INDONESIA - Nusa Tenggara Timur by UNDP ART Initiative

Program ART GOLD Indonesia Provinsi Nusa Tenggara Timur

Panduan Pembangunan Provinsi 2009

DAFTAR ISI

1. Pengantar Latar belakang Tujuan Pembangunan Milenium (MDG) Metodologi

hal. 4 hal. 4 hal. 5

2. Provinsi Nusa Tenggara Timur

hal. 6

Profil Provinsi Nusa Tenggara Timur Keadaan Geografis dan Kependudukan Gambaran Umum

hal. 7 hal. 7 Hal. 8

Isu dan Prioritas Pembangunan Provinsi Isu Pembangunan Provinsi Prioritas Pembangunan Provinsi

hal. 12 hal. 12 hal. 19

Daftar Aksi yang Mungkin Dilaksanakan

hal. 20

3. Profil dan Prioritas Kabupaten

hal. 23

Kabupaten Timor Tengah Selatan Profil Kabupaten Isu dan Prioritas Pembangunan Kabupaten DaftarAksi yang Mungkin Dilaksanakan

hal. 24 hal 24 hal. 25 hal. 29

Kabupaten Flores Timur Profil Kabupaten Isu dan Prioritas Pembangunan Kabupaten DaftarAksi yang Mungkin Dilaksanakan

hal. 31 hal. 31 hal. 32 hal. 35

Kabupaten Sabu-Raijua Profil Kabupaten Isu dan Prioritas Pembangunan Kabupaten DaftarAksi yang Mungkin Dilaksanakan

hal. 37 hal. 37 hal. 38 hal. 43

Kelompok Kerja Provinsi NTT

hal. 46

Pengantar Latar belakang Program ART GOLD (Articulating Good Lokal Development) adalah bagian dari inisiatif UNDP Hub for Innovative Partnership yang mendorong pembangunan regional serta pemerintahan lokal yang lebih efektif pada bidang partisipasi lokal, pembangunan ekonomi lokal, peningkatan akses terhadap layananlayanan dasar, termasuk kesehatan dan pendidikan. Di Indonesia Program ART GOLD berusaha memperbaiki kapasitas pemerintah lokal dalam memberikan layanan yang menjangkau lebih banyak warganya serta untuk mencapai tujuan pembangunan millennium/Millennium Development Goals (MGDs). Program ART GOLD Indonesia (AGI) ada di dua provinsi: Gorontalo dan Nusa Tenggara Timur (NTT). Di Provinsi NTT, sebagai kelanjutan dari fase persiapan, kegiatannya dimulai pada Mei 2009. Sekarang, Pemerintah Provinsi telah mengukuhkan dengan sebuah Surat Keputusan tentang pembentukan Kelompok Kerja Provinsi dan Kelompok Kerja ini telah bekerja sama dengan unit AGI di Kupang dalalm menentukan tiga kabupaten sebagai lokasi pelaksanaan program dan langkah pertama untuk pembentukan Kelompok Kerja Kabupaten telah dilaksanakan. Dokumen ini berisi informasi yang dikumpulkan di tingkat provinsi, dan dari 3 kabupaten terpilih yang akan mengimplementasikan program ini. Selanjutnya, dokumen ini dirancang untuk memberi informasi pada mitra-mitra potensial tentang kemungkinan-kemungkinan pembangunan di provinsi ini dengan harapan bahwa kemitraan internasional bisa dicapai melalui metodologi ART GOLD.

Tujuan Pembangunan Milenium yang ingin dicapai pada 2015:

1. Menangani kemiskinan dan kelaparan 2. Mencapai pendidikan dasar untuk semua 3. Mendorong kesetaraan gender dan pemberdayaan perempuan 4. Menurunkan angka kematian anak 5. Meningkatkan kesehatan ibu 6. Memerangi HIV/AIDS, malaria dan penyakit menular lainnya 7. Memastikan kelestarian lingkungan hidup 8. Membangun kemitraan global untuk pembangunan

Metodologi Panduan Pembangunan Provinsi/Provincial Development Guidelines merupakan produk dari proses konsultasi di tingkat kecamatan dengan cara pertemuan komunitas bersama kepala desa, masyarakat sipil, pejabat pemerintahan lokal serta partisipan yang berminat. Selanjutnya, penelitian ini terwujud dalam proses pengumpulan data dengan kunjungan langsung ke lapangan. Kemudian, data dikumpulkan dan dianalisa oleh Kelompok Kerja Provinsi yang terdiri dari perwakilan dari pemerintah provinsi, universitas setempat, dan LSM lokal yang bekerja untuk membuat dokumen multisektor. Kelompok Kerja juga menggunakan rencana yang telah ada yang dibuat oleh berbagai dinas dan provinsi. Beberapa anggota Kelompok Kerja Provinsi berpartisipasi dalam kunjungan lapangan, pertemuan dan lokakarya di kabupaten, kecamatan, desa dan masyarakat: ď&#x201A;ž Di Kabupaten Timor Tengah Selatan pertemuan dilakukan di Kecamatan Amanuban Tengah, Kie dan Fatumnasi; ď&#x201A;ž Di Kabupaten Flores Timur pertemuan dilakukan di Kecamatan Tanjung Bunga dan Desa Bahinga; ď&#x201A;ž Di Kabupaten Sabu Raijua pertemuan dilakukan di Kecamatan Sabu Liae, Hawu Mehara, Sabu Timur dan Sabu Tengah. Dalam proses debat, pengumpulan data, analisis partisipatoris yang dilakukan di tingkat multi sektoral dan yang melibatkan provinsi, kabupaten, kecamatan dan desa, beberapa isu dan prioritas utama muncul sebagai pusat pembangunan lokal: kesehatan, pendidikan, ekonomi lokal dan lingkungan.

PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR 6

Profil Provinsi Nusa Tenggara Timur

Keadaan geografis dan kependudukan Wilayah provinsi Nusa Tenggara Timur merupakan wilayah kepulauan yang meliputi 566 pulau dan 44 di antaranya adalah pulau yang berpenghuni. Wilayah ini mempunyai 21 Kabupaten dengan luas daratan + 47.350 Km2 dan luas perairan laut + 200.000 Km2. Provinsi yang berbatasan langsung dengan Timor Leste dan Australia ini mempunyai topografi yang bergunung-gunung dan secara umum beriklim semi arid. Wilayah ini mempunyai musim hujan yang pendek (3-4 bulan) dengan musim kering yang panjang (8-9 bulan). Perubahan iklim global membawa dampak buruk pada wilayah ini. Badan Metereologi, Klimatologi, dan Geofisika Kupang memperkirakan El nino kemungkinan akan melanda daerah ini dan membawa dampak pada panjangnya musim kering. Kejadian ini dapat memberi dampak besar pada penghidupan penduduk yang sebagian besar adalah petani (70%). Pada 2007, total penduduk 4,448,873 dengan pertumbuhan 1, 83%. Populasi penduduk berdasarkan umur menunjukkan bahwa persentasi penduduk umur 15-64 tahun sebesar 57,15% dan diikuti oleh kelompok umur 0-14 tahun sebesar 37,84 dan > 65 tahun sebesar 4,99%. Hal ini menunjukkan pemasalahan aktual yang akan dihadapi yaitu besarnya jumlah penduduk produktif dibandingkan ketersediaan lapangan kerja yang tersedia yang menyebabkan risiko pengangguran yang tinggi. Wilayah

provinsi

ini

terletak

pada

wilayah

pertemuan lempeng-lempeng dunia dan cicin api yang menyebabkan wilayah ini mempunyai risiko bencana gunung api, gempa bumi, tsunami. Kondisi topografi

yang

berbukit-bukit

menyebabkan

wilayah ini punya risiko tanah longsor dan erosi yang tinggi. Indeks Pembangunan Manusia Provinsi pada 2005

adalah 62,7, jumlah ini terus meningkat menjadi 63,6 pada tahun 2006 dan 64,8 pada tahun 2007. Indek Pembangunan Manusia di tingkat nasional tahun 2007adalah 70,1. Hal ini menempatkan provinsi ini pada pada posisi 31 dari 33 provinsi. No

Wilayah (Km2)

Kabupaten/Kota

Kecama tan

Desa

Perem puan

Laki- laki

Penduduk

Rumah Tangga

Kepadatan

Sumba Barat

737

54,323

50,600

104,923

19,488

142

Sumba Timur

7.001

156

116,571

106,545

223,116

44,048

Kupang

5.437

140

143,070

131,063

274,133

65,482

Timor Tengah Selatan

3.947

198

214,975

200,685

415,660

100,832

105

Timor Tengah Utara

2.670

174

105,830

105,520

211,350

49,760

Belu

2.446

208

207,006

210,998

418,004

86,848

171

Alor

2.865

175

89,029

89,935

178,964

40,000

Lembata

1.266

117

49,271

55,169

104,440

26,144

Flores Timur

1.813

213

108,771

121,147

229,918

50,064

127

Sikka

1.732

160

132,274

145,353

277,627

58,752

160

Ende

2.047

211

108,589

129,451

238,040

50,880

116

Ngada

1.621

64,093

67,372

131,465

26,368

Manggarai

4.189

140

251,573

252,590

504,163

99,552

120

Rote Ndao

1.280

58,415

54,138

112,553

28,128

Manggarai Barat

2.948

121

99,606

101,523

201,129

42,432

Sumba Barat Daya

1.445

132,907

123,054

255,961

23,968

177

Sumba Tengah

1.869

30,616

28,348

58,964

34,112

Nagakeo

1.417

58,942

64,232

123,174

24,384

19 20

Manggarai Timur* Sabu Raijua

461

7 6

93 63

45,832

53,698

99,530

18,390

216

Kota Kupang 160 4 49 141,915 NTT 2007 47.350 265 2,677 2,213,608 *Manggarai Timur data masih bergabung dengan kabupaten Manggarai

144,384 ,235,265

286,299 4,448,873

61,728 951,360

1,786 94

Sumber: Badan Pusat Statistik provinsi Nusa Tenggara Timur, 2008 diadaptasi

Gambaran umum Pendidikan Pembangunan bidang pendidikan periode 2003 â&#x20AC;&#x201C; 2008 mengalami peningkatan yang cukup berarti. Sebagian besar penduduk provinsi ini telah dapat menikmati pendidikan dasar. Secara umum angka partisipasi sekolah meningkat baik untuk tingkat SD, SMP dan SMA.

Angka Partisipasi Sekolah untuk SD, SMP dan SLTA No 1. 2. 3. 4. 5

Komponen APK SD/MI/SDLB APM SD/MI/SDLB APK SMP/MTs/SMPLB APM SMP/MTs/SMPLB APK SMA/MA/SMK

APM SMA/MA/SMK

2003 92,18 69,14 48,29 32,02 40,07

2004 99,53 72,26 49,67 32,71 40,60

2005 107,84 76,24 59,39 39,36 40,26

2006 112,28 79,78 59,72 46,24 42,66

2007 114,20 90,80 67,46 52,23 48,19

24,97

25,93

25,62

30,69

34,67

Sumber : Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi NTT Tahun 2007

Tetapi perbandingan angka partisipasi dari tingkat SD, SMP, dan SMA menunjukkan penurunan. Tingginya partisipasi ditingkat SD disebabkan juga oleh sebaran SD yang di setiap desa minimal ada satu SD. Partisipasi anak untuk pendidikan yang lebih tinggi semakin berkurang, selain masalah jarak, kurangnya kesadaran orang tua untuk menyekolahkan anak. Kemampuan ekonomi keluarga juga menentukan faktor ini. Pencapaian pendidikan yang berkualitas mengalami tantangan besar. Sumbar daya pengajar dan pengelola pendidikan masih harus mengalami peningkatan dalam jumlah dan kemampuan. Tenaga pengajar yang mempunyai kualifikasi SLTA untuk SD 70,93%, SMP 12,37%, dan SMA 3,73%; sedangkan yang berkualifikasi sarjana untuk SD 2,81%; SMP 35,33%, dan SMA 60,89%. Sarana dan prasarana penunjang pendidikan seperti perpustakaan, laboratorium, alat peraga dan buku-buku referensi juga masih sangat terbatas. Data base pendidikan juga masih perlu dibenahi untuk perencanaan yang lebih baik.

