2.4.3 Whole of Government

a. Kesederhanaan

Prosedur pelayanan publik tidak berbelit- belit, mudah dipahami dan mudah dilaksanakan. b. Kejelasan

Persyaratan teknis dan administrative pelayanan publik; unit kerja atau pejabat yang berwenang dan bertanggung jawab dalam memberikan pelayanan dan penyelesaian keluhan atau persoalan dan sengketa dalam pelaksanaan pelayanan publik; rincian biaya pelayanan publik dan tata cara pembayaran. c. Kepastian waktu

Pelaksanaan pelayanan publik dapat diselesaikan dalam kurun waktu yang telah ditentukan d. Akurasi Produk

Pelayanan publik diterima dengan benar, tepat dan sah. e. Keamanan Proses dan produk

Pelayanan publik memberikan rasa aman dan kepastian hukum. f. Tanggung jawab

Pimpinan penyelenggara pelayanan publik atau pejabat yang ditunjuk bertanggung jawab atas penyelenggaraan pelayanan dan penyelesaian keluhan atau persoalan dalam pelaksanaan pelayanan publik. g. Kelengkapan sarana dan prasarana

Tersedianya sarana dan prasarana kerja dan pendukung lainnya yang memadai termasuk penyediaan sarana teknologi telekomunikasi dan informatika. h. Kemudahan akses

Tempat dan lokasi serta sarana pelayanan yang memadai, mudah dijangkau oleh masyarakat, dan dapat memanfaatkan teknologi telekomunikasi dan informatika. i. Kedisiplinan, kesopan dan keramahan

2.3.3 Whole of Goverment

Whole of Government (WoG) didefinisikan sebagai ―suatu model pendekatan integratif fungsional satu atap‖ yang digunakan untuk mengatasi wicked problems yang sulit dipecahkan dan diatasi karena berbagai karakteristik atau keadaan yang 15

melekat antara lain: tidak jelas sebabnya, multi dimensi, menyangkut perubahan perilaku. WoG pada dasarnya adalah sebuah pendekatan fungsi dalam ruang lingkup koordinasi yang lebih luas guna mencapai tujuan bersama dalam pembangunan kebijakan, manajemen program, dan pelayanan public. Cara melaksanakan WOG 1. Respon pemerintah terintegrasi 2. Menghilangkan sekat sektoral 3. Kerjasama antar instansi pemerintah 4. Kolaborasi 5. Koordinasi 6. Sinergitas Hambatan WoG terutama disebabkan oleh tujuan, prioritas dan akuntabilitas yang tidak jelas, benturan agenda dan kepentingan sehingga tidak dapat tercipta kolaborasi, ego sektoral antar instansi dan insentif yang rendah. Pada sektor pelayanan publik, masalah akuntabilitas yang tidak jelas atau minim ini menjadi faktor kunci timbulnya korupsi di sektor publik. Khususnya dalam konteks Indonesia, keberagaman latar belakang nilai, budaya, adat istiadat, serta bentuk latar belakang lainnya mendrong adanya potensi disintegrasi bangsa.

16