LEMBAR PENGESAHAN

LAPORAN AKTUALISASI NILAI NILAI DASAR ASN (BerAKHLAK)

PESERTA PENINGKATAN KOMPETENSI DASAR CPNS KEMENKES RI

GOLONGAN II ANGKATAN VII

Pembuatan GoogleSpreadsheetUntuk Monitoring Berkas Pengajuan Surat Pertanggung

Jawaban (SPJ) Di Kantor Kesehatan Pelabuhan Kelas I Tanjung Priok Tahun 2022

Nama : Azis Permana

NIP : 199702032022031003

Jabatan : Terampil Pranata Keuangan APBN

Instansi : Kantor Kesehatan Pelabuhan Kelas I Tanjung Priok

Telah diseminarkan

Bandung, 24 Oktober 2022 di Upelkes Jawa Barat

Mengetahui, Menyetujui, Coach Mentor

Dra. Lilis Sriyani, S.Kep,Ners,M.H

NIP. 196609241995032003

Indra Syofendi,SE.,M.Kes

NIP. 197212132005011001

Penguji,

Rosmananda, SKM, MTP

NIP. 196410031988031006

Kata Pengantar

Puji syukur kami panjatkan kepada Allah SWT atas segala rahmat dan karunia-Nya sehingga peserta dapat menyelesaikan Rancangan Aktualisasi yang berjudul

“Pembuatan GoogleSpreadsheet untuk monitoring berkas pengajuan Surat

Pertanggung Jawaban (SPJ) di Kantor Kesehatan Pelabuhan Kelas I Tanjung

Priok Tahun 2022” pada Pelatihan Dasar Calon Pegawai Negeri Sipil Golongan II

Angkatan VII.

Pada kesempatan ini peserta ingin menyampaikan ucapan terimakasih kepada berbagai pihak telah berjasa dengan segala bentuk dukungan, bantuan, dan peran serta yang diberikan kepada peserta selama penyusunan rancangan aktualisasi ini. Tanpa mengurangi rasa hormat kepada pihak mana pun, terima kasih peserta ucapkan khususnya kepada:

1. Bapak dr. Yudhi Pramono, MARS selaku Kepala KKP Kelas 1 Tanjung Priok yang sudah memberikan dukungan dan izin untuk melaksanakan Latsar CPNS 2022.

2. Ibu Dewi Dyah Palupi, SKM, MKM selaku Kepala Sub Bagian Adminsitrasi Umum KKP Kelas 1 Tanjung Priok yang telah memberikan dukungan dan izin untuk melaksanakan Latsar CPNS 2022.

3. Bapak Indra Syofendi, SE,M.Kes, AMK selaku Mentor dan Atasan langsung yang selalu memberikan bimbingan dalam penyusunan rancangan aktualisasi.

4. Ibu Dra. Lilis Sriyani, S.Kep,Ners,M.H selaku coachyang telah memberikan arahan dan bimbingan dalam penyusunan rancangan aktualisasi.

5. Rekan-rekan peserta Latsar CPNS Kementerian Kesehatan Golongan II, Angkatan

VII, Kelompok B Tahun 2022.

6. Keluarga tercinta yang selalu mendukung dan memberikan semangat kepada peserta dalam menyelesaikan rancangan aktualisasi.

7. Semua pihak yang telah banyak membantu peserta, yang tidak dapat peserta sebutkan satu persatu.

Peserta menyadari bahwa rancangan aktualisasi ini masih terdapat kekurangan. Oleh karena itu, peserta mengharapkan kritik dan saran yang membangun dari para pembaca guna menyempurnakan segala kekurangan dalam penyusunan rancangan aktualisasi ini.

Jakarta, Oktober 2022

Azis Permana

Bab I

Pendahuluan

A. Latar Belakang

Menurut UU nomor 5 tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara disebutkan bahwa Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disingkat ASN adalah

Pegawai Negeri Sipil (PNS) dan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja

(PPPK) yang bekerja pada instansi pemerintah. Selanjutnya yang dimaksud dengan Pegawai Negeri Sipil (PNS) adalah warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, diangkat sebagai Pegawai ASN secara tetap oleh pejabat pembina kepegawaian untuk menduduki jabatan pemerintahan.

Sebagai Aparatur Sipil Negara, PNS mempunyai fungsi dan tugas sebagai pegawai ASN yakni melaksanakan kebijakan publik yang dibuat oleh Pejabat

Pembina Kepegawaian sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan, memberikan pelayanan publik yang profesional dan berkualitas dan mempererat persatuan dan kesatuan bangsa.

Kantor Kesehatan Pelabuhan merupakan unit organisasi yang bertanggung jawab dalam pelaksanaan Undang - Undang Nomor 6 Tahun

2018 tentang Kekarantinaan Kesehatan. Secara kelembagaan, eksistensi KKP didasarkan atas Permenkes RI Nomor 33 tahun 2021 sebagai perubahan atas

Permenkes Nomor 77 tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor

Kesehatan Pelabuhan.

Kantor Kesehatan Pelabuhan Kelas I Tanjung Priok sebagai salah satu lembaga pemerintah yang bernaung di bawah Direktorat Jenderal Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Kementerian Kesehatan Republik Indonesia sesuai

Permenkes nomor. 77 tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor

Kesehatan Pelabuhan. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2018 tentang Karantina Kesehatan serta amanat International Health Regulation

(IHR) Tahun 2005 yang diberlakukan di seluruh dunia, termasuk Indonesia sebagai salah satu negara yang ikut menandatanganinya, wajib menerapkan prinsip-prinsip tata pemerintahan yang baik, termasuk penyusunan Laporan

Kinerja Instansi Pemerintah sebagai wujud pertanggungjawaban kinerja terhadap kegiatan dan anggaran yang telah dilaksanakan.

