Rizal Ramli Lokomotif Perubahan

Rizal Ramli Lokomotif Perubahan Langkah Strategis dan Kebijakan Terobosan

Kutipan Pasal 44: Sanksi Pelanggaran Undang-Undang Hak Cipta No. 12 Tahun 1997 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 6 Tahun 1982 Tentang Hak Cipta Sebagaimana Telah Diubah Dengan Undang-Undang No. 7 Tahun 1987.

1. Barang siapa dengan sengaja dan tanpa hak mengumumkan atau memperbanyak suatu ciptaan atau memberi izin untuk itu, dipidana dengan pidana penjara paling lama 7 (tujuh) tahun dan/atau denda paling banyak Rp 100.000.000,00 (seratus juta rupiah).

2. Barang siapa dengan sengaja menyiarkan, memamerkan, mengedarkan, atau menjual kepada umum suatu ciptaan atau barang hasil pelanggaran Hak Cipta sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan/atau denda paling banyak Rp 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).

Dilarang mengutip, memperbanyak, dan menerjemahkan sebagian atau seluruh isi buku ini tanpa izin tertulis dari Penerbit.

Rizal Ramli Lokomotif Perubahan Langkah Strategis dan Kebijakan Terobosan

Didin Abidin Masud Edy Mulyadi

Rizal Ramli, Lokomotif Perubahan

Langkah Strategis dan Kebijakan Terobosan 2000-2001 Penulis: Didin Abidin Masud, Edy Mulyadi

Š 2008 Cipta Citra Persada Hak cipta dilindungi oleh undang-undang All rights reserved Diterbitkan pertama kali oleh Penerbit Cipta Citra Persada

ISBN 978-979-17619-1-8

Daftar Isi

Prolog Lokomotif Perubahan

8

Bab I Langkah Terobosan di Bulog

27

Bab II Kisah Kehancuran dan “Momen�

Kebangkitan PT Dirgantara Indonesia

42

Bab III Operasi Penyelamatan PLN

54

Bab IV Restrukturisasi Properti, UKM, dan Petani

69

Bab V Ngebut dengan 10 Program

80

Bab VI Menggaet Rp 5 Triliun Tanpa Menjual Saham

97

Bab VII Solusi Jitu Mengatasi Problem BII

106

Bab VIII Ke Tokyo Tanpa Widjojo

118

Bab IX Mandiri dengan Lol Buatan Sendiri

132

Bab X Revisi APBN 2001 yang Supercepat

159

Bab XI Angin Perubahan di Semen Gersik

170

Bab XII Milestones Rizal Ramli di Pemerintahan, 2000-2001

196

Bab XIII Calon Presiden dengan Agenda dan Program Perubahan

212

Epilog Semangat Bushido, Strategi, dan Harmoni

235

Penulis

240

Prolog: Lokomotif Perubahan

7

8

LANGKAH STRATEGIS DAN KEBIJAKAN TEROBOSAN

Prolog

Lokomotif Perubahan

Prolog: Lokomotif Perubahan

9

“Apa yang dilakukan Rizal Ramli selama duduk di pemerintahan?� Pertanyaan seperti itu kerap dilontarkan oleh orang-orang yang merasa gerah oleh kritikan tajam yang dilontarkan Rizal Ramli kepada pemerintah SBY-JK belakangan ini. Pertanyaan serupa juga diajukan oleh beberapa wartawan dalam wawancara dengan Rizal Ramli.

Ketika menerima wartawan Majalah ADIL di kediamannya yang asri di kawasan Jl. Bangka, Jakarta, Selatan, beberapa waktu lalu, Rizal Ramli tersenyum mendengar pertanyaan itu. Lalu, dengan tenang Rizal Ramli menuturkan pengalamannya selama lima belas bulan duduk di kabinet Gus Dur-Megawati pada tahun 2000-2001. “Apa yang saya lakukan selama 15 bulan di pemerintahan, mungkin jauh lebih banyak ketimbang yang dilakukan para menteri sekarang,� kata Rizal Ramli. Tanpa bermaksud menepuk dada, Rizal menuturkan berbagai langkah terobosan dan kebijakan strategis yang diambilnya selaku Kepala Bulog, Menko Perekonomian, dan Menteri Keuangan. Rizal Ramli selalu melakukan perubahan dan pembaharuan di tempat dia bekarja. Ya, Rizal Ramli adalah Lokomotif Perubahan.

9

10

LANGKAH STRATEGIS DAN KEBIJAKAN TEROBOSAN

Rizal Ramli masuk ke gerbang pemerintahan lewat Kepala Bulog. Sebuah jabatan yang ditawarkan oleh Gus Dur kepada Rizal Ramli, setelah dua jabatan lain – Kepala BPK dan Dubes RI di Amerika Serikat -- yang disodorkan kepadanya ditampik. Gus Dur dan Rizal Ramli memang sejak lama punya hubungan erat, ibarat kakak dan adik.

Di Bulog, Rizal Ramli langsung melakukan transformasi dan reformasi secara radikal lewat program restrukturisasi.

Tujuannya, mengubah citra Bulog yang tidak begitu baik saat itu menjadi lembaga yang transparan, accountable, dan profesional. Pergantian dan mutasi besar-besaran dilakukan, mencakup lima pejabat eselon satu (deputi), 54 pejabat eselon dua (Kepala Biro dan Kepala Dolog). Dari 26 Kepala Dolog yang memimpin Daerah Operasi Bulog di seluruh Indonesia, 24 di antaranya dipensiunkan atau dimutasi.

Sekitar 80 karyawan dipensiunkan secara dini. Perombakan yang fundamental itu berjalan mulus, tanpa menimbulkan gejolak yang berarti.

Langkah lain yang dilakukannya adalah memangkas rekening Bulog dari 117 menjadi hanya 9 rekening. Sistem pembukuan di Bulog yang tidak karuan diubah menjadi Generally Accepted Accounting Principles, sehingga operasional Bulog bisa diaudit dan dipertanggungjawabkan.

Dana off budget yang jumlahnya triliunan menjadi on budget, sehingga tidak bisa dipergunakan seenaknya, sebagaimana terjadi sebelumnya. Ketika meninggalkan Bulog, Rizal Ramli meninggalkan surplus Rp 5 triliun, yang kemudian oleh penggantinya, Bambang Widjanarko, dipakai

Prolog: Lokomotif Perubahan

11

Rizal Ramli dalam demo menentang kenaikan harga BBM bersama Front Rakyat Menggugat pada tanggal 20 Mei 2008. Dok. KBI

untuk membeli pesawat Sukhoi.

Kurang dari enam bulan, Rizal Ramli mampu “membersihkan� Bulog. Sayangnya, jejak langkah Rizal Ramli di Bulog seakan tersapu begitu saja. Maklum, penggantinya malah masuk penjara karena korupsi.

Selama di Bulog, Rizal Ramli juga diminta membenahi PT Dirgantara Indonesia, yang saat itu didera

12

LANGKAH STRATEGIS DAN KEBIJAKAN TEROBOSAN

kerugian. Ia segara merombak manajemen PT DI dengan menempatkan Joesman SD – kini Menteri Perhubungan – sebagai Dirut PT DI. Lewat pembenahan manajemen dan strategi baru, PT DI pun mencetak angka penjualan Rp 1,4 triliun pada tahun 2001 dengan keuntungan Rp 11 miliar. Bandingkan dengan kondisi tahun sebelumnya yang hanya mencatat penjualan Rp 508 miliar dan menelan kerugian Rp 75 miliar.

Ketika menjabat Menko Perekonomian, banyak sekali kebijakan inovatif dan langkah strategis yang ditempuhnya. Ia berani meruntuhkan tradisi saat berhubungan dengan IMF, dengan menyusun draf LoI sendiri. Atau menjadi Ketua delegasi ke sidang Consultative Group for Indonesia (CGI) di Tokyo, tanpa membawa serta Widjojo Nitisastro – dan sukses menggaet pinjaman dan hibah dari luar negeri. Padahal, tadinya banyak ekonom yang meragukan Rizal Ramli akan sukses di sidang CGI itu.

Widjojo dianggap punya jejaring yang luas ke lembaga dan negara kreditor asing. Ternyata, tanpa Widjojo pun, Rizal Ramli bisa melobi para kreditor.

Dalam pembenahan PLN yang nyaris bangkrut, Rizal Ramli bersama koleganya para menteri bidang ekonomi, tanpa ragu meminta penurunan tarif listrik swasta yang dijual ke PLN dari sekitar US$ cents 7 – 9 per kWh menjadi di bawah US$ Cents 4 per kWh. Padahal, ketika itu Rizal Ramli mendapat tekanan bertubi-tubi dari duta besar, pejabat tinggi negara industri maju, dan lembaga keuangan internasional. Toh, Rizal Ramli tidak peduli. Ia bersiku-

Prolog: Lokomotif Perubahan

13

kuh pada sikapnya : praktik kolusi, korupsi, dan nepotisme (KKN) pada kontrak jual-beli listrik swasta dengan PLN mesti dihapuskan, sehingga harga jual listrik swasta menjadi wajar, sesuai standar internasional. Dengan langkah itu, beban PLN turun drastis dari semula US$ 60 miliar menjadi US$ 35 miliar.

Rizal Ramli juga bisa mendatangkan dana segar Rp 5 triliun untuk kas negara dengan memisahkan kepemilikan silang PT Telkom dan Indosat terhadap sejumlah anak perusahaan, seperti PT Telkomsel, PT Satelindo, dan PT Lintas Arta. Lalu dari mana datangnya dana Rp 5 triliun itu?

Dari pajak transaksi dan revaluasi aset pemisahan kepemilikan kedua raksasa telekomunikasi di Indonesia itu. Selain mendatangkan duit tanpa menjual selembar saham pun, kedua BUMN itu juga dipacu untuk bersaing di kancah bisnis telekomunikasi, sehingga bisa memberikan harga dan layanan terbaik bagi konsumen.

Ada banyak langkah strategis yang diayunkan Rizal Ramli, lengkap dengan inovasi kebijakan – bukan kebijakan konvensional – yang dilakukannya selama menjabat Menteri Keuangan. Ia, misalnya, mampu menyelamatkan BII dari kebangkrutan lewat kecerdikannya mengulur waktu, tanpa sepeser pun keluar duit.

Terobosan paling fenomenal tentu saja revisi APBN 2001. Jika biasanya – dulu maupun sekarang – revisi APBN memerlukan waktu minimal enam bulan, di tangan Rizal Ramli bisa dirampungkan dalam tempo empat hari saja!

Berbagai kebijakan terobosan dan langkah strategis yang

14

LANGKAH STRATEGIS DAN KEBIJAKAN TEROBOSAN

Rizal Ramli bersama tokoh-tokoh nasional antara lain, Pramono Anung, Akbar Tanjung, Wiranto, Syafiie Maarif, Try Soetrisno Taufik Kiemas dan Amien Rais. Dok. KBI

Rizal Ramli bersama tokoh-tokoh aktivis muda pergerakan. Dok. KBI

Prolog: Lokomotif Perubahan

15

dijalankan Rizal Ramli selama duduk di pemerintahan diuraikan secara rinci dalam bab-bab selanjutnya buku ini.

Buku kecil ini lebih berupa memoar dalam bentuk yang ringkas dan padat. Lewat buku ini, kami ingin memberikan gambaran yang lebih utuh mengenai sosok, pribadi, dan rekam jejak Rizal Ramli.

Ada banyak kalangan yang berusaha menegasikan kontribusi Rizal Ramli terhadap negeri ini. Kini, lewat buku ini, Anda bisa menilai siapa Rizal Ramli dan apa yang pernah diperbuatnya.

Selepas dari jabatan pemerintah, Rizal Ramli banyak bepergian ke luar negeri, untuk mengkampanyekan kegagalan program Bank Dunia-IMF di negara berkembang. Ia juga mendirikan Tim Indonesia Bangkit pada tahun 2002, yang menghimpun sejumlah pakar ekonomi dari berbagai kalangan untuk menyuarakan kebijakan ekonomi alternatif, yang berbeda dengan kebijakan ekonomi pemerintah.

Pada akhir Oktober 2007, menyambut 100 tahun Kebangkitan Nasional, Rizal Ramli mendeklarasikan Komite Bangkit Indonesia (KBI). Launching KBI dihadiri tokohtokoh nasional, seperti Try Soetrisno, Amien Rais, Wiranto, Syafiie Maarif, Akbar Tanjung, dan Taufik Kiemas.

KBI didirikan untuk mencari solusi bagi kemakmuran mayoritas rakyat yang selama 40 tahun lebih terabaikan.

Maklum, kebijakan ekonomi yang ditempuh pemerintah – sejak era Soeharto hingga SBY-JK – dilandasai semangat neoliberalisme. Akibatnya, kebijakan pasar ugal-ugalan terus dijalankan hingga kini.

16

LANGKAH STRATEGIS DAN KEBIJAKAN TEROBOSAN

Ekspor pupuk diperbolehkan sehingga terjadi kelangkaan pupuk di pasar domestik. Selain harganya melambung tinggi, yang lebih celaka lagi, pupuk palsu makin menjamur.

Para petani terantuk kerugian yang lebih besar gara-gara kebijakan propasar ugal-ugalan – bukan prorakyat – dari pemerintah SBY-JK. Padahal, di masa Rizal Ramli menjadi Menko Perekonomian, usulan ekspor pupuk yang disodorkan sejumlah BUMN ditolak mentah-mentah. “Pabrik pupuk dibangun dengan uang rakyat. Karena itu, produknya harus bermanfaat bagi rakyat,” kata Rizal waktu itu.

Pemerintah SBY-JK juga memperbolehkan ekspor rotan mentah. Akibatnya, ribuan industri rotan di wilayah Cirebon dan Pantai Utara Jawa gulung tikar. Ratusan ribu pekerjanya memperpanjang barisan pengangguran. Indonesia bukan lagi negara eksportir furniture rotan yang penting.

Posisinya sudah diambilalih oleh China dan Filipina yang mendatangkan bahan baku rotan dari Indonesia.

Dalam kunjungan ke berbagai daerah, Rizal Ramli selalu mensosialisasikan agar Indonesia menempuh Jalan Baru untuk mencapai kemakmuran rakyat. “KBI menghendaki Jalan Baru, jalan antineokolonialisme, jalan yang lebih mandiri untuk membawa kemakmuran dan kesejahteraan mayoritas rakyat. Undang-undang dan kebijakan ekonomi tidak boleh lagi ‘digadaikan’ dan ‘diijonkan’ demi mendapat utang recehan. Kedaulatan ekonomi harus kita rebut,” kata Rizal Ramli.

Boleh jadi, pandangan kritis dan kritikan tajam yang dilontarkan Rizal Ramli membuat pemerintah SBY-JK mera-

Prolog: Lokomotif Perubahan

17

sa gerah dan panik. Apalagi setelah Rizal Ramli ikut aktif berdemo bersama 10.000-an elemen “Front Rakyat Menggugat” di depan Istana Negara menentang kenaikan harga BBM yang dinilainya menyengsarakan rakyat.

Dalam berbagai kesempatan, Rizal Ramli juga menantang Presiden SBY untuk berdebat secara terbuka mempersoalkan kenaikan harga BBM. “Kalau perlu ajak serta seluruh menteri ekonominya, kita diskusikan persoalan harga BBM ini,”kata Rizal dalam tayangan di stasiun televisi ANTV dan TVOne. Diskusi itu tidak terjadi. Yang terjadi malah pencopotan Rizal Ramli dari posisi Presiden Komisaris PT Semen Gresik dalam Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT Semen Gresik, 27 Juni 2008. Alasan yang dikemukakan oleh Menneg BUMN Sofyan Djalil terkesan mengadaada: langkah-langkah Rizal Ramli tidak sesuai dengan etika sebagai Komisaris Utama. Alasan yang sangat naif dan bisa diperdebatkan.

Jika yang dimaksud tidak sesuai etika oleh Sofyan Djalil adalah berkaitan dengan sikap kritis Rizal Ramli terhadap sejumlah kebijakan pemerintah, termasuk menentang kenaikan harga BBM, maka jelas pemerintah SBY tidak memberi ruang bagi perbedaan pendapat, tidak demokratis. Pembungkaman tokoh kritis lewat pencabutan hak-hak sipil seperti itu, mengingatkan kita pada praktik yang lazim dilakukan pemerintah Orde Baru. Apakah pemerintah sekarang merupakan Neo-Orba dalam menyikapi perbedaan pendapat? Sejarah yang akan membuktikan. ***

18

LANGKAH STRATEGIS DAN KEBIJAKAN TEROBOSAN

Bang Rizal, begitulah kami di Redaksi Majalah Prospek pada awal tahun 1990-an menyapa Rizal Ramli. Sebagai Redaktur Eksekuitf, saya bertanggung jawab untuk mencari penulis andal dengan analisis yang tajam di bidang ekonomi.

Pilihan akhirnya jatuh kepada Rizal Ramli, doktor ekonomi yang baru pulang dari Amerika Serikat.

Maka, Rizal Ramli pun akhirnya menjadi kontributor tetap Majalah Prospek. Setiap minggu dia mesti menulis kolom. Isi tulisannya, waktu itu kadang membuat kami deg-degan: tak ragu nyerempet praktik bisnis yang dilakukan keluarga dan kroni Pak Harto. Istilah mark up pada proyek-proyek pemerintah dan BUMN juga kerap dilontarkan. Praktik bisnis yang monopolistik dan oligopolistik juga disentilnya. Ia juga mempopulerkan istilah pencari rente ekonomi. Saya kerap miris karena Pak Harto ketika itu sedang berada di puncak kejayaanya.

Tulisan Rizal Ramli ketika itu “tidak lazim”. Maklum, para ekonom seakanakan terbius oleh kinerja perekonomian Indonesia yang mencorong: melesat rata-rata di atas 7% per tahun selama satu dekade lebih. Nyaris tak ada ekonom yang bersuara “miring” terhadap praktik bisnis tidak fair yang dijalankan korporasi besar, termasuk BUMN maupun keluarga dan kroni Soeharto. Semua merasa nyaman dengan perekonomian yang melaju pesat. Rizal Ramli termasuk salah satu dari segelintir ekonom yang amat kritis.

Keras dan tanpa kompromi. Begitulah jika membaca analisis yang termuat dalam tulisannya. Tapi, bagi saya, Rizal Ramli sesungguhnya pribadi yang hangat dan lembut. Setelah saya

Prolog: Lokomotif Perubahan

19

Sebagai aktivis mahasiswa ITB, Rizal Ramli didepan Pengadilan Negri Bandung setelah divonis karena menentang kekuasaan absolut Orde Baru yang otoriter. Koleksi Pribadi

keluar dari Prospek, sekian tahun kemudian kami bertemu lagi pada sebuah acara. Dengan ramah dia menyapa saya. Dan di akhir pembicaraan, dia menyelipkan kata-kata: “Salam ya, buat keluarga,” ujarnya. Ya, setiap kali bertemu atau kontak lewat telepon, menjelang berpisah, salam untuk keluarga selalu diucapkan. Sungguh, pribadi yang amat hangat.

Rizal Ramli juga lembut dan penuh perhatian pada keluarganya. Suatu pagi di hari Sabtu, menjelang deadline naskah, Rizal Ramli datang ke kantor Prospek. Ia cuma sebentar mampir, menyerahkan disket berisi tulisan untuk dimuat. “Saya mau mengantar anak-anak renang,” ucapnya.

Perhatian Rizal Ramli terhadap keluarga (isteri dan anakanaknya tercinta) memang luar biasa besar. Pertemuan Rizal

20

LANGKAH STRATEGIS DAN KEBIJAKAN TEROBOSAN

Searah jarum jam: Herawati, mahasiswa Arsitektur ITB, bermain piano membawakan lagu-lagu klasik yang membuat hati Rizal Ramli bergetar. Koleksi Pribadi Rizal Ramli bersama istri tercinta Hera dan buah hati mereka Dhitta dan Dipo ketika seusai diwisuda dari Harvard Graduate School of Design, Boston, Amerika. Koleksi Pribadi Setelah bebas dari penjara, gara-gara menentang Orde Baru, Rizal Ramli melanjutkan studi bidang ekonomi di Amerika Serikat.

Koleksi Pribadi

Prolog: Lokomotif Perubahan

21

Ramli dengan almarhumah isteri tercintanya (Hj. Ir. Herawati Ramli, M.Arch -- meninggal pada 9 Juni 2006), di acara musik klasik, bertempat di Student Center, Institut Teknologi Bandung (ITB), pada tahun 1976. Hera, panggilan akrab Herawati, waktu itu memainkan lagu-lagu klasik pada saat resital piano.

Hati Rizal Ramli bergetar, apalagi saat Hera memainkan karya-karya Beethoven. Memang, sejak belia ia penggemar berat musik klasik. Tak aneh jika Rizal Ramli langsung jatuh cinta pada pandangan pertama! Ia kagum pada sosok mahasiswi arsitektur yang kurus namun halus, rapi, cantik, dan pintar memainkan lagu-lagu klasik itu. Sementara, sebagai aktivis mahasiswa ITB, penampilan Rizal Ramli amat bertolak belakang: rambut gondrong, pakaian rada acak-acakan, dan terkesan bengal.

Sifatnya yang pemberani dan keras hati membuat Rizal Ramli merasa pe-de (percaya diri) untuk mendekati Hera.

Berkat kegigihannya menguber pujaan hatinya itu, Hera luluh juga hatinya. “Meski latar belakang dan karakter kami berbeda, namun saya menyadari sejak awal bahwa kami saling melengkapi. Perbedaan yang ada malah memperkaya perjalanan hidup kami,� kenang Rizal Ramli.

Sifat keras dan pemberani Rizal Ramli kian tampak ketika ia menjadi Wakil Ketua Dewan Mahasiswa ITB, pada tahun 1977. Sikap Keluarga Mahasiswa ITB di bidang politik saat itu sangat jelas dan tegas: menolak pencalonan kembali Soeharto sebagai Presiden Indonesia untuk periode ketiga, pada tahun 1978. Sebagai tokoh mahasiswa ITB, Rizal

22

LANGKAH STRATEGIS DAN KEBIJAKAN TEROBOSAN

Ramli menjadi penyusun “Buku Putih Perjuangan Mahasiswa ITB�

Isi buku itu, antara lain, mengritik strategi pembangunan ekonomi yang diterapkan rezim Soeharto, yakni trickle down efect alias efekperembesan ke bawah. Bagi Rizal Ramli, strategi pembangunan ekonomi yang semata-mata mengejar pertumbuhan tinggi itu hanya menyengsarakan rakyat jelata. Yang menikmati kue pembangunan cuma segelintir kecil kelas menengah-atas. Sementara lapisan rakyat paling bawah, tetap jalan di tempat, berkubang dalam kemiskinan.

Buku Putih itulah yang mengantarkan Rizal Ramli ke penjara militer dan kemudian Penjara Sukamiskin, Bandung, selama satu setengah tahun. Rezim otoriter Soeharto sama sekali tidak memberi tempat bagi perbedaan pendapat, apalagi kritik pedas sebagaimana tercantum dalam Buku Putih. Jadi, tak aneh jika Rizal Ramli bersama belasan mahasiswa lain di seluruh Indonesia, mesti masuk bui karena secara terbuka menentang dan menyerang penguasa Orde Baru.

Tahun 1980, Rizal Ramli melanjutkan Studi ke Boston, Amerika Serikat. Jarak yang jauh tidak kuasa memisahkan Rizal Ramli-Hera. Cintanya pada Hera bahkan kian membara, hingga akhirnya mereka menikah pada tahun 1982.

Cinta Kasih yang bertaut dengan tulus ternyata mampu menonjolkan kelembutan dan sifat romantis Rizal Ramli.

Itu terlihat dari gubahan beberapa puisinya selama di Amerika Serikat, berikut ini salah satu puisinya, yang ditulis di

Prolog: Lokomotif Perubahan

23

Dear Hera I talked to bunch of people I got bored I see numerous things and Different places My mind was not there I remember you I sit here realizing It’s not people Nor places That make me happy It’s you

Boston pada 13 November 1980: Tiga anak lahir sebagai buah pernikahan mereka: Dhitta Puti Saraswavati Ramli (alumni Teknik Mesin ITB), Dipo Satria Ramli (lulusan State University of New York, Albany, kini sudah bekerja), dan si bungsu Daisy Orlana Ramli (masih duduk di bangku SMA).

Sebagai seorang Bapak yang penuh cinta-kasih, Rizal Ramli kerap mendongeng bagi Dhitta dan Dhipo cilik, bergantian dengan sang ibu, Hera. Anak mereka besar dengan limpahan kasih sayang kedua orang tuanya.

Si sulung Dhitta, lewat cetusan hatinya yang berjudul Bapakku, dengan tepat menggambarkan sosok ayahnya: “Orang yang membesarkanku ini merupakan orang jujur

24

LANGKAH STRATEGIS DAN KEBIJAKAN TEROBOSAN

Rizal Ramli bercengkrama bersama Dipo dan Dhitta di Central Park, New York. Koleksi Pribadi

Rizal Ramli dan keluarga. Koleksi Pribadi

Prolog: Lokomotif Perubahan

25

dan pekerja keras. Ia juga sosok yang sederhana: tak malu makan di kaki lima, atau membeli baju yang murah (harganya), selama bahannya masih enak di pakai.... Ia juga selalu menyempatkan diri untuk mengangkat pakaian kotor dari kamar mandi ke belakang...�

Ya, Rizal Ramli memang perpaduan pribadi yang komplet dengan beragam atributnya: pemberani, pekerja keras, jujur, pantang menyerah, dan punya keberpihakan yang jelas pada rakyat kecil. Ia juga sosok yang hangat dan lembut.

Ketika di pemerintahan, sikap tegas dan keberanian Rizal Ramli itu diwujudkan dalam pembenahan Bulog dan menjabat Menko Perekonomian. Ia tidak gentar menghadapi tekanan dunia internasional untuk merenegosiasikan tarif listrik swasta demi kepentingan negara dan bangsa. Rizal Ramli mampu memandu perubahan ke arah perbaikan di instansi yang dipimpinnya. Tak salah jika kita menjulukinya sebagai Sang Lokomotif Perubahan.

Jakarta, Juli 2008 Didin Abidin Masud

26

LANGKAH STRATEGIS DAN KEBIJAKAN TEROBOSAN

Perubahan radikal di bulog

BAB I

Perubahan radikal di bulog

27

28

LANGKAH STRATEGIS DAN KEBIJAKAN TEROBOSAN

S

ebuah kejutan besar. Itulah pandangan sebagian orang ketika Pejabat Sementara (Pjs) Sekretaris Negara Bondan Gunawan, pada awal April 2000, mengumumkan bahwa ekonom Rizal Ramli ditunjuk oleh Presiden Aburrahman Wahid sebagai Kepala Badan Urusan Logistik (Bulog), menggantikan posisi Jusuf Kalla, Menteri Perdagangan, yang selama beberapa waktu mesti merangkap jabatan Kabulog.

Selama ini Rizal Ramli dikenal sebagai ekonom yang vokal dan kritis terhadap berbagai kebijakan ekonomi pemerintah. Ia dekat dengan kalangan lembaga swadaya masyarakat (LSM), dan kerap melontarkan kritikan yang tajam terhadap kebijakan ekonomi pemerintah yang dianggapnya tidak tepat.

Sehari sebelumnya, Rizal Ramli dipanggil Gus Dur ke Istana Negara. Dalam pertemuan itu, Gus Dur meminta Rizal Ramli untuk membenahi Bulog. “Sekarang kamu tidak boleh menolak permintaan saya,” kata Gus Dur serius.

Rizal Ramli terdiam sesaat. Ia termangu. Sudah dua kali ia menolak “penugasan” Gus Dur. Pertama, sesaat setelah 28

Perubahan radikal di bulog

29

Serah terima jabatan Kabulog dari pejabat lama Jusuf Kalla kepada Rizal Ramli. Koleksi Pribadi

diangkat menjadi Presiden RI menggantikan posisi Habibie pada tahun 2000, Gus Dur memanggil Rizal Ramli ke kantornya. Waktu itu, Rizal Ramli diminta menjadi Ketua BPK (Badan Pemeriksa Keuangan) untuk menggantikan S.B. Joedono.

Tapi, ketika itu Rizal Ramli menolaknya. “Terimakasih atas kepercayaan Gus Dur kepada saya. Tapi, umur saya belum 60 tahun. Saya tidak cocok menjadi Ketua BPK. Nanti kalau umur saya sudah 60 tahun, Gus Dur boleh panggil saya lagi,� kata Rizal Ramli. Jawaban itu tentu saja sangat kocak. Usianya ketika itu baru 47 tahun. Masih kurang 13 tahun umurnya untuk mencapai 60 tahun!

30

LANGKAH STRATEGIS DAN KEBIJAKAN TEROBOSAN

Tapi, karena lawan bicaranya Gus Dur yang senang guyon, jawaban itulah yang dilontarkannya.

Kedua, selang dua minggu kemudian, Rizal Ramli dipanggil kembali ke Istana Negara. Kali ini Rizal Ramli diminta Gus Dur menjadi Duta Besar RI di Amerika Serikat, yang saat itu masih dipegang oleh Dorodjatun Kuntjoro-Jakti.

Lagi-lagi Rizal Ramli menampiknya. “Saya merasa terhormat dicalonkan menjadi Dubes RI di Amerika, terimakasih Gus. Tapi saya ‘kan bukan anak “nakal”. Saya tidak mau “dibuang” ke luar negeri,” kata Rizal Ramli kepada Gus Dur. Presiden Abdurrahman Wahid cuma mesem-mesem mendengar jawaban itu. Keduanya memang sudah lama saling mengenal dan berhubungan secara akrab, ibarat hubungan kakak dan adik.

“Kamu harus bersedia menjadi Kabulog,” kata Gus Dur, membuyarkan ketermanguan Rizal Ramli. Apa boleh buat, tawaran Gus Dur untuk memberikan posisi penting kepada Rizal Ramli sulit ditampik. Bukankah Rizal Ramli sudah dua kali menolak “pinangan” Gus Dur? “Baiklah, Gus. Saya terima tugas itu, tapi ada syaratnya,” kata Rizal Ramli. Gus Dur terkekeh. “Kamu ini gimana sih, yang ingin menjadi Kabulog itu antre, karena Bulog banyak duitnya. Apa syaratmu?” tanya Gus Dur. Dengan sigap Rizal Ramli berucap: ”Saya mau menjadi Kabulog, tapi kalau bisa hanya untuk enam bulan saja. Kalau lebih dari enam bulan, saya akan mengundurkan diri,” kata Rizal Ramli.

Deal. Sejak itu pula Rizal Ramli menjadi orang nomor

Perubahan radikal di bulog

31

satu di Bulog, sebuah lembaga nondepartemen yang oleh Soeharto sangat diandalkan untuk menstabilkan harga beras. Stabilitas harga beras itulah, antara lain, yang menjadi faktor kunci langgengnya kekuasaan Soeharto sejak tahun 1966, sebelum ditumbangkan gerakan mahasiswa di era reformasi pada tahun 1998.

Selama belasan tahun Bulog dipimpin oleh orang kepercayaan Soeharto, Bustanil Arifin, yang juga selama beberapa periode menjabat sebagai Menteri Koperasi. Tak aneh jika Bulog dikenal sebagai institusi yang “basah�. Duit yang diputar Bulog triliunan rupiah, dan banyak yang masuk kategori off budget – tidak masuk dalam perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, sehingga tidak bisa dikontrol siapapun.

Rizal Ramli mau menerima posisi Kabulog karena Gus Dur berpesan agar Bulog dibenahi sehingga berpihak kepada rakyat. Keberpihakan kepada rakyat, itulah yang dijadikan panduan Rizal Ramli ketika menjadi komandan Bulog.

Berbagai Terobosan Setelah dilantik sebagai Kepala Bulog pada tanggal 3 April 2000, Rizal Ramli pun langsung menggulirkan program restrukturisasi. Ia menghendaki citra Bulog yang lebih baik lewat organisasi yang transparan, accountable, dan lebih profesional.

Langkah restrukturisasi besar-besaran pun mulai diayunkan, lewat pergantian dan mutasi lima jabatan eselon satu (Deputi) dan 54 jabatan eselon II (Kepala Biro dan Kepala

32

LANGKAH STRATEGIS DAN KEBIJAKAN TEROBOSAN

Sebagai Kabulog, Rizal Ramli kerap turun ke lapangan, ke desa-desa untuk bertemu dengan para petani. Tempo

Dolog). Dari 26 Kadolog yang memimpin Daerah Operasi Bulog di provinsi seluruh Indonesia, 24 di antaranya dipensiunkan, atau dimutasi. Perombakan yang fundamental itu berjalan mulus, tanpa menimbulkan gejolak yang berarti.

Keberpihakan kepada rakyat kecil, kepada para petani, diwujudkan dalam bentuk peningkatan pembelian gabah, bukan beras, dari para petani. Bukan rahasia lagi, pembelian beras oleh Bulog kerap menimbulkan kecurangan yang dilakukan oleh para tengkulak. Mereka membeli beras petani, kemudian dioplos dengan beras impor, lalu dijual ke Bulog.

Cara seperti itu, tentu saja merugikan para petani karena beras yang dihasilkan di sawahnya cuma sebagian kecil yang

Perubahan radikal di bulog

33

diserap Bulog.

Untuk memotong praktik culas itu, Rizal Ramli membuat kebijakan terobosan, itu tadi, hanya membeli gabah.

Langkah ini tentu saja sangat efektif dan menguntungkan bagi rakyat kecil. Efektif karena gabah lebih tahan lama disimpan di gudang-gudang Bulog ketimbang beras. Dan menguntungkan para petani di desa-desa, karena selama musim panen, ketika harga gabah cenderung turun, Bulog terjun untuk menyerap dengan patokan harga dasar yang optimal. Sedangkan pada masa paceklik, gabah itu langsung digiling di desa-desa guna meredam kenaikan harga beras.

Sehingga, ada pekerjaan di desa-desa pada musim paceklik, yaitu menggiling gabah Bulog.

Sayangnya, kebijakan Bulog yang pro-rakyat itu tidak selamanya berjalan mulus. Kerap terjadi, gabah petani dibeli di bawah harga patokan. Untuk itu, Rizal Ramli tidak segan-segan melakukan kunjungan ke lapangan secara langsung melalui inspeksi mendadak (sidak). Pada suatu kali, ketika panen raya, Rizal Ramli melakukan sidak ke Karawang, salah satu kabupaten produsen beras terbesar di Jawa Barat.

Namun, pada “era handphone� seperti sekarang, sidak mudah bocor. Rizal Ramli menyadari hal itu. Tapi, ia tidak kekurangan akal. Ketika akan melakukan sidak, ia lebih dulu mengutus dua staf kepercayaannya untuk mengelilingi lokasi sidak dengan jarak 5 dan 10 kilometer dari pusat kegiatan sidak. Kedua staf itu diminta mengirimkan laporan mengenai pembelian gabah dari petani lewat sms: apakah

34

LANGKAH STRATEGIS DAN KEBIJAKAN TEROBOSAN

sama dengan harga patokan, atau di bawahnya. Di tempat sidak, sudah berkumpul para pejabat Bulog, Kadolog Jawa Barat, dan beberapa Kepala Sub-Dolog (pemimpin Dolog) di beberapa kabupaten di Jawa Barat. Ratusan petani juga hadir di situ. Pejabat Bulog di daerah melaporkan bahwa pembelian gabah berlangsung lancar dengan harga di atas harga dasar yang ditetapkan pemerintah.

“Bapak-bapak, apakah betul gabah bapak dibeli di atas harga patokan?” tanya Rizal Ramli kepada para petani.

Mereka menjawab serentak: “Betuuul!” Rizal Ramli merasa senang karena ia memang sangat menginginkan peningkatan kesejahteraan petani. Namun, tak lama kemudian, telepon genggamnya menerima sms dari dua stafnya yang berkeliling dengan jarak 5 – 10 kilometer dari lokasi sidak. Isinya sungguh bertolak belakang: gabah petani dibeli di bawah harga patokan.

Saat itu juga Rizal Ramli langsung menjamah mikrofon.

“Bapak-bapak pejabat Bulog sekalian, tolong pergi menjauh dulu sebentar. Silakan berteduh di bawah pohon di sana supaya dingin!” ujarnya. Setelah para pejabat Bulog pergi, Rizal Ramli tinggal berhadapan dengan para petani. Kini, ia bertanya lagi: “Bapak-bapak, saya minta jawaban yang jujur.

Jangan takut, saya Kabulog. Betulkah gabah bapak dibeli di atas harga dasar?”

“Betuuuuuul,” para petani serempak menjawab. Mereka mengaku bahwa beras para petani dibeli dengan harga 10% di atas harga dasar. Rizal Ramli penasaran. “Kapan pembelian itu dilakukan?” “Tadi, dua jam sebelum bapak datang,”

Perubahan radikal di bulog

35

jawab seorang petani.

Rizal Ramli geram. Ia langsung memanggil para pejabat Bulog untuk mendekat kembali dan “menyemprotnya”: “Saya ini 17 tahun lebih menjadi researcher. Saya terbiasa melakukan cek dan ricek laporan dari lapangan. Saya tidak suka dibohongi. Kalian membeli gabah dengan harga di bawah harga dasar. Pembelian di atas harga dasar baru dilakukan dua jam yang lalu. Begitu ‘kan?” kata Rizal Ramli dengan nada tinggi.

Para pejabat Bulog cuma diam. Boleh jadi mereka merasa bersalah karena telah berusaha “menipu” big boss-nya.

“Saya tidak suka bapak-bapak membuat laporan Asal Bapak Senang (ABS), padahal rakyat kecil menderita. Catat itu,” kata Rizal Ramli.

Sekembalinya ke Jakarta, Rizal Ramli langsung meneken SK yang memutasikan pejabat Bulog tersebut. Selanjutnya, tak kurang dari 200 pejabat Kasub Dolog dimutasikan.

Mereka yang baik, jujur, dan pekerja keras ditempatkan di Dolog Kelas I dan II. Sebaliknya, yang kinerjanya “memble”, dioper ke Dolog kelas III. Kelas I adalah Dolog yang membawahkan wilayah operasi yang besar, daerah gudang beras seperti Karawang. Sedangkan Dolog kelas III wilayah operasinya lebih kecil, seperti kabupaten di Provinsi Nusa Tenggara Barat.

Selain itu, Rizal Ramli juga mempensiunkan dini 80 pejabat Bulog yang kinerjanya tidak sesuai dengan semangat reformasi yang diterapkannya di Bulog. Langkah-langkah terobosan itu menjadi shock therapy yang cukup ampuh

36

LANGKAH STRATEGIS DAN KEBIJAKAN TEROBOSAN

Di masa kepemimpinan Rizal Ramli, Bulog hanya membeli gabah dari petani, untuk mencegah masuknya beras impor lewat pengoplosan. Foto Istimewa

menekan jumlah laporan yang bersifat ABS di Bulog. Praktik patgulipat juga menciut. “Sejak itu, langsung tidak ada lagi yang berani main gila di Bulog,” kata Rizal Ramli.

Peningkatan efisiensi juga menjadi perhatian Rizal Ramli selama memimpin Bulog. Tadinya, sebelum Rizal Ramli masuk, pimpinan Bulog yang berkunjung ke daerah selalu berupa rombongan besar. Jika Kabulog dinas ke daerah, biasanya didampingi banyak pejabat. Tentu saja biaya transportasi – dan biaya perjalanan dinas – di Bulog cukup besar.

Karena itu, Rizal Ramli memberi contoh: dinas ke luar daerah cukup disertai dua staf saja. Dia sangat percaya dengan “leadership by example”, yaitu pemimpin harus memberikan contoh. Hasilnya, biaya transportasi anjlok hingga 70%. Petugas yang menangani perjalanan dinas Bulog, yang sebelumnya kerap mesti kerja lembur, menjadi lebih ringan pekerjaannya. Tidak ada lembur lagi...

