BULETIN BAWASLU RI Desember 2014 by Cecep Husni Mubarok, S.Kom., M.T.

AWASLU B BULETIN

EDISI 12, DESEMBER 2014

Badan Pengawas Pemilihan Umum

Evaluasi Pilpres 2014 Untuk Masa Depan Pemilu Berkualitas

Bawaslu Sampaikan Hasil Pengawasan Pemilu 2014

Pimpinan Bawaslu, Endang Wihdatiningtyas

Srikandi Pengawas dan Penegak Hukum Pemilu

Bawaslu Pastikan Tidak Ada Kecurangan dalam Rekrutmen Panwaslu

BULETIN BAWASLU, EDISI 12, DESEMBER 2014

Evaluasi pileg dan pilpres untuk perbaikan tata kelola pemilu

pek pemilih, penyelenggara dan peserta pemilu, serta penAWASLU egakan hukum pemilu. Ketiga aspek tersebut secara garis besar menjadi tiga Evaluasi Pilpres 2014 Untuk Masa Depan Pemilu Berkualitas poin utama yang dinilai Bawaslu harus diperbaiki. Untuk meningkatkan perbaikan tata kelola demokrasi ke depan. Pemilih harus dipastikan bisa menggunakan hak dan kewajibannya secara bertanggung jawab tanpa intimidasi. Penyelenggara harus dipastikan melakukan tugasnya dengan penuh integritas. Peserta pemilu juga perlu dikawal dan diawasi dalam menggunakan haknya sesuai dengan aturan perundang-undangan. Dan yang paling utama, perlu dilakukan penguatan penegakan hukum pemilu. Sehingga pemilu berkualitas tidak lagi hanya ada dalam jargon dan paparan wacana.

BULETIN

Menutup tahun 2014, Komisi Pemilihan Umum (KPU) dan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) telah menyelenggarakan pemilu legislatif dan pemilu presiden dengan lancar. Indonesia telah memiliki anggota dewan dan presiden serta wakil presiden untuk lima tahun ke depan. Tentu saja, di balik kesuksesan pelaksanaan pilpres 2014 terdapat banyak hambatan dan tantangan yang dihadapi KPU dan Bawaslu. Kedua lembaga ini bekerja di bawah pantauan jutaan pasang mata masyarakat. Berbagai celah, kesalahan, kealpaan menjadi catatan, masukan, dan kritik dari berbagai elemen masyarakat dan pemangku kepentingan. Karena itu, evaluasi menjadi hal yang mutlak bagi KPU dan Bawaslu. Lantaran, catatan pelaksanaan pileg dan pilpres 2014 akan menjadi warisan panjang bagi kehidupan berdemokrasi bangsa ke depan. Catatan dan evaluasi dari KPU dan Bawaslu juga telah ditasbihkan dalam UndangUndang. Sekaligus, akan menjadi perbaikan bagi pelaksanaan pemilu pada masa akan datang. Bawaslu menggarisbawahi tiga aspek penting yang menjadi catatan evaluasi Pemilu Presiden 2014. Yakni as-

Bawaslu Sampaikan Hasil Pengawasan Pemilu 2014

EDISI 12, DESEMBER 2014

Badan Pengawas Pemilihan Umum

Pimpinan Bawaslu, Endang Wihdatiningtyas

Srikandi Pengawas dan Penegak Hukum Pemilu

Bawaslu Pastikan Tidak Ada Kecurangan dalam Rekrutmen Panwaslu

Salam Awas

Daftar isi:

BADAN

UM SI IK INDO

A S L U

Divisi Update Divisi Organisasi dan SDM Bawaslu Pastikan Tidak Ada Kecurangan dalam Rekrutmen Panwaslu ......................................................................................................... 16 Divisi Hukum dan Penindakan Pelanggaran Bawaslu Siap Tangani Sengketa Pemilu ..................................... 17 Divisi Pengawasan Penggunaan Dana Kampanye Perlu Dievaluasi .............................. 19 Divisi Hukum dan Penindakan Pelanggaran Pokjanas GRSPP: Kejahatan Pemilu Makin Berani ............... 18 Sudut Pandang Hamdan Zoelva: Pemilu Bukan Sekedar Hidup dan Mati .... 20 Ekspose Daerah ............................................................................................ 22 Sambut Pilkada 2015, Bawaslu Jabar Siapkan Panwaslu di Lima Kabupaten/Kota ...................................................................... 21 Anekdot ............................................................................................................ 25 Galeri ................................................................................................................ 25 Bawaslu Award 2014 ................................................................................ 26

Buletin BAWASLU ini diterbitkan oleh Badan Pengawas Pemilihan Umum, sebagai wahana informasi kepada khalayak serta ajang komunikasi keluarga besar pengawas Pemilu di seluruh tanah air. Terbit satu bulan sekali.

AS PEMIL AW IH A NG

Dari Redaksi ................................................................................................... 2 Laporan Utama Evaluasi Pilpres 2014 untuk Masa Depan Pemilu Berkualitas ... 3 Sorotan Evaluasi Secara Makro Kinerja Lembaga Pengawas Pemilu ................................................................................................................. 6 Pilkada Serentak Paling Mungkin 16 Desember 2015 ........... 7 Seleksi Panwaslu: Diharapkan Lahir Pengawas MIliki Integritas .......................................................................................................... 9 Dukungan Birokrasi dan Aspek SDM Jadi Problem Panwas Kabupaten/Kota ......................................................................................... 10 Investigasi Ketua KPU Halmahera Tengah Disanksi Lantaran Gunakan Fasilitas Perusahaan Asing .................................................................. 11 Bawaslu Terkini Bawaslu Sampaikan Hasil Pengawasan Pemilu 2014 ..................... 12 Profil Endang Wihdatiningtyas Srikandi Pengawas dan Penegak Hukum Pemilu ......................... 14

Penerbit: Bawaslu RI Pengarah: Dr. Muhammad, S.IP., MSi, Nasrullah, SH., Endang Wihdatiningtyas, SH., Daniel Zuchron, Ir. Nelson Simanjuntak ; Penanggung jawab: Gunawan Suswantoro, SH, M.Si Redaktur: Jajang Abdullah, S.Pd, M.Si, Tagor Fredy, SH, M.Si, Drs. Hengky Pramono, M.Si, Ferdinand ET Sirait, SH, MH, Pakerti Luhur, Ak, Nurmalawati Pulubuhu, S.IP, Raja Monang Silalahi, S.Sos, Hilton Tampubolon, SE, Redaktur Bahasa: Saparuddin, Ken Norton Pembuat Artikel: Falcao Silaban, Christina Kartikawati, Muhammad Zain, Ali Imron, Hendru, Irwan; Design Grafis dan Layout: Christina Kartikawati, Muhammad Zain, Muhtar Sekretariat: Tim Sekretariat Bawaslu Alamat Redaksi: Jalan MH. Thamrin No. 14 Jakarta Pusat, 10350. Telp./Fax: (021) 3905889, 3907911. I www.bawaslu.go.id

BULETIN BAWASLU, EDISI 12, DESEMBER 2014

Evaluasi Pilpres 2014 Untuk Masa Depan Pemilu Berkualitas

Tahun 2014 segera berakhir. Banyak catatan ditoreh sepanjang tahun ini bagi perjalanan demokrasi bangsa Indonesia. Tahun 2014 digelar perhelatan pemilihan umum presiden. Sehingga Oktober lalu, Indonesia resmi memiliki presiden dan wakil presiden baru. Presiden Joko Widodo dan Wakil Presiden Jusuf Kalla. Sejarah baru tersebut lahir dan dibidani oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU) sebagai penyelenggara pemilu. Didampingi dan diawasi oleh Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu). Serta dipastikan beretika oleh Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP).

Tentu saja, di balik kesuksesan pelaksanaan pilpres 2014 terdapat banyak hambatan dan tantangan yang dihadapi KPU dan Bawaslu. Kedua lembaga ini bekerja di bawah pantauan jutaan pasang mata masyarakat. Berbagai celah, kesalahan, kealpaan menjadi catatan, masukan, dan kritik dari berbagai elemen masyarakat dan pemangku kepentingan. Karena itu, evaluasi menjadi hal yang mutlak bagi KPU dan Bawaslu. Lantaran, catatan pelaksanaan pileg dan pilpres 2014 akan menjadi warisan panjang bagi kehidupan berdemokrasi bangsa ke depan. Catatan dan evaluasi dari KPU dan Bawaslu juga telah ditasbihkan dalam Undang-Undang. Sekaligus, akan menjadi perbaikan bagi pelaksanaan pemilu pada masa akan datang. Catatan Dari KPU Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) Husni Kamil Manik mengharapkan semua komisioner KPU provinsi

mempunyai catatan masalah dalam laporan evaluasi penyelenggaran pemilu Tahun 2014. Ia menerangkan catatan yang dimaksud bukanlah catatan kelembagaan, namun berupa catatan laporan mengenai apa saja masalah yang terjadi dan pernah dihadapi selama penyelenggaraan Pemilu 2014. â&#x20AC;&#x153;Saya berharap dalam rapat pimpinan untuk evaluasi dan pelaporan penyelenggaraan Pemilu Tahun 2014, semua (komisioner KPU) mempunyai catatan yang bukan dari catatan kelembagaan tetapi dilakukan secara pribadi atas pengamatannya,â&#x20AC;? ujar Husni. Husni mengatakan dalam catatan tersebut akan banyak pembelajaran yang nantinya digunakan sebagai pengalaman saat penyelenggaraan pemilu selanjutnya. Menurutnya, selama ini masalah yang muncul dalam penyelenggaraan pemilu kerap sulit ditemukan proses penyelesaiannya. â&#x20AC;&#x153;Dalam catatan tersebut kita banyak

BULETIN BAWASLU, EDISI 12, DESEMBER 2014

Sambungan: Evaluasi .... pembelajaraan yang harus dituliskan. Pasalnya, banyak masalah yang muncul dan dianggap bukan sebagai pengalaman karena tidak ada catatan tersebut,” tegas dia. Ia pun mencontohkan pada permasalahan tertukarnya surat suara. Masalah tersebut terus bergulir sejak 2004 dan 2009, namun dipandang biasa saja karena tidak ada catatan kejadiannya. “Misalnya masalah surat suara, 2004 dan 2009 itu selalu muncul sampai sekarang. Meski kasus tersebut terus menurun, tapi selalu tidak ada pembelajaran yang ditulis atau dilaporkan secara detail sehingga hal tersebut enggan diatasi secara benar-benar menyeluruh,” pungkas Husni. Empat Aspek Evaluasi Kinerja KPU Perhimpunan untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem) menemukan 4 aspek yang menjadi evaluasi kinerja KPU dan perlu diperbaiki. Pertama, perlunya perbaikan atas kerangka hukum yang jelas, tidak tumpang tindih dan tidak multitafsir. Hal ini yang menyebabkan banyaknya aduan dan sengketa pemilu pasca-pilpres. “Regulasi penyelenggaraan pemilu (undang-undang) yang multitafsir dan menyesatkan yang menimbulkan ahli-ahli tafsir baru,” kata Direktur Eksekutif Perludem, Titi Anggraini. Titi menyebut kekurangan itu sebagai akibat Undang-Undang Pemilu sebagai landasan pembuatan Peraturan KPU yang kurang matang dan perlu diperbaiki. Ia menambahkan, undang-undang yang tidak baik dibuat oleh anggota parlemen berasal dari partai politik, namun polemik pemilu juga berasal dari partai peserta pemilu. Kedua, Titi melanjutkan wacana pengunaan teknologi tidak bisa digunakan tergesa-gesa. Perlu studi kelayakan (diujicoba, diaudit dan diuji publik) dan diharapkan pemanfaatan teknologi untuk e-voting yang menjadi solusi bukan menimbulkan masalah baru. “Teknologi yang disiapkan dengan matang akan menjadi penggunaan yang berkesinambungan dan awet menjadi instrumen positif KPU,” ujar Titi.

Hal ini disampaikannya merujuk pada sidang etik DKPP atas pelanggaran pemilu. Sidang etik merupakan tindak lanjut pelaporan kepada Bawaslu atas pelanggaran pemilu oleh penyelenggara Pemilu (dari tingkat TPS hingga tingkat Pusat). Terakhir, Titi berharap evaluasi ini tidak hanya menjadi rujukan untuk penyelenggara Pemilu selanjutnya. Ia berharap evaluasi ini bisa menjadi input bagi pembentukan ataupun perbaikan perundangan Pemilu. Catatan Dari Bawaslu Ketua Bawaslu Muhammad menggaris bawahi tiga aspek penting yang menjadi catatan evaluasi Pemilu Presiden 2014. Poin pertama yang menjadi sorotan Muhammad berasal dari aspek pemilih. Ia menganggap ajang pemilu 2014 masih belum bisa menyuguhkan kebebasan bagi pemilih Indonesia. “Pemilu baru bisa dikatakan demokratis ketika masyarakat bebas dari tekanan untuk datang ke TPS,” kata Muhammad. Muhammad menekankan Pemilu seharusnya menjadi pesta demokrasi sehingga warga negara memilih dengan merdeka tanpa intimidasi. “Di Indonesia suasana yang harusnya enjoy belum bisa dirasakan. Yang ada malah menjadi momok,” kata Muhammad. Muhammad mengatakan pengaruh birokrasi di daerah masih sangat kuat. Tidak jarang elite-elite lokal memberikan tekanan kepada pemilih. “Contoh paling konkritnya di Papua,” kata Muhammad. “Kasus di sana jadi bahan sengketa yang paling banyak diperdebatkan di MK.” Aspek kedua yang menjadi catatan evaluasi Bawaslu adalah penyelenggara dan peserta Pemilu. Muhammad mengatakan, Bawaslu memiliki banyak catatan terkait dua elemen tersebut. Bawaslu memberikan apresiai kepada KPU yang telah memberi terobosan pada Pemilu kali ini karena berhasil mengerucutkan peserta menjadi 12 partai. Namun ia juga menekankan masih banyaknya kekurangan dari pihak penyelenggara. “Terbukti ada ratusan aduan dari

peserta mengenai pelanggaran, khususnya kode etik, yang dilakukan KPU,” kata Muhammad. Terkait peserta Pemilu, Muhammad menyoroti sejumlah pelanggaran dari partai politik terutama mengenai pelanggaran pidana dan politik uang. “Kebiasaan buruk itu tampaknya masih belum bisa lepas dari konstelasi pemilu kali ini,” paparnya. Aspek terakhir, dan paling penting menurut Muhammad, adalah soal hukum. Ia memandang pranata hukum Pemilu saat ini belum bisa mewujudkan cita-cita politik yang demokratis. “DPR setengah hati memberikan kewenangan kepada Bawaslu sebagai penyelenggara Pemilu,” kata Muhammad. Ia mengaku telah menyampaikan keluhannya tersebut ke Komisi II DPR tentang UU 15/2011 yang hanya memberi Bawaslu kewenangan sebatas rekomendasi dalam menanggapi pelanggaran pidana. Muhammad mengaku terdapat banyak rekomendasi terkait pelanggaran pidana dimentahkan oleh pihak penyidik di kepolisian. Mereka beralasan, kata Muhammad, semua hal yang berkaitan dengan pasal-pasal pidana bukan lagi ranahnya Bawaslu, melainkan kewenangan penyidik. “Kami tidak bisa berbuat banyak. Seperti dilepas kepala, tapi ekornya tetap dipegang,” kata Muhammad. Muhammad berharap, nantinya semua laporan berkait pelanggaran administrasi, pidana, dan etik bisa dituntaskan oleh Panwaslu. Sebab jika masih saja mengandalkan penyidik kepolisian, semua rekomendasi laporan pelanggaran dengan sendirinya aka terhenti. “Masyarakat jadinya tidak tahu bahwa ada banyak rekomendasi pelanggaran pidana yang menggantung di kepolisian,” kata Muhammad. Evaluasi di Semua Lini Ketua DKPP Jimly Asshidiqie mengapresiasi kinerja Komisi Pemilihan Umum (KPU) dan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu). Namun dia tetap memberi masukan agar penyelenggaraan pemilu men-

