Modul 08 by Budi Iteem

LKPP

MODUL

LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH DEPUTI BIDANG PENGEMBANGAN DAN PEMBINAAN SUMBER DAYA MANUSIA DIREKTORAT BINA PELATIHAN KOMPETENSI

Pelaporan Kegiatan Pengadaan dan Penyerahan Hasil Pekerjaan

LKPP

08. Pelaporan Kegiatan Pengadaan dan Penyerahan Hasil Pekerjaan TUJUAN UMUM

Mampu melaksanakan Pelaporan Kegiatan Pengadaan dan Penyerahan Hasil Pekerjaan

TUJUAN KHUSUS

a. memahami Dasar Hukum, Pengertian dan ruang lingkup pelaporan Kegiatan Pengadaan b. menyebutkan jenis Pelaporan Pelaksanaan kegiatan Pengadaan pada kantor satuan Kerja c. melakukan Penyusunan Laporan Pelaksanaan Kegiatan Pengadaan d. mampu melakukan Penyerahan Barang/Jasa hasil Pengadaan Barang dan Jasa

UNIT KOMPETENSI KHUSUS TERKAIT

MK 13 : Melakukan Penyerahan Barang Menjadi Barang Milik Negara/Daerah MK 17 : Membuat Laporan Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa

SUB PEMBAHASAN

a. Dasar Hukum, Pengertian dan ruang lingkup pelaporan Kegiatan Pengadaan b. Jenis Pelaporan Pelaksanaan kegiatan Pengadaan pada kantor satuan Kerja c. Penyusunan Laporan Pelaksanaan Kegiatan Pengadaan (dan kelengkapannya) d. Penyerahan Barang/Jasa hasil Pengadaan Barang dan Jasa

BAHAN SERAHAN

8.1.

Dasar Hukum, Pengertian dan ruang lingkup pelaporan Kegiatan Pengadaan

8.1.1. Dasar Hukum Pelaporan Kegiatan Pengadaan 

Undang-Undang No. 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara



Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 2004 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan



Keputusan Bersama Menteri Keuangan dan Kepala Bappenas tanggal 17 September 2003 tentang Sistem Pemantauan dan Pelaporan Pelaksanaan Proyek Pembangunan



Peraturan Menteri Keuangan No. 59/PMK.06 Tahun 2005 tentang Sistem Akuntansi dan

LKPP | MODUL PELATIHAN PBJ PEMERINTAH UNTUK PPK

8.1

LKPP

Pelaporan Keuangan Pemerintah Pusat ď&#x201A;ˇ

Peraturan Presiden No. 54 Tahun 2010 Tentang Pengadaan Barang/Jasa pemerintah.

Pengenalan Sistem Monitoring - Evaluasi Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah â&#x20AC;&#x201C; LKPP (sebagai pelaksanaan amanat Perpres No. 54 tahun 2010) Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP) telah melakukan finalisasi pembahasan Pedoman Umum Monitoring - Evaluasi Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah. Penyusunan Pedoman Umum Monitoring - Evaluasi Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah dimaksudkan untuk memberikan petunjuk dan arahan dalam pelaksanaan dan mekanisme pelaporan dan evaluasi pengadaan barang/jasa pemerintah di tingkat Kementerian/Lembaga/Daerah/Institusi (K/L/D/I). Pedoman ini menjadi acuan dalam mekanisme pengawasan dan evaluasi pelaksanaan pengadaan barang/jasa pemerintah. Penyusunan pedoman bertujuan untuk mewujudkan kesamaan pemahaman dalam pelaksanaan monitoring dan evaluasi pengadaan barang/jasa bagi Satker di lingkungan K/L/D/I; memberikan acuan pada Satker di lingkungan K/L/D/I tentang Mekanisme Pelaporan Monitoring dan evaluasi Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah. Selain itu, penyusunan pedoman juga ditujukan untuk mempermudah dalam pelaksanaan pembinaan, pengawasan dan sistem pengendalian internal (di lingkungan K/L/D/I) dan eksternal (oleh LKPP) bagi pelaksanaan pengadaan barang/jasa pemerintah. Bahkan penyusunannya juga ditujukan untuk mewujudkan pelaksaan pengadaan barang/jasa pemerintah secara tertib, efisien, efektif, tranpsaran, dan akuntabel sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Penyusunan pedoman monitoring-evaluasi ini didasarkan atas sejumlah aturan perundang-undangan yang menjadi dasar hukumnya. Diantaranya seperti Peraturan Presiden Nomor 106 tahun 2007 tentang LKPP dan Peraturan Kepala LKPP Nomor 001/2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja LKPP. Peraturan Presiden Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah juga akan menjadi dasar hukum. Sebab sejumlah pasal di dalamnya mengamanatkan proses pelaporan dan pengawasan pelaksanaan pengadaan barang/jasa pemerintah," paparnya.

LKPP | MODUL PELATIHAN PBJ PEMERINTAH UNTUK PPK

8.2

LKPP

Dalam salinan disebutkan, mekanisme monitoring di tingkat pusat didapat dari laporan pengadaan yang dilaporkan Panitia/Pejabat Pengadaan/Unit Layanan Pengadaan (ULP) kepada Pejabat Pembuat Komitmen (PPK), yang selanjutnya dilaporkan kepada Kuasa Pengguna Anggaran (KPA). Dari KPA, laporan disampaikan kepada Kementerian/Lembaga sekaligus kepada Direktorat Monitoring-Evaluasi LKPP secara periodik (semester). Adapun mekanisme monitoring pengadaan barang/jasa pemerintah di tingkat daerah diawali oleh laporan Panitia/Pejabat Pengadaan/Unit Layanan Pengadaan (ULP) kepada PPK. Selanjutnya, oleh PPK, laporan diserahkan kepada KPA untuk diteruskan kepada PA (Daerah/Instansi) dan seterusnya dilaporkan kepada Direktorat Monitoring-Evaluasi LKPP secara periodik juga. Sementara mekanisme evaluasi laporan pengadaan barang/jasa pemerintah bersumber dari data monitoring yang didapat oleh Direktorat Monitoring-Evaluasi LKPP. Oleh Direktorat tersebut, data monitoring dikirimkan kepada empat deputi LKPP untuk mendapat tanggapan, saran, dan masukan sebagai evaluasi awal. Setelah mendapat tanggapan, saran, dan masukan, Direktorat Monitoring-Evaluasi LKPP meneruskannya kepada Deputi Bidang Monitoring-Evaluasi dan Pengembangan Sistem Informasi LKPP kepada Kepala LKPP dalam bentuk laporan evaluasi. Setelah itu, Kepala LKPP memberikan evaluasi akhir/final yang disampaikan kembali kepada K/L/D/I sebagai bahan perbaikan pelaksanaan pengadaan barang/jasa masing-masing. 8.1.2. Pengertian Pelaporan Kegiatan Pengadaan DEFINISI: Laporan merupakan kumpulan informasi mengenai setiap aktivitas dan pencapaian hasil pelaksanaan pekerjaan yang disusun pada periode-periode tertentu selama masa pelaksanaan pekerjaan secara obyektif dan akuntabel. MAKSUD DAN TUJUAN: Laporan dimaksudkan untuk mendukung pelaksanaan aktivitas pengendalian, pengawasan, pemantauan, dan pengambilan keputusan. Selain itu, laporan ini juga dapat dipergunakan dan bermanfaat sebagai bahan evaluasi

