Strategi Komunikasi Birokrasi K/L/D dengan SDI No
K/L/D Badan Pusat Statistik 1. Direktur Statistik Kesejahteraan Rakyat 2. Direktur Statistik Ketahanan Sosial 3. Direktur Pengembangan Metodologi Sensus dan Survei
Kontribusi Merujuk pada peran BPS sebagai pembina statistik yang tercantum pada Perpres No. 39 Tahun 2019 tentang Satu Data Indonesia. BPS mempunyai tugas antara lain, untuk menetapan standarisasi data lintas instansi pusat dan daerah, menetapkan struktur yang baku dan format baku dari metadata yang berlaku lintas instansi pusat dan atau daerah, , memberikan rekomendasi dalam proses perencanaan pengumpulan data oleh K/L/D/I, melakukan pemeriksaan ulang terhadap data prioritas (Perpres SDI pasal 13 ayat 1), dan melakukan pembinaan penyelenggaraan SDI sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan 1. Deputi Bidang Koordinasi Peningkatan Kualitas
Kementerian Koordinator Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Republik Indonesia atau kerap disingkat menjadi Kemenko PMK RI adalah salah satu bidang kementerian dalam
Strategi Komunikasi • Mengidentifikasi system komunikasi yang telah dilaksanakan • Membentuk wadah komunikasi Kementerian dan Lembaga • Membuat bahan dan materi sosialisasi SDI • Mengidentifikasi acara rutin Bappenas atau event yang menyertakan Kementerian dan Lembaga • Mengidentifikasi PIC masing -masing Kementerian dan Lembaga • Menyepakati kegiatan Bersama untuk sosialisasi SDI • Mengidentifikasi system komunikasi yang telah dilaksanakan • Membentuk wadah komunikasi
Output • WA group • Membuat Matriks Penanggung jawab Kementerian dan Lembaga • Kampanye Sosial Media • Musrenbang • Rakortek • Trilateral Meeting (TM) • Webinar • E-book
• •
•
WA group Membuat Matriks Penanggung jawab Kementerian dan Lembaga Kampanye Sosial Media
2.
3.
4.
5.
6.
7.
Pendidikan dan Moderasi Beragama Deputi Bidang Koordinasi Peningkatan Kesejahteraan Sosial Deputi Bidang Koordinasi Peningkatan Kualitas Anak, Perempuan, dan Pemuda Asisten Deputi Pemenuhan Hak dan Perlindungan Anak Asisten Deputi Pendidikan Anak Usia Dini, Dasar, dan Menengah Asisten Deputi Pendidikan Vokasi dan Pendidikan Tinggi Asisten Deputi Penanganan Kemiskinan
Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi 1. Sekretaris Jenderal 2. Direktur Jenderal Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa 3. Direktur Pemberdayaan Masyarakat Desa 4. Direktur Pelayanan Sosial Dasar
pemerintahan republik Indonesia yang memiliki tugas dan peran utama untuk melakukan kordinasi, sinkronisasi dan pengendalian kementerian-kementerian di bawahnya untuk aspek pembangunan manusia dan budaya. Kementerian Kordinator Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Republik Indonesia di susun dan di ciptakan berdasaran peraturan undang-undang yaitu Peraturan Presiden Nomor 9 Tahun 2015. Sebelumnya, nama untuk Kementerian Kordinator Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Republik Indonesia adalah Kementerian Kordinator Kesejahteraan Rakyat atau Kemenko Kesra. Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi merupakan salah satu kementerian yang mengambil peran dalam pembangunan di daerah 3T tersebut. Peran dalam pembangunan di daerah tertinggal, serta daerah tertentu yang berada di posisi terdepan dan terluar dari NegaraKesatuan Republik Indonesia di perbatasan dan pulau terluar tersebut menggunakan
• •
•
•
•
•
• •
Kementerian dan Lembaga Membuat bahan dan materi sosialisasi SDI Mengidentifikasi acara rutin Bappenas atau event yang menyertakan Kementerian dan Lembaga Mengidentifikasi PIC masing -masing Kementerian dan Lembaga Menyepakati kegiatan Bersama untuk sosialisasi SDI
• • • • •
Musrenbang Rakortek Trilateral Meeting (TM) Webinar E-book
Mengidentifikasi system komunikasi yang telah dilaksanakan Membentuk wadah komunikasi Kementerian dan Lembaga Membuat bahan dan materi sosialisasi SDI Mengidentifikasi acara rutin Bappenas atau
• •
WA group Membuat Matriks Penanggung jawab Kementerian dan Lembaga Kampanye Sosial Media Musrenbang Rakortek Trilateral Meeting (TM) Webinar E-book
• • • • • •
5. Kepala Biro Perencanaan 6. Kepala Biro Humas dan Kerjasama
Kementerian Dalam Negeri 1. Direktur Jenderal Bina Pembangunan Daerah 2. Direktur Sinkronisasi Urusan Pemerintahan Daerah IV
pendekatan yang terdiri dari pendekatan keamanan (security approach), pendekatan kesejahteraan (prosperity approach), dan pendekatan investasi (investment approach). Pendekatan tersebut difokuskan pada 26 Pusat Kegiatan Strategis Nasional (PKSN) dan 187 Kecamatan Lokasi Prioritas (Lokpri) yang tersebar di 41 Kabupaten/ Kota dan 13 Provinsi. Membangun era satu data di Indonesia telah dilakukan oleh Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri). Sejak tahun 2013. Kemendagri berperan sebagai integrator data. Peran itu merupakan amanat UU 23/2006 tentang Administrasii Kependudukan.
•
•
•
•
• •
•
event yang menyertakan Kementerian dan Lembaga Mengidentifikasi PIC masing -masing Kementerian dan Lembaga Menyepakati kegiatan Bersama untuk sosialisasi SDI Mengidentifikasi system komunikasi yang telah dilaksanakan Membentuk wadah komunikasi Kementerian dan Lembaga Membuat bahan dan materi sosialisasi SDI Mengidentifikasi acara rutin Bappenas atau event yang menyertakan Kementerian dan Lembaga Mengidentifikasi PIC masing -masing Kementerian dan Lembaga
• •
• • • • •
WA group Membuat Matriks Penanggung jawab Kementerian dan Lembaga Kampanye Sosial Media Musrenbang Rakortek Trilateral Meeting (TM) Webinar
•
Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan 1. Sekretaris Jenderal 2. Direktur Jenderal PAUD, Pendidikan Dasar, dan pendidikan Menengah 3. Direktur Jenderal Pendidikan Vokasi 4. Direktur Jenderal Guru dan Tenaga Kependidikan 5. Staf Ahli Bidang Regulasi Pendidikan dan Kebudayaan 6. Kepala Biro Perencanaan 7. Sekretaris Ditjen PAUD Dikdasmen 8. Direktur Sekolah Dasar 9. Direktur Sekolah Menengah Pertama 10. Direktur Sekolah Menengah Atas 11. Direktur Pendidikan Masyarakat dan Pendidikan Khusus 12. Sekretaris Ditjen Guru dan Tenaga Kependidikan 13. Direktur Pendidikan Profesi dan Pembinaan Guru dan Tenaga Kependidikan
Kemendikbud mendorong penggunaan data untuk meningkatkan kualitas, akurasi, dan kemuktahiran dalam perumusan kebijakan dan pemberian layanan public melalui Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) dan satu data Indonesia yang dibangun pemerintah memiliki keterkaitan erat. Keduanya menjadi aspek penting sekaligus berperan penting dalam penyusunan kebijakan dan pengambilan keputusan. Menurut Rini, SPBE dan data ibarat dua sisi mata uang. SPBE yang berkualitas akan mendukung data yang berkualitas. Sebaliknya, data berkualitas akan mendukung implementasi SPBE.
