Koran BiNNews Edisi 224

Mengurai Penambangan Emas dan Mangan Ilegal di Kabupaten Sijunjung

Penambangan Ilegal Marak Poltak Angkat Tangan Selengkapnya

Hal. 4

dr. Hj. Rosnini Savitri, MKes

Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Sumatera Barat

Cegah HIV/AIDS dengan Gaya Hidup Sehat DENGAN menerapkan gaya hidup sehat, berarti kita telah membentengi diri dan keluarga dari serangan HIV/AIDS. HIV/ AIDS belum ada obatnya, sementara penyebarannya terus meningkat dan sangat mengkuatirkan. Untuk itu, hindari perilaku seks bebas dan penggunaan jarum suntik tidak steril. Dan, tingkatkan komunikasi, informasi dan edukasi tentang bahaya HIV/AIDS dan pencegahannya kepada para remaja.

Hal. 12

Tumpukan Mangan hasil tambang ilegal di salah satu kawasan di Sijunjung.

Rapat Kerja Komisi III DPRD Sumbar dengan Dinas PSDA Sumbar

Terkait Kasus Percobaan Pembunuhan di Nagari Kajai Pasaman Barat

PADANG, BiNNews — Walau terkecoh, tapi tak ada yang mau mempertanyakannya hingga tuntas. Agaknya itulah kesan rapat kerja Komisi III DPRD Sumbar dengan Dinas PSDA Sumbar, Senin (28/3) lalu di ruang rapat komisi tersebut. Betapa tidak, Komisi Bidang Pembangunan tersebut tak mempermasalahkan lebih jauh penggunaan dana APBD untuk mengerjakan proyek sungai kewenangan pusat.

Padahal sebelumnya anggota komisi itu tak tahu kalau sungai-sungai tersebut meru-

PASBAR, BiNNews — Wajah penegakan hukum di Pasaman Barat seakan tercoreng. Sebab, rumah tahanan (Lembaga Pemasyarakatan) setempat membebaskan terhukum kasus percobaan pembunuhan yang terjadi pada Agustus 2010 lalu di Jalan Tapalan Pasaman Baru, Pasaman Barat.

AN (33) merupakan korban penganiayaan bersama mamaknya kepada BiNNews (26/3) men-

Rusak, Komisi III akan Sidak ke Proyek Tahanan Bebas, Keluarga PSDA Sumbar Korban Was-was

Hal. 11

Dinkes Agam Siap Layani Peserta Jampersal

Dr. Indra

A G A M , BiNNews — Penerapan Program Jaminan Persalinan (Jampersal) bagi Dinas Kesehatan Kabu Hal. 11

Padang Panjang Sentra Kulit Nasional PADANG PANJANG, BiNNews — Sekretaris Ditjen IKM Kementrian Perindustrian DR.Busharmaidi MS memuji Hal. 11

!!!

STOP PRESS

Kartu Pers Baru Wartawan/ti Koran BiNNews & BiNNewsonline.com

Suasana rapat kerja Komisi III DPRD Sumbar bersama Dinas PSDA Sumbar

Warga Tak Perlu Cemas

Kosumsi Ayam Potong Aman PAYAKUMBUH, BiNNews — Warga kota diminta Sekretaris Daerah Kota Payakumbuh H. Irwandi, SH, untuk tak resah dan cemas, menyikapi kasus flu burung yang kini melanda pada 33 dari 76 kelurahan di Payakumbuh.

Seluruh ayam potong dan ayam petelur yang dijual di pasar tradisional, Pasar Ibuh, hingga sekarang masih aman dikosumsi. Virus influenza H5N1 itu, hanya menyerang ayam buras atau ayam kampung. Sebaliknya, ayam komersil, dikenal ayam ras, aman dari ancaman flu burung.

Didampingi Asisten II Setdako

Ir. H. Benni Warlis, MM, Sekdako Payakumbuh Irwandi, mengemukakan, pihaknya terus memantau perkembangan kasus flu burung dari jam ke jam. Sejak diketahui, sudah 33 kelurahan yang dis-

erang flu burung, per Jum’at (25/ 3), hingga Senin (28/3), belum ada tambahan kelurahan yang diserang flu burung. Sedangkan, jumlah ayam kampung yang dimusnahkan sudah mencapai 1.500 ekor lebih.

Seluruh petugas di lapangan, terus melakukan penyemporotan kandang, dan memusnahkan ayam buras yang terindikasi flu burung. Warga ikut berpartisipasi, merelakan ayam miliknya untuk dimusnahkan. “Sikap pro aktif warga itu, patut diberikan apresiasi,� ucap Irwandi.

Hal. 11

Batu Besar Menggelinding di Jalur Maut PADANG, BiNNews — Jalur Padang Solok ruas Sitinjau Lawik masih rawan longsor terlebih saat diguyur hujan. Kali ini longsor terjadi sekitar 2 Km dari panorama II arah Solok dari Padang sehingga jalur maut itu pun macet hingga 1 Km karena hanya bisa dilewati satu arah. Untung polisi berada di lokasi sehingga kemacetan bisa diurai dan tidak begitu panjang dan lama.

Hingga Jumat (1/4) menjelang senja, polisi dibantu beberapa orang warga terlihat sibuk menga-

tur arus lalu lintas, membuka dan menutup kendaraan dari arah berlawanan. Kemacetan kian rumit ketika truk-truk dari Padang besar kesulitan melewati pendakian.

Tebing yang longsor itu berada di titik sekitar 2 Km dari panorama II arah Solok dari Padang, Hal. 11

>> Longsor di Sitinjau Lawik

gatakan , perkara berawal dari pihak cucu kemenakan Suku Chaniago dengan terdakwa Yusrital alias Buyung Aciak CS bersama empat teman lainya melakukan pemukulan terhadai dirinya (AN) bersama seorang mamak hingga mamaknya menderita cacat mata sebelah kanan tak bisa melihat dan kening penuh jahitan berkas luka robek terkena benda tumpul. “Mamak saya juga sempat digorok dengan parang di lehern-

Mamak AN Yang mengalami cacat mata sebelah kanan pasca kekerasan yang di alaminya

ya dan saya sendiri mengalami luka lecet di beberapa bagian tubuhnya,� aku AN Menurut AN, ketiga terdakwa telah divonis Pengadilan Negeri Hal. 11

Bahar Terharu Disambut Basiram oleh Warga Pulau Panjang

Bupati Bahar meneteskan air mata saat basiram

PASAMAN BARAT, BiNNews — Bupati Pasaman Barat H. Baharuddin R MM tak bias menyembunyikan rasa harunya hingga men-

gucurkan air mata ketika mendapatkan sambutan hangat dan luar biasa dari warga yang terdapat di Jorong terpencil di pulau Panjang kecamatan Sei Beremas.

Kunjungan Bupati ini dalam rangka peresmian jalan evakuasi tsunami yang dinamakan tangga asmaul husna. Dikatakan Bahar, ini merupakan kedatangannya yang ketiga kali ke Sei Beremas.

Dalam penyambutan Bupati menangis setelah acara penyambutan (basiram) oleh masyarakat Pulau Panjang yang isinya meru Hal. 11

Lelang Proyek BPBD Limapuluh Kota Bermasalah

Rp970 juta Uang Negara Terancam Menguap PADANG, BiNNews — Proses lelang proyek normalisasi dan perkuatan tebing sungai Batang Sinamar Limapuluh Kota di BPBD melalui Dinas PU setempat berbuah sanggahan. PT Teisa Mandiri dan PT Alstrenindo Mitra Serasi menyanggah putusan panitia lelang yang memenangkan PT Daya Tama Beta Mulya. Kedua perusahaan ini menyanggah karena pan-

itia lelang tak pernah menyatakan ada kesalahan pada tawarannya.

Dengan kondisi ini, Rp970 juta lebih uang Negara terancam menguap.

Tanggal 23 Maret 2011, panitia lelang proyek normalisasi dan perkuatan tebing sungai Batang Sinamar Limapuluh Kota mengeluarkan putusan pemenang lelang.

Hal. 11

BiNNews

Edisi 224| Th V/ 4 - 10 April 2011

2

JENDELA

Tajuk

Asal Jadi dan Bermutu Rendah KONDISI proyek pengendalian banjir yang dibiayai APBD Sumbar di sungaisungai kewenangan pemerintah pusat, sangat memprihatinkan. Terkesan asal jadi dan bermutu rendah. Bentuk dan mutunya tak sebagus pekerjaan proyek pengendalian banjir Kota Padang yang dibangun tahun 1990-an. Mutu pekerjaan bernilai Rp82 miliar lebih tersebut ditenggarai jauh di bawah yang semestinya. Setidaknya ini dibuktikan dengan banyaknya bagian kostruksi yang rusak parah walau baru saja selesai dibangun.

Dinas PSDA Sumbar sepertinya tak peduli dengan bentuk dan mutu pekerjaan proyek tersebut. Padahal, dana APBD sudah miliaran rupiah digelontorkan untuk perencanaan dan pengawasan proyek empuk tersebut, termasuk puluhan miliar untuk pengerjaannya. Pengelola perusahaan kontraktor proyek-proyek tersebut sepertinya tak pandai berterima kasih atas kepercayaan yang diberikan. Hal ini dibuktikan dari hasil pekerjaan yang terkesan asal jadi dan mermutu rendah.

Selain tak enak dipandang, banyak bagian konstruksi mengalami kerusakan yang serius, padahal baru saja selesai dibangun.

Ada dua kemungkinan yang membuat pekerjaan proyek politis ini terkesan asal jadi dan bermutu rendah. Pertama, karena lemahnya pengawasan. Kedua, ada kemungkinan terjadi praktek KKN dalam pengerjaannya. Namun, oleh banyak pihak disebutkan, pengawasan sengaja dilemahkan karena banyak kepentingan pribadi oknum petinggi Dinas PSDA Sumbar terhadap proyek persungaian tersebut. Sebelumnya proyek ini sengaja diciptakan untuk mengakomodir kepentingan politis oknum petinggi daerah ini. Padahal sungai-sungai yang dinormalisasi tersebut merupakan kewenangan pemerintah pusat yang mestinya dibiayai dengan APBN, bukan dengan APBD. Kalau gempa disebut sebagai penyebab rusaknya beberapa bagian konstruksi proyek yang sebagian besar menggunakan material setempat itu, kenapa tidak semua bagian yang rusak? Kenapa hanya sebagian saja yang rusak? Dengan kondisi ini ditenggarai mutu konstruksi pengendalian banjir tersebut tidak sama di semua bagian. Artinya, ada konstruksi yang sesuai bestek, dan lebih banyak yang bermutu di bawah ketentuan teknis konstruksi. Sehingga, yang bermutu buruk tersebut tak tahan gempa, alias menjadi berantakan ketika digoyang gempa. Hal ini terlihat jelas pada proyek pengendalian banjir Batang Gasan dan Batang Tiku.

Proyek pengendalian banjir Batang Mangor yang sama sekali tak digoyang gempa juga mengalami kerusakan serius? Timbunan sheet pile plastik tersebut banyak yang amblas dan berlubang tergerus air. Parahnya lagi, sling atau kawat baja penahan sheet pile yang berkepala beton bertulang tersebut malah sudah karatan, bahkan ada yang putus karena tak mampu menahan beban. Lebih parahnya lagi, banyak sheet pile yang mekar atau miring ke arah sungai, dan sepertinya bakal rebah/ambruk kalau sling penahannya tak diperkuat. Padahal, yang mengerjakan proyek APBD Sumbar 2010 senilai Rp16 miliar itu adalah kontraktor BUMN, yaitu PT Waskita Karya. Apa yang salah di proyek ini? Pengawasan yang lemah, atau perencanaannya yang amburadul?

Lalu kenapa pula tanah bekas kisdam proyek pengendalian banjir Batang Belimbing di Padang dan Batang Lembang di Solok tidak dibuang seperti pada proyek pengendalian banjir lainnya? Padahal biaya pembuangannya sudah termasuk dalam kontrak pembangunannya. Disamping merugikan keuangan daerah, hal ini juga berdampak penyempitan dan pendangkalan alur sungai. Pertanyaannya, kenapa pihak Dinas PSDA Sumbar membiarkan kontraktor proyek bersangkutan tidak membuang tanah bekas kisdam tersebut? Kondisi ini semakin memperkuat indikasi adanya praktek KKN antara oknum pejabat Dinas PSDA Sumbar dengan rekanan bersangkutan.

Khusus pembangunan jatti di muara Purus Padang, ditenggarai bakal berdampak buruk bagi lingkungan di sekitarnya. Walau dikatakan sudah sesuai dengan dokumen Amdal proyek APBD Sumbar senilai Rp12 miliar itu, namun kasat mata terlihat bangunan jatti tersebut menghalangi laju arus sungai karena posisinya melintang alur sungai. Disamping itu, kenapa pula balok beton pemecah ombak proyek pengendalian banjir diganti dengan batu bolder? Kenapa balok beton bertulang bernilai ratusan juta tersebut dibiarkan menumpuk percuma? Lalu kenapa pula dibiarkan ada pembangunan tapak pilar jembatan di dalam alur sungai yang mempersempit alurnya? Kawasan di sekitarnya diyakini bakal terendam luapan banjir tak kala banjir besar datang bersamaan dengan air laut pasang naik.

Di balik carut marut pengerjaan proyek bernilai puluhan miliar ini dicurigai telah terjadi praktek KKN antara oknum petinggi Dinas PSDA Sumbar dengan perusahaan kontraktor bersangkutan. Kalau tidak, harusnya pisik proyek tersebut sama bagusnya dengan pekerjaan proyek pengendalian banjir kota Padang yang dibangun tahun 1990-an. Bentuknya enak dipandang mata, dan mutunya tahan terhadap goyangan gempa. Untuk itu, agaknya penegak hukum perlu menyelami mutu dan volume pekerjaan proyek yang sarat nuansa politis tersebut. Kapan perlu dilakukan porensik bangunan guna menguji kebenaran mutu dan volume pekerjaan bernilai Rp82 miliar tersebut. Kalai tidak, hal ini jadi preseden buruk di kemudian hari. ***

900 Unit Huntara di Pagai Utara dan Selatan Diserahkan MENTAWAI, BiNNews — 450 unit Hunian Sementara (Huntara) di Pagai Utara, dan 450 unit di Pagai Selatan yang dibangun PT. Waskita Karya dan kelompok masyarakat diserahterimakan dari Kepala BNPB kepada Pemkab Mentawai. Huntara ini diperuntukan bagi korban bencana tsunami Mentawai.

Awalnya, sesuai rencana diserahkan langsung Kepala BNPB Letjen Purn. Drs. Syamsul Mua’arif Msi, didampingi Wakil Gubernur Sumbar dan Bupati Mentawai. Namun karena kehabisan bahan bakar pesawat, mereka tak dapat melakukan kunjungan, sehingga diwakilkan Dirjen Kebencanaan Tri Budiarto. Sedangkan Pemkab Mentawai diwakili Plt. Sekda Drs. Faisal Syarif.

Acara penyerahan Huntara difokuskan pada lokasi Km, 5,5 di Taikako Sipora Utara, Rabu siang (30/3). Dalam sambutan tertulis-

nya, Kepala BNPB Syamsul Mua’arif yang dibacakan Dirjen Kebencanaan Tri Budiarto menyampaikan, pembangunan Huntara di Pagai Utara dan Pagai Selatan merupakan upaya pertama menyelamatkan keberlangsungan hidup masyarakat korban pasca bencana tsunami Mentawai pada tanggal 26 Oktober 2010 lalu.

Pembangunan Huntara dibiayai BNPB yang diserahkan kepada Pemkab Mentawai. Sementara pembangunan fasilitas lainnya ditanggung oleh pemerintah daerah, provinsi maupun Pemkab Mentawai. Pembangunan Huntara ini diharapkan akan dapat membantu keberlangsungan hidup masyarakat korban bencana tsunami Mentawai, secara bertahap kembali pada pada kehidupan normal sebelumnya.

Bupati Mentawai diwakili Plt. Sekdakab Mentawai Drs. Faisal Syarif menyampaikan, selesainya

pembangunan Huntara bagi korban bencana tsunami Mentawai telah memberikan semangat masyarakat untuk kembali hidup secara baik dan normal, walau dirasakan troumatik masih terlihat menderanya. Namun kita akan terus memberikan sosialisasi dan motivasi membangkitkan semangat hidup masyarakat ini dengan berbagai porgram tindak lanjut. “Dimasa rehab rekon kita akan terus dorong masyarakat untuk membenahi hidupnya kembali, namun secara perlahan-lahan kegiatan ekonomi mulai sedikit demi sedikit tumbuh,� katanya.

Faisal Syarif juga menghimbau masyarakat untuk kembali berbuat, menata kehidupan sebagaimana biasanya. Sebab hidup ini akan terus berlangsung. Mudah-mudah dengan pembangunan Huntara ini akan kita proses secara bertahap dalam program Rehab Rekon menuju Hunian Tetap (Huntap).

Bupati Edison Saleleobaja di tempat terpisah melalui Kabag Penerangan Erdi Janur SH lewat sms juga menyampaikan, masa tanggap darurat berakhir pada tanggal 31 Maret 2011 dan dilanjutkan dengan masa rehab rekon untuk pembangunan Hunian tetap.

Pembangunan Huntara telah selesai 1.656 unit. Pembangunan ini melebihi dari rencana semula yang hanya 1.631 unit. Sementara realitas dilapangan Pemkab Mentawai mesti menambah menjadi 2.027 unit karena ada bengkal yang tertahan oleh NGO yang tidak dilaporkan seperti dikampung Tumalei, dan Mahoney.

Bupati dalam kesempatan tersebut juga berjanji semua pekerjaan akan selesai pada bulan April. Sementara untuk Huntap akan diambil kata sepakat dengan masyarakat setempat dalam waktu dekat ini, ungkapnya. Šerison a.w/rel

Dasa Wisma Jorong Kenanga Dinilai Tim Provinsi TANAH DATAR, BiNNews — Ibu Gubernur Ny. Nevi Irwan Prayitno melakukan lawantan ke Nagari Lubuak Jantan jorong kenanga. Kamis (31/3-2011) dalam rangka penilaian terhadap 4 besar kelompok Dasa Wisma tingkat provinsi.

Nagari Lubuak Jantan jorong kenanga ditunjuk sebagai kelompok Dasa wisma yang mewakili Kabupaten Tanah Datar untuk lomba ditingkat provinsi.

Dalam penilaian tim tingkat Propinsi Sumatera Barat sebelumnya , kelompok Dasa Wisma Jorong Kenanga NagariLubuak Jantan berhasil dan telah menempati 4 besar ditingkat Sumatera Barat.

Kunjungan Tim Penilai tingkat

Sum,atera Barat yang dipimpin Ibu Gubernur, Ny. Nevi Irwan Prayitno ke Dasa Wisma Jorong Kenanga tersebut dalam rangka penilaian tahap II tingkat Sumatera Barat.

Rombongan Ibu Gubernur Sebelum menuju Nagari Lubuak Jantan terlebih dahulu dijamu sarapan bersama di gedung Indo Jolito batusangkar oleh Ibu Bupati Ny. Betty M Shadiq Pasadigoe.

Ibu Gubernur menyampaikan “Penilaian Dasa Wisma ini bukan hanya untuk mencari pemenang tetapi juga memotivasi para kader-kader PKK untuk dapat menjalankan visi dan misi kelompok Dasa Wisma khususnya provinsi Sumetera Barat�. Š BiNNews/Humas

H. Fauzi Bahar: Pengedar Togel Kita Sikat!

PADANG, BiNNews — Untuk membersihkan Kota Padang dari perbuatan maksiat seperti judi togel (toto gelap), Pemko akan bekerjasama dengan pihak kepolisian dan penegak hukum terkait. Padang harus bersih, dan bandar serta penjual togel di berbagai kawasan harus disikat habis.

Demikian ditegaskan Walikota Padang DR.H. Fauzi Bahar, MSi, usai peresmian Mesjid Husnul Khatimah, Kelurahan Kampung Baru, Kecamatan Lubuk Begalung, Jumat (1/4). Walikota juga menyerahkan bantuan sebesar Rp5 Juta untuk kelanjutan pembangunan mesjid.

Penegasan tersebut dikatakan walikota berdasarkan banyaknya laporan masyarakat dan pers, bahwa permainan togel muncul lagi secara berani ke permukaan. Kepada pers ia minta tempat-tempat menjual togel segera dipaparkan ke publik.

Nanti Pemko akan bergerak cepat sesuai laporan tersebut, dan masyarakat tak perlu takut melaporkannya.

Sebab kata walikota, untuk menegakkan Perda dan aturan di Kota Padang tidak mungkin hanya mengandalkan aparat. “Tetapi kita harus bahu membahu, sehingga ruang gerak pengedar togel semakin terbatas.�

Begitu juga halnya tentang maksiat serta penyakit masyarakat lainnya tak luput dari perhatian Pemko. Untuk itu ia memerintahkan aparat Satpol PP melakukan razia/penertiban secara rutin dan jangan biarkan berkembang.

Sejak 7,5 tahun lalu Pemko Padang dibawah kepemimpinan

Walikota Padang DR. H. Fauzi Bahar M.Si sudah bertekad berperang dengan togel dan segala bentuk maksiat. Untuk itu ruang gerak kepada para pelaku maksit dan togel dipersempit. Bahkan saat itu ia mempertaruhkan jabatannya agar togel hengkang dari Kota Padang. “Pemko sangat mendukung jajaran Polda Sumbar melakukan aksi di lapangan untuk membasmi togel, demi mewujudkan Kota Padang yang bersih dan tertib,� jelas Fauzi Bahar.

Selain itu, salah satu kegiatan mencegah berkembangnya maksiat, Pemko telah mengembangkan kegiatan didikan subuh, pesantren ramadhan, wirid remaja, dan mengaktifkan majelis taklim, serta kegiatan bernafaskan agama lainnya. Š erison a.w/rel

90 Persen Terumbu Karang Pessel Rusak PAINAN, BiNNews — Kondisi terumbu karang perairan laut Pesisir Selatan hanya 10 persen saja yang bagus atau 90 persen sudah rusak. Makanya perlu penanganan serius dari pemerintah. Disamping harus dilestarikan dan dibangun terumbu karang baru, juga perlu dibuat payung hukum untuk menjaganya.

Terumbu karang di perairan laut Pesisir Selatan sudah mengalami kerusakan yang cukup memprihatinkan. Hingga kini hanya 10 persen dalam kondisi baik (bagus), sementara kerusakan berat sudah mencapai 70 persen, 20 persen diantara luasnya mengalami rusak ringan, kata Sekretaris Dinas Kelautan dan Prikanan (DKP) Pesisir Selatan, Yozki kepada wartawan di Painan, Jumat (1/4).

Untuk meminimalisir kerusa-

kan itu agar tidak berlarut-larut hingga mencapai puncak yang lebih parah lagi di masa datang, sehingga perlu adanya payung hukum untuk melindungi. Dengan tujuan agar ekosistem dan terumbu karang yang merupakan tempat tinggal ikan bisa terjaga dari tangan segala hal perbuatan manusia yang bisa merusaknya.

Menurutnya, kerusakan terumbu karang ini tidak lain adalah ulah perbuatan manusia sendiri.

Dengan menggunakan berbagai bahan kimia peracun ikan, seperti putas dan bom ikan.

Masyarakat tidak menyadari bahwa hal itu dapat merusak ekosistem dasar laut. Hingga kini diduga masih saja digunakan. Berbagai upaya mulai dari sosialisasi telah dilakukan dinas terkait. Š BiNNews/Humas

LKPPD Tanah Datar Raih Nilai Tertinggi TANAH DATAR, BiNNews — Bupati Tanah Datyar, M. Shadiq Pasadigoe menyatakan bangga dan terima kasihnya kepada seluruh aparatur pemeriontah di Jajaran Pemerintah Kabuipaten Tanah Datar yang selama ini telah bekerja keras dan bersugbguh-sungguh melaksanakan tugas sehiungga memperoleh penilaian tertinggi dari hasil LKPPD tahun 2009 di tingkat Sumatera Barat.