BULETIN BAWASLU, EDISI 12, DESEMBER 2014

datang lebih baik. “Sampai saat ini, saya mengapresiasi KPU dan Bawaslu yang sudah mau mengikuti rekomendasi DKPP agar keduanya jangan lempar tanggung jawab ke atas, dan bila ada keberatan-keberatan masalah segera diselesaikan sesuai tempatnya,” kata Jimly. Namun, masalah yang ditemukan pada lapangan ternyata tidak dalam jumlah sedikit. Menurutnya, hal tersebut disebabkan oleh sistem suara terbanyak yang ternyata merepotkan. Dalam perjalanannya menuju KPU pusat, suara tersebut tidak diawasi dengan pengamanan yang mumpuni sehingga kecurangan kerap terjadi. Adapun sistem rekapitulasi yang berjenjang dan terlalu birokratis, memperlambat lamanya distribusi suara sehingga makin memperbesar kemungkinan kecurangan. Solusinya, KPU ke depannya diminta harus menyelesaikan masalah secara maksimal dalam tiap tingkatan jenjang. Apalagi sekarang KPU diberikan keleluasaan untuk mengoreksi kebijakan di tiap bawah tingkatannya. Dengan demikian KPU bersikap lebih terbuka untuk menyelesaikan konflik tanpa harus membawa ke MK. Dia berpendapat pemilu kali ini berjalan lebih baik karena metode yang dilakukan KPU.“Positifnya, demo berkurang. Kalau 2009 dulu kan banyak, berarti kekecewaan caleg dan peserta terhadap penyelenggaran pemilu yang ditampung di dalam rapat pleno, penyelesaiannya lebih beradab. Lebih terbuka berarti cara kerja KPU lebih bagus,” katanya. Namun dia tidak memungkiri bahwa sistem suara terbanyak yang digunakan dalam pemilu kali ini juga membuat repot KPU itu. Dia berharap, KPU dan Bawaslu dapat menyelesaikan semua masalah dan mengevaluasi jajarannya agar pilpres mendatang lebih baik dari sekarang. “Saya berharap KPU dan Bawaslu melakukan evaluasi mulai dari jajaran di bawahnya. Mulai dari kecamatan hingga TPS. Jangan hanya mengandalkan orang berpengalaman saja, padahal yang berpengalaman belum tentu baik. Maka, harus dibimtek dengan benar,” ujar dia.

Demokrasi Milik Semua Bangsa, Bukan Golongan Mantan Ketua Umum Pengurus Pusat Muhammadiyah, yang juga dikenal sebagai seorang tokoh dan ilmuwan, Ahmad Syafii Maarif memiliki empat catatan terkait pelaksanaan pilpres. Catatan pertama, praktik kampanye gelap yang sarat fitnah jangan diulang lagi pada pemilupemilu yang akan datang, sebab telah mencemarkan sistem demokrasi yang dengan susah payah kita bangun. Di lapangan, pengaruh kampanye gelap dan fitnah ini dahsyat sekali. Karena dipercaya, para pemilih jadi fanatik, sehingga akal sehat tidak lagi berfungsi. Cara-cara

”

Sampai saat ini, saya mengapresiasi KPU dan Bawaslu yang sudah mau mengikuti rekomendasi DKPP agar keduanya jangan lempar tanggung jawab ke atas, dan bila ada keberatankeberatan masalah segera diselesaikan sesuai tempatnya

”

Ketua DKPP Jimly Asshiddiqie

semacam ini harus dihentikan sekali dan untuk selama-lamanya. Catatan kedua, persaingan antara perusahaan TV, khususnya antara TV One dan Metro TV sampai batas-batas tertentu sudah tidak sehat. Penonton yang tidak kritikal bisa kehilangan nalar dalam menentukan pilihan. Dari sisi pendidikan politik, persaingan serupa ini dapat melahirkan fanatisme berlebihan, sesuatu yang

berbahaya bagi perjalanan demokrasi Indonesia yang belum stabil dan masih sedang mencari bentuk yang pas. Catatan ketiga, maraknya praktik politik uang yang masif, entah pihak mana yang terlibat, telah menghina martabat kemanusiaan para pemilih yang mungkin sebagian memang masih tergoda oleh guyuran uang itu. Ini penyakit kronis yang sukar sekali dihalau dalam kultur politik negeri ini, termasuk di kawasan pedesaan dalam proses pemilihan kepala desa yang sebagian rakyatnya masih belum berdaya secara ekonomi. Adapun pengeluaran untuk ongkos kampanye, seperti untuk bikin spanduk, baliho, cetak gambar, dan yang sejenis itu tentu tidak termasuk dalam kategori politik uang itu. Tetapi, praktik beli suara yang dapat memandulkan nalar seorang pemilih adalah perbuatan keji yang merusak bangunan moral manusia. Politik uang yang liar dalam jumlah besar ini untuk meraih sebuah posisi politik jelas akan menghalangi anak-anak bangsa yang masih idealis, tetapi miskin untuk tampil sebagai wakil rakyat. Sekali uang dijadikan raja, maka tingkat peradaban politik suatu bangsa tidak akan pernah naik. “Percayalah, posisi politik sebagai hasil dari beli suara adalah ibarat “sarang di atas dahan yang rapuh”, untuk meminjam Iqbal, “yang tidak akan tahan lama”,” ungkapnya. Catatan keempat, adanya slogan “siap kalah dan siap menang” jangan dibiarkan mengapung sebagai slogan mati, tetapi harus diikuti secara kesatria dalam sikap dan perbuatan. Oleh sebab itu, KPU, dibantu oleh polisi dan TNI, yang diberi otoritas tertinggi oleh negara haruslah selalu menjaga dan mengawasi secara ketat agar proses pilpres ini benar-benar berlangsung secara jujur, lurus, tanpa kecurangan apa pun. Dan di ujungnya, siapa pun yang terpilih dalam proses pilpres yang bermartabat itu bukan lagi presiden/wakil presiden partai/golongan, tetapi sepenuhnya menjadi milik Indonesia, tanpa kecuali. “Demokrasi kita harus bergerak ke arah tujuan mulia,” kata Ahmad. (IS)

BULETIN BAWASLU, EDISI 12, DESEMBER 2014

Evaluasi Secara Makro Kinerja Lembaga Pengawas Pemilu Untuk lebih meningkatkan ki-nerja lembaga Pengawas Pemilu dan sekaligus persiapan pengawasan pelaksanaan Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Pilkada) secara serentak pada Tahun 2015 mendatang, Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia (Bawaslu RI) menyelenggarakan Rapat Koordinasi Evaluasi Kinerja Kelembagaan Pengawas Pemilu Bagi Bawaslu Provinsi Tahun 2014 di Medan, Jumat malam (19/12).

“Tujuan kegiatan ini adalah untuk lebih menumbuhkan kepercayaan publik terhadap lembaga Pengawas Pemilu serta menumbuhkan sinergisitas struktur organisasi Pengawas Pemilu” Demikian Kepala Biro Administrasi Bawaslu RI, D. Adhi Santoso menyampaikan dalam Laporan Panitia pada kegiatan yang dilaksanakan di Gedung Pertemuan Pusat Penelitian Kelapa Sawit (PPKS), Medan Sumatera Utara, ini. Dalam kesempatan yang sama, Pimpinan Bawaslu RI sekaligus Koordinator Divisi SDM dan Organisasi, Endang Wihdatiningtyas mengungkapkan bahwa kegiatan ini merupakan potret lembaga secara makro, dimana akan dievaluasi secara menyeluruh terkait SDM, Struktur, Program Kerja dan Anggaran serta Regulasi untuk merumuskan rekomendasi perbaikan lembaga Pengawas Pemilu ke depannya. “Evaluasi kinerja lembaga Pengawas Pemilu yang menaungi sejumlah 271.510 orang staf sekretariat dan komisioner. Tidak bisa dilakukan secara parsial, namun harus dilaksanakan secara menyeluruh. Evaluasi terkait manajemen

Ketua Bawaslu RI, Muhammad, Pimpinan Bawaslu RI, Endang Wihdatiningtyas, Sekjen Bawaslu RI, Gunawan Suswantoro.

pengorganisasian untuk kemudian dirumuskan langkah-langkah perbaikan ke depan. Utamanya dalam rangka persiapan menghadapi pelaksanaan Pemilukada serentak Tahun 2015 mendatang,” lanjut perempuan berhijab tersebut. Senada dengan hal tersebut, Ketua Bawaslu RI, Muhammad menyampaikan bahwa pasca penyelenggaraan pengawasan Pemilu 2014, kelembagaan Pengawas Pemilu akan dievaluasi secara menyeluruh. Lebih jauh lagi, output utama kegiatan ini adalah bagaimana semua Komisioner Bawaslu Provinsi dan termasuk para Kepala Sekretariatnya dapat mengetahui fungsi pengawasan secara makro, tidak hanya terbatas pada divisi yang menjadi koordinasinya. “Sehingga secara khusus, saya meminta Sekjen Bawaslu RI, juga hadir sebagai narasumber, karena hal ini juga inheren dengan para Kasek Provinsi,” ucap pria bergelar Professor itu. Sebagai informasi, panitia mengundang Sekretaris Jenderal (Sekjen) Bawaslu RI, Gunawan Suswantoro sebagai narasumber untuk memaparkan hasil

audit organisasi, sekaligus pemaparan Rencana Strategis (Renstra) Sekretariat Jenderal Bawaslu RI dan Kesekretariat Bawaslu Provinsi Tahun 2015-2019 serta Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2015-2019 terkait Pengembangan Pengawasan Pemilu Partisipatif. “Sebagai Pengawas Pemilu, kita juga harus membuka hati terhadap kritik-kritikan masyarakat tentang masih lemahnya fungsi pengawasan Pemilu yang dimiliki oleh Bawaslu, makanya kritikan ini harus kita coba evaluasi, demi kinerja yang lebih baik dimasa yang akan datang,” kata Muhammad menutup sambutannya. Kegiatan yang direncanakan hingga Minggu (21/12) ini, mengundang Komisioner dan Kasek Bawaslu Provinsi se-Indonesia untuk mendapatkan feedback terkait SDM, Struktur, Program Kerja dan Anggaran serta Regulasi di jajaran Kesekretariatan Bawaslu Provinsi se-Indonesia.

[MZ]

BULETIN BAWASLU, EDISI 12, DESEMBER 2014

Pilkada Serentak Paling Mungkin 16 Desember 2015 Komisi Pemilihan Umum memperhitungkan pemilu kepala daerah serentak paling mungkin dilakukan pada 16 Desember 2015. Pelaksanaan Pilkada serentak pada pertengahan Desember itu memperhitungkan kemungkinan konsekuensi hukum dan lamanya proses pengadaan logistik. “Setelah kami hitung lagi dengan teliti, yang paling cepat dan memungkinkan itu pemungutan suara pilkada secara serentak di 16 Desember 2015, itu untuk putaran pertamanya,” kata Hadar, di Jakarta Kamis (11/12). Hadar menjelaskan pada tahap proses pencalonan kepala daerah saja, sangat mungkin ada gugatan-gugatan hukum kepada keputusan KPU. Putusan KPU bisa digugat dan hal itu membutuhkan waktu. “Bisa saja nanti keputusan KPU terkait pencalonan itu digugat ke PTUN (Pengadilan Tata Usaha Negara), dan kami tidak boleh mengabaikan itu. Misalnya nanti PTUN memenangkan perkara gugatan tersebut kan kami tidak jalan terus prosesnya,” jelas Hadar. Selain itu KPU juga memperhitungkan

waktu proses produksi dan distribusi logistik ke pilkada hingga ke daerah kabupaten-kota. Hadar menyebutkan dalam draf Peraturan KPU terkait Tahapan dan Jadwal Pilkada serentak ditentukan masa produksi dan distribusi logistik selama 18 hari, dan itu di luar tahapan lelang. “Belum lagi kami harus mempertimbangkan daerah-daerah yang tidak dapat memproduksi sendiri logistik pilkadanya, misalnya daerah di wilayah timur Indonesia harus memproduksi logistik di Pulau Jawa, itu harus diperhitungkan lama distribusinya,” tambahnya. Komisioner KPU lainnya Ida Budhiati menyatakan proses pencalonan sangat mngkin menjadi mekanisme yang disengketakan oleh para kandidat atau peserta. Padahal sengketa tahap pencalonan di pengadilan tata usaha negara (TUN) memiliki mekanisme prosedur yang cukup lama. Bahkan bisa berlangsung dua bulan lebih. Belum lagi rancangan mekanisme penyelesaiannya belum dirancang sederhana. “Sengketa TUN itu memerlukan waktu 64 hari, dua bulan lebih.

