekitar pantai serta adanya pencemaran limbah yang menyebabkan menurunnya sumber daya perairan laut. Hal ini menyebabkan nelayan sulit mendapatkan ikan dan berbagai sumberdaya laut lainnya yang selama ini menjadi penghidupan mereka177. Kondisi ini juga dapat dikatakan sebagai pemiskinan melalui penghilangan mata pencaharian. Padahal, pekerjaan yang layak juga merupakan hak warga

176

Muhammad Mulyadi, â&#x20AC;&#x153;Dampak Negatif Reklamasi Teluk Jakartaâ&#x20AC;?, Info Singkat oleh Pusat Penelitian Badan Keahlian DPR RI Vol VIII No 08/II/P3DI/April/2016, 2016, hlm 10 177 Muhammad Mulyadi, â&#x20AC;&#x153;Dampak Negatif Reklamasi Teluk Jakartaâ&#x20AC;?, Info Singkat oleh Pusat Penelitian Badan Keahlian DPR RI Vol VIII No 08/II/P3DI/April/2016, 2016, hlm 11

187

negara yang jelas tercantum dalam konstitusi. Lagi-lagi pemerintah melanggar hukum tertinggi dalam Republik ini. Bahkan, tidak mengindahkan cita-cita konstitusi untuk mencapai ketertiban, keadilan, dan kesejahteraan rakyat. Para nelayan yang terkena dampak negatif proyek reklamasi teluk Jakarta. Koalisi yang terdiri dari Komunitas Nelayan Tradisional (KNT) Muara Angke, Kesatuan Nelayan Tradisional Indonesia, Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Jakarta, dan Koalisi Rakyat untuk Keadilan Perikanan (Kiara). Gugatan diajukan sebab sejak proyek ini dimulai, sudah sekitar 16.000 nelayan di pesisir teluk Jakarta yang terkena dampaknya. Hasil tangkapan mereka bisa berkurang sampai 70 persen 178. Maret 2017, PTUN memenangkan gugatan koalisi nelayan dan menghentikan reklamasi pulau K, I, dan F179. Menyikapi hal ini, tergugat, yakni Pemerintah Provinsi DKI Jakarta beserta para pengembang PT Pembangunan Jaya Ancol, PT Jaladri Kartika Ekapaksi, dan PT Jakarta Propertindo bersiap mengajukan banding. Pemerintah terlihat sangat konsisten dalam melanggar konstitusi

Negara.

Pemerintah

178Jessi

tetap

bertahan

untuk

Karina, “Izin Reklamasi 3 Pulau Dibatalkan, Pemprov DKI Yakin Menang di Banding” Kompas.com, (http://megapolitan.kompas.com/read/2017/03/18/06340681/izin.reklamasi.3.pulau .dibatalkan.pemprov.dki.yakin.menang.di.banding, diakses 9 Mei 2017) 179 Ihsanuddin, “PTUN Kabulkan Gugatan Nelayan Soal Reklamasi, Ini Kata Menteri LHK” Kompas.com, (http://nasional.kompas.com/read/2017/03/20/16254051/ptun.kabulkan.gugatan.n elayan.soal.reklamasi.ini.kata.menteri.lhk, diakses 9 Mei 2017)

188

menghilangkan pekerjaan belasan ribu warga pesisir pantai hanya demi memenangkan izin yang telah diberikan kepada pengembang.

Permasalahan

memunculkan

pertanyaan

sosial yang

ini

selalu

kemundian dan

selalu

dipertanyakan oleh banyak pihak. Lantas reklamasi ini untuk siapa? Untuk rakyat yang mana? Penutup

Gambar 6 Rincian Indeks Negara Hukum Indonesia 2015

189

Indonesia Legal Roundtable (ILR)

180

menerbitkan Indeks

Negara Hukum Indonesia (INHI) dalam rangka mengukur ketaatan negara dalam menjalankan prinsip-prinsip hukum. Penilaian Indeks Negara Hukum Indonesia didasarkan pada prinsip-prinsip tertentu yang didefinisikan berdasarkan indikator tertentu. Gambar 6 menunjukkan nilai Indeks Negara Hukum Indonesia

2014

dan

2015

dilihat

dari

masing-masing

indikatornya. Meskipun secara umum nilai indeks tahun 2015 meningkat dari tahun sebelumnya, namun tidak semua nilai prinsip membaik. Salah satu nilai prinsip yang mengalami penurunan cukup tajam (0.33) adalah nilai prinsip Hak Asasi Manusia (HAM). Indikator-indikator dengan nilai terendah pun terdapat pada prinsip HAM, yakni jaminan atas hak hidup, Jaminan hak atas bebas dari penyiksaan, dan jaminan atas hak tidak dipenjara berdasarkan kewajiban kontraktual. Data pada Gambar 6 selaras dengan peristiwa pelanggaran konstitusi yang dilakukan oleh penguasa, terutama dalam permasalahan

hak

atas

penghidupan

yang

layak

bagi

kemanusiaan. Ini menunjukkan bahwa dewasa ini, hukum tidak lagi menjadi kekuatan tertinggi di Negara Hukum Indonesia. Penguasa dapat melakukan pelanggaran tanpa mengalami

180 Indonesia Legal Roundtable merupakan LSM yang bergerak di bidang pembangunan

hukum.

190

tuntutan. Pernyataan bahwa Indonesia adalah negara hukum mulai dipertanyakan apakah benar adanya. Sebagai

negara

hukum

sepatutnya

Indonesia

bisa

menegakkan prinsip-prinsip negara hukum, dimana negara harus tunduk terhadap hukum, pemerintah harus menaati nilai-nilai individu, dan peradilan harus bebas tidak memihak. Namun yang terjadi saat ini, penguasa negara memiliki kekuasaan yang sangat besar bahkan cukup besar untuk bisa mengubah hukum itu sendiri. Kontradiksi antara produk-produk hukum terjadi dalam berbagai kasus sehingga hukum tidak mampu memenuhi esensinya sebagai hukum. Jika bahkan hukum tidak lagi sanggup memberi kepastian dan kejelasan, lalu niscaya konsep supremasi hukum dalam negara hukum tidak akan mampu ditegakkan. Hingga kini, supremasi hukum hanya tinggal ide dan anganangan belaka. â&#x20AC;&#x153;Segala warga negara bersamaan kedudukannya dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan tersebut dengan tidak ada kecualinya.â&#x20AC;? Pasal 27 Ayat (1) UUD 1945

191

Pernyataan Sikap dalam Aksi Kebangkitan Nasional Pemerintah Serampangan, lalu Dimana Perwakilan Rakyat? Pemerintah telah secara serampangan mengelola negara. Perekonomian kita semakin jauh dari ekonomi kerakyatan yang tercantum dalam UUD 1945 dan supremasi hukum yang dieluelukan saat ini sudah hampir sampai hanya sekadar teori saja. Pemerintah sebagai lembaga eksekutif memiliki andil besar dalam menciptakan kondisi dalam bahaya 181 ini. Jika hal ini dibiarkan terus menerus maka bukan mustahil bahwa rakyat Indonesia yang seharusnya diwujudkan kemakmurannya malah terjajah di negerinya sendiri. Selain serampangan dalam kelola negara, pemerintah juga kurang tanggap dalam menangani konflik horizontal yang terjadi di masyarakat. Pemerintah, terutama Presiden Republik Indonesia, tidak sama sekali terlihat mencoba menengahi konflik horizontal yang terjadi, bahkan meski seminimal-minimalnya

181

Pertama kali diutarakan pada tahun 1934 melalui tulisan Muhammad Hatta yang berjudul â&#x20AC;&#x153;Ekonomi Rakyat dalam Bahayaâ&#x20AC;? didalamnya Hatta secara jelas menginginkan suatu reformasi sosial agar pelaku-pelaku ekonomi rakyat mempunyai posisi tawar yang kokoh dalam hubungannya dengan para pelaku sektor ekonomi modern yang secara langsung melakukan proses eksploitasi. Yang dimaksud sebagai reformasi sosial adalah koreksi terhadap hubungan ekonomi secara mendasar sehingga diperoleh hubungan ekonomi yang adil antara pelaku ekonomi di dalam masyarakat

192

dengan memberikan keterangan. Konflik horizontal dibiarkan pecah baik di dunia nyata maupun di dunia maya, membuat peluang disintegrasi Bangsa Indonesia semakin besar. Di sisi lain, DPR RI sebagai lembaga legislatif tidak memenuhi perannya dengan baik sebagai Perwakilan Rakyat. Dalam kasus eKTP, ketika merasa kepentingannya terganggu, DPR RI mengeluarkan Hak Angket sebagai upaya intervensi dalam kasus tersebut182. Anehnya, di tengah kekacauan yang terjadi, DPR RI tidak menggunakan hak interpelasinya sebagai upaya intervensi dalam keserampangan eksekutif. DPR RI sebagai perwakilan rakyat seakan-akan tidak memiliki suara untuk membela kepentingan rakyat yang diwakilinya. Hal ini tentu menimbulkan pertanyaan, lantas untuk apa titel perwakilan rakyat jika nyatanya saat kepentingan-kepentingan rakyat terancam DPR RI malah bungkam? Dimana Perwakilan Rakyat yang sebagai bentuk implementasi Demokrasi Indonesia? Tuntutan KM ITB Di saat eksekutif serampangan dan legislatif entah dimana, MPR RI sebagai implementasi kedaulatan tinggi di tangan rakyat, berdasarkan UUD 1945 Amandemen keempat, tidak memiliki

182

Nabilla Tashandra, â&#x20AC;&#x153;Ini Daftar 26 Anggota DPR Pengusul Hak Angket KPKâ&#x20AC;? Kompas.com, (http://nasional.kompas.com/read/2017/04/29/07121971/ini.dafta r.26.anggota.dpr.pengusul.hak.angket.kpk, diakses tanggal 9 Mel 2017)

193

hak untuk mengambil tindakan apapun dalam menyikapi kondisi ini. Akhirnya, permasalahan-permasalahan yang terjadi tidak kunjung menemui titik penyelesaian. Rakyat hanya menjadi penonton, beberapa diantaranya menjadi korban terdampak, dari permainan kekuasaan yang tengah dimainkan oleh para elitis Negara Indonesia. Melihat kondisi Bangsa saat ini, kami, Keluarga Mahasiswa Institut Teknologi Bandung, menuntut, 1. Kembalikan perekonomian Indonesia dari ekonomi yang menjunjung kedaulatan pasar kepada Ekonomi yang menjunjung nilai moral, kekeluargaan, dan gotong royong! 2. Kokohkan Supremasi Hukum demi keadilan rakyat, bukan hanya demi kepentingan konglomerat! 3. Perkuat tugas, pokok, dan fungsi Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia apabila Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia tidak mampu untuk melaksanakan fungsi check and balance terhadap Pemerintahan Presiden Republik Indonesia! Apabila diperlukan Amandemen UUD 1945 Ke-5 demi mewujudkan tuntutan diatas, maka kami akan mendukung dengan terus mengawasi proses Amandemen UUD 1945 tersebut. Harapan kami, Bangsa Indonesia dapat mewujudkan cita-citanya untuk menjadi bangsa yang bersatu, berdaulat, adil, dan makmur. Untuk dapat mewujudkan cita-cita prinsip yang terkandung dalam konstitusi Negara Indonesia. Selain itu,

194

bangsa ini membutuhkan pemimpin-pemimpin yang amanah dan konsisten menjunjung prinsip-prinsip tersebut dalam rangka memakmurkan rakyat. Namun, yang terpenting adalah seluruh Bangsa Indonesia harus bergotong royong dalam rangka mewujudkan cita-cita yang diamanahkan konstitusi. Untuk Tuhan, Bangsa, dan Almamater! Bandung, 15 Mei 2017 Atas nama KM ITB, Ketua Kabinet Keluarga Mahasiswa ITB Ardhi Rasy Wardhana

195

EMPAT: KM ITB sebagai Koordinator Isu Infrastruktur Aliansi BEM Seluruh Indonesia 196

Narasi Pembangunan Infrastruktur: Antara Cita dan Realita Cita-cita Luhur Pembangunan Infrastruktur Pembangunan infrastruktur di Indonesia dicita-citakan untuk dapat

meningkatkan

pertumbuhan

ekonomi

masyarakat

Indonesia. Cita-cita ini berasal dari definisi sistem infrastruktur yang merupakan fasilitas atau struktur dasar, peralatan, instalasi yang dibangun dan dibutuhkan untuk berfungsinya sistem sosial dan

sistem

ekonomi

masyarakat.

Oleh

karena

sistem

infrastruktur dapat dikatakan menopang sistem ekonomi masyarakat, diharapkan

peningkatan dapat

pembangunan

menstimulasi

infrastruktur

pertumbuhan

ekonomi

masyarakat. Berangkat pembangunan

dari

cita-cita

infrastruktur

ini,

Indonesia

besar-besaran.

melakukan Gencarnya

pembangunan infrastruktur telah dimulai sejak diberlakukannya MP3EI (Masterplan Percepatan dan Perluasan Pembangunan Ekonomi Indonesia) mulai tahun 2011 di masa pemerintahan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono. Dalam dokumen tersebut, secara detil dipaparkan langka-langkah yang perlu ditempuh dalam rangka melakukan pembangunan dan perluasan ekonomi Indonesia, diantara langkah tersebut adalah meningkatkan pembangunan infrastruktur fisik.

197

Di masa pemerintahan Presiden Joko Widodo, melalui RPJMN (Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional) 2015-2019, pembangunan infrastruktur semakin ditingkatkan bahkan dengan target yang lebih detil. Hampir di segala aspek pembangunan infrastruktur fisik ditingkatkan. Mulai dari jalan tol, jaringan kereta api, pelabuhan, bandara, permukiman, infrastruktur pembangkit energi, bahkan pabrik pemurnian. Dalam dokumen RPJMN 2015-2019 disebutkan bahwa pembangunan

infrastruktur

ini

memiliki

cita-cita

agar

pembangunan infrastruktur di Indonesia menjadi faktor fundamental dalam mendorong pemerataan dan pertumbuhan ekonomi yang berkeadilan, kenaikan alokasi infrastruktur memiliki dampak jangka pendek yang besar melalui penciptaan lapangan kerja dan kenaikan permintaan agregat, serta pembangunan infrastruktur akan meningkatkan kapasitas produksi dan penguatan daya saing. Lemahnya Hukum di Hadapan Pembangunan Indonesia merupakaan negara hukum yang menjunjung tinggi supremasi hukum, dimana setiap warga negara sama kedudukannya di depan hukum dan wajib menjunjung hukum. Hukum yang dijunjung tinggi dalam konteks ini haruslah hukum yang benar, yang lahir sesuai dengan ideologi negara Indonesia, yakni Pancasila. Hukum di Negara Indonesia bertujuan untuk mencapai citacita hukum itu sendiri yang diamanatkan dalam konstitusi

198

Negara Indonesia, yakni ketertiban, keadilan, dan kesejahteraan rakyat. Konstitusi dalam hal ini merupakan hukum yang paling tinggi tingkatannya sehingga hukum-hukum yang ditetapkan kemudian harus selaras dengan nilai-nilai dan tujuan yang tercantum dalam konstitusi. Namun,

hukum

Indonesia

kini

seakan

kehilangan

supremasinya di depan pembangunan. Hukum yang telah ada di Indonesia harus mengalami penyesuaian atau pembaruan seakan demi menyelaraskan dengan gencarnya pembangunan infrastruktur. Dalam

dokumen

MP3EI

disebutkan,

bahwa

untuk

mengeksekusi masterplan tersebut diperlukan setidaknya penyesuaian 28 produk hukum. Adapun rinciannya adalah 7 Undang-Undang, 7 Peraturan Pemerintah, 5 Keputusan Presiden/Peraturan

Presiden/Instruksi

Presiden,

dan

Peraturan Menteri. Ditambah lagi, di masa pemerintahan Presiden Joko Widodo, untuk mempercepat beberapa proyek yang terkategorikan strategis nasional setidaknya diterbitkan 11 Peraturan Presiden, 2 Keputusan Presiden, dan 1 Instruksi Presiden. Beberapa diantara produk hukum ini terindikasikan mengandung pertentangan hukum dengan produk hukum yang telah ada sebelumnya. Sehingga asas hukum sekalipun tidak dapat menentukan produk hukum mana yang berlaku. Selain penyesuaian dan pembaruan hukum, beberapa proyek infrastruktur juga ditemukan melanggar hukum yang masih berlaku di Indonesia, baik secara prosedural maupun substansial.

199

Hukum,

sesuai

dengan

tujuannya,

menjamin

bahwa

penyelenggaraan negara oleh pemerintah sekalipun tidak boleh menyalahi ketertiban, keadilan, dan kesejahteraan rakyat. Apabila hukum tidak lagi dapat memutuskan bahkan tidak lagi ditaati, boleh jadi tidak terwujud ketertiban, keadilan, dan kesejahteraan rakyat. Dengan kata lain, pertentangan dan pelanggaran

hukum

yang

terjadi

pada

proyek-proyek

infrastruktur dapat menyebabkan tidak terwujudnya ketertiban, keadilan, dan kesejahteraan rakyat. Pembangunan Punya Harga Harga yang harus dibayarkan Negara Indonesia demi mewujudkan cita-cita pembangunan infrastruktur tidaklah sedikit. Menurut Kementerian Keuangan Republik Indonesia, total kebutuhan anggaran infrastruktur untuk tahun 2015-2019 saja mencapai hingga Rp4796 Triliun dengan perkiraan proporsi 41.3% dibiayai oleh APBN dan APBD, 22.2% dibiayai melalui BUMN, dan 36.5% dibiayai oleh Swasta. Oleh karena itu, tidak mengherankan jika alokasi APBN (Anggaran Pemerintah Belanja Negara) untuk infrastruktur sejak 2015 senantiasa meningkat. Bahkan

infrastruktur

termasuk

dalam

sektor

yang

memperoleh anggaran prioritas dalam RAPBN 2018. Dengan

meningkatnya

alokasi

untuk

pembangunan

infrastruktur, secara logis, sektor lainnya mengalami penurunan alokasi anggaran. Beberapa sektor yang mengalami penurunan

200

alokasi APBN hingga 2017 adalah pendidikan, kesehatan, dan subsidi energi. Selain

memfokuskan

APBN

untuk

pembangunan

infrastruktur, Pemerintah Presiden Joko Widodo membuka kesempatan seluas-luasnya kepada pihak swasta baik nasional maupun asing untuk terlibat dalam pelaksanaan ataupun investasi pembangunan proyek-proyek nasional. Pengadaan infrastruktur dengan kerjasama badan usaha dilindungi dengan Perpres Nomor 38 tahun 2015 tentang Kerjasama Pemerintah dengan Badan Usaha dalam Penyediaan Infrastruktur. Diantara proyek infrastruktur yang dibangun, terdapat beberapa proyek yang dibiayai dengan hutang. Menurut estimasi yang dilakukan BAPPENAS (Badan Perencanaan Pembangunan Nasional), rencana pinjaman untuk periode pembangunan 2015-2019 adalah US$ 38,9 Miliar, diantaranya untuk membiayai ruas jalan tol, pembangunan sarana prasarana air

minum,

jaringan

perkeretaapian,

dan

infrastruktur

ketenagalistrikan. Nilai ini masih merupakan estimasi sangat awal yang dapat berubah menjadi berkali-kali lipatnya. Peningkatan hutang negara yang cukup signifikan ini membuat rasio hutang Indonesia terhadap PDB (Produk Domestik Bruto) di tahun 2017 mencapai 28.81%., sedangkan batas normal hutang menurut Menteri Keuangan RI saat ini, Sri Mulyani, adalah 30%. Berdasarkan data Kementerian Keuangan total utang pemerintah pusat mencapai Rp3.706, 52 triliun yang komponen utangnya terdiri dari Surat Berharga Negara senilai

201

Rp2.979,5 triliun dan pinjaman senilai Rp727 02 triliun. Proyeksi di 2019, rasio hutang terhadap PDB diperkirakan mencapai 29.3,%, meskipun ada potensi dapat mencapai 32%. Dengan resiko sebesar ini, tentu muncul pertanyaan, apakah proyek-proyek infrastruktur yang dibangun dapat memberikan manfaat setara dengan harga yang harus dibayarkan Negara Indonesia? Padahal, keuntungan sangat bergantung dengan analisis cost and benefit dengan perhitungan estimasi yang didasarkan pada analisis pergerakan (pada transportasi), dimana sangat mungkin perhitungan ini meleset. Apakah Negara kita akan tetap bertahan di tengah jumlah hutang yang cukup besar? Sedangkan, skema pelunasan hutang tidak dibuka kepada publik sehingga tidak ada yang tahu klausulklausul yang terdapat dalam perjanjian hutang. Aset negara dapat terancam, termasuk di dalamnya BUMN. Rakyat juga terancam tidak dapat memperoleh penghidupan yang layak apabila negara tidak memiliki aset. Dampak Peningkatan Alokasi APBN Infrastruktur Sejak tahun 2015, APBN untuk infrastruktur senantiasa meningkat. Di sisi lain, beberapa sektor lainnya mengalami penurunan.

202

Anggaran (Triliun Rupiah)

500 400 300 200 100

408,5 416,6 416,1 387,7 375,4 350,3 345,3 317,1 310,8 299,8 296,3 290,3 266,9 202,4 187,7 184,3 177,9 137,8 125,6 104,1 104 74,8 94,4 77,3 61 39,4 41,5 48,2

0 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 Tahun Pendidikan

Infrastruktur

Kesehatan

Subsidi Energi

Gambar 7 Alokasi APBN Sumber: Kementerian Keuangan Republik Indonesia Salah satu sektor yang mengalami penurunan signifikan dari tahun 2016 ke 2017 adalah sektor subsidi energi. Penurunan anggaran subsidi energi di tahun tersebut terkait dengan kebijakan pencabutan subsidi listrik 900VA dari 18,7 juta pelanggan dan kenaikan tarif dasar listrik di awal tahun 2017. Pencabutan subsidi dan kenaikan tarif dasar listrik merupakan salah satu kebijakan yang dapat memicu terjadinya pemiskinan relatif karena tidak disertai dengan kenaikan upah, sebab listrik sudah menjadi kebutuhan pokok. Indonesia adalah negara kesejahteraan yang salah satu tujuan negaranya adalah memajukan kesejahteraan umum

203

dengan dasar negara keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

Dalam

konsep

negara

kesejahteraan,

negara

seharusnya memainkan peran kunci dalam menjaga dan memajukan kesejahteraan ekonomi dan sosial warga negaranya. Dimana salah satu metode yang dilakukan adalah dengan subsidi. Sehingga dapat dikatakan bahwa subsidi sesungguhnya adalah peran negara, apalagi listrik 900 VA merupakan salah satu indikator hidup layak yang disebutkan dalam Peraturan Menteri Tenaga Kerja Nomor 13 Tahun 2012.

204

Studi Kasus Realita Pembangunan: Proyek Kereta Cepat Jakarta-Bandung Proyek

kereta

cepat

Jakarta-Bandung

melakukan

groundbreaking di Bulan Januari 2016. Meskipun tidak tercantum dalam RPJMN 2014â&#x20AC;&#x201C;2019, pembangunan kereta cepat bukanlah sebuah proyek kemarin sore. Perencanaanya sudah tercantum dalam dokumen rencana induk perkeretaapian nasional (RIPNAS 2030) yakni Peraturan Menteri Perhubungan Nomor

Tahun

2011

tentang

Rencana

Induk

Jakarta-Bandung melalui kerjasama

dengan China. Proyek ini dijalankan dengan skema Business-to-Business dibawah PT Kereta Cepat Indonesia China (KCIC) yang merupakan konsorsium gabungan antara antara China Railway International Corporation Limited (40%) dan PT Pilar Sinergi BUMN (60%) dengan rincian PT. Wijaya Karya (38%), PT Kereta Api Indonesia (25%), PT Perkebunan Nusantara VIII (25%) dan PT Jasa Marga (12%). Total dana proyek sebesar 73 triliun rupiah

205

bersumber dari 75% pinjaman dari China Development Bank dengan jangka waktu pengembalian 40 tahun dan 25% dari patungan PT Pilar Sinergi BUMN sebesar 11 triliun rupiah dan China Railway International Corporation Limited sebesar 7 triliun rupiah. Proyek ini ditargetkan selesai dalam jangka waktu 36 bulan dan diharapkan beroperasi pada 2019 dengan waktu kontrak 50 tahun183. Indikasi Pelanggaran Prosedural Groundbreaking proyek kereta api cepat Jakarta-Bandung dilaksanakan pada tanggal 21 Januari 2016. Namun, pada saat groundbreaking,

izin

pembangunan

dari

Kementerian

Perhubungan untuk proyek tersebut belum diterbitkan. Hal ini tentu menimbulkan tanda tanya, bagaimana bisa suatu proyek melakukan

groundbreaking

sebelum

izin

pembangunan

diterbitkan. Padahal menurut Peraturan Pemerintah No 56 tahun 2009 tentang Perkeretaapian, untuk menyelenggarakan prasarana perkeretaapian, Badan Usaha wajib memiliki izin pembangunan oleh Menteri, Gubernur, atau Bupati/Walikota sesuai kewenangannya184. Indikasi pelanggaran prosedural lainnya yang dilakukan oleh proyek kereta api cepat Jakarta-Bandung terdapat pada Izin Lingkungannya.