Kesehatan Pembangunan

bidang

kesehatan

telah

membawa perubahan yang positif namun perkembangan derajat kesehatan belum menunjukkan hasil yang signifikan. Usia harapan hidup cenderung meningkat (2004: 64,4; 2005: 64,9; 2006: 65,1) walaupun masih di bawah angka nasional (2006: 66,2). Berbagai

persoalan

seperti

rendahnya

kesadaran masyarakat untuk berperilaku hidup bersih dan sehat, masih tingginya angka kesakitan (morbiditas) akibat penyakit-penyakit infeksi, rendahnya kualitas gizi masyarakat (37,80% bayi dan balita gizi buruk dan gizi kurang, tahun 2007), tingginya angka kematian ibu (306/100,000, tahun 2007) dan bayi (57/1000, tahun 2007). Persoalan kesehatan di masyarakat ini bertalian dengan masih lemahnya kinerja sistem kesehatan di daerah. Rasio tenaga kesehatan yang masih kecil baik terhadap jumlah penduduk maupun sarana/fasilitas (misal: NTT: Dokter umum 12:100.000; Nasional 40:100.000), kualitas tenaga kesehatan yang tercermin dari spesifikasi tenaga kesehatan masih terbatas serta penyebaran yang tidak merata. Sistem informasi kesehatan daerah yang belum bisa digunakan secara optimal untuk perencanaan dan pengambilan keputusan berbasis data.

Perekonomian Perkembangan sektor ekonomi mengalami banyak tantangan. Pertumbuhan lebih banyak digerakkan oleh aktivitas konsumsi, sehingga pondasi ekonomi yang tercipta kurang kokoh dalam jangka menengah dan jangka panjang. Kenyataan ini berpengaruh pada angka kemiskinan penduduk NTT masih sulit diturunkan, yaitu 27,51% tahun 2007. Tingkat kesejahteraan tercatat adanya penurunan angka pengangguran terbuka dari 5,46% pada tahun 2004 turun menjadi 3,72% di tahun 2007. Tingkat pendapatan menurut Produk Domestik Regional Bruto sebesar 3,6 juta rupiah per kapita atau sepertiga dari nasional. Pembangunan bidang ekonomi mengindikasikan tingkat pertumbuhan rata rata tahun 2005 sebesar 5 %, tahun 2006 sebesar 5,08 % dan mengalami percepatan pada 2007 menjadi 5,5 %. Tetapi menurun pada 2008 dan mencapai 3,59% pada 2009. Sektor Pertanian dan Sektor Jasa Pemerintah masih mendominasi perekonomian NTT. Dengan kecenderungan penurunan peran sektor pertanian dan peningkatan peran sektor jasa-jasa pemerintah. Hal ini mengindikasikan bahwa investasi masyarakat dan swasta masih sangat rendah dibanding investasi pemerintah.

Infrastruktur Wilayah Perbandingan panjang jalan dengan luas wilayah NTT adalah 0,36 km/km2 dengan 60% dalam keadaan rusak. Setiap kabupaten di provinsi ini mempunyai pelabuhan yang kondisinya perlu ditingkatkan untuk melayani 44 pulau berpenghuni. Saat ini, provinsi mempunyai pelabuhan tingkat internasioanl, yaitu Pelabuhan Tenau di Kupang. Untuk mendukung tranportasi dalam provinsi ada 15 lapangan udara di 15 kabupaten. Pemerintah provisi memberikan perhatian besar untuk mengatasi kondisi provinsi yang kering dengan pembangunan sarana pengelolaan air hujan, misalnya jebakan, air, embung, dan sistem air irigasi. Masih diperlukan peningkatan pembangunan disektor ini karena sebagian besar wilayah ini adalah wilayah kering.

Lingkungan hidup Lahan kritis di provinsi ini cenderung meningkat dengan kecepatan yang lebih tinggi dari usaha perbaikan lahan yang terdegradasi. Saat ini luas lahan kritis mencapai 21.094,97Km2 atau 45% dari total wilayah. Kawasan hutan yang berubah menjadi lahan kritis sebesar 18.767,29 Km2 atau 35% dari total wilayah hutan.

Pemerintahan Daerah Pemberian otonomi yang lebih besar pada pemerintah daerah dan adanya perundangan baru yang membawa perubahan yang mendasar dalam sistem kewenangan dan dengan sendirinya berakibat pula terhadap seluruh sistem pemerintahan daerah. Pemerintah daerah harus merubah sistem pemerintahan 10

daerah secara keseluruhan mulai dari aspek kelembagaan, kepegawaian, sarana dan prasarana, pemerintahan daerah, kecamatan sampai pada Kelurahan/Desa. Di dalamnya termasuk peran perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan pembangunan. Provinsi ini masih dalam tahap transisi dalam membangun pemerintahan yang baik untuk menyesuaikan dengan perundangan terbaru. Peningkatan kapasitas aparatur menjadi perhatian pemerintah provinsi untuk mendukung terciptanya pemerintahan yang baik. Tingkat pendidikan Pegawai Negeri Sipil SD: 2,68%; SMP: 3,23%; SMA: 47,32%; Diploma: 10,31%; Sarjana: 32,44%; Master: 3,97%; dan Doktoral: 0,086%. Struktur pemrintahan provinsi diorganisasikan dalam tiga kelompok besar: Sekretariat Daerah Provinsi dan biro yang mendukung Gubernur; Dinas; dan Badan, Kantor, dan lembaga teknis lainnya. Badan Perencana Pembangunan Daerah (BAPPEDA) adalah salah satu badan pemerintah yang menjadi mitra utama program AGI. Berikut daftar satuan kerja pemerintah daerah provinsi yang ada:

Gubernur Wakil Gubernur

Sekretariat Daerah Sekretaris Daerah

Asisten Tata Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat

Dinas Provinsi Kelautan Dan perikanan Pertanian dan Perkebunan Peternakan Kehutanan Pekerjaan Umum Pendapatan dan Aset Daerah Kebudayaan dan Pariwisata Pertambangan dan Energi Kesehatan Sosial Pendidikan, Pemuda, dan Olah Raga Perindustrian dan Perdagangan Tenaga Kerja dan Transmigrasi Koperasi Usaha Mikro Kecil Menengah Perhubungan

Asisten Perekonomi dan Pembangunan

Badan/Kantor dan Lembaga Teknis Provinsi:

Asisten Administrasi Publik

Biro

Inspektorat

Biro Pemerintahan

Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah

Biro Hukum

Badan Pendidikan, Pelatihan,Penelitan Pengembangan Daerah

Biro Perekonomian

Badan Pemberdayaan Masyarakat Desa

Biro Administrasi Pembangunan

Badan Lingkungan Hidup Daerah

Biro Kesejahteraan Rakyat

Badan Kesatuan Bangsa Politik dan Perlindungan Masyarakat

Biro Pemberdayaan Perempuan

Badan Arsip

Biro Kepegawaian

Badan Ketahanan Pangan dan Penyuluhan

Biro Keuangan

Badan Perpustakaan

Biro Organisasi

Satuan Polisi Pamong Praja

Biro Umum

Kantor Pengolahan Data Elektronik Kantor Penghubung Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Badan Koordinasi Keluarga Berencana Nasional Provinsi Badan Pusat Statistik Rumah Sakit Umum Prof. Dr. W.Z. Johannes Kupang Bank Nusa Tenggara Timur

Isu dan Prioritas Pembangunan Provinsi

Isu Pembangunan Provinsi Pendidikan Salah satu masalah utama pembangunan wilayah ini adalah kurangnya kapasitas, pengetahuan dan spesialisasi, maka pendidikan menjadi prioritas dasar. Selain itu, ketersediaan sumber daya yang terbatas, kondisi geografis wilayah yang membuat jarak semakin jauh oleh daerah yang bergununggunung dan kondisi jalan yang buruk, masalah-masalah pembangunannya bisa disintesisikan sebagai berikut:  Jumlah guru yang tersedia tidak mampu memenuhi kebutuhan siswa: seringkali sebuah kelas diisi oleh jumlah siswa yang besar dan guru harus mengajar pada kelas yang terdiri dari siswa yang berbeda tingkatannya pada waktu yang sama serta mencakup banyak disiplin ilmu.  Kualitas pelatihan dan kapasitas sumber daya manusia yang berkompeten masih rendah.  Kurangnya fasilitas dan sarana; biasanya jumlah buku sangat kurang dan kadang-kadang buku hanya tersedia untuk guru; banyak sekolah bermasalah dengan perlengkapan laboratorium dan bahan ajar; siswa mengalami masalah untuk membeli pensil, pena, kertas karena kondisi ekonomi keluarga;  Angka putus sekolah yang cukup menguatirkan, terutama pada tingkat pendidikan pasca-SD: hal ini disebabkan oleh tiga factor utama: • Kondisi kemiskinan keluarga; • Kurangnya kesadaran akan pentingnya pendidikan yang umum terjadi: banyak keluarga tidak melihat manfaat menyekolahkan anak mereka, dan seringkali tidak mendukung dan mendorong anak-anak untuk bersekolah. Masalah pekerja anak sudah cukup lazim. • Jarak sekolah menengah yang jauh dari rumah. Pemerintah provinsi berusaha mengatasi masalah ini dengan program sekolah satu atap yang bertujuan menggabungkan struktur sekolah dasar dengan sekolah menengah pertama, pada beberapa wilayah terpencil.

Ada banyak SMK yang berdiri: meskipun sekolah ini mampu menyiapkan tenaga kerja untuk berbagai sektor (perikanan, pertanian, peternakan, bangunan, otomotif, ilmu computer, ekonomi dan akuntansi), kualitas pelatihan dan program yang diadopsi masih lemah dan dalam banyak kasus tidak terkait dengan aplikasi nyata.

Perguruan tinggi Pusat pendidikan tinggi untuk provinsi ini adalah Kupang. Ada beberapa universitas dan akademi yang dikelola pemerintah, swasta dan lembaga agama (Katolik, Kristen dan Islam). Universitas negeri terbesar adalah Universitas Nusa Cendana. Universitas ini memiliki fakultas pertanian, pendidikan, social, ilmu teknik, kedokteran dan kesehatan masyarakat. Pemerintah juga mengelola beberapa akademi kesehatan: akademi perawat, akademi kesehatan lingkungan, dan akademi kebidanan. Juga ada beberapa akademi di beberapa kabupaten. Institusi pendidikan tinggi ini juga menghadapi tantangan untuk menghasilkan mahasiswa yang berkualitas karena terbatasnya dosen dan fasilitas pendukung lain.

Kesehatan Kesehatan adalah isu strategis yang dihadapi provinsi ini: pembangunan kesehatan masih belum mencapai kualitas optimal dan belum bias melayani semua warga terutama di wilayah perbatasan, pulau serta wilayah terpencil lainnya; secara umum status kesehatan dari warganya masih rendah. Angka kematian ibu dan bayi masih tinggi (2007: 57/1000 dan 306/100.000) dan prevalensi gizi kurang dan gizi buruk anak balita juga masih tinggi. Masalah kesehatan yang tertinggi adalah ISPA (Infeksi saluran pernafasan akut) dan malaria (wilayah ini termasuk wilayah endemik). Beberapa jenis penyakit muncul kembali (TBC, rabies, diare, HIV-AIDS) dan bencana alam yang sering terjadi juga berimplikasi terhadap kondisi kesehatan. Sistem kontrol, pengawasan, dan akuntabilitas dinas kesehatan provinsi tidak optimum karena kurangnya informasi dan kapasitas bagian perencanaan. Juga ada kekurangan dalam jumlah dan kualitas standard dan panduan untuk mengimplementasikan pembangunan kesehatan tertentu dan dalam penelitian kesehatan. Pembangunan kapasitas personel kesehatan juga masih rendah dan ketersediaan personel kesehatan masih belum mencukupi dari segi jumlah, varietas, kualitas dan distribusi. Dukungan dari pelaku pembangunan lain masih belum optimum. Berikut ini adalah program utama provinsi 2009-2013: - Kesehatan masyarakat - Peningkatan gizi masyarakat - Pencegahan dan eliminasi penyakit - Pembiayaan kesehatan - Peningkatan sumber daya kesehatan - Peningkatan kebijakan dan pengelolaan pembangunan kesehatan - Penelitian dan pembangunan kesehatan - Kerjasama lintas sektoral dan wilayah - Peningkatan status kesehatan pribadi - Penyediaan obat dan sarana kesehatan - Pengawasan obat dan makanan - Promosi kesehatan dan pengembangan masyarakat - Sanitasi (lingkungan yang sehat) - Pendidikan kesehatan. 13

Ekonomi Pertanian Sektor pertanian berkontribusi sebesar 41% bagi produk domestic regional bruto provinsi. Pemerintah provinsi NTT menetapkan, dalam rencana pembangunan lima tahunnya, akan memperhatikan 4 program utama untuk pengembangan ekonomi daerah: ď&#x192;ź Jagung ď&#x192;ź Ternak ď&#x192;ź Cendana ď&#x192;ź Koperasi. Provinsi ini sedang mengimplementasikan rencana untuk memperkenalkan kembali penanaman jagung dan mempromosikan produk ini penting untuk produksi dan pangan. Dalam kenyataannya, beras telah menggantikan jagung sebagai makanan utama, namun produksi padi lokal tidak mencukupi permintaan, sehingga sebagian besarnya diimpor. Sektor peternakan adalah basis bagi ekonomi rumah tangga, hampir semua rumah tangga memiliki ternak (sapi, kambing, babi, kerbau), namun teknik pengelolaan dan reproduksinya masih lemah. Pemberdayaan komunitas dan pemerintah lokal untuk menciptakan koperasi dan jaringan, pembangunan kapasitas dan untuk menciptakan pusat-pusat layanan untuk sektor ini bisa memperbaiki jumlah dan kualitas ternak. Cara tradisional pengelolaan ternak, dengan meninggalkan mereka di lahan terbuka tanpa pengawasan berkonsekuensi pada kesehatan hewan, pada kemungkinan untuk mengontrol penyakit ternak dan pada upaya daerah untuk penghijauan.