Dan yang bisa disengketakan terkait TUN itu adalah semua hasil keputusan yang dikeluarkan KPU,” jelas Ida. Hal yang paling memungkinkan untuk disengketakan oleh calon peserta pilkada, tambahnya, adalah mengenai keputusan hasil pencalonan, mengingat proses pencalonan kepala daerah cukup panjang. Berdasarkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang (Perppu) Nomor 1 Tahun 2014, penyaringan dari bakal calon menjadi calon kepala daerah harus melalui proses uji publik, dan menurut Ida, hasil tersebut yang akan rentan disengketakan oleh pihak terkait. “Misalnya, SK penetapan calon kepala daerah yang sudah disahkan KPU diajukan sebagai sengketa TUN dan ternyata dinyatakan oleh pengadilan bahwa ada calon yang tidak memenuhi syarat. Itu yang harus diperhatikan karena kalau KPU tetap melanjutkan tahapannya dengan calon kepala daerah yang menurut PTUN tidak memenuhi syarat itu, maka akan ada pihak yang dirugikan,” ujarnya. [VD/RS]

Dunia Internasional Apresiasi Kualitas Penyelenggaraan Pemilu di Indonesia Pemilihan Umum Anggota Legislatif dan Pemilihan umum Presiden dan Wakil Presiden tahun 2014 telah berlalu. Fakta yang terjadi yaitu terbelahnya pandangan dari unsur Masyarakat, Pengamat, Media dan Peserta Pemilu itu sendiri terkait hasil Pemilu tahun 2014. Pandangan yang pertama mengatakan “ Selamat “ bahwa pemilu tahun 2014 merupakan pemilu yang paling baik, demokratis dan transparan dibandingkan pemilu pemilu sebelumnya. Saat pertemuan KPU seluruh dunia, Pemilu tahun 2014 di Indonesia mendapatkan apresiasi yang sangat luar biasa dari seluruh Komisi Pemilihan Umum di berbagai belahan dunia. Ada pengakuan secara jujur dari Ketua KPU Amerika Serikat bahwa Indonesia bisa dijadikan contoh dalam penyelenggaraan Pemilu. Indonesia bisa mengelola Pemilu kurang lebih 190 juta pemilih dengan suku, tantangan geografis, namun Indonesia bisa menyelesaikan pemilu tahun 2014 dengan baik tanpa sebuah konflik yang ekstrim. Hal ini dikatakan Ketua Bawaslu, Muhammad saat menjadi narasumber Rapat Koordinasi Nasional KPU RI, KPU/KIP Provinsi dan KPU/KIP Kabupaten/Kota di Jakarta, Rabu (17/12). Menurut Muhammad, dunia internasi-

onal mengakui KPU di Indonesia kali ini menjadi penyelenggara Pemilu yang paling baik dibanding KPU yang ada, dan itu berarti bukan 7 orang terhormat yang ada di pusat yang berhak menyandang penghargaan itu. “Penghargaan patut diberikan kepada kawan-kawan ditingkat Kabupaten/Kota, Panitia adhoc dan panitia KPPS, mereka yang sejatinya didengar oleh dunia internasional” tambah Muhammad. Selain itu Muhammad menyampaikan beberapa pengantar salah satunya terkait hasil Pemilu tahun 2014 yang secara umum dianggap mengalami kemajuan di berbagai aspek dibandingkan Pemilu sebelumnya. Seperti kesiapan kerangka hukum yang lebih awal terbentuk, kesiapan penye-lenggara pemilu yang lebih baik, terutama karena undang-undang penyelenggara Pemilu yang telah ditetapkan 3 tahun sebelum Pemilu. Kinerja penyelenggara Pemilu yang transparan dan menjamin aksesibilitas publik serta semakin meningkatnya kesadaran politik, hukum peserta Pemilu dan masyarakat. Untuk Pemilu ke depan, Bawaslu menghimbau kepada KPU untuk membuka semua proses tahapan Pemilu secara transparan. Sehingga Jika ada sedikit saja yang berfikir negatif kepada KPU maka yang pertama menjadi tamengnya adalah Bawaslu RI. Selain

itu, bilamana ada data atau fakta yang mengcounnter yang bisa di dapat KPU maka, Bawaslu bisa melakukan verifikasi atau melihat data-data itu. “Ini kan permainan yang harus dilihat sebagai sebuah pendidikan politik, tidak semuanya kami harus ikuti dengan apa yang ditetapkan oleh KPU” tandas Muhammad. Ia juga menyatakan bahwa ada saatnya Bawaslu mesti mengeluarkan rekomendasi kepada KPU, misalnya ada TPS yang harusnya selesai di desa tapi faktanya ada pelanggaran yang tidak bisa dibiarkan. Bila KPU dapat melihat pelanggaran itu, maka bisa di kroscek oleh Bawaslu. Walaupun idealnya harus selesai secara berjenjang. Bawaslu berharap ke depannya dalam mengawal pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota, hirarki ini harus dihidupkan secara cerdas dan fokus. “Jangan sampai problem di tingkat bawah naik ke Jakarta, kalau ada problem di tingkat bawah ya selesaikan di bawah jangan sampai dibawa ke pusat” kata Muhammad Karena faktanya ada beberapa persoalan yang harus diselesaikan oleh KPU RI yang semestinya diselesaikan di tingkat bawah. “Jadi ke depan harus diperbaiki, kalau ada problem di TPS ya selesaikan di TPS” tegasnya. [IR/AI]

BULETIN BAWASLU, EDISI 12, DESEMBER 2014

Medsos Kaburkan Partisipasi Pilpres Tingkat partisipasi pada Pemilu Presiden dan Wakil Presiden (Pilpres) 2014 tercatat sebagai yang terendah sepanjang sejarah. Keriuhan di media sosial (medsos) dinilai membantu menyelubungi angka tersebut.

Komisi Pemilihan Umum (KPU) melansir, partisipasi pemilih pada Pemilu Presiden dan Wakil Presiden 2014 pada angka 69,58 persen. Jumlah itu menurun dua persen dibanding Pilpres 2009 yang partisipasinya tercatat 72 persen. Pilpres 2014 adalah pertama kalinya tingkat partisipasi pada pemilu nasional mencapai angka di bawah 70 persen. Direktur Eksekutif Perkumpulan Untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem) Titi Anggraini mengiyakan, menjelang pilpres intensitas pembicaraan dan animo masyarakat di media sosial seperti Facebook, Twitter, dan forum-forum daring terbilang tinggi. Hal itu karena pengguna media sosial bisa mengakses media massa dan tidak memiliki keterbatasan informasi. “Sehingga, ada kesan bahwa euforia dan animo masyarakat atas pilpres ini naik dan menguat secara luar biasa,” kata Titi, Rabu (19/11). Menurutnya, hal itu berarti pemilih yang aktif di media sosial hanya sebagian kecil dari pemilih di Indonesia. Sebagian besar warga negara yang memenuhi syarat sebagai pemilih merupakan mereka yang berada di luar komunitas online tersebut. “Kenyataannya, ada komunitas offline yang tidak tersentuh teknologi dan ternyata mewakili sebagian besa pemilih Indonesia. Mereka berada di daerah rural, pedalaman, perdesaan,” ujarnya. Hiruk pikuk di media sosial, menurut Titi, tidak

bisa dianggap mewakili fenomena seluruh pemilih di Indonesia. Guru Besar Ilmu Politik Universitas Airlangga Ramlan Surbakti mengatakan, perlu penelitian lebih jauh soal fenomena partisipasi pada Pilpres 2014 yang lebih rendah dari partisipasi Pemilu Legislatif (pileg) 2014. “Yang paling tepat, harus dilakukan penelitian, biasanya justru pilpres lebih tinggi. Tapi, ini bisa dimengerti karena saat pileg yang menyapa pemilih lebih banyak,” kata Ramlan, kemarin. Menurutnya, partisipasi pileg tinggi karena pemilih digarap langsung ribuan calon anggota legislatif di setiap tingkatan mulai dari caleg DPRD Kabupaten/Kota, caleg DPRD Provinsi, dan caleg DPR pusat. Sebanyak 12 partai politik peserta pemilu juga berlomba-lomba mengarahkan konstituennya untuk menggunakan hak pilih pada 9 April. Ramlan menilai, pada Pilpres 2014 muncul fenomena kelompok masyarakat yang sebelumnya tidak peduli dengan politik atau memilih golput turut berpartisipasi. Misalnya, seniman-seniman yang

selama ini cenderung kritis dan antipolitik justru menjadi sangat aktif. Namun, gelombang meningkatnya kesadaran politik itu, menurut Ramlan, memang lebih banyak terjadi di kalangan masyarakat perkotaan. Pusat kegiatan politik dan kampanye lebih banyak terjadi di kota. “Di pedesaan, kadang TV masih jarang, transportasi sukar. Kalau capres kampanye, paling kan ke ibu kota kabupaten,” ungkap Ramlan. Komisioner Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Nasrullah mengatakan, menurunnya partisipasi pemilih pada pemilu presiden 2014 tidak terlepas dari persoalan administratif saat pemungutan suara. “Salah satu penyebabnya (partisipasi turun) bisa jadi karena penyelenggara memperketat DPKTb (daftar pemilih khusus tambahan). Padahal, sebenarnya animo masyarakat tinggi,” kata Nasrullah. Ia mengungkapkan, Bawaslu mencatat, cukup banyak pemilih yang tidak bisa menggunakan hak pilihnya meski memenuhi syarat, tapi tidak terdaftar dalam DPT atau pindah domisili. [IS/FZ]

BULETIN BAWASLU, EDISI 12, DESEMBER 2014

Seleksi Panwaslu

Diharapkan Lahir Pengawas Miliki Integritas

Proses seleksi Panitia Pengawas Pemilu (Panwaslu) Kabupaten Provinsi Sulawesi secara serentak terus dilakukan di sejumlah daerah. Ketua Tim Seleksi (Timsel) Provinsi Sulawesi Selatan Prof. Dr Anwar Borahima mengharapkan proses seleksi Panwaslu Kabupaten di Provinsi Sulawesi Selatan diharapkan melahirkan pengawas yang memiliki integritas. “Semua penyelenggara pemilu harus punya integritas, saya kira pintar juga penting tetapi bukan yang utama, yang terpenting adalah punya integritas,” Ujar pada saat seusai proses tes tertulis seleksi Panwaslu Kabupaten yang dilaksanakan di Gedung Aula Kantor Bupati Kabupaten Maros, Sabtu (20/12). Tidak hanya itu, Guru Besar bagian Hukum Universitas Hasanuddin terserbut mengharapkan kepada calon Panwaslu yang mengikuti proses seleksi Panwaslu di Provinsi Sulawesi dilaksanakan secara serentak di Kabupaten di Provinsi Sulawesi diharapkan mempunyai nilai-nilai kejujuraan dalam melakukan tes tertulis . Menurutnya nilai kejujuran adalah modal awal dari keberhasilan penyelenggara khususnya jajaran penggawas dalam mengawal demokrasi ke depan. “Seorang pengawas harus mempunyai kejujuran, apabila ada salah satu calon Panwas sudah tidak memegang teguh nilai tersebut ,akan diragukan pula integritasnya sebagai penyelenggara dan sebagai wasit,” ujarnya. Di sisi lain, Anwar menambahkan menangapi kinerja yang sudah dilakukan oleh jajaran Panwaslu pasca pemilihan Legislatif dan Presiden lalu, Khususnya di Provinsi Sulawesi Selatan, ia memberi apresiasi ke-

pada pengawas yang sudah bekerja secara maksimal dalam melakukan pengawasan. Namun demikian, ada beberapa hal termasuk kendala yang memang menjadi permasalahan dalam penindakan pelanggaran yaitu salah satunya permasalahan regulasi yang belum fokus dalam penindakan pelanggaran pemilu. “Permasalahannya ada pada regulasi. Regulasi tersebut yang membuat tidak berkutiknya jajaran pengawas ketika melakukan menindak adanya satu pelanggaran. Oleh karena itu tidak ada definisi yang mengatur secara rigit terkait pelanggaran pemilu,” ujarnya Anwar juga mencontohkan beberapa pelanggaran pemilu yang ditangani belum bisa menjerat peserta pemilu. “Seperti contoh kampanye di luar jadwal, maka yang dimaksud di luar jadwal yang mana? karena kampanye sendiri tidak jelas definisinya meskipun didalam definisi kampanye tersebut dijelaskan harus ada visi, misi, program kerja dan itu harus kumulatif, apabila itu tidak kumulatif kan tidak bisa menjerat,” ungkapnya. Sementara itu Anwar berharap, pembentukan Sentra Penegakan Hukum Terpadu (Gakkumdu) yang melibatkan kepolisian dan kejaksaan, bukan lagi menjadi hambatan di dalam melakukan penanganan tindak pidana pemilu ke depan. Menurutnya, pelibatan tiga institusi seharusnya menjadi solusi dalam menangani tindak pidana pemilu ke depan. “Gakkumdu dibentuk untuk memperkuat pengawasan bukan malah sebaliknya, melemahkan pengawasan,” harapnya. Sebagai informasi, Bawaslu Provinsi Sulawesi Selatan mulai Senin (17/11) sampai dengan (21/12) membuka pendaftaran anggota Pa-

nitia Pengawas Pemilu (Panwaslu) pilkada di sepuluh kabupaten. Proses seleksi ini dilakukan oleh 10 anggota tim seleksi yang dibentuk Bawaslu di dua Zona. Zona pertama mencakup Kabupaten Palopo, Bulukumba, Maros,dan Parepare. Tim seleksi adalah Prof. Dr. Anwar Borahima, A. Syamsu Alam, Firdaus Muhammad, Abd. Azis, dan Tuty Suciaty. Adapun zona dua mencakup Kabupaten Luwu Timur, Luwu Utara, Tana Toraja, Barru, dan Soppeng. Penyeleksinya adalah Maruf Hafidz, Nurul Ilmi Idrus, Muchlis Madani, Fadly Andi Natsif, dan Rosniaty Azis. Ketua Bawaslu Sulawesi Selatan Laode Arumahi mengatakan, anggota Panwaslu yang akan direkrut sebanyak 30 orang dari sepuluh kabupaten atau setiap kabupaten ada tiga pengawas pemilu yang akan dipilih. Adapun pada proses pembuatan soal test seleksi panwaslu Kabupaten dibuat langsung oleh Bawaslu RI, kemudian soal yang dibuat oleh Bawaslu RI dikirim langsung oleh tim ke Kabupaten setempat yang akan melakukan tes tertulis calon Panwaslu Kabupaten. Kemudian, pada prosesnya berkas atau soal yang masih tersegel diberikan kepada tim seleksi sekaligus mengawasi pelaksanaan tes. Peserta wajib menyerahkan kartu identitas penduduk (KTP) sebelum mengikuti tes tertulis. Hingga proses tes tertulis selesai dalam waktu 2 (dua) jam lamanya, dilakukan pula proses pemusnahan berkas dilakukan cara merobek dan membakar semua berkas soal yang digunakan tes tertulis tersebut. Diketahui peserta yang mengikuti test Kabupaten Maros diikuti sejumlah 59 peserta. [HW/FS]

BULETIN BAWASLU, EDISI 12, DESEMBER 2014

Dukungan Birokrasi dan Aspek SDM Jadi Problem Panwas Kabupaten/Kota Menjelang pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota pada tahun 2015, Bawaslu mengantisipasi Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang tentang MPR, DPR, DPD, dan DPRD (Perppu Pilkada) jika DPR menolak Perppu. Tetapi bila perppu jadi disahkan oleh DPR, maka dilakukan melalui sistem voting. Namun yang dilakukan sekarang pada tingkatan DPR adalah proses lobi, yaitu pendekatan musyawarah mufakat, karena adanya MoU. Oleh sebab itu Bawaslu menghendaki melalui musyawarah mufakat Perppu itu diterima. Pimpinan Bawaslu, Nasrullah mengatakan pada prinsipnya apakah Perppu dalam posisi diterima atau ditolak. “Kalau ditolak posisinya deadlock, tetapi seandainya diterima maka ada dua bentuk, diterima secara utuh, konsekuensinya seperti itu Perppunya. Atau diterima secara bersyarat, yang kemungkinan besar ada beberapa perubahan di dalam Perppu,” ujar Nasrullah saat menyampaikan sambutannya dalam acara Analisis dan Evaluasi terhadap Pelaksanaan Pengawasan Partisipasi di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, di gedung LPMP (Lembaga Penjamin Mutu Pendidikan) Provinsi Babel, Rabu (17/12). Hadir dalam Rakor Analisis dan Evaluasi Pengawasan Partisipatif Bawaslu Provinsi Babel, antara lain, Ketua Ba-

waslu Provinsi Babel Zul Terry Apsupi, komisioner Bawaslu Babel Bagong Susanto dan Sugesti serta seluruh Panwaslu dan sekretariat 7 Kabupaten/Kota. Selanjutnya Nasrullah menjelaskan bahwa jika Perppu diterima tetapi bersyarat, maka kewenangan yang diberikan kepada Bawaslu Provinsi dan Panwas Kabupaten/Kota dalam menyelesaikan sengketa Pemilu sesuai dengan tingkatan masing-masing. “Jadi kalau Pemilihan Bupati/Walikota, maka Panwas Kabupaten/Kota yang punya kewenangan dalam menyelesaikan sengketa pemilihan, jadi tidak ada lagi kewenangan yang diberikan pada lembaga-lembaga lain kecuali Panwas Kabupaten/Kota,” terang Nasrullah.

