Buletin Bawaslu Jabar Edisi Pilkada Serentak 2015

BULETIN

Edisi Istimewa Pilkada Serentak 2015

Dari Bawaslu Kita Selamatkan Pemilu Indonesia

Ribuan Pahlawan Devisa Dicoret dari DPT

Selama Pilkada Ratusan Pelanggaran Ditemukan

Polemik Anggaran Pilkada Serentak

Daftar Isi Buletin edisi istimewa Pilkada Serentak 2015 ini diterbitkan sebagai wahana informasi kepada khalayak serta ajang kominikasi keluarga besar Badan Pengawas Pemilu Prov. Jawa Barat.

Pengarah: Drs. Harminus Koto Drs. HM. Wasikin Marzuki H. Yusuf Kurnia, S.IP

Penanggung Jawab: Drs. Eliazar Barus, M.Si

3

LAPORAN UTAMA:

6

Ribuan Pahlawan Devisa Dicoret Dari DPT

7 Redaktur: Drs. HM. Wasikin Marzuki Didi Komarudin Usep Agus Zawari Billy Adam Fisher

9

Design/Layout: Saeful Bachrie

Sekretariat: Tim Sekretariat Bawaslu Provinsi Jawa Barat

Riak-Riak Pilkada Serentak Selama Pilkada Ratusan Pelanggaran Ditemukan

Polemik Anggaran Pilkada Serentak

Sepuluh Menit Jelang Penutupan Pendaftaran Paslon 11

Karawang Yang Kontroversi Pilkada Serentak di Daerah Otonomi Baru (DOB) Panggung Pilkada Milik Siapa?

Pilkada Di Kota Mangga Panwas Tertibkan Seluruh APK Ilegal Pengawas TPS Cegah Terjadinya Perubahan Suara

Alamat Redaksi: Jalan Turangga No. 25 Kota Bandung, 40264 Telp. 022 7332604. www.bawaslu-jabarprov.go.id

31 IKP Buktikan Pilkada Cianjur Paling Rawan Di Jabar

32 Organisasi & SDM Pengawas Masih Hadapi Kendala

Calon Tunggal Tak Terjegal

34 Pemerintah Beri

Sinyal Positif Penguatan Bawaslu Pemerintah memberikan apresiasi terhadap pelaksanaan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2015 yang dinilai berlangsung relatif sukses, aman, dan demokratis.

13

15

17

20

23

25

26

RIAK - RIAK PILKADA SERENTAK Laporan Utama

Tidak sempurna tapi juga tidak gagal. Itulah kata orang bijak yang menilai pelaksanaan Pilkada serentak yang digelar di delapan kabupaten/Kota di Jawa Barat.

Kenapa tidak sempurna ?

Karena Pilkada masih diwarnai sejumlah persoalan yang nyata-nyata dapat mencederai rasa keadilan masyarakat di Jawa Barat.

Ribuan Pengawas Pemilu Kecamatan (Panwascam) mengikuti apel siaga “JabarMenopang� Jawa Barat Menolak Politik Uang yang langsung dipimpin Ketua Bawaslu Provinsi Jawa Barat, Harminus Koto sebagai inspektur upacara di lapangan IPDN Jatinangor Kabupaten Sumedang.*

Edisi Istimewa Pilkada Serentak 2015 | Buletin Bawaslu Jabar | 3

S

eJuMlAH persoalan terdapat hampir disetiap tahapan dan tersebar hampir di seluruh jazirah Kabupaten/Kota yang menggelar Pilkada serentak yaitu Kabupaten Bandung, Kabupaten Sukabumi, Kabupaten Cianjur, Kabupaten Indramayu, Kabupaten Karawang, Kabupaten Tasikmalay, Kota Depok dan Daerah Otonomi Baru Kabupaten tepi laut Pangandaran.

Meski hanya delapan daerah yang menggelar Pilkada, namun berbagai jenis karakter persolaan Pilkada semua ada di Jawa Barat. Misalnya, persoalan terkait dengan calon tunggal muncul di Kabupaten Tasikmalaya. Persoalan terkait dengan calon perseorangan yang lebih dari dua orang muncul di Kabupaten Karawang.

Lalu persoalan yang terkait dengan Daerah Otonomi Baru, terjadi di Kabupaten Pangandaran. Yang tak kalah sepinya dari gunjingan publik, yaitu calon yang berasal dari incumbent seluruhnya meraih kemenangan seperti di Kabupaten Indramayu (Anna Shopanah), Kabupaten Karawang (dr. Cellica), dan Kabupaten Bandung (Dadang Naser). Sedangkan yang berasal dari isu dinasty terjadi di Kabupaten Cianjur yaitu (Irvan Rivano) Putra Bupati Cianjur yang juga meraih suara terbanyak. Dalam Pilkada serentak daerah yang satu ini tidak bisa dipungkiri, merupakan daerah yang Pilkadanya paling “riak” seJawa Barat.

Betapa tidak, sejak pra tahapan dimulai, publik Kabupaten Cianjur sudah “ibur” dengan gelombang isu yang dituduhkan terhadap penye lenggara Pilkada yang tidak berin tegritas. Faktanya tiga dari lima Komisioner KPU Kabupaten Cianjur telah dipecat oleh Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP), karena terbukti melanggar kode etik berat pada Pemilu Legislatif sebelumnya. Selanjutnya

4 | Buletin Bawaslu Jabar |

Satpol PP Kabupaten Indramayu menertibkan baliho yang memasang foto pasangan calon kepala daerah dalam kemasan iklan layanan masyarakat.*

16 anggota PPK juga diberhentikan secara tidak hormat oleh DKPP karena melakukan perbuatan yang tidak semestinya.

Dari fakta itulah masyarakat Cianjur mempunyai kekhawatiran hal serupa bakal terjadi pada Pilkada 2015. Demikian juga dengan anggota Panwaslunya. Meski baru diganti, tapi bisa jadi ada yang menyusup.

Ketika Pilkada memasuki tahapan pengesahan Daftar Pemilih Tetap (DPT), lagi-lagi “riak” muncul di Kabupaten Cianjur karena banyak warga Kabupaten Cianjur yang namanya dicoret oleh KPU, lantaran mereka berada di luar negeri sebagai TKI yang dianggap tidak jelas alamatnya. Di Cianjur pula muncul beberapa Daftar Pemilih Tetap Tambahan Satu (DPTB1) tingkat kecamatan yang melebihi 2,5% dari jumlah DPT sehingga berpotensi memunculkan persoalan dalam pengadaan surat suara.

Ikhwal ketidaknetralan Pegawai

Edisi Istimewa Pilkada Serentak 2015

Negeri Sipil (PNS) Kabupaten Cianjur juga memiliki kasus terbanyak dibanding daerah lainnya yang menggelar Pilkada di Jawa Barat.

Berdasarkan temuan dan laporan, Panwaslu Kabupaten Cianjur telah melaporkan tiga orang oknum pejabat Kabupaten Cianjur ke Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN) di Jakarta. Salah satu diantaranya dikenal dengan “Sekandal Camat Tiga Ratus Juta”. Dengan adanya temuan dan laporan tersebut, maka ketidaknetralan oknum aparat di Kabupaten Cianjur ibarat gunung es karena yang tidak terungkap dan tertangkap jumlahnya jauh lebih banyak.

Bukti pelanggaran ketidaknetralan, juga merambah ke Penyelenggara Pemilu di tingkat kecamatan yaitu dengan terungkapnya “Aib Sindangbarang”. Dalam kasus ini seorang Panitia Penyelenggara Kecamatan (PPK) terendus membagi-bagikan uang terhadap penyelenggara lainnya di

tingkat kelurahan/desa (PPS) untuk memenangkan salah satu pasangan calon. Oleh Panwaslu Kabupaten Cianjur kasus tersebut telah diklarifikasi dan telah dilimpahkan ke Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) di Jakarta. Oleh karena itu, tidak keliru kalau Pilkada serentak di Kabupaten Cianjur dalam buku Indeks Kerawanan Pemilu (IKP) dinilai paling rawan se-Jawa Barat. Dari Cianjur kini pindah ke Mahkamah Konstitusi (MK).

Daerah berikutnya yang memiliki riak dengan kategori sarat konflik, yakni terjadi di Daerah Otonomi Baru (DOB) Kabupaten Pangandaran. Daerah ini selain sebagian besar pemilihnya belum ber e-KTP Kabupaten Pangandaran juga pelaksanaan tahapannya sebagian besar ditangani oleh KPU Kabupaten Ciamis. Pro kontra terjadi sejak awal. Sebagian berpendapat karena KPU Kabupaten Pangandaran belum terbentuk maka untuk sementara tahapan Pilkada ditangani oleh KPU Daerah Induk yakni Kabupaten Ciamis. Namun sebagian masyarakat lainnya termasuk Bawaslu Jawa Barat berpendapat, sesuai dengan Pasal 11 UndangUndang Nomor 15 tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilu, asas domisili anggota/KPU harus berasal dari daerah pemekaran Kabupaten Pangandaran. Pro kontra ini lah yang kemudian menjadikan pintu masuk atau alasan bagi mereka yang tidak puas terhadap hasil perolehan suara Pilkada, untuk mempersoalkan legalitas KPU Kabupaten Pangandaran dengan melakukan berbagai aksi unjuk rasa yang melibatkan ribuan masa Gerakan Masyarakat Bawah Indonesia (GMBI), meluruk kantor KPU Pangandaran, bahkan mendatangi kantor Bawaslu RI di Jakarta.

Riak tak sedap juga muncul di jalur “pantura” yang menggelar

Pilkada di Kabupaten Karawang dan Kabupaten Indramayu. Masyarakat pantura di dua daerah tersebut hampir sama yaitu mengeluhkan dan mempersoalkan keikutsertaan Incumbent yang mendapatkan porsi lebih banyak dalam hal sosialisasi.

Betapa tak adilnya, menurut takaran mereka ketika calon-calon Bupati dan Wakil Bupati yang baru melangkah di tahap wacana pendaftaran, calon Bupati dari Incumbent di dua daerah tersebut

“

Calon Bupati dari Incumbent memanfaatkan berbagai media, iklan layanan masyarakat, dengan sedikit pesannya tapi besar gambarnya.

“

sudah memanfaatkan media, iklan layanan masyarakat, seperti “Selamat datang di Karawang”.

“Dirgahayu Indramayu”, “Cukup 2 anak”, “Hati-hati di Jalan” dan sebagainya. Semua menampilkan sedikit pesannya tetapi besar gambarnya.

Itulah bentuk ketidakadilan dalam Pilkada antara calon pemula dengan incumbent, yang membuat ketua Bawaslu Jawa Barat Drs. Harminus Koto berang, sehingga ikut turun gunung menertibkan baliho/spanduk semacam itu. Hal lain yang sudah menjadi rahasia umum, calon incumbent juga telah memiliki jaringan ke aparat pemerintah hingga sampai ke desa-desa, dengan memanfaatkan berbagai pendekatan jauh hari sebelumnya. Singkatnya calon incumbent punya ruang lebih awal dan lebih banyak dalam ber kampanye, ketimbang calon-calon

lain yang ikut Pilkada. Riak lain di Karawang mencurigakan, sedangkan di Indramayu diwarnai dengan isu “Seribu Wong Ayu” yang tidak diakui dalam Pemilu.

Riak tak sedap tapi lucu, muncul di Pilkada Kabupaten Tasikmalaya.

Betapa tidak Pilkada Kabupaten Tasikmalaya yang semula sudah istirahat di rest area, karena calonnya cuma satu pasang, tiba-tiba keluar keputusan Mahkamah Konstitusi yang membolehkan calon tunggal digelar dalam Pilkada, sehingga yang sudah istirahat itu melaju lagi.

Fakta lapangan, KPU hanya memfasilitasi calon Bupati yang ada dan terdaftar sehingga Alat Peraga Kampanye (APK) yang munculpun di Kabupaten Tasikmalaya hanya ada gambar satu pasangan calon.

Demikian pula dengan kertas suara hanya muncul pasangan calon dengan kalimat setuju atau tidak setuju. Terhadap fenomena itu muncul riak-riak dari masyarakat yang tergabung dalam kelompok gerakan rakyat tidak setuju (Gratis).

Mereka menginginkan Pilkada Kabupaten Tasikmalaya ditunda sampai tahun 2017 atau ada calon lain yang diberi kesempatan untuk mendaftar ulang. Slogan-slogan yang kurang mendidik juga sempat bermunculan seperti yang setuju silahkan datang ke TPS dan tidak setuju tidak usah datang ke TPS. Namun riak-riak Kabupaten Tasikmalaya yang semula menjadi bahan perdebatan, bunyinya menjadi tidak nyaring setelah hasil perhitungan suara diumumkan KPU dan mayoritas masyarakat menjatuhkan pilihannya kepada kolom setuju.

Tiga dari delapan daerah yang menggelar Pilkada Tahun 2015, yakni di Kabupaten Bandung, Kab Sukabumi dan Kota Depok, dapat dikatakan sukses tanpa ekses serentak tanpa riak, demokratis tanpa anarkis dan berakhir tanpa petir.***

Edisi Istimewa Pilkada Serentak 2015 | Buletin Bawaslu Jabar | 5

B

RIBuAn PAHlAWAn DeVISA DICOReT DARI DPT

eRulAngKAlI dalam Rapat Koordinasi di Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Untempat yang berbeda beda, KPU Jawa Barat dang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, telah menarget angka partisipasi pemilih Bupati, Dan Walikota Menjadi Undang-Undang disedalam Pilkada Serentak di Jawa Barat sebesar 75 persen. butkan “setiap orang yang dengan kekerasan atau ancaDaftar Pemilih Tetap (DPT) di delapan Kabupaten/Kota man kekuasaan pada saat pendaftaran pemilih hasil rapat pleno KPU ditetapkan berjumlah 11,8 juta menghalangi seseorang untuk terdaftar dalam pemilihan dipidana penjara paling pemilih, dengan tingkat parsingkat 12 bulan atau paling tisipasi sebesar 62 persen. lama 36 bulan”.

