III. REKOMENDASI INTERVENSI INDIKATOR IDM

Tabel 3. 1. Komponen IDM dan Kewenangan Urusan Pusat, Daerah dan Desa

BIDANG

(1). KESEHATAN

(2). PENDIDIKAN INDIKATOR PERITEM (1). INDEKS KETAHANAN SOSIAL (IKS) KEWENANGAN/ YANG DAPAT MELAKSANAKAN KEGIATAN PUSAT PROVINSI KABUPATEN DESA CSR LAINNYA

(1). Jarak ke sarana kesehatan terdekat

Dinkes, Dinas Bina Marga, Dinas PUPR

(2). Ketersediaan Tenaga Kesehatan Dokter

Dinkes

(3). Ketersediaan Tenaga Kesehatan Bidan Desa (4). Ketersediaan Tenaga Kesehatan Lainnya (selain Dokter dan Bidan) (5). Askes ke poskesdes, polindes atau posyandu (6). Tingkat Aktivitas Posyandu (7). Tingkat Kepesertaan BPJS (8). Akses Pendidikan Dasar SD/MI < 3 KM (9). Akses Pendidikan SMP/MTs < 6 KM (10). Akses Pendidikan SMA/SMK/MA < 6 KM

Dinkes

Dinkes

DPMD

Disdik Dinkes

DPMD, Dinkes Dana Desa

Dinkes Disdik, Dinas Bina Marga, Dinas PUPR Disdik, Dinas Bina Marga, Dinas PUPR Dinas Bina Marga, Dinas PUPR BPJS

(11). Kegiatan PAUD (12). Kegiatan PKBM/Paket A-B-C (13). Kegiatan Kursus (14). Taman Bacaan Masyarakat atau Perpusatkaan Desa

Kemenperpus Arsip Disdik Disdik

Disdik Dana Desa

Dinas Perpus Dinas Perpus Dana Desa CSR

Swasta, Perorangan

CSR

BIDANG

(3). MODAL SOSIAL INDIKATOR PERITEM (1). INDEKS KETAHANAN SOSIAL (IKS) KEWENANGAN/ YANG DAPAT MELAKSANAKAN KEGIATAN PUSAT PROVINSI KABUPATEN DESA CSR LAINNYA

(15). Kebiasaan Gotong Royong (16). Frekuensi Gotong Royong (17). Keterbukaan Ruang Publik

Desa

Desa

Dinas Bina Marga, Dinas PUPR Dana Desa

(18). Terdapat Kelompok Olahraga (19). Terdapat Kegiatan Olahraga (20). Keragaman Suku/Etnis di Desa (21). Bahasa Seharihari Warga Desa (22). Agama Mayoritas Warga Desa

Kemepora/ Kemendes Dispora Dispora

Dispora Dispora Karang Taruna Dana Desa CSR Perorangan

Desa

Desa

Desa

(23). Tersedianya Sarana Pos Kamling di Desa

Dana Desa

(24). Partisipasi Warga Siskamling (25). Kejadian Perkelahian Massal di desa

Desa

Kesbangpol

(26). Terdapat Akses ke Sekolah Luar Biasa (27). Terdapat Penyandang Kesejahteraan Sosial (Anjal dan Pengemis) (28). Mayoritas Warga MemilikI Sumber Air layak Minum

(4). PERMUKIMAN

(29). Akses Warga Memiliki Air Mandi dan Mencuci

Pamsimas, Kementerian PUPR Disperkim, Dinas SDA Dana Desa CSR PDAM

Pamsimas, Kementerian PUPR Disperkim, Dinas SDA Dana Desa CSR PDAM

(30). Mayoritas Warga Memiliki Jamban

Disdik

Dinsos

Dinsos,Dinkes CSR Perorangan

BIDANG INDIKATOR PERITEM (1). INDEKS KETAHANAN SOSIAL (IKS) KEWENANGAN/ YANG DAPAT MELAKSANAKAN KEGIATAN PUSAT PROVINSI KABUPATEN DESA CSR LAINNYA

(31). Terdapat Tempat Pembuangan Sampah

(4). PERMUKIMAN

(32). Jumlah Keluarga yang telah memiliki aliran listrik (33). Warga Memiliki Telepon seluler dan Sinyal Kuat