Kantor Kesehatan Pelabuhan Kelas I Tanjung Priok memiliki 5 wilayah kerja yaitu, Pelabuhan Laut Sunda Kelapa, Pelabuhan Laut Marunda, Pelabuhan

Laut Muara Angke, Pelabuhan Laut Kali Baru, dan Pelabuhan Laut Muara Baru.

Terdapat 4 bidang yaitu Tata Usaha, PKSE, PRL dan UKLW.

Penulis telah bertugas di KKP Kelas I Tanjung Priok selama 5 (lima) bulan sebagai Terampil Pranata Keuangan APBN di substansi keuangan dibawah Koordinator Bidang Tata Usaha. Bagian keuangan memiliki tugas mengurus terkait keuangan mulai dari pencatatan, pencairan, dan pembuatan laporan keuangan. Setiap harinya terdapat banyak proses pencairan yaitu dengan mengajukan berkas Surat Pertanggung Jawaban. Surat Pertanggung

Jawaban (SPJ) merupakan dokumen/ berkas yang harus dibuat pada saat pegawai ingin melakukan pencairan dana setelah melakukan suatu kegiatan dinas. Surat Pertanggung Jawaban terdiri dari beberapa dokumen diantaranya kwitansi, surat perintah pembayaran (SPBY), nota dinas, dan laporan kegiatan.

Pada saat Surat Pertanggung Jawaban sudah lengkap, makan proses selanjutnya SPJ diberikan ke Bendahara untuk diproses.

Di Kantor Kesehatan Pelabuhan Kelas I Tanjung Priok terdapat banyak kegiatan diantaranya kegiatan bidang, piket ke terminal kapal, piket dokumen kesehatan, dan dari kegiatan ini akan ada Surat Pertanggung Jawaban yang cukup banyak. Fakta di lapangan bendahara terkadang keliru atau lupa berkas

SPJ yang sudah ataupun belum dibayar karena masih belum optimalnya monitoring berkas SPJ. Setiap harinya terdapat puluhan berkas SPJ masuk ke bendahara, yang membuat penumpukan berkas di ruang keuangan yang kapasitasnya cukup terbatas. Maka dari itu perlunya monitoring berkas pengajuan Surat Pertanggung Jawaban agar tidak terjadi kekeliruan mengenai berkas SPJ yang sudah diterima oleh bendahara pengeluaran.

B. Tujuan

1. Mengidentifikasi mengenai isu-isu yang terjadi di tempat kerja

2. Mengidentifikasi isu utama (Core Issue)

3. Membuat gagasan kreatif pemecah masalah core issue

4. Menyusun rancangan aktualisasi / gagasan kreatif di tempat kerja

C. Ruang Lingkup

Adapun ruang lingkup atau batasan dalam rancangan aktualisasi ini adalah sebagai berikut :

1. Menginplementasi nila-nilai dasar profesi ASN BerAKHLAK yaitu Berorientasi Pelayanan, Akuntabel, Kompeten, Harmonis, Loyal, Adaptif, dan, Kolaboratif. Lalu menerapkan juga nilai-nilai fungsi dan peran ASN yaitu SMART ASN dan Manajemen ASN.

2. Kegiatan yang akan dilaksanakan yaitu sesuai dengan rancangan aktualisasi yang telah dibuat yaitu Pembuatan Google Spreadsheet untuk monitoring berkas pengajuan Surat Pertanggung Jawaban (SPJ).

3. Waktu pelaksanaan kegiatan aktualisasi pada tanggal 20 Agustus – 19 September 2022 di Kantor Kesehatan Pelabuhan Kelas I Tanjung Priok, Jakarta Utara.

D. Manfaat Aktualisasi

1. Manfaat kegiatan aktualisasi untuk penulis sendiri dan teman-teman pelaksanatugas agar dapat meningkatkan skill individu dan kualitas mutu pelayanan sesuai nilai dasar ASN yaitu BERAKHLAK.

2. Manfaat kegiatan aktualisasi untuk instasi yaitu membantu instansi untuk memudahkan dalam pencarian dokumen saat ada pemeriksaan berkas keuangan dan juga untuk data realisasi anggaran instansi.

3. Manfaat kegiatan aktualisasi untuk masyarakat yaitu penggunaan anggaran yang dapat dipertanggung jawabkan, karena terdapat monitoring pengeluaran anggaran.

Bab Ii Profil Instansi Dan Peserta

A. Profil Instansi

1. Tugas dan Fungsi Direktorat Jendral Pencegahan dan Pengendalian Penyakit

Kementerian Kesehatan RI mempunyai tugas membantu Presiden dalam menyelenggarakan sebagian urusan pemerintahan di bidang kesehatan. Berdasarkan Permenkes 64 Tahun 2016, pasal 3 dalam melaksanakan tugas, Kementerian Kesehatan RI menyelenggarakan fungsi antara lain: a. Perumusan, penetapan, dan pelaksanaan kebijakan di bidang kesehatan masyarakat, pencegahan dan pengendalian penyakit, pelayanan kesehatan,dan kefarmasian dan alat kesehatan. b. Koordinasi pelaksanaan tugas, pembinaan, dan pemberian dukungan administrasi kepada seluruh unsur organsisasi di lingkungan Kementerian Kesehatan. c. Pengelolaan barang milik negara yang menjadi tanggung jawab KementerianKesehatan. d. Pelaksanaan penelitian dan pengembangan di bidang kesehatan. e. Pelaksanaan pengembangan dan pemberdayaan sumber daya manusia dibidang kesehatan serta pengelolaan tenaga kesehatan. f. Pelaksanaan bimbingan teknis dan supervisi atas pelaksanaan urusan Kementerian Kesehatan di daerah. g. Pengawasan atas pelaksanaan tugas di lingkungan Kementerian Kesehatan. h. Pelaksanaan dukungan substansif kepada seluruh unsur organisasi di lingkungan Kementerian Kesehatan.

