Warta eproc edisi 09 by Budi Iteem

- P R O C U R EM EN T • ED I S I I X • 2 0 13 R TA WAWA R TA e - PeR O C U R EM EN T • ED I S I I I I • 2 0 1 2

DAFTAR ISI

OMTO R WA

Salam Warta

SALAM WARTA

08 Oleh: Indyashadi Satya

WARTA UTAMA Peran SMKI dalam Implementasi e-Procurement

ahukah anda dampak teknologi informasi terhadap kehidupan manusia? Kemajuan teknologi informasi yang pesat membuat bola dunia terasa makin kecil dan ruang seakan menjadi tak berjarak lagi. Kehidupan saat ini sudah tidak dapat dilepaskan dengan teknologi informasi. Mulai bangun tidur sampai tidur lagi, seakan kita tidak mau terlepas dengan alat komunikasi sebagai bagian dari teknologi informasi. Kita selalu ingin terupdate informasi terbaru. Sarana untuk mendapatkan Informasi dapat dilakukan melalui berbagai cara. Dapat melalui televisi, surat kabar, internet, media sosial dan lain-lain.

WARTA TOKOH Ikak Gayuh Patriastomo Deputi Bidang Monitoring-Evaluasi dan Pengembangan Informasi LKPP

13-24

WARTA INFO

13 Hasil Pengadaan Pengadaan Sampai dengan Kuartal III 15 Kontroversi Hati Panitia dan Penyedia Barang/Jasa 17 Kebijakan dan Standar Sistem Manajemen Keamanan Informasi Kementerian Keuangan 19 Profil LPSE Kementerian Keuangan Provinsi Sumatera Selatan 21 Instansi yang bekerjasama dengan LPSE 23 Self Awareness Keamanan Informasi

26-31

24 Virus Komputer dan Pencegahannya!

RAKORTEK LKPP: Majukan Kualitas Layanan Melalui Standarisasi LPSE 26 Workshop dan Soft launching Vendor Management System: Raport Kinerja bagi Penyedia Barang/Jasa 27

Editor Efi Firmani, Tri Widodo Tantan Saptaaji

Sosialisasi Aplikasi Monev Berbasis Teknologi 29 Kerjasama LPSE dengan Instansi Pemerintahan Lainnya: Anjangsana Kementerian Pertahanan ke Pusat LPSE 30 Pelatihan Aplikasi SPSE v.3.5: Kemensetneg, BPKP dan BKN 31

32-33

WARTA SEHAT

32 Ancaman Di Balik Kenyamanan

1. Integritas 2. Profesionalisme 3. Sinergi

4. Pelayanan 5. Kesempurnaan

WA RTA e - P R OC U R E ME NT • E D IS I IX • 2 0 1 3

33 Napping, Menuju Sehat Lewat Rehat

FAQ Helpdesk Menjawab

Pemimpin Redaksi Luqman Joyo Kartono

Redaktur Pelaksana Slamet Jumadi

Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan e-Procurement 28

Nilai-Nilai Kementerian Keuangan:

Pemimpin Umum Kepala Pusat LPSE

Dewan Redaksi Yulia Candra Kusumarini Erwin M. Lucky Akbar Maria D. Andriana

WARTA KEGIATAN

TIM REDAKSI WARTA e-PROCUREMENT

Mr. Iprok

Penulis dan Reporter Edi Purwanto, Raditya Yudha Perdana Achmad Zaki Rifai, Veranita Sinaga Bary R. Pratama, Dina Karlina A. Lubis Billy Sangeroki, Handry Musa, Indyashadi Satya, Dimas Noviantoro, Aditya Wirananda, Teddy Fatrianda, Ferry Irwandi, Tri Widodo Layouter dan Designer Wardah Adina, Wildan Farani, Moehamad Wahyu M.P. Alamat Redaksi: Jl. Dr. Wahidin Raya No. 1 Jakarta Pusat 10710 Telp: (021) 3443009; (021) 3449230 pswt 6855

Informasi dalam bentuk elektronik, akan dapat dengan mudah diakses, diubah dan disebarkan. Dengan sekali tekan, dengan mudahnya informasi akan tersebar keseluruh dunia melalui internet. Namun demikian, saat ini kesadaran masyarakat akan keamanan informasi masih rendah. Bocornya kasus Surat Perintah Penyidakan (SPRINDIK) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), bocornya surat pemberitahuan (SPT) pajak presiden Susilo Bambang Yudohoyono, kasus Wikileaks adalah beberapa contoh kasus besar tentang rendahnya keamanan informasi. Sudah saatnya, kita perlu lebih waspada terhadap keamanan informasi. Dasar keamanan informasi ini meliputi Confidentiality (Kerahasiaan), Integrity (keutuhan) dan Availability (Ketersediaan). Dalam arti, Informasi tidak dapat diakses atau diubah oleh orang yang berhak serta selalu tersedia saat dibutuhkan. Warta e-proc menyajikan bahasan tentang Keamanan Informasi, pada edisi kali ini, untuk memberikan perhatian tentang pentingnya keamanan informasi khususnya keamanan informasi sistem e-procurement. Warta e-proc melakukan wawancara langsung dengan Deputi Bidang Monitoring Evaluasi dan Pengembangan Sistem Informasi Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP), Ikak Gayuh Patriastomo. Deputi yang membawahi kebijakan dan implementasi Sistem Pengadaan Secara Elektronik di Indonesia. Pada edisi kali ini, tampilan Warta e-proc sedikit berbeda. Warta e-proc ingin lebih dekat dan menyentuh kepentingan pembaca. Tampilan gambar juga sedikit lebih berani. Ini semua sebagai wujud perbaikan berkelanjutan (continous improvement) dan hasil pelatihan jurnalistik tim warta e-proc dengan instruktur dari kantor berita antara.

Salam Luar Biasa

WARTA e - PROCREURE E DISI • 2013 WARTA e - PROCU M EM NTE NT • E•DISI III IX • 2012

WARTA UTAMA

Peran SMKI dalam Implementasi e-Procurement

Keamanan informasi memiliki tiga aspek yang perlu dipahami dan diterapkan. Tiga aspek tersebut yaitu Confidentiality, Integrity & Availability (CIA) yang sering dikenal dengan ”triangle model”. 1.

Data & Services

rity

eg Int

nfi den tia

lity

Availability Tiga Aspek Keamanan Informasi

Seiring dengan perkembangan zaman, informasi menjadi bagian yang sangat penting dalam suatu instansi, baik instansi pemerintahan maupun swasta. Informasi bagi suatu instansi dapat disebut sebagai salah satu aset yang sangat penting. Hal ini tidak lepas dari peran informasi dalam pengambilan keputusan. Sebagai salah satu aset penting, maka informasi harus dilindungi untuk menjamin kelangsungan perusahaan atau organisasi serta untuk meminimalkan terjadinya risiko kebocoran sistem keamanan informasi. Dengan semakin canggihnya sistem informasi dan teknologi maka ancamannya juga semakin canggih. Hal ini dapat kita lihat dari meningkatnya kejahatan dan pembobolan informasi mulai dari pencurian data, pencurian barang/tempat penyimpanan informasi, serangan hacker, virus maupun pemanfaatan media jejaring sosial untuk mendapatkan informasi yang diinginkan. Oleh karena itu diperlukan sistem

manajemen keamanan informasi (SMKI) guna menjaga dan melindungi informasiinformasi penting bagi sebuah organisasi. Keamanan Informasi Informasi sebagai suatu aset harus dilindungi keamanannya. Keamanan informasi adalah suatu upaya untuk mengamankan aset informasi dari ancaman yang mungkin timbul. Adapun tujuan keamanan informasi bertujuan untuk menjamin kontinuitas bisnis, mengurangi risiko yang terjadi, mengoptimalkan pengembalian investasi (return on investment). Semakin banyak informasi yang disimpan, dikelola dan di-sharing-kan maka semakin besar pula risiko terjadi kerusakan, kehilangan atau terungkap ke pihak luar yang tidak diinginkan. Mungkin ada yang bertanya, mengapa

WA RTA e - P R OC U R E ME NT • E D IS I IX • 2 0 1 3

“keamanan informasi” dan bukan “keamanan teknologi informasi” atau “Information Technology (IT) Security”. Kedua istilah ini sebenarnya terkait, namun mengacu pada dua hal yang berbeda. “Keamanan teknologi informasi” mengacu pada upaya untuk mengamankan infrastruktur teknologi informasi dari gangguan berupa akses terlarang serta pemanfaatan jaringan yang tidak diizinkan. Sedangkan “keamanan informasi” fokus keamanan semua data dan informasi milik organisasi/perusahaan. Pada konsep “keamanan informasi” ini, usaha yang dilakukan adalah merencanakan, mengembangkan serta mengawasi semua kegiatan agar data dan informasi digunakan, diutilisasi sesuai dengan fungsinya serta tidak disalahgunakan atau bahkan dibocorkan kepada pihakpihak yang tidak berkepentingan.

Confidentiality

Memastikan bahwa informasi hanya dapat diakses oleh individu yang mempunyai otoritas. Maka, perlu dibatasi pihak yang dapat mengakses informasi.

uatu hari seorang teman bercerita bahwa websitenya sedang dihack. “Dihack maksudnya gimana mas?” Tanya saya. “Lagi diserang sama DDoS Pak. DDoS itu singkatan dari Distribute Denial Of Service. Serangan DDoS itu serangan dengan cara memenuhi trafik server situs tersebut hingga situs menjadi lambat dan susah diakses. Penyerang hanya memerintahkan komputer utamanya untuk mengirimkan perintah ke komputer zombie yang sudah terinfeksi agar melakukan “Ping” ke situs yang dituju” jelasnya dengan penuh antusias. Kebanyakan komputer tersebut terinfeksi melalui malware, trojans atau virus. Dari jutaan komputer zombie, tanpa disadari, bisa jadi termasuk komputer anda.

Integrity

Memastikan bahwa informasi akurat dan lengkap. Informasi tidak mengalami perubahan dan sesuai dengan aslinya serta lengkap, tidak mengalami pengurangan dari informasi awalnya. 3.

Availability

Memastikan bahwa informasi dapat diakses dan tersedia ketika diperlukan. Artinya, informasi selalu siap dapat diakses ketika dibutuhkan oleh pihak yang berwenang. Keamanan informasi bisa dicapai dengan beberapa strategi yang dapat dilakukan secara simultan melalui kombinasi berbagai starategi yang dilakukan. Strategi-strategi dari keamanan informasi, antara lain, sebagai berikut : 1.

Physical security adalah keamanan informasi yang fokus pada strategi untuk mengamankan individu atau anggota organisasi, aset fisik, dan tempat kerja dari berbagai ancaman yang meliputi bahaya kebakaran, akses tanpa otorisasi, bencana alam dan sebagainya. Personal security adalah keamanan informasi yang fokus pada strategi pengamanan personil. Strategi ini erat hubungannya dengan strategi physical security. Operasional security adalah keamanan informasi yang fokus

ISO/IEC 17799 setelah diadopsi oleh ISO, disebut sebagai Information Technology Code of Practice for Information Security Management.

pada strategi untuk mengamankan agar organisasi tetap beroperasi dalam berbagai kondisi. Communication security adalah keamanan informasi yang fokus pada strategi untuk mengamankan media komunikasi melalui pemanfaatan teknologi informasi dalam mencapai tujuan organisasi. Network security adalah keamanan informasi yang fokus pada strategi untuk pengamanan peralatan jaringan, data organisasi, jaringan dan isinya, serta kemampuan untuk menggunakan jaringan tersebut dalam memenuhi fungsi komunikasi data organisasi.

BS 7799:2 disebut sebagai Information Security Management: Specification with Guidance for Use.

SO/IEC 27001 adalah standar keamanan informasi yang keluar Oktober 2005 oleh International Organization for Standarization (ISO) dan International Electrotechnical Commission (IEC). Standar ini menggantikan BS-77992:2002 (British Standard).

General Accepted System Security Principles atau “GASSP”, yang merupakan bagian dari kumpulan penerapan sistem keamanan informasi.

Guidelines for the Management of IT Security, atau GMITS / ISO-13335, yang menyediakan sebuah konsep kerangka kerja (framework) untuk manajemen keamanan IT.

Masing-masing strategi di atas saling berkontribusi untuk meningkatkan keamanan informasi secara keseluruhan Sistem Manajemen Keamanan Informasi Sistem Manajemen Keamanan Informasi (SMKI) atau bisa disebut dengan istilah Information Security Management System (ISMS) merupakan bagian dari sistem manajemen dalam suatu organisasi yang berbasis pendekatan resiko bisnis yang bertujuan untuk membangun, mengimplementasikan, mengoperasikan, memantau, memelihara, dan meningkatkan keamanan informasi. Sistem Manajemen Keamanan Informasi semakin diperlukan mengingat ancaman terhadap C.I.A (triangle model) semakin meningkat. Hal ini disebabkan oleh perkembangan ancaman terhadap informasi, perkembangan peraturan perundang-undangan terkait informasi, penerapan good governance, maupun kebutuhan pasar. Saat ini model sistem manajemen keamanan informasi cukup banyak. Beberapa model sistem manajemen keamanan informasi antara lain : 1.

BS 7799:1, sekarang dikenal sebagai

Dari beberapa model tersebut yang cukup dikenal di Indonesia adalah ISO 27001. ISO 27001 merupakan bagian dari keluarga atau seri ISO 27000 yang terdiri dari : 1.

SO/IEC 27000 : 2009 – ISMS Overview and Vocabulary;

SO/IEC 27001 : 2005 – ISMS Requirements;

ISO/IEC 27002 : 2005 – Code of Practice for ISMS;

ISO/IEC 27003 : 2010 – ISMS Implementation Guidance;

ISO/IEC 27004 : 2009 – ISMS Measurements;

ISO/IEC 27005 : 2008 – Information Security Risk Management;

WARTA e - PROCREURE E DISI • 2013 WARTA e - PROCU M EM NTE NT • E•DISI III IX • 2012

WARTA UTAMA

ISO/IEC 27006 : 2007 – ISMS Certification Body Requirements;

ISO/IEC 27007 – Guidelines for ISMS Auditing.

Dari standar seri ISO 27000 ini, hingga September 2011, baru ISO/IEC 27001:2005 yang telah diadopsi Badan Standarisasi Nasional (BSN) sebagai Standar Nasional Indonesia (SNI) berbahasa Indonesia bernomor SNI ISO/ IEC 27001:2009. ISO 27001:2005 menetapkan persyaratan dan panduan untuk digunakan. ISO 27001 adalah standar internasional auditable yang mendefinisikan persyaratan untuk SMKI. Standar ini diperkenalkan untuk memastikan kontrol keamanan yang memadai untuk diterapkan dalam operasi organisasi. Tujuan utama dari ISO/IEC 27001 adalah untuk membantu membangun, mengembangkan, mempertahankan dan terus meningkatkan sistem informasi manajemen yang efektif. Sistem ini menerapkan prinsip dan kontrol untuk mengatur keamanan sistem informasi dan jaringan. Hal ini berfungsi untuk menjamin keamanan informasi yang diperlukan dalam proses operasional organisasi serta untuk memenuhi persyaratan pelayanan pelanggan dan ketentuan hukum yang berlaku.

WARTA UTAMA

Organisasi yang mengelola informasi tanpa kontrol yang signifikan akan lebih rentan terhadap penipuan dan virus serta lebih rentan terhadap pelanggaran keamanan dan kehilangan data penting karena sistem dapat dengan mudah diakses oleh pihak yang tidak berhak. SMKI sesuai dengan ISO 27001 dapat meyakinkan pelanggan dan mitra kerja bahwa organisasi telah menerapkan standar keamanan informasi dengan cukup memadai. Cara untuk mendapatkan sertifikasi ISO 27001: 1.

Mengisi form aplikasi pemohon pendaftaran yaitu dengan melengkapi semua questioner Audit dari Badan Sertifikasi.

Organisasi harus mampu menunjukkan bahwa SMKI telah benar-benar beroperasi selama minimal 3 bulan serta telah dilakukan audit internal untuk memastikan persyaratan standar SMKI telah diterapkan.