Berbagai upaya untuk Polemik pemberian hak mewujudkan impian tersepilih bagi warga negara Inbut telah ditempuh KPU donesia yang bekerja di luar Kabupaten/Kota di Jawa negeri, sesungguhnya terjadi Barat dengan menggelar sejak dulu, baik dalam Pemilu kegiatan sosialisasi ke berbadi zaman dongeng maupun gai elemen masyarakat, Pemilu di zaman serba cangdiskusi dengan lintas Partai gih seperti sekarang. dan lintas organisasi Pemilu di zaman dongeng, masyarakat (ormas). pemilih di luar negeri benar Ajakan “Ayo Memilih” diberikan haknya tapi sayang berkumandang bukan saja di suaranya dicatut oknum penmedia massa dan elektronik, gurus partai tertentu. Tanpa tapi di media social juga termalu dan ragu, surat suara bilang marak. Ribuan spanmilik TKI ditumpuk oleh duk juga dicetak dengan oknum tadi lantas kertas nada ajakan mari memilih suara bagian atas dicoblos pemimpin, dan mengintembus ke surat suara paling gatkan agar tanggal 9 Desembawah, kemudian dilipat-lipat ber datang ke TPS juga dan dimasukkan ke dalam dipasang di mana-mana. kotak suara.

Bahkan, langkah “nekad” Pada Pilkada Serentak juga ditempuh KPU KabuHM. WaSiKin MaRZuKi 2015, modus tersebut sudah paten/Kota untuk menghintidak ada lagi, karena surat dari anjloknya angka partisipasi dan efesien dalam anggaran, yakni dengan suara mereka sama sekali tidak diberikan dan KPU tidak mencoet nama-nama pemilih yang bekerja di luar negeri. mendirikan satupun TPS luar negeri.

Problem penghilangan hak pilih ini, tampaknya samDi Indramayu, masalahnya sekitar 60 ribuan pemilih yang dikenal dengan sebutan “Pahlawan Devisa”, na- pai saat ini masih belum terpecahkan lewat regulasi yang manya dicoret dengan alasan karena alamat dan keber- sempurna. Untuk Pemilu ke depan, khususnya dalam Piladaannya tidak jelas. Hal serupa juga terjadi di Cianjur gub Jabar agar surat suara tidak mubazir, agar tidak menyumbang rendahnya angka partisipasi, tapi juga dan daerah lainnya yang menggelar Pilkada Serentak.

“Untung saja mereka tidak pulang ramai-ramai pada tidak dicoret secara melawan hukum, maka kasus WNI tanggal 9 Desember atau hari H Pilkada. Kalau itu terjadi, yang bekerja di luar negeri perlu dicarikan beberapa sungguh berbahaya bagi jajaran KPU khususnya di terobosan hukum. Antara lain setiap TKI perlu diberikan tingkat paling bawah”. Jika ada yang “mengompori” Surat Keterangan Pindah Luar Negeri (PLN) atau memsesungguhnya para “Pahlawan Devisa” itu, bisa saja me- buat pernyataan ikhlas jika namanya tidak dicantumkan nuntut jajaran KPU karena hak pilihnya dibajak. dalam DPT sehingga masalah hak pilih diberikan atau Berdasarkan pasal 182 UU nomor 1 tahun 2015 Tentang tidak diberikan tidak mereka persoalkan.***

6 | Buletin Bawaslu Jabar |

Edisi Istimewa Pilkada Serentak 2015

SELAMA PILKADA RATUSAN PELANGGARAN DITEMUKAN

J

AlAnnyA Pilkada serentak di delapan wilayah di Jabar, benar-benar mendapat pengawasan ekstra dari Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Provinsi Jawa Barat.

Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Serentak yang dilaksanakan di delapan Kabupaten/Kota di Jawa Barat pada 9 Desember 2015 lalu, menyisakan rapor tak sempurna.

Kabupaten Indramayu dikatakan menjadi daerah yang paling banyak melakukan pelanggaran pemilu, yakni tercatat ada 41 penyalahgunaan. Sementara yang paling sedikit adalah Tasikmalaya, tercatat hanya ada dua pelanggaran.

Divisi Penanganan Pelanggaran Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Jawa Barat, H. Yusup Kurnia menjelaskan, tren pelanggaran yang banyak terjadi yakni money politik, kampanye di luar jadwal dan netralitas PNS. Selain Kabupaten Indramayu, delapan daerah di Jawa Barat yang tercatat melakukan banyak pelanggaran saat

piMpinan Bawaslu Provinsi Jawa Barat, H Yusuf Kunia memimpin rapat gelar perkara sentra Gakkumdu Provinsi Jawa Barat bersama unsur Kejaksaan dan Kepolisian.*

H. YuSup KuRnia, Sip helatan Pilkada serentak. Diantaranya Cianjur (33 pelanggaran), Sukabumi (32), Karawang (27), Bandung (20), Pangandaran (20), Kota Depok (10).

Tasikmalaya paling sedikit, dengan nihil laporan dan dua kasus temuan.

Adapun sengketa yang terjadi pada Pilkada serentak 2015 antara lain terjadi di Kota Depok sebanyak 2 kasus. Tetapi tidak dapat diterima karena kedudukan hukum pemohon tidak terpenuhi. Di Kabupaten Pangandaran ada 1 kasus pada akhirnya permohonan sengketa gugur karena pemohon mencabut permohonan sebelum dibacakan putusan sengketa. Kemudian di Kabupaten Karawang sebnayak 1 kasus, yang keputusannya fikabulkan sebagian yakni memerintahkan KPU Kabupaten Karawang untuk merekomendasikan kepada Plt. Bupati Karawang dan Instansi Pemasang Iklan Layanan Masyarakat agar mencopot Foto Plt. Bupati Karawang dalam baliho yang dipasang di luar produk KPU Kab. Karawang.

Namun meski seluruh pelanggaran sudah ditangani Panwaslu, ternyata tetap ada pihak-pihak yang tidak puas, sehingga tiga dari delapan Kab/Kota melanjutkan ke MK***

Edisi Istimewa Pilkada Serentak 2015 | Buletin Bawaslu Jabar | 7

Review Penanganan Pelanggaran

POLEMIK ANGGARAN PILKADA SERENTAK

Sorotan

J

IKA melihat anggaran Pengawas Pemliu pada pelaksanaan Pemilukada serentak 2015 sangatlah menarik untuk kita jadikan sorotan. Terutama ketidaksiapan dan masih rendahnya pemahaman pemerintah daerah terkait pengelolaan dana hibah Pilkada sebagaimana diatur dalam Permendagri 51 tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2015,

Drs. EliaZaR baRuS, M.Si

merupakan salah satu dari sekian banyak polemik yang timbul pada gelaran pesta demokrasi serentak tahun 2015.

Tahapan Pilkada Serentak memang telah berjalan sejak bulan April 2015. Namun kenyataannya, beberapa Panwaslu baru menandatangi Naskah Hibah Perjanjian Daerah (NPHD) pada bulan Juni 2015. NPHD yang katanya bisa dijadikan sebagai jaminan kelangsungan penyelenggaraan pilkada, namun faktanya berdasarkan laporan monitoring evaluasi dana hibah seperti yang dialami Panwas Pangandaran baru menerima transfer dari Pemda hingga 2 bulan lebih semenjak penandatanganan NPHD, Panwas Indramayu yang pengalokasian anggarannya pada tiga termin, yakni APBD 2015, APBD-P 2015 dan APBD 2016, lain lagi yang dialami oleh Panwas Tasikmalaya yang APBD-nya sangat minim.

Hal-hal tersebut menjadi kendala yang bisa mengganggu kelancaran penyelenggaraan pemilukada serentak 2015 karena bisa dipastikan beberapa tahapan pengawasan pemilu berjalan tanpa pendanaan.

Padahal pemerintah pusat yakni Kemenetrian Dalam Negeri, melalui menterinya Tjahjo Kumolo, mengatakan tidak ada alasan bagi pemerintah daerah untuk tidak siap melaksanakan pilkada serentak.

Pemerintah pusat telah menyiapkan payung hukum anggaran pilkada yang memungkinkan daerah menggunakan APBD-P atau pos-pos anggaran lain untuk pilkada sehingga tak ada alasan pemda tidak memenuhi kebutuhan pengawas pemilu dan tidak ada alasan pula

Edisi Istimewa Pilkada Serentak 2015 | Buletin Bawaslu Jabar | 9

ahnya. Jika di suatu daerah Kepala Daerahnya ikut pilkada lagi sebagai incumbent maka dipastikan anggaran pilkadanya sangat besar dibandingkan dengan daerah lainnya yang menyelenggarakan pilkada namun Kepala Daerahnya tidak ikut lagi mencalonkan.

Demikian pula, terhadap pencairan atau penyalurannya. Beberapa daerah yang menyelenggarakan Pilkada yang Kepala Daerahnya ikut lagi pilkada sebagai incumbent seperti di Kabupaten Bandung penyalurannya tidak bertahap tapi sekaligus.

Kesimpulan akhir, polemik anggaran Pilkada tidak akan muncul apabila ada political will dari Pemerintah Daerah tanpa tendensi politik tertentu guna suksesnya pelaksanaan pilkada serentak 2015.

Kemendagri dalam hal ini seba-

gai leading sektor pengawasan pemerintahan daerah oleh pemerintah pusat memegang peranan penting untuk memfasilitasi proses penyelesaian polemik terhadap daerah-daerah yang belum memiliki alokasi anggaran Pilkada Serentak 2015. Tahap selanjutnya, seluruh stakeholders pilkada melakukan pengawasan yang efektif untuk memastikan pengelolaan anggaran Pilkada Serentak 2015 oleh penyelenggara pemilu berjalan transparan, efektif dan efisien serta mencegah pemborosan anggaran.

Walaupun dengan kendalakendala yang dihadapi, berkat kerjasama Pemda juga anggaran Pengawas Pemilu tahun 2015 di Provinsi Jawa Barat pada 8 Kabupaten/kota dapt terpenuhi.***

Foto: Dokumentasi Bawaslu

dana di APBD tidak cukup. Bahkan tidak tanggung-tanggung sanksi juga disiapkan untuk memaksa daerah agar patuh.

Selain masalah telatnya penandatanganan NPHD, polemik lainnya salah satu dari sepuluh temuan BPK pada pertengahan bulan Juni 2015 dalam audit penyelenggaraan Pil kada serentak ketersedian anggaran hibah yang dialokasikan Pemerintah Daerah belum sesuai ketentuan dan sepenuhnya mengakomodir pelaksanaan kegiatan penyelenggaraan Pemilu seperti Panwaslu yang masa baktinya sampai 2016. efek Incumbent Mungkin sah-sah saja apabila ada orang yang bilang besaran anggaran Pilkada untuk KPUD dan Panwaslu tergantung Kepala Daer-

KEtua Bawaslu RI, Prof. Dr. Muhammad, S.IP, M.Si memberikan sambutan dalam pembukaan Rapat Kerja (Raker) Kesekretariatan Panwaslu Kabupaten Kota di Hotel Horison Bandung.*

10 | Buletin Bawaslu Jabar |

Edisi Istimewa Pilkada Serentak 2015

SePuluH MenIT JelAng PenuTuPAn PenDAfTARAn PASAngAn CAlOn

Foto: pojoksatu

Pilkada Cianjur

3 paSangan calon bupati dan calon wakil bupati Cianjur menunjukkan hasil undian nomor pada rapat pleno pengundian dan penetapan nomor urut pasangan calon*

K

ABUPATEN Cianjur merupakan bagian dari Entitas Negara yang berkedaulatan Rakyat yang berprinsip pada permusyawaratan rakyat sesuai dengan amanat T Pancasila.

Hal tersebut mengisyaratkan implementasi demokrasi yang tidak bisa dilakukan oleh negara lainnya. Kata demokrasi dengan semangat Pancasila, hanya terdapat di Indonesia.

Dalam sila ke-empat terkandung makna yang jelas bahwa demokrasi Indonesia bukan sekedar demokrasi dengan cara Pemilihan Umum berdasarkan suara terbanyak, melainkan demokrasi yang dipimpin oleh hikmah kebijaksanaan�.

Demokrasi diharapkan bisa menghasilkan keputusan-kepu tusan yang menentukan kehidupan

AGUS DJAELANI

Koordinator Divisi Pencegahan dan Hubungan Antar Lembaga Panwaslu Kabupaten Pangandaran.

kolektif yang berdasarkan pada pertimbangan publik yang luas.

Masyarakat yang demokratis akan mengurangi ketidakadilan dan membuat pengorganisasian kehidupan kolektif menjadi lebih rasional. Selain itu demokrasi juga dianggap lebih kompatibel dalam melindungi hak-hak konstitusional warga.

Proses tahapan Pelaksanaan Pemilihan Umum di Kabupaten Cianjur sebagai wujud dari Demokrasi Pancasila tidak terlepas dari berbagai pesoalan yang terjadi.

Hal tersebut merupakan sikap kritis warga Cianjur yang dilandasi semangat Berpemilu untuk mewujudkan kehidupan masyarakat Cianjur yang lebih sejahtera

Sikap kritis masyarakat tersebut mulai muncul pada saat Pendaftaran Pencalonan dukungan dari gabungan partai politik. Salah satu pasangan balon yang merupakan kader Demokrat dan sebagai Anggota Dewan Perwakilan Rakyat di Provinsi Jawa Barat tidak di Rekomendasikan oleh DPP Partai Demokrat, Pasangan Balon tersebut adalah H. Irvan Rivano Muchtar SH, Sip MM dan wakilnya H. Herman Suherman M.Ap.

Edisi Istimewa Pilkada Serentak 2015 | Buletin Bawaslu Jabar | 11

Publik Cianjur mempertanyakan atas kejadian tersebut. Hal itu bukan tanpa sebab, karena 2 ( dua ) kali masa Jabatan Bupati yang diemban oleh Orang tua Irvan Rivano diusung oleh Partia Demokrat, Selaian sebagai seorang Bupati ayah dari Irvan Rivano ini juga sebagai Ketua Plt DPC Demokrat Kabupaten Cianjur yang memiliki 10 Kursi di Parlemen Kabupaten Cianjur.

Belum habis rasa penasaran dalam benak khalayak, masyarakat Cianjur kembali dikagetkan dengan insiden 10 menit menjelang Penutupan Pendaftaran Pasangan Calon. KPU Kabupaten Cianjur yang dipimpin Ibu Anggi, digeruduk oleh ratusan orang yang membawa surat Penggantian Ketua DPC Demokrat Cianjur dari H. Tjejep Muchtar Soleh kepada Hedi Boy. Selain itu kelompok massa tersebut mau mencalonkan Pasangan Idang Riyadi – Gatot Subroto. Namun KPU Kabupaten Cianjur menolak karena proses pendaftaran banyak persyaratan pokok yang belum terpenuhi, sehingga proses pendaftaran tidak bisa diterima. Proses negosiasi cukup alot dan memanas karena masing-masing mempertahankan argumentasinya.

Kesimpulan akhir bahwa KPU Cianjur menolak pendaftaran Pasangan Calon Idang Riyadi – Gatot Subroto.