183 184

Analisis

Mengenai

Dampak

Lingkungan

PT Kereta Cepat Indonesia China, Kereta Cepat Jakarta Bandung. 2016 PP No 56 tahun 2009 tentang Perkeretaapian, Pasal 305

206

(AMDAL)

kereta

cepat

Jakarta-Bandung

yang

pertama

dikeluarkan pada tanggal 20 Januari 2016, sehari sebelum groundbreaking proyek. Dokumen AMDAL ini diselesaikan hanya dalam waktu 41 hari. Padahal secara logika, normalnya dokumen AMDAL diselesaikan selama dua musim, penghujan dan kemarau185. Selain proses penyusunannya yang cepat, beberapa indikasi pelanggaran lainnya adalah tidak adanya pelibatan masyarakat yang terkena dampak dalam penyusunan AMDAL. Padahal dalam Peraturan Menteri Lingkungan Hidup No 17 tahun 2012 tentang Pedoman Keterlibatan Masyarakat dalam Proses Analisis Dampak Lingkungan Hidup dan Izin Lingkungan dinyatakan bahwa masyarakat seharusnya dilibatkan dalam penyusunan

AMDAL

melalui

pengikutsertaan

dalam

penyusunan dokumen dan proses pengumuman permohonan izin lingkungan186. Kedua hal ini menunjukkan bahwa hukum tidak berdaya mengatur prosedur pelaksanaan proyek kereta cepat JakartaBandung. Berbagai hal-hal prosedural dilanggar dan proyek tetap terus berjalan seakan segala proses hukum sudah pasti tidak akan mengganggu keberjalanan proyek.

185

Teddy Prasetiawan, â&#x20AC;&#x153;Kontroversi Izin Lingkungan Proyek Kereta Cepat JakartaBandungâ&#x20AC;?, Info Singkat oleh Pusat Penelitian Badan Keahlian DPR RI Vol VIII No 04/II/P3DI/Februari/2016, 2016, hlm 11 186 Peraturan Menteri Lingkungan Hidup No 17 tahun 2012 tentang Pedoman Keterlibatan Masyarakat dalam Proses Analisis Dampak Lingkungan Hidup dan Izin Lingkungan, BAB I Latar Belakang

207

Indikasi Pertentangan Hukum Pelaksanaan proyek kereta api cepat Jakarta-Bandung dipayungi oleh Peraturan Presiden No. 107 tahun 2015 tentang Percepatan Penyelenggaraan Prasarana dan Sarana Kereta Api Cepat antara Jakarta dan Bandung. Perpres ini diindikasikan bertentangan dengan produk-produk hukum yang telah ada sebelumya dan dibuat setelahnya. Pertentangan ini setidaknya terkait tiga hal, yakni penjaminan pemerintah terhadap proyek dan penugasan BUMN, serta himbauan penyesuaian Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW). 1. Pertentangan Hukum dalam Penjaminan Pemerintah dan Penugasan BUMN Dalam Peraturan Presiden No 107 tahun 2015 dinyatakan

bahwa Pelaksanaan penugasan kepada

konsorsium badan usaha milik negara yang dipimpin oleh PT Wijaya Karya (Persero) Tbk.

187

tidak menggunakan

dana dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara serta tidak mendapatkan jaminan Pemerintah188. Namun, dikeluarkannya Peraturan Presiden No 3 tahun 2016

187

Peraturan Presiden No. 107 tahun 2015 tentang Percepatan Penyelenggaraan Prasarana dan Sarana Kereta Api Cepat antara Jakarta dan Bandung, Pasal 1 Ayat (1) 188 Peraturan Presiden No. 107 tahun 2015 tentang Percepatan Penyelenggaraan Prasarana dan Sarana Kereta Api Cepat antara Jakarta dan Bandung, Pasal 4 ayat (2)

208

tentang Percepatan Penyelenggaraan Proyek Strategis Nasional dimana proyek High Speed Train Jakarta â&#x20AC;&#x201C; Bandung tercantum dalam lampiran 189 dapat dikatakan sebagai salah satu bentuk penjaminan Pemerintah terhadap proyek tersebut. Inkonsistensi dan pertentangan kedua produk hukum tersebut tidak dapat diselesaikan dengan tinjauan asas hukum. Apabila ditinjau dengan asas lex posterior derogate legi priori maka materi Perpres 3 tahun 2016 yang berlaku dan mengikat, mengingat Perpres 3 tahun 2016 dibentuk lebih kemudian. Namun, berdasarkan asas lex spesialis derogate legi generalis, maka materi Perpres 107 tahun 2015 yang berlaku dan mengikat, mengingat Perpres 107 tahun 2015 mengatur hal yang lebih rinci dibandingkan Perpres 3 tahun 2016. Pertentangan lainnya terhadap Perpres No 107 tahun 2015 muncul dari UU No 19 tahun 2003 tentang BUMN. Dalam produk hukum ini disebutkan bahwa Pemerintah dapat memberikan penugasan khusus kepada BUMN untuk menyelenggarakan fungsi kemanfaatan umum dengan tetap memperhatikan maksud dan tujuan kegiatan BUMN. Dimana dijelaskan lebih rinci dalam bagian penjelas bahwa Meskipun BUMN didirikan dengan

189

Peraturan Presiden No 3 tahun 2016 tentang Percepatan Penyelenggaraan Proyek Strategis Nasional, Lampiran nomor 60 kategori Proyek Pembangunan Infrastruktur Sarana dan Prasarana Kereta Api Antar Kota

209

maksud dan tujuan untuk mengejar keuntungan, tidak tertutup kemungkinan untuk hal-hal yang mendesak, BUMN diberikan penugasan khusus oleh pemerintah. Apabila penugasan tersebut menurut kajian secara finansial tidak fisibel, pemerintah harus memberikan kompensasi atas semua biaya yang telah dikeluarkan oleh

BUMN

tersebut

termasuk

marjin

yang

diharapkan190. Lebih lanjut dijelaskan pada Peraturan Pemerintah No 45

tahun

2005

tentang

Pendirian

Pengurusan,

Pengawasan, Pembubaran Badan Usaha Milik Negara (BUMN)

bahwa

penugasan

Pemerintah

khusus

dapat

kepada

memberikan

BUMN

untuk

menyelenggarakan fungsi kemanfaatan umum dengan tetap memperhatikan maksud dan tujuan serta kegiatan usaha BUMN. Apabila penugasan tersebut secara finansial

tidak

menguntungkan,

Pemerintah

harus

memberikan kompensasi atas semua biaya yang telah dikeluarkan oleh BUMN tersebut, termasuk margin yang diharapkan sepanjang dalam tingkat kewajaran sesuai dengan penugasan yang diberikan191. Materi UU No 19 tahun 2003 menunjukkan pernyataan dalam Peraturan Presiden No 107 tahun 2015

190

Undang Undang No 19 tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara, Pasal 66

191 Undang Undang No 19 tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara, Pasal 65 ayat

(1) dan (3)

210

tentang Percepatan Penyelenggaraan Prasarana dan Sarana Kereta Api Cepat antara Jakarta dan Bandung bahwa

dalam

pelaksanaan

penugasan,

tidak

menggunakan APBN maupun mendapatkan jaminan Pemerintah, bertentangan dengan UU 19 tahun 2003 tentang BUMN dan PP No 45 tahun 2005 tentang Pendirian Pengurusan, Pengawasan, Pembubaran Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yang secara hierarki lebih tinggi kedudukannya dibandingkan Peraturan Presiden. Apabila pertentangan hukum ini dikembalikan kepada tujuan hukum secara umum, yakni keadilan, kepastian, dan kegunaan, maka akan terlihat bahwa produk hukum yang dibuat khusus untuk proyek Kereta Cepat JakartaBandung menjadikan produk hukum lainnya yang bertentangan tidak memenuhi tujuan adanya hukum. Pertentangan tanpa kejelasan menjadikan tidak adanya kepastian yang dapat menjadi sebab keadilan. Padahal, dalam suatu proyek nasional yang menghabiskan dana hingga 73 triliun rupiah dimana 70% dari dana tersebut adalah pinjaman, sangat penting adanya kejelasan penjaminan pemerintah dan penugasan BUMN. Pinjaman sebesar itu memiliki potensi besar untuk memengaruhi stabilitas keuangan nasional apabila ternyata proyek tersebut tidak menguntungkan. 2. Pertentangan Hukum dalam hal Penyesuaian Tata Ruang

211

Perpres 107 tahun 2015 memberikan himbauan kepada Gubernur DKI Jakarta, Gubernur Jawa Barat Bupati Puwakarta, Bupati Bandung Barat, dan Walikota Bandung untuk melakukan penyesuaian rencana tata ruang wilayah dengan trase jalur kereta api cepat JakartaBandung sesuai dengan ketentuan perundang-undangan di bidang penataan ruang192. Dalam hal ini Menteri Agraria dan Tata Ruang bertugas untuk melakukan fasilitasi penyesuaian rencana tata ruang wilayah dengan trase jalur193. Namun, Perpres 107 tahun 2015 tidak mencantumkan himbauan

perubahan

rencana

tata

ruang

untuk

Kabupaten Bekasi, Kota Bekasi, Kabupaten Bandung, Kota Cimahi, dan Kabupaten Karawang yang juga dilalui trase kereta api cepat Jakarta-Bandung. Padahal RT/RW Kabupaten Bekasi 2011-2031, RT/RW Kota Bekasi 2011-2031, RT/RW Kabupaten Bandung 2008-2028 sama sekali tidak menyebutkan perihal kereta api cepat Jakarta-Bandung.

Sedangkan

RT/RW

Kabupaten

Karawang 2011-2031 menyebutkan tentang adanya trase kereta api cepat Jakarta-Surabaya194. Tidak adanya

192

Peraturan Presiden No. 107 tahun 2015 tentang Percepatan Penyelenggaraan Prasarana dan Sarana Kereta Api Cepat antara Jakarta dan Bandung, Pasal 12 poin a. Pasal 14 193 Peraturan Presiden No. 107 tahun 2015 tentang Percepatan Penyelenggaraan Prasarana dan Sarana Kereta Api Cepat antara Jakarta dan Bandung, Pasal 11 poin a 194Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Karawang 2011-2031, Pasal 12 poin h

212

himbauan

ini

menimbulkan

pertanyaan

mengenai

penyesuaian rencana tata ruang di wilayah terkait. Dalam Undang Undang No 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang, dinyatakan bahwa RTRW dapat ditinjau kembali: Peninjauan kembali dan revisi dalam waktu kurang dari 5 (lima) tahun dilakukan apabila terjadi perubahan

kebijakan

nasional

dan

strategi

yang

mempengaruhi pemanfaatan ruang provinsi dan/atau dinamika internal nasional /provinsi /kabupaten /kota yang tidak mengubah kebijakan dan strategi pemanfaatan ruang wilayah nasional195. Namun, dalam peninjauan kembali penataan ruang, setiap orang berhak untuk196: a.

mengetahui rencana tata ruang;

menikmati pertambahan nilai ruang sebagai akibat penataan ruang;

memperoleh

penggantian

yang

layak

atas

kerugian yang timbul akibat pelaksanaan kegiatan pembangunan yang sesuai dengan rencana tata ruang; d.

mengajukan

keberatan

kepada

pejabat

berwenang terhadap pembangunan yang tidak sesuai dengan rencana tata ruang di wilayahnya;

195 196

Undang Undang No 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang, Pasal 16 Undang Undang No 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang, Pasal 60

213

Penyelenggaraan penataan ruang dilakukan oleh pemerintah dengan melibatkan peran masyarakat. Peran masyarakat dalam penataan ruang dilakukan, antara lain, melalui197: a.

partisipasi dalam penyusunan rencana tata ruang;

partisipasi dalam pemanfaatan ruang; dan

partisipasi dalam pengendalian pemanfaatan ruang.

Masyarakat yang dirugikan akibat penyelenggaraan penataan ruang dapat mengajukan gugatan melalui pengadilan198.

Dalam

hal

masyarakat

mengajukan

gugatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tergugat dapat membuktikan bahwa tidak terjadi penyimpangan dalam penyelenggaraan penataan ruang. Kondisinya pembangunan

secara yang

eksisting, dilakukan

saat

ini

(pemasangan

kegiatan patok,

penggalian, dan sebagainya) masih tidak sesuai dengan rencana tata ruang yang berlaku di masing-masing wilayah. Adapun rencana revisi, sesuai dengan UU 26 2007, semestinya melibatkan peran masyarakat salah satunya dalam penyusunan Rencana Tata Ruang, termasuk

apabila

RT/RW

tersebut

ditinjau

kembali/direvisi.

197

Undang Undang No 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang , Pasal 65 ayat (1) dan ayat (2) 198 Undang Undang No 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang , Pasal 66 ayat (1)

214

Sedangkan di lapangan, jangankan mengharapkan pelibatan masyarakat dalam proses peninjauan kembali rencana tata ruang wilayah yang dilewati trase KCIC, bahkan tiga desa di Kecamatan Ngamprah, Bandung Barat, yakni Gadobangkong, Cilame, dan Mekarsari mendapatkan intimidasi pada saat proses pembebasan lahan.

Mereka tidak pernah diajak berkomunikasi

lahan,

mereka

penggantian yang layak

hanya

menginginkan

199

Dalam kasus ini sangat jelas terlihat bahwa hukum tidak lagi dipatuhi. Lebih jauh lagi, kasus ini tidak hanya bertentangan dengan hukum mengenai tata ruang wilayah yang menjadi produk hukum turunan, namun juga jelas bertentangan dengan hak-hak warga negara yang tercantum dalam konstitusi. Warga negara seharusnya dipenuhi hak-haknya oleh negara dalam hal pekerjaan dan

199

Konsolidasi bersama Wahana Lingkungan Hidup (WALHI), 28 April 2017

215

penghidupan yang layak bagi kemanusiaan. Namun yang terjadi malah sebaliknya, warga yang telah memiliki tempat tinggal layak selama puluhan tahun digusur dan diberikan penggantian yang sangat kecil dan tidak layak bagi kemanusiaan. Kelayakan Ekonomi dan Finansial Merujuk pada kajian KM ITB sebelumnya 200, keinginan pemerintah agar proyek ini tetap dalam skema bisnis bertentangan dengan realita yang ada. Dalam Analisis Kelayakan Ekonomi dan Analisis Kelayakan Finansial pada Studi Kereta Cepat Jakarta Bandung yang dilakukan oleh Yachio Engineering Co Ltd disebutkan bahwa Financial Internal Rates of Return (FIRR) berada pada taraf yang rendah dan kurang menguntungkan, kecuali ada dukungan dan jaminan dari pemerintah. Apabila terdapat bantuan partisipasi 50% pada investasi awal, baik dalam skema Build-Operate-Transfer maupun sistem Konsesi, FIRR untuk jalur Jakarta-Bandung-Gedebage sebesar 8.6%, sedangkan apabila proses perancangan dan pembangunan awal dilakukan oleh pemerintah dengan sistem Design-BuildLease, maka FIRR mencapai 15.8%. Hal ini menandakan bahwa proyek menjadi layak baik secara financial maupun secara

200

Lutfi, M. I., Menolak Pembangunan â&#x20AC;&#x153;Instanâ&#x20AC;? Kereta Cepat JakartaBandung, 2016.

216

ekonomi

apabila

terdapat

dukungan

dan

jaminan

dari

pemerintah.201

Gambar 8 Tabel Analisis Kelayakan Ekonomi dan Analisis Kelayakan FInansial, Studi Kereta Cepat Jakarta Bandung (Yachio Engineering Co Ltd; Japan International Consultant for Transportation Co Ltd, 2012) Kurang Tepat Sasaran Bicara kereta cepat tidak bisa lepas dari shinkansen rute Tokyo-Osaka yang menghubungkan tiga kota industri dengan populasi yang sangat tinggidi Jepang: Tokyo, Nagoya, dan Osaka. Shinkansen ada karena kebutuhan transportasi dinilai sangat tinggi, sedangkan kapasitas jalur kereta api Tokaido sudah melebihi batasnya. Maka dari itu dibutuhkan sebuah moda transportasi untuk menghubungkan kota-kota industri tersebut. Kereta cepat Shinkansen yang beroperasi pada jarak yang panjang (515.4) dan dapat menghubungkan Tokyo dan Osaka dalam tiga jam pada kecepatan maksimum 200km/h

201

Studi Kereta Cepat Jakarta Bandung (Yachio Engineering Co Ltd; Japan International Consultant for Transportation Co Ltd, 2012)

217

dinilai paling tepat dalam memenuhi kebutuhan tersebut. 202 Kebutuhan kereta cepat yang tepat diproyeksikan pada saat itu membuat penumpang pada tahun pertama mencapai 30000 penumpang203. Hal yang terjadi di Jepang tidak terjadi di Taiwan. Dengan harganya yang terbilang tinggi, segmentasi konsumen kereta cepat di Taiwan adalah para pebisnis yang mana hanya sebagian kecil dari masyarakat. Di Taiwan, jumlah penumpang pada saat kereta beroperasi jauh melenceng dari perkiraan awal sehingga pendapatan yang didapat dari kegiatan operasional kereta cepat tidak mencukupi pembayaran hutang. 204 Berkaca pada fakta yang terjadi di Jepang dan Taiwan, dapat disimpulkan bahwa pada proyek kereta cepat, untung-ruginya sangat bergantung kepada demand masyarakat akan moda transportasi massal dan cepat ini. Sebab dengan harga pembangunan yang tinggi, mampu atau tidaknya proyek tersebut mengembalikan nilai konstruksinya sangat bergantung dari konsumen nyata yang menggunakan kereta cepat. Lalu muncul berbagai pertanyaan terkait kereta cepat di Indonesia: apakah proyeksi demand oleh pemerintah yang

202

FIDIC, The Tokaido Shinkansen, http://www.ecfa.or.jp/japanese/AJCEHP/fidic/CentAward/Tokaido. pdf 203 204

Kien-hong, Peter YU, and Jokull Johannesson. "Near-bankruptcy of the Taiwan High Speed Rail Corporation: what went wrong?." International Journal of Business and Management 5.12 (2010): 14.

218

mencapai 39 ribu per hari benar adanya? Jika pun benar, apakah masyarakat bersedia untuk membayar hingga Rp 220.000,00 untuk satu kali perjalanan, sedangkan banyak moda transportasi lainnya yang lebih terjangkau? Lalu jika ternyata proyeksi demand ini salah, apakah nantinya kereta cepat Jakarta-Bandung akan mengalami kerugian? Lalu bagaimana kereta cepat JakartaBandung mampu mencapai keekonomian dan mengembalikan jumlah

investasi

diharapkan?

205

yang

ditanam

sesuai

dengan

yang

Apakah proyek ini tepat sasaran?

Gambar 9 Tabel Tarif Keekonomian Jakarta-Cirebon Rute Bandung Studi Kereta Cepat Jakarta Bandung (Yachio Engineering Co Ltd; Japan International Consultant for Transportation Co Ltd, 2012) Untuk perjalanan Jakarta-Bandung, menurut Umbou (2006a) dan Agung (2009) perjalanan pada tol cipularang didominasi

205

Studi Kereta Cepat Jakarta Bandung , Loc. Cit.

219

kendaraan tipe 1 yang mencapai 80%. 206

207

Hal ini

mengindikasikan bahwa arus lalu lintas antara Bandung Jakarta didominasi dengan tujuan individu. Kemudian

pada

identifkasi

pengguna

tol

Cipularang

ditemukan bahwa mayoritas pengguna jalan yang menuju Bandung bertujuan untuk hiburan (turis). Apabila ditelisik lebih lanjut, turis yang menuju Bandung cenderung mengunakan kendaraan pribadi melalui jalan tol dibandingkan dengan transportasi lainnya. Hal ini dapat dilihat dari matinya KA Parahyangan yang ditutup pada tahun 2010, karena umumnya penumpang dengan daerah asal-tujuan Bandung-Jakarta lebih menghendaki

perjalanan

point-to-point

melalui

jalur

Tol

Cipularang dengan beragamnya moda travel dan shuttle yang sudah tersedia. Anehnya, tidak ada banyak keterangan yang dilepas ke publik terkait kereta cepat sebagai upaya menarik minat calon konsumen. Hal ini membuat kemampuan proyek kereta cepat untuk mengembalikan investasi semakin diragukan. Celakanya, pada Peraturan Presiden No. 107 tahun 2015 hanya menjelaskan mengenai penugasan pembangunan proyek kereta

206

Dorodjatoen, Agung Mahesa Himawan. "The emergence of JakartaBandung mega-urban region and its future challenges." Jurnal Perencanaan Wilayah dan Kota 20.1 (2009): 15-33. 207 Umbou. L. M. I, Identifikasi Perjalanan Pengguna Tol Cipularang (Journey Identification of Cipularang Toll Roadâ&#x20AC;&#x2122;s Users), Master Thesis, Bandung Institute of Technology, Bandung, 2006

220

cepat dan tidak menjelaskan mengenai skema pengembalian investasi yang diberikan apabila terjadi kegagalan pembayaran. Apabila nantinya ternyata kereta cepat tidak dapat mengembalikan

hutang

yang

digelontorkan

oleh

China

Development Bank, sangat memungkinkan bahwasannya aset negara dan BUMN akan diprivatisasi atau dijual demi membayar hutang. Jangan sampai kasus yang sama terjadi seperti di Sri Lanka dimana negara tersebut menyerap banyak hutang demi pembangunan infrastruktur skala besar. Namun, akibat dari perencanaan yang buruk, infrastruktur yang dibangun tidak dapat mengembalikan investasi yang mayoritas digelontorkan China208. Hasilnya 95.4% APBN Sri Lanka digunakan untuk membayar hutang dan akhirnya menjual pelabuhan dan bandara yang ada di negara itu.209210 Transit Oriented Development (TOD)

208

Kumar, Ronald Ravinesh, and Peter Josef Stauvermann. "The linear and non-linear relationship between of tourism demand and output per worker: a study of Sri Lanka." Tourism Management Perspectives 19 (2016): 109120. 209 Jeff M. Smith, China and Sri Lanka: Between a Dream and a Nightmare, http://thediplomat.com/2016/11/china-and-sri-lanka-between-a-dreamand-a-nightmare/ 210 Wade Shepard, Sri Lanka's Debt Crisis Is So Bad The Government Doesn't Even Know How Much Money It Owes, https://www.forbes.com/sites/wadeshepard/2016/09/30/sri-lankas-debtcrisis-is-so-bad-the-government-doesnt-even-know-how-much-money-itowes/#2b82fd304608

221

Sudah jelas apabila Operasional kereta cepat hanya bersumber dari penerimaan tiket, proyek ini tidak akan mendapat keuntungan. Oleh karena itu konsep Transit Oriented Development (TOD) muncul dengan mengembangkan kawasan stasiun dan sekitarnya dengan pertokoan, perkantoran dan pemasangan iklan.211 Konsep TOD ini menjadi andalan terhadap pendapatan dari keseluruhan proyek kereta cepat yang disebutkan akan mempercepat waktu pengembalian investasi sampai 10-15 tahun212. Dengan cita-cita ini, seharusnya pembangunan kereta cepat juga mempertimbangkan faktor inter/antar-modalitas dalam perencanaanya. Pertanyaan yang muncul saat kita melihat Bandung adalah apakah Gedebage, stasiun pemberhentian kereta cepat di Bandung, memiliki perencanaan transportasi multimoda yang terintegrasi? Apakah transportasi di Bandung sudah dapat mengalihkan pengguna kendaraan pribadi ke angkutan umum apabila nantinya para turis ini memilih kereta cepat untuk mengantar mereka sampai Bandung? Praktis transportasi umum di Bandung yang sudah mulai ditinggalkan akan memberikan persoalan baru apabila nantinya kereta cepat benar-benar beroperasi.213

211

PT KCIC, Loc. Cit. ____, Keterbukaan Informasi, http://www.wika.co.id/po-content/poupload/KI_low.pdf 213 Lutfi. M. I., Loc. Cit. 212

222

Apabila ditinjau dari manfaat proyek kereta cepat, TOD pada proyek ini seharusnya dapat membuat lingkungan perkotaan sesuai dengan sustainable development.214 Berdasarkan kajian The Statewide Transit-Oriented Development Study: Factors for Success in California (California Department of Transportation, 2002a, 2002b) menyebutkan bahwa ada 10 manfaat yang dapat dicapai dari TOD, yaitui: 1. TOD akan memberikan pilihan mobilitas warga. 2. TOD dapat meningkatkan kemanan publik, 3. TOD dapat meningkatkan transit pengguna transportasi, 4. TOD dapat mengurangi jumlah perjalanan kendaraan, 5. TOD dapat meningkatkan permasukan dari warga, 6. TOD mengurangi polusi udara dan tingkat konsumsi energi, 7. TOD dapat mempertahankan ruang publik dan ruang terbuka, 8. TOD harus berkontribusi dalam pengembangan perekonomian, 9. TOD dapat mengurangi biaya infrastruktur, dan 10. TOD dapat meningkatkan

perumahan

untuk

masyarakat

menengah

kebawah. Selain itu dalam pengembangan TOD harus dilakukan bersama dengan mengikutsertakan stakeholder lokal dan regional215. Kenyataan berbeda di lapangan, TOD yang harusnya dapat mensejahterakan rakyat malah semakin memperburuk keadaan

214

Renne, John L. "Evaluating transit-oriented development using a sustainability framework: Lessons from Perthâ&#x20AC;&#x2122;s network city." Planning Sustainable Communities: Diversity of Approaches and Implementation Challenges. Ed. Sasha Tsenkova. Calgary: University of Calgary (2009): 115148. 215 Renne, Loc. Cit.

