Implementasi Pembelajaran Interprofessional Education (Ipe) & Interprofesional Collaboration (IPC)

Page 1

LAPORAN RANCANGAN AKTUALISASI

PELATIHAN DASAR CPNS GOLONGAN III ANGKATAN VII

OPTIMALISASI IMPLEMENTASI PEMBELAJARAN INTERPROFESSIONAL EDUCATION(IPE) DAN INTERPROFESIONALCOLLABORATION(IPC) DI

JURUSAN KEPERAWATAN POLITEKNIK KESEHATAN KEMENTERIAN

KESEHATAN BANJARMASIN TAHUN 2022

DISUSUN OLEH: Ns. RUTMAULI HUTAGAOL, M.Kep. NIP. 198705872022032001

BALAI PELATIHAN KESEHATAN CIKARANG

KEMENTERIAN KESEHATAN RI 2022

LEMBAR PENGESAHAN

OPTIMALISASI IMPLEMENTASI PEMBELAJARAN INTERPROFESSIONAL EDUCATION(IPE) DAN INTERPROFESIONALCOLLABORATION(IPC) DI JURUSAN KEPERAWATAN POLITEKNIK KESEHATAN KEMENTERIAN KESEHATAN BANJARMASIN TAHUN 2022

Telah disetujui untuk diseminarkan Banjarbaru, Juli 2022

MENTOR

Alfred Ariyanto, S.Si, Apt,M.Si NIP. 1977121162006041001

Dr. H.M. Irfa’I, S.ST, MT. NIP. 196808041991031003

PENGUJI

Dedi Supriadi, SAP, M.M NIP. 196503271986031005

i
COACH

KATA PENGANTAR

Puji syukur penyusun panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Kuasa, yang telah memberikan rahmat dan karunia sehingga penyusun mampu menyelesaikan penulisan laporan aktualisasi Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) Kementerian Kesehatan.

Tujuan pembuatan laporan aktualisasi adalah sebagai salah satu penilaian kelulusan pada Pendidikan dan pelatihan dasar CPNS Golongan III Angkatan VII Balai Pelatihan Kesehatan

Cikarang, Kementerian Kesehatan Republik Indonesia. Selain itu aktualisasi bertujuan mengaplikasikan dan menginternalisasikan nilai-nilai BerAKHLAK (Berorientasi Pelayanan, Akuntabel, Kompeten, Harmonis, dan Loyal, Adaptif, dan Kolaboratif) dalam menjalankan tugas sebagai pelayanan publik yang berintegritas dan professional, pelaksana kebijakan public, serta sebagai perekat dan pemersatu bangsa.

Penyusun menyadari bahwa dalam proses penyusunan tidak lepas dari keterlibatan berbagai pihak, sehingga menyampaikan ucapan terima kasih kepada:

1. Bapak Dr. Mahpolah, S.KM, M.Kes selaku Direktur Poltekkes Kemenkes Banjarmasin;

2. Dr. H.M. Irfa’I, S.ST, MT selaku mentor pelatihan dasar CPNS yang membimbing penulis dalam penyusunan proposal rancangan aktulisasi;

3. Bapak Alfred Ariyanto, S.Si, Apt,M.Si, selaku coach yang memberikan arahan dan masukan untuk penyusunan rancangan aktualisasi;

4. Bapak Dedi Supriadi, SAP, M.M, selaku penguji yang memberikan kritikan dan saran yang membangun untuk penyusunan rancangan aktualisasi;

5. Bapak Agus Rachmadi, S.Pd., A.Kep., M.Si.Med selaku ketua jurusan keperawatan yang turut serta membantu penulis dalam penentuan isu untuk penyusunan rancangan aktualisasi, beserta rekan kerja di bagian Akademik jurusan Keperawatan;

6. Seluruh Widyaiswara yang telah membagikan ilmu yang berharga kepada kami, peserta pelatihan dasar CPNS golongan III.

7. Rekan-rekan peserta Latasar CPNS Kemenkes RI Golongan III Angkatan VII kelompok C dan rekan-rekan CPNS Poltekkes kemenkes Banjarmasin Tahun 2022 atas segala dukungan, Kerjasama dan semangatnya;

Sebagai penutup penulis menyadari bahwa dalam penyusunan laporan aktualisasi ini

masih memiliki kekurangan, karenanya penyusun mengharapkan saran dan masukan sebagai upaya perbaikan, sehingga laporan ini akan lebih bernilai dan bermanfaat.

Banjarbaru, Juli 2022

Penulis

ii
iii DAFTAR ISI LEMBAR PENGESAHAN............................................................................................i KATA PENGANTAR.................................................................................................. ii DAFTAR ISI ........................................................................................................... iii DAFTAR TABEL ...................................................................................................... iv DAFTAR GAMBAR ................................................................................................... v DAFTAR LAMPIRAN............................................................................................... vi BAB 1 PENDAHULUAN............................................................................................1 1.1 Latar Belakang.........................................................................................................1 1.2 Tujuan.....................................................................................................................3 1.3 Manfaat...................................................................................................................4 BAB 2 TINJAUAN PUSTAKA ....................................................................................5 2.1 Profile Institusi Poltekkes Banjarmasin........................................................................5 2.2 Profile Peserta..........................................................................................................9 2.3 Nilai-Nilai Dasar Profesi Aparatur Sipil Negara (ASN)...................................................9 2.4 Kedudukan dan Peran PNS dalam Mendukung Terwujudnya SmartGovernance...........15 BAB 3 ANALISIS ISU DALAM PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI ......................23 3.1 Identifikasi dan Analisis Isu Aktual...........................................................................23 3.2 Pemetaan Core Isu.................................................................................................26 3.3 Keterkaitan penyebab isu dengan kedudukan dan peran PNS untuk mendukung terwujudnya Smart Governance..............................................................................27 3.4 Penyebab Isu.........................................................................................................27 3.5 Gagasan Pemecahan Isu.........................................................................................28 BAB 4 RANCANGAN AKTUALISASI .......................................................................29 4.1 Rancangan Aktualisasi Nilai-Nilai Dasar PNS..............................................................29 4.2 Alternatif Pemecahan Masalah sebagai Gagasan Kreatif.............................................29 4.3 Rencana Jadwal Kegiatan Aktualisasi........................................................................36 DAFTAR PUSTAKA ................................................................................................37
iv
Table 3.1 Identifikasi Isu..............................................................................................24 Table 3.2 Dampak Isu..................................................................................................25 Table 3.3 Penapisan Isu Menggunakan Metode APKL......................................................26 Table 4.1 Matriks Rancangan Aktualisasi........................................................................30
DAFTAR TABEL
v
Gambar 2.1 Struktur Organisasi Poltekkes Kemenkes Banjarmasin Periode Tahun 2020-2022 ............8 Gambar 2.2 Profil Peserta 9 Gambar 3.1 Bagan Fish Bone Analisis Penyebab Isu Utama 28
DAFTAR GAMBAR
vi DAFTAR LAMPIRAN Lampiran 1 Jadwal Bimbingan Mentor............................................................................39

BAB 1

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Aparatur sipil negara (ASN) merupakan profesi bagi pegawai negeri sipil (PNS) dan pegawai pemerintahan dengan perjanjian kerja (PPPK) pada instansi pemerintah yang disiapkan untuk menjadi birokrat yang mampu mengikuti perkembangan zaman dan kemutahiran ilmu pengetahuan dan teknologi. ASN sebagai motor penggerak pemerintah, dituntut untuk mampu menginternaliasikan nilai-nilai kebangsaan serta mengedepankan nilai ASN dalam setiap langkah kehidupan. Amanah undang-undang No.5 tahun 2014

tentang Aparatur Sipil Negara (ASN), bahwa calon pegawai negeri sipil (CPNS) wajib

menjalani masa percobaan yang dilaksanakan melalui proses diklat terintegrasi untuk membangun integritas moral, kejujuran, semangat dan Motivasi nasionalisme dan karakter kebangsaan, karakter kepribadian yang unggul dan bertanggung jawab dan memperkuat profesionalisme serta kompetensi bidang.

Poltekkes Kemenkes Banjarmasin sebagai unit pelaksana teknis Direktorat Jenderal

Tenaga Kesehatan dalam penyelenggaraan Pendidikan tinggi kesehatan, dengan

tridharma perguruan tinggi sebagai tugas utama, menjadikan kompetensi lulusan sebagai

salah satu tolok ukur keberhasilan. Sehingga fokus pencarian issue adalah pada lingkup tridharma perguruan tinggi (Pendidikan, penelitian dan pengabdian masyarakat).

Proses pendidikan merupakan keseluruhan rangkaian yang terdiri dari input pembelajaran, proses pembelajaran, output pembelajaran (Lulusan sesuai capaian pembelajaran dan lulus uji kompetensi) dan outcome (Lulusan yang memenuhi Kebutuhan masyarakat). Model pendidikan merupakan bagian dalam proses Pendidikan memegang peranan penting sebagai implementasi dalam pencapaian lulusan (Learning outcome). Model Pendidikan melalui program Interprofessional Education (IPE) merupakan suatu proses dimana sekelompok mahasiswa atau profesi kesehatan yang memiliki perbedaan latar belakang profesi melakukan pembelajaran bersama dalam periode tertentu, berinteraksi sebagai tujuan yang utama, serta untuk berkolaborasi dalam upaya promotif, preventif, kuratif, rehabilitatif, dan jenis pelayanan kesehatan yang lain (WHO, 1988).

1

Pendidikan tinggi kesehatan memiliki peranan dalam menghadapi tantangan pelayanan kesehatan yang semakin kompleks dan majemuk, mulai dari perkembangan IPTEK yang sangat pesat, transisi epidemologi, desakan globalisasi yang tidak bisa dihindari, serta pelayanan kesehatan di Indonesia yang masih terfragmentasi. Hal tersebut menuntut pendidikan dan pelayanan multidisipliner ilmu profesi-profesi kesehatan untuk mentransformasi pelayanan kesehatan yang lebih baik.

Tantangan atas perkembangan kesehatan dunia yang semakin meningkat merupakan kondisi yang harus dengan cepat mendapat respon oleh setiap institusi pengambil kebijakan terkait pendidikan dan pelayanan kesehatan di Indonesia. Indonesia adalah satu di antara banyak negara berkembang yang tidak luput dari masalah kesehatan. Komponen sistem kesehatan telah melakukan usaha dalam menanggulangi dan mencegah masalah kesehatan di Indonesia. Namun, kesadaran akan kesehatan itu sendiri belum ada pada seluruh individu di Indonesia. Gambaran kualitas layanan kesehatan dapat tercermin dari Umur harapan hidup suatu negara. Usia harapan hidup Indonesia masih jauh jika dibandingkan dengan negara Asia lainnya seperti Malaysia dan Thailand. Usia harapan hidup Indonesia sebesar 72.32 sedangkan Malaysia sebesar 76.65 dan Thailand sebesar 77.74 (Worldometers, 2021).

Pelaksanaan InterperofessionalEducation (IPE) memiliki peranan yang sangat penting pada pelayanan kesehatan dan sebagai pijakan awal untuk tercapainya IPCP (Interprofessional CollaborativePractice). Praktik kolaborasi antar profesi dalam

pelayanan kesehatan dapat diwujudkan apabila tenaga kesehatan yang terlibat di dalamnya telah terlatih dalam praktik pelayanan kesehatan kolaboratif. Kemampuan praktik kolaborasi tenaga kesehatan yang baik dapat dicapai melalui pembiasaan semenjak tenaga kesehatan tersebut masih dalam proses Pendidikan. Pemerintah telah mendukung penuh pelaksanaan IPE dalam dunia Pendidikan kesehatan sebagai upaya untuk meningkatkan pencapaian target pelayanan kesehatan melalui praktik kolaborasi antar profesi tenaga kesehatan (Interprofessional Education) yang diarahkan untuk menumbuhkan rasa saling menghargai, menghormati serta kerjasama antar profesi.

Beberapa perguruan tinggi telah menerapkan IPE dalam pendidikan. Namun, pelaksanaan IPE masih luput dari kesalahan dan memerlukan banyak perbaikan. Beberapa universitas sudah menggunakan IPE untuk mahasiswanya dalam program Kuliah Kerja Nyata Profesi (KKNP). Akan tetapi, pendidikan ini masih belum dapat terlaksana dengan baik di

2

lapangan, walaupun sudah melewati beberapa perbaikan. Pemberian IPE memang masih belum dilakukan secara maksimal dan menyeluruh di seluruh universitas di Indonesia. Sehingga dampaknya masih dapat dirasakan dalam sistem kesehatan Indonesia, salah satunya adalah kerjasama antar tenaga kesehatan yang masih belum kuat.

Pengimplementasian IPE memberikan banyak dampak baik bagi pelayanan kesehatan. Pengimplementasian IPE dapat meningkatkan kualitas pelayanan kesehatan berbasis tim sehingga semua tenaga kesehatan saling mendukung dalam memberikan pelayanan kesehatan terbaik untuk masyarakat. Pelayanan kesehatan berbasis tim juga dapat menciptakan peningkatan kesehatan universal di Indonesia. Selain pelayanan, pasien juga dapat merasakan dampak dari praktik IPE. Masyarakat akan merasakan peningkatan kualitas hidup sebagai hasil dari meningkatnya derajat kesehatan (Sullivan, dkk, 2015).

Berdasarkan uraian tersebut di atas, maka sangat menarik untuk menelaan lebih jauh mengenai trend dan issue mengenai implementasi serta faktor-faktor penunjang dan kendala dalam kolaborasi tenaga kesehatan di Poltekkes Kemenkes Banjarmasin, mengingat bahwa kerjasama merupakan salah satu faktor sangat penting dalam mencapai keberhasilan dan kualitas pelayanan kesehatan yang diberian kepada pasien.

1.2 Tujuan

1.2.1 Tujuan Umum

Peserta Latihan dasar Golongan III mampu Menjadi PNS yang professional dan berkarakter dengan menerapkan nilai-nilai dasar ASN “BerAKHLAK” dalam aplikasi

Kegiatan melalui penyelesaian isu “Optimalisasi Implementasi Pembelajaran InterprofessionalEducation(IPE) Dan InterprofesionalCollaboration(IPC) Di Jurusan Keperawatan Politeknik Kesehatan Kementerian Kesehatan Banjarmasin Tahun 2022”.

1.2.2

Dari tujuan di atas diharapkan peserta diklat pelatihan dasar Golongan III mampu:

a. Mengidentifikasi isu di unit kerja Poltekkes Kemenkes Banjarmasin

b. Menganalisis penyebab terjadinya issue di unit kerja

c. Menentukan isu utama sebagai permasalahan yang akan diselesaikan

d. Menemukan gagasan kegiatan dalam penyelesaian issue

e. Menganalisis keterkaitan gagasan penyelesaian isu dengan substansi mata pelatihan (nilai-nilai dasar ASN, peran dan kedudukan ASN dalam mendukung

3
Tujuan Khusus

terwujudnya Smart Governance, visi, misi dan nilai-nilai organisasi) ke dalam

pelaksanaan kegiatan pemecahan isu.