•
•
• •
•
•
Menyepakati kegiatan Bersama untuk sosialisasi SDI Mengidentifikasi system komunikasi yang telah dilaksanakan Membentuk wadah komunikasi Kementerian dan Lembaga Membuat bahan dan materi sosialisasi SDI Mengidentifikasi acara rutin Bappenas atau event yang menyertakan Kementerian dan Lembaga Mengidentifikasi PIC masing -masing Kementerian dan Lembaga Menyepakati kegiatan Bersama untuk sosialisasi SDI
• •
• • • • • •
WA group Membuat Matriks Penanggung jawab Kementerian dan Lembaga Kampanye Sosial Media Musrenbang Rakortek Trilateral Meeting (TM) Webinar E-book
14. Direktur Guru dan Tenaga Kependidikan Pendidikan Dasar 15. Direktur Guru dan Tenaga Kependidikan Pendidikan Menengah dan Pendidikan Khusus 16. Sekretaris Ditjen Pendidikan Vokasi 17. Direktur Sekolah Menengah Kejuruan 18. Direktur Kursus dan Pelatihan 19. Kepala Pusat Layanan Pembiayaan Pendidikan Kementerian Agama 1. Sekretariat Jenderal 2. Direktur Jenderal Pendidikan Islam 3. Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Katolik 4. Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Kristen 5. Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Hindu 6. Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Buddha
Kementerian Agana berperan menyiapkan program Satu Data KUA. Program ini bertujuan untuk mengelola data Kantor Urusan Agama (KUA) agar datanya berkualitas, mudah diakses, dan dapat dibagipakaikan oleh instansi terkait. Nantinya semua data tentang KUA berada dalam satu platform yang isinya mencakup jumlah data nikah, sumberdaya manusia KUA, kondisi gedung, dan jenis layanan yang ada pada KUA
•
•
• •
Mengidentifikasi system komunikasi yang telah dilaksanakan Membentuk wadah komunikasi Kementerian dan Lembaga Membuat bahan dan materi sosialisasi SDI Mengidentifikasi acara rutin Bappenas atau event yang menyertakan Kementerian dan Lembaga
• •
• • • • • •
WA group Membuat Matriks Penanggung jawab Kementerian dan Lembaga Kampanye Sosial Media Musrenbang Rakortek Trilateral Meeting (TM) Webinar E-book
7. Kepala Badan Litbang dan Diklat 8. Kepala Biro Perencanaan 9. Sekretaris Ditjen Pendidikan Islam 10. Direktur Kurikulum, Sarana, Kelembagaan dan Kesiswaan Madrasah 11. Direktur Guru dan Tenaga Kependidikan Madrasah 12. Direktur Pendidikan Agama Islam 13. Direktur Pendidikan Diniyah dan Pontren 14. Sekretaris Ditjen Bimas Katolik 15. Direktur Pendidikan Katolik 16. Sekretaris Ditjen Bimas Kristen 17. Direktur Pendidikan Agama Kristen 18. Sekretaris Ditjen Bimas Hindu 19. Direktur Pendidikan Agama Hindu 20. Sekretaris Ditjen Bimas Buddha 21. Direktur Urusan dan Pendidikan Agama Buddha 22. Kepala Puslitbang Pendidikan Agama dan Keagamaan
•
•
Mengidentifikasi PIC masing -masing Kementerian dan Lembaga Menyepakati kegiatan Bersama untuk sosialisasi SDI
23. Kepala Pusat Bimbingan dan Pendidikan Khonghucu Kementerian Sosial 1. Sekretaris Jenderal 2. Direktur Jenderal Rehabilitasi Sosial 3. Direktur Jenderal Perlindungan dan Jaminan Sosial 4. Direktur Rehabilitasi Sosial Anak 5. Direktur Rehabilitasi Sosial Penyandang Disabilitas 6. Direktur Jaminan Sosial Keluarga 7. Kepala Pusat Penelitian dan Pengembangan Sosial 8. Kepala Biro Perencanaan
Untuk memastikan subsidi bagi masyarakat tersebut tersalurkan tepat sasaran, Kemensos terus meningkatkan kualitas Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS). Sejalan dengan amanat UU No. 13 tahun 2011 tentang Penanganan Fakir Miskin, proses pemutakhiran data dimulai dari proses verifikasi dan validasi di daerah untuk kemudian disahkan Menteri Sosial.
•
•
• •
•
•
Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia 1. Direktur Jenderal Pemasyarakatan
•
•
Mengidentifikasi system komunikasi yang telah dilaksanakan Membentuk wadah komunikasi Kementerian dan Lembaga Membuat bahan dan materi sosialisasi SDI Mengidentifikasi acara rutin Bappenas atau event yang menyertakan Kementerian dan Lembaga Mengidentifikasi PIC masing -masing Kementerian dan Lembaga Menyepakati kegiatan Bersama untuk sosialisasi SDI Mengidentifikasi system komunikasi yang telah dilaksanakan Membentuk wadah komunikasi
• •
• • • • • •
• •
•
WA group Membuat Matriks Penanggung jawab Kementerian dan Lembaga Kampanye Sosial Media Musrenbang Rakortek Trilateral Meeting (TM) Webinar E-book
WA group Membuat Matriks Penanggung jawab Kementerian dan Lembaga Kampanye Sosial Media
2. Direktur Bimbingan Kemasyarakatan dan Pengentasan Anak 3. Direktur Pembinaan Narapidana dan Latihan Kerja Produksi 4. Kepala Biro Perencanaan
• •
•
•
Kementerian Ketenagakerjaan 1. Direktur Jenderal Pembinaan Pelatihan dan Produktivitas 2. Direktur Jenderal Pembinaan Pengawasan Ketenagakerjaan dan Keselamatan dan Kesehatan Kerja 3. Direktur Bina Kelembagaan Pelatihan 4. Direktur Pengawasan Norma Kerja Perempuan dan Anak
Kementerian Ketenagakerjaan (Kemenaker) terus berupaya membangun ekosistem Satu Data Ketenagakerjaan (SDK) di pusat dan daerah sebagai implementasi dari Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2019 Tentang Satu Data Indonesia dan Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 15 Tahun 2020 tentang SDK.
•
•
• •
Kementerian dan Lembaga Membuat bahan dan materi sosialisasi SDI Mengidentifikasi acara rutin Bappenas atau event yang menyertakan Kementerian dan Lembaga Mengidentifikasi PIC masing -masing Kementerian dan Lembaga Menyepakati kegiatan Bersama untuk sosialisasi SDI Mengidentifikasi system komunikasi yang telah dilaksanakan Membentuk wadah komunikasi Kementerian dan Lembaga Membuat bahan dan materi sosialisasi SDI Mengidentifikasi acara rutin Bappenas atau event yang menyertakan
• • • • •
Musrenbang Rakortek Trilateral Meeting (TM) Webinar E-book
• •
WA group Membuat Matriks Penanggung jawab Kementerian dan Lembaga Kampanye Sosial Media Musrenbang Rakortek Trilateral Meeting (TM) Webinar E-book
• • • • • •
5. Kepala Biro Perencanaan •
•
Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak 1. Deputi Bidang Perlindungan Anak 2. Deputi Tumbuh Kembang Anak 3. Deputi Bidang Pemenuhan Hak Anak atas Kesehatan dan Kesejahteraan 4. Asisten Deputi Anak Berkebutuhan Khusus 5. Asisten Deputi Pemenuhan Hak Anak atas Sipil, Informasi dan Partisipasi Anak 6. Asisten Deputi Pemenuhan Hak Anak atas Kesehatan dan Kesejahteraan 7. Asisten Deputi Pemenuhan Hak Anak atas Pendidikan, Kreativitas dan Budaya 8. Kepala Biro Perencanaan dan Data
Menyiapkan Satu Data untuk layanan;
•
Gerakan Sayang Ibu Gerakan Sayang Ibu yang selanjutnya disebut GSI adalah gerakan yang dilaksanakan oleh masyarakat dan pemerintah untuk peningkatan kualitas hidup perempuan melalui berbagai kegiatan yang mempunyai dampak terhadap upaya percepatan penurunan angka kematian ibu (AKI) karena hamil, bersalin dan nifas serta penurunan angka kematian bayi (AKB).
•
Kecamatan Sayang Ibu Kecamatan Sayang Ibu adalah kecamatan yang telah mempunyai satuan tugas (satgas) GSI dan melaksanakan program GSI secara terorganisir dan didukung oleh
• •
•
Kementerian dan Lembaga Mengidentifikasi PIC masing -masing Kementerian dan Lembaga Menyepakati kegiatan Bersama untuk sosialisasi SDI Mengidentifikasi system komunikasi yang telah dilaksanakan Membentuk wadah komunikasi Kementerian dan Lembaga Membuat bahan dan materi sosialisasi SDI Mengidentifikasi acara rutin Bappenas atau event yang menyertakan Kementerian dan Lembaga Mengidentifikasi PIC masing -masing Kementerian dan Lembaga
• •
• • • • • •
WA group Membuat Matriks Penanggung jawab Kementerian dan Lembaga Kampanye Sosial Media Musrenbang Rakortek Trilateral Meeting (TM) Webinar E-book
desa dan kelurahan Siap Antar Jaga (SIAGA).