223

rakyat. WALHI menemukan bahwasannya dalam pembangunan proyek ini tidak dilakukan sosialisasi pada kepada warga sekitar, area pembangunan fasilitas rakyat seperti tanah dan rumah akan hilang dan akan menambah kerusakan alam. Mereka hanya tahu, lahannya akan dibeli dan dibebaskan untuk proyek pemerintah Jokowi dalam waktu dekat, banyak dari mereka tidak memahami bahwa proyek ini ialah menggunakan skema business to business atau murni bisnis, bukan proyek negara untuk kepentingan pelayanan umum. Pertanyaan kemudian muncul, bagaimana bisa TOD dapat bermanfaat seperti yang disebutkan pada paragraf sebelumnya apabila pendekatan yang dilakukan malah menzalimi masyarakat? Atau bahkan TOD ini menaikkan kesenjangan dengan hanya bermanfaat bagi orang-orang yang berkantong tebal. Seharusnya rezim yang katanya prorakyat ini ikut serta dalam mensejahterakan

warga

sekitar

dengan

memberikan

kesempatan kepada warga untuk menikmati kue perekonomian yang muncul dari TOD. Selain itu harusnya pembangunan infrastruktur

fisik

memperhatikan

pula

pembangunan

masyarakat sekitar, sehingga dapat meningkatkan Indeks Pembangunan Manusia pada daerah yang terdampak. Bukan secara sembunyi-sembunyi dan menjadikan warga sekitar sebagai musuh dalam pembangunan proyek ini.

224

Studi Kasus Realita Pembangunan: Megaproyek Meikarta Meikarta adalah sebuah megaproyek kota baru terencana yang dikembangkan oleh PT Lippo Karawaci Tbk di Cikarang, Kabupaten Bekasi. Dengan nilai total investasi sebesar 278 triliun, total lahan yang dikembangkan adalah sekitar 500 hektar dengan 100 hektar green space, 250000 unit perumahan dan 1.500.000 meter persegi untuk kawasan komersial. Meikarta memiliki jaringan transportasi ke Pelabuhan Patimban, Bandara Internasional Kertajati, kereta cepat Jakarta-Bandung, LRT Cawang

Bekasi

Timur

â&#x20AC;&#x201C;

Cikarang,

monorel

yang

menghubungkan 6 kawasan Industri, dan jalan tol layang Jakarta â&#x20AC;&#x201C; Cikampek. Sejak diluncurkan pada 17 Agustus 2017, Meikarta cukup menyita

perhatian

publik

dengan

propaganda

yang

membombardir berbagai media dan papan reklame. Meikarta menampilkan visualisasi kota baru modern dengan konsep hunian vertikal yang didukung jaringan transportasi strategis, diantaranya adalah cikal bakal stasiun kereta api cepat JakartaBandung. Pro dan kontra terhadap pembangunan kota baru ini mulai muncul ketika dikatakan bahwa PT Lippo Karawaci Tbk melakukan pelanggaran prosedural dengan memasarkan dan

225

menjual unit sebelum memperoleh izin dari Pemerintah Provinsi Jawa Barat. Polemik Perizinan Proyek Meikarta Meski sudah melakukan pemasaran dan bahkan penjualan, Proyek

Meikarta

sampai

saat

ini

belum

sepenuhnya

mengantongi izin-izin yang dibutuhkan dalam pembangunan suatu kawasan. Hal ini melanggar ketentuan Pasal 42 UU No. 20 Tahun 2011, yang mewajibkan pengembang untuk memiliki jaminan atas kepastian peruntukan ruang, kepastian hak atas tanah, kepastian status penguasaan gedung, perizinan, dan jaminan pembangunan sebelum melakukan pemasaran. Izin yang sudah mereka kantongi adalah IPPT (Izin Peruntukkan Pembangunan Tanah) untuk 84,4 hektar tanah milik LIPPO Group. Pihak pengembang mengatakan bahwa mereka sudah mengajukan izin prinsip, pembangunan, dan AMDAL (Analisis Mengenai Dampak Lingkungan) kepada Pemerintah Kabupaten Bekasi. Perda Jawa Barat Nomor 12/2014 tentang Pengelolaan Pembangunan dan Pengembangan Metropolitan dan Pusat Pertumbuhan di Jawa Barat Pasal 10E dan 10F, secara jelas mengatur bahwa wilayah Bekasi, yang di dalamnya ada proyek Meikarta,

termasuk

salah satu

pengembangan

kawasan

metropolitan di Jawa Barat dengan sebutan Bodebekkarpur. Segala perizinan untuk pengelolaan di wilayah ini menjadi kewenangan kabupaten atau kota. Namun, dalam aturan itu juga

226

disebutkan, untuk bidang yang dianggap strategis dan skalanya lintas

daerah,

izinnya

harus

mendapat

rekomendasi

PemerintahProvinsi. Namun, hingga saat ini Pemerintah Provinsi Jawa Barat merasa belum ada komunikasi terkait proyek ini dan meminta pemasaran Meikarta dihentikan. Terpinggirkan Meikarta Terdapat beberapa stimulus kepada pengembang untuk turut melakukan pembangunan infrastruktur seperti yang dilakukan pemerintah Diantaranya relaksasi Loan to Value (LTV) dari Bank Indonesia, pemangkasan perizinan terkait properti dan pemotongan

PPh

final,

penurunan

suku

bunga

KPR,

diberlakukannya amnesti pajak, Pemerintah gencar melakukan pembangunan infrastruktur. Meikarta sendiri direncanakan akan memiliki luas 500 hektar disaat tanah yang mereka miliki hanya 84,4 hektar. Mereka membuat propaganda sedemikian rupa mengenai Meikarta dengan lahan 500 hektar. Pihak pengembang merasa menjual ide adalah suatu hal yang wajar dalam bisnis apartemen. Apalagi yang dijual saat ini bukan unit melainkan nomor urut pemesanan dan uang pelanggan masih bisa dikembalikan jika dibatalkan. Namun, hal ini jelas tidak beretika sebab calon pelanggan diperdaya dengan hanya konsep, sesuatu yang belum memiliki kepastian apa-apa. Bukan hanya izin mendirikan bangunan, bahkan lahan yang diperlukan belum seluruhnya dimiliki oleh PT

227

Lippo Karawaci Tbk sehingga masih perlu dilakukan proses pembebasan lahan yang panjang. Untuk bisa mendirikan sebuah kawasan seluas 500 hektar, pihak pengembang akan menggusur diantaranya lahan milik masyarakat di sekitarnya. Meski dikatakan bahwa Meikarta 60% diperuntukkan untuk masyarakat menengah ke bawah, namun jika dilihat dari harga yang ditawarkan terlihat bahwa Meikarta sesungguhnya diperuntukkan untuk golongan menengah ke atas. Sehingga masyarakat yang tergusur belum tentu dapat ditampung di Meikarta dan Meikarta tidak serta merta kemudian menjadi sebuah solusi hunian di wilayah pinggir Jakarta. Mereka yang terpinggirkan pada akhirnya akan pindah ke daerah yang lebih jauh dari Meikarta. Dengan kondisi seperti ini kemudian muncul pertanyaan Meikarta ini sebenarnya didirikan untuk siapa? Kalau beberapa argumentasi mengatakan bahwa Meikarta adalah solusi hunian untuk masyarakat menengah ke bawah, lantas mengapa harga yang ditawarkan terbilang tinggi? Belum lagi siapapun dapat membeli unit, lantai, atau bahkan tower. Siapapun termasuk pihak asing yang memang menjalankan industrinya di wilayah Cikarang. Lantas bagaimana nasib masyarakat yang tinggal disini saat ini? Akankah mereka dipertimbangkan, atau hanya akan berakhir dengan disingkirkan lalu tinggal sejarah? Walaupun Meikarta merupakan proyek swasta, pemerintah sebagai pemegang kekuasaan seharusnya dapat menggunakan kekuatannya untuk membela sebesar-besarnya kesejahteraan

228

rakyat. Melalui hukum dan regulasi pemerintah dapat dengan tegas menyelamatkan hak-hak masyarakat Indonesia yang terancam akan direnggut dengan dibangunnya Meikarta. Apalagi Meikarta akan sangat mengubah RTRW yang telah dibuat dengan menyesuaikan berbagai aspek. Jika pemerintah tidak mampu menyelamatkan hak-hak rakyat dalam proyek swasta seperti Meikarta, maka patut dipertanyakan juga, keberpihakan pemerintah terhadap siapa?

229

LIMA: Keluaran Aliansi Kajian Keluarga Mahasiswa Institut Teknologi Bandung 230

Marine Debris Merupakan Kontribusi Aliansi Kajian Isu Lingkungan Penggunaan Plastik Sejak penemuan di akhir abad 19, produksi dan penggunaan plastik terus meningkat dengan tajam hingga hari ini. Mulai dari casing handphone hingga body scrubs, mulai dari kursi hingga bungkus makanan, plastik hadir dalam berbagai produk yang kita gunakan sehari-hari. Harga yang murah dan produksi yang mudah menjadi salah satu alasan mengapa masyarakat sangat suka menggunakan plastik. Dibalik

berbagai

keuntungannya

plastik

berpotensi

memberikan dampak yang buruk pada lingkungan karena sifatnya yang sulit untuk diuraikan. Plastik berbahan dasar minyak bumi yaitu suatu polimer organik yang terdiri dari rantai atom karbon panjang. Sulitnya plastik terurai membuat pengelolaan sampah plastik menjadi masalah yang belum terjawab hingga saat ini. Marine Debris Berdasarkan riset yang dilakukan pada tahun 2015 yang dipublikasikan di jurnal Science diungkapkan bahwa Indonesia merupakan penyumbang sampah laut dari plastik terbesar nomor dua di dunia setelah Tiongkok. Hal ini didukung dengan data yang dikemukakan oleh Kementrian Lingkungan Hidup dan

231

Kehutanan (KLHK) yang menyebutkan bahwa sampah plastik yang dihasilkan oleh 100 toko dalam waktu satu tahun dapat mencapai 10,95 juta lembar sampah plastik. Namun, kesadaran masyarakat akan pengelolaan sampah yang baik masih rendah. Hal ini pada akhirnya bermuara pada meningkatnya pencemaran laut oleh sampah buatan manusia atau dikenal dengan marine debris. Marine debris didefinisikan sebagai suatu objek yang baik secara sengaja atau tidak sengaja, secara langsung atau tidak langsung dibuang atau ditinggalkan di dalam lingkungan laut atau dialirkan melalui sungai. Sekitar 80% Marine debris bersumber dari daratan yang terbawa oleh sungai hingga bermuara di laut atau yang secara langsung dibuang ke laut. Membuang sampah ke sungai ataupun laut merupakan hal yang wajar dilakukan banyak masyarakat di Indonesia, padahal tanpa mereka sadari hal ini akan berdampak kembali pada mereka. Marine debris dapat berupa plastik, logam, jaring, styrofoam, kaca, kain, kertas ,ataupun kayu namun tetap didominasi oleh plastik. Sampah plastik bertahan di laut hingga waktu yang cukup lama. Hal ini memberikan dampak buruk yang cukup besar bagi ekosistem laut. Kandungan kimia plastik yang toksik dapat menyebabkan menurunan kualitas air laut dan mengancam eksistensi hewan laut. Fenomena-fenomena

fisis

laut

dan

atmosfer

menyebabkan plastik terdegradasi menjadi butiran-butiran kecil yang dikenal dengan mikroplastik. Mikroplastik sebenarnya juga

232

masuk ke laut secara langsung melalui limbah produk yang terdiri dari mikroplastik. Bentuk ini memberikan dampak yang lebih buruk dibandingkan makro plastik. Banyak diantara mikroplastik ini yang termakan oleh hewan laut. Hewan laut kecil yang mengkonsumsi mikroplastik kemudian dimakan oleh hewan yang lebih besar dan seterusnya, sehingga terjadilah bioakumulasi. Arus dan berbagai dinamika lain dari laut membawa plastik hingga terdegradasi dan terakumulasi pada titik-titik konvergen atau massa air diskrit, contohnya pada titik tengah arus global (gyre) atau di pantai dan daerah batu yang terendam dimana daerah tersebut mayoritas merupakan habitat yang penting bagi spesies laut. Sebagai contoh, aliran air sepanjang eddies atau daerah downwelling dapat mengakumulasikan sampah terapung sehingga menyediakan makanan bagi burung laut dan penyu (Carr,1986 dalam Laist, 1987). Gyre merupakan sistem arus yang besar, yang terbentuk di Samudera-Samudera besar. Plastik yang semula berada di pinggir sistem arus global dapat terbawa jauh dan kemudian terakumulasi membentuk pulau yang besar di tengah lautan. Adanya hal ini dapat menggangu transportasi laut dan juga eksploitasi sumber daya perikanan. Selain itu marine debris juga dapat memberikan pengaruh buruk dimana makhluk laut dapat tersangkut di marine debris Pernyataan Sikap

233

Menyelesaikan persoalan ini tentunya tidak bisa dilakukan sebelah pihak, dibutuhkan kerjasama dari berbagai pihak mulai dari masyarakat, pemerintah, industri hingga akademisi. Indonesia telah menyatakan komitmennya untuk mengurangi jumlah sampah di laut hingga 70% di tahun 2025 dan tengah menganggarkan dana yang cukup besar untuk persoalan marine debris. Proses ini dimulai dari disahkannya rencana aksi nasional terkait marine debris yang baru saja dikeluarkan beberapa bulan yang lalu. Keluarga

Mahasiswa

Institut

Teknologi

Bandung

menyatakan: 1. Meminta Pemerintah untuk mendorong dan mendukung akademisi agar melakukan penelitian dan mengembangkan teknologi terkait pengelolaan marine debris. 2. Meminta Pemerintah untuk mengeluarkan regulasi untuk membatasi produksi industri plastik. 3. Meminta Pemerintah untuk menganjurkan masyarakat mengganti penggunaan material plastik dengan bahanbahan lebih ramah lingkungan. 4. Meminta masyarakat untuk mengelola sampah dengan baik dan kembali menerapkan reduce, reuse, recycle. Berkomitmen dalam menjaga lingkungan berarti menjaga bumi kita untuk generasi yang akan datang. Karenanya komitmen tersebut hendaknya bukan hanya dimiliki

sekelompok atau

segelintir orang, melainkan kita semua umat manusia.

234

Program 100-0-100 Merupakan Kontribusi HMTL ITB sebagai Koordinator Aliansi Kajian Isu Lingkungan Kebutuhan dasar warga negara salah satunya adalah kesehatan. Hal ini dapat dicapai dengan mempertimbangkan beberapa hal antara lain air minum, permukiman, dan sanitasi. Ketiga hal ini harus dijaga dengan baik agar usaha menjaga kesehatan lebih mudah dan kesejahteraan meningkat. Konsep ini erat kaitannya dengan

pembangunan

berkelanjutan

atau

Sustainable

Development Goals yang digagas oleh PBB dengan target hingga tahun 2030. Konsep ini merupakan dasar bagi pengelolaan lingkungan secara global. Selain itu, kita juga telah tahu ada segitiga kunci dalam pembangunan berkelanjutan yaitu adanya irisan dari pemenuhannya kebutuhan lingkungan, ekonomi, dan sosial. Sustainable Development Goals oleh pemerintah Indonesia dimaknai dengan berbagai program. Salah satu program yang digagas pemerintah khususnya oleh Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) adalah Program Akses Universal. Program ini juga dikenal sebagai 100-0-100. Ada filosofi di balik angka ini yaitu di tahun 2019 sesuai dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) adalah terpenuhinya 100% akses air minum, 0% permukiman kumuh, dan 100% akses sanitasi layak.

235

Beberapa regulasi yang mengaturnya antara lain UU No. 11/1974

tentang

Pengairan,

121/2015

tentang

Pengusahaan Sumber Daya Air (SDA), PP 122/2015 tentang Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM), Permen PUPR 19/2016 tentang Pemberian Dukugan oleh Pemerintah Pusat dan/atau Pemerintah Daerah dalam Kerjasama Penyelenggaraan SPAM, Permen PUPR 25/2016 tentang Pelaksanaan Penyelenggaraan SPAM untuk memenuhi Kebutuhan Sendiri oleh Badan Usaha, dan Permen PUPR 27/2016 tentang Penyelenggaraan SPAM. Untuk Program Kota Tanpa Kumuh (KOTAKU) dari Kementerian PUPR dijelaskan dengan Pedoman Umum dari Surat Edaran No 40/SE/DC/2016. Akses air minum 100% Dalam pencapaian sempurna akses air minum di tahun 2019, mari melihat sejenak trend progres dari tahun 2009â&#x20AC;&#x201D;2016 dengan data dari Badan Pusat Statistik (BPS). Di tahun 2016 persentase ketercapaian sebesar 47,71%, 2011 sebesar 63,48%, 2013 sebesar 67,73%, 2014 sebesar 68,36%, dan 2016 sebesar 71,14%. Untuk melompat ke tahun 2019 ada gap atau jarak sebesar 28,86%. Dilihat dari tren tiap tahun yang kenaikannya bahkan tidak lebih dari 10% per tahun, maka tingkat kepercayaan diri pemerintah patut diacungi jempol. Mari kita tengok beberapa tantangan dalam mencapai angka sempurna di tahun 2019 ini. Idle capacity atau kapastias yang tidak terpakai masih sangat besar yaitu 37.900 liter/detik.

236

Artinya dari semua sumber air baku, ada angka tersebut yang belum terolah dalam SPAM. Kemudian Non-Revenue Water yang disebut volume air tak berekening atau kehilangan air dari PDAM sangat besar yaitu di angka 33%. Dalam hitung-hitungan perusahaan, angka ini merupakan kerugian yang sangat besar. Lalu kebutuhan air baku nasional sebesar 128 m3/detik. Angka ini harusnya dapat dipenuhi dengan memanfaatkan idle capacity tadi, hanya saja lagi-lagi tentang teknologi dan infrastruktur yang tidak cukup kuat menopangnya. Selain itu jumlah PDAM sehat hanya 196 buah (52%) dan kurang sehat atau sakit sebanyak 172 perusahaan (48%) serta peningkatan akses 5 tahun terakhir yang bahkan hanya menyentuh angka 4,5% per tahun. Ditambah komitmen Pemda untuk pendanaan air minum kurang dari 10% dari kebutuhan APBD. Indonesia Tanpa Permukiman Kumuh Kita tahu bersama bahwa angka urbanisasi di Indonesia trennya naik. Artinya adanya pertambahan penduduk di kota semakin tinggi, sedangkan di desa semakin jarang. Tingkat pertumbuhan penduduk di perkotaan sebesar 2,75% per tahun. Angka ini lebih tinggi daripada pertumbuhan penduduk rata-rata nasional yang hanya sebesar 1,17%. Di tahun 2025 sendiri diperkirakan 68% penduduk tinggal di kota. Tahun 2045 diperkiran 82% penduduk Indonesia akan tinggal di perkotaan. Hal ini disebabkan pesatnya pertumbuhan ekonomi dan berkembangnya kesempatan kerja di berbagai kegiatan di kota,

237

pembangunan sarana dan prasaran yang pesat. Adapun di desa semakin berkurang lapangan pekerjaan dan terbatasnya saranaprasarana. Hal ini menimbulkan berbagai implikasi antara lain kualitas struktur hunian yang buruk, kepadatan sangat tinggi, akses air bersih menjadi sulit dan kualitasnya jelek, akses sanitasi dan infrastruktur lain tidak layak, serta status lahan sebagaian tidak jelas/ilegal. Berdasarkan peta berikut nampak ada 454 kawasan permukiman kumuh pada 30 kecamatan dengan total luas kawasan 1.457 hektar.

Gambar 10 Sebaran Kawasan Kumuh Kota Bandung, 2015 Adapun beberapa strategi yang dapat diterapkan antara lain perlunya perubahan pemahaman tentang kompleksitas dan

238

dinamika kampung. Pendekatan yang terkotak-kotak perlu diubah. Lalu kita perlu mengantarkan kampung menjadi bagian penting masa depan kota di Indonesia dengan memperkuat integrasi kampung dalam sistem kota yang lebih kompleks. Upaya-upaya

integrasi

juga

menuntut

kemampuan

dan

kekuatan warga kampung untuk bermitra secara setara dengan kekuatan eksternal di luar kampung. Kemudian dierlukan perubahan orientasi perencanaan dan pembangunan kota. Akses Sanitasi Layak Pengelolaan sanitasi didefinisikan sebagai rangkaian sistem yang

terdiri

dari

fasiltas

pengumpulan,

penampungan,

pengaliran/transport, dan pengolahan ar limbah domestik. Keberhasilan penanganan sanitasi adalah yang memenuhi kaidah teknis yang dipersyaratkan. Tidak hanya itu, diperlukan juga faktor nonteknis. Salah satu yang terpenting adalah adanya partisipasi masyarkat mulai dari perencanaan, pembangunan, pemanfaatan,

dan

pengelolaan.

Dengan

hal

ini

maka

keberjalanan fasilitas atau infrastruktur sanitasi dapat terjaga hingga bertahun-tahun. Ada beberapa faktor penting dalam keberhasilan dan keberlanjutan pembangunan sanitasi berbasis masyarkat antara lain peraturan, peran swasta, pembiayaan, kelembagaan, teknologi, keterlibatan masyarkat, budaya, gender, dampak sosial dan dampak lingkungan. Selama ini pembiayaan dilakukan

239

oleh peemrintah. Mahalnya proses pengelolaan membuat masyarakat enggan mengelolannya. Lingkup

teknologi

meliputi

kemudahan

suku

cadang

terutama yang berasal dari lokal, penerimaan masyarakat, ketahanan alat, tingkat efisiensi, dan kemudahan operasional. Faktor kelembagaan melingkupi regulasi, sanksi, pengendalian pemerintah, dan kelembagaan masyarkat. Di samping itu, faktor keterlibatan masyarakat meliputi keterlibatan tanpa melihat gender, kesediaan memelihara, kesediaan berkontribusi, dan kesediaan membayar. Faktor dampak lingkungan dilihat dari kemampuan fasilitas tersebut mengelola lingkungan, adanya energi yang efisien, dan juga efisiensi bahan baku.

Gambar 11 Contoh Infrastruktur Sanitasi

240

Pernyataan Sikap Program 100-0-100 yang merupakan komitmen pemerintah terhadap Sustainable Development Goals dapat menunjang seluruh masyarakat untuk hidup sehat tanpa terkecuali sehingga dapat mencapai kesejahteraan. Dalam implementasi program, Pemerintah harus senantiasa mempertahankan komitmennya dengan mengusahakan hal-hal yang diperlukan agar program ini dapat berjalan. Selain itu, hendaknya implementasi program ini tetap bertujuan untuk menyejahterakan masyarakat sehingga tidak ada tindakan-tindakan yang kiranya merugikan masyarakat atau menjauhkan rakyat dari kesejahteraan. Oleh karena itu, Keluarga Mahasiswa Institut Teknologi Bandung menyatakan bahwa kami siap mengawal Pemerintah dalam implementasi program 100-0-100 agar seluruh masyarakat dapat hidup sehat tanpa terkecuali dengan tetap menjunjung kesejahteraan rakyat sebagai tujuan.