Jika permohonan disetujui oleh badan sertifikasi, untuk tahap selanjutnya dilakukan audit oleh badan sertifikasi. Jika lulus, maka mendapatkan sertifikasi ISO 27001 dari badan sertifikasi yang bersangkutan.

Sumber : http://auditor-it.blogspot.com/2013/08/isoiec-27000.html

WA RTA e - P R OC U R E ME NT • E D IS I IX • 2 0 1 3

Untuk memastikan standar ISO 27001 tetap diterapkan, badan sertifikasi melakukan audit ulang (surveliance audit) setiap tahun dan dilakukan proses sertifikasi ulang setelah 3 tahun masa berlakunya sertifikasi tersebut.

Apabila suatu unit organisasi membutuhkan pendampingan untuk membangun SMKI ISO 27001 dapat meminta bantuan dari konsultan.

SMKI dan e-Procurement Disadari atau tidak, saat ini teknologi informasi telah menjadi bagian dari kehidupan kita sehari-hari. Teknologi informasi memungkinkan perdagangan maupun transaksi dilakukan melalui media elektronik. Termasuk di dalamnya adalah aplikasi pengadaan barang dan jasa yang disebut e-Procurement. E-Procurement atau yang lebih dikenal dengan layanan pengadaan secara elektronik (LPSE) adalah pengadaan barang/jasa yang dilaksanakan dengan menggunakan teknologi informasi dan transaksi elektronik sesuai dengan ketentuan perundang-undangan. Transaksi elektronik juga tidak lepas ancaman terhadap keamanan informasi. Tentunya, tingkat risiko keamanan juga perlu dikaji lebih mendalam. Menurut Ikak Gayuh Patriastomo, Deputi Bidang Monitoring-Evaluasi dan Pengembangan Informasi LKPP, dalam kesempatan wawancara dengan Tim Warta, menjelaskan bahwa secara proses, LPSE tidak memiliki risiko keamanan yang tinggi . “Menurut saya, secara proses, e-procurement tidak termasuk high risk. Berbeda dengan bank yang punya peluang kehilangan uang. Tetapi, ada pengadaan yang sifatnya critical” jelasnya. Meskipun demikian LKPP tetap mendorong standarisasi termasuk standarisasi keamanaan informasi. “LKPP secara bertahap berusaha terus mendorong seluruh LPSE untuk menerapkan minimal 3 standar yaitu ISO 9000 untuk layanan, ISO

20000 untuk IT service manajemen, dan untuk securitynya (keamanan informasinya) kami harapkan dapat menggunakan ISO 27000” tambah. Jadi, meskipun secara proses tidak high risk tetap perlu dibangun standar sistem keamanan informasi. Lebih dari itu, cakupan standar iso 27000 cukup luas yang mencakup analisa risiko, pelaksanaan Business Continuity Plan (rencana keberlangsungan layanan jika ada bencana), legalitas software dan sebagainya. Keamanan informasi sistem e-Procurement tetap mengacu pada aspek keamanan informasi yang kita sebut dengan ”triangle model” yaitu CIA. Selain dari tiga aspek keamanan informasi tersebut, ada aspek lain terkait dengan keamanan sistem e-Procurement yaitu Non-repudiation. Non-repudiation merupakan aspek yang sangat penting dalam transaksi elektronik. Aspek ini seringkali dilupakan. Aspek non-repudiation menjamin bahwa pelaku transaksi tidak dapat mengelak atau menyangkal telah melakukan transaksi. Dalam sistem transaksi konvensional, aspek non-

repudiation ini diimplementasikan dengan menggunakan tanda tangan. Dalam transaksi elektronik, aspek non-repudiation dijamin dengan penggunaan tanda tangan digital (digital signature), penyediaan audit trail (log), dan pembuatan sistem dapat diperiksa dengan mudah (auditable). Sistem Pengadaan Secara Elektronik (SPSE) telah mengakomodir hal ini dan telah didukung dengan UU Informasi dan Transaksi Elektronik yang menyatakan bahwa tanda tangan digital diakui sama sahnya dengan tanda tangan konvensional. Hal penting lainnya dalam proses pemilihan penyedia barang/jasa adalah pengamanan dokumen penawaran yang disampaikan oleh penyedia. Untuk pengamanan ini, disediakan aplikasi Apendo (aplikasi pengaman dokumen). Apendo adalah suatu perangkat lunak keamanan informasi elektronik yang dikembangkan oleh Lemsaneg (Lembaga Sandi Negara) dan LKPP. Apendo diberikan kepada peserta lelang/seleksi dan panitia/kelompok kerja ULP. Apendo Peserta digunakan untuk menyandi file-file (enkripsi) penawaran yang dibuat

oleh peserta sebelum diupload/dikirim ke server LPSE agar tidak dapat dibuka oleh pihak yang berhak sebelum waktunya. Hasil dari enkripsi ini adalah satu file sandi berekstensi .rhs yang mengandung identitas Penyedia barang/jasa dan identitas paket lelang yang diikuti. Apendo Peserta diberikan kepada semua peserta lelang yang telah terdaftar dalam LPSE. Sedangkan Apendo Panitia adalah aplikasi yang digunakan oleh Panitia/ pokja untuk melakukan proses membuka (dekripsi) satu file sandi berekstensi .rhs, dekompresi, pemisahan file asli jika jumlahnya lebih dari satu, dan memiliki keluaran file asli sesuai dengan jumlahnya, serta menampilkan identitas Penyedia barang/jasa dan identitas paket lelang yang diikuti. Dengan menggunakan Apendo ini diharapkan keamanan proses pelaksanaan pengadaan barang/jasa menjadi lebih terjamin. (Zaki) Sumber : • (Sarno dan iffano : 2009). • https://yenifitra32.wordpress. com/2013/04/26/29/

INTEGRITAS

“Kemenangan dari kecurangan tidak akan melebihi kemenangan dari kejujuran” —William Shakespeare WARTA e - PROCREURE E DISI • 2013 WARTA e - PROCU M EM NTE NT • E•DISI III IX • 2012

WARTA TOKOH

Ikak Gayuh Patriastomo Deputi Bidang Monitoring-Evaluasi dan Pengembangan Informasi LKPP

Kunci Dari Keamanan Informasi Adalah Perilaku Judul di atas seakan-akan dapat membangunkan kita untuk sadar dan bertanya pada diri sendiri apakah perilaku kita sudah cukup baik untuk berperan menjadi kunci penting dalam menjaga pintu keamanan informasi yang kita miliki. Judul tersebut juga menjadi kalimat pamungkas yang dilontarkan oleh tokoh penting LKPP yang akrab disapa Pak Ikak dalam sesi wawancaranya bersama tim warta e-proc beberapa waktu yang lalu.

isela kesibukannya, pria lulusan ITB bergelar master 22 tahun silam ini menyambut tim warta dengan hangat. Selama satu jam, beliau menyampaikan pentingnya memperhitungkan risiko untuk membangun tingkat keamanan, menyadari keamanan informasi, upaya yang telah dilakukan LKPP untuk meningkatkan kesadaran pengguna SPSE akan pentingnya keamanan informasi, hingga pesan dan harapannya mewujudkan perilaku pengguna SPSE yang sadar akan pentingnya keamanan informasi. Semua topik tersebut telah disarikan oleh tim warta dalam kemasan dan ulasan yang cukup menarik dibawah ini. Berikut petikannya.

“Kalau kita mendiskusikan keamanan, hal pertama yang dihitung terlebih dahulu adalah risiko”

Bagaimana pentingnya keamanan informasi? Kalau kita mendiskusikan keamanan, hal pertama yang perlu diperhatikan adalah risiko. Nilai risiko ditentukan oleh nilai barang yang diamankan, yaitu seberapa berharganya barang tersebut. Barang yang tidak terlalu berharga, risikonya kecil,

sedangkan barang yang sangat berharga memiliki risiko yang sangat tinggi, sehingga perlu penjagaan. Nilai informasi dalam e-procurement harus kita tentukan terlebih dahulu. Dalam konteks e-procurement apa yang harus dijaga? Mana yang perlu high security dan mana yang low security? Jika sistem keamanan informasi di diterapkan secara tidak benar, risiko apa yang akan kita tanggung? Hal ini harus diperhitungkan sehingga tidak semua aspek diberikan label high security. Semakin tinggi level security, semakin tinggi biayanya dan biasanya semakin tidak user friendly. Contohnya, di Kementerian Keuangan, apakah semua high security? Saya kira tidak. Tergantung tingkat risiko dan korelasinya dengan biaya. Kita melihat security, bukan sematamata membicarakan sistem, namun menyangkut juga tentang bagaimana manajemen dan lingkungan sistem. Tidak hanya sistem yang kita kelola, tetapi lingkungannya juga dan cakupan lingkungan yang mempengaruhi unit yang akan kita amankan.

Bagaimana risiko keamanan informasi dalam e-procurement? Menurut saya, secara proses, e-procurement tidak termasuk high risk. Berbeda dengan bank yang punya peluang kehilangan uang. Tetapi, ada pengadaan yang sifatnya critical. Pengadaan dapat kita pilah-pilah tingkat critical-nya. Misalnya, pengadaan kertas termasuk dalam pengadaan yang tidak terlalu critical, tapi untuk proyek besar yang mencapai trilyunan memiliki tingkat critical yang tinggi. Dari pengalaman, secara keseluruhan, ada sekitar 15 persen yang pengadaannya critical. Bagaimana membangun kesadaran pentingnya keamanan informasi? Kunci keamanan informasi adalah attitude (sikap kerja) manusianya. Sistem berada di antara mesin dan orang. Sebagus apapun sistemnya, kalau sikap kerja orangnya kurang bagus, maka tidak ada gunanya. Mesin dapat dibuat dengan relatif mudah sesuai kehendak, tapi kalau orang akan relatif lebih sulit.

WARTA e - PROCREURE E DISI • 2013 WARTA e - PROCU M EM NTE NT • E•DISI III IX • 2012

WARTA TOKOH

Sebagai pemilik sistem, kita juga perlu sadar bahwa sistem kita tidak selalu bebas dari gangguan. Yang penting, pada saat ada gangguan, apakah kita dapat meresponnya secara murah atau secara mahal. Ini kembali ke pertimbangan risiko tadi. Namun, tentu kita dapat mendesain sistem tersebut menjadi sangat handal sehingga dapat meminimalkan terjadinya gangguan.

“Sebagus apapun sistemnya, kalau sikap kerja orangnya kurang bagus, maka tidak ada gunanya..” Apa upaya yang sudah dilakukan LKPP untuk membangun kesadaran keamanan informasi pada LPSE? Upaya apa yang paling efektif untuk membangun sistem keamanan informasi yang handal adalah meningkatkan kesadaran pengguna. Namun, meningkatkan kesadaran pengguna perlu

WARTA TOKOH

proses dan waktu. Proses membiasakan orang itu perlu waktu. Upaya LKPP untuk meningkatkan kesadaran tersebut dari sisi e-proc sudah dilakukan sesuai road map. Hal pertama yang kita selesaikan adalah persoalan adopsi sistem. Setelah adopsinya selesai, kita masuk pada peningkatan kualitas yang dilanjutkan peningkatan kapasitas termasuk peningkatan attitude tadi. Sejak tahun lalu, LKPP sudah mulai mengkampanyekan security dan juga kapasitas. Berikutnya, seluruh LPSE bersama-sama akan kita standarkan. Dimulai dari yang sederhana yaitu manajemen sistemnya baik manajemen sistem layanan, kemudian manajemen sistem security maupun manajemen sistem IT. Jadi, sudah ada 3 aspek manajemen yang coba kita dorong. Tapi, sekali lagi, kembali ke kesadaran masingmasing LPSE tadi. Misalnya, LPSE Kementerian Keuangan sudah mendapat ISO 27001, itu bagus. LPSE Jawa Barat sudah mendapat ISO 9001 dan sekarang sudah mau ISO 27001,

“Upaya

apa yang paling efektif untuk membangun sistem keamanan informasi yang handal adalah meningkatkan kesadaran pengguna.” itu juga bagus. Bagaimana dengan yang lainnya? Kalau belum apa-apa, tidak masalah. Tetapi, tetap kita dorong ke arah sana sampai benar-benar sadar. Itu tadi dari sisi manajemen sistemnya. Dari sisi arsitekturnya juga kita design. Sejak awal, kita memang secara sadar membangun LPSE ini secara terdesentralisasi. Bukan hanya untuk mendorong kemajuan infrastruktur, tapi juga untuk menjamin availability-nya. Jika ada satu LPSE yang mati, masih ada 600 LPSE lainnya yang bekerja. Persoalan kita lokalisir sehingga risikonya tidak menyebar. Kalau LPSE-nya hanya satu, akan punya risiko tinggi dan risikonya menyebar ke seluruh wilayah.

Wawancara Tim Warta dengan Pak Ikak

Apa upaya LKPP ke depan untuk meningkatkan keamanan informasi pada LPSE? Ke depan, SPSE akan menggunakan sistem clustering. Ini akan membuat sistem ini semakin handal. Akan lebih baik, kalau clustering ini bisa sampai ke dalam bentuk virtual sehingga kapasitas kita akan saling menopang secara bersama-sama. Kalau secara virtual, akan jadi satu semua. Jika ada satu yang down tidak akan ketahuan dan tidak berdampak pada pengguna. Hal seperti ini yang dilakukan oleh Google, Yahoo, dan sebagainya. LKPP secara bertahap berusaha terus mendorong seluruh LPSE untuk menerapkan minimal 3 standar yaitu ISO 9000 untuk layanan, ISO 20000 untuk IT service manajemen, dan untuk securitynya kami harapkan dapat menggunakan ISO 27000. Yang dimaksudkan di sini bukan persis standar tersebut tapi kita ingin menerapkan manajemen sistem keamanan merujuk ke ISO 27000. Kalau saya pribadi berharap pedoman security sesuai ISO 27000, tapi untuk menuju ISO tersebut kan tidak mudah. Kita harus menggunakan strategi karena kita tidak bisa mendorong semua LPSE seperti LPSE Kementerian Keuangan. Bagaimana caranya? Kita punya pentahapan. Setelah menyelesaikan tahap adopsi ISO 27000 kita akan merujuk indeks seperti yang ada di

“Fokus penyelesaian masalah e-procurement itu bukan persoalan teknologi melainkan lebih menyelesaikan ke sikap kerja orangnya, mind-setnya, komitmennya, dan lain sebagainya.”