LKPP | MODUL PELATIHAN PBJ PEMERINTAH UNTUK PPK

8.3

LKPP

dan pemeriksaan terhadap akuntabilitas kinerja baik dari sisi manajemen kegiatan maupun hasil pekerjaan tersebut. Selanjutnya, laporan ini akan menjadi suatu catatan sejarah pelaksanaan kegiatan. 8.1.3. Serah Terima, Masa Pemeliharaan dan Serah Terima Pekerjaan Selesai sebagai bagian yang perlu dilaporkan. Pelaporan Progres Pengadaan Barang dan Jasa, tidak bisa dipisahkan dari Pelaporan Serah Terima, Masa Pemeliharaan dan Serah Terima Pekerjaan Selesai, aspek-aspek tersebut harus berdiri sebagai suatu kesatuan yang tidak terpisahkan. Oleh sebab itu perlu dipahami karakteristik dari Serah Terima, Masa Pemeliharaan dan Serah Terima Pekerjaan Selesai. Serah Terima Pekerjaan 1. Setelah pekerjaan selesai 100% (seratus perseratus) sesuai dengan ketentuan yang tertuang dalam Kontrak, Penyedia Barang/Jasa mengajukan permintaan secara tertulis kepada PA/KPA melalui PPK untuk penyerahan pekerjaan. 2. PA/KPA menunjuk Panitia/Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan untuk melakukan penilaian terhadap hasil pekerjaan yang telah diselesaikan. 3. Apabila terdapat kekurangan dalam hasil pekerjaaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Panitia/Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan melalui PPK memerintahkan Penyedia Barang/Jasa untuk memperbaiki dan/atau melengkapi kekurangan pekerjaan sebagaimana yang disyaratkan dalam Kontrak. Masa Pemeliharaan Khusus Pekerjaan Konstruksi/Jasa lainnya: a

Penyedia Pekerjaan Konstruksi/Jasa Lainnya melakukan pemeliharaan atas hasil pekerjaan selama masa yang ditetapkan dalam Kontrak, sehingga kondisinya tetap seperti pada saat penyerahan pekerjaan;

masa pemeliharaan paling singkat untuk pekerjaan permanen selama 6 (enam) bulan, sedangkan untuk pekerjaan semi permanen selama 3 (tiga) bulan; dan

masa pemeliharaan dapat melampaui Tahun Anggaran.

Setelah masa pemeliharaan sebagaimana dimaksud pada paragraf di atas berakhir, PPK mengembalikan Jaminan Pemeliharaan/uang retensi kepada Penyedia Barang/Jasa.

LKPP | MODUL PELATIHAN PBJ PEMERINTAH UNTUK PPK

8.4

LKPP

Serah Terima Akhir (FHO) dimaksudkan untuk (i) memastikan bahwa seluruh hasil pekerjaan penyedia jasa baik secara fisik maupun administrasi telah dapat diterima oleh Pengguna Jasa/Direksi Pekerjaan dan hasil tersebut sudah layak dipergunakan untuk umum, (ii) sebagai pernyataan berakhirnya kontrak, dan (iii) sebagai pernyataan berakhirnya tanggung-jawab penyedia jasa secara keseluruhan. Serah Terima Pekerjaan Selesai dimaksudkan (i) sebagai bentuk perwujudan tanggung-jawab Pengguna Jasa/Direksi Pekerjaan kepada PA / KPA (sebagai Penguasa Barang) dalam pelaksanaan dan penyelesaian pekerjaan, (ii) untuk menetapkan status sementara dan penunjukan satuan organisasi pengelola pekerjaan selesai, dan (iii) untuk mendapatkan ketetapan status tetap pekerjaan selesai dari Menteri Keuangan. SASARAN Pelaporan: Untuk dapat mendukung maksud dan tujuan pembuatan laporan seperti disebutkan diatas, maka setiap jenis laporan yang telah ditentukan dalam kontrak, perlu disusun secara tepat waktu, obyektif, lengkap, akurat, dan akuntabel dalam menggambarkan keseluruhan informasi mengenai realisasi aktivitas dan pencapaian hasil pelaksanaan pekerjaan, termasuk di dalamnya semua permasalahan dan penanganan yang diambil. Serah Terima Pekerjaan: Untuk mewujudkan akuntabilitas kinerja manajemen proyek dan hasil pelaksanaan pekerjaan, melalui proses penyelenggaraan serah terima pekerjaan (i) dari penyedia jasa kepada Pengguna Jasa/Direksi Pekerjaan, dan (ii) dari Pengguna Jasa/Direksi Pekerjaan kepada pembina jalan; sesuai dengan persyaratan administrasi, teknis, dan finansial, serta memenuhi seluruh ketentuan yang ada dalam Dokumen Kontrak dan Peraturan yang berlaku. MANFAAT DAN KONSEKUENSI Laporan yang disusun secara tepat waktu, objektif, lengkap, dan akurat sangat bermanfaat untuk : 

memenuhi persyaratan dan ketentuan dokumen kontrak;



mempermudah penyusunan laporan selanjutnya;



dapat dipergunakan sebagai :  bahan pemantauan, evaluasi, dan pemeriksaan pelaksanaan pekerjaan;  dokumen pendukung pada proses serah terima pekerjaan.