Dinas LH

Dinas LH, Dinas Permukiman

Kementerian ESDM Dinas ESDM

Kominfo Diskominfo Diskominfo Dana Desa

Dana Desa CSR

CSR Perorangan

Operator Selular

(34). Akses Internet di Kantor Desa

Kominfo/ Kemendes Desa CSR

(35). Terdapat Akses Internet untuk warga

Kominfo Diskominfo Diskominfo Operator Selular

(2). INDEKS KETAHANAN EKONOMI (IKE) BIDANG INDIKATOR PERITEM KEWENANGAN/ YANG DAPAT MELAKSANAKAN KEGIATAN PUSAT PROVINSI KABUPATEN DESA CSR LAINNYA

(36). Terdapat Lebih dari Satu Jenis Kegiatan Ekonomi Penduduk

Disperindag,

Diskuk Disperindag, Diskuk Dana Desa CSR Perorangan

(5). EKONOMI

(37). Akses Penduduk ke Pusat Perdagangan (Pertokoan, Pasar Permanen) (38). Terdapat Pasar Desa

Disperindag, Diskuk

Kemenperind,

Kemendes Disperindag, Diskuk Disperindag, Diskuk

(39). Terdapat Sektor Perdagangan (warung minimarket) (40). Terdapat Kantor Pos dan Jasa Logistik (41). Tersedianya Lembaga Pebankan Umum dan BPR

Dana Desa

BUMDES Perorangan, Swasta

Perorangan

Kantor Pos, Swasta

Perbankan

(42). Akses Penduduk ke Kredit

Disperindag,

Diskuk BUMDES/ Koperasi Bank, Swasta

(2). INDEKS KETAHANAN EKONOMI (IKE) BIDANG INDIKATOR PERITEM KEWENANGAN/ YANG DAPAT MELAKSANAKAN KEGIATAN PUSAT PROVINSI KABUPATEN DESA CSR LAINNYA

(5). EKONOMI

(43). Tersedianya Lembaga Ekonomi Rakyat (Koperasi)/Bumdes (44). Terdapat Usaha Kedai makanan, Restoran, Hotel dan Penginapan (45). Terdapat Moda (Angkutan Umum, Trayek Reguler dan Jam Operasi) (46). Jalan yang Dapat Dilalui oleh Kendaraan Bermotor Roda Empat atau Lebih

Disperindag, Diskuk Desa CSR

Dinas Pariwisata

Dinas Pariwisata Dana Desa Perorangan, Swasta

Dishub

Dinas Bina Marga, Dinas PUPR Dana Desa CSR

(47). Kualitas Jalan Desa

Dinas Bina Marga, Dinas PUPR Dana Desa CSR

(3). INDEKS KETAHANAN LINGKUNGAN (IKL) BIDANG INDIKATOR PERITEM KEWENANGAN/ YANG DAPAT MELAKSANAKAN KEGIATAN PUSAT PROVINSI KABUPATEN DESA CSR LAINNYA

(48). Pencemaran Air, Tanah dan Udara

Dinas LH Dinas LH, Dinkes

(6). LINGKUNGAN (EKOLOGI)

(49). Kejadian Bencana Alam (Banjir, Tanah Longsor, Kebakaran Hutan) (50). Upaya/Tindakan terhadap Potensi Bencana Alam

Dishut/KPH, BPDB

BNPB, Kemendes Dishut/KPH, BPDB, Dinsos BPBD

BPBD, Dinsos Dana Desa CSR

Gambar 3. 1. Uraian Data dan Indikator Berdasarkan Bidang IDM

Gambar 3. 2. Jumlah Indikator IDM menurut Tingkat Kewenangan Pemerintah Pusat, Provinsi, Kabupaten, Desa, CSR dan Lainnya (Masyarakat dan Non-Pemerintah) (Indikator) 24 Rekomendasi Intervensi Indikator IDM

Gambar 3. 3. Jumlah Indikator Kewenangan Provinsi Berdasarkan Bidang IDM (Indikator)

Gambar 3. 4. Instansi Pelaksana Intervensi Kewenangan Provinsi Jawa Barat Menurut Bidang IDM