Perubahan radikal di bulog

37

Pembenahan di segala sisi dan semua lini. Itulah yang dilakukan Rizal Ramli. Termasuk yang paling “berat”, yakni mengubah sistem akuntansi Bulog. Bayangkan, Bulog memiliki 119 rekening yang tersebar di berbagai bank. Rizal Ramli pun lalu memanggil orang keuangan. Dia meminta sistem akuntansi Bulog diubah supaya lebih transparan dan accountable. Dana off budget harus menjadi on budget.

“Saya ingin sistem akuntansi Bulog sama dengan lembaga negara lain, supaya lebih tertib dan transparan,” kata Rizal Ramli, ketika memanggil stafnya yang mengurusi bidang keuangan. “Waduh, susah Pak. Paling tidak perlu setahun setengah lebih,” kilah stafnya. “Begini, saya minta perubahan sistem akuntansi itu bisa selesai dalam waktu enam bulan. Kalau tidak, silakan saudara mencari pekerjaan lain,” tukas Rizal Ramli.

Ternyata, perubahan sistem akuntansi Bulog menjadi Generally Accepted Accounting Practices itu bisa dilakukan dalam enam bulan. Jumlah rekening Bulog bisa diciutkan dari 119 menjadi cuma sembilan! Dan yang lebih penting lagi, dana off budget Bulog yang jumlahnya triliunan menjadi on budget, sehingga bisa diaudit dan dipertanggungjawabkan.

Praktik patgulipat, korupsi, penyalahgunaan wewenang, dan berbagai penyimpangan, merupakan hal lumrah selama bertahun-tahun di Bulog. Ada pejabat yang memberikan izin impor beras kepada pedagang, sehingga pedagang itu tidak perlu membayar pajak ketika berasnya datang dari luar negeri. Ada pejabat yang “membantu” penyelundupan beras.

38

LANGKAH STRATEGIS DAN KEBIJAKAN TEROBOSAN

Ada banyak penyimpangan kebijakan di lapangan dan sebagainya.

Berbagai tindakan tegas dan kebijakan terobosan yang dilakukan Rizal Ramli mampu mengurangi berbagai praktik penyimpangan para pejabat Bulog. Tapi, Rizal Ramli juga mengakui, mayoritas pejabat dan staf Bulog Berbagai langkah terobosan dilakukan Rizal Ramli ketika memimpin Bulog. bekerja secara benar dan Koleksi Pribadi profesional.

Langkah pembenahan yang dilakukan Rizal Ramli kerap mengalami benturan dengan para pejabat yang merasa terusik. Ketika akan mempensiunkan dini 80 pejabat Bulog, misalnya, Rizal Ramli mendapat perlawanan. Ia mengumumkan bahwa Bulog ingin membangun corporate culture yang baru: serba bersih, transparan, dan profesional.

“Bapak-bapak dan ibu-ibu yang akan dipensiun dini, akan mendapat tambahan pesangon dari yang semestinya diperoleh. Biaya pengobatan dikasih ekstra, plus biaya untuk pulang kampung,” kata Rizal Ramli. “Yang tidak setuju, boleh melawan saya, tapi saya tidak segan-segan akan membawa kasus yang terkait dengan penyelewengan dan penyimpangan yang berlangsung selama ini ke pengadilan,” kata Rizal Ramli.

Perubahan radikal di bulog

39

Para pejabat Bulog yang berasal dari sipil hanya bisa terhenyak. Tapi mereka mau menerima tawaran pensiun dini itu. Mereka membubuhkan tandatangan, sebagai pertanda setuju dipensiun dini. Lain halnya dengan pejabat Bulog yang berasal dari militer, ada di antaranya yang menentang.

Mereka meminta bertemu Rizal Ramli di kantornya. Ketika diterima, dengan nada tinggi salah seorang di antaranya berteriak: “Kami tidak bisa menerima kebijakan yang bapak tetapkan. Kami ini biasa bertempur. Kami siap berkelahi!” ujar salah seorang dari mereka sambil menatap tajam mata Rizal Ramli.

“Digertak” seperti itu, nyali Rizal Ramli bukannya menciut. Sifat bengalnya sebagai mantan demonstran langsung muncul. Ia merasa “ditantang”. Maka, Rizal Ramli pun segera menelepon Panglima TNI (saat itu), Laksamana Widodo. Rizal Ramli memang akrab dengan para petinggi militer. Maklum, selama lima tahun lebih, ia menjadi penasihat ekonomi di Fraksi ABRI (TNI) DPR RI. Ketika saluran telepon tersambung, Rizal Ramli membesarkan suara di pesawat telepon dengan memijit loudspeaker, sehingga bisa terdengar siapapun yang ada di ruangan itu. “Mas Widodo, ini ada anggota TNI yang akan saya pensiunkan dini di Bulog. Tapi mereka menolak, malahan ngajak berantem,” kata Rizal Ramli.

Dari seberang, terdengar suara Panglima TNI Widodo. “ Siapa namanya, catat nomor pokok TNI-nya...” Rizal Ramli mendekap telepon, dan bertanya kepada tamunya “Maaf, berapa nomor pokok TNI bapak?”

40

LANGKAH STRATEGIS DAN KEBIJAKAN TEROBOSAN

Para perwira militer itu langsung menggoyangkan tangannya, tanpa berbicara. Maksudnya, tentu saja tidak mau diketahui identitasnya. “Terimakasih Mas Widodo, nanti saya akan faks nama dan nomor TNI-nya,� kata Rizal Ramli, sambil menutup sambungan teleponnya. Tanpa banyak kesulitan, keenam pejabat Bulog yang berasal dari TNI pun akhirnya luluh dan mau membubuhkan tandatangan kesediaan dipensiun dini.

Begitulah, dengan leadership yang kuat, keberanian, dan ide segarnya dalam melakukan perubahan dan pembaharuan guna menghasilkan kebijakan inovatif, Rizal Ramli mampu membenahi Bulog dalam tempo singkat. Ketika ia meninggalkan Bulog pada bulan Agustus 2000, Rizal Ramli meninggalkan surplus triliunan rupiah di Bulog. Keberhasilan Rizal Ramli membenahi Bulog kemudian menjadi cover story majalah Business Week�1

Kisah Kehancuran dan “Momen� Kebangkitan PT Dirgantara Indonesi 41

42

LANGKAH STRATEGIS DAN KEBIJAKAN TEROBOSAN 2000-2001

BAB II

Kisah Kehancuran dan “Momen” Kebangkitan PT Dirgantara Indonesia

Kisah Kehancuran dan “Momen� Kebangkitan PT Dirgantara Indonesi 43

A

da dua pembantu paling dekat Soeharto ketika berada di puncak kejayaannya pada masa pemerintah Orde Baru. Pertama, Widjojo Nitisastro, ekonom kepercayaan Soeharto yang meracik kebijakan ekonomi Orde Baru. Kedua, B.J. Habibie, yang punya kedekatan emosional dengan Soeharto, dan mampu membuai Jenderal Besar itu dengan mimpi-mimpinya untuk mensejajarkan Indonesia dengan negara-negara maju lewat PT Industri Pesawat Terbang Nusantara (IPTN), yang menghasilkan pesawat terbang buatan putera-puteri terbaik Nusantara.

Dalam perkembangannya, meski mampu menghasilkan pesawat terbang seperti CN-212 dan CN-235, Habibie dengan IPTN-nya selalu menjadi sasaran kritik para ekonom.

Maklum, dalam mengembangkan industri dirgantara itu, Habibie dinilai kelewat bersemangat membelanjakan duit dalam jumlah gigantik untuk ditumpahkan ke IPTN. Kalau pun tidak mendapat alokasi dana dari APBN, berkat kedekatannya dengan Soeharto, Habibie selalu bisa mendapatkan dana besar untuk menopang IPTN, termasuk menggunakan Dana Reboisasi, dana off budget yang amat besar di masa itu.

43

44

LANGKAH STRATEGIS DAN KEBIJAKAN TEROBOSAN 2000-2001

Perakitan pesawat terbang di PT Dirgantara Indonesia. Foto istimewa

Seiring dengan jatuhnya Soeharto, sumber dana untuk IPTN pun mulai tersendat. Pamor IPTN sebagai produsen pesawat terbang mulai redup. Apalagi rapor keuangan industri dirgantara itu selalu merah menyala dari tahun ke tahun. Ketika Gus Dur menjabat Presiden RI, kondisi keuangan IPTN kian amburadul. Padahal, kualitas sumber daya manusia yang dimiliki IPTN layak mendapat acungan jempol: mendapat pendidikan luar negeri dan pelatihan di perusahaan pesawat terbang kelas dunia.

Gus Dur ingin menyelamatkan IPTN. Maka, presdien RI ke-4 itu pun menelepon Rizal Ramli, yang ketika itu menjabat sebagai Kepala Bulog. “Rizal, coba kamu benahi IPTN karena bleeding terus,� kata Gus Dur di ujung telepon.

Kisah Kehancuran dan “Momen” Kebangkitan PT Dirgantara Indonesi 45

Rizal Ramli terperanjat. Memang, ia termasuk salah satu ekonom yang paling lantang mengkritik strategi pengembangan teknologi dirgantara yang ditempuh Habibie. Kritik Rizal Ramli tentang model pengembangan teknologi ala Habibie yang serba mahal dan “wah” sering dimuat media cetak pada pertengahan 1990-an. Bagi Rizal, paradigma pengembangan teknologi yang dilakukan Habibie tidak tepat karena lebih mengutamakan hal-hal yang bersifat “wah”.

Dan, yang lebih celaka lagi, juga sangat boros (high cost).

Padahal, meski teknologi yang diterapkan canggih, selalu ada cara untuk mengoperasikannya dengan biaya yang kompetitif. “Hukum besi teknologi kan seharusnya semakin lama produk yang dihasilkan semakin murah,” ujarnya. Ingat, harga telepon selular (ponsel) pada akhir tahun 1980an, ketika mulai masuk ke Indonesia harganya sangat mahal. Hanya para pengusaha besar dan para kapten industri raksasa yang bisa menenteng hp. Sekarang, sopir angkot bahkan tukang ojek pun bisa berponsel ria.

Bagi Rizal Ramli, dalam mengelola IPTN, Habibie lebih mementingkan teknologinya yang wah. Semua infrastruktur, mesin-mesin dan peralatan kerja – beserta sarana penunjangnya selalu menggunakan kualitas paling bagus.

“Habibie lebih mementingkan wahnya tanpa mempedulikan pasar maupun biayanya,” kata Rizal Ramli. Wajar jika kemudian meski mampu menghasilkan produk-produk pesawat terbang dan helikopter, neraca keuangan IPTN selalu compang-camping: menderita kerugian yang tak kecil. Hanya karena terusmenerus ditopang dana berlimpah,

46

LANGKAH STRATEGIS DAN KEBIJAKAN TEROBOSAN 2000-2001

IPTN bisa tetap eksis.

“Gus Dur, mohon maaf, apa tidak salah meminta saya membenahi IPTN. Saya kan sering mengkritik Habibie.

Lagi pula, posisi saya kan Kabulog, sehingga tidak punya kewenangan untuk membenahi IPTN,” kata Rizal Ramli berusaha “berkelit” dari penugasan Gus Dur. Dengan enteng Gus Dur menukas: “Salah sendiri, kenapa dulu selalu mengkritik Habibie. Sekarang kamu kualat.

Jadi, harus membenahinya. Nah, soal kewenangan, kamu memang Kabulog, tapi yang memerintahkan kamu ‘kan Presiden,” ujarnya. Rizal Ramli hanya bisa tersenyum. Untuk urusan yang pelik seperti apa pun, Gus Dur selalu punya jawaban yang “inovatif ”.

Maka, Rizal Ramli pun kini punya tugas ganda: mengurus beras dan industri pesawat terbang. Ia pun segera mengumpulkan berbagai informasi mengenai kondisi IPTN. Juga menghimpun data mengenai industri penerbangan di mancanegara. Setelah membedah isi perut IPTN, akhirnya Rizal Ramli pun sampai pada kesimpulan: mesti ada titik balik (turn arround) dalam paradigma pengembangan IPTN, mengubahnya dari industri yang high cost menjadi industri pesawat terbang yang kompetitif – seperti yang terjadi di industri sejenis di Cina, Brazil, dan India. Sehingga, produk IPTN bisa bersaing di pasar internasional.

Peralatan dan mesin produksi di Cina, Brazil, dan India tidak secanggih dan mutakhir seperti milik IPTN, toh mereka bisa menghasilkan pesawat terbang yang kompetitif.

Maka, Rizal Ramli pun mulai menyingsingkan lengan baju,

Kisah Kehancuran dan “Momen� Kebangkitan PT Dirgantara Indonesi 47

melakukan overhaul terhadap IPTN. Untuk menandai perubahan paradigma dari industri yang high cost ke industri penerbangan yang kompetitif, nama IPTN diganti menjadi PT Dirgantara Indonesia (DI).

Tim manajemen puncak juga dirombak dengan menempatkan kaderkader yang unggul di posisi direksi PT DI. Mereka adalah kader terbaik pilihan Habibie, yang kerap mendampingi Habibie ketika bertemu dengan para raksasa bisnis dirgantara kelas dunia, seperti Boeing, British Aeorospace, dsb. Mereka adalah para insinyur yang sangat tahu seluk-beluk aspek teknis dan aspek bisnis industri penerbangan. Mereka juga memiliki networking yang luas dengan industri pesawat terbang internasional. Joesman SD ditunjuk sebagai Direktur Utama PT DI. Rizal Ramli dan tim manajemen baru PT DI terus mendiskusikan berbagai stretegi untuk mengubah PT DI dari perusahaan yang merugi menjadi perusahaan pesawat terbang yang mampu mencetak laba. Contoh-contoh industri pesawat terbang dengan mesin-mesin produksinya yang tidak secanggih PT DI, seperti di Cina, dan mampu menghasilkan pesawat terbang sipil maupun militer yang harganya sangat kompetitif, dibahas tuntas. “Rapat-rapatnya, ya dilakukan di Kantor Bulog,� kata Rizal Ramli sambil tersenyum.

Setelah berdiskusi cukup panjang, manajemen PT DI pun diminta membuat blue print dan business plan yang mampu memperbaiki kinerjanya. PT DI tidak lagi sematamata berkonsentrasi memproduksi pesawat terbang atau

48

LANGKAH STRATEGIS DAN KEBIJAKAN TEROBOSAN 2000-2001

helikopter, melainkan juga memproduksi spare parts dan components untuk memasok kebutuhan industri pesawat terbang terkemuka seperti Boeing, Airbus, British Aerospace, dsb. Sebaliknya, PT DI diminta menyingkir dari aktivitas bisnis yang tak berkaitan dengan bisnis intinya. “Saya minta dalam dua tahun PT DI harus meraih keuntungan. Kalau tidak, silakan saudara-saudara mencari pekerjaan lain saja,� kata Rizal Ramli, kepada direksi baru PT DI. Pembenahan yang menyeluruh itu membuahkan hasil yang manis. PT DI mulai menunjukkan tanda-tanda awal kebangkitan. Jika pada tahun 1999 angka penjualan PT DI baru mencapai Rp 508 miliar, pada tahun 2001 melonjak hampir tiga kali lipat hingga mencapai Rp 1,4 triliun. Pada tahun 2001 itu, neraca keuangan PT DI juga mencatat keuntungan Rp 11 miliar. Bandingkan dengan kerugian Rp 75 miliar yang diderita pada tahun 1999. Upaya perubahan paradigma dan restrukturisasi PT DI mulai menunjukkan hasil-hasil yang positif.

Berantakan Lagi Sayangnya, setelah terjadi pergantian pemerintahan dari Gus Dur ke Megawati, kinerja PT DI yang mulai positif itu kembali terpuruk pada tahun 2002. Penyebabnya tak lain, Menteri Negara BUMN Laksamana Sukardi mengganti tim manajemen yang solid dengan personel yang tidak memiliki networking dengan komunitas bisnis dirgantara internasional. Padahal, networking itu sangat penting mengingat

Kisah Kehancuran dan “Momen� Kebangkitan PT Dirgantara Indonesi 49

Ketika membenahi PT Dirgantara Indonesia, Rizal Ramli melakukan perombakan besar-besaran. Hasilnya, angka penjualan PT DI pada 2001 melonjak hampir tiga kali lipat hingga mencapai Rp 1,4 triliun.

Foto istimewa

bisnis penerbangan bersifat oligopolistik.

Tahun 2002-2003, praktis PT DI tidak mendapat order baru, karena direksi PT DI tidak memiliki jaringan lobi kepada raksasa bisnis pesawat terbang. Suasana internal mulai terasa tidak nyaman. Direksi menyalahkan para karyawan.

Padahal, sebagian besar karyawan PT DI punya kemampuan teknis yang lumayan bagus karena pernah magang di berbagai perusahaan dirgantara multinasional.

Konfrontasi antara karyawan dan top manajemen kerap terjadi. Kinerja PT DI kian merosot. Timbunan utangnya mencapai Rp 1,5 triliun. Proyek pembuatan pesawat terbang bermesin jet N-250 yang sangat prestisius pun akhirnya dipangkas habis.

50

LANGKAH STRATEGIS DAN KEBIJAKAN TEROBOSAN 2000-2001

Ketika Kementerian Negara BUMN dipegang Laksamana Sukardi, kondisi PT DI semakin limbung. Maka, direksi PT DI pun kemudian melakukan PHK terhadap 6.600 karyawan. Ribuan karyawan kehilangan pekerjaan. Perseteruan kian memuncak dan berubah menjadi rangkaian aksi demo besar-besaran. Perseteruan berlanjut ke pengadilan, yang akhirnya dimenangkan oleh para karyawan. Direksi PT DI dijatuhi hukuman oleh Pengadilan Negeri Bandung. “Saya sedih menyaksikan nasib PT DI. Saya tidak bisa membayangkan, bagaimana para karyawan yang memiliki keahlian dan pengalaman di industri pesawat terbang harus menjadi pengangguran,� kata Rizal Ramli. Untuk menunjukkan keberpihakan kepada para karyawan PT DI, jika mereka berdemo ke Jakarta, Rizal Ramli pun menyambangi base camp mereka di Kebun Binatang Ragunan, Jakarta Selatan.

Bahkan ia pun menyatakan kesiapannya membela karyawan dengan menjadi saksi ahli di pengadilan, demi membela nasib mereka yang waktu itu masih terkatung-katung.

Dan ketika Rizal Ramli dipanggil sebagai saksi ahli pada tanggal 19 Januari 2004 di Pengadilan Negeri Bandung, belasan ribu karyawan PT DI bersama anak dan isterinya menghadiri sidang itu. Jalanan di depan Pengadilan Negeri Bandung macet total. Dalam sidang itu, Rizal Ramli menyatakan, PHK bukan solusi terbaik dalam penyelamatan PT DI. Kinerja PT DI yang buruk pada tahun 2002, garagara tidak mendapatkan order sama sekali, bukan kesalahan para karyawan, melainkan kesalahan direksi yang tidak mampu bekerja. “Tapi, kenapa justru karyawan yang mesti

Kisah Kehancuran dan “Momen” Kebangkitan PT Dirgantara Indonesi 51

dikorbankan,” kata Rizal Ramli.

Selama sidang berlangsung, suasana sidang yang biasanya hening menjadi riuh rendah karena Rizal Ramli kerap mengeluarkan pernyataan yang membela karyawan PT DI. Bahkan, Rizal Ramli tak kuasa menahan rasa haru pada nasib ribuan karyawan yang di-PHK karena salah urus direksi. Air matanya pun menetes.

Pada akhirnya, sidang itu memenangkan gugatan para karyawan. Direksi PT DI divonis bersalah oleh hakim Pengadilan Negeri Bandung.

Menyoroti PT DI yang kian carut-marut, Rizal Ramli hanya bisa mengurut dada. Upaya revitalisasi dan perbaikan PT DI yang dijalankan pada periode 2000-2002, yang merupakan periode konsolidasi dan survival, sama sekali tidak berlanjut. Bahkan sebaliknya, kondisi PT DI kian menyedihkan: pemecatan karyawan yang menimbulkan aksi yang berlarut-larut, hingga kian mengganggu kinerja PT DI. “Tanpa order pekerjaan, jelas terlihat PT DI kelebihan tenaga kerja, sehingga satu-satunya solusi yang diambil oleh manajemen adalah mem-PHK ribuan karyawan,” kata Rizal Ramli. Anehnya, ketika jumlah karyawan dipangkas, Kementrian Negara BUMN justru menambah jumlah komisaris, dari lima orang menjadi sembilan orang. “Itu merupakan tindakan yang bertentangan dengan prinsip efisiensi dan keadilan,” ujarnya.

Karena kondisi PT DI kian berantakan, tenaga kerja terbaik dari perusahaan itu, meski tidak terkena PHK, akhirnya berhamburan ke luar negeri. Mereka kini bertebaran di in-

52

LANGKAH STRATEGIS DAN KEBIJAKAN TEROBOSAN 2000-2001

dustri pesawat terbang terkemuka di dunia, seperti Boeing (Amerika Serikat), British Aerospace (Inggris), CASA (Spanyol), Malaysia, dan Australia. Tak sulit bagi mereka untuk mencari pekerjaan karena memang memiliki pengalaman dan keahlian yang memadai.

Yang rugi, jelas bukan hanya PT DI melainkan juga negara kita, karena aset sumber daya manusia (SDM)-nya yang sudah mendapatkan pendidikan dan pelatihan dengan biaya mahal, kini memperkuat industri di negara lain. “Akan sangat sulit mendapatkannya lagi ketika Indonesia memerlukan industri penerbangan yang murah dan kompetitif,” kata Rizal Ramli.

Padahal, sebagai negara kepulauan yang amat luas, Indonesia memerlukan kehadiran industri pesawat terbang yang andal dan kompetitif, bisa menghasilkan pesawat terbang dengan harga yang miring. “Seharusnya PT DI bisa diselamatkan,” kata Rizal Ramli.

Untunglah, pemerintah Susilo Bambang Yudhoyono lewat Menneg BUMN Sugiharto akhirnya mencopot direksi yang diangkat pada masa pemerintahan Megawati. Penggantinya, dengan Dirut M. Nuril Fuad, adalah orang-orang yang kompeten dan mengerti seluk-beluk bisnis pesawat terbang, sehingga order pun mulai kembali masuk. Kinerja PT DI pun secara pelan-pelan mulai membaik.

Operasi Penyelamatan PLN

53

54

LANGKAH STRATEGIS DAN KEBIJAKAN TEROBOSAN 2000-2001

BAB III

Operasi Penyelamatan PLN

Operasi Penyelamatan PLN

S

55

ebagai Menteri Perekonomian, Rizal Ramli menjalani hari-hari yang panjang dan melelahkan. Juga penuh tekanan. Begitu banyak persoalan yang menghadang setiap hari. Meski terus tenggelam hingga larut malam dalam kesibukan kerja bersama stafnya, bahkan Sabtu dan Mingggu pun stafnya selalu diuber pekerjaan. Waktu 24 jam sehari terasa sangat kurang bagi Rizal Ramli.

Ia sadar benar akan tanggung jawabnya kepada rakyat Indonesia yang belum juga pulih setelah dihantam krisis ekonomi pada tahun 1997/1998. Daya beli merosot, sementara harga aneka barang kebutuhan sehari-hari kian membubung. Rakyat kecil kian sulit menjangkau barangbarang kebutuhan pokoknya. Rizal Ramli merasa bertanggung jawab untuk mengatasi berbagai problem ekonomi yang pelik, yang menuntut proses pengambilan keputusan yang cepat, tepat, dan efektif, bahkan kerap lewat terobosan dan inovasi kebijakan.

Celakanya, problem yang dihadapi banyak yang merupakan warisan Orde Baru. Tak salah jika kita menyebut Rizal Ramli sebagai tukang cuci piring dari pesta yang dilakukan 55

56

LANGKAH STRATEGIS DAN KEBIJAKAN TEROBOSAN 2000-2001

Rizal Ramli merasa bertanggung jawab untuk mengatasi berbagai problem ekonomi yang pelik, yang menuntut proses pengambilan keputusan yang cepat, tepat, dan efektif. Koleksi Pribadi

oleh para pejabat dan kroni penguasa Orde Baru. Yang kenyang dan foya-foya orang lain, tapi yang mesti membersihkan “kotoran� adalah tim ekonomi Kabinet Gus DurMegawati, tim yang dipimpin Menko Perekonomian Rizal Ramli.

Kasus proyek listrik swasta, misalnya, benar-benar menguras energi dan pikirannya. Betapa tidak? Pada era pemerintahan Soeharto, untuk mengantisipasi meningkatnya kebutuhan tenaga listrik, pemerintah mengundang sektor swasta masuk ke bisnis pembangkit listrik. Produksi listriknya kemudian dijual kepada PLN.

Operasi Penyelamatan PLN

57

Paling tidak, terdapat 27 proyek listrik swasta, yang didirikan oleh perusahaan listrik dari negara-negara industri maju seperti Amerika Serikat, Inggris, Jepang, dan Jerman. Mereka menggandeng keluarga dan kroni Soeharto untuk mendirikan perusahaan listrik swasta itu. Menurut harian The Jakarta Post (19 April 2001), Sengkang Power, yang beroperasi di Sulawesi Selatan, dimiliki oleh Energy Equity (dengan saham 47,5%), Elpaso Energy International (47,5%), dan PT Triharsa Sarana Jaya – milik putri Soeharto Siti Hardijanti Rukmana alias Tutut (5%). Sementara itu, Jawa Power sahamnya dimiliki Siemens Power (50%), PowerGen Plc (35%), dan PT Bumi Pertiwi Tatapradipta – yang terkait dengan putra Soeharto Bambang Trihatmojo (15%).

Perusahaan listrik swasta independen itu membangun proyek pembangkit listrik dengan pola BOT (build, operate, transfer) , yang kemudian akan melego energi listriknya kepada PLN selama jangka waktu 30 tahun. Setelah 30 tahun, pembangkit listrik tadi menjadi milik pemerintah. Ke27 perusahaan listrik swasta tadi pada tahun 1996 meneken perjanjian jual beli listrik dari pembangkit swasta ke PLN yang tertuang dalam PPA (Power Purchase Agreement)/ ESC (Energy Sales Contract). Harga jual energi listrik yang dibebankan kepada PLN ternyata sangat gila-gilaan, berkisar antara US$ cents 7– 9 per kWh. Bandingkan dengan penjualan listrik swasta di negaranegara Asia lainnya yang waktu itu cuma sekitar US$ cents 3,5 per kWh. Jika berpegang pada konrak PPA itu, PLN mesti merogoh koceknya dalam-dalam. Padahal, kemampuan keuangan

58

LANGKAH STRATEGIS DAN KEBIJAKAN TEROBOSAN 2000-2001

PLN pada masa krisis ekonomi justru sangat jeblok. Bayangkan, pada tahun 2000, selama semester pertama saja PLN didera kerugian Rp 11,58 triliun. Tahun 2001, kerugian PLN diproyeksikan melambung hingga Rp 24 triliun. PLN pun melemparkan handuk putih. Tidak sangup membayar ke perusahaan listrik swasta.

Begitu diangkat menjadi Menteri Koordinator Bidang Perekonomian pada Agustus 2000, Rizal Ramli langsung menetapkan pembenahan listrik swasta sebagai prioritas utama. “Implikasinya akan sangat luas terhadap beban utang Indonesia,” kata Rizal Ramli. Memang, saat itu, seiring dengan krisis ekonomi yang mengguncang negara kita, beban utang luar negeri melonjak drastis, hingga mencapai US$ 150 – 160 miliar. Nah, kemelut listrik swasta, berpotensi menambah beban utang Indonesia sebesar US$ 80 miliar.

“Jika utang pemerintah ditambah kewajiban kepada perusahaan listrik swasta, secara teknis Indonesia sudah bangkrut,” kata Rizal Ramli.

Sungguh gawat persoalan yang dihadapi. Maka Rizal Ramli pun bergerak cepat, mengundang Komite Restrukturisasi PPA yang dipimpin Dirut PLN Kuntoro Mangkusubroto ke kantornya. Rizal Ramli meminta, Komite Restrukturisasi PPA merenegoisasikan harga jual listrik swasta ke PLN. “Saya minta harga listrik swasta itu sesuai dengan standar internasional, sekitar US$ cents 3,5 per kWh,” ujarnya.

Rizal Ramli menyadari, permintaan itu tidak akan mudah dipenuhi. Soalnya, harga listrik swasta yang mencekik leher itu

Operasi Penyelamatan PLN

59

Kemampuan keuangan PLN pada masa krisis ekonomi sangat jeblok.

Pada tahun 2000, selama semester pertama saja PLN didera kerugian Rp 11,58 triliun. Foto: Dahlan Rebo Pahing

terjadi karena ada unsur mark up dan KKN (korupsi, kolusi, dan nepotisme). Jauh sebelum duduk di pemerintahan, Rizal Ramli sudah mengkritisi proyek listrik swasta itu. Berbagai keanehan PPA itu kemudian menjadi laporan utama di harian ekonomi-bisnis terkemuka The Asian Wallstreet Journal.

Lapornnya dimuat selama empat hari berturut-turut.

Menurut Rizal Ramli, perusahaan listrik multinasional yang memberikan saham kosong kepada keluarga dan kroni Cendana (Soeharto) tidak mau memberikan secara gratis begitu saja. Sebagai kompensasi atas pemberian saham kosong itu, mereka meminta harga jual listriknya menjadi jauh lebih tinggi dari standar internasional. Dan itu dipenuhi dalam PPA. Tim Komite Restrukturisasi PPA mengajukan usulan

60

LANGKAH STRATEGIS DAN KEBIJAKAN TEROBOSAN 2000-2001

untuk mendapatkan harga jual US$ cents 3,5, maka masa kontrak listrik swasta itu harus diperpanjang dari semula 30 tahun menjadi 40 tahun atau lebih panjang lagi. Usul ini ditolak mentah-mentah oleh Rizal Ramli. Sebab, jika diterima, maka beban keuangan yang mesti ditangung akan berlipat ganda. “Bukan begitu caranya bernegosiasi. Coba hitung ulang nilai proyek yang sebenarnya. Kemudian tetapkan jangka waktunya, nanti akan ketemu berapa harga jual listrik per kWh-nya. Jadi, yang harus direnegosiasi adalah harga proyeknya yang bernuansa KKN dan penuh mark up itu,� kata Rizal Ramli.

Tim ekonomi yang dikomandani Rizal Ramli menolak usulan pengurangan harga dengan hanya memperpanjang jangka waktu PPA, karena cara itu hanya akan menambah beban PLN. Ia bersikukuh agar perusahaan listrik swasta itu menurunkan harga proyeknya, sehingga otomatis akan diperoleh harga jual listrik swasta yang sesuai dengan standar internasional. Biaya KKN dan mark up-nya mesti diamputasi.

Sebagai Ketua Tim Keppres 133/2000, yang bertugas menyelesaikan restrukturisasi PLN dan renegosiasi kontrakkontrak pembelian listrik swasta – bersama Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral dan menteri-menteri terkait, Rizal Ramli bekerja ekstra keras. Sejak itu pula ia mendapat tekanan dari berbagai penjuru untuk membatalkan renegosiasi kontrak jual beli listrik swasta yang sudah diteken lewat PPA tahun 1996.

Operasi Penyelamatan PLN

61

Dalam proses renegosiasi ini, Rizal Ramli mendapatkan tekanan yang luar biasa besar dari sejumlah duta besar negara-negara asal kreditor, dari anggota Kongres, Senator, dan lembaga keuangan anggota konsorsium kreditor. “Mereka datang silih berganti kepada pemerintah Indonesia untuk tidak mengubah kontrak dengan alasan kontrak itu adalah sesuatu yang suci. Padahal kontrak tersebut cacat hukum karena di-mark up dan bernuansa KKN,” kata Rizal Ramli.

Meski tekanan datang bertubi-tubi, termasuk dari pejabat tinggi sebuah pemerintahan negara adi daya – yang ternyata merupakan komisaris di perusahaan listrik yang mendapat kontrak dari PLN, Rizal Ramli sama sekali tidak gentar. Berbagai cara ditempuh Rizal Ramli untuk mendapatkan harga jual listrik swasta yang lebih murah, antara lain, dengan meminta perwakilan Bank Dunia dan IMF di Jakarta untuk ikut membantu negosiasi, baik secara teknis maupun bantuan lobby. “Secara informal saya mengundang makan siang perwakilan Bank Dunia dan IMF antara lain Anoop Singh (Direktur Asia Pasifik IMF), John Dodsworth (Kepala Perwakilan IMF di Indonesia), Mark Baird (Kepala Perwakilan Bank Dunia untuk Indonesia),” kata Rizal Ramli.

Hasilnya ternyata mengecewakan. Perwakilan dari IMF dan Bank Dunia memang datang memenuhi undangan Rizal Ramli. Sayangnya, mereka tidak bisa memberikan bantuan yang diharapka. “Kami bersimpati kepada bangsa dan rakyat Indonesia yang harus dibebani tarif listrik hingga dua kali lipat dari tarif internasional. Tapi kami minta maaf tidak bisa membantu Indonesia karena menyangkut peru-

62

LANGKAH STRATEGIS DAN KEBIJAKAN TEROBOSAN 2000-2001

Kantor PLN di Jakarta. Revaluasi aset yang dilakukan di masa Rizal Ramli menjabat Menko Perekonomian membuat modalnya naik menjadi Rp 119,4 triliun dari sebelumnya minus Rp 9,1 triliun. Foto, Dahlan Rebo Pahing

sahaan-perusahaan multinasional dan bank-bank besar di negara-negara maju. Juga menyangkut tokoh-tokoh penting di negara maju,� kata Anoop Singh, sebagaimana dituturkan Rizal Ramli.

Kandas sudah harapan untuk mendapatkan bantuan dari orangorang di lembaga keuangan internasional itu. Rizal Ramli berpikir keras, akhirnya ia mendapat ide segar: menjelaskan berbagai praktik KKN dan mark up yang dilakukan perusahaan multinasional kepada koran berwibawa Wall-

Operasi Penyelamatan PLN

63

street Journal, yang terbit di Asia dan Washington (Amerika). “Saya membeberkan fakta-fakta praktik KKN itu. Saya berpandangan, jika sebuah kontrak sudah ditandatangani tapi mengandung unsur KKN, maka terbuka kemungkinan untuk direnegosiasi,” kata Rizal Ramli.

Kasus praktik KKN proyek listrik swasta di Indonesia kemudian terekspos secara internasional. “Negara-negara besar dan lembaga multinasional sering gembar-gembor menasihati negara dan pihak lain untuk tidak melakukan KKN, tapi begitu menyangkut perusahaan multinasional dari negara besar, mereka tutup mata, tutup mulut, dan tutup telinga,” kata Rizal Ramli.

Berita di Wallstreet membuat geger. Ada usaha dari perusahaan listrik di negara maju untuk menyeret wartawan Wallstreet ke pengadilan. Tapi, karena fakta yang diungkapkan akurat dan ditopang dengan bukti kuat, mereka tidak jadi melangkah ke pengadilan. Dengan latar belakang seperti itu, akhirnya mereka bersedia melakukan negosiasi ulang.

Tim Keppres 133/2000 yang dipimpin Rizal Ramli mampu menyelesaikan 16 dari 27 kontrak pembelian listrik swasta – sisanya diteruskan oleh Tim Ekonomi Kabinet Megawati yang menggantikan Gus Dur sebagai Presiden RI. Dengan renegosiasi yang dilakukan tim Rizal Ramli Ramli itu, harga listrik swasta bisa ditekan menjadi di bawah US$ cents 4 per kWh. “Total kewajiban pemerintah dan PLN turun drastis dari US$ 80 miliar menjadi US$ 35 miliar,” kata Rizal Ramli dengan nada lega.

Selesai? Ternyata belum. Persoalan harga jual listrik swasta

64

LANGKAH STRATEGIS DAN KEBIJAKAN TEROBOSAN 2000-2001

ke PLN memang sudah rampung. Tapi, ada problem lain yang dihadapi PLN yang menuntut keputusan yang cepat dan inovatif. Perlu kebijakan dan langkah terobosan.

Revaluasi Aset PLN Direksi PLN dirombak. Eddie Widiono menjadi Dirut menggantikan posisi Kuntoro Mangkusubroto. Selang beberapa pekan setelah dilantik, Eddie bersama direksi PLN menemui Rizal Ramli di kantornya. Mereka memaparkan situasi keuangan PLN yang sangat gawat: Aset PLN hanya Rp 50 triliun sedangkan modalnya minus Rp 9 triliun. Jadi, kalau dilihat dari posisi keuangannya, secara teknis PLN sudah bangkrut. PLN tidak bisa meminjam uang ke bank untuk membiayai modal kerja. Juga tak mungkin menerbitkan obligasi karena posisi keuangannya berantakan.

“Bagaimana usulan PLN untuk mengatasi hal ini?” tanya Rizal Ramli kepada direksi PLN. Eddie meminta agar pemerintah mengambilalih utang PLN dan menyuntikannya menjadi modal baru dalam bentuk penyertaan modal pemerintah (PMP). Jumlah dana yang diminta Rp 26,9 triliun.

Rizal Ramli menolak usulan itu. “Saya tidak setuju, kecuali kalau saudara-saudara mau mengundurkan diri. Sebab, nanti akan menjadi preseden. Setiap kali BUMN mengalami kerugian, kemudian minta duit dari pemerintah. Kalau seperti itu lebih baik direksi BUMN diganti saja oleh tukang becak: tinggal bikin utang setelah itu minta uang kepada pemerintah untuk menyelelesaikan utang itu,”ujarnya.

Operasi Penyelamatan PLN

65

PLTGU Muara Karang, salah satu pembangkit listrik yang dibangun sebelum krisis ekonomi. Foto, Tempo

Lalu, Rizal Ramli pun memberikan solusi berupa langkah terobosan, yaitu dengan meminta PLN melakukan revaluasi asetnya. Soalnya, banyak aset PLN berupa tanah dan bangunan yang belum dilakukan revaluasi selama belasan tahun. Selain itu, banyak generator dan jaringan distribusi PLN yang dibeli sebelum krisis dengan kurs di bawah Rp 2.500/US$. Padahal, pada tahun 2001, kurs rupiah sudah mencapai Rp 10.000/US$. Jadi, ada selisih sekitar 7.500.

Semula direksi PLN menolak melakukan revaluasi aset karena akan memakan waktu lama. Mereka juga khawatir jika asetnya direvaluasi dan menggelembung maka kinerja mereka akan merosot. Return on equity dan return on asset-nya PLN akan anjlok. Tentu saja hal itu akan membuat kinerja direksi PLN menjadi memburuk. Selain itu, pimpi-

66

LANGKAH STRATEGIS DAN KEBIJAKAN TEROBOSAN 2000-2001

nan PLN juga khawatir tidak bisa membayar pajak revaluasi asetnya. Sebab, begitu direvaluasi, akan terdapat selisih nilai aset yang besar sekali, dan itu merupakan objek pajak yang harus dibayar. Hal itu tentu saja akan mengganggu cash flow dan operasional PLN. “Laksanakan saja revaluasi aset. Soal pajaknya, nanti akan saya urus ke Departemen Keuangan,” kata Rizal Ramli.

Setelah dilakukan revaluasi aset oleh PT Sucofindo, aset PLN melambung dari Rp 52 triliun menjadi Rp 202 triliun.

Sedangkan modalnya yang semula minus Rp 9,1 triliun, naik pesat menjadi Rp 119,4 triliun. PLN kini sudah bankable.

Tidak perlu lagi meminta duit ke pemerintah untuk operasionalnya, karena bisa meminjam ke bank atau menerbitkan obligasi. Persoalannya, kini tinggal mengurus pajaknya.

Maka, Rizal Ramli pun bertemu dengan para pejabat Departemen Keuangan. Ia meminta PLN diberi keringanan untuk menunda pembayaran pajak revaluasi asetnya. Pembayarannya akan dilakukan dengan cara mencicil. Para pejabat Depkeu menolak permintaan itu. Alasannya: belum ada peraturannya, dan sebelumnya tidak pernah dilakukan.

“Sekarang saya tanya, ada perbedaan tidak, antara membayar pajak sekarang, atau membayar pajak dalam jangka waktu 5 – 7 tahun, dicicil lengkap plus bunga dan dendanya?” tanya Rizal Ramli.