2. Struktur Organisasi Direktorat Jendral Pencegahan dan Pengendalian Penyakit

Gambar 1 Struktur Organisasi Ditjen P2P

3. Sejarah Kantor Kesehatan Pelabuhan Kelas I Tanjung Priok

Pada zaman Belanda ada salah satu institusi di daerah pelabuhan dengan nama Heven arts di bawah Haven Master (Departemen Perhubungan) pada tahun 1911-1950. Tujuan dari Heven Arts adalah untuk mencegah masuk dan keluarnya penyakit karantina ke Indonesia melalui pelabuhan laut. Dengan terbitnya Undang-undang No. 1 tahun 1962 tentang Karantina Laut, Heven Arts menjadi perangkat Departemen Kesehatan, dengan organisasinya disebut (DKPL). Dengan diterbitkannya Surat Keputusan Menteri Kesehatan Nomor

147/Menkes/IV/SK/1978, maka organisasi DKPL ada perubahan nama organisasinya menjadi Kantor Kesehatan Pelabuhan.

Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2021

Tentang Organisasi Dan Tata Kerja Kantor Kesehatan Pelabuhan yang menyatakan bahwa KKP adalah Unit Pelaksana Teknis Ditjen P2P Kementerian

Kesehatan RI. Dari klasifikasi yang ada terbagi menjadi 4 kelas yaitu KKP Kelas

I, KKP Kelas II dan KKP Kelas III dan kelas IV.

KKP Kelas I Tanjung Priok dipimpin oleh seorang Kepala Kantor yang membawahi yaitu:

1. Subbagian Administrasi Umum;

2. Substansi Tata Usaha;

3. Substansi Pengendalian Risiko Lingkungan;

4. Substansi Pengendalian Karantina dan Surveilans Epidemiologi;

5. Substansi Upaya Kesehatan dan Lintas Wilayah.

Sesuai dengan Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia

Nomor 33 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor

Kesehatan Pelabuhan, KKP Kelas I Tanjung Priok mempunyai 5 (lima) Wilayah Kerja yaitu:

1. Pelabuhan Laut Sunda Kelapa dan Pantai Marina Ancol;

2. Pelabuhan Samudra Muara Baru;

3. Pelabuhan Laut Marunda;

4. Pelabuhan Laut Kali Baru;

5. Pelabuhan Laut Muara Angke dan Pantai Mutiara.

4. Tugas dan Fungsi Kantor Kesehatan Pelabuhan Kelas I Tanjung Priok Berdasarkan Permenkes RI No. 33 Tahun 2021 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Kesehatan Pelabuhan, tugas pokok dan fungsi KKP adalah sebagai berikut:

1. Tugas Pokok

Tugas pokok Kantor Kesehatan Pelabuhan adalah KKP mempunyai tugas melaksanakan upaya cegah tangkal keluar atau masuknya penyakit dan/atau faktor risiko kesehatan di wilayah kerja pelabuhan, bandar udara, dan pos lintasbatas darat negara.

2. Fungsi a. penyusunan rencana, kegiatan, dan anggaran; b. pelaksanaan pengawasan terhadap penyakit dan faktor risiko kesehatanpada alat angkut, orang, barang, dan/atau lingkungan; c. pelaksanaan pencegahan terhadap penyakit dan factor risiko kesehatanpada alat angkut, orang, barang, dan/atau lingkungan; d. pelaksanaan respon terhadap penyakit dan faktor risiko kesehatan padaalat angkut, orang, barang, dan/atau lingkungan; e. pelaksanaan pelayanan kesehatan pada kegawat daruratan dan situasi khusus; f. pelaksanaan penindakan pelanggaran di bidang kekarantinaan kesehatan; g. pengelolaan data dan informasi di bidang kekarantinaan kesehatan; h. pelaksanaan jejaring, koordinasi, dan kerja sama di bidang kekarantinaan kesehatan; i. pelaksanaan bimbingan teknis di bidang kekarantinaan kesehatan; j. pelaksanaan pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di bidang kekarantinaan kesehatan; k. pelaksanaan urusan administrasi Kantor Kesehatan Pelabuhan.

5. Visi Misi Kantor Kesehatan Pelabuhan Kelas I Tanjung Priok

Visi

Visi KKP Kelas I Tanjung Priok mengikuti visi Pemerintah Indonesia tahun

2020-2024 yaitu :

“Terwujudnya Indonesia Maju yang Berdaulat, Mandiri dan Berkepribadian berlandaskan Gotong Royong”.