Koordinator Divisi Sosialisasi, Humas dan Antar lembaga ini mengatakan bahwa problem Panwas Kabupaten/Kota adalah dukungan birokrasi, serta aspek sumber daya manusia baik dari sisi integritas, kompetensi, netralitas, dan profesionalitas yang menjadi hambatan. “Tetapi anehnya kenapa pemerintah memberi kewenangan itu. Jadi terasa sedap tetapi belum tentu sedap. Bukan Bawaslu RI tidak percaya kepada Panwas Kabupaten/Kota, tetapi ada hal yang belum siap,” ujarnya. Nasrullah mencontohkan bila Panwas yang belum siap itu diberi kewenangan menyelesaikan sengketa mungkin ada orang-orang yang berkeinginan agar Pemilihan Gubernur/Bupati/Walikota itu dikembalikan saja kepada DPRD, karena terbukti penyelenggara Pemilu (Panwas Kab/Kota-red) yang menjadi penyebab terjadinya suasana yang inkondusif, suasana yang justru menimbulkan konflik. Oleh karena itu dia berharap agar persoalan tersebut dapat diselesaikan dengan bijak. Dalam kesempatan itu diadakan pula diskusi dengan menghadirkan beberapa narasumber. Dalam rakor tersebut juga dilakukan pemberian penghargaan pengawasan partisipatif Pemilu 2014 kepada perwakilan pemerintah daerah, kepolisian, kejaksaan, perguruan tinggi, tokoh agama, LSM, dan pers. [CK/AI]

KARTIKA

Pimpinan Bawaslu, Nasrullah dan Panwaslu kabupaten Kota seluruh Provinsi Kepulauan Bangka Belitung yang telah berakhir masa tugasnya.

BULETIN BAWASLU, EDISI 12, DESEMBER 2014

Ketua KPU Halmahera Tengah

Disanksi Lantaran Gunakan Fasilitas Perusahaan Asing Niat baik tidak selalu berbuntut baik, terlebih jika dilakukan dengan melanggar aturan. Hal itulah yang terjadi pada Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) Halmahera Tengah Haerudin Amir. Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) menjatuhkan sanksi peringatan keras kepada Haerudin karena menggunakan fasilitas perusahaan asing saat menyelenggarakan Pemilu Presiden (Pilpres) 2014 lalu.

Perkara atas Haerudin diadukan ke DKPP oleh Ketua Panitia Pengawas Pemilu (Panwaslu) Kabupaten Halmahera Tengah Julfi Jamil dan Anggota Bawaslu Provinsi Maluku Utara Muksin Amrin. Keduanya mengadukan Haerudin karena menggunakan fasilitas milik perusahaan Weda Bay Nikel (WBN) berupa helikopter. Alat transportasi itu digunakan untuk menjemput Form C1 di daerah Lelilief untuk dibawa ke daerah Patani Utara. Haerudin Amir ternyata dalam perannya sebagai pimpinan KPU Halmahera Tengah adalah koordinator wilayah untuk daerah Kecamatan Weda Utara dan Weda Tengah. Sedangkan wilayah Patani Utara dikoordinatori oleh Sofyan Abd Gafur. Artinya, Haerudin telah mengambil Form C1 di daerah yang sebenarnya bukan merupakan wilayah koordinasinya. Apalagi, kemudian terungka bahwa dalam melakukan tindakannya itu, Haerudin tidak mengantongi keputusan rapat pleno.

Sidang kode etik KPU Halmahera Tengah.

GOOGLE.COM

Haerudin tidak pernah menggelar rapat pleno untuk meminjam fasilitas helikopter itu. Lagipula, berdasarkan klarifikasi anggota KPU Halmahera Tengah Sri Dewi Nurlaela, Sofyan Abd. Gafur, Sunarwan Mochtar, danVera M Kolondam, sebenarnya untuk menjemput Formulir C1 tidak harus menggunakan helikopter karena bisa juga ditempuh dengan menggunakan transportasi darat yaitu mobil dan transportasi laut, yaitu kapal (speed boat). Tindakan Haerudin itu, kata menurut pengadu telah membuat resah Maluku Utara terutama pemerhati pemilu. Apalagi, kasus itu ramai diberitakan media massa sehingga menyebabkan kewibawaan dan kehormatan KPU Halmahera Tengah tercederai. Haerudin membenarkan bahwa dirinya menggunakan helikopter milik WBN. “Namun hal ini saya lakukan dengan pertimbangan untuk mempercepat laporan scan C1 online secara nasional, kondisi alam yang tidak bersahabat, kondisi Patani Utara rawan kecurangan,” kata Haerudin dalam sidang DKPP. Dia juga mengklaim telah melaporkan rencana penjemputan formulir C1 dengan helikopter kepada anggota KPU Halmahera Tengah lainnya. Di sisi lain, Majelis DKPP menilai, tindakan Haerudin tidak sepenuhnya dapat dibenarkan etika. Haerudin seharusnya sejak jauh hari berkoordinasi dengan pemerintah daerah untuk menjemput form C1. Karema itu, DKPP menjatuhkan sanksi kepada Haerduin. “Memutuskan, menjatuhkan sanksi berupa peringatan keras kepada teradu atas nama Haerudin Amir selaku Ketua merangkap Anggota KPU Kabupaten Halmahera Tengah,” kata Ketua DKPP Jimly Asshiddiqie saat membacakan putusan, Rabu (12/11/2014). [dey]

BULETIN BAWASLU, EDISI 12, DESEMBER 2014

Bawaslu Sampaikan Hasil Pengawasan Pemilu 2014

Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) menyampaikan hasil Pengawasannya kepada publik, di Jakarta, Rabu (10/12). Dalam paparannya, Bawaslu menyampaikannya dalam rangka ingin mendapat masukkan dari masyarakat untuk perbaikan pengawasan pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota pada 2015 mendatang. “Masyarakat terpolar menjadi dua dalam melihat hasil pemilu. Ada yg menilai, penyelenggara pemilu sudah sesuai harapan. Tetapi ada juga yg menilai pengawasan belum sebagaimana yang diharapkan. Kami harapkan masukan kepada Bawaslu untuk perbaikan Pengawasan Pemilu ke depan,” tutur Ketua Bawaslu, Muhammad. Dalam presentasinya, Bawaslu menjelaskan bahwa pengawasan day by day sudah dilaksanakan oleh Bawaslu, mulai dari Pemilu Legislatif hingga Pemilu Presiden dan Wakil Presiden.

Mulai dari tahapan pencalonan hingga tahapan terakhir yakni pelantikkan. “Dari pencalonan kami sudah upayakan untuk berbuat maksimal dan memastikan agar calon yang memenuhi syarat agar jangan sampai tidak lolos. Begitupun juga pemilih. Bahkan, pada tahapan pemutakhiran data pemilih, Bawaslu memberikan tiga kali rekomendasi penundaan, untuk benar-benar mendapatkan kualitas daftar pemilih yang baik,” tutur Koordinator Divisi Pengawasan, Daniel Zuchron. Dalam hal sengketa Pemilu, Bawaslu juga telah menyelesaikkan seluruh sengketa pemilu yang masuk ke Bawaslu. Sengketa yang terjadi antara peserta pemilu dan sengketa yang terjadi antara peserta pemilu dengan penyelenggara pemilu. Begitu juga dengan penanganan pelanggaran. Bawaslu sudah menindaklanjuti seluruh laporan dan temuan pelanggara kepada instansi terkait. Meskipun ada yang tidak ditindaklanjuti, hal tersebut dikarenakan syarat formil yang tidak lengkap. Namun, Bawaslu memberikan sedikit perhatian kepada Sentra Gakkumdu di tingkat pusat. Menurut Nelson, Sentra Gakkumdu belum maksimal dalam menindaklanjuti tindak pidana Pemilu. Beberapa rekomendasi Bawaslu, bahkan tidak ada yang ditindaklanjuti oleh Kepolisian dengan berbagai alasan. Kes-

epahaman tersebut, masih akan menjadi pekerjaan rumah bagi Bawaslu, Kepolisian, dan Kejaksaan. Salah satu strategi pengawasan yang dianggap berhasil adalah Gerakan Sejuta Relawan Pengawas Pemilu. Gerakan moral masyarakat ini, mampu melibatkan masyarakat dalam jumlah banyak dan kesadaran aktif untuk melaksanakan pengawasan pemilu. “Melibatkan masyarakat adalah memanusiakan rakyat itu sendiri. Melibatkan masyarakat, maka mereka dapat mengawal pilihannya itu sendiri. Dalam hal ini, Bawaslu wajib melibatkan hak-hak ini. Oleh karena itu kami membuat awaslupadu (pengawasan partisipatif),” kata Koordinator Divisi Sosialisasi, Humas, dan Hubungan Antar Lembaga, Nasrullah. Selain melibatkan masyarakat sipil, Bawaslu juga melibatkan beberapa lembaga negara yang memiliki perhatian dalam pengawasan. Misalnya, dalam mengawasi dana kampanye, Bawaslu membentuk gugus tugas dengan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dan Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK). Selain itu, dalam mengawasi penyiaran, Bawaslu membentuk gugus tugas bersama Komisi Pemilihan Umum (KPU), Komisi Penyiaran Indonesia (KPI), dan Komisi Informasi Pusat (KIP). [FS]

BULETIN BAWASLU, EDISI 12, DESEMBER 2014

Sejumlah Tokoh Dukung Penguatan Pengawas Pemilu

Peran Pengawas Pemilu sudah mulai dirasakan dalam rangka Pengawasan pelaksanaan Pemilu 2014 silam. Kiprahnya, ditunggu pada Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota pada 2015 mendatang. Namun, apakah perlu ada perbaikan terhadap lembaga pengawas pemilu ke depan?

Sejumlah tokoh mengatakan, Bawaslu yang selama ini dibangun hanya setengah hati harus dibangun secara kuat dan menyeluruh. Selama ini, ada skema dan wacana yang membuat Bawaslu hanya aksesoris Pemilu semata, dan ini harus diluruskan. “Bawaslu dalam Sentra Gakkumdu hanya menjadi tameng dalam penegakan hukum pemilu. Ini yang akhirnya mem-

buat banyak kasus kadaluarsa. Bawaslu harus diberikan kewenangan yang lebih total dan menyeluruh,” kata mantan Anggota KPU Ramlan Surbakti. Menurutnya, Bawaslu perlu diberikan transformasi kewenangan pada Pemilu berikutnya. Sedangkan wacana Pemilu tanpa Pengawasan Pemilu, itu hal yang tidak mungkin, karena masih banyak yang harus dibenahi. Ia menambahkan, Bawaslu atau lembaga baru juga dimungkinkan untuk dibuat menjadi sebuah badan yang bertugas mengawasi partai, khususnya dana dan anggaran yang dikelola oleh partai politik. Acapkali, dana kampanye parpol tidak sesuai dengan apa yang dilaporkan, dan praktis transparansinya tidak terjadi. Hal senada disampaikan oleh Guru Besar Sosiologi Universitas Indonesia, Thamrin Amal Tomagola yang menyebutkan bahwa, otot-otot Pengawas Pemilu adalah Bawaslu Provinsi. Oleh karena itu, Bawaslu Provinsi yang harus harus mendapatkan penguatan yang lebih serius dibandingkan Bawaslu Pusat. “Penguatan Bawaslu harus dikosentrasikan di dae-

rah bukan di Pusat. Institutional building dimulai dari daerah,” tutur Thamrin. Selanjutnya, tambah Thamrin, wacana Bawaslu ditiadakan tidak perlu dihiraukan lagi, karena sebenarnya Pemilu di Indonesia sangat diperlukan Pengawasan yang terinstitusionalisasi dengan baik. Namun ia mengingatkan, agar Bawaslu tidak hanya bekerja saat Pemilu, tetapi jauh sebelum itu. “Satu kelemahan Bawaslu ikut ketularan penyakit parpol. Hanya sibuk pada saat pemilu. Fokus Bawaslu juga pada persiapan dan sosialisasi dan edukasi politik. Ini pembangunan Bawaslu sebagai lembaga yang utuh untuk pengawasan pemilu,” pungkasnya. Menambahkan hal itu, Tokoh Agama Romo Benny Susetyo mengatakan bahwa ke depan Bawaslu harus memiliki program khusus pendidikan kepada masyarakat untuk menjadi pemilih yang cerdas. Menurutnya, jika pemilih sudah cerdas maka otomatis menjadi kekuatan kontrol sosial yang kuat. “Kelompok-kelompok agama juga harus jadi prioritas, dan akan efektif jika diajak bekerjasama,” tambah Benny. [FS/AI]

BULETIN

ENDANG WIHDATININGTYAS

Srikandi Pengawas dan Penegak Hukum Pemilu Endang Wihdatiningtyas adalah satu-satunya perempuan di antara lima Pimpinan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) periode 2012-2017. Saat ini, Endang adalah Koordinator Divisi Sumber Daya Manusia (SDM) Bawaslu. Sebelumnya, perempuan itu memegang Divisi Hukum dan Penanganan Pelanggaran di lembaga pengawas Pemilu itu.

engalaman Endang mengawasi pemilu dimulai sejak Pemilu 2009. Saat itu, ia menjadi Panitia Pengawas Pemilu (Panwaslu) Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY). Sebelum menjadi anggota Bawaslu, dia menjabat sebagai Wakil Ketua Komisi Penyiaran Indonesia DIY periode 2011-2014 dan pengacara di Lembaga Konsultasi Bantuan Hukum untuk Wanita dan Keluarga DIY. Semasa kuliahnya, alumnus Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta itu aktif di Jamaah Shalahudin, sebuah unit kegiatan kerohanian Islam di UGM. Semasa SMA, dia aktif di Ikatan Pelajar Muhammadiyah (IPM). Menurut

sumber merdeka.com, Endang tidak memiliki catatan khusus. Saya tidak punya catatan khusus tentang Endang, tapi dia juga seorang advokat, ujanya. Endang menekankan pelibatan masyarakat dalam pengawasan pemilu. Karena itu, Bawaslu membentuk masyarakat mengenali pelanggaran, mempersiapkan untuk bisa melaporkan pelanggaran. Menurut dia, pelibatan masyarakat dalam pengawasan pemilu terkendala pengetahuan publik mengenai definisi dan kriteria pelanggaran pemilu. â&#x20AC;&#x153;Sangat mungkin yang dilaporkan sebagai pelanggaran, ternyata bukan pelanggaran. Atau masuk dalam pelanggaran tapi tak masuk pidana atau pelanggaran pemilu. Semuanya ada perbedaan maksud dan penanganan,â&#x20AC;? kata Endang. Endang juga mendorong masyarakat memantau kerja pengawas pemilu. Masyarakat bisa mengingatkan ke pengawas pemilu jika bekerja dengan semena-mena. Baginya, perhatian masyarakat pada pemilu dan pengawasannya merupakan sumbangan besar bagi demokrasi yang luar biasa. [dey]

Biodata Nama : Endang Wihdatiningtyas, SH Tempat Tanggal Lahir: Bantul, 8 Juni 1968 Pengalaman Kerja: - Pengacara / Advokat - Wakil Ketua Komisi Penyiaran Indonesia DIY - Anggota Bawaslu 2012-2017

BAWASLU, EDISI 12, DESEMBER

BULETIN BAWASLU, EDISI 12, DESEMBER 2014

Hukum dan Penindakan Pelanggaran

Bawaslu Harap Penegakan Pidana Pemilu Diperkuat Pimpinan Badan Pengawas Pemilu RI Nasrullah berharap agar peran lembaga ini dalam penegakan pidana pemilu diperkuat. Hal ini dimaksudkan agar Bawaslu di satu sisi bisa bermetamorfosis menjadi lembaga peradilan pemilu yang sifatnya permanen.

