C. Nilai – Nilai Dasar Profesi ASN

4. Pusat – pusat a. Pusat Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat b. Pusat Pengembangan Pendidikan c. Pusat Penjaminan Mutu 5. Unit – unit a. Unit Laboratorium Terpadu b. Unit Perpustakaan Terpadu c. Unit Teknologi Informasi d. Unit Pengembangan Bahasa e. Unit Usaha

C. Nilai – Nilai Dasar Profesi ASN

Menurut Lembaga Administrasi Negara (LAN) tahun 2017, Aparatur Sipil Negara (ASN) dituntut memiliki nilai dasar ANEKA sebagai prinsip yang menjadi landasan dalam menjalankan profesi yaitu Akuntabilitas, Nasionalisme, Etika Publik, Komitmen Mutu dan Anti Korupsi. Nilai-nilai terkandung dalam ANEKA adalah sebagai berikut :

a. Akuntabilitas

Akuntabilitas adalah kewajiban setiap individu, kelompok atau institusi untuk memenuhi tanggung jawab yang menjadi amanahnya. Nilai-nilai yang terkandung dalam akuntabilitas yang harus dimiliki Aparatur Sipil

Negara (ASN) untuk diterapkan di unit kerja yaitu, kepemimpinan, transparansi, integritas, tanggung jawab, keadilan, kepercayaan, keseimbangan, kejelasan dan konsistensi. Amanah seorang ASN adalah menjamin terwujudnya nilai-nilai publik berikut: 1. Mampu mengambil pilihan yang tepat dan benar ketika terjadi konflik kepentingan, antara kepentingan publik dengan kepentingan sektor, kelompok dan pribadi. 2. Memiliki pemahaman dan kesadaran untuk menghindari dan mencegah keterlibatan ASN dalam politik praktis. 3. Memperlakukan warga negara secara sama dan adil dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik.

4. Menunjukan sikap dan prilaku konsisten dan dapat diandalkan sebagai penyelenggara pemerintahan. Aspek-aspek akuntabilitas mencakup beberapa hal berikut : 1) Akuntabilitas adalah sebuah hubungan, menjaga kerjasama dalam tim dan komunikasi. 2) Akuntabilitas berorientasi pada hasil. 3) Akuntabilitas membutuhkan adanya laporan. 4) Akuntabilitas memerlukan konsekuensi. 5) Akuntabilitas memperbaiki kinerja. 6) Transparansi, peserta mampu menjelaskan kinerjanya kepada stakeholder, membuka informasi pada publik untuk mendorong efisiensi dan kreatifitas. 7) Hukum, peserta mampu menjelaskan bahwa kegiatannya telah mematuhi peraturan yang berlaku. 8) Kejujuran, peserta mampu menjelaskan kegiatannya mendukung berlangsungnya praktik organisasi yang sehat. 9) Netralitas, peserta mampu membuktikan bahwa kinerjanya bebas dari kepentingan partai atau golongan.

b. Nasionalisme

Sebagai pelaksana kebijakan pelayanan publik tentu setiap pegawai ASN harus memiliki nilai-nilai kepublikan, berorientasi pada kepentingan publik dan senantiasa menempatkan kepentingan publik, bangsa dan negara diatas kepentingan lainnya, mengedepankan kepentingan nasional ketimbang kepentingan sektoral atau golongan. Fungsi nasionalisme bagi

Aparatur Sipil Negara (ASN) adalah : 1. ASN yang berorientasi pada kepentingan publik dengan nilai yang terkandungnya: ketepatan waktu, pelayanan yang akurat, ramah dan santun dalam memberikan pelayanan, tanggung jawab, kelengkapan, kemudahan mendapatkan pelayanan, variasi model pelayanan, kenyamanan, bersikap adil dan tidak diskriminatif. 2. ASN yang berintegritas tinggi, dengan melaksanakan tugasnya dengan jujur, bertanggung jawab dan berintegritas tinggi, melaksanakan tugasnya dengan cermat dan disiplin, melayani dengan sikap hormat,

sopan dan tanpa tekanan, melaksanakan tugasnya sesuai dengan perintah atasan atau pejabat yang berwenang sejauh tidak bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan etika pemerintahan, menjaga kerahasiaan yang menyangkut kebijakan negara, menggunakan kekayaan dan barang milik negara secara bertanggung jawab, efektif dan efisien, menjaga agar tidak terjadi konflik kepentingan dalam menjalankan tugas, memberikan informasi secara benar dan tidak menyesatkan kepada pihak lain yang memerlukan informasi, tidak menyalahgunakan informasi, dan melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan. 3. ASN sebagai pemersatu bangsa yang bersikap netral dan adil, mengawoni kepentingan kelompok-kelompok minoritas, menjadi teladan di lingkungan masyarakat.

c. Etika Publik

Etika publik adalah refleksi tentang baik/buruk, benar/salah prilaku, tindakan dan keputusan untuk mengarahkan kebijakan publik dalam rangka menjalankan tanggung jawab pelayanan publik. Nilai-nilai dasar etika publik antara lain adalah :

1. Memegang teguh nilai-nilai ideologi pancasila. 2. Setia dan mempertahankan UUD NKRI 1945. 3. Menjalankan tugas secara profesional dan tidak berpihak. 4. Membuat keputusan berdasarkan prinsip keahlian. 5. Menciptakan lingkungan kerja yang non diskriminatif. 6. Memelihara dan menjunjung tinggi standar etika luhur. 7. Mempertanggungjawabkan tindakan dan kinerjanya kepada publik. 8. Memiliki kemampuan dalam melaksanakan kebijakan dan program pemerintah. 9. Meberikan pelayanan kepada publik secara jujur, tanggap, cepat, akurat, berdaya guna, berhasil guna dan santun. 10. Mengutamakan kepemimpinan berkualitas tinggi. 11. Menghargai komunikasi, konsultasi dan kerjasama. 12. Mengutamakan pencapaian hasil dan mendorong kinerja pegawai.

13. Mendorong kesetaraan dalam pekerjaan. 14. Meningkatkan efektivitas sistem pemerintahan yang demokratis sebagai perangkat sistem karir.

d. Komitmen Mutu

Komitmen mutu bertujuan untuk memberikan kepuasan masyarakat dalam pelayanan publik. Penilaian mutu berdasarkan pada subyektifitas seseorang. Untuk mengukur penilaian tersebut perlu adanya standar pelayanan sehingga sebuah mutu pelayanan dapat terkontrol dengan baik.

Berikut adalah nilai-nilai yang perlu diperhatikan dalam komitmen mutu antara lain : 1) Bekerja dengan berorientasi pada mutu. 2) Inovatif. 3) Selalu melakukan perbaikan mutu. 4) Membangun komitmen pegawai untuk jangka panjang. 5) Membangun kerjasama antar pegawai yang dilandasi kepercayaan dan kejujuran. 6) Memfokuskan kegiatan pada kepuasan pelanggan, baik internal maupun eksternal. 7) Menampilkan kinerja tanpa cacat (zerodefect) dan tanpa pemborosan (zerowaste), sejak memulai setiap pekerjaan. 8) Menjalankan fungsi pengawasan secara efektif dan efisien dalam bekerja.

e. Anti Korupsi

Anti korupsi adalah tindakan melanggar hukum dengan tujuan untuk memperkaya diri sendiri maupun golongan.

Nilai-nilai yang terkandung dalam aspek anti korupsi antara lain : 1. Kejujuran 2. Kepedulian 3. Kemandirian 4. Kedisiplinan 5. Tanggung jawab 6. Kerja keras