1.3 Manfaat

Manfaat Pelaksanaan aktualisasi dari Kegiatan Pelatihan Dasar Calon Pegawai Negeri

Sipil Golongan III sebagai berikut:

1.2.3 Penulis

Manfaat Kegiatan aktualisasi dasar CPNS bagi penulis adalah mampu meningkatkan wawasan, pengetahuan dan penerapan nilai-nilai dasar ASN (Core Values) ASN yaitu “BerAKHLAK” yang merupakan akronim dari Berorientasi pelayanan, Akuntabel, Kompeten, Harmonis, Loyal, Adaptif dan Kompeten dalam pelaksanaan tugas dan fungsi profesi di unit kerja.

1.2.4 Instansi Kerja

Manfaat kegiatan aktualisasi pelatihan dasar CPNS bagi instansi kerja politeknik kesehatan kemenkes Banjarmasin adalah diharapkan mampu membentuk ASN yang memiliki nilai-nilai dasar ASN professional seperti berorientasi pelayanan, akuntabel, kompeten, harmonis, loyal, adaptif serta kolaboratif dalam rangka mendukung terwujudnya Smart Governance dan diharapkan dapat bisa menyebarluaskan nilai positif tersebut kepada ASN lain di lingkungan Politeknik Kesehatan Kemenkes Banjarmasin.

1.2.5 Masyarakat

Manfaat kegiatan aktualisasi pelatihan dasar CPNS bagi masyarakat atau dalam hal ini mahasiswa adalah diharapkan mampu meningkatkan kualitas pelayanan dan pendidikan kepada mahasiswa secara professional dengan menanamkan nilai-nilai dasar ASN sehingga mampu mencetak tenaga-tenaga kesehatan yang kompeten dan professional di masyarakat.

4

BAB 2

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Profile Institusi Poltekkes Banjarmasin

2.1.1 Sejarah Politeknik Kesehatan Kemenkes Banjarmasin

Politeknik Kesehatan Kemenkes Banjarmasin adalah Unit Pelaksana Teknis di lingkungan Kementerian Kesehatan, yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan PPSDM Kementerian Kesehatan, RI yang berkedudukan di Jl. H. Mistar Cokrokusumo No.1A Kota Banjarbaru, Provinsi Kalimantan Selatan. Poltekkes

Kemenkes Banjarmasin dipimpin oleh seorang Direktur. Poltekkes Kemenkes

Banjarmasin menyelenggarakan pendidikan vokasi, dan profesi, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat bidang kesehatan dengan dasar nilai-nilai Ketuhanan, Nasionalisme, dan Kearifan lokal.

Poltekkes Kemenkes Banjarmasin didirikan berdasarkan SK Menteri Kesehatan dan Kesejahteraan Sosial RI, No: 298/Menkes-Kesos/SK/IV/2001, tanggal 16 April 2001.

Dalam perkembangannya Surat Keputusan Menteri Kesehatan RI tersebut dirubah

menjadi Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 890/MENKES/PER/VIII/2007 tentang Organisasi dan Tata Laksana Politeknik Kesehatan Kemenkes RI. Kemudian Terdapat

Perubahan menjadi petunjuk teknis organisasi dan tata laksana Politeknik Kesehatan

Kemenkes berdasarkan Permenkes No. HK.03.05/I.2/03086/2012 dan Petunjuk Teknis organisasi dan tata laksana Politeknik Kesehatan Kemenkes berdasarkan

Permenkes organisasi dan tata laksana Politeknik Kesehatan Kemenkes berdasarkan

Permenkes Nomor: HK.02.03/1.2/06284/2014. Poltekkes Kemenkes Banjarmasin

merupakan salah satu Poltekkes Kemenkes dengan klasifikasi kelas 2 (dua) dengan nilai akreditasi institusi adalah B. Poltekkes Kemenkes Banjarmasin mempunyai tugas

sebagai berikut:

a. Melaksanakan Tridharma perguruan tinggi, yaitu:

1) Pelaksanaan dan pengembangan Pendidikan dalam bidang kesehatan.

2) Pelaksanaan penelitian di bidang Pendidikan dan kesehatan.

3) Pelaksanaan pengabdian kepada masyarakat sesuai dengan bidang yang menjadi tugas dan tanggungjawabnya.

b. Melaksanakan pembinaan civitas akademika; dan

c. Melaksanakan Kegiatan pelayanan administratif

5

Kampus Poltekkes Kemenkes Banjarmasin berlokasi di Wilayah Kota Banjarbaru

dengan alamat Jalan H. Mistar Cokrokusumo No.1A, Kemuning, Kec. Banjarbaru

Selatan, Kota Banjar Baru, Kalimantan Selatan. Saat ini Politeknis Kesehatan

Kemenkes Banjarmasin telah memiliki enam jurusan yaitu, Jurusan Kesehatan

Lingkungan, Jurusan Keperawatan, Jurusan Kebidanan, Jurusan Gizi, Jurusan Keperawatan Gigi dan Jurusan Analis Kesehatan.

2.1.2 Visi, Misi, dan Tujuan Poltekkes Kemenkes Banjarmasin

a. Visi

“Sebagai pusat Pendidikan kesehatan yang Bermoral, Profesional, dan Unggul”.

b. Misi

Misi Poltekkes Kemenkes Banjarmasin diantaranya yaitu:

1) Menyelenggarakan Pendidikan kesehatan yang bermoral, professional dan unggul.

2) Menyelenggarakan penelitian dan pelatihan yang unggul untuk meningkatkan mutu Pendidikan kesehatan.

3) Menyelenggarakan pengabdian kepada masyarakat bidang kesehatan berdasarkan keilmuan, hasil penelitian, dan berorientasi kepada Kebutuhan masyarakat.

4) Membangun civitas akademika berdasarkan budaya organisasi.

5) Memperkuat system Manajemen Pendidikan yang professional dan akuntabel

6) Membangun jejaring Kerjasama lintas program dan sector, baik nasional maupun internasional.

c. Tujuan Poltekkes Kemenkes Banjarmasin

1. Tersedianya tenaga kesehatan professional dalam pemenuhan SDM Kesehatan sesuai standar pelayanan kesehatan.

2. Terciptanya karya ilmiah dan/ atau teknologi tepat guna yang berkualitas di bidang kesehatan.

3. Terlaksananya dharma bakti kepada masyarakat berbasis penelitian kesehatan.

4. Terjalinnya harmonisasi civitas akademika dan lingkungan.

5. Terselenggaranya tata Kelola Manajemen Pendidikan yang tepat dipertanggungjawabkan.

d. Nilai-nilai Budaya Kerja

1) Beriman dan Bertaqwa

6

Seluruh jajaran wajib menjalankan ajaran agama yang dianutnya dan menerapkannya dalam Kegiatan sehari-hari.

2) Bersih

Seluruh jajaran bersih hati, bersih lingkungan dan bersih dari perbuatan melanggar hukum/ peraturan perundang-undangan yang berlaku.

3) Disiplin

Seluruh jajaran selalu mematuhi tata tertib dan peraturan yang berlaku.

4) Akuntabel

Seluruh jajaran selalu mempertanggungjawabkan pengelolaan Kegiatan dan pengelolaan sumber daya serta Pelaksanaan kebijakan yang dipercayakan kepadanya dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan.

5) Transparan

Seluruh jajaran mengikuti asaz keterbukaan yang dibangun atas dasar kebebasan arus informasi yang bertanggungjawab.

2.1.3 Nilai-nilai Organisasi

a. Bermoral bermakna pengelolaan Poltekkes Kemenkes Banjarmasin sesuai dengan norma profesi, organisasi, agama, dan budaya.

b. Professional bermakna pengelolaan Poltekkes Kemenkes Banjarmasin berdasarkan standar pendidikan tinggi (SN Dikti dan tambahan), berorientasi kepada mahasiswa, mitra kerja dan masyarakat.

c. Unggul bermakna Poltekkes Kemenkes Banjarmasin memiliki kelebihan dalam aspek tertentu, menjadi institusi terkemuka, menjadi rujukan pendidikan sejenis yang bertaraf nasional dan internasional.

2.1.4 Struktur Organisasi Poltekkes Kemenkes Banjarmasin

Susunan Organisasi Poltekkes Kemenkes, terdiri atas:

a. Direktur dan Wakil Direktur (Wadir): I, II, dan III

b. SENAT Poltekkes Kemenkes Banjarmasin

c. Satuan Pengendali Internal (SPI)

d. Sub-bagian Administrasi Akademik, Kemahasiswaan, Perencanaan dan Sistem Informasi.

e. Sub-bagian Administrasi Umum, Keuangan, dan Kepegawaian (Subbag. Adum).

f. Jurusan Poltekkes Kemenkes Banjarmasin memiliki 6 (enam) jurusan, yaitu Jurusan Kesehatan Lingkungan, Jurusan Keperawatan, Jurusan Kebidanan, Jurusan Gizi, Jurusan Keperawatan Gigi dan Jurusan Analis Kesehatan.

7

g. Program studi/ Prodi, Poltekkes Kemenkes Banjarmasin memiliki 12 Prodi, yaitu

Prodi DIII Sanitasi, Sarjana Terapan Sanitasi Lingkungan, DIII Keperawatan, Sarjana Terapan Keperawatan, DIII Kebidanan, Sarjana Terapan Kebidanan, DIII Gizi, Sarjana Terapan Gizi dan Dietetika, DIII Kesehatan Gigi, Sarjana

Terapan Terapi Gigi, DIII Teknologi Laboratorium Medis, Sarjana Terapan Teknologi Laboratorium Medis.

h. Unit Utama dan Unit Penunjang, Unit Utama terdiri atas Unit Penelitian, Unit

Pengabdian kepada masyarakat, Unit Penjaminan Mutu, Unit Perpustakaan dan Unit Laboratorium, sedangkan Unit penunjang yaitu Unit Perencanaan, Unit Layanan Konseling, Unit Kerjasama dan Hubungan Masyarakat, Unit Layanan

Pengadaan, Unit Pemeliharaan dan Perbaikan, dan Unit Pengembangan Pendidikan Profesional Kesehatan.

8
Gambar 2.1 Struktur Organisasi Poltekkes Kemenkes Banjarmasin Periode Tahun 2020-2022

2.2 Profile Peserta

Nama : Ns. Rutmauli Hutagaol, M.Kep.

NIP : 198705172022032001

Jabatan : CPNS - Dosen Asisten Ahli

Unit Kerja : Jurusan Keperawatan

Institusi : Poltekkes Kemenkes Banjarmasin

Keilmuan : Keperawatan

Riwayat Pendidikan:

1. D III Keperawatan Akper Medistra Lubuk Pakam (20052008)

2. S1 Keperawatan Universitas Indonesia (2011-2013)

3. Profesi Ners Universitas Indonesia (2014-2015)

4. Magister Ilmu Keperawatan Universitas Indonesia (20172019)

2.3 Nilai-Nilai Dasar Profesi Aparatur Sipil Negara (ASN)

Untuk menggerakkan percepatan transformasi Sumber Daya Manusia (SDM) aparatur

Presiden RI Ir. Joko Widodo menetapkan nilai-nilai dasar atau core Values ASN

“BerAKHLAK” yang merupakan akronim dari BERorientasi pelayanan, Akuntabel, Kompeten, Harmonis, Loyal, Adaptif, Kolaboratif yang bertujuan Menjadi transformasi Manajemen ASN menuju birokrasi berkelas dunia tahun 2024. Percepatan transformasi SDM juga dilakukan demi mendukung pembangunan SDM yang Menjadi prioritas kerja pertama Presiden RI masa kerja 2019-2024.

2.3.1 Berorientasi Pelayanan

Salah satu fungsi ASN adalah melaksanakan pelayanan public. Oleh sebab itu ASN penting untuk melaksanakan nilai berorientasi pelayanan dengan memberikan pelayanan prima demi kepuasan masyarakat. Berorientasi Pelayanan, yaitu komitmen memberikan pelayanan prima demi kepuasaan masyarakat.

Perilaku ASN yang berorientasi pelayanan dapat dilihat melalui sikap, yaitu:

a. Memahami dan memenuhi Kebutuhan masyarakat;

Nilai dasar ASN dapat diwujudkan dengan panduan perilaku berorientasi pelayanan diantaranya:

1) Mengabdi kepada negara dan rakyat Indonesia;

2) Menjalankan tugas secara professional dan tidak berpihak;

3) Membuat keputusan berdasarkan prinsip keahlian; dan

4) Menghargai komunikasi, konsultasi, dan kerja sama.

9
Gambar2.2ProfilPeserta

b. Ramah, cekatan, solutif dan dapat diandalkan; Nilai dasar ASN yang dapat diwujudkan dengan panduan perilaku berorientasi pelayanan adalah:

1) Memelihara dan menjunjung tinggi standar etika yang luhur;

2) Memiliki kemampuan dalam melaksanakan kebijakan dan program pemerintah; dan

3) Memberikan pelayanan kepada public secara jujur, tanggap, cepat, tepat, akurat, berdaya guna, berhasil guna, dan santun.

c. Melakukan perbaikan tiada henti

Nilai dasar ASN dapat diwujudkan dengan panduan perilaku berorientasi pelayanan adalah:

1) Mempertanggungjawabkan tindakan dan kinerjanya kepada public;

2) Mengutamakan pencapaian hasil dan mendorong kinerja pegawai.

2.3.2 Akuntabel

Akuntabilitas merupakan tindakan mempertanggungjawabkan tugas atau apa yang menjadi tujuan. akuntabilitas dapat dikatakan sebagai amanah atau hal yang harus dipertanggunggugatkan. Perilaku ASN aspek akuntabel yaitu:

1) Melaksanakan tugas dengan jujur, bertanggung jawab, cermat, disiplin dan berintegritas tinggi;

2) Menggunakan kelayakan barang milik negara secara bertanggung jawab, efektif dan efisien.

3) Tidak menyalahgunakan kewenangan jabatan.

Nilai-nilai akuntabilitas sebagai seorang PNS menjamin terwujudnya nilai-nilai publik, dengan indikator:

a. Menginternalisasi nilai-nilai dasar akuntabilitas dan kepentingan publik dalam kehidupan bangsa dan penyelenggaraan pemerintahan

b. Mengambil pilihan yang tepat dan benar ketika terjadi konflik kepentingan, antara kepentingan publik dengan kepentingan pribadi, kelompok, dan sector.

c. Memiliki pemahaman dan kesadaran untuk menghindari dan mencegah keterlibatan PNS dalam politik praktis.

d. Memperlakukan masyarakat secara sama dan adil dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan public.

e. Menunjukkan sikap dan perilaku yang konsisten dan dapat diandalkan sebagai penyelenggara pemerintahan.