“Jadi, separuh bagian Bawaslu itu dibentuklah wilayah penegakan hukum. Nanti Bawaslu di dalamnya ada penyidiknya, ada juga penuntutnya, sama persis model KPK,” kata Nasrullah di sela-sela diskusi Sosialisasi Hasil Pengawasan dan Penanganan Pelanggaran Pemilu 2014 dan Persiapan Pilgub, Pilbup, dan Pilwako 2015 di Gedung Auditorium Adhiyana Wisma Antara Jakarta, Rabu (10/12). Dengan mengembangkan pola seperti KPK, maka kejahatan pemilu dapat diatasi dengan cepat. Sebab, kata Nasrulllah, potensi orang dalam perebutan kekuasaan dikemudian hari cenderung koruptif. Karena itu, perlu dicegah sejak dini dengan memasukan kejahatan pemilu sebagai kejahatan extraordinary. “Jadi, bukan lagi Gakkumdu. Tapi nanti disuplai dari dua institusi ini (kejaksaan dan polri) dia hibahkan orang-orangnya kepada Bawaslu secara permanen. Mestinya begitu. Peradilan pemilu itu kan ada wilayah etik, wilayah administrasi, dan wilayah pidana sebagai lex specialis. Pidana ini yang ditangani Bawaslu,” ujarnya. Sementara pada sisi pengawasan, Nasrullah mengatakan pada akhirnya

kewenangan itu akan diberikan kepada masyarakat. Dengan begitu, fungsi pengawasan Bawaslu tidak dihapus. Meski begitu, pengawasan pemilu tidak diserahkan secara langsung ke masyarakat. Sebab, pemerintah tengah berupaya pada pembentukan karekter masyarakat yang sadar tentang hak-haknya agar dikemudian hari mampu melindugi haknya sendiri. “Maka, ini ada penghubung yang digerakkan oleh separuh badan Bawaslu tadi. Nah, ini diisi oleh orang-rang yang paham dan berpartisipasi tentang kepemiluan. Misalnya, kawankawan pegiat pemilu itu bisa berperan di situ,” kata Nasrullah. Kehadiran dan peran negara sebagai fasilitator sangat dibutuhkan. Karenanya, negara tidak boleh melepaskan diri begitu saja sebelum terbentuk karakter masyarakat yang sadar akan hak-haknya. “Jadi, sepanjang kalau dia (masyarakat) sudah terbentuk baru ada perampingan peran Bawaslu,” ujarnya. [HN/RS]

BULETIN BAWASLU, EDISI 12, DESEMBER 2014

Divisi Oganisasi dan Sumber Daya Manusia

Bawaslu Pastikan Tidak Ada Kecurangan dalam Rekrutmen Panwaslu Pimpinan Bawaslu Endang Wihdatiningtyas mengawasi tes tertulis seleksi Panwaslu Kabupaten/Kota Provinsi Lampung. Dalam supervisinya itu, ia ingin memastikan tidak ada kecurangan dalam bentuk apapun dalam tes tersebut. “Setelah tes, soal-soal langsung kami musnahkan agar tidak terjadi kecurangan”

Pimpinan Bawaslu, Endang Wihdatiningtyas “Bagi 5 orang yang tidak hadir dan tidak mengambil nomor tes, mereka dinyatakan gugur. Jika ada peserta yang ingin melaksanakan tes susulan sudah tidak bisa karena soal tes dan lembar jawaban,” ujar Endang Widyaningtyas saat ditemui di lokasi pada pelaksanaan tes tertulis yang dilaksanakan di gedung Pasca Sarjana Universitas Lampung, Senin (1/12). Ia mengatakan, terkait soal tes tertulis berjumlah 100 soal yang meliputi tentang lembaga organisasi, kepemiluan dan pengetahuan umum keseluruhan soal tersebut merupakan soal dibuat oleh Bawslu RI. Oleh karena itu ia yakin tidak ada kebocoran isi soal yang dibuat dalam pelaksanaan tes seleksi Panwaslu Kabupaten dan kota di Provinsi Lampung. “Saya langsung menyeleksi soal tes tertulis tersebut, yang mana soal yang disajikan untuk lampung, dan provinsi lain. Sedangkan, satu orang staf melakukan penggandaan soal,” terang dia. Endang menjelaskan, terhadap soal yang dibuat untuk menyeleksi pemilihan calon Panwaslu sudah dilakukan koreksi yang lebih rigit di internal Bawaslu RI. Hal ini dilakukan sebagai antisipasi yang

nantinya menjadi persoalan dalam penyeleksian calon Panwaslu Kobupaten/ Kota Provinsi Lampung “Semua soal tidak ada yang dibedakan dan saya langsung yang menanganinya. Setelah ini, soal tes langsung dimusnakan. Selanjutnya saya baru menyerahkan kunci jawaban, agar dapat dikoreksi dan mengumukan hasilnya” urai Endang. Sebagai informasi, Lampung merupakan provinsi yang kedua melaksanakan tes tertulis. Yang pertama melaksanakan tes tertulis adalah Provinsi Banten. Selanjutnya, tambah dia setelah ini baru provinsi lain yang melakasnakan tes tertulis. Soal yang disajikan berbeda-beda di setiap provinsi. Jadi tidak mungkin ada kebocoran soal atau kecurangan soal. Sementara itu, Ketua Timsel Panwaslu Kab/Kota Ari Darmastuti menekankan, Tim Seleksi yang terlibat dalam melakukan seleksi, tidak ada intervensi di dalam pembuatan soal tes tertulis. “Kami baru menerima soal saat berlangsungnya tes yang diserahkan oleh Pimpinan Bawaslu RI dan disaksikan oleh seluruh peserta tes tertulis. Jadi panitia tidak tahu seperti apa soal tes tersebut,” jelas Ari yang juga

Dosen FISIP Unila tersebut. Kemudian, tambah Ari, untuk tujuh kabupaten/kota yang mengikuti seleksi tes tertulis sudah memenuhi persyaratan yang ditentukan dalam penyeleksian. Menurutya peraturan jumlah peserta yang mendaftar sudah mencapai 9 orang, dan apabila tidak mencapai 9 orang maka akan diberikan tambahan waktu. Adapun peserta yang tidak hadir dan tidak mengambil no tes dinyatakan gugur. “Memang di Kabupaten Waykanan hanya tujuh orang yang mengiuti tes tertulis, tidak mencapai 9 orang peserta, tetapi yang mendaftar 9 orang. Ada satu orang tidak mengambil nomor tes dan satu orang lagi tidak hadir saat pelaksanaan tes. Kami tidak bisa memaksakan mereka untuk hadir dan mengambil nomor tes walaupun pesertanya tidak mencapai 9 orang. Menurut peraturan jumlah peserta dihitung sesuai dengan jumlah yang mendaftar bukan jumlah yang mengikuti tes,” tegas Ari. Sebagai informasi, hasil tes tertulis akan diumumkan pada hari Rabu (03/12/2014) oleh Tim Seleksi melalui media masa dan melalui web Bawaslu Lampung. [Humas Bawaslu Lampung]

BULETIN BAWASLU, EDISI 12, DESEMBER 2014

Divisi Pengawasan

Bawaslu Siap Tangani Sengketa Pemilu

Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) RI merasa sudah waktunya pengawasan pemilu diserahkan kepada masyarakat sipil. Dengan demikian, Bawaslu RI lebih fokus dalam menangani sengketa hasil pemilihan umum (pemilu) dan penegakan hukum pemilu.

Ketua Bawaslu, Muhammad “Ke depan, Bawaslu cukup konsentrasi pada penegakan hukum dan penyelesaian sengketa saja. Jadi, sebaiknya satu lembaga yang menangani problem penegakan hukum pemilu itu. Saya kira Bawaslu siap untuk itu,” kata Ketua Bawaslu RI Muhammad di Jakarta, Rabu (26/11). Muhammad menilai, pasca reformasi terlalu banyak lembaga yang memiliki peran dan tanggung jawab dalam penegakan hukum pemilu. Selain Bawaslu, lembaga lain yang turut menangani sengketa pemilu selama ini antara lain Mahkamah Agung (MA) termasuk Pengadilan Negeri dan Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN), selanjutnya Mahkamah Konstitusi (MK), hingga Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) terkait kode etik penyelenggara pemilu. Menurut Muhammad, banyaknya lembaga yang menangani sengketa pemilu pada akhirnya tidak efektif bagi kepastian hukum pemilu. “Karena kita lihat pengalaman pemilu, terlalu banyak lembaga yang mengelola atau menangani pelanggaran pemilu. Akhirnya, keputusan bahkan bisa saja tumpang tindih sehingga tidak efektif dari segi aspek kepastian hukum,” ujarnya. Guna memindahkan kewenangan itu, kata Muhammad, harus ada revisi atas UU Pemilu sebagaimana telah diusulkan

”

Kedepan, Bawaslu cukup konsentrasi pada penegakan hukum dan penyelesaian sengketa saja. Jadi, sebaiknya satu lembaga yang menangani problem penegakan hukum pemilu itu. Saya kira Bawaslu siap untuk itu

”

Ketua Bawaslu

Muhammad

Bawaslu kepada Komisi II DPR RI. Dia berharap, DPR dapat menerima usulan tersebut. Untuk menjadikan Bawaslu sebagai lembaga penegak hukum pemilu, tentu membutuhkan waktu yang panjang. Di sisi lain, KPU selaku penyelenggara harus dipastikan benar-benar mandiri, masyarakat sipil sebagai pengawas harus kuat dan mandiri, hingga perguruan tinggi yang bebas dari kepentingan politik. Komisioner KPU RI Juri Andrianto juga menekankan hal serupa. Menurut

dia, banyaknya lembaga yang berwenang menegakkan peradilan pemilu pada akhirnya melahirkan penegakan hukum yang beragam. “Selama ini lembaga penegakan hukum pemilu terlalu banyak. Semua lembaga penegak hukum pemilu seperti Mahkamah Agung, Mahkamah Konstitusi, PTUN, Bawaslu, bahkan DKPP perlu diintegrasikan dalam satu lembaga saja,” kata Juri. Sebelumnya, Koordinator Komite Pemilih Indonesia (TePI) Jeirry Sumampouw mengatakan pentingnya lembaga penegak hukum pemilu berada dalam satu wadah. Karena itu, wacana pembentukan pengadilan khusus (ad hoc) yang menangani sengketa hasil pemilu menjadi pilihan tepat. “Selama ini kan hampir tidak ada kejelasan dan kepastian dimana titik akhirnya sebuah persoalan pemilu itu berakhir secara hukum,” ujar Jeirry. Menurut Jeirry, untuk mengadakan pengadilan ad hoc pemilu tidak perlu diadakan bangunan baru yang hanya menghabiskan banyak anggaran. “Nggak perlu. Bawaslu yang ada sekarang saja yang diberdayakan dengan meningkatkan kewenangannya sampai pada tingkat penyelesaian sengketa pemilu. Jadi, tidak perlu lagi ada lembaga lain yang menangani sengketa pemilu,” katanya. [HN/RS]

BULETIN BAWASLU, EDISI 12, DESEMBER 2014

Divisi Sosialisasi, Humas dan Antar Lembaga

Bawaslu Bangun Komunikasi dan Informasi dalam Evaluasi Pengawasan Pemilu 2014 Badan Pengawas Pemilu menggelar evaluasi Pengawasan Pemilu Tahun 2014 dan Persiapan Pengawasan Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Tahun 2015. Kegiatan tersebut dilakukan dalam rangka membangun Komunikasi dan Informasi antara Bawaslu, Pemantau Pemilu dan Media Massa pasca dilakukan Pemilihan Umum Legislatif dan Presiden dan Wakil Presiden 2014 lalu. Pimpinan Bawaslu, Nasrullah dan Nelson Simanjuntak, Pimpinan Bawaslu Provinsi Sulut, Johny Suak, dan narasumber dari KIPP, Jojo Rohi hadir pada diskusi evaluasi Pengawasan Pemilu 2014 di Jakarta.

“Terbangunnya sarana komunikasi antara pemantau pemilu dan media massa merupakan corong antara masyarakat sebagai proses politik dalam berdemokrasi,” ujar Pimpinan Bawaslu Nasrullah pada saat pembukaan diskusi Evaluasi Pengawasan Pemilu 2014 di Jakarta, Sabtu (29/11). Dalam evaluasi tersebut, Pimpinan Bawaslu Nasrullah menjelaskan, beberapa hasil kerja yang sudah dilakukan oleh Bawaslu dan jajaranya di dalam melakukan pengawasan khusunya pemilu legislatif dan Presiden dan Wakil Presiden 2014. Ia mengatakan, Bawaslu mengutamakan strategi pengawasan dengan metode partisipasi yang dilakukan Bawaslu dalam melakukan pengawasan dengan melibatkan masyarakat. “Pengawasan partisipatif lebih diutamakan dalam proses pengawasan yang dilakukan oleh Bawaslu, sebab pemilu bertujuan agar mensejahterakan rakyat, oleh karena itu perinsip dasarnya pemilu adalah hajatan untuk rakyat,” ujarnya. Senada yang dikatakan oleh Sekjen Komite Independen Pemantau Pemilu (KIPP) Jojo Rohi, adanya pengawasan

Pemilu yang melibatkan partisipatif dari masyarakat adalah cara ampuh sebagai metode pengawasan. Kendati demikian, ia mengakui pengawasan yang di bangun oleh Bawaslu tersebut masih banyak mempunyai kekurangan salah satunya adalah belum adanya koordinasi antara pengawas partisipatif dan pengawas pemilu di lapangan yang mempunyai kewenangan lebih. “Bawaslu belum bisa mengkompilasi antara pengawas partisipatif dengan pengawas pemilu di lapangan,” ujarnya Sementara itu, terkait keberadaan tiga institusi sentra penegakan hukum terpadu (Gakumdu) yang melibatkan pihak Kepolisian dan Kejaksaan yang menangani pindak pidana dalam pelanggaran pemilu Nasrullah menilai perlu adanya evaluasi secara menyeluruh. Dari evaluasi penyelenggaraan Pemilu 2014 yang dilakukan Bawaslu, masih adanya perbedaan pandangan hukum yang berbeda antara penyelesaian pelanggaran pemilu terkait dengan pidana pemilu. “Di sisi lain yang tergabung di dalam Sentra Gakkumdu masih belum ada paradigma yang sama dalam pelangaran pidana pemilu. Bawaslu, Kepolisian dan Kejaksaaan dalam Sentra

Gakkumdu masih terbebani adanya ego sektoral yang menjadi hambatan,” ujarnya. Nasrullah mencontohkan beberapa permasalahan di dalam menangani tindak pidana pemilu didalam Sentra Gakkumdu, salah satunya terkait pelanggaran kampanye di luar jadwal. Tak satu pun yang dapat ditindak terkait pemasangan iklan di media massa, karena masing-masing pihak memiliki cara pandang dari segi paradigma hukum. “Gakkumdu masih adanya terkendala dalam proses penindakan hukum. Terutama iklan kampanye yang dilakukan oleh perserta pemilu,”ujarnya. Sementara itu Pimpinan Bawaslu Nelson Simanjuntak mendorong adanya evaluasi yang menyeluruh terhadap pelibatan tiga institusi dalam Sentra Gakkumdu. Sebab bila dilihat dari permasalahannya, Sentra Gakkumdu tidak dapat berperan maksimal karena di masing masing institusi bersifat kolektif kolegial. “Permasalahan yang sering terjadi yaitu terkait regulasi,” ujarnya. Sebagai informasi dalam evaluasi ini, Bawaslu menghadirkan narasumber dari kalangan internal Bawaslu, juga melibatkan pemantau pemilu serta kalangan media massa. [HW/FS]

BULETIN BAWASLU, EDISI 12, DESEMBER 2014

Divisi Pengawasan

Penggunaan Dana Kampanye Perlu Dievaluasi

Koordinator Divisi Politik Indonesia Corruption Watch (ICW) Abdullah Dahlan, mengatakan perlu adanya evaluasi terhadap penggunaan dana kampanye tentang belanja iklan dan spot iklan selama masa kampanye pilpres 2014. Pasalnya belum ada sanksi tegas terhadap calon kandidat (peserta pemilu) yang telah melanggar.