WA RTA e - P R OC U R E ME NT • E D IS I IX • 2 0 1 3

Kemkominfo (Kementerian Komunikasi dan Informatika). Tetapi untuk menuju ke sana elemennya apa saja? Kami coba membenahi elemen-elemennya ini. Jadi, kalau misalnya, ada 20-an elemen dengan ukuran target 100, dan misalnya sudah ada yang mencapai 25, itu sudah lumayan karena sudah ada gerakan. Harapannya yang 25 itu tadi tahun depan jadi 50 kemudian tahun berikutnya lagi jadi 75. Jadi, kita tidak bisa melompat dari 0 langsung ke 100. Program ini perlu kita lakukan secara bersama-sama. Dari pengalaman saya, menjadi 100 itu tidak bisa ditarget (kapan waktunya) tetapi yang pasti bisa ditargetkan adalah mereka dapat bergerak. Jadi misalnya tahun ini ada yang bergerak, harapannya tahun depan semuanya bergerak dan dilanjutkan 100% LPSE sudah bergerak. Tentu gerakannya ada yang cepat dan ada yang lambat. Bagaimana fokus layanan LPSE ke depan? Saya ingin sekali memberi pemahaman bahwa fokus penyelesaian masalah e-procurement itu bukan persoalan teknologi melainkan lebih menyelesaikan ke sikap kerja orang, mindset, komitmen, dan sebagainya. Dulu sempat terpikir, apakah LPSE itu diletakkan di PUSDATIN (Pusat Data dan Informatika)? Tapi setelah dipertimbangkan ternyata memang kurang tepat karena e-procurement ini bukan permasalahan teknologi tapi permasalahan orang. Fokus strategi kegiatan LPSE meliputi pelatihan, pendampingan, konsultasi, dan sebagainya. Jadi, bukan perkara teknis/ teknologi lagi tapi lebih ke perkara mindset. Namun saya kira juga tidak perlu terlalu lama untuk merubah mindset itu mengingat kendala teknologi sudah tidak terlalu berarti. Sekarang, anak baru umur beberapa tahun sudah pegang gadget. Tanpa baca buku manual, mereka sudah bisa. Itu artinya secara native, dia sudah berhubungan dengan teknologi (sejak

kecil). Baik di pusat maupun daerah saya yakin semua bisa sepanjang mereka yang di daerah segera dikenalkan dengan alatalat seperti ini. Kalau ada yang bertanya bagaimana bisa menuju ISO 27000 padahal sewa internet saja 6 bulan baru ada anggarannya. Solusinya adalah mari merubah mindset dan cara berpikirnya kita balik. Kita itu mau menuju ISO 27000, keadaan sekarang adalah tidak ada anggarannya dan kemudian juga ada nuansa politisnya. Tidak masalah. Kita jalani saja, yang penting niat tujuannya adalah menuju ISO 27000. Jadi ceritanya akan beda. Bukan keadaan sekarang yang membatalkan tujuan ISO 27000, tapi tetapkan tujuan ISO 27000 baru perbaiki permasalahan yang ada secara perlahan namun pasti. Apa harapan ke depan terhadap E-procurement? E-procurement adalah salah satu contoh instrumen e-government dan merupakan langkah awal inisiatif e-government. Saya punya bayangan. Dengan pengalaman yang dimiliki ini, LPSE akan punya kesempatan yang lebih banyak untuk memperkenalkan bagian e-government yang lain. Misalnya, office automation oleh Kementerian Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi dan asset management oleh Direktorat Jenderal Kekayaan Negara (Kementerian Keuangan). LPSE dapat turut serta menginisiasi karena secara pengalaman sudah terbukti. LPSE mampu menjalankan salah satu bagian dari e-government secara sukses. Meskipun, sebenarnya ada unit-unit yang juga punya aplikasi sendiri. Menurut saya, itu hal yang wajar karena setiap orang tidak mungkin selalu menunggu inisiatif dari orang lain. Maksud saya adalah tidak perlu saling menunggu. Misalnya, tidak mungkin e-procurement jalan menunggu SPAN (Sistem Perbendaharaan dan Anggaran Negara). Biarkan saja SPAN membangun dan e-procurement tetap jalan, pasti nanti bisa menyesuaikan.

WARTA e - PROCREURE E DISI • 2013 WARTA e - PROCU M EM NTE NT • E•DISI III IX • 2012

1111

WARTA TOKOH

WARTA INFO DATA DAN FAKTA

Ir. Ikak G. Patriastomo, MSP Tanggal Lahir 8 April 1961 Pendidikan • Sarjana Teknik Arsitektur, 1986, ITB

• Magister Perencanaan Wilayah dan Kota, Lulus Tahun 1991, ITB. Karir dan Pengalaman • Deputi Bidang Monitoring Evaluasi dan Pengembangan Sistem Informasi LKPP (2013-sekarang) • Direktur e-Procurement pada Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (2008-2013) • Plt Ketua Ikatan Ahli Pengadaan Indonesia (IAPI) (2010sekarang) • Wakil Ketua Dewan Pengurus Lembaga Pengembangan Jasa Konstruksi Nasional (LPJKN) (2008 - sampai sekarang) • Kepala Bidang Perancangan Sistem Pengadaan pada Pusat Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Publik - BAPPENAS (20062008) • Wakil Ketua Majelis Pertimbangan Lembaga Pengembangan Jasa Konstruksi Nasional (LPJKN) (2005-2008) • Kepala Sub Direktorat Kerjasama Kemitraan PemerintahBadan Usaha pada Direktorat Sistem dan Prosedur Pendanaan Pembangunan - BAPPENAS (2002-2006) • Kepala Sub Direktorat Administrasi Bilateral pada Direktorat Administrasi Kerjasama Luar Negeri - BAPPENAS (1998-2002)

Sebagai informasi, tidak lama lagi LKPP akan launching SPSE versi 4. Pada versi ini, proses itu embeded ke aplikasi. Kalau pada versi sebelumnya hanya lingkup pertukaran dokumen, maka pada versi 4 akan terjadi pertukaran informasi. Target saya, setiap tahun selalu ada versi baru yang sifatnya selalu menyempurnakan aplikasi SPSE versi sebelumnya. Dan sosialisasinya juga saya harapkan dapat semakin berkurang. Jika sudah sekitar 200 ribu pelaku usaha yang mendapat sosialisasi, tentu kita masih mempunyai tugas mensosialisasikan kepada 2 juta pelaku usaha yang lain. Jadi memang ini merupakan proses yang tiada henti.

Pesan dan Harapan Kepada seluruh pembaca warta terutama seluruh pengguna SPSE harus sadar bahwa keamanan informasi itu memang penting dipahami oleh setiap individu yang terlibat dalam proses e-procurement. Bagaimana bentuk yang paling sederhana mewujudkan kesadaran itu? Jangan tukar menukar password atau teledor dalam menggunakan dan menyimpan password karena apapun aplikasinya, pintu masuk itu semua pasti berawal dari password. Pesan saya selanjutnya adalah mulailah menyadari pentingnya keamanan informasi. Password panjang-panjang

juga tidak akan terlalu penting kalau orangnya ceroboh. Memang di SPSE sudah ditentukan rambu-rambu berupa panjang password sekian karakter dan merupakan gabungan angka dan huruf. Tapi itu hanya aturan main yang kita antisipasi untuk membangun password yang cukup kuat dan itu tidak akan bermakna kalau perilakunya tidak sadar akan keamanan informasi. Kunci dari keamanan informasi adalah perilaku. Bagaimana membangun perilaku itu, caranya cuma satu yaitu sosialisasi tentang awareness atas keamanan informasi ke semua pengguna sistem termasuk admin karena yang paling ujung dari sistem ini adalah admin sistem. (Radit)

PROFESIONALISME

“Bekerja keras itu menghasilkan, bekerja cerdas itu melipatgandakan, dan bekerja ikhlas itu menenteramkan” —Jamil Azzaini

WA RTA e - P R OC U R E ME NT • E D IS I IX • 2 0 1 3

Kuartal Ketiga 2013, Tender e-Proc Berhasil Menghemat Lebih Dari Setengah Trilyun

enghematan dari hasil pengadaan barang dan jasa secara elektronik melalui Sistem Pengadaan Secara Elektronik (SPSE) Kementerian Keuangan untuk periode yang berakhir tanggal 30 November 2013 adalah sebesar Rp. 511,25 M atau 15,15% dari nilai pagu anggaran 3.37 T yang terbagi dalam 1653 paket.

Nilai tersebut adalah berdasarkan paket-paket yang selesai dilelang sampai dengan tahap diumumkannya nilai kontrak pada SPSE oleh masing-masing panitia pengadaan. Hasil lelang, penghematan dan persentasenya berdasarkan masing-masing agency adalah sebagaimana tabel berikut:

No.

AGENCY

Paket

KEMENTERIAN KEUANGAN 12 1. Badan Kebijakan Fiskal 143 2. Badan Pendidikan dan Pelatihan Keuangan 11 3. Direktorat Jenderal Anggaran 114 4. Direktorat Jenderal Bea dan Cukai 92 5. Direktorat Jenderal Kekayaan Negara 181 6. Direktorat Jenderal Pajak 135 7. Direktorat Jenderal Perbendaharaan 15 8. Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan 9 9. Direktorat Jenderal Pengelolaan Utang 4 10. Inspektorat Jenderal 148 11. Sekretariat Jenderal 864 JUMLAH A B. KEMENTERIAN/LEMBAGA/DAERAH/INSTITUSI LAIN 14 1. Arsip Nasional 47 2. Badan Kepegawaian Negara 32 3. Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan 62 4. Badan Pemeriksa Keuangan 20 5. Kementerian Badan Usaha Milik Negara 166 6. Kementerian Sekretariat Negara 54 7. Kejaksaan Agung* 1 8. Komisi Hukum Nasional 66 9. Komisi Pemberantasan Korupsi 8 10. Komisi Pengawas Persaingan Usaha 1 11. Komisi Yudisial 33 12. Lembaga Administrasi Negara 7 13. Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban

Total Pagu Pengadaan Selesai Rp.

Nilai Hasil Lelang Rp.

Penghematan Rp.

22,265,855,230.00

15,693,122,547.00

6,572,732,683.00

29.52%

117,460,372,749.00

101,286,409,822.00

16,173,962,927.00

13.77% 20.62%

9,753,660,000.00

7,742,704,505.00

2,010,955,495.00

459,489,891,271.00

407,597,657,962.00

51,892,233,309.00

11.29%

109,861,844,845.00

96,024,856,919.63

13,836,987,925.37

12.59%

471,347,812,841.00

373,452,868,996.00

97,894,943,845.00

20.77%

160,081,986,497.79

141,230,790,412.00

18,851,196,085.79

11.78%

15,210,226,400.00

12,707,554,294.00

2,502,672,106.00

16.45%

5,050,789,969.00

4,427,363,070.00

623,426,899.00

12.34% 24.44%

7,718,000,000.00

5,831,768,052.00

1,886,231,948.00

364,969,863,197.00

309,315,539,613.00

55,654,323,584.00

15.25%

1,743,210,302,999.79

1,475,310,636,192.63

267,899,666,807.16

15.37%

21,850,008,400.00

17,039,255,500.00

4,810,752,900.00

22.02%

77,660,554,470.00

72,709,405,010.00

4,951,149,460.00

6.38%

37,227,142,118.00

31,473,172,200.00

5,753,969,918.00

15.46%

189,940,254,132.00

168,584,136,530.00

21,356,117,602.00

11.24%

51,741,261,000.00

46,968,068,965.00

4,773,192,035.00

9.23% 21.68%

323,426,777,636.04

253,316,862,298.00

70,109,915,338.04

282,560,087,750.00

258,945,179,573.00

23,614,908,177.00

8.36%

360,000,000.00

181,170,000.00

178,830,000.00

49.68%

94,321,634,863.00

76,149,344,675.00

18,172,290,188.00

19.27%

6,514,558,000.00

5,836,016,473.00

678,541,527.00

10.42%

300,000,000.00

285,285,000.00

14,715,000.00

4.91%

17,405,120,000.00

15,782,399,486.00

1,622,720,514.00

9.32%

10,321,145,000.00

8,118,712,641.00

2,202,432,359.00

21.34%

WARTA e - PROCREURE E DISI • 2013 WARTA e - PROCU M EM NTE NT • E•DISI III IX • 2012

1313

WARTA INFO

DATA DAN FAKTA

14. 15. 16. 17.

Mahkamah Agung* Otoritas Jasa Keuangan Perpustakaan Nasional Pusat Pelaporan dan Analisa Transaksi Keuangan SKPD Aceh* SKPD Bali* SKPD Bengkulu* SKPD Jawa Barat* SKPD Jawa Timur* SKPD Kalimantan Barat* SKPD Kalimantan Timur* SKPD Kepulauan Riau* SKPD Maluku* SKPD Nusa Tenggara Barat* SKPD Sulawesi Selatan*

18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. JUMLAH B JUMLAH A + B

*) Keterangan: Kejaksaan Agung terdiri dari: Kantor Pusat (Badan Diklat, Biro Umum, Biro Perlengkapan, Biro Kepegawaian, Pusdaskrimti, Puspenkum, Jaksa Agung Muda Intelijen, Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus); Kejaksaan Negeri Jakarta Pusat, Jakarta Timur, Kepahiang, Manokwari, Masohi, Muara Bungo, Nunukan, Oelamasi, Putussibau, dan Tual; Kejaksaan Tinggi Banten, Bengkulu, Kalimantan Barat, Maluku, Sulawesi Selatan, Sulawesi Tenggara, Sumatera Selatan, dan D.I Yogyakarta. Mahkamah Agung terdiri dari: Kantor Pusat (Badan Urusan Administrasi); Pengadilan Agama Badung, Gianyar, Lebong, Nunukan, Sentani, Tanjung Redeb, dan Tual; Pengadilan Tata Usaha Negara Serang; Pengadilan Tinggi Bandung. SKPD Aceh terdiri dari: Balai Pendidikan Dan Pelatihan Ilmu Pelayaran Malahayati, Institut Agama Islam Negeri Ar-Raniry. SKPD Bali terdiri dari: Pusat Pengelolaan Ekoregion Bali - Nusa Tenggara. SKPD Bengkulu terdiri dari: Sekretariat DPRD Kabupaten Seluma, BPS Provinsi

OPINI

39,374,111,653.90

35,101,426,441.00

4,272,685,212.90

10.85%

224,751,358,915.00

158,204,846,697.00

66,546,512,218.00

29.61%

99,149,153,700.00

93,288,148,099.00

5,861,005,601.00

5.91%

13,813,507,387.00

10,444,620,035.00

3,368,887,352.00

24.39%

13,920,842,000.00

10,947,255,500.00

2,973,586,500.00

21.36%

173,000,000.00

172,128,000.00

872,000.00

0.50%

3,148,191,000.00

3,021,541,000.00

126,650,000.00

4.02%

9,250,305,000.00

8,001,999,800.00

1,248,305,200.00

13.49%

4,298,578,000.00

3,745,259,000.00

553,319,000.00

12.87%

41,872,798,633.00

40,602,195,000.00

1,270,603,633.00

3.03%

2,202,300,000.00

2,066,299,000.00

136,001,000.00

6.18%

714,856,000.00

695,000,000.00

19,856,000.00

2.78%

35,588,885,104.00

33,879,473,868.23

1,709,411,235.77

4.80%

615,500,000.00

607,250,000.00

8,250,000.00

1.34%

50,468,346,366.00

48,641,777,240.00

1,826,569,126.00

3.62%

789

1,631,120,268,727.94

1,387,768,972,531.23

243,351,296,196.71

14.92%

1653

3,374,330,571,727.73

2,863,079,608,723.86

511,250,963,003.87

15.15%

Bengkulu, Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kab.Seluma. SKPD Jawa Barat terdiri dari: Kantor Pertanahan Kab. Sumedang dan Kota Bandung; Panti Sosial Bina Netra “Wyata Guna”; Sekolah Tinggi Kesejahteraan Sosial Bandung. SKPD Jawa Timur terdiri dari: Kantor Pertanahan Kab. Mojokerto, Kantor Pertanahan Kota Surabaya I, Kopertis Wilayah VII Jawa Timur. SKPD Kalimantan Barat terdiri dari: Stasiun Pengawasan Sumberdaya Kelautan dan Perikanan Pontianak, LPMP Provinsi Kalimantan Barat, Satuan Kerja Dinas Kelautan Provinsi Kalimantan Barat (04); Satuan Kerja Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Kalimantan Barat (06/P2HP); Satuan Brimob Polda Kalbar; Stasiun KIPM Kelas I Entikong, Stasiun Karantina Pertanian Kelas I Entikong, Balai Pengamatan Dirgantara Pontianak, Rumah Sakit Umum Daerah Bengkayang, Stasiun Meteorologi Supadio Pontianak. SKPD Kalimantan Timur terdiri dari: Kantor Kesehatan Pelabuhan Kelas II Balikpapan; Lembaga Penjaminan Mutu Pendidikan Propinsi Kaltim, Pusat

WA RTA e - P R OC U R E ME NT • E D IS I IX • 2 0 1 3

Pengelolaan Eko Region Kalimantan. SKPD Kepulauan Riau terdiri dari: Balai Karantina Pertanian Kelas I Batam. SKPD Maluku terdiri dari: Komisi Pemilihan Umum Kota Tual; Koordinasi Perguruan Tinggi Swasta Wilayah XII; Lembaga Penjaminan Mutu Pendidikan Provinsi Maluku; Lembaga Penyiaran Publik RRI Ambon; Lembaga Penyiaran Publik RRI Tual; Politeknik Negeri Ambon; Politeknik Perikanan Negeri Tual; Universitas Pattimura. SKPD Nusa Tenggara Barat terdiri dari: Stasiun Meteorologi Selaparang Mataram. SKPD Sulawesi Selatan terdiri dari: Akademi Pariwisata Makassar; Badan Ketahanan Pangan dan Pelaksana Penyuluhan Kab. Jeneponto; Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kabupaten Jeneponto; Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Takalar; Dinas Kesehatan Kabupaten Takalar; Dinas Perindustrian Perdagangan Pertambangan dan Energi Kabupaten Takalar; Dinas Pertanian Kabupaten Jeneponto; RSUD H Padjonga Dg. Ngalle Takalar; Sekolah Menengah Kejuruan - SMAK Makassar; TVRI Stasiun Sulawesi Selatan. (Billy)