10

2.3.3Kompeten

Kompeten yaitu terus belajar dan mengembangkan kapabilitas. Sedangkan kompetensi merupakan perpaduan aspek pengetahuan, keterampilan, dan sikap yang terindikasikan dalam kemampuan dan perilaku seseorang sesuai tuntutan pekerjaan. Kompetensi menjadi faktor penting untuk mewujudkan pegawai profesional dan kompetitif.

Perilaku ASN yang menggambarkan nilai kompeten yaitu:

1) Meningkatkan kompetensi diri untuk menjawab tantangan yang selalu berubah;

2) Membantu orang lain belajar;

3) Melaksanakan tugas dengan kualitas terbaik.

Sesuai Peraturan Menteri PANRB Nomor 38 Tahun 2017 tentang Standar Kompetensi ASN, kompetensi meliputi: 1) Kompetensi Teknis adalah pengetahuan, keterampilan, dan sikap/perilaku yang dapat diamati, diukur dan dikembangkan yang spesifik berkaitan dengan bidang teknis jabatan; 2) Kompetensi Manajerial adalah pengetahuan, keterampilan, dan sikap/perilaku yang dapat diamati, diukur, dikembangkan untuk memimpin dan/atau mengelola unit organisasi; dan 3) Kompetensi Sosial Kultural adalah pengetahuan, keterampilan, dan sikap/perilaku yang dapat diamati, diukur, dan dikembangkan terkait dengan pengalaman berinteraksi dengan masyarakat majemuk dalam hal agama, suku dan budaya, perilaku, wawasan kebangsaan, etika, nilai-nilai, moral, emosi dan prinsip, yang harus dipenuhi setiap pemegang Jabatan, untuk memperoleh hasil kerja sesuai dengan peran, fungsi dan Jabatan.

2.3.4Harmonis

Nilai dasar harmonis merupakan sikap yang saling peduli dan menghargai perbedaan yang nanatinya akan dihadapi oleh ASN di tempat kerja ataupun saat melakukan pelayanan di masyarakat. Untuk itu diperlukan etika dan kode etik untuk mengatur perilaku agar menjadi harmonis. ASN memiliki kode etik profesi dalam melaksanakan tugas dan fungsinya. Kode etik profesi bertujuan untuk mengatur tingkah laku/ etika suatu kelompok khusus dalam masyarakat melaui ketentuan-ketentuan tertulis yang diharapkan dapat dipegang teguh oleh sekelompok profesional.

Berdasarkan pasal 5 UU Nomor 5 Tahun 2014 tentang ASN ada 9 kode etik dan kode perilaku ASN itu, yaitu:

1) Melakukan tugasnya dengan jujur, bertanggung jawab, dan berintegritas tinggi;

2) Melaksanakan tugasnya dengan cermat dan disiplin;

11

3) Melayani dengan sikap hormat, sopan, dan tanpa tekanan;

4) Melaksanakan tugasnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan;

5) Melaksanakan tugasnya sesuai dengan perintah atasan atau pejabat yang berwenang sejauh tidak bertentangan dengan ketentuan peraturan perundangundangan dan etika pemerintahan;

6) Menjaga kerahasiaan yang menyangkut kebijakan negara;

7) Menggunakan kekayaan dan barang miliki negara secara bertanggungjawab, efektif, dan efisien;

8) Menjaga agar tidak terjadi disharmonis kepentingan dalam melaksanakan tugasnya;

9) Memberikan informasi secara benar dan tidak menyesatkan kepada pihak lain yang memerlukan informasi terkait kepentingan kedinasan;

10)Tidak menyalahgunakan informasi interen negara, tugas, status, kekuasaan, dan jabatannya untuk mendapat atau mencari informasi terkait kepentingan kedinasan;

11)Memegang teguh nilai dasar ASN dan selalu menjaga reputasi dan integrasi ASN;

12)Melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai disiplin pegawai ASN.

Perilaku ASN yang menggambarkan perilaku harmonis yaitu:

1) Menghargai setiap orang apapun latar belakangnya;

2) Suka mendorong orang lain;

3) Membangun lingkungan kerja yang kondusif.

2.3.5Loyal

Loyal merupakan suatu istilah yang diadaptasi dari Bahasa Prancis yaitu “Loial” yang memiliki arti mutu dari sikap setia. Loyal bagi seorang Pegawai Negeri Sipil (PNS) yaitu berdedikasi dan mengutamakan kepentingan Bangsa dan Negara. Nilai dan sikap loyalitas seorang ASN dapat ditunjukan melalui sikap:

1) Taat pada peraturan

2) Bekerja dengan integritas

3) Tanggung jawab pada organisasi

4) Kemauan untuk bekerja sama

5) Rasa memiliki yang tinggi

12

6) Hubungan antar pribadi

7) Kesukaan terhadap pekerjaan

8) Keberanian mengutarakan ketidaksetujuan

9) Menjadi teladan bagi pegawai lain

Panduan perilaku ASN aspek loyal yaitu:

1) Memegang teguh ideologi Pancasila, Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, setia kepada Negara Kesatuan Republik Indonesia serta pemerintahan yang sah;

2) Menjaga nama baik sesama ASN, pimpinan, instansi dan negara;

3) Menjaga rahasia jabatan dan negara.

Ada beberapa kata kunci yang dapat digunakan untuk mengaktualisasikan panduan perilaku loyal ASN, yaitu:

a) Komitmen, memiliki makna perjanjian (keterikatan) untuk melakukan sesuatu atau hubungan keterikatan dan rasa tanggung jawab akan sesuatu.

b) Dedikasi yang bermakna pengorbanan tenaga, pikiran, dan waktu demi keberhasilan suatu usaha yang mempunyai tujuan yang mulia, dedikasi ini bisa juga berarti pengabdian untuk melaksanakan cita-cita yang luhur dan diperlukan adanya sebuah keyakinan yang teguh.

c) Kontribusi yang bermakna keterlibatan, keikutsertaan, sumbangsih yang diberikan dalam berbagai bentuk, baik berupa Pemikiran, kepemimpinan, kinerja, profesionalisme, finansial atau tenaga yang diberikan kepada pihak lain untuk mencapai sesuatu yang lebih baik dan efisien.

d) Nasionalisme yang bermakna suatu keadaan atau Pemikiran yang mengembangkan keyakinan bahwa kesetiaan terbesar mesti diberikan untuk negara atau suatu sikap cinta tanah air atau bangsa dan negara sebagai wujud dari cita-cita dan tujuan yang diikat sikap-sikap politik, ekonomi, sosial, dan budaya sebagai wujud persatuan dan kesamarataan kehidupan bermasyarakat dan bernegara.

e) Pengabdian, memiki makna perbuatan baik yang berupa pikiran, pendapat, ataupun tenaga sebagai perwujudan kesetiaan, cinta, kasih saying, hormat, atau satu ikatan dan semua itu dilakukan dengan ikhlas.

Ada beberapa hal yang dapat dilakukan untuk menciptakan dan membangun rasa setia (loyal) pegawai terhadap organisasi, antara lain:

13

1) Membangun rasa kecintaan dan memiliki

Pegawai yang setia dan loyal terhadap organisasinya memiliki rasa cinta yang besar terhadap organisasinya. Rasa cinta yang besar membuat pegawai memiliki rasa memiliki yang tinggi terhadap organisasi sehingga bersedia menjaga, berkorban dan emberikan yang terbaik yang dimilikinya kepada organisasi sebagai wujud loyalitasnya.

2) Meningkatkan kesejahteraan

Peningkatkan kesejahteraan penting dilakukan untuk menumbuhkan rasa sikap loyal seorang pegawai. Hal ini dilakukan untuk menjaga pikiran dan konsentrasi pegawai tidak terpecah agar timbul gairah dan Motivasi kerja juga meningkat dan berdampak juga pada produktivitasnya. Peningkatan kesejahteraan dapat dilakukan melalui gaji, tunjangan atau jaminan lainnya.

3) Memenuhi Kebutuhan rohani

Kebutuhan pegawai tidak hanya bersifat materi akan tetapi secara rohani yaitu dengan memberikan pengalaman dan pendekatan secara emosional dalam pekerjaan.

4) Memberikan kesempatan peningkatan karir Setiap pegawai memiliki target pencapaian dalam karir. Melakukan penempatan yang tepat dan pemindahan secara berkala akan memberikan kepada pegawai rasa keadilan dan pembagian tugas yang tidak monoton pada pekerjaan.

5) Melakukan evaluasi secara berkala

Evaluasi secara berkala dilakukan untuk mengetahui kesalahan dan kekurangan pegawai agar bisa menjadi acuan untuk terus melakukan perbaikan dan pengembangan kinerja sebagai wujud loyalitasnya.

2.3.6Adaptif

Adaptif yaitu terus berinovasi dan antusias dalam menggerakkan serta menghadapi perubahan. Sedangkan adaptasi adalah suatu proses yang menempatkan manusia yang berupaya mencapai tujuan-tujuan atau Kebutuhan untuk menghadapi lingkungan dan kondisi sosial yang berubau-ubah agar tetap bertahan (Robbins, 2003). Kemampuan beradaptasi diperlukan oleh seorang pegawai dan organisasi dalam menjalankan fungsinya agar dapat menghadapai permasalahan yaitu Perubahan lingkungan yang konstan sebagai bentuk metalitas koletif maupun individu. Seorang ASN Perlu memiliki nilai adaptif oleh karena adanya Perubahan yang tidak bisa dihindari dan secara konstan terjadi seperti Perubahan lingkungan

14

strategis, kompetisi di sektor publik, mutu pelayanan, perkembangan teknologi, dan tantangan praktek adminsitrasi public.

Panduan perilaku ASN aspek adaptif yaitu:

1) Cepat menyesuaikan diri menghadapi Perubahan;

2) Terus berinovasi dan mengembangkan kreativitas;

3) Bertindak proaktif.

2.3.7Kolaboratif

Kolaboratif, yaitu membangun kerja sama yang sinergis. Kolaborasi menjadi hal yang sangat penting ditengah tantangan global yang terjadi saat ini. Berbagai tantangan seperti tantangan perkembangan teknologi, globalisasi, ketimpangan digitalisasi merupakan hal yang bisa dihadapi melalui kompetensi kolaborasi oleh seorang ASN. Menurut Custumato (2021) faktor yang mempengaruhi keberhasilan dalam kolaborasi antar Lembaga pemerintah adalah kepercayaan, pembagian kekuasaan, gaya kepemimpinan, strategi Manajemen dan formalisasi pada pencapaian kolaborasi yang efisien dan efektif antar entitas public.

Panduan perilaku ASN aspek kolaboratif yaitu:

1) Memberi kesempatan kepada berbagai pihak untuk berkontribusi;

2) Terbuka dalam bekerja sama untuk menghasilakan bersama nilai tambah;

3) Menggerakkan pemafaatan berbagai sumber daya untuk tujuan bersama.

2.4

Kedudukan dan Peran PNS dalam Mendukung Terwujudnya Smart Governance

2.4.1 Manajemen ASN

Untuk mewujudkan birokrasi yang professional dalam menghadapi tantangantantangan tersebut, pemerintah melalui UU Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur

Sipil Negara telah bertekad untuk mengelola aparatur sipil negara menjadi semakin professional. Undang-undang ini merupakan dasar dalam manajemen aparatur sipil negara yang bertujuan untuk membangun aparat sipil negara yang memiliki integritas, profesional dan netral serta bebas dari intervensi politik, juga bebas dari praktek KKN, serta mampu menyelenggarakan pelayanan publik yang berkualitas bagi masyarakat.

15

Manajemen ASN adalah pengelolaan ASN untuk menghasilkan Pegawai ASN yang professional, memiliki nilai dasar, etika profesi, bebas dari Intervensi politik, bersih dari praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme, yang menekankan pada pengaturan profesi pegawai sehingga menjadi sumber daya aparatur sipil Negara yang unggul selaras dengan perkembangan jaman. Manajemen ASN lebih menekankan kepada pengaturan profesi pegawai sehingga diharapkan agar selalu tersedia sumber daya aparatur sipil Negara yang unggul selaras dengan perkembangan jaman.

Indikator manajemen ASN adalah; (a) Memahami dan menjelaskan bagaimana kedudukan, peran, hak dan kewajiban, dan kode etik ASN (b) Konsep sistem merit dalam pengelolaan ASN (c) Mekanisme pengelolaan ASN.

a. Kedudukan ASN

Pegawai ASN berkedudukan sebagai aparatur negara yang menjalankan kebijakan yang ditetapkan oleh pimpinan instansi pemerintah serta harus bebas dari pengaruh dan intervensi semua golongan dan partai politik. Kedudukan atau status jabatan PNS dalam system birokrasi diatur dalam dalam UU No. 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara. Berdasarkan jenisnya, Pegawai ASN terdiri

atas:

1) Pegawai Negeri Sipil (ASN)

PNS merupakan warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, diangkat sebagai Pegawai ASN secara tetap oleh pejabat pembina kepegawaian untuk menduduki jabatan pemerintahan, memiliki nomor induk pegawai secara nasional.

2) Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK)

PPPK adalah warga Negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, yang diangkat oleh Pejabat Pembina Kepegawaian berdasarkan perjanjian kerja sesuai dengan kebutuhan Instansi Pemerintah untuk jangka waktu tertentu dalam rangka melaksanakan tugas pemerintahan.

b. Peran ASN

Untuk menjalankan kedudukan tersebut, maka Pegawai ASN berfungsi sebagai berikut:

1) Pelaksana kebijakan public

2) Pelayan public

3) Perekat dan pemersatu bangsa

Selanjutnya Pegawai ASN bertugas:

16

1) Melaksanakan kebijakan yang dibuat oleh Pejabat Pembina Kepegawaian sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

2) Memberikan pelayanan public yang professional dan berkualitas, dan

3) Mempererat persatuan dan kesatuan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

ASN juga berperan sebagai perencana, pelaksana, dan pengawas penyelenggaraan tugas umum pemerintahan dan pembangunan nasional melalui pelaksanaan kebijakan dan pelayanan publik yang professional, bebas dari intervensi politik, serta bersih dari praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme. ASN berfungsi, bertugas dan berperan untuk melaksanakan kebijakan yang dibuat oleh pejabat pembina kepegawaian sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Untuk itu ASN harus mengutamakan kepentingan publik dan masyarakat luas dalam menjalankan 11 Manajemen ASN fungsi dan tugasnya tersebut. Harus mengutamakan pelayanan yang berorientasi pada kepentingan publik.

c. Hak dan Kewajiban ASN

Hak adalah suatu kewenangan atau kekuasaan yang diberikan oleh hukum, suatu kepentingan yang dilindungi oleh hukum, baik pribadi maupun umum. Dapat diartikan bahwa hak adalah sesuatu yang patut atau layak diterima. Agar dapat melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya dengan baik dapat meningkatkan produktivitas, menjamin kesejahteraan ASN dan akuntabel, maka setiap ASN diberikan hak.