“Khususnya spot iklan di televisi, tidak ada sanksi tegas untuk calon kandidat. Karena gagasan awalnya tidak berorientasi kepada calon, untuk itu penggunaan dana kampanye tentang belanja iklan dan spot iklan masa kampanye pilpres harus dievaluasi,” ujar Dahlan pada saat melaporkan hasil kajian ICW terkait belanja iklan dan spot iklan di Gedung Bawaslu, Rabu (3/12). Dahlan mengatakan ICW telah melakukan kajian monitoring penggunaan dana kampanye pilpres 2014 terhadap belanja iklan kampanye dan spot iklan. Hasilnya, kecenderungan setiap pasangan calon presiden dan calon wakil presiden adalah melanggar batas spot iklan, padahal batasan tersebut sudah ditetapkan dalam Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) Nomor 16 di tahun 2014 tentang kampanye Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden 2014. “Sudah ada aturan yang jelas dilakukan oleh KPU terhadap aturan tentang belanja iklan dan spot iklan selama kampanye pilpres 2014. Selama ini aturan tersebut hanya mengatur tentang medianya saja bukan peserta pemilunya,” ujarnya Dahlan menambahkan, terkait dana kampanye untuk belanja iklan dan spot iklan perlu adanya regulasi yang mengatur tentang pembatasan atas semua jenis di media. Menurutnya hal ini dilakukan karena apabila ada indikasi pelanggaran dana kampanye maka dapat

Pimpinan Bawaslu RI Divisi Pengawasan, Daniel Zuchron dan Koordinator Divisi Politik Indonesia Corruption Watch (ICW) Abdullah Dahlan. diklasifikasikan pada ranah hukum penindakan di masing-masing pihak terutama penyelenggara yang berwenang. “Sanksi tentang iklan kampanye harus diatur yang menjadi kewenangan KPU (khusus bagi peserta pemilu) sedangkan untuk media menjadi kewenangan KPI,” ujarnya. Sementara itu, Pimpinan Bawaslu Daniel Zuchron mengakui mengalami kesulitan menindak tegas terhadap dana iklan kampanye para calon kandidat peserta pemilu terkait adanya indikasi pelanggaran terhadap belanja iklan dan spot iklan. “Hal ini disebabkan karena belum adanya regulasi yang mengatur tentang belanja iklan dan spot iklan kampanye secara lebih mendalam, terlebih untuk penindakan tersebut mempunyai ambang batas waktu kadalurasa dalam prosesnya,” ujarnya. Daniel mengungkapkan, kesulitan pada proses penindakan karena dalam Peraturan KPU disebut bahwa yang dapat dikenai sanksi apabila melakukan pelanggaran pada ranah administrasi pemilu maupun pidana pemilu hanyalah pasangan calon atau pelaksana kampanye. Padahal jelas dikatakan tidak ada klausul yang menyatakan bahwa obyek hukumnnya adalah “setiap orang”. Selain itu, keberadaan simpatisan dan relawan ini apabila tidak diatur dalam regulasi akan berdampak pula pada penggunaan dana kampanye yang digunakan oleh mereka. Kewajiban mereka untuk melaporkan

dana kampanye akan menjadi gugur, apabila tidak ada aturan yang jelas. Sebelumnya terkait pelanggaran iklan kampanye mempunyai peranan keberadaan Gugus Tugas yang dibentuk oleh Bawaslu yang melibatkan KPU, KPI dan KIP merupakan fokus pengawasan iklan kampanye di lembaga penyiaran dan media massa di dalam melakukan pengawasan pemilu. Daniel menyatakan dengan adanya pelibatan Gugus Tugas dalam pengawasan pemilu mempunyai peran dan fungsi pada ranah masing masing institusi dalam pengawasan untuk iklan kampanye. “Peran Gugus tugas menjadi penting karena ada pelibatan keempat institsi dalam penindakan pelanggaran terkait iklan kampanye,” pungkasnya Sebagai informasi, ICW telah melakukan kajian terkait penggunaan belanja dana kampanye Pilpres 2014. Tujuannya adalah untuk mengetahui sampai sejauh mana pasangan kandidat transparan dalam melaporkan belanja iklan kampanye. Selain itu, untuk melihat kesesuaian antara penerima dan pengguna dana kampanye selama proses pemilu berlangsung, pemantauan yang dilakukan ICW terhadap spot iklan kampanye dilakukan untuk melihat apakah pasangan kandidat telah mematuhi Keputusan Komisi Penyiaran Indonesia (PKPI) Nomor 04 Tahun 2014 tentang Petunjuk Pelaksanaan terkait perlindungan kepentingan publik, Siaran Jurnalistik, dan Iklan. [HW/FS]

BULETIN BAWASLU, EDISI 12, DESEMBER 2014

Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) Hamdan Zoelva

Pemilu Bukan Sekedar Hidup dan Mati Ketua Mahkamah Konstitusi Hamdan Zoelva menyatakan bahwa pemilihan umum bukan merupakan persoalan hidup dan mati melainkan sebuah proses demokrasi. Hal itu dikemukakan Ketua MK Hamdan Zoelva, saat hadir di acara halalbihalal keluarga Bima se-Pulau Lombok di Mataram, medio Agustus 2014. Ia menyatakan, tidak banyak negara di belahan dunia ini, bisa membentuk dan membangun sebuah demokrasi yang baik, seperti yang kini terjadi di Indonesia. Salah satu contohnya, di negara-negara timur tengah saat ini terus mencoba melaksanakan demokrasi, tetapi hingga saat ini belum juga bisa terealisasi, bahkan cenderung diambang perpecahan. “Negara kita terbesar ke empat di dunia, dengan suku bangsa dan etnik yang berbeda tetapi kita bisa mampu melewati itu, Thailand saja gagal,” katanya. Karena itu, pria kelahiran Bima, Nusa

Tenggara Barat ini mengutarakan, pemilu bukan urusan hidup dan mati, melainkan sebuah proses dari perjalanan lima tahun. “Kalau dia tidak bagus, ya jangan dipilih, karena demokrasi sama sekali tidak mengatur pemimpin itu harus ini, tidak dikontrol rakyat, dan prosesnya tidak perlu dengan berdarah-darah,” ujarnya. Sebab, bagaimanapun membangun sebuah demokrasi itu tidak mudah, namun harus bisa seiring berjalan dengan kecerdasan rakyat, karena dengan kecerdasan itu, maka dengan sendirinya akan terbangun kesadaran. “Soal Pemilu itu bagaimana kita membangun kepercayaan, karena dengan kepercayaan itulah masyarakat akan menerima hasil pemilu,” ucapnya. Namun, kalau pun pada akhirnya pemilu itu diprotes, sudah ada institusi yakni pengadilan, sebab inilah proses paling akhir.

“Di negara demokrasi mana pun di dunia ini, jika ada sengketa akan dituntaskan di peradilan, di Indonesia pun seperti itu, ada pada MK dan jika sudah diputuskan itulah finalnya,” kata Hamdan. (IS)

Pengamat politik dari Universitas Muhammadiyah Yogyakarta, Surwandono

Konflik Pemilu Perlu Dikelola Gelaran pemilihan umum (pemilu) dinilai merupakan konflik yang dilembagakan sehingga memerlukan pengelolaan konflik yang sistematis. Pengamat politik dari Universitas Muhammadiyah Yogyakarta Surwandono menilai, perlu dirancang infrastruktur untuk mengantisipasi konflik tersebut. “Pengelolaan konflik itu diperlukan karena pemangku kepentingan yang terlibat dalam pemilihan umum (pemilu) saat ini belum mampu mencegah konflik secara sistematis,” kata Surwandono di Yogyakarta, Sabtu (14/8). Di sela-sela peresmian Pusat Studi Damai dan Humaniora Universitas Muhammadiyah Yogyakarta (UMY), ia mengatakan bahwa permasalahan daftar pemilih tetap (DPT) sering menjadi akar berbagai konflik pada pemilu. “Belum lagi kepolisian yang terkesan hanya berorientasi pada penanganan kekerasan dalam proses pemilu karena sela-

ma ini mereka melakukan berbagai simulasi hanya sebatas penanganan kekerasan dalam unjuk rasa,” ujarnya. Oleh karena itu, ia mengungkapkan, diperlukan infrastruktur untuk mengelola potensi konflik. Menurutnya, selama ini belum ada manajemen pengelolaan konflik yang dapat mencegah akar konflik pemilu agar tidak meluas. “Ketika bicara soal pemilu, kita sedang mengelola konflik yang dilembagakan, tetapi belum disediakan infrastruktur pengelolaan konflik yang memadai dan sistematis. Jangan sampai hanya deklarasi damai tanpa membangun pencegahan akar konflik,” kata Surwandono. Selain itu, ia mengungkapkan, deklarasi damai yang diucapkan para perwakilan elite peserta pemilu hanya pernyataan semata yang tidak bersifat mencegah. Padahal, diperlukan juga pendidikan budaya damai pada level simpatisan menengah. Tim suskes juga seakan hanya didoktrin

untuk mendapatkan suara yang banyak tanpa memperhatikan cara-cara yang dapat mengganggu perdamaian. Menurutnya, Bawaslu dan KPU tidak mempunyai cara menjamin pemilu damai. Tidak adanya infrastruktur untuk membangun pemilu damai menjadi masalah. “Undang-Undang (UU) Pemilu harus benar-benar memiliki awareness tentang pemilu damai yang harus disusun secara detail. Selain itu, lembaga eksekutif, yudikatif, dan legislatif penting untuk membentuk lembaga elektif yang mengurus pemilu dalam sistem politik Indonesia,” ujarnya. Dengan memasukkan Bawaslu dan KPU ke dalamnya, menurut Surwandono, lembaga tersebut harus memiliki tata kelola yang baik untuk mencegah akar konflik yang dapat terjadi. (IS)

BULETIN BAWASLU, EDISI 12, DESEMBER 2014

Ketua Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) Jimly Asshidiqie

Tak Cukup Netral, Perlu Integritas dan Profesionalitas Ketua Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) Jimly Asshiddiqie kembali mengingatkan penyelenggara pemilu agar tetap independen. Tak hanya sikap, tetapi penampilan luar (looks) juga harus telihat independen. “Penyelenggara Pemilu tidak boleh berpihak. We must independent. And look independent,” ujar Jimly, November 2014. Dia menegaskan, independensi atau netralitas tidak hanya di mulut tapi juga secara tindakan. Termasuk independen secara moral dan sosial juga diperlukan bagi mereka penyelenggara pemilu. Penyelenggara Pemilu, menurutnya memiliki tugas besar yaitu menyelenggarakan pemilu secara jujur dan adil. Netralitas tidak semua tertulis dalam peraturan kode etik, namun bisa dirasakan misalnya memberikan perlakukan yang sama kepada peserta pemilu. “Ketua KPU mancing bareng dengan salah satu peserta Pemilu, yang diobrolkan dalam mancing itu hanya membicarkan soal lele. Tapi bagi peserta Pemilu yang lain, bisa menimbulkan kecurigaan. Untuk itu, kalau mau mancing ajak juga

peserta Pemilu yang lain. Ajak pula Panwas,” ujarnya. Selain netralitas, Guru Besar Fakultas Hukum UI ini menegaskan kembali pentingnya integritas penyelenggara pemilu. Demokrasi tanpa integritas, ditegaskannya tidak berarti apa-apa dan hanya pada tingkatan prosedural semata. “Sekarang ini yang dibutuhkan adalah demokrasi substansial. Untuk menghasilkan demokrasi yang substansial, maka harus digelar Pemilu yang berintegritas. Guna menghasilkan Pemilu yang berintegritas maka penyelenggara Pemilunya pun harus memiliki integritas,” ujarnya. Ketiga, adalah profesionalisme dan keempat, transparan. Penyelenggara Pemilu itu yang harus dilayani dua. Pertama adalah voter atau pemilih. Kedua, peserta Pemilu. “Kita itu pelayan mereka. kita harus melayani secara profesional dan transparan kepada mereka. Jangan hanya transparan kepada wartawan atau LSM sementara kepada peserta Pemilu atau kepada masyarakat tidak transparan,”

FOTO-FOTO: GOOGLE.COM

ungkap Jimly. Mantan Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) itu juga mengusulkan agar etika pemilu dimasukkan dalam Sistem Integritas Nasional (SIN) yang kini tengah disusun oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Menurutnya, hal itu perlu dilakukan untuk mewujudkan pemilu 2014 yang memiliki integritas. “Etika penyelenggara pemilu ini masuk dalam SIN yang oleh pemerintah diberikan kepada KPK untuk mengambil prakarsa membangun Sistem Integritas Nasional,” jelasnya. (IS)