Tidak selesai sampai di situ. Tim Pemenangan Idang Riyadi-Gatot Subroto pun melaporkan keputusan Penolakan KPU Kabu paten Cianjur kepada Panwaslu Kabupaten Cianjur. Tim tersebut melaporkan kepada Pengawas pemilu, Bahwa Keputusan yang diambil oleh KPU dianggap sudah mencederai Nilai Demokrasi di Cianjur, karena sudah menghilangkan hak politik warga

12 | Buletin Bawaslu Jabar |

Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara

Nomor Urut 1 DENI SUNARYA, SH dan Dr. ZAINY HAMZAH, Sp.BS

Peroleh 50.329 suara

Nomor Urut 2 H. IRVAN RIVANO MUCHTAR, S.IP., SH., M.Si dan HERMAN SUHERMAN, ST., M.AP

Perolehan 464.412 suara

Nomor Urut 3 dr. H. SURANTO, MM dan ALDWIN R., M, SH., M.AP,

Perolehan 432.674 suara

Cianjur untuk mencalonkan diri pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati secara serentak di Kabupaten Cianjur tahun 2015.

Demokrasi selalu diidentikan dengan kebebasan, rasa hormat terhadap martabat manusia, prinsip kesamaan dan keadilan, keamanan. Demokrasi dianggap sebagai pengorganisasian masya rakat yang paling mencerminkan kehendak bersama.

Pada Konteks inilah kita bisa melihat bahwa Demokrasi Indonesia yang dituntut bukan

Edisi Istimewa Pilkada Serentak 2015

hanya pemenuhan Hak-hak Individu (Individual right) dan kelompok masyarkat (Collective right) melainkan juga pemenuhan terhadap kewajiban menjalankan aturan yang disepakati bersama dan dilegalisasi menjadi undangundang.

Selain permasalahan pen calonan proses tahapan Pemilihan Bupati dan wakil Bupati Cianjur tidak terlepas pada aspek persaingan untuk mendapatkan simpati masyarakat yang pada akhirnya meyakinkan masyarakat untuk memilih pasangan Calon tertentu.

Hal itulah yang menyababkan kontestasi yang begitu ketat dan cenderung memanas karena masing-masing kandidat dan relawan bisa bersentuhan langsung dengan basis massa begitupun sebaliknya.

Ada Sesuatu yang menarik di Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Cianjur tahun 2015. Antara lain terdapat 2 ( dua) dari 3 ( tiga) pasangan calon yang memiliki kekuatan yang sama besar dan tingkat elektabilitas yang cukup tinggi. Pasangan Irvan Rivano Muchtar dan Herman Suherman , Irvan Rvano merupakan anak dari Bupati yang sedang menjabat, sedangkan pasangan Dr Surantodan Aldwin Rahardian. Suranto adalah mantan Wakil Bupati Cianjur yang kembali mencalonkan diri menjadi Bupati.

Rivalitas 2 (dua) Pasangan Calon ini sangat menarik dan patut untuk di perhatikan. Hal itu terjadi karena masing-masing mampu mengakses terhadap jaringan kekuasaan, mampu mengakses anggaran Pemerintah, serta mampu memberikan instruksi kepada Semua Lembaga terkait yang ada di Lingkaran Pemda Cianjur. Bagaimana hasil akhirnya, putusan MK adalah jawabnya.***

Foto: kpu-karawang.go.id

Pilkada Karawang

6 paSangan calon bupati dan calon wakil bupati Karawang menunjukkan hasil undian nomor urut pasangan calon. Nomor urut 1 pasangan Nace Permana dan Yeni, nomor 2 pasangan Marjuki dan Miing, nomor 3 pasangan Cellica dan Jimmy, nomor urut 4 pasangan Daday Hudaya dan Eddy Yusuf, nomor urut 5 pasangan Nanan Taryana dan Asep Agustian, terakhir nomor urut 6 pasangan Saan Mustopa dan Iman Sumantri.*

KARAWAng yAng KOnTROVeRSI

B

ERBAGAI polemik mewarnai Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Karawang Tahun 2015, mulai dari Persyaratan Pencalonan dari jalur perseorangan (independen) yang menuai kontroversi dari berbagai pihak yang meragukan keabsahan verifikasi yang dilakukan KPU dan jajarannya, serta keindependenan Panitia Pengawas Pemilihan Umum (Panwaslu) dan jajarannya.

Bahkan Anggota Komisi II DPR RI Dadanng S Muhtar, di sela-sela kunjungan kerjanya ke Kantor KPU Karawang beberapa waktu lalu, menyampaikan ketidak percayaannya dengan apa yang terjadi di Karawang yaitu tiga pasang calon dari jalur perseorangan bisa lolos semua.

“Ini suatu yang inpossibel” ujarnya. Tapi Beliau akhirnya dengan nada seloroh mengatakan “Tapi Kasihan juga yah kalau mereka tidak lolos, karena sudah keluar uang banyak” ujarnya.

Polemik yang kedua yang mewarnai pilkada Karawang adalah tahapan pemutahiran data pemilih, dari mulai data DAK2 dan DP4 yang meragukan, dimana ada salah satu kecamatan yang jumlah pemilihnya melebihi jumlah penduduk (DAK2) yaitu Kecamatan Cibuaya.

Yang lebih parah lagi pada tahapan pemutahiran ini yaitu saat KPU yang dipimpin Bung Reza melakukan penetapan DPTb-1 setelah sebelumnya menetapkan DPT. Terjadi keanehan atau kejadian yang luar biasa yaitu akibat proses

AGUS SUPRIYADI

Koordinator Divisi Pencegahan dan Hubungan Antar Lembaga Panwaslu Kabupaten Karawang

pemutahiran data tidak dilakukan secara maksimal, sehingga mengakibatkan data Pemilih Tambahan (DPTb-1) di Kabupaten Karawang jumlahnya sangat sig-

Edisi Istimewa Pilkada Serentak 2015 | Buletin Bawaslu Jabar | 13

14 | Buletin Bawaslu Jabar |

Foto: Kemal (www.tribratanews.com)

nifikan yaitu sebanyak 13.810 orang. Sehingga kalau hal ini dibiarkan tanpa adanya pencermatan atau solusi maka dimungkinkan akan banyak pemilih yang tidak kebagian surat suara. Saat itu Panwaslu Kabupaten Karawang akhirnya memberikan rekmendasi kapada KPU Karawang untuk malakukan Pencermatan Ulang khususnya di 5 Kecamatan yang jumlah DPTb-1 nya sangat signifikan yaitu Kecamatan Cilamaya Wetan, Tirtajaya, Kecamatan Klari, Kecamatan Jayakerta, dan Kecamatan Tegalwaru (DPTb-1 nya nihil). Polemik ini berakhir setelah KPU RI mengeluarkan Surat Edaran dan Panwaslu memberikan Rekomendasi agar KPU melakukan pencermatan terhadap DPTb-1 yang signifikan atau melebihi 2,5 % dimasukan ke DPT dengan dasar pasal 60 UU No 8 Tahun 2015 yang mengatakan bahwa Daftar Pemeilih Tetap (DPT) agar ditetapkan selambat-lambatnya 30 hari sebelum Hari Pemilihan.

Dengan keluarnya rekomendasi Panwaslu Kab Karawang, selain menyelamatkan Pemilu, juga membuat jajaran KPU yang dipimpin Kang Reza yang semula galau DPT Tambahan 1 nya kacau, langsung pulih seperti sediakala. “Ranjang bisa dibeli, tapi nyenyak tidak bisa dibeli�, kata Kang Asep, Komisioner KPU Kabupaten karawang.

Polemik ketiga yang mewarnai pilkada Karawang yaitu pada tahapan kampanye. Berbagai permasalahan pada tahap ini muncul, mulai dari ketidak puasan peserta pemilihan atas alat peraga kampanye (APK) yang dibuat KPU yang tidak sesuai dengan harapan para peserta atau pasangan calon, terutama pemasangan nya yang terkesan asal-asalan karena hanya ditopang oleh bambu peot yang tidak kokoh yang pada akhirnya

KEtua Panwas Kabupaten Karawang, Syarif Hidayat SH, Kapolres Karawang, AKBP Daddy Hartadi, SIK,M.Hum dan Kajari Karawang, A.M Miftahul Arifin, SH pada acara rakor sentra penegakan hukum terpadu tingkat Kabupaten Karawang pada Pilkada Serentak 2015.i*

banyak yang roboh dan raib diambil orang. Juga yang tidak kalah ramainya adalah dengan maraknya Iklan Layanan Masyarakat yang terpasang di seluruh wilayah Karawang baik di kota maupun di kecamatan (SKPD) terutama dipasang oleh calon dari incamben berkaitan dengan kegiatan SKPDSKPD dalam rangka Ulang Tahun Kabupaten Karawang. Bahkan hal tersebut akhirnya diajukan oleh salah satu pasangan calon sebagai bahan sengketa yang diajukan ke Panwaslu Karawang.

Polemik yang terakhir yang mewarnai pilkada Karawang yaitu adanya sengketa yang diajukan oleh pasangan No 2 yaitu Ahmad Marjuki dan Deddy Gumelar (Miing), yang mempermasalahkan tentang Perbedaan Penapsiran tentang Pengertian PLT Bupati dan Iklan Layanan Masyarakat yang marak terpasang. Panawaslu Kabupaten Karawang di akhir sidang sengketa memberikan keputusan menerima sebagian

Edisi Istimewa Pilkada Serentak 2015

yaitu mengenai iklan layanan masyarakat yang dipasang oleh pasangan N0 3, AKPU segera memerintahkan supaya diturunkan. Namun menolak sebagian yaitu mengenai penafsiran pengertian PLT Bupati, karena itu bukan wewenang Panwaslu.

Polemik-polemik tersebut di atas menjadi pernik-pernik yang indah untuk dikenang yang telah mewarnai indah nya pelaksanaan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Karawang Tahun 2015 yang berakhir dengan aman tertram sukses tanpa ekses.

Keberhasilan tersebut bukan milik Penyelengara (KPU dan Panawaslu), peserta pemilihan/tim sukses dan Kepolisian, tetapi milik masyakat Karawang yang telah dewasa berdemokrasi untuk mewujudkan Karawang Tandang Nyandang Kahayang. Dari enam pasangan calon, KPU akhirnya menetapkan Cellica Nurrachadiana sebagai pemenang dan Bupati terpilih dalam Pilkada Kabupaten Karawang***

Pilkada Pangandaran

PIlKADA SeRenTAK DI DAeRAH OTOnOMI BARu (DOB)

“Mandiri, Jujur, Adil, Kepastian Hukum, Tertib, Kepentingan Umum, Keterbukaan, Proporsionalitas, Profesionalitas, Akuntabilitas, Efisiensi, dan Efektivitas�

IWAN YUDIAWAN

Koordinator Divisi Pencegahan dan Hubungan Antar Lembaga Panwaslu Kabupaten Pangandaran

tahapan Penyelenggaraan sempat diwarnai sengketa karena adanya perbedaan persepsi antara bakal Pasangan calon perseorangan Azizah Talita Dewi dengan dr.

Erwin M Thamrin dengan KPU Kab. Ciamis tentang hardcopy dan soft file yang diakhiri dengan

Foto: Dok. Panwaslu Kab Pangandaran

P

ADA tataran prosedural tahapan Pemilu Kada di Kabupaten Pangandaran sesuai dengan Undang-undang No 8 Tahun 2015 yang kemudian dalam kerangka teknis di tafsirkan ke-dalam 13 peraturan Komisi Pemilihan Umum dan 14 Peraturan Badan Pengawas Pemilu dalam standar normatif telah berjalan sesuai tahapan sebagaimana mestinya. Kinerja Komisi Pemilihan Umum maupun Panitia Pengawas Pemilihan Kepala Daerah telah berjalan sesuai rule, sekalipun dalam awal

pencabutan perkara sebelum putusan disampaikan.

Hal lain yang bisa dilihat masifitas gerakan menuju suksesnya Pilkada di Kabupaten Pangandaran ditunjukan oleh semua steak holder yang telah memberikan kontribusi aktif yang cukup besar dalam mengawal jalannya semua tahapan.

Keberhasilan tersebut merupakan topangan sumber daya manusia penyelenggara pemilu yang tersebar di 10 kecamatan, 93 desa dan 672 TPS. Sumber daya manusia tersebut menjadi bagian terpenting dan aktor dalam proses menciptakan Pilkada di Kabupaten Pangandaran tidak terkendala dan sesuai dengan regulasi perundangundangan.

Pilkada Pangandaran memang tidak bisa dikatakan berhasil secara

panitia Pengawas Pemilihan Umum Kepala Daerah (Panwaslukada) Pangandaran menggelar kegiatan apel siaga bersama unsur TNI, Polri, Pemerintah Daerah Kabupaten Pangandaran, dan Penyelenggaran Pilkada, Jum`at (04/12/2015).

Edisi Istimewa Pilkada Serentak 2015 | Buletin Bawaslu Jabar | 15

totalitas, usaha sedemikian rupa yang telah dilakukan masih terdapat noda hitam yang diteteskan, baik oleh oknum penyelenggara, tim pemenangan pasangan calon, maupun oknum unsur Aparatur Sipil Negara.

Tercatat 21pelanggaran baik berupa pelaporan ataupun temuan.

Indikasi bentuk keberhasilan dan kekurangan pilkada serentak di Kabupaten Pangandaran bisa terekam dalam beberapa tahapan; Tahapan Pencalonan, Tiga pasangan calon yang merupakan kader terbaik Pangandaran yang ditawarkan oleh Partai Politik pengusung kepada masyarakat menyerahkan berkas pendaftaran kepada Komisi Pemilihan Umum. pasangan calon No. Urut 1 yaitu H. Ino Darsono dengan dr. Erwin M Thamrin yang di usung oleh Partai Amanat Nasional. pasangan calon No. Urut 2 yaitu Azizah Talita Dewi Dengan Sulaksana yang diusung oleh PKB dan Partai Nasdem, dan Pasangan Calon No. Urut 3 yaitu H. Jeje Wiradinata dan H. Adang Hadari yang diusung oleh PDIP, Golkar, Demokrat, dan PKS. Tahapan Pemutakhiran Data Pemilih, Tepat tanggal 2 Oktober 2015 Daftar Pemilih Tetap (DPT) ditetapkan yang berjumlah 308.663 pemilih dan DPTb-1 ditetapkan pada tanggal 27 Oktober 2015 berjumlah 404 Pemilih.

Namun tidak bisa dipungkiri bahwa tingkat akurasi data pemilih masih jauh dari kesempurnaan.