Koperasi Sekalipun koperasi dianggap sebagai elemen kunci bagi pembangunan ekonomi lokal, kapasitas sumber daya manusia dalam mengembangkan koperasi masih lemah. Banyak orang yang ingin meningkatkan nilai produk mereka, keterampilan dan kemampuan untuk mengakses pasar, namun tidak memiliki kemampuan khusus bagaimana mengorganisasikan dan mengelola koperasi. Berdasarkan kebutuhan daerah dan struktur serta aksi yang dijalankan oleh Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Provinsi, beberapa aksi untuk mendukung pembangunan di sektor ini bisa dirangkum sebagai berikut: 1.

Program terpadu

Program pemberdayaan sumber daya dan kapasitas manajemen Program Pemberdayaan sumber daya modal koperasi

Memadukan usaha mikro, kecil dan menengah dengan koperasi Memadukan usaha produktif masyarakat dengan koperasi Pelatihan berbasis kompetensi bagi pengelolaan koperasi Pelatihan kewirausahaan bagi wirausaha/calon anggota koperasi Bimbingan teknis, studi banding Akses terhadap sumber daya modal dengan persyaratan seperti bunga rendah dan mudah (untuk koperasi layanan keuangan, produktif, dan distributif)

Perikanan dan kelautan Provinsi NTT sedang memperjuangkan pada pemerintah pusat sebagai provinsi kepulauan. Perikanan dan kegiatan budidaya kelautan (mutiara dan rumput laut-sea weed: eucheuma cotonii) memiliki potensi luar biasa, karena area geografis dan laut yang kaya, namun tingkat organisasi, infrastruktur, kemampuan sumber daya manusia pada sektor ini masih perlu ditingkatkan. Perikanan, dalam banyak kasus, tetap sebagai usaha rumahan, yang dipraktikkan tanpa keterampilan memadai, tanpa perlengkapan dan oleh kondisi jaringan infrastruktur, tanpa akses pada pasar, sehingga:  Kurang dari 34% potensi perikanan yang dimanfaatkan;  Hanya 5% penduduk yang bekerja di sektor ini;  Hanya area yang kurang dari 20 mil dari pantai yang dimanfaatkan. Pemerintah provinsi sedang memberlakukan sebuah kebijakan untuk memperbaiki kualitas produk dengan melatih pekerja tentang pentingnya prosedur dan standar higienis serta menyediakan perlengkapan untuk memproses dan menjaga produk kelautan, namun pencapaiannya masih rendah. Budidaya rumput laut (untuk makanan dan kosmetik) dan mutiara juga memiliki potensi besar. Produk perikanan bisa menjadi sumber pengganti untuk meningkatkan kualitas pangan keluarga, namun ketahanan pangan masih belum dianggap sebagai prioritas penduduk, karena kemiskinan ekstrim, produk terbaik dijual.

Industri dan perdagangan Sektor industri masih memiliki peran yang kecil dalam perekonomian lokal dan pengembangannya berbasis sumber daya alam masih rendah. Program yang dijalankan oleh pemerintah provinsi dalam sektor ini mencakup:  Pengembangan industri kecil dan menengah;  Peningkatan kapasitas teknologi industri;  Bantuan manajemen untuk struktur industri. Tujuan lain yang penting adalah meningkatkan daya saing produk (produk industry yang ada masih rendah nilai tawarnya), meningkatkan kewirausahaan masyarakat dan warga dalam mengembangkan industri skala menengah dan besar, membangun pabrik yang memproses produk lokal serta membuka jaringan perekonomian lokal dengan pasar. Pada sektor perdagangan, pemerintah provinsi berniat meningkatkan ekspor (yang sangat erat kaitannya dengan peningkatan kualitas produk); meningkatkan perlindungan konsumen serta meningkatkan efisiensi perdagangan dalam negeri.

Lingkungan Krisis air Musim hujan di NTT terkonsentrasi dalam 4 bulan dan 8 bulan lainnya adalah musim kemarau. Curah hujan terhitung 16 milyar m3 per tahun, namun infrastruktur air yang ada masih belum mampu menahan air hingga musim kemarau (hanya 5 milyar m3 air yang tersedia, sedangkan kebutuhan lokal mencapai 8 milyar). Pemerintah provinsi telah memasukkan dalam rencana pembangunan 2008-2013, konstruksi 1.000 danau buatan. Pelaku kerjasama internasional juga berkontribusi pada isu dasar ini. Dimana ada danau buatan bantuan bagi masyarakat tentang cara menggunakan dan mengelola bisa memastikan keberlanjutannya. Desertifikasi Beberapa wilayah di provinsi NTT, khususnya di wilayah selatan (Sumba, Sabu, Rote dan Timor) saat ini menghadapi resiko besar terjadinya penggurunan lahan. Penyebabnya adalah musim kemarau yang berkepanjangan, kurangnyan infrastruktur untuk mengumpulkan dan mendistribusikan air, penebangan pohon untuk kayu bakar dan konstruksi serta praktek tebas-bakar (slash & burn practice). Tebas dan bakar adalah praktek lokal yang digunakan untuk pertanian: petani menebang pohon dan tumbuhan lain lalu membakar lahan, untuk membersihkan dan mempersiapkan lahan tanam. Praktek ini dilakukan untuk mempersiapkan lahan kebun dan juga untuk membuka kebun baru. Pemerintah provinsi sedang melaksanakan penghijauan melalui Badan Lingkungan Hidup Daerah dan Dinas Kehutanan dan penyebaran informasi dan sosialiasasi kepada masyarakat tentang peraturan daerah dan resiko terkait praktek tebas-bakar dan penghijauan. Pengelolaan sampah Provinsi ini membutuhkan sarana untuk mengelola sampah. Kota-kota memiliki layanan umum untk mengumpulkan dan membuang sampah ke tempat pembuangan namun di sana sampah tersebut dibakar di alam terbuka. Di kecamatan dan desa, praktek yang biasa dibuat adalah membakar sampah. Pemerintah provinsi dan kabupaten berniat mengimplementasikan aksi di sektor ini, dan meminta kontribusi teknis dari kerjasama internasional.

Pertambangan dan energi Energi fosil merupakan kebutuhan semua warga; provinsi ini berminat besar untuk mengembangkan sumber energy terbarukan dan membutuhkan bantuan teknis untuk bidang ini. Di Pulau Flores sedang dilakukan studi tentang kemungkinan penggunaan energy bio-termal; pulau-pulau lain juga baik untuk pengembangan tenaga angin (misalnya Pulau Sabu), dan juga sudah ada usaha mengembangkan biogas dalam skala kecil.

Kebanyakan pulau di wilayah ini kaya akan sumber daya mineral (mangan, tembaga, besi, batu gamping, tanah liat, dan dalam jumlah yang kecil perak, emas dan nikel). Di beberapa kabupaten biasa ditemukan beberapa aktivitas pertambangan illegal; ini terjadi karena rendahnya pengawasan dan tak adanya peraturan daerah.

Infrastruktur Dinas-dinas provinsi dan kabupaten sedang berusaha menyiapkan akses air dan koneksi listrik untuk masyarakat dan desa-desa; saat ini hanya 61% penduduk yang dilayani listrik dan kebanyakan desa dan masyarakat tidak memiliki sarana untuk mengakses air. Pembangunan sarana dan prasarana kecil dan besar untuk menjaga ketersediaan air pada musim kemarau, konstruksi jaringan listrik serta integrasi sarana-sarana untuk produksi energy alternative (biogas, energy matahari, energy angin/Aeolian) merupakan isu-isu mendasar. Diperkirakan lebih dari 60% infrastruktur jalan (baik jalan Negara, provinsi maupun kabupaten) berada dalam kondisi rusak. Upaya untuk memperbaiki kualitas jalan dan perhubungan merupakan isu strategis yang akan meningkatkan kondisi kesehatan, pendidikan dan ekonomi masyarakat lokal.

Pariwisata dan budaya Provinsi ini kaya akan potensi budaya dan alam yang menunjang pariwisata: pariwisata laut (menyelam, , selancar), wisata alam (jalan linta alam, hutan, danau, gunung), wisata budaya dan religi (upacara adat), serta wisata khusus (memancing). Sektor pariwisata dan kebudayaan ini belum berkembang baik oleh karena beberapa hambatan: kurangnya perhatian dari pelaku pembangunan untuk memperbaiki dan mengembangkan potensi budaya dan alam lokal, terutama kelautan, sehingga sektor ini hanya mendapatkan kucuran dana yang sedikit; akses ke tempat wisata masih sulit karena keterbatasan sarana transportasi dan kondisi jalan yang buruk; infrastruktur pendukung lain (air bersih, listrik, fasilitas akomodasi, telekomunikasi) juga terbatas; provinsi ini belum memiliki rencana induk pembangunan pariwisata; rendahnya kemampuan sumber daya manusia, lembaga, dan kemitraan pariwisata. Salah satu aset wisata, komodo, saat ini menjadi nominasi dalam daftar 7 keajaiban dunia baru.

LSM, Kerjasama Internasional, dan secretariat bersama BAPPEDA BAPPEDA (Badan Perencanaan Pemnbangunan Daerah), di tingkat provinsi dan beberapa kabupaten memiliki sekretariat bersama yang bertujuan untuk membantu dan mengatur intervensi kerjasama internasional di NTT. Sekreatariat bersama tersebut, yang secara aktif bekerja sama dengan AGI dan terwakili dalam Kelompok Kerja Provinsi, telah memetakan kehadiran LSM internasional, badan PBB dan pelaku-pelaku lain yang bekerja di NTT sebagai berikut:

Jaringan LSM Sekitar 500 LSM lokal bergiat di Provinsi NTT. Sektor-sektor intervensi mereka: pengembangan masyarakat, advokasi, lingkungan, pertanian, perikanan, pemberdayaan sumber daya manusia, pengelolaan perencanaan dan keuangan desa dan masyarakat, perencanaan partisipatif, pemberdayaan ekonomi, pemberdayaan lembaga-lembaga lokal, isu gender, pengelolaan bencana, kesehatan (termasuk kesehatan ibu dan anak, HIV) dan lain-lain. Biasanya sebuah LSM memperkuat kelembagaan masyarkat di desa dengan mendukung kelompokkelompok tani, koperasi dan organisasi masyarakat yang lain; biasanya LSM melatih staf untuk dapat memberikan pendampingan yang intensif pada masyarakat dan menyiapkan exit strategy, sehingga ketika program dan aksi berakhir, masyarakat dapat melanjutkan. Jaringan LSM sangat membantu dalam hubungan yang mendalam dan berkualitas dengan masyarakat lokal. Dalam bebeapa tahun terakhir LSM-LSM telah mulai berkolaborasi dengan pemerintah dengan membantu kebijakan dan strategi pemerintah. Salah satu keyakinan LSM adalah keberlanjutan aksi dan program bisa terjaga apabila ada integrasi pembangunan kapasitas masyarakat sebagai factor krusial (terutama membantu dengan keterampilan teknis dan spesifik, manajemen organisasi dan keuangan, pengembangan jaringan serta pengetahuan tentang evaluasi).