LKPP | MODUL PELATIHAN PBJ PEMERINTAH UNTUK PPK

8.5

LKPP

8.1.4. Ruang Lingkup Pelaporan Kegiatan Pengadaan LINGKUP MATERI -

DIPA

Rencana Kegiatan

Rencana Pengadaan

Laporan Proses Pengadaan

Laporan Kontrak

Laporan Pelaksanaan Kegiatan

Laporan Keuangan

Laporan Serah Terima Pengadaan dari Penyedia Jasa kepada Pengguna Jasa

Serah Terima Hasil kegiatan kepada PA/KPA

LINGKUP ORGANISASI 

Lingkup Satuan Kerja



Lingkup PA/KPA



Lingkup Nasional o Bappenas (Keputusan Kepala Bappenas Nomor: Kep.164/K06/2000 Tentang Sistem Pemantauan dan Pelaporan Pelaksanaan Proyek Pembangunan) o Kementrian Keuangan o LKPP



Lingkup Internasional o Institusi Donor atau Hibah

8.2.

Jenis Pelaporan PPK

Pelaporan PPK Pendahuluan Mata Diklat ini membahas dan mengurai tentang hal-hal yang berkaitan dengan pelaporan pelaksanaan/penyelesaian pengadaan barang/jasa pemerintah

LKPP | MODUL PELATIHAN PBJ PEMERINTAH UNTUK PPK

8.6

LKPP

Tugas pelaporan dalam pelaksanaan kegiatan pengadaan barang/jasa pemerintah, merupakan salah satu tugas dari pejabat pembuat komitmen Pelaporan merupakan salah satu bentuk komunikasi dari pejabat pembuat komitmen kepada atasan, baik secara tertulis maupun lisan yang intinya memberikan gambaran atas pelaksanaan kegiatan pengadaan barang/jasa pemerintah. Komunikasi ini dilakukan untuk memberikan informasi yang cepat, tepat dan akurat kepada atasan/pimpinan, sebagai bahan pengambilan keputusan sesuai dengan kondisi yang terjadi serta penentuan kebijakan yang relevan Yang harus dilaporkan pejabat pembuat komitmen kepada atasannya meliputi  laporan keuangan dan  hasil kerja pada setiap kegiatan pengadaan barang/jasa Pada laporan keuangan dan hasil kerja setiap kegiatan pengadaan barang/jasa pemerintah tersebut,memuat:  kemajuan pelaksanaan  hambatannya yang menjadi tugas pejabat pembuat komitmen. Laporan keuangan dan hasil kerja setiap kegiatan pengadaan barang/jasa pemerintah tersebut, disampaikan kepada  atasan langsung dan  unit pengawasan intern instansi yang bersangkutan Laporan harian Laporan harian berisi 1) Kuantitas dan macam bahan yang berada di lapangan; 2) Penempatan tenaga kerja untuk tiap macam tugasnya; 3) Jumlah, jenis dan kondisi peralatan; 4) Kuantitas jenis pekerjaan yang dilaksanakan; 5) Keadaan cuaca termasuk hujan, banjir, dan peristiwa alam lainnya yang berpengaruh terhadap kelancaran pekerjaan; 6) Catatan-catatan lain yang berkenaan dengan pelaksanaan.

LKPP | MODUL PELATIHAN PBJ PEMERINTAH UNTUK PPK

8.7

LKPP

Laporan Mingguan  Laporan mingguan terdiri dari rangkuman laporan harian dan berisi hasil kemajuan fisik pekerjaan dalam periode satu minggu, serta hal-hal penting yang perlu ditonjolkan.  Pada pokoknya dalam laporan mingguan dilaporkan tentang  perbandingan antara progres rencana dan progres realisasi serta deviasinya;  penyelesaian jenis-jenis pekerjaan dalam periode satu minggu;  tenaga kerja yang menyelesaikan pekerjaan dalam periode satu minggu;  keadaan cuaca dalam satu minggu; dan  data terlampir  Bahan-bahan untuk menyusun laporan pelaksanaan kegiatan Laporan Bulanan Laporan bulanan terdiri dari  rangkuman laporan mingguan dan berisi hasil kemajuan fisik pekerjaan dalam periode satu bulan,  serta hal-hal penting yang perlu ditonjolkan.  Pada pokoknya laporan bulanan berisi  resume laporan;  daftar hari kalender dan periode mingguan;  time schedule pelaksanaan pekerjaan;  laporan kemajuan pekerjaan;  laporan tenaga kerja;  laporan bahan;  laporan cuaca;  laporan harian;  risalah rapat;  photo-photo pelaksanaan; dan  lampiran

LKPP | MODUL PELATIHAN PBJ PEMERINTAH UNTUK PPK

8.8

LKPP

Hal-hal lain ď&#x201A;&#x2014; Bila perlu perekaman kegiatan pelaksanaan pekerjaan fisik di lapangan dapat dilakukan ď&#x201A;&#x2014; baik pejabat pembuat komitmen maupun pihak konsultan pengawas maupun kontraktor dapat membuat foto-foto dokumentasi pelaksanaan pekerjaan di lapangan secara sendiri-sendiri atau bersama-sama. ď&#x201A;&#x2014; Selain menerima laporan tersebut dari penyedia barang/jasa, pejabat pembuat komitmen juga menerima laporan mengenai proses dan hasil pengadaan dari panitia pengadaan. Juga menerima pemberitahuan dari pejabat Penguji SPP/Penerbit SPM bahwa SPM-LS untuk pembayaran uang muka dan pembayaran prestasi pekerjaan sudah diterbitkan oleh KPPN/BUD Bahan-bahan untuk menyusun laporan pelaksanaan kegiatan 1) Data dari DIPA; 2) Data laporan dari penyedia barang/jasa; 3) SPM-LS dari kantor/satuan kerja untuk pembayaran prestasi pekerjaan yang telah diterbitkan SP2D oleh KPPN; 4) Formulir laporan pelaksanaan kegiatan (Formulir A). Data umum berisi informasi sesuai dengan data yang tercantum di dalam DIPA 1) Nomor kode dan nama unit organisasi; 2) Nomor kode dan nama fungsi; 3) Nomor kode dan nama sub fungsi; 4) Nomor kode dan nama program; 5) Indikator hasil; 6) Nomor kode dan nama kegiatan; 7) Jangka waktu pelaksanaan kegiatan/tahun ke; 8) Penanggungjawab kegiatan; 9) Tempat kedudukan penanggungjawab kegiatan; 10) Nomor surat pengesahan DIPA.

