“Inisiatif
Memberi Manfaat”
Jejak Pengabdian
MWA UM UNDIP 2016
Badan Kelengkapan Majelis Wali Amanat Unsur Mahasiswa Universitas Diponegoro 2016 Gedung exRektorat Jl. Prof. Soedharto, SH Tembalang Semarang Telpon : 024-760020
@uno0732
@mwaundipum
@mwaundipum
MWA Undip UM 2016: Yanfa’uni Ade Pradena Wibowo (T.Elektro 2012)
Sekretaris Jenderal: Ani Shofwatillah (Psikologi 2013)
Sekretaris: Aktia Rizky Yani (Ilmu Kelautan 2013)
Bendahara: Siti Haeriah (T.Geodesi 2013)
Kepala Bidang Penelitian dan Pengembangan: Kiky Sabtia Mauli Puspandiyah (T.Industri 2013)
Staff: Nur Armando (T.Industri 2016) Bardiatul Azkia (Kesehatan Masyarakat 2014) Alvin Michael (T. Kimia 2014) Dwi Handyan Prasetyo (Administrasi Publik 2014) Demas Asfario Suwito (Ilmu Ekonomi Islam 2014) Mohammad Mahfud Muhajar (Instrumentasi dan Elektronika 2014)
Kepala Bidang Kajian: Genio Putra Hardianto (Ilmu Kelautan 2013)
Staff: Fairuziah Najla (Psikologi Muhammad Yusuf Budiman (Ilmu Ekonomi & Studi Pembangunan Muhammad Hasbi Asshidiqi (Teknik Lingkungan Fidyanti Shabrina (Kesehatan Masyarakat Susanto (Pendidikan Doker
2015) 2015) 2014) 2014) 2014)
Kepala Bidang Media dan Komunikasi: Rachmatu Bill Multazam (Pendidikan Dokter 2013)
Staff: Prana Kusuma (Teknik Arsitektur 2015) Ardian (ďŹ sika 2014) Muhammad Ilham Ashariansyah (Teknik Industri 2015)
BK MWA UNDIP UM 2016
BPH
IZAM | AKTIA | ANISHOF | ADE | KHAERIAH | KIKY | GENIO
Yanfa Uni Ade P. MWA Undip UM 2016
Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh. Puji syukur kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena berkat-Nya buletin Jejak Pengabdian MWA UM Undip 2016 ini dapat disusun dan diterbitkan. Tahun 2016 adalah tahun pertama hadirnya Majelis Wali Amanat di Universitas Diponegoro. Untuk membantu anggota MWA Undip Unsur Mahasiswa melaksanakan tugasnya maka dibentuk Badan Kelengkapan yang berfungsi sebagai supporting system MWA Undip UM dalam menjaring aspirasi, mengolah dan membahas isu serta menyampaikan informasi mengenai MWA kepada mahasiswa Undip. Buletin ini adalah kumpulan berbagai cerita dan inisiasi yang telah dibuat oleh kami selama 1 tahun pertama berjalannya MWA serta Badan Kelengkapan. Tentu masih banyak kekurangan dan ketidak sempurnaan dalam berbagai kegiatan yang kami lakukan. Tapi tentunya kami bersyukur sudah bisa menginisiasi banyak hal yang nantinya bisa dijadikan pedoman baik oleh MWA Undip UM dan Badan Kelengkapan periode selanjutnya maupun bagi mahasiswa Undip. Saya mengucapkan terima kasih kepada seluruh anggota MWA Undip dari semua unsur yang ada serta terkhusus kepada 20 orang anggota BK MWA Undip UM 2016 yang selalu menguatkan pundak dala menjalankan amanah. Semoga pondasi dan inisiasi yang kami bangun dapat menjadi pijakan menuju peran anggota Majelis Wali Amanat Undip Unsur Mahasiswa yang lebih baik Salam, Yanfa'uni Ade Pradena Wibowo Anggota MWA Undip Unsur Mahasiswa Periode 2016
Pencerdasan PTN-BH Perguruan Tinggi Negeri Berbadan Hukum atau yang biasa disingkat menjadi PTNBH merupakan berita hangat yang masih dibicarakan oleh beberapa kalangan, khususnya sivitas akademika kampus yang besentuhan langsung dengan PTN-BH. Seperti yang kita ketahui bahwa UNDIP telah berubah status dari PTN-BLU menjadi PTN-BH pada tanggal 17 Oktober 2014 silam sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 81 Tahun 2014 tentang Penetapan Universitas Diponegoro Sebagai Perguruan Tinggi Negeri Berbadan Hukum. Setelah ditetapkannya peraturan tersebut Undip diberikan waktu selama dua tahun sebagai masa transisi perubahan status dari PTN-BLU menjadi PTN-BH. Tepat pada 17 Oktober 2016 nanti UNDIP genap dua tahun menyandang status PTN-BH. Selama hampir tiga tahun Undip berubah status menjadi PTN-BH yakni tepatnya pada tanggal 17 Oktober 2014 telah banyak perubahan yang terjadi yang sempat menjadi fokus pembahasan oleh mahasiswa. Namun, sebelum membahas mengenai perubahan apa saja yang terjadi setelah UNDIP menjadi PTN-BH ada baiknya kita memperdalam terlebih dahulu pengetahuan mengenai PTN-BH. Apa Itu PTN-BH? Seperti yang telah disebutkan dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 Pasal 65 ayat (1) tentang Pendidikan Tinggi dimana disebutkan bahwa: “Penyelenggaraan otonomi Perguruan Tinggi dapat diberikan secara selektif berdasarkan evaluasi kinerja oleh Menteri kepada PTN dengan menerapkan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum atau dengan membentuk PTN badan hukum untuk menghasilkan Pendidikan Tinggi bermutu.� Artinya dalam hal ini Perguruan Tinggi Negeri Berbadan Hukum (PTN-BH) merupakan status yang diberikan kepada PTN dan menjadikan PTN tersebut sebagai subjek hukum otonom. Dengan status tersebut maka PTN memiliki kebebasan untuk mengatur kebijakannya sendiri dengan tujuan menjadi PTN yang bermutu. Walaupun telah berubah status menjadi PTN-BH, namun kepemilikan UNDIP tetap milik Negara. Sehingga PTN-BH dapat mengelola aset-aset yang dimilikinya secara lebih leluasa namun tidak tetap bertanggung jawab kepada Pemerintah. UNDIP Sebagai PTN-BH Setelah ditetapkan Peraturan Pemerintah no. 81 tahun 2014 tentang Penetapan Universitas Diponegoro sebagai Perguruan Tunggi Berbadan Hukum. Status PTNBH ini tentu saja tidak didapatkan dengan mudah, terdapat beberapa kriteria yang harus dipenuhi antara lain: Publikasi karya ilmiah internasional lebih dari 500 judul; akreditasi lembaga A dan 50% program studi harus terakreditasi A; kinerja saat jadi PTN-BLU mendapatkan nilai baik; laporan keuangan yang akuntabel dan transparan; peningkatan prestasi mahasiswa dibidang akademik dan nonakademik.