241

Konflik Agraria Merupakan Kontribusi HMP ‘Pangripta Loka’ ITB sebagai Koordinator Aliansi Kajian Isu Humaniora “Bumi, air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh Negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.” Pembangunan: Cara Menyelesaikan Masalah dengan Masalah Saat

ini,

pembangunan merupakan

pemerintah

sedang

infrastruktur.

salah

satu

gencar

Pembangunan

cara

untuk

dapat

melakukan infrastruktur memancing

pertumbuhan ekonomi di wilayah tersebut serta diharapkan dapat menimbulkan multiplier effect untu wilayah di sekitarnya. Tetapi, pembangunan infrastruktur yang massive, kerap kali malah menimbulkan konflik di masyarakat itu sendiri. Berdasarkan

data

yang

dihimpun

oleh

Konsorsium

Pembaruan Agraria (KPA) sampai tahun 2016, tercatat 1.265.027 Ha dan 86.745 Kepala Keluarga yang tersebar diseluruh Indonesia menjadi korban terdampak konflik agraria. Nilai luas ini setara dengan 19 kali lipat luas DKI Jakarta. Konflik antara

pemerintah

dengan

masyarakat

tahun

2016

menyumbang 101 konflik, yakni kedua terbanyak setelah konflik antara perusahaan dan masyarakat sebanyak 172 konflik. Konflik ini dapat terjadi karena adanya pelanggaran terhadap

242

Undang-Undang Pokok Agraria No 5 Tahun 1960 (UUPA) dan melencengnya implementasi dari asas-asas kebijakan publik yang harusnya dilakukan oleh negara. UUPA lahir untuk menghapus warisan era penjajahan Belanda yang dulu dikenal dengan istilah Eigendom dan Erpracht dan diganti menjadi hak milik dan hak pengelolaan yang bertujuan membawa rakyat ke arah keadilan sosial dan kemakmuran. Sehingga tidak terjadi dualisme dan terciptanya kepastian hukum terhadap masyarakat. presiden

Tetapi pada era

Soeharto, terjadinya pengerdilan

UUPA

untuk

melakukan reforma agraria dan membuat peraturan yang tumpang tindih dengan UUPA 1960 dengan mengartikan bahwa negara sebagai tingkatan tertinggi dalam menguasai agraria sama halnya dengan hak milik. Diantara peraturan tersebut adalah Peraturan Presiden No 36 Tahun 2005, Peraturan Pemerintah No 65 Tahun 2006, dan UU No 2 Tahun 2012. Pemerintah Sebagai Penguasa Tertinggi Tanah, tapi Bukan sebagai Pemilik! Peraturan Presiden No. 36 Tahun 2005 merupakan pengganti dari Keputusan Presiden Nomor 55 Tahun 1993 yang dianggap sudah tidak relevan. Keluarnya Perpres ini adalah hasil dari tindak lanjut dari Infrastructure Summit 2005. Dalam Perpres ini, terdapat poin-poin penting yang menjadi pokok utama, pertama terkait bagaimana pemerintah mengatasi permasalahan agraria ketika terjadi tidak mufakatnya/ menolaknya masyarakat

243

terhadap kebijakan rencana pemerintah. Disebutkan bahwa dalam pasal 10 ayat (2) “...Apabila setelah diadakan musyawarah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak tercapai kesepakatan, panitia pengadaan tanah menetapkan bentuk dan besarnya ganti rugi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 dan menitipkan ganti rugi uang kepada pengadilan negeri yang wilayah hukumnya meliputi lokasi tanah yang bersangkutan.” Kemudian pasal yang sama ayat (3), “Apabila terjadi sengketa kepemilikan setelah penetapan ganti rugi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), maka panitia menitipkan uang ganti rugi kepada pengadilan negeri yang wilayah hukumnya meliputi lokasi tanah yang bersangkutan.” Pasal ini dapat diartikan, masyarakat dapat mengajukan gugatan ke pengadilan, tetapi meskipun berakhir dengan sengketa (tidak ditemui jalan keluar atas hak milik dari tanah tersebut), maka pemerintah

dapat

mengambil

tanah

tersebut

dengan

menentukan secara sepihak atas harga tanah yang ditawarkan. Kedua, bagaimana harga ganti rugi yang ditetapkan oleh pemerintah terhadap lahan yang diakuisisi. Dalam pasal 15 pasal (1) disebutkan bahwa, “Dasar perhitungan besarnya ganti rugi didasarkan

atas:

Nilai

Jual

Obyek

Pajak

atau

nilai

nyata/sebenarnya dengan memperhatikan Nilai Jual Obyek Pajak tahun berjalan berdasarkan penetapan Lembaga/Tim Penilai Harga Tanah yang ditunjuk oleh panitia; b. nilai jual bangunan yang ditaksir oleh perangkat daerah yang bertanggung jawab di bidang bangunan; c. nilai jual tanaman yang ditaksir oleh perangkat daerah yang bertanggung jawab di bidang pertanian.” Tiga nilai di atas

244

adalah cara untuk menentukan harga lahan dengan nilai paling rendah. Sehingga, banyak masyarakat yang menolak hal tersebut, karena penaksiran harga tersebut tidak akan menutupi biaya atau nilai lahan yang sesungguhnya. Dan ini juga bertentangan dengan pasal 18 UUPA â&#x20AC;&#x153;bahwa untuk kepentingan umum, termasuk kepentingan bangsa dan negara serta kepentingan bersama dari rakyat, hak-hak atas tanah dapat dicabut, dengan memberi ganti kerugian yang layak dan menurut cara yang diatur dengan UU.â&#x20AC;? Dengan penjelasan sebagai berikut

Pasal ini

merupakan jaminan dari rakyat mengenai hak-haknya atas tanah. Pencabutan hak dimungkinkan, tetapi diikat dengan syarat-syarat, misalnya harus disertai pemberian ganti kerugian yang layak (sesuai dengan kerugian yang diterima dari segi ekonomi, sosial, dan lingkungan hidup). Berdasarkan asas hukum â&#x20AC;&#x2DC;lex superior derogat legi inferioriâ&#x20AC;&#x2122; ( peraturan yang lebih tinggi mengenyampingkan peraturan yang lebih rendah). Sehingga secara materiil perpres telah menyimpang dari amanat dan nilai-nilai UUPA. Dan ketiga, penekanan UU Nomor 51 Tahun 1960 tentang Larangan

Pemakaian Tanah Tanpa Izin yang Berhak Atau

Kuasanya. Latar belakang dari UU ini adalah sebagai tindakan prefentif terhadap lingkungan masyarakat yang tidak memenuhi standar kelayakan dalam segi kesehatan, ketertiban dan keamanan dan bencana kebakaran agar tidak menyebar. Dan agar terjadi perencanaan yang tertata. Di dalam UU ini pula, tidak ada satu pasal pun yang membenarkan pemerintah daerah

245

atau siapun melakukan tindakan represif kepada masyarakat. Bahkan disebutkan dalam pasal 5 ayat (4) â&#x20AC;&#x153;Didalam menggunakan wewenangnya sebagai yang dimaksud dalam pasal ini, maka mengenai penyelesaian pemakaian tanah-tanah perkebunan Menteri Agraria harus memperhatikan kepentingan rakyat pemakai tanah yang bersangkutan, kepentingan penduduk lainnya didaerah tempat letaknya perusahaan kebun dan luas tanah yang diperlukan perusahaan itu untuk menyelenggarakan usahanya, dengan ketentuan, bahwa terlebih dahulu harus diusahakan tercapainya penyelesaian dengan jalan musyawarah dengan pihak-pihak yang bersangkutan.â&#x20AC;? Permasalahan Formil Peraturan Presiden mulai dikenal sejak disahkannya UU Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan yang dijelaskan dalam pasal 7 ayat (1). Dalam pasal tersebut dijelaskan terjadi perubahan jenis dan hirarki peraturan perundang-undangan. Kemudian dijelaskan dalam pasal 11 bahwa fungsi dan kedudukan perpres adalah â&#x20AC;&#x153;Materi

muatan

Peraturan

Presiden

berisi

materi

yang

diperintahkan oleh UU atau materi untuk melaksanakan Peraturan Pemerintah.â&#x20AC;? Sehingga dapat diartikan bahwa presiden tidak bisa serta

merta

mengeluarkan

peraturan

presiden

untuk

mengadakan intruksi tanpa dilandasi UU atau Peraturan Pemerintah. Seperti yang telah disebutkan di atas, bahwa perpres ini tidak di dasari untuk penurunan teknis dari materi

246

UU atau peraturan pemerintahan. Karena secara formil dan materil yang telah dipaparkan diatas, perpres ini cacat hukum dan harus dicabut oleh presiden. Begitupun dengan Peraturan Presiden Nomor 36 Tahun 2005 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 36 tahun 2005 tentang Pengadaan Tanah bagi Pelaksanaan Pembangunan untuk Kepentingan Umum. Dan menjadi puncaknya saat lahir UU No 2 Tahun 2012 tentang

Pengadaan

Tanah

untuk

Pembangunan

Demi

Kepentingan Umum. Materi muatan yang harus diatur dengan Undang-Undang berdasarkan pasal 10 UU Nomor 12 Tahun 2011 bahwa UU adalah mengatur lebih lanjut ketentuan UUD RI 1945; diperintahkan oleh suatu UU untuk diatur oleh UU; pengesahan perjanjian internasional tertentu; tindak lanjut atas putusan MK; dan/atau pemenuhan kebutuhan hukum dalam masyarakat. Meski tidak ditulis secara langsung dalam UU tersebut, tetapi agaknya ini merupakan tindak lanjut dari pasal 18 UUPA â&#x20AC;&#x153;Untuk kepentingan umum, termasuk kepentingan bangsa dan Negara serta kepentingan bersama dari rakyat, hak-hak atas tanah dapat dicabut, dengan memberi ganti kerugian yang layak dan menurut cara yang diatur dengan Undang-undang.â&#x20AC;? Tetapi UU 2/2012 ini menjadi tidak sesuai dengan tujuan dan pemikiran dasar dalam melakukan reformasi agraria yang telah dikumandangkan

dalam

UUPA.

Reforma

agraria

adalah

melakukan distribusi lahan untuk tercapainya kebutuhan dasar manusia. Distribusi lahan ini merupakan pemberian lahan dari

247

yang tidak memiliki lahan menjadi memiliki lahan. Tetapi dalam UU 2/2012 proses pembebasan lahan menjadi legitimasi pemerintah untuk mengambil tanah rakyat. Dan menjadikan ratusan ribu warganya kehilangan hak untuk berkehidupan yang layak, yang sampai saat ini belum dilakukan oleh pemerintah dengan baik. Poin penting dalam UU Pengadaan Tanah: 1. Proses pengadaan tanah terdiri dari perencanaan, persiapan dan pelaksanaan dan penyerahan hasil. 2. Dalam persiapan pengadaan tanah ada mekanisme penetapan lokasi yang ditentukan oleh gubernur 3. Setelah penetapan lokasi wajib digelar konsultasi publik yang melibatkan masyarakat di sekitar lokasi 4. Ada lembaga tim penilai independen yang menentukan besar dan bentuk kerugian bagi masyarakat yang terkena proyek 5. Pemberian ganti rugi diberikan dalam bentuk uang, tanah, pemukiman kembali, kepemilikan saham, dan bentuk lain yang disetujui oleh kedua belah pihak. 6. Apabila

terjadi

pelanggaran,

masyarakat

dapat

mengajukannya kepada ormas. Dalam pasal 19 ayat (1) disebutkan bahwa: â&#x20AC;&#x153;Konsultasi Publik rencana pembangunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (3) dilaksanakan untuk mendapatkan kesepakatan lokasi rencana pembangunan dari Pihak yang Berhak.â&#x20AC;? Tidak memberikan ruang

bagi

keberjalanan

masyarakat

memberikan

pembangunan,

seperti

248

masukan prasyarat

terhadap adanya

pembangunan

yang

dilakukan.

Karena

dampak

dari

pembangunan, bukan hanya secara spasial, tapi juga aspek intangible

seperti

ekonomi;

kesehatan,

keamanan,

dan

keselamatan; sosial budaya masyarakat. Hal ini menjadi semakin buruk ketika dalam implementasi yang ditemukan dari berbagai survey dengan melakukan wawancara

terhadap

warga

yang

mengalami

dampak

pembangunan yang dilakukan ditemukan fakta-fakta berikut: 1. Pengadaan tanah dan lokasi yang ditentukan oleh gubernur

tidak

memperhatikan

kebutuhan

dan

ketentuan-ketentuan berkeadilan oleh masyarakat dan cenderung memilih kawasan pertanian yang memiliki nilai lahan kecil dibanding kawasan terbangun. Hal ini dianggap logis oleh pemerintah agar biaya pembebasan lahan yang sedikit. Tetapi sekali lagi, lahan pertanian lebih

banyak

dimiliki

oleh

masyarakat

yang

berpenghasilan rendah dan paling banyak menyerap tenaga kerja. Dengan pemilihan lahan produktif, pemerintah

telah

masyarakatnya.

memotong Dan

nadi

seharusnya

kehidupan pemerintah

memberikan jaminan terhadap pemberian lapangan pekerjaan baru yang dapat dilakukan oleh masyarakat petani. 2. Konsultasi publik tidak dilaksanaakan dengan prinsip keadilan, transparansi dan partisipasi warga. Konsultasi hanya sebatas pendengaran rencana proyek yang harus

249

dan wajib dilakukan oleh masyarakat tanpa terkecuali. Ada kasus warga yang hadir tidak representatif atau warga tidak mengerti apa yang sedang dibicarakan. Hal ini disebabkan karena materi minimal dalam melakukan konsultasi publik tidak diatur, yang seharusnya juga syarat minimal konsultasi publik dapat diselenggarakan agar dapat representatif. 3. Besar dan bentuk kerugian bagi masyarakat tidak memberikan kehidupan yang layak bagi masyarakat jika menyetujui proyek. (ganti rugi untuk membangun rumah baru dan biaya kepindahan) dan proses pencairan yang lama. Dan dalam UU ini seharusnya diatur tenggat waktu pemerintah memberikan ganti rugi. 4. Para ahli atau ormas yang terbentuk dimasyarakat, apabila tidak menyetujui proyek dianggap tidak mau memajukan wilayahnya dan konservatif dan mengalami represif dari aparat. Dan seharusnya UU ini mengatur teknis dalam penyelenggaraan pembebasan lahan untuk kondusif menerima penolakan dari masyarakat. Hal yang perlu ditekankan, yakni tertulis jelas dalam pasal 2 ayat 2 bahwa kewenangan negara dalam hal pertanahan adalah: 1. mengatur

dan

menyelenggarakan

peruntukan,

penggunaan, persediaan dan pemeliharaan bumi, air dan ruang angkasa tersebut;

250

2. menentukan

dan

mengatur

hubungan-hubungan

hukum antara orang-orang dengan bumi, air dan ruang angkasa; 3. menentukan dan mengatur hubungan-hubungan hukum antara orang-orang dan perbuatan-perbuatan hukum yang mengenai bumi, air dan ruang angkasa. Pernyataan Sikap Pemerintah perlu mengubah pemaknaan relasi warga dengan negara. Negara tidak bisa terus menganggap warga sebagai beneficiaries dimana pemerintah menganggap paling mengerti permasalahan warga dan memiliki seluruh jawaban dan paling dapat melaksanakan ketika melakukan pembangunan infrastruktur. Karena dengan fakta-fakta yang telah dipaparkan, hal ini berarti pemerintah belum mampu menyelesaikan permasalahan dan menambah permasalahan dalam kehidupan masyarakat itu sendiri. Karena kelemahan dari pemaknaan ini, ketika masyarakat memiliki resistensi tinggi, pembangunan infrastruktur yang direncanakan oleh pemerintah hanya akan mendatangkan keburukan. Selain itu, warga lah yang paling mengerti akan permasalahan apa yang terjadi di dalam masyarakat dan lingkungannya yang tidak

dapat

dilihat

oleh

pemerintah.

Pemerintah perlu

menganggap warganya sebagai individu yang memegang hak dalam proses perencanaan pembangunan hingga pengambilan keputusan publik. Dengan meningkatkan partisipasi dalam

251

proses dan pengambilan keputusan publik, pemerintah dapat membangun kemitraan dengan pemerintah dimana pemerintah dapat mendekatkan diri dengan konstituennya. Oleh karena itu, Keluarga Mahasiswa Institut Teknologi Bandung menyatakan bahwa kami menuntut pemerintah untuk: 1. Meningkatkan

komitmen

menyejahterakan

politik

masyarakat

bukan

untuk untuk

memperkaya diri sendiri dan kelompok yang sedang menaungi. 2. Melakukan

perencanaan

komunikatif

yang

berdasarkan dialog dengan masyarakat dan tidak melakukan tindakan represif dan menekan psikologis warga

dengan

mendatangkan

angkatan

TNI/Polri/Angkatan Bersenjata. 3. Memberikan akses informasi dan dokumen publik terhadap perencanaan yang akan dilakukan dan memperhitungkan dampak yang akan terjadi di masyarakat dan lingkungannya dengan sungguhsungguh tanpa manipulasi. (dijelaskan batasan akses informasinya) Banyak yang mempertanyakan apakah pembangunan yang dilakukan benar-benar untuk kepentingan publik atau untuk memasukkan investasi yang hal ini akan berujung pada konflik agraria lagi. Padahal dalam janji nawa cita yang telah diterjemahkan kedalam RPJMN, pemerintah berjanji untuk

252

melakukan distribusi lahan 9 juta Ha. Penyusunan rancangan soal pertanahan seperti UU dan Perpres yang berkaitan secara langsung dengan implementasi reforma agraria di akhir tahun 2016 juga telah dilakukan. Tetapi di lapangan, pemerintah terus menambah kasus dan konflik agraria ketika melakukan pembangunan dan tidak mengindahkan hak dasar manusia dalam menyelenggarakan jaminan hukum bagi konflik agraria, dan menganggap enteng proses pembebasan lahan. Berhenti bersembunyi dan menutup mata!

253

Birokrasi Perizinan Sektor Hulu Energi Merupakan Kontribusi HIMA TG â&#x20AC;&#x2DC;TERRAâ&#x20AC;&#x2122; ITB sebagai Anggota Aliansi Kajian Isu Energi Minyak dan Gas Kebutuhan Energi Nasional Dewasa ini, semua sendi kehidupan manusia tidak terlepas dari kebutuhan akan energi. Kebutuhan energi akan meningkat seiring dengan bertambahnya jumlah penduduk. Hal ini menjadi perhatian utama kita karena pada tahun 2020 nanti Indonesia akan memasuki masa bonus demografi.

254

Gambar 12 Proyeksi Kebutuhan Energi Nasional (Dewan Energi Nasional, 2015) Di Indonesia sendiri kebutuhan akan sumber energi utama masih berasal dari energi fosil (hidrokarbon). Selain merupakan sumber pasokan utama kebutuhan energi nasional, hingga saat ini migas masih merupakan sumber pendapatan utama negara setelah pajak, sehingga ada parameter target sektor hulu migas dalam asumsi makro APBN. Secara kuantitas (volume), kebutuhan migas pun terus meningkat. Menurut laporan Dewan Energi Nasional tahun 2015, minyak dan gas bumi masih menjadi sumber energi utama Indonesia dengan persentase 46% minyak dan 23% gas. Saat ini produksi minyak kita berada pada level 831 ribu barrel oil per day (bopd) dan gas berada pada level 8.2 milliar billion standard cubic feet per day (BSCFD). Dengan laju produksi

255

ini maka, diperkirakan minyak akan habis dalam 11 tahun dan gas akan habis dalam 40 tahun. Tantangan Indonesia dalam Industri Minyak dan Gas Indonesia mempunyai banyak tantangan dalam industri minyak dan gas bumi , baik dari tekanan global akibat rendahnya harga migas maupun tantangan nasional karena kurangnya penemuan cadangan baru. Akibatnya, terjadi penurunan kontribusi terhadap pendapatan negara dari sektor migas. Investasi di industri minyak dan gas di Indonesia diperkirakan mencapai US$ 20 miliar pada 2016 dan diperkirakan akan mencapai US $ 26,8 miliar pada 2017. Namun, kontribusi industri terhadap pendapatan negara pada kenyataannya telah menurun drastis dari 14% di tahun 2014 menjadi 4% di tahun 2015, dan turun menjadi 3% di tahun 2016. Untuk itu, usaha-usaha untuk mempertahankan laju produksi penting dilakukan. Untuk jangka menengah, Enhanced Oil Recovery (EOR) pada sumur-sumur tua dapat dilakukan, Sedangkan untuk jangka panjang, eksplorasi secara masif sangat penting dilakukan baik untuk target hidrokarbon dari sumber konvensional maupun dari sumber nonkonvensional untuk mendapatkan cadangan baru. Namun, jumlah eksplorasi menurun dalam rentang waktu lima tahun. Jumlah realisasi pemboran sumur eksplorasi menurun dari 119 sumur pada tahun 2012 menjadi hanya 43 sumur pada tahun 2016.

256

Dari laporan tahunan SKK Migas tahun 2016 diketahui bahwa regulasi dan sosial masih menjadi faktor utama yang menghambat komitmen eksplorasi. Selain itu, faktor-faktor lain juga mempengaruhi kegiatan eksplorasi seperti kondisi ekonomi global, harga migas dunia, teknologi dan sumber daya yang kompeten.

Gambar 13 Grafik pelaksanaan komitmen eksplorasi Izin Kegiatan Usaha Minyak dan Gas Bumi Menurut Permen ESDM No.29 Tahun 2016, setidaknya terdapat enam jenis izin pada kegiatan usaha minyak dan gas bumi. Diantara keenam izin tersebut, terdapat dua perizinan

257

hulu migas yaitu izin survey dan izin pemanfaatan data minyak dan gas bumi. Namun, pada kenyataannya ketika seorang kontraktor migas memulai masa eksplorasi dan eksploitasi, mereka harus berurusan dengan 373 perizinan 216, terdiri dari izin, dispensasi, rekomendasi, persetujuan, pertimbangan teknis, sertifikasi, dan sejenisnya. Perizinan dibagi menjadi empat fase, yaitu fase survei dan eksplorasi memiliki 117 perizinan, fase pengembangan dan kostruksi memuat 137 perizinan, fase produksi memuat 109 perizinan, dan fase pasca operasi memuat 10 perizinan. 373 perizinan yang dimaksud menjangkau 18 kementrian atau lembaga lain yang secara rinci dapat diuraikan pada tabel di bawah: Tabel 3 Daftar Perizinan Hulu Migas di Lembaga Kementrian Kementrian/instansi

Jumlah perizinan

Kementrian ESDM

Kementrian keuangan

Kementrian lingkungan hidup

Kementrian Perhubungan

Kementrian Perindustrian

Kementrian Perdagangan

Kementrian Ketenagakerjaan

216

Didik S. Setyadi dalam â&#x20AC;&#x153;Politik Hukum dan Dinamika Penerapan Hak Menguasai Negara atas Sumber Daya Alam dan Minyak Bumiâ&#x20AC;? (2017)

258

Kominfo

Kemenkumham

Kementrian PUPR

TNI AL

Kepolisian

Badan Pertahanan Nasional

Pemerintah Provinsi

Pemerintah Daerah

Badan Pengawas Tenaga Nuklir

Kementrian Kelautan

Swasta/pemilik IUPHK

Selain di sektor minyak dan gas bumi, sektor panas bumi juga memiliki jalur perizinan yang panjang. Pada sektor ini terdapat 17 butir tahap perizinan yang harus di penuhi oleh investor hingga mendapatkan Commercial Operation Date atau kepastian operasi komersial untuk suatu WKP. Sebelum bisa memasuki tahap eksplorasi, terdapat 10 butir perizinan yaitu 1 izin di PTSP BPKM, 1 izin di KEMENKUMHAM, 1 izin di KESDM DJEBTKE, 4 izin PEMDA, 1 izin di KEMEN PUPR, 2 izin di KLHK. Setelah izin tersebut terpenuhi barulah investor dapat melancarkan rencana eksplorasi. Untuk melanjutkan ke tahap eksploitasi,dan konstruksi, terdapat 6 perizinan, yaitu 1 izin di IUPLTS, 1 izin di KESDM DJEBTKE, 1 izin di IUPTL, 3 izin di PEMDA. Izin terakhir yaitu Sertifikat Laik Operasi. Waktu penerbitan izin disektor ini

259

juga tergolong lama sehingga sangat menghambat kegiatan eksplorasi. Rekomendasi Berdasarkan laporan dari Fraser Institute tahun 2016 tentang hambatan dalam investasi bidang eksplorasi dan produksi minyak dan gas bumi di berbagai negara di dunia, Policy Perception Index (PPI)217 Indonesia masih rendah yaitu 45.83. Walaupun nilai PPI Indonesia dari tahun ke tahun cenderung naik. Namun nilai jika dilakukan pemeringkatan, Indonesia memiliki peringkat 79 dari 96 negara yang disurvey, tertinggal jauh dari negara tetangga seperti Malaysia (PPI 67.44 , Peringkat 41), Brunei Darussalam (PPI 74.70 , Peringkat 31), Filipina (PPI 61.93 , Peringkat 52) , bahkan Indonesia berada dibawah Papua New Guinea (PPI 49.13, Peringkat 76). Nilai PPI menunjukkan hambatan yang mempengaruhi investasi di sektor ini seperti kondisi

fiskal,

pajak,

regulasi,

ketidakpastian

perizinan,

kestabilan politik, infrastruktur, dan lain-lain. Namun perizinan menjadi persoalan utama dalam yang menghambat investasi di sektor minyak dan gas bumi. Peningkatan peringkat Indonesia ini akibat berkurangnya persepsi negatif dari ketidakjelasan dan duplikasi dari regulasi ,

217

Policy Perception Index (PPI) merupakan suatu indeks yang dibuat Fraser Instituteâ&#x20AC;&#x2122;s untuk menunjukkan tingkat kemenarikan kebijakan atau regulasi di suatu negara untuk mendorong investasi dibidang minyak dan gas bumi.