Persepsi Korupsi Dalam Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Kontroversi Hati Panitia dan Penyedia) “Di usia Indonesia saat ini ya, 68 its age. Indonesia masih merindukan apresiasi, merindukan pengadaan barang/jasa yang bersih, efisien dan transparan. Walaupun kontroversi hati para pelaku lelang yaitu panitia dan penyedia barang/jasa lebih condong menganggap selalu ada konspirasi kemakmuran dalam lelang yang mereka ikuti. Padahal semua pihak cuma harus belajar untuk harmonisasi dari hal terkecil sampai terbesar”.

anitia sering dianggap ego terhadap satu kepentingan dan kudeta dari peraturan yang sudah ada. Hal ini malah akhirnya akan mempertakut dan mempersuram statusisasi mereka sebagai panitia barang/jasa. Panitia harus menjadi confident sehingga dapat melakukan pekerjaannya dengan tenang sehingga labil ekonomi Indonesia akan menjadi lebih baik.

murah sih, tapi kok yang menang yang lain? Katanya kami gak lulus di teknis”, kata ibu itu. Kemudian petugas LPSE melihat lelang yang dimaksud oleh ibu tersebut. Dalam keterangan hasil evaluasi pantiia, Perusahaan X tidak lulus dengan alasan spesifikasi teknis tidak memenuhi syarat. Setelah diamati lebih lanjut, ternyata

Berita Acara Hasil Pelelangan (BAHP) juga tidak diupload oleh pantia. Petugas helpdesk bertanya kepada si ibu, “Ini Ibu tahu syarat teknis apa yang tidak dipenuhi?”. “Tidak tahu mas, justru itu yang mau kita tanyakan”, jawabnya. “Seharusnya alasan tidak lulusnya peserta lelang diisikan dengan rinci disini Bu, bukan cuma keterangan tidak memenuhi syarat saja”, seru si petugas sambil menunjuk di layar pada bagian hasil evaluasi lelang. “Ini BAHP-nya juga tidak diupload, Ibu kirim sanggahan tidak?”, tambahnya. “Enggak mas, kita pikir sih lelang ini pasti sudah diatur, sudah ada jagoannya. Kayaknya percuma kita sanggah juga”, jawab si ibu. Kemudian petugas helpdesk menjelaskan kepada si ibu bahwa seharusnya panitia mengumumkan hasil evaluasi secara rinci sekaligus mengunggah BAHP sehingga

Kalimat yang dilontarkan vicky (versi edit) diatas menyetujui bahwa saat ini image pengadaan barang/jasa di Indonesia terendam dalam kecurangan dan pelanggaran. Akibatnya peserta lelang sudah merasa pesimis dan mudah mencurigai bahwa ada yang tidak beres pada lelang yang sedang mereka ikuti. Pada suatu hari seorang peserta lelang mengirimkan dokumen penawaran di ruang bidding LPSE. Petugas helpdesk LPSE membantunya mengirimkan dokumen penawaran melalui komputer LPSE. Setelah selesai mengunggah penawaran, dia berkata kepada petugas. “Mas, sini deh lihat lelang yang ini!”. “Ada apa Bu?”, jawab si petugas. “Kemarin kita ikut lelang ini, kami harganya paling

WARTA e - PROCREURE E DISI • 2013 WARTA e - PROCU M EM NTE NT • E•DISI III IX • 2012

1515

WARTA INFO

OPINI

REGULASI

mengejutkan dari Kabupaten Tabalong. 35 orang anggota kelompok kerja (Pokja) Unit Layanan Pengadaan (ULP) Kabupaten Tabalong secara serentak mengundurkan diri akibat salah satu pokja ULP ditetapkan sebagai tersangka oleh pihak kepolisian.

sumber: http://blog.tmcnet.com/blog/rich-tehrani/ip-communications/a-tale-of-bribery-cockroachesand-raid.html

seluruh peserta dapat mengetahui hasil lelang dengan jelas. Terlepas dari kesalahan panitia, Ibu tersebut sebenarnya masih dapat memperbaiki proses lelang. Jika perusahaan itu mengirimkan sanggahan maka panitia akan menyadari bahwa pengumuman lelang yang mereka berikan kurang lengkap dan akan melakukan tindakan. Namun begitu pesimisnya dengan pelaksanaan lelang di pemerintahan, Ibu tersebut tidak mengirimkan sanggahan.

Banyak para panitia pengadaan barang/jasa yang mengutarakan bahwa jika dapat memilih, dari lubuk hatinya mereka tidak berkenan menjadi panitia dengan alasan berada dalam pengadaan barang/ jasa terlalu riskan.

Panitia sebenarnya terbebani dengan persepsi korupsi dari pengadaan barang/ jasa. Bayangan tentang pengadaan yang bermasalah selalu muncul. Banyak para panitia pengadaan barang/jasa yang mengutarakan bahwa jika dapat memilih, mereka tidak berkenan menjadi panitia dengan alasan berada dalam pengadaan barang/jasa terlalu riskan. Ada pula yang sengaja tidak meluluskan diri pada saat ujian sertifikasi keahlian

pengadaan barang/jasa pemerintah yang diselenggarakan LKPP. Hal ini mereka lakukan untuk menghindari ditunjuknya mereka menjadi panitia jika nantinya lulus ujian.

Data Indonesia Procurement Watch (IPW) mengatakan bahwa 70% kasus korupsi yang ditangani KPK adalah bidang pengadaan barang/jasa. Hal ini membangun kesan yang mendominasi dibenak umum bahwa pengadaan barang/jasa adalah sarang korupsi. Stigma negatif ini juga melekat pada mereka yang terlibat di dalamnya. Kondisi ini diperparah oleh pemberitaan kasus korupsi yang sangat gencar dalam bingkai semangat pemberantasan korupsi. Tentu niat ini perlu diapresiasi dengan baik. Namun perlu diberikan penjelasan secara komperehensif dan objektif agar pemberitaan tersebut tidak menjadi kontra-produktif khususnya terhadap penyelenggaraan pengadaan barang/jasa. Tidak ada cara instant untuk merubah persepsi korupsi meskipun pelaksanaan lelang terus dilakukan perbaikan. Banyak yang masih harus dilakukan. Implementasi e-procurement merupakan salah satu langkah yang tepat. E-procurement dapat dirasakan langsung oleh pelaku lelang dan lebih mudah dimonitor. Selain itu perlindungan dan pendampingan hukum bagi praktisi pengadaan juga diperlukan agar panitia menjadi lebih mantap dalam menjalankan tugas. (Edi)

Kasus lain, yang menambah kesan negatif adalah sering kita dengar di media yang memberitakan pemeriksaan pada panitia pengadaan barang/jasa dikarenakan pengadaannya bermasalah. Kabar

SINERGI

“Datang bersama adalah permulaan. Tetap bersama adalah kemajuan. Bekerja bersama adalah kesuksesan” —Henry Ford

WA RTA e - P R OC U R E ME NT • E D IS I IX • 2 0 1 3

Kebijakan Dan Standar Sistem Manajemen Keamanan Informasi Di Lingkungan Kementerian Keuangan

alah satu upaya Kementerian Keuangan untuk menjaga keamanan informasi ialah dengan menetapkan Keputusan Menteri Keuangan Nomor 479/KMK.01/2010 Tentang Kebijakan dan Standar Sistem Manajemen Keamanan Informasi Di Lingkungan Kementerian Keuangan. Kebijakan dan Standar Sistem Manajemen Keamanan Informasi (SMKI) di Lingkungan Kementerian Keuangan digunakan sebagai pedoman dalam melindungi keamanan aset informasi Kementerian Keuangan dari berbagai bentuk ancaman, baik dari dalam maupun luar lingkungan Kementerian Keuangan, yang dilakukan secara sengaja maupun tidak sengaja. Pengamanan dan perlindungan ini diberikan untuk menjamin kerahasiaan (confidentiality), keutuhan (integrity), dan ketersediaan (availability) aset informasi agar selalu terjaga dan terpelihara dengan baik. Kebijakan dan Standar SMKI di Lingkungan Kementerian Keuangan terdiri dari 11 (sebelas) sasaran pengendalian yaitu: 1.

gaji, data kepegawaian, dokumen penawaran dan kontrak, dokumen perjanjian kerahasiaan, kebijakan kementerian, hasil penelitian, bahan pelatihan, prosedur operasional, rencana kelangsungan kegiatan (business continuity plan), dan hasil audit; b.

Aset fisik, meliputi: perangkat komputer, perangkat jaringan dan komunikasi, removable media, dan perangkat pendukung; dan

Aset tak berwujud (intangible), meliputi: pengetahuan, pengalaman, keahlian, citra dan reputasi.

Pengendalian Organisasi Keamanan Informasi;

Kebijakan dan standar organisasi keamanan informasi meliputi:

Pengendalian Umum; a.

Kebijakan dan standar ini berlaku untuk pengelolaan pengamanan seluruh aset informasi Kementerian Keuangan dan dilaksanakan oleh seluruh unit kerja, pegawai Kementerian Keuangan baik sebagai pengguna maupun pengelola Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK), dan pihak ketiga di lingkungan Kementerian Keuangan. Aset informasi Kementerian Keuangan adalah aset dalam bentuk: a.

Perangkat lunak, meliputi: perangkat lunak aplikasi, perangkat lunak sistem, dan perangkat bantu pengembangan sistem;

Data/dokumen, meliputi: data ekonomi dan keuangan, data

Struktur Tim Keamanan Informasi di Kementerian Keuangan dan unit eselon I;

Tanggung jawab setiap unit eselon I terhadap aset informasi

1) Mengidentifikasi aset informasi dan mendokumentasikannya dalam daftar inventaris aset informasi. Daftar inventaris aset informasi dipelihara dan dikelola perubahannya oleh Penanggung Jawab Pengendalian Dokumen. 2) Menetapkan pemilik aset informasi di setiap unit eselon I. 3) Menetapkan aset informasi yang terkait dengan perangkat pengolah informasi. 4) Pemilik Aset Informasi menetapkan aturan penggunaan aset informasi. b.

Pengklasifikasian aset informasi.

1) Aset informasi diklasifikasikan sesuai tingkat kerahasiaan, nilai, tingkat kritikalitas, serta aspek hukumnya. 2) Ketentuan rinci klasifikasi aset informasi diuraikan dalam standar pengelolaan aset informasi. 3) Pemberian label klasifikasi aset informasi harus dilakukan secara konsisten terhadap seluruh aset informasi.

Perjanjian kerahasiaan; dan

Hubungan dengan pihak berwenang, komunitas keamanan informasi, dan pihak ketiga.

Pengendalian Pengelolaan Aset Informasi;

1) Pemilik Aset Informasi menetapkan dan mengkaji secara berkala klasifikasi aset informasi dan jenis perlindungan keamanannya.

Pengelolaan aset informasi.

Kebijakan dan standar pengelolaan aset informasi ini meliputi:

WARTA e - PROCREURE E DISI • 2013 WARTA e - PROCU M EM NTE NT • E•DISI III IX • 2012

1717

WARTA INFO

REGULASI

PROFIL

2) Pemilik Aset Informasi menetapkan pihak yang berwenang untuk mengakses aset informasi. 4.

Pengendalian Keamanan Sumber Daya Manusia;

pemindahan perangkat harus mendapatkan persetujuan Pejabat yang berwenang. Terhadap data yang memiliki klasifikasi SANGAT RAHASIA dan RAHASIA yang disimpan dalam perangkat tersebut harus dipindahkan terlebih dahulu.

Pengamanan perangkat.

1) Penempatan dan perlindungan perangkat

Kebijakan dan standar keamanan sumber daya manusia ini mencakup peran dan tanggung jawab seluruh pegawai dan pihak ketiga di lingkungan Kementerian Keuangan yang harus dipahami dan dilaksanakan.

Perangkat pengolah informasi dan perangkat pendukung harus ditempatkan di lokasi yang aman dan diposisikan sedemikian rupa untuk mengurangi risiko aset informasi dapat diakses oleh pihak yang tidak berwenang.

5) Pengamanan perangkat di luar lingkungan Kementerian Keuangan.

2) Penyediaan perangkat pendukung 5.

Pengendalian Keamanan Fisik dan Lingkungan;

Kebijakan dan standar keamanan fisik dan lingkungan ini meliputi: a.

Perangkat pendukung harus dipasang untuk menjamin beroperasinya perangkat pengolah informasi dan secara berkala harus diperiksa dan diuji ulang kinerjanya.

3) Pengamanan kabel 1) Seluruh pegawai, pihak ketiga, dan tamu yang memasuki lingkungan Kementerian Keuangan harus mematuhi aturan yang berlaku di Kementerian Keuangan. 2) Menyimpan perangkat pengolah informasi di ruangan khusus yang dilindungi dengan pengamanan fisik yang memadai antara lain pintu elektronik, sistem pemadam kebakaran, alarm bahaya dan perangkat pemutus aliran listrik;

Kabel sumber daya listrik harus dilindungi dari kerusakan; dan

b) Kabel telekomunikasi yang mengalirkan informasi harus dilindungi dari kerusakan dan penyadapan. 4) Pemeliharaan perangkat

3) Akses ke ruang server, pusat data, dan area kerja yang berisikan aset informasi yang memiliki klasifikasi sangat rahasia dan rahasia harus dibatasi dan hanya diberikan kepada pegawai yang berwenang; 4) Pihak ketiga yang memasuki ruang server, pusat data, dan area kerja yang berisikan aset informasi yang memiliki klasifikasi sangat rahasia dan rahasia harus didampingi pegawai unit TIK pusat dan/atau unit TIK eselon I sepanjang waktu kunjungan. Waktu masuk dan keluar serta maksud kedatangan harus dicatat dalam buku catatan kunjungan;

6) Pengamanan penggunaan kembali atau penghapusan/pemusnahan perangkat a)

Pengamanan area

Perangkat harus dipelihara secara berkala untuk menjamin ketersediaan, keutuhannya (integrity), dan fungsinya. Pemeliharaan perangkat harus sesuai dengan petunjuk manualnya. Untuk pemeliharaan yang dilakukan oleh pihak ketiga, harus diadakan Perjanjian Tingkat Layanan (Service Level Agreement/’SLA) yang mendefinisikan tingkat pemeliharaan yang disediakan dan tingkat kinerja yang harus dipenuhi pihak ketiga. Pemeliharaan terhadap perangkat keras atau perangkat lunak dilakukan hanya oleh pegawai yang berwenang. Dalam hal pemeliharaan perangkat tidak dapat dilakukan di tempat, maka

WA RTA e - P R OC U R E ME NT • E D IS I IX • 2 0 1 3

Penggunaan perangkat yang dibawa ke luar dari lingkungan Kementerian Keuangan harus disetujui oleh Pejabat yang berwenang.