Misi

Sama halnya dengan visi maka misi KKP Kelas I Tanjung Priok juga mengikuti misi Pemerintah Indonesia Tahun 2020-2024 yaitu:

1. Peningkatan kualitas manusia Indonesia;

2. Struktur ekonomi yang produktif, merata, dan berdaya saing;

3. Pembangunan yang merata dan berkeadilan;

4. Mencapai lingkungan hidup yang berkelanjutan;

5. Kemajuan budaya yang mencerminkan kepribadian bangsa;

6. Penegakan sistem hukum yang bebas korupsi, bermartabat dan terpercaya;

7. Perlindungan bagi segenap bangsa dan memberikan rasa aman pada seluruh warga;

8. Pengelolaan pemerintah yang bersih, efektif, dan terpercaya;

9. Sinergi Pemerintah Daerah dalam kerangka negara kesatuan.

6. Untuk mewujudkan sasaran tujuan Kantor Kesehatan Pelabuhan Kelas I Tanjung Priok menganut dan menjunjung tinggi nilai-nilai yaitu :

1. Pro Rakyat

Dalam penyelenggaraan pembangunan kesehatan, Kementerian Kesehatan selalu mendahulukan kepentingan rakyat dan harus menghasilkan yang terbaik untuk rakyat. Diperolehnya derajat kesehatan yang setinggitingginya bagi setiap orang adalah salah satu hak asasi manusia tanpa membedakan suku, golongan, agama dan status sosial ekonomi.

2. Inklusif

Semua program pembangunan kesehatan harus melibatkan semua pihak, karena pembangunan kesehatan tidak mungkin hanya dilaksanakan oleh

Kementerian Kesehatan saja. Dengan demikian, seluruh komponen masyarakat harus berpartisipasi aktif, yang meliputi lintas sektor, organisasi profesi, organisasi masyarakat pengusaha, masyarakat madani dan masyarakat akar rumput.

3. Responsif

Program kesehatan harus sesuai dengan kebutuhan dan keinginan rakyat, serta tanggap dalam mengatasi permasalahan di daerah, situasi kondisi setempat, sosial budaya dan kondisi geografis. Faktor-faktor ini menjadi dasar dalam mengatasi permasalahan kesehatan yang berbeda-beda, sehingga diperlukan penanganan yang berbeda pula.

4. Efektif

Program kesehatan harus mencapai hasil yang signifikan sesuai target yang telah ditetapkan dan bersifat efisien.

5. Bersih

Penyelenggaraan pembangunan kesehatan harus bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme (KKN), transparan, dan akuntabel.

7. Struktur Organisasi Kantor Kesehatan Pelabuhan Kelas I Tanjung

Priok

Struktur Organisasi KKP Kelas I Tanjung Priok berdasarkan Peraturan

Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2021 tentang

Organisasi Dan Tata Kerja Kantor Kesehatan Pelabuhan, maka struktur organisasi KKP Kelas 1 Tanjung Priok adalah sebagai berikut :

Gambar 2 Struktur Organisasi KKP Kelas I Tanjung Priok

B. Profil Peserta

Nama : Azis Permana

NIP : 199702032022031003

Jabatan : Terampil Pranata Keuangan APBN

Instansi : KKP Kelas I Tanjung Priok

Dalam pelaksanaan Rencana Aktualisasi nilai Berakhlak, peran dan kedudukan ASN peserta Latihan Dasar Calon Aparatur Sipil Negara Golongan

III Angkatan IV mengacu pada kegiatan yang terdapat di dalam Sasaran

Kinerja Pegawai (SKP) yaitu :

1 Menyiapkan data laporan realisasi anggaran dan capaian output kinerja

2 Mengumpulkan dan mengolah Surat Perintah Membayar (SPM) beserta data pendukungnya

3 Menyusun telahaan terkait keuangan

4 Menyerahkan kelebihan pembayaran dan menyebutkan kekurangan pembayaran jika ada

5 Menyusun laporan pelaksanaan tugas sebagai pertanggungjawaban kepada pimpinan

6 Melakukan tugas kedinasan lain yang diberikan atasan dalam rangka kelancaran kegiatan

Sedangkan dalam Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Permenpan RB) tugas pokok dan fungui Pranata Keuangan

APBN Terampil yaitu :

1. Menginventarisasi dokumen analisis realisasi belanja

2. Menyiapkan dokumen analisis realisasi belanja

3. Menyiapkan dokumen analisis Revolving

4. Menginventarisasi dokumen capaian output

5. Menginventarisasi dokumen pengembalian belanja

6. Menginventarisasi dokumen penentuan target penerimaan

7. Menginventarisasi dokumen pendukung laporan keuangan

C. Materi Pelatihan

1. Sikap dan Perilaku Bela Negara a. Wawasan Kebangsaan dan Nilai-nilai Bela Negara

Pemahaman dan pemaknaan wawasan kebangsaan dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan bagi aparatur, pada hakikatnya terkait dengan pembangunan kesadaran berbangsa dan bernegara yang berarti sikap dan tingkah laku PNS harus sesuai dengan kepribadian bangsa dan selalu mengkaitkan dirinya dengan cita-cita dan tujuan hidup bangsa Indonesia.

Upaya bela negara selain sebagai kewajiban dasar juga merupakan kehormatan bagi setiap warga negara yang dilaksanakan dengan penuh kesadaran, penuh tanggung jawab dan rela berkorban dalam pengabdian kepada negara dan bangsa. Keikutsertaan ASN dalam bela negara merupakan bentuk cinta terhadap tanah air kita. Nilai-nilai bela negara yang harus lebih dipahami penerapannya dalam kehidupan masyarakat berbangsa dan bernegara antara lain :

1) Cinta Tanah Air, Negeri yang luas dan kaya akan sumber daya ini perlu kita cintai. Kesadaran bela negara yang ada pada setiap masyarakat didasarkan pada kecintaan kita kepada tanah air kita. Kita dapat mewujudkan itu semua dengan cara kita mengetahui sejarah negara dan instansi kita sendiri, melestarikan budaya-budaya indonesia di instansi kita, menjaga lingkungan dan pastinya menjaga nama baik negara dan instansi kita.