Dari kelima kriteria tersebut masih terdapat kriteria yang belum terealisasikan. Sebagai contoh kriteria publikasi karya ilmiah internasional lebih dari 500 judul yang masih belum dapat terealisasikan karena minimnya pembuatan jurnal internasional. Selain itu, akreditasi A bagi program studi di Undip belum mencapai 50%. Oleh karena itu kriteria-kriteria tersebut harus terealisasikan sesuai dengan perjanjian yang diberlakukan bagi UNDIP. Dengan lima kriteria yang wajib dipenuhi sebagai PTN-BH tersebut tentu saja UNDIP harus meningkatkan kinerjanya agar kelima kriteria tersebut dapat tercapai. Lalu apa keuntungan dari perubahan status UNDIP dari PTN-BLU menjadi PTN-BH? Ternyata banyak keuntungan yang didapatkan oleh UNDIP dengan perubahan status ini, terutama terkait anggaran dan pendanaan. Pengelolaan keuangan UNDIP akan menjadi lebih eksibel dan mudah diatur oleh UNDIP sendiri. Undip tidak perlu membuat laporan keuangan kepada Menteri Keuangan yang prosesnya sangat panjang dan menguras tenaga. Hal lainnya yang menjadi keuntungan bagi UNDIP yaitu otonomi dalam mengembangkan lembaga baik secara akademik maupun non-akademik sehingga memudahkan UNDIP dalam mengelola kebijakan-kebijakan untuk menunjang mutu UNDIP sesuai Tridharma Perguruan Tinggi. Hak & Kewajiban UNDIP Sebagai PTN-BH Perubahan status UNDIP menjadi PTN-BH,  maka berubah pula hak dan kewajiban UNDIP sebagai PTN-BH. Hak dan kewajiban yang dimiliki oleh UNDIP saat ini mengacu kepada Peraturan Pemerintah Nomor 52 Tahun 2015 tentang Statuta Universitas Diponegoro. Secara garis besar hak-hak yang saat ini dimiliki UNDIP sebagai PTN-BH, yaitu: 1. Menentukan arah kebijakan bagi pendidikan, pengabdian, dan penelitian di UNDIP sesuai dengan Tridharma Perguruan Tinggi. 2. Merencanakan kurikulum pendidikan yang diberlakukan di UNDIP. 3. Mengangkat atau memberhentikan dosen dan tenaga kependidikan. 4. Membuka dan/atau menutup suatu Program Studi sesuai dengan kesepakatan yang berlaku di lingkungan UNDIP. 5. Mandiri secara akademik dan non-akademik dalam mengelola organisasi, keuangan, kemahasiswaan, ketenagaan, dan sarana prasarana sendiri. 6. Memiliki Badan Usaha yang dikelola sendiri untuk menunjang kebutuhan ďŹ nansialnya demi menjamin pendidikan tinggi yang bermutu. Selain hak yang dimiliki UNDIP sebagai PTN-BH, tentu saja ada kewajiban yang harus dimiliki pula oleh UNDIP. Beberapa kewajiban yang harus ditaati oleh UNDIP sebagai PTN-BH, yaitu: 1. Memenuhi kriteria-kriteria sebagai PTN-BH sesuai dengan perjanjian. 2. Melakukan penganggaran dan pendanaan secara akuntabel dan transparan. 3. Memperbaiki pengelolaan kampus di bidang akademik dan non-akademik demi meningkatkan mutu pendidikan mahasiswa. 4. Merealisasikan visi, misi dan tujuan UNDIP.
PRO DUK
HUKUM MWA UNDIP
Tak terasa sudah hampir satu tahun sejak Majelis Wali Amanat Universitas Diponegoro resmi dibentuk sejak tanggal 26 Februari 2016. Selama 1 tahun pertama, MWA Undip telah menerbitkan 7 Peraturan MWA Undip serta 1 persetujuan dokumen yaitu RKAT Undip 2017. 7 Peraturan MWA Undip yang diterbitkan tersebut meliputi 5 pembahasan yaitu : 1. Organisasi dan Tata Kerja Universitas Diponegoro. 2. Tata Tertib Majelis Wali Amanat. 3. Pedoman Komite Audit. 4. Tata Cara Pembentukan Peraturan Internal Undip. 5. Kebijakan Umum Universitas Diponegoro Tahun 2015-2039. Seluruh dokumen Peraturan MWA Undip dapat diakses pada link berikut : bit.ly/PeraturanMWA2016
Peraturan Peraturan Peraturan Peraturan Peraturan Peraturan Peraturan
MWA MWA MWA MWA MWA MWA MWA
No No No No No No No
01 Tahun 2016 02 Tahun 2016 03 Tahun 2016 04 Tahun 2016 05 Tahun 2016 06 Tahun 2016 07 Tahun 2016
Dalam rangka membantu Anggota MWA Undip Unsur Mahasiswa melaksanakan tugasnya, BK MWA Undip UM 2016 melalui Bidang Kajian selama 1 tahun pertama telah merilis 4 kajian yang digunakan sebagai bahan argumentasi dalam Rapat MWA serta pencerdasan buat seluruh mahasiswa Undip. 4 Kajian BK MWA Undip UM yang telah dirilis tersebut meliputi pembahasan yaitu : 1. [Polemik] Kenaikan UKT dan Pemberlakuan SPI Undip Tahun 2016. 2. Perubahan SOTK Undip Pasca Menjadi PTN-BH 3. Penantian Panjang Sekolah Vokasi Undip. 4. RKAT Undip 2017, Penerapan Pola Keuangan PTN-BH. Seluruh dokumen Kajian BK MWA Undip UM 2016 dapat diakses pada link berikut : bit.ly/KajianMWA2016
Perubahan Struktur Organisasi dan Tatat Kerja (SOTK) Undip 2016 Pasca Menjadi Perguruan Tinggi Berbadan Hukum Oleh : Fairuziah Najla & M. Hasbi Asshidiqi
Perubahan status Universitas Diponegoro (Undip) dari PTN-BLU menjadi PTN-BH telah diatur dalam Peraturan Pemerintah No. 52 Tahun 2015 tentang Statuta Undip. Dalam peraturan tersebut telah dinyatakan secara jelas hal apa saja yang harus disesuaikan Undip setelah menjadi PTN-BH, termasuk penyesuaian dalam Susunan Organisasi dan Tata Kerja (SOTK) Undip. Susunan Organisasi dan Tata Kerja Susunan Organisasi dan Tata Kerja atau yang biasa disebut SOTK merupakan suatu struktur kerja yang mengatur mengenai organ Undip, jabatan, ranah kerja,dan alur perintah serta koordinasi dari organ tersebut. SOTK diatur dalam sebuah dokumen peraturan sebagai wadah yang mengatur pembagian tugas, fungsi, wewenang, tanggung jawab, dan hubungan setiap unit kerja di lingkungan Undip. Sebelumnya SOTK Undip diatur dalam Peraturan Menteri Pendidikan Nasional RI No. 65 Tahun 2009. Setelah berubah menjadi PTN-BH maka SOTK Undip tidak lagi diatur oleh peraturan menteri melainkan diatur melalui Peraturan MWA Undip No. 2 Tahun 2016 dan selanjutnya diatur dalam Peraturan Rektor Undip No. 4 Tahun 2016. Berikut ini adalah susunan SOTK Undip sejak berubah menjadi PTN-BH.
Gambar 1. Struktur Organisasi Undip Organ Undip Organ Undip merupakan lembaga utama yang ada di Undip dan memiliki fungsi masing-masing yang bertujuan untuk menunjang kinerja Undip. Setelah berstatus sebagai PTN-BH, maka Undip harus memiliki tiga organ yaitu Majelis Wali Amanat (MWA), Senat Akademik (SA), dan Rektor. Ketiga organ tersebut menjalankan fungsi sesuai tugas dan kewenangan masing-masing serta berkoordinasi paling sedikit 1 kali dalam setahun. Senat Akademik Undip dibentuk pada tanggal 30 September 2015, selanjutnya menyusul Majelis Wali Amanat Undip yang dibentuk pada tanggal 28 Januari 2016.