Perangkat pengolah informasi penyimpan data yang sudah tidak digunakan lagi harus disanitasi sebelum digunakan kembali atau dihapuskan/dimusnahkan; dan

b) Penanganan perangkat pengolah informasi penyimpan data di Kementerian Keuangan sesuai dengan standar penanganan media penyimpan data yang ditetapkan dalam Kebijakan dan Standar Pengelolaan Data Elektronik di Lingkungan Kementerian Keuangan. Pada warta e-procurement edisi IX ini hanya menguraikan lima dari sebelas sasaran pengendalian terkati SMKI di lingkungan Kementerian Keuangan. Enam sasaran pengendalian lainnya akan dijelaskan pada warta e-procurement edisi selanjutnya yaitu mengenai : a) Pengendalian Pengelolaan Komunikasi dan Operasional; b) Pengendalian Akses; c) Keamanan Informasi dalam Pengadaan, Pengembangan, dan Pemeliharaan Sistem Informasi; d) Pengendalian Pengelolaan Gangguan Keamanan Informasi; e) Keamanan Informasi dalam Pengelolaan Kelangsungan Kegiatan; f ) Pengendalian Kepatuhan; (Dimas)

Pelayanan Terbaik Selalu Siap Kami Berikan Profil LPSE Kementerian Keuangan Provinsi Sumatera Selatan

umatera Selatan merupakan salah satu provinsi di Indonesia yang terletak di bagian selatan Pulau Sumatera. Provinsi ini beribukota di Palembang. Provinsi ini kaya akan sumber daya alam, seperti minyak bumi, gas alam, dan batu bara. Selain itu, ibu kota provinsi Sumatera Selatan yaitu Palembang sudah terkenal sejak dahulu menjadi pusat Kerajaan Sriwijaya Dalam rangka melaksanakan amanat Perpres Nomor 70 Tahun 2012 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah di wilayah provinsi Sumatera Selatan yang Efisien, Efektif, Transparan dan terbuka, Bersaing, Adil, dan Akuntabel, maka dibentuklah LPSE Kementerian Keuangan Provinsi Sumatera Selatan pada tahun 2010 dengan tugas pokok pelayanan Pengadaan Secara Elektronik (e-procurement). Dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya, LPSE Kementerian Keuangan Provinsi Sumatera Selatan menempati salah satu ruangan di Gedung Keuangan Negara Lantai III, Jalan Kapten A. Rivai Nomor 4 Palembang. Lokasi ini dipilih karena GKN Palembang terletak pusat kota Palembang sehingga mudah dijangkau oleh Satuan Kerja dan Vendor. Sesuai dengan salah satu Nilai-Nilai Kementerian Keuangan yaitu Sinergi, maka dibentuklah Tim Pelaksana Penerapan Layanan Pengadaan Secara Elektronik (TPP LPSE) Kementerian Keuangan wilayah Provinsi Sumatera Selatan dari beberapa instansi di

Pengelola LPSE Kementerian Keuangan Provinsi Sumatera Selatan Hardiyanto, Teddy Fatrianda Pratama, Amin Leomena siap melayani Customer

barang/jasa pemerintah yang Efisien, Efektif, Transparan dan terbuka, Bersaing, Adil, dan Akuntabel.

Kementerian Keuangan, yaitu: Dengan alokasi anggaran yang tersedia di dalam Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Tahun Anggaran 2013 yang terdapat pada 32 instansi vertikal Kementerian Keuangan di Sumatera Selatan, LPSE Provinsi Sumatera Selatan berperan besar dalam proses pengadaan

Nama

Sampai dengan bulan September 2013, LPSE Provinsi Sumatera Selatan telah melayani sebanyak 33 Panitia Pengadaan Barang/Jasa, dan 35 Vendor yang telah selesai diverifikasi.

Jabatan

Instansi Asal

Rina Robiati

Penanggung Jawab

DJPBN

M. Muslim

Koordinator

DJPBN

Hardiyanto

Admin Agency

DJPBN

Amin Leomena

Helpdesk

DJPBN

Teddy Fatrianda Pratama

Verifikator

DJKN

WARTA e - PROCREURE E DISI • 2013 WARTA e - PROCU M EM NTE NT • E•DISI III IX • 2012

1919

WARTA INFO

PROFIL

biaya penggandaan dokumen dalam menyampaikan dokumen penawaran, vendor hanya menyampaikan softcopy yang disampaikan melalui SPSE. Melalui SPSE biaya transportasi juga dapat ditekan, terutama bagi vendor yang letaknya jauh dari lokasi dimana panitia berada karena Vendor dapat melakukan upload dokumen penawaran dimana saja. Cukup dengan memiliki komputer dan koneksi internet, vendor sudah dapat melakukan upload dokumen penawaran. Koordinator LPSE Sumatera Selatan, M. Muslim, Memberikan Pengarahan pada acara sosialisasi dan pelatihan E-Procurement

Tim LPSE Provinsi Sumatera Selatan memberikan pelayanan menyeluruh terhadap pengadaan barang/ jasa pemerintah secara elektronik (e-procurement). Tidak hanya melayani pendaftaran paket yang akan dilelang oleh panitia dan pendaftaran oleh vendor, tim juga melayani konsultasi dan pelatihan kepada para stakeholder. Konsultasi dan pelatihan mengoperasionalkan Sistem Pengadaan Secara Elektronik (SPSE) pun dapat dilayani pada setiap hari kerja dan jam kerja. Dalam waktu 3 (tiga) tahun sejak berdirinya LPSE Provinsi Sumatera Selatan telah mendapatkan respon yang baik oleh para pihak, baik dari Panitia maupun Vendor. Proses pengadaan yang selama ini dianggap rumit dan berkesan negatif, perlahan-lahan mulai ditanggapi positif oleh para stakeholder. Proses pengadaan pun dapat dilakukan dengan mudah karena dilakukan secara transparan. Kenyamanan pun didapat oleh panitia akan kemudahan dalam proses pengadaan, dan juga mendapatkan

Dalam waktu 3 (tiga) tahun sejak berdirinya LPSE Provinsi Sumatera Selatan telah mendapatkan respon yang baik oleh para pihak, baik dari Panitia maupun Vendor.

Peserta antusias mengikuti Sosialisasi dan Pelatihan E-Procurement di LPSE Sumsel

barang/jasa dengan harga yang kompetitif dan barang yang berkualitas, serta SPSE meminimalisir kemungkinan untuk terjadinya pertemuan antara panitia dengan calon penyedia. Selain itu dengan mudahnya proses pengadaan, secara tidak langsung dapat mempercepat proses penyerapan anggaran Kementerian/Lembaga. Begitu pun dari pihak Vendor, pihak Vendor merasa sangat puas karena dengan menggunakan E-Procurement mereka dapat bersaing secara kompetitif dan terbuka. Selain itu beberapa vendor mengungkapkan, dengan menggunakan SPSE mereka dapat menekan biayabiaya yang selama ini dikeluarkan mengingat SPSE tidak memerlukan

WA RTA e - P R OC U R E ME NT • E D IS I IX • 2 0 1 3

LPSE Provinsi Sumatera Selatan selain melayani instansi vertikal Kementerian Keuangan di wilayah provinsi Sumatera Selatan, juga melayani beberapa instansi diluar Kementerian Keuangan yang telah

melakukan kerjasama dan dituangkan kedalam Memorandum of Understanding (MoU). Sarana dan prasarana yang terdapat pada kantor LPSE Provinsi Sumatera Selatan pun telah lengkap dengan adanya ruangan registrasi, bidding room, dan ruangan pelatihan, sehingga mampu menjalankan fungsinya dengan baik. Dengan keberadaan LPSE Provinsi Sumatera Selatan, diharapkan dapat memberikan pelayanan terbaik kepada para stakeholder sehingga membentuk iklim yang kompetitif dan akuntabel dalam setiap pengadaan barang/jasa pemerintah di wilayah provinsi Sumatera Selatan. (Teddy)

Dua Instansi ikut bergabung dengan LPSE Kementerian Keuangan Pada triwulan ketiga, LPSE Kementerian Keuangan menjalin kerjasama dengan dua Instansi/Lembaga yaitu Universitas Katolik Darma Cendika untuk wilayah Jawa Timur, serta Pusat Pengelolaan Ekoregion Bali dan Nusa Tenggara untuk wilayah Bali. Adapun seluruh Kementerian/Lembaga/Instansi yang bekerja sama dengan LPSE Kementerian Keuangan adalah: Wilayah Jakarta (Pusat) 1. Pusat Pelaporan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) 2. Komisi Yudisial (KY) 3. Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) 4. Pusat Pendidikan dan Pelatihan Badan Pemeriksa Keuangan RI 5. Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) 6. Perpustakaan Nasional Republik Indonesia 7. Badan Kepegawaian Negara (BKN) 8. Kementerian Kelautan dan Perikanan 9. Sekretariat Negara 10. Biro Umum BPKP 11. Biro Hukum dan Organisasi BMKG 12. Kementerian Perhubungan 13. Arsip Nasional Republik Indonesia (ANRI) 14. Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif 15. Ditjen Energi Baru, Terbarukan, dan Konservasi Energi Kementerian ESDM 16. Kementerian Sosial 17. Kementerian PAN & Reformasi Birokrasi 18. Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban 19. Lembaga Administrasi Negara RI (LAN) 20. Pusat Pengelolaan Komplek Gelora Bung Karno (PPK GBK) 21. Kementerian BUMN 22. Badan Pengawas Mahkamah Agung RI 23. Pengadilan Agama Jakarta Pusat 24. Pengadilan Agama Jakarta Utara 25. Kejaksaan Agung RI 26. Akademi Ilmu Pengetahuan Indonesia 27. Komisi Hukum Nasional 28. Otoritas Jasa Keuangan (OJK)

Wilayah Aceh 1. 2. 3. 4.

Kantor Perwakilan BPKP Provinsi Aceh IAIN Ar-Raniry Aceh Kantor Badan SAR Aceh Balai Pendidikan dan Pelatihan Ilmu Pelayaran Malahayati Aceh Besar

Wilayah Kepulauan Riau

Wilayah Sumatera Selatan

1. Balai Karantina Pertanian Kelas I Batam

1. 2. 3. 4.

Wilayah Jambi 1. Kejaksaan Tinggi Jambi 2. Kejaksaan Negeri Muara Bungo

Perwakilan BPKP Provinsi Sumatera Selatan BPK Provinsi Sumatera Selatan Kejaksaan Tinggi Sumatera Selatan Kantor Badan Kepegawaian Negara Sumatera Selatan

Wilayah Bengkulu

Wilayah Jawa Barat

1. 2. 3. 4. 5.

1. Panti Sosial Bina Netra “Wyata Guna” Kementerian Sosial R.I 2. Sekolah Tinggi Kesejahteraan Sosial Bandung 3. Pengadilan Tinggi Bandung 4. Kantor Wilayah BPN Propinsi Jawa Barat 5. Pengadilan Militer II-09 Bandung 6. Balai Penerbitan Braille Indonesia (BPBI) “ABIYOSO” Kementerian Sosial R.I 7. Balai Bahasa Bandung Kementerian Pendidikan Nasional R.I 8. Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung 9. Pengadilan Negeri Karawang

6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14.

BPS Provinsi Bengkulu Dinas Kesehatan Kab. Seluma RSUD Tais Kab. Seluma Dinas Pekerjaan Umum Kab. Seluma Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Kab. Seluma Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja Kab. Seluma Sekretariat Daerah Kab. Seluma Sekretariat DPRD Kab. Seluma Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kab. Seluma Pengadilan Agama Curup Kementerian Agama Kab.Seluma Bengkulu Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kab.Seluma Bengkulu Badan Penyuluhan Pertanian Kabupaten Seluma Pengadilan Agama Lekong

Wilayah Lampung 1. Stasiun KIPM Kelas I Lampung 2. Perwakilan BPKP Provinsi Lampung

Wilayah Serang 1. Pengadilan Tinggi Agama Serang 2. Kejaksaan Tinggi Serang

Wilayah Yogyakarta 1. Balai Besar Penelitian Bioteknologi dan Pemuliaan Tanaman Hutan Yogyakarta 2. Balai Taman Nasional Gunung Merapi 3. Kantor Regional I Badan Kepegawaian

WARTA e - PROCREURE E DISI • 2013 WARTA e - PROCU M EM NTE NT • E•DISI III IX • 2012

2121

WARTA INFO

WARTA INFO Tips

Negara Yogyakarta 4. Kejaksaan Tinggi Daerah Istimewa Yogyakarta 5. Kantor Perwakilan BPKP Yogyakarta

Wilayah Jawa Timur 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10.

Bank Perkreditan Rakyat (BPR) Jawa Timur. Pengadilan Militer III Madiun Polda Jatim Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya Perwakilan BPK RI Perwakilan Jawa Timur Perwakilan Koordinasi Perguruan Tinggi Swasta Wilayah VII Kantor Pertanahan Kabupaten Mojokerto Universitas Wijaya Putra Surabaya BPN Kota Surabaya Universitas Katolik Darma Cendika

13. Satuan Kerja Dinas Kelautan Kalimantan Barat (03) 14. Panglima Komando Daerah Militer XII Tanjung Pura 15. Pelabuhan Perikanan Nusantara Pemangkat 16. Stasiun Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan Pontianak 17. Balai Pengamatan Dirgantara Pontianak 18. Satuan Brimob Polda Kalimantan Barat 19. Stasiun Karantina Ikan Pengendalian Mutu dan Keamanan Kelas I Entikong 20. Lembaga Penjamin Mutu Pendidikan Kalimantan Barat 21. Kejaksaan Negeri Pontianak 22. Kejaksaan Negeri Putussibau

Jeneponto 8. Dinas Perindustrian Perdagangan Pertambangan dan Energi Kabupaten Jeneponto 9. Akademi Pariwisata Makassar 10. Dinas Kesehatan Kabupaten Takalar 11. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kab Takalar 12. Dinas Kelautan dan Perikanan Daerah Kab. Takalar 13. Dinas Kehutanan dan Perkebunan Daerah Kab. Bulukumba 14. Dinas Perindustrian Perdagangan Pertambangan dan Energi Daerah Kab. Takalar 15. TVRI Stasiun Sulawesi Selatan

Wilayah Kalimantan Timur Wilayah Bali 1. BMKG Wilayah Bali 2. Balai Produksi Induk Udang Unggul dan Kekerangan Karangasem 3. Pengadilan Agama Gianyar 4. Pengadilan Agama Badung 5. RRI Singaraja 6. RRI Denpasar 7. Pusat Pengelolaan Ekoregion Bali dan Nusa Tenggara

1. Pengadilan Militer I-07 Balikpapan 2. Kantor Kesehatan Pelabuhan Kelas II Balikpapan 3. Pusat Pengelolaan Ekoregio Kalimantan 4. Balai Karantina Kelas I Balikpapan 5. Pengadilan Agama Balikpapan 6. Pengadilan Agama Nunukan 7. Pengadilan Agama Tanjung Redeb 8. Kejaksaan Negeri Nunukan 9. Lembaga Penjaminan Mutu Pendidikan Provinsi Kalimantan Timur

1. Kejaksaan Tinggi Prop.Kalteng 2. Perwakilan BPKP Prop.Kalteng

1. Universitas Pattimura 2. Kantor Kementerian Agama Kabupaten Maluku Tenggara 3. LPP RRI Tual 4. Politeknik Perikanan Negeri Tual 5. Komisi Pemilihan Umum Kota Tual 6. LPP RRI Ambon 7. Lembaga Penjaminan Mutu Pendidikan Provinsi Maluku 8. Pengadilan Negeri Tual 9. Kejaksaan Tinggi Maluku 10. Kejaksaan Negeri Tual 11. Cabang Kejaksaan Negeri Masohi di Geser 12. Cabang Kejaksaan Negeri Masohi di Wahai

Wilayah Sulawesi Tenggara

Wilayah Maluku Utara

1. LPP TVRI Stasiun Sulawesi Tenggara 2. Kejaksaan Tinggi Sulawesi Tenggara

1. Stasiun Karantina Ikan,Pengendalian Mutu & Keamanan Hasil Perikanan Kelas I Ternate

Wilayah Sulawesi Selatan

Wilayah Papua Barat

1. 2. 3. 4. 5.