2) Kesadaran Berbangsa dan Bernegara. Kesadaran berbangsa dan bernegara merupakan sikap kita yang harus sesuai dengan kepribadian bangsa yang selalu dikaitkan dengan cita-cita dan tujuan hidup bangsanya. Kita dapat mewujudkannya dengan menaati peraturan yang di buat oleh pemerintah.

3) Pancasila. Ideologi kita warisan dan hasil perjuangan para pahlawan sungguh luar biasa, pancasila bukan hanya sekedar teoritis dan normatif saja tapi juga diamalkan dalam kehidupan sehari-hari. Seperti selalu mengedepankan bermusyawarah dalam menyelesaikan masalah masyarakat dan di lingkungan kerja.

4) Rela berkorban untuk Bangsa dan Negara. Dalam wujud bela negara tentu saja kita harus rela berkorban untuk bangsa dan negara. Contoh nyatanya seperti kita menjadi ASN yang dapat menjalankan tugas kita sesuai SOP dan fungsi kita di instansi kita masing-masing dalam melayani masyarakat.

5) Memiliki Kemampuan Bela Negara. Kemampuan bela negara itu sendiri dapat diwujudkan dengan tetap menjaga kedisiplinan, ulet, bekerja keras dalam menjalani profesi masing-masing.

2. Nilai-nilai Dasar ASN BerAKHLAK

Nilai dasar Aparatur Sipil Negara yang tertuang dalam Undang-Undang

Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2014 dirumuskan menjadi sebuah core values ASN yang dikenal dengan sebutan “BerAKHLAK”. BerAKHLAK terdiri atas komponen: a. Berorientasi Pelayanan

Berorientasi Pelayanan merupakan salah satu nilai yang dimaknai bahwa setiap ASN harus berkomitmen memberikan pelayanan prima demi kepuasan masyarakat. Materi modul ini diharapkan dapat memberikan gambaran bagaimana panduan perilaku Berorientasi Pelayanan yang semestinya dipahami dan dimplementasikan oleh setiap ASN di instansi tempatnya. b. Akuntabel

Akuntabilitas adalah kata yang seringkali kita dengar, tetapi tidak mudah untuk dipahami. Ketika seseorang mendengar kata akuntabilitas, yang terlintas adalah sesuatu yang sangat penting, tetapi tidak mengetahui bagaimana cara mencapainya. Dalam banyak hal, kata akuntabilitas sering disamakan dengan responsibilitas atau tanggung jawab. Namunpada dasarnya, kedua konsep tersebut memiliki arti yang berbeda. Responsibilitas adalah kewajiban untuk bertanggung jawab yang berangkat dari moral individu, sedangkan akuntabilitas adalah kewajiban untuk bertanggung jawab kepada seseorang/organisasi yang memberikan amanat. c. Kompeten

Seiring perkembangan waktu, dalam melaksanakan pelayanan publik, setiap ASN harus selalu dapat meningkatkan potensi diri untuk menjawab tantangan yang selalu berubah. Peningkatan kompetensi ini sangat penting, bahkan telah diamanatkan dalam ketentuan Peraturan Pemerintah tentang Manajemen PNS, bahwa setiap aparatur diberikan hak 20 jam pelatihan setiap tahunnya. Hal ini semata-mata agar setiap ASN dapat melaksankan tugas dengan kualitas terbaik. d. Harmonis e. Loyal

Berakar dari Semboyan Negara Indonesia yakni Bhinneka Tunggal Ika, yang berarti “Berbeda-beda Namun Tetap Satu Jua”, seorang pelayan publik harus dapat menghargai setiap orang apapun latar belakangnya.

Penting bagi setiap ASN untuk dapat menciptakan dan membangun lingkungan kerja yang kondusif. Karena dengan kenyamanan lingkungan kerja, ASN diyakini dapat lebih produktif.

Loyalitas dan kesetiaan ASN terletak pada ideologi dan dasar negara f. Adaptif

Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, NKRI serta pemerintahan yang sah. Dan tidak pada satu sosok atau pihak tertentu. ASN harus dapat menjaga nama baik sesama ASN, nama baik pimpinan, nama baik instansi dan tentu saja harus selalu dapat menjaga nama baik negara. Konsekuensi logis dari adanya loyalitas dan kesetiaan adalah setiap ASN harus selalu menjaga rahasia jabatan dan negara.

Situasi dan zaman yang senantiasa berkembang, membuat seorang aparatur harus dapat dengan cepat menyesuaikan diri menghadapi perubahan yang ada. Harus selaludiingat, istilah yang sering kita dengar yaitu “Yang Abadi adalah Perubahan itu sendiri”, membuat siapapun yang tidak dapat beradaptasi akan semakin tertinggal. Adaptasi dapat dilakukan dengan terus berinovasi dengan mengembangkan kreativitas. Setiap pegawai juga harus selalu bertindak proaktif dan tidak hanya berpangku tangan. g. Kolaboratif

Dalam pelaksanaan tugas, kolaborasi di antara setiap aparatur mutlak harus dilaksanakan. Bersinergi dan memberi kesempatan kepada berbagai pihak untuk berkontribusi dalam pembangunan, akan dapat mempercepat pencapaian suatu visi dan cita-cita. Keterbukaan dalam bekerja sama, dan mencari solusi bersama akan dapatmenghasilkan nilai tambah, dan mempercepat mencapai tujuan bersama.