Isu-isu tersebut faktanya memang terbukti dan benar adanya. Hal ini menunjukan kinerja KPU perlu dievaluasi, namun hal ini tidak serta merta kesalahan pada proses pemutakhiran data pemilih, basis data dalam sistem informasi data pemilih maupun bahan dasar

16 | Buletin Bawaslu Jabar |

daftar pemilih, kualitas DP4 yang kurang sistematis berdasakan DAK2 kependudukan yang dikeluarkan Kemendagri.

Hal lain yang menjadi persoalan kesadaran masyarakat dalam memenuhi tertib yakni administrasi identitas kependudukan menjadi problem yang serius dan harus dibenahi bersama. Daftar pemilih tetap kerap kali menjadi hal yang clasik alat argumentasi dalam kisruhnya pemilu yang berimplikasi pada hasil perolehan suara. Penting adanya pembenahan secara sistem, sentralisasi data pemilih, dan kepastian hukum instrumen-instrumen pemilih.

Tahapan Kampanye, Sebagai bentuk komitmen atas deklarasi DAMAI, 93 kali kampanye baik pertemuan terbatas, tatap muka, dan 1 kali rapat umum terbuka berjalan lancar dan tidak terkendala.

Sekalipun ada pelanggaranpelanggaran yang berujung ke pengadilan dan maraknya money politic, namun pada dasarnya seluruh pasangan calon dan tim kampanye sangat kooperatif.

Mereka para peserta Pilkada tertib admistrasi, tepat waktu dan tepat prosedur pada proses penyerahan kewajibannya berkaitan dengan dana kampanye, yaitu laporan LADK, LPSDK, LPPDK. Tahapan Pemungutan, Perhitungan, Rekapitulasi Hasil Suara Dimulai dari tahapan persiapan yakni pengadaan dan pendistribusian logistik suara, dan tepat pada Rabu, 09 Desember 2015 dilaksanakan pungut hitung suara yang tersebar di 672 TPS yang berlangsung lancar meskipun ada sedikit masalah dan dapat diselesaikan oleh Pengawas Pemilu Lapangan setempat. Pada tanggal 17 Desember 2015 dilaksanakan Rekapitulasi Hasil Suara Tingkat

Edisi Istimewa Pilkada Serentak 2015

Kabupaten yang berjalan dengan lancar dan tidak ada kendala sekalipun Panwas Kabupaten Pangandaran merekomendasikan kepada KPU agar menunjukkan C7 karena terindikasi adanya eksodus dengan indikator cukup banyaknya pemilih yang menggunakan KTP atau identitas lain meskipun tidak signifikan dan oleh KPU Pangandaran ditindaklanjuti dengan membuka kembali kotak suara yang diduga bermasalah pada saat pleno rekapitulasi dan hasilnya sesuai dengan perundangudangan.

Tanggal 22 Desember berdasarkan surat Mahkamah Konstitusi bahwa KPU Kabupaten Pangandaran sudah bisa menetapkan pasangan calon terpilih, bertempat di kantor KPU pleno terbuka Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pangandaran penetapan pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati terpilih pun digelar. Berdasar pada Berita Acara Nomor : 100/BA/XII/2015 Tentang Penetapan Pasangan Calon Terpilih Pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Pangandaran Tahun 2015 dan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pangandaran Nomor : 166/KPTS/KPU-Kab/011329084.1/2015 Tentang Penetapan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Terpilih pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Pangandaran Tahun 2015.Maka pasangan calon no urut 3 H. Jeje Wiradinata dan H. Adang Hadari. dinyatakan sebagai Bupati dan Wakil Bupati terpilih Kabupaten Pangandaran.

Namun demikian, ada saja yang berbeda Pendapat. Pasca Pilkada ratusan orang mendatangi Bawaslu, mereka menanyakan kenapa KPU Pangandaran lambat dibentuk?.***

PAnggung PIlKADA MIlIK SIAPA?

Foto: Nenda/Panwaslu Kab Sukabumi

Pilkada Sukabumi

WaKil gubERnuR Jawa Barat, Deddy Mizwar didampingi Ketua Panwaslu Kabupaten Sukabumi, Khoerudin saat melakukan monitoring pelaksanaan pungut hitung Pilukada Kabupaten Sukabumi 2015.*

P

“Ilmu dan Bakti Kuberikan , Adil dan Makmur Kuperjuangkan�

E R J A L A N A N demokrasi Indonesia kini menapaki tahap baru, yakni pemilihan kepala daerah (pilkada) secara serentak. Perubahan instrument demokrasi ini dilatari keinginan untuk penghematan biaya politik, dan supaya energi perhatian pemerintah terhadap perhelatan demokrasi di daerah-daerah tidak secara terus menerus. Dengan demikian terbaca pula bahwa perjalan politik demokratisasi Indonesia hingga saat ini masih terus mencari bentuk dan wajah demokrasi yang ideal.

Demokrasi ideal tidak serta merta turun dari langit. Kemata ngan dan kedewasaan demokrasi dibutuhkan proses secara ber -

BUDI ARDIANSYAH

Koordinator Divisi Pencegahan dan Hubungan Antar Lembaga Panwaslu Kabupaten Sukabumi

kesinambungan. Pertanyaannya, apakah perkembangan demokrasi Indonesia yang sedang terjadi dan berproses sekarang ini akan semakin matang dan dewasa ?

Perlu dicatat bahwa demokrasi

hakikat dasarnya bukan sekedar perubahan kebijakan politik. Tetapi sejatinya bertalian dengan sejauhmana institusi demokrasi patuh terhadap hukum dan peraturan perundang-undangan dengan hasil menuju kesejahteraan, bebas dari oligarki para pemilik modal, dan sejauh mana partisifasi masyarakat sebagai pemberi mandat bebas dan bertanggung jawab menyalurkan aspirasi untuk memilih pemimpinnya sesuai harapan masyarakat.

Dengan demikian, apakah pilkada serentak ini benar-benar menjadi panggung politik milik rakyat, atau semakin dibajak untuk berbagai kepentingan pusat maupun daerah, terutama untuk berbagai kepentingan parpol dan politisinya.

Keinginan yang mencuat di seputar pilkada serentak untuk pertama kali di penghujung tahun

Edisi Istimewa Pilkada Serentak 2015 | Buletin Bawaslu Jabar | 17

Foto: Nenda/Panwaslu Kab Sukabumi

KEtua Panwaslu Kabupaten Sukabumi berfoto bersama Ketua KPUD Kabupaten Sukabumi serta Tim Pemengan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Karawang selesai acara rapat pleno rekapitulasi suara di tingkat Kabupaten.*

2015 ini, adalah kesuksesan pelaksanaan pilkada dengan terpilihnya kepala-kepala daerah yang berintegritas, serta demokrasi semakin mengalami kedewasaan dan kematangannya. Hanya saja, ada persoalan yang masih terus mengganjal, yakni apakah persiapan untuk itu benar-benar sudah matang dari berbagai aspek, termasuk UU Pilkada, biaya politik dan berbagai faktor pendukungnya?

Apabila semua faktor penuTnjang kesuksesan pilkada serentak masih mengalami kendala, jelas pilkada serentak dapat merupakan deskripsi eksploitasi politik terhadap rakyat. Banyak ketidakpuasan politik akan menyembul. Itu tentu berpengaruh pada masa depan politik nasional.

Rakyat lalu semakin terkikis kepercayaannya terhadap politik demokrasi bahwa negara belum sungguh-sungguh berniat menyelamatkan rakyat dari penderitaan-

18 | Buletin Bawaslu Jabar |

nya, dan benar-benar berkemauan tinggi mensejahterakan rakyat lewat pergelaran panggung politik dimaksud. Jangan-jangan, dengan itu rakyat semakin tidak percaya pada instrumen-instrumen negara di ruang-ruang politik, karena negara tak pernah menunjukkan kesanggupannya dalam menciptakan kesejahteraan.

Pilkada serentak tidak lain merupakan sebagian intervensi politik untuk mematangkan komoditas demokrasi di Indonesia.

Dengan demikian, pelaksanaan pilkada serentak merupakan sebuah niatan politik yang baik. Niatan tersebut tentu bukan sekadar keberhasilan pilkada itu sendiri an sich atau sekadar penghematan biaya politik, tetapi hingga pada dilahirkannya pemimpin-pemimpin daerah yang sanggup membangun kesejahteraan rakyat.

Jika tidak, pilkada serentak hanyalah sebuah panggung politik

Edisi Istimewa Pilkada Serentak 2015

yang tidak menghasilkan apa pun terhadap penyelesaian persoalan ekonomi, sosial dan politik di Indonesia, selain sekadar proyek kekuasaan yang menguntungkan kaum elite negara.

Perjalanan Pilkada Panitia Pengawas Pemilihan Kepala Daerah, Komisi Pemilihan Umum, Musyawarah Pimpinan Daerah (MUSPIDA), Partai Politik, Pasangan Calon dan tim pemenangan, Media masa, Masyarakat pemilih merupakan bagian tak terpisahkan dalam menyukseskan perhelatan pilkada serentak di Kabupaten Sukabumi.

Terungkap dari banyak kalangan bahwa pilkada di Kabupaten Sukabumi aman, tentram dan damai. Dari ungkapan tersebut muncul dua persepektif wajah Pilkada serentak di Kabupaten Sukabumi. Wajah pertama masya rakat, partai politik, pasangan calon dan tim pemenangan telah

menunjukan kedewasaan berpolitik dan memahami substansi demokrasi terlebih memberikan kepercayaan sepenuhnya proses demokrasi ini terhadap para penyelenggara pemilu. Atau wajah yang kedua masyarakat telah jengah dan apatis atau bahkan hilang nalar kritis terhadap fenomena Pilkada disebabkan hilangnya kepercayaan terhadap pemangku kekuasaan, partai politik yang tidak mampu memberikan distribusi kader calon Kepala Daerah yang diinginkan masyarakat dalam arti setiap pergantian Kepala Daerah progres menuju kesejahtraan masyarakat masih minim.

Keberhasilan 9 tahapan Pilkada yang telah dilaksanakan merupakan topangan sumber daya manusia penyelenggara pemilu yang tersebar di 47 kecamatan, 386 desa dan kelurahan, dan 4091 TPS yang telah menyerap sumber daya manusia cukup banyak.

Kesuksesan Pilkada serentak di Kabupaten Sukabumi ditampilkan oleh para penyelenggara pemilu Komisi Pemilihan Umum maupun Panitia Pengawas Pemilu dalam pandangan formalistik tetap mengedepankan integritas, netralitas dan pelayanan maksimal.

Begitupun partai pengusung, semua pasangan calon dan tim pemenangan mengedepankan nilai-nilai etik dan semangat keSukabumian juga Muspida selain memberikan dukungan anggaran dengan tegas mengedepakan netralitasnya.

Hal tersebut memang tidak bisa dikatakan berhasil secara totalitas, usaha sedemikian rupa yang dilakukan masih terdapat noda hitam yang diteteskan, baik oleh oknum penyelenggara, tim pemenangan pasangan calon, maupun oknum unsur pemerintah daerah. Tercatat 36 pelanggaran baik yang tergolong administratif,

dugaan pidana dan etik. Indikasi bentuk keberhasilan dan kekurangan pilkada serentak di Kabupaten Sukabumi bisa terbaca dalam beberapa tahapan penting.

Rule of the game Pilkada adalah pada proses pemungutan, perhitungan dan rekapitulasi suara.

Trend Isu klasik berkembang adanya penggelembungan suara, penyelenggara yang melakukan kecurangan dan lain sebagainya.

Isu penggelembungan suara, kecurangan penyelenggara akhirnya terpatahkan. Lagi-lagi tahapan inipun tidak luput dari

“

Tak ada riak, tak ada geliat apalagi aroma Mahkamah Konstitusi.

Tepat di hari ibu momentum kesadaran bangsa, tanggal 22 Desember berdasarkan pada surat Mahkamah Konstitusi, KPU Kab. Sukabumi sudah bisa menetapkan pasangan calon terpilih

“

oknum-oknum tidak bertanggung jawab yang menodai proses pemungutan dan perhitungan suara. Panitia Pengawas Pemilu menemukan sejumlah pelanggaran berupa black/negatif campaign, dugaan money politic, dan dugaan penggiringan masyarakat terhadap salah satu pasangan calon oleh oknum perangkat pemerintahan terjadi.

Tanggal 10 sampai dengan 12 Desember rekapitulasi suara di tingkat kecamatan, proses rekapitulasi suara di 47 kecamatan berjalan aman, tertib dan seluruh saksi pasangan calon menerima dan menandatangani berita acara rekapitulasi di tingkat kecamatan.

Tanggal tanggal 17 Desember rekapitulasi suara di tinggkat kabupaten, dihiasi rintik hujan dan deburan ombak pantai selatan bertempat di INA Samudra Beach Hotel Palabuhanratu. Proses rekapitulasi berjalan kondusif dengan hasil akhir pasangan calon no urut 1 Totong Suparman dan H.M.A Murtadho Tafrihan mendapat perolehan sebanyak 215,306 suara (21,69%), pasangan no urut 2 Drs. Marwan Hamami, MM. dan Drs. Adjo Sardjono, MM. mendapat perolehan sebanyak 500,889 suara (50,45%), dan pasangan no urut 3 Drs. Akhmad Djajuli, M.Pd. dan Iman Adinugraha, SE. Akt. mendapat perolehan sebanyak 276,583 suara (27,86%).

Tidak ada gugatan maupun sanggahan dari ketiga saksi pasangan calon semuanya menerima dengan lapang dada dan tangan terbuka. Perolehan tersebut dituangkan kedalam Berita Acara dan ditandatangani oleh komisioner KPU dan ketiga saksi pasangan calon.

Sunyi senyap, 17 Desember pasca rekapitulasi suara, tak ada riak, tak ada geliat apalagi aroma Mahkamah Konstitusi. Tepat di hari ibu momentum kesadaran bangsa, tanggal 22 Desember berdasarkan pada surat Mahkamah Konstitusi bahwa KPU Kabupaten Sukabumi sudah bisa menetapkan pasangan calon terpilih, bertempat di kantor KPU pleno terbuka Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sukabumi penetapan pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati terpilihpun di gelar.