Jeirry Sumampow : Beri Bawaslu Kewenangan Kuat Koordinator Komite Pemilih Indonesia (Tepi) Jeirry Sumampow menyatakan sudah saatnya Badan Pengawasan Pemilu (Bawaslu) harus diperkuat kewenangannya untuk dapat mengeksekusi atau menjatuhkan sanksi dalam pelanggaran pemilihan umum. Selama ini peran dan kewenangan Bawaslu hanya bersifat rekomendasi ke pihak-pihak terkait bila ditemukan pelanggaran pemilu sehingga dinilai belum efektif. “Kita harus perkuat lembaga ini dan didudukkan di posisi yang semestinya. Tidak boleh setengah-setengah kewenangannya,” kata Jeirry di Jakarta, Kamis (11/12). Dia mencontohkan dalam hal memproses tindak pidana pemilu, kewenangan lebih besar dimiliki kepolisian. Lalu pada dugaan pelanggaran kampanye di media massa, Komisi Penyiaran Indone-

sia (KPI) lah yang lebih berperan. Sementara untuk menjatuhkan sanksi administratif, KPU lah yang berwenang. “Jadi semua hasil pengawasan Bawaslu sifatnya hanya rekomendatif dan diserahkan ke lembaga lain,” ujarnya Praktis, kata Jeirry, Bawaslu berperan

hanya dalam sengketa pemilu saja. Dia berpendapat kewenangan Bawaslu harus sampai ke penindakan dan eksekusi. “Kewenangannya kurang untuk eksekusi. jadi beri Bawaslu kewenangan untuk eksekusi kewenangan pelanggaran,” tuturnya. Memang untuk dugaan pelanggaran, Bawaslu bisa menangani sebuah kasus dari awal. Tetapi, menurut Jeirry pada titik tertentu Bawaslu berhenti.”Proses sisanya dilanjutkan oleh lembaga lain, baru bisa final,” paparnya. Masalahnya lanjut Jeirry lembaga lain seringkali mempunyai persepektif yang berbeda. Sehingga kasus yang sudah ditangani oleh Bawaslu sering dimulai lagi tahapannya dari awal sampai pada proses eksekusi. “Jadi orang berpikir, untuk apa ke sini (Bawaslu) kalau dari awal diulang lagi oleh lembaga lain,” ujarnya. [dey]

BULETIN BAWASLU, EDISI 12, DESEMBER 2014

Pimpinan Bawaslu, Nelson Simanjuntak

Integritas Lebih Penting dari Pengetahuan

Pimpinan Bawaslu, Nelson Simanjuntak berjabat tangan dengan Tim Seleksi Calon Panwaslu Provinsi Bali Rekruitmen Paniitia Pengawas Pemilu kabupaten/kota tahun 2014 dipastikan lebih memprioritaskan integritas calon anggota panwas dibandingkan pengetahuan tentang pemilu. Alasannya, saat ini banyak orang berpengetahuan tinggi namun memiliki integritas rendah. “Kalau soal pengetahuan masih bisa dibantu dan itu sebentar meningkatkannya, tapi kalau sudah integritas yang rusak, tidak mungkin diubah dalam waktu sebentar,” kata Nelson dalam sambutan ujian tertulis calon anggota Panwas Pemilu Kabupaten/ kota di Provinsi Bali bertempat di Badan Diklat Provinsi Bali, Selasa (9/12). Karenanya, calon peserta anggota panwas Pemilu diminta berkompetisi secara sehat. Nelson menjamin, Bawaslu tidak memprioritaskan anggota panwas Pemilu periode sebelumnya untuk dipilih kembali. Proses rekruitmen anggota panwas termasuk tes wawancara di serahkan kepada tim seleksi lokal yang sudah dipilih. Tidak ada campur tangan Bawaslu provinsi apalagi Bawaslu RI. Sebab hal ini erat kaitannya dengan kearifan lokal, masyarakat lokal sendiri yang menentu-

kan demokrasinya, mau bagus atau tidak bagus. Kondisi ini antara lain dapat dilihat dari tim seleksi dan anggota panwaslu yang terpilih. “Mantan panwas jangan berfikir bahwa kami akan mendahulukan karena kedekatan atau apa. Yang kami minta adalah kualitas pribadi orang perorang. Yang belum pernah di panwas dan KPU jangan pernah berkecil hati karena kami tidak memprioritaskan. Sesuatu yang baik harus diawali dengan cara-cara yang baik,” papar Nelson. Seleksi tertulis anggota Panwas di Provinsi Bali di ikuti 49 peserta dari 58 peserta yang mendaftar administrasi. Calon anggota panwas akan menjadi panwas pemilu di 4 kabupaten dan 1 kota yakni Badung, Tabanan, Bangli, Karangasem dan Denpasar. Tim seleksi lokal yang berjumlah 5 orang dan sebagian berasal dari akademisi, akan menjaring sampai 12 besar guna mengikuti seleksi wawancara tanggal 19-23 Desember 2014 pasca pengumuman tes tertulis tanggal 11 Desember ini. Rekruitmen panwas pemilu kabupaten/kota se Indonesia mengacu pada Perpu nomor 1 tahun 2014. Kend-

ati paripurna DPR RI pada bulan Januari atau Febuari 2015 masih mungkin menolak perpu dan pemilihan kepala daerah dilakukan DPRD, Bawaslu RI tetap harus melaksanakan proses rekruitmen panwas mengingat sudah dimulainya tahapan Pemilukada di sejumlah provinsi, kabupaten/kota tahun 2015. Meski optimis, namun pelantikan anggota panwas yang lolos seleksi kemungkinan dilakukan setelah di dapat kepastian pemilukada di selenggarakan secara langsung. “Jadi sekaligus info untuk kita semua, seandainya DPR memutuskan (pemilukada) kembali ke DPRD, tidak jadi dilantik,” ujar Nelson. Pasca ujian tertulis, seluruh soal yang digunakan di bakar di tempat disaksikan Pimpinan Bawaslu Nelson Simanjuntak, Ketua Bawaslu Provinsi Bali I Ketut Rudia, Tim Seleksi panwas dan beberapa peserta. Sebelum pelaksanaan tes tertulis, dilakukan penyerahan soal bersegel dari Pimpinan Bawaslu Nelson kepada tim seleksi di hadapan peserta. Bawaslu memastikan soal tidak sama antara satu provinsi dengan provinsi lainnya [RS]

BULETIN BAWASLU, EDISI 12, DESEMBER 2014

Pemda di Jateng Siap Fasilitasi Panwas Pemilihan Bupati Tahun 2015 Pemerintah kabupaten/ kota di Provinsi Jawa Tengah siap memfasilitasi Badan Pengawas Pemilu dan Panitia Pengawas Pemilu untuk pelaksanaan pemilihan bupati secara serentak tahun 2015. Bawaslu Provinsi Jawa Tengah melakukan Audiensi di Kabupaten Purworejo. Dipimpin Ketua Bawaslu Provinsi Jawa Tengah Abhan beserta Anggota Teguh Purnomo dan Juhanah menemui Bupati Purworejo Mahzun Zain bertempat di ruang Dinas Bupati. Poin penting yang dibicarakan terkait dengan penyelenggaraan Pemilihan Bupati/Walikota Tahun 2015 di wilayah Provinsi Jawa Tengah khususnya di Kabupaten Purworejo. Abhan mengatakan, keterlibatan pemda untuk memfasilitasi dan mensukseskan Penyelenggaraan Pemilu di Kabupaten Purworejo sangat penting. Pilbup Purworejo merupakan bagian dari 16 Kabupaten/Kota yang akan menyelenggarakan Pemilihan Bupati pada tahun 2015 mendatang. Persiapan Penyelenggaraan Pilbup Purworejo Tahun 2015 mendatang di antaranya adalah Pembentukan Panitia Pengawas, dukungan Anggaran, serta koordinasi dengan pihak-pihak yang terkait dalam lingkup wilayah Kabupaten tersebut. “Pemilihan Bupati Purworejo 2015 akan diselenggarakan pada kisaran Oktober-November 2015, berkaitan dengan itu, Panitia Pengawas akan dibentuk dan saat ini Bawaslu Provinsi Jawa Tengah sedang melakukan tahapan seleksi Panwas untuk Kabupaten Purworejo”, kata Anggota Bawaslu Provinsi Jawa Tengah merangkap Divisi Kelembagaan dan Sumber Daya Manusia, Juhannah. Koordinator Divisi Pengawasan Ba-

waslu Provinsi Jawa Tengah, Teguh Purnomo menambahkan bahwa pembentukan Panwas di Purworejo bertujuan untuk melakukan pengawasan terhadap penyelenggaraan Pemilihan Bupati Purworejo, peran Pemerintah Daerah adalah terkait fasilitasi dan tetap menjaga netralitasnya. “Salah satu yang perlu dilakukan adalah Sosialisasi kepada stakeholders khususnya Pegawai Negeri Sipil (PNS) di Kabupaten Purworejo lebih baik melakukan upaya Preventif daripada upaya Represif”, ujarnya. Bupati Purworejo Mahsun Zain, mengatakan pihaknya siap mendukung penuh Penyelenggaraan Pemilihan Bupati Tahun 2015, Selasa(2/12). “Pemerintah Daerah Kabupaten Purworejo siap sedia berikan dukungan baik dari segi anggaran maupun kesekretariatan Panwas Pemilihan Bupati untuk Kabupaten Purworejo tentunya dengan perencanaan yang rasional dan matang Insya Allah akan dibiayai” ujarnya. Menurut dia, pemerintah Kabupaten Purworejo yang telah berpengalaman karena turut andil dalam suksesnya Penyelenggaraan Pemilu Legislatif dan Pemilu Presiden & Wakil Presiden Tahun 2014 lalu. Sehingga, tanpa ragu mereka akan membantu Penyelenggaraan Pemilihan Bupati Tahun 2015 mendatang. Selain di Purworejo, audiensi juga dilakukan Bawaslu Jateng dengan Bupati Wonosobo, Kholiq Arif. Kepala Sekretariat Bawaslu Jateng, Kartini Tjandra Lestari, SH, MM menambahkan bahwa anggota Panwas akan dibantu oleh jajaran sekretariat yang berasal dari PNS Pemda setempat, untuk itu diperlukan bantuan dan dukungan oleh Bupati Wonosobo agar berlangsung dengan lancar. Merespon kedatangan Bawaslu Jateng, Bupati Kholiq mengatakan, pemda Kabupaten Wonosobo akan mendukung Penyelenggaraan Pemilihan Bupati Wonosobo tahun 2015. “Pemerintah Daerah Kabupaten Wonosobo akan siap sedia berikan dukungan kepada Panitia Pengawas untuk Kabupaten Wonosobo” kata dia. Pihaknya siap memberikan dukungan

fasilitas, anggaran, sumber daya manusia sebagaimana telah dilakukan pada pelaksanaan pileg dan pilpres 2014 kemarin. Dukungan yang sama juga disampaikan Bupati Purbalingga melalui Sekretaris Daerah, Imam Subijakto saat menerima audiensi Bawaslu Jateng. Pemilihan Bupati Purbalingga dilakukan karna sudah berakhirnya masa jabatan Bupati di tahun 2015, Hal ini sesuai dengan daftar AMJ Bupati/Walikota di Provinsi Jawa Tengah 2015. Untuk dapat melakukan pengawasan dengan baik, maka harus dibentuklah Panwas Kabupaten Purbalingga yang akan bertugas di 2015 mendatang. Pembentukan Panwas yang beranggotakan 3 (tiga) orang di Kabupaten Purbalingga sudah mulai dilakukan dan memasuki tahapan seleksi calon anggota Panwas. Selain anggota 3 (tiga) orang, Panwas juga diisi oleh jajaran Sekretariat yang berasal dari Pegawai Negeri Sipil (PNS) yang dalam hal ini adalah kewenangan Pemkab Purbalingga, serta anggaran yang disesuaikan dengan APBD untuk menunjang kinerja Panwas. Berdasarkan SK Bawaslu Provinsi Jawa Tengah Nomor : 75 - KEP TAHUN 2014 tentang Penetapan Tim Seleksi Calon Anggota Panitia Pengawas Pemilihan Bupati dan Walikota di Provinsi Jawa Tengah Tahun 2015. Atas kewenangan yang diberikan oleh Undang – Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum dan Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2012 tentang Pembentukan, Pemberhentian, dan Penggantian Antar Waktu Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan, Pengawas Pemilihan Umum Lapangan, dan Pengawas Pemilihan Umum Luar Negeri sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2014. Maka Bawaslu Jateng akan membentuk Panwas Penyelenggaraan Pemilihan Bupati/Walikota sebagaimana langkah awal dalam tahap persiapan. (IS)

BULETIN BAWASLU, EDISI 12, DESEMBER 2014

Sambut Pilkada 2015, Bawaslu Jabar Siapkan Panwaslu di Lima Kabupaten Bawaslu (Badan Pengawas Pemilu) Jawa Barat menyatakan siap mengawal Pilkada (Pemilihan Kepala Daerah) 2015, yang akan diselenggarakan serentak di 5 kota/kabupaten. Yakni di Kabupaten Bandung, Kabupaten Indramayu, Kabupaten Karawang, Kabupaten Sukabumi, dan Kota Depok.

Tahapan persiapan awal, Bawaslu melakukan pembukaan pendaftaran calon anggota Panwaslu untuk lima kabupaten. antara lain Kabupaten Indramayu, Kabupaten Karawang, kabupaten Pangandaran dan Kabupaten Sukabumi. Pendaftaran dikirim langsung atau melalui pos ke alamat Tim Seleksi : Jl. Turangga No. 25, Bandung, mulai tanggal 03 Desember 2014 pada jam kerja pukul 08.00-16.00 WIB dan paling lambat 09 Desember 2014 pada pukul 16.00 WIB. Ketua Bawaslu Jabar Harminus Koto, mengatakan, Bawaslu Jabar sudah sangat

siap mengawal Pilkada serentak tersebut. Pikada serentak dinilai akan meningkatkan efisiensi dan efektifitas pemilihan kepala daerah. “Pilkada serempak di 5 kota/kabupaten di Jawa Barat itu punya sisi positif, yaitu lebih efisien dalam masalah biaya,” kata Harminus. Saat ini, menurutnya Bawaslu Jabar sudah melakukan koordinasi dengan Pemerintah Daerah dan DPRD yang terlibat dalam Pilkada serempak tahun 2015. “Koordinasi ini sangat diperlukan untuk mendukung kesiapan mereka dalam menggelar pesta demokrasi lima tahunan didaerahnya,” ujar dia. Selanjutnya, Bawaslu Jawa Barat juga akan mengagendakan pertemuan dengan Bupati dan Walikota, perihal kesiapan biaya menggelar Pilkada yang di ambil dari dana APBD 2015. Selain itu, Bawaslu juga akan melakukan sosialisasi pengawasan pemilihan kepala daerah dengan tinjauan Perppu Nomor 1 Tahun 2014. “Kami melakukan sosialisai, karena kita ini pelaksana undang-undang, yang sekarang ini Perppu setara dengan undang-undang. Untuk itu, kita melakukan persiapan untuk terkait dengan pemilihan kepala daerah itu,”ungkapnya. Harminus menjelaskan, kesiapan di lima kabupaten/kota tersebut masih menunggu jadwal yang akan di tetapkan secara definitif oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU), dan pada masa pemilihan saat ini hanya diberi waktu enam bulan. “Kami kan tidak bisa menunggu persiapan ini, kita bisa melakukan persiapan-persiapan terkait dengan partisipasi dari masyarakat. Nah, nanti setelah Perppu ditetapkan, jadwal sudah ada, peraturan KPU sudah ada, kita sudah berjalan,”jelas Herminus. Harminus mengaku tidak mengalami kendala dalam sosialisasi sejauh ini, dan dalam waktu dekat akan melakukan road show di lima kabupaten/kota, diawali dengan sosialisasi, kemudian melakukan diskusi dengan pihak pemerintahan

daerah. Menurutnya, sosialisasi ini dilakukan dalam rangka mendorong tingkat partisipasi masyarakat dan kerjasama bersama LSM, diikutsertakan juga mahasiswa, sehingga informasi dan pemahamannya sama dan yang dikehendaki terhadap undang-undang yang ada sama dengan apa yang disampaikan kepada masyarakat. Sosialisasi perdana telah dilakukan Bawaslu Jabar di Kabupaten Karawang, Rabu (3/12) lalu. “Untuk menyukseskan pilkada, partisipasi masyarakat Karawang sangat dibutuhkan dalam mengawal jalannya pesta demokrasi lima tahunan tersebut, khususnya mengawasi dan mengantisipasi terjadinya kecurangan dalam Pilkada,” kata Herminus. Oleh sebab itu, tambahnya, harus ada sinergitas antara Komisi Pemilihan Umum Daerah (KPUD), Panitia Pengawas Pemilu (Panwaslu) dan masyarakat Kabupaten Karawang, untuk sama-sama mensukseskan pemilihan Bupati tahun depan. “Banyak perbaikan dan penyempurnaan dilakukan oleh pemerintah mengenai proses Pilkada yang dituangkan dalam Perppu nomor 1 tahun 2014. Tapi semua itu akan sia-sia jika masyarakat tidak berperan aktif dalam proses Pilkada, baik dalam hal penggunaan hak suara maupun pengawasan,” ungkapnya. Sementara itu, Wakil Bupati Karawang Cellica Nurrachadiana mengatakan, terlepas apa pun mekanismenya dalam Pilkada tahun 2015 mendatang, pihaknya hanya berharap agar pelaksanaannya bisa berjalan dengan aman dan lancar. Sehingga, kondusifitas Karawang tetap terjaga dan melahirkan pemerintahan yang bisa mensejahterkan masyarakat Karawang ke depannya. “Memang sempat menjadi perdebatan di masyarakat, tapi mungkin keputusannya menjadi pemilihan langsung sesuai harapan rakyat. Tapi yang terpenting pelaksanaannya aman, lancar dan tertib,” kata Cellica. (IS)