“Sama saja, Pak. Tidak ada bedanya,”jawab salah satu pejabat Depkeu.

“Kalau begitu, PLN bisa dong mencicil pajaknya,” kata Rizal Ramli.

Operasi Penyelamatan PLN

67

“Tidak bisa. Belum ada peraturannya,” kata pejabat itu.

Rizal Ramli terdiam sesaat. Ia merasa heran mendapati kekakuan birokrasi pemerintahan. “Begini, pemerintah itu kan kita. Coba sekarang bikin peraturannya. Yang penting dari peraturan itu tidak ada conflict of interest. Bisa enggak dibikin?” “Bisa, Pak.” Beres.

Begitulah, untuk menyelamatkan PLN Rizal Ramli mesti pontang-panting ke mana-mana. Melakukan negosiasi yang panjang dan melelahkan, melobi kanan-kiri, bahkan kalau perlu, main gebrak meja pun dilakukannya.

Rizal Ramli merasa puas karena berhasil menyelamatkan PLN dari kebangkrutan. Yang lebih penting lagi, negara terbebas dari tambahan beban utang yang besar. “Masyarakat, terutama rakyat kecil, juga terhindar dari kemungkinan membayar tarif listrik yang jauh lebih mahal seandainya harga listrik swasta tidak bisa diturunkan,” ujarnya.

68

LANGKAH STRATEGIS DAN KEBIJAKAN TEROBOSAN 2000-2001

Restrukturisasi Properti, UKM, dan Petani

69

BAB IV

Restrukturisasi Properti, UKM, dan Petani

70

LANGKAH STRATEGIS DAN KEBIJAKAN TEROBOSAN 2000-2001

L

ukman Purnomosidhi, Wakil Ketua – sekarang Ketua — Dewan Pimpinan Pusat REI (Real Estat Indonesia) tanpa ragu menyebut Rizal Ramli sebagai ”Dewa Penyelamat Sektor Real Estat”. Kok bisa?

“Peran Bang Rizal Ramli sangat besar dalam restrukturisasi sektor properti ketika menjabat sebagai Ketua Komite Kebijakan Sektor Keuangan (KKSK),” kata Lukman.

Begini ceritanya. Ketika krisis ekonomi mendera Indonesia pada tahun 1997/1998, setelah sektor perbankan kolaps, sektor properti termasuk yang paling awal tersungkur. Timbunan kredit macet para pengembang di sektor perbankan menggunung. Jika tadinya para pengembang berlombalomba membangun perumahan, apartemen, pusat perbelanjaan, dan gedung-gedung perkantoran, mendadak sontak berhenti. Tidak ada lagi pembangunan proyek-proyek baru.

Bahkan proyek yang sedang berjalan pun disetop begitu saja. Ratusan ribu tukang bangunan kehilangan pekerjaan.

Ribuan karyawan perusahaan pengembang dirumahkan.

Di sepanjang jalan Sudirman-Thamrin, ada banyak proyek properti skala besar yang terbengkalai. Cuma me70

Restrukturisasi Properti, UKM, dan Petani

71

nyisakan tiang pancang atau besi beton yang menjulang.

Sektor properti benar-benar mati suri. Utang pengembang dari sektor perbankan sudah beralih ke Badan Penyehatan Perbankan Nasional (BPPN).Angka kredit macet sektor properti yang “ditimbun” di BPPN pada tahun 2000/2001 mencapai Rp 70 triliun – terdiri atas Rp 45 triliun kredit macet sektor properti, dan Rp 25 triliun aset properti milik bank-bank yang dilikuidasi pemerintah Pengurus REI berupaya keras menghidupkan kembali sektor properti. Mereka sibuk melobi DPR, Departemen Permukiman dan Prasarana Wilayah, Departemen Keuangan, KKSK, dan BPPN. Pengurus REI meminta keringanan utang anggotanya yang mengendap di BPPN. Maksudnya tak lain agar bisnis properti yang tiarap panjang bisa bergerak lagi. Bolak-balik melobi tak ada hasilnya. Pihak pemerintah sendiri tidak ada yang punya inisiatif untuk menyelesaikan problem utang pengembang itu. Mereka saling lempar tanggungjawab.

Persoalannya memang sensitif: memberi keringanan utang kepada para pengembang, yang nota bene pengusaha besar. “Tidak ada yang berani melakukan restrukturisasi sektor properti. Padahal, sektor itu paling mudah restrukturisasinya karena aset utamanya adalah lahan,” kata Rizal Ramli.

Pada masa krisis harga tanah anjlok hingga 70%. Dan akan tetap menjadi aset mati jika sektor properti tidak direstrukturisasi. Padahal, sektor properti memiliki efek pelipatgandaan (multiplier effect) yang sangat besar karena punya kaitan ke depan dan ke belakang (forward and bacward link-

72

LANGKAH STRATEGIS DAN KEBIJAKAN TEROBOSAN 2000-2001

ages) yang sangat panjang. Sektor properti terkait dengan lebih dari 100 jenis industri, mulai dari semen, besi baja, keramik dan saniter, kayu, cat, alat listrik dan elektronik, hingga furnitur.

Yang lebih penting lagi, sektor properti merupakan bidang usaha yang banyak menyerap tenaga kerja. Jika satu unit rumah dikerjakan oleh 10 tukang, misalnya, maka untuk membangun 50.000 unit rumah akan terserap 500.000 tenaga kerja. Jelas, potensi sektor properti sangat besar untuk mengurangi angka pengangguran yang meledak pasca krisis ekonomi 1997.

Berdasarkan pertimbangan itu, Rizal Ramli tak ragu lagi untuk merestrukturisasi sektor properti yang dituangkan lewat SK No 01/KKSK pada tanggal 11 Apriil 2001 tentang Pola Kebijakan Restrukturisasi Utang Pengembang. Ada tiga opsi pada pola restrukturisasi yang ditempuh. Pertama, penyelesaian tunai. Jika para pengembang mau membayar utangnya yang tercatat di BPN secara tunai, pemerintah bersedia memberikan diskon bagi pokok utang maupun bunga yang tertunggak.

Diskon utang pokok paling besar diberikan kepada pengembang RSH (rumah sederhana sehat), yakni 50%.

Sedangkan pengembang properti non-RSH akan mendapatkan potongan utang pokok 20%. Demikian juga pengembang kawasan industri, persediaan stok tanah atau proyek yang masih belum selesai, juga mendapatkan korting pokok utang sebesar 20%. Cuma pengembang raksasa yang membangun properti komersial, seperti hotel, mal, dan aparte-

Restrukturisasi Properti, UKM, dan Petani

73

men yang tidak dikurangi utang pokoknya. Sedangkan bunga yang tertunggak, semua menikmati diskon 100% — bagi mereka yang berutang di bawah Rp 50 miliar. Adapun yang utangnya lebih dari Rp 50 miliar, potongan bunga tertunggaknya mencapai 75%. Skema penyelesaian tunai ini jangka waktu pelunasannya enam bulan.

Kedua, skema restrukturisasi. Dalam skema ini, hanya pengembang RSH yang mendapatkan diskon pokok. Itu pun besarnya cuma 25%. Sedangkan diskon bunga tertunggaknya berkisar antara 50% (proyek properti komersial) hingga 65% (pengembang RSH). Jangka waktu restrukturisasi utangnya maksimal selama 10 tahun, dengan masa tenggang waktu pembayaran pokok maksimal tiga tahun dan bunga maksimal dua tahun. Suku bunga yang ditetapkan adalah suku bunga pasar atau suku bunga BPPN. Hanya pengembang RSH yang dikenakan suku bunga pasar/BPPN dikurangi 3%.

Ketiga, skema asset settlement. Dalam opsi restrukturisasi ini, yang mendapatkan diskon pokok hanya pengembang RSH, sebesar 25%. Sedangkan diskon bunga tertunggak diberikan secara merata kepada semua pengembang berkisar antara 50% - 65%.

Kebijakan KKSK terhadap restrukturiasi sektor properti itu jelas menunjukkan keberpihakan pada kalangan masyarakat kelas bawah dan menengah. Yaitu terlihat pada fasilitas dan kemudahan yang lebih besar diberikan kepada pengembang RSH. Bukankah mereka yang paling banyak melayani segmen pasar kelas akar rumput?

74

LANGKAH STRATEGIS DAN KEBIJAKAN TEROBOSAN 2000-2001

Sektor properti segera bergerak kembali setelah direstrukturisasi di masa Menko Perekonomian Rizal Ramli. Foto, Dahlan Rebo Pahing

Para pengembang berlomba membangun berbagai bangunan, termasuk ruko, setelah sektor properti direstrukturisasi. Foto, Dahlan Rebo Pahing

Restrukturisasi Properti, UKM, dan Petani

75

“Karena krisis, sektor properti menjadi mandek dan mengalami kesulitan. Kami melihat sangat perlu untuk melakukan restrukturisasi sektor properti agar bisa segera bangkit kembali,” kata Rizal, ketika mengumumkan restrukturisasi utang para pengembang itu, pada tanggal 13 April 2001.

Keputusan KKSK itu disambut hangat para pengembang.

Ketua Umum REI, Yan Mogi menilai, kebijakan KKSK itu sudah mengakomodasi usulan REI yang disampaikan kepada BPPN pada pertengahan tahun 2000.“Kebijakan ini merupakan yang terbaik yang diberikan pemerintah kepada pengembang saat ini,” kata Yan Mogi.

Kebijakan restrukturisasi itu langsung membuat “melek” sektor properti setelah sekian lama “pingsan”. Menurut pakar properti Panangian Simanungkalit, restrukturisasi sektor properti merupakan faktor utama kebangkitan kembali bisnis properti pasca krisis ekonomi (lihat Panangian Simanungkalit: Bisnis Properti Menuju Crash Lagi, Pusat Studi Properti Indonesia, 2004).

Memang, setelah mendapat sentuhan restrukturisasi, para pengembang yang tadinya tiarap langsung tancap gas lagi membangun proyek-proyek properti baru. Hal itu tampak dari pertumbuhan nilai kapitalisasi bisnis properti yang naik dari Rp 9,88 triliun pada tahun 2001 menjadi Rp 12,99 triliun pada tahun 2002, dan melonjak tajam hingga mencapai Rp 26,95 triliun pada tahun 2003.

“Begitu direstrukturisasi, aset-aset properti keluar dari BPPN dan para pengembang pun bisa kembali menjalankan bisnisnya,” kata Rizal Ramli. Selang setahun kemudian,

76

LANGKAH STRATEGIS DAN KEBIJAKAN TEROBOSAN 2000-2001

sektor properti menjadi pendorong utama pertumbuhan ekonomi pada tahun 2002. Ya, pemerintahan Megawati menikmati hasil jerih payah Tim Ekonomi Kabinet Gus Dur. Restrukturisasi UKM Krisis ekonomi yang menerpa Indonesia sejak tahun 1997 memukul telak semua sektor ekonomi tanpa pandang bulu – kecuali sektor pertambangan dan perkebunan yang berorientasi ekspor. Para konglomerat dan pengusaha besar menggelepar karena tidak kuat lagi menanggung beban utang yang tiba-tiba menggunung. Demikian pula para pengusaha kecil dan menengah, menjerit-jerit terimpit utang.

Memang, krisis ekonomi berdampak besar pada semua orang. Daya beli masyarakat merosot drastis sehingga perputaran bisnis berjalan lamban. Usaha kecil dan menengah (UKM) dihadapkan pada beban utang yang berlipat ganda, sementara kemampuan membayar utangnya malahan kian menurun karena omzet usahanya anjlok. Status kreditnya berada pada kategori lima (macet). Jumlah UKM yang terbelit kredit macet tidak tanggung-tanggung, mencapai 14.000 unit. Nilai pinjaman UKM itu besarnya Rp 5 miliar atau kurang dari itu.

Jika UKM mati suri, perekonomian juga sulit diharapkan pulih kembali. Karena itu, begitu diangkat sebagai Menko Perekonomian – sekaligus Ketua KKSK, Rizal Ramli langsung merestrukturisasi utang UKM. Restrukturisasi yang dilakukan adalah memberi kesempatan kepada UKM untuk mendapat potongan utang pokok dan bunganya sebesar

Restrukturisasi Properti, UKM, dan Petani

77

50% asal dibayar secara tunai sekaligus.

Semula, kalangan perbankan enggan menerima kebijakan tersebut. Tapi, Rizal Ramli mampu memberikan alasan yang rasional: jika tetap mengharapkan kredit macet itu dibayar sebagaimana adanya, kredit itu akan macet selamanya. Sebaliknya, jika diberi keringanan, kredit itu akan dibayar separonya. Jadi, bank bisa mendapatkan dana dan neracanya menjadi lebih bersih.

Begitu restrukturisasi UKM digulirkan pada bulan Oktober 2000, ada banyak sekali UKM yang membayar utangnya. “Entah dari mana mereka mendapatkan dananya.

Mungkin pinjam dari kanan-kiri,� kata Rizal Ramli.

Seperti biasa, pro-kontra selalu muncul terhadap suatu kebijakan yang dinilai kontroversial. Beberapa pengamat ekonomi melontarkan kritikan yang tajam terhadap Rizal Ramli yang memberikan hair cut pada utang UKM. “Saya heran, pengusaha besar mendapat keringanan dan kemudahan penyelesaian kredit macetnya semua diam saja.

Tapi, ketika UKM mendapat potongan utang, langsung ribut semua. Di mana rasa keadilan mereka?� tanya Rizal Ramli, yang akhirnya tidak mempedulikan berbagai kritik dan keberatan yang dilontarkan para pengamat. Misi Rizal Ramli jelas: membuka jalan bagi UKM untuk hidup dan berkembang kembali sehingga bisa menggerakkan rodak perekonomian dan menyerap tenaga kerja dalam menjalankan unit-unit bisnisnya.

Restrukturisasi utang UKM berdampak positif bagi unitunit bisnis skala kecil dan menengah untuk menggairahkan

78

LANGKAH STRATEGIS DAN KEBIJAKAN TEROBOSAN 2000-2001

perekonomian yang lagi lesu darah. Selain itu, juga membantu perbankan merampingkan angka kredit macet di neracanya. “Pada tahun 2001, restrukturisasi utang UKM memberi kontribusi Rp 1 triliun bagi keuntungan Bank Mandiri. Jadi, separo keuntungan Bank Mandiri tahun itu berkat restrukrurisasi UKM,” kata Rizal Ramli.

Restrukturisasi utang bukan cuma menyentuh kalangan pengusaha. Para petani pun mendapatkan fasilitas serupa lewat restrukturisasi KUT (kredit usaha tani). Bahkan restrukturisasi KUT lebih dulu dilakukan sebelum sektor properti dan UKM. Restrukturisasi KUT dilakukan lewat penghapusan bunga kredit 100% dan diskon utang pokok pinjaman berkisar antara 25% - 50% — bergantung pada luas lahan yang dimiliki petani. Jika luas lahan pertaniannya kurang dari 0,5 hekare (ha), potongan utang pokoknya 50%. Jika luas lahannya 0,5 – 1 ha, diskonnya 35%. Sedangkan petani yang memiliki luas lahan di atas 1 ha mendapat korting 25%.

Restrukturisasi KUT merupakan salah satu dari tiga program jangka pendek upaya peningkatan produktivitas dan kesejahteraan para petani. Program lainnya: menjamin ketersediaan pupuk, perbaikan mekanisme distribusi dan menjamin harga pupuk yang terjangkau di tingkat petani; meningkatkan nilai tukar (terms of trade) bagi para petani. “Tiga paket itu diharapkan selesai dan memberikan hasil nyata dalam tempo tiga sampai empat bulan,” kata Rizal Ramli.

Ngebut dengan 10 Program

79

80

LANGKAH STRATEGIS DAN KEBIJAKAN TEROBOSAN 2000-2001

BAB V

Ngebut dengan 10 Program

Ngebut dengan 10 Program

R

81

izal Ramli bergegas. Sebagai Menteri Koordinator Bidang (Menko) Perekonomian yang baru, menggantikan posisi Kwiek Kian Gie, ia berpacu dengan waktu untuk membenahi perekonomian Indonesia. Begitu dilantik sebagai Menko Perekonomian pada 26 Agustus 2000, Rizal Ramli langsung tancap gas: mengadakan pertemuan dengan para petinggi Bank Indonesia (BI) dan perwakilan Dana Moneter Internasional (IMF)-Bank Dunia di Gedung BI. Bertemu dengan Dubes Amerika Serikat dan mengontak para petinggi lembaga keuangan internasional.

Lalu, bersama koleganya, Menko Politik, Sosial, dan Kemananan Susilo Bambang Yudhoyono (kini Presiden RI), bertemu dengan Wakil Presiden Megawati Soekarnoputri.

Akhir pekan yang amat sibuk dan melelahkan. Para Asisten Menko Perekonomian dan Staf Ahli ikut “berlari� menyesuaikan diri dengan irama kerja Rizal Ramli. Akhir pekan pun mereka sibuk menyiapkan bahan-bahan bagi bosnya yang tahan bekerja hingga larut malam itu.

Pada hari Senin, Rizal Ramli segera mengadakan rapat koordinasi dengan para menteri bidang ekonomi. Ia ber81

82

LANGKAH STRATEGIS DAN KEBIJAKAN TEROBOSAN 2000-2001

Seusai dilantik menjadi Menteri Keuangan, Rizal Ramli berpose bersama beberapa mantan Menteri Keuangan, Jusuf Anwar, Nasrudin Sumintapura, dan Fuad Bawazier. Foto, dok pribadi

harap, semua gerbong kementrian ekonomi bisa kompak dan saling mengisi, karena lokomotif siap bergerak. “Siapa yang enggak ikut kereta ini akan nyesel, karena kereta sudah mau jalan,� kata Rizal Ramli.

Ya, beban Rizal Ramli memang menjadi jauh lebih berat dari sebelumnya. Orang boleh saja memandang kariernya meloncat tinggi dari Kepala Bulog menjadi Menko Perekonomian. Padahal, jabatan yang tinggi itu juga menuntut kemampuan kepemimpinan (leadership) yang kuat karena menjadi dirigen bagi para menteri bidang ekonomi lainnya.

Harus cepat, tepat, dan efektif dalam pengambilan keputusan, karena kondisi ekonomi Indonesia masih sangat rentan pasca krisis multidimensional di era Soeharto.

Ngebut dengan 10 Program

83

Dulu, begitu diangkat menjadi Kabulog, Rizal Ramli langsung beraksi: turun ke sawah, bertemu dengan para petani, bahkan ikut menangkap penyelundup beras di pelabuhan.

Rizal Ramli menggulirkan berbagai kebijakan terobosan untuk mengubah citra Bulog dari sebuah institusi sarang korupsi menjadi lembaga yang bersih dan accountable.

Di Bulog, Rizal Ramli ibarat kapten kapal. Lingkup pekerjaannya hanya berkisar menjaga stabilitas harga beras.

Jangan sampai ambruk dan merugikan petani ketika panen raya; dan tidak melonjak tinggi sehingga mencekik rakyat ketika tiba masa paceklik. Karena itu, Rizal Ramli mampu membenahi Bulog dalam tempo singkat. Kini, ia bukan lagi kapten kapal, melainkan “Panglima Armada� yang bertanggung jawab terhadap sejumlah kapal perang. Begitu banyak bidang kerja yang menjadi tanggungjawabnya sebagai Menteri Koordinator: urusan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), kurs rupiah, cadangan devisa, sektor industri, perdagangan, pertanian, dan Badan Usaha Milik Negara (BUMN). Dan semuanya bukan persoalan yang mudah dipecahkan. Apalagi citra pemerintah di mata pasar sungguh buram saat itu, sehubungan dengan tegangnya hubungan antara pemerintah dan DPR. Jadi, wajar jika begitu diangkat sebagai Menko Perekonomian, Rizal Ramli langsung tenggelam dalam pekerjaannya. Sehari “cuma� 24 jam terasa kurang baginya. Yang lebih menyesakkan, Rizal Ramli tidak leluasa melakukan manuver dan memformulasikan kebijakan ekonomi yang inovatif untuk membawa gerbong ekonomi Indonesia keluar dari

84

LANGKAH STRATEGIS DAN KEBIJAKAN TEROBOSAN 2000-2001

belitan krisis. Sebab, di hadapannya berdiri dinding beton yang dipasang oleh IMF-Bank Dunia. Jadi, betapapun kuatnya keinginan Rizal Ramli untuk berlari kencang, jalur yang tersedia cuma koridor yang amat sempit.

Toh, hal itu tidak membuat Rizal Ramli patah semangat.

Justru sebaliknya, memacu dirinya untuk bekerja lebih keras lagi dan semakin smart. Ia mesti pintar mencari celah dalam meracik kebijakan ekonomi yang pas – tanpa menimbulkan benturan dengan IMF-Bank Dunia dan bisa diakomodasi oleh kalangan DPR yang kian kritis.

10 Program Percepatan Pemulihan Ekonomi Melihat beratnya pekerjaan rumah (PR) yang harus diselesaikan, Rizal Ramli sadar ia harus menentukan prioritas.

Mustahil menyelesaikan semua persoalan dalam waktu yang bersamaan. Karenanya, di awal-awal jabatannya, Rizal Ramli mencanangkan 10 Program Percepatan Pemulihan Ekonomi. Kata “percepatan� sengaja dipilih, karena dia memang tidak memiliki waktu banyak. Rakyat dan bangsa Indonesia perlu segera mendapat pertolongan. Mereka perlu program aksi dan bukti, bukan sekadar janji-janji. Program yang dicanangkan pada 4 September 2000 ini, pada akhirnya diakui dunia internasional sebagai program pemulihan ekonomi yang kredibel dan terbukti sukses. Sayang, pendeknya masa jabatan sebagai Menko Perekonomian (hanya 10 bulan), menyebabkan pelaksanaannya tidak bisa tuntas.

Ngebut dengan 10 Program

85

10 Program Percepatan Pemulihan Ekonomi itu adalah: l Menciptakan stabilitasasi di sektor finansial l Meningkatkan kesejahteraan rakyat di pedesaan untuk memperkuat stabilitas sosial-politik l Memacu pengembangan usaha skala mikro dan usaha kecil menengah(UKM) l Meningkatkan produktivitas dan kesejahteraan petani l Mengutamakan pemulihan ekonomi berlandaskan investasi daripada berlandaskan pinjaman l Memacu peningkatan ekspor l Menjalankan privatisasi bernilai tambah l Melaksanakan desentralisasi ekonomi dengan tetap menjaga kesimbangan fiskal l Mengoptimalkan pemanfaatan sumber daya alam, dan l Mempercepat restrukturisasi perbankan Bagi sebagian kalangan, 10 Program Percepatan Pemulihan Ekonomi itu memang bukanlah hal baru. Pada umumnya mereka juga sudah tahu. Itulah sebabnya tidak sedikit pihak, terutama kelompok Mafia Barkeley, yang mencibir dan berkomentar sinis. Sebagian lain bahkan justru mulai mengipas-kipasi suasana dengan taburan black campaign di media massa. “Rizal Ramli pasti gagal,� adalah pesan kunci dari kampanye hitam itu.

Sejatinya, kalau mau melihat dengan mata hati yang jujur, ke-10 program itu adalah terobosan baru. Benar, bisa jadi para pengritik tadi sudah tahu. Tapi, ke-10 program itu belum pernah mewujud pada tataran aksi. Masih ingat

86

LANGKAH STRATEGIS DAN KEBIJAKAN TEROBOSAN 2000-2001

ketika Napoleon Bonaparte mengumpulkan para panglima perangnya? Suatu ketika, Napoleon ingin mengetahui sejauh mana keandalan dan kecerdasan mereka. Ia menantang para jenderal tadi untuk membuat sebutir telur berdiri tanpa bantuan alat apa pun. Setelah berjam-jam mencoba, tidak seorang pun dari para jenderal tadi yang berhasil menjawab tantangan Napoleon.

Ketika Napoleon mengambil alih persoalan, dia cuma perlu menetakkan salah satu ujung telur tadi ke atas meja dengan kekuatan yang terukur. Tentu saja, pada bagian permukaan yang ditetakkan di meja pecah. Namun, justru dengan hadirnya permukaan yang pecah itulah sebutir telur bisa berdiri.

“Kalau cuma begitu, kami juga bisa,” ujar para jenderal seperti sebuah koor.

“Kalian benar. Kalian sekarang memang bisa menegakkan telur dengan memecahkan salah satu permukaannya.

Namun, tadi adakah dari kalian yang berhasil mendirikan telur dengan cara ini? Tidak ada! Inilah terobosan,” papar Napoleon. 10 Program Percepatan Pemulihan Ekonomi versi Rizal Ramli, bisa dianalogikan dengan terobosan yang dilakukan Napoleon.

Masuk dalam LoI Sebagaimana diketahui, sesaat setelah krisis menerjang Indonesia, pemerintah minta bantuan IMF. Lembaga keuangan internasional itu kemudian sepakat memberi pinjaman sebesar US$5 miliar. Namun realisasi pencairannya

Ngebut dengan 10 Program

87

dilakukan secara bertahap. Itu pun sebelumnya didahului dengan syarat, Indonesia melakukan serangkaian program yang digariskan IMF. Nah, persyaratan itu dituangkan dalam letter of intent (LoI). Secara periodik IMF akan me-review LoI. Jika pemerintah dinilai telah melaksanakan berbagai program yang digariskan IMF dengan patuh dan benar, barulah pencairan pinjaman secara bertahap dilakukan. Sebaliknya, bila IMF tidak suka, pencairan ditunda-tunda.

Penundaan pencairan kredit yang jumlahnya memang cuma beberapa ratus juta US$ itu bisa berakibat fatal bagi Indonesia. Pasar dan dunia internasional telanjur menjadikan sikap IMF sebagai benchmark. Penundaan bermakna hukuman, bukan cuma dari IMF, tapi juga dari pasar dan masyarakat internasional. Singkat kata, saat itu IMF telah berubah menjadi majikan Indonesia. Ia mengawasi dengan ketat setiap gerak-gerik pemerintah Indonesia.

Pada masa Rizal Ramli menjadi Menko Perekonomian, tradisi pembantu majikan itu diubah. Langkah pertama ditunjukkan dengan 10 Program Percepatan Pemulihan Ekonomi yang dicanangkan. Selanjutnya, dia berusaha memasukkan program itu ke dalam LoI, yakni serangkaian program dan komitmen yang mesti diselesaikan Indonesia sebagai prasyarat pencairan pinjaman dari IMF. Tindakan ini membuat Loi pada masanya sama sekali berbeda dengan yang sudah-sudah. Sebelumnya semua draf LoI dibuat oleh para ahli dari IMF – tentu saja setelah berdiskusi dengan para menteri dan pejabat tinggi berbagai

88

LANGKAH STRATEGIS DAN KEBIJAKAN TEROBOSAN 2000-2001

departemen. Pemerintah Indonesia tinggal meneken. Nah, setelah ditandatangani, IMF kemudian memandori: apa saja yang sudah dan belum dilakukan pemerintah Indonesia terhadap LoI. Rizal Ramli tidak suka dengan mekanisme pembuatan LoI seperti itu, yang memosisikan IMF sebagai atasan dan Indonesia sebagai bawahan. “Di mana harga diri kita sebagai bangsa yang berdaulat kalau praktik pembuatan LoI terus seperti itu,” ujarnya.

Maka, ketika menjabat Menko Perekonomian itulah, Rizal Ramli membuat langkah terobosan: menyusun sendiri draf LoI. Dengan demikian, Rizal Ramli pun leluasa memasukkan kebijakan pokok yang penting dilakukan Indonesia dalam LoI. Salah satunya, itu tadi, 10 Program Percepatan Pemulihan Ekonomi.

Lewat 10 Program Percepatan Pemulihan Ekonomi ini, Rizal Ramli berhasil mengangkat harkat dan martabat Indonesia sebagai bangsa besar yang berdaulat di mata IMF dan dunia internasional. Indonesia tidak lagi dipandang sebagai “bawahan” IMF – sebagaimana tradisi yang dijalankan ketika komando bidang ekonomi dipegang Widjojo Nitisastro.

Kredibilitas 10 Program Percepatan Pemulihan Ekonomi Indonesia itu juga mendapat pengakuan dunia internasional. Tentu saja, pengakuan itu tidak jatuh dari langit begitu saja. Rizal Ramli harus bekerja keras untuk membuktikan programnya memang realistis, implementable, efektif, dan efisien. Selain itu, ia juga mau bersusah payah menjajakan programnya ke mancanegara.

Ngebut dengan 10 Program

89

Para pengembang berlomba membangun berbagai bangunan, termasuk ruko, setelah sektor properti direstrukturisasi. Foto, Dahlan Rebo Pahing

Pada September 2000, misalnya, Rizal Ramli hadir dalam IMF-World Bank Annual Meeting di Praha, Republik Ceko. Kesempatan itu digunakannya untuk bertemu dengan para pemimpin ekonomi dan lembaga ekonomi dunia.

Mereka di antaranya Presiden Bank Dunia, Presiden IFC, Menteri-menteri keuangan OECD, pejabat Standard & Poor’s, dan lainnya. Di sana Rizal Ramli menjelaskan 10 Program andalannya itu kepada mereka guna menyamakan persepsi dalam kerangka pemulihan ekonomi negeri ini.

90

LANGKAH STRATEGIS DAN KEBIJAKAN TEROBOSAN 2000-2001

Terbukti Ampuh Pada praktiknya, 10 Program Percepatan Ekonomi tersebut membuahkan hasil seperti yang diharapkan, bahkan lebih oke dari ekspekstasi semula. Ekonomi pada 2000 mampu tumbuh 4,8%. Angka ini jauh di atas perkiraan semula yang hanya 2-3%. Pada saat yang sama, defisit anggaran tercatat hanya 3,2% dari produk domestik bruto (PDB). Padahal, semula diperkirakan defisit akan membengkak hingga 4,8%. Inflasi juga relatif terkendali pada 9,3%. Stigma sebagai negara yang lelet karena pulih dari krisis paling buncit di kalangan ASEAN pun serta merta pupus. Bayangkan, Malaysia dan Korea Selatan yang dianggap paling cemerlang pun, pada 2000 ekonominya diprkirakan hanya tumbuh 3,8%. Sedangkan Thailand 3,6%. Bahkan Filipina hanya sedikit beringsut ke 2,8%. Kabar gembira juga datang dari angka-angka ekspor nasional. Nilainya menyentuh US$62 miliar. Dibandingkan dengan ekspor pada 1999 yang cuma US$48,7 miliar, angka tersebut melambung hingga 27,4%.

Masih ada lagi, ekspor sektor manufaktur juga terkerek 37%. Yang lebih dahsyat, pertumbuhan ekspor produk elektronik mampu terbang ke 109%. Perlu dicatat, lonjakan ekspor itu jauh lebih tinggi ketimbang yang pernah dicapai Indonesia pada masa prakrisis. Prestasi ini berhasil mencetak surplus neraca perdagangan sebesar US$28,6 miliar. Pundipundi negara alias cadangan devisa pun menggelembung menjadi US$29,4 miliar.

Kinerja ekonomi makro yang cukup cemerlang itu diikuti perbaikan yang signifikan di sektor riil. Konsumsi listrik

Ngebut dengan 10 Program

91

industri, misalnya, naik 8,5% dibandingkan dengan ratarata 5% pada sebelum krisis. Padahal, saat itu PLN justru sedang rajin menggenjot tarif dasar listrik (TDL).

Tingkat penjualan eceran juga meningkat 17%. Bahkan penjualan sepeda motor, yang menjadi indikator daya beli masyarakat kalangan menengah-bawah, melaju 71%. Pada saat yang sama, sektor konstruksi tumbuh 8,3% setelah jalan di tempat selama dua tahun. Perbaikan sektor riil juga mampu menyerap sejuta tenaga kerja baru.

Ucapan selamat dan pengakuan pun mengalir deras.

Bukan saja dari dalam negeri,melainkan juga dari dunia internasional. Salah satu indikasinya adalah, pada September 2000, S&P menaikkan rating mata uang Indonesia dari C ke B- dengan outlook stable.

Leadership yang Kuat Salah satu kunci sukses Rizal Ramli ketika menjadi Menko Perekonomian adalah leadership yang kuat. Sebagai leader, ia bisa mengoordinasikan para menteri bidang ekonomi.

Ia juga menunjukkan keunggulannya dalam melahirkan ide-ide orisinal yang brilian sekaligus realistis. Bukan hanya itu, gagasan dan programnya membumi sehingga bisa diimplementasikan.

Memang, sebagai Menko, Rizal Ramli menerapkan sejumlah aturan main yang jelas dan tegas. Di antaranya, setiap Jumat sore, semua menteri di bawah koordinasinya diminta memasukkan daftar inventarisasi masalah yang belum diselesaikan masing-masing departemen. Berbagai masalah itu bisa

92

LANGKAH STRATEGIS DAN KEBIJAKAN TEROBOSAN 2000-2001

10 Program Pemulihan Ekonomi yang dicanangkan Menko Perekonomian Rizal Ramli mampu memacu perekonomian tumbuh 4,8% pada tahun 2000, di atas perkiraan sebelumnya yang 2-3%. Foto, Dahlan Rebo Pahing

juga yang sifatnya tumpang tindih antar departemen.

Oleh tim Menko, daftar inventarisasi masalah dibedah hingga tuntas di bawah pengarahan Rizal Ramli. Tim bekerja penuh mulai Jumat malam hingga Minggu sore. Hasilnya, adalah alternatif solusi (biasanya ada tiga alternatif ) terhadap persoalan-persoalan yang dihadapi para menteri bidang ekonomi. Di situ juga dipaparkan kekuatan dan kelemahan masing-masing solusi, penanggungjawab program aksi, dan deadline. Semua dituangkan dalam sebuah matriks yang rapi.

Ngebut dengan 10 Program

93

Minggu sore, semua matriks itu disampaikan kepada para menteri terkait untuk dipelajari. Senin pagi, sebelum rapat koordinasi diselenggarakan, Rizal Ramli bersama Menko lainnya biasanya sarapan bersama Wakil Presiden Megawati Sukarnoputri. Ketika sarapan itulah matriks yang telah disusun tadi dibahas. Rizal Ramli kemudian meminta Mega untuk memberikan saran dan masukan. Usai sarapan bersama Mega, Rizal Ramli segera meluncur ke kantornya untuk memimpin rapat koordinasi dengan para menteri ekonomi, pukul 10.00 WIB. Rapat kali ini sifatnya hanya mengambil keputusan. Itulah sebabnya rapat berlangsung singkat, sekitar dua jam. Tidak ada lagi pembahasan atau diskusi panjang lebar yang menyebabkan rapat bertele-tele.

Pengambilan keptusan berlangsung cepat.

Toh, ada juga menteri – terutama yang “senang pidato” berbicara panjang lebar, mengomentari alternatif solusi yang disodorkan. Jika sudah begitu, Rizal Ramli segera membawa sang menteri ke “jalur yang benar”. “Rapat ini adalah forum pengambilan keputusan. Jika Bapak mau berdiskusi, nanti setelah rapat ini selesai, akan saya layani. Kalau perlu kita berdiskusi sampai pagi,” ujarnya.

Saat break lunch, acara diselingi dengan haha-hihi, santai. Ini penting. Pasalnya, selama rapat berlangsung, bisa jadi suasana sempat hangat, bahkan memanas. Aroma rileks perlu ditebar guna mendinginkan suasana. Atmosfer santai juga diciptakan untuk mempertautkan kembali hubungan personal antarpeserta rapat supaya tetap menjadi tim yang solid.

Pada saat yang sama, di ruangan yang berbeda, tim Pub-

94

LANGKAH STRATEGIS DAN KEBIJAKAN TEROBOSAN 2000-2001

lic Relations (PR) Menko menyusun siaran pers tentang hasil rapat Senin itu. Hasilnya dibagikan ke media massa agar menjadi konsumsi publik. Rizal Ramli sendiri langsung meneruskan keputusan rapat dan jadwal deadline-nya itu kepada para asisten dan staf ahlinya. Tujuannya agar staf Menko itu menindaklanjutinya dengan ‘menagih’ kepada masing-masing menteri atau dirjen. Dengan demikian, mereka didorong untuk melakukan program aksi sesuai dengan keputusan rapat koordinasi.

Ciptakan Tim yang Solid Sebagai Menko, Rizal Ramli juga menekankan pentingnya kerjasama tim yang solid antarmenteri ekonomi. Tentu saja, soliditas ini tidak berarti membunuh iklim demokrasi.

Masing-masing menteri tetap memiliki kesempatan untuk berbeda pendapat dan berdialektika sesama mereka. Hal itu dibuktikan dalam rapat-rapat koordinasi: setiap peserta bebas mengajukan pendapat, gagasan, ide, masukan, kritikan dan lainnya. Mereka juga bisa saling ‘menggebrak meja’ dalam berdebat dan mempertahankan argumentasinya. Namun semua silang pendapat tadi seketika pupus saat keputusan telah diambil. Di dalam, mereka boleh saja berbeda.

Namun ketika ke luar, publik harus melihat tim ekonomi bersatu dan solid.

Guna menjamin lahirnya solidititas sesama anggota tim, Rizal Ramli membuat rule of the game. Beberapa aturan main itu di antaranya: Para menteri diharamkan saling serang di media massa. Semua persoalan dan perbedaan harus diselesai-

Ngebut dengan 10 Program

95

kan secara internal, dan jauh dari hiruk-pikuk pemberitaan.

Peringatan keras akan dilayangkan kepada menteri yang masih juga menyerang koleganya melalui media massa. Untuk itu, staf Menko selalu menyediakan kliping dan monitoring media tentang bidang perekonomian yang menjadi tanggung jawabnya. Jika ditemukan ada pemberitaan yang saling serang antarmenteri, Menko tidak segan-segan memberikan peringatan keras.

Setiap menteri wajib hadir dalam rapat-rapat koordinasi yang diselenggarakan Menko. Kehadiran mereka sangat diperlukan. Pasalnya, sering kali rapat diselenggarakan untuk mengambil keputusan. Jika ada menteri yang tidak hadir, dan hanya mengutus pejabat yang mewakili, ia tidak punya hak untuk menolak keputusan yang dihasilkan. Keputusan rapat tidak bisa direvisi. Menteri yang bersangkutan harus menerima dan melaksanakan hasil keputusan rapat.

Poin tiga ini pula yang menjadi rahasia, kenapa peserta setiap rapat yang dikoordinasikan Rizal Ramli selalu full team. Para menteri tidak ingin ‘ketinggalan kereta’ karena ketidakhadirannya, khususnya jika materi yang dibahas memang menjadi bidang dan tanggung jawabnya. “Kunci sukses sebagai Menko juga terletak pada sikap Presiden dan Wakil Presiden. Saya merasa beruntung karena Presiden Gus Dur dan Wapres Megawati memberikan keleluasaan dan kewenangan kepada Menko untuk mengelola bidang tugasnya masing-masing,� kata Rizal Ramli.

96

LANGKAH STRATEGIS DAN KEBIJAKAN TEROBOSAN 2000-2001

Menggaet Rp 5 Triliun Tanpa Menjual Saham

BAB VI

Menggaet Rp 5 Triliun Tanpa Menjual SahaM

97

98

LANGKAH STRATEGIS DAN KEBIJAKAN TEROBOSAN 2000-2001

G

awat. Ribuan karyawan PT Telkom (Telekomunikasi Indonesia) menentang gagasan penghapusan kepemilikan silang (cross ownership) dan manajemen silang (cross management) antara PT Telkom dan PT Indosat di puluhan anak perusahaannya yang dicetuskan Menko Perekonomian Rizal Ramli. Suara keras para karyawan yang tergabung dalam Sekar (Serikat Karyawan) Telkom itu mulanya berupa cetusan kekecewaan yang dimuat di koran-koran.

Belakangan, seiring dengan kian dekatnya pelaksanaan pemisahan kepemilikan silang itu, para karyawan pun turun ke jalan. Ribuan karyawan PT Telkom mendatangi kantor Departemen Perhubungan di Jalan Medan Merdeka, Jakarta, dan meminta pemerintah membatalkan rencana tersebut. Orasi yang dilakukan karyawan Telkom semakin lama kian panas.