Prioritas Provinsi 1.

Pemantapan Kualitas Pendidikan a. Peningkatan kualitas pendidikan pada semua jenis dan jenjang; b. Peningkatan relevansi pendidikan yang berdaya saing dalam percaturan global; c. Pengembangan manajemen pendidikan yang efisien; d. Peningkatan partisipasi masyarakat dalam penyelenggaraan pendidikan. Pembangunan Kesehatan a. Peningkatan derajat kesehatan masyarakat; b. Peningkatan kinerja institusi kesehatan; c. Peningkatan pelayanan kesehatan masyarakat; d. Pembudayaan pola hidup sehat. Pembangunan Ekonomi a. Peningkatan kualitas angkatan kerja; b. Perluasan kesempatan kerja; c. Revitalisasi institusi ekonomi; d. Peningkatan produk dan stabilitas harga produk ekonomi rakyat. Pembangunan Infrastruktur a. Peningkatan kualitas pembangunan dan perbaikan prasarana dan sarana perhubungan dan komunikasi untuk memfasilitasi pengembangan ekonomi dan sumber daya manusia; b. Peningkatan pembangunan dan perbaikan sarana dan prasarana sumber daya air, irigasi embung dan bendungan; c. Peningkatan pembangunan sarana dan prasarana perlistrikan dan mengembangkan sumber energi yang berkelanjutan; d. Peningkatan pembangunan sarana dan prasarana ekonomi. Pembenahan Sistem Hukum Daerah dan Keadilan a. Peningkatan kesadaran hukum masyarakat; b. Revitalisasi dan refungsionalisasi institusi penegak hukum; c. Pembentukan dan pembaharuan peraturan daerah yang responsif dan partisipatif; d. Peningkatan upaya untuk mewujudkan masyarakat yang berperspektif HAM; e. Pengembangan budaya hukum birokrasi ke arah terwujudnya pemerintahan yang bersih dan bebas KKN. Konsolidasi Tata Ruang dan Pengelolaan Lingkungan Hidup a. Konsolidasi perencanaan tata ruang wilayah; b. Peningkatan Pemantauan, Pengawasan dan Pengaturan Pemanfaatan Ruang; c. Peningkatan perlindungan dan pelestarian lingkungan hidup berkaitan dengan pembangunan yang berkelanjutan. Peningkatan Kualitas Kehidupan dan Peran Perempuan, Kesejahteraan Anak dan Partisipasi Pemuda a. Peningkatan pemberdayaan perempuan untuk menjelmakan keadilan dan kesetaraan gender; b. Peningkatan perlindungan dan jaminan kesejahteraan bagi anak; c. Peningkatan pembinaan pemuda. Agenda Khusus a. Penanggulangan Kemiskinan; b. Penanganan Daerah Perbatasan; c. Pengembangan Provinsi Kepulauan; d. Penanganan Bencana.

Berdasarkan temuan-temuan di Kabupaten, Kecamatan dan Desa, rencana provinsi serta isu, masalah dan prioritas yang disampaikan di sini, inilah beberapa aksi usulan pada kerja sama internasional dalam menjawabi kebutuhan dan perencanaan local daerah

Aksi-aksi yang yang bisa dijalankan

Memberdayakan staf BAPPEDA perencanaan tata ruang dan tata kota

dalam

Membantu dinas-dinas provinsi dan kabupaten untuk membuat strategi dan praktek manajemen sampah yang baik Membantu pelayanan lokal yang didedikasikan untuk kegiatan industry dan ekonomi yang baru yang dikelola dalam satu struktur yang mudah

Membantu teknisi lokal dalam perencanaan sarana baru untuk jaringan air dan pemanfaatan sumber air yang ada Membantu Badan Penanggulangan Bencana provinsi dengan keahlian dan teknik baru Meningkatkan kapasitas dan perencanaan strategis Keluarga Berencana Meningkatkan kemampuan perencanaan BAPPEDA provinsi terkait dengan pembangunan

MDG (Tujuan Penerima manfaat Pembangunan Milenium) Tata pemerintahan dan desentralisasi

Mitra lokal

Bagian perencanaan dinas-dinas provinsi, dinas pekerjaan umum provinsi, pegawai Bappeda provinsi dan kabupaten, anggota DPRD Teknisi Dinas Pekerjaan Umum, pegawai dinas kesehatan, unit terkait

MDG: 1,3,7,8

BAPPEDA

MDG: 4,5,7,8

Pegawai Biro Ekonomi Kantor Gubernur, pegawai Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi, Dinas Koperasi, Usaha MIkro Kecil Menengah, wirausahawan baru Teknisi dinas pekerjaan umum provinsi dan Perusahaan daerah air minum

MDG: 1,3,8

Pegawai Badan Penanggulangan Bencana, semua penduduk Pegawai BKKBN, dinas kesehatan provinsi, biro pemberdayaan perempuan Pegawai BAPPEDA provinsi

MDG:8,7

Badan Pelestarian Lingkungan Hidup, Dinas Pekerjaan Umum, Dinas Kesehatan Provinsi, Dinas Kebersihan Kota Pegawai Biro Ekonomi Kantor Gubernur, pegawai Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi, Dinas Koperasi, Usaha MIkro Kecil Menengah Dinas Pekerjaan Umum Provinsi, perusahaan daerah air minum, Pokja AMPL (Air Minum dan Penyehatan Lingkungan) Badan Penanggulangan Bencana Provinsi BKKBN, dinas kesehatan, biro pemberdayaan perempuan BAPPEDA provinsi, Biro Tata Pemerintahan

MDG: 1,7,8

MDG: 3,4,5,6,8 MGD: 1,3,7,8

wilayah kepulauan

Layanan Sosial Memberikan bantuan program beasiswa provinsi, terutama wanita di tingkat perguruan tinggi dan pasca sarjana. Memberikan bantuan pada Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Provinsi untuk pembangunan sekolah satu atap yang bisa mengurangi jarak tempuh siswa ke sekolah Memberikan bantuan beasiswa bidang kesehatan kepada mahasiswa yang berasal dari daerah terpencil, Memberikan bantuan beasiswa bidang pendidikan kepada mahasiswa yang berasal dari daerah terpencil Membantu Dinas Kesehatan Provinsi, akademi dan universitas setempat meningkatkan layanan kesehatan di kabupaten Meningkatkan kualitas pelatihan paramedic dan peningkatan kapasitas melalui pendidikan formal dan non formal Membantu dinas kesehatan provinsi meningkatkan jumlah staf paramedic di tingkat kabupaten dan kecamatan Memperkuat kapasitas manajemen struktur layanan kesehatan (rumah sakit dan Puskesmas) Membantu pemerintah provinsi menciptakan program pencegahan kekerasan, ekploitasi, dan pekerja anak

Siswa

MDG: 2,3,8

Siswa

MDG: 2,8

Membantu masyarakat setempat dengan pembangunan kapasitas ekonomi dan koperasi; membantu kelompok tani dalam proses

Kelompok tani informal di tingkat kecamatan dan desa

Mahasiswa, perempuan, wilayah sasaran

penduduk

Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Provinsi, Biro Kesejahteraan Rakyat Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Provinsi

MDG: 3,4,5,6,8

Dinas Kesehatan Provinsi

Mahasiswa, penduduk wilayah sasaran

MDG: 2,3,8

Dinas Pendidikan, Olahraga Provinsi

Pemuda

Dan

Staf medis dan paramedis

MDG: 3,4,5,6,8

Dinas Kesehatan, akademi universitas setempat

dan

Bidan, perawat, petugas sanitasi dan asisten paramedic lainnya

MDG: 3,4,5,6,8

Dinas Kesehatan Provinsi, rumah sakit, Puskesmas

Dinas Kesehatan Provinsi, perawat, bidan, tenaga paramedic lainnya, penduduk wilayah sasaran Direktur dan staf manajemen rumah sakit dan Puskesmas Pegawai Komisi Perlindungan anak provinsi dan biro pemberdayaan perempuan, anak-anak

MDG: 1,3,4,5,6,8

Dinas Kesehatan Provinsi dan kabupaten, Puskesmas setempat

MDG: 4,5,6,8

Dinas Kesehatan Provinsi, rumah sakit dan Puskesmas Komisi Perlindungan anak provinsi dan biro pemberdayaan perempuan, dinas tenaga kerja dan transmigrasi, LSM local

ODM: 1,2,4,8

Ekonomi Lokal MDG: 1,3,8

Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah, LSM Lokal, Jaringan Petani di Pulau Timor, Flores, Sabu

formalisasi dan legalisasi status mereka Meningkatkan kemampuan provinsi dalam memberdayakan produksi lokal dan menghubungkannya dengan pasar luar Membantu dinas pertanian provinsi mengembangkan kebijakan dan teknik baru untuk meningkatkan produksi jagung, kakao dan jambu mente Membantu dinas pertanian provinsi mengembangkan teknik irigasi yang baru Membantu dinas peternakan provinsi dalam mengembangkan pusat penelitian, seleksi dan bantuan ternak Membantu dinas pekerjaan umum provinsi dan kabupaten dalam memperbaiki kondisi jalan, irigasi dan danau buatan

dan Rote, LSM VECO, BPMD Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi, Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah, LSM lokal Pegawai Dinas Pertanian Provinsi, universitas lokal, Badan Pengembangan Teknologi Pertanian (BPTP) Pegawai Dinas Pertanian Provinsi, universitas lokal, BPTP (Badan Pengembangan Teknologi Pertanian) Dinas Peternakan Provinsi, universitas lokal

Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi, Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah, Pegawai Dinas Pertanian Provinsi

MDG: 1,7,8

Pegawai Pegawai Dinas Pertanian Provinsi, teknisi BPTP (Badan Pengembangan Teknologi Pertanian) Pegawai Dinas Peternakan Provinsi

MDG: 1,7,8

Pegawai Dinas Pekerjaan Umum Provinsi

MDG: 1,7,8

Dinas Pekerjaan Umum Provinsi

Dinas pertambangan dan energy provinsi, badan lingkungan hidup, universitas, dinas pertanian provinsi, dinas peternakan provinsi Dinas pekerjaan umum provinsi, badan pengendalian lingkungan hidup provinsi, dinas kehutanan provinsi, kerjasama GTZ, LSM ACF (Action Contre la Faim), Pokja AMPL (Air Minum dan Penyehatan Lingkungan) Dinas kehutanan provinsi, badan pengendalian lingkungan hidup provinsi Dinas pertambangan dan energy provinsi, dinas kehutanan dan badan pengendalian lingkungan hidup provinsi

MDG: 1,7,8

Lingkungan Memberdayakan teknisi lokal dalam menggunakan energy terbarukan (matahari, air, biogas, dll) serta menciptakan proyek percobaan Meningkatkan kualitas dan system penampungan dan distribusi air

Pegawai dan teknisi dinas pertambangan dan energy provinsi, badan lingkungan hidup, dinas pekerjaan umum Teknisi dinas pekerjaan umum, lingkungan dan kehutanan

MDG: 3,7,8

Membantu dinas kehutanan provinsi terkait proteksi sumber air

Teknisi lokal dan pegawai dinas kehutanan provinsi dan badan pengendalian lingkungan hidup provinsi Anggota DPRD, pegawai dinas-dinas provinsi

MDG: 1,7,8

Membantu dinas-dinas provinsi membentuk strategi terpadu menanggulangi perubahan iklim

dalam untuk

MDG: 1,7,8

PROFIL DAN PRIORITAS KABUPATEN

Kabupaten Timor Tengah Selatan

Profil Kabupaten Kabupaten Timor Tengah Selatan terletak di bagian tengah Pulau Timor. Luasnya meliputi 3.947 km2 dengan 21 kecamatan dan 234 desa serta berpenduduk 414.106 jiwa. No