Hak PNS yang diatur dalam UU ASN sebagai berikut PNS berhak memperoleh:

1) Gaji, tunjangan dan fasilitas;

2) Cuti;

3) Jaminan pensiun dan jaminan hari tua;

4) Perlindungan dan Pengembangan kompetensi. Selain hak sebagaimana disebutkan di atas, berdasarkan pasal 70 UU ASN disebutkan bahwa Setiap Pegawai ASN memiliki hak dan kesempatan untuk mengembangkan kompetensi. Berdasarkan Pasal 92 UU ASN Pemerintah juga wajib memberikan perlindungan berupa:

1) Jaminan kesehatan

2) Jaminan kecelakaan kerja

3) Jaminan kematian

4) Bantuan hukum

17

Sedangkan kewajiban adalah suatu beban atau tanggungan yang bersifat kontraktual. Dengan kata lain kewajiban adalah sesuatu yang sepatutnya diberikan. Kewajiban pegawai ASN yang disebutkan dalam UU ASN adalah:

1) Setia dan taat pada Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik

Indonesia Tahun 1945, Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan pemerintah yang sah

2) Menjaga persatuan dan kesatuan bangsa

3) Melaksanakan kebijakan yang dirumuskan pejabat pemerintah yang berwenang

4) Menaati ketentuan peraturan perundang-undangan

5) Melaksanakan tugas kedinasan dengan penuh pengabdian, kejujuran, kesadaran, dan tanggung jawab

6) Menunjukkan integritas dan keteladanan dalam sikap, perilaku, ucapan dan tindakan kepada setiap orang, baik di dalam maupun di luar kedinasan

7) Menyimpan rahasia jabatan dan hanya dapat mengemukakan rahasia jabatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan

8) Bersedia ditempatkan di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.

d. Kode Etik dan Perilaku ASN

Dalam UU ASN disebutkan bahwa ASN sebagai profesi berlandaskan pada kode etik dan kode perilaku. Kode etik dan kode perilaku ASN bertujuan untuk menjaga martabat dan kehormatan ASN. Kode etik dan kode perilaku berisi pengaturan perilaku agar Pegawai ASN:

1) Melaksanakan tugasnya dengan jujur, bertanggungjawab, dan berintegritas tinggi

2) Melaksanakan tugasnya dengan cermat dan disiplin

3) Melayani dengan sikap hormat, sopan, dan tanpa tekanan

4) Melaksnakan tugasnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan

5) Melaksanakan tugasnya sesuai dengan perintah atasan atau Pejabat yang Berwenang sejauh tidak bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan etika pemerintahan

6) Menjaga kerahasian yang menyangkut kebijakan Negara

7) Menggunakan kekayaan dan barang milik Negara secara bertanggungjawab, efektif, dan efisien

18

8) Menjaga agar tidak terjadi konflik kepentingan dalam melaksanakan tugasnya

9) Memberikan informasi secara benar dan tidak menyesatkan kepada pihak lain yang memerlukan informasi terkait kepentingan kedinasan

10)Tidak menyalahgunakan informasi intern Negara, tugas, status, kekuasaan, dan jabatannya untuk mendapat atau mencari keuntungan atau manfaat bagi diri sendiri atau untuk orang lain

11)Memegang teguh nilai dasar ASN dan selalu menjaga reputasi dan integritas ASN; dan

12)Melaksanakan ketentuan peraturan perundangundangan mengenai disiplin Pegawai ASN.

2.4.2 SmartASN

Smart ASN adalah seorang Aparatur Sipil Negara yang memiliki kinerja, kompetensi yang baik untuk terus beradaptasi terhadap perubahan teknologi dan informasi untuk mencapai tujuan organisasi dan mewujudkan Smart Governance. Kriteria Smart ASN adalah sebagai berikut:

a. Integritas

Memiliki integritas merupakan hal mendasar untuk mejadi ASN yang smart, dengan adanya integritas menjadikan suatu kewajiban untuk menjunjung tinggi dan mematuhi semua hukum yang berlaku, Undang-undang, kontrak, kebijakan, dan peraturan yang berlaku. Dengan adanya integritas institusi, dapat memberikan kepercayaan dan keyakinan kepada publik dan/atau stakeholders.

b. Nasionalisme

Nasionalisme yang dianut oleh bangsa Indonesia adalah Nasionalisme Pancasila.

Nasionalisme Pancasila adalah pandangan atau paham kecintaan manusia

Indonesia terhadap bangsa dan tanah airnya yang didasarkan pada nilai-nilai Pancasila.

Setiap Pegawai ASN wajib memiliki jiwa nasionalisme Pancasila yang kuat dalam

menjalankan Fungsi dan tugasnya. Jiwa Nasionalisme Pancasila ini harus menjadi dasar dan mengilhami setiap gerak langkah dan semangat bekerja untuk bangsa dan Negara. Untuk itu setiap PNS sebagai bagian dari ASN harus senantiasa taat

menjalankan Nilai-nilai Pancasila dan mengaktualisasikannya dengan semangat

Nasionalisme yang kuat menjalankan tugasnya sebagai pelaksana Kebijakan

19

Publik, Pelayan Publik, dan Perekat dan Pemersatu bangsa. Indikator nilai nasionalisme diambil dari kelima sila dalam Pancasila. Nilai – nilai tersebut adalah:

1) Nilai sila pertama Pancasila: Ketuhanan Yang Maha Esa

a) Beriman, menghormati dan bekerja sama antar umat beragama dan tidak memaksakan agama kepada orang lain.

b) Percaya dan taqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa sesuai dengan agama dan kepercayaan masing-masing menurut dasar kemanuasiaan yang adil dan beradap

c) Hormat menghormati dan bekerjasama antara pemeluk agama dan penganut dasar kemanusiaan yang adil dan beradab

d) Saling menghormati dan kebebasan menjalankan ibadah sesuai agama dan kepercayaannya

e) Tidak memaksakan suatu agama dan kepercayaan kepada orang lain

2) Nilai sila kedua Pancasila: kemanusiaan yang Adil dan Beradab

a) Mengakui persamaan derajad, persamaan hak dan persamaan kewajiban antara sesama manusia;

b) Saling mencintai sesama manusia;

c) Mengembangkan sikap tenggang rasa;

d) Tidak semena-mena terhadap orang lain;

e) Menjunjung tinggi nilai kemanusiaan;

f) Gemar melakukan kegiatan kemanusiaan;

g) Berani membela kebenaran dan keadilan;

h) Bangsa indonesia merasa dirinya sebagai bagian dari masyarakat Dunia Internasional dan dengan itu harus mengembangkan sikap saling hormatmenghormati dan bekerjasama dengan bangsa lain

3) Nilai sila ketiga Pancasila: Persatuan Indonesia

a) Kepentingan bangsa dan Negara di atas kepentingan pribadi dan golongan

b) Rela berkorban untuk kepentingan bangsa dan megara

c) Cinta tanah air dan bangsa

d) Bangga sebagai bangsa Indonesia dan bertanah air Indonesia

e) Memajukan pergaulan demi persatuan dan kesatuan bangsa yang berbhineka tunggal ika

4) Nilai sila keempat: Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksaan oleh permusyawaratan perwakilan

20

a) Tidak memaksakan kehendak kepada orang lain

b) Mengutamakan masyarakat dan mengambil keputusan untuk kepentingan Bersama

c) Musyawarah dilakukan dengan akal sehat dan sesuai hati nurani

d) Keputusan yang diambil harus dapat dipertanggungjawabkan secara moral kepada Tuhan Yang Maha Esa, menjunjung tinggi harkat dan martabat manusia dan nilai-nilai kebenaran dan keadilan

5) Nilai sila kelima: Keadilan sosial seluruh rakyat Indonesia

a) Mengembangkan perbuatan-perbuatan yang luhur yang mencerminkan sikap dan suasana kekeluargaan dan gotong-royong

b) Bersikap adil

c) Menjaga keseimbangan antara hak dan kewajiban

d) Menghormati hak-hak orang lain

e) Suka memberi pertolongan kepada orang lain

f) Menjauhi sikap pemerasan terhadap orang lain

g) Tidak bersikap boros

h) Tidak melakukan perbuatan yang merugikan kepentingan umum

i) Suka bekerja keras

j) Menghargai karya orang lain

2.4.3 Tugas Pokok dan Fungsi Dosen

a. Pengertian

Menurut PP Nomor 37 Tahun 2009 tentang dosen menjelaskan bahwa dosen adalah pendidik profesional dan ilmuwan dengan tugas utama mentransformasikan, mengembangkan, dan menyebarluaskan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni melalui pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat.

b. Tugas dan fungsi

Dosen sebagai tenaga profesional berfungsi untuk meningkatkan martabat dan peran dosen sebagai agen pembelajaran, pengembang ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni, serta pengabdi kepada masyarakat berfungsi untuk meningkatkan mutu pendidikan nasional. Tridharma Perguruan tinggi merupakan salah satu Tugas pokok dosen yang secara eksplisit tertera pada pasal 1 ayat 2

Undang-Undang no.14 tahun 2005 tentang guru dan dosen. Tridharma perguruan tinggi mencakup:

21

1) Darma pendidikan untuk menguasai, menerapkan, dan menyebarluaskan nilai-nilai luhur, ilmu pengetahuan, teknologi, seni, dan olahraga

2) Darma penelitian untuk menemukan, mengembangkan, mengadopsi, dan/atau mengadaptasi nilai-nilai luhur, ilmu pengetahuan, teknologi, seni, dan olahraga; dan

3) Darma pengabdian kepada masyarakat untuk menerapkan nilai-nilai luhur, ilmu pengetahuan, teknologi, seni, dan olahraga dalam rangka pemberdayaan masyarakat.

Tugas dan Fungsi Profesi Dosen di lingkungan Politeknik Kesehatan Kemenkes

Banjarmasin juga di jabarkan melalui Sasaran Kinerja Pegawai (SKP), antara lain:

1) Pelaksanaan Pendidikan

1. Melaksanakan perkulihan/ tutorial dan membimbing, menguji serta menyelenggarakan pendidikan di laboratorium, praktek keguruan bengkel/ studio/kebun percobaan/teknologi pengajaran dan praktek lapangan

2. Membimbing seminar

3. Membing kuliah kerja nyata, pratek kerja nyata, praktek kerja lapangan

4. Membimbing dan ikut membimbing dalam menghasilkan disertasi, tesis, skripsi dan laporan akhir studi

5. Mengembangkan bahan kuliah

6. Melakukan kegiatan pengembangan diri untuk meningkatan kompetensi

2) Pelaksanaan Penelitian

a) Menghasilkan karya ilmiah

b) Membuat rancangan dan karya teknologi, rancangan dan karya seni monumental/seni pertunjukan/karya sastra

3) Pelaksanaan Pengabdian Masyarakat

a) Melaksanakan pengembangan hasil pendidikan dan penelitian

b) Memberi latihan/ penyuluhan/ penataran/ceramah pada masyarakat

c) Membuat/menulis karya pengabdian

22

BAB 3

ANALISIS ISU DALAM PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI

3.1 Identifikasi dan Analisis Isu Aktual

Identifikasi isu berdasarkan pengamatan dan wawancara di Jurusan Keperawatan. Unit kerja yaitu jurusan keperawatan Poltekkes Kemenkes Banjarmasin. Isu akan muncul dalam proses pelayanan karena yang kita harapkan tidak sesuai dengan kenyataan di lapangan. Sumber isu yang dimaksud dalam kegiatan Latsar CPNS ini adalah isu yang ada di satuan kerja yang terkait atau terhubung dengan tugas dan fungsi peserta sebagai Dosen ataupun sebagai tugas tambahan Dosen. Tugas pokok dan fungsi dosen secara eksplisit tertera pada pasal 1 ayat 2 Undang-Undang No. 14 Tahun 2005 yang menyatakan bahwa “Dosen adalah adalah pendidik professional dan ilmuwan dengan tugas utama mentransformasikan, mengembangkan, dan menyebarluaskan ilmu pengetahuan, teknologi dan seni melalui pendidikan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat”.

Berdasarkan hasil wawancara bersama ketua jurusan dan data dari bagian akademik

selama kalender pendidikan T.A 2021/2022 di Jurusan Keperawatan Poltekkes

Kemenkes Banjarmasin di temukan beberapa isu dalam proses pelaksanaan Tridharma

Perguruan Tinggi.

3.1.1 Identifikasi Isu

Berikut ini identifikasi isu yang dirumuskan:

1) Belum optimalnya pendokumentasian Rencana Pembelajaran Semester (RPS) di Jurusan Keperawatan di Lingkungan Poltekkes Kemenkes Banjarmasin tahun 2022. Hasil wawancara dengan IT Jurusan Keperawatan Poltekkes Banjarmasin didapatkan bahwa beberapa dosen terlambat dalam pengumpulan RPS bahkan proses belajar mengajar telah dilaksanakan namun RPS belum terkumpul. Hal ini tentunya akan berdampak pada proses belajar mengajar yang menjadi terhambat dan tidak terstandar karena tidak ada panduan dalam proses belajar mengajar. Hal ini terkait dengan proses manajamen ASN.

2) Belum optimalnya Pelaksanaan Kegiatan penelitian di Jurusan Keperawatan di Lingkungan Poltekkes Kemenkes Banjarmasin tahun 2022. Kegiatan penelitian merupakan salah satu tri dharma perguruan tinggi. Proposal penelitian yang diterima seharusnya bisa maksimal lebih dari 30 proposal dalam satu semester jika dosen memberikan proposal penelitian. Namun pada kenyataannya pada

23

semester ini yang menyerahkan proposal hanya 17 proposal penelitian. Hal ini tentunya berdampak pada tugas utama perguruan tinggi. Hal ini terkait dengan proses manajamen ASN.

3) Belum optimalnya penerapan model pembelajaranInterprofesionalEducationdan InterprofessionalCollaborationdi Jurusan Keperawatan di Lingkungan Poltekkes Kemenkes Banjarmasin tahun 2022. Poltekkes Kemenkes Banjarmasin mempunyai 6 Jurusan dan 12 Program Studi. Namun, Pelaksanaan perkuliahan bersifat individualis tidak ada Kerjasama antar jurusan profesi dalam pembelajaran. Penerapan interprofessional Education (IPE) dan interprofessional collaboration (IPC) dapat meningkatkan kemampuan berkolaborasi antar profesi dan memberikan kesempatan pada mahasiswa untuk belajar memiliki hubungan interprofessional yang efektif melalui berbagi keterampilan dan pengetahuan kolaboratif. Hal ini tentu akan berdampak pada kualitas pendidikan mahasiswa dan output lulusan. Hal ini terkait dengan proses manajamen ASN.

Table3.1IdentifikasiIsu

No Isu Data dukung isu Kondisi saat ini

1 Belum optimalnya pendokumentasian Rencana

Pembelajaran Semester (RPS) di Jurusan Keperawatan di Lingkungan Poltekkes

Kemenkes Banjarmasin tahun 2022.

2 Belum optimalnya

Pelaksanaan Kegiatan

penelitian di Jurusan Keperawatan di Lingkungan

Poltekkes Kemenkes

Banjarmasin tahun 2022.

3 Belum optimalnya penerapan model pembelajaran

Interprofesional Education (IPE) dan Interprofessional Collaboration (IPC) di Jurusan

Dokumentasi RPS

di Jurusan

Keperawatan

Masih ada dosen yang belum mengumpulkan RPS

walaupun perkuliahan

telah berjalan

Data dari LPPM Hanya ada 17 proposal penelitian yang

seharusnya bisa 30 proposal penelitian

Data dari Pusbangdik

Perkuliahan di kelas masih masing-masing prodi

walaupun ada 6 jurusan di Poltekkes Kemenkes

Banjarmasin, namun

24

No Isu Data dukung isu Kondisi saat ini

Keperawatan di Lingkungan

Poltekkes Kemenkes

Banjarmasin tahun 2022.

3.1.2 Analisis Isu Aktual

untuk pengabdian masyarakat sudah ada yang kolaborasi

Penulis menyadari jika isu-isu yang didapatkan tadi tidak diselesaikan, maka dapat menyebabkan dampak yang kemudian membesar dan mempengaruhi publik. Dampak-dampak yang dapat terjadi dapat dilihat pada table 3.2.

Table3.2DampakIsu

No Isu Dampak apabila isu tidak ditangani

1 Belum optimalnya pendokumentasian Rencana

Pembelajaran Semester (RPS) di Jurusan Keperawatan di Lingkungan Poltekkes Kemenkes Banjarmasin tahun 2022.

2 Belum optimalnya Pelaksanaan

Kegiatan penelitian di Jurusan

Keperawatan di Lingkungan

Poltekkes Kemenkes Banjarmasin tahun 2022.

3 Belum optimalnya penerapan

pembelajaran Interprofesional Education (IPE) dan Interprofessional Collaboration (IPC) di Jurusan Keperawatan di Lingkungan Poltekkes Kemenkes Banjarmasin tahun 2022.

Proses belajar mengajar menjadi terhambat dan tidak terstandar karena tidak ada panduan dalam proses belajar mengajar

Tidak optimalnya tugas utama perguruan tinggi yaitu dharma perguruan tinggi dalam penelitian

Menurunnya kualitas pendidikan mahasiswa dan output lulusan.

Mahasiswa yang lulus ujian kompetensi 95%, belum mencapai 100%.

25

3.2 Pemetaan Core Isu

Untuk menetapkan isu utama yang akan dilakukan pemecahan masalahnya Perlu dilakukan proses penapisan dengan beberapa metode. Metode penapisan isu yang sering digunakan adalah dengan Teknik APKL yaitu dengan menetapkan rentang penilaian (1-5) pada kriteria; Aktual, Problematik, Kekhalayakan, dan Kelayakan.

Aktual artinya isu tersebut masih dibicarakan atau belum terselesaikan hingga masa sekarang. Problematik yaitu bagaimana kompleksitas isu tersebut yang menyimpang dari harapan standar, ketentuan yang menimbulkan kegelisahan sehingga perlu segera dicari penyebab dan pemecahannya. Kekhalayakan yaitu isu yang diangkat apakah secara langsung menyangkut hajat hidup orang banyak dan bukan hanya untuk kepentingan seseorang atau sekelompok kecil. Layak yaitu isu yang masuk akal (logis), pantas, realistis dan dapat dibahas sesuai dengan tugas, hak, wewenang dan tanggung jawab hingga akhirnya diangkat menjadi isu yang prioritas.

Pada tiap bagan penilaian, kami menggunakan skala likert, dengan keterangan sebagai berikut:

▪ 1: Sangat Kecil

▪ 2: Kecil

▪ 3: Sedang

▪ 4: Besar

▪ 5: Sangat Besar

Belum optimalnya pendokumentasian

Rencana Pembelajaran Semester (RPS)

Belum optimalnya Pelaksanaan

26
Isu Kriteria Jumlah Prioritas A P K L
Table1.3PenapisanIsuMenggunakanMetodeAPKL
Keperawatan di Lingkungan Poltekkes Kemenkes Banjarmasin tahun 2022. 5 5 4 3 17 2
Kegiatan
Keperawatan
Lingkungan Poltekkes Kemenkes Banjarmasin tahun 2022 5 3 4 4 16 3 Belum optimalnya penerapan 5 4 5 5 19 1
di Jurusan
penelitian di Jurusan
di

pembelajaran Interprofesional Education dan Interprofessional Collaboration di Jurusan Keperawatan di Lingkungan Poltekkes Kemenkes

Banjarmasin tahun 2022.

Dari penapisan isu tersebut, maka ditetapkan isu yang dipilih adalah “Belum optimalnya penerapan pembelajaran InterprofesionalEducationdan Interprofessional Collaborationdi Jurusan Keperawatan di Lingkungan Poltekkes Kemenkes Banjarmasin

tahun 2022”.

3.3 Keterkaitan penyebab isu dengan kedudukan dan peran PNS untuk mendukung terwujudnya Smart Governance

Belum optimalnya penerapan model pembelajaran Interprofesional Education dan Interprofessional Collaboration di Jurusan Keperawatan di Lingkungan Poltekkes

Kemenkes Banjarmasin ini terkait dengan kedudukan dan peran ASN untuk mendukung

terwujudnya smart Governance seperti isu pelayanan public, Manajemen ASN, dan literasi digital.

▪ Proses pembelajaran IPC dan IPE yang dilakukan tanpa adanya perangkat

pembelajaran seperti modul sebagai panduan tidak sesuai dengan konsep profesionalitas dan kompetensi, dimana untuk kegiatan proses belajar mengajar, kompetensi dosen adalah kewajiban. Setiap dosen wajib meningkatkan kompetensi untuk menghadapi tanggungjawab yang selalu berubah serta memberikan layanan terbaik.

▪ Tidak adanya modul dalam bentuk digital ataupun manual menunjukkan tidak adanya inovasi ASN untuk terus melaksanakan perbaikan tanpa henti demi pelayanan public. Pembuatan modul implementasi pembelajaran IPC dan IPE digital selain mempermudah akses oleh dosen dan mahasiswa, juga menghemat biaya dan tempat untuk mengumpulkan dokumen fisik dan hal tersebut merupakan implementasi daridigitalskilldan culture.

3.4

Berdasarkan penetapan isu yang telah dilakukan pada Pembahasan sebelumnya yaitu isu ““Belum optimalnya penerapan model pembelajaran InterprofesionalEducationdan

27
Penyebab Isu

Interprofessional Collaboration di Jurusan Keperawatan di Lingkungan Poltekkes

Kemenkes Banjarmasin tahun 2022”, kami melakukan pengamatan di lapangan baik secara langsung maupun data-data pendukung yang didapatkan. Untuk menentukan penyebab isu utama yang akan kami angkat, kami menggunakan metode fishbone berdasarkanmethod,man,mothernature,dan material.

• Belum sosialisasi hasil pelatihan IPE dan IPC

• Belum terbangun system IPE dan IPC

Time Bond

Mother Nature Belum ada kebijakan untuk penerapan IPE dan IPC secara formal

3.5 Gagasan Pemecahan Isu

Keterampilan SDM dalam penerapan IPE dan IPC Method d Material

Man

• Belum ada modul IPE dan IPC

• Belum ada SOP IPE dan IPC

Belum optimalnya penerapan model pembelajaran IPC dan IPEdi Jurusan Keperawatan di Lingkungan Poltekkes Kemenkes Banjarmasin Tahun 2022

Berdasarkan isu yang telah dipaparkan gagasan kreatif yang diusulkan untuk menyelesaikan isu tersebut ialah “Optimalisasi penerapan pembelajaran Interprofesional Educationdan InterprofessionalCollaborationmelalui pembuatan modul IPC dan IPE di Jurusan Keperawatan di Lingkungan Poltekkes Kemenkes Banjarmasin tahun 2022.

28
Gambar 3.1 Bagan Fish Bone Analisis Penyebab Isu Utama

BAB 4

RANCANGAN AKTUALISASI

4.1 Rancangan Aktualisasi Nilai-Nilai Dasar PNS

Unit Kerja : Poltekkes Kemenkes Banjarmasin di Jurusan Keperawatan

Identifikasi Isu : Belum optimalnya pendokumentasian Rencana

Pembelajaran Semester (RPS) di Jurusan Keperawatan di Lingkungan Poltekkes Kemenkes Banjarmasin tahun 2022.

Belum optimalnya Pelaksanaan Kegiatan penelitian di Jurusan Keperawatan di Lingkungan Poltekkes Kemenkes

Banjarmasin tahun 2022

Belum optimalnya penerapan model pembelajaran

Interprofesional Education dan Interprofessional Collaboration di Jurusan Keperawatan di Lingkungan

Poltekkes Kemenkes Banjarmasin tahun 2022.

Isu yang diangkat : Belum optimalnya penerapan model pembelajaran

Interprofesional Education dan Interprofessional Collaboration di Jurusan Keperawatan di Lingkungan

Poltekkes Kemenkes Banjarmasin tahun 2022.

Gagasan Pemecahan : Optimalisasi penerapan model pembelajaran

Interprofesional Education dan Interprofessional Collaboration melalui pembuatan modul IPC dan IPE di Jurusan Keperawatan di Lingkungan Poltekkes Kemenkes

Banjarmasin tahun 2022

4.2 Alternatif Pemecahan Masalah sebagai Gagasan Kreatif

Setelah analisis isu dilakukan, maka terdapat beberapa gagasan untuk mengatasi isu, berupa pembuatan modul IPC dan IPE

29

1 Diskusi tentang kebijakan untuk penerapan IPE dan IPC dengan

Direktur

Table2.1MatriksRancanganAktualisasi

Keterkaitan Substansi Mata Pelatihan

Kontribusi Terhadap Visi Misi Organisasi Penguatan Nilai Organisasi

a. Menyiapkan bahan diskusi (literatur review)

Output: terdapat bahan/ jurnal EBP IPC dan IPE untuk diskusi

Dalam menyiapkan bahan diskusi saya akan mengedepankan ketelitian dan kecermatan dan mempertanggungjawabkan atas

Kegiatan ini berkontribusi

terhadap pencapaian visi

Poltekkes Kemenkes

Banjarmasin yakni

Direktur

Evidence: list bahan diskusi dan foto diskusi

Output: terdapat draft kebijakan IPC dan IPE

Evidence: Catatan dan arahan dari Direktur, foto diskusi

apa yang akan disampaikan (Akuntabel) dengan sebaikbaiknya (Kompeten)

Dalam melakukan diskusi saya akan bersikap ramah dan solutif (Berorientasi pelayanan) serta terbuka menerima masukan (Kolaboratif) dan menghargai perbedaan (Harmonis) guna melakukan perbaikan yang tiada henti untuk kemajuan instansi dan terus berinovasi menghadapi perubahan (Adaptif)

Sebagai pusat pendidikan

kesehatan yang bermoral, profesional, unggul’, serta

misi ke-1 yaitu

‘Menyelenggarakan

Pendidikan kesehatan yang bermoral, professional dan unggul’ serta tujuan Poltekkes

Banjarmasin yaitu

‘terselenggaranya tata kelola manajemen pendidikan yang dapat dipertanggungjawabkan’.

Kegiatan ini dapat menguatkan nilai-nilai organisasi Poltekkes

Kemenkes

Banjarmasin yaitu, moral, professional, unggul

direktur

Output: terciptanya

kebijakan penerapan IPC dan IPE

Evidence: kebijakan

penerapan IPC dan IPE dalam

bentuk hardcopy dan softcopy

Saya akan melaksanakan arahan dari direktur dengan dengan kualitasterbaik(Kompeten), cermat dan tanggungjawab serta menggunakan fasilitas kantor dengan efektif dan efisien (Akuntabel) dan bersedia mengikuti saran dan perintah beliau selagi tidak bertentangan dengan peraturan yang berlaku (loyal)

30
No. Kegiatan Tahapan Kegiatan Output/ Hasil
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7)
b. Melakukan diskusi tentang kebijakan penerapan IPC dan IPE dengan c. Melaksanakan arahan dari

No. Kegiatan Tahapan Kegiatan Output/ Hasil

Keterkaitan Substansi Mata Pelatihan

Kontribusi Terhadap Visi Misi Organisasi Penguatan Nilai

Organisasi

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7)

2 Diskusi

pembuatan sistem

pembelajaran IPE

dan IPC dengan

ketua Pusbangdik

dan Narasumber

a. Menganalisa dan mengidentifikasi

mata kuliah yang

akan diterapkan

IPC dan IPE, dan menganalisa

fasilitas seperti

ruang kuliah

b. Melakukan diskusi hasil Analisa dengan ketua pusbangdik dan Narasumber

Output:

Tersusunnya list

jurusan dan mata

kuliah yang

dilakukan IPC dan

IPE

Evidence: Hasil

Analisa berupa list

jurusan yang akan

dilakukan IPC dan

IPE dan mata

kuliah serta

fasilitas untuk

implementasi IPC dan IPE

Output: terciptanya

kesepakatan

jurusan dan mata

kuliah yang akan

dilakukan IPC dan

IPE, pengelolaan kelas

Evidance:

formulir

rancangan

distribusi mata

kuliah dan fasilitas

penerapan IPC

dan IPE, pengelolaan kelas

Saya akan menganalisa dan mengidentifikasi dengan kualitas

terbaik (Kompeten), cermat dan teliti (Akuntabel)

Kegiatan ini berkontribusi

terhadap pencapaian visi

Poltekkes Kemenkes

Banjarmasin yakni

‘Sebagai pusat pendidikan kesehatan yang bermoral, profesional, unggul’, serta misi ke-1 yaitu

Menyelenggarakan

Pendidikan kesehatan yang bermoral, professional dan unggul’

serta tujuan Poltekkes

Banjarmasin yaitu

Kegiatan ini dapat

menguatkan nilai-nilai organisasi

Poltekkes

Kemenkes

Banjarmasin yaitu, moral, professional, unggul

Dalam melakukan diskusi dan Analisa saya akan bersikap ramah dan solutif, menjaga kesopanan, menghormati atasan (Berorientasi

pelayanan) guna membangun

lingkungan kerja yang kondusif (harmonis) serta terbuka

menerima masukan untuk

perbaikan (kolaboratif), dan mengutamakan ketelitian dan kecermatan (akuntabel) agar

sesuai dengan standar pendidikan

‘terselenggaranya tata kelola manajemen pendidikan yang dapat dipertanggungjawabkan’.