3. Kedudukan dan Fungsi ASN

a. Manajemen ASN

Manajemen ASN adalah pengelolaan ASN untuk menghasilkan

Pegawai ASN yang professional, memiliki nila dasar, etika profesi, bebas dari intervensi politik, bersih dari praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme.

Manajemen ASN lebih menekankan kepada pengaturan profesi pegawai sehingga diharapkan agar selalu tersedia sumber dayaaparatur sipil Negara yang unggul selaras dengan perkembangan jaman. b. SMART ASN

Smart ASN adalah cara kerja yang lebih efektif dan efisien dengan bantuan teknologi yang konvergen seperti IT, robot, dan nano. Smart ASN menjadi sebuah keniscayaan dan keharusan menghadapi perubahan revolusi industri 4.0. Dengan begitu pemerintah harus bersiap dengan berbagai kebijakan menghadapi hal ini. Smart ASN tersebut memiliki banyak manfaatnya seperti waktu kerja yang lebih cepat, lebih transparan, dan lebih berorientasi kinerja.

4. Tokoh Inspiratif

Faktor pendukung dalam pelaksanaan habituasi peserta juga membutuhkan role model atau tokoh yang dijadikan panutan dalam sikap dan perilaku yang menggambarkan sosok pegawai ideal, yang karena karakter kepribadian dan/atau kompetensinya dalam menyelesaikan pekerjaan mendekati kondisi ideal dan sangat dibutuhkan di tempat kerja, sehingga dipandang layak untuk dijadikan teladan. Dalam hal ini penulis mencontoh kepada salah satu pejabat di negara ini yaitu bapak Anies Rasyid Baswedan dengan penerapan nilainilai Berakhlak nya di dalam melakukan amanah nya sebagai pejabat negara dan

Penerapan nilai-nilai SMART ASN di dalam instansi yang di pimpin beliau. Yang dibuktikan dengan penghargaan-penghargaan yang di peroleh beliau maupun instansi sejak menjabat sebagai gubernur DKI Jakarta.

Bab Iii Rancangan Aktualisasi

A. Deskripsi Isu

1. Isu Ke 1: Kurang optimalnya monitoring berkas Surat

Pertanggung Jawaban (SPJ) a. Kondisi masalah saat ini

Surat Pertanggung Jawaban (SPJ) merupakan dokumen/ berkas yang harus dibuat pada saat pegawai ingin melakukan pencairan dana setelah melakukan suatu kegiatan dinas. Surat Pertanggung Jawaban terdiri dari beberapa dokumen diantaranya kwitansi, surat perintah pembayaran (SPBY), nota dinas, dan laporan kegiatan. Pada saat Surat

Pertanggung Jawaban sudah lengkap, makan proses selanjutnya SPJ diberikan ke Bendahara untuk diproses.

Di Kantor Kesehatan Pelabuhan Kelas I Tanjung Priok terdapat banyak kegiatan diantaranya kegiatan bidang, piket ke terminal kapal, piket dokumen kesehatan, dan dari kegiatan ini akan ada Surat

Pertanggung Jawaban yang cukup banyak. Fakta di lapangan bendahara terkadang keliru atau lupa berkas SPJ yang sudah ataupun belum dibayar karena masih belum optimalnya monitoring berkas SPJ. Setiap harinya terdapat puluhan berkas SPJ masuk ke bendahara, yang membuat penumpukan berkas di ruang keuangan yang kapasitasnya cukup terbatas. b. Dampak jika masalah tidak diselesaikan

Berdasarkan isu diatas maka penyebab utama dapat disimpulkan karena kurang optimalnya monitoring berkas SPJ yang setiap harinya masuk puluhan berkas ke bendahara. Oleh karena itu, jika isu ini tidak dapat diselesaikan maka akan berdampak sebagai berikut :

1. Terjadinya double pembayaran

2. Proses pencairan dana menjadi terhambat

3. Berkas hilang, sulit dicari saat ada pemeriksaan

4. Terjadinya penumpukan berkas c. Keterkaitan dengan MASN dan SMART ASN

Dilihat dari isu di atas dan keterkaitannya dengan Mata

Pelajaran Agenda III maka isu tersebut masuk dalam permasalahan

Manajemen ASN dimana dalam melaksanakan fungsi dan tugasnya sebagai pelaksana kebijakan publik, pelayan publik, dan perekat dan pemersatu bangsa. Pada isu belum optimalnya monitoring berkas SPJ berhubungan dengan nilai dasar ASN serta kode etik dan kode perilaku ASN yaitu ASN harus melaksanakan tugasnya dengan jujur, bertanggungjawab, dan berintegritas tinggi serta dengan cermat dan disiplin.

2. Isu Ke 2: Belum optimalnya arsip dokumen SPP dan SPM beserta lampirannya a. Kondisi masalah saat ini

Surat Perintah Membayar merupakan surat yang diajukan bagian keuangan ke KPPN untuk pencairan gaji, tukin, uang makan, dll. Pengajuan SPM harus menggunakan beberapa lampiran salah satunya SPM Koreksi Gaji, yang lampirannya memerlukan tanda tangan kepala kantor. Setelah pengajuan SPM berhasil dokumen

SPM di arsip di bindex untuk selanjutnya dikirim ke KPPN untuk diperiksa. Terkadang pada saat ingin mengirim berkas SPM ke KPPN terdapat beberapa kendala yaitu berkas SPM lampirannya tidak lengkap dan beberapa SPM dengan nomor urut tertentu hilang. b. Dampak jika masalah tidak diselesaikan

Maka dari itu, penting opitmalisasi monitoring berkas SPM beserta lampirannya.