Menteri Perhubungan Agum Gumelar segera mengontak Menko Perekonomian Rizal Ramli. Dia memberitahukan adanya gelombang demonstran yang mendatangi kantornya.

Rizal Ramli sigap merespons. “Pak Agum, tolong diterima 98

Menggaet Rp 5 Triliun Tanpa Menjual Saham

99

Rizal Ramli mampu meredam aksi demo para karyawan PT Telkom penghapusan kepemilikan silang Telkom-Indosat. Foto, Istimewa

100 orang perwakilan karyawan di Gedung Indosat. Pilih yang paling bandel,� kata Rizal Ramli lewat telepon. Ia juga meminta segenap jajaran direksi dan komisaris PT Telkom dan Indosat datang ke kantor Indosat.

Rizal Ramli segera meluncur. Begitu memasuki Gedung Indosat, rapat dadakan antara Menko Perekonomian Rizal Ramli, Menteri Perhubungan Agum Gumelar, Dirut Telkom

100

LANGKAH STRATEGIS DAN KEBIJAKAN TEROBOSAN 2000-2001

Muhammad Nazif, Dirut PT Indosat Harry Kartana, beserta segenap direksi lain dan komisarisnya segera digelar. Para karyawan yang marah tampak gelisah. Mereka terus saja menyuarakan aspirasinya: rencana pemisahan kepemilikan silang dan manajemen silang agar dibatalkan.

Rizal Ramli segera berdiri dan berteriak lantang: “Siapa pemimpin kalian. Ayo angkat tangan!”

Suasana menjadi senyap. Tak satu pun karyawan yang angkat tangan. Rizal Ramli sengaja menggertak, untuk mengukur seberapa besar kadar militansi para pendemo itu. Kemudian, dalam nada yang lebih rendah, Rizal menyatakan, apa yang menjadi tuntutan karyawan Telkom akan ditampung dan diputuskan saat itu juga. Sebaliknya, kalau tuntutan itu tidak benar, tidak wajar, dan mengada-ada, tentu saja mesti dicabut. “Nah, apa keberatan kalian?” tanya Rizal.

Seorang karyawan Telkom menyatakan, ia tidak setuju dengan kebijakan itu. Sebab, jika terjadi pemisahan, statusnya sebagai karyawan Telkom akan berubah menjadi karyawan Indosat. “Saya tidak mau karena gaji Indosat lebih rendah dari gaji Telkom,” ujarnya.

Rizal Ramli langsung mengkonfirmasikan hal itu. Ternyata, dari penjelasan direksi Telkom maupun Indosat, yang beralih statusnya dari karyawan Tekom ke Indosat justru akan mendapatkan kenaikan gaji! Rizal pun langsung meledak.

Ia merasa kecewa karena direksi Telkom dan Indosat dinilai tidak menjalankan kewajibannya untuk menjelaskan kebijakan pemerintah mengenai diakhirinya kepemilikan dan manajemen silang kedua BUMN itu di sejumlah anak peru-

Menggaet Rp 5 Triliun Tanpa Menjual Saham

101

sahaan secara tuntas dan transparan.

Mendengar bosnya “disemprot”, para karyawan bertepuk tangan.

Begitulah, satu demi satu tuntutan karyawan dievaluasi.

Yang benar dan wajar langsung dieksekusi. Sebaliknya, yang tidak benar, langsung ditolak. Misalnya, sikap “keras” para karyawan yang ogah menerima kebijakan pemisahan itu.

“Saya tidak peduli apa alasan- nya. Kalau pemisahan itu jadi dilakukan, saya akan tuntut Menko Perekonomian ke pengadilan,” kata seorag karyawan.

Rizal Ramli tersenyum mendengar ucapan karyawan itu.

“Silakan tuntut saya. Sebab, dalam sejarah hidup saya, sejak mahasiswa, sudah dituntut lebih 12 kali di pengadilan. Dan dalam banyak kasus, saya menang terus,” ujarnya.

Pertemuan yang tadinya diperkirakan akan alot dan panas itu, berakhir dengan menyenangkan. Pengurus Sekar Telkom berpelukan dengan Menteri Perekonomian Rizal Ramli, Menteri Perhubungan Agum Gumelar, dan segenap pimpinan Telkom serta Indosat. Mereka merasa puas, karena berbagai keluhan yang disampaikan bukan cuma ditampung, melainkan diselesaikan saat itu juga.

Sebuah terobosan yang tidak lazim di kalangan pejabat, memang. Sebab, biasanya keluhan dan tuntutan para karyawan hanya ditampung dan dibicarakan, lalu kemudian dibiarkan begitu saja sampai tuntutan itu mereda. Atau, kembali ditampung ketika keresahan karyawan berubah wujud menjadi aksi demo.

102

LANGKAH STRATEGIS DAN KEBIJAKAN TEROBOSAN 2000-2001

Dapat Dana Rp 5 Triliun Lalu, apa sebenarnya latar belakang kebijakan pemisahan kepemilikan saham dan pemisahan manajemen anak-anak perusahaan Telkom-Indosat itu. Ternyata, pemerintahan Gus Dur-Megawati ketika itu perlu dana banyak untuk menambal Anggaran Penerimaan dan Belanja Negara (APBN).

Jika mau mengikuti anjuran Dana Moneter Internasinal (IMF)-Bank Dunia (World Bank), caranya sangat gampang.

Jual saham-saham BUMN yang bagus dan menguntungkan.

Hasil penjualannya, dipakai untuk membiayai APBN. Sangat sederhana. Tapi, jika privatisasi model IMF-Bank Dunia itu dijalankan, sebagaimana dilakukan di Rusia pada masa pemerintahan Boris Yeltsin pada tahun 1991-1999, ternyata arahnya berbelok dari privatisasi menjadi piratisasi alias perampokan. Istilah itu diungkapkan oleh Prof. Marshall Goldman dari Harvard University, Amerika Serikat.

Maklum, aset negara (BUMN) itu kemudian dijual dengan harga sangat murah. Akibatnya raja-raja ekonomi baru bermunculan, yaitu mereka yang mampu dengan cepat menumpuk kekayaannya dengan memborong aset BUMN yang harganya supermurah. Penyebabnya tak lain karena valuasi aset negara itu terlalu rendah.

Sebagai Menko Perekonomian, Rizal Ramli ogah mengobral saham BUMN yang bagus seperti PT Telkom dan PT Indosat, yang sahamnya dikenal sebagai saham blue chips di Bursa Efek Jakarta. Apalagi keduanya sudah dual listing dengan mencatatkan sahamnya di pasar modal Nasdaq, Amerika.

Menggaet Rp 5 Triliun Tanpa Menjual Saham

103

Kalaupun privatisasi hendak dilakukan, Rizal lebih memilih cara menjual saham BUMN ke publik lewat mekanisme pasar modal. Dengan cara itu, para pemilik uang di dalam negeri, termasuk lembaga-lembaga keuangan nasional yang memiliki sumber dana berebih, berkesempatan membeli saham BUMN itu secara kompetitif. Hal itulah yang dilakukan pemerintah Malaysia pada masa kepemimpinan Dr. Mahatthir Mohammad, sehingga kekuatan ekonomi nasional juga menjadi kokoh. Jadi, bukan dengan cara strategic sale, yang cenderung\ mengubah makna privatisasi menjadi sekadar asingisasi. Privatisasi dengan pola strategic sale kerap dilakukan tidak transparan, cenderung dengan harga obral sehingga merugikan negara, dan jatuh ke pihak asing. “Saya tidak mau melakukan privatisasi ugal-ugalan seperti itu,� kata Rizal. Selain itu, yang dilepas ke publik juga bukan BUMN pencetak duit, seperti Telkom dan Indosat, melainkan BUMN yang kinerjanya memble. Nah, dengan masuknya investor baru sebagai pemegang saham di BUMN itu, diharapkan akan memperbaiki manajemen dan kinerjanya.

Penjualan saham BUMN lewat pasar modal adalah cara yang konvensional. Ada langkah inovatif dan terobosan baru yang dilakukan Rizal Ramli untuk menggaet dana tanpa perlu melego selembar pun saham BUMN. Caranya, itu tadi, memisahkan kepemilikan silang dan manajemen silang antara PT Telkom dan Indosat.

Harap maklum, ketika itu Telkom dan Indosat memiliki puluhan anak perusahaan yang dimiliki dan dikelola bersama, antara lain, PT Telkomsel, PT Satelindo, dan PT Lintas

104

LANGKAH STRATEGIS DAN KEBIJAKAN TEROBOSAN 2000-2001

Arta. Dalam rapat tertutup dengan Menteri Perhubungan Agum Gumelar, yang dihadiri segenap direksi dan komisaris kedua BUMN itu, Menko Perekonomian Rizal Ramli mencetuskan gagasan penghapusan cross ownership dan cross management tadi. “Pemerintah menghendaki, kepemilikan silang dan manajemen silang di anak-anak perusahaan PT Telkom dan Indosat diakhiri, sehingga akan tercipta kompetisi yang fair di antara kedua raksasa telekomunikasi Indonesia ini.

Dengan demikian, rakyat sebagai konsumen akan lebih diuntungkan. Jadi, bukan terus-terusan mempraktikan kerjasama terselubung yang cenderung merugikan rakyat,� kata Rizal, membeberkan alasan yang melatarbelakangi gagasan pemisahan kepemilikan saham kedua BUMN itu.

Kebijakan terobosan itu memiliki berbagai dampak positif sekaligus. Selain menghabisi kompetisi artifisial antara Telkom dan Indosat, kebijakan itu juga dimaksudkan sebagai persiapan kedua raksasa telekomunikasi domestik ini menghadapi tekanan liberalisasi telekomunikasi global yang akan tiba antara 5 – 10 tahun mendatang. Yang lebih penting lagi, pemisahan kepemilikan silang itu juga bisa mendatangkan dana segar bagi keuangan negara sebesar Rp 5 triliun. Uang itu berasal dari pajak transaksi dan pajak revaluasi aset kedua BUMN.Bayangkan, mendapatkan dana ekstra Rp 5 triliun tanpa kehilangan saham. Sebuah terobosan yang sangat tidak lazim, memang.

Solusi Jitu Mengatasi Problem BII

105

106

LANGKAH STRATEGIS DAN KEBIJAKAN TEROBOSAN 2000-2001

BAB VII

Solusi Jitu Mengatasi Problem BII

Solusi Jitu Mengatasi Problem BII

J

107

uli 2001. Pemerintah menghadapi situasi yang amat pelik sehubungan dengan rush yang dialami Bank Internasional Indonesia (BII). Bank yang sahamnya sudah dikuasai 100% oleh pemerintah lewat Badan Penyehatan Perbankan Nasional (BPPN) itu diserbu nasabah. Mereka menarik dana simpannya di BII seiring dengan mencuatnya kontroversi kredit yang diberikan BII kepada Grup Sinar Mas sebesar Rp 12 triliun.

Kredit yang disalurkan kepada kelompok usaha yang dipimpin taipan Eka Tjipta Widjaya – pemilik lama saham BII – dikabarkan masuk kategori lima alias macet total. Hal ini kontan memancing isu miring: BII kesulitan likuiditas.

Nasabah BII pun mulai panik dan menarik simpanannya.

Jumlah dana yang ditarik semula cuma puluhan miliar rupiah. Belakangan, kepercayaan nasabah terhadap BII kian goyah, sehingga dana yang rame-rame ditarik pemilik duit mencapai Rp 500 miliar.

Situasi itu sudah lampu merah, bukan cuma bagi BII sendiri, melainkan juga bagi perbankan nasional secara keseluruhan. Jika rush terhadap BII terus berlanjut, pada akh107

108

LANGKAH STRATEGIS DAN KEBIJAKAN TEROBOSAN 2000-2001

Para karyawan Bank Internasional Indonesia (BII).Nasibnya sempat terombang-ambing ketika BII di-rush oleh nasabahnya. Foto Istimewa

irnya akan muncul efek domino: bank-bank lain akan ikut kena getahnya, diserbu nasabah yang juga panik menarik dananya.

Sebagai Menteri Keuangan, Rizal Ramli melihat gelagat buruk bisa menerpa ekonomi Indonesia kembali jika sistem perbankan ambruk lagi. “Jika perbankan kolaps lagi, saya mesti lengser sebagai Menteri Keuangan,” kata Rizal Ramli.

Maka, rapat maraton pun segera digelar, melibatkan Kepala BPPN I Putu Gede Ary Suta, Deputi Senior Bank Indonesia Anwar Nasution, pejabat tinggi Departemen Keuangan dan staf Menko Perekonomian. Tujuannya, mencari solusi untuk menghentikan “pendarahan” (bleeding) di BII.

Solusi Jitu Mengatasi Problem BII

109

Dari IMF dan Bank Dunia masuk dua usulan untuk menghentikan rush di BII. Pertama, merekapitalisasi ulang BII yang memerlukan suntikan dana segar Rp 4,2 triliun.

Kedua, melikuidasi BII yang akan memakan biaya Rp 5 triliun – itu termasuk biaya untuk mengganti dana pihak ketiga dan biaya pemutusan hubungan kerja (PHK) para karyawan BII. Bagi Rizal Ramli, alternatif pemecahan masalah yang disodorkan IMF-Bank Dunia sama-sama pahitnya. Secara pribadi, sebelum masuk ke gerbang pemerintahan Rizal Ramli paling tidak setuju dengan pola penyelesaian masalah yang gampangan seperti itu. Apalagi kemudian terbukti, rekapitalisasi belasan bank yang diamputasi tahun 1998, membebani keuangan negara hingga Rp 600 triliun. “Biaya penyelamatan bank yang dilakukan atas rekomendasi IMFBank Dunia itu merupakan yang terbesar di dunia. Dan itu pada akhirnya menjadi beban rakyat Indonesia,� ujarnya.

Rizal Ramli tidak ingin mengulangi jejak langkah pejabat Indonesia di masa lalu, yang selalu manggut-manggut dan melaksanakan rekomendasi atau saran yang diajukan oleh IMF-Bank Dunia. Apalagi kemudian terbukti, rekomendasi yang diberikan oleh kedua lembaga keuangan internasional itu bukannya menyembuhkan krisis ekonomi, melainkan kian membenamkan Indonesia ke jurang krisis yang amat dalam.

Harap maklum, ketika krisis moneter mulai menerjang Indonesia pada tahun 1997, sektor keuangan dan perbankan adalah yang paling awal terkapar. Masyarakat menarik dananya yang disimpan di perbankan nasional secara mem-

110

LANGKAH STRATEGIS DAN KEBIJAKAN TEROBOSAN 2000-2001

babi buta. Perbankan pun kolaps. Pada bulan November IMF-Bank Dunia menyodorkan saran untuk melikuidasi 16 bank swasta nasional yang bermasalah tanpa persiapan yang memadai.

Memang, di antara 16 bank itu terdapat tiga bank yang terkait dengan keluarga dan kroni Soeharto. Kebijakan likuidasi itu pada awalnya dianggap sebagai tindakan yang berani dan heroik, karena pemerintah memberi kesan tidak pandang bulu dalam membenahi industri perbankan yang keropos.

Tapi, karena kebijakan itu dilakukan tanpa persiapan yang matang, publik menjadi terkaget-kaget karena begitu banyak bank yang ditebas pedang likuidasi. Dampaknya sangat dahsyat: kepercayaan masyarakat terhadap bankbank nasional secara keseluruhan langsung merosot ke titik nadir. Akibatnya, bank yang tadinya sehat pun, seperti BCA dan Bank Danamon, akhirnya ambruk juga karena dirush secara besar-besaran oleh nasabahnya.

Dana yang tadinya mengendap di bank-bank nasional segera berpindah ke bank-bank asing. Tidak tanggung-tanggung, jumlahnya mencapai US$ 8 miliar. Dan itu kemudian diikuti oleh capital outflow (pelarian dana dari Indonesia ke luar negeri), yang jumlahnya diperkirakan mencapai puluhan miliar US$. Kondisi itu akhirnya semakin mendorong kejatuhan nilai tukar rupiah terhadap US$. Nilai tukar rupiah terhadap US$ yang tadinya sekitar Rp 2.800/US$ tidak bisa ditolong lagi: ambruk menjadi di atas Rp 15.000/US$. “Sebetulnya, ada cara lain untuk menyelamatkan perbankan, yaitu pemerintah mengambil oper dulu bank yang

Solusi Jitu Mengatasi Problem BII

111

bermasalah. Biayanya paling banter hanya Rp 4 triliun. Setelah itu, baru kemudian meminta pertanggungjawaban finansial dan legal dari pemilik saham bank-bank itu,” kata Rizal Ramli.

Jika cara itu yang ditempuh — bukan saran IMF-Bank Dunia yang dijalankan — maka kepercayaan publik terhadap bank-bank nasional tidak akan mengalami guncangan yang dahsyat, sehingga membuat hampir semua bank kolaps. Jelas, di mata Rizal Ramli, diagnosis dan obat yang diberikan IMF-Bank Dunia sangat keliru, sehingga penyakit ekonomi yang mendera Indonesia tidak sembuh. Bahkan sebaliknya, penyakitnya kian parah!

No Way Saran IMF-Bank Dunia Nah, berdasarkan pengalaman itulah, Rizal Ramli menolak mentahmentah usulan dari IMF-Bank Dunia untuk mengatasi problem yang membelit BII. Ia bertekad tidak akan menginjeksikan dana rekapitalisasi baru. Juga tidak menutup operasi BII. Ia mesti mencari jalan keluar yang berbeda ketimbang saran IMF-Bank Dunia. “BII kan bank yang bagus. Jaringan cabangnya luas, punya basis bisnis kartu kredit yang cukup besar, dan namanya juga cukup baik di mata nasabah,” ujarnya.

Persoalannya, bagaimana cara menyelamatkannya? Itulah yang terus dipikirkan Rizal Ramli. Solusi yang smart akhirnya ditemukan pada hari Sabtu. Lalu, Rizal Ramli pun mengundang Anwar Nasution, I Putu Gede Ary Suta, Kepala Badan Pelaksana Pasar Modal (Bapepam) Herwidayatmo, dan Dirut

112

LANGKAH STRATEGIS DAN KEBIJAKAN TEROBOSAN 2000-2001

Bank Mandiri ECW Neloe. Dalam rapat itu, Rizal Ramli memaparkan gagasan penyelamatan BII dengan cara “membuat berita” seakan-akan Bank Mandiri men-take over BII. “Tapi, saya tidak mau Bank Mandiri mengeluarkan duit serupiah pun untuk menyelamatkan BII. Langkah ini kita ambil untuk buying time, mengulur waktu sehingga kepanikan nasabah BII tidak kian menjadi-jadi,” kata Rizal Ramli.

Caranya? Ini dia: Dirut Bank Mandiri ECW Neloe diminta mengadakan konferensi pers mengenai pengambilalihan kepemilikan BII oleh Bank Mandiri. Nah, jika publik tahu bank dengan aset paling besar di Indonesia itu berada di belakang BII, diharapkan para nasabah BII menjadi tenang, sehingga serbuan nasabah bisa diredam.

Maka, pada hari Senin tanggal 2 Juli, Dirut Bank Mandiri ECW Neloe kepada pers mengumumkan bahwa Bank Mandiri akan mengakuisisi BII. “Kemungkinannya, 70 hingga 80 persen Bank Mandiri akan mengakuisisi BII. Tapi, terlebih dulu akan dihitung harganya, kemudian tinggal tawar-menawar berapa harga yang pantas,” ujarnya. Neloe mengungkapkan itu dalam jumpa pers bersama Menkeu Rizal Ramli, Kepala Badan Penyehatan Perbankan Nasional (BPPN) I Putu Gede Ary Suta, Deputi Senior Gubernur Bank Indonesia Anwar Nasution, Ketua Bapepam Herwidayatmo, dan Dirut BII Hiroshi Tadano. Jumpa pers dilangsungkan usai pertemuan yang berlangsung sejak pukul 13.00 hingga 19.00.

Para wartawan terus “mengejar” Neloe dengan berabagai pertanyaan tentang biaya yang akan dikeluarkan Bank

Solusi Jitu Mengatasi Problem BII

113

Di masa Soeharto, pemerintah melikuidasi 16 bank sawsta nasional atas saran IMF-Bank Dunia tanpa persiapan matang. Akibatnya, banyak bank yang di-rush oleh nasabahnya, termasuk BCA. Foto, Dahlan Rebo Pahing

114

LANGKAH STRATEGIS DAN KEBIJAKAN TEROBOSAN 2000-2001

Mandiri untuk mengambil oper BII, nasib pinjaman yang diberikan BII kepada Grup Sinar Mas sebesar Rp 12 triliun yang macet, dan kaitannya dengan rencana Bank Mandiri go publik pada Oktober tahun 2001. Semuanya dijawab dengan tangkas dan meyakinkan oleh Neloe.

Keesokan harinya, di kantor-kantor BII, hasil konferensi pers difotokopi dan ditempel di papan pengumuman, sehingga semua nasabah yang datang ke semua kantor cabang dan cabang pembantu BII bisa mengetahui bahwa BII kini di-back up secara penuh oleh Bank Mandiri, bank terbesar di Indonesia. Nasabah pun menjadi tenang. Kepanikan langsung mereda. Bahkan para nasabah kembali menyimpan uangnya di BII, karena BII pun memberikan suku bunga ekstra 1-2 persen di atas suku bunga perbankan pada umumnya.

Direksi BII, dengan Dirut Harashi Tadano langsung diganti dengan bankir gemblengan Bank Mandiri, Cholil Hasan sebagai ketua Tim Pergelola, dibantu oleh Arman B. Arif (sebagai Wakil Ketua, eks Vice President Bank Danamon), Sukatmo Padmosukarso (juga dari Bank Mandiri) dan sejumlah bankir yang berasal dari BII sendiri.

Kepada jajaran Direksi baru BII, Rizal Ramli memberikan target waktu untuk membenahi BII hingga bisa segar bugar kembali. “Saya minta direksi baru bisa menyelesaikan problem yang dihadapi BII dalam waktu tiga bulan. Kalau tiga bulan tidak beres, bukan hanya Anda semua, saya juga harus lengser sebagai Menteri Keuangan dan mencari pekerjaan lain!� kata Rizal Ramli.

Solusi Jitu Mengatasi Problem BII

115

Jajaran direksi baru itu mampu membawa BII keluar dari krisis kepercayaan yang nyaris membuat bank ini tersungkur lagi hanya dalam tempo satu setengah bulan. Dengan solusi kebijakan inovatif yang digelar oleh Rizal Ramli, krisis BII bisa diredam tanpa menimpulkan efek domino kepada bank lain. Juga tanpa perlu merogoh kocek pemerintah sepeser pun! Sebuah terobosan yang jitu. Bayangkan, jika pemerintah mengikuti saran IMF-Bank Dunia, keuangan negara tentu akan jebol antara Rp 4 – 5 triliun...

Model penyelamatan yang dilakukan Rizal Ramli biayanya sangat murah. “Cuma keluar biaya PR (public relations),” kata Rizal Ramli sambil tersenyum. “Yang penting kita bisa bergerak cepat menangkap core issue-nya. Lalu melakukan koordinasi untuk mengatasinya,” tambahnya.

Mengejar Grup Sinar Mas Setelah nasib BII dipastikan aman, sebagai Ketua KKSK (Komite Kebijakan Sektor Keuangan), Rizal mulai mengejar pertangungjawaban Grup Sinar Mas. Maklum, penyelamatan BII oleh pemerintah, memunculkan tudingan miring: pemerintah pilih kasih terhadap konglomerat yang bersalah.

Soalnya, dalam operasi penyelamatan BII itu, pemerintah menjamin sepenuhnya risiko kredit yang diberikan kepada kelompok usaha yang dipimpin oleh taipan Eka Tjipta Widjaya itu. Dengan begitu, kredit BII yang disalurkan ke Grup Sinar Mas, yang tadinya berupa kredit macet, langsung menjadi lancar. Portofolio pinjaman BII tidak dibebani oleh kredit macet senilai Rp 12 triliun. Neraca BII lebih bersih.

116

LANGKAH STRATEGIS DAN KEBIJAKAN TEROBOSAN 2000-2001

Rizal Ramli pun meminta BPPN menagih pertanggungjawaban Grup Sinar Mas yang kreditnya macet di BII. Untuk itu, BPPN kemudian mengejar Grup Sinar Mas untuk menyerahkan agunan sebesar 145% dari total kewajibannya yang berjumlah Rp 12 triliun. Agunan itu bisa berasal dari aset Grup Sinar Mas maupun jaminan pribadi Eka Tjipta Widjaya. Grup Sinar Mas diberi keleluasaan hingga akhir September 2003 untuk menuntaskan semua kewajibannya kepada BII. Begitulah kekisruhan BII bisa dituntaskan dengan pola penyelesaian yang cantik dan inovatif.

Ke Tokyo Tanpa Widjojo

117

Foto, Arif Kurniawan

118

LANGKAH STRATEGIS DAN KEBIJAKAN TEROBOSAN 2000-2001

BAB VIII

Ke Tokyo Tanpa Widjojo

Ke Tokyo Tanpa Widjojo

119

”Widjojo Cs Tak Dilibatkan di CGI”. Begitulah judul berita yang dimuat Harian Rakyat Merdeka, 13 Oktober tahun 2000. Isi beritanya, antara lain, menyebutkan bahwa inilah pertama kalinya Mafia Berkeley – julukan ekonom UI yang dikomandani Widjojo Nitisastro – tidak disertakan dalam forum Sidang CGI (Consultative Group for Indonesia). Meski tanpa disertai Widjojo, toh tim ekonomi yang dipimpin Menteri Koordinator Perekonomian Rizal Ramli mendapat komitmen bantuan alias utang luar negeri baru sebesar US$ 4,8 miliar plus hibah US$ 500 juta lebih.

Padahal, tadinya banyak kalangan yang meragukan delegasi Indonesia akan sukses menjaring pinjaman luar negeri untuk menambal bolong di APBN (Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara). Maklum, yang memimpin delegasi adalah Menko Perekonomian Rizal Ramli, yang baru seumur jagung duduk di pemerintahan. Sedangkan sidang-sidang CGI sebelumnya, delegasi Indonesia selalu ”dikawal” oleh Widjojo Nitisastro, yang secara berseloroh disebut sebagai “Don” Mafia Berkeley – pembahasan tentang Mafia Berkeley ini lihat: Menggugat Mafia Berkeley, halaman 139.

119

120

LANGKAH STRATEGIS DAN KEBIJAKAN TEROBOSAN 2000-2001

Widjojo Nitisastro, arsitek utama ekonomi Orde Baru bersama Presiden Soeharto dan. Foto, TEMPO

CGI adalah forum negara kreditor bagi Republik Indonesia, sebagai ganti dari IGGI (International Govermental Group on Indonesia) yang dibubarkan Soeharto tahun 1992. Baik IGGI maupun CGI setiap tahun memberikan pinjaman lunak untuk pembiayaan APBN. Pada awal Orde Baru, ketika menjabat Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas)/Menteri Koordinator Ekonomi Keuangan dan Industri (Menko Ekuin) Widjojo selalu memimpin delegasi Indonesia di forum internasional.

Ketika Widjojo lengser dari jabatan Menko Ekuin, digantikan oleh Ali Wardhana, dan diteruskan oleh Radius

Ke Tokyo Tanpa Widjojo

121

Prawiro serta Saleh Afiff, peran Widjojo tak pernah surut. Ia selalu menjadi anggota delegasi - – dan memegang peranan kunci — dalam perundingan mencari utangan baru Indonesia ke mancanegara.

Soeharto boleh tumbang, tapi eksistensi Mafia Berkeley terus berlanjut hingga pemerintahan Habibie — pengganti Soeharto setelah ditumbangkan Gerakan Reformasi tahun 1998. Sebenarnya, hubungan antara Habibie dan Widjojo tidaklah akrab. Keduanya bahkan secara diam-diam menunjukkan rivalitas untuk menjadi ”anak emas” Soeharto. Rivalitas antara teknolog yang diidentikkan dengan selalu ingin ”tancap gas” dan ekonom yang selalu berusaha menginjak pedal ”rem”. Tapi, karena networking dan subordinasi Widjojo terhadap lembaga-lembaga keuangan dan negara-negara donor internasional sangat kuat, mau tak mau Habibie pun terpaksa meminta jasa Widjojo dalam perundingan dengan CGI. Tapi, pada masa pemerintahan duet Abdurrahman Wahid-Megawati, yang mengangkat Rizal Ramli sebagai Menko Perekonomian, peran Widjojo langsung tergusur.

Menko Perekonomian Rizal Ramli mengambil oper tongkat komando delegasi Indonesia ke Sidang CGI di Tokyo, 17 – 18 Oktober 200, tanpa melibatkan Widjojo sama sekali.

Tak mudah bagi Rizal Ramli untuk memimpin delegasi ke sidang CGI itu. Maklum, atas masukan dari anggotaanggota Mafia Berkeley, Gus Dur semula ngotot agar Widjojo ikut dilibatkan dalam perundingan CGI. Alasannya, Widjojo sudah sangat berpengalaman melakukan perund-

122

LANGKAH STRATEGIS DAN KEBIJAKAN TEROBOSAN 2000-2001

ingan seperti itu. Apalagi banyak yang ”menakut-nakuti” Gus Dur, bahwa tanpa menyertakan Widjojo dalam delegasi Indonesia, forum CGI bakal gagal memperoleh komitmen utang luar negeri baru. ”Rizal, coba kamu ikutkan Widjojo dalam delegasi ke sidang CGI,” kata Gus Dur kepada Rizal Ramli, sebelum berangkat ke Tokyo. ”Kenapa dia harus jadi anggota delegasi, Gus?” tanya Rizal Ramli. ”Ya, siapa tahu bisa membantu,” jawab Gus Dur. Rizal Ramli terdiam. Dia bisa menangkap gelagat, pasti ada beberapa klik Mafia Berkeley yang memberikan bisikan kepada Gus Dur. Pasti ada pihak-pihak yang memberikan gambaran bahwa hanya Wijodjo yang bisa memuluskan perundingan.

Memang, keterlibatan Widjojo dan Mafia Berkeley yang puluhan tahun itu telah menimbulkan mitos, bahwa hanya merekalah yang memiliki hubungan baik dengan dunia internasional. Lobi mereka kuat di negara-negara kreditor.

Hanya melalui mereka sajalah, Indonesia bisa memperoleh pinjaman dari negara kreditor. Tanpa mereka, khususnya Widjojo, dipastikan Indonesia akan gagal mencari sumber dana APBN dari mancanegara.

Selaku Menko Perekonomian, Rizal Ramli merasa PD (percaya diri) akan kemampuan dan kapabilitas diri dan timnya untuk berunding dengan negara dan lembaga kreditor internasional. Dia bertekad untuk meruntuhkan mitos, hanya Mafia Berkeley yang bisa menjalin kerjasama internasional.

Ke Tokyo Tanpa Widjojo

123

”Gus Dur, sebenarnya percaya kepada saya atau Pak Widjojo. Mau diserahkan kepada siapa cap Garuda Indonesia ini? Kalau mau diserahkan kepada orang lain, silakan. Tapi saya mundur dari jabatan Menko Perekonomian,” kata Rizal Ramli dengan nada datar.

Gus Dur kaget mendengar pernyataan Rizal Ramli yang sangat tegas itu. ”Ya, saya percaya kamu dong,” ujarnya. ”Tapi, saya tidak akan mengikutsertakan Pak Widjojo dalam delegasi ke Tokyo,” kata Rizal, lebih menekankan sikapnya. ”Saya percaya kepada kamu. Tapi hati-hati aja ya,” kata Gus Dur. Naik Subway, Bukan Mobil Mewah ”Cap” Garuda Indonesia alias ”komandan” delegasi Indonesia ke Sidang CGI akhirnya jatuh ke tangan Rizal Ramli.

Karena itu, dia sangat leluasa mengatur anggota rombongannya. Rizal Ramli enggan mengikuti jejak langkah yang ditinggalkan para pendahulunya dalam memimpin delegasi Indonesia.

Ketika itu pula, Rizal memperlihatkan sifat humble sejak mendarat di Bandara Narita. Selama puluhan tahun, delegasi Indonesia yang datang ke forum perundingan IGGI maupun CGI selalu dijemput dengan rangkaian mobil supermewah. Dari bandara mereka diantar ke hotel bintang lima tempat menginap.

Kali ini Rizal Ramli menolak untuk menikmati kursi empuk sedan mewah. Secara mengejutkan, Rizal Ramli dan seorang anggota delegasi menggunakan subway dari

124

LANGKAH STRATEGIS DAN KEBIJAKAN TEROBOSAN 2000-2001

bandara ke Hotel New Otami, Tokyo, tempat menginap delegasi Indonesia. Sikap itu diambil sebagai bentuk rasa prihatin terhadap kondisi ekonomi yang masih babak belur dihajar krisis ekonomi. ”Kita ini kan negara miskin, ngapain sok jagoan bermewah-mewah,” kata Rizal, kepada anggota delegasinya, ketika menjelaskan mengenai moda angkutan yang dipilihnya.

Delegasi dari negara kreditor dan lembaga keuangan internasional merasa terkesan pada sikap dan tindakan Rizal Ramli seperti itu. Mereka melihatnya sebagai bukti kesungguhan Indonesia untuk berbenah dari keterpurukan. Hasilnya, delegasi Indonesia bukan saja berhasil menepis keraguan dan ramalan akan gagal banyak kalangan di dalam dan luar negeri. Bahkan mereka pulang dengan membawa hasil jauh di atas ekespektasi.

Salah satu catatan penting yang dilakukan Rizal Ramli dalam memimpin delegasi Indonesia ke forum CGI adalah dengan merangkul aktivis lembaga swadaya masyarakat (LSM) Binny Boechori dari INFID. Selama ini, INFID dikenal sangat kritis terhadap kebijakan utang luar negeri Indonesia. ”Jadi, sidang CGI yang saya ikuti waktu itu merupakan sidang yang paling terbuka,” kata Rizal mengenang kembali.

Maka, patahlah mitos hanya Mafia Berkeley yang mampu menjalin kerjasama yang baik dengan para kreditor luar negeri. Patah pula keraguan banyak kalangan di dalam negeri yang jauh-jauh hari sudah meragukan keberhasilan delegasi yang dipimpin Rizal Ramli. Bahkan, seorang ekonom

Ke Tokyo Tanpa Widjojo

125

UI, dengan gamblang menyatakan di headline sebuah harian terkemuka: “Rizal Ramli bakal gagal dalam perundingan CGI karena miskin pengalaman dan tidak melibatkan Widjojo”.

Buktinya, Rizal Ramli bukan hanya berhasil mengaet pinjaman sebesar US$ 4,8 miliar, tapi juga mendapatkan US$ 530 juta berupa hibah (grant) dan technical assistance. Sebuah rekor angka hibah terbesar karena sebelumnya, delegasi Indonesia paling banter cuma dapat hibah US$ 200 juta.

Menggugat Mafia Berkeley Istilah Mafia Berkeley ditujukan pada sejumlah menteri ekonomi yang menjadi penentu strategi pembangunan Indonesia pada awal Orde Baru. Sebelum menduduki berbagai posisi strategis di pemerintahan, mereka menimba ilmu ekonomi di Universitas California, Berkeley, pada tahun 1960-an.

Tokoh sentral Mafia Berkeley adalah Widjojo Nitisastro, yang menjadi Ketua Bappenas sejak Kabinet Pembangunan I pada tahun 1969. Kolega Widjojo, antara lain, Ali Wardhana, Emil Salim, Sumarlin (alumnus Pittsburgh University, tapi mengikuti garis kebijakan Mafia Berkeley), dan Saleh Afiff. Radius Prawiro yang berpendidikan akuntan dari Belanda, juga masuk kelompok generasi pertama Mafia Berkeley.

Sebagai konseptor dan arsitek utama pembangunan ekonomi Indonesia 1966 – 1997, Widjojo leluasa menempatkan kolega dan kadernya untuk menduduki posisi penting di berbagai kementrian. Emil Salim, Sumarlin, Saleh Afiff, diorbitkan ke posisi menteri setelah “magang” di Bap-

126

LANGKAH STRATEGIS DAN KEBIJAKAN TEROBOSAN 2000-2001

penas. Demikian pula generasi ekonom yang lebih muda, mendaki ke posisi empuk di pemerintahan setelah berkarier di Bappenas. Mereka, antara lain, Adrianus Mooy, BS Moelyana, Sudradjad Djiwandono, dan Boediono.

Kebijakan makro ekonomi yang diusung Mafia Berkeley adalah pengendalian laju inflasi lewat kebijakan fiskal dan moneter yang ketat, liberalisasi sektor keuangan – dikenal dengan istilah deregulasi dan debirokratisasi pada tahun 1980-an, liberalisasi sektor industri dan perdagangan, dan privatisasi alias penjualan aset milik negara.

Kehadiran B.J. Habibie, yang dengan cepat merebut simpati Soeharto, membuat kubu Widjojo dan kawankawan menemukan rival yang sepadan dalam sirkulasi elit birokrasi. Habibie, lewat markasnya di Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi (BPPT) juga berhasil menempatkan orang-orangnya di kabinet, seperti Wardiman Djojonegoro dan Rahardi Ramelan.

Meski Habibie menjadi rival kuat dalam “memperebutkan” kursi kabinet, toh dalam cetak biru pembangunan ekonomi, posisi Mafia Berkeley tak tergoyahkan. Generasi kedua dan ketiga Mafia Berkeley bertebaran di Bappenas, Departemen Keuangan, dan Bank Indonesia.

“Banyak anggota dan murid Mafia Berkeley yang menduduki posisi kunci di bidang ekonomi menjadi saluran strategi dan kebijakan yang dirumuskan oleh IMF, Bank Dunia, dan USAID,” kata Rizal Ramli, dalam seminar “50 Tahun Mafia Berkeley vs Gagasan Alternatif Pembangunan Ekonomi Indonesia”, di Jakarta, tahun lalu.

Ke Tokyo Tanpa Widjojo

127

Bagi Rizal Ramli, Mafia Berkeley, meski ditopang rezim otoriter selama lebih dari tiga dekade, gagal menjadikan Indonesia sebagai negara besar di Asia. Pada pertengahan tahun 1960-an GNP perkapita Indonesia, Malaysia, Thailand, Taiwan, China nyaris sama, yaitu kurang dari US$100 per kapita. Setelah lebih dari 40 tahun, GNP perkapita negara-negara tersebut pada tahun 2004, mencapai: Indonesia sekitar US$ 1.000, Malaysia US$ 4.520, Korea Selatan US$ 14.000, Thailand US$ 2.490, Taiwan US$ 14.590, China US$ 1.500. Ternyata bahwa kekuasaan dan peranan Mafia Berkeley nyaris 40 tahun tidak mampu meningkatkan kesejahteraan rakyat Indonesia dan mewariskan potensi sebagai salah satu negara gagal (failed state) di Asia.

Mafia Berkeley telah gagal membawa Indonesia menjadi negara yang sejahtera dan besar di Asia walaupun didukung rezim otoriter selama 32 tahun. Selain ketinggalan dari segi pendapatan per kapita, Indonesia juga merupakan salah satu negara yang memiliki distribusi pendapatan paling timpang, stok utang paling besar, serta memiliki landasan struktural dan industri yang sangat rapuh. Padahal negaranegara seperti Taiwan, Malaysia, Korea Selatan, Cina dan Thailand tidak memiliki sumber daya alam yang besar seperti Indonesia. Di bawah pengaruh dan kekuasaan Mafia Berkeley, utang yang besar dan habisnya kekayaan alam dan hutan yang rusak, ternyata hanya menghasilkan pendapatan per kapita sekitar US$ 1.000. dan pemenuhan kebutuhan dasar sangat minimal serta ketergantungan mental maupun finansial terhadap utang luar negeri.