Hal itu disampaikan Bupati Tanah Datar, M. Shadiq Pasadigoe dalam pengarahannya pada acara Apel bersama dalam rangka Wirid Korpri, jumat (1/4) di Halaman Kantor Bupati Tanah Datar yang diikuti oleh seluruh aparatur di Jajaran Pemkab Tanah Datar.

Menurut penjelasan Bupati, berdasarkan keputusan BPKP Sumatera Barat, hasil LKPPD menunjukkan bahwa pemerintah Kabaupaten Tanah Datar mendapat peringkat ke-1 diwilayah Sumatera Barat atas penyelenggaraan pemerintahan daerah berdasarkan penilaian tahun 2009. “Kita petut merasa bangga, karena dari 19 kabupaten dan kota di Sumatera Barat, Pemerintah Kabupaten Tanah Datar berhasil mendapatkan peringkat pertama penilaianj hasil Laporan EKPPD, padahal kalau dilihat dari fasilitas kita di Tanah Datar sangat minim� ungkap Semua itu tentu tidak terlepas dari kesungguhan dan keras aparatur SKPD dijajaran pemer-

intah Tanah Datar, kedepan mari terus kita pertahankan dan tingkatkan semangat dan kinerja aparatur, “kita memperoleh prestasi terbaik karena aparat tel;ah bekerja dengan sungguh[sungguh, oleh sebab itu saya memberikan apresiasi dan teruima kasih atas kerja keras kita semua� ungkap Bupati.

Disamping itu Bupati juga mengingatkan masyarakat agar waspada terhadap berjangkitnya Flu Burung di beberapa daerah di Tanah Datar, untuk diantisipasi agar penyebarannya tidak berkembang, dengan memperhatikan petunjukpetunjuk yang perlu dilakukan, agar unggas/ternak masyarakat tidak terserang Flu Burung. Tambah Bupati. ŠBiNNews/Humas

PEMBINA: H. Halius Hosen, SH, KETUA DEWAN REDAKSI: H. Halius Hosen, SH ANGGOTA DEWAN REDAKSI: Belly Saputra Dt Jano Sati, Ir Insannul Kamil, M. Eng, M. Nurnas, Syahrial, BSc, Hidayat, SS REDAKTUR PELAKSANA: Novermal Yuska, SEKRETARIS REDAKSI/ADM/KEUANGAN: Sania Putri REDAKTUR BISNIS: Erick Hariyona REPORTER PADANG: Melba, Idwar, Suhaidi Olon PESISIR SELATAN: S. Bayang PASAMAN: Rismainaldi, SOLOK: Yuslir Maitam, Aznul Hakim, S.Sos, Zaldi Novra, S.Pd, Alfimitra, Eki Rika Riado SAWAHLUNTO: Amin Pratikno, SIJUNJUNG: Martius SOLOK SELATAN: Susriati AGAM: A. Tantowi PAYAKUMBUH/LIMAPULUHKOTA: Rachpendri DHARMASRAYA : Hasanuddin, Padang Panjang: Yurnalisman, KOTA PARIAMAN: Indra Koto, PADANG PARIAMAN: Dwiwarman Chaniago, SH PASAMAN BARAT: Dedi Chandra, Buyung Doang PEMASARAN/BAGIAN DISTRIBUSI : Afrizal (bgzal). LAYOUT : Adi ALAMAT REDAKSI/BISNIS: Jalan Delima No. 27 Ujung Gurun, Telp/Fax. (0751) 38834 Terbit Setiap Senin, harga eceran Rp5.000/eksamplar, Tarif Iklan: satu halaman Rp3.000.000 REKENING GIRO: Bank Nagari : 2100 0103 .01132-2 An. CV BiNNews Andalas Media, PENCETAK: PT Genta Singgalang Press (isi di luar tanggungjawab percetakan) Wartawan Koran BiNNews dilengkapi tanda pengenal dengan masa masih berlaku. Wartawan dan karyawan BiNNews aktif hanya yang namanya tertera di dalam Box Redaksi

BiNNews

Edisi 224| Th V/ 4 - 10 April 2011

3

LIPUTAN KHUSUS

Pemko Padang – FWK Berdamai dan Bersatu Bangun Kota Padang

Indahnya Kebersamaan Membangun Padang Kota Tercinta PADANG, BiNNews — Kisruh antara Pemko Padang dengan Forum Warga Kota (FWK) yang sempat memanas sejak setahun belakangan mulai mencair setelah beberapa tokoh masyarakat Kota Padang ikut andil menengahi permasalahan pembangunan kembali Pasar Raya Padang pasca gempa 2009 lalu.

Aksi demo menentang pembangunan pasar yang dilakukan pedagang pasar raya yang tergabung dalam FWK, kasus pengrusakan kios darurat hingga pelaporan ke polisi terjadi tak lebih karena kurangnya komunikasi dan koordinasi antara Pemko Padang dan pedagang. Namun, semua problem itu akhirnya terurai manis dengan adanya motivasi dan keinginan semua pihak untuk mewujudkan keamanan dan kedamaian demi berjalannya pembangunan di Kota Padang.

Puncaknya, Minggu pagi (27/ 3) bertempat di Hotel Pangeran Beach diadakanlah pertemuan yang diprakarsai H Halius Hosen, SH MH (putra Kuranji yang kini menjabat Ketua Komisi Kejaksaan RI), Yogan Askan (pengusaha), Johny Halim (Ketua DPD REI Sumbar) dan Konsultan muda Zirma Junaidi. Pertemuan tersebut dihadiri Walikota Padang, Fauzi Bahar, Ketua FWK, H Afrizal beserta tokoh independent lainnya seperti Baharuddin (mantan Ketua Komnas HAM Sumbar).

Pada pertemuan tersebut Walikota Fauzi Bahar dengan Ketua FWK, Afrizal sepakat berdamai. Kedua belah pihak sepakat membangun Kota Padang. FWK pun setuju menghentikan segala polemik tentang pembangunan Pasar Inpres dan kios darurat.

Sebelumnya, pedagang mensinyalir bahwa pembangunan Pasar Inpres tersebut didanai oleh kontraktor swasta, Tomy Winata sempat dituding sebagai pemodal yang berada di belakang Fauzi Bahar. Sebab, bila Pasar Inpres ini dibangun pihak swasta maka pedagang mengkuatirkan mahalnya harga

Temu diskusi antara Walikota dengan pedagang Pasaraya di Pangeran Beach Hotel Padang, 27 /3

sewa kios. Namun semua sinaylemen itu dibantah tegas Fauzi Bahar.

Bila ada uang Tomy Winata Rp1 saja pada pembangunan Pasar Raya Padang maka hari ini saya berhenti jadi Walikota Padang tegas Fauzi Bahar saat ditanya soal pembangunan Pasar Inpres Pasar raya Padang, Minggu (20/3).

Fauzi mengatakan bahwa Rp237 miliar dana untuk pembangunan pasar yang luluhlantak akibat gempa 30 September 2009 lalu itu merupakan murni uang Negara bukan uang investor, Dari Rp237 miliar tersebut, Rp189 Miliar merupakan dana ABPN selesihnya dari APBD Padang. Anggaran ini turun secara bertahap untuk pembangunan. Uang bantuan APBN ini tidak bisa dialihkan untuk perbaikan atau dilaksanakan dengan system multiyears. “Bila saya alihkan maka saya akan dipenjara karena melanggar dan akan jadi temuan BPK. Begitupun dengan anggaran yang sudah turun sebesar Rp64,5 miliar harus dilaksanakan untuk pekerjaan yang harus selesai dalam

Walikota Fauzi Bahar diminta memberikan paparannya tentang pembangunan dan pengembangan Pasaraya dalam Temu Diskusi antara Walikota dan pedagang di Pangeran Beach Hotel Padang, 27/3

tahun anggaran 2011 ini, jika tidak maka dana tersebut akan kembali ke pusat dan memintanya lagi sangat tidak mungkin.

Saya berharap pihak-pihak yang merasa terganggu karena pembangunan ini mbok ya bersabar dulu. Saya jamin 15 bulan ini selesai. Kita tidak bisa diam saja jika ingin berubah. Kita tidak ingin pasar raya dibangun dari dana investor karena akan mencekik pedagang karena harganya akan lebih tinggi,� jelas Fauzi didampingi Halius Hosen dan para tokoh Kota Padang lainnya.

Sesuai saran tokoh Sumbar, Halius Hosen, Fauzi mengakui akan memperbaiki pola komunikasi dan sosialisasi tentang rencana pembangunan pasar tersebut. “Saya juga menjamin bahwa pemilik kartu kuninglah yang menjadi pemiliknya nanti. Dana untuk membangun pasar ini adalah berkat upaya dan loby kita semua kepada pemerintah pusat. Bukan uang Tomy Winata, bila ada Rp1 uang TW maka hariu ini saya berhenti jadi Walikota Padang. Saya juga siap dan mengajak semua komponen untuk duduk bersama agar pembangunan segera tuntas,� tegasnya Wako Fauzi Bahar mengatakan, jika dalam waktu 15 bulan pembangunan Pasar Inpres tidak terlaksana, maka dana APBN senilai Rp.64,5 Miliar akan kembali ke Pemerintah Pusat. Selanjutnya, dana yang akan dikucurkan pada tahap kedua senilai Rp113,5 miliar akan gugur dengan sendirinya.

Akibatnya, Padang akan kehilangan bantuan senilai Rp16 miliar. “Ini kan rugi besar bagi Padang. Kasihan pedagang kita.

APBD tak cukup untuk membangun kembali Pasar Inpres. Jika dipaksakan juga, tentu harus menggunakan dana investor. Ini benar yang kita hindari, karena nantinya sewa kios akan mahal,�

Ujar Wako Fauzi bahar.

Selain itu, Padang juga akan kehilangan kesempatan membangun pasar yang resprentatif dan memiliki shelter. Pasar inpres yang baru sekarang tak hanya berfungsi sebagai pasar tapi sekaligus berfungsi sebagai shelter. Rugi dua kali kita, jika Pasar Inpres ini tak jadi dibangun karena polemik terus,� ungkap Wako.

Fauzi menegaskan, semua pedagang yang telah terdaftar sebagai pedagang Pasar Inpres 2,3 dan 4 akan tetap mendapatkan haknya mengisi kios di Pasar Inpres yang baru. “akan kita prioritaskan pedagang lama, percayalah,� janji Fauzi.

Pertemuan juga dihadiri Sekko Emzalmi dan sejumlah kepala Dinas. Dari FWK, hadir Wakil Ketua Umum Roni Putra, ketua Harian Budi Syahrial dan Sekretaris Umum FWK, Indra Kasman.

Ditempat yang sama, Afrizal mengaku hormat kepada tokoh masyarakat, Halius Hosen Cs. Mereka punya keinginan kuat membangun kembali kota Padang pascagempa. Semua ini kita lakukan untuk kemajuan Padang, khususnya pembangunan Pasar Inpres,� Ujar man-

tan anggota DPRD Sumbar itu.

Namun kedepan, Afrizal berharap Wako mau melakukan sosialisasi kepada seluruh elemen masyarakat terkait segala kebijakan pembangunan.� Pemimpin yang baik itu, harus bisa mengayomi warganya. Kami hanya meminta itu, tak ada yang lain,� ungkapnya.

Untuk menampung semua aspirasi, seluruh peserta yang hadir pada pertemuan tersebut, sepakat membentuk tim teknis.

Tim ini nantinya bertugas menampung seluruh aspirasi masyarakat dan pihak terkait dengan Pasar Inpres. Tim kecil ini terdiri dari pedagang, Pemko, FWK, masyarakat dan wartawan. “ Tentu saja, segala kebijakan tim kecil ini akan disesuaikan dengan kebijakan dan kesepakatan dengan DPRD,� ujar Fauzi Bahar.

Sosilog dari Universitas Andalas Padang, Prof Damsar menilai kesepakatan damai antara Pemko – FWK adalah sebuah kemajuan terbesar dalam pembangunan Kota Padang. “Memang seperti itu hendaknya. Semua pihak harus menahan diri. Dahulukan kepentingan umum dari pada kepentingan golongan,� ulas pengajar pada FISIP Unand itu.

Damsar menjelaskan, Padang membutuhkan pasar representative. Jika tak segera dibangun, kemana pedagang akan berjualan. Tak hanya itu, Pasar Inpres juga berfungsi sebagai Shelter.

Sangat rugi jika dana APBN untuk pembangunan Pasar Inpres

Walikota Fauzi bahar memberikan paparannya dalam Temu Diskusi Pemko dengan pedagang tentang pembangunan dan pengembangan Pasaraya di Pangeran Beach Hotel Padang, 27/3

ini, kembali ke pusat hanya karena polemik yang tak berkesudahan selama ini, ujarnya.

Damsar juga mendukung pembentukan tim teknis tersebut. “Mari kita bangun kembali Kota Padang. Sebagai orang Minang, tak ada masalah yang tak bisa diselesaikan. Intinya, kebersamaan, saling terbuka dan saling menghormati. Tak lupa pedagang dan masyarakat juga harus dilibatkan,� pungkasnya.

Harapan yang sama juga disampaikan Halius Hosen, bahkan Ketua Dewan Redaksi BiNNews ini sempat mengungkapkan kegelisahan jiwanya ketika beberapa tokoh nasional di Jakarta bertanya karena polemik dan aksi demo yang terjadi di Padang juga sampai beritanya ke Jakarta.

Apakah kini di Sumbar tidak ada lagi orang cerdik pandai, apakah tak ada lagi pemikiran dan sikap yang dimiliki orang Minang seperti M Yamin, Syahril, Muhammad Hatta dll sehingga begitu susahnya menyelesaikan persoalan Pasar Raya Padang. Atau seberapa hebatkah Pasar Raya Padang itu, apakah sampai sebesar Mall Pondok Indah di Jakarta. “Sentilan-sentilan dari teman-teman ini sangat memerahkan telinga saya. Namun setelah saya renung-renungkan, ternyata ada juga benarnya. Bahwa kenapa jalur musyawarah dan mufakat tidak lagi menjadi metode yang ampuh dalam menyelesaikan suatu persoalan, di mana menurut saya, tidak ada persoalan yang tidak bias diselesaikan bila ditempuh dengan musyawarah mufakat, berbicara dengan kepala dan hati dingin dan dengan sopan serta santun.

Marilah kembali kita bersatu membangun Kota Padang ini,� harapnya.

Halius juga menghimbau, kajadian bencana gempa 2009 lalu seyogyanya dapat menjadi pengalaman dan pelajaran berharga, bahwa tiada yang lebih indah selain mengedepankan nilai-nilai dan rasa kebersamaan dalam membangun dan menjaga Kota Padang Tercinta ini, katanya. Š BiNNews

4

BiNNews BiNNews

Edisi Edisi 224|224| Th V/Th4 V/ - 10 4 -April 10 April 20112011

Penambangan Ilegal Marak, Poltak Angkat Tangan „

Mengurai Penambangan Emas dan Mangan Ilegal di Kabupaten Sijunjung

SIJUNJUNG, BiNNews — Aktivitas penambangan emas dan batu mangan kini masih marak di Kabupaten Sijunjung.

Tak mudah memang mengurai problematic penambangan rakyat ini karena umumnya masih ielegal.

Mengapa demikian, faktanya berdasarkan penelusuruan Koran ini, entah telah berapa banyak korban jiwa yang hilang akibat tertimbun lobang tambang emas baik yang berada di darat maupun di dalam aliran sungai.

Bahkan, untuk menutupnya kasus kematian tersebut sering terjadi penguburan secara diam-diam, bila tidak maka aparat kepolisian akan memproses dan menahan semua orang yang terlibat, mulai dari pemodal, pemilik kapal, pekerja hingga pembantu pekerja.

Di sisi lain, hasil penambangan emas merupakan salah satu jalan memperbaiki kesejahteraan. Sebab, bila hari sedang berpihak kepada penambang tambang dapat menghasilkan puluhan emas per harinya, dimana nilai jualnya bisa mencapai mendekatri Rp1 juta per emas. “Untuk merubah corak jo rono ya dengan menambang emas inilah. Rumah bisa diperbaiki lebih megah, kendaraan bias ditukar dengan roda lebih banyak dan seterusnya,� jelas Oyon seorang penambang asal Sijunjung.

Tekad ingin merubah nasib lalu ditambahkan lagi dengan harapan akan mendapatkan emas lebih banyak, maka resiko pun dihadang penambang dan pemodal karena memang tidak seluruh lokasi tambang menghasilkan, terkadang untung terkadang malah buntung alias bisa tak pulang pokok.

Mencermati kondisi ini, tak ayal sawah-sawah produktif di beberapa kecamatan pun disulap menjadi lokasi penambangan, sawah-sawah beralih fungsi, masyarakat yang biasana tak membeli beras kini sudah membeli beras.

Begitupun dengan nasib sungai, jalur aliran sungai pun banyak yang berubah karena penambangan menggunakan alat berat berupa escavator.

Sementara di mana letak pemerintah daerah. Berdasarkan penelusuran BiNNews, aktivitas penambangan emas

banyak yang tidak memiliki izin. Namun jangan diartikan tidak mengeluarkan uang takut. Biasanya, juragan tambang setor ke oknum-oknum apartur Negara tertentu. Setoran ini jelas tidak masuk ke kas daerah melainkan masuk ke kantong sang oknum.

Bahkan tak sedikit juga oknum aparatur Negara tersebut yang ikut serta terlibat dalam bisnis penambangan emas maupun batu mangan ini karena memang hasilnya menjanjikan bila tidak apes. Alhasil, kian bertambah kompleklah persoalan yang menyelimuti penambangan di daerah lansek manih tersebut sementara Dinas Pertambangan dan Energi setempat seakan tidak berfungsi karena tak mampu memainkan perannya untuk mengantsipasi aktivitas perusak lingkungan tersebut.

Langgar Undang-undang Penambangan ilegal ini jelas-jelas melanggar Undang Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Mineral dan Pasal 158 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dengan ancaman hukuman 10 tahun penjara dan denda Rp 10 miliar.

Eldi Febrian, Kabid Tanaman Pangan dari Dinas Pertanian Sijunjung mengatakan bahwa akibat penambangan emas tersebut dari 12,113 hektar sawah di kabupaten Sijunjung, sekitar 443 hektar telah hancur oleh tambang-tambang emas illegal.

Kemudian data dari Polres Sijunjung yang disampaikan Kapolres AKBP. Drs. Sumarto, M. Si, melalui Kabag Humasnya AKP. H.Bgd. Zubirman, “Selama 2010 terdapat 9 kasus kecelakaan di tambang illegal.

Satu kasus dari tambang resmi, 4 kasus terjadi di illegal mining, 1 kasus di tambang batu bara karena kecelakaan kerja yang mengakibatkan korbannya meninggal, kemudian 5 kasus lagi dari tambang illegal batu bara, mangan dan tambang emas illegal,� jelasnya.

Pada 2011 ini kecelakaan kerja tersebut sudah mencapai 3 kasus dari tambang illegal, ketiganya menyangkut kecelakaan kerja. �Jika disimak kegiatan ini sudah marak sejak 5 tahun belakangan dan sampai sekarang masih tetap berlangsung, peralatan yang diper-

gunakan sudah memakai alat berat dan mesin dompeng,� ujarnya.

Tentunya kegiatan ilegal tersebut sangat berdampak buruk dan menimbulkan berbagai persoalan mulai dari kerusakan dan pencemaran lingkungan hidup juga bencana alam, keracunan bahan kimia, kecelakaan kerja dan konflik vertical dan horizontal.

Lebih jauh banyak factor yang mempengaruhi terjadinya illegal mining di daerah ini adalah faktor ekonomi seperti gagal panen, sempitnya lapangan pekerjaan yang tersedia, keuntungan illegal mining yang menggiurkan, modal kecil dapat untung besar, system bagi hasil dan sewa lahan, serta banyaknya pengangguran.

Kemudian factor social, adanya ketertarikan melihat keberhasilan warga lain yang telah melakukan penambangan. Masyarakat merasa berhak karena memiliki bukti kepemilikan lahan lokasi tambang illegal.

Selanjutnya factor perizinan adalah kurangnya pengetahuan masyarakat tentang pengurusan izin dan ketidaktahuan masyarakat tentang izin-izin kegiatan pertambangan.

Secara hukum, kegiatan illegal mining ini adalah tindak pidana yang dapat dijerat UU RI No. 4 Tahun 2009 dan undang-undang lainnya tentang kehutanan dan lingkungan hidup. Tapi diakuinya tindakan hukum belum begitu maksimal dan perlu dilakukan langkah-langkah antisipasi baik berupa giat preventif maupun represif. “Banyak masyarakat kita yang belum mengetahui ancaman hukuman penambangan illegal,� kata Kapolres.

Karenanya itu perlu dilaksanakan koordinasi antar instansi dalam menangani masalah pertambangan illegal mengingat banyak aspek atau factor yang mempengaruhinya sehingga penanganannya bisa lebih maksimal dan lebih solutif.

Tambang Mangan di Hutan Konversi Sementara persoalan tambang mangan illegal di Sijunjung juga sudah menjadi rahasia umum, pasalnya di daerah Banjar Tengah, Kamang Baru, yang pernah diributkan men-

yangkut persoalan tambang mangan illegal, adalah areal daerah HPK (Hutan Produksi Konversi) yaitu areal hutan yang tidak boleh dilakukan kegiatan penambangan sama sekali, tetapi faktanya sampai tetap saja terjadi, apalagi semenjak pemerintah kabupaten Sijunjung, memberikan izin eksploirasi dan ekspolitasi untuk daerah Maloro dan Timpeh.

Menariknya, tambang mangan illegal ini tetap tumbuh dan berkembang di daerah Banjar Tengah, sementara yang diberi izin eksploitasi, eksploirasi hanya di daerah Maloro dan Timpeh, karena alasanya barangkali dua daerah ini termasuk daerah hutan APL (Area Penguna Lain), artinya boleh dilakukan aktivitas penambangan.

Dua daerah tersebut, hanya sebagai alasannya saja, sebab hasil tambang yang di daerah Banjar Tengah ini di bawa ke dua daerah tersebut, yaitu Timpeh dan Maloro, padahal sedikitpun di daerah Maloro tidak ada hasil tambang Mangan, tetapi hasil tambang mangan dari Banjar Tengahlah yang mengatas namakan Mangan dari daerah Maloro.

Nah kenapa sampai maraknya terjadi penambangan emas illegal dan mangan illegal ini di kabupaten Sijunjung, kuat dugaan karena ada keterlibatan oknum dari pihak-pihak tertentu, maupun oknum pejabat dan oknum aparat ter-

tentu, dalam memuluskan usaha illegal ini.

Seperti pernah dituturkan salah seorang penambang yang tidak mau disebutkan namanya kepada BiNNews, “Sebenarnya kami ini bukan illegal pak,..! tetapi semi ilegal, pasalnya, mungkin surat – surat izinnya yang tidak ada, tetapi kami ini tetap aja dimintai duit oleh oknum-oknum tertentu kesini,� ungkapnya.

Lain lagi pengakuan, salah seorang investor, yang rencananya ikut menambang mangan di daerah Banjar Tengah tetapi tidak jadi, sebut saja namanya Bintoro, “Kalau memang tidak ada izinnya untuk menambang di daerah Banjar Tengah tersebut saya tidak mau dan bagi yang telah menambang di daerah Banjar Tengah secara illegal ini sangat disayangkan, apalagi pemerintah daerah membiarkan hal ini terjadi, ini pertanda daerah ini akan hancur,� tuturnya.