Anekdot

BULETIN 2014 BULETINBAWASLU, BAWASLU,EDISI EDISI12, 03,DESEMBER MARET 2014

Cerimor (Cerita Humor) Cara Menjadi Politikus

Pada suatu hari, ada orang menanya Perdana Menteri Inggeris: “Apa syarat-syaratnya untuk menjadi seorang politikus.?” Perdana Menteri menjawab: “Politikus harus bisa meramalkan hari besok, bulan depan, tahun yang akan datang, dan beberapa hal ikhwal yang mungkin akan terjadi kelak.” Orang itu menanya lebih lanjut: “Kalau sampai waktunya, hal yang diramalkan tersebut tidak juga terwujud, bagaimana? Apa yang harus kita perbuat?” Perdana Menteri berkata: “Nah, saat itu sudah sewajarnya kita perlu mencari dan membuat suatu alasan yang rasional.” Sumber: http://www.ketawa.com

Merampok Politisi

Pada suatu malam, seorang perampok mengenakan topeng melompat ke jalan menodong pria berpakaian rapi dengan pistol di tulang rusuknya. “Berikan uang Anda,” katanya.

dingin, mana ada buah persik?” kata polisi. “Itu tidak menjadi masalah Pak, aku bisa menunggu kok.” Sumber: http://www.ketawa.com

Rumah Murah Istimewa Budi sedang sibuk mencari rumah. Bosan dia walau ia PNS, tapi ia berprofesi juga sebagai “kontraktor”. Suka pindah-pindah kontrakan maksudnya. Karena bosan, ia sedang mencari rumah yang mengil dan sesuai dengan kebutuhannya. Ia tertarik kepada iklan penjualan rumah di surat kabar dan berminat untuk membelinya. Budi: “Pak, rumah ini berapa harganya?” Penjual:”Murah saja koq bang.” katanya sambil menyebut harga. Budi berpikir, wah ini murah sekali. “Apa istimewanya rumah ini pak?” Penjual: “Dari dalam rumah ini, tanpa keluar pun sudah tahu arah angin bertiup” Budi heran, dan bertanya balik: “Bagaimana caranya?”

Marah, pria itu menjawab, “Kamu tidak bisa melakukan ini! Saya seorang anggota DPR!”

Penjual: “Kalau Bapak mencium bau sate, berarti angin berasal dari Barat. Kalau bau durian, dari timur. Kalau bau roti, berarti angin bertiup dari utara.”

“Kalau begitu,” jawab perampok, “berikan uang SAYA!” Sent by: e-ketawa posted on 01 December 2012

Budi:”Ooooo... Lalu kalau mau angin bertidup dari selatan, apa tandanya??”

Permintaan Sebelum Dihukum Mati

Budi: “Pantas, rumah dekat tempat sampah. Makanya murah..”

Sipir bertanya kepada seorang penjahat yang segera akan dieksekusi mati, “Pagi ini kamu ingin makan apa?” “O, aku baru saja teringat, aku paling suka makan buah persik.” kata penjahat itu. “Kamu kan tahu, sekarang adalah musim

Penjual: “Bau sampah!!!”

Sumber: http://www.ketawa.com Sahabat Lebih Penting Dibandingkan Dengan Uang A: “Menurut pendapatmu, uang dengan sahabat mana yang lebih penting?”

B: “Sudah tentu sahabat donk.” A: “Mengapa?” B: “Karena aku selalu bisa mendapatkan pinjaman uang dari sahabat.”

Menyuruh Tetangga Pindah Rumah

Melanjutkan cerita sebelumnya, Budi sudah membeli rumah yang diinginkan, walau harus menahan bau sampah. Akhirnya, dua bulan kemudian sampah sudah dibersihkan dan Budi merasa nyaman. Namun lama kelamaan, dia tidak tahan dengan segala macam bau masakan yang ada. Dia merencanakan hidup tenang tanpa terganggu bau apapun. Diapun memanggil ketiga tetangganya dan menyuruh mereka untuk pindah. Budi: “Bapak-bapak, saya mohon kesediaannya untuk pindah, sebab bau dari toko bapak-bapak sudah sangat mengganggu!” Pemilik toko: “Baiklah Pak Budi. Tapi kami tidak memiliki biaya untuk pindah.” Budi: “Ini, masing-masing 5 juta rupiah. Besok harus sudah pindah!!” Pemilik toko: “Baik Pak...” Keesokan harinya... Budi marah, karena masih ada saja bau yang mengganggunya. Budi: “Bagaimana ini. Sayakan sudah suruh pindah kalian. kenapa masih ada disini???” Pemilik toko: “Iya pak, kami sudah pindah.” Budi: “Mana... Koq masih bau? Pindah ke mana??!!!” Pemilik toko: “Iya pak. kami sudah pindah. Penjual durian, pindah ke toko sate. Penjual sate pindah ke toko roti dan Penjual roti pindah ke toko durian....” Budi: “PANTASSSS...” Sumber: http://www.ketawa.com

BULETIN BAWASLU, EDISI 12, DESEMBER 2014

Bawaslu Award 2014 Sebagai bentuk penghargaan atas peran nyata masyarakat dalam mendukung pewujudan Pemilu yang demokratis, Bawaslu menyelenggarakan Penganugerahan Bawaslu Award 2014. Penghargaan tersebut diberikan berdasarkan hasil pemeringkatan melalui kuesioner yang dibagikan kepada Komisioner dan Tim Asistensi di 33 Bawaslu Provinsi seluruh Indonesia. Indikator yang dipakai dalam penilaian antara lain, kompetensi, objektivitas, netralitas, serta integritas. Dasar penilaian dapat berupa hasil karya dan kerja yang telah dilakukan, serta inovasi dalam memberikan sumbangan pemikiran, masukan, dan kritik dalam perbaikan-perbaikan Pemilu. Malam penganugerahan Bawaslu Award yang diikuti oleh ratusan anggota Bawaslu dari seluruh daerah di Indonesia dan berbagai lembaga pengawas pemilu itu diadakan di Ruang Auditorium, Gedung TVRI, Senayan, Jakarta, Jumat (12/12/2014). Hadir dalam acara Komisioner Bawaslu, Ketua KPU RI, Ketua MPR RI, para pegiat Pemilu, pengamat politik dan Pemilu, tokoh politik dan lainlain. Secara khusus, Bawaslu memberikan penghargaan kepada perorangan dalam tiga kategori yakni pegiat pemilu, pengamat politik, dan pengamat hukum yang telah memberikan kontribusi untuk Pemilu 2014. Selain itu Bawaslu juga memberikan penghargaan kepada sejumlah pihak atas partisipasinya dalam mengawal terselenggaranya Pemilu tahun 2014. Antara lain media cetak dan elektronik, organisasi pegiat Pemilu dan lembaga negara. Penerima Bawaslu Award 2014 antara lain: Bawaslu Provinsi terbaik kategori penanganan pelanggaran diraih Bawaslu Provinsi Jawa Tengah, kategori dalam penyelesaian sengketa Pemilu diraih Bawaslu Provinsi Sumatera Barat, kategori teknis pengawasan diraih Bawaslu Provinsi Jawa Timur, kategori pengawasan partisipatif diraih Bawaslu Provinsi DIY, kategori dalam membangun hubungan antar lembaga diraih Bawaslu Provinsi Sulawesi Utara, kategori terbaik dalam administrasi dan laporan keuangan diraih Bawaslu Provinsi Sulawesi Selatan, kategori terbaik dalam menjalin harmonisasi komisioner dan kesekretariatan diraih Bawaslu Provinsi Maluku Utara. Untuk kategori Pengawas Pemilu Luar Negeri terbaik diraih PPLN Taiwan, Panitia Pengawas Pemilu Kabupaten/ Kota terbaik diraih Panwaslu Kabupaten Kutai Timur. Kategori Panitia Pengawas Pemilu Kecamatan terbaik diberikan kepada Panwascam Gambir DKI Jakarta dan petugas Pengawas Pemilu Lapangan (PPL) diberikan kepada desa Hilinamozaua Kabupaten Nias Selatan. Sedangkan pegiat politik dan Pemilu terbaik diberikan kepada Jerry Sumampouw, Koordinator Komite Pemilih Indonesia (Tepi). Pengamat politik terbaik diberikan kepada Peneliti Senior LIPI, Siti Zuhro dan pengamat hukum terbaik diberikan kepada Refly Harun, ahli hukum tata negara. Tokoh masyarakat terbaik dalam menjaga netralitas Pemilu diberikan kepada Sri Sultan Hamengkubuwono X, tokoh demokrasi dalam mengawal Pemilu 2014 diberikan kepada mantan Presiden RI, Susilo Bambang Yudhoyono dan tokoh Pemilu 2014 diberikan kepada mantan komisioner KPU, Ramlan Surbakti. Ketua Bawaslu RI, Muhammad dalam sambutannya secara khusus menyampaikan hormat dan apresiasi yang

Ketua Bawaslu Muhammad didampingi Ketua KPU, Husni Kamil Manik memberikan penghargaan kepada Ketua MPR

Kategori terbaik dalam menjalin harmonisasi komisioner dan kesekretariatan diraih Bawaslu Provinsi Maluku Utara

paling tinggi kepada teman-teman pengawas Pemilu di seluruh Indonesia. Ia merasa sesungguhnya ada yang lebih pantas mendapatkan penghargaan Bawaslu award ini. Mereka adalah panwascam dan PPL yang ada di gunung, laut dan daratan yang sudah mengorbankan jiwa raganya untuk pengabdian bersama Bawaslu. â&#x20AC;&#x153;Sesungguhnya Bawaslu Award ini untuk kalian semua wahai teman-teman PPL..â&#x20AC;? tegasnya. Penulis: Ahmad Ali Imron [Foto : Hendru Wijaya, Muhtar, Wisnu Broto.]

Kategori Panitia Pengawas Pemilu Kecamatan terbaik diberikan kepada Panwascam Gambir DKI Jakarta

BULETIN BAWASLU, EDISI 12, DESEMBER 2014

Kategori dalam penyelesaian sengketa Kategori teknis pengawasan diraih Ba- Panitia Pengawas Pemilu KabupatPemilu diraih Bawaslu Provinsi Sumatera waslu Provinsi Jawa Timur. en/Kota terbaik diraih Panwaslu Kabupaten Kutai Timur Barat.

Bawaslu Provinsi terbaik kategori penanganan pelanggaran diraih Bawaslu Provinsi Jawa Tengah

Kategori dalam membangun hubungan antar lembaga diraih Bawaslu Provinsi Sulawesi Utara

Pegiat politik dan Pemilu terbaik diberikan kepada Koordinator Komite Pemilih Indonesia (Tepi) Jerry Sumampouw. Pengamat politik terbaik diberikan kepada Peneliti Senior LIPI, Siti Zuhro dan pengamat hukum terbaik diberikan kepada ahli hukum tata negara,Refly Harun.

Kategori terbaik dalam administrasi dan laporan keuangan diraih Bawaslu Provinsi Sulawesi Selatan

Petugas Pengawas Pemilu Lapangan (PPL) diberikan kepada desa Hilinamozaua Kabupaten Nias Selatan

BULETIN BAWASLU, EDISI 12 , DESEMBER 2014

P S EMI A W L A IH G A N

HUMAS

BADAN

Pimpinan BawasluDaniel Zuchron, Komsioner DKPP, Nur Hidayat Sardini, Komisioner DKPP, Anna Erliana, Pimpinan Bawaslu, Endang Wihdatiningtyas, Ketua KPU Husni Kamil Manik Ketua DKPP Jimly Asshiddiqie, Ketua Bawaslu Muhammad, Komisioner DKPP, Saut H Sirait, Komisioner DKPP Valina Singka Subekti, Komisioner KPU, Ida Budhiati berfoto bersama seusai acara DKPP Outlook 2015, Refleki dan Proyeksi, 18 Desember 2014.

A S L U

N O IK IND

BAMBANG

Pimpinan Bawaslu Nasrullah memantau langsung pelaksanaan tes tertulis calon anggota Panwaslu Kabupaten/Kota di Provinsi DIY di gedung Diklat Pekerjaan Umum, Senin (8/12).

MUHTAR

Bawaslu RI menggelar Training of Trainer (ToT) bagi Bawaslu Provinsi di Bogor, 4-6 Desember 2014. Pada ToT tahap I ini, Bawaslu Provinsi Jambi, Bengkulu dan Kalimantan Selatan menjadi perserta terbaik.

HUMAS FALCAO

Ketua Bawaslu RI Muhammad, menyerahkan soal-soal tes tertulis calon Pengawas Pemilu Kabupaten Tana Tidung, Kalimantan Utara, Rabu (3/12) kepada Tim Seleksi.

M. ZAIN

Pimpinan Bawaslu Nelson Simanjuntak, Ketua Bawaslu Provinsi Bali I Ketut Rudia, Tim Seleksi Panwaslu di Provinsi Bali menyaksikan pembakaran soal-soal ujian tertulis bagi calon Panwaslu Kabupaten/Kota yang telah digunakan.