•
Menyepakati kegiatan Bersama untuk sosialisasi SDI
•
Mengidentifikasi PIC daerah dan OPD terkait
Desa dan Keluarga Siaga Desa dan kelurahan SIAGA adalah desa dan kelurahan yang memiliki sistem pemberdayaan masyarakat dalam mengatasi masalah-masalah yang berkaitan dengan kehamilan, persalinan dan bayi baru lahir serta penanggulangan komplikasi serta proses rujukan menghadapi persalinan bagi ibu hamil ke fasilitas pelayanan kesehatan. Model Desa Prima Model Desa Perempuan Indonesia Maju Mandiri yang selanjutnya disebut Model Desa PRIMA adalah sebuah desa percontohan untuk menanggulangi kemiskinan melalui upaya ekonomi disertai pengurangan beban biaya kesehatan dan pendidikan bagi keluarga miskin, dengan memanfaatkan seluruh potensi/sumber daya baik alam maupun manusia. Provinsi Aceh
•
Peran pemerintah daerah dalam meningkatkan kualitas DTKS sangat
• • •
Matriks PIC Matriks Acara/ Event WA group
1. Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah, Provinsi Aceh 2. Dinas Pendidikan, Provinsi Aceh 3. Dinas Sosial, Provinsi Aceh 4. Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Gampong, Provinsi Aceh 5. Tenaga Pendamping Profesional (TPP) Program Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa (P3MD) Provinsi
•
•
•
•
•
• Provinsi Sumatera Utara
•
penting. Karena alur verifikasi dan validasi data, dimulai dari bawah, atau dari daerah. Nanti di pusat, Menteri Sosial meng-SK-kan data itu empat kali dalam satu tahun Metadata Pemerinth Daerah untuk meningkatkan kualitas layanan pada masyarakat Menjadi Walidata Tingkat Daerah mempunyai tugas: memeriksa kesesuaian Data yang disampaikan oleh Produsen Data tingkat daerah sesuai dengan prinsip Satu Data Indonesia; menyebarluaskan Data dan Metadata di portal Satu Data Indonesia; dan membantu Pembina Data tingkat daerah dalam membina Produsen Data tingkat daerah. Peran pemerintah daerah dalam meningkatkan
•
•
•
•
•
•
Mengidentifikasi acara daerah yang melibatkan walidata dan Pembina daerah Menyepakati terbentuknya wadah komunikasi dsaerah dan OPD terkait Menyepakati event sosialisasi dan peserta sosialisasi melalui media edukasi online MONEV kegiatan edukasi dengan periode waktu yang ditentukan target dan capaiannya Mendokumentasikan praktik baik implementasi SDI di daerah
• •
Mengidentifikasi PIC daerah dan OPD terkait
• •
•
LMS/Ebook/Webinar Praktik Baik implementasi SDI di daerah Laporan MONEV edukasi SDI target dan sasaran
Matriks PIC Matriks Acara/ Event
1. Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah, Provinsi Sumatera Utara 2. Dinas Pendidikan, Provinsi Sumatera Utara 3. Dinas Sosial, Provinsi Sumatera Utara 4. Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Provinsi Sumatera Utara 5. Tenaga Pendamping Profesional (TPP) Program Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa (P3MD) Provinsi
•
•
•
•
•
• Provinsi Sumatera Barat
•
kualitas DTKS sangat penting. Karena alur verifikasi dan validasi data, dimulai dari bawah, atau dari daerah. Nanti di pusat, Menteri Sosial meng-SKkan data itu empat kali dalam satu tahun Metadata Pemerinth Daerah untuk meningkatkan kualitas layanan pada masyarakat Menjadi Walidata Tingkat Daerah mempunyai tugas: memeriksa kesesuaian Data yang disampaikan oleh Produsen Data tingkat daerah sesuai dengan prinsip Satu Data Indonesia; menyebarluaskan Data dan Metadata di portal Satu Data Indonesia; dan membantu Pembina Data tingkat daerah dalam membina Produsen Data tingkat daerah. Peran pemerintah daerah dalam meningkatkan
•
•
•
•
•
•
Mengidentifikasi acara daerah yang melibatkan walidata dan Pembina daerah Menyepakati terbentuknya wadah komunikasi dsaerah dan OPD terkait Menyepakati event sosialisasi dan peserta sosialisasi melalui media edukasi online MONEV kegiatan edukasi dengan periode waktu yang ditentukan target dan capaiannya Mendokumentasikan praktik baik implementasi SDI di daerah
• • •
Mengidentifikasi PIC daerah dan OPD terkait
• •
•
WA group LMS/Ebook/Webinar Praktik Baik implementasi SDI di daerah Laporan MONEV edukasi SDI target dan sasaran
Matriks PIC Matriks Acara/ Event
1. Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah, Provinsi Sumatera Barat 2. Dinas Pendidikan, Provinsi Sumatera Barat 3. Dinas Sosial, Provinsi Sumatera Barat 4. Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Provinsi Sumatera Barat 5. Tenaga Pendamping Profesional (TPP) Program Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa (P3MD) Provinsi
•
•
•
•
•
• Provinsi Riau
•
kualitas DTKS sangat penting. Karena alur verifikasi dan validasi data, dimulai dari bawah, atau dari daerah. Nanti di pusat, Menteri Sosial meng-SKkan data itu empat kali dalam satu tahun. Metadata Pemerinth Daerah untuk meningkatkan kualitas layanan pada masyarakat Menjadi Walidata Tingkat Daerah mempunyai tugas: memeriksa kesesuaian Data yang disampaikan oleh Produsen Data tingkat daerah sesuai dengan prinsip Satu Data Indonesia; menyebarluaskan Data dan Metadata di portal Satu Data Indonesia; dan membantu Pembina Data tingkat daerah dalam membina Produsen Data tingkat daerah. Peran pemerintah daerah dalam meningkatkan
•
•
•
•
•
•
Mengidentifikasi acara daerah yang melibatkan walidata dan Pembina daerah Menyepakati terbentuknya wadah komunikasi dsaerah dan OPD terkait Menyepakati event sosialisasi dan peserta sosialisasi melalui media edukasi online MONEV kegiatan edukasi dengan periode waktu yang ditentukan target dan capaiannya Mendokumentasikan praktik baik implementasi SDI di daerah
• • •
Mengidentifikasi PIC daerah dan OPD terkait
• •
•
WA group LMS/Ebook/Webinar Praktik Baik implementasi SDI di daerah Laporan MONEV edukasi SDI target dan sasaran
Matriks PIC Matriks Acara/ Event
1. Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah, Provinsi Riau 2. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, Provinsi Riau 3. Dinas Sosial, Provinsi Riau 4. Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Provinsi Riau 5. Tenaga Pendamping Profesional (TPP) Program Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa (P3MD) Provinsi
•
•
•
•
•
• Provinsi Kepulauan Riau
•
kualitas DTKS sangat penting. Karena alur verifikasi dan validasi data, dimulai dari bawah, atau dari daerah. Nanti di pusat, Menteri Sosial meng-SKkan data itu empat kali dalam satu tahun Metadata Pemerinth Daerah untuk meningkatkan kualitas layanan pada masyarakat Menjadi Walidata Tingkat Daerah mempunyai tugas: memeriksa kesesuaian Data yang disampaikan oleh Produsen Data tingkat daerah sesuai dengan prinsip Satu Data Indonesia; menyebarluaskan Data dan Metadata di portal Satu Data Indonesia; dan membantu Pembina Data tingkat daerah dalam membina Produsen Data tingkat daerah. Peran pemerintah daerah dalam meningkatkan
•
•
•
•
•
•
Mengidentifikasi acara daerah yang melibatkan walidata dan Pembina daerah Menyepakati terbentuknya wadah komunikasi dsaerah dan OPD terkait Menyepakati event sosialisasi dan peserta sosialisasi melalui media edukasi online MONEV kegiatan edukasi dengan periode waktu yang ditentukan target dan capaiannya Mendokumentasikan praktik baik implementasi SDI di daerah
• • •
Mengidentifikasi PIC daerah dan OPD terkait
• •
•
WA group LMS/Ebook/Webinar Praktik Baik implementasi SDI di daerah Laporan MONEV edukasi SDI target dan sasaran
Matriks PIC Matriks Acara/ Event
1. Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah, Provinsi Kepulauan Riau 2. Dinas Pendidikan, Provinsi Kepulauan Riau 3. Dinas Sosial, Provinsi Kepulauan Riau 4. Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa, Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Provinsi Kepulauan Riau 5. Tenaga Pendamping Profesional (TPP) Program Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa (P3MD) Provinsi
•
•
•
•
•
• Provinsi Jambi
•
kualitas DTKS sangat penting. Karena alur verifikasi dan validasi data, dimulai dari bawah, atau dari daerah. Nanti di pusat, Menteri Sosial meng-SKkan data itu empat kali dalam satu tahun Metadata Pemerinth Daerah untuk meningkatkan kualitas layanan pada masyarakat Menjadi Walidata Tingkat Daerah mempunyai tugas: memeriksa kesesuaian Data yang disampaikan oleh Produsen Data tingkat daerah sesuai dengan prinsip Satu Data Indonesia; menyebarluaskan Data dan Metadata di portal Satu Data Indonesia; dan membantu Pembina Data tingkat daerah dalam membina Produsen Data tingkat daerah. Peran pemerintah daerah dalam meningkatkan
•
•
•
•
•
•
Mengidentifikasi acara daerah yang melibatkan walidata dan Pembina daerah Menyepakati terbentuknya wadah komunikasi dsaerah dan OPD terkait Menyepakati event sosialisasi dan peserta sosialisasi melalui media edukasi online MONEV kegiatan edukasi dengan periode waktu yang ditentukan target dan capaiannya Mendokumentasikan praktik baik implementasi SDI di daerah
• • •
Mengidentifikasi PIC daerah dan OPD terkait
• •
•
WA group LMS/Ebook/Webinar Praktik Baik implementasi SDI di daerah Laporan MONEV edukasi SDI target dan sasaran
Matriks PIC Matriks Acara/ Event
1. Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah, Provinsi Jambi 2. Dinas Pendidikan, Provinsi Jambi 3. Dinas Sosial Kependudukan Catatan Sipil, Provinsi Jambi 4. Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa, Provinsi Jambi 5. Tenaga Pendamping Profesional (TPP) Program Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa (P3MD) Provinsi
•
•
•
•
•
• Provinsi Bengkulu
•
kualitas DTKS sangat penting. Karena alur verifikasi dan validasi data, dimulai dari bawah, atau dari daerah. Nanti di pusat, Menteri Sosial meng-SKkan data itu empat kali dalam satu tahun. Metadata Pemerinth Daerah untuk meningkatkan kualitas layanan pada masyarakat Menjadi Walidata Tingkat Daerah mempunyai tugas: memeriksa kesesuaian Data yang disampaikan oleh Produsen Data tingkat daerah sesuai dengan prinsip Satu Data Indonesia; menyebarluaskan Data dan Metadata di portal Satu Data Indonesia; dan membantu Pembina Data tingkat daerah dalam membina Produsen Data tingkat daerah. Peran pemerintah daerah dalam meningkatkan
•
•
•
•
•
•
Mengidentifikasi acara daerah yang melibatkan walidata dan Pembina daerah Menyepakati terbentuknya wadah komunikasi dsaerah dan OPD terkait Menyepakati event sosialisasi dan peserta sosialisasi melalui media edukasi online MONEV kegiatan edukasi dengan periode waktu yang ditentukan target dan capaiannya Mendokumentasikan praktik baik implementasi SDI di daerah
• • •
Mengidentifikasi PIC daerah dan OPD terkait
• •
•
WA group LMS/Ebook/Webinar Praktik Baik implementasi SDI di daerah Laporan MONEV edukasi SDI target dan sasaran
Matriks PIC Matriks Acara/ Event
1. Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah, Provinsi Bengkulu 2. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, Provinsi Bengkulu 3. Dinas Sosial, Provinsi Bengkulu 4. Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa, Provinsi Bengkulu 5. Tenaga Pendamping Profesional (TPP) Program Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa (P3MD) Provinsi
•
•
•
•
•
• Provinsi Sumatera Selatan
•
kualitas DTKS sangat penting. Karena alur verifikasi dan validasi data, dimulai dari bawah, atau dari daerah. Nanti di pusat, Menteri Sosial meng-SKkan data itu empat kali dalam satu tahun. Metadata Pemerinth Daerah untuk meningkatkan kualitas layanan pada masyarakat Menjadi Walidata Tingkat Daerah mempunyai tugas: memeriksa kesesuaian Data yang disampaikan oleh Produsen Data tingkat daerah sesuai dengan prinsip Satu Data Indonesia; menyebarluaskan Data dan Metadata di portal Satu Data Indonesia; dan membantu Pembina Data tingkat daerah dalam membina Produsen Data tingkat daerah. Peran pemerintah daerah dalam meningkatkan
•
•
•
•
•
•
Mengidentifikasi acara daerah yang melibatkan walidata dan Pembina daerah Menyepakati terbentuknya wadah komunikasi dsaerah dan OPD terkait Menyepakati event sosialisasi dan peserta sosialisasi melalui media edukasi online MONEV kegiatan edukasi dengan periode waktu yang ditentukan target dan capaiannya Mendokumentasikan praktik baik implementasi SDI di daerah
• • •
Mengidentifikasi PIC daerah dan OPD terkait
• •
•
WA group LMS/Ebook/Webinar Praktik Baik implementasi SDI di daerah Laporan MONEV edukasi SDI target dan sasaran
Matriks PIC Matriks Acara/ Event
1. Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah, Provinsi Sumatera Selatan 2. Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Selatan 3. Dinas Sosial, Provinsi Sumatera Selatan 4. Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa, Provinsi Sumatera Selatan 5. Tenaga Pendamping Profesional (TPP) Program Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa (P3MD) Provinsi
•
•
•
•
•
• Provinsi Belitung
Kepulauan
Bangka
•
kualitas DTKS sangat penting. Karena alur verifikasi dan validasi data, dimulai dari bawah, atau dari daerah. Nanti di pusat, Menteri Sosial meng-SKkan data itu empat kali dalam satu tahun. Metadata Pemerinth Daerah untuk meningkatkan kualitas layanan pada masyarakat Menjadi Walidata Tingkat Daerah mempunyai tugas: memeriksa kesesuaian Data yang disampaikan oleh Produsen Data tingkat daerah sesuai dengan prinsip Satu Data Indonesia; menyebarluaskan Data dan Metadata di portal Satu Data Indonesia; dan membantu Pembina Data tingkat daerah dalam membina Produsen Data tingkat daerah. Peran pemerintah daerah dalam meningkatkan
•
•
•
•
•
•
Mengidentifikasi acara daerah yang melibatkan walidata dan Pembina daerah Menyepakati terbentuknya wadah komunikasi dsaerah dan OPD terkait Menyepakati event sosialisasi dan peserta sosialisasi melalui media edukasi online MONEV kegiatan edukasi dengan periode waktu yang ditentukan target dan capaiannya Mendokumentasikan praktik baik implementasi SDI di daerah
• • •
Mengidentifikasi PIC daerah dan OPD terkait
• •
•
WA group LMS/Ebook/Webinar Praktik Baik implementasi SDI di daerah Laporan MONEV edukasi SDI target dan sasaran
Matriks PIC Matriks Acara/ Event
1. Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah, Provinsi Kep.Bangka Belitung 2. Dinas Pendidikan, Provinsi Kep.Bangka Belitung 3. Dinas Kesejahteraan Sosial, Provinsi Kep.Bangka Belitung 4. Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa, Provinsi Kep.Bangka Belitung 5. Tenaga Pendamping Profesional (TPP) Program Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa (P3MD) Provinsi
•
•
•
•
•
• Provinsi Lampung
•
kualitas DTKS sangat penting. Karena alur verifikasi dan validasi data, dimulai dari bawah, atau dari daerah. Nanti di pusat, Menteri Sosial meng-SKkan data itu empat kali dalam satu tahun Metadata Pemerinth Daerah untuk meningkatkan kualitas layanan pada masyarakat Menjadi Walidata Tingkat Daerah mempunyai tugas: memeriksa kesesuaian Data yang disampaikan oleh Produsen Data tingkat daerah sesuai dengan prinsip Satu Data Indonesia; menyebarluaskan Data dan Metadata di portal Satu Data Indonesia; dan membantu Pembina Data tingkat daerah dalam membina Produsen Data tingkat daerah. Peran pemerintah daerah dalam meningkatkan
•
•
•
•
•
•
Mengidentifikasi acara daerah yang melibatkan walidata dan Pembina daerah Menyepakati terbentuknya wadah komunikasi dsaerah dan OPD terkait Menyepakati event sosialisasi dan peserta sosialisasi melalui media edukasi online MONEV kegiatan edukasi dengan periode waktu yang ditentukan target dan capaiannya Mendokumentasikan praktik baik implementasi SDI di daerah
• • •
Mengidentifikasi PIC daerah dan OPD terkait
• •
•
WA group LMS/Ebook/Webinar Praktik Baik implementasi SDI di daerah Laporan MONEV edukasi SDI target dan sasaran
Matriks PIC Matriks Acara/ Event
1. Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah, Provinsi Lampung 2. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, Provinsi Lampung 3. Dinas Sosial, Provinsi Lampung 4. Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa, Provinsi Lampung 5. Tenaga Pendamping Profesional (TPP) Program Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa (P3MD) Provinsi
•
•
•
•
•
• Provinsi Banten
•
kualitas DTKS sangat penting. Karena alur verifikasi dan validasi data, dimulai dari bawah, atau dari daerah. Nanti di pusat, Menteri Sosial meng-SKkan data itu empat kali dalam satu tahun. Metadata Pemerinth Daerah untuk meningkatkan kualitas layanan pada masyarakat Menjadi Walidata Tingkat Daerah mempunyai tugas: memeriksa kesesuaian Data yang disampaikan oleh Produsen Data tingkat daerah sesuai dengan prinsip Satu Data Indonesia; menyebarluaskan Data dan Metadata di portal Satu Data Indonesia; dan membantu Pembina Data tingkat daerah dalam membina Produsen Data tingkat daerah. Metadata Pemerinth Daerah untuk
•
•
•
•
•
•
Mengidentifikasi acara daerah yang melibatkan walidata dan Pembina daerah Menyepakati terbentuknya wadah komunikasi dsaerah dan OPD terkait Menyepakati event sosialisasi dan peserta sosialisasi melalui media edukasi online MONEV kegiatan edukasi dengan periode waktu yang ditentukan target dan capaiannya Mendokumentasikan praktik baik implementasi SDI di daerah
• • •
Mengidentifikasi PIC daerah dan OPD terkait
• •
•
WA group LMS/Ebook/Webinar Praktik Baik implementasi SDI di daerah Laporan MONEV edukasi SDI target dan sasaran
Matriks PIC Matriks Acara/ Event
1. Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah, Provinsi Banten 2. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, Provinsi Banten 3. Dinas Sosial, Provinsi Banten 4. Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Provinsi Banten 5. Tenaga Pendamping Profesional (TPP) Program Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa (P3MD) Provinsi
Provinsi Jawa Barat 1. Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah, Provinsi Jawa Barat 2. Dinas Pendidikan, Provinsi Jawa Barat 3. Dinas Sosial, Provinsi Jawa Barat
•
•
•
•
meningkatkan kualitas layanan pada masyarakat Menjadi Walidata Tingkat Daerah mempunyai tugas: memeriksa kesesuaian Data yang disampaikan oleh Produsen Data tingkat daerah sesuai dengan prinsip Satu Data Indonesia; menyebarluaskan Data dan Metadata di portal Satu Data Indonesia; dan membantu Pembina Data tingkat daerah dalam membina Produsen Data tingkat daerah.
•
Peran pemerintah daerah dalam meningkatkan kualitas DTKS sangat penting. Karena alur verifikasi dan validasi data, dimulai dari bawah, atau dari daerah. Nanti di pusat, Menteri Sosial meng-SKkan data itu empat kali dalam satu tahun.