31

No. Kegiatan Tahapan Kegiatan Output/ Hasil

c. Melaksanakan arahan dari ketua pusbangdik dan Narasumber

Output: terciptanya sistem penerapan pembelajaran IPC dan IPE

Evidence: formulir rancangan sistem penerapan IPC dan IPE

Keterkaitan Substansi Mata Pelatihan

Saya akan melaksanakan arahan dari ketua pusbangdik dengan

dengan kualitasterbaik

(Kompeten), cermat dan tanggungjawab serta menggunakan

fasilitas kantor dengan efektif dan efisien (Akuntabel) dan bersedia mengikuti saran dan perintah beliau selagi tidak bertentangan dengan

peraturan yang berlaku (loyal) dan terus berinovasi menghadapi perubahan (Adaptif)

Kontribusi Terhadap Visi Misi Organisasi Penguatan Nilai Organisasi

3 Penyusunan draft modul dan SOP

penerapan IPC dan IPE

a. Melakukan literature review

Output: tersusunnya contoh modul dan SOP penerapan

IPC dan IPE yang terstandar

Evidence: Membaca dan memahami Jurnal terkait contoh

modul dan SOP pelaksanaan IPC dan IPE yang terstandar

Saya akan belajar untuk mengembangkan kapabilitas

(Kompeten) dalam pembuatan modul dan SOP melalui internet dengan cermat, efektif dan efisien serta bertanggung jawab atas

kepercayaan yang telah diberikan

(akuntabel) antusias (adaptif) untuk kemajuan instansi

Diangkatnya isu ini, akan mendukung visi institusi dalam memberikan layanan dan menghasilkan output peserta didik yang

bermoral, profesional, dan unggul, serta misi ke-1 yaitu ‘Menyelenggarakan

Pendidikan kesehatan

yang bermoral, professional dan unggul’ serta tujuan Poltekkes

Banjarmasin yaitu

Kegiatan ini dapat menguatkan nilai-nilai organisasi Poltekkes

Kemenkes

Banjarmasin yaitu, moral, professional, unggul

b. Melakukan Output: Saya akan menyusun draftmodul

‘terselenggaranya tata

32
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7)

No. Kegiatan Tahapan Kegiatan Output/ Hasil

Keterkaitan Substansi Mata Pelatihan

Kontribusi Terhadap Visi Misi Organisasi Penguatan Nilai

Organisasi

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7)

penyusunan draft modul dan SOP

penerapan IPC dan IPE

c. Melakukan

Pembahasan draft modul dan SOP

bersama pihakpihak terkait

tersusunnya draft modul dan SOP

penerapan IPC dan IPE

Evidence: File

Softcopydraft modul dan SOP

penerapan IPC dan IPE

Output: terdapat arahan dan masukan dari

pihak terkait untuk

penyempurnaan draftmodul dan SOP

Evidence:

perbaikan draft modul dan SOP

IPC dan IPE

dan SOP dengan kualitas terbaik (Kompeten) cermat, dan bertanggungjawab atas kepercayaan yang telah diberikan (Akuntabel) antusias (adaptif)

kelola manajemen pendidikan yang dapat dipertanggungjawabkan’.

Persetujuan draft modul dan SOP

Output: Disetujuinya hasil

perbaikan draft modul dan SOP

sesuai arahan dan

masukan dari

pihak terkait

disetujui oleh

bagian mutu dan

Saya akan berdiskusi bersama pihak terkait dengan mengedepankan sikap sopan santun (Berorientasi Pelayanan) untuk kemajuan

instansi guna membangun lingkungan kerja yang kondusif (harmonis) serta terbuka

menerima masukan untuk perbaikan (kolaboratif), dan bersedia mengikuti saran dan perintah beliau selagi tidak bertentangan dengan peraturan yang berlaku (loyal)

Saya akan meminta persetujuan draft dengan sopan dan bertindak proaktif dengan kritikan dan masukan beliau (Adaptif) dan akan melakukan perbaikan dari

atasan selagi tidak bertentangan

dengan undang-undang (Loyal)

untuk dapat menghasilkan modul dan SOP yang berkualitas dan

33
d. Meminta

No. Kegiatan Tahapan Kegiatan Output/ Hasil

Keterkaitan Substansi Mata Pelatihan

Kontribusi Terhadap Visi Misi Organisasi Penguatan Nilai

Organisasi

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7)

bagian akademik

Evidence: modul dan SOP IPC dan IPE yang telah disetujui

disetujui.

4 Sosialisasi modul dan SOP

penerapan IPC dan IPE

a. Menentukan metode dan waktu sosialisasi modul

dan SOP penerapan IPC dan IPE jurusan keperawatan

b. Membuat undangan sosialiasi modul dan SOP IPC dan IPE di jurusan keperawatan

Outuput:

Terdapat metode

sosialisasi dan waktu

Pelaksanaan

sosialisasi

Evidence: -

Saya akan melakukan konsultasi

penentuan metode sosialisasi

dan waktu pelaksanaan

bersama dengan Ketua Jurusan

Keperawatan

dengan santun (berorientasi

pelayanan) dan penuh tanggung

jawab (akuntabel)

Kegiatan ini berkontribusi

terhadap pencapaian visi

Poltekkes Kemenkes

Banjarmasin yakni

Sebagai pusat pendidikan

Output: Terciptanya Undangan sosialisasi modul dan SOP penerapan IPC dan IPE

Evidence: Undangan soft copy dan hardcopy sosialisasi

Saya akan membuat undangan sosialisasi dengan cermat dan teliti (akuntabel), menggunakan

Bahasa Indonesia yang baik dan benar (loyal), serta bersikap ramah dan sopan (berorientasi pelayanan), menggunakan inventaris kantor/ ATK secara jujur, efisien dan bertanggungjawab (akuntabel)

kesehatan yang bermoral, profesional, unggul’, serta misi ke-1 yaitu

Menyelenggarakan

Pendidikan kesehatan yang bermoral, professional dan unggul’ serta tujuan Poltekkes

Banjarmasin yaitu

‘terselenggaranya tata

kelola manajemen

Kegiatan ini dapat

menguatkan

nilai-nilai organisasi

Poltekkes

Kemenkes

Banjarmasin yaitu, moral, professional, unggul

c. Distribusi undangan fisik dan informasi via aplikasi social media terkait undangan

Outuput: terdistribusinya undangan sosialisasi

Evidence: list unit yang telah

Saya akan melakukan distribusi undangan fisik dan beradaptasi dengan memberikan informasi model sekarang melalui sosial media (adaptif) secara profesional dan bertanggungjawab

pendidikan yang dapat dipertanggungjawabkan’.

34

No. Kegiatan Tahapan Kegiatan Output/ Hasil

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) mendapat undangan (akuntabel)

d. Sosialisasi Modul dan SOP penerapan IPC dan IPE di jurusan keperawatan

Output: tersosialisasinya modul dan SOP penerapan IPC dan IPE kepada peserta sosialisasi

Evidence: absensi, foto sosialisasi

Saya akan berkontribusi memajukan instansi (loyal) dengan membuka kegiatan sosialisasi dengan senyum, salam, sapa dan sopan santun (berorientasi pelayanan) dan berdoa serta melaksanakan sosialisasi dengan penuh tanggungjawab dan Integritas (akuntabel), dan penyampaian dengan sebaikbaiknya agar orang lain dapat memahami (kompeten) serta bersedia menerima masukan (kolaboratif) untuk menyelaraskan perbedaan pendapat (harmonis)

35
Keterkaitan Substansi Mata Pelatihan Kontribusi Terhadap Visi Misi Organisasi Penguatan Nilai Organisasi

4.3 Rencana Jadwal Kegiatan Aktualisasi

Berikut adalah rencana jadwal kegiatan aktualisasi yang akan dilaksanakan mulai dari 27

Juli 2022 sampai dengan 1 September 2022.

No Kegiatan Juli Agustus September IV I II III IV V 1

1 Diskusi tentang kebijakan untuk penerapan IPE dan IPC dengan Direktur

2 Diskusi pembuatan sistem pembelajaran IPE dan IPC dengan ketua Pusbangdik

3 Penyusunan draft modul dan SOP penerapan IPC dan IPE

4 Sosialisasi modul dan SOP penerapan IPC dan IPE

36

DAFTAR PUSTAKA

Poltekkes Kemenkes Banjarmasin. 2020. Renstra Poltekkes Kemenkes Banjarmasin 20202024.

Lembaga Administrasi Negara Republik Indonesia. 2019. Analisis Isu Kontemporer Modul Pelatihan Dasar Calon Pegawai Negeri Sipil Golongan II dan Golongan III. Jakarta: Lembaga Administrasi Negara Republik Indonesia.

Lembaga Administrasi Negara Republik Indonesia. 2021. Berorientasi Pelayanan Modul Pelatihan Dasar Calon Pegawai Negeri Sipil. Jakarta: Lembaga Administrasi Negara Republik Indonesia.

Lembaga Administrasi Negara Republik Indonesia. 2021. Akuntabel Modul Pelatihan Dasar Calon Pegawai Negeri Sipil. Jakarta: Lembaga Administrasi Negara Republik Indonesia.

Lembaga Administrasi Negara Republik Indonesia. 2021. Harmonis Modul Pelatihan Dasar Calon Pegawai Negeri Sipil. Jakarta: Lembaga Administrasi Negara Republik Indonesia.

Lembaga Administrasi Negara Republik Indonesia. 2021. Loyal Modul Pelatihan Dasar Calon Pegawai Negeri Sipil. Jakarta: Lembaga Administrasi Negara Republik Indonesia.

Lembaga Administrasi Negara Republik Indonesia. 2021. Adaptif Modul Pelatihan Dasar Calon Pegawai Negeri Sipil. Jakarta: Lembaga Administrasi Negara Republik Indonesia.

Lembaga Administrasi Negara Republik Indonesia. 2021. Kolaboratif Modul Pelatihan Dasar Calon Pegawai Negeri Sipil. Jakarta: Lembaga Administrasi Negara Republik Indonesia.

Lembaga Administrasi Negara Republik Indonesia. 2021. SMART ASN Modul Pelatihan Dasar Calon Pegawai Negeri Sipil. Jakarta: Lembaga Administrasi Negara Republik Indonesia.

Lembaga Administrasi Negara Republik Indonesia. 2017. Manajemen Aparatur Sipil Negara: Modul Pelatihan Dasar Calon Pegawai Negeri Sipil Golongan III. Jakarta: Lembaga Administrasi Negara Republik Indonesia.

Lembaga Administrasi Negara Republik Indonesia. 2017. Aktualisasi: Modul Pelatihan Dasar CPNS. Jakarta: Lembaga Administrasi Negara Republik Indonesia.

Lembaga Administrasi Negara Republik Indonesia. 2021. Peraturan Lembaga Administrasi Negara Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Lembaga Administrasi Negara Nomor 1 Tahun 2021 Tentang Pelatihan Dasar Calon Pegawai Negeri Sipil.

37

Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia. 2013. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2013 Tentang Jabatan Fungsional Dosen dan Angka Kreditnya.

Sullivan, Mary PhD, RN, FAAN; D. Kiovsky, Richard MD, FAAFP; J. Mason, Diana PhD, RN, FAAN; D. Hill, Cordelia LMSW; Dukes, Carissa BGS Interprofessional Collaboration and Education, AJN, AmericanJournalofNursing: March 2015 - Volume 115Issue 3 - p 47-54 doi: 10.1097/01.NAJ.0000461822.40440.58

World Health Organization. 2010. FrameworkforActiononInterprofessionalEducation& Collaborative Practice. Availabel on http://apps.who.int/iris/bitstream/10665/70185/1/WHO_HRH_HPN_10.3_eng.pdf? ua=1. Diakses tanggal 13 April 2022

38

Lampiran 1 Jadwal Bimbingan Mentor

No Topik Bimbingan Tanggal Tanda tangan

1 Diskusi terkait topik

permasalahan dalam rancangan

aktualisasi

2 Bimbingan tentang topik

masalah untuk rancangan

3 Bimbingan bab 1,2,3 rancangan

4 Bimbingan rancangan aktualisasi

1,3, dan 4

30/05/2022

39
9/06/2022
aktualisasi
aktualisasi 23/06/2022
bab
13/07/2022

OPTIMALISASI IMPLEMENTASI PEMBELAJARAN

INTERPROFESSIONAL EDUCATION (IPE) DAN

INTERPROFESIONAL COLLABORATION (IPC) DI JURUSAN

KEPERAWATAN POLITEKNIK KESEHATAN KEMENTERIAN

KESEHATAN BANJARMASIN TAHUN 2022

Rutmauli Hutagaol

198705172022032001

Asisten Ahli (Dosen)

Poltekkes Kemenkes Banjarmasin

Rancangan Aktualisasi

Pelatihan Dasar CPNS Kementerian Kesehatan

Golongan III

Angakatan 7 Kelompok C

Bapelkes Cikarang Tahun 2022

OUTLINE

Pendahuluan Tinjauan Pustaka Analisis Isu Gagasan Kreatif Penyelesaian Isu

PENDAHULUAN

PENDAHULUAN

Latar Belakang

Proses Pendidikan

Rangkaian Proses Pendidikan: Input, proses, output, outcome,

Model pendidikan merupakan bagian dalam proses Pendidikan

memegang peranan penting sebagai implementasi dalam

pencapaian lulusan (Learning outcome)

Indonesia adalah satu di antara banyak negara berkembang

yang tidak luput dari masalah kesehatan. Tantangan atas

perkembangan kesehatan dunia yang semakin meningkat

merupakan kondisi yang harus dengan cepat mendapat respon.

Pelaksanaan Interperofessional Education (IPE) memiliki peranan

yang sangat penting pada pelayanan kesehatan dan sebagai

pijakan awal untuk tercapainya IPCP (Interprofessional Collaborative Practice).

Poltekkes Kemenkes Banjarmasin telah menerapkan IPE namun

masih hanya pada kegiatan pengabdian masyarakat.

