Penyusunan Sop Pengajuan Akreditasi Pelatihan Di Balai Besar Kesehatan Paru Masyarakat Bandung

LAPORAN RANCANGAN AKTUALISASI

PELATIHAN DASAR CPNS GOLONGAN III ANGKATAN 6

PENYUSUNAN SOP PENGAJUAN AKREDITASI PELATIHAN DI BALAI BESAR KESEHATAN PARU MASYARAKAT BANDUNG

HALAMAN JUDUL

Disusun Oleh: Nurani Wulandari

NIP 199212152022032002

BALAI PELATIHAN KESEHATAN CIKARANG

KEMENKES RI

TAHUN 2022

LEMBAR PENGESAHAN

LAPORAN RANCANGAN AKTUALISASI

PENYUSUNAN SOP PENGAJUAN AKREDITASI PELATIHAN DI BALAI

BESAR KESEHATAN PARU MASYARAKAT BANDUNG

Telah diseminarkan

Tanggal 14 Juli 2022, di Bapelkes Cikarang

drg. Yana Yojana, MA

NIP. 197409132005012001

Rian Surahman, S.KM., M.KM.

NIP. 197604202005011002

Penguji,

Miftahurrohin, ST, M.Kes.

NIP. 196903121992031014

KATA PENGANTAR

Segala puji syukur saya ucapkan kepada Allah SWT yang telah memberikan rahmat, hidayah dan karunia-Nya sehingga saya mampu menyelesaikan laporan aktualisasi dengan judul “Penyusunan SOP Pengajuan Akreditasi Pelatihan di Balai Besar Kesehatan Paru Masyarakat Bandung Tahun 2022”.

Saya mengucapkan terimakasih untuk setiap pihak yang mendukung dalam menyusun Laporan Aktualisasi baik secara materi maupun non materi. Ucapan terimakasih saya sampaikan kepada:

1. Dr.drg. Maya Marinda Montain, M.Kes selaku Plt. Kepala Balai Besar Kesehatan Paru Masyarakat Bandung;

2. Drs.Suherman, M.KesselakuKepala Balai PelatihanKesehatanCikarang besertaseluruh jajarandanstafyangsudahmemfasilitasipenyelenggaraanPelatihanDasarCPNSTahun 2022;

3. Rian Surahman, S.KM., M.KM. selaku Sub Koordinator Pengembangan Sumber Daya Balai Besar Kesehatan Paru Masyarakat Bandung, serta sebagai mentor yang telah memotivasi dan membimbing penulis dalam pelaksanakan Pelatihan Dasar CPNS;

4. drg. Yana Yojana, M.A selaku Widyaiswara (Coach) yang telah membimbing dan memberikan masukan dalam pelaksanakan Pelatihan Dasar CPNS;

5. Seluruh widyaiswara, fasilitator dan panitia penyelenggara di Bapelkes Cikarang yang telah memberikan pelayanan terbaiknya selama proses Pelatihan Dasar CPNS;

6. Orang tua dan keluarga yang senantiasa memberikan dukungan dan doa kepada penulis selama mengikuti Pelatihan Dasar CPNS;

7. Elsa Christiana Hutajulu, S.K.M selaku rekan kerja di BBKPM Bandung yang telah membantu dan mendukung proses penyusunan rancangan aktualisasi;

8. Para senior dan rekan-rekan di Balai Besar Kesehatan Paru Masyarakat Bandung;

9. Rekan-rekan peserta Pelatihan Dasar CPNS Golongan III Angkatan 6 terkhusus kepada seluruh anggota kelompok A yang telah berbagi ilmu, pengalaman, semangat dan kekompakannya selama menjalani pelatihan dasar CPNS.

Penulis menyadari sepenuhnya bahwa peyusunan laporan aktualisasi ini masih jauh dari kata sempurna. Oleh karena itu, saran dan kritik yang membangun dari pembaca dan pemerhati sangat diharapkan untuk penyempurnaan kegiatan aktualisasi. Semoga Laporan

Aktualisasi ini dapat bermanfaat, khususnya bagi bagian keuangan Balai Besar Kesehatan Paru

Masyarakat (BBKPM) Bandung dan umumnya bagi seluruh pegawai di instansi. Bandung, Juni 2022

Nurani Wulandari, S.KM.

NIP. 199212152022032002

DAFTAR GAMBAR

BAB I PENDAHULUAN

1.1.Latar Belakang

Aparatur Sipil Negara (disingkat ASN) adalah istilah untuk kelompok profesi bagi pegawaipegawai yang bekerja pada instansi pemerintah. Pegawai ASN terdiri dari Pegawai Negeri Sipil (PNS) dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja (P3K) yang diangkat oleh pejabat pembina kepegawaian dan diserahi tugas dalam suatu jabatan pemerintahan atau diserahi tugas negara lainnya dan digaji berdasarkan peraturan perundang-undangan.

Dalam Undang-Undang No. 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara, menyebutkan bahwa ASN sebagai pelaksana kebijakan publik, pelayan publik, dan perekat dan pemersatu bangsa, perlu mengaplikasikan nilai-nilai dasar ASN dalam setiap kegiatan kerjanya.

Penanaman nilai-nilai dasar ASN ini ditujukan untuk membentuk sosok PNS yang mampu memahami tugas pokok dan fungsi yang sesuai dengan kode etik, nilai dasar, dan kode perilaku PNS. Dalam prosesnya seorang ASN memerlukan pembinaan melalui jalur pendidikan dan pelatihan (diklat). Oleh karena itu, berdasarkan Undang-Undang No. 5 Tahun 2014 setiap aparatur sipil negara sebelum diangkat sebagai PNS wajib mengikuti pendidikan dan pelatihan prajabatan atau saat ini lebih dikenal dengan nama pelatihan dasar calon pegawai negeri sipil (Latsar CPNS).

Pelatihan Dasar CPNS adalah pendidikan dan pelatihan dalam Masa Prajabatan yang dilakukan secara terintegrasi untuk membangun integritas moral, kejujuran, semangat dan motivasi nasionalisme dan kebangsaan, karakter kepribadian yang unggul dan bertanggung jawab, serta memperkuat profesionalisme serta kompetensi bidang. Pelatihan Dasar CPNS bertujuan untuk mengembangkan kompetensi CPNS yang dilakukan secara terintegrasi.

Pelatihan dasar CPNS dilaksanakan dalam bentuk pelatihan klasikal dan BlendedLearning.

Blended Learning dilaksanakan melalui 4 pembelajaran yaitu Pelatihan Mandiri (MOOC), DistanceLearning, Aktualisasi dan pembelajaran klasikal di tempat penyelenggaraan pelatihan dasar CPNS.

Berdasarkan keempat tahapan dan agenda Latsar CPNS tersebut, setiap peserta diharapkan untuk mampu peduli terhadap lingkungan sehingga dapat mengetahui dan menganalisa potensi masalah yang mungkin ada. Kemudian, setiap peserta dapat menentukan gagasan pemecahan masalah yang sesuai dan berdasarkan tugas dan fungsi jabatannya.

Gagasan tersebut kemudian dikembangkan menjadi rancangan penyelesaian dan diaktualisasikan sesuai dengan nilai-nilai BerAKHLAK. Selain itu, setiap peserta Latsar CPNS

juga diharapkan kedepannya untuk senantiasa menjalankan tugas dan fungsinya dengan menerapkan nilai-nilai BerAKHLAK.

1.2.Tujuan

a) Tujuan Umum

Tujuan umum aktualisasi pada kegiatan pelatihan dasar CPNS ini adalah mengimplementasikan rancangan kegiatan yang dikaitkan dengan nilai-nilai dasar profesi Pegawai Negeri Sipil (PNS) yang mencakup berorientasi pelayanan, akuntabel, kompeten, harmonis, loyal, adaptif, dan kolaboratif. Mengidentifikasi nilai-nilai dasar Profesi PNS, Peran dan Kedudukan PNS dalam NKRI serta mengaktualisasikannya.

b) Tujuan Khusus

Tujuan khusus aktualisasi pada kegiatan pelatihan dasar CPNS ini yaitu agar optimalnya pelaporan Jam Pelatihan (JP) pegawai di BBKPM Bandung.

1.3.Manfaat

a) Bagi Penulis

Penulis dapat mengimplementasikan nilai-nilai dasar ASN BerAKHLAK dalam melaksanakan tugas sehingga dapat meningkatkan kinerjanya saat bekerja.

b) Bagi Unit Kerja

Peningkatan kualitas kinerja ASN akan memberikan kontribusi terhadap pencapaian visi dan misi pada unit kerja.