1. Majelis Wali Amanat (MWA) Majelis Wali Amanat adalah organ Undip yang bertugas menetapkan, memberikan pertimbangan pelaksanaan kebijakan umum, dan melaksanakan pengawasan bidang non-akademik. Sesuai dengan Peraturan Pemerinta No. 52 Tahun 2015, MWA Undip harus terdiri dari 17 anggota yang berasal dari 10 unsur yaitu Menteri, Gubernur Jateng, Rektor, Ketua SA, 4 orang unsur Profesor, 3 orang unsur Dosen Non Profesor, 3 orang unsur Masyarakat, 1 orang unsur Alumni, 1 orang unsur Tenaga Kependidikan dan 1 orang unsur Mahasiswa. Komite Audit Komite Audit adalah perangkat MWA yang melakukan pengawasan di bidang nonakademik terhadap penyelenggaran Undip. Dalam melaksanakan tugasnya, Komite Audit berhak mendapatkan atau meminta informasi pada bidang nonakademik yang diperlukan sesuai ketentuan yang berlaku seperti mengusulkan kebijakan audit internal Undip, menelaah laporan audit, memantau proses pengauditan, serta mengawasi penggunaan kekayaan Undip. 2. Senat Akademik (SA) Senat Akademik merupakan organ Undip yang memiliki wewenang yaitu menetapkan kebijakan pengawasan di bidang akademik, memberikan pertimbangan terhadap norma akademik yang diusulkan oleh Rektor, dan mengesahkan persetujuan kelayakan akademik atas usul pembukaan, penggabungan, dan/atau penutupan Fakultas, Sekolah, Departemen, dan Program Studi. Komisi dan Dewan Profesor Dalam melaksanakan tugasnya, Senat Akademik diperbolehkan membentuk komisi-komisi dan Dewan Profesor/Guru Besar untuk mempermudah dalam melaksanakan tugasnya. Komisi pada senat akademik terdiri atas empat bidang yang berbeda-beda, yaitu Komisi I Bidang Kebijakan Pendidikan, Komisi II Bidang Kelembagaan, Komisi III Bidang Sumberdaya Insani, serta Komisi IV Bidang Penelitian, Pengabdian Masyarakat dan Pengembangan Kerja. Sementara itu, Dewan Profesor/ Guru Besar adalah perangkat SA yang menjalankan fungsi pengembangan keilmuan, penegakan etika, dan pengembangan budaya akademik. 3. Rektor Rektor mempunyai tugas memimpin penyelenggaraan pendidikan, penelitian, pengabdian kepada masyarakat, pengembangan dan kerja sama, membina dosen, tenaga kependidikan, mahasiswa, serta hubungan dengan alumni dan lingkungan.dalam melaksanakan tugas-tugas tersebut, rektor membawahi beberapa organ lain yang bertanggung jawab kepada Rektor, yaitu:
A. Wakil Rektor Dalam menjalankan tugasnya, Rektor akan dibantu oleh empat orang Wakil Rektor dengan tugas masing-masing sebagai berikut: 1) Wakil Rektor I Bidang Akademik dan Kemahasiswaan yangbertugas membantu Rektor dalam memimpin pelaksanaan promosi dan admisi, pendidikan dan pembelajaran, penjaminan mutu pendidikan, akreditasi program studi dan institusi, pembinaan sivitas akademika, kemahasiswaan
dan karir yang dipegang oleh Prof. Dr. Ir. Muhammad Zaenuri DEA. 2) Wakil Rektor II Bidang Sumber Daya yangbertugas membantu Rektor dalam memimpin pelaksanaan kegiatan di bidang sumber daya manusia, keuangan, aset dan logistic yang dipegang oleh Dr. Darsono, SE., MBA., Akt. 3) Wakil Rektor Komunikasi dan Bisnis mempunyai tugas membantu Rektor dalam memimpin pelaksanaan tata kelola bidang teknologi informasi, alumni, serta mengoordinasi kegiatan bisnis yang dilaksanakan Undip yang dipegang oleh Dr. Budi Setiyono, S.Sos., M.Pol., Admin. 4) Wakil Rektor Riset dan Inovasi mempunyai tugas membantu Rektor dalam memimpin pelaksanaan kegiatan di bidang perencanaan dan pengembangan, tata kelola riset, inovasi dan kerja sama, dan pengabdian kepada masyarakat yang dipegan oleh Prof. Dr. Ir. Ambariyanto, M.Sc. B. Unsur Pelaksana Akademik Undip memiliki unsur pelaksana akademik yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Rektor dalam bentuk Fakultas dan Sekolah. Fakultas adalah himpunan sumber daya pendukung, yang menyelenggarakan dan mengelola pendidikan akademik dan profesi dalam satu rumpun disiplin ilmu pengetahuan dan teknologi. Sedangkan Sekolah adalah unsur pelaksana akademik setingkat Fakultas yang bertugas menyelenggarakan dan/atau mengoordinasikan program pascasarjana multidisiplin, program profesi, dan program vokasi. Hingga saat ini Undip memiliki 11 Fakultas yaitu FH, FEB, FT, FK, FPP, FIB, FISIP, FSM, FKM, FPIK dan FPsi. Fakultas dipimpin oleh seorang Dekan dan dibantu oleh Wakil Dekan Akademik dan Kemahasiswaan, Wakil Dekan Sumber Daya, Wakil Dekan Komunikasi dan Bisnis serta Wakil Dekan Riset dan Inovasi, serta Senat Fakultas. Rektor dapat membuka Fakultas baru apabila diperlukan dengan persetujuan Senat Akademik. Sementara itu, Undip memiliki dua Sekolah, yaitu Sekolah Pascasarjana dan Sekolah Vokasi. Sekolah Pascasarjana terdiri atas program studi S2 dan S3 multidisiplin dengan dipimpin oleh seorang Dekan yang dibantu Wakil Dekan Akademik dan Kemahasiswaan, Wakil Dekan Sumber Daya dan Inovasi, serta Senat Sekolah Pasca Sarjana. Sedangkan Sekolah Vokasi terdiri atas program studi D1, D2, D3, D4, Magister Terapan dan Doktor Terapan dengan dipimpin oleh seorang Dekan yang dibantu Wakil Dekan Akademik dan Kemahasiswaan, Wakil Dekan Sumber Daya dan Inovasi, serta Senat Sekolah Vokasi. Dalam pelaksanaannya, terdapat tiga unsur lainnya di bawah Fakultas maupun Sekolah, yaitu Departemen, Program Studi, dan Bagian. Departemen adalah unsur dari Fakultas atau Sekolah yang mendukung penyelenggaraan kegiatan akademik dalam satu atau beberapa cabang ilmu pengetahuan, seni, dan teknologi dalam jenis pendidikan akademik, pendidikan profesi, atau pendidikan vokasi. Program studi merupakan kesatuan kegiatan pendidikan dan pembelajaran yang memiliki kurikulum dan metode pembelajaran tertentu dalam satu jenis pendidikan akademik, pendidikan profesi, dan/atau pendidikan vokasi yang berada di bawah Departemen. Sedangkan Bagian adalah kelompok dosen dalam bidang ilmu konsentrasi/peminatan tertentu yang dapat mengelola laboratorium.