Kepala Dinas Pertambangan dan Energi, Ir.Poltak Panjaitan, kepada BiNNews (30/ 3), diruang kerjanya,� Sebenarnya semua penambang yang ada di kabupaten Sijunjung ini, harus memenuhi ketentuan berlaku, kalau ada yang menambang di daerah kawasan, itu jangan dulu, harus dihindarkan sebab itu sedang kita upayakan untuk dipinjam pakaikan, sesuai dengan PP 41 Menteri Kehutanan RI, tetapi hal ini saya rasa agak sulit, kecuali orang-orang tersebut bisa mengusahakannya ke Jakarta ke Menteri Ke-

hutanan, ya boleh-boleh saja, dan ini harus jelas-jelas posisinya,� akunya.

Dan sisi lain , kalau kita melihat pelaku-pelaku usaha pertambangan, apalagi level-level atau kelas penambang Sijunjung, menjelang ini kita usahakan, tidak usahlah menambang dulu, tunggulah turunnya RTRW yang ada.

Kemudian bagi yang tidak mau kita beri peringatan tersebut, lebih jauh sudah kita beri tindak lanjutnya dengan surat termasuk juga bagi penambang yang telah kita tentukan titik koordianatnya, artinya yang bukan di kawasan, tetapi di APL. Juga lebih jauh, Poltak Panjaitan , menjelaskan,� Kalau kita lihat sebenarnya penambang tersebut ada dua kelompok, yaitu, satu kelompok penambang yang mempunyai IPR (izin penambangan rakyat) kemudian yang kedua yaitu Kelompok masyarakat. “Nah kalau untuk tindakan, sebenarnya sudah masuk ranah kepolisian untuk menindak lanjutinya,� elak Poltak.

Namun kata Poltak untuk keterangan lebih detail menyangkut tambang illegal ini, “Kita tunggulah Bupati pulang dari Jakarta, sebab persoalan ini sudah dibahas di tingkat Muspida kabupaten Sijunjung,� katanya.

Persoalan lanjutannya adalah berapa dana yang masuk ke kas daerah dari aktivitas penambangan ini, BiNNews belum memperoleh informasi dari Mr Poltak. Š Aciak

BiNNews

Edisi 224| Th V/ 4 - 10 April 2011

5

KOTA PARIAMAN

Tingkatkan Kesejahteraan Masyarakat Pesisir DKP Kota Pariaman Adakan Pelatihan Long Line dan Pengolahan Hasil PARIAMAN, BiNNews — Untuk meningkatkan meningkatkan kesejahteraan masyarakat pesisir, Pemerintah Kota Pariaman melalui Dinas kelautan dan Perikanan (DKP) mengadakan Pelatihan Long Line dan Pengolahan Hasil.

Kegiatan ini diikuti 18 peserta yang berasal 22 Kelompok Nelayan yang tersebar pada lima desa, yakni Desa Naras, Desa Taluak, Desa Naras Hilir, Desa Pasir Pauh dan Desa Naras I. Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Kota Pariaman Ir. Yandri Leza kepada wartawan, Rabu (30/3) usai meninjau hasil tangkapan nelayan yang ikut pelatihan di kediaman Walikota menjelaskan, pelatihan ini bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat pesisir, khususnya nelayan dan pengolah. Jika hasilnya sudah banyak dan dapat diolah secara baik, tentu dengan sendirinya tingkat perekonomian dan kesejahteraan masyarakat juga akan semakin meningkat. “Selama ini, hasil tangkapan nelayan kita masih belum mencukupi dan pengolahannya pun masih belum sesuai standar ekspor, sehingga hasilnya pun masih belum memuas-

kan. Jadi kegiatan ini merupakan salah satu upaya kita untuk membantu meningkatkan perekonomian dan kesejahteraan masyarakat pesisir, khususnya nelayan dan pengolah,� ungkap Yanri Leza.

Di kesempatan yang sama, Kepala Bidang Tangkap DKP Kota Pariaman, Bgd. Azman menambahkan pelatihan Long Line dan pengolahan hasil ini terbagi dalam dua angkatan dengan instruktur yang be-

rasal dari Balai Besar Pengembangan Penangkapan Ikan Semarang.

Angkatan pertama dilaksanakan pada 21 s/d 25 Maret 2011 dan angkatan kedua, yakni 26 s/d 30 Maret 2011. Sedangkan materi latihan yang dilaksanakan meliputi, praktek lapangan, pengoperasian kapal dan penanganan ikan di atas kapal. “Meski cuaca buruk, semangat nelayan untuk mengikuti pelatihan ini tetap tinggi dan Alhamdulillah hasil yang diperoleh pun juga cukup memuaskan, seperti peserta pelatihan angkatan dua yang berhasil menangkap banyak ikan, di antaranya ikan Tuna, ikan Tongkol, ikan Pari dan ikan pancing lainnya,� terang Bgd. Azman.

Dikatakannya, saat ini harga ikan Tuna ini di pasaran sangat tinggi. Dalam keadaan segar harganya bisa mencapai Rp.300 ribu/ kg. Untuk itu, pihak dinas terus berusaha memberikan pelatihan kepada nelayan, agar hasil tangkapan ikan mereka bisa tetap segar dan tidak rusak ketika mau diekspor. “Jadi setelah ikan berhasil ditangkap, maka di atas kapal pun ikan ini perlu terus dijaga kesegarannya, sehingga saat mau dijual keadaannya masih tetap segar dan bagus serta harganya akan tetap tinggi,� tukas Bgd. Azman. Š Indra Koto

Wako Pariaman Apresiasi PKDP Propinsi Banten PARIAMAN, BiNNews — Walikota Pariaman, H. Mukhlis. R mengapresiasi Dewan Pimpinan Daerah Persatuan Keluarga Daerah Pariaman (DPD-PKDP) Propinsi Banten, yang mampu melaksanakan kegiatan yang cukup bernilai, seperti pelaksanaan Peringatan Maulid Nabi Muhammad SAW 1432 H ini, yang berlangsung kidmad dan meriah dengan menghadirkan penceramah KH. Adnan Idris. “Tidak banyak daerah lain yang PKDPnya dapat melaksanakan acara seperti ini.

Sebagai organisasi perantau yang berhasil menghimpun kekuatan di Kota Tangerang dengan jumlah cukup besar yaitu 200 KK atau kurang lebih 12 ribu anggota. Artinya hampir sebagian besar penduduk kota Tangerang ini berasal dari Pariaman,� tukas Walikota Pariaman, H. Mukhlis. R dalam sambutannya pada acara Peringatan Maulid Nabi Muhammad SAW 1432 H, yang digelar DPD PKDP Banten, Sabtu (26/3) di Aula Universitas Budi Luhur Tangerang Banten.

Acara Maulid Nabi yang dilaksanakan dengan cukup meriah dan khidmad tersebut dihadiri oleh seluruh DPC PKDP se Propinsi Banten dan Ikatan Keluarga Pariaman lainnya, seperti DPC PKDP Kunciran, IKRAR’S, IKM Banten, IK LIMKOS, MT Sintuk Sei Rambai, IKKD, IKSG, PENGAJIAN LADANG RIMBO, IMPOS, DPC PKDP JAKTIM, DPC PKDP PASAR KEMIS, KUKMI BANTEN, IKUS, PKN NARAS, IKPAS, IPPAS JAYA dan masyarakat Pariaman yang ada di Kota Tangerang Banten, serta para undangan lainnya.

Selanjutnya Wako Mukhlis. R memaparkan keberhasilan dan prestasi yang diraih Kota Pariaman selama kepemimpinannya, yakni selama tahun 2008-2011, telah banyak program dilaksanakan di Kota Pariaman dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat.. Seperti program Wajib Bela-

jar 12 tahun, bebas pembayaran uang pembangunan sampai ke tingkat SLTA. “Program ini telah dilaksanakan dan sudah dirasakan manfaatnya oleh masyarakat dunia pendidikan. Begitu pula di bidang Kesehatan, Pemko Pariaman juga telah melaksanakan program berobat gratis, baik di puskesmas maupun rumah sakit,� terang Wako.

Untuk penanggulangan bencana gempa, Wako menyebutkan, bahwasanya sekarang ini telah dilakukan pembuatan jalan evakuasi.

Demikian pula dengan dana bantuan gempa dari APBD, untuk rusak berat dan sedang sebahagian besar sudah diserahkan. “Sarana dan prasarana umum yang rusak, seperti sekolah, tempat ibadah dan fasilitas kesehatan juga sudah dilakukan pembangunannya kembali. Sekolah yang rusak dibangun melalui bantuan donatur, yang sekarang ini sebanyak 25 unit telah selesai pembangunannya,� jelas Wako.

Dalam kesempatan ini Wako Juga menyampaikan, bahwasanya di Kota Pariaman sudah ada Badan Amil Zakat Daerah (BAZDA), saat ini telah dapat menghimpun dana sebesar Rp.2 Milyar lebih. Sebagian besar

telah disalurkan kepada yang berhak menerimanya dalam bentuk beasiswa, bantuan modal usaha, pelatihan kerja dan lain-lain.

BAZDA ini yang dibentuk tidak untuk mengumpulkan zakat pegawai saja, tetapi juga untuk semua kalangan, termasuk Perantau yang ingin menyalurkan zakatnya, dapat menyalurkannya melalui BAZDA Kota Pariaman ini, yang nantinya akan disalurkan kepada pihak yang berhak menerimanya. “Hal lainnya yang cukup membanggakan kita sekarang ini adalah seluruh jalan yang ada di wilayah Kota Pariaman sudah bagus dan diaspal hotmix. Pembangunan infrastruktur transportasi ini merupakan salah satu upaya Pemko Pariaman untuk meningkatkan perekonomian masyarakat.

Jika jalan sudah ada dan bagus, tentu masyarakat akan mudah membawa dan memasarkan hasil pertanian atau hasil usaha lainnya ke pasar,� sebut Wako.

Dari uraian Maulid yang disampaikan oleh KH. Adnan Idris, Wako mengulas bahwa benar Rasulullah merupakan teladan yang luar biasa, karena semua tidak tanduk dan prilaku Rasullullah adalah fitrah dari Allah SWT, harus kita tauladani sebagai

umat islam. Cara peringatan boleh bermacam-macam tapi pengamalannya yang penting bagaimana bisa mengambil hikmahnya meningkatkan kecintaan terhadap Nabi Muhammad SAW. “Untuk itu, kepada warga Pariaman yang ada di Propinsi Banten ini hendaknya turut meningkatkan bakti dan memberikan kontribusi bagi kemajuan pembangunan Kota Tangerang khususnya Banten umumnya.

Tunjukan bahwa Pariaman selalu komit dimanapun berada,� pinta Wako.

Di kesempatan yang sama Ketua DPC PKDP Tangerang, Refli Jambak menyebutkan,acara peringatan Maulid Nabi Muhammad ini dilaksanakan dalam rangka mempererat tali silaturrahmi masyarakat Piaman yang ada di kota Tangerang dan menjalin hubungan silaturahmi dengan Pemko Pariaman dan Pemkab Padang Pariaman. “Moment ini juga kita jadikan wadah untuk menghimpun dana guna membangun Gedung PKDP dan Masjid, yang rencananya akan dibangun pada tahun ini. Kita telah mempunyai sebidang tanah seluas 4000 meter. Di lokasi ini, nantinya akan dibangun gedung dua lantai, seluas 15 x 15 m. Bangunan lantai duanya akan dijadikan tempat ibadah (Mesjid),� terang Refli Jambak Ditambahkannya, dengan adanya kantor secretariat dan ruang pertemuan PKDP, tentunya pertemuan akan lebih sering diadakan, sehingga banyak hal yang dapat dimusyawarahkan bagi kemaslahatan anggota PKDP dan kemajuan kampung halaman.

Guna mendukung pelaksanaan pembangunan gedung PKDP dan Mesjid ini, dalam kesempatan ini dilakukan pengumpulan dana secara Badoncek. Wako Mukhlis. R, atas nama Pemko Pariaman menyerahkan bantuan sebesar Rp. 5 juta. Secara keseluruhan pada acara ini terkumpul dana sebesar Rp.50 juta. ŠIndra Koto

Dana BOS di Kota Pariaman Sudah Bisa Dimanfaatkan PARIAMAN, BiNNews — Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga (Disdikpora) Kota Pariaman, Drs. Indra Jaya, M.Pd menyebutkan, dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) untuk 71 SD dan 9 SMP se Kota Pariaman sudah disalurkan ke rekening masing-masing sekolah dan bisa dimanfaatkan untuk kegiatan operasional sekolah yang sudah disusun. Penyaluran dana ini dilakukan pada Selasa (29/3) kemarin. “Jadi mulai Selasa (29/3) kemarin, sebanyak 71 SD dan 9 SMP yang ada di Kota Pariaman, telah menerima dana BOS yang penyalurannya langsung melalui rekening masing-masing sekolah. Dana ini juga sudah bisa dimanfaatkan untuk kegiatan operasional sekolah yang telah disusun,� ungkap Kadis Disdikpora Kota Pariaman, Drs. Indra Jaya, M.Pd kepada wartawan, Rabu (30/3) di kantornya.

Dijelaskan Indra Jaya, setiap sekolah sudah punya Rencana Kegiatan Anggaran (RKA) yang telah dibahas bersama Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD), dan RKA tersebut harus menjadi pedoman bagi sekolah untuk membelanjakan dana BOS. “Memang penyaluran dana BOS tahun ini terlambat dari biasanya dan hal ini tidak hanya terjadi di Kota Pariaman saja, tapi hampir terjadi di seluruh daerah di Indonesia,� jelas Indra Jaya.

Keterlambatan ini menurut Indra Jaya, dikarenakan pada tahun sebelumnya dana BOS ini langsung dicairkan dari pusat, namun pada tahun 2011 dana tersebut disalurkan melalui APBD Kab/Kota, dan proses pencairan dananya harus melalui proses RKA. “Kita berharap, sekolah dapat membelanjakan dana BOS ini dengan berpedoman kepada RKA yang telah disusun, sebab itu akan menjadi ukuran dalam pertanggungjawaban nantinya, sesuai dengan sistem Anggaran Berbasis Kinerja,� pinta Indra Jaya. ŠIndra Koto

SIPKD Miliki Arti Penting Dalam Pengelolaan Keuangan Daerah PARIAMAN, BiNNews — Dengan semakin besarnya tuntutan mewujudkan Tata Kelola Kepemerintahan yang baik, maka dengan sendirinya daerah pun semakin dituntut untuk segera menyiapkan segala sesuatu yang diperlukan dalam rangka mewujudkan good governance dan clean government, dimana salah satunya dapat dilihat dengan adanya suatu sistem pengelolaan keuangan yang efektif, efisien, transparan dan akuntabel. “Oleh sebab itu, kita tentu sependapat Pelatihan dan Bimbingan Teknis Pengoperasian Aplikasi Sistem Informasi Pengelolaan Keuangan Daerah (SIPKD) ini sungguh mempunyai arti penting, tidak hanya bagi kita yang hadir sehingga mampu bekerja secara lebih profesional dan akuntabel sebagai seorang aparatur pemerintah, akan tetapi kegiatan ini ke depan adalah wujud komitmen kita dalam mendukung pelaksanaan implementasi aplikasi SIPKD itu sendiri di Kota Pariaman,� ungkap Sekretaris Daerah Kota Pariaman, Ir. Armen, MM dalam sambutanya pada acara Pelatihan dan Bintek Aplikasi SIPKD, Kamis (24/3) di Hotel Hills Bukittinggi.

Disebutkan Armen, SIPKD merupakan sebuah kegiatan yang diselenggarakan oleh Kementerian Dalam Negeri melalui Ditjen BAKD guna memfasilitasi Pemerintah Daerah (Propinsi, Kabupaten, Kota) dalam rangka mengembangkan dan mengimplementasikan aplikasi keuangan daerah berdasarkan kebutuhan dan kondisi daerah, sesuai dengan Sistem Pengelolaan Keuangan Daerah yang berlaku. “Kita patut bersyukur, dari seluruh Kabupaten/Kota di Indonesia, Kota Pariaman terpilih sebagai salah satu dari 171 Kabupaten/Kota lainnya sebagai Daerah Basis Implementasi (DBI) tersebut,� ucap Armen Dikatakan Armen, untuk itu pihaknya berharap kiranya Pelatihan dan Bimbingan Teknis Pengoperasian Aplikasi Sistem Informasi Pengelolaan Keuangan Daerah (SIPKD) ini harus dilaksanakan di atas kemauan untuk suatu perubahan dan komitmen moral yang kuat. Paradigma penyelenggaraan pemerintahan sekarang sudah berubah, oleh karenanya tantangan dan tuntutan masyarakat juga berubah.

Oleh karena itu menurut Armen, Pelatihan dan Bimbingan Teknis Pengoperasian Aplikasi Sistem Informasi Pengelolaan Keuangan Daerah (SIPKD) ini hendaknya dapat menjadi forum yang mewadahi perumusan upaya penyempurnaan dimaksud. Kepada para peserta dan narasumber kiranya dapat mengikuti kegiatan ini dengan sungguh-sungguh. Berikanlah sumbangan pemikiran yang terbaik, karena masyarakat dan Pemerintah Kota Pariaman sendiri memang mengharapkan demikian. Š Indra Koto

Wako Pariaman Buka Open Turnamen Bulu Tangkis Walikota Cup I PARIAMAN, BiNNews — Walikota Pariaman, H. Mukhlis. R, Jum’at (25/3) malam membuka Open Turnamen Bulu Tangkis Walikota Cup I tahun 2011, di Sport Hall Raja Desa Pauh Kurai Taji. Turnamen yang diselenggarakan PB. Tunas Muda Kota Pariaman dalam rangka HUT PBSI Kota Pariaman tersebut akan berlangsung mulai tanggal 25 Maret s/d 9 April 2011 mendatang.

Wako Mukhlis. R dalam kesempatan ini mengatakan, menumbuhkembangkan pola hidup sehat merupakan salah satu upaya membangun jiwa dan raga masyarakat yang perlu terus ditingkatkan. Kesehatan yang baik melalui olahraga merupakan salah satu faktor penting dalam upaya mewujudkan kualitas manusia Indonesia yang mampu berkarya, berproduksi dan meraih prestasi. “Dalam kaitan itulah, kita melihat relevansi antara KONI bersama Pengcab Olahraga yang ada tidak akan dapat dipisahkan karena membangun manusia yang sehat, membentuk atlit yang berprestasi adalah bagian dari upaya mewujudkan kualitas manusia dan masyarakat dalam rangka membangun manusia Indonesia seutuhnya,� tukas Wako. “Tentu saja tugas dan tanggung jawab untuk terus memelihara dan mengembangkan olahraga di daerah bukan semata menjadi tugas dan tanggung jawab Pemerintah Daerah saja, akan tetapi menjadi tugas dan tanggung jawab seluruh lapisan masyarakat, terutama KONI dan Pengcab Olahraga sebagai wadah pembinaan dan tempat berhimpunnya atlit atau olahragawan yang ada di daerah kita,� sebut Wako.

Selanjutnya Wako menambahkan, ke depan tentu diharapkan, organisasi cabangcabang olahraga, akan lebih banyak bertumpu pada kreatifitas, inisiatif dan kemampuan potensi masyarakat sedangkan Pemerintah akan lebih bersifat sebagai motivator, dinamisator serta memberi arah dalam pembangunan, sebagaimana yang telah diwujudkan oleh PBSI selama ini. “Untuk itu, kita sangat berterima kasih dan memberikan penghargaan yang tulus kepada rekan-rekan dari pengurus PBSI Kota Pariaman yang telah mampu mengangkat kegiatan ini yang cukup strategis ini, terutama dalam rangka semarak kegiatan olahraga di Kota Pariaman dan memeriahkan HUT PBSI Kota Pariaman,� ucap Wako. ŠIndra Koto

DHARMASRAYA Terkait Sengketa Ulayat

5 Bulan Tak Operasi, PT BRM Merugi Ratusan Miliar DHARMASRAYA, BiNNews — PT.Bukit Raya Modusa (BRM) salah satu cabang dari perusahaan besar milik PT.Dumai Group bersilaturrahmi dengan insan pers di Rumah Makan Talago Sungai Dareh pada (31/3), kegiatan ini dikamsudkan untuk menjaga hubungan baik kedua belah pihak dan pemberitaan yang berimbang.

Aktivitas operasional PT BRM meliputi Kabupaten Sijunjung, Dharmasraya dan Solok Selatan.

PT.BRM belakangan ini sempat tidak beroperasi karena adanya pertikaian Ninik Mamak masalah ulayat.

Sekitar lima bulan belakangan perusahaan tidak beroperasi karena adanya pertikaian antara dua Ninik Mamak yang mengakibatkan perusahaan mengalami kerugian ratusan milyar rupiah, sebelumnya pihak perusahaan telah

melakukan upaya penyelesaian secara kekeluargaan dengan menggelar 15 kali pertemuan, bahkan PT.BRM telah membayar Rp100 juta rupiah untuk fee Ninik mamak yang mempunyai ulayat, namun masih ada lagi Ninik Mamak yang mengatakan bahwa lokasi tersebut adalah ulayatnya pula yaitu antara Dtk.Marajo dengan Sutan Salim.

Akhirnya Perusahaan mengambil keputusan untuk menyerahkannya ke pihak kepolisian, sebab PT.BRM akan melakukan operasinya seperti sebelumnya, masalah Ninik Mamak biar lah Ninik mamak sendiri yang menyelesaikan itu bukan urusan dari perusahaan, tanggung jawab perusahaan adalah kepada siapa fee akan diberikan hanya itu.

Sementara Lankut Afri Jon dari BRM menjelaskan perusahaannya memiliki areal 28 ribu

hektar namun yang efektif hanya 15 ribu hektar sementara 80 ribu hektar lagi ditanami Akasia.

Dampak Sosial tidak berjalannya PT.BRM sebanyak 1500 or-

ang tidak bisa bekerja selama 5 bulan mereka terpaksa dikirim kedaerah lain untuk bisa bekerja, sementara alat berat yang umumnya disewa itu juga tidak berop-

erasi sebanyak 100 unit.

Sementara lahan yang tidak bisa dikerjakan 2300 Ha dikalikan dengan 150 kubik per Ha belum tenaga kerja 1500 orang yang

terdiri dari masyarakat yang tidak bisa bekerja dikalikan dengan upah kerja saat ini lanjut Afri Jon yang kerap disapa Ponggok mengakhiri. Š Hasan

ta Afdhal berada di Dharmasraya di kantornya di Pulau Punjung.

Nomor handphone yang mengaku Afdhal JP Tamsi adalah 082128577157. Ketika BiNNews menghubunggi Afdhal Jp Tamsin pada (24/3) pukul 21.00 Wib, membenarkan kejadian yang nyaris merugikan Gapoktan.

Untung saja Sumarno tidak mudah percaya sebab penelepon meminta biaya. Sebelumnya Dinas Pertanian pada tahun belakangan ini semasa dijabat Reza Deswandi

sempat menyerahkan uang kepada penelpon gelap Rp5 juta rupiah dengan alasan adanya bantuan dana PUAP dari pusat, ucap Afdhal.

Afdhal Menghimbau kepada seluruh Kelompok Tani dan Gabungan kelompok tani serta Instansi lain Supaya berhati-hati dengan Penelphon Gelap yang mengatas namakan Siapapun,apabila ini terjadi dan tolong di komfirmasi dulu dengan banyak pihak dan jangan langsung merespon sendiri. Š Hasan

Berdalih Ada Bantuan Pusat

Ketua Gapoktan Nayris Tertipu DHARMASRAYA, BiNNews — Penipuan berkedok mengaku Kepala Dinas Pertanian terjadi di Dharmasraya. Menurut Kepala Badan Pertanian dan Ketahanan Pangan (BPP) kecamatan Sitiung Hifni bahwa pada Rabu akhir Maret lalu telah terjadi perencanaan penipuan terhadap gabungan kelompok tani (Gapoltan Setia Dharma Blok A Piruko Utara) Dharmasraya.