1.4.Ruang Lingkup

Ruang lingkup rancangan ini dibatasi pada tugas dang fungsi di Balai Besar Kesehatan

Paru Masyarakat Bandung. Adapun tahapan pelaksanaan aktualisasi ini adalahsebagai berikut:

1) Menentukan tiga permasalahan berkaitan dengan tupoksi di Balai Besar Kesehatan Paru

Masyarakat Bandung;

2) Melakukan penapisan isu dengan menggunakan metode APKL dan USG;

3) Menentukan Core Issue;

4) Mencari penyebab terjadinya isu melalui diagram fishbone;

5) Menemukan dampak apabila isu tidak segera diselesaikan;

6) Mencari gagasan pemecah isu

7) Menentukan kegiatan-kegiatan dari pemecahan isu dengan menerapkan nilai-nilai Berorientasi Pelayanan, Akuntabel, Kompeten, Harmonis, Loyal, Adaptif dan Kolaboratif (BerAKHLAK);

8) Membuat jadwal rencana pelaksanaan aktualisasi;

9) Melaksanakan kegiatan dan tahapan kegiatan sesuai dengan rancangan kegiatan aktualisasi;

10)Membuat pelaporan kegiatan aktualisasi.

2.1.Gambaran Umum

BAB II PROFIL INSTANSI

Balai Besar Kesehatan Paru Masyarakat (BBKPM) Bandung merupakan Unit Pelaksana

Teknis Kementerian Kesehatan. BBKPM Bandung didirikan pada bulan November tahun 1952, dengan nama Balai Penjelidikan dan Pemberantasan Penjakit Paru-Paru (BP5) dengan tujuan sebagai pusat pemberantasan penyakit tuberculosis (TB). Pada tahun 1974, BP5 berubah

menjadi BP4 (Balai Pengobatan Penyakit Paru-Paru) dan mengacu pada Keputusan Menteri Kesehatan RI No.144/Menkes/SK/IV/1978 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Balai

Pengobatan Penyakit Paru-Paru yang di dalamnya mengatur tugas pokok, fungsi, klasifikasi dan Susunan Organisasi BP4. Sehingga tugas pokok dan fungsi BP4 tidak hanya mengobati tuberkulosis tetapi juga penyakit paru-paru lainnya. Kemudian merujuk pada Kepmenpan

No.62/KEP/M.PAN/7/2003 tentang Petunjuk teknis tata kelola Organisasi Unit Pelaksana

Teknis di Lingkungan Departemen dan Lembaga Pemerintah Non Departemen, yang ditindaklanjuti dengan Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor: 1352/MENKES/PER/IX/2005

tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis di Bidang Kesehatan Paru

Gambar 2.1 Gedung BBKPM Bandung

Masyarakat, menetapkan BP4 Bandung sebagai Balai Kesehatan Paru Masyarakat (BKPM) eselon 3b.

Pada tahun 2007 melalui Surat Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor:

532/MENKES/PER/IV/2007 BKPM Bandung selanjutnya ditetapkan menjadi Balai Besar

Kesehatan Paru Masyarakat (BBKPM) eselon 2b, dengan tugas pokok melaksanakan perencanaan, pelaksanaan dan evaluasi pelayanan kesehatan, penunjang kesehatan, promosi kesehatan dan kemitraan serta pengembangan sumber daya di bidang kesehatan masyarakat.

Di dalam surat keputusan tersebut juga dinyatakan bahwa wilayah kerja BBKPM Bandung meliputi 13 Provinsi yaitu seluruh Provinsi di Pulau Sumatera, Provinsi Jawa Barat, Provinsi Banten dan Provinsi DKI Jakarta.

Kemudian pada tanggal 22 November 2011 melalui Peraturan Menteri Kesehatan RI

Nomor 2354/Menkes/Per/XI/2011 tentang Perubahan Permenkes Nomor 532/Menkes/Per/IV/2007 tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai Besar Kesehatan Paru Masyarakat (BBKPM), kedudukan BBKPM Bandung berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Direktorat Jenderal Bina Upaya Kesehatan.

BBKPM Bandung resmi menjadi Instansi Pemerintah di bawah Kementerian Kesehatan yang menjalankan Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (PK-BLU) melalui surat

Kementerian Keuangan Nomor 58/MK.05/2011 tentang Penetapan Balai Besar Kesehatan Paru

Masyarakat Bandung Pada Kementerian Kesehatan RI sebagai Instansi Pemerintah yang menerapkan Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum pada tanggal 28 Februari 2011.

Seiring dengan perubahan struktur organisasi di lingkungan Kementerian Kesehatan, terbit Peraturan Presiden Nomor 35 Tahun 2015 tentang Kementerian Kesehatan dan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 64 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja

Kementerian Kesehatan, dalam peraturan tersebut Direktorat Jenderal Bina Upaya Kesehatan

berubah nama menjadi Direktorat Pelayanan Kesehatan, dengan perubahan tersebut maka

BBKPM Bandung saat ini berada di bawah koordinasi dan bertanggung jawab kepada Direktur Jenderal Pelayanan Kesehatan.

Kemudian pada tanggal 23 Oktober 2020 sejalan dengan penyederhanaan birokrasi, Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 2354/Menkes/Per/XI/2011 tentang Perubahan

Permenkes Nomor 532/Menkes/Per/IV/2007 tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai Besar

Kesehatan Paru Masyarakat (BBKPM) kembali diubah dengan Peraturan Menteri Kesehatan RI

Nomor 36 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai Besar Kesehatan Paru Masyarakat.

Gedung utama BBKPM Bandung berlokasi di Jl. Cibadak No. 214 Kota Bandung. BBKPM

Bandung juga memiliki 2 (dua) Unit Pelayanan Fungsional (UPF) yang berada di Cianjur dan Garut, yang melayani kesehatan paru masyarakat di kedua wilayah tersebut, namun tetap berada dalam satu satuan kerja BBKPM Bandung.

BBKPM Bandung yang terletak di Jalan Cibadak No. 214 Bandung adalah bangunan seluas 6.713 m2 yang berdiri diatas tanah seluas 3.330 m2, sedangkan sarana BBKPM Bandung di Garut memiliki bangunan seluas 220 m2 yang berdiri diatas tanah seluas 1.704 m2, dan di Cianjur memiliki bangunan seluas 662 m2 yang berdiri diatas tanah seluas 2.450 m2 .

BBKPM Bandung UPF Cianjur

Gambar 2.2 Foto Gedung BBKPM Bandung UPF Cianjur

Alamat: Jalan Siliwangi No.19, Cianjur, Jawa Barat

BBKPM Bandung UPF Garut

Gambar 2.3 Foto Gedung BBKPM Bandung UPF Garut

Alamat: Jalan RSUD Dr. Slamet No. 13, Garut Jawa Barat

Bangunan Utama BBKPM Bandung memiliki sarana:

(1) Gedung A yang terdiri dari :

• Lantai 1: Instalasi Gawat Darurat (IGD) 24 Jam dan Instalasi Radiologi, Klinik Triase Pasien Covid-19

• Lantai 2: Instalasi Laboratorium

• Lantai 3: Instalasi Rawat Inap, Ruang Server

• Lantai 4: Instalasi Pemeliharaan Sarana dan Kesehatan Lingkungan

(2) Gedung B terdiri dari :

• Lantai Basement: Instalasi Gizi/Pantry, Laundry, Gudang, Parkir, Pemulasaraan Jenazah, Workshop IPSKL, IPAL, Ruang Satpam/CCTV

• Lantai 1: Instalasi Rawat Jalan (Poliklinik : Klinik Spesialis Paru, Klinik Umum, Klinik Tuberkulosis/DOTS, Klinik Non Tuberkulosis/Non-TB, Klinik Asma PPOK, Klinik TBMDR), Instalasi Rekam Medis (Pendaftaran) dan Kasir

• Lantai 2: Instalasi Farmasi, InstalasiRawat Jalan (Poliklinik : KlinikSpesialis Anak, Klinik PDP, Klinik Spesialis Penyakit Dalam), Medical Check Up/MCU, Konseling Gizi, Konseling HIV, Konseling Berhenti Merokok, Instalasi Rehabilitas Medik, Ruang Dokter, Kantin/Koperasi dan Mushola.

• Lantai 3: Instalasi Rawat Inap, Instalasi Bedah Paru, Ruang Bedah, Ruang Diklat, Ruang Rapat, Ruang ULP, SPI, Gudang Farmasi, Ruang IT & Server.

• Lantai 4: Ruang Pimpinan, Tata Usaha, Ruang Rapat serta Auditorium.

(3) Sarana luar terdiri dari

• Rumah Genset dan Panel Listrik

• Gardu Induk (Power House).

• Pos Satuan Pengamanan

• ATM Mandiri

• Ruang Pompa Hydrant

• Ruang Administrasi Perparkiran

• Tempat Penampungan Air Bersih

2.2.Visi dan Misi

Adapun visi dan misi Balai Besar Kesehatan Paru Masyarakat Bandung adalah sebagai berikut:

1) Visi:

Menjadi rujukan kesehatan paru masyarakat yang terkemuka di tingkat Nasional

2) Misi:

• Menyelenggarakan pelayanan rujukan kesehatan paru yang berorientasi kepada masyarakat.

• Mensinergikan upaya kesehatan masyarakat (UKM) dan upaya kesehatan perorangan (UKP) secara paripurna.

• Mempercepat terwujudnya masyarakat sehat paru yang mandiri dan berdaya.

• Meningkatkan derajat kesehatan paru masyarakat.

2.3.Nilai-nilai Organisasi

Nilai-nilai Organisasi yang ada di BBKPM Bandung adalah

• Integritas

Keselarasan antara pikiran, perkataanm dan perbuatan. Indikatornya adalah konsisten, jujur, menghindari benturan keinginan, berpikiran positif, arif, bijaksana, dan mematuhi peraturan perundang-undangan.