C. Unsur Penunjang Akademik dan Non-Akademik Universitas Diponegoro Semarang juga didukung oleh unsur penunjang akademik dan non-akademik yaitu Unit Pelaksana Teknik (UPT), Badan Pengelola (BP), dan Rumah Sakit Nasional Diponegoro (RSND). Unit Pelaksana Teknis (UPT) unsur penunjang yang diperlukan untuk penyelenggaraan kegiatan Tridharma Perguruan Tinggi dan dapat menghasilkan pendapatan. Hingga saat ini terdapat enam UPT di Undip, yaitu UPT Perpustakaan, UPT Undip Press, UPT Humas dan Media, UPT Pusat Komputer, UPT Laboratorium Terpadu, dan UPT Kearsipan. Badan Pengelola Satuan Usaha (BPSU) adalah unit kerja nonstruktural di bidang pengembangan, pengelolaan, dan pengoptimalan unit usaha untuk menunjang pelaksanaan tridharma perguruan tinggi serta sesuai dengan kebutuhan masyarakat.BPSU disini dapat berbentuk Perseroan Terbatas (PT.), Koperasi, Yayasan, dan bentuk badan hukum lain. Hingga saat ini Undip telah memiliki tiga BPSU, yaitu SPBU Undip, Rusunawa, dan Training Centre. Rumah Sakit Nasional Diponegoro (RSND) adalah unit kerja yang menunjang tridharma perguruan tinggi dan layanan kesehatan dan berstatus sebagai Rumah Sakit Pendidikan yang menunjang proses pendidikan di Undip terutama pendidikan program studi rumpun kesehatan. RSND mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan dan pengembangan rumah sakit dalam bidang layanan pendidikan, penelitian, pengabdian kepada masyarakat dan kesehatan. RSND bukan merupakan BPSU karena terikat pada Peraturan PerundangUndangan tentang Rumah Sakit dan Rumah Sakit Pendidikan. D. Unit Pengembang dan Pelaksana Tugas Strategis Dalam SOTK Undip terbaru juga dibentuk unit pengembang dan pelaksana tugas strategis yang berfungsi untuk merencanakan dan menyelenggarakan pengembangan yang strategis guna meningkatkan mutu dan kualitas Undip. Terdapat dua organ pada unit pengembang dan pelaksana tugas strategis ini, yaitu Sekretaris Universitas dan Direktorat. Sekretariat Universitas mempunyai tugas memimpin penyelenggaraan kehumasan dan media, layanan tata usaha, penatausahaan pimpinan, hukum tata laksana dan layanan protokoler. Dalam hal ini Sekretaris Universitas dipimpin oleh satu orang dan membawahi Bagian Tata Usaha, Hukum Tata Laksana, dan Protokol serta UPT Humas dan Media. Fungsi Sekretaris Universitas kurang lebih sama dengan Menteri Sekretari Negara RI. Sedangkan Direktorat merupakan unsur pengembangan yang menyelenggarakan perencanaan program strategis universitas, dipimpin oleh seorang Direktur dan seorang Wakil Direktur serta Kepala-kepala Pusat yang bertanggung jawab kepada Rektor dan dikooridnasikan oleh Wakil Rektor sesuai dengan bidang tugasnya. Hingga saat ini Undip memiliki 13 Direktorat yang terbagi ke dalam garis koordinasi dengan Wakil Rektor.
E. Biro Biro adalah unsur pelaksana administrasi Undip yang menyelenggarakan pelayanan teknis dan administratif kepada seluruh unsur di lingkungan Undip. Perbedaan antara Direktorat dengan Biro adalah bahwa Direktorat bertugas melakukan perencanaan dan pengambilan kebijakan strategis terhadap suatu bidang tertentu di Universitas sedangkan Biro bertugas menyelenggarakan pelayanan teknis dan administrasi terhadap suatu bidang tersebut. Saat ini Undip memiliki 4 Biro dengan tugas pokok dan fungsi masing-masing, yakni: Biro Administrasi Akademik; Biro Administrasi Umum dan Keuangan; Biro Administrasi Kemahasiswaan; Biro Administrasi Perencanaan, Riset dan Sistem Informasi. F. Satuan Pengawas Internal Satuan Pengawas Internal atau SPI unit pelaksana di bawah Rektor yang bertugas melakukan pengawasan dan/atau pemeriksaan kegiatan non akademik. Dalam menjalankan tugasnya, SPI menyelenggarakan fungsi penyusunan program pengawasn internal non akademik, kebijakan satuan pengawasan nonakademik, pedoman pengawasan, pelaksanaan pengawasan ke unit kerja di Undip serta penyusunan laporan pengawasan. Dengan status Undip sebagai PTN-BH maka SPI juga akan selalu berkoordinasi dengan Komite Audit dan Auditor Eksternal. G. Kantor Di dalam SOTK Undip yang baru dijelaskan bahwa Rektor dapat dapat membentuk dan/ atau menutup unsur lain di bawah Rektor berupa kantor atau nama lain yang diperlukan sesuai dengan kebutuhan. Maka pada saat ini Undip membentuk dua unit baru di bawah Rektor yaitu Kantor Hukum dan Kantor Urusan Internasional (International OfďŹ ce). Berubahnya status Undip dari PTN-BLU menjadi PTN-BH menuntut adanya perubahan susunan organisasi dan tata kerja di Undip sesuai dengan kebutuhan dan indikator kinerja Undip sebagai PTN-BH. Perubahan yang dilakukan ini bertujuan untuk mengembangkan Undip agar menjadi lebih baik dan lebih unggul dari sebelumnya. Oleh karena itu, mari kita selalu mengawasi kinerja dan pengelolaan Undip sesuai dengan prinsip PTN-BH yang efektif, eďŹ sien, transparan dan akuntabel. Semua itu demi tercapainya visi Undip menjadi universitas riset yang unggul.
[POLEMIK] KENAIKAN UKT DAN PEMBERLAKUAN SPI UNIVERSITAS DIPONEGORO TAHUN 2016 Oleh : Genio P. Hardianto & Fairuziah Najla
Terhitung sejak tanggal 17 Oktober 2014 Universitas Diponegoro (Undip) telah berubah status dari Perguruan Tinggi Negeri Badan Layanan Umum (PTN-BLU) menjadi Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum (PTN-BH) yang ditetapkan melalui Peraturan Pemerintah No.81 Tahun 2014. Sejak tanggal tersebut pula Undip diberi waktu dua tahun untuk menyelaraskan tata kelola universitas agar setara dengan PTN-BH. Selama masa transisi tersebut muncul isu mengenai kenaikan UKT dan pemberlakuan SPI bagi mahasiswa baru tahun 2016 yang masuk melalui jalur Ujian Mandiri (UM). Isu tersebut memunculkan pertanyaan dari berbagai pihak tentang landasan dari naiknya UKT dan pemberlakuan SPI tesebut. Mengingat bahwa pada tahun sebelumnya sistem SPI telah dihapus dan digantikan oleh sistem UKT, namun pada tahun 2016 kembali diterapkan bersamaan dengan kenaikan nominal UKT serta penetapan langsung UKT golongan 7 bagi mahasiswa jalur Ujian Mandiri (UM). Tentunya permasalahan biaya pendidikan tersebut berkaitan erat dengan Rencana Bisnis dan Anggaran (RBA) Undip selama setahun ke depan, termasuk pemasukan dan pengeluaran yang dilakukan Undip. Sumber Pendanaan Undip Setiap pemasukan maupun pengeluaran Undip selama satu tahun akan dirangkum dalam RBA Undip. Hingga awal tahun 2016 Undip tetap menerapkan pola keuangan PTN-BLU dan akan mengalami perubahan pada pertengahan tahun 2016 menjadi pola keuangan PTN-BH. Total nominal RBA yang diajukan Undip pada tahun 2016 sendiri adalah sebesar Rp. 861.538.736.651,-dengan komposisi sebagai berikut: Pemasukan APBN (BOPTN+Rupiah Murni) = Rp 80.819.695.651,00 + Rp 330.719.041.000,00 dan Pendapatan Negara Bukan Pajak (PNBP) = 450.000.000.000,00. Sehingga totalnya adalah Rp. 861.538.736.651,00. Aturan mengenai mekanisme pendanaan PTN-BH tersebut telah diatur dalam Peraturan Pemerintah No.26 Tahun 2015. Dalam peraturan tersebut disebutkan bahwa sumber pendanaan PTN-BH berasal dari APBN dan NonAPBN. Sumber dana APBN dapat berupa Rupiah Murni dan BOPTN. Sedangkan sumber dana Non-APBN berasal dari dana masyarakat, biaya pendidikan, pengelolaan dana abadi, usaha PTN-BH, kerjasama Tri Dharma Perguruan Tinggi, pengelolaan kekayaan PTN-BH, APBD, dan pinjaman lainnya. Dalam menentukan standar BKT dan UKT terdapat komponen-komponen yang mempengaruhi nominalnya sehingga membuat besaran di setiap PTN tidak sama. Secara singkat model perhitungan antara BOPTN, BKT dan UKT dapat dijabarkan pada rumus berikut:
Gambar 2. Model Biaya Kuliah Tunggal Pada gambar tersebut dapat dilihat bahwa BKT merupakan turunan dari SS-BOPT Prodi dikurangi anggaran Dana Rutin dari Pemerintah. Apabila diturunkan kembali maka didapatkan penyederhanaan bahwa BKT = BOPTN + UKT. Ada beberapa sekali faktor yang mempengaruhi besaran BKT pada tiap Perguruan Tinggi seperti indeks jenis program studi, indeks mutu Perguruan tinggi dan indeks kemahalan wilayah. Penerapan UKT dan Penerapan Kembali SPI Sudah empat tahun berlalu sejak mekanisme UKT mulai diterapkan di Undip, yaitu terhitung sejak angkatan 2013 hingga saat ini. Pada prinsipnya, penerapan sistem UKT dapat memberikan dampak positif bagi mahasiswa, yaitu menghindari kecurangan selama administrasi, mempermudah proses pembayaran biaya pendidikan, serta penggolongan biaya pendidikan yang disesuaikan dengan kemampuan ekonomi dari masing-masing mahasiswa. Namun pada realitanya masih terdapat dampak negatif yang terjadi hingga saat ini, yaitu veriďŹ kasi data kemampuan ekonomi mahasiswa belum optimal, penggolongan biaya UKT yang tidak tepat sasaran, dan keharusan mahasiswa untuk menyelesaikan masa studi lebih cepat dikarenakan beban UKT. Pada tahun 2013, Undip diberikan dana BOPTN sebesar Rp.54.251.744.12,-yang hanya untuk mensubsidi angkatan 2013 saja. Namun pada tahun 2016 Undip diberikan dana BOPTN sebesar Rp.80.819.695.651,- untuk mensubsidi angkatan 2013, 2014, 2015, dan 2016. Jumlah tersebut pun belum dikurangi dengan penggunaan 30% dana BOPTN untuk penelitian, sehingga Undip hanya memiliki Rp.56.573.786.955,- untuk mensubsudi empat angkatan. Dengan jumlah tersebut maka rumus BKT = BOPTN + UKT menjadi tidak logis untuk menutupi biaya operasional di Undip.