Terdapat beberapa dampak apabila belum optimalnya monitoring berkas SPM dan lampirannya antara lain :

1. Pengiriman berkas ke KPPN menjadi tertunda

2. Berkas SPM dan lampirannya hilang/keselip

3. Pembuatan lampiran ulang yang memerlukan waktu lama c. Keterkaitan dengan MASN dan SMART ASN

Dilihat dari isu di atas dan keterkaitannya dengan Mata

Pelajaran Agenda III maka isu tersebut masuk dalam permasalahan

Manajemen ASN dimana dalam melaksanakan fungsi dan tugasnya sebagai pelaksana kebijakan publik, pelayan publik, dan perekat dan pemersatu bangsa. Pada isu belum optimalnya monitoring berkas SPM dan lampirannya berhubungan dengan nilai dasar ASN serta kode etik dan kode perilaku ASN yaitu ASN harus melaksanakan tugasnya dengan jujur, bertanggungjawab, dan berintegritas tinggi serta dengan cermat dan disiplin.

3. Isu Ke 3: Belum optimalnya penggunaan akun sakti secara bersamaan a. Kondisi masalah saat ini

Aplikasi Sakti merupakan aplikasi pengelola keuangan di instansi pemerintahan. Aplikasi Sakti mempunyai fungsi utama dari mulai perencanaan, pelaksanaan, hingga pertanggung jawaban anggaran. Terdapat beberapa modul yang ada di Sakti antara lain

Modul Komitmen, Modul Pembayaran, Modul Bendahara, Modul GL dan Pelaporan, Modul Piutang, Modul Administrasi, Modul Persediaan, Modul Aset Tetap, dan Modul Penganggaran.

Pada Kantor Kesehatan Pelabuhan Tanjung Priok terdapat tiga akun utama yaitu opr, val, dan apr. Akun opr berfungsi untuk mencatat atau mengubah SPP. Akun val berfungsi untuk memvalidasi SPP yang digunakan oleh PPK (Pejabat Pembuat

Komitmen). Akun apr berfungsi untuk memvalidasi SPM yang digunakan oleh PPSPM (Pejabat Penandatangan SPM). Pada akun opr terdapat 2 username yang didaftarkan yaitu staff keuangan dan staff bidang PKSE. Pada saat mengerjakan tugas kantor sering kali berbenturan penggunaan akun opr yang menyebabkan aplikasi sakti keluar secara otomatis dan pekerjaan kita dimulai dari awal lagi. Maka dari itu pentingnya komunikasi agar pemakaian akun sakti bisa terpakai secara optimal. b. Dampak jika masalah tidak diselesaikan

Terdapat beberapa dampak apabila belum optimalnya pemakaian akun sakti secara bersamaan antara lain :

1. Pekerjaan menjadi tertunda

2. Saling tunggu menunggu dalam bekerja

3. Pembuatan SPM gaji, tuki, uang makan dll menjadi tertunda c. Keterkaitan MASN dan SMART ASN

Dilihat dari isu di atas dan keterkaitannya dengan Mata

Pelajaran Agenda III maka isu tersebut masuk dalam permasalahan

Manajemen ASN dimana dalam melaksanakan fungsi dan tugasnya sebagai pelaksana kebijakan publik, pelayan publik, dan perekat dan pemersatu bangsa. Pada isu belum optimalnya monitoring berkas SPM dan lampirannya berhubungan dengan nilai dasar ASN serta kode etik dan kode perilaku ASN yaitu ASN harus melaksanakan tugasnya dengan jujur, bertanggungjawab, dan berintegritas tinggi serta dengan cermat dan disiplin. Terdapat kaitannya juga dengan SMART ASN yaitu penggunaan tekonologi berbasis Aplikasi yaitu Sakti dalam mengerjakan tugas agar pekerjaan menjadi efektif dan efisien.

B. Penetapan Core Isu

Berdasarkan ketiga isu yang sudah ditentukan, lalu selanjutnya isuisu tersebut dianalisis untuk menilai kualitas dari masing-masing isu dengan metode APKL. Metode analisis APKL (Aktual, Problematik, Kekhalayakan, dan Layak) merupakan salah satu metode yang digunakan untuk menguji kelayakan suatu masalah dan akan dicarikan solusi penyelesaiannya. Aktual artinya isu tersebut benar-benar terjadi dan sedang hangat dibicarakan dalam masyarakat. Problematik artinya Isu tersebut memiliki dimensi masalah yang kompleks, sehingga perlu dicarikan segera solusinya secara komperehensif. Kekhalayakan artinya

Isu tersebut menyangkut hajat hidup orang banyak. dan Layak artinya Isu tersebut masuk akal, realistis, relevan dan dapat dimunculkan inisiatif pemecahan masalahnya: Berikut merupakan penapisan isu menggunakan metode APKL :

Table 1 Penapisan Isu Metode APKL

1 Belum optimalnya monitoring berkas pengajuan Surat Pertanggung Jawaban

2 Belum optimalnya monitoring berkas SPM dan lampirannya

3 Belum optimalnya penggunaan aplikasi sakti secara bersamaan

Keterangan : A : Aktual ; P : Problematik; K : Kekhalayakan; L : Layak; √ : Layak

Berdasarkan identifikasi isu melalui table APKL diatas maka isu yang tidak memenuhi syarat yaitu “Belum Optimalnya Penggunaan Aplikasi Sakti secara bersamaan”.