Menurut laporannya, pelaku mengatasnamakan Kadis Perta-

nian Kabupaten Dharmasraya dan meminta Ketua Gapoktan bernama Sumarno untuk mengirim nomor rekening dengan alasan adanya bantuan dari pusat senilai Rp500 juta.

Karena Pelaku Penipuan Mengatas namakan Kadis Pertanian Afdhal Jp.Tamsin maka Ketua Gapoktan Tani Setia Dharma lalu menghubunggi kepala BPP Kecamatan Sitiung Hifni, dan Hifni pun lansung merespon dengan menghubunggi Kadis Pertanian, ternya-

BiNNews

Edisi 224| Th V/ 4 - 10 April 2011

6

PAYAKUMBUH/LIMAPULUHKOTA

Maskib: Putusan Raker Jangan Hanya di Kertas !

LIMAPULUH KOTA, BiNNews — Sebanyak 100 gerakan koperasi dari seluruh (13) kecamatan di Kabupaten Limapuliuh Kota mengikuti rapat kerja (raker) Dewan Koperasi Indonesia Daerah (Dekopinda) Kabupaten Limapuluh Kota, di ruangan Kafe Mall Ramayana Payakumbuh, Selasa (29/3), dibuka secara resmi oleh Plt.Kepala Dinas Koperasi UMKM, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Limapuluh Kota, Maskib SE. Dari 223 koperasi di Kabupaten Limapuluh Kota tercatat 118 (53%) koperasi dinyatakan aktif , 14 kurang aktif , 87 tidak aktif, dan ada 4 koperasi baru. Raker Dekopinda dilaksanakan sesuai UU No.25 tahun 1992 tentang perkoperasian serta menindak lanjuti keputusan Musa Dekopinda Limapuluh Kota beberapa waktu lalu di Aula Pertanian Unand Payakumbuh. Satu-satunya wadah dari gerakan koperasi adalah Rapat kerja.

Maskib dalam pengarahannya mengatakan, dikatakan koperasi tidak aktif karena kurang mema-

Maskib hami tentang manajemen pengelolaan keuangan koperasi yang efektif dan efesian.

Saat ini banyak lembaga kredit yang non koperasi, sehingga mempersingkat umur koperasi. Karena menurtnya, dia berusaha dengan persyaratan yang jauh lebih lunak atau ringan dibanding persyaratan yang diterapkan pada koperasi.

Selanjutnya Maskib menegaskan bahwa sejak beberapa tahun belakangan, masyarakat banyak yang mengganggap bepandangan kurang jernih terhadap koperasi dan UMKM (Usaha Mikro Kecil dan Menengah) . �Janganlah berpandangan kurang jernih terhadap koperasi dan UMKM, seperti banyak nya keterbatasan dan kurang layak sehingga sektor ini kurang menda-

pat perhatian dan sentuhan penanganan yang kurang serius.Seharusnya kita mengangkat topi kepada pengusaha UMKM, karena merekalah yang mampu bertahan dalam menghadapi krisis moneter yang melanda Indonesia tahun 1998. Selain dari pada itu, tidak sedikit devisa ekspor kita yang merupakan kontribusi berskala UMKM,�tegasnya. �Koperasi ini adalah milik anggota, sedangkan pengurus hanya ditinggikan selangkah, jalan atau tidaknya koperasi sangat tergantung pada keaktifan anggota dan pengurus koperasi.untuk meningkatkan kesejahteraan anggotanya,�ingatnya.

Hasil keputusan raker hari ini diharapakan Maskib, jangan hanya di atas kertas tetapi harus diimplementasikan untuk pemberdayaan koperasi dan UMKM ke depan.

Yang hadir pada raker sehari penuh ini Ketua Dekopinda Kabupaten Limapuliuh Kota H.Kasman Kasim, SH,MH beserta 50 orang pengurus lainnya. ŠSakti

SMP 2 Payakumbuh Ludes Dilalap Api PAYAKUMBUH, BiNNews — SMPN 2 di Kelurahan Kaning Bukik, Kecamatan Payakumbuh Utara dilalap si jago merah kemaren, Selasa (29/3), sekitar pukul 12.30 WIB. Kebakaran yang terjadi disaat pelajar tengah menekuni PBM itu, meluluhlantakkan sebuah gudang buat penempatan perlengkapan sekolah dan dua lokal belajar. Belum diketahui penyebab kebakaran, tapi dampak dari kebakaran ini, menimbulkan kerugian ratusan juta rupiah. Kasus ini, sudah ditangani oleh pihak kepolisian Resort Payakumbuh.

Kebakaran yang cukup meghe-

bohkan itu, sempat membuat pelajar dan guru SMPN 2 panik. Saat kobaran api diketahui sejumlah pelajar dari gudang, spontan pelajar dan guru berhamburan keluar kelas. Kebakaran, kebakaran, kebakaran, suara murid saling bersahutan. Berselang beberapa menit kemudian, tiga unit mobil kebakaran milik Pemko Payakumbuh, sampai dilokasi dan langsung melokalisir kobaran api.

Angin kencang yang melanda Payakumbuh, ikut memperburuk keadaan. Tapi, awak BPK Payakumbuh, mampu menguasai medan dan berhasil memadamkan

api mendekati satu jam. Belum diketahui secara detail, apa isi gudang milik SMPN 2. Tapi, dikatakan guru, cukup banyak barang berharga dalam gudang tersebut Asisten II Setdako Payakumbuh Ir. H. Benni Warlis, MM, bersama Kadisdik Payakumbuh dan Camat Payakumbuh Utara Drs. Erwan, ikut datang ke lokasi kebakaran. Asisten II Benni Warlis, perintahkan langsung, agar pihak Dikdis segera mengantisipasi PBM, agar jangan sampai terganggu. “Kita tak tak ingin, musibah kebakaran ini menganggu PBM,� tegasnya. ŠSakti

Kebakaran menimpa SMPN 2 di Kelurahan Kaning Bukik

Tes Kompetensi Pejabat Limapuluh Kota

Di Limapuluh Kota

56 Pejabat Ikuti Ujian Kompetensi Rebut 36 Jabatan Esselon II LIMAPULUH KOTA, BiNNews — Sebanyak 58 orang calon pejabat strutural esselon II di lingkup Pemkab Limapuluh Kota , Selasa (29/3) mengikuti tes kompetensi akademik yang dimulai pada pukul 14.00 WIB sampai 14.45 Wib di aula kantor Bupati Limapuluh Kota, di Bukik Limau, Sarilamak.

Ujian Kompetensi memperebutkan 33 kursi jabatan esselon II tersebut, diantaranya diikuti 23 pejabat esselon III yang di promosikan untuk menempati posisi Esselon II termasuk mantan Kepala Bagian Humas dan Protokoler Saiful, SP, yang saat ini sebagai Sekretaris dan merangkap Plt.Kepala Dinas Budaya, Pariwisata, Pemuda dan Olahraga.

Selain itu terdapat pula 19 Pejabat yang dinyatakan Non Job Sementara dan masih berpeluang untuk mendapat posisi esselon II. Sehubungan dengan ditetapkannya Peraturan Daerah kab. Lima Puluh kota Nomor 2,3,4,5,6 dan 7 Tahun 2011 dan dalam rangka pengisian jabatan Struktural Eselon II. (29/3) Wakil Bupati Lima Puluh Kota, Asyirwan Yunus dalam kata sambutannya ketika membuka secara resmi pelaksanaan ujian kemampuan calon pejabat esselon II tersebut mengharapkan prosesi perekrutan pejabat esselon II melalui cara ini dapat menjawab tantangan untuk mewujudkan masyarakat yang sejahtera, makmur dalam nuansa adat basandi syarak, syarak basandi kitabullah dalam wadah Negara kesatuan Republik Indonesia sesuai dengan Visi Bupati Lima Puluh Kota. Lebih lanjut diharapkan pelaksanaan Ujian Kompetensi ini untuk mengetahui kemampuan pejabat akan tugas dan fungsinya sebagai aparat pemerintah.

Dijelaskan, ujian kompetensi ini akan mencakup ujian kemampuan

berpikir, ujian kemampuan dalam penguasaan peraturan perundangundangan yang berlaku dan ujian kemampuan mengambil keputusan. “Ujian Kompetensi ini dilaksanakan Tanpa Kompromi� dengan kata semua peserta Ujian memiliki kesempatan yang sama untuk menduduki posisi kosong sehingga pejabat yang menduduki posisi strategis diharapkan dapat membantu pemerintah dalam menjalankan amanah rakyat,� tegasnya. “Penempatan seseorang pada suatu posisi atau jabatan diharapkan dapat meningkatkan produktifitas SKPD dengan mengacu pada visi misinya dan mendukung pencapaian visi dan pelaksanaan misi Pemerintah Kabupaten Limapuluh Kota,�jelasnya.

Proses promosi sangat menentukan ketepatan penempatan seseorang sesuai dengan tuntutan pekerjaan pada jabatan tersebut.

Oleh sebab itu proses promosi ini penting untuk distandarkan sebagai pedoman pelaksanaan.

Promosi yang telah dilakukan selama ini mempertimbangkan persyaratan administrasi dan aspek-aspek kompetensi. Berdasarkan Pasal 17 ayat (2) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 ditentukan bahwa pengangkatan Pegawai Negeri Sipil dalam jabatan dilaksanakan berdasarkan prinsip profesionalisme sesuai dengan kompetensi, prestasi kerja, dan jenjang pangkat yang ditetapkan untuk jabatan itu serta syarat obyektif lainnya tanpa membedakan jenis kelamin, suku, agama, ras, dan golongan.

Memperhatikan hal di atas, metode untuk mengukur kompetensi dan prestasi kerja memiliki peran sangat penting dalam sebuah promosi, tukuk Asyrwan.

Sejumlah pejabat yang dipro-

mosikan untuk mengikuti Ujian Kompetensi tersebut adalah sebagai berikut : Novian Burano (staf Bappeda), Drs. Bustamar (staf BKD), Dr. Hj. Tien Septino, M.Kes (mantan sekretaris Dinas Kesehatan), Azfrizal Azis, SH (mantan Kepala kantor Perpustakaan Arsip dan Dokumentasi), Iryanis, SH (mantan Kepala Bagian Hukum), Drs. H. Erminas (mantan Kabag.

Administrasi Pemerintahan Umum), Ir. Refilza (mantan Kabag.

Organisasi), Ir. Andreas (mantan Sekretaris BLHKP), Drs. Maulia Rozadi (mantan kabag. Administrasi Keagrariaan), Ir. Khalid (Plt. BP4K), Win Hari Endi (Plt. Kadis.

DPPKAD), Maskib, SE (Plt. Kadis Koperasi UMKM,Perindag), Saiful SP (Plt. Kadis. Kebudayaan Pariwisata Pemuda dan olah raga), Etriwardi, ST ( Plt.Kadis Kehutanan dan Pertambangan), Busraini, S.IP (Plt. Kepala Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu), Asril Tamin, SE (Plt. Kepala badan Penanggulangan Bencana Daerah), Ir. Aprizul Nazar(Plt. Kepala Dinas tanaman Pangan Holtikultura dan Perkebunan), Harmen, SH (Plt. Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik), Ir. Amran (Plt. Kadis Peternakan dan Kesehatan Hewan), dan Drs. Iddarussalam (Kabag. Administrasi Pemerintahan Umum).

Menurut peserta Ujian Kompetensi, soal yang ada pada umumnya adalah hal-hal yang berhubungan dengan kebijakan-kebijakan Otonomi Daerah. Salah seorang peserta Saiful SP (Plt.Kadis Pariwisata, B mengatakan kunci untuk dapat menjawab Ujian Kompetensi ini adalah “Sehat, Siap mental dan Jangan Grogi�. Soal yang harus di jawab oleh peserta adalah 10 butir soal dengan alokasi waktu 45 menit.

Menurut Syahrial, S.Sos, sekretaris BKD,hasildariUjianiniakandiumumkan dalam waktu dekat. ŠSakti

SOLOK

Bupati Solok Buka Musrenbang 2012 KOTO BARU, BiNNews — Musrenbang Kabupaten Solok diikuti seluruh unsur kecamatan yang berjumlah 14 kecamatan, nagari dan perangkat lainnya serta organisasi perangkat daerah ( OPD ) dan beberapa wakil DPRD Kabupaten Solok.

Menurut Bupati Syamsul Rahim, jalan yang kini terancam putus terdapat di Nagari Taruang Taruang, Kecamatan X Koto Sei Lasi. Kondisinya sangat meprihatinkan. Tidak saja itu, masih ada sejumlah jalan kabupaten lain yang kondisinya sangat menyedihkan. “Tolong dimasukkan dalam anggaran tentang perbaikan jalan kabupaten yang rusak dan terancam putus itu,� harap Syamsu Rahim saat membuka Musrenbang tahun 2012 di Gedung Solok Nan

Indah, Rabu (30/3).

Dikatakan Bupati sesuai UU No. 32 tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah dan UU . No 25 tahun 2004 tentang Sistem perencanaan Pembangunan Nasional serta PP. No. 8 tahun 2008, maka November 2010, sudah ditetapkan Perda No. 5 tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah ( RPJMD ) tahun 2011 – 2015.

Jalan kabupaten dengan jalan kategori hotmix adalah 327.77 km, lapen ( 276,68 km ), jalan be-

ton ( 79.55 km ) dan jalan kerikil ( 120,39 km ) serta jalan tanah 438.50 km. sedangkan jalan nasional yang berada di daerah ini 66,21 km dan jalan provinsi 118,09 km. sementara anggran yang ada baru berupa biaya pembangunan jalan, dan diharapkan momentum Musrenbang ini bisa menambahkan persoalan jalan, terutama anggaran pemeliharaan jalan, “ Kepada camat dan pemerintahan nagari tolong memperhatikan masalah ini, pinta bupati.

Berdasarkan itu pulalah, RPJMD mengakomidir visi pemerintahan kabupaten, yakni terwujudnya kepemerintahan yang baik menuju masyarakat sejahtera.

Musrenbang bagian dari mewujudkan tugas mulia dan amanat undang – undang tersebut yaitu

jadi harga sembako naik. Tapi, yang kondisi kini masih stabil dan tidak menunjukkan perubahan signifikan,� tutur Kepala Koperindag UMKM Kab. Solok, Djalinir D, menjawab Koran ini di Koto Baru, Rabu (30/3).

Kenaikan harga kebutuhan yang satu ini berkisar Rp1.000 sampai Rp1.500. kenaikan itu tidak disebabkan oleh kenaikan

gaji PNS, namun lebih disebabkan stok yang mulai menipis. “ Mudah – mudahan, soal harga ini tetap stabil dan terkendali, “ imbuh Djalinir.

Dikatakan, pihaknya terus melakukan pemantauan soal harga sembako ke beberapa pasar yang ada di kabupaten. Tiap hari dilakukan monitoring dan survey lapangan.

Syamsu Rahim

pemerintahan yang partisipatif, transparan dan akuntabel.

Selain itu, Bupati Syamsu Rahim juga mengingatkan peserta Musrenbang yang berjumlah 200 orang itu, untuk membahas keberadaan Badan Penanggulangan Bencana Daerah ( BPBD ), dimana ini merupakan OPD baru yang biayanya lebih banyak bersumber dari pemerintah pusat. Sementara, Kabupaten Solok juga dikategorikan sebagai daerah rawan bencana, seperti galodo, banjir dan bencana alam lainnya.

Untuk mendukung ini, tentu pula pihak pemerintahan kecamatan dan nagari mensinergikan programnya dengan BPBD, khususnya masalah anggaran. “Badan yang baru terbentuk itu patut kita perhatikan bersama,’ harapnya. Š Zaldi

Harga Sembako di Solok Stabil KOTO BARU, BiNNews — Harga kebutuhan pokok di Kabupaten Solok relative stabil, harga beras dijual Rp8 ribu hingga Rp9 ribu per liter, begitu pula dengan harga kebutuhan lain seperti gula pasir masih aman dan tidak terpengaruh. “Walau begitu, beberapa hari ke depannya kami tidak bisa memperkirakan. Bisa

Namun, harga yang stabil dan terjadi kenaikan yang tidak berpengaruh seperti pada harga minyak goreng.

Harga sembako masih stabil di Kabupaten Solok. Meski, pemerintah pusat telah mengumumkan kenaikan gaji PNS sekitar 10 sampai 15 persen, namun harga – harga kebutuhan belum tergolong naik. ŠZaldi/ Mempe

Musrenbang Kota Solok Tampung Aspirasi Rakyat SOLOK, BiNNews — Musyawarah Rencana Pembangunan (musrenbang) Kabupaten Solok di Aula Kubung Tigo Baleh dibuka Wakil Walikota Solok Zul Elfian, Selasa (29/03).

Zul Elfian mengatakanMusrenbang bertujuan menampung usulan masyarakat yang tidak dapat ditangani dengan dana penguatan kelurahan dan kecamatan yang berkelanjutan di berbagai sektor sehingga terencana dan terarah.

Baik untuk jangka panjang, menengah dan jangka pendek yang tahapanya disusun dalam RPJMD untuk kurun waktu lima tahun kedepan untuk tingkat tingkat pemerintahan Kota Solok. Para Kepala SKPD sangat perlu merencanakan dan betulbetul mempunyai konsep yang matang dan terarah.

Wawako, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah RPJMD Kota Solok, tidak hanya untuk menindak lanjuti program pembangunan tetapi juga bertujuan untuk menyingkronkan usulan pembangunan dari bawah dengan usulan dari pemerintah dengan cara musyawarah dan mufakat tetapi dilaksanakan untuk mengatisipasi berbagai program dan berbagai kemungkinan yang akan terjadi dan dilaksanakan untuk masa yang akan datang.

Wawako menginginkan keselarasan pembangunan baik dipihak pemerintah maupun masyarakat. Tujuan Musrenbang ini juga untuk menyempurnakan draf yang sudah dibahas dalam SKPD sebagai dasar penyusunan APBD 2012 .musrenbang ini hendaknya dapat dilakukan dengan penuh keseriusan demi mencapai rencana pembangunan yang terencana.

Antara Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) dengan seluruh aparatur SKPD yang ada di lingkungan pemerintahan Kota Solok.

Dengan proses pelaksanaan Musrembang yang kita laksnakan ini. Arah dan tahapan pembangunan untuk lingkungan Pemerintahan Kota Solok kedepan akan dapat berjalan dengan baik dan menuju sasaran. Š mempe

BiNNews

Edisi 224| Th V/ 4 - 10 April 2011

7

AGAM

Terkait Lahan Kebun Sawit

Marasa Dirugikan, Ratusan warga Nagari Tiku Limo Jorong Demo LUBUK BASUNG, BiNNews — Lahan perkebunan sawit kembali memicu masalah. Pasalnya, warga yang mengaku sebagai pemilik ulayat merasa tidak kebagian kebun plasma, sehingganya warga Subang-Subang dan Labuhan, Nagari Tiku Limo Jorong, Kecamatan Tanjung Raya, Agam, Selasa (29/ 3) melakukan aksi demo damai di jalan depan gedung DPRD Agam.

Mereka menuntut Bupati Agam dan pihak DPRD Agam membantu memperjuangkan nasib mereka, sekaitan dengan belum tercatatnya mereka sebagai anggota kebun plasma KUD Sawit Jaya.

Menurut para pendemo yang berjumlah ratusan orang itu, lahan mereka telah digunakan untuk membuka kebun sawit, dengan jajnji mereka akan diikutsertakan sebagai anggota kebun plasma KUD Sawit Jaya. Namun kenyataannya, sampai saat ini mereka masih tetap menjadi penonton.

Sudah berkali-kali mereka menuntut agar nama mereka dicatat sebaga anggota kebun plasma KUD Sawit Jaya.

Dalam orasi mereka, warga yang datang dengan belasan truk dan mobil roda empat itu, menuntut agar Bupati Agam H. Indra Catri Dt. Malako Nan Putiah men-

Jalan PNPM-MP Batang Jauih, Nagari Koto Gadang, Kecamatan Tanjung Raya, sangat membantu petani mengangkut kebutuhan pertanian, dan hasil panen mereka Photo : Pen

Jalan Usaha Tani Nagari Koto Gadang Selesai Dibangun

Suasana demo damai warga Labuhan dan Subang-Subang, Kecamatan Tanjung Mutiara ke DPRD Agam, pekan lalu. Photo : Pen

erbitkan SK. Keanggotaan mereka sebagai peserta kebun plasma KUD Sawit Jaya. Kemudian mereka menolak pihak lain yang mengaku sebagai pemilik lahan plasma masyarakat Labuhan dan SubangSubang, yang diseknariokan pihak yang tidak bertanggungjawab Di samping itu, mereka meminta PT AMP menghentikan segala aktifitas dan transaksi keuangan KUD Mutiara Sawit Jaya, sebelum ditandatanganinya SK peserta plasma masyarakat Labuhan dan Subang-Subang.

Setelah melakukan orasi di jalan raya beberapa saat, anggota DPRD Agam keluar dari “markasnya,� menemui pendemo. Mereka adalah Helmon Dt. Hitam, Asrinaldi, SE, Syahmendra, Masrial, dan Novi Endri. Helmon dan kawan-kawan mengatakan di depan para pendemo, kalau merka akan memperjuangkan hak-hak warga Labuhan dan Subang-Subang. Bukan itu saja, masih banyak masalah lahan warga yangterkait dengan pembukaan perkebunan yang ada di daerah itu. Semua itu

akan dituntaskan secara bertahap. “Kami menyesalkan terjadinya masalah yang merugikan warga. Warga Labuhan dan SubangSubang telah menderita selama 17 tahun, kami akan membantu memeprjuangkan hak-hak warga,� ujar Helmon Dt. Hitam.

Walaupun warga melakukan demo damai, tidak urung aparat keamanan dari Polres Agam, Koramil Lubuk Basung, dan Satpol PP Agam berjaga-jaga. Pintu gerbang kantor bupati Agam ditutup, dan dijaga petugas. ŠPen

MANINJAU, BiNNews — Jalan usaha tani dibangun untuk memudahkan petani melaksanakan aktifitasnya dalam mengangkut kebutuhan peranian dan hasil tani ke rumah.

Salah satu jalan usaha tani dengan konstruksi rabat beton dari pinggir jalan raya Lubuk Basung-Bukittinggi, menuju pinggiran danau Maninjau, di pinggir Batang Jauih, dalam Nagari Koto Gadang, Kecamatan Tanjung Raya, Agam, sudah selesai dikerjakan sepanjang 500 meter dari 660 meter panjang jalan, demikian kata Ketua KAN Koto Gadang, Muchtar Dt. Asa Rajo Nan Kuniang, Kamis (31/3).

Jalan usaha tani, yang dibangun memanfaatkan dana PNPM-MP tersebut sangat besar manfaatnya bagi warga, terutama petani sawah di kawasan itu. Makanya pemuka masyarakat, bersama Bamus Nagari, dan Wali Nagari Koto Gadang, E. Dt. Bandaro, mati-matian memperjuangkan dana bantuan untuk membangun jalan dimaksud.

Di kawasan itu terdapat sekitar 40 hektar sawah warga. Setiap panen, sebelum jalan dibangun, petani mengangkut hasil panen menggunakan jasa perahu, dengan ongkos angkut Rp5.000/karung. Itu baru sampai pinggir jalan yangbisa dilalui becak motor.