Kecamatan

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21

Mollo Utara Fatumnasi Mollo Selatan Pollen Kota SoE Amanuban Barat Batu Putih Amanuban Selatan Kuanfatu Kualin Amanuban Tengah Oenino Kolbano Amanuban Timur KiE Kot'olin Amanatun Selatan Nunkolo Boking Amanatun Utara Toianas TTS

Luas (Km2) 32,200 32,000 42,950 26,400 2,090 22,930 10,210 29,200 26,700 23,700 12,500 11,400 21,600 22,400 14,500 6,000 12,700 10,600 10,800 14,120 9,700 394,700

Jumlah LakiDesa Laki 15 4,990 9 9,859 18 13,097 10 6,236 13 17,355 14 15,940 7 5,745 15 16,913 8 9,565 7 9,174 10 6,222 7 4,632 11 9,319 18 13,664 11 8,812 8 4,689 13 8,462 9 6,287 14 10,462 10 9,512 7 6,028 234 206,963

Perempuan 14,751 9,630 12,551 6,151 17,152 15,562 5,414 17,036 9,517 8,994 6,206 4,738 9,325 14,003 9,656 5,202 9,250 7,081 11,256 10,065 6,373 209,913

Total Rumah penduduk Tangga 29,741 6,958 19,489 4,802 25,648 6,361 12,387 3,286 34,507 7,228 31,502 7,934 11,159 2,858 33,949 8,426 19,082 4,541 18,168 4,395 12,428 3,325 9,370 2,549 18,644 5,009 27,667 7,688 18,468 5,187 9,891 2,748 17,712 4,965 13,368 3,479 21,718 6,103 19,577 5,364 12,401 3,389 416,876 106,595

Kepadatan Penduduk 92 61 60 47 1,651 137 109 116 71 77 99 82 86 124 127 165 139 126 201 139 128 106

Sumber: Badan Pusat Statistik, Kabupaten Timor Tengah Selatan, 2008 Jumlah penduduk bertumbuh dengan cepat; sekitar 29.736 jiwa yang tinggal di wilayah perkotaan dan 384.370 jiwa yang lain tinggal di wilayah pedesaan. Sebagian besar penduduknya beragama Kristen. Banyak penduduk desa yang menderita kemiskinan ekstrim, akses atas air dan listrik yang terbatas. Indeks Pembangunan Manusia kabupaten ini (2007) adalah 64.46 (NTT: 65.36).

Kabupaten ini memiliki wilayah pegunungan (Mutis) yang tingginya mencapai 2250 m, yang termasuk dalam wilayah konservasi nasional. Wilayah pegunungan ini penting artinya dalam penyediaan akses air bagi kabupaten tersebut dan bahkan kabupaten-kabupaten lainnya. Wilayah Mutis merupakan sumber air bagi dua sungai terbesar di Timor, Noelmina (2.150 km) dan Benanain (3.750 km). Wilayah pegunungan ini memiliki curah hujan yang lebih banyak dalam setahun jika dibandingkan dengan wilayah lain yang umumnya sangat rendah. Informasi tambahan:      

Persentase penduduk yang mendapatkan layanan Jamkesmas 20, 38% Persentase penduduk yang mendapatkan raskin 88,44% Jumlah penduduk dengan anak usia 10 thn ke atas yang buta huruf 13,84% (18,46% perempuan, 9,37% laki-laki) Anggota DPRD TTS 31 laki-laki, 4 perempuan 23 Camat, kepala desa semua laki-laki 0.26% penduduk memiliki computer dan kurang dari 10% penduduk yang memiliki telepon genggam.

Isu dan Prioritas Pembangunan Kabupaten Prioritas utama kabupaten terkait dengan sektor kesehatan, pendidikan, infrastruktur dan lingkungan. Kesehatan Di tingkat kabupaten tingkat kematian ibu dan anak masih tinggi; tingkat kematian bayi 134/1000. Penyebabnya terkait dengan status gizi, kurangnya akses air, sulitnya mengakses layanan kesehatan serta kurangnya informasi. Penyakit-penyakit yang utama adalah ISPA (Infeksi Saluran Pernafasan), malaria, penyakit kulit dan diare. 23 Puskesmas, 2 rumah sakit serta 26 dokter (termasuk dokter gigi) seharusnya menjawab kebutuhan seluruh masyarakat. Gambar berikut menunjukkan akses masyarakat atas pusat layanan kesehatan setempat. 25

Di desa-desa di mana ada bidan tingkat kematian ibu dan bayi cenderung menurun, namun meskipun ada gedungnya, tidak semua polindes memiliki tenaga kesehatan; beberapa bahkan tidak aktif. Jumlah tenaga medis dan paramedis tidak mencukupi kebutuhan semua penduduk; kelahiran bayi banyak yang belum ditolong tenaga kesehatan.

Pendidikan Masalah putus sekolah dari sekolah masih terjadi; hanya sedikit siswa yang melanjutkan pendidikan mereka ke jenjang SMA dan perguruan tinggi, oleh karena jarak yang jauh dan kondisi ekonomi keluarga. Jumlah guru tidak memenuhi kebutuhan dan kualitas personel pendidikan juga banyak yang tidak terlatih. Banyak sekolah yang mengalami kekurangan alat dan perlengkapan seperti buku-buku dan perpustakaan. Kesadaran masyarakat tentang pentingnya pendidikan masih perlu diperbaiki. Banyak anak yang harus bekerja sejak usia yang sangat muda.

Lingkungan Kabupaten ini mengalami ancaman karena tingginya penggundulan hutan. Konsekuensi utamanya adalah tingginya kejadian tanah longsor akibat proses penggundulan; juga ada banyak praktek tebas-bakar.

Masalah lingkungan sangat terkait dengan budaya, perilaku tradisional, pengetahuan dan pemahaman tentang isu-isu lingkungan, serta kesulitan dalam mengembangkan pendekatan lingkungan yang berkelanjutan. Pengelolaan sampah hanya ada di Kota Soe; tidak ada sarana pengolahan, sehingga sampahnya dibakar di alam terbuka.

Infrastruktur Kurangnya akses air karena kondisi iklim, dan juga karena kurangnya infrastruktur untuk pelestarian dan distribusi air. Hampir 50% jalan berada dalam kondisi memprihatinkan, dan kondisinya makin memburuk pada musim hujan. Kesulitan komunikasi dan transportasi mempengaruhi sejumlah sektor (akses kesehatan, pendidikan, ekonomi masyarakat). Meskipun kebutuhannya besar, namun hanya sedikit intervensi yang bisa dilakukan oleh pemerintah daerah. Listrik hanya melayani sebagian kecil desa dan masyarakat; pemerintah kabupaten dan masyarakat berusaha untuk mencoba menggunakan sumber listrik dengan menggunakan energi terbarukan; dan mereka tertarik untuk mengembangkan sektor ini, namun mereka mengalami keterbatasan sumber daya. Sebagian besar rumah masyarakat menghadapi masalah struktural; Pemerintah Kabupaten berusaha membantu dengan menyiapkan bangunan rumah yang sesuai dengan kebutuhan rumah tangga, namun banyak penduduk yang masih tinggal di rumah tradisional yang disebut lopo, hal ini juga bisa mempengaruhi kondisi kesehatan mereka (khusus untuk ISPA).

Ekonomi Ekonomi lokal bergantung pada pertanian dan peternakan, dalam dimensi produksi dan industri rumah tangga; para produsen tidak memiliki pengetahuan dan sumber daya yang memadai untuk bergabung dalam koperasi atau berhubungan langsung dengan pasar. Kegiatan penambangan berlangsung hampir di seluruh wilayah TTS; tanahnya kaya dengan mangan, batu berwarna dan marmer. Pemerintah kabupaten belum memiliki peraturan yang mengontrol kegiatan penambangan dan hadirnya pabrik-pabrik besar kadng kala menjadi sumber konflik baru bagi masyarakat lokal.

Rendahnya kemampuan petani untuk bergabung dalam koperasi dan kelompok mempengaruhi kemampuan mereka

mengelola

pekerjaan

dan

produk

yang

dihasilkan. Pemerintah provinsi sedang melaksanakan program untuk membantu kelompok-kelompok tani informal dengan bantuan legalisasi kelompok dalam koperasi. Dinas terkait koperasi, perdagangan dan industry di tingkat kabupaten bisa menjadi pintu masuk dalam bidang ini. Sektor peternakan, yang dulunya merupakan sumber daya yang besar bagi wilayah ini serta memberikan kontribusi besar bagi perekonomian rumah tangga, saat ini terkapar karena kurangnya pengetahuan, infrastruktur dan pusat penelitian dan bantuan. Biasanya ternak yang subur dan binatang yang kondisinya bagus dijual; sebagian besar ternak saat ini kurang subur. Petugas Penyuluh Lapangan (PPL), orang yang bertanggung jawab menghubungkan pemerintah dan masyarakat biasanya berpindah-pindah sektor; yang mengakibakan tecerainya keterampilan dan kemampuan.

Berdasarkan temuan-temuan di Kabupaten, Kecamatan dan Desa, rencana provinsi serta isu, masalah dan prioritas yang disampaikan di sini, inilah beberapa usulan pintu masuk kerja sama internasional dalam menjawabi kebutuhan dan perencanaan lokal:

MDG (Tujuan Aksi-aksi yang yang bisa dijalankan Penerima Manfaat Pembangunan Milenium) Tata pemerintahan dan desentralisasi Membantu pemerintah daerah dalam keahlian mengelola air (bendungan, dam, jaringan dan infrastruktur) Membantu bagian perencanaan dalam mengembangkan perencanaan terpadu, menggunakan data terbaru system GIS. Membantu pemerintah daerah dalam keahlian energi terbarukan; membuat analisa, melaksanakan proyek percobaan Pemberdayaan PNS tentang pengelolaan sampah

Mitra Lokal

Teknisi kabupaten; Penduduk MDG: 1,4,5,7,8 yang tidak memiliki akses atas air Bagian perencanaan wilayah MDG: 1,3,4,5,6,7,8 BAPPEDA

BAPPEDA, Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten BAPPEDA, Bagian perencanaan kabupaten

BAPPEDA, dinas-dinas kabupaten

MDG: 4,5,7,8

BAPPEDA, dinas-dinas kabupaten

Dinas Kebersihan Kabupaten,

MDG: 4,5,7,8

BAPPEDA, Dinas Kebersihan

MDG: 4,5,6,7 MDG: 4,5,6 MDG: 3, 5, 5, 6

BAPPEDA, LSM local, BPMD Dinas kesehatan kabupaten Dinas kesehatan kabupaten

MDG: 2,4,5,7

Dinas kesehatan, dinas energy, dinas pekerjaan umum, masyarakat, desa, komite local, BPMD

Layanan sosial Kampanye perilaku hidup sehat kepada masyarakat Membantu peralatan untuk pusat-pusat layanan kesehatan Memberikan bantuan beasiswa untuk menciptakan staff kesehatan yang berkualitas Memberikan bantuan listrik tenaga matahari untuk pusatpusat kesehatan, sekolah dan masyarakat

Desa, komunitas lokal Pusat layanan kesehatan Dinas kesehatan provinsi dan kabupaten, perguruan tinggi Masyarakat lokal, PNS dinas kesehatan kabupaten, dinas energy kabupaten dan dinas Pekerjaan Umum kabupaten

Ekonomi local Membantu masyarakat lokal dengan pembangunan Kelompok tani informal di MDG: 1, 3, 8 kapasitas ekonomi dan koperasi; membantu kelompok tani tingkat kecamatan dan desa, dalam proses formalisasi dan legalisasi status Jaringan Petani TTS

DEKOPIN (Dewan Koperasi Indonesia) DEKOPINWIL, (Dewan Koperasi Indonesia Wilayah), 29

DEKOPINDA (Dewan Koperasi Indonesia Daerah), LAPENKOP (Lembaga pelatihan koperasi), dinas koperasi, usaha kecil dan menengah provinsi, LSM lokal, kelompok tani, Jaringan Petani TTS, BPMD

Membantu kecamatan Fatumnasi, desa Nenas dan Jaringan Petani setempat mengidentifikasi dan menyelesaikan masalah yang berpengaruh pada pertanian mereka Membantu Jaringan Petani TTS membentuk secretariat dimana mereka bias berkumpul, berkoordinasi dan saling berbagi informasi Membentuk pusat penelitian dan pengelolaan kualitas ternak di tingkat kabupaten Membantu kelompok tani dalam produksi madu