260

klaim dari tanah sengketa, dan hambatan usaha. Namun ketidakstabilan

politik

membuat

persepsi

negatif

yang

menghambat investasi. Survei kemudahan berusaha (Ease of Doing Business/EoDB) 2017 dari World Bank juga menempatkan Indonesia diperingkat 72, tertinggal jauh dari negara tetangga Malaysia (24) dan Brunei Darussalam (56). Dari berbagai indikator yang digunakan dalam survey ini, indikator perizinan memulai usaha masih sangat buruk yang menduduki peringkat 144 dari 190 negara. Untuk itu pemerintah harus menyederhanakan birokrasi perizinan yang ada agar target yang telah ditetapkan dalam RUEN dapat tercapai. Selain itu penyederhanaan rantai birokrasi dapat mencegah dan memperkecil peluang korupsi yang selama ini menggrogoti birokrasi Indonesia. Penyerdehanaan ini dalam dilakukan dengan cara melakukan klusterisasi izin yang sama dengan diwadahi badan perizinan satu pintu. Selain itu untuk mengefektif dan mengefesiensikan birokrasi dapat memanfaatkan teknologi informasi sehingga perizinan dapat dimonitoring oleh pemohon (investor). Alur perizinan ini akan memberikan kepastian hukum bagi investor sehingga akan meningkatkan gairah investasi sektor energi Indonesia

261

Gambar 14 Usulan Skema Penyerhanaan Perizinan Melalui Clustering (Didik S) Optimasi perizinan ini tentunya akan mendorong kontraktor untuk memenuhi komitmen eksplorasinya dan juga dapat merangsang investor lain untuk masuk ke industri ini. Diharapkan dengan diberlakukannya hal ini tidak ada lagi investor-investor yang melanggar peraturan yang berlaku, sehingga supremasi hukum di Indonesia dapat ditegakkan.

262

Kondisi Perusahaan Listrik Negara Merupakan Kontribusi HME ITB sebagai Koordinator Aliansi Kajian Isu Ketenagalistrikan Kebutuhan akan energi listrik merupakan hal yang tak lagi dapat dibantahkan. Pada zaman ini, kehidupan manusia sangat bergantung pada listrik baik dari pagi hari ke malam hari, dari bangun tidur hingga kembali tidur. Indonesia yang merupakan negara kepulauan dengan jumlah penduduk yang mencapai 250 juta jiwa yang terus bertambah jumlahnya seiring waktu tentu akan mempengaruhi tingkat kebutuhan energy listrik yang makin besar. Dalam hal ini, satu-satunya instansi yang memiliki hak dalam membangun pembangkit dan melangsungkan distribusi listrik dipegang oleh Perusahaan Listrik Negara (PLN) yang merupakan salah satu Badan Usaha Milik Negara (BUMN) dan diatur oleh pemerintah dalam penetapan kebijakannya. Namun beberapa waktu lalu, PLN dikabarkan sedang mengalami

kondisi

kesulitan

keuangan yang

berpotensi

menyebabkan PLN bangkrut. Isu ini mulai terangkat ke permukaan sejak bocornya surat dari Menteri Keuangan RI mengenai kondisi keuangan PLN. Proyek 35000 Mega Watt (MW) terindikasi menjadi penyebab PLN mengalami kesulitan keuangan.

263

Proyek 35000 MW Tidak Sesuai Kebutuhan Proyek 35000 MW sudah dicanangkan semenjak tahun 2014 oleh pemerintahan Presiden Joko Widodo. Namun, kebutuhan energi tersebut ternyata tidak sejalan dengan pertumbuhan kebutuhan energi nasional. Berdasarkan perhitungan, baik oleh PLN maupun Kementerian ESDM, hingga 2019 kemungkinan pembangkit listrik yang bisa dibangun hanya mencapai 2000022000 MW dengan bantuan sektor swasta. Berdasarkan data yang diperoleh, kebutuhan energi selama 5 tahun ke depan diprediksikan hanya sekitar 16000 MW. Selain itu, tiga tahun lalu, Pengamat ekonomi sekaligus mantan Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman pada saat itu, Rizal Ramli pernah meminta Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) dan PT PLN (Persero) untuk merevisi target pembangunan proyek listrik 35000 MW menjadi 16167 MW. Jika dipaksakan merealisasikan 35000 MW maka akan terjadi kelebihan kapasitas listrik 21331 MW. Kelebihan itu harus dibayar PLN dan akhirnya membebani keuangan perseroan. Hal ini tetntu akan membuat kesulitan pihak PLN sendiri dalam melakukan pembayaran kepada pihak swasta karena adanya kelebihan daripada energi yang dibutuhkan. Berdasarkan keterangan Luhut Binsar Panjaitan, program 35000 MW itu merupakan target dengan asumsi kala itu pertumbuhan ekonomi mampu tumbuh 6-7 persen. Sedangkan

264

saat ini, pertumbuhan ekonomi diperkirakan hanya akan tumbuh 5-6 persen. Bocornya Surat Menteri Keuangan Teori PLN mengalami kesulitan keuangan didukung oleh bocornya surat Menteri Keuangan Sri Mulyani yang bernomor S-781/MK.08/2017 itu ditembuskan kepada Kepala Kantor Staf Kepresidenan, Direktur Utama PLN, dan Dewan Komisaris PLN. Berikut lima poin surat Sri Muluani untuk PLN: 1. Kinerja PLN ditinjau dari sisi keuangan terus menurun seiring semakin besarnya kewajiban untuk memenuhi pembayaran pokok dan bunga pinjaman yang tidak didukung dengan pertumbuhan kas bersih operasi. Hal tersebut menyebabkan dalam tiga tahun terakhir, Kementerian Keuangan harus mengajukan permintaaan waiver kepada pemberi pinjaman (lender) PLN sebagai dampak terlanggarnya kewajiban pemenuhan covenant PLN dalam perjanjian pinjaman untuk menghindari cross default

utang

PLN

yang

mendapatkan

jaminan

pemerintah. 2. Keterbatasan dana internal PLN untuk melakukan investasi

dalam

rangka

melaksanakan

penugasan

pemerintah, menyebabkan pendanaan PLN bergantung kepada pinjaman, baik melalui pinjaman kredit investasi perbankan, penerbitan obligasi, maupun dari lembaga keuangan internasional.

265

3. Berdasarkan profil jatuh tempo pinjaman PLN, kewajiban pokok dan bunga pinjaman PLN diproyeksikan terus meningkat dalam beberapa tahun mendatang. Sementara itu pertumbuhan penjualan listrik tidak sesuai dengan target dan adanya kebijakan pemerintah meniadakan kenaikan tarif tenaga listrik (TTL) dapat berpotensi meningkatkan risiko gagal bayar PLN. 4. Dengan mempertimbangkan bahwa sumber penerimaan utama PLN berasal dari TTL yang dibayarkan pelanggan dan subsidi listrik dari pemerintah, kebijakan peniadaan kenaikan TTL perlu didukung dengan regulasi yang mendorong penurunan biaya produksi tenaga listrik. Sri Mulyani mengharapkan Jonan dan Rini dapat mendorong PLN melakukan efisiensi biaya operasi (utamanya energi primer) guna mengantisipasi peningkatan risiko gagal bayar di tahun-tahun mendatang. 5. Terkait dengan penugasan program 35 GW, Sri Mulyani menilai perlu dilakukan penyesuaian target penyelesaian investasi

PLN

dengan

mempertimbangkan

ketidakmampuan PLN memenuhi pendanaan investasi dari arus kas operasi, tingginya profil utang jatuh tempo, serta kebijakan pemerintah terkait tarif, subsidi listrik, dan penyertaan modal negara (PMN). Hal tersebut perlu dilakukan untuk menjaga sustainabilitas fiskal APBN dan kondisi keuangan PLN yang merupakan salah satu sumber risiko fiskal pemerintah.

266

Berdasarkan poin-poin dari surat yang bocor tersebut, satu hal yang disoroti oleh Sri Mulyani adalah program pembangunan 35000 MW yang dianggap tidak relevan dengan kondisi keuangan PLN, dimana hal ini juga didukung oleh data yang diperoleh pada pembahasan sebelumnya. Namun di saat yang bersamaan, PT PLN (Persero) juga mengemban tugas Public Service Obligation (PSO) dimana selain menjual listrik bersubsidi kepada beberapa golongan pelanggan juga berupaya memberikan tarif yang mampu meningkatkan competitivenes bisnis dan industri. Hal ini tentu menjadi dilema bagi pihak PLN sendiri antara tetap memperhatikan kepentingan masyarakat atau mempertahankan eksistensinya sebagai satusatunya perusahaan pembangkit listrik di Indonesia dengan menyangkut kemampuan finansialnya saat ini. Tarif Tenaga Listrik Jika kita amati selama tahun 2017, tidak ada kenaikan tarif tenaga listrik (TTL) untuk pelanggan non subsidi meskipun terjadi lonjakan harga energi primer terutama batu bara. Berikut merupakan harga acuan batu bara pada periode Januari-Agustus 2017.

267

Gambar 15 Harga Acuan Batu Bara 2017 Sumber: https://maritimenews.id/harga-batubara-acuan-agustus-2017-naikjadi-usd8397/

Gambar 16 Data Ketenagalistrikan Indonesia

268

Gambar 16 merupakan data yang diperoleh dari Buku Statistik Ketenagalistrikan No. 29 â&#x20AC;&#x201C; 2016 yang disusun berdasarkan data ketenagalistrikan hingga akhir 2015 dari beberapa unit di lingkungan Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral dan pemangku kepentingan terkait. Data Ketenagalistrikan berasal dari PT. PLN (Persero) dan Direktorat Jenderal Ketenagalistrikan, sedangkan data pendukung lain mengenai Energi berasal dari Direktorat Jenderal Minyak dan Gas Bumi, dan Direktorat Jenderal Mineral dan Batubara, serta Direktorat Jenderal Energi Baru, Terbarukan dan Konservasi Energi. Kapasitas pembangkit energi terbesar masih didominasi dari sektor PLTU, dengan korelasi adanya peningkatan harga batu bara akan menyebabkan penurunan profit PLN akibat harga TTL yang tidak meningkat sampai akhir tahun. Hal ini tentu menambah daftar permasalahan PLN sebagai sebuah Badan Usaha. Pertumbuhan konsumsi listrik juga tidak sesuai dengan proyeksi yang dibuat oleh PLN. Pertumbuhan konsumsi listrik semester I tahun 2017 hanya 2,4% jauh sekali dengan target yang dibuat sebesar 6,5%. Dengan Kondisi yang ada tanpa membangun pembangkit baru pun masih ada cadangan daya listrik yang bisa digunakan hingga tahun 2026. Kejelasan Kondisi Keuangan PLN Dengan temuan yang diperoleh di atas mengenai indikasi kondisi keuangan PLN yang sedang sulit, masyarakat patut

269

resah. PLN merupakan tonggak penyedia energi listrik bagi seluruh masyarakat Indonesia, dimana listrik hari ini menyangkut hajat hidup orang banyak. Sehingga PLN harus mampu berdiri mempertahankan monopoli dan eksistensinya dalam industri ketenagalistrikan. Oleh karena itu, kami, Keluarga Mahasiswa Institut Teknologi Bandung menuntut Pemerintah agar memberikan kejelasan mengenai kondisi keuangan PLN, dan apabila ternyata keuangan PLN memang sedang sulit, pemerintah

hendaknya

melakukan

usaha-usaha

yang

diperlukan untuk menormalisasi kondisi keuangan PLN dengan tetap menjunjung kesejahteraan rakyat.

270

Kondisi Pergaraman di Dunia Kajian oleh HIMATEK ITB sebagai Koordinator Aliansi Kajian Isu Pangan Indonesia memiliki sumber daya alam yang sangat melimpah baik di darat maupun di laut, kurang lebih 2/3 dari luas Indonesia adalah perairan yang dapat dimanfaatkan hasilnya seperti garam. Garam merupakan sebuah bahan pokok penting dan banyak digunakan masyarakat. Pada zaman dahulu garam merupakan sebuah barang yang mahal dan bahkan untuk membayar pekerja pun menggunakan garam. Meskipun memliki sumber daya alam yang sangat melimpah apalagi dalam perairan, posisi berapakah kita di dunia dibandingkan dengan negara negara lainnya dalam hal menghasilkan garam? Faktanya Indonesia sangat tertinggal jauh dibandingkan negara negara lain di dunia, pertama ada China yang menghasilkan garam sebanyak 58 juta metrik ton, kedua ditempati oleh Amerika Serikat yang menghasilkan sebanyak 42 juta metrik ton, ketiga adalah India dengan 19 juta metrik ton, dan keempat ialah Kanada dengan 10 juta metric kubik, sedangkan Indonesia hanya 14 ribu metrik ton saja pada tahun 2016. Amerika Serikat merupakan salah satu penghasil garam yang besar dengan 42 juta metrik ton, 38% Salt In Brine, 44% Vacuum Pan Salt, 9% Rock Salt, dan 9% Solar Salt . Menurut Salt Institute

271

â&#x20AC;&#x153;Di antara tiga teknologi tersebut, sebagian besar produsen di seluruh dunia terlibat dalam produksi solar salt, teknologi paling murah yang tersedia, bila didukung oleh iklim yang kering dan berangin. Tapi sejumlah besar Rock Salt diekstraksi di tambang komersial besar dan perusahaan kimia menggunakan garam dalam jumlah besar dalam bentuk air garam yang tidak pernah dikristalisasi menjadi Dry Salt.â&#x20AC;? Amerika menghasilkan sebanyak 9% solar salt yang apabila dihitung dari 42 juta metrik ton kurang lebih 3.780.000 metrik ton, padahal apabila dilihat dari geografis dan perairan Indonesia bias mendekati nilai tersebut tetapi faktanya sangat jauh dari kata mendekati. Pada tahun 2009 pasar garam kanada mencatat 6% dari 58 juta metric ton adalah Fine Vacuum Salt yang memiliki harga ratarata $120/t, 93% adalah Mined Rock Salt dengan harga rataan nya adalah $42/t, sedangkan 1% sisanya adalah Salt in Brine dengan

harga

$30/t.

Kanada

memiliki

sebuah

operasi

pertambangan yang dinamakan dengan operasi sifto yang berada di Ontario. Pertambangan ini merupakan salah satu pertambangan garam terbesar di dunia dengan mengoperasikan 2 jenis kegiatan yaitu, pertambangan dan pabrik penguapan garam.

Pabrik

penguapan

garam

ini

fungsinya

untuk

memisahkan garam dan air. Operasi sifto ini tidak hanya menambang dan memisahkan garam dari air, tetapi ada juga proses pencucian juga penyaringan yang membuat operasi sifto menghasilkan garam dapur yang memiliki kualitas sangat bagus.

272

Setelah melihat dan membandingkan Indonesia dengan negara lainnya, ternyata Indonesia benar benar sangat kurang dalam memanfaatkan sumber daya alamnya, dilihat dari Amerika dan Kanada pun sudah sangat jauh. Jadi bagaimana dengan negara lainnya? Silahkan cari tahu dan bandingkan dengan Indonesia.

273

Tantangan Indonesia Menuju Kedaulatan Sumber Daya Mineral Materi Diskusi Publik oleh IMMG ITB, HMTG â&#x20AC;&#x2DC;GEAâ&#x20AC;&#x2122; ITB, dan HMT ITB sebagai anggota Aliansi Kajian Sumber Daya Mineral Negara Indonesia adalah negara yang kaya sumberdaya alam. Mineral merupakan salah satu kekayaan negara kita yang memegang peranan penting dalam perekonomian Indonesia. Kesadaran akan tujuan negara kita yang tertera dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun

1945

mengharuskan

Komoditas

mineral

dapat

dimanfaatkan sebesar-besarnya demi kemakmuran rakyat sesuai Bab XIV pasal 33 ayat 2 dan 3 dalam UUD tahun 1945 yang berbunyi: (2) Cabang-cabang produksi yang penting bagi negara dan yang menguasai hajat hidup orang banyak dikuasai oleh negara; (3) Bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat. Untuk mencapai tujuan negara yang tertera di Pembukaan UUD 1945 dan memenuhi Bab XIV pasal 33 UUD 1945 diperlukan optimasi pemanfaatan sumber daya alam yang

274

konkret dan berkesinambungan termasuk kedalamnya sumber daya mineral. Negara memiliki kekuasaan untuk mengusahakan keberjalanan dari mulai eksplorasi, eksploitasi, sampai produk jadi. Tetapi, negara kita masih memiliki keterbatasan dalam sistematis kegiatan tersebut seperti keterbatasan investasi, sumber daya manusia, dan infrastruktur yang mendukung. Oleh karena itu, dibutuhkan kerjasama dengan pihak asing dalam penanganan keterbatasan negara kita yang telah diatur dalam UU No 25 tahun 2007 pasal 35. Kemunculan

perusahaan

asing

yang

mengeksploitasi

kekayaan negara memiliki aturan ketat dalam regulasi dan aturan. Salah satu aturan dalam pengaturan sumberdaya mineral terangkum dalam UU No 4 tahun 2009. Dalam aturan tersebut berkenaan dalam upaya pemerintah untuk mendominasi, mengontrol, dan mengusahakan tujuan negara. Salah satu aturan yang dibuat dalam pertambangan mineral khususnya hilirisasi mineral untuk perusahaan asing adalah sebagaimana yang telah diatur dalam PP No. 1 tahun 2017. Aturan tersebut menyatakan kewajiban mulai tanggal 12 Januari 2017 perusahaan tambang melakukan pengelolaan

dan

pemurnian mineral di dalam negeri dan tidak boleh lagi mengekspor

mineral

mentah/konsentrat

kecuali

apabila

perusahaan tersebut: 1. Mengubah kontak karya (KK) menjadi Izin Usaha Pertambangan Khusus (IUPK); 2. Membangun smelter dalam waktu 5 tahun;

275

3. Wajib divestasi saham 51% dalam 10 tahun; dan 4. Membayar bea keluar maksimal 10%. Terbitnya PP No. 1 Tahun 2017 merupakan angin segar untuk kedaulatan sumber daya mineral di Indonesia. Sebab apabila PP No 1 tahun 2017 tidak diterbitkan, terdapat potensi akan terjadinya hal-hal berikut. 1.

Amanat UU No 4 tahun 2009 tentang minernal dan batubara khususnya kewajiban membangun fasilitas pengelolaan dan pemurnian tidak diimplementasikan dengan baik.

Kegiatan usaha pertambangan terancam terhenti.

Mineral logam kriteria tertentu tidak termanfaatkan, bijih nikel dan bauksit kadar rendah tidak terserap.

Tidak

ada

kewajiban

divestasi

51%

perusahaan

pertambangan menjadi saham nasional. 5.

Hilangnya potensi negara sebesar 42 Triliun.

Lambatnya percepatan hilirisasi mineral.

Hilangnya

Potensi

Lapangan

Pekerjaan

sektor

pertambangan 44 ribu tenaga kerja. 8.

Terganggunya stabilitas ekonomi sosial.

Kebijakan Divestasi Saham untuk Perusahaan Pertambangan Divestasi adalah sebuah upaya untuk menegaskan kontrol negara yang lebih besar atas sumber daya mineral. Aturan ini

276

mengamanatkan

perusahaan

tambang

asing

untuk

mendivestasikan porsi saham secara berkala dan meningkat dari entitas mereka yang berdomisili lokal, untuk orang Indonesia. Pemerintah berharap aturan tersebut akan menguntungkan masyarakat Indonesia lewat dua cara. Pertama, hal tersebut memungkinkan masyarakat Indonesia yang memegang saham di perusahaan pertambangan secara langsung mendapatkan manfaat dari bisnis mereka, dibandingkan secara tidak langsung melalui penerimaan pajak. Kedua, hal ini memungkinkan perusahaan-perusahaan Indonesia untuk memperoleh teknologi pertambangan baru dan mengembangkan. praktek-praktek bisnis baru, mendorong lapangan pekerjaan dan peluang usaha domestik yang lebih besar di negara ini. Aturan divestasi juga merupakan bagian dari rencana pemerintah untuk membangun perusahaan milik negara (BUMN) yang lebih kuat di sektor pertambangan. Aturan divestasi pertama kali disebutkan di dalam Undangundang (UU) Mineral dan Batubara (Minerba) pada tahun 2009. Peraturan selanjutnya telah memberikan rincian lebih lanjut. â&#x20AC;˘

Pasal 97, Peraturan Pemerintah No. 23 Tahun 2010.

â&#x20AC;˘

Pasal 97, Peraturan Pemerintah No. 77 Tahun 2014 (PP 77/2014).

â&#x20AC;˘

Peraturan Pemerintah No. 1 Tahun 2017 (PP 1/2017).

â&#x20AC;˘

Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral No. 9 Tahun 2017 (Permen ESDM 9/2017).

277

Hal-hal yang perlu kita cermati dalam kebijakan mengenai divestasi saham ini, diantaranya sebagai berikut. 1. Seberapa banyak saham yang didivestasi.