Kemudian dua isu yang memenuhi syarat selanjutnya perlu dilakukan proses analisis untuk menentukan isu utama (core issue). Penulis menggunakan kerangka kerja analisis USG (Urgency, Seriousness,Growth) untuk menetapkan core isu berdasarkan seberapa mendesak suatu isu harus ditindaklanjuti, seberapa serius suatu isu harus dibahas dikaitkan denganakibat yang akan ditimbulkan, dan seberapa besar kemungkinan memburuknya isu tersebut jika tidak ditangani segera. Berikut adalah matriks penetapan core isudengan analisis USG :

Table 2 Penetapan Core Isu dengan Metode Analisis USG

Keterangan :

U : Urgency, seberapa mendesak suatu isu yang harus dibahas

S : Seriousness, seberapa serius isu harus dibahas

G : Growth, seberapa besar kemungkinan memburuknya isu jika tidak ditangani

Point 1, Sangat tidak mendesak/serius/berkembang

Point 2, Tidak mendesak/serius/berkembang

Point 3, Cukup mendesak/serius/berkembang

Point 4, Mendesak/serius/berkembang

Point 5, Sangat mendesak/serius/berkembang

Berdasarkan analisis USG diatas, maka isu yang dipilih sebagai coreisu adalah “Belum optimalnya monitoring berkas pengajuan Surat Pertanggung

Jawaban (SPJ) di Kantor Kesehatan Pelabuhan Kelas I Tanjung Priok”.

C. Penentuan Penyebab Isu

Untuk mencari akar masalah pada core isu yang terpilih, Penulis menggunakan metode diagram fishbone dengan menggunakan pendekatan

4M yaitu Man, Material, Machine, and Methode . Diagram fishbone berikut menggambarkan proses dalam rangka memperoleh penyebab permasalahan dariisu yang diangkat, isu tersebut adalah “Belum optimalnya monitoring berkas pengajuan Surat Pertanggung Jawaban (SPJ)”. Berikut adalah penentuan penyebab isu menggunakan metode diagram fishbone : Gambar 3 Diagram Fishbone

Berdasarkan analisis diagram fishbonepada gambar di atas, dapat dianalisis bahwa isu , “Belum optimalnya monitoring pengajuan berkas Surat Pertanggung

Jawaban (SPJ) di Kantor Kesehatan Pelabuhan Kelas I Tanjung Priok Tahun 2022” disebabkan oleh beberapa factor utama yaitu :

1. Kategori Man : Pengajuan berkas oleh pegawai dilakukan dengan tidak teratur, terkadang nama pegawai yang mengajukan berbeda dengan nama penerima uang di kwitansi dan sering terjadi doublepengajuan SPJ.

2. Kategori Method: Pengajuan berkas SPJ tidak langsung diterima bendhara, terdapat beberapa tahapan sebelum bendahara yaitu berkas SPJ harus diperikas format penulisannya oleh staff keuangan, setalah itu berkas di periksa oleh PPSPM, selanjutnya berkas di validasi oleh PPK, dan terakhir berkas diberi nomor urut oleh staff keuangan.

3. Kategori Material : Berkas SPJ masih berbentuk hardcopy yaitu kertas A4, sehingga berkas mudah sobek, terselip dan juga hilang.

4. Kategori Machine: Berkas SPJ dicetak menggunakan mesin printer, masih berbetuk hardcopydan tidak memiliki backupdalam bentuk softcopy.

Table 3 Gagasan Pemecah Isu

Kategori Penyebab Gagasan pemecah penyebab

Method

Pengajuan berkas SPJ tidak langsung ke bendahara

Matherial Berkas SPJ terbuat dari kertas sehingga mudah hilang dan terselip

Man Pengajuan berkas SPJ yang tidak teratur

Machine Berkas SPJ di print saja dan tidak punya backup

D. Gagasan Pemecahan Isu

Pembuatan Google

Spreadsheet untuk monitoring bendahara

Scan berkas dan disimpan ke google drive atau flashdisk

Pembuatan SOP pengajuan

SPJ

Scan berkas dan disimpan ke google drive atau flashdisk

Berdasarkan analisa yang sudah dibuat, maka gagasan kreatif untuk menyelesaikan isu tersebut adalah “Pembuatan Google Spreadsheet untuk monitoring berkas pengajuan Surat Pertanggung Jawaban (SPJ) di Kantor

Kesehatan Pelabuhan Kelas I Tanjung Priok”. Pembuatan spreadsheet dapat memudahkan bendahara dalam memonitor berkas SPJ yang sudah diterima, yang belum diterima, salah akun, dan berkas double. Adapun cara yang dilakukan untuk membedakan dengan memberi tanda berupa warna pada kolom spreadsheet contohnya berkas yang sudah masuk diberi warna hijau, berkas SPJ yang sudah ditransfer diberi warna kuning, berkas yang salah akun diberi warna merah dan berkas yang double diberi warna biru.

Gagasan ini terkait dengan Mata Pelajaran Agenda III yaitu Smart ASN dimana spreadsheet memiliki kecanggihan fitur kolaborasi. Kantor Kesehatan

Pelabuhan Kelas I Tanjung Priok sendiri memiliki 4 bidang/bagian yang berada dalam 1 gedung dan 5 wilayah kerja yang menyebar, sehingga hal ini memudahkan proses monitoring berkas SPJ tanpa harus bertanya ke bendahara secara langsung.

Gagasan ini berkaitan dengan Manajemen ASN dimana salah satu fungsi

ASN adalah Pelayan Publik, maka dengan adanya google spreadsheet dalam memonitor berkas SPJ diharapkan ASN memberikan pelayanan publik yang profesional dan berkualitas.