• Keteladanan

Memberikan sikap yang patut menjadi contoh baik bagi orang lain.

• Profesionalisme

Mampu melaksanakan kinerja sesuai dengan tupoksi.

• Komunikasi

Menciptakan hubungan dua arah antara institusi/lembaga dengan masyarakat sehingga tercipta saling keterhubungan antara satu dengan yang lainnya.

• Sinergi

Membangun dan memastikan hubungan kerjasama internal yang produktif serta kemitraan yang harmonis dengan para pemangku kepentingan untuk menghasilkan karya yang bermanfaat dan berkualitas.

2.4.Tugas Organisasi

Sesuai dengan Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor:

532/Menkes/Per/IV/2007 tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai Besar Kesehatan Paru

Masyarakat Bandungsebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri KesehatanRepublik

Indonesia Nomor 2354/Menkes/Per/XI/2011, yang kemudian pada tanggal 23 Oktober 2020

diubah dengan Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 36 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai Besar Kesehatan Paru Masyarakat. Balai Besar Kesehatan Paru Masyarakat Bandung mempunyai tugas pokok, fungsi dan struktur organisasi sebagai berikut:

1. Tugas Pokok : Melaksanakan perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi pelayanan kesehatan, penunjang kesehatan, promosi kesehatan, dan kemitraan serta pengembangan sumber daya di bidang kesehatan paru masyarakat.

2. Fungsi :

1) Penyusunan rencana, program, dan anggaran;

2) Pelaksanaan pelayanan kesehatan rujukan paru spesialistik dan atau subspesialistik yang berorientasi kesehatan masyarakat;

3) Pelaksanaan pemberdayaan masyarakat dalam bidang kesehatan paru masyarakat;

4) Pelaksanaan kemitraan dan pengembangan sumberdaya di bidang kesehatan paru masyarakat;

5) Pelaksanaan pendidikan dan pelatihan teknis di bidang kesehatan paru masyarakat;

6) Pelaksanaan penelitian dan pengembangan kesehatanparu masyarakat;

7) Pengelolaan data dan sistem informasi;

8) Pemantauan, evaluasi, dan pelaporan; dan

9) Pelaksanaan urusan administrasi BBKPM.

Berdasarkan Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai Besar Kesehatan Paru Masyarakat, maka struktur organisasi BBKPM disederhanakan, dimana susunanya hanya terdiri dari Kepala BBKPM, Subbagian administrasi umum dan Kelompok jabatan fungsional.

2.5.Struktur Organisasi BBKPM Bandung

Berdasarkan Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai Besar Kesehatan Paru Masyarakat, maka struktur organisasi BBKPM disederhanakan, dimana susunannya hanya terdiri dari Kepala BBKPM, Subbagian administrasi umum dan Kelompok jabatan fungsional.

1. Subbagian Administrasi Umum

Subbagian administrasi umum mempunyai tugas melakukan koordinasi

penyusunan rencana, program, dan anggaran, pengelolaan keuangan dan barang

milik negara, urusan kepegawaian, organisasi dan tata laksana, pemantauan, evaluasi, dan pelaporan, kearsipan, persuratan, dan kerumahtanggaan BBKPM.

2. Kelompok Jabatan Fungsional

Di lingkungan BBKPM ditetapkan jabatan fungsional sesuai dengan kebutuhan yang pelaksanaannya dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan. Kelompok jabatan fungsional mempunyai tugas memberikan pelayanan fungsional dalam pelaksanaan tugas dan fungsi kepala BBKPM sesuai dengan bidang keahlian dan keterampilan. Dalam pelaksanaan tugasnya, ditetapkan koordinator dan sub-koordinator pelaksana fungsi pelayanan fungsional sesuai dengan ruang lingkup bidang tugas dan fungsi kepala BBKPM masing-masing.

3. Instalasi

Instalasi merupakan unit pelayanan non struktural yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala BBKPM. Adapun Instalasi yang ada saat ini di BBKPM Bandung adalah sebagai berikut :

a. Instalasi Rawat Jalan;

b. Instalasi Rawat Inap;

c. Instalasi Gawat Darurat;

d. Instalasi Bedah Paru;

e. Instalasi Radiologi;

f. Instalasi Laboratorium;

g. Instalasi Farmasi;

h. Instalasi Rehabilitasi Medik;

i. Instalasi Rekam Medik;

j. Instalasi Gizi;

k. Instalasi Pemeliharaan Sarana Prasarana dan Kesehatan Lingkungan; dan

l. Unit Layanan Pengadaan.

4. Dewan Pengawas

Dalam Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai Besar Kesehatan Paru Masyarakat, untuk melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi BBKPM dapat dibentuk dewan pengawas. Pembentukan, tugas, fungsi, tata kerja, dan keanggotaan dewan pengawas ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan.

5. Satuan Pemeriksa Internal

Satuan Pemeriksa Internal (SPI) merupakan wadah nonstruktural yang terdiri

atas kelompok jabatan fungsional auditor. Berada di bawah dan bertanggung jawab kepada kepala BBKPM. SPI bertugas melaksanakan pemeriksaan audit kinerja internal BBKPM.

Nama : Nurani Wulandari

NIP : 199212152022032002

Jabatan / Golongan : Ahli Pertama – Administrator Kesehatan /III-A

Unit Kerja : Tata Usaha dan PPSD

Adapun tugas peserta di instansi sesuai dengan jabatan fungsional administrator kesehatan diantaranya:

1. Melaksanakan persiapan pelayanan administrasi Kesehatan

2. Menyusun kebijakan program Kesehatan

3. Mengorganisasikan pelaksanaan kebijakan program-program Kesehatan

4. Memfasilitasi pelaksanaan kebijakan program-program Kesehatan

5. Memantau dan mengevaluasi pelaksanaan kebijaksanaan program-program Kesehatan

6. Melaksanakan perijinan institusi dan sertfikasi produk-produk yang terkait dengan

Gambar 2.4 Struktur Organisasi BBKPM Bandung

2.6.Profil Peserta Pelatihan

bidang Kesehatan

7. Melaksanakan akreditasi institusi dan program-program Kesehatan

8. Melaksanakan sertifikasi tenaga Kesehatan dan perijinan pemberi jasa di bidang

Kesehatan

9. Menyusun laporan

10. Membuat karya tulis/karya ilmiah di bidang Kesehatan

11. Membuat buku pedoman / petunjuk pelaksanaan / petunjuk teknis di bidang

kesehatan

3.1.Identifikasi dan Analisis Isu Aktual

Balai Besar Kesehatan Paru Masyarakat Bandung merupakan UPT Kementerian Kesehatan di bawah Direktorat Jenderal Pelayanan Kesehatan dimana salah satu tugas

BBKPM adalah pengembangan sumber daya di bidang kesehatan paru masyarakat dengan menyelenggarakan fungsi pelaksanaan pendidikan dan pelatihan teknis di bidang kesehatan paru masyarakat, pelaksanaan penelitian dan pengembangan kesehatan paru masyarakat.

Pengembangan sumber daya merupakan program peningkatan kapasitas dan kompetensi pegawai yang difasilitasi oleh BBKPM Bandung dengan tujuan pegawai memiliki pengetahuan, keahlian dan/atau sikap yang dibutuhkan untuk menunjang kapasitas/kemampuan pegawai serta meningkatkan mutu pelayanan. Pengembangan sumber daya manusia berkaitan erat dengan upaya meningkatkan pengetahuan, kemampuan dan atau sikap anggota organisasi serta penyediaan jalur karir yang didukung oleh fleksibilitas organisasi dalam mencapai tujuan organisasi.

Tabel

3.1. Identifikasi Isu Masalah

No Isu Masalah Kondisi Saat Ini

1. Belum optimalnya

pelaporan

pengembangan

kapasitas

pegawai di bagian

pengembangan

sumber daya

BBKPM Bandung

Tahun 2022

- Masih adanya pegawai yang

menanyakan pelaporan

pengembangan kapasitas pegawai

yang sudah di input di bulan

sebelumnya

- Masih terdapat pegawai yang hanya

mengumpulkan sertifkatnya secara

langsung dan tidak menginput di link yang sudah disediakan

- rekappelaporanpengembangan

kapasitaspegawaimasihdilakukan manualperpegawaisehingga

Kondisi yang

Diharapkan

- Adanya aplikasi

pelaporan

pengembangan

kapasitas pegawai agar

pegawai lebih mudah

mengakses JP mereka

- Adanya SOP pelaporan

pengembangan

kapasitas Pegawai

BBKPM Bandung

No Isu Masalah Kondisi Saat Ini Kondisi yang Diharapkan

kurangefisiendanefektifdalamsegi waktu

- masih terjadinya ketidaktelitian dalam pelaporan pengembangan kapasitas pegawai seperti tidak terekap atau terekap double

2. Belum optimalnya pengajuan akreditasi pelatihan di BBKPM Bandungtahun 2022

- Belum adanya pelatihan yang terakreditasi di BBKPM Bandung

- Belum adanya aturan yang jelas mengenai alur pengajuan akreditasi pelatihan

- Masih adanya pegawai yang belum mengikuti pelatihan yang terakreditasi

- Adanya SOP yang jelas dalam pengajuan akreditasi pelatihan di BBKPM Bandung;

- Pelatihan yang dilaksanakan di BBKPM Bandung telah terakreditasi

oleh Badan PPSDM KesehatanKemenkes RI

- Terciptanya pegawai yang kompeten, bermutu dan profesional setelah mengikuti pelatihan yangterakreditasi

3. Adanya rekaman presensi yang tidak dapat ditarik datanya sebagai laporan karena adanya gagal rekam pada

- Software tidak dapat menampilkan rekaman semua presensi ke dalam laporan

- Semua presensi dapat terekam dengan baik dan muncul dalam laporan

No Isu Masalah Kondisi Saat Ini

mesin/software presensi di Bagian Kepegawaian

Kondisi yang Diharapkan

Berdasarkan tabel di atas, ditemukan tiga isu yang menghambat pencapaian indikator kinerja unit dikarenakan terdapat perbedaan antar kondisi saat ini dengan kondisi yang diharapkan. Jika isu tidak diselesaikan, berikut dampak yang akan terjadi dan kaitannya dengan materi Agenda 3 yaitu Kedudukan dan Peran PNS untuk mendukung terwujudnya smartgovernance.