LKPP | MODUL PELATIHAN PBJ PEMERINTAH UNTUK PPK

8.9

LKPP

Data keuangan dan indikator keluaran per sub kegiatan berisi informasi tentang 1) Kode dan nama sub kegiatan sebagaimana tercantum dalam DIPA. 2) Nomor naskah perjanjian pinjaman/hibah luar negeri. 3) Jumlah anggaran (alokasi dana) pinjaman luar negeri dan atau hibah (dalam ribuan rupiah) sesuai dengan dana yang tercantum di dalam DIPA. 4) Jumlah anggaran (alokasi dana) rupiah murni (dalam ribuan rupiah) sesuai dengan dana yang tercantum dalam DIPA. 5) Jumlah total anggaran (alokasi dana) yang bersumber dari PHLN dan rupiah murni (dalam ribuan rupiah) sesuai dengan dana yang tercantum di dalam DIPA atau tambahkan kolom 3 dengan kolom 4. 6) Indikator keluaran yang akan dicapai oleh masing-masing sub kegiatan. Data indikator keluaran diisi sesuai dengan yang tercantum dalam dokumen DIPA, misalnya Kegiatan pembangunan Gedung sub kegiatan Pengadaan Tanah. 7) Satuan (unit) dari indikator keluaran, misalnya indikator keluaran sub kegiatan adalah Pengadaan Tanah, maka satuan (unit) ditulis 2500 m2. Sasaran dan realisasi pelaksanaan per sub kegiatan berisi informasi tentang 1) Prosentase sasaran penyerapan dari total anggaran sampai dengan triwulan yang lalu. Jumlah sasaran tersebut merupakan akumulasi jumlah sasaran pada triwulan sebelumnya. 2) Prosentase realisasi penyerapan dari total anggaran sampai dengan triwulan yang lalu. Jumlah sasaran tersebut merupakan akumulasi jumlah sasaran pada triwulan sebelumnya. 3) Prosentase sasaran tertimbang pelaksanaan pisik sampai dengan triwulan yang lalu. Jumlah sasaran tersebut merupakan akumulasi jumlah sasaran pada triwulan sebelumnya. 4) Prosentase realisasi tertimbang pelaksanaan pisik sampai dengan triwulan yang lalu. Jumlah sasaran tersebut merupakan akumulasi jumlah sasaran pada triwulan sebelumnya. 5) Presentase sasaran penyerapan dari total anggaran hanya untuk triwulan ini atau periode pada triwulan pelaksanaan kegiatan. 6) Prosentase realisasi penyerapan dari total anggaran hanya untuk triwulan ini. 7) Prosentase sasaran tertimbang pelaksanaan pisik hanya untuk triwulan yang sedang dilaksanakan. 8) Prosentase realisasi tertimbang pelaksanaan pisik hanya untuk triwulan yang sedang dilaksanakan.

LKPP | MODUL PELATIHAN PBJ PEMERINTAH UNTUK PPK

8 . 10

LKPP

9) Prosentase sasaran penyerapan dari total anggaran sampai dengan triwulan ini. Sasaran tersebut merupakan akumulasi jumlah sasaran pada triwulan sebelumnya dengan sasaran pada triwulan ini. 10) Prosentase realisasi penyerapan dari total anggaran sampai dengan triwulan ini. Realisasi tersebut merupakan akumulasi jumlah realisasi pada triwulan sebelumnya dengan realisasi pada triwulan ini. 11) Prosentase sasaran tertimbang pelaksanaan fisik sampai dengan triwulan ini. Jumlah sasaran tersebut merupakan akumulasi jumlah sasaran pada triwulan sebelumnya dengan sasaran pelaksanaan fisik pada triwulan ini. 12) Prosentase realisasi tertimbang pelaksanaan fisik sampai dengan triwulan ini. Jumlah sasaran tersebut merupakan akumulasi jumlah sasaran pada triwulan sebelumnya dengan sasaran pelaksanaan fisik pada triwulan ini. 13) Lokasi dimana sub kegiatan tersebut dilaksanakan Catatan Khusus Pelaporan APBN Sebagai keterangan bahwa realisasi dari dana rupiah murni yang dilaporkan adalah realisasi berdasarkan SP2D yang diterbitkan oleh KPPN. Realisasi dana pinjaman luar negeri dan hibah yang dilaporkan adalah jumlah realisasi SP2D yang diterbitkan oleh KPPN (untuk Pembiayaan Pendahuluan dan Rekening Khusus) ditambah dengan realisasi berdasarkan payment advice untuk Pembiayaan Langsung  Formulir laporan pelaksanaan kegiatan  berisi empat hal yaitu  pertama, data umum;  kedua, data keuangan dan indikator per sub kegiatan;  ketiga, sasaran dan realisasi pelaksanaan per sub kegiatan;  keempat, kendala dan langkah tindak lanjut yang diperlukan Data kendala dan langkah tindak lanjut yang diperlukan berisi informasi 1) Sub kegiatan yang menghadapi kendala dalam pelaksanaannya. 2) Kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan Sub Kegiatan. 3) Tindak lanjut yang sudah dilakukan atau tindak lanjut yang diperlukan 4) Pejabat/instansi terkait yang diharapkan dapat membantu penyelesaian masalah LKPP | MODUL PELATIHAN PBJ PEMERINTAH UNTUK PPK

8 . 11

LKPP

Kendala pelaksanaan proyek dibedakan menjadi 5 kategori: KATEGORI

RINCIAN MASALAH

 KATEGORI 1

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9.

DIPA dan POK belum diterima. DIPA dan POK terlambat diterima. SK-PPK dan/atau Panitia belum diterima. SK-PPK dan/atau Panitia terlambat diterima. Usul revisi belum diterima persetujuannya. Persetujuan revisi terlambat diterima. Perubahan POK belum diterima. Perubahan POK terlambat diterima. Lain-lain

 KATEGORI 2

1. 2. 3. 4.

PPK tidak berada dilokasi proyek. Penggantian PPK. SK penggantian PPK terlambat diterima. Pedoman standarisasi pembangunan bangunan gedung negara belum diterima. Pedoman standarisasi pembangunan bangunan gedung negara terlambat diterima. Petunjuk pelaksanaan/petunjuk teknis dari pusat belum diterima. Petunjuk pelaksanaan/petunjuk teknis dari pusat terlambat diterima. Lain-lain.

 KATEGORI 3

1. 2. 3. 4. 5.

Konsultan belum ditunjuk. Penetapan konsultan terlambat. Konsultan yang ditunjuk mengundurkan diri. Konsultan yang ditunjuk belum datang. Lain-lain

 KATEGORI 4

1. 2. 3. 4. 5.

Sub kategori Dokumen Pelaksanaan Sub kategori Peralatan dan Mesin Sub kategori Barang/bahan Sub kategori Personalia/ tenaga ahli Sub kategori Prasarana

 KATEGORI 5

1. Sub Kategori Bencana Alam ▪ Banjir. ▪ Tanah longsor. ▪ Gunung meletus. ▪ Gempa bumi.

5. 6. 7.