Kelompok tani dan keluarga MDG: 1,7,8, mereka

BAPPEDA, Dinas pertanian kabupaten, Jaringan Petani TTS, universitas local

Kelompok tani dan keluarga MDG: 1,7,8, mereka

BAPPEDA, Jaringan Petani, BPMD

Dinas peternakan kabupaten, MDG: 1,7,8 peternak Kelompok tani setempat dan MDG: 1,3,7,8 keluarga mereka

Dinas peternakan kabupaten, masyarakat, universitas local Dinas perdagangan dan industry provinsi, dinas koperasi, usaha kecil dan menengah provinsi, WWF, LSM lokal lain, BPMD

Lingkungan Peningkatan kapasitas masyarakat dalam memproduksi Masyarakat, desa pupuk dari sampah organic Membantu kabupaten dalam menyusun perencanaan dan Pegawai Negeri Sipil keahlian dalam system manajemen dan pengelolaan kebersihan, Bappeda sampah

MDG: 7 dinas MDG: 4,5,7,8

Dinas pertanian dan kebersihan, WWF, LSM lokal lainnya, BPMD BAPPEDA setempat dan dinas kebersihan kabupaten

Lintas sektor Melaksanakan program intervensi percobaan di desa Belle Warga desa Belle pada tingkat lintas sektoral: akses air, penghijauan, bantuan untuk membentuk koperasi, meningkatkan pengetahuan masyarakat tentang perilaku hidup yang mempengaruhi kondisi kesehatan, peningkatan kemampuan dalam

MDG: 1,3,4,5,6,7

Dinas koperasi, usaha menengah provinsi, kabupaten, desa Belle

kecil dan dinas-dinas

pengelolaan ternak, pengembangan listrik energy matahari, biogas, dan pemberdayaan perempuan

Kabupaten Flores Timur

Profil Kabupaten Kabupaten Flores Timur terletak di ujung timur Pulau Flores. Kabupaten ini memiliki luas sebesar 5.963,38 Km2, (daratan: 1.812,85 Km2 atau 31 % dan laut: 4.170,53 Km2 atau 69 %). Secara administratif kabupaten ini terbagi dalam 18 kecamatan dan 226 desa serta berpenduduk 229.536 jiwa. Kecamatan Km2 255.96 Wulanggitang Titehena 211.7 Ilebura 48.53 Tanjung Bunga 234.55 108.61 Lewolema Larantuka 75.91 72.24 Ile Mandiri Demon Pagong 57.37 Solor Barat 150.68 Solor Timur 75.66 Adonara Barat 55.97 Wotanulumado 75.81 Adonara 57.99 13 Tengah 108.94 14 Adonara Timur 51.39 15 Ile Boleng Witihama 77.97 16 42.12 17 Kelubagolit 46.45 18 Adonara Flores Timur 1807.85 Sumber: BPS Flores Timur, 2008 No 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Desa 10 12 5 14 7 16 8 6 18 19 16 12 12 19 20 13 12 7 226

LakiLaki 6.523 5.688 3.018 5.526 3.908 6.557 4.492 2.071 5.820 6.628 5.373 3.864

Perem puan 6.610 6.036 3.293 5.866 4.225 16.957 4.505 2.259 6.988 7.792 5.756 4.003

5.477 12.430 6.443

5.756 13.858 7.711

6,689 4,571 4,527 109,605

7,673 5,498 5,145 119,931

Total Penduduk 13.133 11.724 6.311 11.392 8.133 33.514 8.997 4.330 12.808 14.420 11.129 7.867 11.233

Rumah Tangga 2915 2913 1484 2426 1795 7107 2061 1059 3070 3691 2500 1866

Kepadat an 51,31 55,38 130,04 48,57 74,88 441,50 124,54 75,47 85,00 190,59 198,84 103,77

2596 6362 4155

193,71 241,31 275,42

4215 10,069 3042 9,672 2533 229,536 55,790

184,20 239,06 208,22 126,97

26.288 14.154 14,362

Kabupaten Flores Timur memiliki 4 gunung berapi yaitu: Gunung Lewotobi laki-laki (1,584 m), Gunung Lewotobi Perempuan (1,703 m), Gunung Leraboleng (1,117 m), and Gunung Ile Boleng (1.659 m). Iklimnya kering dengan ratarata curah hujan 1,263 mm/tahun dan hari hujan 60-150 hari /tahun. Kabupaten ini meliputi bagian timur Pulau Flores, P. Adonara dan Solor serta beberapa pulau kecil lainnya. Sebagian besar penduduknya beragama Katolik, diikuti Islam. Perekonomian kabupaten bergantung terutama pada perikanan, budidaya laut, pertanian dan peternakan. Pintu masuk utama ke kabupaten ini adalah jalan darat dari daratan Flores, bandar udara Gewayantana, dan pelabuhan laut Larantuka. Ada beberapa pelabuhan kecil di sekitar kepulauan kabupaten ini.

Isu dan Prioritas Pembangunan Kabupaten Prioritas utama kabupaten terkait dengan masalah kesehatan, pendidikan, infrastruktur, ketahanan pangan dan gizi. Kesehatan Tingkat kematian ibu dan bayi di kabupaten ini lebih tinggi dari standar provinsi dan nasional. Tingkat kematian ibu pada tahun 2008 adalah 317 /100.000. Kurangnya petugas dan pusatpusat layanan kesehatan masyarakat serta rawan pangan merupakan penyebab utama. Di desa dimana ada bidan yang melayani tingkat kematian ibu dan bayi lebih rendah, namun hanya beberapa desa yang mendapatkan layanan seperti ini. Selain itu kualitas personel kesehatan juga masih rendah. Masalah-masalah kesehatan yang utama adalah ISPA, malaria, HIV. Kasus lepra juga masih terjadi di daerah ini; 88 kasus lepra tercatat pada tahun 2009, dan dalam beberapa tahun terakhir, jumlahnya meningkat. Masalah utama terkait dengan layanan kesehatan adalah rendahnya kualitas petugas,

kurang memadainya peralatan, rendahnya akses air untuk puskesmas, sertanya kurangnya infrastruktur yang memadai. Banyak wilayah terutama wilayah-wilayah terpencil mengalami kesulitan besar untuk mendapatkan layanan dari puskesmas/polindes terdekat. Rendahnya pengetahuan tentang isu-isu kesehatan serta kemiskinan berkontribusi pada masalah kesehatan. Pendidikan Jumlah infrastruktur sekolah dan ruang kelas, sama seperti juga jumlah guru tidak mencukupi kebutuhan lokal. Juga kualitas pendidikan dan manajemen sekolah masih perlu ditingkatkan. Berdasarkan masalah-masalah ini serta rendahnya kesadaran masyarakat tentang pentingnya pendidikan, banyak siswa drop out dari sekolah dan tingkat partisipasi mereka untuk melanjutkan pada pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi masih sangat rendah. Tingginya jumlah siswa yang tidak melanjutkan pendidikannya dari SD ke SMP karena masalah jarak dan masalah ekonomi keluarga (biasanya SMP terletak di pusat ekcamatan atau kabupaten). Kesempatan perempuan melanjutkan pada jenjang pendidikan menengah dan tinggi lebih rendah dibanding laki-laki. Hanya ada dua Tk negeri dan sekitar 160 lainnya dikelola oleh sektor swasta. Beberapa SMK ada di daerah ini; dukungan terhadap kualitas pelatihan mereka akan membantu memecahkan masalah pengangguran. Infrastruktur Hanya 40-50% penduduk yang mendapatkan akses langsung terhadap air bersih. Kabupaten ini memiliki banyak sumber mata air (hanya 26 dari 281 sumber yang telah digunakan: sebagiankarena debit airnya keci dan lainnya karena terletak didaerah rendah dan sulit untuk dinaikkan) dan danau, namun ada kekurangan pada jaringan dan infrastruktur air. Listrik belum melayani semua penduduk. Beberapa komunitas dan desa siap berbagi biaya pemasangan dan siap dilatih mengelola demi keberlanjutannya. Masyarakat juga tertarik menggunakan sumber energy terbarukan. 30% rumah tidak memenuhi standar kesehatan. Komunikasi dan transportasi merupakan masalah besar: 70% dari sekitar 500 Km jalan Negara, provinsi dan kabupaten dalam keadaan rusak dan beberapa desa tidak bisa dicapai dengan kendaraan bermotor.

Perencanaan kabupaten adalah meningkatkan kualitas komunikasi karena masalah ini berpengaruh pada perekonomian lokal, kesehatan dan pendidikan, namun sumber daya yang tersedia masih sangat terbatas. Lingkungan Teknik utama petani berupa tebas bakar dan penggundulan hutan mengalami peningkatan. Meskipun Flores adalah pulau yang hijua dan memiliki banyak sumber air, perilaku masyarakat dan perubahan iklim berkontribusi memperluas wilayah yang menderita kekeringan. Hutan bakau yang ada telah berkurang dan penambangan pasir tidak terkontrol. Hal ini juga membawa pada kerusakan lingkungan. Ekonomi Kabupaten ini memiliki sumber daya alam yang memadai. Potensinya adalah kelapa, mente, kemiri, namun kebanyakan pohonnya sudah berusia tua dan perlu diremajakan agar produksinya membaik di kemudian hari. Kondisi geografis juga menciptakan peluang besar di bidang perikanan, rumput laut (sea weed: eucheuma cotonii) dan budidaya mutiara, yang sayang belum dikembangkan. Tingkat penganggurannya adalah 38%. Sebagian besar tenaga kerja produktif bekerja di luar daerah (kabupaten lain atau bahkan luar negeri), sehingga banyak potensi di daerah tidak dimanfaatkan; kebijakan kabupaten untuk menyeleksi dan mendukung tenaga kerja membuat visa dan paspor kerja di luar negeri juga memperparah kondisi ini. Sektor koperasi memiliki ppotensi besar; kabupaten ini memiliki 300 usaha mikro, 1064 kelompok kerja dan 22 koperasi (11 tidak aktif). Produk lokal biasanya dijual dengan harga rendah, karena kurangnya pengetahuan tentang cara mengelola dan memproses serta akses pasar yang terbatas. Transportasi yang buruk menjadikan masyarakat harus mengeluarkan lebih banyak pendapatannya untuk biaya transportasi.

Aksi-aksi yang yang bisa dijalankan

MDG Penerima Manfaat (Tujuan Pembangunan Milenium) Tata Pemerintahan dan desentralisasi

Mitra Lokal

Mendukung kebijakan lokal tentang ketenagakerjaan sebagai alternative atas kebijakan emigrasi Membantu desa dalam manajemen SDM dan pendanaan serta perencanaan partisipastoris

Penganggur (38% dari penduduk)

MDG: 1, 3

Dinas Sosial Kabupaten

Kepala desa, BPD

MDG: 1,3,4,5,6,7

Membantu dinas kabupaten dalam mengorganisasikan layanan untuk koperasi

Dinas terkait koperasi kabupaten, gapoktan

MDG: 1,8

Kecamatan, desa, OXFAM, LEmbaga Swadaya Masyarakat (LSM), BPMD (Badan Pemberdayaan Masyarakat Desa) Dinas Koperasi Kabupaten

Mendukung program khusus dinkes untuk memastikan asuransi kesehatan bagi semua warga kabupaten Meningkatkan pengetahuan dan keahlian dalam upaya membasmi kasus lepra

PNS dinkes dan dinsos, 6.000 orang yang masih belum mendapatkan layanan asurasni kesehatan PNS dinkes, tenaga medis dan paramedis

MDG: 1,4,5,6,8

Dinas Kesehatan dan Dinas Sosial Kabupaten

MDG: 6,8

Meningkatkan pengetahuan dan keahlian dalam upaya mengatasi penyakit HIV/AIDS, malaria dan penyakit-penyakit lainnya Membantu PKK Kec. Tanjung Bunga dengan capacity building (perilaku sehat, ketahanan pangan, pemrosesan makanan, pentingnya pendidikan, koperasi perempuan serta kewirausahaan) Membantu Puskesmas Tanjung Bunga dengan akses air dan perlatan medis

PNS dinkes, tenga medis dan paramedis

MDG: 3,4,5,6,8

Dinas Kesehatan, Dinas Sosial Kabupaten LSM lokal, pusat rehabilitasi lepra Dinas Kesehatan dan Dinas Sosial Kabupaten, LSM lokal