Tabel 3.2. Keterkaitan Isu dengan Agenda 3

No

Identifikasi Isu Dampak Jika Tidak Diselesaikan

Belum optimalnya

pelaporan

pengembangan

kapasitas pegawai di bagian pengembangan

sumber daya BBKPM

- Kurang efisien dan efektif pelaporan

pengembangan

kapasitas pegawai

dalam segi waktu

dikarenakan masih

dilakukan manual

Kaitan dengan Agenda 3

Manajemen ASN (Pelaksana Kebijakan

Publik dan Pelayanan Publik)

1

Bandung Tahun 2022

- Masih terjadinya human

error dalam pelaporan

- Masih tidak sesuainya alur pelaporan

pengembangan

kapasitas pegawai

2

Belum optimalnya

pengajuan akreditasi

pelatihan di BBKPM

Bandungtahun2022

- Pelatihan yang

diselenggarakan oleh

BBKPMBandungbelum

terakreditasi

Manajemen ASN

(Pelaksana Kebijakan Publik, Pelayanan Publik)

3

Adanya rekaman

presensi yang tidak

dapat ditarik datanya

sebagai laporan

karena adanya gagal

rekam pada

mesin/software

presensi di Bagian

Kepegawaian

- Tidak adanya aturan yangjelasmengenaialur

pengajuan akreditasi pelatihan di BBKPM

Bandung

- Sulitnya pegawai memperoleh pelatihan

yang terakreditasi di BBKPMBandung

Beberapa rekaman presensi

tidak terekam dengan baik

kedalam laporan

Smart ASN dan Manajemen ASN (Pelayanan Publik)

3.2.Penetapan Core Issue

Berdasarkan isu-isu yang teridentifikasi diatas, maka tahapan selanjutnya dilakukan penetapan coreissue. Analisis penetapan coreissuedilakukan dengan cara melakukan penapisan isu dengan menggunakan alat bantu penapisan yaitu metode APKL (Aktual, Problematik, KekhalayakandanLayak). APKL adalah salah satu metode yang digunakan untuk menyusun urutan coreissueyang harus diselesaikan.

Tabel

1 Belum optimalnya pengajuan akreditasi pelatihan di BBKPM Bandung tahun 2022

2 Belum optimalnya pelaporan pengembangan kapasitas pegawai

3.3. Analisis Core Issue Menggunakan Metode APKL

di bagian pengembangan sumber

daya BBKPM Bandung tahun 2022

3 Adanya rekaman presensi yang

tidak dapat ditarik datanya

sebagai laporan karena adanya

gagal rekam pada mesin/software

presensi di Bagian Kepegawaian

BBKPM Bandung Tahun 2022

Keterangan :

4 4 5 2 15 II

a. Aktual (A), yaitu isu tersebut masih dibicarakan atau belum terselesaikan hingga masa sekarang;

b. Problematik (P), yaitu isu yang menyimpang dari harapan standar, ketentuan yang menimbulkan kegelisahan yang perlu segera dicari penyebab dan pemecahannya;

c. Kekhalayakan (K), yaitu isu yang diangkat secara langsung menyangkut hajat hidup orang banyak dan bukan hanya untuk kepentingan seseorang atau sekelompok kecil orang;

d. Layak (L), yaitu isu yang masuk akal (logis), pantas, realistis dan dapat dibahas sesuai dengan tugas, hak, wewenang dan tanggung jawab hingga akhirnya diangkat menjadi isu prioritas.

Berdasarkan tabel diatas didapatkan core isu “Belum optimalnya pengajuan akreditasi pelatihan di BBKPM Bandung” dengan skor tertinggi menggunakan metode APKL Aktual adalah isu tersebut masih dibicarakan atau belum terselesaikan hingga masa sekarang. Isu yang dipilih diberikan angka 5 untuk aktualkarena isu ini masih belum terselesaikan hingga sekarang Problematikadalah isu yang menyimpang dari harapan standar, ketentuan yang menimbulkan kegelisahan yang perlu segera dicari penyebab dan pemecahannya. Pada isu yang dipilih diberikan angka 4 karena pada harapannya BBKPM Bandung memiliki 13 wilayah binaan yang harus dibina sehingga BBKPM Bandung sangat memerlukan pelatihan yang terakreditasi untuk membina 13 wilayah binaannya. Kekhalayakanadalah isu yang diangkat secara langsung menyangkut hajat hidup orang banyak dan bukan hanya untuk kepentingan seseorang atau sekelompok kecil orang. Pada isu yang dipilih diberikan angka 5 untuk kekhalayakan karena pelatihan terakreditasi ini menyangkut orang banyak agar terciptanya pegawai yang kompeten, bermutu dan profesional. Layakadalah isu yang masuk akal (logis), pantas, realistis dan dapat dibahas sesuai dengan tugas, hak, wewenang dan tanggung jawab

hingga akhirnya diangkat menjadi isu prioritas. Pada isu yang dipilih diberikan angka 4 untuk layakkarena hal ini sangat layak untuk diselesaikan sesuai dengan tugas dari BBKPM Bandung

sendiri yaitu menyelenggarakan fungsi pelaksanaan pendidikan dan pelatihan teknis, sehingga diperlukan pelatihan yang bermutu yaitu pelatihan yang diselenggarakan sesuai dengan rencana dan standar yang telah ditetapkan dan telah terakreditasi untuk meningkatkan kapasitas dan profesionalisme tenaga Kesehatan.

3.3.Penyebab Issue

Setelah dilakukan penetapan prioritas isu, maka dilakukan analisis penyebab belum adanya pelatihan yang terakreditasi di BBKPM Bandung menggunakan metode fishbonesebagai berikut:

Gambar 3.1 Diagram Fishbone

Man

Masih adanya pegawai yang belum mengikuti

Pelatihan yang terakreditasi

Kurangnya pengetahuan

pegawai mengenai informasi akreditasi pelatihan

Method

Belum adanya SOP

pengajuan akreditasi pelatihan

Measurement

Belum adanya evaluasi mengenai tindak lanjut dari pengajuan akreditasi pelatihan

kurangnya informasi dari

penyelenggara mengenai

pengajuan akreditasi

pelatihan

Material

kurangnya informasi

mengenai persyaratan

pengajuan

akreditasi

pelatihan

Belum

Optimalnya

Pengajuan

Akreditasi

Pelatihan di BBKPM

Bandung tahun 2022

Berdasarkan diagram fishbone di atas, penyebab terjadinya isu “Belum Optimalnya

Pengajuan Akreditasi Pelatihan di BBKPM Bandung Tahun 2022” terbagi menjadi beberapa faktor yaitu faktor method dimana belum adanya SOP pengajuan akreditasi pelatihan di ruang lingkup BBKPM Bandung sndiri. Faktor Man yaitu masih adanya pegawai yang belum mengikuti pelatihan yang terakreditasi dikarenakan kurangnya pengetahuan pegawai mengenai informasi akreditasi pelatihan itu sendiri. Faktor material yaitu kurangnya informasi dari penyelenggara mengenai pengajuan akreditasi pelatihan dan kurangnya informasi mengenai persyaratan pengajuan akreditasi pelatihan. Faktor measurement yaitu belum adanya evaluasi mengenai tindak lanjut dari pengajuan akreditasi pelatihan di BBKPM Bandung. Berdasarkan hasil analisis fishbone diatas hal yang mungkin dapat dilakukan untuk memperbaiki isu tersebut dilihat dari faktor method yaitu penyusunan SOP Pengajuan Akreditasi Pelatihan di BBKPM Bandung mengingat waktu yang terbatas dalam melaksanakan kegiatan aktualisasi ini.