Kemudian hasil panen diangkut ke rumah petani menggunakan becak motor dengan ongkos Rp2.000/karung.

Kini. Setelah jalan dibangun, ongkos angkut 1 karung padi hanya Rp2.000 sampai ke rumah petani. Pasalnya, becak motor telah bisa masuk sampai ke pinggir danau Maninjau, sehingga pengangkutan padi petani lebih gampang dan murah. “Kami membutuhkan bantuan dana setidaknya Rp25 juta lagi untuk menuntaskan pencoran badan jalan sampai ke pinggir Danau Maninjau,� ujar Dt. Asa Rajo Nan Kuniang.

Hal itu dibenarkan Wali ngari Koto Gadang, E.Dt. Bandaro. Menurutnya, ia akan berupaya agar memperoleh bantuan Pemkab Agam, guna menyelesaikan pencoran jalan dimaksud.

Menurutnya, dengan dana Rp25 juta pencoran jalan tersebut sudah bisa dituntaskan. Karena yang akan dibeli hanya bahan bangunan yang tidak ada di nagari itu, seperti semen. Sedangkan pekerjaan jalan akan digorokan. Semangat goro anak nagari Koto Gadang sangat tinggi. ŠPen

Jembatan Parik Rantang Mudiak Dibiarkan Terlantar?

LUBUK BASUNG, BiNNews — Jembatan plat beton di Parik Rantang Mudiak, Jorong Sangkir, Nagari Lubuk Basung, Kecamatan Lubuk Basung yang dirusak banjir pekan lalu terkesan dibiarkan begitu saja, pasca dirusak banjir.

Akibatnya, warga kesulitan mengangkut hasil panen mereka ke pasar, baik Pasar Terminal Antokan, Pasar Padang Baru Lubuk Basung, maupun Pasar Balai Salasa. Di samping itu, siswa salahsatu SMK Swasta di sana kesulitan pergi/pulang sekolah.

Pasalnya, oplet tidak ada yang

mau melalui jalur tersebut, karena kondisi jempatan plat beton diaksud sudah mengkuatirkan.

Di samping sudah berlubang sebesar tubuh orang dewasa, aspal pada badan jembatan sudah retak-retak. Karena jembatan itu sempit, hanya sepeda motor yang masih bisa melaluinya.

Untuk mengangkut barang kebutuhan dan hasil panen dari dan ke pasar, warga mesti jalan memutar. Konsekuensinya, biaya transport jadi lebih mahal, seperti diungkapkan warga, Zainuddin, dan Nandek, Rabu (30/3) ketika ditemui di dekat jembatan

plat beton yang rusak itu.

Menurut warga,kerusakan jembatan plat beton itu sudah dilaporkan kepada pihak dinas PU Agam. Koran ini tidak berhasil menghubungi Kadis PU Agam, namun dari Sekretaris Dinas PU Agam, Ir. Martias diperoleh informasi kalau jembatan yang rusak itu sudah disurvey pihaknya. Namun untuk memperbaikinya sedang diusahakan dana sisa tender. “Kita harus menunggu dana sisa tender untuk memperbaiki jembatan plat beton yang rusak itu,� ujarnya, ketika dihubungi via ponselnya, Rabu (30/3). ŠPen

<< Jalan menuju objek wisata Muaro Batang Tiku menyedihkan, seperti nampak dalam gambar, wajah jalan dipenuhi danau mini.

Photo : Pen

PASAMAN

Bupati Benny: Usulkan Program yang Berpihak pada Rakyat!

LUBUK SIKAPING, BiNNews â&#x20AC;&#x201D; Bupati Pasaman H.Benny Utama,SH,MM menyebutkan dalam mengusulkan program dan kegiatan pembangunan hendaknya betul- betul selektif dan berpihak pada kepentingan masyarakat.

Demikian disampaikan Bupati ketika membuka Rapat Forum SKPD tahun 2011 di Gedung Syamsiar Thaib Lubuk Sikaping, Rabu (30/3).

Dikatakan, Forum SKPD itu merupakan kelanjutan dari rangkaian kegiatan Musrenbang Nagari

Benny Utama

dan Kecamatan yang bertujuan untuk mensinergiskan antara usulan program yang dihasilkan di nagari dan kecamatan. Dalam

rangka penyusunan Rencana Kerja Pembangunan Daerah untuk tahun 2012, Melalui Forum ini diharapkan program dan kegiatan yang direncanakan untuk tahun 2011 menjadi perpaduan antara aspirasi masyarakat yang tumbuh dari bawah dengan program yang direncanakan oleh SKPD di tingkat Kabupaten. Namun demikian semuanya tetap dalam kerangka pencapaian visi dan misi yang telah ditetapkan.

Benny Utama menyebutkan dalam merencanakan pemban-

gunan tahun 2012 perlu menetapkan skala prioritas dan memperhatikan aspek pemerataan serta kebersamaan.

Dikatakan juga, dalam penyelenggaraan pembangunan, perencanaan memang suatu yang sangat penting. Namun sebagus apapun perencanaan menjadi tidak akan jalan dan berarti apabila belum dilaksanakan dengan baik.

Oleh karena itu kepada seluruh kepala SKPD , Bupati mengharapkan untuk dapat melaksanakan program dan kegiatan dengan baik. Â&#x160; Rismainaldi

Tindak Tegas Pelaku Ilegal Loging LUBUK SIKAPING, BiNNews â&#x20AC;&#x201D; Bupati Pasaman, H. Benny Utama menegaskan akan menindak tegas pelaku illegal loging sesuai dengan aturan hukum yang berlaku yang beroperasi di Pasaman, baik oknum yang bermain maupun masyarakat setempat yang sengaja melakukan pengrusakan hutan.

Hal tersebut dikemukakan Bupati Pasaman saat melepas personil Polisi Kehutanan Propinsi Sumbar dan Polisi Kehutanan Kabupaten Pasaman yang akan melaksanakan Operasi Simpatik Kehutanan di Kabupaten Pasaman bertempat dihalaman Kantor Bupati Pasaman, Rabu (30/3).

Dia menegaskan, operasi pemeliharaan hutan perlu ditingkat-

kan, terutama operasi refresif dalam bentuk melakukan penangkapan pada pelaku penebangan hutan secara sembarangan, tindakan mereka tidak boleh ditoleransi karena akan menimbulkan berbagai dampak dan kerusakan yang akan diderita oleh masyarakat setempat.

Lebih Jauh dijelaskan,bahwa penebangan hutan akan merusak perekonomian masyarakat, menyebabkan datangnya musibah banjir, dan rusaknya air irigasi yang diperlukan masyarakat dalam mengairi sawah, debit air yang akan bertambah menurun sehingga petani mengalami kerugian, dan merusak eko sistem.

Dalam menjaga hutan, semua

komponen harus dilibatkan, jika hanya mengandalkan personil kehutanan maka jumlahnya sangat terbatas, dan pembiayaan untuk operasi hutan pun terbatas. Solusinya dalam menjaga hutan harus melibatkan seluruh elemen masyarakat, jika mereka dilibatkan maka akan muncul partisipasi dan peran serta aktif dalam menjaga kelestarian hutan.

Pemkab Pasaman akan terus berkomitmen menjaga hutan dari pelaku penebangan liar, jika hutan terjaga maka akan bermanfaat bagi kelangsungan hidup masyarakat, dan akan terhindar dari segala resiko yang diakibatkan oleh penebangan liar tersebut.

Disamping gerakan refresif

maka akan dilakukan juga gerakan simpatik agar masyarakat merasa terpanggil untuk menjaga hutan dari pelaku penebang liar yang justru merugikan masyarakat sendiri.

Usai dilepas secara resmi, oleh Bupati Pasaman gabungan Polisi Kehutanan Propinsi Sumbar bersama Polisi Kehutanan Kabupaten Pasaman melanjutkan kegiatan ke Kec Rao Utara guna melakukan penanaman pohon dalam rangka Operasi Simpatik kehutanan.

Kabupaten Pasaman yang memiliki areal hutan lindung terluas di Sumbar adalah salah satu kabupaten yang ditunjuk sebagai daerah operasi Simpatik Kehutanan tahun 2011. Â&#x160; Rismainaldi

Masjid Syeh Abdul Karim Mulai Dibangun LUBUK SIKAPING, BiNNews â&#x20AC;&#x201D; Bupati Pasaman H Benny Utama, SH, MM melakukan peletakan batu pertama pembangunan Masjid Syeh Abdul Karim di Kampung Bukik Lintang Malampah Kec Tigo Nagari, Rabu (30/3).

Peletakan pertama pembangunan masjid tersebut disambut antusias oleh masyarakat setempat yang ditandai dengan hadirnya, ninik mamak, tokoh masyarakat, alim ulama, Wali Nagari dan Camat Tigo Nagari. Sementara dari rombongan Bupati Pasaman hadir sejumlah Kepala SKPD dilingkungan Pemkab Pasaman.

Sebelum melakukan peletakan batu pertama pembangunan masjid tersebut Bupati Pasaman menyatakan sangat bangga dan bergembira atas dibangunnya masjid tersebut. â&#x20AC;&#x153;Hal ini merupakan bukti tingginya semangat dan partisipasi masyarakat dalam membangun rumah ibadah,â&#x20AC;?jelas bupati.

Dikatakan Bupati, apalagi masjid yang ada sekarang kondisinya sudah memprihatinkan dan tidak mampu lagi menampung seluruh jemaah ketika melaksanakan Sholat Jumat, dan kegiatan hari-hari besar Islam lainnya. Diharapkan pembangunan masjid dalam jangka 2 tahun mendatang sudah siap untuk bisa dimanfaatkan sebagai tempat ibadah.

Bupati mengharapkan agar dengan dibangunnya masjid akan menambah semangat masyarakat untuk beribadah. Bupati juga sangat antusias melihat semangat masyarakat untuk membangun masjid tersebut.

Bupati Pasaman Benny Utama sebagai wujud rasa gembira juga menyerahkan bantuan untuk pembangunan masjid Rp.5 juta dari Ny Hesti Benny Utama, dari Pemkab Pasaman Rp.10 juta. Bantuan juga diserahkan oleh Erianto Adiak Anggota DPRD Kab Pasaman sejumlah Rp.2 juta, dari Bank Pembangunan Daerah (BPD) Cabang Lubuk Sikaping Rp.1 juta, serta infak dari masyarakat setempat telah terkumpul uang sejumlah Rp.4,5 juta.

Dilain pihak dalam arahannya Bupati Pasaman menyebutkan dalam mendukung lajunya arus transportasi didaerah tersebut untuk mengangkut hasil perkebunan masyarakat yang sekarang sudah panen. Diantaranya Jagung, Sawit, Coklat dan hasil perkebunan lainnya. Bupati Pasaman berjanji akan memperbaiki sejumlah ruas jalan di daerah Tigo Nagari. Karena tampa tersedianya ruas jalan yang bagus dan refsentatif, hasil-hasil perkebunan dan pertanian akan sulit untuk dipasarkan.

Kemudian menyangkut kesehatan, dalam waktu dekat jelas Bupati Pasaman untuk memudahkan masyarakat dalam memperoleh pelayanan pengobatan akan dibangun Polindes di Kampung Bukik Lintang Malampah Kec Tigo Nagari.

Ninik Mamak setempat Yusran menyabutkan atas nama masyarakat setempat mengucapkan terima kasih atas dukungan dan bantuan Pemkab Pasaman. Semoga bangunan masjid nantinya akan menambah kecintaan masyarakat untuk meningkatkan ibadah kepada Allah SWT dan dalam waktu dekat masjid ini sudah bisa dimanfaatkan dalam melaksanakan ibadah. Â&#x160;Rismainaldi

BiNNews

Edisi 224| Th V/ 4 - 10 April 2011

8

PASAMAN BARAT

RAT KUD Lingkuang Aua II Berjalan Lancar & Berlaba PASAMAN BARAT, BiNNews â&#x20AC;&#x201D; Rapat Anggota Tahunan (RAT) Koperasi Unit Desa (KUD) Lingkuang Aua II berlangsung aman tertib dan lancar Rabu (30/3) di Aula gedung pertemuan Pemda Pasaman Barat.

Saipul ST Lauik selaku Ketua KUD Lingkuang Aua II dan didampingi Sekretaris Amnan Kepada BiNNews mengatakan koperasi ini bergerak di bidang perkebunan, unit simpan pinjam, alat-alat pertanian saprotan, dan Tandan Buah Segar (TBS) dengan jumlah anggota 2.472 orang sisa hasil usaha (SHU) per 30 Maret 2011 Rp51 juta dengan omset koperasi diperkirakan mencapai Rp4,5 miliar. â&#x20AC;&#x153;Berdasarkan hasil audit tiap tahunya ada peningkatan baik jenis usaha maupun SHU yang diperoleh menerapkan konsep setiap anggota wajib melakukan kewajiban dan koperasi memberikan pelayanan yang terbaik kepada tiap anggota,â&#x20AC;? jelas Saipul.

Dalam RAT ini Rancangan Anggaran Kerja Koperasi tahun 2011 umumnya tidak ada perubahan berarti namun kita telah berupaya dari usaha yang telah ada kita bekerja sama den-

gan sejumlah Bank yakni Bank Nagari, Bank BRI , dan Bank Mandiri Syariah yang mana telah ada semacam negoisasi dengan pihak Bank Mandiri Syariah dalam pemberian Kredit yang mana bunga dari 14,5 % koperasi mendapatkan FEE sebesar 2 % dan koperasi unit desa lingkuang aua II memiliki jumlah karyawan sebanyak 35 orang.

Ketua Badan Pengawas Zainul Arifin didampingi anggota H. Anwar D. SE pada kesempatanya mengatakan kita berharap KUD Lingkuang Aua II dengan adanya penyegaran Personel agar dapat meningkatkan pelayanan terhadap anggota KUD dan men-

ingkatkan etos kerja para pengurus, serta pengembangan jenis usaha diharapkan pihak pengurus dapat mencari celah â&#x20AC;&#x201C; celah serta usaha yang dapat meningkatkan hasil keuntungan bagi koperasi.

Sekretaris KUD Lingkuang Aua II Amnan kepada BiNNews KUD memiliki lahan plasma 2 bagian yakni plasma tahap I yang berada di Tanjung Pangkal seluas 1000 ha dan Plasma Tahap II rimbo janduang seluas 1400 Ha namun dalam hal ini tentunya kita terus berupaya bagimana keadaan plasma masyarakat tersebut dapat kita kelola dengan baik dengan memberikan berbagai bentuk bantu-

an dana supaya kebun para petani kedepanya penghasilan TBSnya dapat meningkat yang mana di setiap kelompok telah ada pengurus masing â&#x20AC;&#x201C; masing kelompok.

RAT Tersebut juga dihadiri Bupati Pasaman Barat H. Baharuddin R MM yang mana di wakilkan kepada Kabid Koperasi Dinas Koperindakop dan UKM Pasaman Barat Edmartis pada kesempatanya di harapan di dalam memecahkan berbagai persoalan bawa ke forum koperasi yang mana sesuai dengan UU Kopersi nomor 25 tahun 1992 yang mana RAT merupakan sebuah keharusn yang wajib dilaksanakan oleh sebuah Koperasi dalam menciptakan dan melahirkan sebuah koperasi yang sehat dan bersih .

Acara tersebut juga dihadiri perwakilan Dinas Perkebunan yang diwakili kabid pengolahan dan pemasaran hasil perkebunan Syafrizal , perwakilan Pimpinan kepala cabang Bank Nagari simpang empat dan dihadiri para anggota yang mana dari uaraian yang dilaporkan pengurus beserta laporan pertanggung jawaban pengawas seutuhya dapat di terima seluruh anggota yang menghadiri RAT tersebut. Â&#x160;BY/DC

keluarga dan masyarakat BPMP KB, Elfadil, Pj. Kasi.

Ekonomi dan pembangunan Kecamatan Pasaman, Defrizal, Pj. Kasi ketentraman dan ketertiban Kecamatan Pasaman, Lenny Triana, Pj. Kasubag. pelayanan umum Kecamatan Pasaman. Syahdan, Kasubag. pelayanan umum Kecamatan Gunung Tuleh, Erliza, Kasi. Informasi dan pelaporan Dinkes, Afkar, Pj. Kasubag. pelayanan umum Kecamatan Sasak Ranah Pasisie.

Atri Mulinda sebagai Kasubid. evaluasi dan pelaporan

Badan Pemberdayaan Masyarakat, Pemberdayaan Perempuan dan KB Pasbar, Emnita Nadirua, Kasubid. kesejahteraan pegawai pada BKPL, Hasma Wiwi, Pj. Kasubid mutasi dan kepangkatan BPKL, Wildan, Kasi. ketentraman dan ketertiban kantor Sat Pol PP, Lenggo Apriyanti, Kepala tata usaha Sat Pol PP, Mardiana, Kasubag. Kepegawaian DPE, Zamarny Zaldi, Kasi. sosial dan kesejahteraan rakyat Kecamatan sasak Ranah Pasisia, Ahlan Nazir, Kasi. Sosial kesejahteraan rakyat Kecamatan Pasaman. Â&#x160;DC/BY

15 Pejabat Pasbar Dilantik PASAMAN BARAT, BiNNews â&#x20AC;&#x201D; Rotasi dan mutasi kembali bergulir di jajaran pemerintah Kabupaten Pasaman Barat, Selasa (29/3) 15 orang pejabat eselon IV.a dan IV.b dilantik oleh Sekda Pasbar, Hermanto atas nama Bupati di ruang kerja Sekda. Keputusannya tertuang dalam Surat Keputusan Bupati Pasbar nomor: 821/34/BUP-PASBAR/2011.

Hermanto mengatakan mutasi adalah hal yang wajar dan reorganisasi di lingkungan pemerintahan dan upaya penyegaran, agar visi misi dan mot-

tonya Pasbar benar-benar terwujud.

Ia juga menegaskan, mutasi dilakukan pada dasarnya untuk menempatkan sosok aparatur sesuai dengan kompetensi yang dimiliki dengan tugas pokok dan fungsi sesuai jabatan yang diduduki.Diharapkan, seluruh pegawai melaksanakan tugas dengan baik guna membantu bupati mewujudkan visi dan misi membangun dan mensejahterakan pasbar kedepan.

Adapun para pejabat yang dilantik tersebut adalah, Halimah, Kasubid. usaha ekonomi

SMP 2 Pasaman Miliki Data Disiplin Siswa PASAMAN BARAT, BiNNews â&#x20AC;&#x201D; Kepala Sekolah SMPN 2 Pasaman, Rusli mengungkapkan banyaknya persoalan kenakalan anak didik di sekolah membuat pihak sekolah harus mampu mencari jalan keluar demi kenyamanan baik guru mau- Rusli pun murid dalam melangsungkan Proses Belajar Mengajar ( PBM.) Khusus SMP N 2 Pasaman kita memiliki kiat yakni dengan mengadakan data disiplin siswa (DDS) yang dalam pelaksanaanya diberi bobot penilaian terhadap murid yang melanggar contoh kasus yang tinggi berupa berkelahi, membawa HP yang ada video porno di dalamnya, miras, hisap lem jika kedapatan di beri bobot nilai sebesar 50 panggil orang tua jika terulang lagi maka di tambah bobot menjadi 100 di buat perjanjian di atas meterai dan jika terulang lagi mencapai bobot 150 maka pihak sekolah menyerahkan murid tersebut kepada orang tua dan peraturan ini berlaku bagi setiap murid yang ada di SMP N 2 Pasaman.

Tambah Rusli peraturan ini telah kita sosialisasikan kepada wali murid . anak didik dan masyarakat dan telah mendapat persetujuan bersama dari komite dengan pihak wali murid telah berjalan semenjak bulan februari dan alhamdulillah keadaan sekolah mulai aman terkendali, ujarnya By

Dan BOS Belum Cair, Sekolah Mulai Pusing PASAMAN BARAT, BiNNews â&#x20AC;&#x201D; Dana Operasional Sekolah (BOS) di Pasaman Barat belum juga cair sehingga membuat pihak sekolah harus tutup lubang gali lubang dalam menjalankan PBM. Hendri Satriawan Padahal Menteri Pendidikan telah meminta kabupaten kota/kab segera mencairkan dana BOS, jika ada keterlambatan diberi sanksi administratif sesuai aturan. Berdasarkan investigasi BiNNews dari sejumlah sekolah menegah pertama hingga sekolah dasar belum mendapat kepastian kapan dana tersebut tiba di rekening sekolah, namun mereka berharap agar dana BOS tersebut dapat segera cair.

Isu yang berkembang di lapangan dikarenakan pengusulan berkas terkendala dengan adanya mutasi dan rotasi di tubuh Dinas Dikjar Pasbar sehingga data yang akan di usulkan harus didata lagi, isu lain yang berkembang adalah bahwa Pasaman Barat mendapat sanksi administrative dari pusat dari alokasi anggran dana BOS dikurangi 15 % Komisi A Bidang Pendidikan DPRD Pasaman Barat Jendry. S. Ag terkait isu tersebut saat mengaku jika benar itu terjadi sangat kita sayangkan jika 15 % pengurangan berapa dampaknya terhadap pendidikan Pasaman Barat. â&#x20AC;&#x153;Saya akan koordinasi dengan dinas pendidikan dan kita meminta Pemkab agar menempatkan jabatan sesuai dengan skill dan kemampuan pejabat tersebut,â&#x20AC;? katanya.

Kadis Pendidikan Pasaman Barat, Hendri Satriawan (31/3) â&#x20AC;&#x153;Dana BOS sudah berjalan. Terkait isu di lapangan Kadis enggan berkomenatar dan hanya mengatakan silahkan cek di dinas pendapatan,â&#x20AC;? katanya. Â&#x160; By/dc

PADANG PANJANG

Keterlibatan Perempaun Dalam Pembangunan Masih Rendah PADANG PANJANG, BiNNews â&#x20AC;&#x201D; Wakil Wali Kota Padang Panjang Ir.Edwin,SP menilai keterlibatan dan peran perempuan pada beberapa aspek pembangunan yang dilakukan masih relatif rendah. Disamping itu, juga belum adanya kesamaan pandang, tentang peran aktif perempuan dalam hal politik, pembangunan, sosial dan kemasyarakatan. â&#x20AC;&#x153; Perempuan memiliki pengaruh yang cukup besar dalam kegiatan pembangunan. Tetapi pengaruh yang besar tersebut belum optimal, mengingat ketertelibatan perempuan masih rendah. Selain dari pemban-

Nelsis Vendra Edwin

gunan, perempuan juga memiliki andil yang besar dalam memperkuat partisipasi adat dan budaya,â&#x20AC;? Ungkap Edwin saat membuka Musda VII DPD Gabungan Organisasi Wanita (GOW) Kota Padang Panjang di Aula Balaikota setempat, Rabu (30/3).

Belum optimalnya keterlibatan kaum perempuan dalam

Wawako Edwin disaat pembukaan Musda VII DPD GOW Kota Padang Panjang

pembangunan, tentu saja menjadi tantangan tersendiri bagi GOW untuk meningkatkan peran serta perempuan diberbagai aspek pembangunan.

Dukungan dan partisipasi aktif kaum perempuan, tentu akan dapat mendorong program-program pembangunan, sehingga dalam pelaksanaannya dapat berjalan lebih baik dan menghasilkan manfaat yang nyata di tengah-tengah masyarakat. â&#x20AC;&#x153;Saya yakin, GOW dengan segala peran dan potensi yang dimiliki dapat mendukung lancarnya program-program pembangunan yang dilakukan.

Kontribusi nyata tersebut telah dilakukan dengan baik oleh GOW dan untuk masa yang akan dating tentu akan lebih ditingkatkan lagi,â&#x20AC;? ulas edwin Ketua umum GOW Kota Padangpanjang Ny, Nelsis Vendra Edwin dalam laporannnya mengatakan, GOW merupakan bentuk badan kerjasama yang didalamnya tergabung berbagai organisasi kegiatan wanita yang ada di Kota Padang Panjang. Untuk periode 20052010, organisasi yang telah tergabung dalam GOW Kota Padang Panjang sebanyak 25 organisasi.

