D. Peran dan Kedudukan PNS

bukan berarti kita tidak bisa menjadi PNS yang baik. Nilai-nilai yang mencerminkan anti korupsi yaitu jujur, peduli, mandiri, disiplin, tanggung jawab, kerja keras, sederhana, berani, dan adil.

D. Peran dan Kedudukan ASN dalam NKRI 1. Manajemen ASN

Manajemen ASN adalah pengelolaan ASN untuk menghasilkan pegawai ASN yang profesional, memiliki nilai dasar, etika profesi, bebas dari intervensi politik, bersih dari praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme.Manajemen ASN lebih menekankan kepada pengaturan profesi pegawai sehingga diharapkan agar selalu tersedia sumber daya aparatur sipil negara yang unggul selaras dengan perkembangan zaman.

2. Whole of Government (WoG)

Whole of Government (WoG) merupakan sebuah pendekatan penyelenggaraan pemerintahan yang menyatukan upaya-upaya kolaboratif pemerintahan dari seluruh sector dalam ruang lingkup komunikasi yang lebih luas guna mencapai tujuan-tujuan pembangunan kebijakan, manajemen program, dan pelayanan publik. WoG juga dikenal sebagai pendekatan interagency yaitu pendekatan yang melibatkan sejumlah kelembagaan yang terkait dengan urusan-urusan yang relevan.Selain itu, WoG juga dipandang sebagai bentuk kerjasama antar seluruh aktor, pemerintah dan sebaliknya.

3. Pelayanan Publik

Pelayanan publik merupakan segala bentuk kegiatan pelayanan umum yang dilakukan oleh Instansi Pemerintahan di Pusat dan Daerah, dan di lingkungan BUMN/BUMD dalam bentuk barang dan /atau jasa, baik dalam pemenuhan kebutuhan masyarakat (LAN, 2021). Adapun prinsip-prinsip pelayanan publik adalah sebagai berikut: a. Partisipatif:Keterlibatan masyarakat dalam penyelenggaraan pelayanan publicdapat ditunjukkan dengan merencanakan, melaksanakan, dan mengevaluasi hasilnya. b. Transparan: Pemerintah harus menyediakan akses bagi warga negara untuk mengetahui segala hal tekait yang terkait dengan pelayanan publik yang diselenggarakan.

c. Responsif: Pemerintah wajib mendengar dan memenuhi tuntutan kebutuhan warga negaranya. d. Tidak diskriminatif: Pelayanan yang diselenggarakan pemerintah tidak boleh dibedakan antara satu warga dengan warga negara lainnya atas dasar perbedaan identitas warga negara. e. Mudah dan Murah: Kemudahan masyarakat dalam mendapatkan pelayanan dari pemerintah serta ditinjau dari segi biaya masih dapat masuk akal. f. Efektif dan Efisien: Penyelenggaraan pelayanan publik harus mampu mewujudkan tujuan yang akan dicapainya dan cara yang digunan dalam mencapai tujuan tersebut dilakukan dengan prosedur yang sederhana. g. Aksesibel: Pelayanan harus mudah dijangkau oleh masyarakat yang membutuhkan. h. Akuntabel: Pelayanan publik harus dapat dipertanggung-jawabkan secara terbuka kepada masyarakat. i. Berkeadilan: Pelayanan publik harus adil terhadap semua kalangan masyarakat.