K. Peran dan Kedudukan ASN

akibat. Dalam membangun komitmen mutu, seorang ASN diharapkan mampu berfikir kreatif dan inovatif dalam menyelesaikan masalah di instansi. Sehingga mutu dari sebuah instansi dapat meningkat dan diperhatikan yang pada akhirnya akan mampu meningkatkan kepercayaan publik terhadap ASN dan instansi Nilai-nilai dasar yang terkandung dalam komitmen mutu adalah: a. Efektif b. Efisien c. Bermutu d. Cepat e. Tanggap

5. Anti Korupsi Anti korupsi merupakan pernyataan sikap untuk melawan korupsi.

Korupsi itu sendiri berasal dari bahasa latin corruptio dengan kata kerja corrumpere yang berarti busuk, rusak, menggoyahkan, memutar balik, atau menyogok (KPK, 2014). Menurut UU No. 31 tahun 1999 jo. UU No. 21 tahun 2001, terdapat tiga puluh jenis tindakan yang dapat dikategorikan sebagai tindak korupsi. Tindakan-tindakan tersebut dapat dikelompokkan menjadi kerugian keuntungan Negara, suap-menyuap, penggelapan dalam jabatan, pemerasan, perbuatan curang, benturan kepentingan dalam pengadaan, dan gratifikasi. Nilai-nilai anti korupsi yang harus dimiliki oleh ASN adalah Jujur,

Peduli, Mandiri, Disiplin, Tanggung jawab, Kerja keras, Sederhana, Berani,

Adil.

K. Peran dan Kedudukan ASN

1. Manajemen ASN Manajemen ASN adalah pengelolaan ASN untuk menghasilkan pegawai ASN yang profesional, memiliki nilai dasar, etika profesi, bebas dari intervensi politik, bersih dari praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme. Manajemen ASN lebih menekankan kepada pengaturan profesi pegawai sehingga diharapkan agar selalu tersedia sumber daya aparatur sipil negara yang unggul selaras dengan perkembangan zaman. Peran ASN adalah perencana, pelaksana, dan pengawas penyelenggaraan tugas umum pemerintahan dan pembangunan nasional

melalui pelaksanaan kebijakan dan pelayanan publik. Tugas ASN ada 3 yaitu melaksanakan kebijakan yang dibuat oleh Pejabat Pembina Kepegawaian sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, memberikan pelayanan publik yang profesional dan berkualitas, mempererat persatuan dan kesatuan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

2. Whole of Government (WoG) Whole of Government (WoG) merupakan sebuah pendekatan penyelenggaraan pemerintahan yang menyatukan upaya-upaya kolaboratif pemerintahan dari seluruh sektor dalam ruang lingkup komunikasi yang lebih luas guna mencapai tujuan-tujuan pembangunan kebijakan, manajemen program, dan pelayanan publik. WoG juga dikenal sebagai pendekatan interagency yaitu pendekatan yang melibatkan sejumlah kelembagaan yang terkait dengan urusan-urusan yang relevan. Selain itu, WoG juga dipandang sebagai bentuk kerjasama antar seluruh aktor, pemerintah dan sebaliknya.

3. Pelayanan Publik Pelayanan publik merupakan segala bentuk kegiatan pelayanan umum yang dilakukan oleh Instansi Pemerintahan di Pusat dan Daerah, dan di lingkungan BUMN/BUMD dalam bentuk barang dan /atau jasa, baik dalam pemenuhan kebutuhan masyarakat (LAN, 2015). Adapun prinsip-prinsip pelayanan publik adalah sebagai berikut: a. Partisipatif b. Transparan c. Responsif d. Tidak diskriminatif e. Mudah dan murah f. Efektif dan efisien g. Aksesibel h. Akuntabel i. Berkeadilan