Sesuai dengan AD/RT Organisasi, Musda yang dilaksanakan guna melaksanakan berbagai kegiatan seperti meminta pertangungjawaban pengurus 2005-2010, pemilihan pengurus yang baru dan penyempurnaan AD/RT organisasi dan penyusunan program kerja. â&#x20AC;&#x153;Sebagai organisasi gabungan yang membawahi banyak organisasi kewanitan, GOW terus berupaya untuk melakukan berbagai macam bentuk upaya agar GOW bisa menyuarakan keterlibatan aktif kaum perempuan dalam pembangunan,â&#x20AC;? ucap Nelsi Vendra.

Dalam kesempatan tersebut Ia juga menyebutkan, selain akan mendukung berbagai program pembangunan yang direncanakan Pemko Padang Panjang juga akan ikut berperan aktif mensukseskan program tersebut sebagaimana yang diharapkan. Â&#x160; Ned

Wawako Buka Pelatihan SadarWisata

Perlu Terbentuknya Sikap dan Cara Pandang Pariwisata Sebagai Peluang PADANG PANJANG, BiNNews â&#x20AC;&#x201D; Masih adanya pandangan bahwa pariwisata memberikan pengaruh negatif terhadap proses pembentukan moral, padahal kita semua tahu bahwa melalui pariwisata terjadi proses akulturasi budaya yang sesungguhnya juga banyak memIr. Edwin berikan nilai tambah.

Hal bernada khawatir itu mengalir dari ungkapan Wakil Walikota Padang Panjang, Ir. Edwin, SP kala pembukaan Pelatihan Pembinaan Masyarakat Sadar Wisata Kota Padang Panjang, Senin (28/3).Kegiatan tersebut selama dua hari (28-29/ 3) yang diikuti siswa/i SLTA se- Kota Padang Panjang serta 120 guru pendamping. Turut dihadiri Kepala Dinas Podbudpar Dra.Hj. Ernawati Nasution,MM serta para kepala SKPD dilingkungan Pemko Padang Panjang.

Ditenggarai Edwin,masih belum terbentuknya sikap dan cara pandang bahwa pariwisata adalah sebuah peluang untuk untuk meningkatkan pendapatan, secara tidak langsung juga akan meningkatkan kesejahteraan. â&#x20AC;&#x153; Berangkat dari berbagai kendala dan halangan yang ada,Pemerintah Kota Padang Panjang beterkad untuk selalu meningkatkan perkembangan iklim pariswisata di kota yang bertajuk Serambi Mekah ini. Salah satunya adalah melalui pelatihan pembinaan sadar wisata bagi kalangan masyarakat,â&#x20AC;?Edwin menyemangati peserta pelatihan.

Kepada para peserta Wawako berharap agar informasi yang telah diperoleh selama pelatihan untuk kembali dapat mentranformasikan kepada masyarakat luas agar terciptanya kesamaan persepsi sehingga pada gilirannya nanti di Kota Padang Panjang menjadi masyarakat sadar wisata.

Sisi lain, Ketua Pelaksana Febrianus,SH dari Dinas Podbudpar Kota Padang Panjang menyebutkan, tujuan gelar pelatihan sadar wisata adalah untuk memberikan bekal pengetahuan dan kemamuan kepada generasi muda untuk meningkatkan pelayanan kepariwisataan di daerah destinasi sehingga wisatawan yang berkunjung akan merasa betah dan senang. Â&#x160; Melba

BiNNews

Edisi 224| Th V/ 4 - 10 April 2011

9

PARIWARA

Kegiatan pengolahan kulit yang dilakukan karyawan UPTD

Peninjauan UPTD Pengolahan Kulit seusai peresmian

Program Ekonomi Kerakyatan Walikota Suir Syam dan Wawako Edwin

Wujudkan Padang Panjang Sentra Kulit Nasional PADANG PANJANG, BiNNews â&#x20AC;&#x201D; Dinginnya tangan kepemimpinan pasangan Walikota Padang Panjang, H Suir Syam dan Wakil Walikota Edwin dalam mewujudkan pembangunan dan kesejahteraan masyarakat kian terlihat.

Kota Padang Pajang terus berupaya melanjutkan program pembangunan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat dengan menetapkan beberapa program prioritas diantaranya; Pendidikan Yang Bernuansa Islami, Kesehatan dan Ekonomi Kerakyatan sebagai program prioritas pembangunan, Padang Panjang telah mampu menorehkan beragam prestasi skala nasional dan internasional.

Komitmen pasangan Suir Syam â&#x20AC;&#x201C; Edwin untuk menjadikan Padang Panjang sebagai sentra pengolahan kulit nasional, bukan lagi sebatas isapan jempol belaka. Komitmen yang ditunjukan dengan mulai dibangun dan dioperasikannya Unit Pelayanan Terpadu Daerah (UPTD) Pengolahan Kulit, mulai mendapat respon dari sejumlah pengusaha kulit yang berada di Kota Padang Panjang dan sekitarnya.

UPTD yang peresmiannya dilakukan oleh Sekretaris Dirjen IKM Kementrian Perindustrian DR.Busharmaidi, MS pada 30 Maret lalu. Sekaligus dilakukan penandatanganan MoU Pengembangan Isndustri Kulit Padang Panjang oleh Ditjen Kementrian Prindustrian, Gubernur Sumatera Barat

dan Walikota Padang Panjang.

Telah dapat memproduksi kulit setengah jadi (wet blue) dan kulit bermacam-macam kulit jadi dengan cara yang lebih modern, sehingga kulit yang dihasilkan dapat bersaing dengan kulit yang berasal dari pulau Jawa.

Meskipun terbilang baru, UPTD Pengolahan Kulit telah memiliki tenaga kerja profesional yang telah dibekali dengan pengalaman dalam pengolahan kulit dan sejumlah tenaga ahli. Rata-rata tenaga kerja yang dimiliki, terlebih dahulu telah dimagangkan dibeberapa industri pengolahan kulit yang tersebar dipulau Jawa. â&#x20AC;? Untuk saat ini kita telah bisa memproduksi, dari kulit mentah menjadi kulit setengah jadi (wet blue) dan berbagai jenis kulit lainnya, dengan kapasitas 2 ton perhari, meskipun kita baru bergerak seadanya dan masih terkendala dengan terbatasnya sejumlah mesin yang belum tersedia, tetapi kita telah dapat berproduksi dengan kualitas kulit yang mampu bersaing dengan kulit produksi pulau Jawa,â&#x20AC;? ucap Kepala UPTD Pengolahan Kulit Mardi Santami,SE yang didampingi Koordinator Lapangan Ifrizal ketika ditemui dikantornya.

Dari sejumlah mesin yang dimiliki oleh UPTD, diantaranya 5 buah Tanning Drum, Mesin Flesing (Buang Daging), Mesin Spleting (belah kulit), Mesim Samying dan Setting Out, Mesin Shaving dan Mesin Embossing (Pemberian Motif) yang berasal dari

Wako Suir Syam yang didampingi Kadis Koperindag Reflis dan Kepala UPTD Mardi Santami menperlihatkan kulit produksi UPTD

bantuan Kementrian Perindustrian RI. Telah bisa dioperasikan maksimal untuk mendukung kelancaran produksi. â&#x20AC;&#x153; Meskipun telah bisa beroperasi secara optimal, untuk pengolahan kulit mentah hingga kulit jadi, kita masih memiliki kekurangan beberapa mesin lagi, diantaranya Mesin Bufiing,

Mesin Toggling, Staking, Pengukur Luas Kulit, Automatic Spray, Mesin Stol, Mesin Brushing dan Vacum Driying, keseluruhan mesin tersebut akan segera dating pada pertengahan tahun ini yang juga berasal dari bantuan Kementrian Perindustrian RI,â&#x20AC;? sambungnya.

Jika keseluruhan mesin te-

nya mengatakan, kehadiran UPTD Pengolahan Kulit merupakan suatu terobosan yang cukup bagus dilakukan Pemko untuk mendorong pengembangan usaha kulit di Kota Padang Panjang. Melalui UPTD ini, dirinya bisa mengolah kulit dengan kualitas yang lebih bagus dibandingkan dengan pengolahan secara manual yang memakan waktu lama dan biaya produksi yang besar. â&#x20AC;&#x153;Banyak kemudahan yang didapat dengan adanya UPTD kulit ini, selain bisa memangkas waktu pengolahan dan biaya yang lebih murah, kualitas kulit yang dihasilkan juga sudah bisa bersaing dengan kulit produksi di Pulau Jawa, yang biasanya kita menjual kulit mentah ke Pulau Jawa, sekarang kita sudah bisa menjual kulit setengah jadi maupun kulit jadi dengan harga yang bersaingâ&#x20AC;?, jelas Pengusaha kulit yang telah memulai usahanya semenjak turun temurun ini. Â&#x160;jk

Penandatangan MoU Pengembangan Industrian Kulit Kota Padang Panjang

Penandatangan Prasasti Peresmian UPTD Pengolahan Kulit Kota Padang Panjang oleh Sekretaris Ditjen IKM DR.Busharmaidi MS

lah bisa difungsikan secara maksimal lanjut Mardi Santami, obsesi untuk mewujudkan Padang Panjang sebagai sentra pengolahan kulit terbesar di dipulau Sumatera akan bisa diwujudkan. Sehingga, pengusaha kulit yang ada disini tidak perlu jauh-jauh lagi untuk mengolah kulit mereka ke Pulau Jawa, begitupun dengan pengusaha dan pengerajin aneka kerajinan kulit juga akan tumbuh dengan sendirinya. â&#x20AC;&#x153;Kita juga berharap, dengan adanya UPTD ini akan memberikan imbas terhadap pengusaha dan pengerajin kulit yang ada sekarang, bagaimana mereka memanfaatkan UPTD ini sebagai mitra usaha mereka dan kita siap menampung dan mengolah seluruh kulit yang dimiliki, dengan kualitas sesuai dengan standar kulit nasionalâ&#x20AC;?, harapnya.

Sofyan, salah seorang pengusaha kulit Kota padang Panjang ketika ditemui dikediaman-

Kepala UPTD Mardi Santami menjelaskan kepada Wako Suir Syam tentang proses pengolahan kulit yang dilakukan UPTD

Wawako Edwin yang didamping Kajari Rina Verawati dan Ketua DPRD Novi Hendri meninjau produk kerajinan sepatu, disela-sela kegiatan

Sekretaris Ditjen IKM Busharmaidi dan Wako Suir Syam didamping Kadis Koperindag Reflis dan Kepala UPTD Mardi Santami meninjau

BiNNews

Edisi 224| Th V/ 4 - 10 April 2011

10

SAWAHLUNTO

Hasil Reses DPRD Dapil II:

Warga Silungkang Tagih Janji Amran Nur SAWAHLUNTO, BiNNews â&#x20AC;&#x201D; Untuk menjemput aspiraai masyarakat, DPRD sebagai lembaga legislative memang harus turun langsung kelapangan. Sebab, dari kunjungan kelapangan inilah akan bermunculan berbagai keluhan, saran maupun kritik dari seluruh lapisan masyarakat.

Terbukti, Sedikitnya 24 keluhan warga Desa Silungkang Oso, Silungkang Duo dan Silungkang Tigo kecamatan Silungkang, ditumpahkan pada DPRD kota Sawahlunto dalam reses anggota DPRD dari Daerah Pemilihan (Dapil) II Kecamatan Silungkang dan Lembah Segar yang ditempatkan di kantor Kerapatan Adat Nagari (KAN) Silungkang, 22 Maret kemarin.

Dalam resest yang di ketuai Dasril Munir bersama H. Afdal, Adi Ikhtibar dan Bakrie tesebut, berb-

Dasril Munir

agai saran, usulan, pendapat maupun kritikanpun bermunculan.

Diantaranya adalah sorotan warga terkait pola Fullday School yang diterapkan pemerintah kota ini terhadap siswa SLTP. Menurut Indarno, salah seorang tokoh masyarakat Silungkang, fullday school yang diterapkan pada siswa SLTP tidaklah efektif. â&#x20AC;&#x153;Fullday School pada siswa SLTP harap ditinjau kembali. Selain tidak efektif, hal ini juga dapat mengganggu jadwal belajar mengaji bagi anak-anak itu,â&#x20AC;?

ujar Indarno.

Selain itu, Indarno juga menyoroti buruknya pelayanan rumah sakit kota ini,dan menduga ada permainan obat dan tidak transparan. Bahkan, dalam kesempatan tersebut Indarno juga mengungkapkan bahwa di Puskesmas Silungkang pernah terjadi keterlambatan reagen hingga masyarakat harus menunggu hingga Tiga bulan lamanya.

Hal itu menurutnya, diduga kuat terjadi akibat keterlambatan tender dan ketidakberesan Dinas Kesehatan.

Selain menyoroti Fullday School dan Dinas Kesehatan, dalam resest anggota DPRD yang dihadiri sejumlah kepala Desa, Lurah, Kepala Dusun serta beberapa tokoh masyarakat itu, mereka juga mengkritisi sejumlah kebijakan pemerintah kota Sawahlun-

to ini, serta menuntut janji Walikota Amran Nur untuk merealisasikan pemasangan Wifi di pasar Silungkang.

Sementara itu, kepala rombongan resest, Drs.Dasril Munir yang ditemui BiNNews di gedung dewan, Selasa (29/3) berjanji akan menindak lanjuti seluruh masukan masyarakat Silungkang tersebut. â&#x20AC;&#x153;Sesuai kapasitas kita sebagai anggota dewan untuk melegislasi, menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakar, kami akan memfolow up dan mengakomodir semua keluhan, saran, kritik dan pendapat mereka kepada seluruh bidang yang terkait,â&#x20AC;?katanya.

Dasril Munir juga menambahkan, â&#x20AC;&#x153;Hingga hari ini sudah ada beberapa item yang sudah kita tindak lanjuti dan selanjutnya kami akan memantau perkembangannya,â&#x20AC;? pungkasnya. Â&#x160; Amin

H.Afdal S.Si,Apt (Anggota Komisi C DPRD Sawahlunto):

Masyarakat Butuh Pemimpin Muslikh SAWAHLUNTO, BiNNews â&#x20AC;&#x201D; Pemilihan kepala daerah dikota Arang Sawahlunto baru akan dilaksanakan 2013 mendatang. Namun, saat ini gaungnya sudah kian terasa. Bahkan obrolan dikedai-kedai, pasar atau warung kopi sekalipun tak akan luput dari topik calon kepala daerah mendatang.

Menyikapi hal ini, H.Afdal, anggota komisi C DPRD kota Sawahlunto yang juga ketua Dewan Pimpinan Cabang (DPC) Partai Keadilan Sejahtera (PKS) kota ini mengatakan bahwa sekarang Sawahlunto membutuhkan pemimpin yang muslikh, soleh dan amanah. â&#x20AC;&#x153;Kemajuan pembangunan dikota ini, khususnya bidang pariwisata sudah sangat maju. Begitu juga dengan perekonimian masyarakatnya yang terus merangkak kearah yang lebih baik. Tetapi ada satu hal yang tak boleh dilupakan atau ditinggalkan,â&#x20AC;?ujar Afdal.

Menurutnya, pengembangan dunia pariwisata tak akan terlepas dari kebutuhan hiburan. Apalagi

Afdal

dengan kemajuan tekhnologi di zaman sekarang seperti internet, begitu mudahnya generasi kita mengakses situs-situs porno yang dapat merusak mental. â&#x20AC;&#x153;Bicara pariwisata dan tekhnologi, tentu sangat erat kaitannya. Tak bisa dipungkiri, banyak kalangan generasi muda kita yang sudah menjadi korban kemajuan tekhnologi. Lihat saja, begitu banyaknya kasus asusila yang menimpa kaum muda generasi penerus bangsa kita. Untuk itu, kita sangat mengharapkan agar pemimpin kota Sawahlunto kedepan harus mampu membangun akhlak yang kini terlihat sangat jauh menurun,â&#x20AC;? ujar ayah dari 5 orang anak itu.

Dalam kesempatan tersebut, Afdal juga mengingatkan pada siapapun yang nanti akan turut ber-

saing dalam kancah calon pemimpin atau walikota Sawahlunto, agar menjadi pemimpin yang amanah. â&#x20AC;&#x153;Pemimpin bukanlah penguasa. Maka jadilah pemimpin yang arif, bijaksana dan bersungguhsungguh dalam mengemban amanah masyarakat. Dan janganlah jadi seorang penguasa. Sebab, pada umumnya seseorang yang telah merasa berkuasa akan dapat berbuat semena-mena, dapat mengesampingkan amanah dan tugas serta tanggunhjawabnya tanpa memperdulikan kepentingan masyarakat,â&#x20AC;?harap Afdal, sang suami dari Mirna Elmayanti ini.

Lebih jauh pria kelahiran 15 September 1969 itu menegaskan, Menunaikan amanah bukanlah pekerjaan yang ringan. Bahkan langit, bumi dan gunung tidak mampu mengembannya. â&#x20AC;&#x153;Dalam Al Qurâ&#x20AC;&#x2122;an surat Al Ahzab ayat 72 allah berfirman, Sesungguhnya kami telah mengemukakan amanat kepada langit, bumi dan gunung-gunung, maka semuanya enggan untuk memikul

amanat itu dan mereka khawatir akan mengkhianatinya, dan dipikullah amanat itu oleh manusia.

Dari sini jelas sudah, mengemban sebuah amanah itu sngatlah berat.

Untuk itu, jadilah pemimpin yang amanah, dan jangan sekali-kali mengkhianatinya,â&#x20AC;?pungkas Afdal, yang gemar melakukan ceramah dan dakwah itu. Â&#x160;Amin

Sawahlunto Segera Bangun Islamic Centre SAWAHLUNTO, BiNNews â&#x20AC;&#x201D; Untuk mendukung dan menunjang program pariwisata kota Sawahlunto yang kini terus di kenbangkan, tak lama lagi kota tua bekas tambang ini akan segera membangun gedung Islamic Centre.

Hal itu diungkapkan Kepala Dinas Pekerjaan Umum kota setempat, Ir.H Radam M.Sc yang ditemui BiNNews diruang kerjanya, Rabu (30/3).

Menurutnya, dengan memanfaatkan lahan seluas 1,6 hektar tepat disamping Masjid Agung, diperkirakan akan menelan dana hingga Rp50 Milliar. â&#x20AC;&#x153;Sekarang tahap pra perencanaan sudah selesai, sedangkan sumber dananya kita akan mencari bantuan atau donatur keluar negeri. Selain itu, kita juga berharap nantinya akan ada bantuan dari kementrian agama,â&#x20AC;? ungkap Radam.

Namun untuk pembangunan gedung tersebut, lanjutnya, kita membutuhkan dukungan semua lapisan masyarakat kota ini untuk turut berpartisipasi.

Radam menambahkan, sesuai perencanaan gedung tersebut akan digunakan sebagai pusat studi Islami serta pusat kegiatan islam lainnya. Dalam gedung tersebut, nantinya juga akan dilengkapi dengan berbagai sarana seperti Aula atau ruang serba guna, Perkantoran untuk berbagai lembaga islam seperti MUI dan lainnya. â&#x20AC;&#x153;Selain itu, Islamic Centre juga akan dilengkapi dengan ruang pengelola, ruang penunjang kegiatan, Plaza yang nantinya akan berisi berbagai souvenir khas kota Sawahlunto, Taman, serta laha parkir dengan kapasitas 100 kendaraan roda Empat,â&#x20AC;?pungkasnya. Â&#x160;Amin

Pembangunan Rusunawa:

Warga Durian II Sepakati Ganti Rugi SAWAHLUNTO, BiNNews â&#x20AC;&#x201D; Terkait rencana Pemerintah kota Sawahlunto untu mendirikan Rumah Susun Sewaan (Rusunawa) dengan memanfaatkan lahan seluas 5,1 hektar di Medan Papaneh Kelurahan Durian II kecamatan Barangin, pihak Pemerintah kota dan warga telah sepakati angka ganti rugi.

Sebelumnya, beberapa warga yang mewakili sekitar 20 orang warga lainnya disekitar lokasi proyek yang ditemui BiNNews Jumat pekan lalu, sempat mempertanyakan kejelasan ganti rugi.

Dari informasi yang dihimpun BiNNews, selain Rusunawa, dilokasi tersebut juga akan dibangun sejumlah fasilitas umum, seperti lapangan sepak bola, taman bermain anak, serta sarana ibadah dan fasilitas lainnya.

Asisten I Pemerintahan kota Sawahlunto, Yusrizal AS yang dikonfirmasi BiNNews diruang kerjanya, Rabu (30/3) mengatakan, Pemerintah kota tidak ingin merugikan masyarakat dan akan memberikan ganti rugi yang pantas. Bahkan bagi warga yang tidak memiliki lahan lain untuk mendirikan rumah kembali, Pemko akan memberikan lahan baru sebagai gantinya dan dibiayai dari uang penggantian tersebut. â&#x20AC;&#x153;Untuk angka atau jumlah ganti rugi 13 rumah penduduk dan berbagai tanaman, kami masih menghitung sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Dan untuk hal ini, kita sudah dua kali memberikan sosialisasi. Pada dasarnya, masyarakat mendukung adanya pembangunan Rusunawa ini,â&#x20AC;? terang Yusrizal, yang akrab disapa pak Chan itu.

Lebih jauh Chan mengatakan, pembangunan Rusunawa yang memiliki Empat blok dengan masing-masing akan menelan anggaran sebesar Rp 15 Miliiar menggunakan dana APBN itu merupakan yang pertama kalinya di Sumatera Barat. â&#x20AC;?Untuk pembangunan ini, tim survey pusat dari Departement Pekerjaan Umum dan Pemukiman rakyat telah mengunjungi lokasi tersebut, dan akan kembali melakukan survey usai pematangan lahan. Dan menurutnya, Pembangunan ini diprioritaskan dengan alasan telah tersedia tanah bersertifikat yang menjadi syarat mutlak,â&#x20AC;? pungkasnya. Â&#x160;Amin

Radio SPASI Pasaman Studi Banding ke Radio Sawahlunto SAWAHLUNTO, BiNNews â&#x20AC;&#x201D; Radio siaran pemerintah kota Sawahlunto merupakan satu-satunya radio milik pemda yang telah resmi menjadi Lembaga Penyiaran Publik Lokal (LPPL) dan telah mengantongi izin dari Depkominfo.

Mungkin hal inilah yang mendasari sejumlah radio dari berbagai daerah untuk melakukan studi banding ke radio 99,9 FM yang telah mengudara di hamper seluruh pelosok Sumatera Barat ini.

Kamis, (31/3) kemarin radio SPASI FM Lubuk Sikaping milik pemda Pasaman juga telah melakukan studi banding keradio tersebut.

Tiga orang rombongan yang dipimpin Kabid Sarana Inforkom Mahatia Firya beserta Zul Asman dan Maiyunar yang tiba ke studio 99,9 fm sekitar pukul 13.30 wib itu, disambut pimpinannya Wiza Anrita.

Dalam bincang-bincang tersebut, Wiza Anrita yang akrab disa-

pa Rita itu menjelaskan tentang tata cara dan prosedur untuk menjadi radio LPPL, dan terlihat rombongan tersebut sangat memperhatikan satu persatu hal yang diuraikan Rita.

Dari sisi perizinan, memang radio ini telah resmi menjadi LPPL. Namun sayang, kondisi studio sepertinya masih tampak kurang memadai.