3.4.Gagasan Dalam Pemecahan Issue

Berdasarkan hasil analisis penyebab isu menggunakan metode fishbone, maka gagasan pemecahan isu yang dapat menjawab isu utama adalah “Penyusunan SOP Pengajuan

Akreditasi Pelatihan di Balai Besar Kesehatan Paru Masyarakat Bandung”. Berikut adalah

kegiatan dari gagasan pemecahan isu tersebut :

Tabel 3.4. Kegiatan Pemecahan Isu

No. Kegiatan

1. Pertemuan Persiapan Penyusunan SOP

2. Penyusunan draft SOP Pengajuan akreditasi pelatihan

3. Usulan draft SOP pengajuan akreditasi pelatihan di BBKPM Bandung Tahun 2022 ke Kepala BBKPM Bandung

4. Mengusulkan Penetapan SOP pengajuan akreditasi pelatihan kepada Kepala BBKPM Bandung

3.5.Matriks Rancangan Aktualisasi

Unit Kerja : Sub Bagian PPSD dan TU

Identifikasi Isu : 1. Belum optimalnya pelaporan pengembangan kapasitas pegawai di bagian pengembangan sumber daya BBKPM Bandung Tahun 2022

2. Belum optimalnya pengajuan akreditasi pelatihan di BBKPM Bandung Tahun 2022

3. Adanya rekaman presensi yang tidak dapat ditarik datanya sebagai laporan karena adanya gagal rekam pada mesin/software presensi di Bagian Kepegawaian BBKPM Bandung Tahun 2022

Isu yang Diangkat : Belum Optimalnya Pengajuan Akreditasi Pelatihan di BBKPM Bandung Tahun 2022

Gagasan Pemecahan Isu : Penyusunan SOP Pengajuan Akreditasi Pelatihan di BBKPM Bandung Tahun 2022

Tabel

3.5. Matriks Rancangan Aktualisasi

No Kegiatan Tahap Kegiatan Output Keterkaitan Substansi Mata Pelatihan

1. Pertemuan Persiapan Penyusunan SOP

1. Membuat janji bertemu dengan mentor dan Koordinator PPSD

Diperoleh jadwal waktu pertemuan Meminta izin bertemu dengan mentor dan Koordinator PPSD dengan

Bahasa yang sopan (Harmonis)

Kontribusi terhadap Visi Misi Organisasi

Dengan melakukan pertemuan persiapan terkait

penyusunan SOP pengajuan

akreditasi pelatihan di BBKPM Bandung yaitu

Penguatan Nilai Organisasi

Kegiatan persiapan dan penyampaian gagasan ini memperkuat nilai organisasi BBKPM

Output : Terlaksananya

pertemuan persiapan dengan mentor selaku sub coordinator

pengembangan sumber daya dan

Koordinator PPSD

2. Melaksanakan pertemuan persiapan penyusunan SOP dengan mentor dan Koordinator

PPSD

Notulensi kegiatan dan Foto

- Berkomunikasi dengan mentor dan Koordinator

PPSD secara ramah dan berusaha menemukan

solusi terbaik Bersama

(Berorientasi

Pelayanan)

- Melakukan konsultasi

dengan mentor dan

Koordinator PPSD

merupakan bentuk

tanggungjawab dalam

mencari solusi terhadap

isu terkait (Akuntabel)

- Melaksanakan masukan

mentor dan Koordinator

PPSD sebaik mungkin (Kompeten)

- Menghargai masukanmasukan mentor dan Koordinator PPSD (Harmonis)

- Bekerjasama dengan mentor dan Koordinator

PPSD dalam menggali

isu masalah (Kolaboratif)

langkah awal dalam

kegiatan yang bertujuan

untuk mendapatkan

dukungan dari berbagai

pihak terkait, pelaksanaan

kegiatan ini sejalan dengan

Pemenuhan visi dan misi

dalam mensinergikan upaya

secara paripurna

bandung dalam nilainilai profesionalisme dan komunikasi

2. Penyusunan draft

SOP Pengajuan

akreditasi pelatihan

3. Menyusun notulensi kegiatan pertemuan persiapan penyusunan SOP

1. Mengumpulkan referensi dari berbagai literatur untuk dijadikan pedoman dalam penyusunan draft SPO.

Notulensi kegiatan pertemuan

persiapan

- Mencatat dan menyusun notulensi dari kegiatan

pertemuan persiapan

sesuai dengan arahan dan tanpa dibuat-buat (Loyal, Adaptif)

Referensi pendukung untuk dijadikan pedoman SPO

Pengumpulan refrensi

mengenai penysunan

SOP pengajuan

akreditasi pelatihan

dengan bertanggung

jawab (akuntabel)

Pengumpulan refrensi

dari berbagai literatur

mengenai penyusunan

SOP pengajuan

akreditasi pelatihan

merupakan upaya

Meningkatkan profesionalisme komunikasi dan integritas organisasi

Output :

Tersusunnya draft

SOP pengajuan

akreditasi pelatihan

2. Meminta masukan dari unit tata usaha dan pengembangan sumber daya

Diperoleh masukan

mengenai data

atau informasi

mengenai akreditasi

pelatihan

- Berkomunikasi dengan

rekan kerja secara

ramah dan berusaha

menemukan solusi

terbaik Bersama

(Berorientasi

Pelayanan)

- Menerima masukan dan

melakukan diskusi

terkait penyusunan SOP

pengajuan akreditasi

pelatihan dengan rekan

kerja dengan Bahasa

yang sopan dan halus

(adaptif, harmonis, kolaboratif)

peningkatan mutu

sehingga BBKPM dapat

menyelenggarakan

pelatihan yang

terakreditasi yang

berkontribusi dalam

pencapain visi dan misi

organisasi untuk menjadi

rujukan kesehatan paru

masyarakat yang

terkemuka di tingkat

nasional

SOP pengajuan

akreditasi pelatihan di BBKPM Bandung

Tahun 2022 ke

Kepala BBKPM

Bandung

Output : Proses

Verbal untuk

Penetapan SOP

SOP Pengajuan

akreditasi pelatihan

Draft SOP Pengajuan akreditasi pelatihan

Pembuatan draft SOP

pengajuan akreditasi

pelatihan (Loyal)

dilakukan dengan detail, rapi dan bersumber dari

pedoman PPSDM

Kemenkes RI

(Kompeten) sebagai

salah satu cara agar

pelatihan yang

dilaksanakan di BBKPM

terakreditasi oleh badan

PPSDM Kesehatan

Kemenkes RI

(Akuntabel, Adaptif dan Kolaboratif)

bertemu kepada

Koordinator PPSD dan sub

Koordinator PSD

Diperoleh jadwal waktu pertemuan

Meminta izin untuk melaksanakan konsultasi

dengan menyesuaikan

jadwal Koord PPSD dan Sub Koord PSD mengenai

draft SOP pengajuan

akreditasi pelatihan (Harmonis, Kolaboratif)

Pengusulan draft SOP

Pengajuan akreditasi

pelatihan merupakan

upaya peningkatan mutu

sehingga BBKPM dapat

menyelenggarakan

pelatihan yang

terakreditasi dan

berkontribusi dalam

Meningkatkan profesionalisme, keteladanan, komunikasi dan integritas organisasi

draft SOP kepada

Koordinator PPSD

dan Sub

Koordinator PSD

Draft SOP disetujui dan ditandatangani

oleh Koord. PPSD dan Sub Koord

PSD

- Berkomunikasi dengan

Koord PPSD dan Sub

Koord PSD secara ramah

mengenai pengajual

usulan draft SOP

(Berorientasi

Pelayanan)

- Mengajukan usulan draft

pencapaian visi dan misi organisasi untuk

menjadi rujukan

Kesehatan paru

masyarakat yang

terkemuka di tingkat

nasional

3. Membuat draft

3. Pengusulan draft

1. Meminta janji

2. Pengajuan usulan

4. Pengusulan Penetapan SOP

pengajuan

akreditasi pelatihan

kepada Kepala

BBKPM Bandung

3.Pengajuan usulan draft SOP kepada

Kepala BBKPM

1. Pengajuan proses verbal melalui bagian

Pengembangan Sumber Daya

Surat Disposisi untuk dilaksanakannya proses verbal

terhadap draft

SOP Pengajuan

akreditasi

pelatihan

SOP yang telah dibuat sesuai dengan

kompetensi yang ada

kepada Koord PPSD dan Sub Koord PSD (Kompeten)

Mengajukan draft SOP yang sudah tersusun

dengan rapi dan penuh

tanggung jawab untuk

mendapatkan surat

disposisi proses verbal

terhadap draft SOP yang

diajukan (Adaptif, Loyal, Akuntabel)