Anggota PKK (tingkat kecamatan dan desa)

MDG: 1,2,3,4,5,6,7,8

Dinas Sosial Kabupaten, LSM lokal, PKK, BPMD (Badan Pemberdayaan Masyarakat Desa)

Semua warga kabupaten, staf medis dan paramedis setempat

MDG: 4,5,6,8

Dinas Kesehatan Kabupaten, Puskesmas Tanjung Bunga

Layanan social

Pembanguna ruang kegiatan belajar bagi SD setempat Meningkatkan kualitas dan efktifitas program KB Membantu RSUD dengan rumah sakit perahu untuk melayani wilayah-wilayah terpencil lewat laut; juga dukungan personel Membantu akses atas tingkat pendidikan yang lebih tinggi dengan pemberian beasiswa

Guru, siswa

MDG: 1,2,8

Pegawai kab. dan kecamatan

MDG: 1,3,6,8

Dinas Pendidikan Pemuda dan Olah raga Kabupaten Dinas Sosial Kabupaten

RSUD, semua warga kabupaten

MDG: 4,5,6,8

Dinas Kesehatan Kabupaten

Siswa-siswa di kabupaten

MDG: 2,3,8

Dinas Pendidikan Pemuda dan Olah raga Kabupaten

Membantu Polindes Bahinga dengan peralatan dan infrastruktur (air, listrik)

Perempuan dan ibu-ibu di desa Bahinga serta anak-anak mereka

MDG: 3,4,5,8

Mendukung komunitas lokal mengonstruksi jaringan air dari Danau Waibele/Asmara Membantu pengadaan listrik untuk warga masyarakat Bahinga

Desa dan masyarakat setempat

MDG: 4,5,7,8

Semua warga Bahinga

MDG: 2,4,5,8

Dinas Kesehatan Kabupaten, Pemerintah Desa Bahinga dan BPD Bahinga Dinas Pekerjaan Umum, masyarakat Bahinga Dinas Pekerjaan Umum, masyarakat Bahinga, BPMD (Badan Pemberdayaan Masyarakat Desa)

Membantu Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) setempat meningkatkan kualitasnya Membantu peremajaan pohon kelapa, mente dan coklat; capacity building pada penanaman; membantu para buruh untuk membuat dan merevitalisasi koperasi Membantu desa Bahinga dan kelompok nelayannya dengan peralatan, perlengkapan dan capacity building

Guru-guru SMK, penganggur

MDG: 1,2,3,7,8

Petani, penganggur

MDG; 1,7,8

Kelompok Nelayan Bahinga group (50 orang) serta keluarga mereka

MDG: 1,5,7,8

Dinas Perikanan dan Kelautan Provinsi, Kepala Desa Bahingan, BPD, kelompok nelayan, BPMD (Badan Pemberdayaan Masyarakat Desa)

MDG: 4,5,7,8

Bapedalda dan dinas pertanian, kehutanan, pendidikan dan kesehatan, OXFAM serta LSM lokal lainnya, BPMD (Badan Pemberdayaan Masyarakat Desa)

Ekonomi Daerah Dinas Pendidikan Pemuda Olah Raga, SMK Dinas Koperasi Provinsi, Dinas Pertanian Kabupaten, BPMD (Badan Pemberdayaan Masyarakat Desa)

Lingkungan Membantu masyarakat dan desa dengan kampanye komunikatif tentang resiko perilaku yang buruk (bakar sampah, penggundulan hutan besar-besaran, metode tebas bakar); capacity building tentang praktek alternatif

Komunitas lokal

Kabupaten Sabu Raijua Profil Kabupaten Kabupaten Sabu Raijua merupakan kabupaten termuda dari provinsi Nusa Tenggara Timur. Kabupaten pemekaran dari Kabupaten Kupang ini disahkan berdirinya pada Juni 2009. Luas wilayah kabupaten ini adalah 460.78 Km2 (2,8% dari total wilayah provinsi) dan terbagi menjadi 6 kecamatan dengan 63 desa dengan total penduduk 99,530 (60% diantaranya dikategorikan penduduk miskin). Luas wilayah dan Gambaran penduduk per kecamatan Kabupaten Sabu Raijua Wilayah

Kecamatan

Desa

(KM2)

Laki

Perem

laki

puan

Penduduk

Rumah

Kepada

Tangga

tan

Raijua

36.97

5,034

4,706

9,740

1,998

263

Sabu Barat

174.10

15,936

16,513

32,449

6,324

186

Hawu Mehara

65.36

9,553

9,505

19,058

4,010

292

Sabu Timur

60.45

5,224

5,131

10,355

1,931

171

Sabu Liae

57.05

5,941

5,951

11,892

2,453

208

Sabu Tengah

66.85

4,144

11,892

16,036

1,674

240

460.78

45,832

53,698

99,530

18,390

216

Total

Sumber: Badan Pusat Statistik, Kupang 2008 Secara geografis, kabupaten yang terdiri dari 2 pulau kecil yang terletak di tengah samudra di antara Pulau Timor dan Pulau Sumba, dengan ketinggian maksimum 351 m dpl, didominasi oleh tanah berkapur, batu karang dan tanah merah yang kurang subur. Secara umum Kabupaten ini memiliki iklim semi arid yang ditandai dengan musim kemarau yang panjang (Maret-Desember) dan musim hujan yang pendek (Desember-Februari). Wilayah ini merupakan wilayah yang paling kering di provinsi ini. Misal, pada tahun 2003 beberapa kecamatan tidak mengalami

hujan

sementara

kecamatan yang lain hanya mengalami 17 hari hujan. Kabupaten ini dapat dijangkau dari Kupang-Ibu

kota

Provinsi

Nusa

Tenggara Timur dengan pesawat perintis 2 kali seminggu dengan waktu tempuh 45 menit, perahu penyeberangan (ferry) seminggu 2 kali, dengan waktu tempuh 13 jam, dan juga kapal perintis setiap 2 minggu. Penghidupan

penduduk

mayoritas

bergantung pada pertanian lahan kering dalam skala kecil. Komoditi yang cocok untuk lahan kering adalah jagung, sorgum, kacang hijau, kacang tanah, bawang merah, jambu mete dan lontar (borasus sp.). Lontar dapat digunakan sebagai sumber pangan manusia, ternak dan juga untuk perumahan dan peralatan rumah tangga. Penduduk pesisir banyak yang menggantungkan penghidupannya pada budi daya rumput laut (eucheuma cotonii) dengan produksi per tahun lebih dari 4000 ton. Sebagian masyarakat pantai membuat garam dan menangkap ikan dengan peralatan yang masih sederhana.

Isu dan Prioritas Pembangunan Kabupaten Air Ketersediaan air untuk keperluan rumah tangga dan pertanian merupakan masalah besar di Kabupaten ini. Usaha yang telah dilakukan untuk mempertahankan air hujan dengan membangun embung dan jebakan air belum dapat memenuhi kebutuhan air penduduk. Banyak embung yang tidak bisa menahan air cukup lama karena daya serap tanah yang tinggi dan embung yang dangkal karena sedimentasi akibat erosi yang parah. Mata air di beberapa tempat belum dapat dimanfaatkan secara optimal karena berada di tempat yang rendah dan ada yang airnya terbuang ke laut. Jaringan distribusi air untuk keperluan sehari-hari dan pertanian tidak bisa menjangkau populasi yang luas karena jumlah air yang terbatas dan juga kualitas jaringan air yang buruk. Lingkungan Rendahnya vegetasi, jenis tanah, dan topografi yang berbukit menyebabkan lapisan tanah atas mudah tererosi oleh air dan angin. Pengolahan lahan pertanian dengan praktek-praktek pertanian yang tidak tepat juga memberi dampak pada penurunan kualitas lingkungan. Jumlah vegetasi semakin berkurang karena ditebang untuk bahan 38

bangunan dan juga energi (kayu bakar). Usaha-usaha penghijauan sering gagal karena kekeringan yang sangat ekstreem dan tanaman yang baru ditanam habis dimakan ternak. Peraturan desa yang mengatur soal ternak tidak dapat secara efektif diterapkan. Status kepemilikan tanah juga menghalangi partisipasi masyarakat untuk menanam tanaman keras sebagai tanaman pelindung dilahan garapannya. Diperlukan komitmen yang kuat dari masyarakat adat untuk melakukan usaha-usaha perbaikan lingkungan. Penambangan batu dan pasir di wilayah pesisir dan aliran sungai mengakibatkan abrasi yang memperluas bentang sungai dan membuat garis pantai lebih masuk ke daratan. Saat ini penduduk mulai tertarik untuk mengeksplorasi mangan. Belum ada kebijakan yang jelas yang mengatur tentang ini. Energi Energi dari bahan bakar minyak (BBM) sangat terbatas di wilayah ini karena belum ada penampungan BBM yang mampu mencukupi kebutuhan penduduk. Pada musim angin barat, wilayah ini bisa mengalami isolasi selama kurang lebih 1-2 bulan karena sarana transportasi laut yang ada tidak mampu menembus gelombang laut Sabu. Kondisi ini sering mengakibatkan kekosongan stok bahan bakar minyak dan membuat ketergantungan penduduk akan energi kayu bakar masih sangat tinggi.

Produksi dan jaringan listrik hanya dapat memenuhi sebagian kecil masyarakat dari jam 6 sore-6 pagi. Pemukiman penduduk tersebar dan terpisah satu dengan yang lain menyulitkan pengembangan jaringan distribusi listrik. Potensi cahaya matahari, angin dan etanol dari lontar diharapkan penduduk dapat jadi sumber energy alternative. Ekonomi Potensi sumberdaya daratan ini belum dikelola secara optimal. Penduduk mempunyai keterbatasan untuk mengelola lahan terutama dihadapkan dengan keterbatasan kemampuan untuk mengelola air yang ada dan juga kemampuan untuk mengelola lahan kering secara optimal. 39

Dulunya penduduk sangat tergantung pada gula lontar dan kacang hijau. Saat ini altenatife penghidupan sudah mulai berkembang: pengembangan komoditi pertanian dan usaha kecil lainnya. Budidaya rumput laut (eucheuma cotonii) telah menjadi andalan perekonomian kabupaten baru ini dan telah membuka keterisolasian wilayah ini. Komoditi ini menarik dari Sulawesi, Surabaya, dan daerah lain untuk dating membeli komoditi rumput laut dan juga hasil dari wilayah ini. Potensi perikanan laut belum dimanfaatkan secar optimal karena keterbatasan ketrampilan dalam penangkapan ikan serta terbatasnya sarana penangkapan dan pengolahan ikan. Usaha panangkapan ikan masih dilakukan dengan peralatan yang sederhana dan dilakukan sebagian kecil masyarakat pesisir. Kelompok-kelompok masyarakat untuk perekonomian belum berkembang dan belum teroganisasi dengan kuat, sehingga petani tidak mempunyai daya tawar terhadap pembeli dan lemah untuk mengakses informasi sehingga tidak bisa ikut serta mengontrol harga. Isu Kesehatan Akses masyarakat terhadap pelayanan kesehatan yang memadai mempunyai tantangan berat, yaitu kurangnya tenaga kesehatan dalam jumlah dan kualitas dan juga kurang tersedianya peralatan kesehatan dan obat-obatan. Bangunan pusat kesehatan ada di sebagaian besar wilayah namum kosong. Satu-satunya rumah sakit yang ada di kabupaten ini juga masih mempunyai keterbatasan peralatan dan juga personel. Saat ini hanya ada 2 dokter di Sabu. Sarana sanitasi lingkungan belum memadai dan masyarakat belum terbiasa menggunakan atau menciptakan dan menggunakan sarana ini di lingkungan pemukimannya. Kemampuan ekonomi dan pengetahuan yang kurang juga mempengaruhi kondisi kesehatan masyarakat, misalnya kemampuan mendapatkan dan mengolah makanan yang bergizi. Jumlah sarana dan tenaga kesehatan per kecamatan Kabupaten Sabu Raijua Kecamatan

Rumah Puskes Polin Pos Kader Dukun Sakit mas Pustu des yandu Dokter Perawat Bidan posyandu Bayi