•
•
•
•
•
•
•
Mengidentifikasi acara daerah yang melibatkan walidata dan Pembina daerah Menyepakati terbentuknya wadah komunikasi dsaerah dan OPD terkait Menyepakati event sosialisasi dan peserta sosialisasi melalui media edukasi online MONEV kegiatan edukasi dengan periode waktu yang ditentukan target dan capaiannya Mendokumentasikan praktik baik implementasi SDI di daerah Mengidentifikasi PIC daerah dan OPD terkait Mengidentifikasi acara daerah yang melibatkan walidata dan Pembina daerah Menyepakati terbentuknya wadah komunikasi dsaerah dan OPD terkait
• • • •
• • • • • •
WA group LMS/Ebook/Webinar Praktik Baik implementasi SDI di daerah Laporan MONEV edukasi SDI target dan sasaran
Matriks PIC Matriks Acara/ Event WA group LMS/Ebook/Webinar Praktik Baik implementasi SDI di daerah Laporan MONEV edukasi SDI target dan sasaran
4. Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Provinsi Jawa Barat 5. Tenaga Pendamping Profesional (TPP) Program Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa (P3MD) Provinsi
•
•
•
•
• Provinsi DKI Jakarta 1. Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah, Provinsi DKI Jakarta 2. Dinas Pendidikan, Provinsi DKI Jakarta 3. Dinas Sosial, Provinsi DKI Jakarta 4. Tenaga Pendamping Profesional (TPP) Program
•
Metadata Pemerinth Daerah untuk meningkatkan kualitas layanan pada masyarakat Menjadi Walidata Tingkat Daerah mempunyai tugas: memeriksa kesesuaian Data yang disampaikan oleh Produsen Data tingkat daerah sesuai dengan prinsip Satu Data Indonesia; menyebarluaskan Data dan Metadata di portal Satu Data Indonesia; dan membantu Pembina Data tingkat daerah dalam membina Produsen Data tingkat daerah. Peran pemerintah daerah dalam meningkatkan kualitas DTKS sangat penting. Karena alur verifikasi dan validasi data, dimulai dari bawah, atau dari daerah. Nanti di pusat, Menteri Sosial meng-SKkan data itu empat kali dalam satu tahun
•
•
•
• •
•
Menyepakati event sosialisasi dan peserta sosialisasi melalui media edukasi online MONEV kegiatan edukasi dengan periode waktu yang ditentukan target dan capaiannya Mendokumentasikan praktik baik implementasi SDI di daerah
Mengidentifikasi PIC daerah dan OPD terkait Mengidentifikasi acara daerah yang melibatkan walidata dan Pembina daerah Menyepakati terbentuknya wadah komunikasi dsaerah dan OPD terkait
• • • • • •
Matriks PIC Matriks Acara/ Event WA group LMS/Ebook/Webinar Praktik Baik implementasi SDI di daerah Laporan MONEV edukasi SDI target dan sasaran
Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa (P3MD) Provinsi
•
•
•
•
•
• Provinsi Jawa Tengah 1. Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah, Provinsi Jawa Tengah 2. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, Provinsi Jawa Tengah 3. Dinas Sosial, Provinsi Jawa Tengah
•
Metadata Pemerinth Daerah untuk meningkatkan kualitas layanan pada masyarakat Menjadi Walidata Tingkat Daerah mempunyai tugas: memeriksa kesesuaian Data yang disampaikan oleh Produsen Data tingkat daerah sesuai dengan prinsip Satu Data Indonesia; menyebarluaskan Data dan Metadata di portal Satu Data Indonesia; dan membantu Pembina Data tingkat daerah dalam membina Produsen Data tingkat daerah. Peran pemerintah daerah dalam meningkatkan kualitas DTKS sangat penting. Karena alur verifikasi dan validasi data, dimulai dari bawah, atau dari daerah. Nanti di pusat, Menteri Sosial meng-SKkan data itu empat kali dalam satu tahun.
•
•
•
• •
•
Menyepakati event sosialisasi dan peserta sosialisasi melalui media edukasi online MONEV kegiatan edukasi dengan periode waktu yang ditentukan target dan capaiannya Mendokumentasikan praktik baik implementasi SDI di daerah
Mengidentifikasi PIC daerah dan OPD terkait Mengidentifikasi acara daerah yang melibatkan walidata dan Pembina daerah Menyepakati terbentuknya wadah komunikasi dsaerah dan OPD terkait
• • • • • •
Matriks PIC Matriks Acara/ Event WA group LMS/Ebook/Webinar Praktik Baik implementasi SDI di daerah Laporan MONEV edukasi SDI target dan sasaran
4. Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Desa, Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Provinsi Jawa Tengah 5. Tenaga Pendamping Profesional (TPP) Program Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa (P3MD) Provinsi
•
•
•
•
•
• Provinsi D.I Yogyakarta 1. Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah, Provinsi D.I Yogyakarta 2. Dinas Pendidikan, Pemuda, dan Olahraga, Provinsi D.I Yogyakarta 3. Dinas Sosial, Provinsi D.I Yogyakarta
•
Metadata Pemerinth Daerah untuk meningkatkan kualitas layanan pada masyarakat Menjadi Walidata Tingkat Daerah mempunyai tugas: memeriksa kesesuaian Data yang disampaikan oleh Produsen Data tingkat daerah sesuai dengan prinsip Satu Data Indonesia; menyebarluaskan Data dan Metadata di portal Satu Data Indonesia; dan membantu Pembina Data tingkat daerah dalam membina Produsen Data tingkat daerah. Peran pemerintah daerah dalam meningkatkan kualitas DTKS sangat penting. Karena alur verifikasi dan validasi data, dimulai dari bawah, atau dari daerah. Nanti di pusat, Menteri Sosial meng-SKkan data itu empat kali dalam satu tahun
•
•
•
• •
•
Menyepakati event sosialisasi dan peserta sosialisasi melalui media edukasi online MONEV kegiatan edukasi dengan periode waktu yang ditentukan target dan capaiannya Mendokumentasikan praktik baik implementasi SDI di daerah
Mengidentifikasi PIC daerah dan OPD terkait Mengidentifikasi acara daerah yang melibatkan walidata dan Pembina daerah Menyepakati terbentuknya wadah komunikasi dsaerah dan OPD terkait
• • • • • •
Matriks PIC Matriks Acara/ Event WA group LMS/Ebook/Webinar Praktik Baik implementasi SDI di daerah Laporan MONEV edukasi SDI target dan sasaran
4. Tenaga Pendamping Profesional (TPP) Program Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa (P3MD) Provinsi
•
•
•
•
•
• Provinsi Jawa Timur 1. Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah, Jawa Timur 2. Dinas Pendidikan, Provinsi Jawa Timur 3. Dinas Sosial, Provinsi Jawa Timur
•
•
Metadata Pemerinth Daerah untuk meningkatkan kualitas layanan pada masyarakat Menjadi Walidata Tingkat Daerah mempunyai tugas: memeriksa kesesuaian Data yang disampaikan oleh Produsen Data tingkat daerah sesuai dengan prinsip Satu Data Indonesia; menyebarluaskan Data dan Metadata di portal Satu Data Indonesia; dan membantu Pembina Data tingkat daerah dalam membina Produsen Data tingkat daerah. Metadata Pemerinth Daerah untuk meningkatkan kualitas layanan pada masyarakat Menjadi Walidata Tingkat Daerah mempunyai tugas: memeriksa kesesuaian Data yang disampaikan oleh Produsen
•
•
•
• •
•
Menyepakati event sosialisasi dan peserta sosialisasi melalui media edukasi online MONEV kegiatan edukasi dengan periode waktu yang ditentukan target dan capaiannya Mendokumentasikan praktik baik implementasi SDI di daerah
Mengidentifikasi PIC daerah dan OPD terkait Mengidentifikasi acara daerah yang melibatkan walidata dan Pembina daerah Menyepakati terbentuknya wadah komunikasi dsaerah dan OPD terkait
• • • • • •
Matriks PIC Matriks Acara/ Event WA group LMS/Ebook/Webinar Praktik Baik implementasi SDI di daerah Laporan MONEV edukasi SDI target dan sasaran
4. Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Provinsi Jawa Timur 5. Tenaga Pendamping Profesional (TPP) Program Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa (P3MD) Provinsi
•
•
•
•
Provinsi Bali 1. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Bali 2. Dinas Pendidikan Kepemudaan dan Olahraga Provinsi Bali 3. Dinas Sosial Provinsi Bali 4. Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Desa, Kependudukan dan Catatan Sipil Provinsi Bali 5. Tenaga Pendamping Profesional (TPP) Program Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa (P3MD) Provinsi
•
•
•
Data tingkat daerah sesuai dengan prinsip Satu Data Indonesia; menyebarluaskan Data dan Metadata di portal Satu Data Indonesia; dan membantu Pembina Data tingkat daerah dalam membina Produsen Data tingkat daerah.