Tujuan Umum: Menjadi PNS yang professional dan berkarakter dengan menerapkan nilai-nilai

dasar ASN “BerAKHLAK” dalam aplikasi kegiatan melalui penyelesaian isu

Tujuan Khusus: diharapkan peserta diklat pelatihan dasar mampu:

• Mengidentifikasi isu di unit kerja Poltekkes Kemenkes Banjarmasin

• Menganalisis penyebab terjadinya isu di unit kerja

• Menentukan isu utama sebagai permasalahan yang akan diselesaikan

• Menemukan gagasan kegiatan dalam penyelesaian isu

• Menganalisis keterkaitan gagasan penyelesaian isu dengan substansi mata pelatihan (nilai-nilai

dasar ASN, peran dan kedudukan ASN dalam mendukung terwujudnya Smart Governance, visi, misi dan nilai-nilai organisasi) ke dalam pelaksanaan kegiatan pemecahan isu.

TUJUAN

TINJAUAN PUSTAKA

Profile Singkat

Poltekkes

Jl. H. Mistar

Cokrokusumo No.1A

Kota Banjarbaru, Provinsi

Kalimantan Selatan

Diresmikan

tanggal 16 April 2001

UPT di lingkungan

Kementerian

Kesehatan

Visi dan Misi Poltekkes Banjarmasin

Visi: Sebagai pusat Pendidikan kesehatan yang Bermoral, Profesional, dan Unggul

Misi:

• Menyelenggarakan Pendidikan kesehatan yang bermoral, professional dan unggul

• Menyelenggarakan penelitian dan pelatihan yang unggul untuk meningkatkan mutu Pendidikan kesehatan.

• Menyelenggarakan pengabdian kepada masyarakat bidang kesehatan berdasarkan keilmuan, hasil penelitian, dan berorientasi kepada Kebutuhan masyarakat

• Membangun civitas akademika berdasarkan budaya organisasi

• Memperkuat system Manajemen Pendidikan yang professional dan akuntabel

• Membangun jejaring Kerjasama lintas program dan sector, baik nasional maupun internasional.

Nilai-Nilai Organisasi

Bermoral Profesional

pengelolaan Poltekkes Kemenkes

Banjarmasin sesuai dengan norma profesi, organisasi, agama, dan budaya

pengelolaan Poltekkes Kemenkes

Banjarmasin berdasarkan standar pendidikan

tinggi (SN Dikti dan tambahan), berorientasi

kepada mahasiswa, mitra kerja dan masyarakat

Unggul

Poltekkes Kemenkes Banjarmasin memiliki kelebihan

dalam aspek tertentu, menjadi institusi terkemuka, menjadi rujukan pendidikan sejenis yang bertaraf

nasional dan internasional

STRUKTUR ORGANISASI POLTEKKES BANJARMASIN

Profile Peserta

Lahir pada 17 Mei 1987 di Serdang Bedagai. Menempuh pendidikan dari D-III

Keperawatan Medistra Lubuk Pakam (2005 s.d 2008), dan Pendidikan S1

Keperawatan di Fakultas Ilmu Keperawatan Universitas Indonesia (2011 s.d 2013) dan

profesi Ners di Fakultas Ilmu Keperawatan Universitas Indonesia (2014 s.d 2015).

Melanjutkan Pendidikan Magister Keperawatan di Fakultas Ilmu Keperawatan

Universitas Indonesia (2017 s.d 2019). Pengalaman bekerja di Rumah Sakit sebagai

perawat pelaksana di Rumah Sakit Gading Pluit Jakarta Utara (2009 s.d 2011) dan

Rumah Sakit Medistra Jakarta (2015 s.d 2017). Pengalaman mengajar di Akademi

Keperawatan Andalusia Jakarta (2020 s.d 2022) dan saat ini di Poltekkes Kemenkes

Banjarmasin.

“ “ Rutmauli Hutagaol 198705172022032001 Asisten Ahli (Dosen) Poltekkes Kemenkes Banjarmasin

TUGAS DAN FUNGSI DOSEN

Tertera dalam PERMENPAN RB No 17 Tahun 2013 dan di Jabarkan di lingkungan Politeknik Kesehatan Kemenkes melalui

Sasaran Kinerja Pegawai (SKP)

Pelaksanaan pendidikan

• Melaksanakan perkulihan/ tutorial dan membimbing, menguji serta menyelenggarakan pendidikan di laboratorium dan praktek lapangan

• Membimbing seminar

• Membing kuliah kerja nyata, pratek kerja nyata, praktek kerja lapangan

• Membimbing dan ikut membimbing dalam menghasilkan disertasi, tesis, skripsi dan laporan akhir studi

Pelaksanaan

Penelitian

Pelaksanaan

Pengabdian

Masyarakat

• Menghasilkan karya ilmiah

• Membuat rancangan dan karya teknologi, rancangan dan karya seni monumental/seni pertunjukan/karya sastra

• Melaksanakan pengembangan hasil pendidikan dan penelitian

• Memberi latihan/ penyuluhan/ penataran/ceramah pada masyarakat

• Membuat/menulis karya pengabdian

Nilai-Nilai Dasar Profesi Aparatur

Sipil Negara (ASN)

BERorientasi pelayanan

Akuntabel

Kompeten

Harmonis

Loyal Adaptif
Kolaboratif
“BerAKHLAK”

ANALISIS ISU

PRA-ANALISIS

Poltekkes Kemenkes Banjarmasin Jurusan Keperawatan

Dosen Keperawatan dan IT Jurusan Keperawatan

Belum optimalnya

pendokumentasian Rencana

Pembelajaran Semester (RPS)

di Jurusan Keperawatan di Lingkungan Poltekkes

Kemenkes Banjarmasin tahun

2022

Belum optimalnya

Pelaksanaan Kegiatan

penelitian di Jurusan

Keperawatan di Lingkungan

Poltekkes Kemenkes

Banjarmasin tahun 2022

Belum optimalnya

penerapan model

pembelajaran

Interprofesional Education

dan Interprofessional

Collaboration di Jurusan

Keperawatan di Lingkungan

Poltekkes Kemenkes

Banjarmasin tahun 2022

Landasan Pra

Analisis Isu

Data dukung: Dokumentasi RPS di

Jurusan Keperawatan

Kondisi saat ini: Masih ada dosen

yang belum mengumpulkan RPS

walaupun perkuliahan telah berjalan

Dampak: Proses belajar mengajar

menjadi terhambat dan tidak

terstandar karena tidak ada

panduan dalam proses belajar mengajar

Data dukung: Data dari LPPM

Kondisi saat ini: Hanya ada 17 proposal

penelitian yang seharusnya bisa 30 proposal penelitian

Dampak: Tidak optimalnya tugas

utama perguruan tinggi yaitu dharma

perguruan tinggi dalam penelitian

Data dukung: Data dari Pusbangdik

Kondisi saat ini: Perkuliahan di kelas masih masing-masing prodi walaupun ada 6 jurusan di Poltekkes Kemenkes

Banjarmasin, namun untuk pengabdian masyarakat sudah ada yang kolaborasi

Dampak: Menurunnya kualitas pendidikan mahasiswa dan output lulusan, mahasiswa yang lulus ujian kompetensi 95%,

MEMILAH/ MENAPIS ISU

Penetapan Isu menggunakan APKL dapat dinilai dari

tingkat Aktual, Problematik, Khalayak, Layak dengan rentang skala penilaian 1-5.

KEKHALAYAKAN K

Kekhalayakan yaitu isu yang diangkat apakah secara langsung menyangkut hajat hidup orang banyak dan bukan hanya untuk kepentingan seseorang atau sekelompok kecil.

LAYAK

Layak yaitu isu yang masuk akal (logis), pantas, realistis dan dapat dibahas sesuai dengan tugas, hak, wewenang dan tanggung jawab hingga akhirnya diangkat menjadi isu yang prioritas.

AKTUAL A

Aktual yaitu isu tersebut masih dibicarakan atau belum terselesaikan hingga masa sekarang.

Problematik yaitu bagaimana kompleksitas isu tersebut yang

menyimpang dari harapan standar, ketentuan yang menimbulkan

kegelisahan sehingga perlu segera dicari penyebab dan pemecahannya.

L
PROBLEMATIK P

Analisis isu menggunakan APKL

Isu Kriteria Jumlah Prioritas

A P K L

Keterangan:

5 Sangat kuat pengaruhnya

4 Kuat pengaruhnya

3 Sedang pengaruhnya

Belum optimalnya pendokumentasian

Rencana Pembelajaran Semester (RPS) di Jurusan Keperawatan di Lingkungan

Poltekkes Kemenkes Banjarmasin

tahun 2022.

2 Kurang pengaruhnya

1 Sangat kurang pengaruhnya

Belum optimalnya Pelaksanaan

Kegiatan penelitian di Jurusan

Keperawatan di Lingkungan Poltekkes

Kemenkes Banjarmasin tahun 2022

Belum optimalnya penerapan model

pembelajaran Interprofesional Education dan Interprofessional Collaboration di Jurusan Keperawatan di Lingkungan Poltekkes Kemenkes

Banjarmasin tahun 2022

5 5 4 3 17 2
5 3 4 4 16 3
5 4 5 5 19 1

Analisis isu menggunakan APKL

Dari ke tiga isu yang didapatkan, berdasarkan metode APKL didapatkan prioritas isu yaitu “Belum optimalnya pendokumentasian

Rencana Pembelajaran Semester (RPS) di Jurusan Keperawatan di Lingkungan Poltekkes Kemenkes Banjarmasin tahun 2022.”

ANALISIS PENYEBAB ISU

• Belum sosialisasi hasil

pelatihan IPE dan IPC

• Belum terbangun system IPE dan IPC

Keterampilan SDM

dalam penerapan

Time Bond

Mother Nature

Belum ada kebijakan

untuk penerapan IPE

dan IPC secara

formal

IPE dan IPC Material

Belum optimalnya penerapan model

Method

Man

pembelajaran IPC dan IPE di Jurusan

Keperawatan di Lingkungan

Poltekkes

Kemenkes

Banjarmasin Tahun

2022

• Belum ada modul IPE

dan IPC

• Belum ada SOP IPE dan IPC

GAGASAN KREATIF PENYELESAIAN ISU

GAGASAN PEMECAHAN ISU

penerapan model pembelajaran Interprofesional Education dan Interprofessional Collaboration melalui pembuatan modul IPC dan IPE di Jurusan Keperawatan di Lingkungan Poltekkes Kemenkes Banjarmasin tahun 2022
optimalnya penerapan model pembelajaran Interprofesional Education dan Interprofessional Collaboration di Jurusan Keperawatan di Lingkungan Poltekkes Kemenkes Banjarmasin tahun 2022. 01 Diskusi tentang kebijakan untuk penerapan IPE dan IPC dengan Direktur 02 Diskusi pembuatan sistem pembelajaran IPE dan IPC dengan ketua Pusbangdik dan Narasumber 03 Penyusunan draft modul dan SOP penerapan IPC dan IPE 04 Sosialisasi modul dan SOP penerapan IPC dan IPE KEGIATAN
Optimalisasi
Belum

MATRIKS RANCANGAN KEGIATAN

Diskusi tentang kebijakan

untuk penerapan IPE dan

IPC dengan Direktur

Menyiapkan bahan

diskusi (literatur review)

Melakukan diskusi

tentang kebijakan

penerapan IPC dan

IPE dengan Direktur

Diskusi pembuatan sistem

pembelajaran IPE dan IPC

dengan ketua Pusbangdik dan Narasumber

Menganalisa dan mengidentifikasi mata

kuliah yang akan

diterapkan IPC dan IPE, dan menganalisa fasilitas seperti ruang kuliah

Penyusunan draft modul

dan SOP penerapan IPC dan IPE

Sosialisasi modul dan SOP

penerapan IPC dan IPE

Melakukan literature review

Melakukan penyusunan

draft modul dan SOP

penerapan IPC dan IPE

Melakukan diskusi hasil

Melaksanakan arahan

dari direktur

Analisa dengan ketua pusbangdik dan Narasumber

Melakukan Pembahasan

draft modul dan SOP

bersama pihak-pihak terkait

Melaksanakan arahan

dari ketua pusbangdik dan Narasumber

Meminta Persetujuan

draft modul dan SOP

Menentukan metode dan waktu sosialisasi modul dan

SOP penerapan IPC dan IPE jurusan keperawatan

Membuat undangan sosialiasi modul dan

SOP IPC dan IPE di jurusan keperawatan

Distribusi undangan fisik dan informasi via aplikasi social media terkait undangan

Sosialisasi Modul dan SOP

penerapan IPC dan IPE di jurusan keperawatan

Terciptanya kebijakan

Terciptanya sistem penerapan IPC dan IPE

Tersedianya Modul dan SOP

akademik
yg disetujui bag. mutu dan
Tersosialisasi nya modul dan SOP

RANCANGAN AKTUALISASI

Kegiatan 1: Diskusi tentang kebijakan untuk penerapan IPE dan IPC dengan Direktur

Keterkaitan substansi Mata

Tahapan kegiatan

a. Menyiapkan

bahan diskusi (literatur review)

b. Melakukan diskusi tentang kebijakan

penerapan IPC dan IPE dengan

Direktur

c. Melaksanakan

arahan dari

direktur

Output/Hasil

a. list bahan

diskusi dan foto Diskusi

b. Terdapat draft

kebijakan IPC dan IPE

c. Kebijakan

penerapan IPC dan IPE dalam

bentuk hardcopy dan softcopy

Pelatihan

a. Akan mengedepankan ketelitian dan kecermatan dan tanggungjawab

atas apa yang akan disampaikan (Akuntabel) dengan sebaik-baiknya

(Kompeten)

b. bersikap ramah dan solutif (Berorientasi pelayanan) serta terbuka

menerima masukan (Kolaboratif) dan menghargai perbedaan (Harmonis) guna melakukan perbaikan yang tiada henti untuk kemajuan instansi dan terus berinovasi menghadapi perubahan (Adaptif)

c. Akan bersedia mengikuti saran dan perintah beliau selagi tidak

bertentangan dengan peraturan yang

berlaku (loyal)

Kontribusi terhadap visimisi organisasi

Diangkatnya isu ini, akan

mendukung visi institusi

dalam memberikan

layanan dan

menghasilkan output

peserta didik yang

bermoral, profesional, dan unggul, serta misi ke-1

yaitu ‘Menyelenggarakan

Pendidikan kesehatan

yang bermoral, professional dan unggul’

serta tujuan Poltekkes

Banjarmasin yaitu

terselenggaranya tata

kelola manajemen

pendidikan yang dapat

dipertanggungjawabkan’

Penguatan nilai organisasi

Kegiatan ini

dapat menguatkan

nilai-nilai organisasi

Poltekkes

Kemenkes

Banjarmasin yaitu moral, professional, unggul

RANCANGAN AKTUALISASI

Kegiatan 2: Diskusi pembuatan sistem pembelajaran IPE dan IPC dengan ketua Pusbangdik dan Narasumber