LKPP | MODUL PELATIHAN PBJ PEMERINTAH UNTUK PPK

8 . 12

LKPP

KATEGORI

LKPP

RINCIAN MASALAH ▪ Kebakaran 2. Sub Kategori Serangan Hama ▪ Serangan hama wereng. ▪ Serangan hama tikus. ▪ Lain-lain

Pengiriman Laporan Pelaksanaan Kegiatan Pengiriman Laporan ▪

Pengiriman laporan pelaksanaan kegiatan pengadaan pengadaan barang/jasa pemerintah dilakukan oleh pejabat pembuat komitmen setiap bulan, yang ditujukan kepada

▪

kuasa pengguna anggaran

dan/atau pejabat penanggungjawab kegiatan.

Kemudian Pejabat penggungjawab kegiatan menyusun laporan triwulanan pelaksanaan kegiatan yang juga dilakukan secara berkala dan berjenjang

▪

Berkala disini dimaksudkan adalah setiap 3 (tiga) bulan atau triwulanan, dan 6 (enam) bulan (semester) atau tahunan

8.3.

Penyusunan Laporan Pelaksanaan Kegiatan Pengadaan (dan kelengkapannya)

8.3.1. Penyusunan Laporan Pelaksanaan Kegiatan Pekerjaan Konstruksi 8.3.1.1. Jenis Laporan : Laporan Penyedia Jasa kepada PPK 1. Laporan Harian 2. Laporan Mingguan 3. Laporan Bulanan 4. Laporan Akhir

LKPP | MODUL PELATIHAN PBJ PEMERINTAH UNTUK PPK

8 . 13

LKPP

Laporan PPK kepada PA/KPA 1. Laporan Mingguan (pengadaan tertentu) 2. Laporan Bulanan 3. Laporan per Tiga Bulanan 4. Laporan Tahunan 5. Laporan Akhir 8.3.1.2. Hal-hal penting dalam Penyusunan Laporan Pelaksanaan Kegiatan Pekerjaan Konstruksi (sesuai Perpres 54 Tahun 2010) 1. Pemeriksaan pekerjaan dilakukan selama pelaksanaan Kontrak untuk menetapkan volume pekerjaan atau kegiatan yang telah dilaksanakan guna pembayaran hasil pekerjaan. Hasil pemeriksaan pekerjaan dituangkan dalam laporan kemajuan hasil pekerjaan. 2. Untuk kepentingan pengendalian dan pengawasan pelaksanaan pekerjaan, seluruh aktivitas kegiatan pekerjaan di lokasi pekerjaan dicatat dalam buku harian sebagai bahan laporan harian pekerjaan yang berisi rencana dan realisasi pekerjaan harian. 3. Laporan harian berisi: a

jenis dan kuantitas bahan yang berada di lokasi pekerjaan;

penempatan tenaga kerja untuk tiap macam tugasnya;

jenis, jumlah dan kondisi peralatan;

jenis dan kuantitas pekerjaan yang dilaksanakan;

keadaan cuaca termasuk hujan, banjir dan peristiwa alam lainnya yang berpengaruh terhadap kelancaran pekerjaan; dan

catatan-catatan lain yang berkenaan dengan pelaksanaan.

4. Laporan harian dibuat oleh penyedia, apabila diperlukan diperiksa oleh konsultan dan disetujui oleh wakil PPK. 5. Laporan mingguan terdiri dari rangkuman laporan harian dan berisi hasil kemajuan fisik pekerjaan dalam periode satu minggu, serta hal-hal penting yang perlu ditonjolkan. 6. Laporan bulanan terdiri dari rangkuman laporan mingguan dan berisi hasil kemajuan fisik pekerjaan dalam periode satu bulan, serta hal-hal penting yang perlu ditonjolkan.

LKPP | MODUL PELATIHAN PBJ PEMERINTAH UNTUK PPK

8 . 14

LKPP

7. Untuk merekam kegiatan pelaksanaan proyek, PPK membuat foto-foto dokumentasi pelaksanaan pekerjaan di lokasi pekerjaan. 8.3.2. Penyusunan Laporan Pelaksanaan Kegiatan Pengadaan Barang 8.3.2.1. Jenis Laporan : Laporan Penyedia Jasa: 1. Laporan Awal 2. Laporan Antara / Bulanan 3. Laporan Akhir Laporan Pengguna Jasa kepada PA/KPA 1. Laporan Bulanan 2. Laporan per Tiga Bulanan 3. Laporan Akhir 8.3.2.2. Hal-hal penting dalam Penyusunan Laporan Pelaksanaan Kegiatan Pengadaan Barang (sesuai Perpres 54 Tahun 2010) 1. Pemeriksaan pekerjaan dilakukan selama pelaksanaan Kontrak untuk menetapkan volume pekerjaan atas kegiatan yang telah dilaksanakan guna pembayaran hasil pekerjaan. Hasil pemeriksaan pekerjaan dituangkan dalam laporan kemajuan hasil pekerjaan. 2. Untuk kepentingan pengendalian dan pengawasan, dibuat laporan realisasi mengenai seluruh aktivitas pekerjaan. 3. Laporan dibuat oleh penyedia, apabila diperlukan diperiksa oleh konsultan dan disetujui oleh wakil PPK. 4. Untuk merekam kegiatan pelaksanaan proyek, PPK membuat foto-foto dokumentasi pelaksanaan pekerjaan. 8.3.3. Penyusunan Laporan Pelaksanaan Kegiatan Pengadaan Jasa Konsultansi 8.3.3.1. Jenis Laporan : Laporan Penyedia Jasa: 1. Laporan Harian LKPP | MODUL PELATIHAN PBJ PEMERINTAH UNTUK PPK