Dari dalam ruangan studio itu plafon yang tepat diatas ruang tamu terlihat berjamur akibat kebocoran atap, namun terkesan dibiarkan saja. Selain itu, dari tembok luar studio juga terlihat sejumlah coretan didinding dengan beberapa kalimat yang kotor. Â&#x160;Amin

PARIWARA

Yuswir BE, Ketua Komisi A DPRD Kota Sawahlunto:

Pembangunan Pariwisata mesti Berbazis Ekonomi Kerakyatan SAWAHLUNTO, BiNNews â&#x20AC;&#x201D; Gema dunia pariwisata kota Sawahlunto di luar daerah memang telah membahana. Tak hanya di Sumatera Barat, tetapi juga nasional, bahkan International.

Buktinya, tak jarang kita melihat turis mancanegara datang dan berkunjung ke Sawahlunto.

Bahkan tak jarang pula, untuk memajukan pariwisatanya, kota ini sering mengadakan berbagai event-event besar. Mulai pacu kuda Nasional hingga Festval Musik International (SIMFes).

Hal ini merupakan bukti keseriusan Pemerintah kota Sawahlunto dalam mempromosikan objek wisatanya.

Harus diakui, kini kota Sawahlunto telah memiliki sejumlah objek pariwisata yang konon hampir seluruhnya merupakan yang terbaik di tingkat Sumatera Barat, atau yang kedua di Indonesia. Sebut saja

Waterboom, M o s e u m Gudang Ransoem, Moseum Kereta Api (Type E1060) yang hanya tinggal ada 2 unit di dunia, Info box, Lubang Mbah Soero, Gelanggang Pacu Kuda, Cirkuit Moro Cross, dan Road Race, serta Taman satwa Kandih dan Dream Land yang kini masih dalam tahap pembangunan, yang disebut-sebut sebagai Ancol kedua..

Sungguh ini merupakan sebuah keberhasilan kota ini dalam membangun dan memajukan dunia pariwisata.

Namun bagaimana sesungguhnya yang terjadi dengan pariwisata di kota tua bekas tambang itu?.

Yuswir BE, tokoh masyarakat, pengusaha dan juga Ketua Komisi A DPRD kota ini menilai, Pariwisata yang kini dibangun pemerintahan kota ini belumlah m e n y e n t u h e k o n o m i masyarakat secara luas.

Menurutnya, membangun pari-

wisata dikota kecil seperti Sawahlunto ini, haruslah diimbangi dengan Multi Player Efect yang dapat mengangkat e k o n o m i masyarakat. â&#x20AC;&#x153;Sah-sah saja kita membangun objek wisata, namun tentunya semua harus dikaji secara mendalam. Apa manfaatnya nanti bagi masyarakat kita?. Karena saya melihat, hanya baru segelintir masyarakat saja yang menikmati atau merasakan dampak dari hasil pembangunan pariwisata,â&#x20AC;? ujar politisi PKPB itu.

Sementara itu, lanjut Yuswir, kota Sawahlunto masih memiliki lahan tidur yang sangat luas, yang hingga kini masih belum termanfaatkan. â&#x20AC;&#x153;Memang kota ini memiliki program Kakao yang sudah berjalan selama bertahuntahun. Tetapi ternyata program itu justru menjerat sejumlah pejabat kepada tindak pidana korupsi. Ini merupakan bentuk lemahnya pengawasan pemerintah. Jika dilaksanakan sesuai aturan, seharusya kota ini sudah berlimpah Kakao. Tetapi kini hanya segelintir orang saja yang berhasil,â&#x20AC;? papar pengusaha tambang batubara itu.

Selain Kakao, dikota Sawahlunto memang terdapat beberapa

program yang mengarah pada pengembangan pertanian, seperti Karet, dan Mahoni yang direncanakan akan mendatangkan ribuan batang, serta sejumlah program lainnya.

Menanggapi program penanaman Mahoni

itu, Yuswir mengaku pesimis dengan keberhasilannya. Pasalnya, Yuswir yang mengaku pernah melakukan survey secara tidak sengaja di sebuah daerah, disana tak sesuai dengan apa yang diharapkan petani. â&#x20AC;&#x153;Sewaktu saya menanyakan pada warga disana, pohon Mahoni yang diperkirakan hanya akan menghasilkan maksimal 2 kubik perbatang itu, telah berumur lebih dari 12 tahun. Sementara, di kota ini kita memerlukan pengembangan ekonomi masyarakat secara cepat. Dalam hal ini, saya merasa pesimis dengan program Mahoni ini,â&#x20AC;? ujar Yuswir, yang tersiar kabar ingin

maju dalam persaingan calon kepala daerah pada 2013 nanti.

Lebih jauh Yuswir mengatakan harapannya, ingin mengembangkan Sawit sebagai salah satu komoditi pertanian untuk memajukan ekonomi masyarakat kota Sawahlunto ini. â&#x20AC;&#x153;Didaerah tetangga kita, mereka telah berhasil mengembangkan pertanian sawit. Mereka pun terlihat sangat maju. Mengapa kita tidak mencoba hal itu?.

Sementara menjelang sawit itu berbuah, petani bisa memanfaatkan tanah diantara pohon sawit itu untuk menanam ubi atau tanaman lainnya. Jika itu dilakukan,

pasti akan sangat membantu kecukupan ekonomi masyarakat dalam memenuhi kebutuhan sehari â&#x20AC;&#x201C; hari,â&#x20AC;? ujarnya lagi.

Diakhir perbincangan itu, Yuswir juga menyampaikan bahwa membangun Priwisata di kota yang penuh dengan sejarah ini, tentunya juga harus melihat tatanan adat dan budaya Minangkabau yang bersandikan ABS, SBK. â&#x20AC;&#x153;Saya sangat setuju dengan visi kota ini menjadi kota wisata tambang yang berbudaya, namun demikian, mari kita bangun bersama pariwisata yang berbasis pada ekonomi kerakyatan,â&#x20AC;? pungkasnya. Â&#x160; Amin

BiNNews

Edisi 224| Th V/ 4 - 10 April 2011

11

SAMBUNGAN >>dari Hal 1

Rusak............................ pakan kewenangan pemerintah pusat yang mestinya dibiayai APBN. HM Nurnas, ST, Ketua Komisi III DPRD Sumbar membuka rapat kerja dengan Dinas PSDA Sumbar terkait kewenangan pengelolaan wilayah sungai dengan kalimat, pada prinsipnya pembangunan boleh dibiayai dengan dana loan (pinjaman luar negeri-red), APBN, APBD Provinsi dan APBD Kabupaten/Kota. â&#x20AC;&#x153;Walau demikian Dinas PSDA mesti menjelaskan masalah kewenangan seperti yang diapungkan media massa belakangan ini,â&#x20AC;? sebut Nurnas. â&#x20AC;&#x153;Ada tidak peraturan perundang-undangan yang dilanggar?â&#x20AC;?, tanyanya.

Menanggapi hal tersebut, H. Ali Musri, ME, Kepala Dinas PSDA Sumbar mengatakan, pengelolaan sumber daya air memang berdasarkan wilayah sungai seperti diatur UU No. 7 Tahun 2004 tentang SDA, Permen PU No. 11A Tahun 2006 tentang Wilayah Sungai dan peraturan perundang-undangan terkait lainnya. â&#x20AC;&#x153;Wilayah Sungai Akuaman memang kewenangan pemerintah pusat. Tapi karena sangat urgen dan atas permintaan masyarakat, sementara dana APBN di Balai Wilayah Sun-

gai Sumatera V sudah dialokasikan untuk menangani yang urgen lainnya, maka kita tangani dengan APBD,â&#x20AC;? jelasnya.

Ditambahkannya, selama ini Dinas PSDA Sumbar selalu bekerja sama dengan Balai Wilayah Sungai Sumatera V dalam pengelolaan sumber daya air. â&#x20AC;&#x153;Kami menangani semua sungai yang ada di Sumbar. Kewenangan kami juga banyak yang ditangani oleh Balai. Kami juga banyak menangani kewenangan kabupaten/kota,â&#x20AC;? tegasnya. â&#x20AC;&#x153;Kami juga sangat mendukung program ketahanan pangan.

Tahun 2011 ini saja ada Rp50 miliar APBN untuk proyek irigasi dan hanya Rp20 miliar untuk sungai,â&#x20AC;? tambahnya. â&#x20AC;&#x153;Kalau permasalahan kewenangan ini terus diapungkan, bisa-bisa penanganan sungai-sungai yang ada di Sumbar ini beralih ke Balai yang ada di Jambi, Riau dan Sumut sesuai dengan kewenangan pengelolaan wilayah sungai bersangkutan,â&#x20AC;? ujar Ali Musri.

Andy Ikhvan, ME, Kepala Bidang Sungai, Pantai, Konservasi menambahkan, wilayah sungai kewenangan provinsi Sumbar hanya Masang Pasaman dan Lunang

Silaut. â&#x20AC;&#x153;Selebihnya adalah kewenangan pusat dan kabupaten/ kota,â&#x20AC;? sebur Andy. â&#x20AC;&#x153;Namun, Pasal 8 dan 9 UU No. 24 tentang Penanggulangan Bancana Alam mewajibkan pemerintah daerah ikut serta dalam penanganan pra bencana (antisipasi), tanggap darurat dan rehab/rekon,â&#x20AC;? tambahnya. â&#x20AC;&#x153;Khusus penanganan Batang Mangor, Gasan dan Tiku Antokan tersebut, erat kaitannya dengan bencana alam,â&#x20AC;? tegasnya. â&#x20AC;&#x153;Kita hanya menangani yang urgen-nya saja. Penyelesaiannya nanti akan dikerjakan Balai dengan APBN,â&#x20AC;? tambahnya.

Aprial, salah seorang PPK Balai WSS V ikut menambahkan, dikatakannya pekerjaan (proyek-red) kewenangan Balai (pusat-red) yang dikerjakan Dinas PSDA jangan diributkan. â&#x20AC;&#x153;Malu kita kepada Pusat,â&#x20AC;? ujarnya. â&#x20AC;&#x153;Selama ini koordinasi antara Balai dengan Dinas berjalan baik. Pekerjaan Dinas juga banyak yang dikerjakan Balai,â&#x20AC;? tambahnya. â&#x20AC;&#x153;Jadi, tak ada yang perlu diributkan,â&#x20AC;? tegasnya sembari menyebutkan, pihaknya akan selalu berkoordinasi dengan Dinas PSDA Sumbar dalam mengerjakan pengelolaan sumbar daya air di Sumbar.

Yulman Hadi, Sultani dan Saidal Masfiyuddin, Anggota Komisi III sama-sama mempertanyakan ada atau tidak peraturan perundang-undangan yang dilanggar dalam pemakaian APBD untuk mengerjakan proyek kewenangan pusat tersebut. Saidal menekankan, kalau mestinya menggunakan APBN, harus diusahakan pakai APBN. Sultani meminta supaya kegiatan di atas Rp10 miliar mesti diusahakan pakai APBN. Menjawab semua itu, Ali Musri menegaskan tak ada peraturan perundang-undangan yang dilanggar. â&#x20AC;&#x153;Saya setuju diadakan pembahasan lebih mendalam di rapat-rapat berikutnya,â&#x20AC;? tegasnya.

Terkait pertanyaan Agus Susanto, Sekretaris Komisi III tentang tidak adanya eskalasi (penyesuaian harga-red) pada lelang proyek tahun jamak PSDA Sumbar, Ali Musri mengatakan, persoalan tersebut sudah diberitahukan kepada rekanan dan hingga kini tak ada rekanan yang keberatan. â&#x20AC;&#x153;Ini dibuktikan dengan banyaknya rekanan yang ikut menawar,â&#x20AC;? tegasnya. Sebagai mantan praktisi konstruksi, Nurnas dan Yulman Hadi sangat kecewa dan protes atas kebijakan

Dinas PSDA Sumbar yang meniadakan eskalasi pada proyek tahun jamak tersebut. â&#x20AC;&#x153;Namun sebagai anggota dewan, saya mesti diam,â&#x20AC;? ujar mereka.

Menjawab pertanyaan Yulman Hadi, Saidal Masfiyuddin dan Agus Susanto tentang kerusakan proyek-proyek APBD 2008-2010 di sungai-sungai kewenangan pusat tersebut, Ali Musri mengatakan, kerusakan proyek tersebut adalah akibat bencana alam. â&#x20AC;&#x153;Sebagian masih dalam masa pemeliharaan,â&#x20AC;? ujarnya. â&#x20AC;&#x153;Poto-poto yang ditampilkan di Koran itu (Koran BiNNews red) adalah poto-poto paska bencana alam,â&#x20AC;? kilahnya. â&#x20AC;&#x153;Kita jamin semua pekerjaan proyek tersebut sesuai bestek,â&#x20AC;? tegasnya. â&#x20AC;&#x153;Kami siap dicek ke lapangan kapan saja!,â&#x20AC;? tantangnya.

Rapat kerja yang diwarnai dengan batuk dan selakan Ali Musri itu ditutup dengan kesimpulan, pengelolaan sumber daya air yang ditangani Dinas PSDA Sumbar mesti singkron dengan program Balai Wilayah Sungai Sumatera V sebagai perpanjangan tangan pemerintah pusat di daerah. â&#x20AC;&#x153;Kita minta supaya setiap rapat kerja, Balai diikutkan. Supaya program-

nya saling mendukung,â&#x20AC;? ujar Nurnas. â&#x20AC;&#x153;Untuk turun ke lapangan melihat kerusakan proyek-proyek tersebut, Dinas PSDA akan diberitahu sesaat akan turun,â&#x20AC;? tegasnya. Dikesempatan itu, Nurnas, Yulman Hadi, Saidal Masfiyuddin dan Agus Susanto menyampaikan terima kasih kepada media massa yang telah melakukan kontrol sosial terhadap kinerja Dinas PSDA Sumbar.

Seperi diberitakan, di masa kepemimpinan Gubernur Gamawan Fauzi, Dinas PSDA Sumbar menggelontorkan Rp82 miliar lebih dana APBD Sumbar 2008-2010 untuk pengerjaan proyek sungai kewenangan pusat yang mestinya pakai APBN. Ironisnya, baru saja selesai dibangun, proyek sungai di wilayah Sungai Akuaman dan Inderagiri tersebut kini rusak berat.

Hebatnya lagi, Dinas PSDA Sumbar malah kembali mengalokasikan APBD Sumbar 2011-2014 Rp120,6 miliar lebih untuk menggarap proyek empuk di wilayah sungai kewenangan pusat tersebut. Kata pihak Dinas PSDA Sumbar, itu sebagai proyek pancingan, tapi mereka memancingnya selama empat tahun anggaran. Â&#x160; Yuska

Pasaman Barat sesuai amar putusan 8 Desember 2010 nomor :140/Pid.B/2010/PN.PSB yang mana Yusrital Pgl Buyung (38) tempat tinggal Limau Purut Jorong Pasa Lamo Kenagarian Kajai kecamatan Talamau dan Amran pgl Moren (45) tinggal di Pilubang Kampung Alam Kenagarian Kajai serta Daswin Pgl Uwin (52) tinggal di Sungai Lampung Jorong Tanjung Beruang Kenagarian Kajai dinyatakan bersalah melakukan tindak pidana dimuka umum secara bersama-sama melakukan kekerasan terhadap manusia yang menyebabkan luka berat.

Sehingga pengadilan menjatuhkan pidana penjara masing-masing selama 5 tahun. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh para terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan. Menetapkan para terdakwa tetap berada dalam tahanan.

Putusan PN Pasbar ini dikuatkan oleh putusan banding dari Pengadilan Tinggi Padang dengan amar putusan 7 Februari 2011 nomor :04/PID/2011/PT.PDG yang isinya juga menjatuhkan pidana lima tahun penjara serta menetapkan para terdakwa tetap berada dalam tahanan.

Lalu pada 2 Maret 2011 terdak-

wa telah mengajukan Kasasi terhadap putusan PT menimbang bahwa untuk kepentingan pemeriksaan Mahkamah Agung mengangap perlu untuk mengeluarkan perintah penahan para terdakwa tersebut sesuai pasal 28 ayat 1 KUHAP terdakwa agar ditahan dalam rumah tahanan Negara untuk paling lama 50 hari terhitung mulai tanggal 2 Maret 2011 . â&#x20AC;&#x153;Namun anehnya kata AN bersama mamaknya para terdakwa kini telah keluar rumah tahanan Lapas Talu pada 19 Februari lalu dan bebas berkeliaran di kampung dan bertingkah seolah-olah mau memancing emosional kami dengan membuat

tingkah hampir tiap hari mondar mandir di depan rumah kami dengan gaya tak menyenangkan,â&#x20AC;? aku AN. Bahkan lanjut AN, pernah suatu malam tepatnya pada Rabu (16/ 3) sekitar pukul 12.00 ada sekitar 4 orang memakai penutup muka membawa jerigen minyak menuju arah rumah AN memakai kendraan roda dua namun karena terlihat warga di sekitar rumah mereka lari menuju arah Padang Tujuh. â&#x20AC;&#x153;Kuat dugaan kami mereka adalah para terdakwa tersebut. Keselamatan kami merasa terancam dan hidup kami was-was, kenapa terdakwa bisa keluar dari tahanan sementara putusan pengadilan

jelas lima tahun penjara, ada apa dibalik ini semua, haruskah kami bertumpah darah sebelum pihak hukum bertindak. Daripada saya duluan yang dihabisi lebih baik saya yang mengahabisi mereka kalaulah aparat penegak hukum masih tak mau juga sedangkan hal ini telah saya laporkan namun tak juga kunjung di gubris,â&#x20AC;? kata AN. Rabu, (30/3) BiNNews mencoba mendatangi rumah tahanan Talu untuk memperoleh keterangan kepala rutan namun sayangnya Kepala rutan tak berada di tempat, salah seorang penghuni rutan yang enggan disebutkan identitasnya mengatakan kepala rutan

sedang di Jakarta.

Sementara Kapolres Pasaman Barat, Sus Edy Tafif mengatakan kalau persoalan tersebut telah dilimpahkan ke Pengadilan dan mesti berkoordinasi dulu dalam menangani masalah tersebut.

Tambah AN, dari para terdakwa masih ada pelaku yang masih buron 3 orang, satu diantarnya melarikan diri ke Medan yang lainya masih berada di Pasaman Barat tapi belum juga ditangkap dan barang bukti sewaktu kejadian di TKP berupa sepeda motor merek Jupiter MX warna merah masih belum juga di sita pihak penegak hokum,â&#x20AC;? ucap AN. Â&#x160;BiNNews

PT Daya Tama Beta Mulya ditetapkan sebagai pemenang dengan tawaran Rp9,9 miliar dari HPS Rp11 miliar. PT Ikhlas Jaya Karya Nusa dengan tawaran Rp10,1 miliar dan PT Pantelba Surya Putra dengan tawaran Rp10,2 miliar sebagai pemenang cadangan. Putusan panitia lelang yang ditandatangani Rilza Hanif, SST, Ketua Panitia Lelang tersebut juga disampaikan kepada PT Teisa Mandiri dan

PT Alstrenindo Mitra Serasi sebagai penawar terendah.

Merasa dicurangi, PT Teisa Mandiri melayangkan sanggahan dengan surat sanggahan yang ditandatangani Ir. Djoemali, Dirut perusahaan tersebut. Alasannya adalah, sejak pembukaan penawaran tanggal 18 Februari hingga klarifikasi, ketua panitia lelang menyatakan tawarannya yang paling bersih dan tak ada yang kurang

alias lengkap. Semua yang disyaratkan panitia sudah dipenuhi, termasuk mendatangkan tim teknis peledakan untuk memaparkan teknik peledakan. Djoemali dalam suratnya menduga ada praktek KKN antara panitia dengan pemenang lelang. Karena, pemenang lelang tak membawa tim teknis peledakan sewaktu klarifikasi. â&#x20AC;&#x153;Kami menyanggah karena panitia lelang tak pernah menunjukan kesalahan tawaran kami,â&#x20AC;? ujar Djoemali saat dikonfirmasi via ponselnya, Selasa (29/3). â&#x20AC;&#x153;Sejak pembukaan penawaran hingga selesai klarifikasi, ketua panitia mengatakan tawaran kami yang terlengkap dan terendah. Semua yang disyaratkan panitia sudah kami penuhi,â&#x20AC;? jelasnya. â&#x20AC;&#x153;Kami tak

pernah diberitahu ada kesalahan pada tawaran kami,â&#x20AC;? tegasnya. â&#x20AC;&#x153;Untuk itu, kami minta supaya keputusan tersebut dianulir dan menetapkan PT teisa Mandiri sebagai pemenang lelang dengan tawaran Rp8,9 miliar dari HPS Rp11 miliar,â&#x20AC;? tambahnya.

M Dien, Dirut PT Alsternindo Mitra serasi yang dikonfirmasi via ponselnya, Kamis (31/3) membenarkan pihaknya menyanggah putusan panitia lelang proyek tersebut. â&#x20AC;&#x153;Waktu klarifikasi panitia tidak mempermasalahkan tawaran kami, baik secara administrasi maupun teknis,â&#x20AC;? ujar M Dien. â&#x20AC;&#x153;Hingga pemenang ditetapkan, panitia tidak pernah memberitahu ada kesalalah pada tawaran kami,â&#x20AC;? tegasnya. â&#x20AC;&#x153;Makanya kami menyanggah keputusan tersebut,

karena tawaran kami jauh lebih rendah dari pemenang. Selisihnya ratusan juta!,â&#x20AC;? tambahnya. â&#x20AC;&#x153;Panitia mesti memenangkan perusahaan kami,â&#x20AC;? pungkasnya.

Rilza hanif, SST, Ketua panitia lelang yang dikonfirmasi via telepon kantor Dinas PU Limapuluh Kota, Kamis (31/3) membenarkan adanya sanggahan tersebut. â&#x20AC;&#x153;Sanggahan mereka sudah kami jawab. Mungkin belum sampai,â&#x20AC;? ujarnya. â&#x20AC;&#x153;PT Teisa Mandiri gugur karena KD-nya tak cukup.

Yang ada hanya Rp1,6 miliar sementara HPS-nya Rp11 miliar,â&#x20AC;? jelasnya. â&#x20AC;&#x153;PT Alstrenindo Mitra Serasi tak dimenangkan karena surat dukungan pengadaan bronjong-nya bermasalah. Perusahaan bersangkutan menyatakan tak pernah memberi dukungan

kepada PT Alstrenindo,â&#x20AC;? tambahnya. â&#x20AC;&#x153;Kami jamin tak ada praktek KKN dalam proses lelang ini,â&#x20AC;? tegasnya.

Menanggapi jawaban ketua panitia lelang tersebut, Djoemali mengatakan KD (kemampuan dasarred) perusahaannya cukup. â&#x20AC;&#x153;Kami punya pengalaman tiga buah, masing-masing Rp1,1 miliar, Rp1,6 miliar dan Rp1,4 miliar. Kalau digabung, malah melebihi KD yang diminta panitia,â&#x20AC;? tegasnya. Sementara M Dien mengaku dukungan pengadaan bronjong tersebut didapatnya dari perwakilan perusahaan bersangkutan di Payakumbuh. â&#x20AC;&#x153;Harusnya diklarifikasi lagi kepada kami supaya menjadi jelas,â&#x20AC;? ujar M Dien. â&#x20AC;&#x153;Saya akan tanyakan lagi ke perwakilan perusahaan tersebut,â&#x20AC;? tegasnya. Â&#x160; Yuska

ayanan nifas dengan tindakan emergensi dasar, pelayanan bayi baru lahir dengan tindakan emergensi dasar.

Pemeriksaan rujukan kehamilan pada kehamilan risiko tinggi, penanganan rujukan pasca keguguran, penanganan kehamilan ektopik terganggu (KET), persalinan dengan tindakan emergensi komprehensif, pelayanan nifas dengan tindakan emergensi komprehensif, pelayanan bayi baru lahir dengan tindakan emergensi komprehensif dan pelayanan KB pasca persalinan.