Berdasar pada Berita Acara Tentang Penetapan Pasangan Calon Terpilih, pasangan calon no urut dua Drs. Marwan Hamami, MM. dan Drs. Adjo Sardjono, MM. dinyatakan sebagai Bupati dan Wakil Bupati terpilih Kabupaten Sukabumi periode 2016-2021.***

Edisi Istimewa Pilkada Serentak 2015 | Buletin Bawaslu Jabar | 19

PILKADA DI KOTA MANGGA Pilkada Indramayu

K

TARJONO

Koordinator Divisi Tindaklanjut Pelanggaaran Panwaslu Kabupaten Indramayu

ABuPATen Indramayu yang terletak di Provinsi Jawa Barat bagian utara, yang mempunyai luas wilayah Âą2001 KM2, dengan panjang garis pantai, Âą 114 KM, merupakan daerah penghasil padi dengan luas pertanian Âą 112,194 Ha. Disamping sebagai penghasil padi Kabupaten Indramayu juga penghasil Migas dan Mangga. Jumlah penduduk Indramayu pada Tahun 2014 sebanyak 1,4 Juta Jiwa. Sebagian besar penduduknya bermata pencaharian sebagai petani dan nelayan sehingga ketika pada musim paceklik tidak

20 | Buletin Bawaslu Jabar |

sedikit warga Indramayu yang mencari pekerjaan di Ibu Kota Jakarta dan Kota besar lainnya, baik sebagai supir, pedagang kaki lima dan pembantu rumah tangga. Ada juga yang bekerja di tempat hiburan.

Perhelatan tahapan pemilihan bupati dan wakil bupati tahun 2015 dimulai dengan kegiatan jalan santai dan Launching Pilkada yang diselenggarakan oleh KPU Kabupaten Indramayu pada hari sabtu tanggal 20 Juni 2015 dengan start Kantor KPU Kabupaten Indramayu dan finish di GOR Tridaya Indramayu.

Dalam tahapan pelaksanaan terdapat tahapan Pemutakhiran Data Pemilih yang bermasalah.

Untuk pemutakhiran Data Pemilih dilakukan oleh petugas PPDP dengan kegiatan mencoklit (Mencocokan dan penelitian atas DP4 dan penelitian daftar pemilu terakhir dengan data pemilih) dan kegiatan ini dimulai pada tanggal 15 Juli 2015 s/d tanggal 19 Agustus 2015. Hasil pengawasan dalam kegiatan Pemutakhiran Daftar Pemilih ditemukan seluruh petugas PPDP tidak dibekali SK tugas PPDP dari KPU Kabupaten Indramayu. Hal ini berdasarkan temuan Panwaslu Kecamatan Krangkeng dengan Nomor 01/TM/PILBUP.Panwas-

Edisi Istimewa Pilkada Serentak 2015

cam/VIII/2015.

Bahwa berdasarkan hasil klarifikasi yang dilakukan oleh Panwaslu Kabupaten Indramayu terhadap ketua PPK Kecamatan Lohbener, PPK Kecamatan Sindang, PPK Kecamatan Arahan, PPK Kecamatan Kertasmaya dan PPK Kecamatan Kroya.

Disimpulkan bahwa terhadap petugas PPDP di 5 kecamatan tersebut dan bahkan diseluruh PPK se-Kabupaten Indramayu belum mendapatkan SK PPDP dari KPU Kabupaten Indramayu. Setelah Ketua KPU Indramayu dilakukan klarifikasi tentang SK PPDP baru kemudian dibagikan.

Dalam melakukan kegiatan laporan hasil pengawasan terhadap kegiatan Pemutakhiran Data Pemilih yang dilakukan PPDP dari tanggal 15 Juli sampai 19 Agustus 2015 terdapat lebih dari 60.000 hak pilih yang berstatus sebagai TKI dicoret dari Daftar Pemilih Potensial, dan 256 jumlah Pemilih Pemula yang bersumber dari Data Permohonan Dispensasi Pengadilan Agama Kabupaten Indramayu yang menikah di bawah 17 tahun juga sebagian tidak diakomodir.

Untuk tahapan pencalonan dalam pemilihan Bupati Kabupaten Indramayu yang dimulai dari

Data Pemilih Pilbup Kabupaten Indramayu tahun 2015 sebagai berikut;

penyampaian syarat dukungan kepada KPU Kabupaten Indramayu tanggal 11 – 15 Juni 2015. Pada akhir penyerahan syarat dukungan ada 1 (satu) pasangan calon Independen yang menyerahkan yaitu Pasangan H. Daniel Mutaqien dan H. Taufik Hidayat. Dengan penyerahan dukungan sebanyak 127.853 yang tersebar di 31 Kecamatan. Momen sebelum dilakukan kegiatan Verifikasi faktual oleh PPS ternyata Pasangan Calon yang bersangkutan melakukan penarikan dokumen dukungan calon perseorangan.

Pendaftaran calon Bupati yaitu tanggal 26 Juli 2015 sampai dengan tanggal 28 Juli 2015, ada dua pasangan calon yaitu Pasangan ANDI (Hj. Anna Shophanah dan Drs. H. Supendi, Msi ) yang didukung Partai Demokrat, Partai Gerindra, dan Partai PKS. Kemudian Pasangan TOR (Toto Sucartono, SE dan Rasta Wiguna) yang didukung Partai Nasdem, Partai PDIP, dan Partai PKB. Pada tahapan pencalonan ini ada dua peristiwa, yaitu adanya laporan mahar politik ke Panwaslu Kabupaten Indramayu dengan Laporan Nomor 01/LP/PILBUP/VII/2015 berkenaan dengan mahar politik oleh partai pengusung.

Kemudian, adanya surat pengunduran diri dari Bakal Calon Wakil Bupati H. Rasta Wiguna dengan surat pengunduran diri tertanggal 22 Agustus 2015. Mencermati peri-

stiwa tersebut Panwaslu Kabupaten Indramayu membuat rekomendasi kepada KPU kabupaten Indramayu pada tanggal 23 Agustus 2015 dengan Nomor surat 73/PANWASLUKAB.IM/VIII/2015, Hal ini perlu dilakukan karena Panwaslu Kabupaten Indramayu menilai bahwa hal tersebut bertentangan dengan Pasal 43 ayat 3 Undang-undang No. 1 Tahun 2015.

Akhirnya disaat hendak pengumuman penetapan calon oleh KPU Indramayu H. Rasta Wiguna kemudian melakukan penarikan kembali surat pengunduran dirinya. Sehingga pada penetapan KPU Indramayu terdapat 2 Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Indramayu yang sah untuk mengikuti Pemilihan Kepala Daerah Kabupaten Indramayu, dengan surat keputusan KPU Indramayu dengan Nomor 35 K P T S . K P U - K a b / Im.011329110/VIII/2015.

Dengan Berita acara No. 35/BA/VIII/2015, tanggal 24 Agustus 2015. Sesuai dengan ketentuan Pasal 43 ayat 3 Undang-undang No. 1 Tahun 2015, tiga hari sejak telah ditetapkan sebagai pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati maka Pasangan calon sudah dapat melakukan kegiatan kampanye dalam bentuk tatap muka, pertemuan terbatas, rapat umum, penyetoran bahan kampanye dan alat peraga kampanye. Kurun waktu

dalam kegiatan kampanye dilakukan selama 101 hari dengan tujuan untuk memperkenalkan dan menyampaikan visi, misi dan program Calon Bupati dan Wakil Bupati Indramayu Tahun 2015.

Pada tahapan pendistribusian logistik terutama logistik surat suara dilakukan di percetakan PT. ARIA MULTI GRAPHIA, sebanyak 1.411.094 lembar surat suara dan surat suara untuk PSU sebanyak 2000 lembar. Dalam pengawasan tahapan tersebut terdapat 90.986 lembar yang rusak sementara surat suara sisa cetak sebanyak 24.000 lembar.

Panwas Kabupten Indramayu mencermati adanya dugaan pelanggaran administrasi yang tidak sesuai dengan ketentuan pasal 31 ayat 2 PKPU No. 6 Tahun 2015, maka merekomendasikannya kepada KPU agar dilakukan pemusnahan surat suara yang rusak dan lebih. Untuk mengawasi tahapan pendistribusian logistik dan masa tenang untuk masing-masing TPS dilaksanakan oleh pengawas TPS se-Kabupaten Indramayu dengan jumlah 2.781 orang yang berbekal instrumen pengawasan berupa format APS 1 s/d APS 3.

Pada tahapan pemungutan dan penghitungan suara pada hari Rabu tanggal 9 Desember 2015 terdapat peristiwa pencoblosan 2 kali yang ditemukan di TPS 8 dan TPS 9 Desa

Edisi Istimewa Pilkada Serentak 2015 | Buletin Bawaslu Jabar | 21

Foto: Abdullah Irlan

KEtua Panwaslu Kab Indramayu, Sopandi bersama Kapolres Indramayu, AKBP Wijonarko mengecek kesiapan Ribuan Pengawas Pemilu, yang terdiri dari jajaran Pengawas Pemilu Kecamatan (Panwascam), Pengawas Pemilu Lapangan (PPL), dan Pengawas TPS pada apel Akbar di GOR Singalodra.*

Langut Kecamatan Lohbener yang dilakukan oleh Pemilih bernama Torenih. Atas peristiwa tersebut Panwaslu Kecamatan Lohbener melakukan klarifikasi dan kajian dan menyimpulakan ; Pertama, bahwa atas peristiwa pencoblosan 1 orang di TPS 8 dan TPS 9 tersebut Panwaslucam tidak merekomendasikan pemungutan suara ulang karena pemungutan suara ulang dilakukan apabila terdapat lebih dari satu orang yang mencoblos lebih dari satu kali.

Kedua, adanya dugaan admnistrasi ketidak cermatan petugas KPPS TPS 8 yang tidak sesuai sengan Standar Operasional Prosedur (SOP) dalam pemungutan suara sehingga direkomendasikan kepada KPU untuk diberikan sanksi administrasi kepada yang bersangkutan. ***

22 | Buletin Bawaslu Jabar |

Data penanganan pelanggaran baik yang ditemukan maupun dilaporkan ke panwaslu Kabupaten indramayu terhitung selama dimulainya tahapan persiapan dan pelaksanaan pemilukada bupati dan Wakil bupati indramayu tahun 2015 : Administrasi dan Pidana (5 kasus dugaan pelanggaran)

Kode Etik (4 kasus dugaan pelanggaran)

Pidana (14 kasus dugaan pelanggaran)

Administrasi (18 kasus dugaan pelanggaran)

Atas hasil rekapitulasi yang dilakukan oleh KPU Kabupaten Indramayu dengan Berita Acara Nomor 58/BA/XII/2015, tanggal 17 Desember 2015, dan surat keputusan KPU kabupaten Indramayu Nomor 78/KPTS/KPU-Kab/Im.011.329110/XII/2015 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Indramayu Tahun 2015 dilakukan upaya gugatan oleh Pasangan Calon Nomor 2 (H. Toto Sucartono,MM dan Drs. H. Rasta Wiguna) ke Mahkamah Konstitusi dengan nomor akta pengajuan permohonan 84/Pan.MK/2015 tanggal 20 Desember 2015.

Edisi Istimewa Pilkada Serentak 2015

Foto: depoknews

Pilkada Depok

Wali Kota Depok, Nur Mahmudi Isma’il (ketiga dari kanan) bersama Ketua Panwaslu Kota Depok, Andriansyah (kedua dari kiri) serta beberapa lembaga lain diantaranya KPUD, Polres, LSM, serta tokoh masyarakat Kota Depk menggelar Dekalarasi Damai Pilkada Depok 2015.*

PANWAS TERTIBKAN SELURUH APK ILEGAL

ELYAS TANTA GINTING

P

Koordinator Divisi Pencegahan dan Hubungan Antar Lembaga Panwaslu Kota Depok

IlKADA Serentak yang dilaksanakan pertama kali di Indonesia menjadi sebuah terobosan baru dengan harapan menghasilkan Pemilu yang lebih baik dan lebih berkualitas.

Untuk mencapai harapan terebut dibuat juga terobosan dengan aturan-aturan yang baru pada Pilkada serentak tahun 2015.

Contohnya wajib mengundurkan

diri bagi calon yang berasal dari PNS, Anggota Legistlatif ataupun pejabat pemerintahan lainnya yang ingin ikut berpartisipasi sebagai peserta pemilu di Pilkada serentak tahun 2015. Contoh lainnya adalah tentang alat peraga kampanye (APK). Pada pilkada serentak tahun ini, seluruh APK dicetak oleh KPU kota/ kabupaten dengan jumlah dan ukuran yang disesuaikan dengan peraturan yang ada. Hal tersebut dibuat dengan maksud memberikan kesempatan yang sama bagi seluruh pasangan calon untuk memperkenalkan visi misi mereka, sehingga tidak dimonopoli oleh pasangan calon yang memiliki modal besar saja.

Dalam menghadapi Pilkada Serentak tahun 2015, Panwaslu Kota Depok merasa memiliki tantangan tersendri dalam mengawasi setiap tahapan yang berlangsung. Karena jika merunut pada dua pilkada Kota Depok sebelumnya, hasil rekapitulasi

selalu berakhir dengan sengketa.

Untuk itu seluruh Pimpinan dan Kepala Sekertariat Panwaslu Kota Depok beserta seluruh jajaran menyamakan visi untuk mengawal pilkada Depok agar berjalan sukses tanpa ekses dan tentu saja berkualitas, dengan target Pilkada Kota Depok Tahun 2015 pemenangnya ditentukan oleh hasil rekapitulasi KPU dan tanpa gugatan.

Untuk mencapai hal tersebut tentu saja membutuhkan kerja yang lebih keras dari seluruh stakeholder yang ada. Dimulai dari perekruitan seluruh staf sekertariat,Panwascam dan PPL, dicari yang betul-betul memiliki komitmen yang sama untuk mensukseskan Pilkada Kota Depok dan tidak memiliki track record yang buruk terkait kepemiluan. Seluruh Stakeholder Pengawasan Pemilu di Kota depok di harapakan memiliki komitmen dan dapat memeberikan yang terbaik untuk pengawasan pemilu di Kota Depok.

Edisi Istimewa Pilkada Serentak 2015 | Buletin Bawaslu Jabar | 23

Pada saat tahapan pencalonan divisi pengawasan Panwaslu Kota Depok selalu mendampingi KPU untuk meneliti seluruh berkas yang ada agar sesuai dengan peraturan yang dibuat oleh KPU. Pada tahapan ini setelah seluruh berkas diterima oleh KPU, Panwaslu Kota Depok melakukan verifikasi faktual untuk dokumen yang dianggap berpotensi menjadi sengketa dikemudian hari.

Pada tahapan ini bakal calon perorangan sempat mengajukan gugatan, dengan data yang dimilik Pawaslu Kota Depok maka gugatan tersebut ditolak karena tidak memenuhi syarat.