1. RRI Sorong 2. Kejaksaan Negeri Manokwari

Wilayah Kalimantan Barat 1. Kantor Perwakilan Badan Pemeriksa Keuangan Kalimantan Barat 2. Kantor Sekretaris Daerah Kabupaten Bengkayang 3. Stasiun Meteorologi Supadio 4. Balai Pengelolaan Sumber Daya Pesisir dan Laut Pontianak 5. Kejaksaan Tinggi Kalimantan Barat 6. Badan Pengelolaan Perbatasan Bengkayang 7. Badan Penanggulangan Bencana Daerah Bengkayang 8. Balai Karantina Pertanian Kelas I Pontianak 9. Bappeda Kabupaten Bengkayang 10. Stasiun Karantina Pertanian Kelas I Entikong 11. Satuan Kerja Dinas Kelautan Kalimantan Barat (04) 12. Satuan Kerja Dinas Kelautan Kalimantan Barat (06/P2HP)

Wilayah Maluku

Wilayah Kalimantan Tengah

Dinas Kesehatan Jeneponto SMAK Makassar RSUD H. Padjonga Dg. Ngalle Kab. Takalar Dinas Pertanian Kab. Jeneponto Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kab. Jeneponto 6. Badan Ketahanan Pangan dan Pelaksana Penyuluhan Kab Jeneponto 7. Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten

Wilayah Papua 1. Badan Kepegawaian Negara Wilayah Papua 2. Badan Pengawasan Keuangan Pembangunan (BPKP) Propinsi Papua 3. Pengadilan Negeri Jayapura 4. Pengadilan Agama Sentani

PELAYANAN

“Standar terbaik untuk mengukur keberhasilan Anda dalam kehidupan adalah dengan menghitung jumlah orang yang telah Anda buat bahagia” —Robert J. Lumsden

WA RTA e - P R OC U R E ME NT • E D IS I IX • 2 0 1 3

Self Awareness Keamanan Informasi

elf Awareness for information security dapat diartikan menjadi kesadaran diri untuk melakukan pengamanan informasi. Namun demikian masih banyak dari pegawai yang tidak mengetahui pentingnya self awareness for information security di dalam pekerjaan mereka. Lalu yang menjadi pertanyaan adalah bagaimana Self Awareness for Information Security itu dapat pegawai lakukan? Ini caranya.

bentuk hardcopy dan removable media yang berisi informasi rahasia dalam tempat terkunci saat sedang tidak digunakan atau ketika ada tamu yang datang. b. segera mengamankan hasil cetakan dokumen rahasia dari mesin cetak (misal: printer, mesin fotokopi, dan mesin fax) dan memastikan tidak ada yang tertinggal. c. segera mengamankan dokumen rahasia hardcopy setelah selesai di-scan di mesin scanner dan memastikan file hasil scan diamankan. d. mengamankan dokumen rahasia dan removable media di ruang rapat setelah rapat selesai. Clear Screen adalah membersihkan dan merapikan layar komputer dan media lain ketika sudah tidak dipergunakan lagi. Komputer yang sedang aktif dengan layar home screen yang masih aktif sangatlah “menggoda” bagi para pencuri informasi data. Papan tulis yang penuh tulisan hasil rapat rahasia merupakan informasi yang sangat mudah untuk dicuri pihak lain yang menginginkannya. Maka dari itu, berikut hal-hal yang harus pegawai lakukan agar sesuatu yang tidak diinginkan terjadi:

CLEAR DESK dan CLEAR SCREEN Clear Desk dapat diartikan merapikan meja. Meja kantor selalu identik dengan kepribadian pemilik meja. Meja selalu terlihat penuh dengan tumpukan dokumen dan removable media seperti flashdisk atau external hardisk yang disimpan sembarangan. Dokumendokumen tersebut bisa jadi bersifat rahasia, dan akan sangat berisiko terjadi kehilangan. Hal-hal yang sebaiknya dilakukan pegawai dalam melakukan clear desk: a. Menyimpan dokumen rahasia dalam

a. Pegawai harus segera melakukan logoff atau lock computer ketika meninggalkan PC/Notebook b. Pegawai harus memasang screen saver lock pada setiap PC/ Notebook selama maksimal lima menit. Pegawai harus segera menghapus segala informasi rahasia yang tertera pada papan tulis di ruang rapat sebelum meninggalkan ruangan. c. Pegawai harus memastikan setiap tayangan atau presentasi berisi informasi rahasia segera dimatikan setelah kegiatan selesai dilaksanakan.

adalah program komputer yang dapat menggandakan atau menyalin dirinya sendiri dan menyebar dengan cara menyisipkan salinan dirinya ke dalam program atau dokumen lain. Untuk mencegah dan membersihkan komputer dari virus, dibutuhkan antivirus terbaru. Maka diperlukan pembaharuan program antivirus komputer (update antivirus komputer) secara terus menerus minimal sekali selama satu minggu, misalnya setiap hari Jumat. Ada beberapa cara untuk melakukan update antivirus : a. Secara Manual 1. Online Melakukan update antivirus dengan cara online dilakukan dengan menghubungkan komputer langsung ke internet dan menjalankan aplikasi antivirus tersebut. 1. Offline Melakukan update antivirus dengan cara offline dilakukan dengan mengunduh data update antivirus di website antivirus yang dipakai. Kemudian melakukan ekstraksi data ke dalam software aplikasi antivirus yang dipakai. b. Secara Automatis Melakukan update antivirus dengan cara automatis dilakukan dengan penjadwalan di dalam aplikasi antivirus yang dipakai, contoh : melakukan penjadwalan update antivirus untuk melakukan update antivirus pada hari jum’at jam 12.00. STRONG PASSWORD

UPDATE ANTIVIRUS COMPUTER Definisi virus komputer menurut bahasa

Password itu seperti kunci untuk membuka suatu gembok (aplikasi).

WARTA e - PROCREURE E DISI • 2013 WARTA e - PROCU M EM NTE NT • E•DISI III IX • 2012

2323

WARTA INFO

Tips

Password dirancang oleh pengguna untuk masuk ke dalam suatu aplikasi yang biasanya tidak diketahui oleh orang lain secara mudah. Maka dari itu, dalam pembuatan password harus membuat Strong Password, atau kunci pengaman yang kuat, yang dibutuhkan untuk mengakses ke dalam suatu aplikasi atau kedalam suatu data.

terjadi. Pemberian password kepada orang lain dapat dilakukan dengan berbagai cara :

Membuat password yang kuat dapat dilakukan dengan cara berikut ini :

Melalui media merupakan pemberitahuan password yang tanpa sadar sering dilakukan pegawai, yaitu dengan menulis username dan password pada media kertas kecil yang ditempel di monitor PC pegawai, dengan alasan sulit untuk mengingat username dan password-nya.

a. Membuat minimal 6 karakter. b. Memasukan minimal satu karakter dari tiga yang ada dari empat kategori yang ditentukan : • Karakter huruf kapital (A sampai Z) • Karakter huruf kecil (a sampai z) • Nomor (0 to 9) • Simbol (Contoh: !, $, #, %, dll) c. Tidak memasukan tiga atau lebih karakter yang sama seperti karakter pada username yang digunakan atau nama dari pegawai yang membuat password tersebut. DON’T SAVE PASSWORD ON YOUR BROWSER and DON’T SHARE YOUR PASSWORD !! Don’t save password on your browser dapat diartikan jangan menyimpan password anda di dalam aplikasi penghubung

a. Melalui lisan Melalui pembicaraan dengan memberitahukan langsung username dan password kepada pegawai lain. c. Melalui media

internet pada komputer atau laptop anda. Dikarenakan pihak lain dapat dengan mudah melihat atau mengambil alih akun email atau ID anda untuk dipergunakan oleh pengambil alih untuk melakukan hal-hal yang tidak baik. Untuk melakukan ini dapat dilakukan dengan cara : 2. uncheck Remember / Save Passwords Don’t share your password, jangan memberitahukan password anda kepada siapapun. Memberitahukan password kepada orang lain terkadang menjadi kebiasaan oleh pegawai, namun pegawai tidak menyadari bahaya memberikan password tersebut. Kehilangan data penting akan menjadi resiko yang dapat

Sebagai pegawai yang berintegritas, kita perlu mengedepankan pentingnya Self Awareness for information security dalam diri masing-masing. Empat perihal di atas dapat dipraktikkan oleh pegawai dalam pekerjaannya sehingga dapat membantu pegawai menunjang pekerjaan dan karir pegawai tersebut di dalam kantor. Semoga artikel ini dapat menambah wawasan dan memberikan manfaat kepada pembaca. (Valiant)

Berikut ini beberapa tips yang bisa diterapkan untuk mencegah virus masuk ke

5. Tidak Sembarangan Melakukan Download

perangkat komputer, laptop atau notebook

Jangan download file yang mencurigakan

yang sebagaian besar menggunakan

atau tidak dikenal. Hal ini dikarenakan

operating system windows:

virus, worm, spyware, trojan dan hacker

1. Gunakan Antivirus Pastikan terdapat antivirus di komputer, laptop atau notebook . Antivirus dipilih berdasarkan kesesuaian dan kebutuhan. Antivirus berbayar biasanya banyak

bisa mengakses ke komputer, laptop atau notebook melalui file yang di download sebelumnya. Jika harus melakukan download pastikan dari sumber resmi atau yang terpercaya

dipilih karena dilengkapi dengan layanan

Jika komputer digunakan lebih dari satu

pendukung yang baik dibandingkan

user, berhati-hatilah sebelum membuka

dengan versi gratis. Namun tidak berarti

file. Usahakan melihat ekstensi dari file

antivirus versi gratis tidak memiliki manfaat

tersebut. Misalnya file itu berekstensi .exe,

yang baik dalam menjaga keamanan

.scr, .vbs, .bat atau tidak sesuai dengan icon

komputer dari serangan virus.

file tersebut harap diwaspadai.

2. Lakukan Update dan Scan secara berkala

6. Buat Folder Autorun.inf

Bila sudah menggunakan antivirus,

jembatan keluar-masuknya virus menuju

lakukan update paling tidak seminggu sekali. Jika komputer terhubung dengan jaringan internet maka aktifkan fitur auto

sebagai berikut:

Autorun pada windows bisa menjadi komputer, laptop ataupun notebook. Jika tedapat perangkat USB lainnya pada

update pada antivirus dan lakukan scan

7. Nonaktifkan autorun

notebook

Mematikan fungsi autorun merupakan salah satu cara yang dilakukan untuk melindungi komputer, laptop ataupun notebook anda dari serangan virus.

Bukalah folder melalui Windows Explorer. Karena double click pada icon folder

Adapun caranya sebagai berikut:

lebih berisko terhadap serangan virus

Virus dan Pencegahannya! Sejak virus komputer pertama di dunia, yang diberi nama Elk Cloner keluar dari laboratorium pada tahun 1982, kini jutaan lebih virus komputer telah diciptakan oleh programmer yang ingin menyabotase komputer lain. Bahkan, kini diperkirakan ada lebih dari 30.000 program malware unik yang bermunculan setiap harinya.

pengguna komputer ataupun

Biasanya pada website tertentu atau

WA RTA e - P R OC U R E ME NT • E D IS I IX • 2 0 1 3

tekan Enter • Masuk ke Computer Configuration\Administrative Templates\Windows Components\Autoplay Policies\ kemudian

internet merupakan hal yang sangat dita-

email yang berisi spam terdapat link

kutkan. Virus banyak jenisnya dan selalu

mencurigakan yang dikirim oleh pengirim

komputer , biasanya fitur autorun akan

berkembang diiringi dengan perkemban-

yang tidak jelas. Hindari meng-klik

otomatis berjalan.

gan software antivirus yang selalu lebih

link tersebut karena berisko memuat

lambat.

virus, malware atau trojan yang dapat mengancam sistem PC.

pilih “Turn off Autoplay” • Non aktifkan Autoplay dengan pilih Enabled, lalu pilih All Drives. (Satya)

Sebagian besar virus khususnya trojan melakukan penyebaran lewat file autorun. inf.

komputer, laptop, notebook, smartphone atau perangkatan elektronik lainnya yang tersebut.

• Klik Start > Run, ketik “gpedit.msc” dan

Windows Explorer. 4. Tidak Membuka Sembarang Link

dapat merusak system dari perangkat

dibandingkan membuka folder melalui

virus bagi sebagian besar

Virus dapat dengan mudah memasuki

• Di root directory dari semua partisi dan flash disk, buat sebuah folder bernama AUTORUN.INF dan ubah atribut folder ini menjadi “Read Only” atau “Hidden”. Jika perlu ubah menjadi “System” • Dalam folder autorun.inf tersebut buatlah 1 atau 2 file dengan ekstensi .txt.

secara teratur pada komputer, laptop, atau

3. Bukalah Folder Melalui Windows Explorer

alware atau yang sering disebut

Virus jenis dapat diatasi dengan cara

KESEMPURNAAN

“Biasakanlah untuk berpikir bahwa sukses hanya tinggal selangkah lagi dan pasti akan diraih, niscaya masa depan yang cerah akan ada di depan Anda” —Andrew Carnegie WARTA e - PROCREURE E DISI • 2013 WARTA e - PROCU M EM NTE NT • E•DISI III IX • 2012

2525

WARTA KEGIATAN

RAKORTEK LKPP: Majukan Kualitas Layanan Melalui Standarisasi LPSE kemampuan sumber daya manusia/ tim pengelola LPSE yang tidak merata khususnya dari sisi teknis infrastruktur, jaringan maupun Operating System (OS) yang berbasis UNIX. Oleh karena itu output yang diharapkan dari acara ini adalah adanya standarisasi dibidang pelayanan, kapasitas dan security LPSE yang dapat menjamin kualitas pelayanan yang diberikan oleh LPSE.

Direktur e- Procurement LKPP Tatang rustandar (kedua dari kiri) Menyampaikan Pengarahan dalam Rakortek

embaga Kebijakan Pengadaan Barang/ Jasa Pemerintah (LKPP) sebagai Lembaga yang membangun sistem dan regulasi LPSE mengadakan kegiatan rapat koordinasi teknis (Rakortek) yang diadakan di Hotel Novotel, Bandar Lampung. Rakortek ini berfokus pada kegiatan training manajemen serta workshop dalam rangka melakukan standarisasi layanan pada seluruh LPSE di Indonesia. Kegiatan Rakortek berlangsung selama 3 hari yaitu tanggal 19-21 Agustus 2013. Pada kegiatan ini, LKPP menekankan pentingnya pemahaman mendalam tentang standarisasi layanan LPSE dan tools assessment standarisasi LPSE sehingga seluruh LPSE dapat menerapkan metode yang sama dalam memberikan layanan optimal kepada para pengguna sistem. Sebanyak ± 90 orang perwakilan LPSE dari seluruh Indonesia hadir dan

Salah satu peserta dari LPSE Provinsi Lampung, Yusron, mengatakan bahwa dia merasa antusias dengan acara ini karena dapat bertemu dan saling bertukar pikiran dengan pengelola LPSE dari daerah lain. “Dan ternyata selama ini kami semua di daerah punya masalah yang sama, sehingga melalui acara ini, saya berharap kesimpulan-kesimpulan yang dihasilkan nanti dapat membantu menyelesaikan beberapa kendala penting di daerah,” ujar Yusron. (VS)

berperan aktif dalam memberi masukan untuk penerapan standarisasi tersebut khususnya untuk penyesuian dengan kondisi lapangan di masing-masing LPSE. Selain membahas standarisasi tersebut, kegiatan yang dibuka secara langsung oleh Tatang Rustandar selaku Direktur e-Procurement, juga memperkenalkan beberapa regulasi dan aplikasi baru yang terkait dengan penyelenggaraan e-procurement, seperti e-catalog, e-purchasing, Rencana Umum Pengadaan (RUP) dan e-monev. Dalam sambutan resminya, Direktur Pengembangan Sistem Pengadaan Secara Elektronik LKPP, Tatang Rustandar, mengungkapkan bahwa dengan semakin banyaknya jumlah LPSE dan volume transaksi lelang, permasalahan yang dihadapi oleh LPSE juga akan semakin beragam, termasuk permasalahan

WA RTA e - P R OC U R E ME NT • E D IS I IX • 2 0 1 3

Peserta Rakortek sedang menerima penjelasan materi standarisasi LPSE

Workshop dan Soft launching Vendor Management System: Raport Kinerja bagi Penyedia Barang/Jasa

ebagai upaya untuk meningkatkan layanan kepada para pemangku kepentingan, Pusat LPSE terus melakukan inovasi guna mewujudkan pelaksanaan pengadaan yang lebih profesional. Salah satunya, melalui pengembangan sistem aplikasi manajemen vendor. Aplikasi ini digunakan sabagai alat oleh pejabat pembuat komitmen (PPK) untuk menilai kinerja penyedia barang/jasa dan selanjutnya hasilnya dapat digunakan oleh kelompok kerja unit layanan pengadaan (Pokja ULP)/ pejabat pengadaan sebagai rujukan untuk menetapkan pelaksana pengadaan barang/ jasa. Demikian jelas Eko Sulistiawan, Kepala Subbidang Verifikasi Pusat LPSE, yang diberi tugas mengembangkan vendor management system (VMS) Kegiatan soft launching yang dirangkai dengan kegiatan workshop aplikasi VMS dilaksanakan di Hotel Swissbell Jakarta tanggal 27 Agustus 2013. Kegiatan ini dibuka oleh Dayana Sasmito, Kepala Bagian Tata Usaha, mewakili Kepala Pusat LPSE didampingi oleh Kepala Bidang Registrasi dan Verifikasi. Melalui kegiatan ini, maka aplikasi VMS siap diimplementasikan dan sudah siap digunakan oleh PPK untuk melakukan penilaian terhadap penyedia barang/jasa. “Piloting sistem ini telah diterapkan pada 25 penyedia barang/jasa yang pernah menjadi pemenang pada

Kepala Bagian Tata Usaha, Dayana Sasmito (tengah), mewakili Kepala Pusat LPSE membuka secara resmi Launching aplikasi VMS bersama dengan Kepala Bagian Regver, Syamsul Hidayat (kiri) dan Kepala Subbidang Verifikasi Eko Sulistiawan (kanan).

pengadaan barang/jasa yang dilaksanakan melalui LPSE Kementerian Keuangan. “ Demikian jelas Dayana dalam sambutannya. Kegiatan yang dihadiri oleh sejumlah Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dan anggota Pokja ULP yang berada di wilayah Jakarta ini mengambil tema “Manajemen Penyedia Barang/Jasa yang Kredibel dan Terintegrasi untuk Mendukung Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa yang Transparan dan Akuntabel”. Samsul Hidayat, Kepala Bidang Registrasi dan Verifikasi Pusat LPSE, yang ditunjuk sebagai penanggung jawab pengembangan VMS ini menjelaskan bahwa Pengembangan aplikasi VMS ini dimulai tahun 2012 untuk menjawab

tuntutan kebutuhan mendapatkan penyedia yang lebih berkualitas dan untuk memudahkan proses pemilihan penyedia barang/jasa. Aplikasi VMS dikembangkan Pusat LPSE bersama dengan Pusintek (Pusat Sistem Informasi dan Teknologi Keuangan) dan ditempatkan di alamat www.vms.lpse. depkeu.go.id. Untuk masuk pertama kali pada sistem ini, PPK dapat menggunakan password standar yang telah diberikan oleh Pusat LPSE namun untuk penggunaan selanjutnya harus dilakukan perubahan. (VS)

Peserta Pelatihan Aplikasi VMS fokus mengikuti materi VMS.