Setelah itu masih ada pelayanan yaitu pelayanan Tatalaksana PNC / Post Natal Care (pera-

watan Pasca Melahirkan) yang dilakukan sesuai dengan buku pedoman KIA, Ketentuan Pelayanan pasca persalinan meliputi pemeriksaan nifas minimal 3 kali dan pelayanan yang terakhir adalalah pelayanan pasca nifas yang dilakukan upaya KIE/Konseling untuk memastikan seluruh ibu pasca bersalin atau pasangannya menjadi akseptor KB yang diharahkan kepada kontrasespsi jangka panjang seperti alat kontrasepsi dalam rahim (AKDR) atau kontrasepsi mantap/kontap (MOP dan MOW) untuk tujuan pembatasan dan IUD untuk tujuan penjarangan, kata Indra mengakhiri. Â&#x160; pen

Tahanan............................

Rp970............................

Kosumsi............................

Terhadap pedagang ayam potong pengecer di Pasar Ibuh, dikatakan, juga sudah diingatkan petugas, untuk tidak membeli ayam kampung. Selama ini, yang dijual pedagang di Pasar Ibuh, memang ayam potong jenis broiler, tapi mereka tetap diingatkan, agar tidak menerima ayam kampung, tambah Benni.

Keterangan Susi Suheni, S.Kh, dari Bidang Peternakan Dinas Pertanian Payakumbuh, di tempat terpisah, hingga sekarang, usaha peternakan ayam petelur dan ayam potong di Payakumbuh, masih tetap aman-aman saja. Meski terjadi sedikit goncangan harga ayam potong di pasaran, tapi vi-

rus mematikan ini tetap terjaga dan tak menular kepada ayam komersil, ucap Susi, sarjana kedokteran hewan tamatan IPB Bogor ini.

Sementara, jajaran kesehatan di bawah komando dr. Hj. Merry Yuliesday, MARS, disebut sekdako, terus melakukan sosialisasi, melibatkan puskesmas, pustu dan poskeskel. Kadis Kesehatan Merry yang dihubungi, lewat telepon genggamnya, mengemukakan, pihaknya sudah mengeluarkan perintah kepada seluruh petugas di tingkat kelurahan, agar memantau terhadap warga yang demam panas secara mendadak. Â&#x160;Sakti

Batu............................ longsor menutup badan jalan.

Sebuah batu besar menggelinding dari tebing yang tingginya mencapai ratusan meter.

Pantauan BiNNews di lokasi, terdapat tiga alat berat dikerahkan untuk menyingkirkan batu sebesar truk tersebut.

Kabid Jalan dan Jembatan Dinas Prasarana Jalan dan Tarkim Sumbar, Yazid kepada BiNNews pernah mengatakan bahwa jalur Sitinjau Lawik memang termasuk medan yang

berat, â&#x20AC;&#x153;Upaya pelebaran hanya bisa dilakukan dengan melakukan dam dari arah jurang yang dalam, itu memerlukan biaya yang tidak sedikit. Sebab, jika memapas tebing maka pendakian bakal lebih tinggi sehingga sulit untuk dilewati kendaraan,â&#x20AC;? katanya.

Pengendara kendaraan diminta hati-hati dan waspada melawati jalur maut ini, terutama bila cuaca sedang hujan dan berkabut. Â&#x160; BiNNews

Bahar............................ apakan pepatah petitih yang dilontarkan si penyayi kepada tamu kehormatan yang diikuti alat tradisional biola dan gendang .

Camat Sei Beremas Hendri Wijaya mengatakan Pulau Panjang memiliki 250 KK yang bermata pencarian nelayan, â&#x20AC;&#x153;Dengan adanya PNPM yang diberikan pemerintah sangat membantu meningkatkan perekonomian masyarakat dan mendapat aspresiasi penuh dari warga dari 594 meter yang direncanakan secara swadaya dapat terealisasi sepanjang 775 meter dengan lebar 24

meter dengan rincian pisik Rp14 juta ditambah swadaya Rp6 juta dari masyarakat dan swadaya pasir Rp3 juta,â&#x20AC;?urai Camat.

Ahmaddar (64) warga Pulau Panjang mengatakan mengapa dinamakan tangga asmaul husna dikarenakan jumlah anak tangga berjumlah 99 buah yang mempunayi arti selangkah demi selangkah mengggapai ridho Allah.

Dalam kunjungan itu, Bupati juga memberikian bantuan Rp10 juta untuk pembinaan TPA dan MDA yang ada di pulau panjang. Â&#x160; Buyung

Dinkes........................... paten Agam merupakan upaya meningkatkan pelayanannya untuk masyarakat.

Demikian diungkapkan Dr. Indra, MPPM, Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Agam didampinggi Yulhendri, SKM.M.Kes, Kabid Promkes. Kata Dr.Indra Program Jampersal tersebut adalah pembebasan terhadap biaya persalinan bagi masyarakat yang dibiayai APBN bertujuan untuk mendorong percepatan pencapaian MDGs pada tahun 2015 dan peningkatan kualitas pelayanan kesehatan termasuk persalinan oleh tenaga kesehatan,â&#x20AC;? jelasnya.

Katanya lagi, pelayanan dari

para tenaga kesehatan ini berupa pemeriksaan kehamilan (ANC) dengan tata laksana pelayanan mengacu pada buku Pedoman KIA, selama hamil sekurang-kurangnya ibu hamil diperiksa sebanyak 4 kali dengan frekuensi masing-masing satu per tiga bulan.

Selanjutnya pelayanan persalinan normal, pelayanan nifas normal, termasuk KB pasca persalinan, pelayanan bayi baru lahir normal, pPemeriksaan kehamilan pada kehamilan risiko tinggi.

Pelayanan pasca keguguran, persalinan per vaginam dengan tindakan emergensi dasar, pel-

Padang Panjang........................... kegigihan dan komitmen yang dilakukan Pemko Padang Panjang untuk menjadikan Padang Panjang sebagai sentra industri kulit nasional diluar pulau jawa. â&#x20AC;&#x153; Industri kulit merupakan salah satu industri padat karya yang diprogramkan pemerintah pusat, melalui industri ini akan mampu menyerap tenaga kerja, saya cukup bangga dengan kegigihan pihak Pemko Padang Panjang untuk mewujudkan daerah ini sebagai sentra industri kulit,â&#x20AC;? hal tersebut disampaikan Busharmaidi dalam sambutannya ketika acara peresmian UPTD Pengolahan Kulit Kota Padang Panjang, Rabu (30/3).

Sebagai salah satu program unggulan pemerintah, dalam pengembangan industri kulit,

kementrian perindustrian berupaya memberikan pembinaan terhadap daerah-daerah yang memiliki potensi sebagai sentra pengembangannya, dan Padang Panjang telah ditetapkan sebagai sentra industri kulit nasional. â&#x20AC;&#x153; Saya mengajak kepada pemerintah, perguruan tinggi, asosiasi pengusaha kulit dan pengerajin untuk bersama-sama membina dan mengembangkan industri kulit dan produk kulit di Kota Padang Panjang ini, sehingga juga bisa memberikan peluang usaha kepada masyarakat,â&#x20AC;? ajak Busharmaidi.

Sementara itu, Walikota Padang Panjang Suir Syam menyampaikan, sebagai salah satu misi Kota Padang Panjang untuk mewujudkan ekonomi

kerakyatan yang mandiri dengan pengembangan industri kulit sesuai dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Padang Panjang. â&#x20AC;&#x153; Kebijakan kita ini disambut baik pemerintah pusat, pada tahun 2008 lalu kita telah melakukan MoU menjadikan Padang Panjang Sentra Kulit Nasional antara Ditjen IKM Kementrian Perindustrian, Gubernur Sumbar dan Walikota Padang Panjang,â&#x20AC;? ucap Suir Syam.

Sebagai tindak lanjut dari MoU tersebut, Kementrian Perindustrian memberikan bantuan mesin yang dipergunakan oleh UPTD ini. UPTD Pengolahan Kulit ini sudah dapat memenuhi kebutuhan bahan baku pengerajin kulit di

Sumatera Barat. â&#x20AC;&#x153; Kita juga berharap korelasi antara pengembangan industri kulit ini dengan program sektor pariwisata, sehingga Padang Panjang benar-benar menjadi kota tujuan pariwisata sekaligus wisata belanja kerajinan kulit bukan sebagai tempat persinggahan wisata kuliner saja,â&#x20AC;? harap Suir Syam.

Selain peresmian UPTD dengan penandatanganan prasasti dan pembukaan selubung papan nama oleh Sekretaris Ditjen IKM, juga dilakukan penandatanganan MoU pengembangan industri kulit Kota Padang Panjang, sekaligus peninjauan proses pengolahan kulit pada UPTD dan pengecekan Instalasi Pembuangan Air Limbah (IPAL). Â&#x160; Ned

dr. Hj. Rosnini Savitri, MKes, Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Sumatera Barat

Cegah HIV/AIDS dengan Gaya Hidup Sehat DENGAN menerapkan gaya hidup sehat, berarti kita telah membentengi diri dan keluarga dari serangan HIV/AIDS. HIV/ AIDS belum ada obatnya, sementara penyebarannya terus me ningkat dan sangat mengkuatirkan. Untuk itu, hindari perilaku seks bebas dan penggunaan jarum suntik tidak steril. Dan, tingkatkan komunikasi, informasi dan edukasi tentang bahaya HIV/AIDS dan pencegahannya kepada para remaja.

Hal ini disampaikan dr. Hj. Rosnini Savitri, MKes, Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Suma tera Barat, baru-baru ini di Padang.

“Kasus HIV/AIDS di Sumbar sudah sangat mengkua tirkan.

Saat ini tercatat 752 kasus, yaitu 128 HIV dan 624 AIDS. Dengan kondisi ini, Sumbar menempati rangking 12 dari 33 provinsi yang terjangkit HIV/AIDS di Indonesia,” sebut Rosnini. “Dilihat dari faktor resiko narkoba, Sumbar malah peringkat 3,” tambahnya.

Kasus HIV/AIDS pertama ditemukan di Sumbar tahun 1992 melalui sero survey dengan penderita 1 orang. Namun seiring dioperasikannya klinik VCT (Vo luntary Counselling Test) atau konseling dan tes sukarela di beberapa rumah sakit, kasus mematikan ini terus ditemukan. “Tingkat perkembangan kasus tahun 2006 ke 2007 adalah 101 persen. Kini, kasus HIV ditemukan di 10 dari 19 kabupaten/ kota yang ada di Sumbar dan AIDS ditemukan di 18 kabupaten/kota,” jelas Rosnini.

Kenyataan epidemi lainnya adalah, jika dilihat dari jumlah kasus, jumlah AIDS jauh lebih besar daripada HIV. Ini menggambarkan belum optimalnya upaya penjaringan kasus. Faktor risiko terbesar adalah IDU (Injection Drug Users) atau pengguna narkoba sistem injeksi. Di Lapas dan Rutan juga temukan kasus

Disamping fasilitas, Pemprov Sumbar juga melengkapinya dengan regulasi (peraturan) berupa SK Gubernur Sumbar tentang Komisi Penang gulangan AIDS (KPA) Provinsi Sumbar. KPA Kabupaten/ Kota juga sudah terbentuk. Perda Provinsi Sumbar No. 11/2001 tentang Pemberantasan Maksiat.

“Ini terkait adanya korelasi yang signifikan

AIDS. “Yang sangat menyedihkan adalah, pada ibu hamil dan anak juga ditemukan kasus HIV/ AIDS,” ujar Rosnini. “Kasus HIV dan AIDS 60 persen berkembang menjadi Tuberculosis,” tambahnya.

Rosnini menegaskan, Peme rintah Provinsi Sumbar sangat serius mengendalikan HIV/AIDS dan IMS (Infeksi Menular Sek sual). Visi-nya adalah, terkendalinya penyebaran infeksi HIV/ AIDS dan PMS (Penyakit Menular Seksual), dan meningkatnya kualitas hidup ODHA (orang dengan HIV/AIDS) di Provinsi Sumbar.

Rosnini Savitri

Misi-nya adalah, pengendalian penyebaran infeksi HIV, IMS dan dampak HIV/AIDS dilakukan melalui upaya pencegahan, me ningkatkan kualitas pelayanan serta jangkauan ODHA dan masyarakat.

Sementara strategi pengendalian yang dilakukan adalah berupa upaya pencegahan infeksi dengan memutus rantai penularan terutama pada populasi rawan tertular dan menularkan.

Upaya pelayanan secara komprehensif dan terpadu dalam rangka meningkatkan kualitas hidup orang dengan HIV/AIDS dan mengurangi dampak sosial dari HIV/AIDS. Dan, meningkatkan jangkauan dan kualitas pengendalian secara bertahap berdasarkan epidemiologi dengan

menggunakan setiap sumber daya dan mengikutsertakan seluruh komponen masyarakat.

Guna mewujudkan visi dan misi tersebut, Pemprov Sumbar telah menyediakan fasilitas kli nik VCT di RSUP Dr. M. Djamil, RSUD Akhmad Muchtar, RS Yos Sudarso, RS Siti Rahmah, LSM PKBI Cemara, LSM Lentera Minang kabau dan Konselor di 19 kabupaten/ kota. Rumah sakit rujuk annya adalah RSUP DR. M Djamil, RSUD Ahmad Muchtar dan RSUD Pariaman (dalam persiapan). “Kita juga punya Puskesmas IMS, yaitu di Seberang Padang dan Andam Dewi Solok,” papar Rosnini. “Terapi dan Rehabilitasi bagi korban narkotika (Outreach Centre) ada di Seberang Padang dan Biaro Bukittinggi,” tambahnya.

antara praktek prostitusi (maksiat) dengan penyalahgunaan narkoba dan penyebaran HIV/ AIDS. Perda ini mencegah dan menghambat terjadinya praktek maksiat,” tegas Rosnini. “Pemprov juga telah membentuk Tim Koordinasi Pemberantasan Maksiat dan Gerakan Kembali ke Surau,” tambahnya.

Terkait penanggulangan kasus HIV/AIDS dan IMS, Rosnini menerangkan, Pemprov Sumbar telah melakukan upaya pencegah an dengan indikator berkurangnya insidens dan prevalens HIV/ AIDS tingkat epidemi. Upaya pelayanan, yaitu terdapatnya pe layanan HIV/AIDS secara komprehensif, murah (free of charge) dan mudah diakses, dan me ningkatnya kualitas hidup ODHA supaya

lebih produktif, sehat dan punya harapan hidup. “Dalam pengorganisasian, kita mengelola seluruh sumber daya dan memobilisasi lembaga swasta dan lembaga pemerintah untuk bersamasama mencapai tujuan pengendalian HIV/AIDS,” jelas Rosnini.

Lebih lanjut Rosnini mene rangkan, upaya pencegahan HIV/AIDS dan IMS yang telah dilakukan adalah berupa Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) HIV/AIDS dan NAPZA pada kelompok resiko tinggi (Resti), Petugas Kesehatan, Anak Sekolah, Warga Binaan LP, Tokoh Masyarakat, Karang Taruna. Be kerja sama dengan Universitas (AISEC) untuk penyuluhan HIV/ AIDS pada generasi muda. Pembinaan di Panti Rehabilitasi Andam Dewi. Pengurangan dam pak buruk (Harm Reduction) pada pengguna Napza suntik (di Puskesmas Biaro Bukittinggi).

Selanjutnya adalah, penatalaksanaan IMS berupa klinik IMS, pengobatan dengan pendekatan sindrom dan etiologi, pelatihan pendekatan sindrome pada bidan koordinator. Skrining darah donor di UTDC PMI (HIV positif ditemukan di UTDC PMI Padang).

Kewaspadaan universal pada setiap kegiatan medis. Peningkatan Penggunaan kondom pada pe rilaku seksual rawan tertular dan menularkan. Pencegahan penularan dari ibu positif HIV kepada anaknya berupa PMTCT dan Pemberian Makanan Bayi.

Sementara kegiatan penanggulangan yang dilakukan adalah pelayanan konseling di klinik VCT di RSUD Ahmad Muchtar, RSUP M Djamil, RS Yos Sudarso, RS Siti Rahmah, LSM Lentera Minang Kabau dan LSM PKBI Cemara, melatih konselor pada 19 kabupaten/kota, yang juga memberikan layanan konseling, dan bantuan jasa konseling dari APBD mulai 2008. “Pelayanan CST (pengobatan) dilakukan di RSUP M Djamil, RSUD Ahmad Muchtar

Sekilas Tentang HIV/AIDS

Belum Ada Obatnya dan Sangat Mematikan HIV dan virus-virus sejenisnya umumnya ditularkan melalui kontak langsung antara lapisan kulit dalam (membran mukosa) atau aliran darah, dengan cairan tubuh yang mengandung HIV, seperti darah, air mani, cairan vagina, cairan preseminal, dan air susu ibu.

Penularan dapat terjadi melalui hubung an intim (vaginal, anal, ataupun oral), transfusi darah, jarum suntik yang terkontaminasi, antara ibu dan bayi selama kehamilan, bersalin, atau menyusui, serta bentuk kontak lainnya dengan cairan-cairan tubuh tersebut.

Para ilmuwan umumnya berpendapat bahwa AIDS berasal dari Afrika SubSahara. Kini AIDS telah menjadi wabah penyakit. AIDS diperkiraan telah menginfeksi 38,6 juta orang di seluruh dunia.

Pada Januari 2006, UNAIDS bekerja sama dengan WHO memperkirakan bahwa AIDS telah menyebabkan kematian lebih dari 25 juta orang sejak pertama kali diakui pada tanggal 5 Juni 1981. Dengan demi kian, penyakit ini merupakan salah satu wabah paling mematikan dalam sejarah.

Kadis Rosnini Savitri bersama Gubernur Irwan Prayitno dan Wagub Muslim Kasim membahas pembangunan kesehatan Provinsi Sumbar di Ruang Tunggu VIP Bandara Internasional Minangkabau.

AIDS diklaim telah menyebabkan kematian sebanyak 2,4 hingga 3,3 juta jiwa pada tahun 2005 saja, dan lebih dari 570.000 jiwa di antaranya adalah anak-anak. Sepertiga dari jumlah kematian ini terjadi di Afrika Sub-Sahara, sehingga memperlambat pertumbuhan ekonomi dan menghancurkan kekuatan sumber daya manusia di sana. Perawatan antiretrovirus (ARV) sesungguhnya dapat mengurangi tingkat kematian dan parahnya infeksi HIV, namun akses terhadap pengobatan tersebut tidak tersedia di semua negara.

Hukuman sosial bagi penderita HIV/ AIDS malah memperparah keadaan, umumnya lebih berat bila dibandingkan dengan penderita penyakit mematikan lainnya. Kadang-kadang hukuman sos-

>>

>>

AIDS (Acquired Immunodeficiency Syndrome atau Acquired Immune Deficiency Syndrome) adalah sekumpulan gejala dan infeksi (atau sindrom) yang timbul karena rusaknya sistem kekebalan tubuh manusia akibat infeksi virus HIV atau infeksi virus-virus lain yang mirip yang menyerang spesies lainnya (SIV, FIV, dan lain-lain).

Virusnya sendiri bernama HIV (Human Immunodeficiency Virus), yaitu virus yang memperlemah kekebalan pada tubuh manusia. Orang yang terkena virus ini akan menjadi rentan terhadap infeksi oportunistik ataupun mudah terkena tumor. Meskipun penanganan yang telah ada dapat memperlambat laju perkembangan virus, namun penyakit ini belum benar-benar bisa disembuhkan.

ial tersebut juga turut tertimpakan kepada petugas kesehatan atau sukarelawan, yang terlibat dalam merawat orang yang hidup dengan HIV/AIDS (ODHA).

AIDS di Indonesia ditangani oleh Komisi Penanggulangan AIDS (KPA) Nasional dan Badan Koordinasi Ke luarga Berencana Nasional (BKKBN) dan memiliki Strategi Penanggulangan AIDS Nasional untuk wilayah Indonesia. Ada 79 daerah perioritas di mana epidemi AIDS sedang meluas, yaitu Papua, Papua Barat, Sumatra Utara, Jawa Timur, Jakarta, Kepulauan Riau, Jawa Barat, dan Jawa Tengah. Prog ram-program penanggulangan AIDS menekankan pada pencegahan melalui perubahan perilaku dan melengkap i upaya pencegahan tersebut dengan

dan RSUD Pariaman (dalam persiapan),” jelas Rosnini.

Tahun 2009 Pemprov Sumbar juga telah menggelontorkan dana APBD sebesar Rp400 juta untuk pengadaan buffer stock obat ARV (Anti Retroviral Virus) yang berfungsi menekan per kembangan virus.

“Tahun 2008/2009 kita juga sudah mengadakan Reagen (alat bantu) pemerikasaan HIV yang juga bersumber dari APBD,” tambah Rosnini. “Kegiatan pencegahan, penanggulangan, pengorganisasian, dan penelitian/pengembangan terus kita lakukan secara komprehensif dan berkelanjutan,” tegasnya.

Rosnini Savitri mengatakan, penularan HIV/AIDS seks bebas dan narkoba suntik kini sedikit mulai berkurang. “Tapi dari ibu hamil ke bayinya melalui plasenta dan dari suami ke isteri atau sebaliknya malah makin me ningkat,” ungkapnya. “Bahkan cara-cara penularan yang sebe lumnya tidak pernah terpikirkan, kini mulai banyak terungkap, misalnya melalui transfusi darah, tukar menukar alat cukur atau mesin tato, dan bahkan melalui kontak dengan darah ketika menolong korban kecelakaan yang positif HIV/AIDS,” tambahnya.

“Stop AIDS dengan mening katkan hak dan akses pendidikan guna menekan laju epidemi HIV. Mari kita tumbuhkembangkan gaya hidup sehat guna membentengi diri dan keluarga dari serangan HIV/AIDS,” himbau Rosnini. “Cegah HIV/AIDS dengan menjauhi hubungan seks bebas, bersikap saling setia dengan pasangan, pakai kondom setiap melakukan hubungan seks (terutama yang beresiko), dan hindari penggunaan jarum suntik bekas,” tegasnya. “Dan, bekali remaja kita dengan komunikasi, informasi dan edukasi tentang bahaya HIV/AIDS dan pencegahannya,” pungkas pejabat nan low profile itu. Yuska layanan pengobatan dan perawatan.

Sekitar 170 ribu sampai 210 ribu dari 220 juta penduduk Indonesia mengidap HIV/AIDS. Perkiraan prevalensi keseluruhan adalah 0,1 persen di seluruh negeri, dengan pengecualian Provinsi Papua, di mana angka epidemik diperkirakan mencapai 2,4 persen, dan cara penularan utamanya adalah melalui hubungan seksual tanpa menggunakan pelindung.

Jumlah kasus kematian akibat AIDS di Indonesia diperkirakan mencapai 5.500 jiwa. Epidemi tersebut terutama terkonsentrasi di kalangan pengguna obat terlarang melalui jarum suntik dan pasang an intimnya, orang yang berke cimpung dalam kegiatan prostitusi dan pelanggan mereka, dan pria yang melakukan hubungan seksual dengan sesama pria. Sejak 30 Juni 2007, 42 persen dari kasus AIDS yang dilaporkan ditularkan melalui hubungan heteroseksual dan 53 persen melalui penggunaan obat terlarang. Yuska/berbagai sumber

Kadis Rosnini Savitri bersama Menteri Kesehatan Endang Rahayu Sedyaningsih meninjau pelayanan kesehatan di salah satu rumah sakit swasta di Kota Padang (pasien bukan penderita HIV/AIDS).