Formulir verbal konsep yang berisikan

masukan dari

unit-unit terkait

Pengajuan proses verbal ke berbagai unit terkait dengan bahasa yang

sopan (Harmonis) dan kemudian melakukan

diskusi dengan unit-unit

terkait secara ramah

terkait draft SOP

merupakan bentuk

SOP Pengajuan akreditasi pelatihan merupakan upaya peningkatan mutu

sehingga BBKPM dapat

menyelenggarakan

pelatihan yang

terakreditasi dan

berkontribusi dalam

pencapaian visi dan

Meningkatkan profesionalisme, keteladanan, komunikasi dan integritas organisasi

Output : SOP

pengajuan akreditasi

pelatihan telah

diusulkan kepada

tanggung jawab sebagai

bentuk solusi terhadap

penyusunan draft SOP (Berorientasi

Pelayanan)

misi organisasi untuk

menjadi rujukan

Kesehatan paru

masyarakat yang

terkemuka di tingkat

Kepala BBKPM Bandung

2. Membuat revisi berdasarkan hasil proses verbal

Revisi draft SOP pengajuan

akreditasi pelatihan

Membuat revisi dan melakukan perbaikan

pada SOP Pengajuan akreditasi pelatihan berdasarkan hasil proses

verbal dengan penuh tanggung jawab dan kompetensi yang ada (Adaptif, Akuntabel, Kompeten)

nasional

3. Finalisasi draft SOP pengajuan akreditasi pelatihan

Draft SOP pengajuan akreditasi pelatihan

Finalisasi draft SOP yang

telah dibuat dari arahan

dam masukan beberapa

unit terkait sesuai dengan

alur penetapan SOP (Loyal)

4. Usulan Penetapan SOP pengajuan

akreditasi pelatihan ke Kepala BBKPM Bandung

Disetujui dan disahkannya SOP

Pengajuan Akreditasi Pelatihan

SOP Pengajuan Akreditasi

telah disahkan sebagai

salah satu bentuk peraturan dalam pelaksanaan akreditasi

pelatihan di BBKPM Bandung (Loyal, Akuntabel)

5. Pengarsipan SOP pengajuan akreditasi pelatihan ke dalam daftar

SOP BBKPM Bandung

SOP Pengajuan akreditasi pelatihan telah

diarsipkan di daftar SOP BBKPM Bandung

SOP yang telah disahkan dan disetujui kemudian diarsipkan sebagai salah

satu bentuk peraturan

yang ada di BBKPM Bandung (Loyal, Adaptif)

Pengajuan Akreditasi

Pelatihan di Balai

Besar Kesehatan

Paru Masyarakat

Bandung

Para Koord dan Sub Koord yang ada di BBKPM Bandung

Surat Undangan Membuat draft surat

undangan sesuai dengan

tata naskah dinas yang

berlaku (Akuntabel dan Adaptif, Loyal).

Kemudian meminta

persetujuan atasan (loyal), melakukan

perbaikan sesuai

Sosialisasi SOP Pengajuan

akreditasi pelatihan

merupakan upaya

peningkatan mutu

sehingga BBKPM dapat

menyelenggarakan

pelatihan yang

terakreditasi dan

berkontribusi dalam

Meningkatkan profesionalisme, keteladanan, komunikasi dan integritas organisasi

Output :

Terlaksananya

kegiatan sosialisasi

SOP Pengajuan

Akreditasi Pelatihan

di Balai Besar

Kesehatan Paru

Masyarakat Bandung

Media sosialisasi dan daftar hadir

masukan atasan (kompeten), menyebarkan surat undangan (kolaboratif), dan melakukan konfirmasi

kehadiran (harmonis)

Pemanfaatan aspek digitalisasi dalam

penyiapan materi dan pembuatan daftar hadir dengan penggunaan google form (Adaptif)

dengan penuh tanggung jawab, agar kegiatan sosialisasi dapat

berlangsung dengan baik (Akuntabel).

pencapaian visi dan

misi organisasi untuk

menjadi rujukan

Kesehatan paru

masyarakat yang

terkemuka di tingkat

nasional

Foto dan laporan kegiatan sosialisasi

Memberikan sosialisasi

kepada para kepala instalasi, Koord dan Sub Koord dengan ramah, pemaparan yang jelas, dan mudah dimengerti (Berorientasi

5. Sosialisasi SOP

1. Membuat surat undangan kepada

2. Menyiapkan media sosialisasi, dan daftar hadir

3. Melakukan sosialisasi kepada para Koord dan Sub Koord yang ada di BBKPM Bandung

Pelayanan, Kompeten). Dan

memberikan waktu untuk

melakukan diskusi seperti

tanya jawab agar

terciptanya suasana

sosialisasi yang kondusif (Harmonis)

Judul Aktualisasi : Penyusunan SOP Pengajuan Akreditasi Pelatihan di BBKPM Bandung Tahun 2022

Waktu Pelaksanaan : 15 Juli – 20 Agustus 2022

Tempat Pelaksanaan : Pengembangan Sumber Daya BBKPM Bandung

1. Pertemuan Persiapan Penyusunan SOP

2. Penyusunan draft SOP Pengajuan akreditasi pelatihan

3. Usulan draft SOP pengajuan akreditasi pelatihan di BBKPM Bandung Tahun 2022

ke Kepala BBKPM Bandung

4. Mengusulkan Penetapan SOP pengajuan akreditasi pelatihan kepada Kepala

BBKPM Bandung

3.6.Rencana Jadwal Kegiatan

Tabel 3.6. JadwalKegiatan Aktualisasi

5. Sosialisasi SOP Pengajuan Akreditasi Pelatihan di Balai Besar Kesehatan Paru Masyarakat Bandung

DAFTAR PUSTAKA

Keputusan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 42/Kep/M.PAN/12/2000

Tentang Jabatan Fungsional Adminstrator Kesehatan dan Angka Kreditnya

Balai Besar Kesehatan Paru Masyarakat Bandung. (2022). Profil Balai Besar Kesehatan Paru

Masyarakat Bandung. Bandung: Balai Besar Kesehatan Paru Masyarakat Bandung.

Lembaga Administrasi Negara. (2021). Modul Adaptif: Pelatihan Dasar Calon Pegawai Negeri

Sipil. Jakarta: Lembaga Administrasi Negara.

Lembaga Administrasi Negara. (2021). Modul Akuntabel: Pelatihan Dasar Calon Pegawai

Negeri Sipil. Jakarta: Lembaga Administrasi Negara.

Lembaga Administrasi Negara. (2021). Modul Analisis Isu Kontemporer: Pelatihan Dasar

Calon Pegawai Negeri Sipil. Jakarta: Lembaga Administrasi Negara.

Lembaga Administrasi Negara. (2021). Modul Berorientasi Pelayanan: Pelatihan Dasar Calon

Pegawai Negeri Sipil. Jakarta: Lembaga Administrasi Negara.

Lembaga Administrasi Negara. (2021). Modul Harmonis: Pelatihan Dasar Calon Pegawai

Negeri Sipil. Jakarta: Lembaga Administrasi Negara.

Lembaga Administrasi Negara. (2021). Modul Kolaboratif: Pelatihan Dasar Calon Pegawai

Negeri Sipil. Jakarta: Lembaga Administrasi Negara.

Lembaga Administrasi Negara. (2021). Modul Kompeten: Pelatihan Dasar Calon Pegawai

Negeri Sipil. Jakarta: Lembaga Administrasi Negara.

Lembaga Administrasi Negara. (2021). Modul Loyal: Pelatihan Dasar Calon Pegawai Negeri

Sipil. Jakarta: Lembaga Administrasi Negara.

Lembaga Administrasi Negara. (2021). Modul Manajemen ASN: Pelatihan Dasar Calon

Pegawai Negeri Sipil. Jakarta: Lembaga Administrasi Negara.

Lembaga Administrasi Negara. (2021). Modul SMART ASN: Pelatihan Dasar Calon Pegawai

Negeri Sipil. Jakarta: Lembaga Administrasi Negara.

Rencana Strategi Balai Besar Kesehatan Paru Masyarakat Bandung. 2020-2024.

Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2020 Tentang Organisasi

dan Tata Kerja Balai Besar Kesehatan Paru Masyarakat.

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara.

RANCANGAN AKTUALISASI

PENYUSUNANSOPPENGAJUAN

AKREDITASIPELATIHANDIBALAI

BESARKESEHATAN PARU

MASYARAKAT TAHUN2022

Latar Belakang

Undang-Undang No. 5

Tahun 2014 Tentang

Aparatur Sipil Negara, menyebutkan bahwa

ASN sebagai pelaksana

kebijakan publik,

pelayan publik, dan perekat dan pemersatu

bangsa, perlu mengaplikasikan nilainilai dasar ASN dalam setiap kegiatan

kerjanya.