Memasuki Tahapan pemutahiran data pemilih, Panwaslu Kota depok beserta seluruh jajarannya terus memantau dan mencegah terjadinya pelanggaran. Alat kerja yang diberikan Bawaslu menjadi panduan dalam melakuka pencegahan dan pengawasan. Masih ditemukan PPDP yang tidak bekerja memperbaiki daftar data pemilih dan temuan ini telah disampaikan ke PPK oleh Panwascam dengan mengeluarkan rekomendasi perbaikan data pemilih.

Penetapan pasangan calon yang memenuhi syarat oleh KPU Depok diikuti dengan masa kampanye tiga hari setelahnya. Koordinasi dengan KPU dan LO pasangan calon juga dilakukan untuk menyamakan pemahaman terhadap aturan KPU untuk mencegah pelanggaran yang bisa saja terjadi.

Dalam koordinasi disepakati mengenai penetapan titik pemasangan APK oleh KPU yang diajukan oleh LO Pasangan Calon, cara melakukan kampanye dan tanggal Rapat Akbar pasangan colon beserta lokasinya.

Dalam masa kampanye Panwaslu Kota Depok menjalin kerjasama dengan Satpol PP Kota Depok terkait penertiban alat peraga kampanye (APK) yang tidak sesuai

24 | Buletin Bawaslu Jabar |

dengan PKPU nomor 7. Menurut hasil pengawasan yang dilakukan berjenjang oleh seluruh PPL, Panwascam maupun Panwaslu Kota Depok banyak ditemukan pelanggaran terkait pemasangan APK ilegal yang dpasang oleh orangorang yang tidak dikenal dalm bentuk spanduk maupun baliho.

Seluruh APK Ilegal yang ditemukan tersebut diturunkan oleh Jajaran Panwaslu Kota Depok beserta anggota dari Satpol PP dan diserahkan ke PPK setempat dan dibuatkan berita acaranya.

Untuk mempersiakan tahapan pungut hitung dan rekapitulasi.

Panwaslu Kota Depok mengundang seluruh PANWASCAM dan PPL di Kota Depok untuk Rapat Kordinasi.

Panwaslu Kota Depok Ingin memastikan seluruh Anggota Pan wascam dan juga PPL memahami aturan dan teknis pengawasan dalam tahapan puncak Pilkada Kota Depok tahun 2015. Dalam rapat kordinasi Panwaslu meminta panwascam dan PPL memberikan arahan kepada Pengawas TPS untuk mendokumentasikan form C1 Plano dan langsung mengirimkan Ke PPL supaya langsung disatukan dan selanjutnya dikirim ke panwaslu Kota Depok untuk menjadi dokumen yang akan digunakan seandainya terjadi perbedaan perhitungan rekapitulasi suara.

Memasuki Tahapan Rekapitulasi, hampir seluruh proses berjalan tanpa ada hambatan berarti.

Memang ada beberpa temuan oleh Panwascam berupa kesalahan administrasi yang dilakukan oleh KPPS seperti penginputan jumlah pemilih dan juga salah mengisi kolom jenis kelamin, namun hal tersebut tidak telalu berpengaruh kepada hasil perhitungan suara.

Seluruh perbedaan perhitungan dan kesalahan administrasi dapat diselesaikan di tingkat kecamatan dengan kesepakatan KPU,

Edisi Istimewa Pilkada Serentak 2015

PANWASLU, dan juga saksi masingmasing calon sesuai dengan arahan BAWASLU Provinsi Jawa Barat..

Ada catatan tersendiri dalam melakukan pengawasan di tahapan ini, Alat kerja Tabulasi yang diberikan BAWASLU Provinsi Jawa Barat sangat membantu pengawasan proses Rekapitulasi di tingkat Kecamatan dan Kota, ditambah lagi dengan hadirnya Pengawas TPS, tentu saja semakin menambah kwalitas pengawasan yang dilakukan PANWSLU Kota Depok.

Secara umum Pengawasan seluruh tahapan yang dilakukan Panwaslu Kota Depok tidak menemukan masalah yang berarti.

Walaupun terkadang terjadi perselisih paham, hal tersebut bukanlah menjadi batu sandungan melainkan hanya sebuah dinamika dalam berorganisasi, yang tentunya bertujuan untuk memeberikan hasil yang terbaik untuk pengawasan di Pilkada Depok 2015.

Seperti Kata pepatah, Tak ada gading yang tak retak, di dunia ini tak ada yang sempurna. Begitu juga dalam pelaksanaan pengawasan Pilkada 2015 di Kota Depok. Yang menjadi kendala dalam pelaksanaan Pengawasan kali ini adalah lamanya turun anggaran dari APBD Kota Depok, Sisa Angaran tersebut turun sangat lama, yakni di Bulan November, satu bulan sebelum Pilkada digelar. Hal ini tentu saja menghambat proses sosialisasi dan Bimbingan Teknis pada pengawasan yang hasilnya tentu saja menjadi kurang maksimal.

Selain itu Panwaslu Kota Depok menyarankan agar tetap mempertahankan keberadaan Pengawas TPS pada pemilu berikutnya, karena Pengawas TPS sangat membantu proses pengawasan di Kota Depok dan mungkin di Pilkada seluruh Indonesia. ***

Pilkada Bandung

PENGAWAS TPS CEGAH TERJADINYA PERUBAHAN SUARA

K

ABUPATEN Bandung merupakan 1 (satu) dari 8 (delapan) kabupaten /kota di Jawa Barat yang melaksanakan pemilihan Bupati dan Wakil Bupati.

Pengawas Pemilu hadir sebagai amanat undang-undang yang mempunyai tugas dan wewenang pengawasi seluruh tahapan pemilihan. Di bawah kepimpinan Ari Hariyanto, S. Pd. selaku Ketua Panwas Kabupaten didampingi pimpinan lainnya yakni Ade Akhmad Sulaeman, SH. dan Januar Solehuddin, S. Hi dengan dibantu Tim Sekretariat yang dipimpin Edi Suhaedi, S. IP., M. AP. selaku Kepala Sekretariat dan Ayi Ramlan S. S.Sos. selaku bendahara dibantu oleh 10 (sepuluh staf sekretariat).

Dalam tugas dan fungsinya Panwas Kabupaten Bandung telah membentuk 99 orang Pengawas Kecamatan yang terdistribusi di 31 Kecamatan dan 280 Pengawas Pemilu Lapangan yang bertugas di 280 desa/kelurahan. Dan 1 (satu) bulan menjelang hari pemungutan Panwas Kabupaten membentuk 5426 Pengawas TPS. Sesuai dengan kewenangannya Panwas Kab.Bandung mengawasi seluruh tahapan pemilihan dari mulai pemutakhiran data pemilih, pencalonan, kampanye, pemungutan dan penghitungan suara, rekapitulasi hasil penghitungan suara dan pengadaan/distribusi logistik pemilihan. Banyak hal sudah dilakukan dalam melaksanakan pengawasan tahapan tentunya dengan mengedepankan pola pencegahan Panwas Kabupaten berhasil memperkecil

ARI HARIYANTO

Koordinator Divisi Pencegahan dan Hubungan Antar Lembaga Panwaslu Kabupaten Bandung

potensi-potensi pelanggaran yang muncul. Di tahapan pemutakhiran data Kabupaten Bandung mempunyai pesoalan yang cukup rumit dengan predikat pemilih terbesar yakni 2.486.370 tentunya mempunyai persoalan-persoalan yang khas yakni adanya pemilih ganda, pemilih yang sudah meninggal masih terdaftar, anggota TNI/Polri masih ada di daftar pemilih dan yang menjadi sumber utama dalam pelaksanaan pemutakhiran data yakni disfungsinya sistem informasi data pemilih (sidalih). Sistem inilah yang menjadi faktor utama dalam caruk marutnya pelaksanaan daftar pemilih, Panwas Kabupaten Bandung menemukan banyak pemilih yang sudah terdaftar di daftar pemilih sementara tetapi tidak ada/hilang di DPT ini menjadi persoalan penting.

Pada tahapan pengawasan pengadaan dan distribusi logistik pemilu, Panwas Kabupaten mela kukan pengawasan dengan sistem pengawasan melekat dari hulu, tengah dan hilir. Pengawasn hulu

memastikan dengan fokus kepada perencanaan dan kunjungan langsung ke perusahaan, pada tahapan tengah yakni pada saat seluruh logistik tersebut berada di KPU dan tahapan hilir pada saat distribusi ke PPK, PPS dan TPS sehingga dengan pola tersebut Panwas dapat memastikan pengiriman logistik tepat jumlah, tepat kwalitas, tepat sasaran dan tepat waktu Di tahapan pencalonan yang menjadi catatan yakni dengan munculnya calon perseorangan melalui dukungan KTP. Dari sisi regulasi ada hal yang menjadi fokus terkait aturan di PKPU dalam sub tahapan verifikasi administrasi dan verifikasi faktual.

Beberapa aturan muncul di PKPU yang memudahkan bagi calon untuk melakukan mobilisasi dukungan dalam bentuk KTP. Di tahapan pencalonan inilah Panwas Kabupaten banyak menerimaan laporan terkait pemalsuan dokumen, tanda tangan pendukung walaupun demikian melalui musyawarah Tim Sentra Gakkumdu persoalan-persoalan diatas dinyatan tidak memenuhi unsur formil dan materil. Akhirnya KPU Kabupaten Bandung menetapkan 3 (tiga) pasangan calon yakni Pasangan No urut 1 KH. Sofyan Yahya dan H. Agus Yasmin yang didukung oleh Partai Kebangkitan Bangsa, Hanura dan PAN, Pasangan No ururt 2 yakni H. Dadang M. Nasser dan H. Gungun Gunawan yang berangkat dari jalur perseorangan sedangkan untuk No urut 3 yakni pasangan Deki Fajar, SH. Dan Doni Mulyana ST.

Edisi Istimewa Pilkada Serentak 2015 | Buletin Bawaslu Jabar | 25

KEtua Panwaslu Kabupaten Bandung besama Kapolres Bandung, dan JKepala Kejaksaan Negeri Bale Bandung bepose bersama setelah penandatanganan kesepakatan bersama Sentra Gakkumdu Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Bandung.*

Di tahapan Kampanye Panwas Kabupaten Bandung dangan strategi pencegahannya melakukan tindakan-tindakan prepentif memalui himbau-himbaun kepada Pemerintahan Kab. Bandung terkait potensi keberpihakan PNS/ASN. Potensi-potensi pelanggaran yang muncul dalam tahapan ini adalah pemasalahan APK non produk KPU, kampanye melibatkan anak-anak dan kampanye menggunakan atribut/simbol yang dilarang di dalam undang-undang dan kesemua pelanggaran tersebut sudah ditindaklanjuti dalam bentuk rekomendasi.

Dalam pengawasan tahapan pemungutan dan penghitungan suara ada hal yang cukup prestisius yang dengan lahirnya pengawas TPS yang mampu memperkecil dan bahkan bisa mencegah terjadinya perubahan-perubahan suara di tingkat TPS. Melalui fungsi pengawas TPS itulah pengawas pemilu dalam hari yang sama dapat mengumpulkan formulir model C sebagai acuan dalam pemungutan dan penghitungan suara. Pengawas

26 | Buletin Bawaslu Jabar |

Pemilu melalui alat yang diturunkan Bawaslu dapat mendikteksi potensi-potensi pelanggaran di tingkat KPPS yang pemilu-pemilu terdahulu agak kesulitan. Melalui APS pengawas TPS bisa mengawasi persiapan dan pelaksanaan pemungutan dan penghitungan suara. Pengawas TPS bisa memastikan di wilayah TPSnya terkait keterlibatan PNS/ASN, Pemberian uang dan materi lainnya serta ketidaknetaralan penyelanggara.

Dalam tahapan rekapitulasi hasil pemilihan di tingkat kabupaten hasil suara untuk pasangan nomor 1 berjumlah 382.193 (24,95%), pasangan nomor ururt 2 memperoleh suara 984.736 (64,28%) dan pasangan nomor ururt 3 dengan jumlah suara 164.914 (10,77%).

Berdasarkan hasil tersebut KPU Kabupaten Bandung menetapkan pasangan nomor urut 2 sebagai calon Bupati terpilih.

Dalam penanganan dan pe nindaklanjutan pelangggaran Pan was Kabupaten Bandung telah menerima dan menemukan

Edisi Istimewa Pilkada Serentak 2015

dugaan pelanggaran tindak pidana pemilu serta adminstrasi dengan rincian sebagai berikut: 6 (enam) laporan tindak pidana pemilu pada tahapan pencalonan terkait dengan pemalsuan tanda tangan pada dokumen dukungan paslon perseorangan.

Kemudian 1 pelanggaran tindak pidan pemilu terkait dengan dugaan PPS tidak melakukan verifikasi. 1 (satu) dugaan tindak pelanggaran pidana pemilu terkait dengan kampanye di tempat terlarang oleh undang-undang dan 1 pelanggaran pidana pemilu terkait dengan pemalsuan contoh surat suara dan kampanye menggunakan fasilitas negara.

Selain itu, ada 11 (sebelas) pelanggaran admistrasi dengan rincian 7 (tujuh) kasus yang ditindaklanjuti dan 1 kasus dicabut oleh pelapor serta 3 (tiga) kasus tidak terbukti atau tidak memenuhi unsur pelanggaran.

Dengan tuntasnya seluruh pelanggaran yang ditangani, alhamdulillah Pilkada Kabupaten Bandung, selesai di Bandung oleh orang Bandung sendiri***

Pilkada Tasikmalaya

CALON TUNGGAL TAK TERJEGAL

P

engAWASAn Penyerahan berkas dukungan calon perseorangan sampai Kamis tanggal 15 Juni 2015 Pukul 16.00 WIB tidak ada seorang pun yang menyerahkan berkas dukungan calon perseorangan.

Pengawasan Pendaftaran Calon Bupati dan Wakil Bupati Tasikmalaya melalui usungan Partai Politik, pada Selasa tanggal 28 Juli 2015 Pukul 15.00 WIB Pasangan calon H. UU Ruzhanul Ulum dan H. Ade Sugianto mendaftar ke KPU kab Tasikmalaya Sebagai calon Bupati dan Wakil Bupati Tasikmalaya, diusung oleh gabungan partai politik yaitu: PDI Perjuangan, Golkar, PAN, PKS, PPP. Dukungan PPP terpaksa dicoret/tidak dimasukan sebagai partai pengusung karena hanya menyertakan satu rekomendasi dari DPP PPP. Jadi pasangan Calon H. UU Ruzhanul Ulum SE dan H.Ade Sugianto SIP didukung oleh lebih dari 20% Kursi DPRD yaitu 23 Kursi DPRD Hal ini sesuai dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 45/Kpts/KPU-Kab011.329078/2014 Tentang Penetapan Calon terpilih Anggota DPRD Kabupaten Tasikmalaya pada pemilihan umum anggota DPR, DPD dan DPRD Tahun 2014. Yaitu : PDI-P 8 Kursi, Golkar 7 Kusi, PAN 6 Kursi, PKS 2 Kursi.