WARTA e - PROCREURE E DISI • 2013 WARTA e - PROCU M EM NTE NT • E•DISI III IX • 2012

2727

WARTA KEGIATAN

Monitoring dan Evaluasi E-Procurement: Untuk memastikan layanan dilaksanakan sesuai standar

Sosialisasi Aplikasi Monev On Line: Integrasi Sismontep ke Monev LKPP

usat LPSE Kementerian Keuangan melaksanakan kegiatan monitoring dan evaluasi (monev) layanan LPSE Daerah. “Layanan LPSE Daerah mayoritas dilaksanakan oleh tim yang anggotanya adalah pejabat/pegawai dari unit struktural Kementerian Keuangan yang ada di daerah dan tentunya mempunyai tugas pada masing-masing unit strukturalnya. Oleh karena itu perlu dilakukan monitoring dan evaluasi yang berkesinambungan untuk memastikan layanan LPSE di daerah tetap berjalan secara optimal”, Demikian jelas Kepala Bidang Layanan Teknis Pengguna Pusat LPSE, Luqman Joyo Kartono, yang menjadi penanggung jawab pelaksanaan monev. Luqman menjelaskan lebih lanjut bahwa monev juga dilaksanakan untuk mengetahui permasalahan dalam pelaksanaan pengadaan di daerah untuk dapat segera dicarikan solusinya. Pelaksanaan monev dilakukan selain mengunjungi pengelola LPSE Daerah sebagai pihak yang melayani, juga mengunjungi pihak yang dilayani yaitu pejabat pembuat komitmen, dan kelompok kerja, dan juga penyedia barang/jasa.” Hal itu dilaksanakan agar hasilnya lebih objektif”. Jelas Lucky Akbar, Kepala Subbidang Monev yeng menjadi koordinator pelaksanaan monev. “Monev ini juga untuk memantau realisasi Rencana Umum Pengadaan (RUP) serta hambatan-hambatan dalam implementasi RUP” Lucky menambahkan.

KPP mengadakan kegiatan sosialisasi aplikasi monitoring dan evaluasi (monev) bertempat di Pomelotel Hotel Jl. Dukuh Patra Raya No. 28, Tebet, Jakarta pada tanggal 29 Agustus 2013. Acara yang dihadiri oleh perwakilan LPSE dari seluruh Kementerian/Lembaga ini dibuka secara resmi oleh Ikak Gayuh Patriastomo, Deputi Bidang MonitoringEvaluasi Dan Pengembangan Sistem Informasi.

Petugas Monev melakukan wawancara dengan pengelola LPSE Daerah Propinsi Jawa Tengah

Jawa Tengah, Jawa Timur, DI Yogyakarta, Kalimantan Timur, Kalimantan Selatan, Sulawesi Selatan, NTB, Gorontalo, Maluku Utara, dan Papua Barat. Kegiatan monev ini difokuskan pada satuan kerja yang berada di ibukota propinsi sebagai sampel pelaksanaan monev. Lucky menjelaskan bahwa hasil monev

Monev dilaksanakan dari tanggal 25 Agustus 2013 sampai dengan 18 September 2013 yang dilaksanakan secara bergantian di 15 wilayah yang belum dilakukan monev di tahun 2013 yaitu: Sumatera Utara, Sumatera Selatan, Bengkulu, Jambi, Jawa Barat,

WA RTA e - P R OC U R E ME NT • E D IS I IX • 2 0 1 3

akan menjadi bahan pertimbangan dalam menentukan kebijakan dan pola pembinaan LPSE Daerah di lingkungan Kementerian Keuangan. (VS)

Daerah Pelaksanaan Monev Tahap II Tahun 2013

daerah yang dimonev

Ikut memberikan penjelasan dalam kegiatan ini, Sarma Marpaung. Asisten Kepala Unit Kerja Presiden Bidang Pengawasan dan Pengendalian Pembangunan (UKP4). Sarma Marpaung menyampaikan materi tentang tujuan dan mekanisme pelaporan Sismontep (Sistem Monitoring TEPPA yaitu Tim Evaluasi dan Pengawasan Penyerapan Anggaran) yang meliputi struktur anggaran, rincian paket, target dan realisasi keuangan & fisik serta progres pengadaan. Mengingat LKPP sudah mempunyai aplikasi Monev dan sudah mengimplementasikan, maka aplikasi Monev dari LKPP yang akan dioptimalkan

Peserta Sosialisasi Aplikasi Monev On Line

untuk memenuhi kebutuhan monitoring dari TEPPA, sehingga tidak terjadi tumpang tindih pemanfaatan aplikasi. Direktur Monitoring dan Evaluasi LKPP Riad Horem, menjelaskan secara langsung tujuan, kebijakan serta komponen dari Aplikasi Monev. Aplikasi monev LKPP diletakkan di alamat website http://monev.lkpp.go.id.

Selain penjelasan tentang aplikasi Monev LKPP, juga disampaikan rencana pengembangan aplikasi SPSE dari versi 3.5 menjadi versi 4. Tidak hanya itu, LKPP, melalui Patria Susantosa dari Direktorat Pengembangan SPSE juga menyampaikan rencana penyempurnaan aplikasi yang sudah dikembangkan LKPP yang meliputi e-audit, e-contract, e-pengadaan langsung, Inaproc Service Bus (ISB), Report LPSE, Agregasi Data Penyedia, dan Vendor Management System. Pada kegiatan sosialisasi ini, diundang dua Kementerian yaitu Kementerian Kesehatan dan Kementerian Perhubungan untuk menjelaskan implementasi aplikasi Monev pada masing-masing Kementerian serta pemenfaatannya untuk pelaporan pada TEPPA. (VS)

Tampilan Aplikasi Monev Online

WARTA e - PROCREURE E DISI • 2013 WARTA e - PROCU M EM NTE NT • E•DISI III IX • 2012

2929

WARTA KEGIATAN

PELATIHAN SPSE : BPKP, Sekretariat Negara, dan BKN tingkatkan kemampuan menguasai aplikasi SPSE

S Peserta Diklat melakukan kunjungan ke ruang layanan LPSE

Penyerahan Cinderamata oleh Kepala Pusat LPSE Moh. Hatta kepada Kolonel Kav. Arif Susilo

KERJA SAMA PUSAT LPSE: Kunjungan Kerja Peserta Diklat Susjemen

Kementerian Sekretariat Negara (Kemsetneg), Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) dan Badan Kepegawaian Negara (BKN) sebagai unit instansi/lembaga yang telah bekerja sama, aktif melaksanakan pelatihan aplikasi SPSE untuk pegawai yang ada di lingkungan masing-masing dengan nara sumber dari Pusat LPSE. Kemsetneg menyelenggarakan pelatihan pada tanggal 16 – 17 September 2013 di Pusdiklat Kemsetneg Jalan Gaharu I Cilandak Barat, Jakarta Selatan. Acara ini

ebagai rangkaian kegiatan dalam pendidikan dan pelatihan (diklat) susjemen (kursus manajemen) pengadaan dan penatausahaan Barang Milik Negara (BMN) yang ke-25, Kementerian Pertahanan mengadakan kunjungan studi ke Pusat LPSE Kementerian Keuangan. Rombongan yang berjumlah sebanyak 40 orang dipimpin langsung oleh Kolonel Kav. Arif Susilo sebagai Kepala Bidang Opsdiklat Pusdiklat Jemenhan Badiklat Kementerian Pertahanan (Kemenhan). Menggunakan ruangan rapat di Gedung Djuanda 1 lantai 9 tanggal 4 September 2013, ruang rapat Biro Perencanaan dan Keuangan, para peserta diklat disambut langsung oleh Kepala Pusat LPSE, Moh. Hatta. Kegiatan kunjungan yang dimulai dari pukul 08.00 WIB sampai dengan 12.00 WIB, dimulai dengan sambutan selamat datang dari Kepala Pusat LPSE dan dilanjutkan sambutan dari Kolonel Kav. Arif Susilo. Dalam sambutannya, Kepala Pusat LPSE memberikan apresiasi atas kunjungan studi dan berharap kunjungan ini dapat ditindaklanjuti dengan kerjasama untuk mengembangkan pengadaan secara elektronik di lingkungan Kementerian Pertahanan. Sementera itu Kolonel Kav. Arif Susilo dalam sambutannya,

ebagai bentuk pelayanan terhadap instansi yang telah bekerjasama dalam penggunaan fasilitas Sistem Pengadaan Secara Elektronik (SPSE), Pusat LPSE siap memberikan pelatihan penggunaan aplikasi SPSE kepada para panitia pengadaan/Kelompok Kerja ULP baik di Lingkungan Kementerian Keuangan maupun Kementerian/ Lembaga yang bekerja sama.

mengucapkan terima kasih atas kesediaan LPSE Kementerian keuangan menerima kunjungan kerja dari Badan Diklat Kemenhan dan berharap dengan kunjungan ini dapat mendorong percepatan implementasi e-procurement di lingkungan Kemenhan. Penjelasan secara garis besar tentang LPSE disampaikan oleh Kepala Subbidang Publikasi dan Kerjasama Pusat LPSE, Indro Bawono. Dalam paparannya, Indro Bawono menguraikan LPSE mulai dari konsep sampai implementasi LPSE di lapangan yang dilanjutkan dengan tanya jawab. Untuk memberikan gambaran lebih jelas, peserta melakukan kunjungan ke tempat layanan LPSE di lantai Mezanin

WA RTA e - P R OC U R E ME NT • E D IS I IX • 2 0 1 3

Gedung Djuanda I termasuk kujungan ke tempat pelatihan. Di tempat pelatihan, peserta antusias mengikuti demo sistem pengadaan secara elektronik dengan berdesakan dan sebagian ada yang berdiri karena kapasitas ruang pelatihan yang hanya untuk 25 orang. Acara demo SPSE yang sebenarnya di luar agenda, hanya diperkirakan memakan waktu 15 menit akhirnya diperpanjang hingga sampai 1 Jam. Acara diakhiri dengan foto bersama peserta susjemen dengan para pejabat di lingkungan Pusat LPSE, di teras depan Gedung Djuanda Kementerian Keuangan. (VS)

dihadiri 20 peserta pegawai Kemsetneg yang berasal dari berbagai daerah. Pada pelatihan ini Pusat LPSE mengirimkan satu orang pegawai yaitu Bary R. Pratama sebagai nara sumber. BPKP dan BKN secara khusus meminta jadwal pelatihan SPSE di ruang pelatihan Pusat LPSE di Gedung Djuanda I lantai M Jalan Dr. Wahidin Raya, Jakarta Pusat. Pelatihan SPSE untuk BPKP ditujukan bagi para auditor BPKP agar memahami proses pelaksanaan pengadaan secara elektronik. Pelatihan ini dilaksanakan pada tanggal 30 – 31 Juli 2013 dengan jumlah peserta sebanyak 28 orang. Pelatihan ini dilaksanakan selama dua hari yang mencakup materi tentang konsep dan ketentuan-ketentuan terkait pengadaan secara elektronik serta aplikasi SPSE. Sedangkan pelatihan untuk BKN dilaksanakan pada tanggal 13 Juni 2013 dengan jumlah peserta 30 orang.

Instruktur sedang menyampaikan materi kepada peserta dari BKN di ruang pelatihan LPSE

Pelatihan ini merupakan kegiatan rutin BKN untuk terus meningkatkan SDM pengadaan di seluruh kantor BKN baik pusat maupun daerah. Pelatihan ini merupakan rangkaian kegiatan pelatihan pengadaan yang dilaksanakan di kantor pusat BKN. (VS)

Peserta Pelatihan e-Procurement di Pusdiklat Kementerian Sekertariat Negara

Peserta Pelatihan e-Procurement Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan di ruang pelatihan LPSE

WARTA e - PROCREURE E DISI • 2013 WARTA e - PROCU M EM NTE NT • E•DISI III IX • 2012

3131

WARTA SEHAT

INFO SEHAT

Ada Ancaman di Balik Ruang Berpendingin

Napping, Menuju Sehat Lewat Rehat

uangan berpendingin udara yang sejuk memang nyaman untuk bekerja, terlebih di Jakarta yang suhu udara dan polusinya terbilang tinggi. Meskipun memberikan kenyamanan, rupanya ruangan berpendingin udara dapat mengakibatkan gangguan kesehatan.

“Rehat sekejap jika kau lelah, rebahkan diri sebentar...”

tidur terhadap kesehatan, merekomendasikan napping selama 20-30 menit untuk meningkatkan kewaspadaan dan performa. Sedangkan studi yang dilakukan oleh NASA menunjukkan bahwa napping selama 40 menit dapat meningkatkan kewaspadaan sampai dengan 100 persen. Studi lain mengatakan bahwa napping selama 20 menit lebih efektif daripada mengonsumsi 200 miligram kafein.

apping, adalah tidur dalam periode singkat yang biasanya dilakukan di siang hari sebagai tambahan waktu tidur di malam hari, atau dalam terjemahan umum dapat dimaknai sebagai tidur dalam waktu singkat atau tidur sebentar di siang hari. Tidur sebentar pada siang hari di tengah-tengah kesibukan atau napping bukanlah sebuah praktik baru. Beberapa nama besar di masa lalu sudah terbiasa mempraktikkannya. Leonardo Da Vinci, Napoleon, John F. Kennedy, dan Winston Churchill adalah orang-orang terkenal yang sering melakukan napping. Bahkan sebagian di antara mereka, menganggap napping sebagai sebuah kewajiban. Napping, yang bagi sebagian orang dianggap sebagai kegiatan tak produktif ini, berdasarkan studi, rupanya justru memiliki pengaruh baik pada produktivitas dan kesehatan. Utamanya pada kinerja dan produktivitas otak. Berikut ini beberapa manfaat dari napping. 1. Meningkatkan kewaspadaan The National Sleep Foundation, sebuah organisasi nirlaba yang aktif mempublikasikan manfaat

2. Mencegah kelelahan

Seringkali kita menunda istirahat karena pekerjaan sudah hampir selesai kendati tubuh mulai lelah. Sebuah studi memberikan kesimpulan, daripada memaksakan untuk menyelesaikan pekerjaan dalam kondisi lelah, lebih baik napping selama 20-30 menit kemudian kembali pada pekerjaan dalam kondisi yang lebih segar.