Penanaman nilai-nilai

dasar ASN ini ditujukan

untuk membentuk

sosok PNS yang

mampu memahami

tugas pokok dan fungsi

yang sesuai dengan

kode etik, nilai dasar, dan kode perilaku PNS

setiap aparatur sipil

negara sebelum diangkat

sebagai PNS wajib

mengikuti pendidikan dan

pelatihan prajabatan atau

saat ini lebih dikenal

dengan nama pelatihan

dasar calon pegawai

negeri sipil (Latsar

CPNS) sehingga dapat

mengetahui dan menganalisa potensi masalah yang mungkin

ada

BALAI BESAR KESEHATAN PARU MASYARAKAT BANDUNG

▪ Didirikan tahun 1952, “Balai Penyelidikan dan Pemberantasan Penyakit Paru-paru

(BP5)”

▪ Tahun 2007 menjadi BBKPM Bandung

Profil BBKPM Bandung

Misi 02

Visi 01

Menjadi rujukankesehatan

parumasyarakat yang

terkemukaditingkat

Nasional

Nilai 03

• Integritas

• Keteladanan

• Profesionalisme

• Komunikasi

• Sinergi

1. Menyelenggarakan pelayanan

rujukan kesehatan paru yang

berorientasi kepada masyarakat

2. Mensinergikan upaya

kesehatan masyarakat (UKM)

dan upaya kesehatan

perorangan (UKP) secara

paripurna

3. Mempercepat terwujudnya

masyarakat sehat paru yang

mandiri dan berdaya

4. Meningkatkan derajat

kesehatan paru masyarakat

Identifikasi Isu

- Masih adanya pegawai yang menanyakan pelaporan

Belum optimalnya

pelaporan

pengembangan

kapasitas pegawai

di bagian

pengembangan

sumber daya

BBKPM Bandung

Tahun 2022

pengembangan kapasitas pegawai yang sudah di input di

bulan sebelumnya

- Masih terdapat pegawai yang hanya mengumpulkan

sertifkatnya secara langsung dan tidak menginput di link

yang sudah disediakan

- rekappelaporanpengembangankapasitaspegawaimasih

dilakukanmanualperpegawaisehinggakurangefisien

danefektifdalamsegiwaktu

- masih terjadinya ketidaktelitian dalam pelaporan

pengembangan kapasitas pegawai seperti tidak terekap

atau terekap double

Adanya aplikasi pelaporan

No Isu Masalah Kondisi Saat Ini Kondisi Yang Diharapkan 1

pengembangan kapasitas pegawai agar pegawai lebih

mudah mengakses JP mereka

Identifikasi Isu

Kondisi Saat Ini

Kondisi Yang Diharapkan

Belum optimalnya

pengajuan

akreditasi pelatihan di BBKPM Bandung

tahun 2022

• Belum adanya pelatihan yang

terakreditasi di BBKPM Bandung

• Belum adanya aturan yang jelas

mengenai alur pengajuan akreditasi pelatihan

• Masih adanya pegawai yang

belum mengikuti pelatihan yang terakreditasi

• Adanya SOP yang jelas dalam pengajuan

akreditasi pelatihan di BBKPM Bandung;

• Pelatihan yang dilaksanakan di BBKPM

Bandung telah terakreditasi oleh Ditjen

Tenaga Kesehatan

• Terciptanya pegawai yang kompeten, bermutu dan profesional setelah mengikuti pelatihan yang terakreditasi

Adanya rekaman

presensi yang tidak

dapat ditarik

datanya sebagai

laporan karena

adanya gagal rekam

pada mesin/software

presensi di Bagian

Kepegawaian

Software tidak dapat menampilkan

rekaman semua presensi ke

dalam laporan

Semua presensi dapat terekam dengan baik dan muncul dalam laporan

Keterkaitan Isu dengan Agenda 3

No Identifikasi Isu

Belum optimalnya pelaporan

pengembangan kapasitas pegawai di

bagian pengembangan sumber daya

BBKPM Bandung Tahun 2022

Dampak Jika Tidak Diselesaikan

- Kurang efisien dan efektif pelaporan pengembangan kapasitas pegawai

dalam segi waktu dikarenakan masih dilakukan manual

- Masih terjadinya human error dalam pelaporan

- Masih tidak sesuainya alur pelaporan pengembangan kapasitas pegawai

Kaitan dengan

Agenda 3

Manajemen

ASN (Pelaksana

Kebijakan Publik dan Pelayanan Publik)

Belum optimalnya pengajuan

akreditasi pelatihan di BBKPM

Bandung tahun 2022

- Pelatihan yang diselenggarakan oleh BBKPM Bandung belum terakreditasi

- Tidak adanya aturan yang jelas mengenai alur pengajuan akreditasi

pelatihan di BBKPM Bandung

- Sulitnya pegawai memperoleh pelatihan yang terakreditasi di BBKPM

Bandung

Adanya rekaman presensi yang tidak

dapat ditarik datanya sebagai laporan

karena adanya gagal rekam pada

mesin/software presensi di Bagian

Kepegawaian

Manajemen

ASN (Pelaksana

Kebijakan Publik, Pelayanan Publik)

Beberapa rekaman presensi tidak terekam dengan baik kedalam laporan Smart ASN dan

Manajemen

ASN (Pelayanan Publik)

1 Belum optimalnya pengajuan akreditasi

pelatihan di BBKPM Bandung tahun 2022

2 Belum optimalnya pelaporan

pengembangan kapasitas pegawai di

bagian pengembangan sumber daya

BBKPM Bandung tahun 2022

3 Adanya rekaman presensi yang tidak

dapat ditarik datanya sebagai laporan

karena adanya gagal rekam pada

mesin/software presensi di Bagian

Kepegawaian BBKPM Bandung Tahun 2022

Masih adanya pegawai yang belum mengikuti Pelatihan yang terakreditasi

Man

Kurangnya pengetahuan pegawai mengenai informasi akreditasi pelatihan

Method

Belum adanya SOP pengajuan

akreditasi pelatihan

Measurement

Belum adanya evaluasi mengenai tindak lanjut dari pengajuan akreditasi pelatihan

kurangnya informasi dari penyelenggara mengenai pengajuan

akreditasi pelatihan

Material

kurangnya informasi

mengenai persyaratan pengajuan

akreditasi

pelatihan

Belum

Optimalnya

Pengajuan

Akreditasi

Pelatihan di BBKPM

Bandung tahun 2022

Isu Yang Diangkat Belum Optimalnya Pengajuan Akreditasi Pelatihan di BBKPM Bandung tahun 2022

Gagasan Pemecahan Isu Penyusunan SOP Pengajuan Akreditasi

Pelatihan di Balai Besar Kesehatan Paru Masyarakat Bandung Tahun 2022

Kegiatan 1

Kontribusi terhadap Visi Misi Organisasi

1. Pertemuan Persiapan

Penyusunan SOP

1. Membuat janjibertemu

dengan mentor dan

Koordinator PPSD

Diperoleh jadwal

waktu pertemuan

Meminta izin bertemu dengan mentor dan Koordinator PPSD dengan Bahasa yang sopan (Harmonis)

Penguatan Nilai Organisasi

Output :

Terlaksananya

pertemuan persiapan

dengan mentor

selaku sub coordinator

pengembangan

sumber daya dan

Koordinator PPSD

2. Melaksanakan pertemuan persiapan penyusunan SOP dengan mentor dan Koordinator PPSD

Notulensi kegiatan dan Foto

- Berkomunikasi dengan mentor dan Koordinator

PPSD secara ramah dan berusaha menemukan solusi terbaik Bersama (Berorientasi Pelayanan)

- Melakukan konsultasi dengan mentor dan Koordinator PPSD merupakan bentuk tanggungjawab dalam mencari solusi terhadap isu terkait (Akuntabel)

- Melaksanakan masukan mentor dan Koordinator PPSD sebaik mungkin (Kompeten)

- Menghargai masukan-masukan mentor dan Koordinator PPSD (Harmonis)

- Bekerjasama dengan mentor dan Koordinator PPSD dalam menggali isu masalah (Kolaboratif)

Dengan melakukan

pertemuan persiapan

terkait penyusunan SOP

pengajuan akreditasi

pelatihan di BBKPM

Bandung yaitu langkah

awal dalam kegiatan yang

bertujuan untuk

mendapatkan dukungan

dari berbagai pihak terkait,

pelaksanaan kegiatan ini

sejalan dengan

Pemenuhan visi dan misi

dalam mensinergikan

upaya secara paripurna

Kegiatan persiapan

dan penyampaian

gagasan ini

memperkuat nilai

organisasi BBKPM

bandung dalam nilainilai profesionalisme dan komunikasi

Notulensi kegiatan pertemuan persiapan

- Mencatat dan menyusun notulensi dari kegiatan pertemuan persiapan sesuai dengan arahan dan tanpa dibuat-buat (Loyal, Adaptif)

No Kegiatan Tahap Kegiatan Output Keterkaitan Substansi Mata Pelatihan

3. Menyusun notulensi kegiatan pertemuan persiapan penyusunan SOP

Kegiatan 2

No Kegiatan Tahap Kegiatan Output Keterkaitan Substansi Mata Pelatihan

Penyusunan

draft SOP

Pengajuan

akreditasi

pelatihan

Output : Tersusunnya

draft SOP

pengajuan

akreditasi

pelatihan

Mengumpulkan referensi

dari berbagai literatur untuk

dijadikan pedoman dalam

penyusunan draft SPO.