128

LANGKAH STRATEGIS DAN KEBIJAKAN TEROBOSAN 2000-2001

Mafia Berkeley juga gagal melakukan reformasi terhadap birokrasi dan justru mendorong pegawai negeri dan TNI untuk bertindak koruptif karena penentuan skala gaji yang sangat tidak manusiawi. Anggota dan murid Mafia Berkeley sendiri direkayasa untuk mendapatkan pendapatan yang sangat tinggi melalui penunjukan mereka sebagai komisaris di BUMN-BUMN, double/tripple billing di BI, DepKeu dan Bappenas. Dengan pendapatan yang tinggi tersebut, Mafia Berkeley tidak memiliki empati terhadap nasib pegawai negeri dan TNI sehingga tidak berupaya melakukan reformasi penggajian pegawai negeri dan TNI. Dengan sengaja maupun tidak sengaja, mereka mendorong pegawai negeri dan TNI menjadi koruptor.

Kegagalan penting lainnya yang dilakukan oleh Mafia Berkeley adalah mengundang keterlibatan IMF untuk mengatasi krisis ekonomi pada bulan Oktober 1997. Keterlibatan IMF tersebut membuat krisis menjadi lebih parah.

Tanpa keterlibatan IMF, krisis ekonomi akan tetap terjadi, tetapi skalanya akan relatif lebih kecil (pertumbuhan ekonomi antara - 2% sampai 0%) pada tahun 1998, tetapi keterlibatan IMF telah mengakibatkan ekonomi Indonesia anjlok luar biasa –12,8% pada tahun 1998.

Biaya sosial ekonomis dari krisis tersebut dalam bentuk kerusuhan sosial (IMF-provoked riots), peningkatan puluhan juta pengangguran, kebangkrutan ekonomi nasional dan swasta, biaya rekapitalisasi bank lebih dari Rp 600 trilliun, serta tambahan beban utang puluhan miliar dollar masih terasa sampai saat ini. Dokter yang diminta tolong untuk

Ke Tokyo Tanpa Widjojo

129

menyembuhkan penyakit pasien, selain gagal menyembuhkan penyakit juga melakukan berbagai amputasi yang tidak perlu dan ternyata membebankan biaya kegagalannya kepada sang pasien.

Dalam menjawab berbagai kegagalan tersebut, anggota Mafia Berkeley biasanya menggunakan alasan klasik yang menyesatkan, yaitu akibat perilaku mantan Presiden Soeharto. Memang, Soeharto penuh KKN, tapi berbagai kegagalan tersebut tidak dapat dibebankan hanya kepada Soeharto.

Mafia Berkeley ikut bertanggung jawab karena merekalah yang merumuskan strategi, kebijakan dan terlibat dalam implementasinya. Banyak dari berbagai kegagalan tersebut berada pada tataran sangat teknis dan operasional yang tidak dipahami oleh Soeharto. Adalah sangat tidak bertanggungjawab dan tidak ksatria, besedia mejadi pejabat selama 32 tahun, ikut menikmati privileges dan ekses kekuasaan Soeharto, tetapi kemudian menimpakan semua kegagalan dan kesalahan kepada Soeharto, itupun baru berani setelah Soeharto tidak berkuasa.

Mengapa Mafia Berkeley gagal membawa Indonesia menjadi negara yang sejahtera dan besar di Asia walaupun berkuasa selama nyaris 40 tahun? “Karena strategi dan kebijakan ekonomi Indonesia yang dirancang oleh Mafia Bekeley akan selalu menempatkan Indonesia sebagai subordinasi (sekedar kepanjangan tangan) dari kepentingan global,� kata Rizal Ramli. Padahal, lanjutnya lagi, tidak ada negara menengah yang berhasil meningkatkan kesejahteraannya dengan mengikuti model Konsensus Washington.

130

LANGKAH STRATEGIS DAN KEBIJAKAN TEROBOSAN 2000-2001

Kemerosotan selama tiga dekade di Amerika Latin (1970-2000) adalah contoh monumental dari kegagalan tersebut. Justru negaranegara yang melakukan penyimpangan dari model Washington Konsensus seperti Jepang, Taiwan, Korea Selatan, Malaysia, dan Cina berhasil meningkatkan kesejahteran dan memperbesar kekuatan ekonominya. Negara-negara yang berhasil tersebut mengikuti model pembangunan Asia Timur yang memberikan peranan yang seimbang antara negara dan swasta, serta ketergantungan utang yang minimal. “Dua negara Asia, Indonesia dan Filipina yang patuh pada Washington Konsensus, mengalami kemerosotan ekonomi terus-menerus, ketergantungan utang yang permanen, dan ketimpangan pendapatan sangat mencolok,� kata Rizal Ramli.

Mandiri dengan Lol Buatan Sendiri

131

132

LANGKAH STRATEGIS DAN KEBIJAKAN TEROBOSAN 2000-2001

BAB IX

Mandiri dengan Loi Buatan Sendiri

Mandiri dengan Lol Buatan Sendiri

K

133

etika krisis ekonomi menerjang Indonesia pada tahun 1997, ditandai dengan hancurnya nilai tukar rupiah terhadap US$, dari semula sekitar Rp 2.800/ US$ menjadi di atas Rp 15.000/US$, muncul wacana untuk meminta bantuan kepada Dana Moneter International (IMF). Tujuannya tak lain untuk membantu stabilitas rupiah yang setiap hari terus tergerus nilainya terhadap valuta asing.

Ketika itu, mayoritas ekonom Indonesia, terutama yang menjadi pejabat pada masa Orde Baru dan kalangan akademik yang terkait dengan ekonom Orde Baru, sangat pro dengan kedatangan IMF. Bahkan banyak dari mereka yang mendewa-dewakan kehebatan IMF. Tokoh ekonom yang menjadi darling IMF adalah Widjojo Nitisastro, yang memberi nasihat kepada Presiden Soeharto agar mengundang IMF untuk menyelesaikan krisis moneter di Indonesia. Di belakang Widjojo berderet ekonom Mafia Berkeley, termasuk beberapa ekonom muda yang aktif mengajar di Fakultas Ekonomi (FE) Universitas Indonesia – ketika itu statusnya masih “pengamat ekonomi�.

Salah satu ekonom yang sangat kritis terhadap peranan 133

134

LANGKAH STRATEGIS DAN KEBIJAKAN TEROBOSAN 2000-2001

Rizal Ramli bersama Robert E. Rubin, Mentri Keuangan Amerika era Presiden Clinton. Foto, Koleksi Pribadi

IMF adalah Rizal Ramli. Maklum, dia banyak mempelajari pengalaman kegagalan program IMF di banyak negara seperti Amerika Latin, Afrika dan Philipina. Menurut Rizal Ramli: “IMF hanya sukses di negaranegara dalam tahap awal pembangunan ekonomi, seperti Indonesia pada tahun 1960-an atau negara-negara yang skala ekonominya kecil.

Pada kasus negara-negara yang pembagunan ekonominya sudah pada tahap lanjut dan skala ekonominya besar, seperti Meksiko, Brazil, Argentina, keterlibatan IMF justru semakin memperburuk kondisi ekonomi negara yang bersangkutan

Mandiri dengan Lol Buatan Sendiri

135

dan semakin menjerumuskan mereka ke dalam perangkap utang (debt trap)�.

Pada 7 Oktober 1997, Rizal Ramli diundang untuk menghadiri pertemuan dan diskusi terbatas dengan Managing Director IMF Michel Camdessus. Camdessus ingin mendapatkan masukan tentang rencana keterlibatan IMF dalam penanganan krisis moneter Indonesia. Setelah pertemuan di Hotel Borobudur tersebut, Michel Camdessus langsung bertemu Presiden Soeharto di istana. Keesokan harinya, 8 Oktober 1997, Rizal Ramli menulis artikel yang menolak program IMF di Indonesia, yang dimuat banyak media massa (lihat box Neokolonialisme Baru?). Namun keberatan Rizal Ramli itu diabaikan. Pemerintah, yang diwakili Menteri Keuangan Marie Muhammad dan Gubernur BI Sudradjad Djiwandono tetap menandatangani Letter of Intent (LoI) yang pertama dengan IMF. Bahkan atas saran Mafia Berkeley yang dipimpin Widjojo, pada bulan Januari 1998 Presiden Soeharto menandatangani sendiri letter of intent (LoI), disaksikan Managing Director IMF, Michel Camdessus (lihat foto halaman 81). Padahal penandatangan perjanjian dengan IMF oleh Presiden nyaris tidak pernah terjadi, karena biasanya yang tanda tangan cukup Menteri Keuangan dan/atau Gubernur Bank Sentral. Tetapi Mafia Berkeley sengaja membujuk agar Presiden Soeharto yang menandatangani agar mereka di kemudian hari bisa “cuci tangan�.

136

LANGKAH STRATEGIS DAN KEBIJAKAN TEROBOSAN 2000-2001

Neokolonialisme Baru?

ECONIT’s Public Policy Review (stop press edition) (Tanggal 8 Oktober 1997) SARAN UNTUK MEMINTA BANTUAN IMF: ” PENJERUMUSAN ATAU KETIDAK TAHUAN” ? ...Jelas pemberi saran-saran tersebut tidak memiliki pemahaman yang memadai terhadap berbagai kasus mancanegara yang pernah meminta bantuan IMF. Mereka tidak menyadari bahwa bantuan IMF tersebut mempunyai dampak negatif yang sangat luas, dalam bentuk penurunan pertumbuhan ekonomi yang sangat drastis, penurunan daya beli masyarakat dan konsumsi, dan peningkatan kemiskinan. IMF bukanlah “Dewa Penyelamat”, tetapi “Dewa Amputasi” yang akan melakukan amputasi di ruang gawat darurat dan kemudian memaksa si penderita melakukan diet yang ketat dengan konsekuensi berjangka panjang. Padahal seharusnya pasien tersebut tidak perlu diamputasi!... ... Penggunaan pinjaman IMF untuk menyelesaikan masalah ketidakmampuan penghutang Indonesia dalam membayar hutang tersebut justru hanya akan menguntungkan pihak kreditor dari lembaga-lembaga keuangan internasional. Sementara, dalam jangka panjang rakyat Indonesialah yang harus membayar pinjaman IMF tersebut dalam bentuk kontraksi aggregate demand dalam negeri yang berlebihan...

Mandiri dengan Lol Buatan Sendiri

137

... Dalam kaitan tersebut, menjadi pertanyaan: �Saransaran untuk menerima IMF tersebut sebenarnya berpihak kepada kreditor luar negeri atau kepada kepentingan masyarakat Indonesia?� Kontraksi moneter jelas akan membantu menyelamatkan sejumlah kreditor dari kerugian akan tetapi kontraksi tersebut akan mempunyai dampak yang luas terhadap penurunan daya beli masyarakat, pergeseran pola kepemilikan assets diantara berbagai kelompok di masyarat dan akan mempercepat laju ‘penggusuran ekonomis’ golong­an pengusaha menengah dan lemah... ...Jika kita kaji kondisi Indonesia saat ini (Minggu kedua Oktober 1997), Indonesia sebetulnya masih dalam awal tahap tiga. Masih banyak langkah dan cara yang dapat digunakan untuk menyelesaikan krisis ini tanpa meminta bantuan IMF... misalnya dengan meminta meminta kepada corporate borrowers yang tidak di-hedged untuk melakukan queueing... ... pemerintah sebenarnya dapat membantu dengan membentuk komite negosiasi yang terdiri dari kalangan swasta, untuk mengusahakan agar pinjaman-pinjaman tersebut dikonversikan menjadi equity (debt to equity conversion/ swap). Dengan cara debt to equity swap ini, maka masalah (i) pinjaman swasta yang berlebihan (overleverage) dapat dikurangi, (ii) struktur modal perusahaan dapat lebih kuat...

138

LANGKAH STRATEGIS DAN KEBIJAKAN TEROBOSAN 2000-2001

Seperti terlihat dalam Box Neokolonialisme Baru?, Rizal Ramli pun segera menuliskan gugatannya di media massa, yang kemudian dikutip secara luas oleh media cetak di Indonesia. Ketika itu, Rizal Ramli mengungkapkan bahwa mengundang IMF justru akan menjerumuskan Indonesia ke jurang krisis yang lebih dalam. Rizal tegas menyatakan: IMF bukan “Dewa Penolong” melainkan “Dewa Amputasi”.

Selain gagal menyembuhkan penyakit, dokter yang diminta tolong juga melakukan berbagai amputasi yang tidak perlu dan membebankan biaya kegagalannya kepada sang pasien.

IMF telah memberikan “obat” yang salah, sehingga membuat perekonomian Indonesia makin terpuruk. Dampak dan tahapan kehancuran ekonomi Indonesia akibat keterlibatan IMF mulai terjadi pada tanggal 8 Oktober 1997, yaitu ketika Indonesia masih dalam tahapan sangat awal dari krisis moneter. Sangat menyedihkan bahwa tahap-tahap berbahaya seperti yang diperingatkan oleh Rizal Ramli tersebut hampir seluruhnya betul-betul terjadi.

Keterlibatan IMF justru membuat krisis ekonomi di Indonesia semakin parah dan mendalam. Akibat salah diagnosis dan salah obat, pertumbuhan ekonomi Indonesia tahun 1998 minus 12,8 persen. “Memang tanpa keterlibatan IMF, krisis ekonomi akan tetap terjadi. Tapi, namun skalanya relatif lebih kecil (pertumbuhan ekonomi antara minus 2% sampai 0%) pada tahun 1998.,” kata Rizal Ramli.

Rizal Ramli juga menilai kebijakan yang disarankan IMF kepada Indonesia malah kerap menjerumuskan Indonesia ke krisis yang lebih parah, seperti kasus likuidasi 16 bank pada

Mandiri dengan Lol Buatan Sendiri

139

Rizal Ramli bersama Stanley Fischer Deputy Managing Director IMF, dan DR. Anwar Nasution, Deputy Gubernur Bank Indonesia. Koleksi Pribadi

bulan Oktober 1997, yang memicu rush terhadap puluhan bank besar Indonesia seperti BCA, Danamon, dll, membuat kolaps sistem perbankan nasional, dan kian menenggelamkan nilai tukar rupiah.

Biaya sosial ekonomis dari krisis tersebut adalah kerusuhan sosial Mei 1998 (IMF-provoked riots). Dalam banyak kasus keterlibatan IMF di Amerika Latin dan Afrika, saran-saran IMF sering memicu demonstrasi besar-besaran, kerusuhan massal yang memakan korban jiwa, dan kejatuhan pemerintahan. Di samping itu, dalam kasus Indonesia,

140

LANGKAH STRATEGIS DAN KEBIJAKAN TEROBOSAN 2000-2001

keterlibatan IMF meningkatkan puluhan juta pengangguran, kebangkrutan ekonomi nasional dan swasta, biaya rekapitalisasi bank lebih dari Rp 600 triliun, serta tambahan beban utang puluhan miliar dolar yang masih terasa hingga saat ini.

IMF juga memicu kerusuhan sosial melalui saran yang diberikan. Atas saran IMF, untuk memangkas subsidi BBM dan listrik, pemerintah menaikkan harga BBM pada tanggal 4 Mei 1998. Selang sehari kemudian, ribuan mahasiwa di Makassar turun ke jalan dan terjadi bakar-bakaran untuk memprotes kenaikan harga BBM. Pada hari berikutnya, aksi tersebut meluas ke Medan, Surabaya, Solo, Yogyakarta, dan puncaknya berakhir di Jakarta 12 Mei 1998. Akibat saran IMF tersebut, ratusan orang meninggal di seluruh Indonesia, ribuan luka-luka, ratusan gedung dan ribuan kendaraan hancur dan terbakar.

Inilah contoh kesekian kalinya di negara berkembang, dimana terjadi kerusuhan sosial akibat saran IMF (IMF provoked riots).

Sebenarnya, beberapa hari sebelum pemerintah menaikkan harga BBM, Rizal Ramli bersama dua ekonom lainnya diundang Direktur Asia Pasifik IMF, Hubert Neiss, ke kamar hotelnya di Grand Hyatt. Neiss menanyakan sikap ketiga ekonom itu terhadap rencana pemerintah menaikkan harga BBM sekitar 30%.

Rizal Ramli tercenung. Dalam kondisi politik yang kian memanas, rencana kenaikan harga BBM hanya akan semakin mengobarkan amarah rakyat. “Sebagai ekonom, saya

Mandiri dengan Lol Buatan Sendiri

141

dapat memahami semua argumen kenapa harga BBM harus dinaikkan. Tapi, dalam situasi politik yang mulai panas, timing menaikkan harga BBM itu tidak tepat. Rakyat sudah sangat tertekan. Bisa muncul kerusuhan,” kata Rizal Ramli.

“Anda terlalu berlebihan menilai kondisi politik di Indonesia, Mr. Ramli,” kata Hubert Neiss. Ia memaparkan, selama di Indonesia, setiap pagi dia lari di daerah miskin, di belakang Grand Hyatt sekitar Kebon Kacang, dan sering berpapasan dengan orang Indonesia. “Mereka kelihatan happy dan penuh senyum,” kata Neiss.

Rizal Ramli kesal karena petinggi IMF itu sangat menyederhanakan perasaan rakyat dengan senyum yang tersungging di mulutnya. Ia menyesalkan kenapa Hubert Neiss tidak memahami bahwa orang Indonesia selalu tersenyum, apalagi jika bertemu dengan orang asing. Padahal, perut mereka sedang keroncongan. “Mr. Neiss, saya tak mau berdebat. Tapi, tolong dicatat apa yang saya katakan,” kata Rizal Ramli. Dan seperti yang diperkirakan oleh Rizal Ramli, akibat saran IMF dan kesombongan Hubert Neiss, terjadi kerusuhan yang mencapai puncaknya pada 12 Mei 1998. Menurut Rizal Ramli, “memang ada faktor-faktor politik dalam negeri dan persaingan antara faksi tentara, tetapi saran IMF adalah pemicu utama dari kerusuhan sosial Mei 1998”.

Pada tahun 2001, ketika Rizal Ramli menjadi Menko Perekonomian, dia mendapat telepon dari direktur salah satu bank asing terbesar di dunia dari Hong Kong yang menyatakan keinginannya untuk datang ke Jakarta, karena mereka ingin membeli aset-aset dan perusahaan Indonesia yang har-

142

LANGKAH STRATEGIS DAN KEBIJAKAN TEROBOSAN 2000-2001

Rizal Ramli bersama Anoop Singh, Direktur Asia IMF, dan John Donsworth, Perwakilan IMF Indonesia. Koleksi Pribadi

ganya sudah sangat rontok (depressed assets). Sang penelepon juga mengatakan akan membawa Hubert Neiss yang telah menjadi pejabat dan penasehat utama bank tersebut di Asia.

Rizal Ramli, yang hatinya masih sangat pedih akibat malapetaka Mei 1998 akibat saran-saran Hubert Neiss, mengatakan dengan nada cool kepada sang penelepon: “Sudah tentu saya akan menerima Anda dan tim. Tetapi saya menolak menerima Anda jika membawa serta Hubert Neiss, orang yang telah menghancurkan ekonomi Indonesia dan membuat nilai perusahaan dan asset Indonesia hancur... koq sekarang ingin ikut membeli dengan harga sangat murah�. direktur bank asing tersebut akhirnya datang tanpa Hubert Neiss.

Dalam rangka memberikan pandangan yang lebih berim-

Mandiri dengan Lol Buatan Sendiri

143

bang tentang peranan lembaga multilateral seperti IMF dan Bank Dunia, Rizal Ramli membentuk Tim Indonesia Bangkit (TIB) bersama ekonomekonom dari think tank independen dan dari berbagai universitas terkemuka di Indonesia. TIB sangat efektif memberikan pandangan alternatif terhadap analisis dan solusi masalah ekonomi Indonesia, di luar garis Washington Consensus. TIB juga memiliki garis keberpihakan yang sangat kuat pada kepentingan rakyat dan kepentingan nasional, serta dengan tegas dan kritis menolak subordinasi kebijakan ekonomi Indonesia kepada kepentingan internasional.

Dalam berbagai kesempatan dalam forum internasional dan nasional, Rizal Ramli sering mengemukakan pendapat kritisnya tentang kerusakan yang diakibatkan oleh peranan IMF di Indonesia dan perlunya dilakukan reformasi terhadap lembaga seperti IMF dan Bank Dunia. Pada presentasinya di seminar Working Group on Institutional Reform in Global Financial Governance, yang diorganisir oleh Carnegie Endowment for International Peace, Rizal Ramli berdebat langsung dengan Senior Advisor dan mantan Direktur Fiskal IMF Jack Boorman. Banyak kalangan akademik yang hadir untuk pertama kalinya mendengar langsung malpraktek IMF di Indonesia dan banyak yang akhirnya ikut mengambil sikap lebih kritis terhadap IMF. Hadir pada pertemuan tersebut, Prof. John Williamsons dari Institute for International Economics, Montek Ahluwalia (Direktur Independent Evaluation Office IMF), Ann Florini dari Brooking Institution, Nancy Bridsall (President of Center for Global Development), Gobind Nankani (Vice President Bank Dunia) dan

144

LANGKAH STRATEGIS DAN KEBIJAKAN TEROBOSAN 2000-2001

ahli-ahli dari Council on Foreign Relation.

Rizal Ramli juga aktif dalam forum-forum Working Group tentang reformasi IMF yang diorganisir oleh Universitas Oxford, Inggris. Di dalam negeri, Rizal Ramli aktif dalam diskusi dan presentasi untuk membawa garis baru dalam kebijakan ekonomi Indonesia. Dalam Sidang Pleno “Exit Policy� di acara Kongres Ikatan Sarjana Ekonomi Indonesia (ISEI) ke-16, di Batu, Malang, pertengahan Juli 2003, yang dihadiri ratusan Sarjana Ekonomi dari seluruh Indonesia, Rizal Ramli mendapat banyak dukungan dan tepuk tangan ketika dengan nada cool mematahkan argumen dari panelis yang mewakili Bank Dunia dan IMF seperti Jack Boorman (Penasihat Direktur Pelaksana IMF), Andrew Steer (Kepala Perwakilan Bank Dunia di Jakarta), Stephen Grenville (Deputi Gubernur Bank Sentral Australia), Jesus Estanislao (Mantan Menteri Keuangan Philipina) dan Olam Chaipravat (Penasihat PM Thailand).

Mitos-Mitos IMF Menurut Rizal Ramli, salah obat IMF di Indonesia dapat dilihat dari tiga tahap kebijakan sejak bulan Oktober 1997.

Pada tahap pertama, kebijakan yang disarankan IMF untuk melakukan stabilisasi keuangan justru malah menciptakan destabilisasi finansial dan kebangkrutan. Ketidakstabilan tersebut terutama dipicu oleh kebijakan moneter super ketat (tight money policy). Tingkat bunga antarbank meroket dari 20% menjadi sekitar 300% pada kuartal ketiga 1997, terburuk sepanjang sejarah perekonomian Indonesia.

Mandiri dengan Lol Buatan Sendiri

145

Kebijakan moneter tersebut menciptakan liquidity crunch dalam perbankan Indonesia, karena banyak bank mengandalkan sebagian likuiditasnya dari pasar uang antarbank. Kesalahan itu dilanjutkan IMF dengan melikuidasi 16 bank tanpa persiapan yang matang pada bulan November 1997. Akibatnya, kepercayaan maasyarakat terhadap perbankan nasional menjadi runtuh dan segera memicu capital outflow sekitar US$ 5 miliar. Hal itu membuat nilai rupiah yang sudah melemah menjadi lebih anjlok lagi.

Depresiasi rupiah yang tak terkendali tersebut semakin dimungkinkan setelah beberapa bulan sebelumnya (14 Agustus 1997) kurs rupiah diambangkan (free float). Pengambangan justru kian memicu capital outflow yang mendorong nilai tukar rupiah makin melemah. Akibatnya, dunia usaha menerima pukulan ganda dari anjloknya nilai tukar rupiah dan tingkat bunga supertinggi. Perusahaan-perusahaan mengalami kesulitan likuiditas, diikuti oleh kebangkrutan massal dan belasan juta pemutusan hubungan kerja (PHK).

Tahap kedua adalah transformasi atau pengalihan utang swasta menjadi utang publik. Saran-saran IMF telah meningkatkan utang Pemerintah Republik Indonesia luar biasa besar, khususnya utang domestik, yang sebelum ditangani IMF, nyaris tidak ada. Sebelum krisis 1997, total utang Indonesia mencapai US$ 136 miliar yang terdiri dari utang pemerintah US$ 54 miliar dan US$ 82 miliar utang swasta.

Namun pada tahun 2001, setelah melalui program rekapitalisasi dan berbagai penjualan junk bond, utang luar negeri Pemerintah Indonesia meningkat menjadi US$ 74 miliar,

146

LANGKAH STRATEGIS DAN KEBIJAKAN TEROBOSAN 2000-2001

ditambah utang domestik sebesar Rp 647 triliun (sekitar US$ 60 miliar). Sedangkan utang swasta setelah krisis berkurang menjadi US$ 67 miliar karena percepatan pembayaran maupun restrukturisasi utang. “Sebagai akibat dari krisis finansial dan salah obat IMF, utang Indonesia bertambah dua kali lipat selama empat tahun masa krisis,” kata Rizal Ramli.

Pada tahap ketiga, berbagai akibat dari salah obat IMF mulai berdampak luas pada APBN. Untuk tahun 2005 saja, pos pembayaran utang dalam APBN sekitar Rp 160 triliun, baik untuk pembayaran utang luar negeri maupun utang dalam negeri. Anggaran untuk pembayaran utang tersebut setara dengan tiga kali gaji seluruh pegawai negeri dan TNI, atau lebih dari delapan kali anggaran untuk pendidikan.

Dengan beban APBN yang sangat besar tersebut, pemerintah Indonesia dihadapkan pada pilihan teramat sulit.

Untuk menurunkan defisit, terpaksa diambil berbagai kebijakan yang sangat membebani publik. Selain menaikkan pajak, tarif dasar listrik dan harga BBM, pemerintah juga “ditekan” untuk secepatnya menjual aset-aset BPPN dan BUMN dengan harga murah. Kasus BCA merupakan contoh menarik. Dengan harga penjualan sekitar Rp 5 triliun, APBN tetap akan menanggung beban bunga rekapitalisasi BCA Rp 7-8 triliun dari tahun ke tahun jika obligasi rekapnya tidak ditarik.

Menurut Rizal Ramli, kebijakan mafia ekonom Orde Baru yang didukung oleh IMF dengan mengandalkan utang ketimbang investasi dalam pembangunan telah menjerat

Mandiri dengan Lol Buatan Sendiri

147

Rizal Ramli bersama Paul Volcker, mantan Ketua Federal Reserve Amerika Serikat.. Koleksi Pribadi

ekonomi Indonesia ke jebakan utang (debt trap) yang lebih dalam. Akibat resep-resep IMF yang salah dan dipaksakan kepada Indonesia, negara mengambil alih sebagian besar utang tambahan, termasuk mengambil alih beban yang seharusnya dipikul oleh sektor swasta akibat kebijakan BLBI yang mencapai Rp 144 triliun maupun rekapitalisasi perbankan. “Bahkan kasus BLBI tercatat sebagai skandal keuangan terbesar dalam sejarah ekonomi Indonesia,� kata Rizal Ramli. IMF sendiri dalam laporan internalnya tahun 1999, mengakui telah melakukan sejumlah kesalahan dalam menan-

148

LANGKAH STRATEGIS DAN KEBIJAKAN TEROBOSAN 2000-2001

gani krisis keuangan Asia 1997- 1998, sehingga sejumlah negara, termasuk Indonesia, harus menjalani program yang ketat. Sayangnya, kendati si pasien sudah terlanjur koma, sang dokter masih pura-pura tidak tahu, bahkan mengelak dari tanggung jawab profesionalnya. “Padahal dalam dunia kedokteran, pasien yang salah obat berhak meminta kompensasi finansial kepada dokter yang melakukan malpraktek,” kata Rizal Ramli.

Meski begitu, sejumlah ekonom dan pendukung Mafia Berkeley terus menerus menghembuskan mitos untuk tetap mempertahankan ketergantungan Indonesia kepada IMF. Akibat terjerat krisis berkepanjangan, mau tidak mau perekonomian Indonesia tergantung pada IMF. Mitos pertama adalah bahwa IMF akan menarik dan meningkatkan kepercayaan investor terhadap Indonesia.

Kenyataannya, setelah belasan kali Letter of Intent (LoI) dan sepuluh tahun di bawah pengawasan IMF, termasuk post program monitoring, tingkat kepercayaan investor terhadap Indonesia belum juga pulih. “Hambatan utama investasi bukan terletak pada ada atau tidaknya IMF, tetapi lebih pada ketidakstabilan politik, tiadanya penegakan hukum, prosedur pajak, dan jejaring birokrasi yang ruwet,” kata Rizal Ramli. Nah, jika hal-hal tersebut dipenuhi dan dibenahi, kepercayaan investor pasti akan meningkat tanpa perlu melibatkan IMF. Mitos kedua adalah bahwa utang kepada IMF akan segera diikuti oleh mengalir masuknya modal swasta ke Indonesia.

Namun selama ini yang terjadi justru sebaliknya. Sejak sep-

Mandiri dengan Lol Buatan Sendiri

149

uluh tahun terakhir, telah terjadi decoupling antara aliran modal multilateral dengan aliran modal swasta ke Indonesia. Semakin banyak utang kepada IMF, semakin sedikit modal yang masuk.

Mitos ketiga adalah bahwa IMF akan mampu menstabilkan nilai tukar rupiah. “mitos tersebut benar-benar telah menjadi bahan lelucon karena rupiah tetap gonjang-ganjing, terutama karena perubahan faktor eksternal dan dinamika politik dalam negeri,� kata Rizal Ramli. Yang terjadi justru sebaliknya, sejak Oktober 1997, setiap kali tim IMF datang ke Jakarta, nilai rupiah terus menerus merosot. Dalam kesempatan seperti itu, Bank Indonesia terpaksa melakukan intervensi puluhan juta dolar AS untuk memperkuat rupiah.

Atau terpaksa mengerek naik tingkat bunga.

Berbagai mitos tersebut terus didengungkan, sehingga masyarakat Indonesia terkecoh bahwa tanpa IMF Indonesia akan bangkrut dan hancur berantakan.

Status Majikan-Pembantu Perlahan namun pasti, IMF dan bangsa kita sendiri membangun status majikan-pembantu. IMF adalah majikan yang harus dipatuhi segala perintah dan keinginannya.

Sementara Indonesia adalah pembantu yang harus melaksanakan semua tugas dengan baik dan benar. Bukan itu saja, Indonesia dilarang keras membuat sang majikan tidak enak hati, tersinggung, apalagi marah.

Nah, status majikan-pembantu itu mewujud dalam butirbutir program yang digariskan IMF untuk Indonesia. Butir-

150

LANGKAH STRATEGIS DAN KEBIJAKAN TEROBOSAN 2000-2001

butir itu dituangkan dalam apa yang disebut letter of intent (LoI). Uniknya, sebagai “surat perintah” penandatangan LoI adalah pihak yang diperintah. Ya, LoI demi LoI yang sarat dengan ratusan program itu hanya ditandatangani pemerintah Indonesia. Penandatanganan LoI itu kemudian dilakukan oleh Menko Perekonomian dan Gubernur BI. LoI penuh berisi perintah yang cenderung mendikte. Indonesia tidak punya pilihan lain, kecuali melaksanakan semua hal yang tercantum dalam LoI dengan baik dan benar.

Sekali sang tuan tidak berkenan, maka pencairan pinjaman yang dijanjikan akan ditunda. Jika ini terjadi, menurut mitos yang disebarkan Mafia Berkeley, akibatnya akan sangat mengerikan. Dunia internasional akan menangkap sikap IMF itu sebagai sinyal negatif.

Kena Batunya Dana Moneter Internasional (IMF) kena batunya ketika Rizal Ramli ditunjuk menjadi Menteri Koordinator (Menko) Bidang Perekonomian. Sebagai orang yang kritis dan paham dengan sepak terjang IMF di Indonesia, Rizal Ramli enggan mengikuti jejak menteri-menteri ekonomi sebelumnya. Rizal Ramli merasa terpanggil untuk “meluruskan” praktik pembuatan LoI yang dinilainya merendahkan martabat bangsa dan negara Indonesia. “Di mana letak harkat dan derajat bangsa Indonesia yang berdaulat kalau pembuatan LoI saja drafnya didikte oleh IMF,” ujarnya.

Ketika rombongan IMF yang dipimpin Direkur Asia Pasifik Anoop Singh datang ke Kantor Menko Perekono-

Mandiri dengan Lol Buatan Sendiri

151

mian mengutarakan maksudnya untuk membuatkan draf LoI terbaru, Rizal Ramli tegas menolaknya. “Kita diskusikan saja apa poin-poin kuncinya, lalu kemudian kami yang akan membuat drafnya,” kata Rizal Ramli.

Sesaat Anoop Singh kaget mendengar ucapan itu. Bukankah selama ini LoI selalu dibuatkan oleh IMF, dan pemerintah Indonesia –- yang diwakili oleh Menko Perekonomian – tinggal meneken. Tapi karena Anoop Singh tahu reputasi Rizal Ramli sebagai ekonom nomor satu yang sangat kritis terhadap IMF di Indonesia, ia cuma manggutmanggut saja.

“Mister Anoop Singh kami persilakan kembali saja ke Hotel Grand Hyatt. Nanti kalau draf LoI sudah selesai kami buat, akan kami antarkan ke kamar Anda,” kata Rizal Ramli. Ia memaparkan alasan yang melandasainya: LoI itu kelak akan dilaksanakan oleh Indonesia. Jadi, pemerintah dan rakyat Indonesialah yang paling mengetahui kebutuhan negeri ini. Selain itu, dan ini yang lebih penting lagi, kinilah saatnya duduk sejajar dengan pihak asing, setelah sekian lama selalu menjadi subordinat kepentingan asing lewat IMF. Anoop Singh mulai keder. “Silakan draf LoI dibuat, tapi kita bantu rumuskan konsepnya. Biasanya juga seperti itu,” ujarnya.

Rizal Ramli tersenyum, meski dalam hatinya terasa agak kesal karena ia disamakan dengan Menko pendahulunya yang selalu mengekor pada kehendak IMF. “Begini saja, poin-poin apa yang harus masuk dalam LoI nanti didiskusi-

152

LANGKAH STRATEGIS DAN KEBIJAKAN TEROBOSAN 2000-2001

Rizal Ramli bersama Deputi Gubernur Senior Bank Indonesia, Anwar Nasution, menandatangani LoI. Koleksi Pribadi

kan antara staf IMF dengan staf saya dan para dirjen,” kata Rizal Ramli.

Anoop Singh mengalah. Ia kembali ke hotelnya dengan meninggalkan stafnya untuk berdiskusi. Ia tidak tahu bagaimana hasilnya nanti. Padahal, biasanya, agenda pertemuan dengan pemerintah Indonesia selalu bisa “disetir” oleh IMF. Caranya, mengadakan pertemuan terpisah dengan para menteri bidang ekonomi sehingga dapat diadu-domba. Dengan begitu, ia bisa mendiktekan keinginan IMF. Sebab, jika ada satu menteri yang tidak berkenan pada usulan IMF, dengan gampang ia akan mengemukakan alasan: “Menteri-menteri lain sudah menyetujuinya, tinggal Anda yang belum.”

Mandiri dengan Lol Buatan Sendiri

153

Rizal Ramli tentu saja tidak mau termakan oleh strategi memecah belah Tim Ekonomi oleh IMF. Karena itu, sebelum bertemu dengan IMF, kepada para menteri bidang ekonomi Rizal Ramli menekankan: “Kita berunding dengan IMF sebagai satu tim yang solid. Jangan mau kalau IMF minta bertemu secara terpisah.”

Maka perundingan pun segera dimulai antara tim IMF dengan tim ekonomi Indonesia. Yang duduk di meja perundingan bukan hanya dengan para menteri, melainkan juga dengan para dirjen dan pejabat eselon satu. “Mereka menguasai teknis. Mereka juga doktor lulusan luar negeri.

Kita beri kepercayaan kepada mereka,” kata Rizal Ramli.

Para dirjen dan pejabat eselon satu itu tetu saja sangat senang mendapat kepercayaan seperti itu. Semangat mereka menyala-nyala. Pertemuan berlangsung dua hari dua malam. Hasilnya praktis menemui jalan buntu. “Argumen yang dikemukakan oleh tim IMF dibantah terus oleh para dirjen kita,” kata Rizal Ramli sambil tersenyum.

Anoop Singh terus memantau dari kamar hotelnya. Sehari empat hingga lima kali dia menelepon Menko Perekonomian Rizal Ramli untuk menanyakan perkembangan pembuatan draf LoI. “Anda tenang saja. Silakan santai mendengarkan musik sambil minum wine. Draf LoI akan selesai tepat pada waktunya. Saya jamin itu,” kata Rizal Ramli.

“Tapi, tim Anda terus memreteli usulan dan program yang sudah disusun oleh IMF,” kata Anoop Singh dengan suara khawatir. Betapa tidak? LoI harus ditandatangani hari Senin, sementara sampai hari Sabtu perundingan masih sangat alot.

154

LANGKAH STRATEGIS DAN KEBIJAKAN TEROBOSAN 2000-2001

Titipan Asing Rizal Ramli tersenyum. Ia memang meminta para dirjen menolak materi LoI jika usulan yang dibawa oleh IMF itu berupa titipan dari pihak lain di Amerika Serikat dan negara-negara Eropa. Keberadaan hypermarket, misalnya, IMF minta tidak dibatasi lokasinya di Indonesia. Boleh berdiri di mana saja. Usulan seperti itu tentu saja ditentang karena tidak masuk akal. Di Amerika Serikat dan Eropa, hypermarket biasanya hanya beroperasi di pinggiran kota. Masak di Indonesia boleh berdiri di mana saja tanpa batasan sama sekali. Usulan yang berbau titipan itu akhirnya didrop, tetapi sayangnya disetujui kembali oleh pemerintahan berikutnya.

Ada juga permintaan IMF untuk mengaudit TNI. Pada prinsipnya Rizal Ramli setuju TNI harus diaudit. “Saya senang jika TNI diaudit. Dengan demikian ada transparansi dan akuntabilitas lembaga ini terhadap publik,� ujarnya.

Namun dia tidak setuju bila audit itu dilakukan IMF atau lembaga asing yang ditunjuk. Sebagai institusi yang bertanggung jawab terhadap pertahanan negara, pemerintah Indonesia berhak melindungi rahasia, harkat dan martabat TNI. Keruan saja Rizal Ramli curiga ada kepentingan asing di sini. Setelah didesak, tim IMF yang datang ke indonesia mengaku bahwa permintaan audit TNI itu merupakan titipan Pentagon, markas Departemen Pertahanan Amerika Serikat.

Maka, dari sekitar 120-an prakondisi yang diajukan IMF untuk masuk ke dalam LoI, akhirnya tinggal sekitar 60 – 80 butir saja yang tersisa. Yang lainnya, masuk ke keranjang

Mandiri dengan Lol Buatan Sendiri

155

sampah! Telepon Rizal Ramli kembali berdering. Yang mengontaknya siapa lagi kalau bukan Anoop Singh. Ia benar-benar berada di puncak kegelisahan. Maklum, waktu semakin mepet, sementara dari markas IMF di Washington dia diminta melaporkan perkembangan LoI. Seperti biasa Rizal Ramli berusaha menenangkannya. Ia menyatakan bahwa draf LoI akan selesai tepat pada waktunya, on time. “Atau apakah saya perlu menelepon Mr. Stanley Fisher?” tanya Rizal, menyebut nama Deputi Managing Director IMF, atasan Anoop Singh.

“Jangan, tidak usah. Saya percaya sama Anda,” kata Singh buruburu. Rizal Ramli tertawa geli. Tentu saja Anoop Singh akan ketakutan jika dia menelepon Fisher karena pekerjaannya akan dinilai lamban dan tidak beres.

Setelah perdebatan yang panjang dan melelahkan, draf LoI selesai disusun oleh tim Indonesia, Minggu malam.

Draf itu sebenarnya bisa langsung dikirim ke kamar hotel Anoop Singh malam itu juga. Tapi Rizal Ramli sengaja menahannya. Ia ingin mengulur waktu supaya tim IMF tidak punya banyak kesempatan untuk memelajarinya secara detail. Dengan strategi seperti itu, diharapkan IMF tidak rewel ketika acara penandatangan LoI keesokan harinya.