•
Peran pemerintah daerah dalam meningkatkan kualitas DTKS sangat penting. Karena alur verifikasi dan validasi data, dimulai dari bawah, atau dari daerah. Nanti di pusat, Menteri Sosial meng-SKkan data itu empat kali dalam satu tahun. Metadata Pemerinth Daerah untuk meningkatkan kualitas layanan pada masyarakat Menjadi Walidata Tingkat Daerah mempunyai tugas: memeriksa kesesuaian
•
•
•
•
•
•
•
Menyepakati event sosialisasi dan peserta sosialisasi melalui media edukasi online MONEV kegiatan edukasi dengan periode waktu yang ditentukan target dan capaiannya Mendokumentasikan praktik baik implementasi SDI di daerah Mengidentifikasi PIC daerah dan OPD terkait Mengidentifikasi acara daerah yang melibatkan walidata dan Pembina daerah Menyepakati terbentuknya wadah komunikasi dsaerah dan OPD terkait Menyepakati event sosialisasi dan peserta sosialisasi melalui media edukasi online MONEV kegiatan edukasi dengan periode waktu yang ditentukan target dan capaiannya
• • • • • •
Matriks PIC Matriks Acara/ Event WA group LMS/Ebook/Webinar Praktik Baik implementasi SDI di daerah Laporan MONEV edukasi SDI target dan sasaran
•
•
•
• Provinsi Nusa Tenggara Timur 1. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi NTT 2. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi NTT 3. Dinas Sosial Provinsi NTT 4. Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Provinsi NTT 5. Tenaga Pendamping Profesional (TPP) Program Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa (P3MD) Provinsi
•
•
•
Data yang disampaikan oleh Produsen Data tingkat daerah sesuai dengan prinsip Satu Data Indonesia; menyebarluaskan Data dan Metadata di portal Satu Data Indonesia; dan membantu Pembina Data tingkat daerah dalam membina Produsen Data tingkat daerah. Peran pemerintah daerah dalam meningkatkan kualitas DTKS sangat penting. Karena alur verifikasi dan validasi data, dimulai dari bawah, atau dari daerah. Nanti di pusat, Menteri Sosial meng-SKkan data itu empat kali dalam satu tahun Metadata Pemerinth Daerah untuk meningkatkan kualitas layanan pada masyarakat Menjadi Walidata Tingkat Daerah mempunyai tugas: memeriksa kesesuaian
•
Mendokumentasikan praktik baik implementasi SDI di daerah
•
Mengidentifikasi PIC daerah dan OPD terkait Mengidentifikasi acara daerah yang melibatkan walidata dan Pembina daerah Menyepakati terbentuknya wadah komunikasi dsaerah dan OPD terkait Menyepakati event sosialisasi dan peserta sosialisasi melalui media edukasi online MONEV kegiatan edukasi dengan periode
•
•
•
•
• • • • • •
Matriks PIC Matriks Acara/ Event WA group LMS/Ebook/Webinar Praktik Baik implementasi SDI di daerah Laporan MONEV edukasi SDI target dan sasaran
•
•
•
• Provinsi Kalimantan Utara 1. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Kaltara 2. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Kaltara 3. Dinas Sosial Provinsi Kaltara 4. Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Provinsi Kaltara 5. Tenaga Pendamping Profesional (TPP) Program Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa (P3MD) Provinsi
•
•
•
Data yang disampaikan oleh Produsen Data tingkat daerah sesuai dengan prinsip Satu Data Indonesia; menyebarluaskan Data dan Metadata di portal Satu Data Indonesia; dan membantu Pembina Data tingkat daerah dalam membina Produsen Data tingkat daerah. Peran pemerintah daerah dalam meningkatkan kualitas DTKS sangat penting. Karena alur verifikasi dan validasi data, dimulai dari bawah, atau dari daerah. Nanti di pusat, Menteri Sosial meng-SKkan data itu empat kali dalam satu tahun. Metadata Pemerinth Daerah untuk meningkatkan kualitas layanan pada masyarakat Menjadi Walidata Tingkat Daerah mempunyai tugas: memeriksa kesesuaian
•
• •
•
•
•
waktu yang ditentukan target dan capaiannya Mendokumentasikan praktik baik implementasi SDI di daerah
Mengidentifikasi PIC daerah dan OPD terkait Mengidentifikasi acara daerah yang melibatkan walidata dan Pembina daerah Menyepakati terbentuknya wadah komunikasi dsaerah dan OPD terkait Menyepakati event sosialisasi dan peserta sosialisasi melalui media edukasi online MONEV kegiatan edukasi dengan periode
• • • • • •
Matriks PIC Matriks Acara/ Event WA group LMS/Ebook/Webinar Praktik Baik implementasi SDI di daerah Laporan MONEV edukasi SDI target dan sasaran
•
•
•
• Provinsi Kalimantan Barat 1. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Kalbar 2. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Kalbar 3. Dinas Sosial Provinsi Kalbar 4. Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Provinsi Kalbar 5. Tenaga Pendamping Profesional (TPP) Program Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa (P3MD) Provinsi
•
•
•
Data yang disampaikan oleh Produsen Data tingkat daerah sesuai dengan prinsip Satu Data Indonesia; menyebarluaskan Data dan Metadata di portal Satu Data Indonesia; dan membantu Pembina Data tingkat daerah dalam membina Produsen Data tingkat daerah. Peran pemerintah daerah dalam meningkatkan kualitas DTKS sangat penting. Karena alur verifikasi dan validasi data, dimulai dari bawah, atau dari daerah. Nanti di pusat, Menteri Sosial meng-SKkan data itu empat kali dalam satu tahun. Metadata Pemerinth Daerah untuk meningkatkan kualitas layanan pada masyarakat Menjadi Walidata Tingkat Daerah mempunyai tugas: memeriksa kesesuaian
•
• •
•
•
•
waktu yang ditentukan target dan capaiannya Mendokumentasikan praktik baik implementasi SDI di daerah
Mengidentifikasi PIC daerah dan OPD terkait Mengidentifikasi acara daerah yang melibatkan walidata dan Pembina daerah Menyepakati terbentuknya wadah komunikasi dsaerah dan OPD terkait Menyepakati event sosialisasi dan peserta sosialisasi melalui media edukasi online MONEV kegiatan edukasi dengan periode
• • • • • •
Matriks PIC Matriks Acara/ Event WA group LMS/Ebook/Webinar Praktik Baik implementasi SDI di daerah Laporan MONEV edukasi SDI target dan sasaran
•
•
•
• Provinsi Kalimantan Tengah 1. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Kalteng 2. Dinas Pendidikan Provinsi Kalteng 3. Dinas Sosial Provinsi Kalteng 4. Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Provinsi Kalteng 5. Tenaga Pendamping Profesional (TPP) Program Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa (P3MD) Provinsi
•
•
•
Data yang disampaikan oleh Produsen Data tingkat daerah sesuai dengan prinsip Satu Data Indonesia; menyebarluaskan Data dan Metadata di portal Satu Data Indonesia; dan membantu Pembina Data tingkat daerah dalam membina Produsen Data tingkat daerah. Peran pemerintah daerah dalam meningkatkan kualitas DTKS sangat penting. Karena alur verifikasi dan validasi data, dimulai dari bawah, atau dari daerah. Nanti di pusat, Menteri Sosial meng-SKkan data itu empat kali dalam satu tahun Metadata Pemerinth Daerah untuk meningkatkan kualitas layanan pada masyarakat Menjadi Walidata Tingkat Daerah mempunyai tugas: memeriksa kesesuaian
•
• •
•
•
•
waktu yang ditentukan target dan capaiannya Mendokumentasikan praktik baik implementasi SDI di daerah
Mengidentifikasi PIC daerah dan OPD terkait Mengidentifikasi acara daerah yang melibatkan walidata dan Pembina daerah Menyepakati terbentuknya wadah komunikasi dsaerah dan OPD terkait Menyepakati event sosialisasi dan peserta sosialisasi melalui media edukasi online MONEV kegiatan edukasi dengan periode
• • • • • •
Matriks PIC Matriks Acara/ Event WA group LMS/Ebook/Webinar Praktik Baik implementasi SDI di daerah Laporan MONEV edukasi SDI target dan sasaran
•
•
•
• Provinsi Kalimantan Selatan 1. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi 2. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Kalsel 3. Dinas Sosial Provinsi Kalsel 4. Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Provinsi Kalsel 5. Tenaga Pendamping Profesional (TPP) Program Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa (P3MD) Provinsi
•
•
•
Data yang disampaikan oleh Produsen Data tingkat daerah sesuai dengan prinsip Satu Data Indonesia; menyebarluaskan Data dan Metadata di portal Satu Data Indonesia; dan membantu Pembina Data tingkat daerah dalam membina Produsen Data tingkat daerah. Peran pemerintah daerah dalam meningkatkan kualitas DTKS sangat penting. Karena alur verifikasi dan validasi data, dimulai dari bawah, atau dari daerah. Nanti di pusat, Menteri Sosial meng-SKkan data itu empat kali dalam satu tahun. Metadata Pemerinth Daerah untuk meningkatkan kualitas layanan pada masyarakat Menjadi Walidata Tingkat Daerah mempunyai tugas: memeriksa kesesuaian
•
• •
•
•
•
waktu yang ditentukan target dan capaiannya Mendokumentasikan praktik baik implementasi SDI di daerah
Mengidentifikasi PIC daerah dan OPD terkait Mengidentifikasi acara daerah yang melibatkan walidata dan Pembina daerah Menyepakati terbentuknya wadah komunikasi dsaerah dan OPD terkait Menyepakati event sosialisasi dan peserta sosialisasi melalui media edukasi online MONEV kegiatan edukasi dengan periode
• • • • • •
Matriks PIC Matriks Acara/ Event WA group LMS/Ebook/Webinar Praktik Baik implementasi SDI di daerah Laporan MONEV edukasi SDI target dan sasaran
•
•
•
• Provinsi Kalimantan Timur 1. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Kaltim 2. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Kaltim 3. Dinas Sosial Provinsi Kaltim 4. Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Provinsi Kaltim 5. Tenaga Pendamping Profesional (TPP) Program Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa (P3MD) Provinsi
•
•
•
•