Kita beralih kepada penerapan kembali SPI khusus bagi mahasiswa baru jalur Ujian Mandiri. Setelah sebelumnya mekanisme SPI ditiadakan pada tahun 2013, 2014, dan 2015, maka pada tahun 2016 ini mekanisme SPI akan dimunculkan kembali oleh Undip bagi mahasiswa yang masuk melalui jalur Ujian Mandiri. Selain itu, mahasiswa yang masuk melalui Ujian Mandiri akan langsung dikenakan golongan VII UKT. Penerapan SPI ini sebenarnya tidak menyalahi aturan karena setiap PTN dibebaskan untuk menerapkan uang pangkal pada mahasiswanya. Beberapa pertimbangan yang diberikan terkait diadakannnya SPI ini adalah anggaran Undip yang akan naik di beberapa sektor. Seperti di sektor penelitian anggaran direncanakan naik dari Rp. 15 M menjadi Rp. 61 M pada tahun 2016. Begitupun dengan anggaran pada sektor kemahasiswaan yang direncanakan naik dari Rp. 1,5 M menjadi Rp. 9 M pada tahun yang sama. Selain itu, pengadaan SPI dilakukan dengan gambaran bahwa total anggaran yang dibutuhkan Undip pada tahun berikutnya direncanakan naik dari Rp.861.538.736.651,- menjadi Rp.1.253.099.987.049,-. Sebenarnya Undip dapat memanfaatkan sumber lain selain penerapan SPI untuk pemasukan dana, seperti pengadaan Badan Usaha maupun menciptakan Endowment Fund (Dana Abadi). Namun pada keberjalanannya Badan Usaha yang dikelola oleh Undip hanya mampu menutup kurang dari 0,25% dana yang dibutuhkan oleh Undip. Dalam Permenristekdikti No. 22 Tahun 2015 telah dijelaskan bahwa jumlah maksimal mahasiswa yang dibebankan SPI adalah sebesar 20% dari keseluruhan mahasiswa yang masuk. Selain itu, seperti kita ketahui bahwa tidak semua mahasiswa yang masuk melalui jalur Ujian Mandiri adalah orang dengan kemampuan ekonomi yang baik. Sehingga penerapan SPI akan lebih mengedepankan orang-orang dengan kemampuan ďŹ nansial yang baik dibandingkan dengan kualitas mahasiswa tersebut. Pada audiensi dengan pihak Rektorat sendiri, Wakil Rektor I Undip telah menjelaskan bahwa tidak ada kebijakan pembebasan UKT dan SPI yang diberlakukan oleh pihak rektorat kepada mahasiswa kurang mampu, namun apabila memang berprestasi pihak universitas akan membantu mencarikan pihak yang akan membiayai kuliah mahasiswa tersebut. Maka jangan sampai sumber biaya pendidikan dibebankan kepada mahasiswa dalam mencapai visi menjadi universitas riset. Karena masih ada beberapa alternatif sumber pemasukan yang seharusnya bisa dioptimalkan selain dari biaya pendidikan. Seperti dari dana masyarakat, pengelolaan dana abadi, badan usaha PTN-BH, kerjasama Tri Dharma Perguruan Tinggi, pengelolaan kekayaan PTN-BH, APBD, dan pinjaman lainnya.
Penantian Panjang Sekolah Vokasi Oleh : Fidyanti Shabrina
Dengan ditetapkannya status Undip menjadi PTN-BH pada tanggal 18 Oktober 2014 melalui PP No. 81 Tahun 2014, maka Undip memiliki kewajiban untuk mempersiapkan diri selama dua tahun agar struktur organisasi dan tata kelola organ-organ di Undip dapat disesuaikan dengan peraturan mengenai Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Statuta Undip yang dibentuk pada tanggal 22 Juli 2015. Dalam Statuta Undip disebutkan bahwa Undip menyelenggarakan pendidikan akademik, pendidikan profesi dan pendidikan vokasi. Hal ini berarti pendidikan vokasi yang berbasis ilmu terapan tetap menjadi salah satu program yang akan dijalankan Undip selain pendidikan akademik yang berbasis riset dan pendidikan profesi yang bekerja sama dengan organisasi profesional. Sejak tanggal 24 Maret 2016 melalui Peraturan MWA Undip dan Peraturan Rektor, Undip sudah menjalankan struktur organisasi dan tata kelola (SOTK) yang baru sebagai PTN-BH. Sekolah Vokasi sudah muncul dalam 2 peraturan ini. Sekolah Vokasi sendiri dimaksudkan sebagai unsur pelaksana akademik Undip yang menyelenggarakan program pendidikan vokasi di lingkungan Undip, melaksanakan penjaminan mutu program pendidikan vokasi, serta mengkoordinasikan seluruh administrasi program pendidikan vokasi di lingkungan Undip. Pada tanggal 31 Agustus 2016, Senat Akademik Undip mengadakan Rapat pleno SA yang membahas mengenai penetapan Sekolah Vokasi setelah sebelumnya diadakan rapat komisi dan tim penyusun sekolah vokasi.Lalu pada tanggal 1 September 2016, tepat sehari setelah Rapat SA mengenai Sekolah Vokasi, Prof. Yos Johan Utama selaku Rektor Undip melantik Prof. Dr. rer. nat. Imam Buchori, S.T. menjadi Dekan Sekolah Vokasi. Selain pelantikan Dekan Sekolah Vokasi, Rektor juga melantik Wakil Dekan I Sekolah Vokasi Dr. Ida Hayu Dwimawanti, MM serta Wakil Dekan II Sekolah Vokasi, Dr.Agus Purwanto SE, M.Si, Med. Pendidikan vokasi bertujuan untuk menyiapkan peserta didik menjadi anggota masyarakat yang memiliki kemampuan tenaga ahli professional dalam menerapkan, mengembangkan, dan menyebarluaskan teknologi dan/atau kesenian. Selain itu, pendidikan vokasi juga bertujuan untuk mengembangkan keterampilan dan penalaran dalam penerapan ilmu pengetahuan dan/ atau teknologi. Dimana dalam pendidikan vokasi sendiri terdiri dari beberapa program yang meliputi Diploma Satu (D1), Diploma Dua (D2), Diploma Tiga (D3), dan Diploma Empat (D4) atau Sarjana Terapan. Sebagaimana disebutkan dalam UU Pendidikan Tinggi, pendidikan vokasi dapat melanjutkan ke strata yang lebih tinggi lagi, yaitu magister terapan dan doktor terapan. Tetapi pendidikan vokasi tetap fokus pada kecakapan kerja yang sesuai dengan perkembangan pengetahuan dan teknologi terapan, serta selaras