Meminta masukan dari

unit tata usaha dan pengembangan sumber daya

Referensi

pendukung

untuk dijadikan

pedoman SPO

Diperoleh

masukan

mengenai data

atau informasi

mengenai

akreditasi

pelatihan

Membuat draft SOP

Pengajuan akreditasi

pelatihan

Draft SOP

Pengajuan akreditasi

pelatihan

Pengumpulanrefrensi mengenai

penysunan SOP pengajuan akreditasi

pelatihan dengan bertanggung jawab

(akuntabel)

Berkomunikasi dengan rekan kerja secara

ramah dan berusaha menemukan solusi terbaik

Bersama (Berorientasi Pelayanan)

Menerima masukan dan melakukan diskusi

terkait penyusunan SOP pengajuan akreditasi

pelatihan dengan rekan kerja dengan Bahasa

yang sopan dan halus (adaptif, harmonis, kolaboratif)

Pembuatan draft SOP pengajuan akreditasi

pelatihan (Loyal) dilakukan dengan detail, rapi dan bersumber dari pedoman PPSDM

Kemenkes RI (Kompeten) sebagai salah satu

cara agar pelatihan yang dilaksanakan di BBKPM terakreditasi oleh badan PPSDM

Kesehatan Kemenkes RI (Akuntabel, Adaptif dan Kolaboratif)

Konstribusi

Terhadap Visi

Pengumpulan refrensi

dari berbagai literatur

dan penyusunan SOP

pengajuan akreditasi

pelatihan merupakan

upaya peningkatan

mutu sehingga

BBKPM dapat

menyelenggarakan

pelatihan yang

terakreditasi yang

berkontribusi dalam

pencapain visi dan misi organisasi untuk

menjadi rujukan

kesehatan paru

masyarakat yang

terkemuka di tingkat

nasional

Penguatan Nilai Organisasi

Meningkatkan profesionalisme

komunikasi dan integritas organisasi

Kegiatan 3

Pengusulan draft SOP

pengajuan akreditasi

pelatihan di BBKPM

Bandung Tahun 2022

ke Kepala BBKPM

Bandung

Output : Proses

Verbal untuk

Penetapan SOP

Meminta janji bertemu

kepada Koordinator

PPSD dan sub

Koordinator PSD

Diperoleh jadwal

waktu pertemuan

Meminta izin untuk melaksanakan konsultasi

dengan menyesuaikan jadwal Koord PPSD dan

Sub Koord PSD mengenai draft SOP pengajuan

akreditasi pelatihan (Harmonis, Kolaboratif)

Konstribusi

Terhadap Visi Misi Organisasi

Pengusulan draft

SOP Pengajuan

akreditasi pelatihan

merupakan upaya

peningkatan mutu

sehingga BBKPM

Penguatan Nilai Organisasi

Meningkatkan profesionalisme, keteladanan, komunikasi dan integritas organisasi

Pengajuan usulan draft

SOP kepada

Koordinator PPSD dan

Sub Koordinator PSD

Draft SOP disetujui dan ditandatangani

oleh Koord.

PPSD dan Sub Koord PSD

Berkomunikasi dengan Koord PPSD dan Sub Koord PSD secara ramah mengenai pengajual usulan draft SOP (Berorientasi Pelayanan)

Mengajukan usulan draft SOP yang telah dibuat sesuai dengan kompetensi yang ada kepada Koord PPSD dan Sub Koord PSD (Kompeten

Pengajuan usulan draft

SOP kepada Kepala

BBKPM

Surat Disposisi untuk

dilaksanakanny

a proses verbal

terhadap draft

SOP

Pengajuan

akreditasi

pelatihan

Mengajukan draft SOP yang sudah tersusun

dengan rapi dan penuh tanggung jawab untuk

mendapatkan surat disposisi proses verbal

terhadap draft SOP yang diajukan (Adaptif, Loyal, Akuntabel)

dapat

menyelenggarakan

pelatihan yang

terakreditasi dan

berkontribusi

dalam

pencapaian visi dan

misi organisasi

untuk

menjadi rujukan

Kesehatan paru

masyarakat yang

terkemuka di

tingkat

nasional

Kegiatan 4

No Kegiatan Tahap Kegiatan Output Keterkaitan Substansi Mata Pelatihan

Konstribusi Terhadap Visi Misi

Organisasi

Penguatan Nilai

Organisasi

Pengusulan

Penetapan

SOP pengajuan

akreditasi

pelatihan

kepada Kepala

BBKPM

Bandung

Output : SOP

pengajuan

akreditasi

pelatihan telah

diusulkan

kepada Kepala

BBKPM

Bandung

Pengajuan proses verbal melalui bagian

Pengembangan

Sumber Daya

Formulir verbal konsep yang

berisikan masukan

dari unit-unit terkait

Pengajuan proses verbal ke berbagai unit terkait

dengan bahasa yang sopan (Harmonis) dan kemudian melakukan diskusi dengan unit-unit terkait secara ramah terkait draft SOP merupakan

bentuk tanggung jawab sebagai bentuk solusi

terhadap penyusunan draft SOP (Berorientasi Pelayanan)

SOP Pengajuan

akreditasi

pelatihan

merupakan upaya

peningkatan mutu

sehingga BBKPM

dapat

Meningkatkan

profesionalisme , keteladanan, komunikasi dan integritas organisasi

Membuat revisi

berdasarkan hasil

proses verbal

Revisi draft SOP pengajuan

akreditasi

pelatihan

Membuat revisi dan melakukan perbaikan pada

SOP Pengajuan akreditasi pelatihan berdasarkan

hasil proses verbal dengan penuh tanggung jawab dan kompetensi yang ada (Adaptif, Akuntabel, Kompeten)

menyelenggaraka n

pelatihan yang

terakreditasi dan berkontribusi

dalam

Finalisasi draft SOP

pengajuan akreditasi

pelatihan

Draft SOP pengajuan

akreditasi

pelatihan

Finalisasi draft SOP yang telah dibuat dari arahan dam masukan beberapa unit terkait sesuai

dengan alur penetapan SOP (Loyal)

pencapaian visi dan misi organisasi

untuk

menjadi rujukan

Kesehatan paru

Usulan Penetapan

SOP pengajuan

akreditasi pelatihan

ke Kepala BBKPM

Bandung

Pengarsipan SOP

pengajuan akreditasi

pelatihan ke dalam

daftar SOP BBKPM

Bandung

Disetujui dan

disahkannya SOP

Pengajuan

Akreditasi

Pelatihan

SOP Pengajuan

akreditasi pelatihan

telah diarsipkan di daftar SOP BBKPM

Bandung

SOP Pengajuan Akreditasi telah disahkan sebagai

salah satu bentuk peraturan dalam pelaksanaan akreditasi pelatihan di BBKPM Bandung (Loyal, Akuntabel)

masyarakat yang

terkemuka di

tingkat

nasional

SOP yang telah disahkan dan disetujui kemudian diarsipkan sebagai salah satu bentuk peraturan yang ada di BBKPM Bandung (Loyal, Adaptif)

No Kegiatan Tahap Kegiatan Output Keterkaitan Substansi Mata Pelatihan

Sosialisasi SOP

Pengajuan

Akreditasi

Pelatihan di

Balai Besar

Kesehatan Paru

Masyarakat

Bandung

Membuat surat

undangan kepada

Para Koord dan Sub

Koord yang ada di

BBKPM Bandung

Surat Undangan Membuat draft surat undangan sesuai dengan tata

naskah dinas yang berlaku (Akuntabel dan Adaptif, Loyal). Kemudian meminta persetujuan atasan (loyal), melakukan perbaikan sesuai

masukan atasan (kompeten), menyebarkan surat undangan (kolaboratif), dan melakukan konfirmasi kehadiran (harmonis)

Konstribusi

Terhadap Visi Misi

Organisasi Penguatan Nilai Organisasi

Sosialisasi SOP

Pengajuan

akreditasi

pelatihan

merupakan upaya

peningkatan mutu

sehingga BBKPM

dapat

Meningkatkan profesionalisme, keteladanan, komunikasi dan integritas organisasi

Output :

Terlaksananya

kegiatan

sosialisasi SOP

Pengajuan

Akreditasi

Pelatihan di

Balai Besar

Kesehatan

Menyiapkan media

sosialisasi, dan daftar hadir

Media sosialisasi dan daftar hadir

Pemanfaatan aspek digitalisasi dalam penyiapan

materi dan pembuatan daftar hadir dengan

penggunaan google form (Adaptif) dengan penuh tanggung jawab, agar kegiatan sosialisasi dapat berlangsung dengan baik (Akuntabel).

menyelenggarakan

pelatihan yang

terakreditasi dan berkontribusi

dalam

Melakukan sosialisasi

kepada para Koord dan Sub Koord yang ada di BBKPM

Bandung

Foto dan laporan kegiatan sosialisasi

Memberikan sosialisasi kepada para kepala

instalasi, Koord dan Sub Koord dengan ramah, pemaparan yang jelas, dan mudah dimengerti (Berorientasi Pelayanan, Kompeten). Dan

memberikan waktu untuk melakukan diskusi seperti

tanya jawab agar terciptanya suasana sosialisasi yang kondusif (Harmonis)

pencapaian visi dan misi organisasi untuk

menjadi rujukan

Kesehatan paru

masyarakat yang

terkemuka di

tingkat

nasional

1. Pertemuan Persiapan Penyusunan SOP

2. Penyusunan draft SOP Pengajuanakreditasi pelatihan

3. Usulan draftSOP pengajuan akreditasi pelatihan di BBKPM Bandung Tahun

2022keKepalaBBKPMBandung

4. MengusulkanPenetapanSOPpengajuanakreditasipelatihankepadaKepala

BBKPM Bandung

5. SosialisasiSOPPengajuanAkreditasiPelatihandiBalaiBesarKesehatanParu MasyarakatBandung

Terima Kasih