Data yang disampaikan oleh Produsen Data tingkat daerah sesuai dengan prinsip Satu Data Indonesia; menyebarluaskan Data dan Metadata di portal Satu Data Indonesia; dan membantu Pembina Data tingkat daerah dalam membina Produsen Data tingkat daerah. Metadata Pemerinth Daerah untuk meningkatkan kualitas layanan pada masyarakat Menjadi Walidata Tingkat Daerah mempunyai tugas: memeriksa kesesuaian Data yang disampaikan oleh Produsen Data tingkat daerah sesuai dengan prinsip Satu Data Indonesia; menyebarluaskan Data dan Metadata di portal Satu Data
•
• •
•
•
•
waktu yang ditentukan target dan capaiannya Mendokumentasikan praktik baik implementasi SDI di daerah
Mengidentifikasi PIC daerah dan OPD terkait Mengidentifikasi acara daerah yang melibatkan walidata dan Pembina daerah Menyepakati terbentuknya wadah komunikasi dsaerah dan OPD terkait Menyepakati event sosialisasi dan peserta sosialisasi melalui media edukasi online MONEV kegiatan edukasi dengan periode
• • • • • •
Matriks PIC Matriks Acara/ Event WA group LMS/Ebook/Webinar Praktik Baik implementasi SDI di daerah Laporan MONEV edukasi SDI target dan sasaran
•
•
Provinsi Gorontalo 1. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Gorontalo 2. Dinas Pendidikan Kebudayaan Pemuda dan Olahraga Provinsi Gorontalo 3. Dinas Sosial Provinsi Gorontalo 4. Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa, Administrasi Kependudukan dan Catatan Sipil Provinsi Gorontalo 5. Tenaga Pendamping Profesional (TPP) Program Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa (P3MD) Provinsi
•
•
•
•
Indonesia; dan membantu Pembina Data tingkat daerah dalam membina Produsen Data tingkat daerah. Peran pemerintah daerah dalam meningkatkan kualitas DTKS sangat penting. Karena alur verifikasi dan validasi data, dimulai dari bawah, atau dari daerah. Nanti di pusat, Menteri Sosial meng-SKkan data itu empat kali dalam satu tahun. Metadata Pemerinth Daerah untuk meningkatkan kualitas layanan pada masyarakat Menjadi Walidata Tingkat Daerah mempunyai tugas: memeriksa kesesuaian Data yang disampaikan oleh Produsen Data tingkat daerah sesuai dengan prinsip Satu Data Indonesia;
•
• •
•
•
•
•
waktu yang ditentukan target dan capaiannya Mendokumentasikan praktik baik implementasi SDI di daerah Mengidentifikasi PIC daerah dan OPD terkait Mengidentifikasi acara daerah yang melibatkan walidata dan Pembina daerah Menyepakati terbentuknya wadah komunikasi dsaerah dan OPD terkait Menyepakati event sosialisasi dan peserta sosialisasi melalui media edukasi online MONEV kegiatan edukasi dengan periode waktu yang ditentukan target dan capaiannya Mendokumentasikan praktik baik implementasi SDI di daerah
• • • • • •
Matriks PIC Matriks Acara/ Event WA group LMS/Ebook/Webinar Praktik Baik implementasi SDI di daerah Laporan MONEV edukasi SDI target dan sasaran
•
•
• Provinsi Sulawesi Utara 1. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Sulut 2. Dinas Pendidikan Daerah Provinsi Sulut 3. Dinas Sosial Provinsi Sulut 4. Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Provinsi Sulut 5. Tenaga Pendamping Profesional (TPP) Program Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa (P3MD) Provinsi
•
•
•
•
menyebarluaskan Data dan Metadata di portal Satu Data Indonesia; dan membantu Pembina Data tingkat daerah dalam membina Produsen Data tingkat daerah. Peran pemerintah daerah dalam meningkatkan kualitas DTKS sangat penting. Karena alur verifikasi dan validasi data, dimulai dari bawah, atau dari daerah. Nanti di pusat, Menteri Sosial meng-SKkan data itu empat kali dalam satu tahun. Metadata Pemerinth Daerah untuk meningkatkan kualitas layanan pada masyarakat Menjadi Walidata Tingkat Daerah mempunyai tugas: memeriksa kesesuaian Data yang disampaikan oleh Produsen Data tingkat daerah sesuai dengan prinsip Satu Data Indonesia;
• •
•
•
•
•
Mengidentifikasi PIC daerah dan OPD terkait Mengidentifikasi acara daerah yang melibatkan walidata dan Pembina daerah Menyepakati terbentuknya wadah komunikasi dsaerah dan OPD terkait Menyepakati event sosialisasi dan peserta sosialisasi melalui media edukasi online MONEV kegiatan edukasi dengan periode waktu yang ditentukan target dan capaiannya Mendokumentasikan praktik baik implementasi SDI di daerah
• • • • • •
Matriks PIC Matriks Acara/ Event WA group LMS/Ebook/Webinar Praktik Baik implementasi SDI di daerah Laporan MONEV edukasi SDI target dan sasaran
•
•
• Provinsi Sulawesi Barat 1. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Sulbar 2. Dinas Pendidikan Daerah Provinsi Sulbar 3. Dinas Sosial Provinsi Sulbar 4. Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Provinsi Sulbar 5. Tenaga Pendamping Profesional (TPP) Program Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa (P3MD) Provinsi
•
•
•
•
menyebarluaskan Data dan Metadata di portal Satu Data Indonesia; dan membantu Pembina Data tingkat daerah dalam membina Produsen Data tingkat daerah. Peran pemerintah daerah dalam meningkatkan kualitas DTKS sangat penting. Karena alur verifikasi dan validasi data, dimulai dari bawah, atau dari daerah. Nanti di pusat, Menteri Sosial meng-SKkan data itu empat kali dalam satu tahun. Metadata Pemerinth Daerah untuk meningkatkan kualitas layanan pada masyarakat Menjadi Walidata Tingkat Daerah mempunyai tugas: memeriksa kesesuaian Data yang disampaikan oleh Produsen Data tingkat daerah sesuai dengan prinsip Satu Data Indonesia;
• •
•
•
•
•
Mengidentifikasi PIC daerah dan OPD terkait Mengidentifikasi acara daerah yang melibatkan walidata dan Pembina daerah Menyepakati terbentuknya wadah komunikasi dsaerah dan OPD terkait Menyepakati event sosialisasi dan peserta sosialisasi melalui media edukasi online MONEV kegiatan edukasi dengan periode waktu yang ditentukan target dan capaiannya Mendokumentasikan praktik baik implementasi SDI di daerah
• • • • • •
Matriks PIC Matriks Acara/ Event WA group LMS/Ebook/Webinar Praktik Baik implementasi SDI di daerah Laporan MONEV edukasi SDI target dan sasaran
•
•
• Provinsi Sulawesi Tengah 1. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Sulteng 2. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Sulteng 3. Dinas Sosial Provinsi Sulteng 4. Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa Sulteng 5. Tenaga Pendamping Profesional (TPP) Program Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa (P3MD) Provinsi
•
•
•
•
menyebarluaskan Data dan Metadata di portal Satu Data Indonesia; dan membantu Pembina Data tingkat daerah dalam membina Produsen Data tingkat daerah. Peran pemerintah daerah dalam meningkatkan kualitas DTKS sangat penting. Karena alur verifikasi dan validasi data, dimulai dari bawah, atau dari daerah. Nanti di pusat, Menteri Sosial meng-SKkan data itu empat kali dalam satu tahun. Metadata Pemerinth Daerah untuk meningkatkan kualitas layanan pada masyarakat Menjadi Walidata Tingkat Daerah mempunyai tugas: memeriksa kesesuaian Data yang disampaikan oleh Produsen Data tingkat daerah sesuai dengan prinsip Satu Data Indonesia;
• •
•
•
•
•
Mengidentifikasi PIC daerah dan OPD terkait Mengidentifikasi acara daerah yang melibatkan walidata dan Pembina daerah Menyepakati terbentuknya wadah komunikasi dsaerah dan OPD terkait Menyepakati event sosialisasi dan peserta sosialisasi melalui media edukasi online MONEV kegiatan edukasi dengan periode waktu yang ditentukan target dan capaiannya Mendokumentasikan praktik baik implementasi SDI di daerah
• • • • • •
Matriks PIC Matriks Acara/ Event WA group LMS/Ebook/Webinar Praktik Baik implementasi SDI di daerah Laporan MONEV edukasi SDI target dan sasaran
•
•
• Provinsi Sulawesi Selatan 1. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Sulsel 2. Dinas Pendidikan Provinsi Sulsel 3. Dinas Sosial Provinsi Sulsel 4. Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Sulsel 5. Tenaga Pendamping Profesional (TPP) Program Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa (P3MD) Provinsi
•
•
•
•
menyebarluaskan Data dan Metadata di portal Satu Data Indonesia; dan membantu Pembina Data tingkat daerah dalam membina Produsen Data tingkat daerah. Peran pemerintah daerah dalam meningkatkan kualitas DTKS sangat penting. Karena alur verifikasi dan validasi data, dimulai dari bawah, atau dari daerah. Nanti di pusat, Menteri Sosial meng-SKkan data itu empat kali dalam satu tahun. Metadata Pemerinth Daerah untuk meningkatkan kualitas layanan pada masyarakat Menjadi Walidata Tingkat Daerah mempunyai tugas: memeriksa kesesuaian Data yang disampaikan oleh Produsen Data tingkat daerah sesuai dengan prinsip Satu Data Indonesia;
• •
•
•
•
•
Mengidentifikasi PIC daerah dan OPD terkait Mengidentifikasi acara daerah yang melibatkan walidata dan Pembina daerah Menyepakati terbentuknya wadah komunikasi dsaerah dan OPD terkait Menyepakati event sosialisasi dan peserta sosialisasi melalui media edukasi online MONEV kegiatan edukasi dengan periode waktu yang ditentukan target dan capaiannya Mendokumentasikan praktik baik implementasi SDI di daerah
• • • • • •
Matriks PIC Matriks Acara/ Event WA group LMS/Ebook/Webinar Praktik Baik implementasi SDI di daerah Laporan MONEV edukasi SDI target dan sasaran
•
•
• Provinsi Sulawesi Tenggara 1. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Sultra 2. Dinas Pendidikan Provinsi Sultra 3. Dinas Sosial Provinsi Sultra 4. Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa Provinsi Sultra 5. Tenaga Pendamping Profesional (TPP) Program Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa (P3MD) Provinsi
•
•
