2.4.2 Pelayanan Publik

2. Menjaga Persatuan Dan Kesatuan Bangsa; 3. Melaksanakan Kebijakan Yang Dirumuskan Pejabat Pemerintah Yang Berwenang; 4) Menaati Ketentuan Peraturan Perundang- Undangan; 4. Melaksanakan Tugas Kedinasan Dengan Penuh Pengabdian, Kejujuran, Kesadaran, Dan Tanggung Jawab; 5. Menunjukkan Integritas Dan Keteladanan Dalam Sikap, Perilaku, Ucapan Dan Tindakan Kepada Setiap Orang, Baik Di Dalam Maupun Di Luar Kedinasan; 6. Menyimpan Rahasia Jabatan Dan Hanya Dapat Mengemukakan Rahasia Jabatan Sesuai Dengan Ketentuan Peraturan Perundang-undangan; 7. Bersedia Ditempatkan Di Seluruh Wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia. Sistem merit merupakan pengelolaan manajemen ASN berdasarkan objektivitas, yaitu kualifikasi, kemampuan, pengetahuan dan juga keterampilan pegawai yang menjadi acuan dalam pengelolaan ASN berdasar sistem merit menjadi fondasi untuk memiliki pegawai yang kompeten dalam organisasi karena mereka memiliki kepercayaan diterapkannya keadilan dalam organisasinya. Bagi organisasi sistem merit mendukung keberadaan prinsip akuntabilitas yang saat ini menjadi tuntutan dalam sektor publik. Sehingga sistem merit harus diterapkan pada semua komponen atau fungsi dakam manajemen ASN sebagaimana tercantum daalam pasal 55 (mengatur manajemen PNS) dan pasal 93 (mengatur menajemen PPPK).

2.3.2 Pelayanan Publik

Pelayanan pada hakikatnya adalah serangkaian kegiatan, karena itu proses pelayanan berlangsung secara rutin dan berkesinambungan, meliputi seluruh kehidupan organisasi dalam masyarakat. Pelayanan adalah aktivitas yang dapat dirasakan melalui hubungan antara penerima dan pemberi pelayanan yang menggunakan peralatan berupa organisasi atau lembaga perusahaan. Dalam proses kegiatan pelayanan diatur juga mengenai prinsip pelayanan sebagai pegangan dalam mendukung jalannya kegiatan. Adapun prinsip pelayanan publik menurut keputusan MENPAN No. 63/ KEP/ M. PAN/7/ 2003 antara lain adalah :

14