1 minute read

Gambar 1 Struktur Organisasi KKP Kelas II Banjarmasin

Next Article
Lampiran

Lampiran

Gambar 1. Struktur Organisasi KKP Kelas II Banjarmasin

Pada sub Bagian Administrasi Umum Kantor Kesehatan Pelabuhan Kelas II Banjarmasin mempunyai tugas melakukan koordinasi penyusunan rencana, program, dan anggaran, pengelolaan keuangan dan barang milik negara, urusan kepegawaian, organisasi dan tata laksana, dan hubungan masyarakat, pemantauan, evaluasi dan pelaporan, kearsipan, persuratan, dan kerumahtanggaan Kantor Kesehatan Pelabuhan Kelas II Banjarmasin. Adapun tugas pokok dan fungsi Kepala Sub Bagian Administrasi Umum berdasarkan Perjanjian Kinerja Turunan dengan Kepala Kantor Kesehatan Pelabuhan Kelas II Banjarmasin adalah melaksanakan dukungan manajemen pelaksanaan program/ kegiatan terkait layanan perkantoran, layanan perencanaan dan penganggaran internal, layanan umum, layanan sarana internal, layanan SDM, layanan hukum, layanan organisasi dan tata kelola internal, layanan kehumasan dan protokoler, pemantauan dan evaluasi serta pelaporan, pengelolaan keuangan Negara.

Advertisement

2.3 Profil Peserta Pelatihan Dasar CPNS Golongan III

Peserta adalah seorang CPNS Kementerian Kesehatan Republik Indonesia Golongan III/a dengan jabatan fungsional sebagai perencana pada Sub Bagian Administrasi Umum Kantor Kesehatan Pelabuhan Kelas II Banjarmasin. Dalam pelaksanaan aktualisasi, peserta mengacu kegiatan pada Tugas Pokok Jabatan dalam Sasaran Kerja Pegawai (SKP), yaitu: 1. Mengumpulkan data dan informasi melalui pengumpulan data sekunder; 2. Melakukan inventarisasi sumber daya yang potensial dalam rangka identifikasi permasalahan; 3. Melakukan kodifikasi dan input data ke dalam database; 4. Mengolah data dan menyajikan informasi; 5. Melakukan peyiapan dokumen estimasi pendapatan yang dialokasikan Daftar Isian

Pelaksanaan Anggaran (DIPA), DIPA luncuran, serta lampiran RKAKL (uraiaan anggaran pendapatan per akun pendapatan); 6. Melakukan penyiapan dokumen pelaksanaan anggaran (DIPA), Revisi DIPA,

DIPA luncuran, POK atau RKAKL, revisi POK atau RKAKL, Surat Kuasa

Pengguna Anggaran, Dokumen Pelaksanaan Anggaran lainnya yang dipersamakan; 7. Menyusun perencanaan kegiatan unit kerja/UPT; 8. Mengelompokkan laporan kegiatan dan membandingkannya dengan dokumen perencanaan; 9. Melakukan pendokumentasian terhadap bukti fisik program dan anggaran; 10. Menyusun laporan pelaksanaan tugas sebagai pertanggungjawaban kepada

Pimpinan; 11. Melakukan tugas kedinasan lain yang diperintahkan Atasan.

This article is from: