Majalah SUARA KPU RI Edisi II

KPU Republik Indonesia

Pilkada Serentak, Langkah Awal Menata Siklus Pemilu Secara Nasional

Cegah Konflik Pilkada Lewat Profesionalisme Penyelenggara

Edisi II | Maret - April 2015

SUARA

K P U

www.kpu.go.id

@KPURI2015

M E N JAG A H A K R A K YAT B E RS UA R A DA L A M P E M I LU

JAGA INTEGRITAS PILKADA SERENTAK 2015

DAFTAR ISI

10 Cegah Konflik Pilkada Lewat Profesionalisme Penyelenggara

5

SUARA UTAMA

Jaga Integritas Pilkada Serentak 2015

Komisi Pemilihan Umum (KPU) telah menetapkan 9 Desember 2015 sebagai tanggal pemungutan suara untuk pilkada serentak gelombang pertama.

32

Pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah (pilkada) serentak merupakan momentum penting perjalanan demokrasi di tanah air.

65

Beri Akses Kepada Pengawas Demi Pilkada Berkualitas Komisi Pemilihan Umum berkomitmen untuk membuka akses informasi yang seluasluasnya kepada Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) dan Panitia Pengawas Pemilu (Panwaslu) dalam pelaksanaan pilkada serentak tahun mendapat 2015.

KPU Bagi Pengalaman Pemilu dengan Mesir

Komisi Pemilihan Umum (KPU) merupakan lembaga yang turut berperan aktif dalam proses demokratisasi di dunia internasional.

12

Pilkada Serentak, Langkah Awal Menata Siklus Pemilu Secara Nasional

71

Pilkada Serentak Rawan Konflik

73

Mengubur Tabu Keterbukaan Data Pemilu

SUARA REDAKSI

Menyongsong Pilkada Serentak Sejak Sabtu itu (14/2), konstelasi politik lokal di Indonesia segera berubah. Sejak DPR menyetujui bahwa pelaksanaan pemilihan kepala daerah (Pilkada) secara serentak dilakukan pada Desember 2015. Pada akhirnya bangsa ini berhasil keluar dari kemelut politik; debat panjang soal langsung tidaknya penyelenggaraan Pilkada. Keputusan DPR menyudahi itu dengan menegaskan bahwa Pilkada tetap dilaksanakan secara langsung dan serentak.

Pada 17 Februari 2015, DPR mengesahkan UU No. 1 Tahun 2015 tentang Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Wali Kota dan Wakil Walikota disahkan.

Lalu pada 17 April 2015, KPU launching Pilkada serentak dengan pemukulan gong sebanyak sembilan kali, tanda dimulainya tahapan pelaksaan pilkada 9 Desember 2015.

Ini bukan saja soal tanggal. Bagi mereka yang menekuni demokrasi dan pemilu, ini soal apa yang oleh Brian C. Smith dan Robert Dahl katakan, tentang local accountability, political equity, dan local responsiveness yang menjadi pertaruhan setiap daerah. Ketiganya menjadi tolok ukur untuk melihat sejauh mana pemerintahan di daerah berjalan.

Bahwa untuk memperkuat demokrasi di aras lokal, Pilkada serentak merupakan mekanisme untuk melahirkan pemerintahan daerah yang mampu menciptakan akuntabilitas di daerahnya, kesetaraan hak warga dalam berpolitik serta bagi penguatan demokrasi nasional.

Serentak memberikan makna tersendiri bagi reformasi kepemiluan kita. Bayangkan, ada 269 daerah terdiri atas 9 provinsi, 36 kota, dan 224 kabupaten yang serentak memilih kepala daerahnya. Dan setiap warga, dihari yang sama akan memilih kepala daerahnya masing-masing. Ini membutuhkan fokus dan ketekunan yang sangat besar.

Adapun pelaksanaannya dilakukan dalam tiga tahap. Pilkada serentak tahap pertama akan dilaksanakan pada 9 Desember 2015, untuk kepala daerah dan wakil kepala daerah yang memasuki akhir masa jabatan (AMJ) 2015 dan semester pertama 2016. Tahap kedua dilakukan pada Februari 2016 untuk

AMJ semester kedua tahun 2016 dan 2017. Tahap ketiga dilaksanakan pada Juni 2018 untuk daerah yang AMJ tahun 2018 dan 2019.

Secara bertahap, pilkada serentak ini akan digunakan sebagai model pilkada serentak pada 2027.

Pembaca budiman, Suara KPU kali ini akan membahas tata kelola Pilkada serentak. Terkait tahapan dan mekanisme pelaksanaannya. Fokus kami adalah memberikan informasi kepada publik bagaimana persiapan penyelenggaraannya.

Memastikan bahwa Pilkada serentak akan berhasil diselenggarakan dengan bebas rahasia dan damai adalah tanggung jawab bersama yang harus kami lewati. Pengalaman KPU selama menyelenggarakan Pilkada, selain fokus pada aspek “bebas-rahasia�, KPU selalu bekerja keras untuk menciptakan pilkada zero conflict. Dalam mendorong kondisi itu, transparansi, keterbukaan informasi dan menjaga integritas merupakan prinsip kami yang saban hari kami terus perjuangkan.

Pembaca yang budiman, dengan edisi ke-2 ini espektasi kami adalah dapat kiranya menambah wawasan kita sebagai penyelenggara pemilu khususnya pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Walikota dan Wakil Walikota tahun 2015, dan berkomitmen untuk siap menyelenggarakan Pilkada secara serentak pada 9 Desember 2015.

Selamat Membaca

SUARA

K P U

PENGARAH: Husni Kamil Manik, Sigit Pamungkas, Ida Budhiati, Arief Budiman, Ferry Kurnia Rizkiyansyah, Hadar Nafis Gumay, Juri Ardiantoro | PENANGGUNG JAWAB : Arif Rahman Hakim | PEMIMPIN REDAKSI : Robby Leo Agust | WAKIL PIMRED : Wawan K. Setiawan | REDAKTUR PELAKSANA : Sahruni HR | LITBANG: Arif Priyo Santoso | REDAKTUR : Mario Effendi, Didi Suhardi | REPORTER : Mohammad Ismail, MS Wibowo, Rizky Adi Pamungkas | FOTOGRAFER : Dodi Husain | LAYOUT : Chomar | DESIGN GRAFIS : Satrio Mahadi | DISTRIBUTOR : KPU | ALAMAT REDAKSI : Biro Teknis dan Hupmas Komisi Pemilihan Umum Jalan Imam Bonjol Nomer 29 Jakarta Pusat, Telpon : 021-31937223 | Website : www.kpu.go.id, Twitter : @KPURI2015 | Facebook : KPU Republik Indonesia.

Edisi Maret - April 2015 SUARA KPU 4

SUARA UTAMA

Jaga Integritas Pilkada Serentak 2015 Pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah (pilkada) serentak merupakan momentum penting perjalanan demokrasi di tanah air. Demokrasi di aras lokal dalam satu dekade yang terasa makin kapitalistik, emosional dan transaksional menyandarkan kita akan pentingnya pelaksanaan demokrasi yang lebih efisien, mengedepankan akal sehat, derajat kompetisi yang seimbang tanpa mengurangi makna kedaulatan rakyat.

SuaraKPU - Momentum bersejarah itu telah dimulai seiring dengan bunyi gong yang ditabuh oleh Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) Husni Kamil Manik sebanyak

sembilan kali di Ruang Sidang Utama KPU, Jumat (17/4) sebagai penanda dimulainya tahapan pilkada serentak tahun 2015.

Jumlah pukulan gong, sebanyak sembilan

kali, memiliki arti simbolis bahwa pelaksanaan pilkada serentak gelombang pertama akan digelar 9 Desember 2015 mendatang.

Edisi Maret - April 2015

SUARA KPU

5

SUARA UTAMA "Dengan ini Pemilihan Gurbernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Walikota dan Wakil Walikota serentak 2015, saya nyatakan diluncurkan," kata Husni sesaat sebelum memukul gong, didampingi seluruh Komisioner KPU, disaksikan oleh Wakil Ketua Mahkamah Konstitusi Anwar Usman, Menteri Dalam Negeri RI Tjahyo Kumolo, Ketua dan Komisioner Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu), perwakilan dari TNI dan Polri, pimpinan partai politik, serta undangan dan sejumlah pegiat pemilu di Indonesia.

Husni Kamil Manik dalam sambutannya menerangkan peluncuran Pilkada serentak 2015 merupakan suatu pengingat bagi sejarah bangsa, di mana untuk pertama kali Indonesia akan menyelenggarakan pilkada serentak. “Momen ini penting kita jaga, utamanya penyelenggara pemilu di daerah, untuk menjaga komitmen sebagai tonggak paling utama suksesnya pemilu,” tegas Husni.

Ia mengatakan, Jumat (17/4) merupakan hari yang penting dalam proses penyelenggaraan Pilkada serentak 2015.

Ditandai dengan penyerahan data agregat kependudukan per kecamatan (DAK2) oleh Menteri Dalam Negeri kepada KPU, baik dalam bentuk hard file dan soft file dan pada hari yang sama, data dari Kemendagri tersebut telah dimuat pada portal Sidalih KPU. “Ini komitmen kita, menggunakan teknologi untuk meningkatkan transparansi. Di mana transparansi merupakan salah satu kunci untuk menyelenggarakan pemilu yang lebih berkualitas dan akuntabel,” lanjutnya.

DAK2 ini merupakan bahan yang akan menjadi acuan KPU di provinsi dan kabupaten/kota untuk menentukan syarat dukungan calon kepala daerah dan wakil kepala daerah dari jalur perseorangan.

Sementara itu, Tjahjo Kumolo optimis penyelenggaraan pilkada serentak ini terlaksana dengan baik. Pihaknya mendukung penuh dan memberikan penguatan kepada KPU dan Bawaslu dalam menyelenggarakan pilkada serentak. Salah satu bentuk dari penguatan tersebut ialah diterbitkannya Edisi Maret - April 2015

SUARA KPU

6

payung hukum untuk pengelolaan pembiayaan pilkada. Dari segi keamanan, Tjahjo mengatakan, pihaknya sudah berkoordinasi dengan Kepolisian Republik Indonesia (Polri) dan Tentara Nasional Indonesia (TNI).

“Kami sudah koordinasikan dengan Kementerian Keuangan berkaitan dengan anggaran. Untuk keamanan kami sudah koordinasi dengan Kepolisian dan TNI untuk perbantuan. Kami optimis Pilkada serentak dapat dilaksanakan dengan baik oleh KPU,” kata Tjahjo.

Jaga Integritas Pribadi dan Lembaga Dengan sisa waktu yang ada, sebelum hari pelaksanaan Pilkada serentak 9 Desember 2015, KPU-RI beserta KPUD seluruh Indonesia harus bekerja keras mengejar

target untuk menyelasaikan tahapantahapan yang telah dijadwalkan. Meski berbagai hal terkait dengan persiapan sempat tertunda akibat dinamika pembahasan regulasi di DPR, namun KPU jauh-jauh hari telah menyatakan kesiapannya.

Kesiapan KPU, kata Husni, dapat dilihat dari berbagai kegiatan yang telah dilakukan sebelum acara peluncuran Pilkada 2015. Di antaranya, merumuskan 10 peraturan KPU yang menjadi pedoman teknis pilkada, melakukan koordinasi di internal organisasi, koordinasi vertikal maupun horizontal kepada semua pemangku kepentingan, utamanya pemerintah maupun dengan lembaga peradilan.

Namun demikian, Husni berharap kepada seluruh jajaran KPU untuk tidak hanya

SUARA UTAMA Pilkada serentak 2015. “Saya mengajak kita semua, dari pemerintah, maupun teman-teman NGO yang setia mendampingi KPU serta segenap komponen bangsa untuk bersama-sama menyukseskan Pilkada serentak tahun 2015,” pesan Husni.

Sebagaimana telah ditetapkan, Pilkada serentak gelombang pertama akan digelar untuk kepala daerah dan wakil kepala daerah yang memasuki akhir masa jabatan (AMJ) 2015 dan semester pertama 2016.

Kemudian gelombang kedua dilakukan pada Februari 2017 untuk AMJ semester kedua tahun 2016 dan seluruh daerah yang AMJ jatuh pada 2017. Sedangkan gelombang ketiga dilaksanakan pada Juni 2018 untuk yang AMJ tahun 2018 dan AMJ tahun 2019.

Perkuat Sinergi Sesama Penyelenggara

sekadar mengulang kesuksesan Pemilu 2014, tapi bisa meningkatkannya pada tahun 2015. Untuk itu Husni menekankan kepada penyelenggara pilkada agar menjaga integritas pribadi yang menjadi sokoguru integritas kelembagaan.

“Setiap penyelenggara pemilu adalah duta bagi penyelenggaraan pemilu itu sendiri.

Karena satu saja penyelenggara pemilu yang melakukan penyimpangan ini akan mempengaruhi imej secara menyeluruh bagi penyelenggara pemilu. Sangat disayangkan apabila karena nila setitik rusak susu sebelanga,” imbaunya.

Selain kepada para penyelenggara, Ketua KPU juga mengajak seluruh komponen masyarakat untuk turut berpartisipasi dalam menyukseskan penyelenggaraan

Kepastian pelaksanaan Pilkada serentak 2015 sempat mengalami simpang siur akibat alotnya pembahasan UU Pilkada di DPR. Perdebatan mengenai mekanisme pemilihan gubernur dan wakil gubernur, bupati dan wakil bupati, serta walikota dan wakil walikota ini juga menjadi perbincangan hangat dan mencuri perhatian publik .

Sebagai pelaksana UU, KPU tidak masuk dalam dinamika pembahasan regulasi di DPR. Namun KPU menyiapkan diri untuk menghadapi berbagai kemungkinan perubahan regulasi pilkada. Menurut Kepala Biro Hukum KPU, Nur Syarifah, jauh-jauh hari KPU telah melakukan review terhadap regulasi-regulasi pilkada sebelumnya. KPU juga terus mengikuti dinamika yang berkembang tentang pembahasan RUU Pilkada yang sudah disiapkan sejak 2010.

Di luar dugaan, Sidang Paripurna DPR pada Jumat (26/9) menetapkan UU Nomor 22 Tahun, 2014 yang menyatakan pilkada tidak dilaksanakan secara langsung oleh rakyat tapi oleh DPRD. Tetapi tak lama berselang, Presiden Susilo Bambang Yudhoyono di masa akhir jabatannya menerbitkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) Nomor 1 Tahun 2014. Perppu ini

menganulir UU Nomor 22 tahun 2014 sehingga Pilkada tetap dilaksanakan secara langsung.

“Ketika Perppu itu ditetapkan, kita sudah mulai bekerja menyiapkan regulasi,” ungkap Nur Syarifah di Ruang Kerjanya, Rabu (1/4). Nur Syarifah menerangkan, sambil terus memantau dinamika pembahasan aturan pilkada di DPR, KPU berpacu menyiapkan pedoman teknis, mengingat dalam Perppu disebutkan bahwa Pilkada dilaksanakan serentak pada tahun 2015.

“Jadi kita ngebut. Biro Hukum yang menggawangi regulasi berpacu menyiapkan regulasinya. Karena di dalam Perpu itu Pilkada 2015 serentaknya.

Tenggang waktunya cukup ketat,” jelas Nur Syarifah. Pada akhirnya, DPR menetapkan Perppu tersebut menjadi UU Nomor 1 Tahun 2015 dan selanjutnya dilakukan revisi terbatas menjadi UU Nomor 8 Tahun 2015.

Dari sisi teknis, Kepala Biro Teknis dan Hubungan Partisipasi Masyarakat (Tekmas) Sigit Joyowardono mengatakan, terhitung sejak April 2015, KPU melalui Biro Tekmas telah melakukan bimbingan teknis (Bimtek) kepada KPU daerah. Menurut Sigit Joyowardono, Bimtek yang dilakukan bertujuan untuk memberi pemahaman tentang UU Nomor 8 Tahun 2015 dan peraturan KPU yang mengatur teknis pilkada.

“Materinya mulai dari jadwal, program dan tahapan pilkada, pencalonan, mekanisme kampanye, pemungutan dan penghitungan suara di TPS, tugas,wewenang dan kewajiban PPK, PPS dan KPPS,” terang Sigit Joyowardono. Ia mengungkapkan, terdapat banyak perubahan pada fungsi dan tugas PPS. “PPS tidak lagi melaksanakan rekap, melainkan langsung ke PPK dan harus selesai dalam waktu lima hari,” katanya.

Dalam Bimtek yang digawangi Biro Tekmas juga disampaikan teknis sosialisasi, pendidikan pemilih, pemenuhan hak bagi kalangan disabilitas, dan sebagainya.

Selain aspek regulasi, upaya lain yang dilakukan KPU saat Bimtek adalah Edisi Maret - April 2015

SUARA KPU

7

SUARA UTAMA

memastikan kesiapan setiap KPU di daerah yang akan menyelenggarakan Pilkada.

Hal lain yang tak kalah penting ialah membangun sinergi antara KPU, Bawaslu dan DKPP. Tak cukup di situ, ketika daerah yang akan menyelenggarakan Pilkada sedang pada masa persiapan, KPU Pusat membuka helpdesk konsultasi untuk menangani dan mencarikan solusi ketika mereka mengalami kebuntuan-kebuntuan.

Meminimalisir Potensi Konflik Sigit Joyowardono menggarisbawahi perbedaan yang cukup signifikan pada pelaksanaan pilkada serentak 2015 ini Edisi Maret - April 2015

SUARA KPU

8

dibanding dengan pilkada sebelumsebelumnya. Pada Pilkada Serentak 2015 ini KPU RI menjadi penanggungjawab akhir dari keseluruhan proses pelaksanaan pilkada. “Meskipun tidak secara operasional melaksanakan Pilkada, tapi UU Nomor 8 Tahun 2015 menyatakan KPU merupakan penanggungjawab akhir. Untuk itu kita menyusun regulasi secara rigid dan detail sehingga tidak menimbulkan tafsir yang berbeda baik dari peserta maupun penyelenggara seperti KPU dan Bawaslu.

Sehingga persoalan-persoalan di lapangan dapat diminimalisir,� katanya.

Sejumlah aturan yang perlu diberi penjelasan yang lebih detail antara lain syarat calon tidak sedang menjalani pidana yang diancam pidana lima tahun.

Dalam penjelasannya, lima tahun itu dikecualikan bagi mereka yang terkena tindak pidana politik. “Hanya mengatakan begitu. Ini yang harus kita jelaskan. Yang dimaksud tindak pidana politik itu seperti apa. Jangan sampai nanti menimbulkan penafsiran yang berbeda, baik antara KPU, Bawaslu dan peserta,� kata Sigit.

Pengecualian terpidana kasus politik, kata Sigit, berpotensi ditafsirkan berbeda oleh mantan narapidana dengan kasus pidana murni yang ingin menyiasati aturan untuk

SUARA UTAMA Masih berkaitan dengan masalah tindak pidana, lanjut Sigit, dalam UU Nomor 8 tahun 2015 itu hanya mengatur pidana umum.

“Lalu bagaimana dengan tindak pidana khusus seperti korupsi.

Juga tindak pidana khusus lainnya seperti pencucian uang, narkotika, pembalakan liar dan sebagainya?,” katanya.

Selain itu dalam regulasi pilkada, ketentuan pidana itu berkaitan dengan ancaman pidana bukan pidananya. Sementara jika melihat Undang Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang telah diubah menjadi Undang Undang Nomor 20 Tahun 2001, yang disebutkan bukan ancamannya tetapi pemidanaannya.

dapat maju sebagai kandidat. “Seseorang yang terkena kasus tindak pidana murni bisa saja mencari-cari alasan bahwa dirinya dikriminalisasi oleh orang lain. Dia menyatakan kasusnya itu kasus politik sehingga harus dikecualikan, padahal sebetulnya pidana murni,” papar Sigit.

Karena itu, kata Sigit, dalam regulasi dijelaskan, tindak pidana politik itu adalah tindak pidana yang dilakukan oleh seseorang yang tindak pidananya itu dilakukan untuk memperjuangkan aspirasi masyarakat dan untuk kepentingan masyarakat banyak dan serta tidak dilakukan dengan cara kekerasan dan atau dengan menggunakan senjata.

“Ini bisa menimbulkan problem.

Misalnya, ancamannya kan 1-15 tahun. Sementara saya dipidana sampai 1 tahun. Sejak dulu, kita menggunakan ketentuan pidana maksimal.Hal-hal semacam itulah yang kita atur secara detail,” ujarnya.

Dalam rangka memastikan terciptanya regulasi yang baik, Kepala Biro Hukum KPU Nur Syarifah mengatakan pihaknya membuka ruang untuk mendapat masukan, aspirasi, maupun kritik dari publik lewat mekanisme uji publik, sosialisi di media dan dan sebagainya.“Kita juga buka line millis di internal KPU,” ungkap Nur Syarifah.

Sebelum ditetapkan, rancangan Peraturan KPU tentang Pilkada diunggah di website JDIH KPU untuk memberikan kemudahan bagi publik dalam mengaksesnya.

“Ternyata kalangan akademisi banyak juga yang mengaksesnya, mereka banyak ikut memberikan masukan. Kita juga melibatkan kalangan disabilitas,” ujarnya.

Berkenaan dengan antisipasi sengketa hukum dalam Pilkada, Nur Syarifah menerangkan Biro Hukum memiliki tugas

melakukan pendampingan dalam proses penyelesaian sengketa tersebut.

Menurutnya regulasi yang baik tidak cukup untuk mencegah sengketa, tetapi harus diikuti dengan pembinaan kepada jajaran penyelenggara agar membuat keputusan yang sesuai dengan substansi regulasi.

Dualisme Kepengurusan Parpol Menyoal dualisme kepengurusan partai, Sigit menegaskan KPU tidak masuk dalam ranah internal partai politik. Dalam menentukan kepengurusan partai politik yang berhak ikut pilkada, KPU berpedoman pada Surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia.

Sesuai Peraturan KPU Nomor 9 Tahun 2015 tentang Pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Wali Kota dan Wakil Wali Kota, jika keputusan terakhir dari menteri tentang kepengurusan Partai Politik tingkat pusat dalam proses penyelesaian sengketa di pengadilan, KPU Provinsi dan Kabupaten/Kota menerima pendaftaran pasangan calon berdasarkan keputusan terakhir dari Menteri tentang penetapan kepengurusan Partai Politik.

Terhadap SK menteri yang ditunda pemberlakuannya atas penetapan pengadilan KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota tidak diperkenankan menerima pendaftaran pasangan calon sampai dengan adanya putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap dan ditindaklanjuti dengan penerbitan keputusan dari Menteri tentang penetapan kepengurusan Partai Politik.

Apabila dalam proses penyelesaian sengketa belum terdapat putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap dan kepengurusan Partai Politik yang bersengketa melakukan kesepakatan perdamaian untuk membentuk satu kepengurusan, KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota menerima pendaftaran pasangan calon berdasarkan keputusan terakhir dari Menteri tentang penetapan kepengurusan Partai Politik hasil kesepakatan perdamaian tersebut.

(MS Wibowo) Edisi Maret - April 2015

SUARA KPU

9

WAWANCARA

JURI ARDIANTORO :

Cegah Konflik Pilkada Lewat Profesionalisme Penyelenggara SuaraKPU - Komisi Pemilihan Umum (KPU) telah menetapkan 9 Desember 2015 sebagai tanggal pemungutan suara untuk pilkada serentak gelombang pertama. Pilkada serentak akan digelar di sembilan provinsi, 36 kota dan 224 kabupaten di berbagai wilayah di Indonesia. Untuk mengetahui sejauh mana kesiapan KPU dalam menyelenggarakan demokrasi di tingkat lokal, berikut wawancara Komisioner KPU RI Juri Ardiantoro dengan Suara KPU. Apa saja persiapan KPU menghadapi pilkada serentak 9 Desember 2014?

Hingga saat ini KPU telah merampungkan semua peraturan yang menjadi pedoman teknis penyelenggaraan pilkada. Kami juga memaksimalkan sosialisasi aturan tersebut ke daerahdaerah. Dengan demikian, KPU dalam mengelola tahapan tidak menyimpang dari aturan. Kami juga berupa penyelenggaraan pilkada lebih transparan dan akuntabel.

Bagaimana KPU mengimplementasikan prinsip transparansi itu dalam pilkada nanti?

Sejak 2014, KPU telah mempromosikan pemilu yang aksesibel. Semua orang dapat mengakses informasi terkait Pemilu. Data dan informasi KPU bisa dilihat orang. Karena bagi kami, salah satu penyebab munculnya konflik adalah faktor ketidaktahuan orang sebagai akibat dari ketertutupan informasi. Kalau seluruh proses dan hasil pemilu itu aksesnya dibuka, saya

“Saat ini yang dikhawatirkan konflik internal partai merembet ke KPU�

Edisi Maret - April 2015

SUARA KPU 10

kira konflik tidak perlu terjadi.

Konkritnya seperti apa?

Seluruh data yang menjadi hak publik kita buka. Itu sudah kita mulai sejak pemilu 2014 lalu. Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) prosesnya kita buka. Bahkan hasil pemilu 2014 sudah di scan dan ditayangkan di website. Hal yang sama akan kita lakukan dalam pilkada nanti.

Bagaimana KPU berkomunikasi dan berkoordinasi dengan KPU di daerah agar pilkada serentak berjalan lancar?

KPU terus berkoordinasi, melakukan monitoring, dan supervisi ke KPU di daerah.

Mereka dalam posisi yang sangat siap untuk menyelenggarakan pilkada. Kecuali beberapa daerah otonom baru yang memang terlambat dalam pembentukan sekretariat dan rekrutmen ang-gota KPU-nya.

Kendala sebetulnya bukan di penyelenggaran, tetapi proses penyediaan anggaran yang terhambat di sejumlah daerah.

Beberapa daerah ada yang siap menganggarkan dalam jumlah yang cukup, ada yang menganggarkan tapi jumlahnya tidak cukup dan ada yang sama belum menganggarkan.

Soal anggaran itu, masalahnya dimana?

Masalah anggaran itu dialami oleh daerahdaerah yang oleh undang-undang diminta ikut pilkada 2015 padahal masa akhir jabatan kepala daerahnya di tahun 2016. Jadi mereka sejak awal tidak menyiapkan anggaran. Mereka baru menyiapkan anggaran di 2016, bahkan ada yang baru menyiapkan di tahun 2018.

Begitu oleh Undang-Undang 1 tahun 2015 yang kemudian direvisi menjadi UndangUndang 8 tahun 2015 menyatakan daerah yang berakhir masa jabatannya pada semester pertama 2016 ikut di pilkada Desember 2015, membuat mereka gelagapan.

Bukankah Menteri Dalam Negeri telah mengirimkan surat edaran untuk mengatasi kekurangan anggaran tersebut?

Memang Kementerian Dalam Negeri telah bersurat ke daerah untuk menempatkan pilkada 2015 sebagai prioritas anggaran. Jadi mereka diberi kewenangan untuk mengalihkan anggaran yang semestinya untuk kegiatan lain dialihkan untuk Pilkada.

Namun ada beberapa daerah

WAWANCARA

yang menganggap sulit untuk mengalihkan itu, bahkan ada yang menganggap bahwa surat edaran menteri tidak cukup menjadi payung hukum bagi pergeseran anggaran untuk membiayai pilkada. Jadi masalahnya kompleks, bukan hanya kita, di internal pemerintah antara pusat dan daerah belum ada kesamaan pandangan.

Jika penyediaan anggaran ini belum tuntas, bagaimana sikap KPU? Prinsip bagi KPU pilkada akan terselenggara kalau ada anggaran. Dan yang punya kewajiban menyediakan anggaran itu pemerintah. Jadi memang dilematis bagi kami. Di satu sisi KPU harus bekerja untuk menyiapkan dan menyelenggarakan pemilu, di sisi lain kewajiban pemerintah dalam menyediakan anggaran terhambat.

Solusinya pemerintah segera bertindak

cepat.

Selain anggaran, ada masalah lain yang potensial mengganggu pilkada?

Saya kira hanya persoalan anggaran saja.

Soal teknis KPU sudah punya pengalaman mengelola pilkada langsung sejak tahun 2005.

Pilkada rawan memunculkan konflik dan kekerasan. Bagaimana KPU menyikapinya?

Pemilu itu arena kontestasi, persaingan dan perebutan kekuasaan. Konflik kekerasan memang rawan terjadi. Sebisa mungkin kita akan cegah dengan profesionalitas KPU sebagai penyelenggara pemilu. Dalam beberapa kasus konflik kekerasan terjadi saat pemilu sudah selesai.

“Harus ada prosedur atau mekanisme penyelesaian konflik baik pada level administratif, etik, maupun pidana�

Setelah penghitungan suara sudah selesai dan calon pemenangnya kelihatan.

Karena itu, harus ada prosedur atau mekanisme penyelesaian konflik baik pada level administratif, etik, maupun pidana.

Kita juga harus membuat masyarakat paham bahwa pemilu itu adalah cara kita untuk menyelesaikan konflik secara beradab. Kalau ada dugaan pelanggaran silakan diproses sesuai jalurnya. Sekarang ini bukan hanya hasil pemilihan yang dapat digugat. Keputusan KPU tentang pencalonan saja bisa digugat melalui mekanisme sengketa pemilihan di Bawaslu dan pengadilan tata usaha Negara (PTUN) Bagaimana dengan partai yang kepengurusannya ganda?

Saat ini yang dikhawatirkan konflik internal partai merembet ke KPU. Tetapi sejauh KPU mandiri, tidak berpihak dan konsekuen dengan aturan saya kira tak ada alasan untuk tidak bisa menyelenggarakan pilkada dengan aman dan transparan.

(ISM/BOW) Edisi Maret - April 2015

SUARA KPU 11

WAWANCARA

DIDIK SUPRIYANTO :

Pilkada Serentak, Langkah Awal Menata Siklus Pemilu Secara Nasional idealnya penataan siklus pemilu ke depan yang dimulai dari penataan siklus pilkada, berikut wawancara Suara KPU dengan Ketua Perludem Didik Suprianto.

Apa urgensi menyelenggarakan Pilkada Serentak?

Sebetulnya, yang ideal itu pemilu serentak.

Pilkada serentak hanyalah tahapan untuk menuju pemilu serentak. Tapi untuk mencapai ke sana tidak gampang. Karena untuk urusan pemilu, selama ini kita melihatnya secara terpisah-pisah. Ada pemilu Legislatif, pemilu Presiden dan pemilu Kepala Daerah. Seakan-akan masing-masing jenis pemilu berdiri sendiri.

Mestinya, tidak begitu. Sebab efektifitas dan keberhasilan pemerintahan tidak saja bergantung pada eksekutif saja atau legislatif saja. Keduanya saling terkait.

Hubungan di antara legislatif dan eksekutif mestinya dipikirkan sebaik mungkin sehingga pemerintah berjalan baik. Karena mereka produk pemilu, maka pemilunya harus ditata sedemikian rupa.

Maksud Anda, makna keserentakaan bukan hanya dari aspek pelaksanaan?

SuaraKPU-Pelaksanaan pilkada serentak tahun 2015 merupakan langkah awal untuk menata siklus pemilu secara nasional. Jadwal pemilu yang selama ini tidak terkelola dengan baik telah menimbulkan kesemerawutan politik, mulai dari kacaunya tatanan politik, rasionalitas pemilih rusak, konflik internal partai terus berkepanjangan, biaya politik yang ditanggung partai dan calon menjadi tinggi, dana Negara Edisi Maret - April 2015

SUARA KPU 12

terkuras dan membebani penyelenggara.

Untuk itu, pilkada serentak bukan sekadar untuk menghemat anggaran. Yang tidak kalah penting adalah membangun tatanan pemerintahan yang stabil dan efektif di tingkat lokal. Kepala daerah dan wakil kepala daerah terpilih dapat fokus untuk merealisasikan visi, misi dan programnya ketimbang harus terus berpikir untuk mengamankan kekuasaan. Bagaimana

Betul. Serentak itu bukan hanya dalam pelaksanaan saja. Harusnya dipikirkan juga hasilnya yang akan berdampak pada pemerintahan yang bener. Artinya, pilkada serentak tidak saja berbicara efektifitas penyelenggaraan, tapi juga efektifitas bangunan pemerintahan yang kuat. Selama ini tidak ada bangunan politik yang muncul sejak pemilu maupun pascapilkada. Karena eksekutif dan legislatifnya jalan sendirisendiri.

Banyak kalangan melihat pilkada serentak dapat menghemat anggaran. Bagaimana menurut Anda?

WAWANCARA Hitung-hitungannya sederhana saja. Biaya terbesar penyelenggaraan pemilu itu untuk membayar honor petugas; mulai KPU, KPU Provinsi, Kabupaten Kota, PPK, PPS. Bawaslu, panwaslu. Itu menyedot 65 persen biaya penyelenggaraan pemilu.

Wacana yang berkembang seperti itu.

Pilkada serentak fungsinya untuk menghemat saja.

Tapi Pilkada yang sekarang ini tidak menghemat. Karena ada 9 provinsi dan 260 Kabupaten Kota. Yang hemat cuma 9 provinsi itu, lainnya tidak. Tapi ini adalah tahapan pertama. Justru penghematan itu kita dapatkan nanti, setelah pemilu serentak dilaksanakan.

Kalau pilkada kabupaten kota dan provinsi disatukan, maka menghemat 50 persen.

Begitu juga kalau pemilu legislatif dan Presiden disatukan menghemat 50 persen.

Tetapi kalau pilkadanya jalan sendiri, dan pemilu provinsinya jalan sendiri, maka tidak menghemat.

Desember cukup ganas. Saya khawatir pemungutan suara akan tertunda atau persiapannya akan memberatkan KPU. Yang ketiga soal pengamanan. Pengamanan terutama di daerah-daerah yang pernah berkonflik seperti Aceh, Nusa Tenggara Timur, Papua, Maluku. Ini yang harus dihadapi. Kalau mengandalkan Polisi, pasukannya terbatas. KPU jangan ragu untuk minta bantuan TNI. Keterlibatan TNI harus diumumkan sejak awal, biar tidak menghawatirkan banyak orang.

Bagaimana Anda melihat KPU dalam mempersiapkan pilkada serentak tahun ini. Anda melihat ada perbaikan dibanding pilkada sebelumnya?

dibuka sejak awal kepada publik. Siapapun bisa memberikan masukan sebelum KPU membawa draf peraturan tersebut ke dalam forum rapat konsultasi dengan pemerintah dan DPR. Saat proses konsultasi juga terbuka untuk publik.

Sehingga tahu kelebihan dan kekurangannya. Saya kira ini yang baik dari KPU. Selain itu KPU sejak pemilu legislatif dan pemilu Presiden sudah terbuka dengan daftar pemilih, daftar calon dan hasil pemungutan dan penghitungan suara. Ini langkah baik untuk mendidik pemilih agar lebih selektif dalam menentukan calonnya.

Saya kira sudah banyak perbaikan. Yang

Kembali ke soal rencana pemilu serentak nasinal, menurut Anda seperti apa desainnya?

paling baik dari KPU sekarang adalah semua draf peraturan untuk pilkada

Pemilu serentak kalau total nasional digabung jadi satu. Pemilu Presiden,

Meski hemat dari aspek anggaran, tapi ada juga yang khawatir pilkada serentak ini menimbulkan kesemerawutan baru.

Tanggapan Anda?

Menyelenggarakan pilkada ini urusan sederhana. Secara manajerial cukup sederhana. Calonnya paling banter empat, karena hanya satu putaran. Yang jadi masalah pertama soal anggaran. Siap tidaknya pemerintah daerah menyediakan anggaran yang diajukan oleh KPU. Menteri Dalam Negeri berkali-kali bilang semua daerah sudah siap, tapi setelah dicek, tidak semua daerah punya cukup anggaran.

Yang kedua soal alam. Pilkada ini akan digelar bulan Desember di mana intensitas hujan sedang tinggi, tanah longsor dan bencana alam. Belum lagi daerah kepulauan yang ombaknya di bulan

“Tapi Pilkada yang sekarang ini tidak menghemat. Karena ada 9 provinsi dan 260 Kabupaten Kota. Yang hemat cuma 9 provinsi itu, lainnya tidak. Tapi ini adalah tahapan pertama. Justru penghematan itu kita dapatkan nanti, setelah pemilu serentak dilaksanakan.�

Edisi Maret - April 2015

SUARA KPU 13

WAWANCARA pemilu legislatif dan pemilihan kepala daerah dijadikan satu itu bisa saja. Tapi kan susah mengaturnya. Mungkin pemilihnya bisa, tapi panitianya tidak akan mampu.

Yang kita dorong itu ada pemilu nasional dan pemilu lokal. Pemilu nasional itu memilih Presiden, DPR, dan DPD. Setelah satu dua tahun kemudian ada pemilihan lokal untuk memilih DPRD dan Kepala Daerah. Sehingga dalam kurun 5 tahun hanya ada dua event pemilu. Inilah yang disebut sebagai pemilu serentak.

Selain menghemat anggaran, apa dampak yang diharapkan dari pemilu serentak?

Pemilu serentak itu memiliki dua efek.

Efek pertama apa yang disebut koalisi dini.

Karena pemilu Presiden dan pemilu legislatif berjalan berbarengan, maka mau tidak mau partai itu harus berkoalisi

Edisi Maret - April 2015

SUARA KPU 14

sebelum pemliu. Jika parpol berkoalisi sejak awal maka konsolidasi di internal partai koalisi dapat dilakukan jauh-jauh hari. Begitu juga penyusunan rencana program pemerintahan dapat dilakukan secara bersama-sama dalam waktu yang cukup panjang.

Efek kedua, saya menyebutnya sebagai coattail effect atau efek keterpilihan.

Kalau pemilunya serentak, maka pasangan calon yang terpilih, itu akan diikuti oleh kemenangan partai politik pendukung.

Kalau pasangan calon satu menang, maka partai koalisi yang mendukung partai itu, akan ikut menang. Itu yang bisa mendorong pemerintahan akan lebih efektif. Karena tidak akan ribet. Di lain pihak, partai yang tidak menang akan benar-benar jadi oposisi. Sikap politiknya menjadi jelas.

Berarti Anda melihat selama ini ada problem dengan koalisi partai?

Ya. Koalisi partai selama ini cendrung rapuh. Karena koalisi dibentuk secara bertahap. Partai yang sejak awal terlibat dalam koalisi, merasa berhak memiliki kursi lebih banyak. Karena itu koalisi yang dibangun sering ribut di tengah jalan.

Akibatnya pemerintahan jadi lemah dan berjalan tidak efektif. Dampaknya sepanjang perjalanan pemerintahan akan disibukkan dengan konsolidasi bukan merealisasikan programnya.

Takutnya, coattail effect hanya menampilkan kekuatan koalisi partai pemenang?

Bisa saja. Tapi kan ada fungsi oposisi yang bekerja dengan baik. Partai dan koalisi yang kalah dalam pemilu serentak, akan juga membentuk oposisi yang solid. Ini sebetulnya logika politik sederhana. Tetapi masyarakat Indonesia tidak memiliki keberanian ke sana karena kita menganggap politik Indonesia khas. []

UU No. 01 Tahun 2015 UU No. 08 Tahun 2015

2015

UU No. 12 Tahun 2008 UU No. 22 Tahun 2007 UU No. 15 Tahun 2011

2008-2013

UU No. 32 Tahun 2014

2005-2007

1. Formula Pencalonan dari jalur parpol dan peseorangan. Jalur parpol dengan persyaratan 20% kursi atau 25% perolehan suara. Jalur perseorangan dengan ketentuan mendapat dukungan sejumlah penduduk dengan kisaran 6,5% - 10% dari jumlah penduduk.

2. Metode Pemberian Suara dengan cara pemberian tanda pada surat suara.

3. Formula Penentuan penetapan calon menggunakan sistem suara

1. Formula Pencalonan dari jalur parpol dan peseorangan. Jalur parpol dengan persyaratan 15% kursi atau 15% perolehan suara. Jalur perseorangan dengan ketentuan mendapat dukungan sejumlah penduduk dengan kisaran 3% - 6,5% dari jumlah penduduk.

2. Metode Pemberian Suara dilakukan dengan cara memberi penandaan pada satu pasangan calon.

3. Formula Penentuan penetapan calon menggunakan sistem mayoritas bersyarat.

1. Formula Pencalonan hanya dari jalur parpol dengan persyaratan ambang batas pencalonan 15% kursi atau 15% perolehan suara.

2. Metode Pemberian Suara dilakukan dengan cara mecoblos salah satu pasangan calon.

3. Formula Penentuan penetapan calon menggunakan sistem mayoritas bersyarat.

DINAMIKA SISTEM PILKADA

SUARA SOSOK

Prof. Dr. Djohermansyah Djohan MA

Berjuang Dengan Kesederhanaan SuaraKPU - Sederhana. Itulah kesan yang tampak dari Prof. Dr. Djohermansyah Djohan MA, baik dari penampilan, pembawaan, sikap maupun tutur kata.

Namun di balik kesederhanaan itu, tersimpan segudang pengalaman di berbagai bidang. Saat ini ia lebih dikenal sebagai pengajar, birokrat dan pakar otonomi daerah Indonesia.

Dari sisi karier, ia telah sampai pada level tertinggi di setiap jabatan yang pernah ia emban. Ia juga merupakan tokoh penting di dunia kepemiluan Indonesia. Lelaki kelahiran Padang, 21 Desember 1954 ini adalah satu dari anggota Tim 7 yang diamanati tugas menyusun rancangan Undang-Undang (UU) Pemilu. Tim yang diketuai oleh Prof. Dr. M. Ryaas Rasyid, Rektor IIP Depdagri, Jakarta, tersebut dibentuk Pemerintahan Presiden B.J. Habibie dalam rangka menyelenggarakan Pemilu untuk pertama kalinya di Era Reformasi.

Sebuah tugas yang sama sekali tidak ringan. Djohermansyah bersama Anggota Tim 7 lainnya harus menyiapkan sebuah landasan Pemilu di Indonesia. Tujuan utamanya ialah mendapat pengakuan publik, termasuk dunia internasional yang sudah kehilangan kepercayaan terhadap pemerintahan dan lembaga-lembaga produk Pemilu 1997.

Dalam waktu singkat, Tim 7 berhasil menyusun tiga RUU, yakni RUU tentang Partai Politik, RUU tentang Pemilu dan RUU tentang Susunan dan Kedudukan MPR, DPR dan DPRD. Setelah disetujui DPR dan disahkan menjadi UU, Presiden membentuk Komisi Pemilihan Umum (KPU) yang anggota-anggotanya adalah

wakil dari partai politik dan wakil dari pemerintah dengan Ketua KPU Rudini.

Peran Djohermansyah di kepemiluan berlanjut. Rudini mencari sosok tepat untuk memangku jabatan Kepala Biro Humas KPU. Pilihan jatuh pada Djohermansyah, yang ketika itu Ketua Jurusan Politik di IPDN. Rudini menilai, Djo, sapaan akrab Djohermansyah, adalah sosok yang memiliki kompentensi di bidang ini.

Mengingat ia pernah bekerja sebagai Kepala Humas di Pemerintah Daerah Sumatera Barat, dekat dengan kalangan pers dan kerap menulis di media massa. Di sisi lain, latar belakang Djo sebagai akademisi diharapkan mampu menjadikan Humas KPU lebih baik, jauh dari kesan birokratis yang sebelumnya melekat pada lembaga-lembaga pemerintah. Lebih dari itu, ia juga orang yang terlibat langsung dalam penyusunan UU Pemilu, yang sebelumnya juga sempat melakukan studi banding ke Amerika bersama Tim 7 untuk melihat langsung bagaimana Amerika Serikat melaksanakan Pemilu.

Sebagai Kepala Biro Humas KPU, Djo ditantang untuk bekerja ekstra keras.

Terlebih kala itu, KPU belum mempunyai acuan kerja yang pasti. “Kan kita nggak punya patron.

Kita ketika LPU itu kan langsung habis. LPU itu semua serba Pemerintah.

Sekjennya LPU itu Sekjen Kemendagri, termasuk ketua

Setelah sukses menerbitkan media Suara KPU di masa sebagai Kepala Biro Humas pada Pemilu 1999, pada Pemilu 2004 ini ia membuat Info KPU. Edisi Maret - April 2015

SUARA KPU 16

LPU adalah Mendagri. KPU kan nggak lagi,” kata Djohermansyah saat ditemui di saung kecil di taman rumahnya di Kompleks IPDN, Kamis (2/4) .

Segera setelah dilantik oleh Menteri Dalam Negeri Sarwan Hamid, yang pertama ia lakukan adalah membenahi staf dan mencari tenaga profesional untuk membantu kelancaran kinerjanya. “Jadi, humas KPU itu kan dulu humas gaya pemerintah. Sekarang kan Komisi. Jadi mentalitasnya pegawai KPU harus kita switch. Kalau saya kan karena orang kampus, bukan birokrasi, jadi perspektifnya luas kan? Nah itu yang kita perbaiki,” jelas Djo. “Waktu itu, ada Kepala Bagian di Humas KPU, tapi menjadi pejabat juga di Bakin.

Kan lucu kan? Itu saya benahi dan

SUARA SOSOK rapihkan semua,” tambahnya.

Di samping itu, demi berjalannya programprogram sosialisasi pemilu, Djo menjalin kerjasama dengan beberapa pihak. Selain tenaga profesional, ia juga mencari donatur. “Nah, dapat saya founding, UNDP. Lalu UNDP-lah yang kasih konsultan. Dialah yang mengurusi jumpa pers, bagaimana bikin pers rilis, media gethring, workshop media, dan sebagainya,” papar Djo. Dibikinlah kelompok wartawan KPU. “Saya bikin itu, mereka pilih sendiri siapa yang jadi ketua. Jadi saya jaga hubungan. Mereka, karena saya orang Sumatera apalagi pernah di Humas, jadi nggak ada jarak lah.

Senang mereka. Nggak pakai gaya-gaya, kapan saja mau kontak saya. Kita bikin lomba-lomba 17-an, pertandingan antara KPU dengan wartawan. Nah itu sangat membantu. Kita cair,” cerita Djo.

membela kepentingan partainya. Ia pun harus pandai-pandai dalam menyampaikan sesuatu kepada media.

Perubahan yang dijalankan Djo tidaklah serta merta diterima di lingkungan kerjanya. Ia bercerita sempat hendak ditantang berkelahi oleh wakil kepala biro.

“Dia nggak ngerti betul humas yang harus berinteraksi dengan media. Humas komisilah ya bukan humas pemerintah biasa,” ungkapnya.

“Komisioner ini kan curiga terus dengan birokrasi, juga karena kepentingan politiknya. Jadi dia diwarnai kepentingannya, sementara kita nggak ada kepentingan. Itulah yang agak berat. Tapi ada juga teman-teman komisioner yang baik, yang respect sama saya,” Djo berkisah.

Tantangan Terberat Djohermansyah menggambarkan suasana KPU kala itu sangat hiruk pikuk. Mengutip kata-kata Rudini, yang mengibaratkan situasi di KPU seperti 'pasar ikan'. “Jadi ramai hiruk pikuk orang dari mana-mana.

Sudah begitu partainya 48, satu partai kirim satu orang jadi anggota KPU. Kemudian dari Pemerintah ada lima,” ungkap Djo.

Tak jarang pula, Djo diancam akan dipecat oleh anggota KPU utusan partai tertentu, karena apa yang disampaikan tidak sesuai dengan keinginan partainya. “Waktu itu pimpinan KPU bukan hanya satu pak Rudini, tapi ada banyak dari partai politik.

Itu nggak saling kontak kadang-kadang.

Ketika saya bicara kepada media, apa yang menjadi hasil rapat pleno apa kebijakankebijakan yang harus disosialisasikan, sering itu disoal oleh anggota KPU. Malah itu, saya sering mau diberhentikan,” paparnya.

Dengan kondisi semacam itu, Djo mengaku tidak mudah dalam menjalankan tugasnya. “Kita baru belajar lagi berdemokrasi. Karena sebelumnya, pada era orde Baru kan pemilunya rekayasa semua, mobilisasi bukan partisipasi politik,” ungkapnya.

Yang lebih berat dirasakan Djo adalah menghadapi dan membangun hubungan dengan Anggota-Anggota KPU yang merupakan perwakilan partai politik peserta pemilu, karena masing-masing

Pernah juga ada bom di depan Kantor KPU pada masa-masa menunggu hasil Pemilu 1999. Efek ledakannya membuat rusak sebagian besar Gedung KPU, termasuk mobil dinas milik Djohermansyah. “Di seberang KPU. Tapi sangat besar. Saya mau solat dzuhur di lantai II. Tiba-tiba itu semua, blass-nya kencang banget. Mobil saya di dalam, itu amblas atapnya. Semua kaca-kaca depan KPU pecah semua.

Plafon-plafon jatuh. Itu shock saya,” kisah Djo. Hal lain yang dirasa berat adalah menghadapi demonstrasi-demonstarasi anarkis. “Dari PRD waktu itu. Mereka ikut pemilu. Tapi dia partainya kan suaranya sedikit. Lalu menggalang demo massanya dengan bawa tombak, bambu. Jadi polisi jagain kita, sampai kita nggak bisa pulang dan menginap di KPU. Itu demo yang brutal dilakukan sampai malam. Dari pagi sampai pagi lagi.”

Menghadapi ancaman macam itu, Djo santai menjawab bahwa yang mengangkat dirinya bukan Anggota KPU yang bersangkutan, tapi Mendagri. “Bagaimana Anda memecat saya. Waktu itu saya yang mengangkat Mendagri,” kata Djo.

Bentuk teror lain yang didapat Djo dan personel KPU lainnya ialah tekanan maupun intimidasi dalam bentuk telpon, sms, caci maki dan sebagainya. “Kita sudah punya HP waktu itu. Gede banget hapenya. Itu dikasih oleh donor dari Swedia buat komunikasi. Ini nomor saya ini masih nomor KPU awal saya dapat HP itu.”

“Ya kita melayani juga pimpinan. Ada sering saya, Humas, bikin pidato. Ada juga kadang saya diancam dipecat.” terangnya.

Selain tercatat sebagai pemilu tercepat kedua setelah masa peralihan rezim

Hasil Pemilu Diputuskan Presiden

Edisi Maret - April 2015

SUARA KPU 17

SUARA SOSOK kekuasaan, Pemilu 1999 mendapat pujian dari banyak pihak, nasional maupun internasional, sebagai Pemilu terbaik kedua setelah Pemilu 1955. Ini merupakan buah dari UU Pemilu yang baik, fasilitasi dan dukungan pemerintah serta civil society. “Jadi itu ada kelompok-kelompok, masyarakat, lembaga-lembaga yang ingin mendorong pemilu yang baik. Ada election watch atau apalah namanya macammacam membantu sosialisasi. Juga media massa. Jadi gampang lah kita, nggak begitu sulit menginfokan ke publik. Semua orang ingin melihat pemilu ini berjalan dengan baik. Dunia internasional kan datang. Ada Presiden AS juga ikut mengawal itu,” kata Djo. Namun demikian, kuatnya tarik ulur kepentingan partai politik peserta Pemilu 1999, membuat hasil pemilu tak bisa diputuskan dalam pleno KPU. Akhirnya, Sekretaris Jenderal KPU, bersama Mendagri melaporkan hasil Pemilu 1999 kepada Presiden Habibie. Presiden kemudian disarankan untuk menerbitkan Kepres tentang hasil pemilu.

“Sampai detik-detik terakhir waktu Pleno macet, kan nggak ada hasil pemilu. Bayangkan kalau nggak ada hasil pemilu yang sudah bagus-bagus kayak gini, yang paling demokratis, tapi ketika diumumkan tidak sepakat. Inilah hasil Pemilu yang bukan ditetapkan oleh KPU tapi oleh Presiden.

Tapi semua dunia menerimanya, kecuali

orang-orang partai yang ada di KPU yang pada ngawur-ngawur itu,” kisah Djo. Di balik susah payah itu, Djohermansyah juga menyimpan sekelumit hal yang menyenangkan. Itu ia rasakan ketika berhubungan dengan media massa. “Nah yang menyenangkan itu, media massa yang meliputi KPU waktu itu luar biasa banyaknya. Jadi sekitar 300-400an wartawan lah. Jadi sebegitu banyaknya.

Karena sebagai Pemilu pertama demokratis. Itu wartawan asing maupun lokal,” ujarnya.

Kembali ke Kampus Usai Pemilu 1999, Djohermansyah memutuskan untuk kembali ke kampus.

Jelang Pemilu 2004, ia mengikuti seleksi anggota KPU. Namun pada wawancara di Komisi II DPR ia tidak lolos. “Barangkali nasiblah, saya bilang. Walaupun saya punya pengalaman. Tapi di DPR kan politis.

Saya nggak menggunakan jaringan.

Artinya saya nggak mendekati DPR. Apa adanya. Saya sangat murni. Punya integritas. Nggak lulus,” kata pria yang juga menjabat Ketua Umum Alumni SMA Negeri Jakarta dan Ketua Alumni IP ini.

Kemudian UNDP mengadakan seleksi untuk media advisor. Ia pun ikut tes dan ternyata lulus. “Mungkin ini berkahnya, saya jadi advisor, penasihat medianya KPU Pak Nazar, Pemilu 2004. Mungkin oleh Tuhan saya nggak boleh jadi anggota KPU.

Kalau anggota KPU gajinya 9 juta waktu itu, gaji saya 14 juta, saya lebih kaya dari mereka karena digaji pakai dolar. Saya dikasih kantor di KPU, saya bicara begini begini, menggerakkan kehumasan KPU. Apalagi saya mantan Karo Humas,” kisah Djo. Setelah sukses menerbitkan media Suara KPU di masa sebagai Kepala Biro Humas pada Pemilu 1999, pada Pemilu 2004 ini ia membuat Info KPU. “Kita bikin manual pedoman, banyak donor, masyarakat, kampus.”

Sosok yang Punya Kedekatan dengan Kampus Djohermansyah Djohan adalah lulusan terbaik APDN Bukit Tinggi tahun 1977.

Atas prestasinya itu, Gubernur Sumatera Barat memintanya jadi Asisten Dosen di almamaternya. “Kemudian Saya tugas belajar di sini ke IP. Ambil jurusan politk, dua tahun saya di sananya dinas, di eselon dosen. Tahun 1981 saya mulai sekolah di sini, Tahun 1984 selesai. Alhamdulillah saya lulusan terbaik juga dari 304 orang di angkatan saya dari seluruh Indonesia yang sekolah di sini,” terang Djo. Dengan prestasi yang disandangnya, Rektor IPDN pun meminta Djo untuk menjadi dosen. Ia lapor kepada Gubernur Sumatera Barat Azwar Anas, dan dijawab, “Nggak usah,” kata Gubernur Azwar Anas.

“You kan utusan Sumbar, harus balik ke Sumbar.”

Sampai di Sumbar, Djo ditugaskan sebagai camat di Kota Padang. “Lalu kata Pak Azwar anas, nggak. Dia harus jadi dosen lagi. Di APDN,” ungkap Djo. Lima tahun bertugas di Sumbar, ia ditarik ke Kantor Gubernur untuk menjadi Kepala Humas Kantor Gubernur.

Pada 1989 Djo pindah ke Jakarta di IPDN, lalu pada 1990 ia mendapat tugas belajar ke Amerika. Sepulang dari Negeri Paman Sam, ia langsung mengajar di IPDN. “Itu yang on and off. Saya sejak itu, saya ke Kantor KPU kepala Humas, kemudian masuk lagi kampus, nah pemilu 2004 ikut lagi sebagai konsultan, media advisor.

Terus balik lagi ke kampus lagi,” terang Djo.

Edisi Maret - April 2015

SUARA KPU 18

SUARA SOSOK

Pada tahun 2005, Wakil Presiden Jusuf Kalla meminta Djo untuk menduduki posisi Debuti Politik di Kantor Wakil Presiden. “Itu eselon 1, 2005-2010. Jadi ada yang menarik juga, di jaman-jaman Pak JK itu, karir saya itu kayaknya kampus, KPU, kemudian baru lagi di Kemendagri, Dirjen Otda ini.

Tahun 2009, Jusuf Kalla menyiapkan Djohermansyah untuk menjadi Sekretaris Jenderal KPU. “Kira-kira tahun 2008. Kan mau pemilu 2009. Sekjennya mau ganti.

Sudah itu JK bilang, you siap-siap pindah ke KPU, mau ditaruh menjadi Sekjen KPU. Saya pikir, kok KPU lagi?” kata Djo. Setelah nama-nama calon dikirim dengan Tim Penilai Akhir adalah Wakil Presiden, Djo pun hampir memastikan dirinya akan menjadi Sekretaris Jenderal (Sekjen) KPU. Apalagi orang-orang di KPU juga sudah senang apabila ia menjadi Sekjen. “Habis itu, dari KPU semua sudah siap ngusulin saya. Pak JK sudah bawa rapat ke sana, Ketua KPU, Mendagri, dan sebagainya.

Nama saya nomor satu. Eh, setelah rapat itu Pak JK bilang, sudah you tetap di sini saja. Rupanya pada rapat itu pada menolak saya. Karena saya timnya JK. Rupanya politik itu,” kata Djo. Namun, menurut Djo, mungkin kehendak Tuhan untuk dia tidak jadi Sekjen KPU kala itu. “Prestasi KPU jeblok waktu itu.

Penyelenggaraan Pemilunya dianggap tidak bagus. Pemilu 2009 banyak banget dikritik orang itu pemilu,” ungkapnya.

Kemudian di pemerintahan SBY jilid II, pada 2010, Djo diminta oleh Menteri Dalam Negeri Gamawan Fauzi untuk menjadi Dirjen Otomomi Daerah. “Kalau saya jadi Sekjen KPU saya nggak mungkin jadi Dirjen Otda, lebih powerfull saya.”

“Pak Gamawan bilang sama saya, kalau Otda ini beres, pertumbuhan ekonomi kita bisa bagus. Oke saya setuju. Cukup lama, sampai empat tahun lebih, baru mengakhiri karena umur 60,” jelas dosen S3 pada mata kuliah Teori Desentralisasi dan Otonomi daerah ini.

Sewaktu menjabat Dirjen Otda, ia juga sembat menjabat Gubernur Riau. “Ini masa jabatan gubernurnya habis, Wagub juga habis. Sementara Pilkada belum selesai.

Maka, diangkatlah pejabat Gubernur. Wewenangnya sama dengan gubernur. Penuh Presiden SBY menugaskan saya jadi pejabat Gubernur Riau 2013. Dilantik oleh Mendagri pada 19 November 2013. Saya ke Riau menyelenggarakan Pemilihan Gubernur putaran kedua. Saya memimpin November 2013-November 2014,” paparnya.

Setelah pensiun dari Dirjen Otda, kini banyak pihak menawarinya untuk ikut maju dalam Pemilihan Kepala Daerah.

Seperti dari Sumatera Barat (Sumbar).

Banyak orang melihat suksesnya sebagai Gubernur Riau, memintanya untuk maju di Pilkada Sumbar tahun ini. Bahkan para sesepuh Sumbar mengharapkan Djo untuk bersedia mencalonkan diri.“ Saya bilang, nggak deh. Saya sudah ikut ngurusin negara 37 tahun. Saya sekarang mau mengabdi untuk ilmu lagi lah dan diri saya.

Kapan saya ngurus diri saya? Harus berani bilang, bahwa ini selesai. Cukup. Kalau nggak dunia ini nggak pernah cukup.

Makin diminum makin haus,” ungkap lelaki yang gemar berolahraga joging, renang dan sepeda ini.

“Karier birokrasi saya sudah sampai ke ujung semua. Pangkat 4E, Eselon 1A, lalu Guru Besar. Alhamdulillah sudah Ujung juga. Kemarin Menteri saja yang nggak jadi. Kalau dari kalangan profesional Pak JK mau ambil saya di Kemendagri. Mau dilibatkan di kantor Wapres saya nggak mau,” jelas Djo. Ia menyatakan, kini adalah Saatnya menikmati Enjoy the live. Menikmati hidup bersama anak dan cucu. “Saya juga orang yang harus mempersiapkan diri untuk bertemu khaliknya,” ujar pria dua anak dan dua cucu ini.

Kesederhanaan.

Berbagai pengalaman, jabatan, dan prestasi yang dilalui Djohermansyah Djohan tak membuatnya berubah dari sosok sederhana. Ia menjadikan pekerjaan dan jabatan yang ia emban sebagai ladang

amal. Ia punya prinsip bahwa pemerintahan harus bisa membuat suatu kebijakan pemerintah yang bisa bermanfaat bagi orang banyak.

“Saya maknai pemerintahan itu untuk berbuat ke orang banyak dan kita pahami bahwa negara ini juga nggak mungkin bisa memberi yang banyak kepada kita. Jadi saya menerimanya dengan ikhlas,” ungkap pria yang .

Fighter dan Ikhlas Menurut Djohermansyah seorang yang bekerja itu hendaknya memiliki jiwa fighter dan memiliki optimisme tinggi. Ia berkeyakinan, tak ada urusan dan pekerjaan yang tidak bisa selesai. Dengan itu, ia mampu membereskan berbagai masalah rumit, yang tidak selesai di masa sebelumnya.

“Saya menyelesaikan masalah di Aceh misalnya, jaman di Otda, kemudian kasuskasus Pilkada yang rumit-rumit, bikin UU otonomi di Papua, UU di Jogja, itu kan banyak yang nggak selesai di menteri dan dirjen dulunya. Itu di tangan kita alhamdulillah selesai. Kemudian UU DIY. Itu kan ribut nggak selesai-selesai. Itu berhasil kita selesaikan menjadi UU Nomor 13 tahun 2012. Lalu perubahan UU Pemda yang baru Nomor 23 2014, nah itu di masa saya Dirjen Otda juga. UU Pilkada ini, yang ribut juga kemarin kan, saya Ketua Panja nya pemerintah. Menghadapi Panja DPR Komisi II. “Selain itu prinsipnya adalah ikhlas. Jadi tanpa pamrih. Rejeki ada saja. Saya percaya begitu. Asal kita kerja baik ada saja. Jangan takut lah. Jadi berteman dengan semua kalangan. Itu gubernur bupati walikota semua kenal saya,” ujar dosen yang juga mengajar Politik lokal dan Otda S3 UI ini.

“Karir itu harus diperjuangankan dengan upaya. Jadi nggak bisa turun dari langit.

Have to fight. Mau jadi guru besar ya harus S1 S2 S3. Untuk memperjuangkan posisi memang harus ada usahanya. Tapi jangan lupa juga ada 'Tangan' Tuhan,” pungkasnya. (bow/MIS) Edisi Maret - April 2015

SUARA KPU 19

SUARA SOSOK SUARA SOSOK

Nur Syarifah

Biro Hukum; Hulu dan Hilir Pilkada SuaraKPU - Gong Pemilu Kepala Daerah (Pilkada) Serentak 2015 telah ditabuh.

Komisi Pemilihan Umum (KPU), baik dari tingkat pusat hingga daerah khususnya yang akan menggelar Pilkada pada 9 Desember 2015 mendatang, telah menyongsongnya dengan berbagai hal dan persiapan yang mesti dilakukan.

Kepala Biro Hukum KPU Nur Syarifah mengatakan, KPU telah memulai persiapan penyelenggaraan pilkada ini sejak terbitnya Perppu Nomor 1 Tahun 2014.

“Ketika Perpu itu ditetapkan, kita sudah mulai bekerja menyiapkan regulasi,” ujar Nur Syarifah di ruang kerjanya, Rabu (1/4).

Ia mengungkapkan, sebetulnya jauh sebelum itu, KPU telah melakukan review terhadap regulasi-regulasi pilkada sebelumnya. “Kita mengikuti dinamika yang berkembang bahwa RUU Pilkada akan ditetapkan di tahun 2014. Tapi di luar dugaan, tadinya pilkada langsung konsepnya ternyata berubah menjadi pilkada perwakilan. Tidak berselang lama, dicabut dengan Perpu 1 2014,” papar perempuan kelahiran 3 September 1968 ini.

Merespon perubahan yang begitu cepat serta mengingat waktu yang terbatas, KPU langsung tancap gas. “Jadi kita ngebut.

Biro Hukum yang menggawangi regulasi berpacu menyiapkan regulasinya. Karena di dalam Perppu itu Pilkada 2015 serentaknya. Tenggak waktunya cukup ketat. Selama kurun waktu Perppu, banyak dinamikannya. Banyak kemudian pertanyaan, Perppu itu hanya berjalan sampai masa sidang pertama DPR. Kalau ditolak DPR seperti apa,” terang wanita yang gemar membaca buku sastra ini.

Sebagai Kepala Biro Hukum, Nur Syarifah banyak terlibat selama berlangsungnya proses dinamika Perppu Nomor 1 2014.

Pihaknya menyiapkan berbagai skenario apabilla ternyata Perppu ditolak ataupun diterima DPR. “Pada akhirnya, Perppu disahkan menjadi Undang-Undang.”

Edisi Maret - April 2015 SUARA KPU 20

Pada langkah berikutnya, pembuatan regulasi tidaklah mudah, karena banyak materi baru yang berbeda dari peraturan sebelumnya. KPU pun membuka ruang guna mendapatkan masukan, aspirasi, maupun kritik dari publik terkait dengan regulasi tersebut. Di antaranya dengan uji publik. Sosialisi lewat media dan sebagainya.

“Kita juga buka Line Milis di internal KPU. Kita unggah dalam JDIH. Banyak masukan yang tidak saja dari internal KPU, ternyata juga diakses kalangan akademisi, mereka banyak ikut memberikan komentar. Kita juga melibatkan kalangan disabilitas.

Masukannya juga cukup bagus untuk kepentingan kalangan mereka,” jelas Nur. “Dari hasil uji publik tadi, kita kemudian dapat membuat disabilitas responsif. Kita meminta TPS, salah satu kotak suaranya, harus ada lobang. Sehingga kursi roda bisa dapat masuk ke TPS. Menariknya, saat uji publik, banyak orang yang sesungguhnya tidak paham, tapi bicara. Semua orang banyak bicara, padahal sesungguhnya mereka tidak membaca,” kata perempuan yang akrab di sapa Inung ini.

Selain regulasi, Nur Syarifah menerangkan tugas Biro Hukum terkait dengan Pilkada serentak 2015 ini ialah melakukan pendampingan dalam proses penyelesaian sengketa.

“Pilkada potensi konfliknya sangat tinggi, dibanding dengan pemilihan presiden.

Sekalipun polanya sama, tapi tingkat konfliknya berbeda. Karena calon sangat dekat dengan masyarakat. Jadi, kalau tidak dikelola dengan baik, nantinya akan semakin buruk kondisinya,” tegas Nur Syarifah.

Oleh sebab itu, selain menyiapkan regulasi yang baik, KPU juga melakukan penyuluhan kepada KPUD-KPUD, Provinsi maupun Kabupaten/Kota selaku penyelenggara. Namun regulasi tidak ada artinya tanpa adanya pembinaan untuk menegakkan aturan-aturan tersebut. Oleh karena itu KPUD harus betul-betul memahami regulasi KPU karena merekalah yang nantinya akan membuat keputusan-keputusan sebagai operasionalisasi pelaksanaan pilkada di daerahnya.

SUARA SOSOK SUARA SOSOK “Biro Hukum (dalam penyelenggaraan Pilkada) bisa dikatakan hulu sekaligus hilir.

Hulu karena menyiapkan regulasinya.

Kemudian tengahnya adalah divisi lainnya, ada Biro Tekhnis, Biro Umum, Biro Logistik. Nah, ketika mereka bermasalah, ujungnya adalah Biro Hukum yang akan menyelesaiakan di pengadilan. Nah, itu tantangan yang berat bagi saya, untuk menyiapkan SDM yang siap menyusun regulasi,” ujar Nur Syarifah.

Untuk itu KPU mencoba menekankan pada aspek pencegahan agar jangan sampai semua menjadi persoalan hukum.

Biro Hukum terus melakukan pendampingan dan penyuluhan kepada daerah supaya, dalam menjalankan aturuan, mereka berhati-hati.

Nur menilai Pilkada serentak 2015 ini layaknya sebuah ujian bagi KPUD. Tugas beratnya ialah menjaga bagaimana hal serupa terjadi di semua daerah. Jika ini mampu dilewati, maka selanjutnya akan mudah.

Selain masalah gugatan, tantangan yang perlu diantisipasi oleh KPUD adalah berhadapan dengan DKPP. Makanya, Nur Syarifah mengingatkan, untuk meminimalisir persoalan gugatan dan kasus hukum, KPUD harus menerapkan aturan dengan baik. “Integritasnya dipertaruhkan,” tegasnya.

Sosok Nur Syarifah Berkecimpung di dunia hukum telah Nur Syarifah jalani sejak ia menempuh studi di Fakultas Hukum Universitas Diponegoro.

Mulanya, hukum bukanlah bidang yang ia inginkan. Ketertarikannya lebih condong pada antropologi dan sosiologi. “Tadinya saya tidak tertarik pada hukum. Saya tertarik pada prilaku manusia, seperi antropologi dan sosiologi,” kisah anak pertama dari lima bersaudara ini.

Namun ia menanggalkan asa tersebut karena orangtuanya merasa berat jika ia harus kuliah di luar Semarang. Akhirnya, ia harus memilih jurusan yang ada di Universitas Diponegoro. Ia mengikuti ajakan temannya untuk memilih jurusan hukum.

Lulus dari Universitas Diponegoro, Nur Syarifah melanjutkan studinya di Jurusan International Business Law, di Leiden University, Belanda. Pulang ke tanah air, ia mengawali karir di Bappenas pada 1994 sampai 2013, dengan jabatan terakhir sebagai Kepala Bagian Perundangundangan.

Terjun Bebas di KPU Pada tahun 2013, Nur Syarifah bergabung di Sekretariat Jenderal KPU. Saat itu, proses tahapan Pemilu Legislatif 2014 sedang berlangsung. Sehingga, ia menyatakan, bahwa dirinya langsung terjun bebas. Ia langsung bekerja dan tak sempat terlalu lama menyesuaikan diri dengan lingkungan barunya.

“Saya masuk KPU langsung terjun bebas.

Sudah tidak ada waktu untuk penyesuaian. Karena pas masuk di Maret

“Adalah dzalim, sebagai pemimpin, jika ia tidak mendidik stafnya.”

2013, persis di masa-masa verifikasi partai. Jadi masa-masa gugatan. Saat partai menggugat karena tidak lolos verifikasi, saya masuk,” jelasnya.

“Saya langsung bekerja, menyiapkan regulasi. Kemudian masuk tahapan Pemilihan Legislatif 2013, membuat saya terus berpacu membuat regulasi. Selesai Pileg, saya menghadapi Pilpres. Saya menyiapkan untuk tahapan Pemilihan Presiden. Karena jaraknya memang berdekatan. Selesai Pilpres, saya kembali disibukkan dengan Pilkada serentak Desember 2015 nanti. Jadi, tidak ada waktu jeda bagi saya. Tapi saya menikmatinya,” ungkapnya.

Padatnya aktivitas kerja di KPU membuat Nur Syarifah harus melepas beberapa kesibukan yang sebelumnya ia kerjakan di luar kantor semasa di Bappenas. “Saat di Bappenas, saya sempat mengajar di

Universitas Ibnu Khaldun, juga sempat menjadi tenaga ahli Hukumnya Dewan Komisaris PT. Bukit Asam. Kalau di sini jelas tidak sempat. Karena pulang kerja saja paling cepat itu habis magrib.”

Mendidik Bawahan Selaku Kepala Biro, Nur Syarifah memimpin para staf dan bawahannya dengan gaya partisipatif. Meski mengaku memiliki standar tinggi, dalam arti ia selalu mengasumsikan setiap orang telah memiliki kemampuan dan memahami apa yang menjadi tugasnya, tapi tak segan untuk berbagi atau sharing pengetahuan dengan staf-stafnya. Menurutnya adalah dzalim, sebagai pemimpin, jika ia tidak mendidik stafnya. Karena pada saatnya nanti, kepemimpinan ini akan dipertanggungjawabkan, bukan hanya kepada pimpinan tapi juga Yang Maha Kuasa.

“Prinsipnya partisipasi. Kontribusi mereka sangat penting. Karena itu saya selalu mengajak mereka bekerja bersama. Itu bagian dari sharing pengetahuan. Bagi saya sebuah organisasi adalah rantai. Satu sama lain saling menguatkan. Jika ada rantai yang lemah, itu akan menjadi perhatian saya,” kata Nur Syarifah.

Travelling, Film, dan Sastra Nur Syarifah adalah sosok yang mengemari travelling, utamanya ke tempattempat bersejarah. Selain itu, ia juga menyukai film serta sangat gandrung membaca. Bukan hanya buku-buku yang berkaitan hukum maupun pekerjaan tapi juga sastra. Penulis favoritnya adalah N.H. Dini dan Hamka. Namun karena kesibukannya, hobi yang sampai saat ini masih bisa dengan leluasa ia jalani adalah membaca. “Kalau membaca kan bisa sambilan.”

Tak hanya membaca, ia juga senang menulis puisi. “Saya suka mengekspresikan dengan foto dan puisi. Saya pengen menulis tapi nggak punya banyak waktu.

Makanya lewat puisi. Puisi saya cukup banyak. Jadi perjalanan saya tuangkan lewat puisi,” ungkap perempuan yang biasa mendokumentasikan tulisantulisannya di gadget-nya.

(MIS/BOW) Edisi Maret - April 2015 SUARA KPU 21

SUARA SOSOK

Sigit Joyowardono

Menjaga Profesionalisme Kerja

Suara KPU - Bagi Sigit Joyowardono, KPU bukan tempat kerja semata, melainkan telah menjadi hidup itu sendiri. Karirnya di lembaga penyelenggara pemilu ini mulai pada 1988. Ketika itu masih bernama Lembaga Pemilihan Umum (LPU) di bawah Departemen Dalam Negeri RI. “Saya bergabung di KPU sejak kuliah tak sampai satu tahun. Saya masuk di Biro Perencanaan, kalau sekarang ya Biro Teknis ini. Saya menduduki jabatan Eselon IV, Kepala Sub Bagian Penghitungan Kursi dan Penetapan Calon Terpilih. Lalu tahun 1996 pindah ke Biro Hukum sebagai Kepala Bagian Penyusunan Peraturan Perundangundangan,” papar Kepala Biro Teknis dan Hubungan Partisipasi Masyarakat tersebut di ruang kerjanya, Senin (30/3).

Pada tahun 2003, ia dipercaya memangku Edisi Maret - April 2015

SUARA KPU 22

jabatan Wakil Kepala Biro Hukum KPU. Kemudian 2010 akhir, ia menggantikan Kepala Biro Hukum yang telah pensiun.

Pada Oktober 2011 ia menjadi Kepala Biro Tekhnis KPU sampai sekarang.

Hingga kini, pria kelahiran November 1961 ini tercatat sebagai satu-satunya 'orang lama' dari LPU yang masih bertahan di KPU. Terhitung sudah 27 tahun ia mengabdikan hidupnya melalui hiruk-pikuk pelaksanaan pemilu ke pemilu serta pergantian Anggota KPU maupun rezim kekuasaan. Karena itu, tak heran jika ia mengatakan, “Saya lahir di KPU dan mati di KPU.” Sebagai sosok yang profesional dalam bekerja, sejak bergabung dengan LPU/KPU, Sigit memfokuskan diri pada urusan hukum dan operasional pelaksanaan Pemilu. Menurut Sigit, sudah semestinya bahwa KPU harus diisi oleh

orang-orang yang menempati posisi sesuai dengan bidangnya.

Ia menuturkan bahwa profesionalitas, kompetensi, dan integritas harus dimiliki setiap pegawai Sekretariat KPU. Ini penting agar tidak ada pihak-pihak lain yang melakukan intervensi terhadap kerja KPU. “Jadi sejak LPU hingga menjadi KPU saya berkarya sesuai dengan kapasitas keilmuan saya sebagai lulusan hukum. Ini penting untuk menjaga profesionalitas kerja yang disesuaikan dengan basic keilmuan,” jelas Sigit.

Disamping itu, lanjut Sigit, untuk menjadi profesional seseorang membutuhkan pengalaman. “Bukan hanya membaca undang-undang saja, tapi mampu melakukan pada tataran operasional. Sehingga

SUARA SOSOK ketika mereka melihat, melakukan, otomatis tahu problem-problem apa yang berpotensi muncul atau sedang muncul.

Ketika problem itu muncul, tidak bisa seperti di kementrian-kementrian, ah besok lagi, seminggu lagi. Tidak bisa.

Karena kita dibatasi dengan tahapan.

Sehingga harus mengambil sikap seperti apa,” jelasnya.

Meski demikian, ia tak pernah berhenti belajar. Tentu saja mempelajari apa yang menjadi fokusnya.

“Ketika saya pertama kali masuk, saya langsung berpikir, apa yang harus saya kuasai di KPU? Saya tidak ingin menguasai keuangananya, SDM-nya, dan sebagainya.

KPU itu ilmu tersendiri. Yang ingin saya kuasai adalah ilmu pemilunya. Itulah yang saya tekuni. Sehingga ya baca-baca aturan, kita juga dulu sedikit-sedikit diajari Pak Ramlan, membaca pemilu-pemilu di negara demokrasi yang lain, misalnya seperti itu sehingga menambah wawasan kami,” terangnya.

Bagi Sigit, KPU sangat spesial karena inilah satu-satunya lembaga penyelenggara pemilu di Indonesia. “Penyelenggara pemilu itu kan cuma KPU. Tidak ada Pemilu swasta. Kemudian, dari aspek fungsi tugas kami, saya sendiri sebagai pegawai negara atau pegawai pemerintah saya memang harus seperti itu,” ujarnya.

“KPU itu selaku penyelenggara Pemilu. Baik (Anggota) KPU maupun sekretariatnya.

Kalau (Anggota) KPU-nya mau ganti sehari 500 kali, silakan saja. Tapi kalau orang sekretariat kan berlangsung terus, kecuali meninggal atau pensiun,” imbuh Sigit.

menyelenggarakan adalah Pemerintah. Itu dari aspek regulasi.”

atau orgen,” kata pria yang tinggal di daerah Cileungsi, Bogor ini.

“Dulu ada istilahnya Dewan Pertimbangan LPU yang diisi sepuluh Menteri satu Pangab. Sehingga setiap penyelenggaraan Pemilu beberapa kementerian ikut terlibat. Misalkan dalam urusan keuangan LPU, yang terlibat adalah dari kemeterian keuangan,” cerita Sigit.

Sigit juga sangat menggemari seni pewayangan. Tokoh idolanya adalah Puntadewa. “Karena aku orang Jawa. Di wayang, tokoh yang saya idolakan Puntadewa. Sebagai sesepuh di Pandawa, Puntadewa bisa mengayomi putra-putra Pandawa atau masyarakat Pandawa.

Termasuk juga ada, kalau saya melihat di pewayangan, ada pesan bahwa dia menganggap persoalan di dunia ini bisa diselesaikan dengan kebijakan yang arif dari Puntadewa itu tadi. Ketika harus mengatur negara, Pandawa dan lain sebagainya itu,” ungkap Sigit.

Pasca Reformasi, LPU berganti menjadi KPU. “Pemilu 1999 dilaksanakan tidak lagi oleh Pemerintah, penyelenggara pemilu adalah partai politik ditambah lima dari unsur dari Pemerintah. Ada 48 partai politik saat itu.”

“Periode kepemimpinan satu dengan periode lain, pasti berbeda. Kami di jajaran Sekretariat fasih dengan pergantian kepemimpinan. Sehingga kami bingung. Meski kadang perubahan itu karena perubahan UU,” ujarnya.

Kemudian, barulah pada Pemilu 2004, KPU diisi dengan person-person independen, non partisan dengan manajemen organisasi yang tertata rapih. “Seingat saya, ada 11 Anggota KPU, rata-rata dari kalangan akademisi,” jelas Sigit.

Meski demikian, bagaimanapun perubahan yang terjadi di KPU, ia menyatakan selalu siap mengemban tugasnya. “Saya siap melayani KPU siapapun komisionernya. Tapi menariknya, ada banyak perkembangan yang telah dilalui KPU. Mulai dari aturan perundang-undangannya, komuniksinya dan sebagainya,” kata pria yang memiliki hobi melukis ini.

Hobi Berkesenian Sebagai orang yang boleh dikatakan paling lama bekerja di KPU hingga saat ini, Sigit merasakan berbagai perbedaan gaya kepemimpinan para Anggota maupun pola kerja di KPU. Ketika masih bernama LPU, yang merupakan komponen dari Kemendagri, dimana Ketua LPU adalah Menteri Dalam Negeri, secara regulasi Pemilu dilaksanakan berdasarkan Undang-Undang dan Peraturan Pemerintah. “Tidak ada peraturan LPU dan lain-lain karena yang

Di luar kesibukan sebagai Kepala Biro Tekmas, Sigit Joyowardono memiliki hobi yang bisa dikatakan jauh dari keseharian kerjanya. Di sela-sela waktu senggang saat di rumah, ia sering menyempatkan diri untuk tenggelam dalam dunia seni lukis. “Secara pribadi, ada beberapa kesenangan saya, ya karena waktu tidak cukup terpenuhi, saya senang melukis,” terangnya.

Demikian dengan musik. “Musik ya sedikit. Kalau mungkin aku lagi sedikit pusing-pusing di sini, di rumah main gitar

Meski demikian, waktunya lebih banyak habis di KPU. “Saya kerja di sini tidak mengenal waktu, karena saking senangnya. Saya belajar di sini. Sampai sekarang dari dulu sudah biasa pulang paling cepat jam 09.00 sampai 10.00 malam. Selain itu karena rasa tanggungjawab saya di Biro Teknis ini, saya selalu merasa belum puas sebelum saya merampungkan pekerjaan,” ungkapnya.

Tahu Malu Kemana Sigit Joyowardono melangkah, ia selalu menggenggam teguh nasihat yang pernah disampaian kakek neneknya. “Oleh nenek dan kakek saya diweling atau dipesan, pertama, orang itu dimanapun harus punya malu. Itu artinya sangat luas.

Mungkin barangkali saya bisa jabarkan, misalnya, orang nggak takut hukum karena mungkin dihukum satu dua tahun masuk penjara, habis itu selesai. Tapi rasa malu itu dibawa sampai liang kubur.”

Kedua, andap asor. “Artinya jangan soksokan, jangan sok adigung adiguno, jangan keminter, yang sederhana.

Kemudian menghargai dan menghormati orang tidak pandang bulu. Maksudnya bukan menghormati orang yang banyak duit saja, yang hanya punya kekuasaan, tapi dengan semua orang. Sehingga aku dengan kawan-kawan OB, kalau aku ngopi ngerokok, bareng. Cerita-cerita, bukan soal pemilu, gimana di rumah? dan sebagainya,” ungkap Sigit.

Edisi Maret - April 2015

SUARA KPU 23

SUARA SOSOK Persiapan Pilkada Serentak Saat ini, KPU tengah menghadapi dan sedang dalam proses pelaksanaan Pilkada yang akan digelar serentak pada 9 Desember 2014. Biro Teknis dan Hubungan Partisipasi Masyarakat pun turut terlibat dalam perhelatan ini. Diantaranya dalam penyusunan substansi terkait implementasi perintah Undang-Undang No 8 Tahun 2015.

“Pengalaman saya di pilkada-pilkada tahun lalu adalah mendampingi penyelesaian konflik atau sengketa Pilkada. Pada tataran operasional, jelas itu bagian kami. Bisa dibayangkan, ada 269 Provinsi.” ujar Sigit.

Ia menerangkan, mulai akhir April 2015, pihaknya memberikan bimbingan teknis (Bimtek) kepada KPU Daerah, terutama untuk memahamkan tentang UU Nomor 8 Tahun 2015. “Mulai dari Jadwal Pilkada, pencalonan, bagaimana mekanisme kampanye, ada kegiatan-kegiatan kampanye, pemungutan dan penghitungan suara di TPS, fungsi tugas PPK dan KPPS seperti apa. Karena ada banyak hal yang berubah terkait fungsi dan tugas KPPS. Termasuk instrumen baru dalam TPS,” terang Sigit.

Ia menggarisbawahi tentang rekapitulasi.

“Ini berbeda, karena PPS tidak melaksanakan rekap, melainkan PPK dan harus selesai dalam waktu lima hari. Oleh karenanya kita pahami bahwa KPU membuka ruang yang barang kali dalam aspek wewenang melampaui kewenangan yang ada dalam UU. Tapi perlu kita pahami bahwa dalam realita di lapangan, PPK tidak mungkin mampu menangani rekapitulasi dalam waktu lima hari, sehingga kita tambahkan waktu dua hari, sehingga tujuh hari,” jelas Sigit.

Selain itu, Biro Tekmas juga akan menyampaikan soal teknis sosialisasi.

Termasuk kaitannya dengan pendidikan pemilih di daerah. “Bagaimana memenuhi hak kalangan disabilitas. Jumlahhnya ada berapa.”

Hal lain yang sedikit berbeda dari pelaksanaan pilkada sebelumnya bahwa KPU, meskipun tidak secara operasional melaksanakan Pilkada, tapi UU Nomor 8 Edisi Maret - April 2015

SUARA KPU 24

Tahun 2015 menyatakan KPU merupakan penanggungjawab akhir. “Sehingga kita ingin membangun regulasi itu semaksimal mungkin bahwa aturan dan regulasi itu mampu meminimalisasi persoalanpersoalan di lapangan.”

Strategi Meminimalisir Persoalan Sebagai penanggungjawab akhir dari semua proses pelaksanaan Pilkada, KPU berupaya keras untuk meminimalisir persoalan yang akan terjadi. Salah satunya dilakukan mulai dari regulasi. “Kita harus rigit dan secara detail dalam regulasinya.

Supaya tidak menimbulkan tafsir yang berbeda baik, dari peserta Pilkada maupun penyelenggara seperti KPU dan Bawaslu misalnya,” jelas Sigit.

Ia mencontohkan, dalam ketentuan UU 8 Tahun 2015 dinyatakan bahwa syarat calon adalah tidak sedang menjalani pidana yang diancam pidana lima tahun.

Kemudian dalam penjelasannya, lima tahun itu dikecualikan bagi mereka yang terkena tindak pidana politik.

“Hanya mengatakan begitu. Oleh karenanya jangan sampai nanti menimbulkan penafsiran yang berbeda, baik antara KPU penyelenggara dengan peserta, termasuk juga Bawaslu, maka ini harus kita jelaskan. Yang dimaksud tindak pidana politik itu seperti apa?” kata Sigit.

Makanya, dalam regulasi dijelaskan, tindak pidana politik itu adalah tindak pidana yang dilakukan oleh seseorang yang tindak pidananya itu dilakukan untuk memperjuangkan aspirasi masyarakat dan untuk kepentingan masyarakat banyak dan serta tidak dilakukan dengan cara kekerasan dan atau dengan menggunakan senjata.

“Karena bisa saja, antara satu pasangan calon dengan pasangan lain saling menggagalkan calon yang lain, mencaricari alasan yang sebetulnya itu hanya tindak pidana murni, tapi digesekgesekkan, orang yang tadi menyatakan saya ini dikriminalisasi oleh orang lain.

Ketika dikriminalisasi orang lain ia menggunakan ruang dalam penjelasan pasal-pasal itu bahwa kasus saya ini

adalah kasus politik. Sehingga harus dikecualikan,” papar Sigit.

“Selanjutnya, dalam UU Nomor 8 tahun 2015 itu kan hanya tindak pidana umum.

Lalu bagaimana dengan tindak pidana khusus, misalnya korupsi? Barangkali juga tindak pidana khusus yang lain, misalnya narkoba, gratifikasi, pembalakan liar dan sebagainya?” lanjutnya.

Hal itu karena ketentuan dalam UU itu adalah ancaman. Sementara jika melihat UU Tipikor, misalnya, yang disebutkan bukan ancamannya, tapi dikatakan, 'dipidana dengan pidana penjara satu sampai 15 tahun'.

“Ini bisa menimbulkan problem. Misalnya, ancamannya kan 1-15 tahun. Sementara saya dipidana sampai 1 tahun. Kita memahami kita sejak dulu, kita menggunakan ketentuan pidana maksimal. Kalau pada ketentuan pidana umum, dipidana dengan pidana penjara misalnya 263 mengenai pemalsuan itu tujuh tahun atau enam tahun. Jelas itu, tidak ada yang terendah maupun tertinggi,” terang Sigit.

Selain aspek reguliasi, upaya lain yang dilakukan KPU ialah memastikan pada saat Bimtek. Ini juga dilakukan untuk menyinergikan KPU, Bawaslu dan DKPP. Tak cukup di situ, ketika daerah yang akan menyelenggarakan Pilkada sedang pada masa persiapan, KPU Pusat membuka helpdesk untuk konsultasi, untuk menangani dan mencarikan solusi ketika mereka mengalami kebuntuan-kebuntuan.

Dualisme Partai Peserta Pemilu Menyoal dualisme partai, Sigit menegaskan bahwa KPU tidak terlibat persoalan internal mereka. “Kemudian yang dipedomani KPU adalah kepungurusan partai politik yang memang murni sah legal ditetapkan oleh Kemenkumham. Maka ketika ingin mengklarifikasi itu hanya kepada kepengurusan yang sah oleh Kemenkumham. Harapan kita, masalah-masalah internal di partai itu segera tuntas. Sehingga ketika proses nanti tidak menjadi masalah di bawah,” tegas Sigit Joyowardono.

(MIS/BOW)

SUARA IMAM BONJOL SUARA IMAM BONJOL

Wujudkan Pemilu Berintegritas, KPU - KPK Berupaya Cegah Praktek Korupsi Dalam Pilkada Ia sependapat dengan KPU bahwa penyelenggaraan pemilu berintegritas bukan hanya tugas penyelenggara pemilu, tetapi menjadi tanggung jawab seluruh stake holder terkait.

“Dalam pemilu, tidak hanya penyelenggara yang perlu integritas, karena penyelenggara hanya satu part dari faktor-faktor yang mendukung pilkada berintegritas. Sedangkan ada tiga pihak yang harus berintegritas, seperti calon kepala daerah, masyarakat, dan penyelenggara,” ujar dia.

KPU-KPK-Inspektorat

Jakarta, Suara KPU - Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI dan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menjalin kerjasama melalui program pengendalian gratifikasi dan pencegahan korupsi dalam penyelenggaraan pilkada. Kerjasama tersebut dilakukan sebagai upaya untuk mewujudkan pemilihan umum (pemilu) berintegritas.

“Penyelenggaraan pemilu harus dilaksanakan dengan berintegritas, tugas itu perlu dilakukan oleh semua pihak, tak hanya KPU sebagai penyelenggara, untuk itu KPU dan KPK akan melakukan langkahlangkah bersama, untuk mewujudkan pemilihan umum yang bebas dari gratifikasi maupun praktek korupsi,” tutur Inspektur Sekretariat Jenderal KPU RI, Adiwijaya Bakti, di Ruang Sidang Utama KPU lantai II, Senin (13/4) Penyelenggaraan pemilu, sebagaimana disampaikan oleh perwakilan Deputi Bidang Pencegahan KPK, Alfi, menghadapi banyak persoalan. Seperti kepala daerah yang terlibat dalam kasus korupsi, dan maraknya praktek politik uang.

Untuk itu KPU dan KPK berencana menggelar kegiatan induksi calon kepala daerah, dan induksi penyelenggara pilkada yang bersih dan berintegritas, serta deklarasi dan sosialisasi pilkada bersih berintegritas.

“Penyelenggaraan pemilu harus dilaksanakan dengan berintegritas.”

“Permasalahan yang kita hadapi bersama itu seperti kepala daerah yang tersangkut kasus korupsi dan maraknya praktek politik uang. Itu yang akan cari sebabnya dan kita cegah bersama-sama,” tutur nya dihadapan Pejabat Eselon III dan IV Sekretariat Jenderal KPU RI. KPK percaya, percepatan pemberantasan korupsi dapat terwujud manakala sistem politik berlangsung berintegritas, dan masyarakat sudah memahami makna dari integritas.

“Kami (KPK) percaya percepatan pemberantasan korupsi bisa terjadi ketika sistem politik kita sudah berintegritas, dan masyarakat sudah paham integritas,” lanjut Alfi.

“Pesan utama yang akan kita angkat antara lain bahaya politik uang, modus korupsi dalam pemilu atau pilkada, peningkatan partisipasi, dan standar integritas dan moral calon pemimpin dan pejabat publik,” urainya dalam diskusi di ruang rapat lantai II, Gedung KPU RI, Jl. Imam Bonjol No. 29 Jakarta.

Ia berharap dengan kerjasama itu, pelaksanaan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota dapat terlaksana secara berintegritas.

“Output-nya, diharapkan rangkaian tahapan pilkada menjadi berintegritas, dan menghasilkan kepala-kepala daerah yang fokus dalam usaha memajukan kesejahteraan rakyat melalui sarana percepatan pemberantasan korupsi,” tuturnya. (bow/rap/red. FOTO KPU/dosen/Hupmas) Edisi Maret - April 2015 SUARA KPU 25

SUARA IMAM BONJOL SUARA IMAM BONJOL

Konsultasi Pengaturan Sengketa Pilkada, KPU RI Kunjungi MA Jakarta, SuaraKPU - Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI mengunjungi Mahkamah Agung (MA), Selasa (24/3), terkait dengan pengaturan sengketa dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota serentak 2015).

Pertemuan tersebut dilakukan KPU untuk melakukan persiapan dalam Pilkada serentak Tahun 2015 yang pada bulan Juni KPU sudah harus menerima pendaftaran calon perseorangan. Oleh karena itu perlu adanya payung hukum bagi para calon peserta pilkada untuk melakukan permohonan peradilan.

Selain sengketa, pertemuan itu juga membahas tentang syarat pencalonan yang didaftarkan oleh pengurus partai politik tingkat pusat, syarat bagi calon perseorangan yang tidak pernah dijatuhi hukuman sekurang-kurangnya 5 (lima) tahun, dan tentang calon yang tersangkut persoalan tindak pidana korupsi.

Menurut pimpinan MA, Prof Dr. M. Hatta Ali, jika seorang calon terjerat hukuman pidana yang diancam paling berat hukuman mati, ia tak dapat mencalonkan diri. Tetapi jika yang bersangkutan terjerat hukuman pidana kurang dari lima tahun masa tahanan, maka ia masih dapat mencalonkan diri.

“Terkait calon yang diancam dengan ancaman pidana paling berat hukuman mati maka yang bersangkutan tidak boleh menjadi calon. Tapi jika orang mendapat putusan inkrah pengadilan kurang dari 5 tahun bisa saja mengikuti Pilkada,” ujarnya.

Mengenai permasalahan yang muncul di beberapa partai politik, ia mengatakan bahwa MA tidak dapat memberikan putusan sela jika persoalan itu masih dalam proses peradilan, karena hal itu akan mempengaruhi peradilan dibawah MA. “Permasalahan yang muncul di beberapa partai politik saat ini, jika saat ini (24/3)

Konsultasi pengaturan sengketa pilkada, KPU Kunjungi MA Edisi Maret - April 2015 SUARA KPU 26

perselisihan itu masih dalam proses peradilan, maka MA tidak bisa memberikan putusan sela, karena akan mempengaruhi peradilan dibawah MA,” lanjut dia.

Ia berpendapat KPU merupakan pihak yang paling tepat untuk memberikan ketegasan terkait pertikaian internal partai politik peserta pemilu.

“KPU-lah yang bisa membuat Peraturan, kami harap KPU bisa memakluminya karena hal tersebut adalah masalah teknis, kami juga berharap KPU bisa mengambil langkah tegas terkait partai politik yang sedang bertikai,” tuturnya.

Ia menilai, persoalan internal partai tersebut bisa diselesaikan secara baik dalam tubuh partai itu sendiri. “Menurut MA, perselisihan yang terjadi di partai politik ini sebenarnya bisa di selesaikan oleh mahkamah partai politik, jangan dulu ke pengadilan,” ujarnya. (bow/dosen/red.FOTO KPU/dosen/Hupmas)

SUARA IMAM BONJOL SUARA IMAM BONJOL

Ketua KPU RI Raih Penghargaan Obsession Award 2015

Jakarta, SuaraKPU – Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) Husni Kamil Manik, meraih penghargaan sebagai salah satu tokoh untuk Kategori Best Individual Achievers, sub category Leader of Government Agency/Institution, dalam Obsession Award 2015. Ia dinilai berhasil memimpin perhelatan nasional pemilu yang aman, damai dan tanpa hambatan berarti.

Di samping kategori tersebut, Husni Kamil Manik juga memperoleh “Best of The Best Individual Achievers Awards� dalam bidang politik, di mana dalam kinerja individunya Husni dinilai mampu menciptakan situasi dan kondisi yang kondusif bagi politik nasional sepanjang tahun 2014.

Selain Husni, 73 tokoh nasional lain dari institusi pemerintah/swasta menerima penghargaan yang diselenggarakan oleh

Dharmapena Group di Hotel Kempnski, Kamis (19/3). Penghargaan itu diberikan atas capaian dan dedikasi yang telah mereka lakukan, sehingga memberi insiprasi positif, yang berdampak tidak saja bagi perusahaan/institusinya, namun yang lebih penting bagi negara, lingkungan, dan masyarakat luas. Selain untuk individu, penghargaan juga diberikan kepada lembaga dan korporasi yang berhasil mencapai kesuksesan di berbagai bidang,

bersama sekretariat KPU pusat dan daerah dalam pelaksanaan seluruh tahapan pada Pemilu 2014.

Sementara itu, untuk sub category legislators, Obsession Award 2015 diberikan kepada Ketua MPR Zulkifli Hasan, dan untuk kategori menteri terbaik dalam 100 hari kerja diraih Menteri Pariwisata, Arif Yahya, serta Tjaho Kumolo juga mendapat penghargaan ini dalam kategori politisi terbaik.

Menyambut prestasi di atas, Husni mengungkapkan, apa yang diraihnya merupakan penghargaan bagi KPU dan Komisioner KPU RI lainnya juga. Karena meski bersifat inividual, pada kenyataannya kerja Husni tak lepas dari peran solid seluruh komisioner KPU RI. Misalnya dalam mengambil kebijakan kepemiluan secara kolektif kolegial dan koordinasi teknis yang terintegarasi

Penghargaan Obsession Award 2015 yang dihadiri Wakil Presiden RI, Jusuf Kalla, Menko Polkam, para kepala daearah, CEO/pimpinan perusahaan dan pata tokoh nasiona lainnya, menobatkan Ketua Umum Partai Nasdem, Surya Dharma Paloh, yang meraih Lifetime Achievement Award. (bow/dosen/red. FOTO KPU/dosen/Hupmas) Edisi Maret - April 2015 SUARA KPU 27

SUARA IMAM BONJOL SUARA IMAM BONJOL

KPU-Wantimpres Gelar Pertemuan Terbatas Terkait Pilkada

Jakarta, SuaraKPU - Untuk memetakan kesiapan dan antisipasi aparat dalam menghadapi Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota serentak, Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI melakukan pertemuan terbatas dengan Dewan Pertimbangan Presiden (Wantimpres), Rabu (15/4).

Dalam koordinasi yang berlangsung di Gedung Sekretariat Dewan Wantimpres, Jl. Veteran III Jakarta, Wantimpres juga mengundang Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu), serta Pimpinan TNI dan Polri.

Terkait dengan persiapan KPU dalam menyelenggarakan pilkada, Ketua KPU RI, Husni Kamil Manik menyampaikan bahwa ada 269 daerah yang akan melaksanakan pemilihan. Perihal aturan teknis, ia menyebutkan, KPU melakukan proses Edisi Maret - April 2015 SUARA KPU 28

konsultasi dengan DPR mengenai 10 rancangan peraturan dalam penyelenggaraan pemilihan.

“Untuk menindaklanjuti aturan yang lebih teknis dari Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015, kami menuangkan dalam 10 rancangan Peraturan KPU tentang pilkada serentak. Ini sudah kami sampaikan kepada DPR dan pemerintah dan kami sudah usulkan untuk dilakukan konsultasi,” tutur Husni.

Semula KPU ingin menuntaskan pembahasan sepuluh draf PKPU secara bersamaan sehingga dapat ditetapkan sebelum tahapan pilkada dimulai, namun hal tersebut terkendala karena proses konsultasi DPR berjalan lambat.

Hal itu menjadi persoalan tersendiri, karena pada 19 April 2015 tahapan

pemilihan kepada daerah sudah mulai berlangsung, sedangkan persoalanpersoalan tersebut belum menemukan titik terang.

Karena itu melalui pertemuan ini KPU berharap, Anggota Wantimpres dapat menyampaikan hal tersebut kepada Presiden RI, untuk kemudian dilakukan koordinasi tingkat Menteri guna memberikan solusi atas persoalan yang mesti dihadapi oleh penyelenggara pemilu.

“Melaui forum ini kami (KPU) berharap Bapak/Ibu Ketua dan Anggota Wantimpres bisa menyampaikan kepada Presiden, kemudian koordinasi tingkat antar Menteri, untuk menyelesaikan persiapan ini, baik peraturanya maupun memastikan daerah-daerah bisa menganggarkan APBD nya secara cukup,” ujar Husni. (rap/red. FOTO KPU/dosen/Hupmas)

SUARA IMAM BONJOL SUARA IMAM BONJOL

Rakor Persiapan Pengelolaan Anggaran Pilkada Serentak Tahun 2015 Jakarta, Suara KPU - Komisi Pemilihan Umum (RI) menyelenggarakan Rapat Koordinasi (Rakor) Persiapan dan Pengelolaan Anggaran Pemilihan Serentak Tahun 2015, Rabu (8/4). Dalam acara tersebut Komisioner Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI, Arief Budiman menjelaskan tujuan dilaksanakannya pemilihan kepala daerah serentak ialah supaya tercipta efektivitas dan efisiensi anggaran.

“Tujuan dilaksanakannya pilkada serentak adalah terciptanya efektivitas dan efisiensi. Kalau pemilihan gubernur, bupati, walikota itu dilaksanakan bersamaan, itu tentu bisa menghemat anggaran,” tuturnya di hadapan tamu undangan rakor.

saat KPU membiayai honor petugas TPS. Ia menjelaskan, jika misal pemilihan Gubernur Jawa Barat yang berbarengan dengan pemilihan Bupati atau Walikota, pembiayaan atas petugas TPS hanya perlu dibayarkan satu kali termasuk biaya bimbingan teknis, biaya sosialisasi, dan biaya-biaya lain untuk pembiayaan satu kali pemilihan.

“Misal Pemilihan Gubernur Jawa Barat, berbarengan dengan 8 kabupaten/kota, hal-hal yang bisa dihemat adalah, pembiayaan honorarium petugas, jadi petugas di TPS itu sekali kerja dia mengerjakan dua hal, proses rekapitulasi pemilihan gubernur, proses pemungutan dan penghitungan suara bupati, walikota.

Honor mereka hanya satu kali saja,” lanjut Arief.

“Perlu dijamin kesinambungan pendanaan kegiatan pemilihan yang dilaksanakan pada tahun anggaran berikutnya”

Poin penghematan anggaran muncul pada

Edisi Maret - April 2015 SUARA KPU 29

SUARA IMAM BONJOL SUARA IMAM BONJOL

Terkait dengan tahapan pemilihan yang melampaui tahun anggaran berjalan, Arief mengingatkan pihak terkait yang hadir (Kemenpan RB, Kemendagri, Kemenkeu, Bapenas, LKPP, BPKP, BPK, serta Bawaslu) untuk dapat memastikan ketersediaan anggaran yang dibutuhkan oleh KPU. “Perlu mendapat perhatian, mengingat jadwal tahapan pemilihan yang dilaksanakan melewati tahun anggaran berjalan, perlu dijamin kesinambungan pendanaan kegiatan pemilihan yang dilaksanakan pada tahun anggaran berikutnya. Karena dalam undang-undang disebutkan apabila tahapan selesai tahun 2016 maka anggaran pun juga harus disiapkan di 2015 dan 2016,” pesannya.

Karena keterbatasan waktu yang dimiliki oleh penyelenggara pemilu, Komisioner KPU RI lainnya, Ida Budhiati mengingatkan bahwa pihak terkait perlu mempersiapkan anggaran kepada daerah yang belum siap. “(saat rakor belangsung) Masih ada kurang lebih 30 daerah yang belum siap, ini perlu kita deteksi, apakah cukup dengan imbauan kepada kepala daerah

Suasana rapat anggaran pilkada Edisi Maret - April 2015 SUARA KPU 30

melalui Menteri Dalam Negeri, atau sudah diperlukan bantuan APBN kepada daerah yang belum menyediakan anggaran.

Mekanisme-nya seperti apa, karena tinggal menghitung hari saja (Penyelenggaraan Pilkada 2015),” ujar Ida. Ia tidak ingin KPU yang terkena imbas atas ketidakpastian aturan hukum dalam mempertanggungjawabkan pengelolaan belanja pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota serentak 2015.

“Jangan sampai nanti pemilunya sudah sukses, terpilih kepala daerah, tetapi teman-teman kami di daerah terkena “tsunami” anggaran untuk mempertanggungjawabkan pengelolaan belanja pemilihan kepala daerah wakil kepala daerah karena tidak jelas aturan hukumnya,” ujarnya.

Atas persoalan tersebut, Indra Jaya, dari Direktorat Politik dan Komunikasi Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) mengimbau pihak terkait untuk memberikan bantuan dan solusi atas persoalan yang dihadapi oleh KPU.

“Kalau tidak mendapatkan jawaban atas sistem pendanaan yang tepat, kami khawatir KPU akan mengalami kesulitan besar. Kami paham itu, dan ini juga harus dipahami oleh semua pihak. Karena kekhususan KPU sebagai penyelenggara pemilu memang berbeda dengan lembaga-lembaga yang lain,” imbau Indra di Gedung KPU RI, Imam Bonjol No. 29, Jakarta.

Menurutnya bantuan tersebut perlu diberikan, mengingat krusialnya setiap tahapan pemilihan yang diselenggarakan oleh KPU untuk memastikan transisi kepemimpinan berlangsung secara demokratis.

“Ini krusial. Kalau pentahapan telat sehari saja itu akan berimplikasi luas, temanteman KPU kita ini mendapat beban yang kuar biasa, dan menurut hemat saya harus kita bantu. KPU ini sebagai lembaga yang begitu penting dalam demokrasi kita.

Secara substansial Bappenas bertanggung jawab. mari kita cari solusi untuk menyelamatkan KPU dan demokrasi kedepan,” pungkasnya. (ris/red.FOTO KPU/dosen/Hupmas)

SUARA IMAM BONJOL SUARA IMAM BONJOL

Ketua KPU Tawarkan Kerjasama Pemilu Pada Ketua HEC Mesir

Kairo, Suara KPU - Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI berkomitmen untuk turut serta mendukung proses demokratisasi di negara-negara sahabat. Sebagai salah satu wujud komitmen tersebut Ketua KPU Husni Kamil Manik melakukan pertemuan dengan Ketua High Election Commission (HEC) of Eygpt, Hakim Aiman Abbas.

Pertemuan yang difasilitasi Kedutaan Besar Republik Indonesia (KBRI) di Kairo ini berlangsung di Dar El-Qada', Rabu, (4/3).

Hadir pula pada pertemuan tersebut, Ketua Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Muhammad, Wakil Duta Besar RI untuk Republik Arab Mesir, Deddy Darussalam

dan Konselor Bidang Politik KBRI Kairo, Meri Binsar.

lancar dan menjadi pemilu yang demokratis.

Dalam pengantarnya, Ketua HEC menyampaikan ucapan terimakasih atas kunjungan Ketua KPU. Menurutnya, kunjungan ini dapat menjadi sarana untuk bertukar pengalaman serta informasi pemilu di kedua negara.

Melalui kesempatan ini, Husni menawarkan kerjasama antara KPU dan HEC dalam bidang kepemiluan serta berharap kunjungan Ketua HEC ke Indonesia untuk berdiksusi lebih lanjut terkait ruang lingkup kerjasama.

Sementara Husni Kamil Manik menjelaskan secara singkat tentang proses penyelenggaraan pemilu di Indonesia.

Selain itu ia juga mengharapkan agar Mesir dapat menyelenggarakan pemilu legislatif yang akan dilaksanakan dalam waktu dekat dengan aman, damai, tertib,

Ketua HEC menyambut baik usulan kerjasama yang ditawarkan KPU dan akan berkomunikasi lebih lanjut melalui KBRI Kairo setelah penyelenggaraan Pemilu Legislatif Tahun 2015. (bow/wahdi/red. KPU FOTO/wahdi) Edisi Maret - April 2015 SUARA KPU 31

SUARA IMAM BONJOL SUARA IMAM BONJOL

KPU Bagi Pengalaman Pemilu dengan Mesir

International Workshop Mesir

Kairo, SuaraKPU - Komisi Pemilihan Umum (KPU) merupakan lembaga yang turut berperan aktif dalam proses demokratisasi di dunia internasional. Hal itu salah satunya diwujudkan dalam International Workhsop on Legislative Election; Indonesia’s Experience yang diadakan di Kairo, Mesir, Selasa, (3/3). Acara ini terselenggara berkat kerjasama Institute for Peace and Democracy (IPD) Bali dan AlAhram Centre for Political and Strategical Studies (ACPSS) yang difasilitasi oleh Kedutaan Besar Republik Indonesia di Kairo.

Melalui kegiatan tersebut, Ketua KPU RI Husni Kamil Manik membagi pengalaman KPU menyelenggarakan Pemilu Legislatif serta Pemilu Presiden dan Wakil Presiden 2014.

Husni menyampaikan tahapan dan proses penyelenggaraan pemilu legislatif di Indonesia yang dijalankan sesuai dengan Edisi Maret - April 2015 SUARA KPU 32

asas penyelenggaraan pemilu dan menekankan kepada asas transparansi dan keterbukaan dalam setiap tahapan.

Mesir sendiri telah melaksanakan pemilu Presiden pada tahun 2014 dan akan melaksanakan pemilu legislatif paling lambat tahapannya akan dimulai pada bulan April 2015.

Selain dari KPU, turut hadir sebagai narasumber dalam kegiatan ini Ketua Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) RI Muhammad, Hakim Mahkamah Konstitusi Wahiduddin Adams dan Direktur IPD, I Ketut Putra Erawan.

Peserta workshop ini terdiri dari para stakeholder pemilu yaitu partai politik, penyelenggara pemilu di Mesir, peneliti dan pemerhati pemilu, lembaga swadaya masyarakat pemilu, serta media massa.

Dalam setiap sesi, selain pembicara

terdapat para responden dari tokoh-tokoh penting pemilu Mesir.

Peserta sangat antusias dalam memberikan pertanyaan dan berdiskusi tentang penyelenggaraan pemilu di kedua negara. Menurut para peserta, Indonesia telah sukses dalam penyelenggaraan pemilu, sehingga pengalaman Indonesia adalah pengalaman berharga yang dapat dipelajari oleh Mesir serta negara-negara lain dalam mewujudkan penyelenggaraan pemilu yang langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil.

Dengan pengalaman Indonesia yang disampaikan dalam workshop ini, diharapkan Mesir dapat mengambil best practices dari Indonesia dalam mewujudkan demokrasi yang bersifat home-grown dan berakar dari norma dan tradisi masyarakat Mesir sendiri. (bow/wahdi/red. FOTO KPU/wahdi)

SUARA IMAM BONJOL SUARA IMAM BONJOL

KPU RI - ISIE Tukar Pengalaman Pemilu Tunis, SuaraKPU - Dalam rangka turut membantu proses demokratisasi di Tunisia, pasca berakhirnya pemerintahan Presiden Tunisia, Zine El Abidine Ben Ali Tahun 2011, Komisi Pemilihan Umum melakukan pertemuan bilateral dengan lembaga penyelenggara pemilihan umum (pemilu) Tunisia, Instance Supérieure Indépendante pour les Elections(ISIE), Jum'at, (06/03).

Dalam pertemuan bertajuk Forum Demokrasi Ketiga RI - Tunisia: Bilateral Dialogue On Regional Election, Ketua KPU RI, Husni Kamil Malik hadir bersama Ketua Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) RI Muhammad dan Duta Besar RI untuk Republik Tunisia, Ronny P. Yuliantoro.

Mereka diterima oleh Wakil Ketua ISIE,

Mourad Ben Mouelli, Komisioner ISIE, Riadh Bouhouchi, Nabil Baffoun, Lamia Zargouni, dan Anouar Ben Hassen.

Dalam pemaparannya, Husni menyampaikan bahwa Indonesia telah melewati transisi demokrasi yang saat ini sedang dialami Tunisia. Proses transisi tersebut didukung oleh penyelenggara pemilu yang independen. “Penyelenggara pemilu di Indonesia bersifat independen, Tidak berada di bawah salah satu pilar negara, baik itu eksekutif, legislatif maupun yudikatif dan bertugas menyelenggarakan pemilu baik legislatif, presiden maupun pemilihan kepala daerah,” tutur Husni.

Atas penggunaan sistem aplikasi dalam proses pemutakhiran data pemilih, ISIE

sangat tertarik dengan kinerja KPU dan lembaga terkait dalam mengelola data pemilih yang jumlahnya lebih dari 190 juta Warga Negara Indonesia. Hal tersebut merupakan jumlah yang sangat besar dibandingkan dengan pemilih di Tunisia yang sebesar 5,5 juta.

ISIE yang tahun ini telah menggelar pemilu legislatif dan pemilu presiden menilai, Indonesia telah matang dalam berdemokrasi. Untuk itu ISIE berharap, KPU dan ISIE dapat terus berbagi pengalaman kepemiluan, sehingga Tunisia dapat melewati proses transisi kepemimpinan secara demokratis. (bow/wahdi/red. FOTO KPU/wahdi/perencanaan)

Edisi Maret - April 2015 SUARA KPU 33

SUARA PAKAR SUARA REGULASI

Ulasan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Komisi Pemilihan Umum (KPU) telah menyusun sejumlah Peraturan terkait Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota yang akan dilaksanakan secara serentak pada 9 Desember 2015.

SuaraKPU - Pada kesempatan kali ini Majalah Suara KPU akan mengulas dua buah peraturan terkait penyelenggaraan terkait Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota 2015.

Dua peraturan tersebut ialah Peraturan KPU Nomor 2 Tahun 2015 Tentang Tahapan Program dan Jadwal penyelenggaraan pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Edisi Maret - April 2015

SUARA KPU 34

Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2015 dan Peraturan KPU Nomor 4 Tahun 2015 Tentang Pemutakhiran Data Pemilih dan Daftar Pemilih dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota.

Peraturan KPU Nomor 2 Tahun 2015 Peraturan mengenai Tahapan program dan jadwal merupakan bagian awal dari perjalanan penyelenggaraan Pemilihan

Umum Kepala daeran dan Wakil Kepala Daerah (Pemilukada) tahapan program dan jadwal ini terdiri dari persiapan dan tahapan penyelenggaraan.

Dalam peraturan ini terdiri dari dua bab, sepuluh pasal dan lampiran mengenai jadual dan tahapan.

Tahapan persiapan terdiri dari perencanaan program dan anggaran, penyusunan

SUARA PAKAR SUARA WAWANCARA REGULASI peraturan penyelenggaraan pemilihan, sosialisasi, penyuluhan, dan bimbingan teknis, pembentukan PPK, PPS dan KPPS, pendaftaran pemantau pemilihan, pengolahan Daftar Penduduk Potensi Pemilih Pemilihan (DP4); dan Pemutakhiran data dan daftar pemilih.

Tahap penyelenggaraan terdiri atas program pencalonan, sengketa Tata Usaha ne-gara Pemilihan, kampanye, laporan dan audit dana kampanye, pengadaan dan pendistribusian perlengkapan pemungutan dan penghitungan suara, rekapitulasi hasil penghitungan suara, penetapan dan pengumuman pasangan Calon terpilih tidak ada permohonan perselisihan hasil pemilihan, sengketa hasil perselisihan hasil pemilihan, penetapan dan pengumuman Pasangan Calon terpilih paska putusan Mahkamah Konstitusi, pengu-sulan pengesahan pengangangkatan pasangan calon terpilih, evaluasi dan pelaporan.

Pada Kegiatan persiapan yang pelaksanaan perencanaan program dan anggaran dilaksanakan pada 18 Februari 2015 dan berakhir pada tanggal 30 April 2015, penyusunan peraturan penyelenggaraan pemilihan dilakukan pada tanggal 23 Februari 2015 berakhir pada 30 April , untuk pembentukan badan penyelenggara pemi-lu ad hoc di tingkat kecamatan dan kelura-han mulai 19 April 2015 berakhir pada 18 Mei 2015 sedangkan untuk pembentukan KPPS dimulai 9 September 2015 s.d 8 No-vember 2015. Selanjutnya untuk peman-tauan pemilihan dilakukan pendaftaran pemantau pemilu yang dimulai tanggal 1 Mei 2015 s.d 2 Nopember 2015.

Mulai tanggal 4 Juni hingga 24 Juni 2015 akan dilakukan pengolahan daftar penduduk potensial pemilih pemilihan.

Tahapan ini dilanjutkan dengan pemutakhiran data daftar pemilih pada 24 Juni sampai 7 November 2015.

Selanjutnya untuk tahapan penyelenggaraan dimulai dengan syarat dukungan pasangan calon perseorangan, KPU/KIP provinsi menerima syarat dukungan perseorangan dari calon Gubernur dan Wakil Gubernur pada 8 Juni berakhir pada 10

Juni 2015. Sementara untuk calon Bupati dan Wakil Bupati serta calon Wali Kota dan Wakil Wali Kota dapat mulai menyerahkan syarat dukungan ke KPU pada 11 Juni 2015 berakhir pada 15 Juni 2015.

KPU mulai mengumumkan membuka pendaftaran Pasangan calon pada 14 Juli 2015 s.d 25 Juli 2015. Pasangan calon bisa mendaftar mulai 26 Juli 2015 s.d 28 Juli 2015. Pasangan Calon yang dinyatakan lolos setelah melalui tes kesehatan, pemeriksaan administrasi dan lainnya akan ditetapkan pada 24 Agustus 2015 dan akan diundi nomor urutnya pada tanggal 26 Agustus 2015.

Tahapan kampanye dimulai pada 27 Agustus hingga 5 Desember 2015, KPU dalam periode tersebut juga menetapkan bahwa penyelesaian sengketa Tata Usaha Negara Pemilihan akan berlangsung

“Mulai tanggal 4 Juni hingga 24 Juni 2015 akan dilakukan pengolahan daftar penduduk potensial pemilih pemilihan� mulai 24 Agustus sampai 14 November, Selanjutnya untuk tahapan pemungutan pemilihan secara serentak akan dilakukan pada tanggal 9 Desember 2015.

Kemudian untuk Penetapan pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Wali Kota terpilih tidak ada permohonan perselisihan hasil pemilihan 21 Desember 2015 berakhir pada 22 Desember 2015. Adapun penetapan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur terpili tidak adan permohonan perselisihan hasil pemilihan pada 22 Desember 2015 s.d. 23 Desember 2015

Peraturan KPU Pemutakhiran Data Pemilih Dalam peraturan ini terdiri dari sembilan

bab dan empat puluh tiga pasal adapun ulasan peraturannnya adalah sebagai berikut.

KPU menerima Daftar Penduduk Potensi Pemilih Pemilihan (DP 4) dilakukan pada 3 Juni 2015. Sebelumnya dalam Peraturan KPU tentang tahapan dan jadwal diketahui pemutakhiran data pemilih akan dilakukan selama tiga bulan, dari juli hingga september 2015.

Penetapan DPT dilakukan sebulan kemudian atau pada Oktober 2015.

Diantara proses tersebut dilakukan penyusunan dan penetapan daftar penilih sementara (DPS) serta tanggapan masyarakat atas perbaikan DPS tersebut.

Setelah DPT disahkan , KPU dalam hal ini masih memberikan kesempatan bagi masyarakat melalui daftar pemiih tambahan (DPTb-1) 7 hari setelah diumumkannya DPT dan (DPTb-2) bagi mereka yang mendaftar pada hari pemungutan suara dengan membawa identitas kependudukan berupa kartu tanda penduduk, kartu keluarga/atau identitas lain yang sesuai dengan peraturan perundangundangan. TPS yang dituju harus sesuai dengan alamat kependudukan.

DPT disahkan , KPU dalam hal ini masih memberikan kesempatan bagi masyarakat melalui daftar pemiih tambahan (DPTb-1) 7 hari setelah diumumkannya DPT dan (DPTb-2) bagi mereka yang mendaftar pada hari pemungutan suara dengan membawa identitas kependudukan berupa kartu tanda penduduk, kartu keluarga/atau identitas lain yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan. TPS yang dituju harus sesuai dengan alamat kependudukan.

Untuk memastikan proses pemutakhiran data berjalan sesuai dengan kaidahnya, keberadaan PPS, PPK dan KPU kabupaten/ kota akan bekerja sebagai penjaga kualitas proses pemutakhiran data pemilih. Selain itu, keterlibatan sistem teknologi informasi (TI) melalui sistem data pemilih (sidalih) diharapkan dapat mencegah munculnya data ganda.

(Sumantri) Edisi Maret - April 2015

SUARA KPU 35

KAMUS PEMILU

1.

2.

3.

4.

Petahana adalah Gubernur atau Wakil Gubernur, Bupati atau Wakil Bupati dan Walikota atau Wakil Walikota yang sedang menjabat atau pernah menjabat paling kurang satu kali masa jabatan.

Bakal Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah adalah warga negara Republik Indonesia yang diusulkan oleh Partai Politik atau Gabungan Partai Politik atau Perseorangan yang didaftarkan atau mendaftar kepada KPU Provinsi/KIP Aceh atau KPU/KIP Kabupaten/Kota untuk mengikuti Pemilihan.

Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah adalah Bakal Calon Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota yang telah memenuhi syarat dan ditetapkan sebagai peserta Pemilihan.

Tidak memiliki konflik kepentingan dengan petahana adalah pasangan calon kepala daerah dan wakil kepala daerah tidak memiliki hubungan darah,

Edisi Maret - April 2015

SUARA KPU 38

ikatan perkawinan dan/atau garis keturunan satu tingkat lurus ke atas, ke bawah, ke samping dengan petahana yaitu ayah, ibu, mertua, paman, bibi, kakak, adik, ipar, anak, menantu kecuali telah melewati jeda satu kali masa jabatan.

5.

6.

7.

Calon perseorangan adalah seseorang yang mencalonkan diri untuk mengisi jabatan politik tertentu tanpa melalui jalur partai politik, tetapi berdasarkan dukungan sejumlah orang yang telah berstatus sebagai pemilih.

Syarat dukungan adalah jumlah minimal dukungan dari sejumlah orang yang telah berhak memilih yang harus dipenuhi oleh seseorang untuk dapat mendaftarkan diri sebagai gubernur dan wakil gubernur, bupati dan wakil bupati, wali kota dan wakil wali kota dari jalur perseorangan Persyaratan calon adalah kelengkapan dan kebenaran administrasi individu calon kepala daerah dan wakil kepala daerah yang harus dipenuhi untuk dapat mendaftarkan diri

dan ditetapkan sebagai calon.

8. Persyaratan pencalonan adalah persyaratan yang wajib dipenuhi oleh partai politik atau gabungan partai dan/atau perseorangan untuk dapat mengusulkan dan mendaftarkan pasangan calon kepala daerah dan wakil kepala daerah ke Komisi Pemilihan Umum.

9.

Peserta pemilihan adalah pasangan calon yang diusulkan oleh partai politik atau gabungan partai politik dan/atau pasangan calon perseorangan yang telah memenuhi syarat serta ditetapkan sebagai peserta pemilihan.

10. Sengketa tata usaha negara pemilihan adalah sengketa yang timbul dalam bidang tata usaha negara pemilihan antara pasangan calon dengan KPU Provinsi/KIP Aceh dan/atau KPU/KIP Kabupaten/Kota sebagai akibat dikeluarkannya Keputusan KPU Provinsi/KIP Aceh dan/atau KPU/KIP Kabupaten/Kota.

(Gabriel)

SUARA IMAM BONJOL SUARA GALERI PUSAT

SUARA PILKADA

Audiensi KPU ke MA : Komisi pemulihan umum (KPU-RI) melakukan rapat konsultasi dengan Mahkamah Agung terkait dengan pengaturan sengketa dalam pemilihan kepala daerah (PILKADA) serentak Tahun 2015, Selasa (24/3).

Edisi Maret - April 2015 SUARA KPU 40

SUARA IMAM BONJOL SUARA GALERI PUSAT

SUARA PILKADA Rapat Konsultasi :

Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU-RI) Husni Kamil Manik bersama Komisioner KPU-RI Ida Budhiati dalam Rapat konsultasi Peraturan KPU dengan Panitia Kerja (PANJA) Komisi II Dewan Perwakilan Rakya (DPRRI) Pemerintah dan Badan Pengawas Pemilu (BAWASLU) di gedung DPR-RI.

Edisi Maret - April 2015 SUARA KPU 41

SUARA IMAM BONJOL SUARA GALERI PUSAT

SUARA PILKADA

Uji Publik Rancangan PKPU Pilkada 2015 : Komisi Pemilihan Umum (KPU-RI) mengadakan uji publik rancangan Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) tentang penyelenggaraan pilkada 2015, Ruang Sidang Utama Lt.2 Gedung KPU RI, Rabu-Kamis (11-12/3/2015).

Edisi Maret - April 2015 SUARA KPU 42

SUARA IMAM BONJOL

SUARA GALERI DAERAH

SUARA PILKADA

Bimbingan Teknis : Ketua KPU, Husni Kamil Manik Memberikan sambutan dalam acara Bimbingan Teknis (BIMTEK) Pilkada di Kota Bukit Tinggi, Sumatera Barat, Minggu (19/4). Acara ini dihadiri 366 Peserta Bimtek Pilkada serentak 2015.

Adapun peserta KPU berasal dari 9 Provinsi dan 83 Kabupaten/Kota sebanyak 276 orang sedangkan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) mengundang 90 orang dari 9 Provinsi dan 26 Kabupaten/Kota.

Edisi Maret - April 2015 SUARA KPU 43

SUARA DAERAH

Persiapan Anggaran Pemilihan Bupati Bantul, Sleman dan Gunungkidul Usulan anggaran kabupaten yang melaksanakan pemilihan bupati merupakan pembahasan utama, mengingat tahapan penyelenggaraan pemungutan suara pada pemilihan gubernur, bupati dan walikota, diusulkan KPU untuk dilaksanakan pada tanggal 9 Desember tahun 2015 secara serentak, meskipun Peraturan KPU yang memayungi sampai dengan saat ini rapat ini digelar memang belum ditetapkan.

YOGYAKARTA - Komisi Pemilihan Umum (KPU) Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) membahas lanjutan kesiapan anggaran Pilkada dengan tiga kabupaten di DIY, yaitu Bantul, Sleman, Gunungkidul.

Permasalahan ini dibahas dalam rapat pencermatan anggaran pemilihan bupati,

Rabu (11/3), di ruang rapat KPU DIY. Hadir dalam rapat tersebut, Ketua dan Anggota KPU DIY, KPU Kabupaten/Kota seDIY, Sekretaris KPU DIY dan Sekretaris KPU Kabupaten/Kota se-DIY, serta jajaran Sekretariat KPU DIY.

KPU DIY mengingatkan KPU Kabupaten/Kota se-DIY, untuk membuat rancangan komponen anggaran pemilihan bupati yang seragam dan sesuai dengan tahapan yang akan ditetapkan nanti termasuk memperhatikan ketentuan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 Tahun 2009 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2007 Tentang Pedoman Pengelolaan Belanja Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah. (*hth/aw/bow-ed)

KPU Bantul dan UMY Sepakati Rencana Riset Pendidikan Pemilih Bantul – Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota dan Kabupaten Bantul bekerjasama dengan Program Studi (Prodi) Ilmu Pemerintahan Universitas Muhammadiyah Yogyakarta (UMY) berencana akan melakukan Riset Pendidikan Pemilih, Jumat (17/4).

Riset ini untuk melihat fluktuasi partisipasi masyarakat atau mengkomparasi tingkat partisipasi pemilih dari tiap-tiap pemilihan (pilkada, pileg dan pilpres). Tidak sekadar membuat peta paartisipasi tetapi juga melakukan pendalaman materi tentang partisipasi. Metode penelitiannya kualitatif. Sedangkan metode pencarian data dilaksanakan melalui data interview Edisi Maret - April 2015

SUARA KPU 44

dan data dokumen.

Penentuan lokasi dengan memetakan 4 karakteristik masyarakat yaitu masyarakat urban/kota, masyarakat rural/pesisir, Masyarakat pegunungan dan masyarakat suburban. Dengan 4 karakteristik itu dipilih 4 kecamatan yang mewakili yaitu Sanden, Imogiri, Pajangan dan Banguntapan.

Dengan segmen riset yaitu kaum disabilitas, perempuan, pemilih pemula, lansia, marginal dan dipilih berdasar tingkat pendidikan. Penekanan riset yaitu faktor-faktor apa yang mempengaruhi orang berpartisipasi dengan datang ke TPS untuk memilih.

Hasil akhirnya adalah rekomendasi untuk

KPU, sebagai referensi dalam menyusun kebijakan dalam hal sosialisasi. Setelah selesai penelitian akan diadakan FGD untuk mengonfirmasikan hasil riset kepada pihak terkait.

Rapat Koordinasi ini berhasil menyepakati Time Line riset kegiatan, antar lain Penyusunan Design Riset (April Minggu ke I-III), penyediaan data awal, data pemilu dan kontak person (April Minggu ke III), persiapan lapangan (April Minggu ke IV), penelitian lapangan (Mei Minggu IIV), FGD pendalaman (Juni Minggu I), penyusunan laporan hasil riset (Juni minggu II-IV) dan Publikasi/Diseminasi hasil riset ( Agustus Minggu I). (ita/bow-ed)

SUARA DAERAH

KPU DIY Terima Kunjungan Kerja KPU Kota Ternate kelompok agama dan pemilih dari masyarakat marginal.

Untuk menyentuh segmen dimaksud, KPU DIY membentuk Agen Sosialisasi dan Relawan Demokrasi di wilayah Kabupaten/Kota se-DIY. Sosialisasi yang dilakukan para relawan demokrasi menyesuaikan dengan kegiatan dialog tatap muka yang telah ada di masyarakat.

YOGYAKARTA – KPU Kota Ternate melakukan kunjungan ke KPU Kota Daerah Istimewa Yogyakarata (DIY), Kamis (9/4).

Tujuan dari kunjungan tersebut adalah untuk belajar, saling berbagi pengalaman dan melakukan dialog pemilu serta persiapan Pemilihan Bupati/Walikota dan Wakil/Walikota Tahun 2015 yang akan diselenggarakan, baik di wilayah Kabupaten/kota di tingkat Daerah Istimewa Yogyakarta serta Kota Ternate.

Ketua KPU DIY Hamdan Kurniawan bersama Komisioner KPU DIY Guno Tri Tjahjoko, Siti Ghoniyatun, Nur Huri Mustofa dan Farid Bambang Siswantoro menyambut kunjungan tersebut di Ruang Rapat lantai II KPU DIY. Hadir pula KPU Kota Yogyakarta, Wawan Budiyanto beserta jajarannya.

Dalam pertemuan tersebut, Hamdan Kurniawan menyampaikan, ada dua hal penting yang harus dipersiapkan dan dibahas terkait Pemilihan Bupati/Walikota dan Wakil Bupati/Walikota, yakni pengadaan logistik dan sosialisasi.

Terkait distribusi logistik, menurut Anggota KPU Ternate Kuat Suwarno, wilayah Ternate di Maluku Utara tidak berbeda dengan wilayah DIY bila dilihat dari karakteristiknya. Sedangkan untuk sosialisasi, lanjutnya, KPU Kota Ternate belajar kepada KPU DIY yang dianggap

cukup baik dalam pelaksanaan sosialisasi pada Pemilu tahun 2014 yang lalu.

Menanggapi hal tersebut, Farid Bambang Siswantoro, Ketua Divisi Sosialisasi, Pendidikan Pemilih dan Hupmas KPU DIY mengatakan, sebenarnya sosialisasi pemilu di DIY ada kesamaan dengan Kota Ternate. Di DIY, masyarakatnya menganut budaya patrimonialisme, di mana Sultan adalah raja yang memegang kekuasaan.

Begitu pula di Ternate yang memiliki kesultanan.

Farid juga mengatakan, sosialisasi yang dilakukan hendaknya menyentuh budaya lokal dengan melibatkan tokoh masyarakat yang dikenal dan dihormati, seperti misalnya DIY yang melibatkan partisipasi dari Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta dan budayawan lokal Butet Kertaradjasa untuk mengajak masyarakat menggunakan hak pilihnya. “Di DIY juga menyelenggarakan Kirab Karnaval Pemilu menggunakan becak hias dan pagelaran wayang,� ujarnya.

Selain pelibatan budaya lokal, penyelenggaraan sosialisasi pemilu penting untuk menyesuaikan sasaran yang dituju. Lima segmen pemilih merupakan komponen yang penting untuk dipacu penggunaan hak pilihnya, yaitu pemilih pemula, pemilih perempuan, pemilih difabel, pemilih perempuan, pemilih dari

Sementara itu, Wawan Budiyanto, Ketua KPU Kota Yogyakarta berkesempatan mengungkapkan bahwa yang telah dilakukan yaitu mengadakan komunikasi ke pemerintah daerah secara intensif dalam membantu mensosialisasikan Pemilu.

Komunikasi antar badan penyelenggara pemilu hingga ke tingkat PPS dan PPK penting juga dilakukan agar perkembangan informasi pemilu dengan cepat tersampaikan.

Problem lain yang disampaikan KPU Kota Ternate yaitu minimnya SDM untuk menangani logistik, terutama saat pendistribusian. Menanggapi hal tersebut, Nanik Sri Suhartini, Kepala Bagian Keuangan, Umum dan Logistik Sekretariat KPU DIY menyampaikan, pengelolaan logistik KPU DIY dilakukan melalui lelang dan panitia berasal dari Unit Layanan Pengadaan (ULP) Pemerintahan Daerah dan adanya kerjasama antar bagian di lingkungan Sekretariat KPU DIY dalam hal distribusi logistik serta pembentukan penanggung jawab distribusi logistik di masing-masing Kabupaten/Kota se-DIY. Kunjungan kerja diakhiri dengan acara foto bersama KPU Kota Ternate dan KPU DIY serta saling tukar menukar cinderamata oleh masing-masing perwakilan. (hth/aw. FOTO fauzi/bow-ed)

Edisi Maret - April 2015

SUARA KPU 45

SUARA DAERAH

Persiapkan Pilkada Serentak 2015 KPU Sumbar Koordinasi dengan Gubernur Sumbar mensosialisasikan visi, misi dan program kerja mereka untuk 5 (lima) tahun ke depan”, ujar Mufti.

Sedangkan Gubernur Sumatera Barat, Irwan Prayitno, menjelaskan bahwa pemerintah provinsi berkomitmen mengalokasikan anggaran ke KPU untuk pelaksanaan pemilihan Gubernur & Wakil Gubernur tahun 2015 ini.

“Kita sudah punya arahan dari Kemendagri, bahwa anggaran ini apapun dan berapapun dan selama itu kebutuhan untuk pelaksanaan pemilihan ini akan kita adakan”, tutur Irwan.

Padang – Komisi Pemilihan Umum (KPU) Provinsi Sumatera Barat (Sumbar), Rabu (16/4), melakukan koordinasi dengan Gubernur Sumbar terkait persiapan pelaksanaan Jadwal, Program dan Tahapan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota serentak tahun 2015.

Ketua KPU Sumbar, Amnasmen, mengatakan, pemerintah provinsi dan KPU Sumbar perlu melakukan rapat forkopinda dengan pemerintah kabupaten/kota se–Sumatera Barat terkait persiapan dan pencairan anggaran pemilihan serentak ini.

“Pembiayaan alat peraga kampanye seperti baliho, spanduk, umbul-umbul, poster, setelah kita kalkulasi sesuai ketentuan ternyata menyedot biaya yang besar. Fasilitasi kampanye ini merupakan hak para pasangan calon nanti untuk

Raker Persiapan Pilkada Serentak KPU Sulbar KPU Kabupaten seProvinsi Sulawesi Barat.

Ketua KPU Provinsi Sulawesi Barat, Usman Suhuriah memimpin jalannya rapat.

“Kita perlu dengan segera melakukan rakor dengan pemda kabupaten/kota, karena tanggal 17 April nanti, Kemendagri akan menyerahkan DAK2 ke KPU RI dan pada tanggal 19 April nanti akan dibentuk badan penyelenggara ad hoc,” ujarnya.

Dalam pertemuan tersebut, juga dibahas mengenai besaran anggaran biaya fasilitasi kampanye pasangan calon.

Anggota Divisi Teknis KPU Sumbar, Mufti Syarfie, menyebutkan bahwa untuk biaya fasilitasi kampanye pasangan calon seperti alat peraga kampanye menjadi sumber pendanaan yang besar. Hal ini dikarenakan amanat undang-undang pemilihan dan ketentuan peraturan KPU. Edisi Maret - April 2015

SUARA KPU 46

Beliau juga menambahkan bahwa tidak ada satupun kepala daerah yang ingin menghambat pelaksanaan pemilihan ini.

Hal ini sudah menjadi konsekuensi akan menghambat pembangunan daerah. (hupmas/bow)

Mamuju - Komisi Pemilihan Umum (KPU) Sulawesi Barat (Sulbar) menggelar Rapat Kerja, di aula Kantor KPU Provinsi Sulawesi Barat, Selasa (7/4). Rapat kerja ini dihadiri Komisioner/Sekretaris, Kabag dan Kasubag KPU Sulbar, Pemda Kabupaten Mamuju Tengah, Ketua/Divisi Hukum dan Sekretaris

Poin-poin yang menjadi agenda pembahasan rapat antara lain, laporan erkembangan terakhir persiapan penyelenggaraan Pemilihan Bupati Serentak 2015, finalisasi usulan RKB pemilihan gubernur Tahun 2017, pembahasan draf Kpts/BA tahapan Pemilihan Bupati tahun 2015 dan persiapan menghadapi Tim Survey Kinerja di jajaran KPU Provinsi dan KPU Kabupaten. (Bow-ed)

SUARA DAERAH

KPU Bali Launching Pilkada Serentak dengan Persembahyangan Dalam sambutannya Raka Sandi mengatakan tujuan persembahyangan bersama kali ini adalah untuk mendoakan agar pelaksanaan Pilkada dapat berjalan dengan baik didasari oleh pikiran yang damai dan jernih.

Denpasar - KPU Bali menyerahkan Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) kepada jajaran Forum Komunikasi Pimpinan Daerah (FKPD) dan Stakeholder terkait, Rabu (22/04). Penyerahan yang bertempat di Pura Sakenan ini menandai dimulainya tahapan Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Pilkada) di 6 Kabupaten/Kota di Bali (Kota Denpasar, Kabupaten Badung, Tabanan, Jembrana, Bangli dan Karangasem).

yang melaksanakan Pilkada beserta Sekretaris dan Panwaslu, launching yang dikemas dengan persembahyangan bersama tersebut dibuka oleh Ketua KPU Provinsi Bali Dewa Raka Sandi. Dalam sambutannya Raka Sandi mengatakan tujuan persembahyangan bersama kali ini adalah untuk mendoakan agar pelaksanaan Pilkada dapat berjalan dengan baik didasari oleh pikiran yang damai dan jernih.

Dihadiri juga oleh Bawaslu Provinsi Bali, Ketua dan Anggota KPU Kabupaten/Kota

Pada kesempatan yang sama, Gubernur Bali Mangku Pastika yang diwakili oleh

Asisten I Pemerintah Provinsi Bali menghimbau agar seluruh stakeholder, partai politik, tokoh agama dan masyarakat serta aparat kemanan (TNI/POLRI) dapat menjaga Bali dan memberikan pendidikan politik yang berbudaya kepada masyarakat. “mari kita jaga citra daerah Bali baik secara Nasional dan Internasional� tambahnya.

Untuk saat ini tahapan Pilkada sudah memasuki masa pendaftaran untuk Panita Pemilihan Kecamatan (PPK) dan Panitia Pemungutan Suara (PPS).

Edisi Maret - April 2015

SUARA KPU 47

SUARA DAERAH

KPU Provinsi NTB Kunjungi KPU Kota dan Kabupaten BIMA Bima – Dalam rangka penguatan kinerja KPU Kabupaten/Kota se-Nusa Tenggara Barat, KPU Provinsi NTB melakukan berbagai kegiatan. Di antaranya monitoring, supervisi, pendampingan, dan advokasi atas kerja-kerja KPU Kabupaten/Kota.

Untuk itu, Komisioner KPU Provinsi NTB Iyan Marli dan Agus, didampingi Kasubag Umum Muhammad Ridwan, melakukan kunjungannya ke KPU Kabupaten Bima dan KPU Kota Bima, Selasa (14/4). Dalam kesempatan itu, Agus menyampaikan ucapan terimakasihnya atas kerja keras komisioner dan sekretariat KPU di dua daerah tersebut.

“Kami bangga dan memberi apresiasi kepada teman-teman karena meskipun berada pada masa pasca pemilu temanteman masih terus menunjukkan kinerja dan pengabdian terbaiknya kepada negara. Tentu ini merupakan wujud tanggungjawab kita atas amanah yang telah diberikan oleh undang-undang,” ungkap Agus di hadapan Ketua, Anggota dan Sekretariat KPU Kota Bima.

Diketahui bahwa dari 10 kabupaten/kota yang ada di NTB, Kota Bima merupakan salah satu yang tidak menyelenggarakan pemilukada tahun ini. Meski demikian para komisioner dan staf sekretariatnya Edisi Maret - April 2015

SUARA KPU 48

melakukan rapat evaluasi kinerja dan rencana kerja sepekan pada setiap hari Selasa. “Rapat-rapat rutin seperti ini pasti melahirkan banyak ide atau pemikiranpemikiran yang cemerlang, maka ini harus ditradisikan di semua kabupaten/kota yang lain,” harap Agus.

basis data emperis.

“Salah satu cara mendapatkan data ini adalah melalui penelitian. Oleh karena itu program riset pemilih ini hendaknya diseriusi oleh teman-teman kabupaten/kota,” imbuh Agus.

Sedangkan dalam kunjungannya ke KPU Kabupaten Bima, Divisi Hukum dan Pengawasan KPU NTB Iyan Marli menjelaskan tata cara membuat Keputusan KPU Kabupaten/Kota dalam konteks pemilihan Bupati dan Wakil Bupati serentak ini. Ia mengatakan, KPU RI telah menyusun format bagaimana caranya KPU Kabupaten/Kota membuat Surat Keputusan.

“KPU RI telah mengirimkan surat ederan beserta petunjuk teknis mengenai program ini. Namun kami masih menunggu rakornas yang rencananya akan diselenggarakan dalam waktu dekat.

Dalam juknis itu, KPU Provinsi ditugaskan membagi topik-topik yang telah ditetapkan KPU RI kepada masing-masing kabupaten/kota,” lanjut Agus.

Harapannya tentu agar ada penyeragaman dan menghindari ketidaktahuan KPU Kabupaten/Kota mengenai tata cara pembuatan SK. “Ada beberapa hal prinsip yang mengalamai penyeragaman, dan itu semua sudah ada drafnya, kata Iyan Marli.

Pelaksanaan program ini bisa dilakukan dengan menunjuk pihak ketiga atau swakelola. Dua-duanya tentu punya kelebihan dan kelemahan. “Saya berharap teman-teman sudah mulai memikirkannya.

Baik di Kota Bima maupun di Kabupaten Bima, kedua komisioner KPU Provinsi NTB yang melakukan kunjungan ini juga menyinggung soal teknis pengerjaan program riset pemilih.

Agus mengatakan, ada hal baru yang ingin ditradisikan oleh KPU RI pada kita semua, yaitu membuat perencanaan kerja dengan

Hasil riset ini nanti harus teman-teman presentasikan di KPU Provinsi, kemudian dipublikasikan di website masing-masing, dan yang lebih penting dijadikan dasar perencanaan kerja sosialisasi, pendidikan pemilih dan partisipasi masyarakat,” pungkas Agus.

(Bow)

SUARA DAERAH

DPRD Kabupaten Barito Timur Kunjungi KPU Provinsi Kalteng Komisi Pemilihan Umum (KPU) Provinsi Kalimantan Tengah (Kalteng), Kamis, (5/3).

Pada kesempatan tersebut, DPRD Kabupaten Barito Timur melakukan tanya jawab seputar pelaksanaan demokrasi dan kepemiluan di Kalimantan Tengah terkait Undang-undang Pemilu Kepala Daerah serta kesiapan Pemilu Gubernur dan Wakil Gubernur 2015 dengan Ketua KPU Ahmad Syar’i, yang didampingi Anggota KPU Daan Rismon, Edi Winarno, Taibah Istiqomah, Sepmiwawalma, dan Sekrataris KPU Prov.

Kalteng Rigumi.

Palangka Raya – Untuk mendapatkan gambaran tentang Pelaksanaan Pemilu Kepala Daerah, DPRD Kabupaten Barito Timur yang dipimpin oleh Ketua Komisi I

DPRD Kabupaten Barito Timur H. Cilikman Jakri dan Wakil Ketua DPRD H. Parjono serta Anggota DPRD H. Rumli dan H. Ahmad Huzairindan mendatangi kantor

Dalam kunjungan yang berlangsung selama dua jam ini, DPRD Kabupaten Barito Timur banyak mendapat masukan dari KPU Provinsi Kalimantan Tengah. (rf/wln/bow-ed)

Rapat Kerja Advokasi Dan Penyelesaian Sengketa Hukum Dilingkungan KPU Prov Kalsel Anggota KPU Kab/Kota Divisi Hukum se-Kalsel dan Kasubbag Hukum se Kalsel dan 12 staff KPU Provinsi Kalsel.

Banjarmasin – Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kalimatan Selatan (Kalsel) mengadakan rapat kerja Advokasi dan Penyelesaian Sengketa Hukum di Lingkungan KPU Provinsi Kalsel di Aula KPU Provinsi Kalsel, Senin-Rabu (1315/4). Tujuan dari rapat tersebut ialah meningkatkan pemilu yang lebih professional dalam rangka penyelesaian sengketa hukum.

Rapat ini diikuti peserta yang terdiri dari

Pemateri yang hadir antara lain Dekan Fakultas Hukum UNLAM DR. H. Mohammad Effendi, SH., MH dan AH. Wakil Kamal, SH., MH selaku pengacara dari Jakarta. Pada hari berikutnya, materi disampaikan oleh Anggota KPU Prov Kalsel H. Hairansyah, SH., MH. Materi-materi yang menjadi pembahasan adalah terkait permasalahan yang sering menjadi sengketa hukum dalam pemilihan. Hal itu antara lain, perselisihan hasil pnghitungan suara, terbukti adanya kecurangan, penyelenggaraan tidak netral dan penyelenggaraan yang tidak menindaklanjuti temuan/laporan Bawaslu/Panwaslu.

Problematika Pemilihan banyak ketentuan yang multitafsir, sulit diimplementasikan, seperti terkait dengan petahana. Integritas dan indenpendensi penyelenggara Pemilu, menjadi faktor utama dalam pelaksanaan Pemilu.

Dalam UU politik dinasti (adanya hubungan darah, ikatan perkawinan dan/atau garis keturunan satu tingkat lurus ke atas, kebawah, dan kesamping dengan petahana/incumbent) – maknanya larangan bagi calon dalam status ayah, mertua, paman, bibi, kakak dan adik. Pada masa kampanye ada larangan politik uang.

Berkenaan dengan dana kampanye ada beberapa larangan seperti Menerima sumbangan pihak asing, penyumbang yang tidak jelas, menggunakan dana APBN/APBD, adanya sumbangan BUMN/BUMD. (BOW) Edisi Maret - April 2015

SUARA KPU 49

SUARA DAERAH

Pemilu Targetkan Kualitas Demokrasi

“Kegiatan pendidikan politik gelombang pertama yang diselenggarakan Kesbang dan Politik Provinsi Sumatera Selatan ini dibuka langsung oleh kepala Badan Kesbang dan Politik Provinsi Sumatera Selatan Richard Cahyadi.”

Palembang - Demokrasi mensyaratkan pemilu, karena melalui pemilu konsep pemerintahan dari rakyat oleh rakyat dan untuk rakyat bisa diwujudkan. Namun harus direfleksi kembali bahwa sasaran pemilu adalah meningkatkan kualitas demokrasi dengan partisipasi masyarakat seluas-luasnya sehingga masyarakat dapat menyadari haknya, berpengetahuan dan partisipatif dalam membangun kedaulatannya.

Pernyataan ini disampaikan oleh Komisioner KPU Provinsi Sumatera Selatan Ahmad Naafi saat memberikan paparan di hadapan puluhan mahasiswa, LSM dan tokoh masyarakat pada kegiatan pembekalan peningkatan pemahaman pendidikan politik dan etika budaya politik Edisi Maret - April 2015

SUARA KPU 50

yang berlangsung di Ruang Rapat Graha Bina Praja Setda, Provinsi Sumatera Selatan, Rabu (22/4).

Lebih lanjut, ia mengatakan, pendidikan pemilih adalah bagaimana membuat dan menjadikan pemilih yang rasional.

Sehingga pemilih menjadi yakin terhadap proses tahapana pemilu melalui informasi yang benar tanpa diimingi oleh materi dan janji yang tidak rasional.

“Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati yang dilaksanakan di tujuh kabupaten secara serentak di wilayah Provinsi Sumatera Selatan adalah pelaksanaan kedaulatan rakyat di wilayah kabupaten untuk memilih,”kata Ahmad Naafi.

Sementara itu, pakar sosiologi, Wijaya,

lebih menekankan pada aspek etika politik yang harus dikedepankan dalam pelaksanaan demokrasi di Indonesia.

Para mahasiswa dan undangan yang hadir dalam acara ini tampak bersemangat untuk memberikan pertanyaan seputar pelaksanaan Pilkada di sumsel termasuk mempertanyakan mengenai antisipasi politik uang dan dana kampanye yang dapat dilakukan oleh KPU Kabupaten.

Kegiatan pendidikan politik gelombang pertama yang diselenggarakan Kesbang dan Politik Provinsi Sumatera Selatan ini dibuka langsung oleh Kepala Badan Kesbang dan Politik Provinsi Sumatera Selatan Richard Cahyadi.

(Rel.KPU-SS/bow)

SUARA DAERAH

Menyiapkan Logistik Pilkada 2015 dengan Sepenuh Hati Logistik mempunyai peran yang sangat vital terhadap keberhasilan dan kualitas dari pilkada itu sendiri. Dasar itulah yang dijadikan pegangan KPU kab/kota yang akan melaksanakan pilkada untuk mengupayakan bagaimana pilkada ini jauh lebih baik dibanding pemilu sebelumnya.

Mataram – Gong pesta demokrasi Pilkada 2015 telah ditabuh. Sebanyak tujuh kabupaten/kota se-Nusa Tenggara Barat (NTB) akan menggelar pilkada secara serentak.

Ketujuh kabupaten/kota itu antara lain, Kota Mataram, KLU, Lombok Tengah, Sumbawa, KSB, Kab Bima dan Dompu.

Dengan tidak meremehkan Pemilu Legislatif dan Pemilu presiden tahun 2014 lalu, KPU NTB bertekad menyiapkan pilkada serentak di daerahnya secara lebih ma-

“

Salah satu upaya yang dilakukan adalah dengan menggelar Rapat Koordinasi terkait Evaluasi pengelolaan logistik eks Pemilu 2014

“

tang dan terorganisir. Hal ini mengingat konflik horizontal diperkirakan akan lebih tajam terjadi.

KPU selaku Penyelenggara Pemilihan Umum, khususnya Divisi Logistik tentu akan berupaya menutup celah yang mungkin terjadi terkait dengan ketidaksiapan logistik pemilu.

Logistik mempunyai peran yang sangat vital terhadap keberhasilan dan kwalitas dari pilkada itu sendiri. Dasar itulah yang dijadikan pegangan KPU kab/kota yang akan melaksanakan pilkada untuk mengupayakan bagaimana pilkada ini jauh lebih baik dibanding pemilu sebelumnya.

Salah satu upaya yang dilakukan adalah dengan menggelar Rapat Koordinasi terkait Evaluasi pengelolaan logistik eks Pemilu 2014. Rapat ini dihadiri peserta dari 10 kab/ kota se-NTB. Kepala Biro Logistik KPU RI Farida Fauziah, yang menjadi narasumber dalam rapat tersebut mengupas banyak dari semua sisi logistik .

Dalam pemaparanya, Farida

mengungkapkan persoalan logisitik dari empat sudut pandang, yaitu Perencanaan Kebutuhan Logistik ( Aturan, Jumlah kebutuhan dan wewenang pengadaan), Pengadaan (Harga Perkiraan Sendiri, Proses lelang dan Panitia Lelang), Distribusi ( Kebijakan, Standar biaya dan penentuan skala prioritas ) dan Penyimpanan logistic eks Pemilu.

Selain Farida, hadir pula Sekretaris ULP NTB Wahyu Kusno AS, MT yang memberi pemaparan materi tentang aturan pengadaan barang dan jasa pemerintah.

Melalui rapat evaluasi ini diharapkan pemetaan akan kebutuhan dan persiapan logistik jauh-jauh hari sudah dipersiapkan secara matang, sehingga nanti hasilnya dapat maksimal dan '0' kesalahan. (bow) Edisi Maret - April 2015

SUARA KPU 51

SUARA DAERAH

KPU Kota Magelang Gelar Bincang Udara Hoc dalam Pemilihan Walikota Magelang Tahun 2015 tersebut.

Melalui kesempatan ini, Iwan Dono Indarto mengajak warga Kota Magelang yang memenuhi syarat untuk berpartisipasi dalam penyelenggaraan Pemilihan Walikota (Pilwakot) Magelang 2015 dengan mendaftarkan diri menjadi Anggota PPK (Panitia Pemilihan Kecamatan) dan PPS (Panitia Pemungutan Suara) yang jadwal penerimaan pendaftarannya berlangsung pada20 April 2015 – 2 Mei 2015.

Magelang – Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Magelang menggelar Bincang Udara, Rabu (22/4). Acara tersebut disiarkan secara langsung oleh Lembaga Penyiaran Publik Lokal (LPPL) Magelang 103.5 FM.

KPU Kota Magelang yang diwakili oleh Anggota KPU Kota Magelang Divisi Sosialisasi; Singgih Hardjanto dan Iwan Dono Indarto yang mengampu Divisi Pemutahiran Data Pemilih hadir dalam diskusi yang mengambil tema Pembentukan Badan Penyelenggara Ad

Kamirin Land Gantikan Sekretaris KPU Provinsi Riau

Pekanbaru - KPU Provinsi Riau dalam keeadaan duka mendalam atas meninggalnya Sekretaris KPU Provinsi Riau Drs. H. Syahrizal, M.Si, Jumat (3/4) di RS Umum Daerah Arifin Ahmad.

Selanjutnya, untuk mengisi kekosongan jabatan Sekretaris KPU Provinsi Riau, KPU Provinsi Riau berkoordinasi dan Edisi Maret - April 2015

SUARA KPU 52

mengusulkan terkait pengisian struktur organisasi Sekretariat KPU Provinsi Riau ke KPU RI melalui Biro SDM KPU RI di Jakarta dengan mengusulkan Drs. Kamirin Land, M.Si. Pengusulan ini karena Kamirin Land memiliki kepangkatan tertinggi di Sekretariat KPU Provinsi Riau. Sesuai dengan tindaklanjutnya Surat Perintah Sekretaris Jenderal Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor : 15/SP/IV/2015 tanggal 15 April 2015 dengan memerintahkan Drs. Kamirin Land, M.Si sebagai Plt. Sekretaris KPU Provinsi Riau, disamping jabatan sebagai Kepala Bagian Program, Data, Organisasi dan SDM pada Sekretariat KPU Provinsi Riau. (nrs/mul/bow).

Selanjutnyaa ia menjelaskan persyaratan menjadi Anggota PPK dan PPS berdasarkan Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) Nomor 3 Tahun 2015 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh dan Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota, serta Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota.

Sementara itu Singgih Hardjanto manggarisbawahi hal penting dalam persyaratan yang mengatakan bahwa ‘belum pernah menjabat 2 (dua) kali sebagai anggota PPK, PPS dan KPPS’.

Dalam penjelasannya, tafsir dari persyaratan tersebut adalah hitungan dua kalinya menggunakan periode pemilu, bukan dua kali menjadi panitia. Satu periode pemilu dihitung pemilu legislatif, pemilu presiden dan pemilihan kepala daerah.

Selanjutnya KPU RI akan mengeluarkan Surat Edaran (SE) berkaitan dengan hal tersebut. Selain itu ia menambahkan semangat dari persyaratan di atas adalah agar terjadi regenerasi dan penyegaran badan penyelenggara ad hoc sehingga terciptanya Pilkada Serentak 2015 yang berkualitas dan bermartabat.

(Bow-Ed)

SUARA DAERAH

Perkuat Kesiapan Pilkada, KPU Provinsi NTB Selenggarakan Rakor Mataram - Dengan telah ditetapkannya tiga Peraturan KPU RI terkait teknis penyelenggaraan pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota sebagai pedoman teknis untuk KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota. KPU Provinsi NTB, Selasa (21/4), mengundang Komisioner, Sekretaris, dan Kasubag Hukum dari tujuh kabupaten/kota yang akan menyelenggarakan Pemilihan Bupati/Walikota tahun 2015.

Tujuh KPU Kabupaten/Kota itu adalah Kabupaten Lombok Utara, Kota Mataram, Kabupaten Lombok Tengah, Kabupaten Sumbawa Barat, Kabupaten Sumbawa, Kabupaten Dompu, dan Kabupaten Bima.

Rapat koordinasi ini dimaksudkan untuk memberi keterampilan dan pemahaman yang sama kepada semua KPU Kabupaten/Kota yang akan menyelenggarakan pemilihan Bupati/Walikota.

Dengan kesamaan keterampilan dan pemahaman itu, maka dipastikan tidak ada cara pelaksanaan pemilihan yang

berbeda antara satu Kabupaten/Kota dengan Kabupaten/Kota yang lain. “Maka nanti disamping pemaparan materi secara normatif, kami harapkan ada simulasi,� ujar Ketua KPU Provinsi NTB Lalu Aksar Ansori, ketika membuka acara.

Kegiatan rakor ini diisi oleh para narasumber yang menyampaikan berbagai materi, antara lain, materi penyusunan tentang Keputusan KPU Kabupaten/Kota dan Berita Acara Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota, disampaikan oleh Divisi Hukum dan Pengawaan Yan Marli. Kemudian, materi tentang Peraturan KPU tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota disampaikan oleh Ketua KPU Provinsi Lalu Aksar Ansori.

Selanjutnya materi Peraturan KPU tentang Pemutakhiran Data Pemilih Dalam Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota disampaikan oleh Divisi Teknis

Penyelenggaraan Suhardi Soud. Dan, materi Peraturan KPU tentang Tata Kerja disampaikan oleh Divisi Sosialisasi, Pendidikan Pemilih dan Pengembangan SDM Agus.

Disamping materi oleh Komisioner KPU Provinsi, rakor ini juga diberikan materi oleh pihak luar. Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah disampaikan oleh Kepala Biro Administrasi Pembangunan Setda Provinsi NTB, Pengawasan Dana Hibah APBD disampaikan oleh Kepala BPKP Provinsi NTB, Pelaksanaan, Penatausahaan, dan Pertanggungjawaban Dana Hibah disampaikan oleh Kepala Biro Keuangan Setda Provinsi NTB. Dengan bekal materi-materi dalam rakor yang berlangsung dua hari, Selasa-Rabu (21-22/4), ini diharapkan KPU Kabupaten/Kota memiliki dalam melaksanakan tugasnya.

(Bow)

Edisi Maret - April 2015

SUARA KPU 53

SUARA DAERAH

KPU Serdang Badai Sosialisasikan UU Pilkada ke PN Tebingtinggi ada beberapa poin penting yang mereka sampaikan kepada Ketua PN Tebing Tinggi. ‘’Pada Pasal 41 ayat D berbunyi bahwa calon tidak sedang memiliki tanggungan utang secara perseorangan dan/atau secara badan hukum yang dibuktikan dengan ketetapan pengadilan,’’ kata Sofian. Berkaitan dengan hal itu, Ketua PN Tebing Tinggi Riana br Pohan menjelaskan, pihaknya perlu waktu untuk mempelajari lebih lanjut.

Tebingtinggi - Komisi Pemilihan Umum (KPU) Serdang Bedagai terus melakukan sosialisasi UU No 8 Tahun 2015 tentang .

Selasa (24/3), rombongan KPU Serdang Bedagai, dipimpin Ketua HM Sofyan, didampingi Anggota KPU Sergei Muhammad Rizwan, Edi Susilo, dan Anda Radiansyah mengadakan pertemuan dengan Ketua PN Tebing Tinggi, Riana br Pohan. Ikut serta dalam rombongan Kasubag Teknis Penyelenggara Valerius Aritonang.

Dalam pertemuan tersebut, Ketua KPU

Serdang Bedagai HM Sofian mengatakan pihaknya telah melakukan berbagai persiapan dalam menyambut di daerah tersebut.

‘’Mengingat masalah utang piutang, selama tidak menyangkut kasus perdata ataupun pidana bukan merupakan wewenang pihak Pengadilan Negeri,’’ujar Riana br Pohan.

‘’Kita diskusikan khusus draf PKPU yang terkait peran Pengadilan Negeri dalam ,’ ’ujar HM Sofian.

Selain itu, imbuhnya, PN Tebing Tinggi juga akan menyurati Mahkamah Agung untuk meminta fatwa hukum terkait hal tersebut.

Ia menjelaskan, dalam draft PKPU khusus Bab III tentang persyaratan calon dan pencalonan gubernur, bupati, dan walikota. Dalam pasal 41, jelas HM Sofian,

Dalam kunjugan ini, KPU Serdang Bedagai juga menyerahkan buku profil Anggota DPRD Serdang Bedagai 2014 dan piagam penghargaaan dari KPU RI. (Bow)

Rapat Konsultasi Pilkada Mahakam Ulu, KPU Provinsi Kaltim Dengan Camat Se-Kabupaten Mahakam Ulu Samarinda – Sehubungan dengan Pilkada 2015 di Kabupaten Mahakam Ulu, Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kalimatan Timur (Kaltim) menggelar rapat konsultasi dengan camat se-Kabupaten Mahakam Ulu. Hadir dalam rapat tersebut Kasubbag Teknis Pemilu dan Hupmas KPU Kabupaten Mahakam Ulu Tanis Tekwan Bit dan Anggota KPU Provinsi Kaltim Viko Januardhy.

“Hari ini adalah acara penyerahan surat pemberitahuan dan pengumuman rekrutmen Panitia Pemilihan Kecamatan.

Kami KPU Provinsi Kaltim mengambil alih sementara pelaksanaan Pilkada di Mahakam Ulu hingga nanti sampai terbentuknya Komisioner KPU Kabupaten Edisi Maret - April 2015

SUARA KPU 54

Mahakam Ulu yang baru diperkirakan sekitar bulan Agustus 2015,” ujar Vico.

“Sesuai Tahapan Pilkada Serentak 2015 yang pertama kita lakukan adalah melakukan rekrutmen Anggota PPK dan Anggota PPS, untuk pendaftaran PPK dimulai tanggal 23 April hingga tanggal 2 Mei 2015.

Berdasarkan Peraturan Perundang –undangan dan Peraturan KPU pengumuan pendaftaran di mulai tanggal 19 April 2015 sehingga untuk Mahakam Ulu kita terlambat 5 hari, yang pertama faktor terlambatnya adalah KPU Kabupaten Mahakam Ulu belum mempunyai Komisioner, kedua Karena

faktor geografis sehingga untuk mengirim surat kepada Kabupaten Mahulu perlu waktu dua sampai tiga hari,” tegas Viko.

Pengumuman akan diumumkan di Kantor Camat, termasuk di kantor-kantor Kepala Kampung. Karena nanti yang boleh mendaftar menjadi Anggota PPK adalah warga yang berdomisi di wilayah tersebut. Hal ini berdasarkan PKPU Nomor 3 Tahun 2015 tentang tata Kerja Rekrutmen PPK dan PPS Pasal 18 ayat 1.

“Saya sangat berharap Kecamatan dapat mensuporting personil staf satu atau dua orang khusus untuk menerima berkas seleksi pendaftaran PPK,” kata Vico.

(Bow)

SUARA DAERAH

KPU Sumut Gelar Road Show Pelatihan Humas dan Website Medan —Komisi Pemilihan Umum (KPU) Sumatera Utara menggelar road show pelatihan kehumasan dan website di seluruh KPU Kabupaten/Kota di Sumatera Utara. Kegiatan ini digelar di beberapa zona dengan melibatkan sejumlah KPU Kabupaten/Kota yang terdekat.

Koordinator Divisi Sosialisasi dan Data KPU Sumut, Yulhasni mengatakan, pelatihan tersebut dalam rangka meningkatkan profesionalisme penyelenggara Pemilu di Sumatera Utara, terutama dalam hal keterbukaan informasi.

Medan, KPU Langkat, KPU Binjai, KPU Tebingtinggi, KPU Deli Serdang, dan KPU Serdang Bedagai dipusatkan di Kantor KPU Sumut. ‘’Dalam pelatihan itu kita memberikan pemahaman tentang UU Kebebasan Informasi, regulasi tentang keterbukaan informasi, dan bagaimana tatacara melayani masyarakat dalam hal permintaan informasi,’’papar Yulhasni.

Yulhasni memaparkan, penyelenggara Pilkada tidak hanya akan berhadapan dengan Dewan Kehormatan

Salim Manik (Divisi SDM/Logistik) memberikan materi terkait penguatan SDM kehumasan di satuan kerja KPU Kabupaten/Kota. ‘’Semua kegiatan ini merupakan langkah preventif, terutama bagi mereka yang menggelar Pilkada pada 9 Desember 2015 mendatang,’’ujar Ketua KPU Sumut, Mulia Banurea saat pembukaan pelatihan di Padangsidimpuan.

Ia mengatakan, sudah menjadi kewajiban

Yulhasni menjelaskan, UU No 14 Tahun 2008 tentang Kebebasan Informasi dan Peraturan Komisi Informasi (PerKI) No 1 Tahun 2014 tentang Standar Layanan dan Prosedur Pelayanan Sengketa Informasi Pemilihan Umum, merupakan regulasi yang harus menjadi standar operasional KPU dalam memberikan akses informasi ke masyarakat. ‘’KPU pada tiap tingkatan harus jadi contoh lembaga publik dalam implementasi UU Kebebasan Informasi,’’jelas Yulhasni.