dengan tuntutan kebutuhan lapangan kerja. Sehingga kurikulum vokasi oleh Menristekdikti akan diisi dengan 70% praktek dan 30% teori. Program magister terapan merupakan lanjutan pendidikan vokasi yang diperuntukkan bagi program lulusan sarjana terapan atau sederajat agar mampu mengembangkan dan mengamalkan penerapan ilmu pengetahuan dan/atau teknologi melalui penalaran dan penelitian ilmiah. Di dalam program magister terapan ini, wajib memiliki dosen yang berkualiďŹ kasi akademik lulusan program doktor atau sederajat. Sedangkan, program doktor terapan merupakan kelanjutan bagi lulusan program magister terapan atau sederajat untuk mampu menemukan, m e n c i p t a k a n , d a n / a t a u m e m b e r i k a n ko n t r i b u s i b a g i p e n e r a p a n , pengembangan, serta pengamalan ilmu pengetahuan dan teknologi melalui penalaran dan penelitian ilmiah. Sebelum terbentuk Sekolah Vokasi, masing-masing program studi D3 dikelola oleh Fakultas Induk masing-masing. FT mengelola 7 program studi D3 (Sipil, Desain Arsitektur, PWK, Mesin, Teknik Kimia, Elektro, Perkapalan). FISIP mengelola 5 program studi D3 (Humas, Administrasi Perkantoran, Pertanahan, Keuangan Daerah, Manajemen Pemasaran). FIB mengelola 4 program studi D3 (Perpustakaan dan Informasi, Kearsipan, Bahasa Inggris, Bahasa Jepang). FEB mengelola 3 program studi D3 (Akuntansi, Perpajakan, Manajemen Perusahaan). FPP mengelola 1 program studi D3 (Manajemen Usaha Peternakan) dan FSM mengelola 1 program studi D3 (Instrumentasi Elektronika). Maka ketika Sekolah Vokasi terbentuk, 21 program studi tersebut langsung akan berada dalam pengelolaan Dekanat Sekolah Vokasi. Dalam masa transisinya muncul beberapa permasalahan yang nampak pada Sekolah Vokasi. Selain tantangan untuk meningkatkan nilai akreditasi, program studi Diploma juga menghadapi tantangan lain menjelang transisi menuju Sekolah Vokasi. Tantangan selanjutnya datang dari kompetensi tenaga pendidik. Seperti yang kita ketahui bahwa sebagian besar tenaga pendidik program studi Diploma di Undip berasal dari lulusan S1, S2, dan S3 murni yang tidak memliki latar belakang pendidikan vokasi. Hanya sebagian kecil tenaga pendidik program studi Diploma yang merupakan lulusan terapan (S.Tr., M.Tr., dan Dr.Tr.) serta memiliki latar belakang pendidikan vokasi. Tentu akan menjadi pertimbangan bagi Undip, bagaimana mengatasi kekurangan tenaga pendidik yang sesuai dengan kompetensi yang dibutuhkan. Pemerintah sendiri membuat kebijakan untuk mengatasi masalah ini, dimana 50% dari tenaga pendidik di Sekolah Vokasi harus berasal dari dunia industri. Permasalahan yang sering terjadi dari pendidikan vokasi adalah peluang mendapatkan pekerjaan. Menurut data yang diolah Undip Career Centre (UCC), perusahaan lebih banyak membutuhkan tenaga kerja S1 dibandingkan D3 dengan rasio kebutuhan 6:1. Hal ini yang selanjutnya menjadi tugas bagi Sekolah Vokasi di Undip untuk meningkatkan mutu pembelajaran agar lulusannya siap bekerja dan mampu bersaing dengan lulusan Sekolah Vokasi dari Universitas lain.
RKAT UNDIP 2017, PENERAPAN POLA KEUANGAN PTN-BH Oleh : Fairuziah Najla & Muhammad Yusuf Budiman Universitas Diponegoro (Undip) telah ditetapkan sebagai Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum (PTN-BH) selama dua tahun, terhitung sejak tanggal 17 Oktober 2015 melalui Peraturan Pemerintah RI Nomor 81 Tahun 2014. Dengan perubahan status tersebut maka pada tanggal 22 Juli 2015 ditetapkan Peraturan Pemerintah RI Nomor 52 Tahun 2015 tentang Statuta Undip. Dalam Statuta Undip yang baru terdapat ketentuan-ketentuan mengenai hal apa saja yang harus dilakukan serta dimiliki oleh Undip sebagai PTN-BH. Salah satunya disebutkan bahwa Undip harus melakukan perubahan terhadap Struktur Organisasi & Tata Kelola (SOTK) agar sesuai dengan standar PTN-BH. Sehingga Undip membentuk dua organ baru, yaitu Senat Akademik (SA) yang ditetapkan pada tanggal 30 September 2015 dan Majelis Wali Amanat (MWA) yang dtetapkan pada 26 Februari 2016. Selain mengamanatkan perubahan pada SOTK,Statuta Undip juga mengharuskan pola pengelolaan keuangan badan layanan umum di Undip tetap diterapkan paling lambat sampai dengan akhir tahun anggaran 2016. Pola pengelolaan keuangan PTN-BH baru akan dilaksanakan secara penuh pada tahun anggaran 2017. Hal ini ditandai perubahan dokumen anggaran undip dari Rencana Bisnis dan Anggaran (RBA) menjadi Rencana Kerja dan Anggaran Tahunan (RKAT). Hal-hal yang dimuat dalam RKAT Undip Tahun 2017 tersebut terkait dengan susunan perencanaan strategis (Renstra) Undip yang didasarkan atas rencana Pemerintah dalam mengembangkan PTN-BH, yang akan menentukan tujuan dan arah pengembangan Undip pada tahun 2017 dan tahun-tahun selanjutnya. Sumber Pendanaan PTN-BH Undip telah berubah status menjadi PTN-BH, maka sumber pendanaan yang boleh diterima Undip akan berbeda dibandingkan tahun-tahun sebelumnya. Mekanisme pendanaan pada PTN-BH telah dijelaskan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2015. Terdapat dua sumber pendanaan bagi PTN-BH, yaitu melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) serta selain Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Non-APBN). Salah satu komponen dari pendanaan APBN adalah Bantuan Pendanaan PTN-BH (BPPTN-BH) yang merupakan subsidi yang diberikan oleh Pemerintah untuk dikelola secara otonom oleh PTN-BH tersebut. Pemakaian dana dari BPPTN-BH pun hanya boleh diberikan untuk komponen biaya operasional, dosen, tenaga kependidikan, investasi, dan pengembangan. Sedangkan komponen dari pendanaan Non-APBN dapat berasal dari masyarakat, biaya pendidikan, pengelolaan dana abadi, usaha PTN-BH, kerjasama tridharma Perguruan Tinggi, pengelolaan kekayaan PTN-BH, Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), ataupun dari pinjaman pada pihak lainnya. Kedua sumber pendanaan tersebut akan menjadi patokan dalam penyusunan RKAT sebagai rencana jangka pendek. RKAT sendiri merupakan bagian dari Rencana Strategis yang merupakan rencana jangka menengah. Lalu Rencana Strategis sendiri adalah
RKAT sendiri merupakan bagian dari Rencana Strategis yang merupakan rencana jangka menengah. Lalu Rencana Strategis sendiri adalah bagian dari Rencana Induk Pengembangan yang merupakan rencana jangka panjang pemasukan dan pengeluaran dana Undip. Rencana Kerja dan Anggaran Tahunan Undip 2017 RKAT Undip 2017 telah dibahas dan disahkan pada akhir tahun 2016 yang dijabarkan mengenai alokasi anggaran Undip selama setahun ke depan, baik dari segi APBN maupun Non-APBN. Undip mengalokasikan pemasukan anggaran sebesar Rp 1.464.618.609.543,00. Dari keseluruhan rancangan anggaran yang masuk ke Undip pada tahun 2017, biaya pendidikan tetap menjadi penyumbang terbesar dengan total Rp 423.735.765.000,-. Hal yang sama pun terjadi pada UI, UGM, dan ITB yang telah menjadi PTN-BH lebih dahulu dibandingkan Undip. Sepanjang rentang waktu 2014 hingga 2016 ketiga universitas tersebut tetap menjadikan biaya pendidikan sebagai tonggak anggaran pemasukan, dimana setiap tahunnya persentase perbandingan antara biaya pendidikan terhadap anggaran total terus meningkat. Sebagai contoh di UI persentase biaya pendidikan terhadap total anggaran pada tahun 2014 adalah sebesar 23,081%. Lalu pada tahun 2015 meningkat menjadi 35,118% dan pada tahun 2016 meningkat kembali menjadi 38,965%. Padahal setiap tahunnya anggaran dana APBN dan Badan Usaha pada tiga universitas tersebut terus meningkat. Seharusnya, dengan kondisi seperti itu, setiap tahun persentase biaya pendidikan tersebut dapat ditekan dan dialihkan kepada sektorsektor lainnya yang memungkinkan. Selanjutnya kita beralih pada kondisi Undip saat ini, dimana pemasukan anggaran dari Badan Usaha masih tergolong sangat rendah, yaitu hanya sebesar Rp.91.100.464.880,- atau sekitar 6,220% dari kesulurah pemasukan dana di RKAT Undip. Berikut ini adalah tabel estimasi penerimaan Undip setiap tahunnya dari masing-masing Badan Usaha yang dimiliki Undip:
Hingga saat ini, SPBU Undi tetap menjadi Badan Usaha yang memberikan sumbangsih terbesar untuk pemasukan anggaran, yaitu sebesar Rp.65.934.947.880,-. Namun apabila dibandingkan dengan Badan Usaha yang dimiliki oleh UI, UGM, dan ITB pemasukan tersebut masih tergolong sangat rendah. Maka dari itu, kita perlu terus mengawal keberjalanan Badan Usaha milik Undip agar dapat meningkat setiap tahunnya.
Selain sektor Badan Usaha, pemasukan dari sektor lainnya pun perlu ditingkat. Dengan meningkatnya pemasukan dari sektor Badan Usaha diharapkan biaya pendidikan di Undip dapat ditekan agar semakin menurun setiap tahunnya. Penggunaan dana Non-APBN dialokasikan untuk empat komponen, yaitu biaya operasional, biaya pegawai, biaya investasi, dan biaya pengembangan. Pengeluaran Undip dari biaya operasional terdiri dari sektor pendidikan, penelitian, pengabdian masyarakat, dan pengelolaan manajemen. Pengeluaran Undip dari biaya pegawai meliputi gaji yang diterima oleh pegawai Non-PNS dan tunjangan kinerja yang diterima oleh PNS selain dari gaji pokok yang diterimanya. Biaya peegawai terdiri dikeluarkan untuk dosen PNS, tenaga kependidikan PNS, dosen Non-PNS dan tenaga kependidikan Non-PNS.Pengeluaran undip selanjutnya adalah biaya investasi yang terbagi ke dalam delapan sektor, yaitu pengadaan tanah, pengadaan gedung dan bangunan, pengadaan jalan dan jembatan, pengadaan irigasi dan jaringan, pengadaan kendaraan, pengadaan peralatan dan mesin, pengadaan aset tak berwujud, dan pengadaan aset tetap lainnya. Komponen terakhir dari alokasi dana Non-APBN yaitu pada biaya pengembangan yang mencakup tiga sektor, yaitu pengembangan program penyelenggaraan pendidikan tinggi, pengembangan keilmuan atau keahlian dosen dan tenaga kependidikan dan pengembangan tugas dari Pemerintah. Alokasi Anggaran Berdasarkan Renstra Undip Tahun 2017 Setelah menjelaskan secara singkat mengenai pemasukan, pengeluaran, dan alokasi anggaran Undip secara umum maka selanjutnya akan dibahas mengenai alokasi anggaran Undip berdasarkan pada Rencana Strategis (Renstra) Undip Tahun 2017. Undip mengalokasikan anggaran berdasarkan empat tujuan Renstra yang terbagi ke dalam 10 sasaran dan 16 program kerja. Berdasarkan data alokasi anggaran yang berlandaskan tujuan dan restra Undip 2017, dana untuk tata kelola dan sarana prasarana masih terlalu tinggi jika dibandingkan dengan dana lainnya. Terutama pada bidang riset dan inovasi yang hanya mendapatkan total alokasi anggaran sebesar Rp.45.511.049.314,- atau 5,575% dari total keseluruhan anggaran. Hal lainnya yang perlu kita lihat adalah terkait program pengembangan data dan sistem informasi yang dialokasikan untuk tahun 2017 nanti masih cukup minim. Padahal masalah mengenai pengelolaan sistem web di Undip selalu ada setiap tahunnya, terutama menjelang pengumuman KHS dan pengisian KRS, website Undip sering kali mengalami downserver ketika dua masa tersebut. Oleh karena itu diperlukan pemutakhiran sistem website di Undip yang seharusnya dilakukan pada tahun 2017 yang akan datang. Hal ini juga terkait dengan salah satu target Undip untuk menjadi Word Class University, maka persyaratan pengelolaan sistem komputer yang baik dan terpadu wajib Undip penuhi. Pada akhirnya, pengelolaan RKAT tersebut sangat tergantung dari seberapa besar kepekaan kita untuk memahami dan mengawal keberjalanannya. Maka mari kita kawal bersama agar amanat PTN-BH yang diberikan kepada Undip dilaksanakan dengan amanat oleh pengelola universitas. Sehingga setiap penggunaan anggaran yang ada dapat bermanfaat baik bagi kualitas pendidikan tinggi di Undip maupun kontribusi Undip terhadap masyarakat bangsa dan negara.
Dalam rangka membantu Anggota MWA Undip Unsur Mahasiswa melaksanakan tugasnya, BK MWA Undip UM 2016 melalui Bidang Media dan Komunikasi telah merilis berbagai infografis yang berisi data dan fakta yang menggambarkan kondisi Undip sebagai bahan pencerdasan bagi mahasiswa Undip. Infografis yang telah dirilis oleh BK MWA Undip UM 2016 antara lain : 1. Undip Dalam Angka 2. Peringkat Perguruan Tinggi Kemenristekdikti 2016 3. Sekolah Vokasi Undip 4. Kebijakan Umum Undip 5. Pakta Integritas Rektor Undip 2015-2019 6. RKAT Undip 2017 7. Undip Tahun 2016 8. Sumber Daya Manusia Undip 2016/2017 Seluruh poster infografis BK MWA Undip UM 2016 dapat diakses melalui link berikut : bit.ly/InfografisMWA2016
1. ITB
3.UI
2. UGM
5. UNIBRAW 6. UNAIR
7.ITS
4.IPB
8.UNHAS 9.UNDIP 10.UNPAD 11.UNAND 12. UNS
Peringkat Perguruan Tinggi Indonesia Tahun 2016 versi Kemenristekdikti selengkapnya di http://m.detik.com/news/berita/3277185/ini-12-besarperingkat-perguruan-tinggi-indonesia-2016
UNDIP DALAM ANGKA Akreditasi Institusi
A (361)
SK BAN PT NO. : 125/SK/BAN-PT/Ak-SURV/PT/V/2013
JUMLAH
JUMLAH PROGRAM STUDI UNDIP
60
51
50
40
35
30 20 10 0
21
18 13 3
PRODI PRODI PRODI PRODI PRODI PRODI DIPLOMA SARJANA MAGISTER DOKTORPROFESI SPESIALIS
JENJANG
AKREDITASI PROGRAM STUDI UNDIP 6 11 61 63
Prodi Akreditasi A Prodi Akreditasi B Prodi Akreditasi C Prodi Belum Terakreditasi
Akreditasi Internasional Akuntansi Manajemen
Teknik Kimia Teknik Mesin Kesehatan Masyarakat
11 Fakultas, 2 Sekolah Saintek FT FK FPP FSM FKM FPIK
Soshum FH FEB FISIP FIB Fpsi
Sekolah Pasca Vokasi
141 Program Studi
KEBIJAKAN UMUM UNDIP
RKAT
RENCANA KERJA DAN ANGGARAN TAHUNAN
2017
Perbedaan Sekolah Fakultas -Sekolah menyelenggarakan pendidikan pascasarjana multidisiplin ( contoh; sekolah p a s c a s a r j a n a menyelenggarakan program magister energi) -Sekolah menyelenggarakan pendidikan vokasi (sekolah Vo k a s i m e n ye l e n g g a r k a n program studi D3 Teknik Kimia) -Sekolah memiliki 1 Dekan dan 2 Wakil Dekan.
-Fakultas menyelenggarakan pendididkan akademik monodisiplin (contoh ; D e p a r t e m e n Te k n i k K i m i a menyelenggarakan S1 Teknik Kimia, S2 Teknik Kimia, S3 Teknik Kimia) -Fakultas Menyelenggarakan Pendidikan profesi ( contoh : P ro g ra m p ro f e s i d o k t e r d i Fakultas Kedokteran) -Fakultas memiliki 1 Dekan dan 4 Wakil Dekan.
Akreditasi B Akreditasi A
12 prodi
5 prodi
TIMELINE KRONOLOGIS SEKOLAH VOKASI UNDIP
1
Akreditasi Diploma Undip
Pengesahan statuta undip sebagai PTN-BH membuat ada perubahan struktur (PP No. 52 Tahun 2015 tanggal 22-07-2015)
sumber http://ban-pt.kemdiknas.go.id/direktori.php
2
Akreditasi C 4 prodi
4 Pelantikan Dekan, Wakil Dedek I, Wakil Dekan 2, Kepala Bagian TU, kasubbag Sekolah Vokasi
Pengesahan SOTK Undip sebagai PTN-BH menjadi dasar hukum SV (Peraturan MWA No. 2 tahun 2016 (18-03-206) dan Peraturan Rektor No. 4 Tahun 2016 (24-03-2016))
3
Senat Akademik mengadakan rapat pleno pada 31-08-2016 setelah sebelumnya didahului oleh rapat komisi dan tim penyusun sekolah vokasi (sumber prof. narso ketua SA)
Kesetaraan Luaran Pendidikan Formal, Informal, Nonformal dan Pengalaman kerja dengan kualifikasi pada KKNI
KKNI
S3
S3(T)
SPESIALIS
9 AHLI
S2
S2(T)
8 PROFESI
S1
6 5
DIV/S1(T)
D III D II
4 3 2
DI SEKOLAH MENENGAH UMUM
7
SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN
TEKNISI
OPERATOR
1
Kesetaraan capaian pembelajaran outcome pendidikan berbasis keilmuan pendidikan berbasis program profesi dan peningkatan kompetensi di tempat kerja.
Dekan & Wakil Dekan Sekolah Vokasi Undip
Wakil Dekan I Vokasi Undip Dr.Ida Hayu Dwimawanti,MM asal FISIP
Wakil Dekan II Vokasi Undip Dr.Agus Purwanto SE,M.Si,Med asal FEB Dekan Vokasi Undip
Prof Dr. Ir.Budiyono, M. Si. asal FT
PERGURUAN TINGGI TERBAIK VERSI QUACQUARELLI SYMONDS
PERINGKAT DUNIA
701+ 6
PERINGKAT INDONESIA
PERGURUAN TINGGI TERBAIK VERSI KEMENRISTEKDIKTI
PERGURUAN TINGGI TERBAIK VERSI WEBOMETRICS
PERINGKAT
PERINGKAT DUNIA
NILAI
1517 7
9 3,04
PERGURUAN TINGGI TERBAIK
PERINGKAT INDONESIA
PERGURUAN TINGGI NEGERI
VERSI WEBOMETRICS
FAVORIT PADA SBMPTN
PERINGKAT DUNIA
102 1
PERINGKAT INDONESIA
PERGURUAN TINGGI TERBAIK VERSI 4ICU
PERINGKAT DUNIA
818 5
PERINGKAT INDONESIA
PERGURUAN TINGGI TERBAIK VERSI UI GREENMETRIC
PERINGKAT DUNIA
69 4
PERINGKAT INDONESIA
PENDAFTAR
2
6 1
UNDIP
PUBLIKASI INTERNASIONAL
62.599 7 PERINGKAT
PERGURUAN TINGGI NEGERI FAVORIT PADA SNMPTN
PENDAFTAR
43.634 3 PERINGKAT
PERGURUAN TINGGI 10 BESAR PADA PIMNAS
TERINDEKS SCOPUS
DOKUMEN
320 7
PERINGKAT
PERINGKAT
9 3 4 4
EMAS
PERAK PERUNGGU
KUISIONER
KINERJA REKTOR UNDIP TAHUN 2016
sumber daya mannusia
2016 UNDIP 2017
Kuesioner Kinerja Rektor Undip Tahun 2016 Dalam rangka membantu Anggota MWA Undip Unsur Mahasiswa melaksanakan tugasnya, BK MWA Undip UM 2016 melalui Bidang Litbang selama 1 tahun pertama telah merilis 4 kuesioner yang digunakan untuk melihat bagaimana pandangan mahasiswa Undip terhadap kebijakan yang ada. 4 Kuesioner yang telah dirilis meliputi pembahasan antara lain : 1. Survei Pengetahuan Mahasiswa Undip tentang PTN-BH, MWA, dan BK MWA. 2. Survei Kepuasan Mahasiswa Baru terhadap pelayanan penetapan UKT 2016/2017. 3. Survei Pandangan Mahasiswa tentang Kinerja Rektor Undip Tahun 2016. 4. Survei Citra MWA Undip UM dan Badan Kelengkapan akhir kepengurusan periode 2016. Seluruh laporan hasil pengolahan kuesioner dapat diakses pada link berikut : bit.ly/KuesionerMWA2016
Tahun 2016 merupakan tahun pertama hadirnya Badan Kelengkapan Majelis Wali Amanat Universitas Diponegoro Unsur Mahasiswa (BK MWA Undip UM). Berbagai kegiatan telah dilakukan dalam rangka m e m b a n t u a n g g o t a M WA U n d i p U n s u r Mahasiswa melaksanakan tugasnya. Selain kegiatan Rapat MWA Undip yang diikuti oleh MWA Undip UM. Beberapa kegiatan yang dilakukan BK MWA Undip UM 2016 antara lain : 1. Sidang Umum Awal Kepengurusan. 2. Roadshow ke BEM dan SM Fakultas. 3. Upgrading Pengurus BK. 4. Studi Banding ke MWA Wakil Mahasiswa ITB. Dokumentasi kegiatan MWA Undip UM dan Badan Kelengkapan periode 2016 dapat d i a k s e s p a d a l i n k b e r i k u t : bit.ly/DokumentasiMWA2016
Rapat MWA Roadshow 10 fakultas
Sidang Umum Kepengurusan
Studi Banding MWA WM ITB
Upgrading Pengurus