BAB I PENDAHULUAN

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pertambahan terus menerus jumlah penduduk di Indonesia sejalan pula dengan meningkatnya kebutuhan pelayanan kepada masyarakat. Sehingga dibutuhkan pula aparatur sipil negara yang mampu mengakomodir kebutuhan masyarakat serta memiliki integritas tinggi dalam menjalankan tugasnya. Aparatur Sipil Negara (ASN) adalah profesi bagi pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang bekerja pada instansi pemerintah. Seorang ASN perlu dibekali dengan kompetensi dan latihan dasar sebelum melaksanakan kewajibannya kepada masyarakat dan menerima hak secara utuh di instansi masing-masing. Di dunia pendidikan saat ini, dibutuhkan dosen dengan kemampuan teknologi yang baik seiring perkembangan revolusi industri yang begitu cepat. Sejalan dengan itu maka dirasa perlu menerapkan manajemen ASN yang baik demi terwujudnya ASN yang berintegritas. Berdasarkan Undang-Undang nomor 5 tahun 2014, manajemen ASN adalah pengelolaan ASN untuk menghasilkan pegawai ASN yang profesional, memiliki nilai dasar, etika profesi, bebas dari intervensi politik, bersih dari praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme. Pegawai ASN memiliki fungsi utama sebagai pelaksana kebijakan publik, pelayan publik, serta perekat dan pemersatu bangsa. ASN juga memiliki peran sebagai perencana, pelaksana, dan pengawas penyelenggaraan tugas umum pemerintahan dan pembangunan nasional melalui kebijakan dan pelayanan publik yang profesional, bebas dari intervensi politik, serta bersih dari praktik korupsi dan nepotisme. Pelatihan manajemen ASN dibebankan kepada Lembaga Administrasi negara selaku penyeleggara kegiatan. Seorang calon pegawai negeri sipil harus memenuhi syarat yang telah diatur yaitu lulus pendidikan dan pelatihan, serta sehat jasmani dan rohani. Sehingga keikutsertaan CPNS pada pelatihan ini menjadi sangat penting. Adapun nilai-nilai yang ditekankan pada p e l a t i h a n dasar ASN yaitu akuntabilitas, nasionalisme, etika publik, komitmen mutu, dan anti korupsi. Sebagai dosen CPNS di instansi pendidikan, maka nilai – nilai dasar tersebut harus dapat diterapkan demi terselenggaranya pendidikan yang

6

berkualitas. Aktualisasi yang dilakukan mengangkat isu belum optimalnya penyimpanan data dukung borang 3A di Jurusan Farmasi Poltekkes Kemenkes Bandung. Kegiatan awal berupa pembekalan MOOC (Massive Open Online Courses), Distance LearningMelalui Kolabjar, Aktualisasi dan Klasikal dengan metode pembelajaran jarak jauh.

B. Tujuan

Sesuai amanat undang-undang, maka kegiatan aktualisasi latsar CPNS ini bertujuan untuk: 1. Menerapkan nilai-nilai dasar ASN dalam kegiatan aktualisasi 2. Membangun aparatur sipil negara yang memiliki integritas, profesional, netral dan bebas dari intervensi politik, bersih dari praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme 3. Mampu menyelenggarakan pelayanan publik bagi masyarakat dan mampu menjalankan peran sebagai unsur perekat persatuan dan kesatuan bangsa berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; 4. Mewujudkan aparatur sipil negara sebagai bagian dari reformasi birokrasi

C. Manfaat Aktualisasi Nilai-Nilai CPNS

1. Bagi Penulis Untuk menambah pengetahuan dan wawasan khususnya tentang nilainilai ANEKA (Akuntabilitas, Nasionalisme, Etika Publik, Komitmen Mutu dan Anti Korupsi), serta dapat mengaktualisasikan nilai-nilai tersebut dalam pekerjaan sehari-hari di unit kerja masing-masing. 2. Bagi Balai Pelatihan Kesehatan Cikarang Membantu kegiatan pembelajaran kepada Calon Pegawai Negeri Sipil guna meningkatkan pengetahuan dan keterampilan serta dapat menambah bahan kepustakaan Balai Pelatihan Kesehatan Cikarang untuk meningkatkan mutu program pendidikan Calon Pegawai Negeri Sipil angkatan selanjutnya. 3. Bagi Poltekkes Kemenkes Bandung Menciptakan pegawai yang memiliki nilai ANEKA sehingga suasana kerja menjadi lebih kondusif. Selain itu dapat memberikan bahan masukan dan 7

usulan untuk melakukan perbaikan ke arah yang lebih baik, khususnya tentang aktualisasi nilai-nilai ANEKA (Akuntabilitas, Nasionalisme, Etika Publik, Komitmen Mutu dan Anti korupsi)

8