8 . 15

LKPP

2. Laporan Mingguan 3. Laporan Bulanan 4. Laporan Tahunan (untuk kontrak tahun jamak) 5. Laporan Akhir Laporan Pengguna Jasa kepada PA/KPA 1. Laporan Mingguan 2. Laporan Bulanan 3. Laporan per Tiga Bulanan 4. Laporan Tahunan (untuk kontrak tahun jamak) 5. Laporan Akhir 8.3.3.2. Hal-hal penting dalam Penyusunan Laporan Pelaksanaan Kegiatan Pengadaan Jasa Konsultansi (sesuai Perpres 54 Tahun 2010) 1. Penyedia wajib menyerahkan laporan dan dokumen sesuai dengan ketentuan yang telah diatur dalam Kontrak. Atas penerimaan laporan dan dokumen tersebut dibuatkan tanda terima. 2. PPK bersama penyedia melakukan pembahasan dan penilaian terhadap laporan dan dokumen yang diserahkan oleh penyedia. 3. PPK dan penyedia membuat berita acara hasil pembahasan dan penilaian laporan. 4. Jika terdapat kekurangan-kekurangan maka penyedia harus memperbaiki dan menyelesaikan kekurangan-kekurangan sesuai yang diinstruksikan oleh PPK dan menyerahkan laporan hasil perbaikan kepada PPK. 5. PPK menerima kembali penyerahan laporan yang telah diperbaiki oleh penyedia (bila ada), dan membuat berita acara serah terima laporan hasil perbaikan. 6. Laporan Akhir dibuat dalam bentuk cetakan (hardcopy) dan/atau file (softcopy). 7. Menyerahkan semua rancangan, gambar, spesifikasi, desain, laporan, dan dokumen-dokumen lain serta piranti lunak yang dipersiapkan oleh penyedia berdasarkan kontrak ini dan menjadi hak milik PPK. 8. Penyedia paling lambat pada waktu pemutusan atau akhir masa kontrak berkewajiban untuk menyerahkan semua dokumen tersebut beserta daftar rinciannya kepada PPK.

LKPP | MODUL PELATIHAN PBJ PEMERINTAH UNTUK PPK

8 . 16

LKPP

9. Penyedia dapat menyimpan 1 (satu) buah salinan tiap dokumen dan piranti lunak tersebut setelah mendapatkan persetujuan PPK. 10. Jika dikemudian hari penyedia dan pihak ketiga akan melakukan pengembangan terhadap piranti lunak tersebut dan untuk itu diperlukan lisensi maka penyedia harus mendapatkan persetujuan lebih dahulu dari PA. Untuk tujuan ini PA berhak untuk mendapatkan penggantian biaya atas pengembangan piranti lunak tersebut. 11. Pembatasan (jika ada) mengenai penggunaan dokumen dan piranti lunak tersebut di atas di kemudian hari diatur dalam syarat-syarat khusus kontrak.

8.4.

Penyerahan Barang/Jasa hasil Pengadaan Barang dan Jasa

Seorang PPK wajib memiliki kompentesi sebagai berikut: 1. Melakukan persiapan penyerahan dengan target: 

Barang yang akan diserahkan diidentifikasi dan diinventarisasi jumlah, jenis, spesifikasi dan harganya



Dokumen penyerahan barang disiapkan secara lengkap sesuai ketentuan yang berlaku

2. Melakukan penyerahan barang menjadi barang milik negara/daerah dengan target: 

Berita acara serah terima barang disiapkan secara lengkap sesuai dengan ketentuan yang berlaku



Penyerahan barang menjadi barang milik negara/daerah dilakukan sesuai dengan ketentuan yang berlaku

Seorang PPK wajib memiliki Pengetahuan terkait hal-hal sebagai berikut ini: 

Prosedur Serah terima barang/jasa untuk menjadi inventaris



Prosedur penyerahan barang milik negara/daerah (asset tetap)

Untuk itu PPK dituntut memiliki ketrampilan sebagai berikut: 

Menyiapkan dokumen penyerahan barang/jasa



Membuat berita acara serah terima barang menjadi barang milik negara/daerah



Membuat format isian barang yang diisi oleh penyedia barang (jumlah, jenis, spesifikasi dan harga)

LKPP | MODUL PELATIHAN PBJ PEMERINTAH UNTUK PPK

8 . 17

LKPP

Sikap Kerja yang harus dimiliki terkait dengan serah terima pekerjaan dan barang hasil pengadaan: 

Bersikap sesuai Etika PBJP



Taat azas terhadap ketentuan dan SOP



Bekerja / bertindak/ bersikap sesuai dengan prinsip-prinsip PBJP

Serah Terima dari Penyedia Jasa kepada Pengguna Jasa (dari segi Hubungan Kontraktual)

Serah Terima I PENYEDIA JASA Serah Terima II   

   

Pembentukan Panitia PPHPB Pembentukan Tim Teknis (jika diperlukan) Permintaan Serah Terima dari Penyedia Jasa Pemeriksaan Bersama Pembuatan BA Pembayaran 100%

    

PENGGUNA JASA / PPK (melalui PPHPB)

Pekerjaan perbaikan / pemeilharaan Pemeriksaan Bersama Pembuatan BA Pembayaran Pengembalian Jaminan Pemelharaan

Dokumen:  Hasil Pemeriksaan Penyerahan Barang / Jasa  Berita Acara Serah terima  Garansi (untuk pengadaan barang)  Manual Pemakaian dan Pemeliharaan  As Built Drawing  Pembayaran / Pencairan Jaminan

MANFAAT DAN KONSEKUENSI Serah terima pekerjaan yang memenuhi persyaratan dan ketentuan dalam Dokumen Kontrak dan Peraturan yang berlaku sangat bermanfaat untuk: 

memenuhi persyaratan administrasi, teknis, dan finansial;

LKPP | MODUL PELATIHAN PBJ PEMERINTAH UNTUK PPK

8 . 18

LKPP



LKPP

memenuhi hak dan tanggungjawab dari Pengguna Jasa/Direksi Pekerjaan, penyedia jasa, direksi teknis, dan pembina jalan;



memperoleh dokumen pelaksanaan pekerjaan secara lengkap yang selanjutnya dapat dipergunakan sebagai:  bahan pembuktian, jika terjadi kegagalan konstruksi;  catatan sejarah pelaksanaan konstruksi;  bahan untuk penyusunan perencanaan, pemrograman, penganggaran, pengoperasian, dan pemeliharaan bagi pembina jalan.

Sebaliknya, konsekuensi yang dapat ditimbulkan oleh: 

pembuatan laporan yang disusun tanpa memenuhi persyaratan ketepatan waktu, objektifitas, kelengkap, dan keakuratan;



penyelenggaraan serah terima pekerjaan yang tidak memenuhi persyaratan dan ketentuan dalam Dokumen Kontrak dan Peraturan yang berlaku;

adalah kebalikan dari manfaat yang dapat diperoleh seperti disebutkan diatas. Serah Terima dari Pengguna Jasa kepada PA/KPA (Dari segi Manajemen Aset Negara)

Panitia Penerima Hasil Pekerjaan / Barang

  

Serah Terima & Pencatatan Aset

PA / KPA

Pemeriksaan Bersama dan Inventarisasi Pendaftaran sebagai Asset Negara Pembuatan BA Serah Terima

Dokumen:  Berita Acara Serah Terima Penyedia ke Pengguna Jasa  Pembayaran / Pencairan Jaminan  Berita Acara Serah Terima dari PPHPB Ke PA/KPA  Pendaftaran sebagai Aset Negara sesuai peraturan yang berlaku