Raijua 0 1 4 0 25 Sabu Barat 1 1 6 9 51 Hawu Mehara 0 2 4 0 33 Sabu Timur 0 1 7 3 24 Sabu Liae 0 1 4 0 28 Sabu Tengah 0 0 0 0 22 District 1 6 25 12 183 Sumber: BPS Kupang, 2008, diadaptasi

0 0

6 5

3 7

98 255

22 37

0 2 0

3 5 3

5 5 5

161 120 74

20 34 20

0 2

0 22

5 30

104 812

38 171

Pendidikan Upaya peningkatan kualitas penduduk melalui bidang pendidikan masih mempunyai tantangan besar. Wilayah ini masih mempunyai jumlah guru yang sangat kurang mencukupi dari segi jumlah dan kualitas. Upaya yang telah dilakukan sekolah dan komite sekolah untuk menambah tenaga pengajar adalah dengan merekrut tenaga lulusan SMA untuk dijadikan guru bantu (kontrak). Upaya ini juga mengalami kendala keterbatasan dana untuk merekrut lebih banyak tenaga dan rendahnya kapasitas dari tenaga yang tersedia. Demikian

juga

dengan

ketersediaan

fasilitas

pendukung

pendidikan lainnya, misalnya perpustakaan, buku pegangan, laboratorium, dan tidak adanya listrik. Jarak sekolah dengan pemukiman yang jauh menyebabkan angka partisipasi anak kurang. Kemampuan ekonomi keluarga yang lemah juga mengurangi akses pada pendidikan yang lebih tinggi. Sekolah menengah kejuruan kelautan dan perikanan mempunyai potensi untuk menciptakan kaum muda yang berkeahlian di bidang perikanan untuk meningkatkan perekonomian wilayah ini. Namun keterbatasan pengajar dalam jumlah dan kualitas juga sarana pendukung yang lain membatasi potensi ini. Jumlah sekolah dan guru per kecamatan Kabupaten Sabu Raijua Kecamatan

Raijua

Guru

Murid

SMP

Guru

Murid

SMA

Guru

Murid

1076

204

248

4129

1104

1192

Mehara

129

2652

631

Sabu Timur

982

477

445

Sabu Liae

1535

470

Sabu Tengah

1356

243

605

11730

132

3129

106

1637

Sabu Barat Hawu

Kabupaten

Sumber: BPS, Kupang 2008 Tata kelola (Governance) Sebagai kabupaten yang baru dibentuk, pemerintah kabupaten mempunyai tantangan besar dalam menjalankan tata pemerintahan yang baik dan bersih. Jumlah dan kapasitas pegawai negeri masih dipersiapkan untuk bisa menjawab tantangan pembangunan yang akan dilakukan ke depan. Pemerintah yang ada mengharapkan dukungan dari berbagai pihak untuk mendukung peningkatan kapasitas aparaturnya untuk menciptakan pemerintahan yang baik dan bersih dan

accountable terhadap masyarakat. Ketersediaan data wilayah yang akurat akan memberikan kontribusi besar pada perencanaan pembangunan Infrastruktur Kabupaten

baru

mempunyai

kendala

infrasruktur

yang

besar.

Pemerintah

sedang

mempersiapkan pembangunan gedung-gedung kantor pemerintahan. Jalan-jalan utama ke kecamatan masih dalam keadaan yang sangat buruk. Sarana komunikasi-jaringan telepon-masih terbatas dan sering mengalami gangguan. Pelabuhan laut dan udara perlu ditingkatkan kualitasnya dan lebih dioptimalkan fungsinya untuk membuka hubungan dengan wilayah lain. Tata ruang Sebagai kabupaten baru mempunyai kewajiban untuk menyusun rencana tata ruang dan tata wilayah yang mengacu pada kebijakan provinsi dan nasional. Rencana ini akan menjadi landasan usaha-usaha pembangunan jangka panjang. Pemerintah kabupaten baru mengharapkaan dukungan pihak lain untuk dapat melakukan perencanaan yang komprehensif. Budaya Revitalisasi budaya Sabu akan memberikan kontribusi positif pada proses pembangunan kabupaten baru ini. Pendekatan budaya sangat diperlukan untuk memecahkan permasalahanpermasalahan pembangunan. Misalnya, terkait tata ruang dan tata wilayah peran tokoh-tokoh adat dan tuan tanah sangat diperlukan. Pusat-pusat sejarah atau kebudayaan Sabu kurang terperhatikan sehingga kondisinya sangat buruk. Pelestarian dan pengembangan asset-aset budaya selain untuk menguatkan identitas dan budaya sabu juga bisa memberikan manfaat ekonomi, misalnya untuk memperkaya daya tarik wisata selain daya tarik alamnya.

MDG (Tujuan Aksi-aksi yang yang bisa dijalankan Penerima Manfaat Pembangunan Milenium) Tata pemerintahan dan desentralisasi Peningkatan kapasitas aparatur pemerintah untuk Aparat kabupaten bagian MGD: 1,2,3,4,5,6,7,8 dapat memberikan pelayanan terbaik pada perencana dan aparat desa masyarakat: - Perencanaan, Penyusunan kebijakan, Manajemen, Akuntabilitas

Mitra Lokal

Pemerintah provinsi, kabupaten, Lembaga Swadaya Masyarakat, Perguruan Tinggi, lembaga penelitan

Pelayanan social -

Kampanye hidup bersih dan sehat Peningkatan sarana kesehatan: alat kesehatan, laboratorium, perbaikan sanitasi lingkungan Peningkatan kapasitas tenaga kesehatan (bidan, perawat) dan kader-kader kesehatan (pos yandu dukun bayi) Beasiswa ikatan dinas untuk pengadaan tenaga kesehatan di masa yang akan datang Peningkatan kapasitas guru/pengajar pendidikan umum dan kejuruan perikanan Peningkatan sarana-prasarana pendidikan umum dan sekolah kejuruan perikanan (buku, alat peraga, perpustakaan, laboratorium), Peningkatan kapasitas manajemen sekolah, pengelola laboratorium, perpustakaan Beasiswa ikatan dinas untuk pengadaan tenaga pendidikan Kampanye arti penting pendidikan

Dinas Kesehatan, masyarakat MDG: 2,3,4,5,6,8 umum, kader kesehatan (pos yandu), tenaga kesehatan, Puskesmas, Pustu, Polindes, perguruan tinggi

Dinas kesehatan Provinsi-Kabupaten, Lembaga Swdaya Masyarakat, Perguruan tinggi, asosiasi professional bidang kesehatan,

Dinas Pendidikan, Guru, Murid, MDG: 2,3,8 masyarakat, komite sekolah, masyarakat, perguruan tinggi

Dinas Pendidikan, Guru, Murid, masyarakat, komite sekolah, masyarakat, perguruan tinggi

- Memperbesar akses masyarakat terhadap air: - Pembuatan sumur gali - Memperbanyak dan memperbaiki sarana pemanen air hujan (embung, jebakan air) - Pendampingan masyarakat sekitar embung untuk dapat memanfaatkan dan melestarikan dengan optimal - Peningkatan kualitas system jaringan air bersih dan pertanian. - Teknologi tepat guna untuk pemanfaatan/ mengangkat air yang ada di dataran rendah dan terbuang ke laut - Penguatan kapasitas aparat pemerintah dalam hal memanen air hujan.

Dinas pekerjaan umum, Dinas MDG: 1,2,3,4,5,6,7,8 pertanian Perusahaan air Daerah, kelompok tani, pusatpusat kesehatan, sekolah

Dinas pekerjaan umum, DInas pertanian Perusahaan air Daerah, kelompok tani, pusat-pusat kesehatan, sekolah

Ekonomi Penguatan kelompok-kelompok masyarakat dalam bidang perekonomian dan koperasi; pendampingan untuk formalisasi dan legalisasi status kelompok; pengembangan kapasitas untuk pengolahan hasilhasil pertanian dan perikanan, Dukungan untuk meningkatan kualitas dan nilai jual rumput laut: - Penguatan kelompok petani untuk dapat meningkatkan dan menjaga mutu rumput laut - Peningkatan pengelolaan pasca panen: produksi setengah jadi - Penataaan dan membuka pasar langsung rumput laut

Dinas Perdagangan, industry MDG: 1,3,8 dan koperasi; Kelompok masyarakat, kelompok perempuan Dinas Perdagangan, industry MDG: 1,3,8 dan koperasi; Dinas Perikanan dan kelautan, Kelompok masyarakat, kelompok perempuan, pengusaha rumput laut

Dukugan untuk pengembangan perikanan: Dinas perikanan dan kelautan, - Peningkatan kapasitas aparatur dalam Nelayan tradisional, pengelolaan sumber daya laut. masyarakat pesisir, - Pelatihan dan pendampingan pada penduduk dalam teknik menangkap ikan dan pengolahan

MDG: 1,3,8

Dinas Perdagangan, industry dan koperasi; Kelompok masyarakat, kelompok perempuan, Lembaga Swadaya Masyarakat, Lembaga Perbankkan, perguruan tinggi Dinas provinsi dan kabupaten terkait: perindustian-perdagangan-koperasiperikanan-kelautan; sekolah kejuruan, perguruan tinggi; asosiasi pedagang

Dinas perikanan dan kabupaten-provinsi, Swadaya Masyarakat, kejuruan perikanan

kelautan Lembaga sekolah

hasil perikanan - Dukungan untuk pengadaan peralatan tangkap dan pengolahan hasil perikanan Pengembangan energi terbarukan untuk mendukung Dinas Pertambangan dan MDG: 1,2,3,4,5,7,8 kegiatan ekonomi, pendidikan, kesehatan Energi, masyarakat, sekolah, masyarakat: tenaga matahari, tenaga angin, tenaga pusat kesehatan etanol

Dinas kekerjaan umum, pertambangan dan energy, kesehatan, pendidikan, Pemerintah Kecamatan, desa; lembaga swadaya masyarakat, swasta

Lingkungan Peningkatan kapasitas aparatur dan masyarakat dalam pengelolaan lingkungan; Kampanye perlindungan lingkungan Penghijauan di pekarangan rumah, lahan kritis pelestarian pohon tuak sebagai sumber pangan dan energy, rehabilitasi bakau Penyusunan detail tata ruang dan tata wilayah partisipatif, penataan kota

Pemerintah daerah, MDG: 1,2,3,7,8 masyarakat, tuan tanah, pemilik ternak, sekolah, Dinas kehutanan-lingkungan, MDG: 1,2,3,7,8 pemerintah kecamatan, desa, masyarakat, sekolah Pemerintah daerah, Bappeda, MDG: 1,2,3,4,5,6,7,8 masyarakat

Dinas terkait lingkungan pendidikan, LSM, Masyarakat, tuan tanah

Bappeda kabupaten-provinsi, perguruan tinggi, lembaga swadaya masyarakat

Budaya â&#x20AC;&#x153;Renovasiâ&#x20AC;? perkampungan adat

Masyarakat adat, pemda

Promosi dan pameran pariwisata

Dinas pariwisata, masyarakat

MDG: 1,3,8

Instansi terkait, Dinas pariwisata dan kebudayaan, masyarakat adat Dinas pariwisata dan kebudayaan, agen perjalanan wisata

Kelompok Kerja Provinsi Program ART GOLD Di Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT) Marius Jelamu Condrat Djo I Made Dony Harthayasa Gabriel Ndawa Frits O. Laoebela Diani. T.A. Ledo Fritz D. Bua Mone Maria Silalahi Vincentius Sunardi Agust M. Usfinit Daiman Wahid Sherley Wila Huki

Badan Perencana Pembangunan Provinsi NTT KOORDINATOR Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Provinsi NTT Badan Lingkungan Hidup Daerah Provinsi NTT Dinas Pertanian dan Perkebunan Provinsi NTT Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kecil Menengah Provinsi NTT Dinas Industri dan Perdagangan Provinsi NTT Dinas Pendidikan Pemuda dan Olah raga Provinsi NTT Dinas Kesehatan Provinsi NTT Dinas Perikanan dan Kelautan Provinsi NTT Dinas Pertambangan dan Energi Provinsi NTT Badan Perencana Pembangunan Provinsi NTT-Sekretariat Bersama Badan Perencana Pembangunan Provinsi NTT

Sil Leki

Universitas Nusa Cendana Kupang

Paskalis Nai

Studio Driya Media, Lembaga Swadaya Masyarakat

Winston Rondo

CIS Timor, Lembaga Swadaya Masyarakat