Gambar 17 Saham Ekuitas Minimal yang Harus Diinvestasikan

2. Pembeli dalam divestasi Unsur kedua aturan divestasi menentukan siapa yang dapat membeli saham. Sebelum Permen ESDM 9/2017 baru-baru ini, aturan divestasi memiliki tiga tingkatan pembeli potensial. Permen ESDM 9/2017 menambahkan

opsi

berikutnyaâ&#x20AC;&#x201D;potensi

untuk

menawarkan saham di Bursa Efek Indonesia. Pemerintah mendapatkan kesempatan pertama untuk

membeli

ekuitas

dalam

perusahaan

pertambangan. Penjualan dilakukan melalui negosiasi. Jika pemerintah menolak, tingkatan berikutnya akan

278

ditawarkan ekuitas secara bergantian Kami menafsirkan Permen ESDM 9/2017 menyebutkan bahwa jika sisa ekuitas tidak terjual kepada empat tingkatan tersebut diatas, perusahaan dapat memilih antara mengulangi proses di tahun berikutnya atau mencatatkan diri di Bursa Efek Indonesia. 3. Harga Divestasi Pasal

(1)

dari

Permen

ESDM

9/2017

menggantikan metode penaksiran ini dengan metode yang memperkirakan â&#x20AC;&#x153;nilai pasar yang wajarâ&#x20AC;? tanpa mempertimbangkan nilai cadangan pada saat divestasi ini jatuh tempo. Potensi Positif Divestasi 1. Investor domestik berperan. Sebagian besar investasi di Indonesia berasal dari investor asing, bukan domestik. Hanya seperempat dari hampir USD 180 miliar (Rp 2.394 triliun) yang diinvestasikan setiap tahun di Indonesia berasal dari investor dalam negeri. Aturan divestasi bertujuan untuk mengubah ini dan memberikan kesempatan kepada masyarakat Indonesia untuk memiliki saham yang lebih besar di sektor pertambangan. 2. Penambahan tenaga kerja dalam negeri. Ketika pemilik Indonesia menjadi pemegang saham mayoritas usaha pertambangan, hal ini memungkinkan

279

bahwa mereka akan berhasil mengarahkan perusahaan untuk menghasilkan lebih banyak pekerjaan dan peluang bisnis untuk orang Indonesia dari pada jika perusahaan

tambang

tinggal

bawah

kendali

perusahaan asing. Ini bisa berasal dari penciptaan lapangan pekerjaan perusahaan pertambangan bagi masyarakat Indonesia, atau dari perusahaan tambang milik Indonesia yang berkontrak dengan perusahaan jasa

Indonesia

dari

pada

perusahaanperusahaan

internasional. Jaringan bisnis lokal cenderung lebih kuat di antara perusahaan pertambangan milik Indonesia. Secara teoritis, transfer kepada kepemilikan mayoritas Indonesia

setelah

tahun

kesepuluh

produksi

(diamanatkan dalam aturan) akan membantu koneksi domestik berkembang. 3. Meningkakan fungsi kontrol dan pengawasan. Dengan dominasi investasi berarti negara Indonesia berhak mengatur dan menjalankan fungsi kontrol penuh terhadap segala aktivitas pertambangan. Hal ini mendungkung

pemerintah

dalam

melaksanakan

keputusan hukum dan pengaturan regulasi setiap sendi pertambangan. Hal ini pula menjadikan Indonesia dapat menjawab kedaulatan terhadap sumber daya mineral. 4. Penerapan hukum dan amanat undang-undang Amanat dari UU No 4 tahun 2009 tentang minerba dapat

diterapkan

dengan

280

baik

sehingga

dalam

penerapan hukum terhadap hilirisasi mineral akan dapat berjalan dengan baik. Potensi Negatif Divestasi 1. Investasi asing terhenti. Dikarenakan negara seakan berada pada sisi paling menguntungkan disbanding dengan perusahaan asing sehinggal keraguan untuk berinvestasi dalam sektor pertambangan akan menurun. 2. Pembelian investasi oleh pihak perusahaan yang mendivestasi kembali. 3. Membeli saham di sektor pertambangan adalah kesempatan yang hilang untuk berinvestasi di sektor perekonomian lain Indonesia. Presiden

Joko

Widodo

telah

menargetkan

pembangunan infrastruktur di Indonesia. Jelas, ini membutuhkan dana publik atau pinjaman. Demikian pula, pembelian pemerintah atau BUMN yang dibiayai pemerintah atas saham pertambangan membutuhkan dana publik atau pinjaman. Namun, membeli saham pertambangan berarti lebih sedikit dana yang tersedia untuk membangun infrastruktur publik. Salah satu cara untuk memilih area investasi yang lebih baik adalah dengan membandingkan tingkat imbal hasil sosial yang diharapkan. Pada akhirnya, total manfaat dari sebuah proyek tidak hanya untuk pemerintah, tetapi juga

281

masyarakat. Imbal hasil sosial dari investasi di tambang dapat mencakup dividen, lapangan pekerjaan yang lebih besar dan memperluas peluang bisnis local 4. Aturan divestasi menciptakan peluang untuk korupsi. Penjualan saham pertambangan bisa menciptakan peluang bagi para pejabat pubik untuk mendapatkan keuntungan dengan mengorbankan masyarakat dan menciptakan resiko penyuapan, konflik kepentingan, kepentingan politik menyandera kebijakan ini dan favoritisme. Misalnya, pejabat publik dapat mengatur penjualan kepada perusahaan swasta atau BUMN di mana mereka, keluarga atau kerabat dekat mereka adalah pemilik yang sebenarnya (beneficial owners). Para pejabat ini dapat berada pada posisi untuk mengatur penjualan saham dengan harga diskon untuk sebuah perusahaan, yang memungkinkan pejabat terkait untuk memperoleh aset dengan harga yang rendah. Demikian pula, para pejabat publik bisa mengatur penjualan saham kepada sebuah BUMN yang dibiayai oleh kepentingan swasta yang terkait dengan pejabat-pejabat tersebut. Praktek-praktek seperti ini sangat umum terjadi, khususnya di sektor ekstraktif di seluruh dunia. 5. Imbal hasil dividen dari investasi mungkin di bawah dari yang diharapkan. Memiliki saham di perusahaan tambang memberikan kesempatan kepada masyarakat Indonesia atau BUMN

282

untuk mendapatkan dividen. Namun, dividen yang sebenarnya diterima oleh pemilik saham Indonesia dapat mengecewakan karena dua alasan. Pertama, dalam banyak kasus, entitas Indonesia mungkin tidak memiliki dana untuk membeli saham dan justru harus meminjam. Pasal 2 (7) dari Permen ESDM 9/2017 mencegah perusahaan asing meminjamkan dana untuk pembelian saham (seperti umumnya di negara-negara lain di mana negara ingin memiliki saham di perusahaan tambang). Tentu saja, ini berarti pembeli Indonesia akan meminjam dari sumber yang lain. Kontrak Karya dan Izin Usaha Pertambangan (IUP)/Izin Usaha Pertambangan Khusus (IUPK) Peraturan Pemerintah (PP) adalah peraturan perundangundangan di Indonesia yang ditetapkan oleh Presiden untuk menjalankan Undang-Undang sebagaimana mestinya. Di dalam Undang â&#x20AC;&#x201C; Undang (UU) No 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan

Peraturan

Perundang-Undangan

dinyatakan

bahwa PP merupakan aturan "organik" dari UU yang berarti tidak boleh saling tumpang tindih atau bertolak belakang. Dalam rangka pelaksanaan peningkatan nilai tambah mineral logam melalui kegiatan pengolahan dan pemurnian mineral logam sebagaimana dimaksud dalam UU No 4 Tahun 2009, pada tanggal 11 Januari 2017, Presiden Joko Widodo telah menandatangani PP Nomor 1 tahun 2017 tentang Perubahan

283

Keempat dari Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara. PP tersebut menegaskan bahwa pemegang Izin Usaha Pertambangan (IUP) dan Izin Usaha Pertambangan Khusus (IUPK) wajib melakukan divestasi saham minimal 51% secara bertahap dalam kurun waktu 10 tahun. Selain itu, PP tersebut juga menjelaskan bahwa pemegang Kontrak Karya (KK) dapat menjual hasil pengolahannya dalam jumlah dan rentang waktu tertentu apabila telah melakukan pemurnian serta mengubah kontraknya menjadi IUPK. Dalam perkembangannya, bentuk KK dan IUPK memiliki perbedaan yang dapat dijelaskan sebagai berikut.

284

Tabel 4 Perbedaan KK dan IUPK

IUPK

Posisi negara sejajar dengan perusahaan karena sifatnya kontrak.

Posisi negara lebih tinggi dari perusahaan karena bersifat izin yang mengikuti peraturan.

Kontrak dihormati sampai habis Negara dapat mencabut izin jika karena sudah ditetapkan sejak merugikan karena negaralah awal kontrak. pemegang kekuasaan tertinggi. Bersifat nail down (pajak dan royalty yang dibayarkan tetap sampai akhir kontrak)

Bersifat Prevailing (pajak dan royalty yang dibayarkan dapat berubah sesuai kebijakan yang berlaku)

Luas wilayah dapat relatif luas

Luas wilayah dibatasi

Tidak ada ketentuan khusus Terdapat ketentuan divestasi dalam saham divestasi saham (penjualan (penjualan asset) ke pemerintah asset) ke bagi pemerintah bagi perusahaan perusahaan asing. asing. Tidak adanya pajak dividen Adanya pajak dividen Pajak penghasilan (PPh) = 35 % Pajak Penghasilan (PPh) = 25 % (lebih tinggi) (lebih rendah)

Bicara soal perubahan KK ke IUPK, tentu tidak bisa terlepas dari perusahaan besar yang telah puluhan tahun menambang tembaga di Tembagapura, Papua, yakni PT

285

Freeport Indonesia (PTFI). Sejarah adanya PTFI di Indonesia telah dimulai bahkan sejak masa-masa awal kemerdekaan. Dimulai pada tahun 1936, Ertsberg (Gunung Bijih) ditemukan oleh Jean-Jacques Dozy, Anton H. Colijn, dan Pilot FritsWessel. Kemudian Forbes Wilson melakukan ekspedisi Freeport setelah ditemukan laporan Dozy. Setelah Forbes Wilson menemukan Ertsberg, PTFI mengajukan permohonan KK kepada pemerintah Indonesia. Dari pengajuan permohonan KK, PTFI berhasil mendapatkan persetujuan Menteri Pertambangan Republik Indonesia,

Slamet

Bratana

pada

tahun

1967.

Dengan

disetujuinya KK, maka PTFI mulai melakukan kegiatan penambangan di Ertsberg sampai cadangan habis. Setelah cadangan di Ertsberg habis, PTFI menemukan cadangan baru yang

dinamai

dengan

Grasberg.

Dengan

ditemukannya

cadangan Grasberg ini. PTFI mulai mengajukan permohonan KK sekali lagi kepada pemerintah dan berhasil disahkan pada tahun 1991. Sejak saat itu PTFI melakukan operasi penambangan sampai saat ini di Grasberg. Dengan adanya usaha tambang PTFI, baik negara maupun daerah mengalami perkembangan pada berbagai bidang. Yang pertama adalah perkembangan dalam bidang perekonomian. Perkembangan dalam bidang perekonomian untuk negara yaitu penambahan pemasukan kas negara yang berasal dari pajak dan royalty yang dibebankan pada PTFI. Lalu perkembangan dalam bidang perekonomian untuk daerah yaitu munculnya aktifitas perdagangan sekitar penambangan di Papua, khususnya di

286

daerah Timika. Hal ini dapat diketahui dari hadirnya prasarana yang

telah

dibangun

PTFI

kepada

masyarakat

seperti

pembukaan hutan, pembangunan jalan dan jembatan yang menunjang jalannya perekonomian sekitar. Kemudian dengan adanya pelabuhan dan bandara penerbangan dari PTFI, memberikan kemudahan dalam bidang transportasi untuk masyarakat daerah. Selain itu dalam bidang pendidikan, PTFI membuat program pengembangan yang berada dibawah asuhan Nemangkawi Mining Institut (NMI) yang bertujuan untuk melatih siswa agar dapat mudah beradaptasi di dunia professional. Dari banyaknya dampak postif dari adanya usaha tambang PTFI, tidak dapat dipungkiri bahwa kegiatan usaha tambang ini juga menimbulkan dampak negatif. Yang pertama kali terlihat jelas adalah dalam bidang lingkungan. Dengan adanya kegiatan usaha penambangan yang dilakukan PTFI menimbulkan perubahan rona lingkungan. Yang tadinya bukit yang ditutupi hutan berkanopi, sekarang yang tertinggal berupa lubang lebar yang menganga. Selain itu dalam bidang sosial adalah terjadinya isu

kesenjangan

oleh

oknum-oknum

sekitar

area

penambangan. Hal ini dapat diketahui dari beberapa kejadian yang sudah terjadi seperti adanya kericuhan akibat demo yang dilakukan oleh mantan pekerja, penghadangan masuknya kendaraan PTFI, penembakan karyawan PTFI, dan sebagainya. Beberapa pengaruh pengubahan KK menjadi IUPK terhadap PTFI, yaitu sebagai berikut.

287

Perbedaan luas wilayah;

Tuntutan berdivestasi saham;

Tuntutan dalam pembangunan fasilitas pengolahan dan pemurnian konsentrat;

Perubahan kedudukan terhadap kebijakan yang diambil pemerintah (dari nail down ke prevailing).

Untuk

proses

pengubahan

menjadi

IUPK

pun

membutuhkan masa-masa yang tidak mudah bagi PTFI dalam penyesuaian sistem yang baru. Contohnya adalah mengenai kegiatan ekspor konsentrat yang telah terjadi pada bulan Januari 2017 yang lalu. Dalam proses ekspor konsentrat sampai dengan 11 Januari 2017 PTFI mendapatkan izin ekspor konsentrat (bersyarat) ke luar negeri. Sedangkan setelah dikeluarkannya PP No. 1 Tahun 2017, tepat pada tanggal 12 Januari 2017 PTFI berhenti mengekspor konsentrat. Dengan sedikitnya produksi pada sistem yang besar, jalan terbaik bagi PTFI yaitu dengan bergantung

pada

pabrik

pengolahan

dan

pemurnian,

meningkatkan keefektifan produksi seperti memangkas biaya pembelanjaan, bahkan memulangkan karyawannya. Bahkan jika produksi diturunkan, secara teknis lubang-lubang tambang bawah tanah di Grasberg akan berpotensi runtuh akibat batuan yang terus mendorong di sekitar lubang terowongan. Walaupun begitu langkah ini tetap diambil oleh PTFI agar perusahaan tetap mendapatkan keuntungan sesuai target.

288

Pembangunan Smelter sebagai Roda Hilirisasi Industri Pertambangan Potensi Sumber Daya Tambang Indonesia Sumber daya alam ialah potensi dan sumber kekayaan bagi suatu

negara

untuk

meningkatkan

kesejahteraan

masyarakatnya. Tak dapat dipungkiri potensi sumber daya alam Indonesia telah menjadi rahasia umum setiap negara di dunia bahwa Indonesia merupakan negara yang kaya akan sumber daya alamnya, tanpa terkecuali sumber daya mineralnya. Berdasarkan data kajian roadmap industri logam, potensi mineral logam di Indonesia fokus pada 5 komoditas utama, diantaranya pasir bersi sebesar 2,05 Milliar ton, bijih nikel sebanyak 935 juta ton, bijih bauksit sebanyak 918 juta ton, bijih nikel sebanyak 1,5 milliar ton, dan bijih tembaga sebanyak 23,8 milliar ton.

289

Gambar 18 Potensi Mineral Logam Indonesia

Sebagai contoh untuk komoditas nikel, berdasarkan pada hasil diskusi publik yang dilaksanakan pada 24 September 2016 lalu, dengan tema â&#x20AC;&#x153;Kesiapan Pengelolaan Sektor Minerba Berlandaskan Semangat Nasionalisasiâ&#x20AC;?, ketahanan cadangan komoditas nikel Indonesia apabila produksi tambang berjalan secara normal (tanpa adanya penemuan cadangan baru) dapat bertahan hingga tahun 2132. Contoh ini menunjukkan betapa kuatnya ketahanan cadangan komoditas nikel dilihat dari lamanya waktu cadangan.

290

Gambar 19 Cadangan Komoditas Nikel Cadangan nikel berasal dari KK dan IUP (CNC) yang terdata di Ditjen Minerba dan diasumsikan tidak ada penambahan cadangan baru.

Komoditas Industri Pertambangan dan Peningkatan Nilai Tambah Bangsa yang berdaulat ialah bangsa yang dapat mandiri dalam mengelola potensi yang dimilikinya. Sumber daya mineral Indonesia merupakan salah satu dari potensi yang dimiliki oleh bangsa

Indonesia

sebagai

alat

untuk

meningkatkan

kesejahteraan rakyatnya. Keberagaman sumber daya mineral yang dimiliki oleh Indonesia menjadi tantangan sekaligus kesempatan bagi bangsa Indonsia untuk mengelola industri turunannya. Secara umum komoditas mineral di Indonesia dibagi

291

kedalam pertambangan dengan komoditas mineral logam, mineral bukan logam, batuan, dan mineral radioaktif. Namun, dalam kesempatan kali ini, ruang lingkup

pembahasan

difokuskan pada komoditas mineral logam. Mineral logam ialah batuan yang didalamnya terkandung logam-logam berharga yang dapat diolah lebih lanjut untuk dihasilkan logam. Mineral logam yang potensinya sangat besar dan belum termanfaatkan di Indonesia ialah tembaga, nikel, alumunium. Namun dalam kesempatan kali ini, pembahasan difokuskan pada komoditas logam tembaga.

Gambar 20 Pohon Industri Tembaga Logam tembaga pada dasarnya ialah logam yang paling sering dijumpai dalam keseharian kita. Penggunaan tembaga pada kehidupan sehari-hari banyak dimanfaatkan untuk

292

konstruksi,

infrastruktur,

dan

manufaktur.

Sedangkan

penggunaan terpenting sebagai penghantar listrik dan banyak dipakai sebagai pipa pada konstruksi bangunan dan peralatan maritim dalam bentuk logam paduan. Saat ini tembaga merupakan logam penting nomor tiga dalam jumlah pemakaian setelah besi-baja dan aluminium. Tembaga merupakan salah satu logam yang dapat ditemukan dalam keadaan bebas (native metal). Potensi sumber daya alam tembaga terbesar yang dimiliki Indonesia terdapat di Papua. Indonesia termasuk dalam peringkat 20 dunia berdasarkan lokasi tambang dan kapasitas produksi tembaga. PT Freeport Indonesia menduduki peringkat ketiga, sedangkan PT Newmont Nusa Tenggara berada pada posisi kesebelas. Peringkat pertama dan kedua adalah perusahaan tambang di negara Chili. Demikian pula, Indonesia termasuk negara ke 4 terbesar di dunia sebagai pengekspor tembaga, setelah Chile, Peru dan Australia, sedangkan negara terbesar pengimpor tembaga adalah China dan Jepang.

293

Gambar 21 Negara Pengekspor dan Pengimpor Tembaga Sementara itu, produk utama yang dijual perusahaan tambang setelah proses pengolahan mineral disebut konsentrat. Satu-satunya pabrik pengolahan konsentrat menjadi logam tembaga di Indonesia terletak di Gresik, yakni PT SMELTING. Produk utama hasil pengolahan konsentrat ialah copper cathode yang mayoritas diserap oleh pasar domestik sebesar 40-45%, dan sisanya dijual di Asia Tenggara.

294

Gambar 22 Kebutuhan dan Patokan Tembaga Berdasarkan

data

kementrian

perindustrian,

demand

tembaga sampai tahun 2025 diperkirakan sebesar 1,37 Juta Ton, dengan produksi dalam negeri sebesar 0,18 Juta Ton pada tahun 2013 maka dibutuhkan minimal 1,19 Juta Tambahan produksi dalam jangka waktu 12 tahun. Untuk

memenuhi

permintaan

yang

ada

kementrian

perindustrian menargetkan pendirian pabrik sebagai berikut: â&#x20AC;˘

Pada tahun 2020 ditargetkan sudah membangun tambahan smelter dengan kapasitas 400 ribu ton.

â&#x20AC;˘

Pada Tahun 2025 ditargetkan juga menambah kapasitas smelter dengan kapasitas 400 ribu ton.

Sehingga bisa memenuhi kebutuhan dalam negeri dan terdapat kelebihan supply yang dapat diekspor.

295

Guna memenuhi kebutuhan energi atas pembangunan smelter tembaga dengan kapasitas total 1,5 juta ton pada tahun 2025 maka dibutuhkan kepastian supply energi setara energi listrik sebesar 475 Mega Watt. Untuk memenuhi kebutuhan demand produk Tembaga (Katoda Tembaga) dari tahun 2013 s/d tahun 2025 dengan mengoptimalkan bahan baku dari dalam negeri, diperkirakan setidaknya harus membutuhkan bahan baku bijih tembaga sebesar 202 Juta Ton. Akan tetapi, perkiraan permintaan produk tembaga katoda dari tahun 2013 s/d 2025 dapat terpenuhi apabila adanya penambahan investasi baru berupa smelter. Dengan demikian kebutuhan tembaga hingga tahun 2025 dapat terpenuhi dan dapat meningkatkan pertumbuhan ekonomi nasional.

Gambar 23 Skema Peningkatan Nilai Tambah Skema peningkatan nilai tambah tembaga dapat dilihat dari gambar diatas. Terlihat skema peningkatan nilai tambah tembaga, dimana copper cathode sebagian besar akan diproses menjadi kabel. Ada beberapa pelanggan domestik yang mendapatkan pasokan copper cathode dari PT Smelting Gresik,

296

yakni Tembaga Mulia Semanan, GT Kabel, KSI (Karya Sumiden Indonesia), dan MTU (Multi Tembaga Utama). Sehingga produsen Indonesia tidak perlu lagi mengimpor bahan baku untuk membuat kabel. Produk mineral utama dan samping (by product) dari pengolahan konsentrat tembaga yang dihasilkan PT Smelting adalah: 1. Logam tembaga katoda berkadar Cu=99,9%; kapasitas 200.000 ton/tahun; 2. Lumpur anoda, kapasitas 480 ton/tahun mengandung emas (Au) = 1%; perak (Ag) = 3,8%; bismut (Bi) = 2,7%; platina (Pt) = 0,0015%; telurite (Te) = 0,21%; selenium (Se) = 6,52%; paladium 27 (Pd) = 0,0075%; timbal (Pb) = 55%;

dan

komponen

logam

lainnya

(metal

compound=MC) = 7%; Apabila dihitung perolehan emasnya sekitar 4.800 kg/tahun belum termasuk perak, platina dan beberapa logam jarang yang mempunyai nilai ekonomis tinggi. Lumpur anoda ini dijual ke luar negeri (Jepang); 3. Terak tembaga, kapasitas 382.000 ton/tahun yang mengandung besi (Fe) antara 30-40%. Terak ini belum layak dimurnikan sebagai bahan logam besi, tetapi produk ini sudah dimanfaatkan oleh pabrik semen; 4. Asam sulfat (H2SO4), kapasitas 592.000 ton/tahun yang mengandung sulfur (S) sekitar 95%. Produk ini

297

dimanfaatkan oleh PT. Petrokimia untuk bahan kimia atau pupuk; 5. Gipsum kapasitas 31.000 ton/tahun, dimanfaatkan oleh pabrik semen.

Gambar 24 Skema Pengolahan Konsetrat Tembaga PT Smelting Sumber: PT Smelting Teknologi Smelter Smelter ialah pabrik pemurnian hasil pengolahan mineral tambang ataupun hasil eksploitasi tambang untuk memproduksi logam berharga. Pada dasarnya jalur proses yang digunakan untuk mendirikan smelter dibagi menjadi 3, yaitu pirometalurgi,

298

hidroelektrometalurgi,

dan

kombinasi

antara

keduanya.

Pendirian smelter memerlukan energi yang sangat besar, khususnya bagi smelter yang menggunakan jalur proses pirometalurgi. Dengan demikian, ketersediaan energi menjadi kriteria penting dalam pendirian pabrik. Terdapat 3 aspek utama yang diperhitungkan dalam pendirian suatu pabrik/smelter. Diantaranya, aspek teknis, ekonomis, dan lingkungan. Selain ketiga aspek utama diatas, harga logam-logam murni seperti Cu, Ni, Au, dan Ag menjadi faktor penting untuk melihat keuntungan yang diperoleh dari pendirian pabrik tersebut.

299

Gambar 25 Historical Price Graph Tembaga

Pabrik Pirometalurgi 80% konsentrat tembaga di dunia dimurnikan dengan melalui jalur proses pirometalurgi. Tipikal teknologi utama (Typical Plant Lay-out) yang diterapkan pada proses pemurnian konsentrat tembaga di dunia yaitu dengan menggunakan reverberatory furnace, copper flash smelter, dan mitsubishi continous process.

300

PT SMELTING merupakan satu-satunya perusahaan di Indonesia yang mengolah konsentrat tembaga yang berasal dari PT FREEPORT INDONESIA menjadi tembaga katoda. Teknologi yang digunakan perusahaan ini ialah mitsubishi continous process. Teknologi ini dinobatkan menjadi teknologi pemurnian konsentrat tembaga yang paling canggih karena kemampuannya untuk melakukan proses secara kontinyu. Manfaat utama dari proses ini yakni keefektifan proses dalam menangkap SO2 yang dapat digunakan sebagai sumber panas (reaksi eksoterm) dan sebagai produk sampingan.

Gambar 26 Electrorefining Tembaga 80% tembaga didunia diproduksi dengan menggunakan jalur pirometalurgi untuk menghasilkan produk tembaga anoda dengan kemurnian Cu 99,5%. Untuk mendapatkan Cu dengan

301

kemurnian 99,99% maka diperlukan proses lebih lanjut, proses ini dinamakan proses electrorefining. Proses ini memanfaatkan energi listrik untuk melarutkan tembaga yang berada dianoda agar terendapkan dikatoda (pada umumnya menggunakan stainless steel sebagai katodanya). Temaga akan mengendap pada permukaan katoda dengan kemurnian yang lebih tinggi. Produk sampingan yang dihasilkan perusahaan smelter tembaga seperti halnya PT SMELTING diantaranya salah satunya ialah lumpur anoda atau anode slime. Anode slime ialah logam pengotor yang tidak dimurnikan selama proses elektrorefining. Logam-logam tersebut mengendap dalam bentuk lumpur akibat E0 reduksi yang jauh lebih positif dari tembaga (jauh lebih mulia). Akibatnya logam-logam tersebut tidak dapat terendapkan pada plat katoda. Logam-logam seperti Au, Ag, Platinum group metal (PGM) seperti Pt, Se, dan Te, memiliki harga Eo reduksi yang lebih positif dibandingkan dengan Cu. Hal tersebut menyebabkan logam-logam ini tidak larut dan terendapkan sebagai lumpur didasar sel. Lumpur ini biasa disebut lumpur anoda yang dijadikan sebagai by product dari proses elektrorefining tembaga. Satu-satunya perusahaan smelter tembaga di Indonesia ialah PT SMELTING. Produk utama perusahaan ini ialah tembaga katoda dengan kapasitas terpasang yakni 300.000 ton/year. Produk tersebut merupakan produk hasil pengolahan 30% dari

302

total konsentrat PT Freeport. Selain produk utama, PT SMELTING juga menghasilkan produk samping yang potensi pemanfaatannya masih sangat tinggi, yakni anode slime. Produksi anode slime PT SMELTING terpasang yakni 1800 ton/year. Dengan asumsi kadar emas yang terkandung didalam anode slime ialah 1%, maka dalam satu tahun dapat dihasilkan 18 ton emas.