LKPP | MODUL PELATIHAN PBJ PEMERINTAH UNTUK PPK

8 . 19

LKPP

Hubungan antara Pengendalian Dokumen dengan Monitoring dan Pemeriksaan PPK oleh APIP Materi pemeriksaan APIP terdiri dari : a. dokumen penyelenggaraan administrasi umum; b. pelaksanaan anggaran; c. pengadaan barang/jasa. Dokumen yang diperiksa oleh APIP dalam penyelenggaraan administrasi umum, antara lain meliputi : a

Buku Kas Umum, yaitu buku yang memuat catatan semua transaksi keuangan penerimaan dan pengeluaran;

Buku Kas Harian, yaitu buku pembantu yang mencatat setiap pengeluaran dan penerimaan kas;

Buku Uang Muka, yaitu buku pembantu yang mencatat setiap pengeluaran uang muka;

Buku Bank, yaitu buku pembantu yang mencatat setiap transanksi melalu bank;

Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) dan Surat Perintah Membayar (SPM), yaitu bukti persetujuan perintah penarikan sejumlah dana anggaran dari KPPN;

Surat Perintah Perjalanan Dinas, yaitu bukti pendukung perintah penugasan dinas keluar kota;

Surat Pertanggungjawaban, yaitu bukti dasar setiap pengeluaran uang;

Daftar Realisasi SPM, yaitu daftar yang memuat rincian persetujuan perintah penarikan dana;

Berita Acara Pemeriksaan Kas, Berita Acara yang berisi lembaran bukti hasil pemeriksaan posisi saldo kas pada saat tertentu;

Laporan Realisasi Anggaran (APBN/Dana pinjaman/Hibah), yaitu laporan yang menguraikan tentang realisasi penarikan dan penggunaan dana APBN/Dana pinjaman/hibah;

Laporan Perpajakan, yaitu catatan mengenai pemungutan dan penyetoran pajak;

Buku Inventaris Kekayaan Negara, yaitu buku yang mencatat perkembangan penambahan dan pengurangan Inventaris Kantor;

m Buku Bantu Inventaris Kekayaan Negara, yaitu buku yang mencatat perkembangan penambahan dan pengurangan inventaris kantor per lokasi termasuk pihak yang bertanggungjawab atas penyimpanan dan penggunaan inventaris kantor; n

Berita Acara Serah Terima Inventaris Kekayaan Negara;

Daftar Inventaris Kekayaan Negara; LKPP | MODUL PELATIHAN PBJ PEMERINTAH UNTUK PPK

8 . 20

LKPP

Harga Perkiraan Sendiri (HPS), yaitu acuan untuk menilai kewajaran harga penawaran termasuk rinciannya dan dokumen-dokumen pendukungnya;

Dokumen Lelang, yaitu dokumen-dokumen yang ditetapkan panitia pengadaan untuk proses pelelangan yang antara lain meliputi rencana kerja dan syarat-syarat (RKS), dokumen penawaran dan lain-lain;

Dokumen Kontrak, yaitu surat perjanjian/perikatan tertulis berikut lampirannya mengenai syarat-syarat yang harus dipenuhi dengan pihak ketiga;

Hasil Pengadaan Barang/Jasa;

Berita Acara Penyerahan hasil proyek/pengelolaan penggunaan anggaran kepada menteri/pimpinan lembaga atau pejabat yang ditunjuk.

Pemeriksaan oleh APIP terhadap tata cara pengadaan barang/jasa antara lain meliputi: a

Penyusunan rencana jadwal dan realisasi pelaksanaan pengadaan barang dan jasa termasuk di dalamnya penetapan paket-paket pekerjaan bagi usaha kecil dan koperasi;

Pengumuman terbuka kepada masyarakat luas rencana pengadaan setiap awal pelaksanaan anggaran;

Pengangkatan dan penunjukan panitia/pejabat pengadaan barang dan jasa;

Persiapan dan pelaksanaan serta pengawasan proses pengadaan barang dan jasa;

Penyusunan pembuatan perjanjian/kontrak yang meliputi; i.

Pokok pekerjaan yang diperjanjikan dengan uraian yang jelas mengenai jenis dan jumlah barang/jasa yang diperjanjikan;

ii. Hak dan kewajiban para pihak yang terkait di dalam perjanjian; iii. Nilai atau harga kontrak pekerjaan, serta syarat-syarat pembayaran; iv. Persyaratan dan spesifikasi teknis yang jelas dan terinci; v. Tempat dan jangka waktu penyelesaian/penyerahan disertai jadwal waktu penyelesaian/penyerahan yang pasti serta syarat-syarat penyerahannya; vi. Jaminan teknis/hasil pekerjaan yang dilaksanakan; vii. Sanksi dalam hal masing-masing pihak tidak memenuhi kewajibannya; viii. Penyelesaian perselisihan. ix. Pengendalian pelaksanaan kontrak/pekerjaan; f

Penyusunan Kerangka Acuan Kerja yang antara lain meliputi :

LKPP | MODUL PELATIHAN PBJ PEMERINTAH UNTUK PPK

8 . 21

LKPP

Uraian pendahuluan berupa gambaran mengenai latar belakang, maksud dan tujuan, lokasi, asal sumber pendanaan, nama dan organisasi pengguna barang/jasa;

ii. Data penunjang berupa data dasar, standar teknis, studi-studi yang pernah dilaksanakan dan peraturan perundangan yang harus digunakan; iii. Ruang lingkup pekerjaan yang memberikan gambaran keluaran yang akan dihasilkan, peralatan/material dan kualifikasi/jumlah tenaga ahli yang harus disediakan oleh konsultan, perkiraan seluruh tenaga ahli/tenaga pendukung yang diperlukan dan jadwal setiap tahapan pelaksanaan serta jangka waktu penyelesaian; iv. Jenis dan jumlah laporan yang disyaratkan (meliputi laporan pendahuluan, laporan bulanan dan laporan akhir); v. Rencana Anggaran Biaya. g

Penyusunan Rencana Kerja Dan Syarat antara lain meliputi : i.

Persyaratan administrasi yang harus dipenuhi;

ii. Jadwal pengadaan untuk tiap tahapan; iii. Kerangka dan format penyusunan penawaran biaya berikut hal-hal yang dapat atau tidak dibiayai; iv. Tata cara penilaian administrasi, penawaran teknis dan penawaran biaya. h

Penetapan dan pengesahan HPS dengan ketentuan sebagai berikut : i.