DODI JUANDA

Koordinator Divisi Pencegahan dan Hubungan Antar Lembaga Panwaslu Kabupaten Tasikmalaya

Pada Hari Selasa Tanggal 28 Juli 2018 Pukul 15.45 WIB tim Pasangan calon H. Ruhimat dan H. Nandang Gaosul Adim dengan dukungan dari Partai Gerindra dan Partai Demokrat KPU

Menyatakan Pasangan Calon H. Ruhimat dan H. Nandang Gaosul Adzim tidak memenuhi persyaratan pencalonan karena Pasangan Calon tersebut tidak hadir, Pimpinan Partai Gerindra Kabupaten Tasikmalaya tidak hadir, Serta pimpinan Partai Demokrat

Kabupaten Tasikmalaya hanya meyerahkan model Model B.1KWK Parpol tidak lengkap. Jadi Pasangan calon yang mendaftar ke KPU Kabupaten Tasikmalaya ampai dengan tanggal 28 Juli 2015 pukul 16.00 WIB hanya satu pasangan calon. Selanjutnya KPU Kbupaten Tasikmalaya akan memperpanjang pendaftaran selam 3. (tiga) hari yaitu dari Tanggal 01 – 03 Agustus 2015. Diawali dengan sosialisasi Pencalonan selam 3 hari dari tanggal 29-31 Juli 2015 Namun sampai tanggal 03 Agustus 2015 Pukul 16.00 WIB di masa perpanjangan pendaftaran dari tanggal 01 s.d 03 Agustus 2015 tidak ada paslon yang mendaftar ke KPU Kabupaten Tasikmalaya. Hanya satu Paslon yang mendaftar ke KPU Kabupaten Tasikmalaya untuk pemilihan Bupati dan Wakil bupati Kabupaten Tasikmalaya yaitu : H. UU Ruzhanul Ulum, SE dan H. Ade Sugianto, S.IP Yang diusung oleh gabungan partai politik yaitu: PDI Perjuangan, Golkar, PAN, PKS. Sampai tanggal 11 Agustus 2015 Pukul 16.00 WIB di masa perpanjangan pendaftaran dari tanggal 09 s.d 11 Agustus 2015 tidak ada paslon yang mendaftar ke KPU Kabupaten Tasikmalaya. Berkas syarat calon Bupati dan Wakil Bupati Tasikmalaya Tahun 2015 diverifikasi dan divalidasi untuk memastikan

Edisi Istimewa Pilkada Serentak 2015 | Buletin Bawaslu Jabar | 27

Foto: Dok. Panwaslu Tasikmalaya

penertiban alat peraga kampanye pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tasikmalaya 2015.*

bahwa persyaratan calon sah. tidak ada yang kurang dan sesuai dengan undang-undang no 8 tahun 2015 dan PKPU Nomor 9 tahun 2015.

Pada Tanggal 12 Agustus 2015 KPU Kabupaten Tasikmalaya Menghentikan seluruh tahapan pemilihan bupati dan wakil bupati Tasikmalaya.

PASCA PuTuSAn MK Terkait dengan putusan Mahkamah Konstitusi yang memperbolehkan pemilihan kepala daerah dengan calon tunggal, Komisi Pemilihan Umum langsung mengeksekusi putusan tersebut dengan tetap menggelar pilkada. KPU dengan segera membuka tahapan veri-

28 | Buletin Bawaslu Jabar |

fikasi berkas pasangan calon di Kabupaten Tasikmalaya. Dengan kondisi yang ada secara otomatis proses pilkada hanya memiliki waktu sekitar 70 hari untuk mempersiapkan diri.

Panwaslu bersama KPU Kabupaten Tasikmalaya berusaha menyelenggarakan pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tasikmalaya secara utuh dengan mengacu pada peraturan perundang-undangan yang aberlaku.

Pilihan untuk memberikan sikap setuju atau tidak setuju sebenarnya sama dengan konsepsi Pilkada dengan bumbung kosong. Bedanya, pada bumbung kosong ditunjukkan dengan memilih kolom kosong, se-

Edisi Istimewa Pilkada Serentak 2015

mentara pada putusan MK pada pemilihan kolom tidak setuju.

Terkait dengan putusan MK Nomor 100 Tahun 2015 ada beberapa elemen masyarakat di Kabupaten Tasikmalaya yang menolak Putusan MK terkait calon tunggal dengan alasan PKPU Belum Rampung dan KPU Kabupaten Tasikmalaya pun belum menetapkan Pasangan Calon.

CAlOn TunggAl Pasangan calon H. UU Ruzhanul Ulum dan H. Ade Sugianto mendaftar ke KPU Kab Tasikmalaya Sebagai calon Bupati dan Wakil Bupati Tasikmalaya. Diusung oleh gabungan partai politik yaitu: PDI Perjuangan,

Foto: Dok. Panwaslu Tasikmalaya

pEngaMbilan sumpah janji dan pelantikan anggota Panwascan se-Kab. Tasikmalaya pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kab. Tasikmalaya tahun 2015.*

Golkar, PAN, PKS, PPP PPP dicoret/tidak dimasukan sebagai partai pengusung karena hanya menyertakan satu rekomendasi dari DPP PPP yang bertikai.

Berkas syarat calon Bupati dan Wakil Bupati Tasikmalaya Tahun 2015 diverifikasi dan di validasi untuk memastikan bahwa persyaratan calon absah. tidak ada yang kurang dan sesuai dengan Undangundang no 8 tahun 2015 dan PKPU Nomor 9 tahun 2015 Surat Rekomendasi dari DPP GOLKAR Kubu Agung Laksono agak meragukan karena tanda tangan dalam surat dukungan hanya discan.

Berkas syarat dukungan calon Bupati dan Wakil Bupati Tasikmalaya Tahun 2015 diverifikasi dan di validasi ke DPP Partai Golkar Kubu Agung Laksono dan DPP menyatakan tidak mengetahui terkait Rekomendasi pencalonan tersebut.

Oleh karena itu Partai Golkar di Coret Oleh KPU Kabupaten Tasikmalaya dari partai pengusung Pasangan Calon Bupati.

Pada Hari Kamis Tanggal 22

Oktober 2015 Pukul 14.00 WIB KPU Kabupaten Tasikmalaya menetapkan Pasangan calon H. UU Ruzhanul Ulum dan H. Ade Sugianto Sebagai calon Bupati dan Wakil Bupati Tasikmalaya. Yang diusung oleh gabungan partai politik yaitu PDI-P (8 Kursi), PAN (6 Kursi) dan PKS (2 Kursi).

Jadi Penetapan calon telah memenuhi persayaratan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Pemilihan Umum; dan Undang- Undang Nomor 8 Tahun 2015 Tentang Perubahan Atas Undangundang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur Bupati Dan Walikota Menjadi Undang-Undang TAHAPAn PIlKADA Dalam masa kampanye tim sukses tidak semua jadwal yang telah disusun dipakai sebagai waktu kampanye. Panwas Sarankan pasangan calon UU dan ADE melepaskan Jabatan sebagai Bupati dan Wakil Bupati Tasikmalaya

Pengambilan cuti atau melapaskan jabatannya agar lebih sportif dan menghindari penyalahgunaan jabatan.

Kemudian, bansos atau dana hibah jangan di turunkan sebelum 9 Desember 2015. Panwaslu Kabupaten Tasikmalaya benar benar detail mengawasi setiap gerak gerik pasangan calon tunggal Bupati dan Wakil Bupati Tasikmalaya, terlebih pasangan calon tunggal ini merupakan petahana Bupati dan Wakil Bupati Tasikmalaya saat ini. Salah satu yang disorot oleh Panwaslu Kabupaten Tasikmalaya adalah soal dana bantuan sosial ataupun dana hibah. Oleh karena itu Panwaslu Kabupaten Tasikmalaya menyarankan dan mengirimkan rekomendasi kepada pemerintah daerah agar dana bansos atau dana hibah jangan diturunkan sebelum tanggal 09 Desember 2015 Karena Pendistribusian Bansos atau dana hibah itu sangat rawan digunakan sebagai alat kampanye pasangan calon.

Deklarasi “Tidak Setuju� Bukan Kampanye, Panwaslu Kabupaten

Edisi Istimewa Pilkada Serentak 2015 | Buletin Bawaslu Jabar | 29

Foto: Dok. Panwaslu Tasikmalaya

KEtua Panwaslu Kabupaten Tasikmalaya, Dodi Juanda memberikan arahan dan materi pada acara Rapat Koordinasi Panwaslu Kecamatan se-Kabupaten Tasikmalaya.*

Tasikmalaya berasalan jika pihak tidak setuju bukanlah sebagai peserta Pilkada Kabupaten Tasikmalaya 2015 sehingga tidak mampu dijerat sebagai pelanggaran kampanye.

Petahana jangan ajak PNS berkampanye, Panwaslu Kabupaten Tasikmalaya fokus pada potensi pelanggaran yang dilakukan paslon apalagi peserta Pilkada di Tasikmalaya hanya satu pasangan calon yang merupakan Petahana.

Potensi paslon mengajak PNS untuk mendukungnya sangat besar.

Bisa saja paslon mengajak kepala Dinas, Camat maupun Kepala Desa untuk mendukungnya dan ikut dalam kampanye.

Untuk itu Panwaslu Kabupaten Tasikmalaya mengimbau kepada

30 | Buletin Bawaslu Jabar |

PNS untuk bersikap netral, jangan sampai karir mereka tercoreng atau bahkan lebih buruk dari itu hanya karena Permintaan dukungan dari paslon.

2. Tahapan Setelah Pungut Hitung dan Rekapitulasi Hasil.

Pada hari Rabu tanggal 16 Desember 2015 Panwaslu Kabupaten Tasikmalaya mengawasi Pengawasan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tasikmalaya tahun 2015. Pasangan Calon Uu Ruzhanul Ulum dan Ade Sugianto Unggul dalam perhitungan suara dengan jumlah Suara Setuju 500.908 suara atau sekitar 67 % dan Tidak Setuju 242.865 suara atau sekitar 33 % Ada beberapa hal yang perlu direkomendasikan, antara lain tingkat

Edisi Istimewa Pilkada Serentak 2015

partisipasi pemilih pada pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tasikmalaya tahun 2015 hanya mencapai 60%.

Untuk Pemilu ke depan supaya ada perbaikan baik dalam segi intensitas maupun model sehingga dapat memotivasi terhadap calon pemilih untuk memilih.

Kartu suara tidak sah mencapai 66.895 atau setara 8,2%, mohon kiranya untuk Pemilu ke depan perlu adanya peningkatan dalam sosialisasi tata cara pencoblosan secara menyeluruh di setiap tingkatan, sehingga calon pemilih bisa lebih memahami apa yang mereka harus lakukan sebagai pemegang hak pilih.

Meski masih menunggu keputusan MK, namun calon tunggal tidak terjegal .***

IKP BuKTIKAn PIlKADA CIAnJuR PAlIng RAWAn DI JABAR

P

DIDI KOMARUDIN

TIM ASISTENSI BAWASLU JABAR

enyelenggARAAn Pilkada Serentak yang digelar pada tanggal 9 Desember 2015, di delapan Kab/Kota pada umumnya berjalan lancar meski terdapat tigaa daerah yang disengketakan melalui Mahkamah Konstitusi.

Keberhasilan ini tidak luput dari pola pencegahan yang dilaksanakan Bawaslu. Upaya pencegahan itu dilakukan dengan mengidentifikasi sejumlah kerawanan dan potensi pelanggaran yang dapat berulang dan terjadi berdasarkan pengalaman dari pelaksanaan Pemilu Presiden, Pemilu Legislatif tahun 2014 dan Pilkada sebelumnya serta untuk memetakan potensi kerawanan di setiap daerah, Bawaslu Republik Indonesia membangun sebuah sistem yang bernama Early Warning System (EWS) atau sistem peringatan dini.

Pada penyelenggaraan pemilihan kepala daerah tahun 2015 sistem yang dimiliki Bawaslu melakukan pemetaan terhadap potensi kerawanan pelanggaran yang mungkin terjadi pada pelaksanaan Pilkada tahun 2015. Hasil dari pemetaan terhadap potensi kerawanan di setiap daerah dikenal dengan istilah Indeks Kerawanan Pemilu (IKP).

IKP pada Pilkada tahun 2015 diluncurkan Bawaslu RI pada Selasa, 1/9/2015, di Jakarta terdiri dari 5

inDEKS Kerawanan Pemilu Tahun 2015 di 8 Kab/Kota Provinsi Jawa Barat hasil research Bawaslu RI.*

aspek yang dianggap paling potensial memunculkan kerawanan pelanggaran Pilkada Serentak 2015.

Komisioner Bawaslu RI divisi Pengawasan Daniel Zuhron, sebagai penanggungjawab program IKP menyebut, bahwa kelima aspek tersebut adalah profesionalitas penyelenggara, politik uang, akses pengawasan, partisipasi masyarakarat dan kondisi keamanan.

Pertama, aspek profesionalitas penyelenggara, hal ini dinilai dari aspek penganggaran, netralitas penyelenggara, penyusunan daftar pemilih dan hasil pemungutan suara dalam Pemilu Legislatif dan Pemilu Presiden 2014. Kedua, aspek politik uang, diukur dengan angka kemiskinan di suatu tempat. Ketiga, aspek pengawasan, dilihat dari kondisi geografis, fasilitas umum, dan fasilitas komunikasi di suatu tempat. Keempat, aspek partisipasi masyarakat dalam proses pengawasan pilkada baik relawan maupun pemantau pemilu. Dan kelima, Aspek Keamanan, dilihat dari tingkat intimidasi terhadap penyelenggara Pemilu.

“IKP ini penting untuk mengantisipasi kerawanan dan pelanggaran

dalam Pilkada, kata Daniel.

Ia menambahkan, Bawaslu tidak boleh menunggu peristiwa tetapi di hadapan mereka. Pelanggaran banyak terjadi di setiap tahapan pemilihan. “Semoga hari ini semua sudah diurai. Dan melalui Indeks Kerawanan Bawaslu berusaha memberikan panduan berbasiskan research dan data di lapangan disajikan dalam angka potensi,” jelasnya.