Senin pagi, sekitar pukul enam, draf LoI itu diantarkan oleh staf Kantor Menko Perekonomian dengan menggunakan sepeda motor ke kamar Anoop Singh. “Katanya dia menerima draf itu masih memakai piyama,” kata Rizal Ramli sambi tergelak. Ia bisa membayangkan, tim IMF tidak punya banyak waktu untuk mempelajarinya. Diskusi tidak bisa di-

156

LANGKAH STRATEGIS DAN KEBIJAKAN TEROBOSAN 2000-2001

Rizal Ramli bersama Anwar Nasution dan John Donsworth, IMF. . Koleksi Pribadi

lakukan secara panjang lebar karena pukul 12.00 WIB LoI itu mesti diteken oleh kedua belah pihak. Apalagi mereka juga dikejar waktu untuk segera kembali ke Washington.

Begitulah, draf LoI baru pertama kali dibuat oleh bangsa sendiri. Bukan oleh IMF sebagaimana kebiasaan sebelumnya.

Walhasil, jika dalam pembuatan LoI biasanya IMF yang memegang kendali dan mendikte pemerintah Indonesia. Saat itu kondisinya terbalik: Tim Ekonomi Indonesia berhasil mendikte IMF, termasuk menggolkan 10 Program Percepatan Pemulihan Ekonomi sebagai bagian dari LoI. Dan yang lebih penting lagi ini: harkat dan martabat Indonesia sebagai bangsa yang berdaulat tidak lagi diinjak-injak pihak asing.

Belakangan ini, banyak pihak yang berpendapat, bahwa IMF selama ini kerap melakukan salah diagnosis dan kare-

Mandiri dengan Lol Buatan Sendiri

157

nanya perlu direformasi. Kongres Amerika Serikat, misalnya, membentuk Komisi Khusus yang dipimpin oleh Profesor Alan Metzler dari Universitas Carnigie Melon. Pandangan bahwa IMF perlu direformasi juga dikemukan oleh Prof.

Ngaire Woods dari Universitas Oxford. Selain mengevaluasi kinerja IMF, komisi ini juga melontarkan kritik yang sangat tajam dan merekomendasikan agar IMF direformasi.

Ini tidaklah mengherankan, karena selain memberi saran dalam bidang moneter yang berorientasi pada kebijakan fiskal ketat, IMF juga selalu menganjurkan kepada negaranegara pengutang untuk melakukan privatisasi “kurang senonoh�, liberalisasi perdagangan, sektor finansial, dan deregulasi berbagai kebijakan. Untuk mendorong rekomendasi-rekomendasi tersebut, IMF senantiasa didukung oleh Bank Dunia dan World Trade Organisation (WTO) dengan berbagai proyek, persyaratan, dan peraturan.

158

LANGKAH STRATEGIS DAN KEBIJAKAN TEROBOSAN 2000-2001

Revisi APBN 2001 yang Supercepat

BAB X

Revisi APBN 2001 yang Supercepat

159

160

LANGKAH STRATEGIS DAN KEBIJAKAN TEROBOSAN 2000-2001

S

uatu hari di bulan Juni 2001. Presiden Abdurrahman Wahid tiba-tiba meminta Menteri Koordinator (Menko) Bidang Perekonomian Rizal Ramli datang ke Istana Negara. Maka, Rizal Ramli pun segera meluncur dari kantornya di Jalan Taman Suropati, Gedung Bappenas, menunju istana.

Gus Dur memaparkan rencana perombakan kabinet.

Rizal Ramli kaget. Bukankah dirinya duduk sebagai anggota kabinet juga merupakan hasil perombakan dari kabinet sebelumnya? “Kamu harus turun dari Menko menjadi Menteri Keuangan. Benahi Departemen Keuangan,” kata Gus Dur dengan enteng.

“Lho, yang menjadi Menko nanti siapa?” tanya Rizal Ramli penasaran.

“Kamu cari aja sendiri. Ini ada daftar nama yang masuk ke saya,” kata Gus Dur sambil menyerahkan secarik kertas berisi sederet nama calon Menko Perekonomian.

Rizal Ramli pun membaca daftar nama itu. “Ini ada nama Christianto Wibisono,” kata Rizal Ramli, menyebut nama pengamat ekonomi yang rajin membedah anatomi 160

Revisi APBN 2001 yang Supercepat

161

bisnis para konglomerat di masa Soeharto.

“Ya sudah, dia aja. Kamu hubungi, ya,” kata Gus Dur menutup pembicaraan.

Rizal Ramli hanya tersenyum. Maka, dia pun mengontak Christianto Wibisono yang bermukim di Amerika Serikat, setelah kediamannya diobrak-abrik amuk massa seiring kerusuhan besar yang melanda Jakarta pada Mei 1998.

“Mas Chris, Anda diminta Gus Dur menjadi Menko Perekonomian menggantikan saya,” kata Rizal Ramli setelah telepon tersambung. Christianto Wibisono semula ragu-ragu untuk mengiyakan permintaan itu. Namun, Rizal Ramli terus merayunya. “Mas Chris, ambil kesempatan ini.

Kesempatan ini tidak datang dua kali seumur hidup,” kata Rizal Ramli.

“Oke, deh. Saya siap,” kata Christianto.

Rizal Ramli tenang. Lalu ia meminta Christianto untuk segera berkemas dan langsung terbang ke Indonesia. Ia juga mengontak Dubes Indonesia untuk Amerika Serikat, Dorodjatun Kuntjoro-Jakti, untuk membantu kepulangan Christianto Wibisono ke Indonesia.

Belakangan Dorodjatun memberitahukan bahwa Christianto tidak jadi pulang. Rupanya, Christianto masih merasa trauma terhadap kerusuhan yang terjadi, yang membuat keluarganya sangat ketakutan. Maka, Rizal Ramli pun balik lagi ke Gus Dur: melaporkan Christianto Wibisono enggan menjadi Menko Perekonomian.

“Ini ada beberapa nama lagi,” kata Gus Dur, sambil menyebut satu demi satu. “Yang ini cuma omong doang. Ke

162

LANGKAH STRATEGIS DAN KEBIJAKAN TEROBOSAN 2000-2001

mana-mana ceramah melulu. Yang ini hanya omongannya saja yang gede,” kata Gus Dur mengomentari sejumlah nama. “Nah, ini ada nama Burhanuddin Abdullah. Coba kamu tanya, mau enggak jadi Menko Perekonomian?”

“Nanti saya cek dulu,” kata Rizal Ramli. Ia segera meneliti latar belakang Burhanuddin Abdullah, Deputi Gubernur Bank Indonesia (BI). Dan ternyata cukup positif. Selama membahas Rancangan Undang- undang BI, Burhanuddin dinilai banyak kalangan cukup akomodatif.

Akhirnya, Rizal Ramli meminta Burhanuddin datang ke rumah dinasnya di Jalan Denpasar, Jakarta. “Maaf, saya harus mewawancarai calon bos saya,” kata Rizal Ramli ketika Buhanuddin Abdullah datang. Burhanuddin tersenyum penuh maklum. Dan mereka pun terlibat diskusi yang panjang. Hasilnya, Burhanuddin bersedia menjadi Menko Perekonomian.

Beres sudah “penugasan” Gus Dur mencari Menko Perekonomian. Dan pada tanggal 13 Juni, Rizal Ramli Ramli pun dilantik sebagai Menteri Keuangan, menggantikan posisi Priyadi Praptosuhardjo. Bukan tanpa alasan Gus Dur menurunkan Rizal Ramli ke Departemen Keuangan. Justru sebaliknya: dia ditugaskan untuk menangani persoalan yang sangat krusial: revisi anggaran pendapatan dan belanja negara (APBN).

Harap maklum, APBN merupakan implementasi kebijakan pemerintah di bidang fiskal (anggaran). Di sana tercantum rencana penerimaan, yang berasal dari pajak, nonpajak, cukai, dan pinjaman luar negeri. Lalu, pengeluarannya ada pos rutin (seperti belanja pegawai) dan pos pembangunan

Revisi APBN 2001 yang Supercepat

163

Menteri Keuangan Rizal Ramli bersama anggota DPR, antara lain, Effendy Choerie (FKB) dan Panda Nababan (FPDIP). Foto Koleksi Pribadi

yang dikucurkan ke departemen-departemen untuk membangun berbagai proyek dan menjalankan program.

APBN disusun berdasarkan sejumlah asumsi dasar, antara lain, kurs rupiah terhadap US$, produksi minyak bumi dan harganya, laju inflasi, suku bunga BI Rate, dan laju pertumbuhan ekonomi.

Selain menjadi patokan dalam pembiayaan pembangunan nasional, APBN juga menjadi benchmark bagi sektor swasta dalam merencanakan roda bisnisnya. Sektor perbankan, misalnya, menjadikan suku bunga BI Rate sebagai patokan dalam penentuan suku bunga kredit dan dana

164

LANGKAH STRATEGIS DAN KEBIJAKAN TEROBOSAN 2000-2001

pihak ketiga. Singkat kata, APBN bagi Indonesia merupakan suatu yang sangat vital dan menentukan.

Sayangnya, seringkali angka-angka yang dijadikan patokan dalam APBN meleset. Harga minyak dan gas (migas) dunia, bisa turun-naik sesuai situasi di pasar internasional.

Demikian pula kurs rupiah terhadap US$, setiap detik selalu berubah. Perubahan pada harga migas berdampak besar pada perekonomian, karena akan mengubah pendapatan pemerintah dari sektor migas, mengubah besaran subsidi bahan bakar minyak (BBM), dan pada akhirnya berpengaruh pada dunia usaha secara keseluruhan.

Supercepat Nah, berbagai perubahan angka-angka tadi memaksa APBN direvisi. Karena merupakan produk Undang-undang, pemerintah tidak bisa serta-merta melakukan perubahan.

Revisi juga harus melibatkan DPR. Dalam praktiknya, revisi (atau penyusunan) ini tidak selalu berjalan mulus. Tidak jarang prosesnya memakan waktu panjang, bahkan hingga berbulan-bulan. Namun di tangan Rizal Ramli, semuanya bisa berbeda. Revisi APBN bisa dirampungkan hanya dalam empat hari!

Pembahasan berlangsung sejak Jumat malam hingga Minggu dini hari. Tepatnya, 13 -16 Juni 2001. Dengan kurun waktu yang supercepatseperti itu, bisa dibilang proses pembahasan APBN ini merupakan yang tercepat dalam sejarah Indonesia modern, bahkan di dunia.

Para Menteri Keuangan pendahulu Rizal Ramli –-

Revisi APBN 2001 yang Supercepat

165

bahkan para penggantinya, melakukan revisi APBN paling cepat dalam tempo enam bulan. Nah, pembahasan yang serba cepat itu terjadi cuma selang beberapa jam setelah pelantikan Rizal Ramli sebagai Menkeu dilakukan pada Jumat, 13 Juni 2006. Setelah acara seremonial selesai, Rizal Ramli langsung masuk ke ruang kerjanya. Dia pun mulai sibuk menelepon para pimpinan dan pentolan DPR. Pada titik ini ia membuktikan luasnya hubungan yang dimiliki. Rizal Ramli punya hubungan yang cukup dekat dengan kalangan DPR dari berbagai partai. Posisinya sebagai penasihat ekonomi Fraksi ABRI di DPR selama lima tahun, membuatnya bisa diterima semua kalangan, baik dari Fraksi PPP, Fraksi Golkar, Fraksi PDIP, apalagi dari Fraksi ABRI. Dalam pembicaraan lewat telepon dengan para pimpinan dan tokohtokoh DPR, Rizal Ramli minta agar mereka bersikap kooperatif dalam pembahasan revisi APBN. Permintaan ini diajukan semata-mata demi kepentingan seluruh bangsa. Bermodal kedekatan dan hubungan emosionalnya, Rizal Ramli akhirnya berhasil meyakinkan para koleganya di DPR untuk bersama-sama menuntaskan pembahasan revisi APBN dalam tempo secepat mungkin. Diharapkan revisi sudah selesai dan palu pengesahan bisa diketuk pada Senin pagi pekan berikutnya.

Menagih Utang Rizal Ramli juga bisa memainkan hubungan emosional orang lain. Kepada teman-temannya dari F-ABRI, misalnya,

166

LANGKAH STRATEGIS DAN KEBIJAKAN TEROBOSAN 2000-2001

dia mengatakan kini saatnya gantian minta tolong. Sebab, selama sekitar lima tahun dia menjadi penasehat ekonomi Fraksi ABRI DPR dengan biaya hampir gratis. Honornya yang dia terima habis dipakai untuk memfotokopi berbagai masukan yang dia berikan.

Hari Jumat, seusai pelantikan itu, rapat pembahasan revisi APBN dengan DPR langsung dimulai. Pada empat jam pertama, sebagai Menkeu Rizal Ramli hanya mencatat serta menampung masukan dan kritikan dari DPR. Namun menjelang tengah malam, ketika para anggota DPR mulai kehabisan stamina, dia mulai ‘memainkan kartunya’ sebagai pemimpin sidang dan mantan aktivis mahasiswa yang andal. Hasilnya bisa ditebak. Malam hingga dini hari itu, sejumlah poin penting berhasil disepakati sidang tanpa hambatan berarti.

Keesokan paginya, Sabtu, 14 Juni 2001, pembahasan revisi APBN kembali dilanjutkan. Sebelum sidang dimulai, Rizal Ramli membiarkan para pimpinan dan anggota DPR diwawancarai media, baik cetak maupun elektornik. Mereka banyak berbicara tentang hasilhasil revisi pada sidang malam pertama kepada pers dengan suka cita. Maklum, dalam hitungan jam wajah dan pendapat mereka akan muncul di layar kaca.

Seperti sebelumnya, pada sekitar empat jam pertama Rizal Ramli hanya mendengar dan mencatat masukan dan usulan peserta sidang. Ibarat bertanding tinju, dia membiarkan lawannya mengumbar pukulan. Namun setelah stamina anggota sidang mulai terkuras, dia kembali mengulangi ‘sukses’ mengarahkan sidang seperti sebelumnya. Sidang yang kem-

Revisi APBN 2001 yang Supercepat

167

Rizal Ramli selaku Menko Perekonomian bersama Tim Ekonomi Kabinet Gus Dur-Megawati di DPR. Foto Koleksi Pribadi

bali dimulai pada malam hingga dini hari itu juga berhasil menyelesaikan poin-poin penting dari revisi APBN. Begitulah. Dengan menerapkan pola senada, Rizal Ramli berhasil mendulang sukses dari sidang ke sidang, termasuk pada Minggu, 15 Juni 2001. Puncaknya, pada Senin pagi, 16 Juni 2001, pembahasan revisi APBN berhasil dituntaskan. Hari itu juga hasil revisi itu disahkan dalam sidang paripurna DPR sebagai undang-undang.

Sukses pembahasan revisi APBN dengan rekor super足 singkat ini menunjukkan beberapa hal dari seorang Rizal Ramli. Pertama, dia adalah individu yang memiliki jaringan

168

LANGKAH STRATEGIS DAN KEBIJAKAN TEROBOSAN 2000-2001

dan relasi sangat kuat di banyak kalangan. Rizal Ramli bisa diterima bukan saja di kalangan sipil, melainkan juga militer. Dengan reputasinya yang sudah teruji sebagai ekonom, Rizal Ramli bisa diterima di kalangan ABRI. Rizal Ramli bahkan juga memberi kuliah di kalangan baju hijau ini, antara lain, Lemhanas dan Sesko ABRI. Bahkan dia, dengan lembaga think tank ECONIT Advisorynya, menjadi penasehat ekonomi Fraksi ABRI di DPR. Prestasi pembahasan revisi APBN yang supercepat juga menunjukkan kemampuan Rizal Ramli melakukan terobosan. Bisa jadi cukup banyak orang yang kenal baik dengan banyak kalangan. Namun belum tentu yang bersangkutan mampu mengambil langkah inovatif dalam proses pembahasannya. Pengalaman sebagai aktivis mahasiswa di masa silam, dengan sidang-sidangnya yang panjang dan melelahkan, menjadi bekal penting dalam memainkan berbagai kartu saat berhadapan dengan DPR.

Angin Perubahan di Semen Gersik

169

170

LANGKAH STRATEGIS DAN KEBIJAKAN TEROBOSAN 2000-2001

BAB XI

Angin Perubahan di Semen Gersik

Angin Perubahan di Semen Gersik

R

171

izal Ramli bergerak cepat. Begitu diangkat sebagai Komisaris Utama PT Semen Gresik Tbk pada bulan September 2006, langsung mengadakan pertemuan dengan seluruh jajaran komisaris dan direksi PT Semen Gresik Group, termasuk dengan komisaris dan direksi Semen Padang dan Semen Tonasa – sebagai anak perusahaan PT Semen Gresik (PT SG).

Dalam pertemuan sambil makan malam itu, dalam suasana informal, Rizal Ramli menyatakan bahwa sebagai Komisaris Utama yang ditunjuk pemerintah selaku pemegang saham PT SG akan bertindak proaktif untuk mendongkrak kinerja BUMN tersebut. Karena itu, Rizal Ramli mengajak seluruh jajaran direksi untuk bersama-sama memperbaiki kinerja PT SG. Rizal Ramli bertekad menjadikan PT SG sebagai BUMN terbaik kinerjanya.

“Ada banyak hidden value (nilai tersembunyi) yang bisa kita manfaatkan untuk meningkatkan kinerja PT SG,” kata Rizal Ramli. Dan, sebagaimana biasa, Rizal pun mematok target perbaikan kinerja itu dalam setahun ke depan. “Jika tidak ada perbaikan kinerja yang signifikan, pilihan yang 171

172

LANGKAH STRATEGIS DAN KEBIJAKAN TEROBOSAN 2000-2001

tersedia hanya ada dua. Pertama, Rizal Ramli mengajukan pengunduran diri. Kedua, Bapak-bapak silahkan ganti pekerjaan,� katanya tegas.

Sebagai wakil pemegang saham pemerintah di PT SG, bisa saja Rizal Ramli sekadar duduk manis dan menyerahkan operasional perusahaan kepada direksi. Tapi, sebagaimana terjadi selama ini, di mana pun Rizal Ramli ditempatkan, dia selalu ingin meninggalkan jejak yang baik. “Komisaris yang baru tidak ingin menjadi komisaris asal-asalan, tapi ingin memberikan kontribusi dan nilai tambah demi kemajuan PT SG,�ujarnya.

Memang, sudah menjadi kebiasaan Rizal Ramli, tangannya selalu gatal untuk melakukan perbaikan dalam tempo cepat. Hal itu sudah dibuktikannya ketika membenahi Bulog dalam tempo enam bulan. Lalu, membereskan sekian banyak agenda yang amat berat dan rumit ketika dipercaya menjadi Menteri Koordinator Perekonomian dan Menteri Keuangan. Dan kini, ketika diminta menjadi Komisaris Utama PT SG, Rizal Ramli pun bertekad untuk membawa PT SG menjadi salah satu BUMN terbaik di Indonesia.

Ia merasa gerah karena sebagai produsen semen terbesar di Indonesia, nilai perusahaan (entreprise value) PT SG cuma sekitar US$ 100/ton. Kalah jauh oleh PT Indocement Tunggal Prakarsa (ITP), yang enterprise value-nya mencapai US$ 150/ton. Bahkan, dibandingkan dengan PT Holcim pun, enterprise value PT SG masih kalah. Enterprise value Holcim mencapai US$ 130/ton. Padahal, kapasitas produksi Holcim jauh lebih kecil ketimbang PT SG, dan perusahaan

Angin Perubahan di Semen Gersik

173

itu mengidap beban utang yang berat.

Maka, jalan yang mesti ditempuh untuk perbaikan kinerja PT SG pun segera dipetakan Rizal Ramli. Pertama, memangkas biaya transportasi dan distribusi. Komponen biaya transportasi dan distribusi tergolong besar dalam industri semen. Karena itu, sebagai Komisaris Utama Rizal Ramli meminta direksi PT SG memangkas biaya distribusi dari sekitar 30% menjadi 20% saja.

Kedua, penurunan biaya energi yang porsinya 44% dari total biaya. “Komisaris minta direksi membentuk task force yang khusus mencari alternatif langkah yang bisa dilakukan agar biaya energi ini bisa dipangkas dari 44% menjadi di bawah 30%,� kata Rizal. Ketiga, meningkatkan kapasitas produksi lewat optimalisasi operasional. Sebab, masih ada pabrik-pabrik yang belum beroperasi secara optimal, yaitu kurang dari 300 hari per tahun.

Dan yang tak kalah pentingnya adalah menjadikan PT SG Group sebagai sebuah perusahaan yang terkonsolidasi dan terintegrasi. Jadi, kelak diharapkan SG Group akan tampil sebagai sebuah perusahaan semen dengan tiga merek: Semen Gresik, Semen Padang, dan Semen Tonasa. “Komisaris Utama meminta Direksi untuk mengambil inisiatif supaya terjadi integrasi, baik secara struktur organisasi, finansial, legal, maupun fisik. Manfaat dari integrasi ini adalah untuk menghindari overlapping, sehingga akan tercipta efisiensi dalam marketing, distribusi, dan sebagainya,� kata Rizal.

Memang, sebagai sebuah kemlompok usaha, praktik bisnis yang dilakukan PT SG dengan anak-anak perusahaan-

174

LANGKAH STRATEGIS DAN KEBIJAKAN TEROBOSAN 2000-2001

nya (PT Semen Padang dan PT Semen Tonasa) terkadang “bertabrakan”, terutama menyangkut pemasaran dan distribusi produknya. Bayangkan, Semen Gresik menyerbu pasar Jawa Barat, yang jaraknya cukup jauh, sehingga biaya transportasi dan distribusi menjadi tinggi. Tapi, diam-diam, Semen Padang juga menjejali pasar Jawa Tengah dengan produknya.

Sulit dipercaya, tapi itulah yang terjadi. Padahal, kalau konsolidasi dan integrasi dilakukan, termasuk di bidang marketing dan distribusi, bisa saja Semen Padang menggarap pasar Jabotabek, sedang Semen Gresik melayani pasar Jawa Tengah.

Halhal seperti itulah yang oleh komisaris minta dibenahi.

Mewujudkan satu perusahaan dengan tiga merek produk yang berbeda terasa kian mendesak dilakukan.

Begitulah, Rizal Ramli berusaha melakukan perubahan dan perbaikan kinerja PT SG Group. Komisaris bukan lagi jabatan proforma yang penuh privellege, melainkan jabatan kunci guna menggariskan arah dan kebijakan strategis perusahaan yang mesti dijabarkan oleh manajemen. Dan itu dilakukan dengan sungguh-sungguh. Buktinya, ketika Direksi PT SG mengajukan Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan (RKAP) 2007, terjadi proses bolak-balik lebih dari 20 kali. Intinya, komisaris menghendaki agar dalam RKAP 2007 itu tercermin upaya perbaikan kinerja yang signifikan.

“Saya menghendaki kinerja PT SG meningkat pesat. Karena itu, target-target yang rendah harus direvisi,” kata Rizal.

Apa boleh buat. Jika tadinya proses persetujuan RKAP di PT SG biasanya berlangsung cepat, kali ini terpaksa mesti mondar-mandir antara direksi dan komisaris. Maklum,

Angin Perubahan di Semen Gersik

175

Rizal Ramli tidak mau begitu saja membubuhkan tandatangan tanda persetujuan. Semua angka dipelototi secara seksama. Kalau direksi menetapkan target peningkatan kinerja berdasarkan pengalaman historis masa lalu, dan angkaangka peningkatannya sangat moderat, Rizal Ramli justru menghendaki peningkatan kinerja yang tinggi.

Peningkatan kinerja itu bisa didorong oleh tiga faktor utama. Pertama, program penurunan biaya yang signifikan.

Kedua, peningkatan efisiensi operasional lewat peningkatan hari kerja pabrikpabrik yang masih rendah. Semua harus dipacu menjadi di atas 300 hari kerja, mengikuti standar industri semen internasional di mana hari kerja pabrik bisa mencapai 340 hari. Sedangkan sisanya 20 hari lagi dipakai untuk perawatan dan perbaikan mesin-mesin.

Ketiga, peningkatan yield/ton marketing lewat integrasi dan konsolidasi grup perusahaan. Jadi, perang harga dan persaingan pemasaran antar anak-anak perusahaan sama sekali tidak dibenarkan. Yang ingin dicapai adalah sebuah perusahaan dengan tiga brand semen yang diterima konsumen.

Kerja keras dan sikap “keras� Rizal Ramli berbuah manis.

Semen Gresik kini tampil sebagai salah satu BUMN terbaik, dengan menempati peringkat ke-7. Padahal, sebelumnya PT SG selalu tercecer di luar 20 besar. Laba sebelum bunga, pajak, penyusutan, dan amortisasi (EBITDA) naik dari Rp 2,3 triliun menjadi Rp 2,8 triliun. Laba bersih tahun 2007 juga melonjak 37% dari Rp 1,3 (pada tahun 2006 ) triliun menjadi Rp 1,8 triliun. Inilah kinerja terbaik sepanjang sejarah berdirinya PT Semen Gresik.

176

LANGKAH STRATEGIS DAN KEBIJAKAN TEROBOSAN 2000-2001

Dengan kinerja yang cemerlang itu, tak aneh jika berbagai penghargaan jatuh ke pelukan PT Semen Gresik pada tahun 2007, berupa dua penghargaan dari Finance Asia Magazine; memperoleh Top Brand Award 2007 versi Majalah Marketing, meraih tiga penghargaan internasional pada International Convention on Quality Control Cycle (ICQCC), yaitu Excellent Award, Gold Award & Countryy’s Best Award, di Beijing, China; meraih empat medali emas pada Indonesian Quality Convention 2007 di Bogor dan Semarang; serta penghargaan Best BUMN 2007 kategori industri semen dan pupuk dari Majalah Investor.

Serangkaian penghargaan itu merupakan pengakuan akan kinerja PT Semen Gresik yang amat positif. Memasuki tahun 2008, program peningkatan efisiensi dan produktivitas terus digenjot. Hasilnya, angka penjualan produk Semen Gresik meningkat 12,1%, dari 6 ,5 juta ton pada periode Januari-Mei 2007, menjadi 7,3 juta ton pada periode yang sama tahun 2008 ini. Sementara, angka pendapatan juga meningkat 22% dari Rp 2,1 triliun (Januari-Maret 2007) menjadi Rp 2,56 triliun (Januari-Maret 2008). Laba bersih melonjak 36% dari Rp 330 miliar menjadi Rp 515 miliar.

Pada bulan Mei 2008, Semen Gresik mencapai kinerja terbaik sepanjang sejarah. Dengan penjualan Rp 1,53 triliun, Semen Gresik mencetak laba usaha Rp 322 miliar, atau meningkat 51% dibandingkan laba usaha bulan Mei 2007. EBITDA mencapai Rp 335 miliar, atau naik 42% dibandingkan EBITDA Mei tahun 2007 yang besarnya 235 miliar.

Dari segi enterprise value juga membanggakan. Jika

Angin Perubahan di Semen Gersik

177

tadinya PT SG Group berada di bawah industri semen pesaingnya, kini posisinya sudah berada di urutan pertama.

Pada bulan Juni 2007, misalnya, valuasi terhadap enterprise value PT SG meningkat drastis dari sekitar US$ 100/ton menjadi US$ 186/ton. Sudah melempaui enterprise value para pesaingnya.

Kehadiran dan peran Rizal Ramli sebagai Komisaris Utama memang membawa angin segar bagi perubahan arah dan perbaikan kinerja PT SG. Padahal, industri semen merupakan old industry (industri tua), sehingga tak banyak tersedia ruang untuk melakukan perbaikan dibandingkan dengan industri baru yang sedang tumbuh (new industry).

Peningkatan enterprise value ini tak lepas dari sosok dan kredibilitas Rizal Ramli serta dukungan kuat dari anggota Komisaris lain, Dewan Direksi dan para karyawan. Biasanya, para investor selalu mendiskon cukup besar dalam valuasi terhadap sebuah BUMN (BUMN discount). Maklum, citra BUMN hingga kini masih amat lekat dengan label tidak efisien, salah urus, dan sederet citra negatif lainnya, sehingga membentuk persepsi yang miring terhadap BUMN. Nah, kehadiran Rizal Ramli di PT SG mampu membalikkan persepsi itu, sehingga menjadi berkonotasi positif. Akibatnya, PT SG pun mendapat penilaian premium dibandingkan dengan industri sejenis. “Membalikkan persepsi seperti itu jelas merupakan prestasi yang luar biasa,� kata Rizal Ramli.

Karena PT SG selama ini belum pernah di-rating, dan mengingat kinerja PT SG yang bagus sepanjang 2007, maka

178

LANGKAH STRATEGIS DAN KEBIJAKAN TEROBOSAN 2000-2001

Rizal Ramli bersama dengan Direksi PT Semen Gresik. Foto TEMPO

komisaris pun meminta agar direksi mengundang lembaga rating internasinional untuk me-rating PT SG. Hasilnya, berdasarkan penilaian Moodys, per Oktober 2007, rating PT SG Ba2 dengan prospek stabil. Rating itu dua tingkat di atas peringkat rating Republik Indonesia. Padahal, mayoritas perusahaan di Indonesia pada umumnya tidak ada yang mampu menyamai rating Republik Indonesia. Hanya ada dua perusahaan Indonesia yang memiliki rating setara dengan PT SG, yakni PT Telkomsel dan Indosat. Dan itu mudah dipahami mengingat industri seluler dan telekomunikasi merupakan industri yang sedang tumbuh, sehingga bisa menjadi mesin uang. Yang tak kalah pentingnya, di

Angin Perubahan di Semen Gersik

179

Telkomsel dan Indosat juga terdapat kepemilikan pemerintah Singapura lewat Temasek dan STT. Tidak sia-sia pemerintah menempatkan Rizal Ramli sebagai Komisaris Utama PT SG. Sebab, kehadirannya mampu membawa perubahan yang amat nyata bagi perbaikan kinerja PT SG. Hal itu juga menunjukkan, di manapun Rizal Ramli ditempatkan, dia selalu punya energi untuk melakukan terobosan dalam memperbaiki kondisi lingkungan kerjanya.

Pencopotan Di tengah kinerja yang amat positif tersebut, tiba-tiba saja pemerintah meminta diselenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa pada tanggal 27 Juni 2008.

Agendanya: mencopot Rizal Ramli dari posisi Komisaris Utama. Alasan pencopotan itu, sebagaimana dikemukakan Menneg BUMN Sofyan Djalil, berkaitan dengan langkahlangkah Rizal Ramli yang tidak sesuai dengan etika sebagai Komisaris Utama. Sebuah alasan yang sangat kabur, naif, dan mengada- ada.

Boleh jadi Sofyan Djalil bingung mencari alasan yang tepat untuk mengganti Rizal Ramli. Sebab, secara profesional, dan melihat kinerja Semen Gresik, sama sekali tidak ada alasan untuk mendepak Rizal Ramli dari kursi Komisaris Utama Semen Gresik.

Jika soal “etika� itu berkaitan dengan langkah-langkah Rizal Ramli sebagai Ketua Komite Bangkit Indonesia (KBI) yang amat kritis terhadap kebijakan pemerintah SBY,

180

LANGKAH STRATEGIS DAN KEBIJAKAN TEROBOSAN 2000-2001

jelaslah bahwa Sofyan Djalil bertindak tidak profesional. Sebagai Komisaris Utama, tugas dan tanggung jawabnya jelas.

Seharusnya, tugas dan tanggung jawab itulah yang dijadikan bahan eveluasi untuk mengganti atau tidak mengganti posisi seseorang. Bukan soal “etika� yang sama sekali tidak jelas tolok ukurnya.

Berikut adalah pidato Rizal Ramli dalam RUPSLB itu: Ketika diangkat sebagai Komisaris Utama PT Semen Gresik Tbk pada bulan September 2006, kami segera mempelajari Semen Gresik Group. Sebagai produsen semen terbesar dan market leader dalam industri semen nasional, kami melihat nilai perusahaan (enterprise value) Semen Gresik sangat tertinggal dibandingkan dengan perusahaan semen lain, yakni PT Indocement dan Holcim. Saat itu,nilai perusahaan (entreprise value) PT Semen Gresik cuma sekitar US$ 115/ton ekuivalen. Kalah jauh oleh PT Indocement Tunggal Prakarsa, yang enterprise value-nya mencapai US$ 150/ton ekuivalen. Bahkan, dibandingkan dengan PT Holcim pun, enterprise value Semen Gresik masih kalah. Enterprise value Holcim mencapai US$ 130/ton.

Kami juga melihat, ada banyak langkah yang dapat dilaksanakan untuk meningkatkan kinerja dan profitabilitas Semen Gresik. Pertama, yang berkaitan dengan biaya transportasi dan distribusi produk semen. Sebagai Komisaris Utama, bersama anggota Dewan Komisaris lain kami langsung meminta jajaran Direksi PT Semen Gresik untuk memangkas biaya transportasi dan distribusi dari 30% menjadi 20% saja.

Kedua, kami juga meminta Direksi membentuk task force

Angin Perubahan di Semen Gersik

181

yang khusus mencari alternatif langkah yang bisa dilakukan agar biaya energi bisa dipangkas dari 44% menjadi di bawah 30% saja. Ketiga, meningkatkan kapasitas produksi lewat optimalisasi operasional. Sebab, masih ada pabrik-pabrik yang belum beroperasi secara optimal, kurang dari 300 hari per tahun. Padahal, di luar negeri, industri semen banyak yang beroperasi 330 hari kerja per tahun. Kami meminta Direksi meningkatkan optimalisasi pabrik-pabrik.

Selain itu, kami juga mendorong Direksi untuk menjadikan PT Semen Gresik Group sebagai sebuah perusahaan yang terkonsolidasi dan terintegrasi. Maksudnya adalah agar Semen Gresik Group tampil sebagai sebuah perusahaan semen dengan tiga merek yang kuat di pasar, yakni Semen Gresik, Semen Padang, dan Semen Tonasa. Dewan Komisaris meminta Direksi untuk mengambil inisiatif supaya terjadi integrasi, baik secara struktur organisasi, finansial, legal, maupun fisik. Manfaat dari integrasi ini adalah untuk menghindari overlapping, sehingga akan tercipta efisiensi dan sinergi dalam marketing, distribusi, dan sebagainya.

Sebagai Komisaris Utama, kami proaktif mendorong Direksi untuk mencapai kinerja terbaik bagi Semen Gresik.

Bagi kami, jabatan Komisaris Utama bukan sekadar jabatan proforma yang penuh privellege, tapi merupakan amanah guna menggariskan arah dan kebijakan strategis perusahaan yang mesti dijabarkan dan dijalankan secara konsekuen oleh Direksi. Dan itu kami lakukan dengan sungguh- sungguh.

Sebagai contoh, Direksi PT SG mengajukan Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan (RKAP) 2007, terjadi pros-

182

LANGKAH STRATEGIS DAN KEBIJAKAN TEROBOSAN 2000-2001

es bolak-balik 20 kali. Intinya, komisaris menghendaki agar dalam RKAP 2007 itu dicapai peningkatan kinerja yang signifikan. Kami menghendaki kinerja PT Semen Gresik meningkat pesat. Karena itu, target-target yang tadinya meningkat secara moderat, kami meminta direvisi supaya target yang ditetapkan jauh lebih tinggi lagi, bukan sekadar mengikuti kinerja historis masa lalu, sebagaimana kebiasan di PT Semen Gresik sebelumnya.

Kami melihat, peluang PT Semen Gresik untuk meningkatkan kinerja bisa didorong oleh tiga faktor utama. Pertama, program penurunan biaya yang signifikan. Kedua, peningkatan efisiensi operasional lewat peningkatan hari kerja pabrik-pabrik yang masih rendah. Semua harus dipacu hingga pabrik-pabrik bekerja di atas 300 hari, mengikuti standar industri semen internasional.

Ketiga, peningkatan yield/ton marketing lewat integrasi dan konsolidasi grup perusahaan. Perang harga dan persaingan pemasaran antar anak-anak perusahaan yang sebelumnya kerap terjadi, harus dihentikan. Yang harus dicapai adalah satu perusahaan dengan tiga brand semen yang sudah sangat dikenal dan diterima oleh konsumen.

Arah kebijakan yang digariskan Dewan Komisaris dan kerja keras Direksi bersama seluruh karyawan Semen Gresik akhirnya mengantarkan Semen Gresik sebagai salah satu BUMN terbaik, dengan menempati peringkat ke-7. Padahal, sebelumnya PT Semen Gresik selalu tercecer di luar 20 besar. Angka penjualan Semen Gresik meningkat dari 16,75 juta ton pada tahun 2006 menjadi 16,94 juta ton pada tahun

Angin Perubahan di Semen Gersik

183

2007. Demikian pula pendapatan yang diraih Semen Gresik naik dari Rp 8,726 triliun pada tahun 2006 menjadi Rp 9,601 triliun pada tahun 2007. Seiring dengan peningkatan efisiensi, laba bersih tahun 2007 juga melonjak 37% dari Rp 1,296 triliun pada tahun 2006, menjadi Rp 1,775 triliun.

Dari segi enterprise value, PT Semen Gresik juga mengalami kemajuan yang signifikan. Jika tadinya PT Semen Gresik Group berada di bawah industri semen pesaingnya, posisinya pada akhir 2007 sudah berada di urutan pertama.

Pada bulan Juni 2007, misalnya, valuasi terhadap enterprise value PT Semen Gresik meningkat drastis dari sekitar US$ 115/ton ekuivalen menjadi US$ 186/ton ekuivalen. Sudah melampaui enterprise value para pesaingnya.

Karena PT Semen Gresik selama ini belum pernah dirating, dan mengingat kinerja PT SG yang bagus sepanjang 2007, maka kami pun meminta agar Direksi mengundang lembaga rating internasional untuk me-rating PT SG. Hasilnya, berdasarkan penilaian Moody’s Investor Services, per Oktober 2007, rating PT Semen Gresik Ba2 dengan prospek stabil. Rating itu dua tingkat di atas peringkat rating Republik Indonesia. Padahal, mayoritas perusahaan di Indonesia pada umumnya tidak ada yang di atas rating Republik Indonesia kecuali PT Telkomsel. Dan itu mudah dipahami mengingat industri seluler merupakan industri yang sedang tumbuh pesat. Telkomsel juga dimiliki pemerintah Singapura lewat Temasek yang memiliki rating lebih tinggi.

Memasuki tahun 2008, program peningkatan efisiensi dan produktivitas terus digenjot. Hasilnya, angka penjualan

184

LANGKAH STRATEGIS DAN KEBIJAKAN TEROBOSAN 2000-2001

produk Semen Gresik meningkat 12,1%, dari 6 ,5 juta ton pada periode Januari-Mei 2007, menjadi 7,3 juta ton pada periode yang sama tahun 2008 ini. Sementara, angka pendapatan juga meningkat 22% dari Rp 2,1 triliun (Januari-Maret 2007) menjadi Rp 2,56 triliun (Januari-Maret 2008). Laba bersih melonjak 36% dari Rp 330 miliar menjadi Rp 515 miliar.

Pada bulan Mei 2008, Semen Gresik mencapai kinerja terbaik sepanjang sejarah sejak 2007. Dengan penjualan Rp 1,53 triliun, Semen Gresik mencetak laba usaha Rp 322 miliar, atau meningkat 51% dibandingkan laba usaha bulan Mei 2007. EBITDA mencapai Rp 335 miliar, atau naik 42% dibandingkan EBITDA Mei tahun 2007 yang besarnya 235 miliar.

Kami mengucapkan terimaksih kepada rekan-rekan Komisaris, Direksi, dan segenap karyawan PT Semen Gresik atas kerjasamanya yang baik selama ini, sehingga kita bisa meraih kinerja terbaik. Kami berharap, kerjasama yang solid ini diteruskan agar Semen Gresik tetap berada di garis terdepan BUMN terbaik di Indonesia.