3. Meningkatkan sensitivitas dan kreativitas Napping dapat meningkatkan sensitivitas pandangan, pendengaran, dan indera perasa setara dengan

WA RTA e - P R OC U R E ME NT • E D IS I IX • 2 0 1 3

ketika tidur di malam hari. Begitu dikatakan oleh Sara C. Mednick, penulis buku “Take A Nap, Change Your Life” yang merupakan seorang Asisten Profesor di University of California. 4. Mengurangi risiko penyakit jantung

Berdasarkan sebuah studi yang dipublikasikan di Archives of Internal Medicines pada 2007, dikatakan bahwa orang yang terbiasa melakukan napping, risiko untuk terserang penyakit jantung menurun sampai 37 persen. “Tidur sebentar di siang hari bisa menjadi senjata yang ampuh untuk melawan kematian akibat penyakit jantung.” begitu dikatakan Dimitrios Trichopoulos, seorang Profesor di Harvard School of Public Health.

Selain manfaat yang telah disebutkan sebelumnya, menurut Mednick, napping atau tidur sebentar di siang hari ini juga dapat memperbaiki mood seseorang. Untuk efek yang lebih baik, dianjurkan melakukan napping secara konsisten di waktu yang sama di siang hari. Dan, napping tidak perlu terlalu lama, durasi yang ideal adalah sekitar 30 menit. (AW)

Padahal, dalam sehari, bisa berapa lama kita menghabiskan waktu di ruangan berpendingin udara? Tak hanya di kantor, ketika berbelanja di supermarket, mengendarai mobil, atau makan di restoranpun seringkali kita memilih restoran yang dilengkapi pendingin udara. Terlebih jika kamar tidur dilengkapi dengan pendingin udara, lebih dari setengah hari kita lewatkan di ruangan tertutup dengan pendingin udara.

Yang pertama kali akan terkena imbas dari kondisi ini adalah kesehatan pernafasan, yang dapat berakibat terjadinya radang tenggorokan, dan flu. Gauri Mankekar, dokter bedah di Hinduja Hospital mengemukakan “Mesin pendingin udara mendinginkan udara dengan proses evaporasi (penguapan). Oleh karena itu, orang-orang yang berada di dalam ruangan berpendingin udara cenderung merasa kering pada membran mukusnya, seperti pada hidung dan mulut.” demikian sebagaimana dilansir oleh Times of India. Sedangkan sinus, hidung, dan tenggorokan perlu kelembaban pada membrannya agar kekebalannya terjaga. Dalam kondisi lembab, virus, bakteri dan alergen dapat dikendalikan oleh sel-sel imunitas. Namun sistem pendingin udara pada umumnya tidak dilengkapi humidifier sehingga udara yang keluar bersifat kering. Inilah yang kemudian melemahkan sistem kekebalan tubuh. Temperatur rendah pada pendingin udara memicu pertumbuhan jamur yang berukuran sangat kecil, serta virus dan bakteri yang hidup di dalam saluran dan ventilasi sistem pendingin udara. Meskipun sudah terdapat filter yang didesain untuk mencegah penyebaran virus dan bakteri di dalam sistem pendingin udara, tak banyak orang yang secara rutin membersihkan filter. Padahal, dengan akumulasi polutan setiap kali pendingin udara dinyalakan, filter itu bisa menjadi tempat ideal bagi bakteri. Di ruangan tertutup berpendingin udara, sirkulasi udara sangat terbatas, hanya sebatas luas ruangan. Imbasnya, orang di dalam ruangan tersebut akan menghirup cairan udara yang terinfeksi, lengkap dengan virus serta bakteri. Maka seyogyanya, filter pada pendingin udara dibersihkan setiap bulan. Hal ini untuk mencegah berkembangbiaknya virus dan bakteri yang ada di dalam sistem pendingin udara.

Pendingin udara, selain memiliki dampak buruk bagi pernafasan, juga berdampak buruk bagi kulit. Paparan udara dari sistem pendingin udara dapat mengakibatkan kerusakan kulit seperti elastisitas dan kelembaban kulit yang menurun, gatalgatal, serta penuaan dini. Hal ini sesuai dengan penuturan dr. Eddy Karta, “Ruangan yang ber-AC memiliki udara kering dan rendah kelembaban. Sementara, kulit kita membutuhkan kelembaban supaya tidak kering,” begitu dituturkan dokter spesialis kulit dan kelamin lulusan Universitas Indonesia ini. Dampak buruk pendingin udara pada kesehatan tubuh dapat diantisipasi dengan beberapa cara. Berikut ini hal yang bisa kita lakukan. •

Mencari udara segar Selama jam kerja, sempatkan keluar ruangan untuk menghirup udara segar. Oksigen yang kita hirup mempunyai dampak yang baik bagi tubuh kita.

•

Mengatur temperatur pendingin udara Aturlah temperatur pendingin udara pada kisaran 25 derajat Celsius. Pada suhu ini, dapat mengurangi dampak keringnya saluran pernafasan dan kulit. Agar lebih baik, batasi paparan pendingin udara pada kulit misalnya dengan memakai pakaian lengan panjang ataupun jaket.

•

Menggunakan body lotion Penggunaan body lotion bertujuan agar kelembaban kulit tetap terjaga, sehingga kulit tidak mudah kering.

•

Banyak minum air putih Konsumsi air putih bertujuan menjaga agar tubuh tak kekurangan cairan. Ketika cairan dalam tubuh dalam taraf aman, maka kelembaban membran mukus dan kulit dapat terjaga. (AW)

WARTA e - PROCREURE E DISI • 2013 WARTA e - PROCU M EM NTE NT • E•DISI III IX • 2012

3333

FAQ

MR. IPROK

Helpdesk Menjawab Pendaftaran User ID PPK

Lupa Password Penyedia

Selamat pagi, bagaimana cara pendaftaran/registrasi user id dan password untuk PPK (Pejabat Pembuat Komitmen), dalam rangka keperluan pelaksanaan lelang secara elektronik, meng-upload Surat Penunjukan Penyedia Bararang dan Jasa (SPPBJ), (singkatannya apa?),dan kontrak dalam aplikasi SPSE?

Saya telah lama terdaftar sebagai penyedia di LPSE Kemenkeu , tetapi saat ini saya lupa password untuk login ke laman LPSE, mohon solusinya?

Terima kasih.

Yth. Bapak/Ibu Penyedia

(PPK, Singkawang)

Penyedia yang lupa password untuk login di LPSE, dapat melakukan reset password dengan langkah-langkahnya sebagai berikut : 1. Buka website www.lpse.depkeu.go.id 2. Klik “Login Penyedia” 3. Klik “[Lupa Password]” 4. Masukkan User ID dan Email terdaftar di LPSE Kemenkeu 5. Klik “kirim password” 6. Password baru akan dikirim ke email.

Jawab : Yth. Bapak/Ibu PPK Registrasi/pendaftaran user ID dan password PPK dapat disampaikan kepada Admin Agency LPSE Kementerian Keuangan (LPSE Kemenkeu) sesuai dengan lokasi satuan kerja PPK berada. Untuk daerah Singkawang, dapat menghubungi admin agency LPSE Kemenkeu Kalimantan Barat di alamat berikut : LPSE Kementerian Keuangan Wilayah Kalimantan Barat d.a. Balai Diklat Keuangan Pontianak, Jl. Sultan Abdurrahman No.3, Pontianak Telp. (0561) 732622, 760229 Adapun persyaratan untuk mendaftarkan user ID PPK adalah : Surat permohonan yang dilengkapi dengan biodata PPK, yang terdiri dari : a. Nama b. NIP c. Pangkat/ Golongan d. Jabatan e. Nomor telepon HP f. Nomor Telepon Kantor g. Email h. Fotocopy/Softcopy SK Penunjukan PPK

(PT MDGN, Penyedia) Jawab :

Apabila penyedia lupa user id, silahkan mengirimkan permohonan informasi user id penyedia dari email yang terdaftar di LPSE Kemenkeu ke alamat email kami lpse@depkeu.go.id cc lpsedepkeu@gmail. com

Perubahan Jadwal Lelang E-proc Pada saat pemberian penjelasan/ aanwijzing, panitia dan peserta lelang sepakat untuk memperpanjang jadwal upload dokumen penawaran, bagaimana cara panitia pengadaan merubah jadwal lelang secara elektronik? (Panitia)

WA RTA e - P R OC U R E ME NT • E D IS I IX • 2 0 1 3

Senantiasa Memberikan Kemudahan

Jawab : Yth. Bapak/Ibu Panitia Pengadaan Panitia Pengadaan/Pokja ULP dapat melakukan perubahan jadwal lelang dalam website LPSE untuk semua tahapan yang belum dan yang sudah terlewat, kecuali untuk tahapan: 1. Akhir Pemasukan Dan Evaluasi Dokumen Kualifikasi 2. Akhir Upload Dokumen Penawaran 3. Awal Pembukaan Dokumen Penawaran Tata cara perubahan jadwal adalah sebagai berikut : 1. Buka website www.lpse.depkeu.go.id dan login sebagai Panitia; 2. Pada menu “Home”, klik tombol edit (gambar kertas dan pensil) di sebelah kanan nama paket lelang yang akan diubah jadwalnya; 3. Klik “[jadwal lelang]”; 4. Ubah jadwal pada tahapan yang diinginkan; 5. Input alasan perubahan jadwal, minimal 30 karakter; 6. Klik “Simpan”; 7. Cek hasil perubahan jadwal. Khusus untuk perubahan jadwal pada tahapan : 1. Akhir Pemasukan Dan Evaluasi Dokumen Kualifikasi 2. Akhir Upload Dokumen Penawaran 3. Awal Pembukaan Dokumen Penawaran Panitia Pengadaan/Pokja ULP dapat mengajukan permohonan perubahan jadwal kepada LPSE Kementerian Keuangan dengan menggunakan formulir permintaan perubahan jadwal yang dapat didownload pada website www.lpse. depkeu.go.id (TW)

(hanmus) WARTA e - PROCREURE E DISI • 2013 WARTA e - PROCU M EM NTE NT • E•DISI III IX • 2012

3535

Pusat LPSE Kementerian Keuangan Kementerian Keuangan RI Gedung Djuanda I Lantai 2 Jl. DR. Wahidin Raya No. 1 Jakarta Pusat 10710 Email: lpsedepkeu@gmail.com, lpse@depkeu.go.id Call Center Telp: (021) 29225922 Fax: (021) 3512219

Daftar alamat LPSE Kementerian Keuangan di daerah. Silahkan hubungi LPSE terdekat. LPSE Wilayah Aceh GKN Banda Aceh Jl. Tgk. Chik Di Tiro, Desa Kampung Ateuk, Kecamatan Baiturrahman, Kota Banda Aceh Telp: (0651) 638262 LPSE Wilayah Sumatera Utara GKN Medan Lt. I Jl. Diponegoro 30A Medan I Telp: (061) 4513356 LPSE Wilayah Sumatera Barat KPPN Padang Lt. 2 Jl. Perintis Kemerdekaan No. 79 Padang Telp: (0751) 891851 LPSE Wilayah Riau Kanwil Ditjen Pajak Riau dan Kepulauan Riau Lt. 3 Jl. Sudirman No. 247 Pekanbaru Telp: (0761) 861053, Fax: (0761) 861054 LPSE Wilayah Kepulauan Riau KPKNL Batam Jl. Engku Putri Batam-Center Batam Telp: (0778) 469796, 469824, 469825 Fax: (0778) 469796 LPSE Wilayah Jambi Kanwil Ditjen PBN Jambi Jl. Mayjend. M. Yoesoef Singadikane No. 45 Jambi Telp: (0741) 5910548 LPSE Wilayah Bengkulu KPKNL Bengkulu Jl. Museum No. 2 Jembatan Kecil Bengkulu 38224 Telp: (0736) 23085, Fax: (0736) 23112 LPSE Wilayah Sumatera Selatan GKN Palembang Jl. Kapten A. Rivai No 4 Palembang Telp: (0711) 375816 Fax: (0711) 375816 LPSE Wilayah Kepulauan Bangka Belitung Kanwil Ditjen PBN Bangka Belitung Jl. Sungai Selan No. 91 Pangkal Pinang Telp: (0717) 439137 LPSE Wilayah Lampung Kanwil Ditjen PBN Lampung Jl. Cut Mutia Nomor 23 A Lampung Telp: (0721) 471308

LPSE Wilayah Banten Kanwil DJKN Serang Jl. Diponegoro No. 9-11 Serang Telp: (0254) 210103 LPSE Wilayah Jawa Barat GKN Bandung Jl. Asia Afrika No. 114 Bandung Telp: (022) 4230161 LPSE Wilayah Jawa Tengah GKN Semarang I Jl. Pemuda No. 2 Telp: (024) 3587873 Fax: (024) 3587874 LPSE Wilayah Daerah Istimewa Yogyakarta GKN Yogyakarta Jl. Kusumanegara No. 11 Yogyakarta 55166 Telp: (0274) 512304, 562375 ext.1078 LPSE Wilayah Jawa Timur GKN Surabaya II Jl. Dinoyo No. 111 Surabaya Telp: (031) 5615384-88 ext 303 Fax: (031) 5672082

Jl. Raden Saleh No. 7 Gorontalo Telp: (0435) 824802 LPSE Wilayah Sulawesi Tengah KPKNL Palu Jl. Prof. Moh. Yamin No. 55 Palu LPSE Wilayah Sulawesi Barat GKN Mamuju Jl. Soekarno Hatta, Mamuju Telp: (0426) 2325036 LPSE Wilayah Sulawesi Selatan GKN Makassar Jl. Urip Sumoharjo Km. 4 Makassar (GKN II Lt. 1) Telp/Fax: (0411) 430555 LPSE Wilayah Sulawesi Tenggara KPKNL Kendari Jl. Made Sabara No.6 Kendari Telp: (0401) 3128369 LPSE Wilayah Bali GKN Denpasar I Jl. Kusuma Atmadja Renon Denpasar - 80235 Telp: (0361) 235064

LPSE Wilayah Kalimantan Barat Balai Diklat Keuangan Pontianak Jl. Sultan Abdurrahman No. 31 Pontianak Telp: (0561) 732622

LPSE Wilayah Nusa Tenggara Barat KPKNL Mataram Jl. Pendidikan No. 24 Mataram Telp: (0370) 622286, 632854, 632655

LPSE Wilayah Kalimantan Tengah KPPN Palangkaraya Jl. Kapten P. Tandean No. 4 Palangkaraya Kalteng 73112

LPSE Wilayah Nusa Tenggara Timur GKN Kupang Jl. El Tari II Walikota Baru Kupang Telp: (0380) 823539, 833432

LPSE Wilayah Kalimantan Timur GKN Balikpapan Jl. A. Yani 28 Balikpapan Telp: (0542) 427269 ext 213 Fax: (0542) 427268

LPSE Wilayah Maluku Utara KPPN Ternate Jl. Yos Sudarso No 6 Ternate Telp: (0921) 3121655

LPSE Wilayah Kalimantan Selatan KPKNL Banjarmasin Jl. Pramuka No. 7 Banjarmasin Tlp (0511) 4281286 Fax (0511) 4281281 LPSE Wilayah Sulawesi Utara GKN Manado Jl. Bethesda No.6 – 8 Manado 95114 Telepon: (0431) 851522-8880248-8880249 Faksimili: (0431) 853128 LPSE Wilayah Gorontalo KPKNL Gorontalo

WA RTA e - P R OC U R E ME NT • E D IS I IX • 2 0 1 3

LPSE Wilayah Maluku LPSE pada GKN Ambon Jl. Raya Pattimura No. 18 Ambon Telp: (0911) 344355 LPSE Wilayah Papua Barat GKN Sorong Jl. Basuki Rachmat Km 7 Sorong LPSE Wilayah Papua Gedung Indoprima Lantai 1 & 7 Jl. Pasifik Permai Komplek Ruko Dok II 99111 - Jayapura (CP: Mega Seminar Makmur 08114819988)