Sementara itu, dari hasil research dalam IKP 2015 pada penyelenggaraan Pilkada di 8 Kab/Kota Provinsi Jawa Barat, potensi daerah yang dianggap paling rawan terjadi di Kabupaten Cianjur.

Sebagai contoh kerawanan dari aspek profesinalisme penyelenggara, pada pileg 2014 terdapat pelanggaran kecurangan yang dilakukan penyelenggara pemilu dan berakhir dengan keputusan DKPP. Dalam Pilkada Serentak juga terjadi hal serupa, yakni ada penyelenggara yang di DKPPkan. Indeks Kerawanan Pemilih (IKP) memang bukan ramalan, tapi lebih dari itu yakni hasil pencermatan. Apa yang terjadi di Cianjur kemarin adalah sebuah fakta yang tak terbantahkan.***

Edisi Istimewa Pilkada Serentak 2015 | Buletin Bawaslu Jabar | 31

ORgAnISASI & SDM PengAWAS MASIH HADAPI KenDAlA

USEP AGUS ZAWARI

TIM ASISTENSI BAWASLU JABAR

Pasal 22A, Pasal 22D dan Pasal 23 UU Nomor 1 Tahun 2015, sebagaimana diubah dengan UU Nomor 8 Tahun 2015 mengamanatkan: Pasal 22A: “(1) Pengawasan penyelenggaraan Pemilihan menjadi tanggung jawab bersama Bawaslu, Bawaslu Provinsi, dan Panwas Kabupaten /Kota. (2) Pengawasan penyelenggaraan pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur dilaksanakan oleh Bawaslu Provinsi. (3) Pengawasan penyelenggaraan pemilihan Bupati dan Wakil Bupati, serta pemilihan Walikota dan Wakil Walikota dilaksanakan oleh Panwas Kabupaten/Kota”.

Pasal 22D: “Bawaslu memegang tanggung jawab akhir atas pengawasan penyelenggaraan Pemilihan oleh Bawaslu Provinsi, Panwas Kabupaten/Kota, Panwas Kecamatan, PPL, dan Pengawas TPS” Pasal 23: “(1) Pengawasan terhadap penyelenggaraan Pemilihan dilaksanakan oleh Bawaslu Provinsi, Panwas Kabupaten/Kota, Panwas Kecamatan, PPL, dan Pengawas TPS. (2) Keanggotaan

32 | Buletin Bawaslu Jabar |

Bawaslu Provinsi, Panwas Kabupaten/Kota, Panwas Kecamatan, PPL, dan Pengawas TPS berasal dari kalangan profesional yang mempunyai kemampuan dalam melakukan pengawasan dan tidak menjadi anggota Partai Politik. (3) Bawaslu Provinsi, Panwas Kabupaten/Kota, dan Panwas Kecamatan masing-masing beranggotakan 3 (tiga) orang. (4) PPL berjumlah 1 (satu) orang setiap Desa atau sebutan lain/Kelurahan.

(5) Pengawas TPS berjumlah 1 (satu) orang setiap TPS”.

Untuk mengawasi penyelenggaraan pemilihan bupati dan wakil bupati serta walikota dan wakil walikota serentak tahun 2015 di 7 (tujuh) Kabupaten dan 1 (satu) Kota di Jawa Barat, telah terbentuk pengawas pemilihan dari tingkat kabupaten/Kota sampai Pengawas TPS. Pelaksanaan pembentukan sekretariat Pengawas Pemilihan berpedoman pada: (1) Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 (2) Peraturan Presiden Nomor 80 Tahun 2012 (3) Peraturan Bawaslu Nomor 2 Tahun 2013 (4) Peraturan Sekretaris Jenderal Bawaslu Nomor 1 Tahun 2013 (5) Surat Bawaslu RI Nomor 0107/Bawaslu/IV/2015 Tanggal 21 April 2015.

Jumlah pengawas pemilihan di 8 (delapan) Kabupaten/Kota adalah 28.470 orang Pengawas dengan di dukung 1,072 orang tenaga sekretariat 24 orang Panwas Kabupaten/Kota (3 Org di setiap Kab/Kota), 693 orang Panwas Kecamatan (231 Kec: 3 Org di setiap Kec.), 2,159 PPL (1 Org di setiap desa/kel), 25,594 Pengawas TPS (1 org di setiap TPS), 100 Org Tenaga Sekretariat Panwas Kab./Kota dan 972 Org Tenaga Sekretariat Panwas Kecamatan.

Edisi Istimewa Pilkada Serentak 2015

Jumlah TPS di 8 Kab/Kota 25,595 TPS. Jumlah Pengawas TPS di 8 Kab/Kota 25.594, (TPS Kab. Indramayu 2781 TPS, jumlah pengawas TPS 2,780 orang karena di Desa Manguntara Kec kertasmaya hanya terdapat 1 TPS dan tidak di bentuk pengawas TPS) .

Peningkatan Kualitas SDM Pengawas dan Sekretariat Untuk meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) Pengawas dan sekretariat pengawas Pemilihan telah dilakukan pembinaan secara berjenjang. Bentuk pembinaan yang dilakukan antara lain: Bimbingan Teknis, bagi Panwas Kabupaten/Kota, Bimbingan Teknis bagi Panwas Kecamatan, Bimbingan Teknis bagi PPL, Rapat Kerja Kesekretariatan Panwas Kab/Kota, Rapat Kerja Kesekretariatan Panwas Kecamatan, Rapat-Rapat Koordinasi; serta Pemberian arahan dan petunjuk pelaksanaan tugas.

Selain itu, secara internal diselenggarakan pula fungsi pengawasan dan evaluasi kepada panwas secara berjenjang. Pengawasan dilakukan terhadap pelaksanaan tugas pengawasan yang dilakukan dan ketaatan anggota Panwas terhadap ketentuan Kode Etik dan peraturan perundang-undangan mengenai Pemilihan. Sementara itu, evaluasi dilaksanakan untuk melakukan penilaian pelaksanaan fungsi pengawasan.

Keterlambatan Pembentukan Pengawas Pemilihan, disebabkan faktor regulasi, seperti: Waktu Pembentukan: Ketentuan Pasal 24 Ayat (1) UU Nomor 1 Tahun 2015 bahwa “Panwas Kabupaten/Kota dibentuk paling lambat 1 (satu) bulan sebelum tahapan persiapan penyelenggaraan

Pemilihan dimulai dan dibubarkan paling lambat 2 (dua) bulan setelah seluruh tahapan penyelenggaraan Pemilihan selesai”.

Pasal 25 Ayat (1) UU Nomor 1 Tahun 2015 bahwa “Panwas Kecamatan dibentuk 1 (satu) bulan sebelum tahapan pertama penyelenggaraan Pemilihan dimulai dan berakhir paling lambat 2 (dua) bulan setelah seluruh tahapan penyelenggaraan Pemilihan selesai”.

Pasal 26 Ayat (1) UU Nomor 1 Tahun 2015 bahwa “PPL dibentuk 1 (satu) bulan sebelum tahapan pertama penyelenggaraan Pemilihan dimulai dan dibubarkan paling lambat 2 (dua) bulan setelah seluruh tahapan penyelenggaraan Pemilihan selesai”.

Sementara itu, Pasal 5 Ayat (1) dan Ayat (2) huruf e UU Nomor 1 Tahun 2015 bahwa: “(1) Pemilihan diselenggarakan melalui 2 (dua) tahapan yaitu tahapan persiapan dan tahapan penyelenggaraan. (2) Tahapan persiapan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi: … e. pembentukan Panwas Kabupaten/Kota, Panwas Kecamatan, PPL, dan Pengawas TPS…”. Begitu juga didalam Peraturan KPU Nomor 2 Tahun 2015, bahwa: Kegiatan persiapan pemilihan (1.

Perencanaan program dan Angga ran) dimulai 18 Februari 2015; Kegiatan Penyelenggaraan (1. syarat dukungan pasangan calon perseorangan) dimulai tanggal 17 April 2015.

Kewenangan Pembentukan: Pembentukan Pengawas dilakukan secara berjenjang, yaitu Panwas Kabupaten/Kota oleh Bawaslu Provinsi, Panwas Kecamatan oleh Panwas Kabupaten/Kota, PPL oleh Panwas Kecamatan dan Pengawas TPS oleh Panwas Kecamatan. Sementara itu, mengacu pada ketentuan Pasal 25 Ayat (1) dan Pasal 26 Ayat (1), Panwas Kecamatan dan PPL dibentuk 1

baDan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Jawa Barat melantik Panitia Pengawas Kabupaten Tasikmalaya, Cianjur, dan Kota Depok.*

(satu) bulan sebelum tahapan pertama penyelenggaraan Pemilihan dimulai dan berakhir paling lambat 2 (dua) bulan setelah seluruh tahapan penyelenggaraan Pemilihan selesai”.

Keterlambatan Pembentukan Sekretariat Pengawas, disebabkan: Keterlambatan Pemda dalam memberikan SDM yang akan ditugaskan di Sekretariat Panwas (Khususnya Untuk Kepala Sekretariat Panwas); SDM yang diberikan Pemda untuk calon Kepala Sekretariat Panwas Kab/Kota tidak memenuhi persyaratan sebagaimana diatur dalam Peraturan Sekretaris Jenderal Bawaslu No. 1 Tahun 2013 “Syarat untuk menjadi calon Kepala Sekretariat Panwaslu Kabupaten/Kota adalah: (a). pegawai negeri sipil; dan (b). berpendidikan paling rendah S1 di bidang ilmu sosial, hukum, politik, pemerintahan, manajemen, atau ekonomi”; Solusi yang dilakukan, khusus untuk tingkat Kabupaten/Kota, sebelum adanya Kepala sekretariat dilakukan pembentukan PLT Kepala Sekretariat Panwas Kabupaten -

/Kota.

Keterbatasan jumlah tenaga sekretariat Keterbatasan jumlah tenaga secretariat khususnya untuk tingkat Kabupaten/Kota, selain luasnya cakupan pengawasan juga memiliki wilayah yang luas seperti Kabupaten Sukabumi dengan jumlah kecamatan 47, sementara tenaga sekretariat tingkat Kabupaten berjumlah 11 Orang. Hal ini menyesuaikan dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2015 tentang Pengelolaan Dana Kegiatan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 51 Tahun 2015.

Untuk efektifitas dan efisiensi pengawasan pemilu serta untuk menjamin kualitas pengelolaan data hasil pengawasan khususnya ditingkat kabupaten/kota sudah saatnya bahwa mempermanenkan Panwas tingkat Kabupaten/Kota menjadi salah satu materi pembahasan Perubahan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011.***

Edisi Istimewa Pilkada Serentak 2015 | Buletin Bawaslu Jabar | 33

“

Jadi penyelenggara tidak lagi 'merengekrengek' lagi ke kepala daerah. Seperti yang sudah terjadi dimana beberapa daerah, anggaran kita terseok-seok. Bahkan baru diberikan pada saat injury time.

“

prof. Dr. Muhammad, S.ip, M.Si Ketua Bawaslu RI

PEMERINTAH BERI SINYAL POSITIF PENGUATAN BAWASLU

P

eMeRInTAH memberikan apresiasi terhadap pelaksanaan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2015 yang dinilai berlangsung relatif sukses, aman, dan demokratis.

Oleh sebab itu, ada wacana dari pemerintah untuk memberikan penguatan kepada Bawaslu terutama dalam kewenangannya menyelesaikan sengketa pemilihan. "Mendagri (Tjahjo Kumolo) menyampaikan sinyal positif penguatan kewenangan sengketa satu pintu, yakni Bawaslu.

Jadi, dalam rancangan ini tidak ada lagi keterlibatan KPU dan pengadilan," kata Ketua Bawaslu Muhammad.

Menurutnya, rencana pemerintah ini di luar dugaan Bawaslu. Pihaknya

34 | Buletin Bawaslu Jabar |

sangat menyambut baik rencana tersebut dan menilai tantangan baru bagi Bawaslu ke depan untuk menerima peran dan tugas baru tersebut, terutama dalam rangka penyelenggaraan Pilkada yang berkualitas. Selama ini, proses sengketa pemilihan memang dilaksanakan oleh pengawas pemilihan di setiap tingkatan.

Namun, tindak lanjut dari rekomendasi yang dikeluarkan oleh pengawas pemilihan tergantung oleh KPU untuk menindaklanjutinya.

Selain itu, keputusan pengawas pemilihan masih bisa diupayakan banding ke Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara. Nantinya, menurut wacana pemerintah, keputusan sengketa pengawas pemilihan di tingkat kabupaten/kota dapat diupayakan banding ke Bawaslu Provinsi. Jika

Edisi Istimewa Pilkada Serentak 2015

masih merasa tidak puas maka dapat diupayakan banding ke Bawaslu tingkat pusat untuk mendapat keputusan yang sifatnya final dan mengikat.

Di samping itu, tambah Muhammad, pemerintah sudah mewacanakan dalam revisi UU Pilkada, bahwa anggaran penyelenggaraan pilkada yang selama ini ada pada Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) akan ditarik ke Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN).

"Jadi penyelenggara tidak lagi 'merengek-rengek' ke kepala daerah.

Seperti yang sudah terjadi di beberapa daerah, anggaran kita terseokseok. Bahkan baru diberikan pada saat injury time," tambahnya. *** Sumber: www.bawaslu.go.id

Peristiwa Dalam Gambar

KEtua Bawaslu Provinsi Jawa Barat, Harminus Koto menerima cinderamata dari Kapolda Jawa Barat, Irjen Pol Moechgiyarto.

baDan Pengawas Pemilu Jawa Barat menggandeng Pramuka Kwartir Daerah Jawa Barat (Kwarda) untuk mengawasi dan menyukseskan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) serentak 2015.*

SEKREtaRiat Bawaslu Provinsi Jawa Barat berfoto bersama usai upacara peringatan HUT RI ke 70 di halaman Gedung KORPRI Jl. Turangga 25 Kota Bandung.*

baWaSlu Provinsi Jawa Barat, melaksanakan sosialisasi pengawasan partisipatif bagi pemilih pemula di 8 kabupaten/kota yang melaksanakan pemilukada serentak 2015. Pelajar dan mahasiswa sebagai kaum intelektual sekaligus sebagai pemilih pemula memiliki peran yang srategis dalam menentukan calon pemimpin kedepan.*

KEtua Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia, Prof. Dr. Muhammad, S.IP, M.Si dianugerahi tanda kehormatan bintang penegak demokrasi oleh Presiden RI, Joko Widodo di Istana Negara, Jakarta (8/15).*