HPS harus dikalkulasikan secara keahlian dan cermat;

ii. HPS disusun oleh Panitia dan ditetapkan oleh pengguna Barang/Jasa; iii. Agar hasil perhitungan HPS tersebut dapat dipertanggungjawabkan (Accountable), maka diusahakan sebanyak-banyaknya menggunakan data dasar berikut : a) Analisis harga satuan pekerjaan yang bersangkutan; b) Perkiraan perhitungan biaya oleh konsultan/engineerâ&#x20AC;&#x2122;s estimate (EE); c) Harga pasar setempat pada waktu penyusunan HPS; d) Harga kontrak/Surat Perintah Kerja (SPK) untuk barang/pekerjaan sejenis setempat yang pernah dilaksanakan; e) Informasi harga satuan yang dipublikasikan secara resmi oleh Badan Pusat Statistik (BPS), badan/instansi lainnya dan media cetak yang datanya dapat dipertanggungjawabkan; f)

Harga/tarif barang/jasa yang dikeluarkan oleh pabrik/agen tunggal atau lembaga independen;

g) Daftar harga standar/tarif biaya yang dikeluarkan oleh instansi yang berwenang; LKPP | MODUL PELATIHAN PBJ PEMERINTAH UNTUK PPK

8 . 22

LKPP

h) Informasi lain yang dapat dipertanggungjawabkan. i)

Penetapan HPS untuk pekerjaan jasa konsultasi dibuat pada saat akan melaksanakan pengadaan yang terdiri dari dua komponen pokok, yaitu : Biaya Personal (Remuneration) dan Biaya Langsung Non Personal (Direct Reimbursable Cost) yang meliputi antara lain biaya sewa kantor, biaya perjalanan, biaya komunikasi, dan lain-lain, Biaya langsung Non Personal tidak melebihi 40% (empat puluh persen) dari total biaya, kecuali untuk jenis pekerjaan konsultasi yang bersifat khusus, seperti : pemetaan udara, survey lapangan, pengukuran, penyelidikan tanah dan lain-lain.

Pihak ketiga wajib membuat rincian dan menyiapkan bukti-bukti yang sah atas semua pengeluaran biaya langsung non personil (direct reimbursable cost).

Bukti pemeriksaan oleh APIP yang diperlukan dalam pengadaan barang/jasa secara swakelola antara lain meliputi : a

Kerangka acuan kerja (KAK) atau term of reference;

Rencana anggaran biaya (RAB), analisa harga satuan dan harga perhitungan sendiri (HPS);

Surat Keputusan pengangkatan penunjukan seseorang/badan dalam suatu kegiatan/ kelompok kerja;

Daftar undangan, dokumen absensi, dan notulen rapat;

Laporan pendahuluan, laporan pelaksanaan dan laporan akhir;

Bukti-bukti pendukung biaya personil dan non personil serta bukti-bukti pelaksanaan keuangan dan administrasi;

Output dari kegiatan yang dilakukan.

LKPP | MODUL PELATIHAN PBJ PEMERINTAH UNTUK PPK

8 . 23

LKPP

LAMPIRAN: Prosedur Laporan Barang Milik Negara sesuai Sistem Akuntansi Instansi Pelaporan Barang Milik Negara SAI dilakukan secara berjenjang dengan tahapan sebagai berikut : a. Satuan Kerja membentuk Unit Akuntansi Kuasa Pengguna Barang (UAKPB). b. UAKPB melaksanakan proses akuntansi atas Dokumen Sumber dalam rangka menghasilkan data transaksi BMN, Laporan BMN dan Laporan manajerial lainnya termasuk yang dananya bersumber dari anggaran pembiayaan dan perhitungan. c. UAKPB menyampaikan Laporan BMN kepada UAKPA d. UAKPB menyampaikan Laporan BMN kepada Unit Akuntansi Pembantu Pengguna Barang Wilayah (UAPPB-W) dengan tembusan disampaikan kepada Unit Eselon I terkait di lingkungan Kementrian. e. UAKPB melakukan pencocokan Laporan BMN dengan Laporan Keuangan f.

UAPPB-W menyusun laporan gabungan sesuai sub bidang terkait dan menyampaikannya kepada Eselon-I.

g. Unit Eselon I menyampaikan Laporan Barang Milik Negara kepada Menteri. h. UAPPB-E1 menyusun laporan gabungan Unit Eselon I untuk disampaikan kepada Unit Akuntansi Pengguna Barang (UAPB). i.

UAPPB-E1 melakukan pencocokan Laporan BMN dengan Laporan Keuangan

UAPB tingkat Kemetrian up. Biro Perlengkapan dan Umum menyusun Laporan BMN Kementrian, yang selanjutnya akan disampaikan kepada Menteri Keuangan.

Laporan BMN SAI terdiri atas : a. Laporan Barang b. Catatan ringkas BMN c. Laporan Kondisi Barang Serta Arsip Data Komputer (ADK) Rincian mengenai periode pelaporan, isi laporan serta waktu pelaporan dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

LKPP | MODUL PELATIHAN PBJ PEMERINTAH UNTUK PPK

8 . 24

LKPP

UUKPB : Unit Akuntansi Kuasa Pengguna Barang UUKPA : Unit Akuntansi Kuasa Pengguna Anggaran

LKPP | MODUL PELATIHAN PBJ PEMERINTAH UNTUK PPK

8 . 25

LKPP

LKPP | MODUL PELATIHAN PBJ PEMERINTAH UNTUK PPK

8 . 26

LKPP

Contoh Laporan Harian:

Catatan hari

pada :

..............., Tgl.

Kontraktor Pelaksana

Kegiatan

Pelaksana Lapangan

Pekerjaan

Pengawas Lapangan

Lokasi

Tenaga Kerja Jumlah

Bahan Bangunan Jenis Jumlah Keahlian bahan yg diterima datang

Jumlah ditolak

Alat-alat

Pekerjaan yang diselenggarakan Pada hari ini

Pekerjaan dimulai jam ............,s.d. jam ............... Sepenuhnya dapat

Catatan :

Hari ..................... dipergunakan bekerja oleh karena ................ Sebagian tidak dapat Catatan : Mengetahui/Menyetujui Kontraktor CV. ....................... (.............................) Pelaksana Sipil

Bogor, ....................... Konsultan Pengawas PT. ........................... (................................) Pengawas Lapangan

LKPP | MODUL PELATIHAN PBJ PEMERINTAH UNTUK PPK

8 . 27

LKPP

LKPP | MODUL PELATIHAN PBJ PEMERINTAH UNTUK PPK

8 . 28