Gambar 27 Waste PCBs Treatment Flowchart in CRDC Sumber : Cao, Lu, Cheng, Zhang. Extended producer responsibility system in China improves e-waste recycling. 2016

303

ENAM: Ceritera Aksi atas Prakarsa Suarasa 304

Jurnal Aksi Kebangkitan Nasional Pra-Aksi Kajian Aksi Sebelum terlaksananya aksi 19 Mei, KM ITB dengan kementrian Sosial Poilitiknya melakukan beberapa kali kajian yang berkaitan dengan isu-isu yang ada di Indonesia. Hasil yang didapatkan dari kajian terdapat beberapa poin yang berasal dari tinjauantinjauan isu terkait Ekonomi Kerakyatan dan Supremasi Hukum. Kajian kebangkitan Nasional dapat dilihat langsung pada Bagian 2 dalam buku ini. Audiensi Kongres Setelah suatu hasil kajian keluar dan cukup matang sehingga dianggap perlu diadakan sebuah aksi. Sebelum mengeluarkan sikap atau aksi tersebut terdapat suatu hal yang wajib dilakukan oleh Kabinet KM ITB adalah melakukan audiensi kepada perwakilan lembaga (Kongres). Dari sini Kabinet KM ITB menarik aspirasi dari massa KM ITB dan meminta inputan terkait konten yang akan dibawa. DIsini juga merupakan bentuk dari pensuasanaan aksi ke massa KM ITB itu sendiri. Berbagai persiapan telah selesai dilaksanakan dan kami siap untuk menghadapi audiensi kepada Kongres KM ITB yang dikepalai oleh Andi Setianegara MGâ&#x20AC;&#x2122;14. Audiensi dilaksanakan

305

siang hari 16 Mei 2017 mulai pukul 10.00 WIB. Audiensi meliputi sikap dan rencana teknis aksi 19 Mei 2017. Audiensi dapat dikatakan cukup lancar meskipun ke depannya ada hal yang kemudian menjadi masalah yang cukup signifikan di akhir.

Gambar 28 Audiensi ke Kongres KM ITB Setelah melalui audiensi, maka aksi tersebut telah disepakati dan rekrutmen terbuka massa aksi dimulai. Jumlah pendaftar massa aksi tidak secepat ekspektasi, namun masih dalam jumlah yang cukup banyak. Pada akhirnya massa aksi terdata sekitar 150 orang, baik yang berangkat ikut rombongan dengan bus, maupun yang menggunakan kendaraan pribadi atau menyusul langsung di lokasi aksi. Diskusi Publik

306

Untuk mencari dan memperluas pengetahuan Kemenkoan Sosial Politik mengadakan diskusi public dengan mengundang beberapa pakar alumni di ITB. Sebelumnya diadakan diskusi mengenai

ke-infrastructuran

dengan

mengundang

massa

kampus untuk diskusi. Diskusi yang public dengan mengundang alumni diadakan selama 3 hari, 9-11 Mei 2017. dengan tema supremasi hukum oleh Alvaryan Maulana PL’10, ekonomi kerakyatan oleh Rihan Handaulah

EL’04

dan

Yorga

Permana

MRI’09,

dan

penyimpangan tatanan bangsa oleh Hanief Adrian PL’03 dan A.H. Rasulino FI’99. Adapun notulensi terkait hasil dari diksui public dapat diakses pada http://bit.ly/Kajian19Mei. Penyuasanaan Aksi Dari kegelisahan yang muncul dan didasari dari hasil-hasil kajian diatas maka diperlukan lah sebuah aksi. Sebuah aksi akan berhasil dari 2 hal, selain dari aksi yang dibawajtentunya akan berhasil dengan adanya massa aksi yang cukup banyak. Untuk mendapatkan itulah diperlukan sebuah pensusanaan aksi yang baik. Pensusanaan sendiri ditunjukkan untuk mengajak massa KM ITB untuk mau menyuarakan kegelisahan juga untuk mencerdaskan massa KM ITB mengenai fenomena yang ada di tengah masyarakat saat ini. Strategi propaganda yang dilakukan untuk Aksi 19 Mei, pertama, penetrasi dari propaganda secara underground, teknisnya dilakukan dengan menyebar kertas buram di kampus

307

yang menekankan urgensi hari kebangkitan yg disikapi oleh KM ITB. Selanjutnya, dilakukan pernyebaran info terkait aksi (baik penataran maupun untuk hari H) melalui social media, dalam bentuk desain poster, dan sebuah audio visual yang sengaja disebar luaskan melalui akun social media pribadi Ring1 Kemenkoan Sosial Politik. Di samping itu juga, dilakukan pengsuasanaan lainnya sebagai salah satu bentuk reminder, yaitu template photo profile di social media. Kemudian, bentuk teknis lainnya seperti properti hari H, dibuat sebuah baliho bendera sebesar 3x5m dilukis manual, dicetak 2 bendera Kabinet ukuran 1,5x1m dengan 1x0.7m, panji sebanyak 4 pasang, bando, bando pensuasanaan, ikat kepala dan spanduk berpiloks. Pensuasanaan aksi dilakukan dengan dua metode strategi, yaitu strategi ranah formal dan strategi ranah informal. Untuk ranah formal dibagi menjadi empat cara, yaitu diskusi publik, media propaganda, wawancara staff, dan meja open recruitment. Sedangkan, untuk ranah dinformal dilakukan pendekatan dengan para ketua himpunan, senator, panitia DDAT, panitia OSKM, dan unit-unit potensial yang berada di ITB. Rapat Pimpinan Rapat Pimpinan atau RAPIM berisi ketua-ketua lembaga dan perwakilan kabinet sebagai corong gerakan. Tujuan dari Rapim sendiri adalah pencerdasan dan pensuasanaan kepada massa kampus mengenai konten, yaitu Aksi 19 Mei. Rapat pertama kali

308

dilakukan bersama seluruh ketua lembaga di ITB, pelibatan ideide dari ketua lembaga dapat membantu Kabinet KM ITB dalam menjalankan Aksi 19 Mei, serta dengan melibatkan ketua lembaga, diharapkan dapat mewakili suara-suara dari massanya. Setelah rapat bersama berbagai ketua lembaga, rapat berikutnya dilakukan bersama ketua himpunan saja. Rapim ini dilaksanakan beberapa kali sebelum akhirnya Forbas. Forum Bebas (Forbas) Forum Bebas atau Forbas adalah budaya di KM ITB yang sudah beberapa tahun terakhir ini tidak dihidupkan. Terakhir diadakan tahun 2015, yaitu pada saat OSKM. Agar semua massa kampus tersuasanakan akan Aksi 19 Mei ini, diadakanlah Forbas. Massa kampus melepas secara simbolis orang-orang yang terjun pada aksi. Forbas posisinya seperti MA, massa kampus bebas dapat mengutarakan apa saja.

309

Gambar 29 Forbas KM ITB

Upaya yang ingin dilakukan adalah kembali menghidupkan Forbas, namun keberjalanan kemarin tidak diikuti oleh banyak massa. Seharusnya setiap himpunan datang dan menunjukan persatuan bahwa mereka mau untuk memperjuangkan suara KM ITB. Kekurangannya, mulai tidak tepat waktu karena massa yang hadir sedikit. Namun, positifnya adalah KM ITB berhasil menghidupkan kembali Forbas.

Aksi Jurnal Aksi Setelah melalui tahap-tahap praaksi yang seperti telah dijelaskan diatas. Akhirnya pukul 1

310

dini hari Massa aksi

berangkat ke Jakarta. Massa berangkat menggunakan 3 buah bis (133 massa) dan beberapa Mobil pribadi. Selain itu, massa aksi dapat juga langsung bertemu di titik kumpul yaitu, Parkiran Timur Senayan. Perjalanan sempat tersendat dikarenakan masih terdapat macet yang parah pada Tol Cipularang karena terdapat kecelakaan. Sesuai dengan teklap massa aksi melakukan shalat subuh berjamaah di perjalanan. Dan sampai di Jakarta 07.30 WIB.

Gambar 30 Rundown Lapangan Aksi

311

Gambar 31 Barisan Massa Aksi Sesampainya di Parkiran Timur Senayan, massa aksi berkumpul untuk melakukan briefing lagi yang kali ini dipimpin oleh Komandan Lapangan Aksi, Said Fariz Hibban (MEâ&#x20AC;&#x2122;14) Didalam briefing kita juga melakukan penghafalan dari lagulagu perjuangan. Dalam keberjalan briefing Koordinator Lapangan berkoordinasi dengan kepolisian demi kelancaran kedepannya.

Setelah pukul 09.30 massa aksi mulai mobilisasi

sambil menyanyikan lagu perjuangan. Hingga sampai ke gedung MPR massa aksi menyanyikan lagu-lagu perjuangan. Kurang lebih massa aksi hanya menyebrang jalan sebanyak 1kali dan tidak memakan waktu lama untuk menyebrang.

312

Gambar 32 Massa Aksi di Depan Gedung DPR RI

Sampai pada Di depan gedung MPR beberapa lusin polisi langsung menjaga membentuk sebuah pagar betis yang memisahkan antara massa aksi dengan jalan raya. Aksi dimulai dengan melakukan mimbar bebas.

Gambar 33 Mimbar Bebas oleh Massa Aksi

313

Massa aksi yang sampai beberapa kali diwawancarai oleh wartawan, namun massa tetap satu komando untuk berbicara hanya melalui satu pintu. Selagi massa aksi menyuarakan aspirasinya di depan gedung MPR/DPR. Mimbar bebas terus berlangsung hingga kurang lebih pukul 11.15. Setelah itu massa aksi melakukan persiapan mobilisasi ke masjid terdekat untuk melaksanakan shalat jumat. Massa Aksi yang perempuan menunggu sambil mengonsumsi makan siang. Dan bergantian dengan massa laki-laki. Setelah massa aksi kembali ke depan Gedung MPR /DPR aksi dilanjutkan dan bertambah jumlahnya dengan adanya massa aksi dari UI yang telah tiba. Massa kembali menyampaikan aspirasinya namun kini sudah tidak dijaga dengan polisi sehingga aspirasi dalam bentuk baliho dapat dilihat. Aksi dialnjutkan dengan aksi-aksi teatrikal. Dalam keberjalanan, selain dari baliho yang dipegang, massa juga membagikan hasil kajian dari KM ITB kepada warga sekitar yang lewat di jalan raya. Didalamnya juga dicantumkan tuntutantuntutan yang dibawa pada aksi kali ini. Setelah beberapa aksi teatrikal dilaksanakan, sebuah kejadian unik terjadi yaitu dari pihak kepolisian ikut meramaikan aksi dengan melakukan nyanyi bersama. Suasana yang tercipta menjadi harmonis antara pihak kepolisian dan pihak mahasiswa. Perhatian dari wartawan juga teralihkan setelah dipasangnya Surat Kuasa yang dibuat sebagai gimmick aksi oleh massa UI. Surat Kuasa setelah dipasang diturunkan kembali dikarenakan

314

ada kendala dengan Kongres KM ITB terhadap konten dari Surat Kuasa itu sendiri. Setelah hari semakin sore massa aksi yang telah melakukan audiensi telah kembali. Lalu memberikan informasi atas yang terjadi didalam. Hal ini sekaligus juga menutup rangkaian aksi yang ada dengan orasi yang dilakukan oleh Presiden KM ITB. Diakhir acara ditutup dengan Foto bersama antara UI dengan ITB di depan gedung MPR/DPR dan massa mobilisasi pulang.

Gambar 34 Foto Bersama dengan Massa Aksi UI Dokumentasi Setelah aksi 19 Mei, kami mendapatkan beberapa video yang dibuat oleh massa aksi yang mungkin bisa menjadi gambaran bagi pembaca mengenai aksi yang telah terjadi. Diantaranya yaitu, 19 Mei 2017 â&#x20AC;&#x201C; Aksi Anti Serampangan oleh Roziyan

315

Hidayat dan AKSI 19 MEI oleh Anggi Ruth yang dapat diakses di tautan berikut: 

https://www.youtube.com/watch?v=6gjrCWEgEFQ&f eature=youtu.be



https://www.youtube.com/watch?v=0rpAya9BZMI

Lalu hasil dokumentasi dari beberapa sumber dapat diakses dalam tautan-tautan di bawah ini. 1. bit.ly/DokumAksi official dokumentasi Kabinet Suarasa KM ITB 2017/2018. 2. bit.ly/tautanserampangan oleh Aditya Purnomo Aji PL’13. 3. bit.ly/aksi19mei2017 oleh Syafira Pramesti dan Roziyyan Hidayat.

Laporan Aksi Dalam keberjalanannya massa aksi diliput oleh beberapa media baik online maupun komersil. Setelah aksi selesai penulis mendapatkan hasil reportase dari massa aksi. Link-link berikut sebagai hasil dari reportase rekan-rekan wartawan. 1. http://politik.rmol.co/read/2017/05/19/292060/KMITB-BEM-UI:-Pemerintah-Tidak-Becus-MengelolaNegara!2. http://www.wartapilihan.com/mahasiswa-ui-dan-itbdemo-dpr/ 3. https://m.tempo.co/read/news/2017/05/29/2858795 96/ketua-mpr-kedatangan-bem-ui-dan-itb

316

4. https://news.detik.com/berita/d-3514634/terima-bemui-dan-itb-ketua-mpr-pancasila-itu-senasibsepenanggungan 5.

https://m.tempo.co/read/news/2017/05/22/2858775 76/wakil-ketua-mpr-politik-tak-boleh-semena-mena

Selain dari para wartawan, mahasiswa yang berada ditempat juga ikut meliput. Berikut beberapa hasil liputan yang berhasil kami kumpulkan, ditulis oleh para mahasiswa yang berada di lokasi aksi. 1. Reynaldi Satrio Nugroho - TIâ&#x20AC;&#x2122;14 https://medium.com/@reysatrio/mematahkan-7-mitos2. Azis Sani - MAâ&#x20AC;&#x2122;14 [KARYA JALANAN] [AKS1 9EMPITA] Kami bukan preman jalanan Juga bukan pengamen bis kota Kami hanya turun ke jalan menyuarakan hati nurani yang tersulut api Oleh mirisnya keadaan bangsa kini Soal ekonomi dan supremasi Kami bukannya sedang tak ada kerjaan

317

Atau lari dari kenyataan minimnya karya yang bisa kami telurkan Justru inilah salah satu karya terbesar kami Apa yang kami sampaikan bukanlah hasil otretan dari kertas kecil yang usang Melainkan hasil pemikiran yang dibumbui penghayatan Bukan hanya 1 atau 2 bulan Namun bertahun-tahun lamanya dikaji sampai mulut berbusa dan otak berkerikil Aku bangga menjadi bagian dari sejarah pergerakan yang telah lama dirindukan Romantisme kemahasiswaan masa lalu turut menghujam jantung kami Ada perasaan yang tak bisa diceritakan Penghayatan Perenungan Dan harapan

318

Tentang Indonesia yang masih bisa berubah di masa depan Bercumbu dengan aspal memang tak selalu menyenangkan Kulit terbakar dan dibasahi keringat Okayyy Kalian boleh memanggil kami kepiting rebus Tapi bukan kepiting biasa Kami lahir dari terpaan ombak yang keras dan tajamnya karang Butuh darah dan mungkin juga nyawa untuk membakar semangat-semangat kami Bentukan aksi ini telah mendorong hati kami Untuk lebih menghayati keadaan negeri Dan aksi ini telah membuka mata kami Bahwa sesungguhnya negeri ini tidak sedang baik-baik saja Banyak hal yang tak dapat dilihat dari dalam mobil mewah dan dari atas motor harley Mengamati mereka yang terpinggirkan dari dekat, sangat dekat Kenyataan di jalanan memang terlalu menguras hati

319

Oiya, Alhamdulillah kedatangan kami sedikit menambah penghasilan mereka dalam sehari Ku tak begitu paham, mungkin ini yang dinamakan keberkahan Terima kasih kepada semua yang telah mendoakan aksi kami Mesti mungkin sebagian dari kalian tak jua turun karena satu dan lain hal Tak apa, sebab ini memang pilihan Dan tak ada yang salah Toh aku hanya akan bertanggungjawab atas diriku dan kamu

hanya

akan

bertanggungjawab

atas

dirimu

Alhamdulillah kami baik-baik saja, justru merasa lebih baik dari sebelumnya Oiya aku hampir lupa Tak perlu panik soal gimmick Aku takut kalian hanya terbawa opini publik Sampaisampai harus ada yang meminta maaf untuk sedikit usaha ini, sekedar untuk membagi keresahan kepada hati-hati yang tertutup rapi Padahal "saudara tua" kita pun tak mempermasalahkan ini, tak jua merasa tercekik Ohh maaf, aku salah

320

Kita ini Institut Terbaik Bangsa Sudah sepatutnya nama itu kita jaga (Pak Setnov, ditunggu 22 Mei, pkl 11.00) Azis Syahbudin Sani 10114011 anggota biasa KM ITB #bangkitbersatu #bersatulawanserampangan #spektakaryahimati (disunting dari akun LINE yang bersangkutan) 3. Rangga Putra Pertama – MA’15 https://medium.com/@ranggaputrapertama/sejarah besar-dan-garangnya-itb-serta-indahnya-aksia42ea1098055 4. Andriana Kumalasari – SI’14 https://medium.com/@annakumala96/tak-kalahromantis-jurnal-aksi-mei-2017-de03ea41e71f

Pasca Aksi Aksi anti serampangan yang dikolaborasikan antara KM ITB dengan IKM UI di depan Gedung MPR/DPR/DPD telah dilaksanakan pada tanggal 19 Mei 2017. Aksi 19 Mei 2017 atau

321

yang disebut aksi antiserampangan dihadiri 230 orang telah berhasil memancing stakeholder terkait untuk menanggapi aksi tersebut. Bentuk tanggapan dari aksi antiserampangan meliputi audiensi dengan Wakil Ketua MPR Pak E.E. Mangindaan, mendapatkan kursi untuk dapat bergabung dalam diskusi ahli pakar dalam Round Table Discussion dan audiensi dengan Ketua MPR RI Bapak Zulkifli Hasan. Aksi 19 Mei diharapkan dapat meyakinkan anak muda Indonesia bahwa setiap warga negara memiliki haknya untuk mengemukakan pendapat dan tidak ada salahnya untuk turun langsung ke lapangan sehingga dapat menstimulasi sebuah tanggapan dari stakeholder terkait. Audiensi Dengan Pak E. E. Mangindaan Pada tanggal 19 Mei 2017, aksi anti serampangan yang dihadiri 230 orang ini diakhiri dengan orasi dari Ardhi Rasy Wardhana selaku Ketua Kabinet KM ITB dan Saeful Mujab selaku Ketua IKM UI. Keduanya memaparkan hasil yang diperoleh dari pertemuan dengan pimpinan MPR dan wakil-wakil rakyat. Sebelumnya, Pertemuan dengan wakil rakyat telah diatur sepekan sebelumnya dengan mengirimkan surat audiensi kepada Pimpinan MPR RI yang dalam hal ini ditujukan langsung kepada Zulkifli Hasan selaku Ketua MPR RI dan apabila berhalangan akan diwakilkan oleh Wakil Ketua beliau. Dalam hal ini, pimpinan MPR yang tidak berhalangan hadir di gedung DPR MPR ialah Wakil Ketua MPR Pak E.E. Mangindaan.

322

Gambar 35 Presiden KM ITB dengan Wakil Ketua MPR Pak E.E Mangindaan

Menindaklanjuti aksi anti serampangan KM ITB dan IKM UI melakukan audiensi yang dijanjikan oleh Wakil Ketua MPR RI Pak E.E. Mangindaan pada Senin 22 Mei 2017. Berangkat dari Bandung pada dini hari, KM ITB diwakii oleh Presiden KM ITB, Ardhi Rasy Wardhana, dan jajaran Kabinet KM ITB serta perwakilan Kongres KM ITB. Rombongan ITB berjumlah 8 orang, sedangkan IKM UI diwakili oleh Koorbid Sospol, Reynaldi Ikhsan menuju

kompleks

Gedung

MPR/DPR/DPD

RI,

Gedung

Nusantara III lantai 9 dan langsung bertemu dengan Wakil Ketua MPR RI Pak E.E. Mangindaan, Pak Yana selaku kepala biro kajian MPR, Ibu Elis selaku kabag staff Wakil Ketua MPR dan beberapa protokoler. Audiensi dibuka dengan perkenalan baik dari

323

perwakilan ITB dan UI maupun dari pihak MPR. DIlanjutkan dengan pemaparan buku kajian KM ITB dan tuntutan yang dibawa oleh ITB dan UI pada aksi antiserampangan. Pemaparan tersebut disampaikan oleh Presiden KM ITB, Ardhi Rasy Wardhana. Mengutip pasal 33 UUD NRI tahun 1945, KM ITB dan IKM UI menyesalkan semua turunan produk hukum melenceng dari cita â&#x20AC;&#x201C; cita konstitusi. Menurut Ardhi, sitem perekonomian Indonesia saat ini semakin jauh dari pondasi yang diletakkan oleh pendiri bangsa ini yakni sistem ekonomi kerakyatan. Sistem ekonomi bangsa ini lebih ditekan kekuatan internasional, seperti IMF. Sehingga aturan â&#x20AC;&#x201C; aturan yang ada lebih mengarah pada sistem ekonomi liberal, semua dilempar pada sistem pasar. Ardhi juga menuturkan bahwa hukum tidak lagi memiliki supremasi. Hal ini berdasarkan beberapa isu yang dikaji baik oleh KM ITB maupun IKM UI. Misalnya, dalam proyek kereta api Indonesia â&#x20AC;&#x201C; Cina, banyak hal yang masih menjadi kendala sepert AMDAL dan sengketa lahan. Namun, proyek tersebut tetap dapat dijalankan sehingga terasa seperti dipaksakan dan hanya akan menguntungkan pihak atau golongan tertentu. Dalam hal ini permainan politik seolah â&#x20AC;&#x201C; olah selalu dapat mengalahkan hukum yang seharusnya menjadi panglima. Demikian pula yang terjadi pada persoalan reklamasi di teluk Jakarta maupun pembangunan pabrik semen di Jawa Tengah. Kemudian Ardhi menuturkan bahwasanya peran DPR dirasa kurang dalam melakukan check and balance terhadap lembaga

324

eksekutif yang dipimpin oleh Presiden Joko Widodo. Ardhi menyampaikan permintaan KM ITB dan IKM UI kepada MPR bahwasanya apabila DPR tidak dapat menjalankan fungsinya dengan baik untuk dapat mewakili aspirasi rakyat maka perlu dilakukan penguatan peran MPR dan mendorong MPR untuk melakukan amandemen UUD NRI 1945 yang dirasa tidak pro rakyat khususnya pasal 33 ayat 4. Wakil Ketua MPR RI memberikan respon yang baik terhadap pemaparan dan tuntutan yang disampaikan oleh Ardhi. Beliau merasa bangga dengan mahasiswa yang mengikuti isu â&#x20AC;&#x201C; isu permasalahn negara. Beliau juga menambahkan bahwa tiap â&#x20AC;&#x201C; tiap warga negara memiliki hak kebebasan berpendapat seperti yang dilakukan oleh KM ITB dan IKM UI. Beliau sepakat mengenai

poin

supremasi

hukum

bahwasanya

hukum

seharusnya menjadi panglima dalam penyelanggaraan negara. Selain itu, beliau menyampaikan bahwa politik seharusnya memiliki koridor dan tidak boleh semena â&#x20AC;&#x201C; mena. Menyikapi tuntutan mengenai amandemen, beliau menjelaskan bagaiman proses amandemen UUD NRI 1945 yang harus dilakukan secara bertahap.

Amandemen

dilakukan

sebagai

upaya

untuk

membangun check and balance. Audiensi berjalan dengan lancar dan diakhir keberjalanan audiensi, KM ITB diundang langsung kedalam Round Table Discussion Lembaga Pengkajian MPR RI yang diharapkan dapat searah dengan tuntutan KM ITB dalam aksi anti serampangan pada 19 Mei 2017. Selain itu, Wakil Ketua MPR RI Pak E.E.