Dengan apa yang kami paparkan di atas, dari segi kinerja perusahaan yang semakin membaik dari tahun ke tahun, tidak ada alasan sama sekali untuk mengubah susunan Dewan Komisaris maupun Direksi. Satu-satunya alasan penggantian adalah masalah perbedaan pendapat antara kami dengan pemerintah dalam kebijakan ekonomi, yang oleh Menneg BUMN Sofyan Djalil disebut sebagai langkahlangkah yang tidak searah dengan etika sebagai Komisaris

Angin Perubahan di Semen Gersik

185

Utama – yang potensial berdampak negatif terhadap kinerja Perseroan. Jadi, tidak ada kaitannya dengan kinerja Semen Gresik yang sangat baik.

Kami dengan tegas menolak bahwa langkah-langkah yang kami lakukan, berupa gerakan moral dan intelektual untuk mencari alternatif kebijakan ekonomi yang lebih prorakyat, bertentangan dengan etika sebagai Komisaris Utama.

Tugas Komisaris Utama adalah memberikan arah kebjikan strategis Perseroan dan melakukan pengawasan terhadap kegiatan operasional yang dijalankan Direksi guna meningkatkan kinerja Perseroan. Dan itu sudah kami lakukan semaksimal mungkin.

Penilaian bahwa langkah kami tidak searah dengan etika sebagai Komisaris Utama hanya merupakan kamuflase dari intervensi politik pemerintah SBY. BUMN (Badan Usaha Milik Negara) seharusnya steril dari kepentingan politik pemerintah. BUMN seharusnya dikelola demi kepentingan rakyat dan negara, bukan kepentingan politik penguasa.

Rencana pencopotan kami sebagai Komisaris Utama justru merupakan langkah yang tidak etis dan tidak profesional dari pemerintah SBY. Kami menjadi korban penguasa yang merasa terusik oleh sikap kritis dan perbedaan pendapat terhadap pengelolaan ekonomi nasional.

Kami memang mempunyai pandangan dan penilaian yang berbeda dengan kebijakan ekonomi pemerintah. Tapi, kebijakan ekonomi alternatif yang sering kami kemukakan, semata-mata untuk memperbaiki nasib rakyat yang selama ini terpinggirkan. Kami akan tetap menawarkan Jalan Baru

186

LANGKAH STRATEGIS DAN KEBIJAKAN TEROBOSAN 2000-2001

dalam bidang ekonomi, karena jalan lama yang ditempuh pemerintah hingga kini gagal meningkatkan kesejahteraan mayoritas rakyat. Kami memang memperjuangkan Jalan Baru yang berdaulat secara politik dan ekonomi. Jika gerakan intelektual yang kami lakukan direspons secara negatif oleh pemerintah, hal itu menunjukkan pemerintah SBY tidak siap berbeda pendapat alias tidak demokratis.

Tidak ada dampak negatif dari aktivitas kami terhadap kinerja PT Semen Gresik. Bahkan sebaliknya, tahun 2007 Semen Gresik mencapai kinerja terbaik sepanjang sejarah berdirinya PT Semen Gresik.

Karena itu, kekhawatiran aktivitas intelektual kami akan mengganggu kinerja PT Semen Gresik sangat berlebihan.

Yang jelas, rencana pencopotan kami sebagai Komisaris Utama PT Semen Gresik menunjukkan bahwa pemerintah SBY sama sekali tidak memberikan ruang bagi perbedaan pendapat. Bahkan sebaliknya,intervensi kekuasaan secara “vulgar� telah dilakukan yang justru bisa merugikan BUMN.

Sorotan Media Website Rakyat Merdeka (Minggu 29 Juni 2009) NASIB RIZAL RAMLI MIRIP ALI SADIKIN Pemecatan Rizal Ramli dari jabatan Komisaris Utama PT Semen Gresik Tbk, hanya lantaran dianggap terlibat dengan aksi mahasiwa 24 Juni lalu di depan DPR

Angin Perubahan di Semen Gersik

187

dan kampus Unika Atmajaya, dinilai sejumlah kalangan sebuah cara yang dilakukan Orde Baru.

Perlakuan kepada Rizal juga pernah dialami Ali Sadikin saat membentuk kelompok yang dikenal dengan sebutan Petisi 50. Saat itu pemerintah Orde baru mencabut hak politik dan ekonomi yang sama halnya dengan membunuh secara perlahan-lahan. Demikian diungkapkan pengamat politik Arbi Sanit seusai Saresehan Mahasiswa dan Pemuda se-Jabodetabek, di jakarta Media Center, Minggu siang (29/6).

“Ini merupakan cara dengan paradigma dan sikap Orde baru. Teknik ini berulang kembali ke Rizal Ramli, yakni upaya melumpuhkan lawan politik. Ini nggak fair,” kata Arbi Sanit.

Ketika ditanyakan apakah kejadian yang dialami Rizal Ramli merupakan sebuah instruksi dari presiden, Arbi Sanit mengaku tidak tahu. “Saya nggak tahu kalau instruksi ini dari presiden atau yang lainnya,” kata dia.

Bahkan dirinya yakin keberadaan para penjilat yang ingin menghancurkan Rizal Ramli dengan alasan merebut jabatannya. Hal senada juga diungkapkan aktivis ’84 Fadjroel Rahman. Ia berpendapat cara yang dilakukan kepada Rizal Ramli merupakan pembunuhan hak sipil.

“Sikap pemerintah saat ini dengan menaikkan harga BBM sudah tidak etis. Pemecatan kepada Rizal Ramli berarti dua kali melakukan hal yang tak etis,” tegasnya.

Fadjroel juga menganjurkan kepada Rizal Ramli agar melakukan gugatan kepada pemerintah melalui PTUN. “Karena alasan pemecatan tak jelas, saya sarankan ia melakukan hal itu,”pungkasnya. (yat)

188

LANGKAH STRATEGIS DAN KEBIJAKAN TEROBOSAN 2000-2001

www.inilah.com Berprestasi, Rizal Malah ‘Dihabisi’ Prestasi Rizal di Semen Gresik terbilang yahud. Kinerja perseroan membaik, perolehan laba pun menanjak. Di dua hal itu, pencapaian Semen Gresik malah di atas Indocement dan Holcim.

Jadi, dari tinjauan teknis itu, dicopotnya jabatan Komisaris Utama Semen Gresik dari Rizal boleh dibilang tidak beralasan. Artinya, banyak pihak menduga, ada pertimbangan lain di balik pencopotan itu. Dan, pertimbangan itu mengarah pada kepentingan politik.

Rizal, memang, dikenal kritis. Ia berani ‘berteriak lantang’ setiap kali ada kebijakan pemerintah yang dinilainya tidak pas.

Terakhir, ia bahkan ikut berdemo bersama para aktivis memprotes kebijakan pemerintah menaikkan harga BBM. Para analis dan politisi melihat, pencopotan itu terkait polemik Rizal dengan BIN (Badan Intelijen Nasional). BIN menuding Rizal jadi dalang demo penolakan kenaikan harga BBM. Anggota DPR-RI Dradjad Wibowo dari Fraksi PAN menyatakan, jika pencopotan itu dikaitkan dengan aksi penolakan Rizal terhadap kenaikan harga BBM, hal itu adalah konsekuensi perjuangannya.

Tapi, menurut Dradjad, hal itu belum bisa dibuktikan.

“Kecuali terbukti pemerintah melakukan intervensi terhadap Semen Gresik hingga mencopot Mas Rizal dari jabatannya,” ungkap Dradjad. Jika hal itu benar, lanjut Dradjad, ke­putusan pencopotan Rizal mencerminkan pemerintah sedang panik.

Angin Perubahan di Semen Gersik

189

“Tapi, mekanisme pencopotannya sudah betul, yakni melalui aksi korporasi,” tuturnya.

Rizal sendiri menyatakan dirinya tidak merasa melanggar etika seperti sering diungkapkan Menneg BUMN Sofyan Djalil. Meski begitu, ia mengaku tidak masalah dengan pencopotan itu.

Selama di Semen Gresik, Rizal merasa pihaknya bersama tim telah bekerja dengan sebaik-baiknya, profesional, bahkan mampu membuat kinerja perseroan itu menjadi lebih bagus.

Analis BNI Securities Maxi Liesyaputra memaparkan, di era Rizal, pada kuartal I 2008 volume penjualan domestik Semen Gresik mencapai 3,85 juta ton atau meningkat 14,6% dibandingkan periode sama 2007.

Volume penjualan Semen Gresik sebagai induk usaha pun meningkat 13,6% menjadi 1,82 juta ton. Kenaikan tertinggi dibukukan anak usaha PT Semen Tonasa, yakni 16,5%, menjadi 765.791 ton.

“Tahun ini, diperkirakan SMGR membukukan penjualan Rp 12 triliun dengan laba bersih Rp 2,1 triliun. Target harga saham SMGR dalam 12 bulan ke depan adalah Rp 6.700. Rekomendasi buy untuk SMGR,” kata Maxi.

Analis pasar modal Joshua Tanja, bahkan, pernah menyatakan Semen Gresik adalah satu-satunya perusahaan semen besar dengan neraca yang sehat sehingga siap ekspansi. Artinya, performa Semen Gresik memang bagus.

Sebelum dicopot, sebagai ekonom yang selalu peduli dan kritis terhadap praktik-praktik penyimpangan yang merugikan negara, Rizal menyarankan agar hak angket digunakan

190

LANGKAH STRATEGIS DAN KEBIJAKAN TEROBOSAN 2000-2001

DPR-RI untuk membongkar mafia perdagangan BBM. Sebab, rakyat dan negara telah banyak dirugikan.

Mafia dalam perdagangan BBM menyebabkan ongkos produksi dan distribusi melonjak sampai 20%. Rizal juga menyingkapkan, komisi dalam perdagangan itu mencapai US$ 2 per barel dari setiap transaksi impor BBM. “Jika jumlah minyak yang diimpor 300.000 barel per hari, komisinya mencapai US$ 600.000 per hari,” kata Rizal.

Tapi, kekuasaan berbicara lain. Rizal malah dicopot oleh pemerintahan pimpinan SBY. Para pengamat menyesalkannya. Harusnya, SBY justru meminta tolong Rizal dalam upaya membenahi dan mengefisiensikan sektor migas menyusul lonjakan harga minyak dunia. Itu jauh lebih baik dan elegan ketimbang meminggirkan Rizal. “Kondisi ini membuat kami prihatin,” kata Yudi Latif PhD, Direktur Reform Institute. [I3] Wawancara dengan Harian Rakyat Merdeka, Selasa 8 Juli 2008 Dari Sisi Kinerja Dan Profesionalisme Pemecatan Itu Tidak Beralasan Rizal Ramli tengah mempertimbangkan rencananya untuk menuntut pemerintah atas pemecatan dirinya dari jabatan Komisaris PT Semen Gresik Group (SGG).

Meski sudah didepak sebagai Komisaris Utama di PT Semen Gresik Group (SGG), Rizal Ramli santai-santai saja.

Ketua Komite Bangkit Indonesia (KBI) itu malah merasa bangga sudah ikut mengembangkan PT SGG menjadi lebih

Angin Perubahan di Semen Gersik

191

baik dalam tempo hanya dua tahun.

Kendati begitu, Rizal menilai pemecatan tersebut sangat politis karena tidak berdasarkan pada kinerjanya selama ini.

Bekas Menko Perekonomian itu juga mengatakan, pemecatan dirinya itu terjadi karena pemerintah tidak tahan dengan berbagai kritiknya terhadap kebijakan ekonomi neoliberal yang dianut pemerintah SBY. Ditemui di rumahnya yang asri di kawasan kemang, Jakarta Pusat, lelaki kelahiran Padang, Sumatera barat ini tetap ceria, tegar, dan optimis. Tampaknya, pemecatan tersebut tak mempengaruhi sikap kritisnya terhadap pemerintah.

Benarkah Rizal Ramli berencana menuntut pemerintah atas pemecatan dirinya itu? Kepada Rakyat Merdeka lelaki yang dijuluki ‘Mr. Breakthrough’ ini menjelaskannya.

Bagaimana perasaan anda ketika dicopot dari jabatan Komisaris Utama PT Semen Gresik Group (SGG)?

Biasa-biasa saja. Ada seidkit rasa bangga bahwa setelah dua tahun menjadi Komisaris Utama, kinerja SGG belum pernah sebaik ini dalam sejarahnya. Sudah tentu itu hasil kerja tim Dewan Komisaris, Direksi, dan Karyawan SGG. Artinya, PT SGG jadi lebih baik setelah Anda mendudu­ ki kursi Komisaris Utama?

Sebelum kami masuk, investor selalu menilai PT SGG dengan discount. Apa yang disebut sebagai BUMN discount karena BUMN identik dengan inefesiensi dan governance yang payah. Dalam waktu kurang dua tahun, penilaian itu berubah drastis. PT SGG dinilai dengan premium sehingga valuasi per

192

LANGKAH STRATEGIS DAN KEBIJAKAN TEROBOSAN 2000-2001

ton kapasitas PT SGG jauh lebih tinggi dari pesaing-pesaingnya. Padahal dua pesaing terbesar adalah milik asing.

Dengan kerja keras dan team work, kami menunjukkan bahwa BUMN juga bisa unggul, bisa mengalahkan dua perusahaan semen asing milik multinasional.

Sudah tentu ini kebanggaan tersendiri. Apalagi setelah dilakukan ratting oleh Moody, ternyata rating PT SGG dua tingkat (notches) diatas sovereign ratting Republik Indonesia sehingga beban pembiyaan PT SGG akan jauh lebih murah Kalau begitu, kinerja anda baik tapi kenapa pemerintah malah mencopot Anda?

Dari sisi kinerja dan profesionalisme, tida ada lasan pemecatan itu. Wakil pemerintah dan pemegang saham swasta terbesar bahkan memuji kinerja kami pada saat RUPLB 27 juni lalu.

Memang beberapa hari sebelumnya, kami menerima surat dari Menteri BUMN bahwa pemecatan itu dilakukan karena kami dinilai “tidak sesuai dengan etika sebagai komisaris utama�.

Penilaian soal etika dalam surat tersebut. Hanya kamuflase dari intervensi politik karena pemerintah SBY memang gerah dan panik dengan berbagai pendapat dan penilaian kami tentang kemerosotan ekonomi nasional serta kehidupan mayoritas rakyat yang semakin sulit sejak SBY berkuasa.

Jadi menurut saya, tidak ada hubungannya dengan etika, Hanya pemerintah tidak tahan dengan berbagai kritik kami terhadap kebijakan ekonomi neoliberal yang dianut pemerintah SBY.

Angin Perubahan di Semen Gersik

193

Bukankah tidak etis seorang Komisaris Utama mengkri足 tik kebijakan pemerintah?

Kami justru menilai bahwa menteri BUMN telah bermain politik dan tidak professional. Etika Komisaris dan Direksi adalah meningkatkan laba usaha dan kinerja BUMN serta meningkatkan good governance dan transparasi di dalam bisnis dan manajemen.

Itulah etika yang seunguhnya karena BUMN itu dalah milik negara, bukan milik pejabat, bukan milik menteri yang sedang berkuasa.

Sikap kritis ternyata mengakibatkan Anda dicopot, Anda menyesal?

Kami tidak menyesal karena dari kacamata profesional, kinerja, governance dan transparasi, tidak ada alasan untuk memecat kami. Tetapi mungkin ada pertimbangan karena Rizal Ramli, sebagai ekonom dan intelektual, sering secara terbuka mengkritik kebijakan ekonomi sehingga pihakpihak yang berkuasa merasa terganggu. Kami menyayangkan bahwa cara-cara berfikir feodal masih dominan di kalangan pemerintah yang mengaku demokratis.

Cara-cara berpikirnya masih cara berpikir suka tidak suka, senang tidak senang, bukan berdasarkan kinerja dan prestasi. Pemimpin yang tidak mampu menerima perbedaan pendapat tidak lain adalah Orba dalam bungkus baru.

Apakah Anda akan melakukan tuntutan hukum ter足 hadap pemecatan itu?

194

LANGKAH STRATEGIS DAN KEBIJAKAN TEROBOSAN 2000-2001

Masih kami pertimbangkan Kemungkina itu (tuntutan hukum) tidak tertutup. Tetapi seandainya kami melakukan tuntutan hukum kepada Menteri BUMN yang tidak profesional tersebut, itu lebih merupakan upaya pembelajaran agar cara-cara feodal dan intervensi politik dalam pengelolaan BUMN dihapuskan.

Jadi tuntutan itu bukan berarti kami ingin kembali jadi Komisaris Utama. Jika hanya untuk tujuan itu, terlalu kecillah, apalagi jika harus meninggalkan perjuangan untuk meningkatkan kesejahteraan mayoritas bangsa kita dan melawan neokolonialisme.

Milestones Rizal Ramli di Pemerintahan, 2000-2001

195

196

LANGKAH STRATEGIS DAN KEBIJAKAN TEROBOSAN 2000-2001

BAB XII

Milestones Rizal Ramli di Pemerintahan, 2000-2001

Milestones Rizal Ramli di Pemerintahan, 2000-2001

S

197

elama belasan tahun Rizal Ramli memimpin lembaga think tank independen ECONIT Advisory Group.

Hasil kajiannya yang kritis dan analitis, didukung fakta dan data yang akurat, membuat reputasinya sebagai ekonom sangat menonjol.

Tahun 2000, Rizal Ramli masuk ke gerbang pemerintahan dengan menjadi Kepala Bulog, tak lama kemudian diangkat menjadi Menteri Koordinator Bidang Perekonomian. Di ujung masa pemerintahan Presiden Abdurrahman Wahid, Rizal Ramli diangkat menjadi Menteri Keuangan.

Meski masa baktinya di pemerintahan tergolong singkat, toh jejak yang ditinggalkannya cukup banyak. Rizal Ramli ibarat buldozer, yang menyeruduk berbagai kebobrokan yang terjadi di Bulog. Pembenahan besar-besaran yang dicanangkan di Bulog mengantarkannya menjadi Perusahaam Umum, yang lebih transparan dan accountable.

Ketika menjadi Ketua Komite Kebijakan Sektor Keuangan (KKSK), banyak sektor dan bidang usaha yang direstrukturisasi. Problem yang terkatung-katung – karena tidak ada pihak yang berinisiatif menyelesaikannya, secara pro­aktif 197

198

LANGKAH STRATEGIS DAN KEBIJAKAN TEROBOSAN 2000-2001

dituntaskan oleh Rizal Ramli, seperti restrukturisasi sektor properti dan utang usaha kecil dan menengah (UKM).

Banyak langkah dan kebijakan inovatif yang dijalankan Rizal Ramli semasa menjabat Menko Perekonomian.. Dengan leadership-nya yang kuat, Rizal Ramli mampu menjadikan Tim Ekonomi kabinet Gus Dur – Megawati sebagai satuan kerja yang solid.

Insiatif mengambil kebijakan yang sebelumnya buntu, kecerdikan mencari alternatif solusi sebuah masalah, keberanian menghadapi risiko atas sebuah keputusan, dan langkah-langkahnya yang inovatif, membuat karier Rizal Ramli di pemerintahan yang singkat itu penuh dengan inovasi dan terobosan. Inilah serangkaian aksi nyata Rizal Ramli sebagai Lokomotif Perubahan di pemerintahan.

BADAN URUSAN LOGISTIK (BULOG) April – Agustus 2000 3 April 2000 : Dilantik sebagai Kepala Bulog. Sebagai Kepala Bulog, Rizal Ramli melakukan reformasi dan pembenahan organisasi dan keuangan Bulog agar lebih transparan dan accountable. Memberikan tekanan pada pelaksanaan fungsi Bulog sebagai stabilisator harga beras dan peningkatan pendapatan petani. Selama menjadi Kepala Bulog, terjadi penghematan dan peningkatan efisiensi biaya operasi Bulog yang sangat

Milestones Rizal Ramli di Pemerintahan, 2000-2001

199

signifikan sehingga Bulog menghasilkan surplus yang cukup besar.

April – Mei 2000 : Untuk meningkatkan pendapatan dan kesejahteraan petani, Bulog meningkatkan pembelian gabah, bukan beras. Selain itu, untuk meningkatkan harga jual beras di dalam negeri dan meningkatkan pendapatan petani, Bulog tidak melakukan impor beras.

Mei 2000 :

Bulog meminta Ditjen Bea & Cukai untuk memasukkan impor beras oleh swasta ke dalam jalur merah sehingga manipulasi volume maupun harga dapat dikurangi.

April–Mei 2000 : Mengubah pola subsidi, dari subsidi umum menjadi subsidi terarah (targeted subsidy) dalam penyaluran beras untuk golongan masyarakat miskin.

Juni 2000 :

Bulog berhasil menyalurkan beras kembali kepada TNI/Polri dan sebagian besar PNS.

April–Agustus April – 2000: Melakukan restrukturisasi di Bulog agar menAgustus 2000 : jadi organisasi yang transparan, accountable, dan lebih profesional, sekaligus untuk mendorong regenerasi. Restrukturisasi di Bulog

200

LANGKAH STRATEGIS DAN KEBIJAKAN TEROBOSAN 2000-2001

melibatkan 5 jabatan eselon I (Deputi) dan 54 jabatan eselon II (Karo dan Kadolog) tanpa menimbulkan gejolak yang berarti. Dari 26 Kadolog yang ada di seluruh Indonesia, 24 di antaranya dipensiunkan atau dimutasikan dalam rangka restrukturisasi tersebut.

April – April–Agustus 2000 : Mengubah sistem accounting Bulog menAgustus 2000 : jadi Generally Accepted Accounting practices. Menghapuskan dana off-budget sehingga semua transaksi menjadi on-budget sehingga lebih transparan dan accountable. Memulai proses restrukturisasi dalam rangka menyiapkan Bulog dari LPND ke arah Perum.

SEKRETARIS TIM MONITORING PROGRAM PERCEPATAN PEMULIHAN EKONOMI, April–Agustus 2000 Mei–Agustus2000 : Diangkat sebagai Sekretaris Tim MoniMei– Agustus 2000 : toring Program Percepatan Pemulihan Ekonomi, bertugas membantu Presiden RI dan Kabinet dalam mempercepat proses pengambilan keputusan dalam bidang perekonomian (+ 50 keputusan penting) sehingga memberikan kontribusi yang signifikan terhadap peletakan landasan percepatan pemulihan ekonomi nasional.

Milestones Rizal Ramli di Pemerintahan, 2000-2001

201

MENTERI KOORDINATOR BIDANG PEREKONOMIAN, Agustus 2000 – Juni 2001 26 Agustus 2000 : Dilantik sebagai Menteri Koordinator Bidang Perekonomian.

4 September 2000 : Mencanangkan 10 Program Percepatan Pemulihan Ekonomi yang diakui oleh dunia internasional sebagai program pemulihan ekonomi yang kredibel.

September 2000 : Menghadiri IMF-World Bank Annual Meeting di Praha, Republik Czeck dan melakukan serangkaian pertemuan dengan para pejabat penting, seperti Presiden Bank Dunia, Presiden IFC, Menteri Keuangan OECD, pejabat Standard & Poor’s (S&P), dll., untuk menjelaskan mengenai 10 Program Percepatan Pemulihan Ekonomi Indonesia. Pada akhir bulan September 2000, S&P menaikkan rating mata uang Indonesia dari C ke B- dengan outlook “stable”.

17-18 Oktober2000: Memimpin delegasi Indonesia dalam CGI 17-18 Oktober 2000 : Meeting di Tokyo. Di tengah keraguan dan pesimisme banyak pihak, ditambah dengan tajamnya sorotan dunia internasional terhadap kasus Atambua, Menko Perekonomian

202

LANGKAH STRATEGIS DAN KEBIJAKAN TEROBOSAN 2000-2001

berhasil meyakinkan para kreditor yang tergabung dalam CGI untuk memberikan pinjaman kepada Indonesia sebesar US$ 5,3 miliar (US$ 4,8 miliar dalam bentuk pinjaman lunak dan mendapatkan grant & technical assistance senilai US$ 530 juta.

Oktober 2000 : Sebagai bentuk dari mulai pulihnya kepercayaan investor internasional, Unocal Corporation menyatakan komitmennya untuk melakukan investasi sebesar US$ 1,5 miliar di Indonesia untuk jangka waktu investasi 5 tahun. Investasi tersebut akan dilakukan sampai tahun 2002 dengan fokus pada bidang minyak bumi, gas bumi, dan sumber daya geotermal.

Akhir tahun 2000 : Ekonomi Indonesia selama tahun 2000 tumbuh sebesar 4,8%, di atas perkiraan semula yang hanya 2-3% dengan budget deficit yang lebih kecil dari perkiraan semula, yaitu hanya –3,2% dari GDP (perkiraan semula adalah –4,8% dari GDP). Turn around ekonomi Indonesia mulai terjadi pada tahun 2000.

Total ekspor Indonesia selama tahun 2000 mencapai US$ 62 miliar, atau naik 27% dari ekspor Indonesia pada tahun 1999.

Milestones Rizal Ramli di Pemerintahan, 2000-2001

203

Jumlah penduduk yang bekerja meningkat sebesar 1 juta tenaga kerja.

Perbaikan signifikan di sektor riel yang diperlihatkan dengan: (a) tingkat penggunaan listrik oleh sektor industri yang meningkat sebesar 8,5% dibandingkan dengan rata-rata 5% selama krisis, walaupun terjadi kenaikan Tarif Dasar Listrik (TDL) yang cukup tinggi, (b) tingkat penjualan eceran dan tingkat penjualan sepeda motor yang merupakan cerminan dari daya beli masyarakat golongan menengah ke bawah juga mengalami peningkatan masingmasing sebesar 17% dan 71%, (c) sektor konstruksi yang semula stagnan selama 2 tahun terakhir, mulai menunjukkan kebangkitan dengan pertumbuhan sebesar 8,3%.

Terjadi peningkatan pemanfaatan kapasitas terpasang di sektor industri dari sekitar 5060% pada akhir tahun 1999 menjadi sekitar 70-80% pada akhir tahun 2000.

Dalam bidang perbankan, terjadi perbaikan sejumlah indikator penting seperti menguatnya struktur permodalan, menurunnya rasio non-performing loans, dan membaiknya net interest margin.

204

LANGKAH STRATEGIS DAN KEBIJAKAN TEROBOSAN 2000-2001

Januari 2001 : Mencanangkan 3 Program Peningkatan Produktivitas dan Kesejahteraan Petani (restrukturisasi hutang petani, termasuk pemberian hair cut, penyempurnaan distribusi pupuk, dan reformasi KUD).

Januari-Mei 2001 : Mempercepat proses “go public” terhadap BUMN dalam rangka memenuhi target APBN 2001, terutama terhadap BUMN Indofarma dan Kimia Farma.

Memulai proses “go public” Bank Mandiri, yang merupakan bank BUMN terbesar di Indonesia.

Januari 2001 : Indonesia dan Singapura menandatangani kontrak jual-beli gas alam dari Natuna Barat senilai US$ 9,4 miliar selama 22 tahun. Selain itu, juga ditandatangani kontrak jual-beli gas alam dari Sumatera Selatan ke Singapura senilai US$ 14 miliar.

Januari 2001 : Membentuk Komite Percepatan Pembangunan Infrastruktur untuk merumuskan strategi dan kebijakan dalam bidang infrastruktur.

Mei 2001 : Mendorong penghapusan cross-ownership dan

Milestones Rizal Ramli di Pemerintahan, 2000-2001

205

cross-management di industri telekomunikasi antara PT Telkom dan PT Indosat, sekaligus untuk menciptakan kompetisi dan mendorong kedua operator telekomunikasi nasional tersebut menjadi full service operators. Langkah ini dinilai sebagai langkah yang tepat dan kredibel serta mendapatkan tanggapan yang sangat positif dari berbagai kalangan, baik domestik maupun internasional. Langkah ini menghasilkan Rp 5 trilliun penerimaan negara tanpa menjual sama sekali saham Telkom maupun Indosat.

Juni 2001 : Memimpin pre-CGI meeting di Jakarta yang merupakan forum evaluasi kinerja ekonomi tengah tahun bersama negara-negara donor yang tergabung dalam CGI. KETUA KOMITE KEBIJAKAN SEKTOR KEUANGAN, Agustus 2000 – Juni 2001 Selaku Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, DR. Rizal Ramli juga menjabat sebagai Ketua Komite Kebijakan Sektor Keuangan (KKSK). Di bawah kepemimpinan DR. Rizal Ramli, KKSK telah berhasil memutuskan sekitar 140 keputusan penting, baik yang menyangkut restrukturisasi utang maupun percepatan penjualan asset yang dikelola oleh BPPN.

206

LANGKAH STRATEGIS DAN KEBIJAKAN TEROBOSAN 2000-2001

Oktober 2000 : Memulai restrukturisasi hutang dari 14.000 UKM yang memiliki nilai pinjaman < Rp 5 miliar.

Oktober 2000 : Menyelesaikan rekapitalisasi perbankan, termasuk rekapitalisasi Bank Bali.

November 2000 : Mempercepat penjualan asset yang dikelola PT Holdiko Perkasa, yang melibatkan 6 asset utama (Salim Oleochemical, Indomilk, Indolakto, Indomiwon, Mosquito Coil, dan 25 perkebunan kelapa sawit milik Salim Grup â&#x20AC;&#x201C; yang dijual kepada Guthrie, Malaysia) dengan total nilai mencapai Rp 5,97 triiyun.

November 2000 : Menyelesaikan penjualan kredit-kredit di bawah Rp 5 miliar kepada pihak ketiga dengan total nilai Rp 871 miliar yang terdiri dari 92.252 debitur.

Desember 2000 : Restrukturisasi bisnis dan utang PT IPTN menjadi PT Dirgantara Indonesia (PT DI) sehingga viable secara bisnis dan finansial.

Akibat langkah-langkah tersebut penjualan PT DI meningkat dari Rp 508 miliar pada tahun 1999 menjadi Rp 1,4 triliun pada tahun 2001. Kerugian perusahaan sebesar Rp

Milestones Rizal Ramli di Pemerintahan, 2000-2001

207

75 miliar tahun 1999 berubah menjadi keuntungan sebesar Rp11 miliar.

Desember 2000 : KKSK berhasil menekan pihak Marubeni sebagai kreditor Chandra Asri untuk menurunkan tingkat suku bunga pinjaman dan memperpanjang jangka waktu pengembalian pinjaman dari 12 tahun menjadi 15 tahun.

Desember 2000 : KKSK menyetujui penjualan saham Indocement kepada Heidelberger Zement.

Akhir tahun 2000 : Penjualan asset tahun 2000 mencapai Rp 20,71 triliun, melebihi target yang hanya sebesar Rp 18,9 triliun. Sementara itu restrukturisasi hutang di bawah payung Prakarsa Jakarta berhasil mencapai US$ 9,8 miliar atau di atas target sebesar US$ 8 miliar.

Januari 2001 : KKSK mempercepat proses negosiasi restrukturisasi hutang yang melibatkan sejumlah bisnis skala besar.

Januari – 2001: KKSK menyetujui “Corporate Restructuring Januari–Februari Februari 2001: Guidelines” yang baru yang dinilai banyak pihak, sebagai kebijakan yang kredibel dan dinilai mampu mempercepat proses restrukturisasi hutang yang dikelola BPPN.

208

LANGKAH STRATEGIS DAN KEBIJAKAN TEROBOSAN 2000-2001

April 2001 : Melakukan Restrukturisasi sektor Real Estat Indonesia yang memiliki kredit macet di BPPN. Hampir seluruh perusahaan besar Real Estat Indonesia memiliki kredit macet yang besar di bank-bank Nasional pasca krisis 1998 dan yang kemudian diserahkan ke BPPN. KKSK melakukan restrukturisasi kredit real estate dengan memperpanjang tenor pinjaman dan memberikan discount pembayaran bunga. Akibat restrukturisasi tersebut, sektor real estat bisa bangkit kembali dan menjadi motor penggerak pertumbuhan ekonomi tahun 2003-2004.

KETUA TIM KEPPRES 133, Agustus 2000 â&#x20AC;&#x201C; Juni 2001 Selaku Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, DR. Rizal Ramli juga menjabat sebagai Ketua Tim Keppres 133 yang bertugas menyelesaikan restrukturisasi PLN dan renegosiasi kontrak-kontrak pembelian listrik swasta (IPP) bersama-sama dengan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral.

Agustus 2000 â&#x20AC;&#x201C; Juni 2001 : Menyelesaikan 16 dari total 27 kasus renegosiasi kontrak pembelian listrik swasta (IPP).

Melakukan renegosiasi kontrak pembelian listrik swasta (independent power producers/ IPP). Kontrak penjualan listrik

Milestones Rizal Ramli di Pemerintahan, 2000-2001

209

swasta yang dibuat pada masa Orde Baru itu penuh dengan KKN dan mark-up. Akibatnya, berbagai kontrak itu membebani PLN sebesar US$ 80 miliar. Renegosiasi ditekankan pada penurunan tarif penjualan mereka ke PLN, dari sekitar US$ 7-9 cents per kWh menjadi hanya US$ 4 cents. Melalui negosiasi yang alot dan sejumlah terobosan akhirnya beban PLN turun menjadi US$ 35 miliar.

Januari – Mei 2001 : Melakukan revaluasi aset sekaligus menetapkan kebijakan deffered tax payment, dalam upaya memperbaiki posisi keuangan PLN sehingga menjadi lebih sehat dan kembali memiliki akses kepada perbankan dan pasar obligasi. Dengan langkah-langkah tersebut, aset PLN meningkat dari Rp 52 triliun menjadi Rp 202 triliun, dan modalnya meningkat dari –Rp 9,1 triliun menjadi + Rp 119,4 triliun, dengan struktur aset dan modal kuat tersebut PLN memiliki akses untuk mendapatkan modal kerja dari perbankan maupun dari pasar obligasi. Disamping itu, PLN juga diminta untuk mengurangi kerugian transmisi (transmission loss) yang saat itu sangat tinggi (16%).

MENTERI KEUANGAN, Juni 2001 – Juli 2001 13 Juni 2001 : Dilantik menjadi Menteri Keuangan.

Juni – Juli 2001 : Menyelesaikan pembahasan mengenai revisi APBN 2001 dengan DPR. Proses pembahasan budget ini merupakan pembahasan tercepat dalam sejarah Indonesia modern. (13-16 Juni).

210

LANGKAH STRATEGIS DAN KEBIJAKAN TEROBOSAN 2000-2001

Meningkatkan target-target internal dari Direktorat- direktorat Jenderal yang berada di bawah naungan Departemen Keuangan, sebesar 10-20%. Peningkatan target-target internal tersebut terutama dari segi penerimaan, seperti pada Ditjen Bea dan Cukai, Ditjen Pajak, Ditjen Pembinaan BUMN, dan BPPN. Menyelesaikan pembahasan mengenai Undang- undang Perhitungan Anggaran Negara 1999/2000. Memulai pembahasan RUU mengenai Badan Peradilan Pajak.

Calon Presiden dengan Agenda dan Program Perubahan

211

212

LANGKAH STRATEGIS DAN KEBIJAKAN TEROBOSAN 2000-2001

BAB XIII

Calon Presiden dengan Agenda dan Program Perubahan

Calon Presiden dengan Agenda dan Program Perubahan

A

213

da tiga hal yang belakangan ini sangat diidamidamkan oleh rakyat Indonesia, yaitu perubahan, perubahan, dan perubahan. Angin perubahan bertiup kencang mulai dari Aceh, Sumatera Utara, Jawa Barat, Sulawesi Selatan hingga ke Nusa Tenggara Barat. Di Aceh, Irwandi Yusuf, yang menjadi Calon Gubernur lewat jalur independen mampu mengalahkan calon-calon yang dijagokan oleh partai-partai besar.

Di Jawa Barat, duet Achmad Heryawan-Dede Yusuf yang diusung partai menengah, bisa menenggelamkan calon incumbent yang didukung Golkar dan jenderal populer yang diusung PDIP. Di Sulawesi Selatan, yang dikenal sebagai Golkar Country â&#x20AC;&#x201C; karena merupakan daerah basis partai berlambang beringin itu, calon dari Golkar ditaklukan Syahril Yasin Limpo yang didukung partai-partai menengah. Sedangkan di Nusa Tenggara Barat, anak muda berusia 36 tahun, Tuan Guru Bujang, menjungkalkan calon-calon yang jauh lebih populer dan didukung partai-partai besar.

Ya, tak ada kekuatan yang bisa membendung keingi213

214

LANGKAH STRATEGIS DAN KEBIJAKAN TEROBOSAN 2000-2001

nan rakyat untuk berubah. Nah, pesan tentang perubahan itulah yang membuat Rizal Ramli menyingsingkan lengan baju untuk maju ke gelanggang Pemilihan Presiden 2009.

Ia bertekad melakukan perubahan yang mendasar untuk memperbaiki nasib mayoritas rakyat Indonesia yang masih berkubang dalam kemiskinan. â&#x20AC;&#x153;Kita perlu melakukan perubahan. Bukan sekedar pergantian pimpinan nasional. Pemilu yang hanya melanjutkan status quo dan sekedar penggantian presiden, tidak akan membawa perubahan nasib bangsa dan rakyat Indonesia,â&#x20AC;? kata Rizal Ramli, ketika mencanangkan Blok Perubahan, yang didukung oleh 12 partai politik, sebagai jawaban atas munculnya Blok S (Susilo Bambang Yudhoyono dari Partai Demokrat), Blok M (Megawati dari PDIP), dan Blok J (Jusuf Kalla dari Partai Golkar).

Bayangkan, setelah 63 tahun Indonesia merdeka, dan 10 tahun era Reformasi bergulir, nasib 80% rakyat Indonesia sama sekali belum menikmati arti kemerdekaan yang sesungguhnya. Mereka masih terpenjara oleh kemiskinan: tinggal di rumah yang sempit sehingga mesti berdesakdesakan, susah mencari makan, pendidikan makin tidak terjangkau, dan jika sakit takut setengah mati. Bukan takut menghadapi jarum suntik atau meja operasi, tapi takut tidak bisa membayar.

Rizal Ramli sangat memahami kesulitan yang dihadapi masyarakat kelas bawah itu. Sejak menjadi mahasiswa ITB pada tahun 1970-an, Rizal kerap mengunjungi daerah-daerah kantong kemiskinan di sepanjang pantai utara Pulau Jawa.

Calon Presiden dengan Agenda dan Program Perubahan

215

Bahkan, sebagai anak yatim piatu sejak usia 7 tahun, Rizal Ramli juga sempat merasakan pahit getirnya kemiskinan itu.

Ia ingat betul, bagaimana galau pikirannya ketika selepas SMA dan mendaftar di ITB. Rizal Ramli diterima di ITB, tapi tidak memiliki uang untuk membayar uang kuliah.

Akhirnya, ia meminta dispensasi untuk tidak masuk kuliah dulu dan kemudian memilih bekerja di sebuah percetakan di Jakarta. Enam bulan kemudian, setelah uang terkumpul, baru Rizal Ramli mengikuti perkuliahan.

Dan kini, beban masyarakat semakin berat untuk melanjutkan pendidikan, karena perguruan tinggi negeri mematok uang masuk puluhan juta rupiah. Anak orang miskin, betapapun cerdasnya, tidak mungkin mencicipi bangku kuliah. Walhasil, sandang, pangan, pendidikan, dan kesehatan semakin jauh dari jangkauan mayoritas rakyat Indonesia.

Kondisi yang amat memberatkan mayoritas rakyat itulah yang harus didobrak dengan agenda perubahan yang nyata.

Dan perubahan, tidak bisa diserahkan kepada kekuatankekuatan status quo, yang hanya akan melanjutkan rute perjalanan bangsa Indonesia melalui Jalan Lama.

Karena itu, harus ada pemimpin baru yang bisa memandu Indonesia menempuh Jalan Baru. Jalan yang memungkinkan mayoritas rakyat bisa menikmati arti kemerdekaan yang sesunguhnya. Bebas dari kemiskinan. Bisa mencukupi sandang pangan dan papan yang layak. Juga memiliki akses yang memadai untuk menikmati fasilitas kesehatan dan pendidikan. Rizal Ramli bukan Calon Presiden â&#x20AC;&#x153;dadakanâ&#x20AC;?.