Keterkaitan substansi Mata

Tahapan kegiatan

a. Menganalisa dan mengidentifikasi

mata kuliah yang

akan digabung, dan menganalisa

fasilitas

b. Melakukan diskusi hasil

Analisa dengan

ketua

pusbangdik dan Narasumber

Output/Hasil

a. Tersusunnya

list jurusan dan mata kuliah yang dilakukan

IPC dan IPE

b. Terciptanya kesepakatan jurusan dan mata kuliah yang akan

dilakukan IPC dan IPE, pengelolaan kelas

Pelatihan

a. Saya akan menganalisa dan mengidentifikasi dengan kualitas

terbaik (Kompeten), cermat dan teliti (Akuntabel)

b. Saya akan bersikap ramah dan solutif, menjaga kesopanan, menghormati atasan (Berorientasi

pelayanan) guna membangun

lingkungan kerja yang kondusif (Harmonis) serta terbuka menerima

masukan untuk perbaikan (Kolaboratif), dan mengutamakan

ketelitian dan kecermatan (Akuntabel) agar sesuai dengan standar pendidikan

Kontribusi terhadap visimisi organisasi

Diangkatnya isu ini, akan

mendukung visi institusi

dalam memberikan

layanan dan menghasilkan output

peserta didik yang

bermoral, profesional, dan unggul, serta misi ke-1

yaitu ‘Menyelenggarakan

Pendidikan kesehatan

yang bermoral, professional dan unggul’

serta tujuan Poltekkes

Banjarmasin yaitu

‘terselenggaranya tata

kelola manajemen

pendidikan yang dapat

dipertanggungjawabkan’

Penguatan nilai organisasi

Kegiatan ini dapat menguatkan

nilai-nilai organisasi

Poltekkes

Kemenkes

Banjarmasin

yaitu moral, professional, unggul

RANCANGAN AKTUALISASI

Kegiatan 2: Diskusi pembuatan sistem pembelajaran IPE dan IPC dengan ketua Pusbangdik dan Narasumber

Keterkaitan substansi Mata

Tahapan kegiatan

c. Melaksanakan

arahan dari ketua

pusbangdik dan

Narasumber

Output/Hasil

c. Output:

terciptanya sistem penerapan

pembelajaran

IPC dan IPE

Evidence: formulir rancangan sistem penerapan IPC dan IPE

Pelatihan

c. Saya akan melaksanakan arahan

dari ketua pusbangdik dengan

dengan kualitas terbaik

(Kompeten), cermat dan tanggungjawab serta

menggunakan fasilitas kantor

dengan efektif dan efisien

(Akuntabel) dan bersedia

mengikuti saran dan perintah

beliau selagi tidak bertentangan

dengan peraturan yang berlaku

(Loyal) dan terus berinovasi

menghadapi perubahan (Adaptif)

Kontribusi terhadap visimisi organisasi

Diangkatnya isu ini, akan

mendukung visi institusi

dalam memberikan

layanan dan

menghasilkan output

peserta didik yang

bermoral, profesional, dan

unggul, serta misi ke-1

yaitu ‘Menyelenggarakan

Pendidikan kesehatan

yang bermoral, professional dan unggul’

serta tujuan Poltekkes

Banjarmasin yaitu

‘terselenggaranya tata

kelola manajemen

pendidikan yang dapat

dipertanggungjawabkan

Penguatan nilai organisasi

Kegiatan ini dapat menguatkan

nilai-nilai organisasi

Poltekkes

Kemenkes

Banjarmasin

yaitu moral, professional, unggul

RANCANGAN AKTUALISASI

Kegiatan 3: Penyusunan draft modul dan SOP penerapan IPC dan IPE

Keterkaitan substansi Mata

Tahapan kegiatan

a. Melakukan literature review

b. Melakukan

penyusunan draft modul dan SOP

penerapan IPC dan IPE

Output/Hasil

a. Tersusunnya contoh modul dan SOP

penerapan IPC dan IPE yang terstandar

b. Tersusunnya

draft modul dan SOP penerapan

IPC dan IPE

Pelatihan

a. Saya akan belajar untuk

mengembangkan kapabilitas

(Kompeten) dalam pembuatan

modul dan SOP melalui internet

dengan cermat, efektif dan efisien

serta bertanggung jawab atas

kepercayaan yang telah diberikan

(Akuntabel) antusias (Adaptif)

untuk kemajuan instansi

b. Saya akan menyusun draft modul dan SOP dengan kualitas

terbaik (Kompeten), cermat, dan

bertanggungjawab atas

kepercayaan yang telah diberikan

(Akuntabel) antusias (Adaptif)

Kontribusi terhadap visimisi organisasi

Diangkatnya isu ini, akan

mendukung visi institusi

dalam memberikan

layanan dan

menghasilkan output

peserta didik yang

bermoral, profesional, dan

unggul, serta misi ke-1

yaitu ‘Menyelenggarakan

Pendidikan kesehatan

yang bermoral, professional dan unggul’

serta tujuan Poltekkes

Banjarmasin yaitu

Penguatan nilai organisasi

Kegiatan ini dapat menguatkan

nilai-nilai organisasi

Poltekkes

Kemenkes

Banjarmasin

yaitu moral, professional, unggul

terselenggaranya tata

kelola manajemen

pendidikan yang dapat

dipertanggungjawabkan

RANCANGAN AKTUALISASI

Kegiatan 3: Penyusunan draft modul dan SOP penerapan IPC dan IPE

Keterkaitan substansi Mata

Tahapan kegiatan

c. Melakukan

Pembahasan

draft modul dan

SOP bersama

pihak-pihak

terkait

d. Meminta

Persetujuan draft

modul dan SOP

Output/Hasil

c. Terdapat

arahan dan masukan dari

pihak terkait

untuk

penyempurnaan

draft modul dan

SOP

d. Disetujuinya

hasil perbaikan

draft modul dan

SOP oleh bagian

mutu dan

bagian akademik

Pelatihan

c. Saya akan berdiskusi dengan

sikap sopan santun (Berorientasi

Pelayanan) untuk kemajuan instansi

guna membangun lingkungan kerja

yang kondusif (harmonis) serta

terbuka menerima masukan untuk

perbaikan (kolaboratif), dan

bersedia mengikuti saran dan

perintah selagi tidak bertentangan

dengan peraturan (loyal)

d. Saya akan bertindak proaktif

dengan kritikan dan masukan beliau

(Adaptif) dan akan melakukan

perbaikan dari atasan selagi tidak

bertentangan dengan undangundang (Loyal) untuk dapat

menghasilkan modul dan SOP yang

berkualitas.

Kontribusi terhadap visimisi organisasi

Diangkatnya isu ini, akan

mendukung visi institusi

dalam memberikan

layanan dan

menghasilkan output

peserta didik yang

bermoral, profesional, dan

unggul, serta misi ke-1

yaitu ‘Menyelenggarakan

Pendidikan kesehatan

yang bermoral, professional dan unggul’

serta tujuan Poltekkes

Banjarmasin yaitu

Penguatan nilai organisasi

Kegiatan ini dapat menguatkan

nilai-nilai organisasi

Poltekkes

Kemenkes

Banjarmasin

yaitu moral, professional, unggul

terselenggaranya tata

kelola manajemen

pendidikan yang dapat

dipertanggungjawabkan

RANCANGAN AKTUALISASI

Kegiatan 4: Sosialisasi modul dan SOP penerapan IPC dan IPE

Keterkaitan substansi Mata

Tahapan kegiatan

a. Menentukan

metode dan

waktu sosialisasi

modul dan SOP penerapan IPC dan IPE jurusan

keperawatan

b. Membuat undangan sosialiasi modul

dan SOP IPC dan IPE di jurusan

keperawatan

Output/Hasil

a. Terdapat metode sosialisasi dan waktu

Pelaksanaan sosialisasi

b. Terciptanya Undangan sosialisasi modul

dan SOP penerapan IPC dan IPE

Pelatihan

a. Saya akan berkonsultasi

penentuan metode Sosialisasi

dan waktu Pelaksanaan dengan

santun (Berorientasi pelayanan)

dan penuh tanggung jawab (Akuntabel)

b. Saya akan membuat

undangan sosialisasi dengan

cermat dan teliti (Akuntabel), menggunakan Bahasa Indonesia

yang baik dan benar (Loyal), menggunakan inventaris kantor/

ATK secara jujur, efisien dan bertanggungjawab (Akuntabel)

Kontribusi terhadap visimisi organisasi

Diangkatnya isu ini, akan

mendukung visi institusi

dalam memberikan

layanan dan menghasilkan output

peserta didik yang

bermoral, profesional, dan unggul, serta misi ke-1

yaitu ‘Menyelenggarakan

Pendidikan kesehatan

yang bermoral, professional dan unggul’

serta tujuan Poltekkes

Banjarmasin yaitu

Penguatan nilai organisasi

Kegiatan ini dapat menguatkan

nilai-nilai organisasi

Poltekkes

Kemenkes

Banjarmasin

yaitu moral, professional, unggul

terselenggaranya tata

kelola manajemen

pendidikan yang dapat

dipertanggungjawabkan’

RANCANGAN AKTUALISASI

Kegiatan 4: Sosialisasi modul dan SOP penerapan IPC dan IPE

Keterkaitan substansi Mata

Tahapan kegiatan

c. Distribusi

undangan fisik dan informasi via aplikasi social media terkait

undangan

d. Sosialisasi

Modul dan SOP penerapan IPC dan IPE di jurusan keperawatan

Output/Hasil

c. Terdistribusinya

undangan Sosialisasi

d. Tersosialisasinya

modul dan SOP

penerapan IPC dan IPE kepada

peserta sosialisasi

Pelatihan

c. Saya akan melakukan

distribusi undangan fisik dan beradaptasi dengan

memberikan informasi model

sekarang melalui sosial media

(Adaptif) secara profesional dan bertanggungjawab (Akuntabel)

d. Saya akan melaksanakan

sosialisasi dengan sebaikbaiknya agar orang lain dapat

memahami (Kompeten) serta

bersedia menerima masukan (Kolaboratif) untuk

menyelaraskan perbedaan pendapat (Harmonis)

Kontribusi terhadap visimisi organisasi

Diangkatnya isu ini, akan

mendukung visi institusi

dalam memberikan

layanan dan menghasilkan output

peserta didik yang

bermoral, profesional, dan unggul, serta misi ke-1

yaitu ‘Menyelenggarakan

Pendidikan kesehatan

yang bermoral, professional dan unggul’

serta tujuan Poltekkes

Banjarmasin yaitu

‘terselenggaranya tata

kelola manajemen

pendidikan yang dapat

dipertanggungjawabkan

Penguatan nilai organisasi

Kegiatan ini dapat menguatkan

nilai-nilai organisasi

Poltekkes

Kemenkes

Banjarmasin

yaitu moral, professional, unggul

HARAPAN AKTUALISASI

Mewujudkan sikap perilaku bela negara sesuai profesi

Mengaktualisasikan nilai-nilai dasar PNS “BerAKHLAK”

Mewujudkan pendidikan kesehatan yang bermoral, professional dan unggul’ serta menyelenggarakan tata kelola manajemen

pendidikan yang dapat dipertanggungjawabkan

JADWAL KEGIATAN

1 Diskusi tentang kebijakan untuk

penerapan IPE dan IPC dengan

Direktur

2 Diskusi pembuatan sistem

pembelajaran IPE dan IPC

dengan ketua Pusbangdik dan

Narasumber

3 Penyusunan draft modul dan

SOP penerapan IPC dan IPE

4 Sosialisasi modul dan SOP

penerapan IPC dan IPE

No Kegiatan Juli Agustus September IV I II III IV V 1

DAFTAR PUSTAKA

Poltekkes Kemenkes Banjarmasin. 2020. Renstra Poltekkes Kemenkes Banjarmasin 2020-2024.

Lembaga Administrasi Negara Republik Indonesia. 2019. Analisis Isu Kontemporer Modul Pelatihan Dasar Calon Pegawai Negeri Sipil Golongan II dan Golongan III. Jakarta: Lembaga Administrasi Negara Republik Indonesia.

Lembaga Administrasi Negara Republik Indonesia. 2021. Berorientasi Pelayanan Modul Pelatihan Dasar Calon Pegawai Negeri Sipil. Jakarta: Lembaga Administrasi Negara Republik Indonesia.

Lembaga Administrasi Negara Republik Indonesia. 2021. Akuntabel Modul Pelatihan Dasar Calon Pegawai Negeri Sipil. Jakarta: Lembaga Administrasi Negara Republik Indonesia.

Lembaga Administrasi Negara Republik Indonesia. 2021. Harmonis Modul Pelatihan Dasar Calon Pegawai Negeri Sipil. Jakarta: Lembaga Administrasi Negara Republik Indonesia.

Lembaga Administrasi Negara Republik Indonesia. 2021. Loyal Modul Pelatihan Dasar Calon Pegawai Negeri Sipil. Jakarta: Lembaga Administrasi Negara Republik Indonesia.

Lembaga Administrasi Negara Republik Indonesia. 2021. Adaptif Modul Pelatihan Dasar Calon Pegawai Negeri Sipil. Jakarta: Lembaga Administrasi Negara Republik Indonesia.

Lembaga Administrasi Negara Republik Indonesia. 2021. Kolaboratif Modul Pelatihan Dasar Calon Pegawai Negeri Sipil. Jakarta: Lembaga Administrasi Negara Republik Indonesia.

Lembaga Administrasi Negara Republik Indonesia. 2021. SMART ASN Modul Pelatihan Dasar Calon Pegawai Negeri Sipil. Jakarta: Lembaga Administrasi Negara Republik Indonesia.

Lembaga Administrasi Negara Republik Indonesia. 2017. Manajemen Aparatur Sipil Negara: Modul Pelatihan Dasar Calon Pegawai Negeri Sipil Golongan III. Jakarta: Lembaga Administrasi Negara Republik Indonesia.

Lembaga Administrasi Negara Republik Indonesia. 2017. Aktualisasi: Modul Pelatihan Dasar CPNS. Jakarta: Lembaga Administrasi Negara Republik Indonesia.

Lembaga Administrasi Negara Republik Indonesia. 2021. Peraturan Lembaga Administrasi Negara Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan

Lembaga Administrasi Negara Nomor 1 Tahun 2021 Tentang Pelatihan Dasar Calon Pegawai Negeri Sipil.

Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia. 2013. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2013 Tentang Jabatan Fungsional Dosen dan Angka Kreditnya.

World Health Organization. 2010. Framework for Action on Interprofessional Education & Collaborative Practice. Availabel on http://apps.who.int/iris/bitstream/10665/70185/1/WHO_HRH_HPN_10.3_eng.pdf?ua=1. Diakses tanggal 13 April 2022

Thank you

Turn static files into dynamic content formats.

Create a flipbook
Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.