•
•
menyebarluaskan Data dan Metadata di portal Satu Data Indonesia; dan membantu Pembina Data tingkat daerah dalam membina Produsen Data tingkat daerah. Peran pemerintah daerah dalam meningkatkan kualitas DTKS sangat penting. Karena alur verifikasi dan validasi data, dimulai dari bawah, atau dari daerah. Nanti di pusat, Menteri Sosial meng-SKkan data itu empat kali dalam satu tahun. Metadata Pemerinth Daerah untuk meningkatkan kualitas layanan pada masyarakat Menjadi Walidata Tingkat Daerah mempunyai tugas: memeriksa kesesuaian Data yang disampaikan oleh Produsen Data tingkat daerah sesuai dengan prinsip Satu Data Indonesia;
• •
•
•
•
•
Mengidentifikasi PIC daerah dan OPD terkait Mengidentifikasi acara daerah yang melibatkan walidata dan Pembina daerah Menyepakati terbentuknya wadah komunikasi dsaerah dan OPD terkait Menyepakati event sosialisasi dan peserta sosialisasi melalui media edukasi online MONEV kegiatan edukasi dengan periode waktu yang ditentukan target dan capaiannya Mendokumentasikan praktik baik implementasi SDI di daerah
• • • • • •
Matriks PIC Matriks Acara/ Event WA group LMS/Ebook/Webinar Praktik Baik implementasi SDI di daerah Laporan MONEV edukasi SDI target dan sasaran
•
•
• Provinsi Maluku Utara 1. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Malut 2. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Malut 3. Dinas Sosial Provinsi Malut 4. Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Pemerintah Provinsi Malut 5. Tenaga Pendamping Profesional (TPP) Program Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa (P3MD) Provinsi
•
•
•
•
menyebarluaskan Data dan Metadata di portal Satu Data Indonesia; dan membantu Pembina Data tingkat daerah dalam membina Produsen Data tingkat daerah. Peran pemerintah daerah dalam meningkatkan kualitas DTKS sangat penting. Karena alur verifikasi dan validasi data, dimulai dari bawah, atau dari daerah. Nanti di pusat, Menteri Sosial meng-SKkan data itu empat kali dalam satu tahun Metadata Pemerinth Daerah untuk meningkatkan kualitas layanan pada masyarakat Menjadi Walidata Tingkat Daerah mempunyai tugas: memeriksa kesesuaian Data yang disampaikan oleh Produsen Data tingkat daerah sesuai dengan prinsip Satu Data Indonesia;
• •
•
•
•
•
Mengidentifikasi PIC daerah dan OPD terkait Mengidentifikasi acara daerah yang melibatkan walidata dan Pembina daerah Menyepakati terbentuknya wadah komunikasi dsaerah dan OPD terkait Menyepakati event sosialisasi dan peserta sosialisasi melalui media edukasi online MONEV kegiatan edukasi dengan periode waktu yang ditentukan target dan capaiannya Mendokumentasikan praktik baik implementasi SDI di daerah
• • • • • •
Matriks PIC Matriks Acara/ Event WA group LMS/Ebook/Webinar Praktik Baik implementasi SDI di daerah Laporan MONEV edukasi SDI target dan sasaran
•
•
• Provinsi Maluku 1. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Maluku 2. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Maluku 3. Dinas Sosial Provinsi Maluku 4. Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak 5. Tenaga Pendamping Profesional (TPP) Program Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa (P3MD) Provinsi
•
•
•
•
menyebarluaskan Data dan Metadata di portal Satu Data Indonesia; dan membantu Pembina Data tingkat daerah dalam membina Produsen Data tingkat daerah. Peran pemerintah daerah dalam meningkatkan kualitas DTKS sangat penting. Karena alur verifikasi dan validasi data, dimulai dari bawah, atau dari daerah. Nanti di pusat, Menteri Sosial meng-SKkan data itu empat kali dalam satu tahun. Metadata Pemerinth Daerah untuk meningkatkan kualitas layanan pada masyarakat Menjadi Walidata Tingkat Daerah mempunyai tugas: memeriksa kesesuaian Data yang disampaikan oleh Produsen Data tingkat daerah sesuai dengan prinsip Satu Data Indonesia;
• •
•
•
•
•
Mengidentifikasi PIC daerah dan OPD terkait Mengidentifikasi acara daerah yang melibatkan walidata dan Pembina daerah Menyepakati terbentuknya wadah komunikasi dsaerah dan OPD terkait Menyepakati event sosialisasi dan peserta sosialisasi melalui media edukasi online MONEV kegiatan edukasi dengan periode waktu yang ditentukan target dan capaiannya Mendokumentasikan praktik baik implementasi SDI di daerah
• • • • • •
Matriks PIC Matriks Acara/ Event WA group LMS/Ebook/Webinar Praktik Baik implementasi SDI di daerah Laporan MONEV edukasi SDI target dan sasaran
•
•
• Provinsi Papua Barat 1. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Papua Barat 2. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Barat 3. Dinas Sosial Provinsi Papua Barat 4. Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kampung Provinsi Papua Barat 5. Tenaga Pendamping Profesional (TPP) Program Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa (P3MD) Provinsi
•
•
•
•
menyebarluaskan Data dan Metadata di portal Satu Data Indonesia; dan membantu Pembina Data tingkat daerah dalam membina Produsen Data tingkat daerah. Peran pemerintah daerah dalam meningkatkan kualitas DTKS sangat penting. Karena alur verifikasi dan validasi data, dimulai dari bawah, atau dari daerah. Nanti di pusat, Menteri Sosial meng-SKkan data itu empat kali dalam satu tahun. Metadata Pemerinth Daerah untuk meningkatkan kualitas layanan pada masyarakat Menjadi Walidata Tingkat Daerah mempunyai tugas: memeriksa kesesuaian Data yang disampaikan oleh Produsen Data tingkat daerah sesuai dengan prinsip Satu Data Indonesia;
• •
•
•
•
•
Mengidentifikasi PIC daerah dan OPD terkait Mengidentifikasi acara daerah yang melibatkan walidata dan Pembina daerah Menyepakati terbentuknya wadah komunikasi dsaerah dan OPD terkait Menyepakati event sosialisasi dan peserta sosialisasi melalui media edukasi online MONEV kegiatan edukasi dengan periode waktu yang ditentukan target dan capaiannya Mendokumentasikan praktik baik implementasi SDI di daerah
• • • • • •
Matriks PIC Matriks Acara/ Event WA group LMS/Ebook/Webinar Praktik Baik implementasi SDI di daerah Laporan MONEV edukasi SDI target dan sasaran
•
•
• Provinsi Papua 1. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Papua 2. Dinas Pendidikan Provinsi Papua 3. Dinas Sosial Provinsi Papua 4. Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kampung Provinsi Papua 5. Tenaga Pendamping Profesional (TPP) Program Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa (P3MD) Provinsi
•
•
•
•
menyebarluaskan Data dan Metadata di portal Satu Data Indonesia; dan membantu Pembina Data tingkat daerah dalam membina Produsen Data tingkat daerah. Peran pemerintah daerah dalam meningkatkan kualitas DTKS sangat penting. Karena alur verifikasi dan validasi data, dimulai dari bawah, atau dari daerah. Nanti di pusat, Menteri Sosial meng-SKkan data itu empat kali dalam satu tahun. Metadata Pemerinth Daerah untuk meningkatkan kualitas layanan pada masyarakat Menjadi Walidata Tingkat Daerah mempunyai tugas: memeriksa kesesuaian Data yang disampaikan oleh Produsen Data tingkat daerah sesuai dengan prinsip Satu Data Indonesia;
• •
•
•
•
•
Mengidentifikasi PIC daerah dan OPD terkait Mengidentifikasi acara daerah yang melibatkan walidata dan Pembina daerah Menyepakati terbentuknya wadah komunikasi dsaerah dan OPD terkait Menyepakati event sosialisasi dan peserta sosialisasi melalui media edukasi online MONEV kegiatan edukasi dengan periode waktu yang ditentukan target dan capaiannya Mendokumentasikan praktik baik implementasi SDI di daerah
• • • • • •
Matriks PIC Matriks Acara/ Event WA group LMS/Ebook/Webinar Praktik Baik implementasi SDI di daerah Laporan MONEV edukasi SDI target dan sasaran
•
•
•
menyebarluaskan Data dan Metadata di portal Satu Data Indonesia; dan membantu Pembina Data tingkat daerah dalam membina Produsen Data tingkat daerah.
List PIC Kementerian dan Lembaga
Instansi
No
Kementerian PPN/Bappenas
1
Unit Kerja Deputi Bidang PMMK
Kontak PIC Marli Sekretaris Deputi (0812 1338 3560)
(Wakil Ketua I)
Kementerian Dalam Negeri
Kementerian Kebudayaan
Pendidikan
dan
2
Dirjen Bina Pembangunan Daerah (Wakil Ketua II) Aya TU (0812 8038 9994)
3
Dirjen Bina Pemerintah Desa
Mia (0812 1919 381)
4
Dirjen Dukcapil
Kurnia TU (0813 1512 6060)
5
Dirjen PAUD, Pendidikan Dasar, dan Pendidikan Maryana Dir. PAUD (0816 1444 463) Menengah
6
Dirjen Guru dan Tenaga Kependidikan
Nike Dir GTK PAUD (0812 8051 7962)
Kementerian Sekretariat Kabinet
7
Deputi PMK
Beki Asdep P&K (0819 0256 5054) *tidak menyampaikan laporan
Kementerian PPPA
8
Deputi Pemenuhan Hak Anak
Anisa (0812 8392 0676) Perpe (0813 1990 8886)
9
Deputi Perlindungan Khusus Anak
Dewinta Deputi PABK (0857 3767 5416)
Kementerian Desa PDTT
10
Dirjen Pembangunan Desa dan Perdesaan
Ririn Dir. Sosbud (0852 1580 3243)
Kementerian Kesehatan
11
Dirjen Kesehatan Masyarakat
Made Diah (0812 3917 801)
12
Dirjen Pencegahan dan Pengendalian Penyakit
Andi Dir. Imunisasi (0812 8716 7471)
13
Dirjen Pendidikan Islam
Edi Staf (0856 7710 994)
14
Dirjen Bina Masyarakat Kristen
Melius Dir Pendidikan (0812 1266 6048)
Kementerian Agama
15
Dirjen Bina Masyarakat Katolik
Agustinus Tungga Gempa Direktur Pendidikan Katolik (081231203386)
16
Dirjen Bina Masyarakat Hindu
Nomor TU Dirjen (0811 878 096)
17
Dirjen Bina Masyarakat Buddha
Sudar TU (0857 5741 7168)
Kementerian Sosial
18
Dirjen Rehabilitasi Sosial
Arimurti (0813 9827 6288)
BKKBN
19
Deputi Bidang KSPK
Jumari Ditbalnak (0813 8132 0504)
20
Deputi Bidang KBKR
Yaya Dit Kespro (0822 4256 3923)
21
Deputi Bidang Statistik Sosial
Nadra Deputi Statistik Kesra 0898 9586 881)
BPS