325

Mangindaan memberikan buku kajian dari Lembaga Pengkajian MPR RI kepada KM ITB dalam menanggapi Aksi antiserampagan yang berjumlah 12 buku dengan topik yang berbeda-beda dan dapat diakses di Sekretariat KM ITB.

Gambar 36 Audiensi Bersama Wakil Ketua MPR RI Pak E.E Mangindaan

326

Gambar 37 Salah Satu Buku Kajian Lembaga Pengkajian MPR RI

Round Table Discussion Setelah melakukan audiensi dengan pimpinan MPR RI pada Senin, 22 Mei 2017, keberlanjutan aksi antiserampangan dilakukan oleh perwakilan KM ITB dengan mengikuti Round Table Discussion yang bertajuk â&#x20AC;&#x153;Sistem Perekonomian Nasional Untuk Mewujudkan Kesejahteraan Sosial Berdasarkan UUD NRI Tahun 1945â&#x20AC;?

pada hari Selasa, 23 Mei 2017. Round Table

Discussion Lembaga Pengkajian MPR RI ialah suatu forum diskusi

327

dengan para ahli pakar yang bertujuan untuk mengkaji mengenai konstitusi yang kemudian dapat diimplementasikan menjadi rumusan GBHN dan amandemen UUD apabila dirasa perlu. Pada diskusi tersebut turut hadir, Wakil Ketua MPR RI E.E. Mangindaan, Ketua Biro Pengkajian MPR RI, pakar ekonomi Rizal Ramli, Dr. Tanri Abeng MBA, Salamuddin Daeng, ketua KEIN dan guru besar ekonomi dari UI, UGM, UNPAD, dan universitas lainnya, serta pakar ekonomi lainnya.

Gambar 38 Round Table Discussion Lembaga Pengkajian MPR RI

Forum diskusi ini diisi oleh 4 pembicara yaitu, oleh Kodrat Wibowo, SE, PHD dengan topik Sistem Perekonomian Nasional Yang Ideal: Pertumbuhan, Pemerataan, dan kelembagaan;

328

Salamuddin Daeng dengan topik Reformasi: Pelembagaan Kepentingan Asing dalam Ekonomi Indonesia; Dr. Tanri Abeng, MBA dengan topik Politik Ekonomi dan Keuangan Inklusif BUMR; dan Ketua Lembaga Pengkajian MPR RI dengan topik Perekonomian Nasional dan Kesejahteraan Sosial Berdasarkan Undang-Undang Dasar NRI Tahun 1945. Pemaparan materi dilakukan satu arah tanpa sesi tanya jawab, paper dan handout dapat diakses pada http://bit.ly/aksi19Mei Secara garis besar, forum diskusi berbicara searah dengan tuntutan KM ITB poin pertama untuk mengembalikan perekonomian Indonesia dari ekonomi yang menjunjung tinggi kedaulatan pasar kepada ekonomi yang menjunjung nilai moral, kekeluargaan,

dan

gotong

royong.

Dan

bahwasanya

perekonomian Indonesia saat ini lebih mengarah pada neolib. Forum

diskusi

ini

semakin

memperluas

wawasan

bagi

perwakilan KM ITB yang hadir. Audiensi dengan Ketua MPR RI Bapak Zulkifli Hasan Menindaklanjuti aksi antiserampangan yang berlangsung pada Jumat, 19 Mei 2017, perwakilan KM ITB dan IKM UI bertemu dengan ketua MPR RI, Zulkifli Hasan. Presiden KM ITB, Ardhi Rasy Wardhana memaparkan mengenai hasil kajian tuntutan yang dibawa aksi antiserampangan. Dalam hal ini Ketua MPR RI, Zulkifli Hasan, menanggapi bahwa ini merupakan masalah penting dan beliau meminta kepada KM ITB untuk membuat diskusi publik di kampus ITB dengan waktu disesuaikan.

329

Gambar 39 Audiensi II dengan Ketua MPR RI

Penutup Langkah ke Depan Kabinet KM ITB akan tetap mengawal sikap-sikap yang telah dihasilkan

sebelumnya

dengan

terus

memperhatikan

perkembangan dinamika isu atau masalah terkait. Di samping itu, peninjauan dan gerakan terhadap masalah-masalah insidental juga akan tetap dilaksanakan. Selama jurnal ini dibuat, tercatat Kabinet KM ITB telah melaksanakan aksi solidaritas bersama IKM UI dan Forum Guru Besar dalam upaya mempertanyakan legalitas Pansus KPK. Laporan mengenai aksi tersebut akan dituangkan pada jurnal aksi yang akan datang. Aksi massa selanjutnya akan dilaksanakan di momen tiga tahun pemerintahan Presiden Joko Widodo. Tentunya aksi

330

tersebut akan dieskalasi dengan berbagai metode yang bentukannya akan didiskusikan lebih lanjut. Setelah itu, Kabinet KM ITB akan fokus pada kajian evaluasi reformasi. Bisa dengan menggunakan hasil kajian yang ada, maupun membuat sintesis baru yang didasarkan pada referensi yang lebih holistik.

331

Rilis Pers Aksi Tolak Hak Angket terhadap KPK Penetapan Hak Angket KPK muncul seiring dengan bergulirnya kasus megakorupsi proyek KTP-el yang melibatkan banyak nama-nama besar di tubuh DPR RI. Melalui pemaparan yang disampaikan Komisi III DPR pada sidang paripurna dengan agenda pengesahan Hak Angket KPK, diketahui tujuan DPR mengajukan hak angket sebagai upaya memaksa KPK untuk menyerahkan BAP dan rekaman pemeriksaan terhadap Miryam Haryani yang mana yang bersangkutan telah menyebutkan nama-nama anggota DPR yang diduga terkait dengan kasus korupsi KTP-el. DPR merasa perlu dilakukannya investigasi mendalam terhadap nama-nama yang disebutkan Miryam Haryani melalui mekanisme hak angket. Penetapan Hak Angket KPK ini memanas seiring dengan dugaan kecacatan prosedur hukum, baik selama sidang paripurna persetujuan Hak Angket KPK maupun penetapan undang-undang atau kebijakan yang dijadikan alasan pengajuan hak angket yang dalam hal ini adalah membuka rekaman pemeriksaan terhadap Miryam Haryani. Mengacu kepada Pasal 79 ayat (3) UU No. 17/2014, disebutkan bahwa hak angket yang dapat dilakukan oleh DPR terbatas pada penyidikan terhadap undang-undang atau kebijakan yang bersifat penting, strategis, berdampak luas dan

332

diduga bertentangan dengan peraturan perundang-undangan. Penetapan Hak Angket KPK tersebut dikritisi sebab muncul bersamaan dengan upaya pengungkapan kasus megakorupsi KTP-el, dan bahkan premis yang dijadikan landasan adalah pernyataan Miryam Haryani. Patut dipertanyakan, apakah keterangan Miryam Haryani bersifat penting, strategis, dan berdampak luas bagi masyarakat sebagaimana diatur di pasal 79 ayat (3) UU No. 17/2014? Lalu, upaya DPR yang memaksa KPK untuk menyerahkan BAP dan membuka rekaman pemeriksaan terhadap Miryam Haryani untuk kemudian diinvestigasi oleh DPR merupakan permintaan yang sangat tidak sesuai dengan fungsi DPR sebagai lembaga legislatif. Latar Belakang Keterlibatan KM ITB Dengan preferensi draft kajian April 2017 dan kajian BEM UI dalam aksi anti serampangan 19 Mei 2017, Kabinet KM ITB telah memiliki sikap yang jelas terhadap kasus ini. Ditambah lagi kasus ini semakin pelik setelah anggota pansus mengancam membekukan

keuangan

POLRI

dan

KPK

jika

menolak

menghadirkan Ibu Miryam sebagai saksi kunci kasus ini. Kampus-kampus lain banyak yang telah mengeluarkan sikap terbuka terkait peristiwa ini. ITB sebagai institusi sangat mendukung anti korupsi juga seharusnya bersikap terkait hak angket dan pansus KPK ini. Namun, karena kondisi internal KM ITB saat ini belum dapat mengambil sikap terbuka secara mandiri, maka seminimal-

333

minimalnya

bentuk

gerakan

yang

dilakukan

adalah

berpartisipasi dalam seremonial aksi 7 Juli 2017. Keputusan partisipasi aksi ini langsung dikonsolidasikan dengan Kongres KM ITB pada 3 Juli 2017 malam dan diadakan pertemuan membahas rencana seremonial aksi terkait hak angket dan pansus KPK pada tanggal 4 Juli 2017. Keterlibatan KM ITB dalam aksi ini kemudian disetujui oleh Kongres KM ITB. Kronologi Aksi Antikorupsi Aksi antikorupsi yang digaungkan oleh komunitas Gerakan Anti Korupsi (GAK), Forum Guru Besar (FGB), dan berbagai organisasi masyarakat yang menolak korupsi terdiri dari dua hal, yakni seremonial aksi yang diisi dengan mimbar bebas dan audiensi ke DPR RI berdasarkan surat yang telah direspon oleh pihak DPR RI yang mana menjanjikan audiensi secara langsung dengan Fahri Hamzah dan/atau Fadli Zon. Sekitar pukul 14.00 WIB, massa KM ITB berjumlah 10 (sepuluh) orang dari Bandung dan 4 (empat) orang dari Jakarta bergabung dengan massa aksi yang telah terlebih dahulu berada di depan Gedung DPR RI. Pada saat itu, mimbar bebas telah dimulai dan beberapa alumni universitas besar, termasuk UI dan ITB telah menyampaikan orasinya. Pukul 15.00 WIB terdapat panggilan masuk ke dalam Gedung DPR RI terkait surat permohonan audiensi yang diajukan. Namun sayangnya, Fahri Hamzah dan Fadli Zon yang dikabarkan akan menemui massa aksi tidak hadir, melainkan

334

digantikan oleh Agun Gunandjar beserta beberapa anggota DPR RI yang mengatasnamakan jajaran pansus KPK yang jelas-jelas ditolak

oleh

massa

aksi

dengan

alasan

yang

dapat

dipertanggungjawabkan. Dengan diminta menemui entitas yang tidak diakui

keberadaannya,

massa

aksi

merasa

itikad

penyampaian gagasan melalui audiensi kepada pihak-pihak yang dirasa tepat tidak diindahkan oleh DPR RI. Sebab apabila massa aksi masuk dan menghadiri pertemuan dengan pansus KPK, tindakan ini secara tidak langsung merupakan bentuk pengakuan massa aksi yang terdiri dari para guru besar perguruan tinggi dan berbagai elemen organisasi anti korupsi terhadap keberadaan pansus KPK. Hal tersebut akan berimbas terhadap sikap massa aksi yang terlihat tidak tegas memperjuangkan tuntutannya. Setelah melakukan konsolidasi, massa aksi sepakat untuk tidak melakukan diskusi dengan pansus KPK yang tidak diakui keberadaannya. Namun, massa aksi mengirimkan sekitar 30 (tiga puluh) orang perwakilan mahasiswa dari KM ITB dan IKM UI untuk masuk ke dalam guna menyatakan sikap serta mengajak/memaksa anggota DPR RI untuk keluar dan berdialog langsung dengan massa aksi sebagai perwakilan rakyat RI. Setelah menunggu sekitar 20 menit, seluruh perwakilan mahasiswa masuk ke dalam ruang sidang. Ketua BEM UI, M Syaeful Mujab membuka dengan seruan, â&#x20AC;&#x153;Hidup Mahasiswa! Hidup rakyat Indonesia! Lawan Koruptor!â&#x20AC;?. Kemudian Mujab menegaskan sikap penolakan massa aksi

335

terhadap Hak Angket kepada KPK dalam kasus KTP-el dan penolakan massa aksi terhadap pansus KPK. Setelah itu, Ketua Kabinet KM ITB, Ardhi Rasy Wardhana menyampaikan bahwa kehadiran perwakilan mahasiswa di ruangan tersebut bukan untuk berdialog atau mendengar penjelasan tentang tujuan adanya pansus KPK di dalam ruangan. “Kami ingin dialog terbuka, bukan di ruangan yang nyaman ini, tetapi di jalanan,” ujar Ardhi tegas. Berikutnya beberapa perwakilan mahasiswa bergiliran menyampaikan kalimat penegasan sikap. “Saudara punya maksud baik, lantas maksud baik saudara untuk siapa? Mari kita perjelas di hadapan massa aksi!” ujar salah seorang perwakilan mahasiswa mengutip kata-kata W.S. Rendra. Suasana

memanas

saat

Mujab

dengan

tegas

mempertanyakan soal keanggotaan pansus KPK. “Bagaimana bisa anggota pansus adalah mereka yang terkena dugaan (korupsi)? Dimana hal ini menimbulkan kecurigaan adanya intensi yang buruk (dari pembentukan pansus).” Menanggapi tudingan Mujab, Masinton Pasaribu, anggota DPR RI dari fraksi PDI-P, menanggapi dengan nada lebih tinggi. “Dari mana Anda tahu? Dari mana Anda tahu?” Mendengar jawaban Masinton massa aksi mulai riuh.

336

Perwakilan massa menimpali, “dia (anggota pansus) sudah jelas-jelas ya, Pak...” belum sempat menyelesaikan kalimat, Bapak Masinton Pasaribu kembali memotong. “Gini, sekarang saya tanya, dia (koruptor) warga negara nggak? Warga negara nggak mereka itu?” Suara Masinton semakin menantang massa aksi yang kini sudah mencium adanya gelagat pembelaan terhadap terpidana koruptor yang dilakukan oleh legislatif. “Iya, dia (koruptor) warga negara, tapi warga negara yang mengkhianati negaranya. Apakah mereka bisa kita percaya, teman-teman? Tidak!” tegas perwakilan massa. Suasana ruangan semakin memanas. “Bahwa dia warga negara, dia bersalah sudah diproses oleh hukum (akibat korupsi), jangan kejam-kejam amat lah.” Seketika ucapan Masinton Pasaribu membuat emosi perwakilan massa aksi memuncak. Bagaimana tidak? Kita menuntut koruptor diadili seadil-adilnya, dikatakan kejam! Siapa yang lebih kejam? Kita yang membenci para koruptor itu? Atau para koruptor yang menyengsarakan rakyat Indonesia hanya demi dirinya sendiri? Di tengah keributan salah seorang anggota DPR RI masih berusaha memberikan klarifikasi sehingga salah seorang perwakilan massa aksi bersuara meninggi. “Pak, mohon maaf kalau langsung keluar saja bagaimana, Pak? Biar semua orang tahu, Pak nggak cuma orang-orang yang ada disini. “ Seruan perwakilan massa aksi yang ada di dalam ruang sidang memaksa anggota DPR RI untuk bergerak keluar menemui seluruh massa

337

aksi sebagai wakil rakyat. Sebab silatan lidah yang dilakukan oleh anggota DPR RI mengenai hak angket dan pansus KPK ini sudah sangat sering terdengar di berbagai media. Sudah saatnya anggota DPR RI menghadapi massa yang nyata. Jika yang mereka katakan memang adalah kebenaran, tentunya tidak ada kesulitan besar menghadapi massa aksi GAK dan FGB yang terdiri dari para guru besar, professor, alumni universitas ternama, yang bergerak dengan latar belakang kajian matang. Agun Gunandjar masih berusaha memberikan penjelasan yang berputar-putar dan tidak menyentuh inti permasalahan (bisa dilihat di menit ke 30-33 pada tautan video terlampir). Ardhi memotong penjelasan Agun Gunandjar dengan tenang namun tetap tegas, â&#x20AC;&#x153;Mohon maaf sekali, Pak mohon maaf bapak Agun Gunandjar, pertanyaan teman saya tadi belum di jawab, bersediakah bapak untuk menemui teman-teman kami di depan? Kita akan mendengarkan secara penuh (apa yang dibicarakan), mau berdiskusi, dialog, kita akan dengarkan. Tapi, mohon maaf, Pak kami (hanya) akan mendengarkan di luar (tidak di dalam ruangan).â&#x20AC;? Agun Gunandjar beserta jajaran menolak permintaan massa aksi dan menggunakan alasan-alasan yang terkesan dibuat-buat. Diantaranya adalah masalah administratif dan pengamanan. Padahal sebagai wakil rakyat, seharusnya menemui orangorang yang diwakili tentu bukan suatu hal yang berat. Untuk masalah keamanan, jelas DPR RI punya banyak pasukan yang siap mengamankan. Sungguh disayangkan dewan yang bernama

338

wakil rakyat menjadi sangat eksklusif dan hanya mau berdialog di ruangan berpendingin dan berkursi empuk. Sahut-sahutan antara perwakilan mahasiswa dengan DPR RI kembali meriuh dan kali ini memuncak. Perwakilan mahasiswa yang tetap tegas bertahan pada sikap menolak pansus KPK membuat jajaran anggota DPR RI di ruangan itu geram. Agun Gunandjar

kemudian

mengatakan

untuk

menganggap

pertemuan tersebut tidak pernah terjadi dan mengusir perwakilan mahasiswa keluar dari ruangan. Perwakilan mahasiswa keluar dari gedung DPR RI dan bergabung kembali dengan massa aksi untuk melakukan persiapan penutupan aksi. Massa aksi kembali berkonsolidasi mengenai langkah-langkah lanjutan yang kiranya akan diambil menyikapi hasil aksi dan pertemuan dengan DPR RI hari ini. Penutup Kabinet KM ITB bersama dengan lembaga-lembaga eksternal yang tergabung dalam massa aksi penolak Hak Angket KPK tetap berkomitmen untuk mengawal dan menindaklanjuti aksi hari Jumat, 7 Juli 2017 dengan tindakan yang akan didiskusikan kemudian melalui pertemuan-pertemuan strategis. Masyarakat diharapkan terus bersama-sama mengawal penyimpangan nyata yang telah dilakukan oleh Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia. Semoga bangsa Indonesia dapat menjadi bangsa yang besar dimana pemimpin-pemimpinnya bijaksana dan amanah dalam

339

menjalankan mandat, serta masyarakatnya cerdas dalam membaca dan menyikapi situasi, menerima kebenaran secara penuh dan tidak secara parsial. Untuk Tuhan, Bangsa, dan Almamater! Bandung, 8 Juli 2017 Ketua Kabinet Keluarga Mahasiswa ITB Ardhi Rasy Wardhana

340

Pengajuan Permohonan Pengatasnamaan Menolak Reklamasi Teluk Jakarta Reklamasi Teluk Jakarta adalah salah satu topik yang diangkat sebagai studi kasus dalam Kajian KM ITB Mei 2017 mengenai

supremasi

hukum

dan

pembangunan.

Kajian

mengenai reklamasi diluar yang dilakukan KM ITB pun sudah cukup banyak, diantaranya kajian yang dilakukan oleh Forum Guru Besar (FGB) ITB yang kemudian berujung pada penolakan secara tidak langsung terhadap proyek reklamasi Teluk Jakarta. Pada Mei 2017, reklamasi masih dimoratorium oleh pemerintah berdasarkan kajian AMDAL yang dianggap tidak mencukupi sehingga pelaksanaan pembangunan reklamasi ini dihentikan. Pasca Mei 2017, terdapat wacana yang muncul untuk mencabut moratorium yang dikenakan pada pengembang. Alasan moratorium dicabut adalah telah terpenuhinya AMDAL yang telah dilakukan. Padahal, masih terdapat persoalan lainnya, yakni proyek Reklamasi Jakarta tidak tercantum dalam Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) DKI Jakarta, persoalan keteknikan yang telah dijelaskan oleh Guru Besar ITB, dan persoalan nelayan

yang

mengalami

kesulitan

dalam

pencarian

kehidupannya. Ini adalah kemunduran bagi persoalan tataruang, keberpihakan kepada rakyat, dan kondisi Teluk Jakarta. Beberapa pulau Reklamasi telah terbangun dan apabila

341

reklamasi ini terus dibangun maka akan menghasilkan dampak ekologi yang buruk bagi teluk Jakarta. Seringkali pemerintah terjebak pada pemberian izin suatu proyek karena proyek tersebut telah dibangun sebelum memiliki kejelasan mengenai posisi hukum. Disini posisi pemerintah seakan-akan tersandera dengan jumlah investasi yang telah dikeluarkan oleh pengembang. Sampai kapan permainan lakon sandra-menyandera ini terus terjadi di negeri ini. Kapan pula, pemerintah berani keluar dari permainan ini dengan berdasar pada keberpihakan pada rakyat kecil, tata ruang dan peraturan yang dibuat pemerintah itu sendiri. Tercatat pada tanggal 6 Oktober 2017, moratorium resmi dicabut oleh Menteri Koordinator Kemaritiman RI, Luhut Binsar Pandjaitan dengan dalih berdasarkan rekomendasi dari Ikatan Alumni (IA) ITB. Menyikapi dalih yang digunakan Luhut, alumni ITB mengeluarkan petisi untuk melawan pernyataan dukungan IA ITB terhadap reklamasi. Petisi tersebut ditandatangani oleh kurang lebih 1325 alumni dalam 2 malam. Kasus reklamasi ini telah memecah alumni ITB menjadi dua kubu, menolak dan mendukung. Selain petisi alumni dan hasil kajian FGB ITB, salah satu dosen Teknik Kelautan ITB, yakni Muslim Muin, Ph.D. juga menolak dengan keras Reklamasi Teluk Jakarta. Oleh karena itu, momentum kedatangan Luhut Binsar Pandjaitan (Menko Kemaritiman RI), Ridwan Djamaluddin (Ketua IA ITB Pusat), beserta Basuki Hadimuljono (Menteri PUPR) pada Hari Sabtu (4/11) ke Kampus ITB perlu dicermati dan

342

diwaspadai. Dikhawatirkan momen ini akan dimanfaatkan untuk meyatakan dukungan ITB terhadap Proyek Reklamasi Teluk Jakarta, disaat sikap terhadap proyek ini dari kalangan Guru Besar, dosen, dan alumni masih berbeda-beda dan tidak satu suara. Sehingga, Ardhi Rasy Wardhana, selaku Presiden KM ITB 2017/2018 perlu bicara atas nama KM ITB, bahwa KM ITB memiliki sikap terhadap reklamasi teluk Jakarta sesuai dengan Kajian KM ITB pada aksi 19 Mei 2017 dan KM ITB tidak menghendaki adanya perpecahan Keluarga Besar ITB, baik dari kalangan akademisi maupun alumni, serta tidak sepakat dengan pihak-pihak yang berupaya untuk memecah Keluarga Besar ITB. Demikian ajuan yang kami sampaikan. Berikut kami sertakan Kajian KM ITB 19 Mei 2017 tentang Reklamasi Teluk Jakarta.

343

Dibalik Suara Kita 1.

Presiden KM ITB 2017-2018: Ardhi Rasy Wardhana (TA’13)

Kemenkoan Sosial Politik Kabinet Suarasa KM ITB 2017-2018: Kurnia Sandi Girsang (TI’13), Hamnah (MRI’14), Izzudin Prawiranegara (TG’13), Andriana Kumalasari (SI’14), Akmal Ramadhan (MRI’13), Miqdam Furqany (TA’13), Ayu Nurhuda (DI’13), Jaka Satra Perwana (GL’13).

Penyusun Suara Kita, Kementerian Inkubasi Kajian: Nadia Gissma Kusumawardhani (PL’15), Kharisma Adyaksa (PL-C’16), Nabilah Kushaflyki (TL’13), Rany Lindiana (STF’16), M. Alief Irham (FI’15), Anang Marjono (SI’15), Aufa Ariayuda (EP’15), Syahrul Ramadhan (PL’15), dkk.

Koordinator Aliansi mewakili Aliansi Kajian Isu KM ITB: Galih Norma Ramadhan (Humaniora – HMP ‘Pangripta Loka’ ITB), Fadly Erwil Prasetya (Energi Migas – HMTM ‘Patra’ ITB), M. Fahmi (Infrastruktur – HMS ITB), M. Rezky (IPTEK – HIMASTRON ITB), Ega Erlangga (Keairan – HIMASDA ITB), Christopher Koesno (Keairan – KMIL ITB), M. Haykal Ardhanikusumah (Lingkungan – HMTL ITB), M. Amin Zaim (Pangan – HIMATEK ITB), Ikra Setya Utama (Sumber Daya Mineral – IMMG ITB), Miftah Rangga Nashrullah (Energi Listrik – HME ITB).

Kongres KM ITB: Dwi Bintang Susetyo (Senator Utusan HMTM ‘PATRA’ ITB), Muthiah Salsabila (Senator Utusan HMTL ITB), Ade

344

Hilmy Maulana A. (Senator Utusan HMM ITB), Dino Cahyadi (Senator Utusan HMP â&#x20AC;&#x2DC; Pangripta Lokaâ&#x20AC;&#x2122; ITB), dkk. 6.

Seluruh massa kampus peserta diskusi yang mengontribusikan gagasannya dalam Suara Kita.

345