Sejak dua tahun terakhir, Rizal Ramli kerap mempresenta-

216

LANGKAH STRATEGIS DAN KEBIJAKAN TEROBOSAN 2000-2001

sikan gagasan orsinalnya mengenai agenda perubahan dan Jalan Baru di berbagai tempat dalam berbagai kesempatan.

Dan selama dua tahun terakhir pula Rizal Ramli semakin intensif melakukan kunjungan ke berbagai daerah, bertemu dengan para kyai di Pesantren, mulai dari Parung,Tasikmalaya, Cirebon, Jombang, Jember, Pasuruan, hingga ke Mataram.

Ia juga mengujungi Bandung, Semarang, Malang, Surabaya, hingga ke Papua, untuk bertemu dengan tokoh-tokoh masyarakat dan aktivis pergerakan. Kawasan Sumatera terus dijelajahi, mulai dari Aceh, Medan, Padang, Bangka Belitung, hingga Lampung untuk bertemu dengan tokoh-tokoh partai politik, kaum intelektual, dan menyambangi masyarakat hingga ke pasar-pasar tradisional.

Selain memaparkan gagasan Jalan Baru dan agenda perubahan, Rizal Ramli juga kerap memotret kondisi riil masyarakat untuk menampung keluh kesah mereka mengenai kehidupan yang makin berat. Memang, temuan yang paling menonjol dari penjelajahan ke berbagai daerah itu adalah merosotnya taraf hidup mayoritas masyarakat, termasuk anjloknya omzet usaha menengah dan kecil hingga 40%. Rizal Ramli juga menyaksikan kebangkrutan industri kerajinan rotan sepanjang pantai utara Jawa â&#x20AC;&#x201C; karena pemerintah SBY mengizinkan ekspor rotan mentah. Ratusan ribu tenaga kerja di industri rotan kehilangan pekerjaan. Sementara, China pun muncul sebagai produsen barang rotan terkemuka, yang bahan bakunya diimpor dari Indonesia.

Dalam perjalanan ke berbagai daerah itu, hanya satu agenda yang selalu dibawakannya: Indonesia harus berubah.

Calon Presiden dengan Agenda dan Program Perubahan

217

Indonesia harus meretas Jalan Baru, dan meninggalkan Jalan Lama yang sudah ditempuh oleh rezim Orde Baru hingga pemerintah SBY. Yang dimaksud Jalan Lama adalah kebijakan pembangunan ekonomi yang disetir oleh negara-nega maju dan lembaga-lembaga internasional seperti IMF-Bank Dunia, atau lebih dikenal sebagai Konsensus Washington.

Kebijakan itu dijalankan oleh para ekonom Mafia Berkeley pada era Soeharto, yang dimotori oleh Widjojo Nitisastro, dan diteruskan oleh murid dan cucu muridnya seperti Boediono dan Sri Mulyani pada era pemerintahan SBY saat ini. Mereka dikenal sebagai â&#x20AC;&#x153;darlingâ&#x20AC;? IMFBank Dunia.

Kebijakan ekonomi yang dijalankan oleh Mafia Berkeley dan anak- cucu muridnya sama dan sebangun sejak dulu, yakni membebek pada pola kebijakan yang direkomendasikan oleh IMF-Bank Dunia, seperti privatisasi BUMN, liberalisasi sistem keuangan dan perdagangan.

Pendek kata, kebijakan propasar yang ugal-ugalan, yang mengakibatkan jumlah penduduk miskin berbiak lebih cepat ketimbang yang mampu diangkat dari kemiskinan lewat program penanggulangan kemiskinan. â&#x20AC;&#x153;Itulah yang kami namakan sebagai Jalan Lama,â&#x20AC;? kata Rizal Ramli.

Dan Jalan Lama gagal membawa Indonesia menjadi negara besar yang disegani di Asia. Dilihat dari segi pendapatan, yakni pruduk domestik bruto (PDB) per kapita, Indonesia tertinggal jauh dibandingkan dengan Korea Selatan, Taiwan, Malaysia, Thailand, dan bahkan China. Padahal, pada tahun 1960-an, PDB per kapita semua negara hampir sama, sekitar US$ 100/kapita. Pada tahun 2005, PDB per kapita

218

LANGKAH STRATEGIS DAN KEBIJAKAN TEROBOSAN 2000-2001

Indonesia hanya sekitar US$ 1.260. Malaysia 4 kali kita, Korea Selatan 13 kali kita, Thailand 2 kali kita, Taiwan 12 kali kita, dan bahkan China telah menjadi 1,4 kali kita. Selama 40 tahun terakhir, Indonesia paling tertinggal dibandingkan dengan negaranegara Asia lainnya.

Tidak ada perubahan pola kebijakan yang dilakukan pemerintah SBY dibandingkan dengan pemerintah Soeharto.

Keduanya sama-sama gagal meningkatkan kesejahteraan mayoritas rakyat. Memang, pada tahun 2004 ada yang menjanjikan perubahan. Kenyataannya, hal itu sekedar retorika.

Faktanya, jalan yang ditempuh masih Jalan Lama yang telah terbukti gagal membawa kesejahteraan dan kebangkitan Indonesia selama tiga dekade lebih Orba berkuasa. Jalan Lama itu memperkokoh neokolonialisme, menggadaikan kekuatan politik dan ekonomi Indonesia, sehingga potensi sumber daya manusia dan sumber daya alam Indonesia yang sangat besar terabaikan.

Perubahan tidak bisa diserahkan kepada keuatan status quo. Karena itulah, Rizal Ramli merasa terpanggil untuk tampil di gelanggang Pemilihan Presiden agar bisa menjalankan agenda perubahan secara fundamental. Maka, Rizal Ramli pun sibuk melobi partai-partai properubahan untuk menjadi pendukungnya. Kini, sudah 15 partai yang berada di belakang Rizal Ramli, yakni Partai Pekerja dan Pengusaha Indonesia, Partai Bintang Reformasi, PNBK, Partai Damai Sejahtera, PKNU, PPRN, dll.

Jalan yang ditempuh oleh Rizal Ramli menuju Pilpres 2009 bukan bentangan karpet merah. Malah sebaliknya,

Calon Presiden dengan Agenda dan Program Perubahan

219

merupakan jalan berbatu dengan jurang menganga di kanan-kirinya. Pihak kepolisian misalnya, pada tanggal 5 Januari 2009, dengan pertimbangan yang sangat politis, menetapkan Rizal Ramli sebagai tersangka penghasut dari aksi unjuk rasa menentang kenaikan harga BBM. Bukan cuma itu, sebelumnya Rizal Ramli juga dicopot dari jabatannya sebagai Presiden Komisaris PT Semen Gresik karena kerap mengkritik kebijakan pemerintah SBY. Alasan pencopotan, sebagaimana dikemukakan Menneg BUMN Sofyan Djalil, karena langkah-langkah Rizal Ramli tidak sesuai dengan etika sebagai Komisaris Utama. Alasan Sofyan Djalil itu sangat naif dan bisa diperdebatkan. Jika karena kritikan tajam yang dilontarkan Rizal Ramli kepada pemerintah SBY dinilai sebagai “pelanggaran etika”, maka di negeri ini tidak lagi tersedia ruang yang lapang untuk berbeda pandangan dan beradu argumentasi.

Penggunaan kekuatan secara telanjang, baik dalam pencopotan sebagai Preskom PT Semen Gresik maupun penetapan sebagai tersangka, menunjukkan pemerintah sekarang telah menjelma menjadi baby Orba. Tokoh-tokoh kritis dibungkam atau disingkirkan, kalau perlu dengan menjadikan polisi sebagai alat untuk “menggebuk”.

Meski terus dijegal dan didzalimi oleh penguasa, toh Rizal Ramli pantang menyerah. Ia tetap konsisten memperjuangkan agenda perubahan yang diyakininya. Untuk itu, pada awal tahun 2009, Rizal Ramli mendirikan “Rumah Perubahan” yang berokasi di Jalan Panglima Polim V, Ja-

220

LANGKAH STRATEGIS DAN KEBIJAKAN TEROBOSAN 2000-2001

karta Selatan, sebagai markas besarnya untuk menyebarkan “virus” perubahan. Beberapa tokoh politik sempat singgah ke Rumah Perubahan, antara lain, Taufiq Kiemas, Ketua Dewan Pertimbangan Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan, dan Sutiyoso, Calon Presiden dari Partai Indonesia Serikat (PIS). Baik Taufiq Kiemas maupun Sutiyoso, mendukung sepenuhnya agenda perubahan yang diusung Rizal Ramli bersama Blok Perubahan. Upaya Rizal Ramli mensosialisasikan agenda perubahan tidak sia-sia. Jika sebelumnya nama Rizal Ramli tidak pernah masuk “hitungan” dalam berbagai survei, ternyata dalam polling terbaru yang diselenggarakan Lembaga Survei Nasional yang dilaksanakan 5 – 15 Maret 2009, tiba-tiba saja nama Rizal Ramli muncul diperingkat 6, dengan elektabilitas 3,2%. Munculnya nama Rizal Ramli yang langsung menyodok ke peringkat 6 ini, melewati nama-nama Calon Presiden lainnya, yakni Wiranto (1,5%), Hidayat Nurwahid (1,2%), Sutiyoso (1%), dan Soetrisno Bachir (0,5%). Adapun peringkat 1 sampai 5 secara berurutan ditempati SBY (45,1%), Megawati (15,3%), Prabowo Subianto (10,2%), Sri Sultan Hamengkubuwono X (5,8%), dan Jusuf Kalla (3,3%).

Tujuan Perubahan Menurut Rizal Ramli, perubahan harus membawa manfaat yang nyata dalam peningkatan kesejahteraan rakyat, keadilan sosial, kedaulatan politik dan ekonomi, serta membuat Indonesia menjadi negara yang kuat dan dihormati di dunia. Perubahan itu akan menjadi awal dari Kebangkitan

Calon Presiden dengan Agenda dan Program Perubahan

221

Rakyat dan Kejayaan Indonesia.

Perubahan baru bermanfaat jika terjadi peningkatan kesejahteraan rakyat sehingga rakyat mampu mendapatkan 5P (Pangan, Pekerjaan, Pendidikan, Pelayanan Kesehatan, dan Perumahan). Peningkatan penyediaan pangan, pendidikan, pelayanan kesehatan, dan perumahan juga akan meningkatkan lapangan pekerjaan.

Pendidikan harus diubah dari sistem pendidikan yang hanya konsumtif (indoktrinasi dan penjejalan informasi) menjadi pendidikan yang lebih produktif dan kreatif sehingga mampu menghasilkan analisis, sintesis, peningkatan nilai tambah, dan kreativitas. Seluruh rakyat Indonesia juga harus mendapatkan kesempatan pendidikan yang adil dan terjangkau. Kesempatan pendidikan tidak boleh dibatasi hanya untuk kelompok masyarakat mampu, tetapi harus terbuka untuk semua lapisan masyarakat. Perubahan sistem pendidikan dan peningkatan akses tersebut dapat dibiayai dengan hasil renegosiasi kontrak sumber daya alam. Sehingga terjadi tranformasi dari Sumber Daya Alam menjadi Sumber Daya Manusia unggul. Sumber daya manusia unggul itulah yang akan menjadi motor perubahan dan kebangkitan Indonesia pada awal Abad ke 21.

Tujuan perubahan tersebut akan lebih cepat tercapai jika kita memperjuangkan kedaulatan politik, ekonomi, keuangan, pangan, energi, pertahanan, dan teknologi. Kedaulatan itulah yang terabaikan, bahkan sengaja dilupakan selama 40 tahun terakhir, sehingga 80% rakyat Indonesia belum menikmati arti kemerdekaan dan Indonesia tertinggal diband-

222

LANGKAH STRATEGIS DAN KEBIJAKAN TEROBOSAN 2000-2001

ingkan dengan negaranegara besar lainnya di Asia. Perubahan dari negara â&#x20AC;&#x153;terjajahâ&#x20AC;? menjadi negara yang berdaulat akan merupakan kekuatan dahsyat untuk mencapai tujuan kemerdekaan.

Berikut ini gagasan dan agenda Perubahan yang dicanangkan Rizal Ramli: Kedaulatan Politik: Walaupun secara normatif dan formal Indonesia mengaku sebagai negara yang berdaulat, tetapi didalam prakteknya pengaruh negara-negara besar dalam bidang politik, ekonomi, dan pertahanan masih sangat dominan. Negaranegara berkembang seperti Malaysia, China, India, Brazil, dan Iran memiliki kedaulatan yang lebih kuat dalam bidang politik, ekonomi dan pertahanan. Tahun ini harus menjadi awal dari kebangkitan kedaulatan politik bangsa Indonesia.

Kedaulatan Ekonomi: Dengan sengaja dan sistematis selama 40 tahun terakhir, kedaulatan ekonomi telah digadaikan kepada negara adidaya dan lembaga keuangan multilateral. Melalui ketergantungan hutang, kekuatan-kekuatan luar tersebut kemudian mendikte, memesan, dan mengijon undang-undang dan peraturan Pemerintah, bahkan ikut menentukan dalam penunjukan pejabat-pejabat ekonomi sehingga sesuai dengan kepentingan strategis jerat Washington (Washington Concensus).

Calon Presiden dengan Agenda dan Program Perubahan

223

Tidak aneh bahwa strategi dan kebijakan ekonomi sering lebih menguntungkan kepentingan diluar Indonesia ketimbang memberi manfaat untuk rakyat Indonesia. Kebijakan ekonomi bahkan sering menyebabkan proses pemiskinan struktural: rakyat Indonesia bagaikan ayam yang mati di lumbung padi, di tengah-tengah kekayaan alam yang melimpah dan alam yang indah.

Agar supaya rakyat lebih sejahtera, dan Indonesia menjadi negara maju, maka kedaulatan ekonomi harus direbut sehingga proses pemiskinan struktural dihentikan dan kebijakan ekonomi memberi manfaat untuk rakyat dan kepentingan nasional.

Kedaulatan Pangan, Energi, Pertahanan dan Teknologi Sebagai negara dengan penduduk 220 juta jiwa, adalah sangat penting untuk memiliki kedaulatan di bidang pangan, energi, pertahanan, dan teknologi. Kedaulatan di keempat bidang tersebut merupakan prasyarat penting untuk menjadi negara besar dan dihormati di dunia.

Perubahan, Demokrasi dan Hak Asasi Banyak kalangan yang menilai bahwa 10 tahun demokrasi dan reformasi tidak membawa manfaat bagi rakyat dan kejayaan Indonesia adalah akibat sistem yang terlalu demokratis. Mereka ingin mengembalikan jarum jam, ingin membawa Indonesia kembali kedalam sistem otoriter. Padahal Indonesia telah mengalami pemerintahan super-kuat selama 32 tahun. Hasilnya Indonesia tertinggal

224

LANGKAH STRATEGIS DAN KEBIJAKAN TEROBOSAN 2000-2001

dibandingkan negara-negara besar di Asia, kesejahteraan mayoritas rakyatnya menyedihkan, gap antara yang kaya dan miskin luar biasa, dan tindakan anti demokratis serta pelanggaran terhadap hak asasi manusia sangat menonjol.

Upaya mengembalikan sistem otoriter justru akan membuat Indonesia semakin mundur kebelakang, sistem yang sangat tidak populer dalam dunia yang semakin demokratis.

Perubahan untuk perbaikan nasib rakyat dan kejayaan Indonesia dapat dan harus dilakukan dalam bingkai demokratis, yang diperlukan bukan pemerintahan yang kuat ala Orba, tetapi pemerintahan efektif dalam konteks negara demokratis.

Reformasi Kelembagaan: Reformasi Birokrasi: Sangat mendesak untuk melakukan reformasi birokrasi agar supaya birokrasi betul-betul menjadi pelayan masyarakat dan perang terhadap korupsi betul-betul bisa efektif. Perlu reformasi dalam sistem rekruitmen, sistem training, evaluasi, reward dan penalty birokrasi.

Reformasi Partai Politik: Demokrasi dan reformasi selama 10 tahun gagal meningkatkan kesejahteraan rakyat kerena telah dibajak oleh pikiran lama (neo-liberal) yang semakin memperkokoh neo-kolonialisme dan oligarki politik-ekonomi. Perlu segera dilakukan reformasi terhadap Partai Politik agar betul-betul menjadi saluran aspirasi kepentingan rakyat. Untuk itu perlu

Calon Presiden dengan Agenda dan Program Perubahan

225

segera dilakukan reformasi pembiayaan partai-partai politik sehingga demokrasi tidak dibajak oleh kekuatan uang.

Seperti halnya di Jerman dan beberapa negara Eropa, partai-partai politik sebaiknya dibiayai oleh negara sampai pendapatan per kapita rakyat Indonesia mencapai US$ 5 ribu per tahun. Dengan demikian, partai bisa merekrut kader-kader muda yang idealis dan cakap, pengeluarannya harus diaudit sehingga lebih transparan.

Reformasi TNI dan POLRI: Selama beberapa tahun terakhir reformasi TNI dan POLRI nyaris terhenti. Pemerintah Perubahan akan memperkuat TNI dari segi kualitas, peralatan militer, dan sistem pendukung agar TNI betul-betul bisa diandalkan untuk membela negara Republik Indonesia. Kekuatan Angkatan Laut akan ditingkatkan untuk mendukung konsep negara maritim, mempertahankan wilayah Kepulauan Indonesia, dan menghentikan pencurian kekayaan laut Indonesia. Realokasi Armada Barat di Jakarta dan Armada Timur di Surabaya perlu dilakukan sehingga betul-betul mencerminkan konfigurasi strategis untuk melindungi kedaulatan wilayah kepulauan Indonesia.

Reformasi POLRI juga perlu dilanjutkan agar Kepolisian menjadi pelindung dan pengayom masyarakat, dan bukan alat dari kekuasaan untuk membungkam pikiran masyarakat dan memasung demokrasi.

226

LANGKAH STRATEGIS DAN KEBIJAKAN TEROBOSAN 2000-2001

Agenda Perubahan : 1. Pangan yang surplus dan terjangkau: Dalam waktu kurang dari 3 tahun, produksi pangan Indonesia harus surplus dan harganya terjangkau untuk rakyat.

Indonesia yang selama ini menjadi importir produk pangan (beras, gula, kedelai, jagung, garam, dll) harus berubah menjadi eksportir produk pangan. Indonesia bahkan bisa jadi lumbung pangan Asia Tenggara dalam waktu 5 tahun.

Tujuan tersebut dapat dicapai dengan melakukan: 1. Pembangunan waduk dan irigasi di sepanjang aliran Sungai Citarum, Bengawan Solo, Sungai Brantas, Lampung, Sulawesi Selatan, Kalimantan, dan delta Membramo Papua.

2. Ekstensifikasi bibit unggul dengan produktivitas yang lebih tinggi.

3. Peningkatan penggunaan pupuk organik dan nonorganik yang disesuaikan dengan kondisi tanah setempat.

4. Pendirian Bank Pertanian yang akan meningkatkan akses kredit untuk petani.

5. Kebijakan harga yang akan menguntungkan petani melalui\ kebijakan tarif maupun nontarif.

6. Pemberian tanah negara di luar Pulau Jawa kepada petani, diikuti dengan mekanisasi pertanian.

2. Pertumbuhan Ekonomi di Atas 10% Selama 40 tahun Orba & baby Orba, pertumbuhan ekonomi Indonesia rata-rata hanya mencapai 6%. Tingkat pertumbuhan ekonomi seperti itu adalah rata-rata (medio-

Calon Presiden dengan Agenda dan Program Perubahan

227

cre) dibandingkan dengan negara-negara di Asia Timur.

Kinerja ekonomi Indonesia hanya sedikit lebih baik di atas Philipina. Itulah yang menyebabkan tingkat kesejahteraan rakyat di Malaysia, Korea, Taiwan, dan China jauh lebih tinggi dibandingkan dengan Indonesia selama 40 tahun terakhir. Jika kita hanya berbangga dengan pertumbuhan 6% maka Indonesia tidak akan pernah menjadi negara maju. Tanpa perubahan jalan dan strategi, pada tahun 2045, setelah seratus tahun kemerdekaan, Indonesia akan semakin tertinggal, bahkan oleh negara seperti Vietnam. Mayoritas rakyat Indonesia masih akan tetap miskin.

Jepang di bawah Perdana Menteri Ikeda, dengan program Double Income Plan, pernah mengalami pertumbuhan ekonomi di atas 12% selama dua dekade. Itulah yang menyebabkan Jepang mampu mengejar ketinggalannya dari negara Barat.

Demikian juga halnya, China selama 15 tahun mencapai pertumbuhan ekonomi 10 â&#x20AC;&#x201C; 12% setiap tahun. Itulah yang mengakibatkan China menjadi raksasa ekonomi di Asia.

Dengan Jalan Baru dan berbagai terobosan kebijakan, Indonesia akan mampu keluar dari krisis Jilid II ini dalam waktu kurang dari 2 tahun dan mempersiapkan dasar-dasar untuk menjadi negara yang kuat dan besar di Asia. Dengan tumbuh di atas 10% per tahun, maka akan tersedia lapangan kerja untuk pemuda pemudi Indonesia, peningkatan daya beli dan kesejahteraan rakyat Indonesia.

3. Perubahan Struktur Ekonomi Struktur ekonomi gelas anggur merupakan hasil kebi-

228

LANGKAH STRATEGIS DAN KEBIJAKAN TEROBOSAN 2000-2001

jakan ekonomi Orba dan baby Orba selama 40 tahun terakhir. Di bagian atas gelas anggur dikuasai oleh kelompok bisnis besar dan BUMN yang tidak efisien dan kebanyakan “jago kandang” sehingga sering menjadi beban (liability) negara. Pegangan gelas anggur tersebut sangat tipis, yang menunjukan kecilnya golongan menengah dan usaha skala menengah yang independen. Bagian bawah dari gelas anggur tersebut sangat besar yang menunjukan puluhan juta usaha kecil dan ekonomi rakyat. Negara selama ini selalu memanjakan bagian atas dari gelas anggur dan mengabaikan lapisan bawah, yang struktur ekonominya super-kompetitif dan margin keuntungannya sangat tipis.

Struktur gelas anggur yang sangat timpang tersebut sangat tidak adil, akan membuat demokrasi tidak langgeng karena potensi konflik sosial yang sangat besar dan dominasi politik dan kebijakan oleh kelompok ekonomi yang lebih kuat.

Struktur yang sangat tidak adil tersebut harus diubah menjadi struktur piramida. Indonesia memerlukan usaha skala besar tetapi bukan sekedar “jago kandang“ tetapi juga “jado dunia”, yang kompetitif didunia internasional dan mampu membawa nilai tambah di pasar internasional ke dalam negeri. Transformasi dari “jago kandang” menjadi “jado dunia” harus dilakukan secara bertahap melalui kebijakan yang koheren. Dengan demikian mereka diubah dari “beban“ menjadi “manfaat” bagi negara dan bangsa Indonesia.

Berbagai kebijakan juga harus dilaksanakan untuk mengembangkan golongan dan usaha skala menengah yang independen. Di samping itu, berbagai kebijakan, termasuk

Calon Presiden dengan Agenda dan Program Perubahan

229

kebijakan perpajakan, harus dirancang untuk membantu usaha kecil berkembang menjadi usaha menengah. Seperti diketahui, selama ini, pengusaha kecil langsung dikejar untuk membayar pajak jika keuntungannya di atas Rp18 juta.

Batas minimum kena pajak tersebut harus dinaikkan menjadi Rp 60 juta sehingga penumpukan modal usaha kecil akan lebih cepat.

4. Pembangunan Jaringan Kereta Api Trans-Sumatera, Trans-Kalimantan, Trans-Sulawesi dan Trans-Papua.

Pembangunan daerah-daerah di luar pulau Jawa relatif tertinggal dan manfaat eksploitasi sumber daya alam untuk rakyat sangat terbatas. Salah satu penyebab utamanya adalah fasilitas infrastruktur yang sangat tidak memadai. Pemerintahan Perubahan yang akan datang akan membangun jaringan Kereta Api Trans-Sumatera, Trans-Kalimantan, Trans-Sulawesi dan Trans-Papua, yang akan melewati daerah pusat-pusat pertanian, perkebunan, pertambangan dan kota-kota utama. Pembangunan jaringan kereta api tersebut akan menciptakan jutaan lapangan pekerjaan, langsung maupun tidak langsung, dan biaya transportasi untuk rakyat dan produkproduk lokal akan lebih murah.

Pemerintah Perubahan akan memacu pembangunan fasilitas transportasi massal di kota-kota besar yang memiliki penduduk di atas 3 juta orang. Dengan transportasi massal tersebut, terutama kereta api kota dan subway, maka biaya tranfortasi penduduk perkotaan akan lebih murah, mengurangi kemacetan kota dan berbagai dampak

230

LANGKAH STRATEGIS DAN KEBIJAKAN TEROBOSAN 2000-2001

negatif ekonomi dan lingkungan. Pemerintah Perubahan juga akan membangun jaringan pelabuhan laut dan udara sehingga ekonomi wilayah dan daerah di seluruh Indonesia akan meningkat. Pemerintah Perubahan juga akan menyelesaikan rencana pembangunan jalan tol trans-Jawa 1.400 km, yang selama pemerintahan SBY baru selesai terbangun kurang dari sepuluh persen. Pemerintahan Perubahan juga akan mempercepat pembangunan pembangkit listrik 10 ribu mega-watt, yang pelaksanaannya kurang dari 15 persen selama pemerintah SBY. Pemerintah Perubahan juga akan mempercepat diversifikasi sumber- sumber energi alternatif, termasuk geotermal dan bioenergy. Pemerintahan Perubahan juga akan mengubah program bagi-bagi uang seperti BLT menjadi program pembangunan infrastruktur pedesaan seperti jalan desa, air bersih, irigasi tertier dan fasilitas MCK sehingga manfaatnya bisa meningkat berkali-kali lipat.

5. Pembangunan Industri Pengolahan Bahan Mentah Selama ini Indonesia hanya menjual bahan baku dan bahan mentah. Seperti karet, cokelat, rotan, kopra, gas, batu bara, minyak bumi dan bahan-bahan tambang. Negara yang hanya penghasil dan eksportir bahan mentah tidak akan pernah menjadi negara yang makmur dan sejahtera karena nilai jual bahan mentah sangat rendah dibandingkan dengan produk akhir. Untuk\ mendapatkan nilai tambah yang lebih tinggi, penciptaan lapangan kerja lebih banyak, maka Pemerintahan Perubahan akan memacu pengemban-

Calon Presiden dengan Agenda dan Program Perubahan

231

gan\industri pengolahan bahan baku dan bahan mentah, serta produk-produk turunannya. Pengembangan industri pengolahan secara besar-besaran akan menciptakan jutaan lapangan pekerjaan baru untuk pemuda-pemudi Indonesia, meningkatkan daya beli dan kesejahteraan rakyat.

6. Peningkatan Manfaat Program Desentralisasi untuk Rakyat Desentralisasi telah berhasil mengurangi sentralisasi kekuasaan Pemerintah Pusat dan mendorong penguatan Pemerintah Daerah Tingkat II. Tetapi sayangnya, rata-rata anggaran 420 Pemda Kabupaten dan Kotamadya yang betulbetul untuk kepentingan rakyat baru mencapai 30%, bagian terbesar justru untuk keperluan eksekutif dan legislatif.

Perlu perubahan segera agar supaya 70% anggaran Pemda betul-betul untuk kepentingan rakyat setempat. Perubahan tujuan anggaran tersebut dapat dicapai melalui peningkatan demokratisasi dan transparansi pada tingkat Kabupaten dan Kotamadya. Peranan dan fungsi Gubernur perlu ditingkatan untuk meningkatkan koordinasi dan efisiensi program maupun anggaran.

7. Strategi Pembangunan Tanpa Utang Selama ini sepertiga dari sekitar Rp 1.000 triliun anggaran negara digunakan untuk membayar pokok bunga dan cicilan utang. Sebagian besar dari beban utang tersebut telah dikorup oleh para pejabat pada masa pemerintahan yang lalu dan diketahui oleh Bank Dunia dan negara kreditor.

232

LANGKAH STRATEGIS DAN KEBIJAKAN TEROBOSAN 2000-2001

Utang tersebut dapat diklasifikasikan sebagai utang najis (odious debt) yang harus direnegosisasikan sehingga beban rakyat lebih kecil. Karena mental inlander, Indonesia telah 3 kali kehilangan momentum negosiasi hutang: ketika transisi otoriter ke demokratis, perang melawan terorisme, dan bencana Tsunami.

Ketergantungan terhadap hutang juga bisa dikurangi secara drastis dengan melakukan perang terhadap korupsi dan penegakan hukum tanpa tebang-pilih, peningkatan efisiensi anggaran dan penghentian (moratorium) pembelian mobil dan rumah pejabat, serta pembangunan kantor-kantor pemerintah. Penghematan dan efisiensi hanya bisa efektif jika dilakukan reformasi birokrasi yang agresif.

Ketergantungan terhadap utang juga bisa dikurangi dengan mengubah pola pengeluaran pemerintah terutama untuk pembelian barang-barang modal (capital spending), yang mencapai sekitar Rp 400 triliun setahun. Pemerintah tidak perlu lagi membiayai pembelian peralatan dan barang modal, cukup dengan melakukan sewa-guna (leasing) sehingga pengeluaran untuk sewa-guna cukup senilai Rp 70 triliun. Penghematan sekitar Rp. 330 triliun per tahun bisa digunakan untuk membiayai pembangunan jaringan kereta api Trans-Sumatra, Trans-Kalimantan, Trans-Sulawesi dan Trans-Papua, serta berbagai proyek infrastruktur lainnya.

8. Koreksi Peranan Bank Sentral Ketika krisis ekonomi melanda Indonesia pada tahun 1997/98, IMF dan Bank Dunia memanfaatkan situasi terse-

Calon Presiden dengan Agenda dan Program Perubahan

233

but untuk mengurangi peranan Bank Sentral dengan mengubah Undang-undang Bank Indonesia (BI). Tugas utama Bank Indonesia hanya mengendalikan inflasi dan nilai tukar, tetapi peranan Bank Indonesia dalam penciptaan lapangan pekerjaan\ (employment creation) dihapuskan. Padahal di negara yang sudah sangat maju seperti Amerika dan banyak negara Eropa, selain stabilisasi nilai tukar dan pengendalian inflasi, Bank Sentral juga bertugas untuk menciptakan lapangan pekerjaan. Pada tahun 1970-an, kredit likuiditas Bank Indonesia ikut memainkan peranan penting dalam pembangunan sektor perkebunan sehingga Indonesia saat ini menjadi eksportir utama dunia untuk komoditas sawit, cokelat, dan karet.

Pengebirian Bank Indonesia harus dihentikan, Undangundang Bank Indonesia harus direvisi sehingga fungsinya juga mecakup penciptaan lapangan kerja. Dengan perubahan tersebut, Bank Indonesia tidak hanya berdagang kertas dan surat utang, tetapi juga memainkan peranan aktif dalam percepatan pertumbuhan ekonomi nasional.

234

LANGKAH STRATEGIS DAN KEBIJAKAN TEROBOSAN 2000-2001

Semangat Bushido, Strategi, dan Harmoni

EPILOG

Semangat Bushido, Strategi, dan Harmoni

235

236

LANGKAH STRATEGIS DAN KEBIJAKAN TEROBOSAN 2000-2001

R

uang kerja di kediaman pribadi keluarga Rizal Ramli, yang terletak di Jalan Bangka, Jakarta Selatan, dijejali lemarilemari yang penuh dengan koleksi buku. Di meja tamu, tergelar papan catur dalam keadaan “siap” untuk dimainkan. Di meja kerjanya, selain terdapat komputer, juga ada patung Samurai dan buku tentang musik klasik. Di belakang meja kerjanya, tergantung lukisan seorang anak Indonesia yang bertelanjang badan dan berwajah muram, tepat di sebelah kain merah putih yang berjuntai memanjang.

Sekilas, interior ruang kerja seperti itu memang hal lumrah: banyak buku, lukisan, dan aksesoris seperti patung tadi. Tapi, semua itu bagi Rizal Ramli memiliki makna simbolik.

Rizal Ramli terkesan dengan patung Samurai karena ia sangat mengagumi semangat bushido yang melekat pada para Samurai. “Mereka adalah kelas ksatria pada era Meiji dalam sejarah Jepang. Samurai memiliki semangat juang yang tinggi, rela berkorban demi negara dan bangsa, demi cita-cita nasional yang lebih besar.”

236

Semangat Bushido, Strategi, dan Harmoni

237

Kemudian dalam proses modernisasi Jepang, para Samurai dengan semangat bushido-nya menjadi agen utama perubahan ketika Jepang menjadi negara yang kuat dan besar hingga awal abad ke-20. Maka, Jepang pun mampu mengalahkan Rusia yang lebih kuat dan lebih besar. Semangat bushido adalah semangat dan daya juang yang pantang menyerah, punya kesediaan untuk berkorban bagi negara dan bangsa.

Papan catur yang terbuka, mencerminkan setiap langkah dan tindakan yang dilakukan mesti berlandaskan pada taktik dan strategi yang smart. Dengan taktik dan strategi yang jitu, tantangan dan rintangan yang betapapun beratnya bisa disiasati.

“Lukisan yang tergantung itu adalah karya Yayak Kencrit,” kata Rizal Ramli. Pada masa Orde Baru, sang pelukis diuber-uber penguasa, sehingga terpaksa “mengungsi” ke luar negeri, dan bermukim di Jerman. Pelukis jebolan ITB itu memang kerap mengangkat realitas buram ke atas kanvasnya, termasuk yang dikoleksi Rizal Ramli.

Lukisan itu menampilkan bocah miskin dengan wajahnya yang muram tanpa mengenakan pakaian. Padahal, di sampingnya menjuntai kain merah-putih yang melimpah.

Menurut Rizal Ramli, lukisan itu menunjukkan bahwa nasionalisme kita sampai saat ini masih merupakan nasionalisme yang sifatnya simbolis dan penuh retorika. “Seharusnya kain yang melimpah itu digunakan terlebih dulu untuk memberi baju pada anak miskin itu, bukan untuk membuat bendera,” ujarnya.

238

LANGKAH STRATEGIS DAN KEBIJAKAN TEROBOSAN 2000-2001

Nah, selama semangat nasionalisme kita masih sekadar simbolisme, romantisme-historis, dan hanya sebatas retorika, maka Indonesia tidak akan pernah beranjak menjadi negara yang maju dan besar. â&#x20AC;&#x153;Jika bangsa Indonesia ingin maju dan besar, maka semangat nasionalisme itu mesti tercermin dari keinginan untuk memperbaiki kesejahteraan rakyat kita. Perlu ada perubahan yang fundamental dalam kebijakan pembangunan Nasional. Sehingga mereka juga bisa menikmati hasil kemerdekaan dan pembangunan. Nasionalisme yang proaktif dan kreatif, bukan nasionalisme pasif yang sarat dengan romantisme masa lalu. Hanya dengan nasionalisme yang proaktif dan kreatif, Indonesia bisa menjadi bangsa yang besar dan mampu mensejahterakan rakyatnya,â&#x20AC;? kata Rizal Ramli panjang lebar.

Banyak negara yang menerapkan semangat nasionalisme yang proaktif, kreatif, dan inovatif, sehingga mampu mengejar ketertinggalannya dari Barat, seperti Jepang. Demikian juga halnya dengan Korea Selatan, Taiwan, Singapura, Malaysia, dan belakangan ini Cina. Tapi, untuk bisa mengubah kondisi nasionalisme yang romantis-historis, penuh simbolisme dan retorika, diperlukan semangat bushido. Semangat juang yang pantang menyerah. Semangat untuk bersedia mengorbankan diri bagi kepentingan nusa dan bangsa. â&#x20AC;&#x153;Tapi, semangat saja tidak cukup. Harus didukung oleh strategi dan taktik yang tepat, yang dicerminkan oleh papan catur yang ada di meja itu,â&#x20AC;? kata Rizal Ramli sambil tersenyum.

Lalu, apa hubungannya semua itu dengan musik klasik?

Semangat Bushido, Strategi, dan Harmoni

239

Menurut Rizal Ramli, sejak mahasiwa ia sudah menjadi penggemar musik klasik. Musiknya memiliki dinamika, tapi tetap berada dalam harmoni. Meski instrumen yang dimainkan demikian banyak, dan iramanya beragam, tapi tetap berada dalam satu bingkaian harmoni.â&#x20AC;?Keinginan kita untuk melakukan perubahan ke arah yang lebih baik, harus diupayakan dalam konteks perubahan yang penuh simfoni dan harmoni,â&#x20AC;? ujarnya. Dan jangan lupa, musik, apapun jenisnya, bisa memberikan ketenangan, penyegaran dan memperkaya jiwa. Juga bisa mendatangkan sikap yang lembut dan welas asih.

240

LANGKAH STRATEGIS DAN KEBIJAKAN TEROBOSAN 2000-2001

Didin Abidin Masud, lahir di Majalengka, 13 Maret 1959. Seusai menamatkan pendidikan di Jurusan Ekonomi dan Studi Pembangunan Fakultas Ekonomi Unpad, Bandung, tahun 1985, terjun sebagai Wartawan Pikiran Rakyat, Bandung. Tahun 1989 bergabung dengan Majalah Prospek sebagai Redaktur Eksekutif, tahun 1993 memperkuat majalah SWA, sebelum menjadi Redaktur Pelaksana di Majalah Tajuk pada tahun 1997. Tahun 2003 menjadi Pemimpin Redaksi Tabloid Properti . Selanjutnya, pada tahun 2005 menjadi Pemimpin Redaksi Majalah Arsitektur, Interior, Lansekap, dan Gaya Hidup TREN. Setelah mengundurkan diri dari TREN pada Januari 2008, kini bergerak dalam bisnis tanaman hias dan menjadi salah satu pendiri Toko Burgundy Flora di Jl. Siaga II No. 10, Pasar Minggu, Jakarta Selatan, yang menyediakan sarana produksi pertanian dan tanaman hias.

Buku-buku yang pernah ditulisnya, antara lain, Peta Uang 1995 (diterbitkan MGP News Network, 1994), Peluang dan Tantangan Investasi di Kawasan Timur Indonesia (diterbitkan Sekretariat Dewan Pengembangan Kawasan Timur Indonesia, 1996), Pergulatan 26 Manajer Menuju Sukses (diterbitkan PT Elex Media Komputindo, 1997), Pengembangan Koperasi di Indonesia (co-author, 2003), editor Bisnis Properti Menuju Crash Lagi, Panangian Simanungkalit (Pusat Studi Properti Indonesia, 2004).

Semangat Bushido, Strategi, dan Harmoni

241

Edy Mulyadi, lahir di Jakarta tahun 1966. Lulusan Fakultas Tarbiyah Universitas Muhammadiyah Jakarta, tahun 1992, ini, memiliki spesialisasi pada bidang corporate communication, khususnya dalam strategi hubungan perusahaan dengan stakeholders.

Dengan latar belakang pengalaman profesional di bidang jurnalistik, Edy mampu memberikan solusi mengenai bagaimana menerapkan strategi yang tepat dalam membangun image perusahaan di mata stakeholders. Edy juga pernah tercatat sebagai Senior Associate di kantor konsultan Sofyan Djalil and Partners (SDP) dan menjadi Team Leader untuk aktivitas pemberdayaan komunikasi PT Perusahaan Listrik Negara (Persero).

Edy berpengalaman 16 tahun di dunia jurnalistik. Dia pernah tercatat sebagai reporter Harian Ekonomi Neraca, editor Media Indonesia, produser berita Metro TV, Asisten Eksekutif Produser TPI, dan Pemimpin Redaksi Jewellery Indonesia Magazine. Kini memimpin majalah Smart Investing Guide sebagai editor in chief.

Dia juga terlibat aktif dalam organisasi profesional. Antara lain pendiri dan Ketua Forum Komunikasi Wartawan Bursa Komoditi (FORKABI).

242

LANGKAH STRATEGIS DAN KEBIJAKAN TEROBOSAN 2000-2001