‘’KPU pada tiap tingkatan harus jadi contoh lembaga publik dalam implementasi UU Kebebasan Informasi,’’ Pelatihan tersebut, papar Yulhasni, sudah digelar di dua zona, yakni zona Tabagsel dan zona Medan. Untuk zona Tabagsel diikuti KPU Tapsel, KPU Sidimpuan, KPU Padanglawas, KPU Padanglawas Utara, dan KPU Mandailing Natal. Kegiatan tersebut dipusatkan di Kantor KPU Tapanuli Selatan.

Sementara di Zona Medan diikuti KPU

Penyelenggara Pemilu (DKPP), akan tetapi juga sangat berpotensi untuk diadukan ke Komisi Informasi jika tidak memberikan pelayanan informasi sebagaimana telah diatur dalam UU tersebut. ‘’Makanya kita sangat menekankan pentingnya setiap KPU Kabupaten/Kota memiliki website, sebagai salah satu cara memberikan pelayanan informasi kepada masyarakat,’’kata Yulhasni.

Seluruh komisioner KPU Sumut memberikan berbagai materi tentang kehumasan tersebut. Benget M Silitonga (Kordinator Divisi Teknis) menjelaskan tentang berbagai regulasi terkait informasi publik, Evi Novida Ginting (Kordinator Divisi Hukum) memberikan materi terkait dampak-dampak hukum terkait aspek pengabaian pelayanan informasi, Nazir

bagi KPU di Sumatera Utara membuat website agar ke depannya segala informasi akan mudah diakses oleh masyarakat. ‘’Jadi tidak ada alasan lagi misalnya jika ada anggapan bahwa KPU sebagai lembaga publik tidak akomodatif terhadap permintaan informasi dari siapa pun,’’kata Mulia.

Pelatihan kehumasan dan website tersebut, ujar Mulia, diikuti oleh ketua, divisi sosialisasi/data dan operator website di masing-masing KPU Kabupaten/Kota. Khusus untuk pengelolaan website, kata Mulia, pihaknya menggandeng Muslim Ramli, praktisi yang selama ini diperbanntukan Perludem untuk membantu pengelolaan media center dan website di KPU Sumut.

(BOW) Edisi Maret - April 2015

SUARA KPU 55

SUARA DAERAH

21 KPU Di Jawa Tengah Siap Melaksanakan Pilkada Serentak 2015

Semarang - Komisi Pemilihan Umum (KPU) Provinsi Jawa Tengah menggelar acara temu media dengan media cetak maupun elekronik yang berada di Kota Semarang, Selasa (1/4). Kegiatan yang berlangsung di Ruang Pusat Informasi Masyarakat (PIM) KPU Provinsi Jawa Tengah ini dilaksanakan guna memberikan informasi terkini terkait penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota serentak Tahun 2015.

Wahyu Setiawan sebagai Divisi Sosialisasi dan Pendidikan Pemilih menjelaskan bahwa KPU Jawa Tengah dan jajaran KPU Kab./Kota di Jawa Tengah siap melaksanakan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota serentak Tahun 2015.

Edisi Maret - April 2015

SUARA KPU 56

“Pada tahun 2015 ini ada 21 KPU Kabupaten/Kota di Jawa Tengah yang siap melaksanakan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota serentak, saat ini sembari menunggu draft PKPU yang akan disahkan oleh KPU RI, kami beserta KPU Kabupaten/Kota yang melaksanakan Pilkada serentak sedang merancang regulasi untuk menunjang proses Pilkada Serentak yang rencananya akan diselenggarakan pada tanggal 9 Desember 2015 “ tutur Wahyu pada pembukaan Temu Media.

Sesuai jadwal Akhir Masa Jabatan (AMJ) Kepala Daerah di Jawa Tengah, Tercatat 21 Kabupaten./Kota di Jawa Tengah yang akan melaksanakan Pilkada Serentak di tahun 2015 yaitu, Kota Semarang, Kab. Rembang, Kab. Purbalingga, Kab.

Kebumen, Kota Surakarta, Kab. Boyolali, Kota Pekalongan, Kab. Blora, Kab, Kendal, Kota Magelang, Kab. Sukoharjo, Kab. Semarang, Kab. Purworejo, Kab. Wonosobo, Kab. Wonogiri, Kab. Klaten, Kab. Pemalang, Kab. Grobogan, Kab. Demak, Kab. Sragen dan Kab. Pekalongan Mengenai anggaran Pilkada, Wahyu mengungkapkan telah siap. “ Anggaran Pilkada masing-masing Kab/Kota sudah siap. Berhubung sesuai draf Peraturan KPU kampanye dibiayai oleh KPU, maka KPU Kabupaten/Kota menyusun ulang kebutuhan anggaran tersebut disesuaikan dengan kemampuan daerah masingmasing”, tambahnya. (yoed/red/bow)

SUARA DAERAH

KPU Kabupaten/Kota se-Jateng Siap Melaksanakan Riset Partisipasi Pemilih "Langkah awal riset adalah dalam menentukan tema harus memperhatikan sumber daya yang dimiliki seperti penguasaan materi persoalan dan konsep, kemudahan sumber data, pengumpulan data, olah data, faktor pendukung, dan sebagainya. Yang terpenting adalah penguasaan konsep. Selanjutnya pilihan tema akan berkaitan erat dengan pemilihan metode riset�

Semarang - KPU Provinsi Jawa Tengah menyelenggarakan kegiatan Rapat Koordinasi Pusat Pendidikan Pemilih dengan mengundang 35 Kabupaten/Kota Se - Jawa Tengah, Kamis (16/4). Rakor ini mengambil tema "Riset dan Pemetaan Tingkat Partisipasi Masyarakat Dalam Pemilu".

literacy); dan kesukarelaan warga dalam politik (political voluntarism).

Untuk memberikan bekal pengetahuan dasar terkait riset, KPU Provinsi Jawa Tengah menghadirkan Andreas Pandiangan dari Lembaga Pengembangan Demokrasi dan Kepemiluan UNIKA Soegijapranata, Semarang.

"KPU RI telah menerbitkan Renstra 20142019 yang fokus pada program dan kegiatan pengembangan kelembagaan, penyampaian informasi pemilu dan pendidikan pemilih. Khusus pendidikan pemilih, dalam program ini diwadahi kegiatan riset terhadap tingkat partisipasi masyarakat pada pemilu-pemilu yang lalu.

Melalui riset ini diharapkan dapat menjadi dasar penyusunan kebijakan dalam merumuskan strategi peningkatan partisipasi masyarakat yang efektif pada pemilu berikutnya," ujar Anggota KPU Provinsi Jateng Muhammad Hakim Junaidi.

"KPU Provinsi Jawa Tengah menghadirkan Drs. Andreas Pandiangan, M.Si sebagai narasumber untuk membedah riset pemilu secara lebih mendalam, khususnya menyangkut metodologi riset penelitian dan langkah-langkahnya", kata Hakim.

"Langkah awal riset adalah dalam menentukan tema harus memperhatikan sumber daya yang dimiliki seperti

penguasaan materi persoalan dan konsep, kemudahan sumber data, pengumpulan data, olah data, faktor pendukung, dan sebagainya. Yang terpenting adalah penguasaan konsep. Selanjutnya pilihan tema akan berkaitan erat dengan pemilihan metode riset", papar Andreas.

Hasil riset akan dipublikasikan kepada masyarakat dalam bentuk buku hasil riset dan policy brief, sebuah alternatif bentuk ringkasan laporan riset. "Untuk membuat laporan riset menjadi lebih menarik dan mudah dibaca oleh masyarakat, saya menyarankan agar dibuat alternatif bentuk ringkasan laporan riset, contohnya seperti policy brief ", sambung Andreas. (nar/red/bow)

Sebagai dasar pijakan KPU Kabupaten/Kota, KPU RI telah menerbitkan pedoman riset tentang partisipasi pemilih dalam pemilu melalui Surat Edaran KPU Nomor 155/KPU/IV/2015. Lewat Surat Edaran ini KPU telah menentukan lima tema riset yang dapat dipilih oleh KPU Kabupaten/Kota, antara lain kehadiran dan ketidakhadiran pemilih di TPS (voter turn out), perilaku memilih (voting behaviour), politik uang (money politics/vote buying), tingkat melek politik warga (political Edisi Maret - April 2015

SUARA KPU 57

SUARA DAERAH

Komisi I DPRD Bungo Kunjungi KPU Provinsi Jambi Jambi – Di samping Pemilihan Gubernur, Provinsi Jambi pada 2015 ini juga akan menggelar Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) serentak untuk empat kabupaten dan satu kota.

Keempat kabupaten tersebut antara lain Kabupaten Bungo, Kabupaten Tanjab Barat, Kabupaten Tanjab Timur dan Kabupaten Batanghari. Sedangkan satu Kota yang juga akan menyelenggarakan pilkada adalah Kota Sungai Penuh.

Pasangan Bupati dan Wakil Bupati Bungo akan berakhir pada Juni 2016, atau sememster 1 tahun 2016. Maka berdasarkan ketentuan dalam UU Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota, Kabupaten Bungo termasuk ke dalam gelombang I Pilkada serentak pada bulan

Desember 2015.

Atas dasar itu, DPRD Kabupaten Bungo mengunjungi KPU Provinsi Jambi, Selasa (24/3), guna membicarakan kesiapannya dalam melaksanakan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati yang direncanakan 9 Desember 2015.

Kunjungan DPRD Bungo berserta rombongan ini dipimpin oleh Ketua Komisi I DPRD Bungo, Muslim. Rombongan disambut di Ruang Aula KPU Provinsi Jambi, Jln A. Thalib No. 33 Telanaipura, Jambi.

Secara keseluruhan rombongan DPRD Bungo berjumlah 15 orang yang terdiri dari 11 orang anggota dan didampingi 4 orang dari sekretariat DPRD.

Ketua KPU Provinsi Jambi H. M. Subhan didampingi oleh seluruh komisioner dan staf sekretariat KPU Provinsi Jambi memimpin jalannya pertemuan.

Subhan memulai sambutannya dengan memperkenalkan personil KPU Provinsi Jambi. Selanjutnya ia menjelaskan mengenai mekanisme penganggaran dana hibah Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota.

Selanjutnya, Ketua rombongan DPRD Bungo diberi kesempatan untuk menyampaikan sambutan sekaligus memperkenalkan rombongan. Acara kunjungan diakhiri dengan sesi tanya jawab yang lebih difokuskan pada sharing anggaran Pilkada. (nas/bow-ed)

“Pasangan Bupati dan Wakil Bupati Bungo akan berakhir pada Juni 2016, atau sememster 1 tahun 2016. Maka berdasarkan ketentuan dalam UU Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota, Kabupaten Bungo termasuk ke dalam gelombang I Pilkada serentak pada bulan Desember 2015.�

Edisi Maret - April 2015

SUARA KPU 58

SUARA DAERAH

KPU Pandeglang Gelar Sosialisasi UU Pemilihan Kepala Daerah Pandeglang – Dalam rangka memberikan pemahaman persiapan pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Pandeglang, Komisi Pemilihan Umum (KPU) Pandeglang menggelar sosialisai UU Nomor 8 tahun 2015 tentang perubahan atas UU Nomor 1 tahun 2015 tentang penetapan Perppu Nomor 1 tahun 2014 tentang pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota menjadi undangundang. Acara yang bertempat di Oproom II Setda Pandeglang, Jum’at (10/4), ini dihadiri oleh semua utusan partai politik se-Kabupaten Pandeglang, unsur Muspida Pandeglang.

Hadir dalam kesempatan ini, Anggota Bawaslu Banten Solihin, serta Anggota KPU Banten Didih M. Sudi. Pemaparan mareri disampaikan oleh seluruh Komisioner KPU Pandeglang, yakni Ahmad Suja’i, A. Munawar, Abdurrohim, Ade Mulyadi dan Ida Jahidatul Falah.

Sosialisai yang membedah beberapa poin dalam undang-undang pilkada, diantaranya jadwal pelaksanaan, daftar pemilih, pencalonan, kampanye dan dana kampanye, dan tata cara penyelesaian sengketa pemilihan, disambut antusias oleh peserta yang hadir.

“Acara sosialisai ini dilaksanakan bukan hanya sebagai bagian dari kewajiban KPU di daerah, namun juga sebagai kesiapan KPU Pandeglang menyelenggarakan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati pada 9 Desember 2015,” ungkap Ahmad Suja’i dalam sambutan saat membuka acara.

Ia menambahkan, semoga dengan dilaksanakannya kegiatan ini dapat memberi pemahaman kepada peserta yang hadir, sebagai wakil dari masyarakat dan menyatukan persepsi atas isi undangundang tersebut.

Sementara itu, Abdurrohim mengatakan, sesuai ketentuan undang-undang, Kabupaten Padenglang masuk dalam pelaksanaan pemilihan bupati dan wakil bupati di tahun ini. “Mengingat hal tersebut semua pihak diharapkan berupaya secara oftimal dalam persiapan maupun penyelenggaraannya, berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan serta mengawasi dan berperan aktip dalam setiap tahapan yang akan dilaksanakan, demi terwujudnya pelaksanaan pemilihan berkualitas.” ungkapnya.

“Terkait persoalan ketersediaan anggaran, seperti yang ditanyakan oleh beberapa peserta sosialisasi, sepenuhnya kami

percaya kepada pemerintah daerah yang saat ini sedang melakukan upaya penganggaran, agar pemilihan dapat dilaksanakan pada tahun ini. Tentunya melalui hasil rasionalisasi yang objektif,” tambah Abdurrohim.

Sadikin, utusan dari Partai Demokrat, Pandeglang, mempertanyakan kesiapan anggaran. “Lebih baiknya KPU Pandeglang memastikan apakah anggaran untuk pelaksanaan pilkada sudah siap teranggarkan atau belum, selain mengadakan kegiatan sosialisasi persiapan pemilihan,” ujarnya.

Sedangkan Utuy Setiadi, Asisten Daerah bidang Pemerintahan Pemda Pandeglang, yang berkesempatan hadir dalam acara tersebut mengatakan, terkait proposal pengajuan dana pilkada saat ini sedang dalam proses verifikasi tim pemerintah daerah dan draf Surat Keputusan Bupati untuk anggaran pilkada pun sedang dalam penyusunan. “Kami pun sedang menunggu Peraturan Mendagri dan juga akan mengolsultasikannya. Artinya pemda saat ini sedang mengupayakan tersedianya dana untuk pelaksanaan pemilihan bupati dan wakil bupati, karena belum teranggarkannya,” ungkap Utuy. (divhukmas/bow)

Edisi Maret - April 2015

SUARA KPU 59

SUARA BILIK

Ahmad Shidqi :

Mengelola Pemilu di Kota Pelajar langsung turut aktif mengawal transisi demokrasi pasca reformasi 1998. Bersama rekan-rekan mahasiswa lain di Yogyakarta, ia kerap turun ke jalan menggelar aksi demonstrasi. “Mungkin karena keseringan ikut demo itu, lalu saya terpilih sebagai Ketua Presidium Mahasiswa Fakultas Ushuluddin UIN Sunan Kalijaga pada tahun 1999-2001,” kata Shidqi, ketika berbincang dengan reporter Suara KPU di selasela kegiatan Gowes bersama Ketua KPU Husni Kamil Manik, di Sleman, Jumat (12/6).

Sleman – Sejak duduk di bangku Madrasah Aliyah (MA) Nurul Jadid, Probolinggo, Ahmad Shidqi telah memiliki minat khusus terhadap isu-isu politik.

Namun ketertarikan itu dalam arti luas atau secara umum, sehingga ia tidak ingin terjebak masuk dalam kegiatan politik partisan atau politik kepartaian.

Ia kemudian mendapatkan penyaluran minatnya tersebut setelah hijrah ke Yogyakarta, menempuh jenjang pendidikan di perguruan tinggi.

Menurutnya, saat itu Yogyakarta dikenal sebagai kota aktifis pro demokrasi.

Begitu diterima di jurusan Tafsir-Hadis UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, ia Edisi Maret - April 2015

SUARA KPU 60

Semangat aktivisme Shidqi tidak memudar begitu menyelesaikan studi strata-1.

Ia lantas menjadi volunteer di sebuah Lembaga Swadaya Mastarakat (LSM) yang fokus pada isu-isu Islam, Demokrasi dan HAM, yaitu Lembaga Kajian Islam dan Sosial (LKiS).

Di LKiS, Shidqi semakin mengasah naluri aktivismenya. Dia sempat dipercaya mengemban jabatan koordinator divisi advokasi, yang salah satu tugasnya ialah mengawal proses pemilu bersama LSM lain, yang tergabung dalam Jaringan Pendidikan Pemilih untuk Rakyat (JPPR).

Menghadapi pemilu pertama pasca reformasi, yaitu pemilu 1999, LKiS pernah menerbitkan buku saku “Islam dan Pemilu” sebagai bentuk pendidikan politik terhadap rakyat dari perspektif Islam.

Setelah lima tahun di LKiS, Shidqi

kemudian bergabung dalam Perkumpulan SYARIKAT (Masyarakat Santri untuk Advokasi Rakyat), sebuah LSM yang bertujuan untuk memfasilitasi resolusi konflik yang terjadi di Indonesia.

Di tengah kesibukannya di Syarikat tersebut, Shidqi juga tercatat sebagai dosen di sebuah perguruan tinggi Islam berbasisi pesantren di Yogyakarta, yaitu Sekolah Tinggi Agama Islam Sunan Pandanaran (STAISPA). Di sana dia mengampu mata kuliah Islam dan Politik Kewarganegaraan.

“Kemudian, begitu ada kesempatan untuk mendaftar seleksi di KPU Sleman, maka segera saja saya mendaftar dan alhamdulillah diterima,” ungkap Shidqi.

Ia menuturkan bahwa sebenarnya, sejak lulus kuliah, sudah tertarik untuk masuk dan bergabung di KPU. “Saya merasa passion saya di KPU ini. Tapi saat itu umur saya belum mencukupi, karena harus minimal 30 tahun. Sehingga saya urung daftar. Saya merasa passion saya ada di KPU atau penyelenggara Pemilu,” ujarnya.

Tantangan Mengelola Pemilu di Sleman Sleman adalah sebuah kabupaten di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta, selama ini dikenal sebagai kota Pendidikan. Banyak perguruan tinggi atau kampus-kampus besar di Yogyakarta sebenarnya secara administratif terletak di wilayah Kabupaten Sleman. Di antaranya UGM, UNY, UIN, UPN, UII, Sanata Darma, Atmajaya, dan lain-lain. Di samping itu, sebagai salah satu destinasi wisata, baik turis lokal maupun mancanegara, Yogyakarta lengkap dengan pusat perbelanjaan besar dan hotel-hotel

SUARA BILIK berbintang, termasuk di Sleman sendiri.

dari mahasiswa sekitar 7000-an. Para mahasiswa itu rela mengantri di loket Kaitannya dengan KPU dan kepemiluan, yang disediakan oleh KPU Sleman hingga fakta sosialogis tersebut turut membentuk berjam-jam hanya untuk memperoleh karakteristik pemilih yang ada di Sleman. kartu A-5 ini.

Sehingga untuk mengelola pemilu di Sleman merupakan suatu tantangan “Bahkan ada salah satu mahasiswa yang tersendiri. “Betapa tidak, jumlah saya temui sudah antri untuk dapat A-5 mahasisiwa yang notabene sebagain besar sejak jam 12 siang dan baru bisa pendatang itu jumlahnya sekitar 300 didapatkan A-5 jam 16.00. Ini ribuan. Di antara 300 ribu mahasisiwa itu, menunjukkan kesadaran politik dan sekitar 60% tinggal dan berdomisili di kepedulian mahasisiwa Yogyakarta sangat Sleman. Sehingga mereka harus kita tinggi terhadap pemilu, apalagi dalam akomodir hak-hak politiknya dalam Pilpres 2014 kemarin,” kata Shidqi. pemilu. Apalagi mahasiswa selama ini dikenal sebagai komunitas kritis yang peka Menghadapi mahasiswa dengan jumlah terhadap isu-isu politik dan demokrasi, yang cukup besar tentu bukan perkara maka sedikit saja kita salah mereka akan mudah. Sebab mereka merupakan protes atau demo,” ungkap Shidqi. kalangan masyarakat yang masih dipenuhi dengan gelora muda serta pemikiran yang Karena itu, lanjutnya, untuk sangat kritis. Sebagai Shidqi Ketua KPU, mengakomidir hak-hak politik para Shidqi beruntung memiliki pengalaman mahasisiwa ini, KPU Sleman dalam pemilu panjang dalam gerakan mahasiswa. legislatif kemarin membentuk TPS Sehingga dalam membangun komunikasi Kampus. Dalam TPS kampus ini, seluruh dengan berbagai elemen mahasisiwa, DPT-nya adalah mahasisiwa. kaitannya dengan pelaksanaan pemilu, cukup mudah dan tidak membuatnya “KPU Sleman sejak awal, yaitu pada masa gugup. Bahkan ketika ada sekelompok pendataan pemilih sudah meminta mahasiswa yang berunjuk rasa kepada para mahasisiwa untuk membuat mendatangi Kantor KPU Sleman saat hari surat pernyataan akan menggunakan hak pemungutan suara Pilpres lalu, yang pilihnya di Sleman, sehingga mereka di tempat asalnya akan dicoret atau tidak akan terdata lagi. Dari situlah kemudian mereka bisa kita jadikan basis untuk pendirian TPS Kampus. Di TPS kampus ini para petugas KPPS-nya juga terdiri dari gabungan unsur mahasiswa, yang tentunya yang sudah berumur 25 tahun, biasanya mahasiswa pasca sarjana, dan unsur masyarakat sekitar kampus. Di UGM ada 6 TPS dan di UNY ada 3 TPS,” papar Shidqi.

Shidqi mengatakan, pada saat Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden (Pilpres) 2014 lalu, KPU Sleman melayani permintaan A-5 (kartu pindah memilih)

memprotes karena tidak bisa mencoblos menggunakan karena KTP mereka bukan KTP Sleman, maka Shidqi pun melayani protes mahasiswa itu dengan santai.

Targetkan Partisipasi Pilkada 2015 Capai 85% Bersama para anggota KPU Sleman lain dan jajarannya, Ahmad Shidqi berhasil mengatasi berbagai halangan serta masalah dengan sukses menggelar pesta demokrasi pada Pemilu 2014 lalu. Bukti sukses itu di antaranya, KPU Sleman adalah salah satu KPU Kabupaten yang ada di DIY yang tidak mengalami gugatan ke Mahkamah Konstitusi (MK) pada saat Pileg maupun Pilpres 2014 lalu.

“Ini menunjukkan kepercayaan masyarakat Sleman terhadap hasil kerja KPU Sleman cukup tinggi,” terang Shidqi.

Selain itu, Shidqi memaparkan, partisipasi masyarakat Sleman dalam pemilu cukup tinggi. Pada Pileg 2014, angka partisipasi masyarakat di Sleman mencapai angka 80,4 %. Persentasi tersebut mengaami peningkatan pada Pilpres 2014, yakni mencapai 80,7 %.

“Ini menunjukkan kesadaran politik warga

Bimtek relawan Demokrasi Edisi Maret - April 2015

SUARA KPU 61

SUARA BILIK

Sosialisasi Mutarlih

Sleman cukup tinggi untuk berpartsisipasi dalam Pemilu. Karena itu, KPU Sleman menargetkan dalam Pilkada 2015 ini angka partsispasinya akan mencapai angka 85 %,” ujar Shidqi.

Saat ini, KPU Kabupaten Sleman menjadi salah satu lokasi Pilot Project KPU RI dalam program pusat pendidikan pemilih.

Agar pilot Project ini lebih serius dan bersifat jangka panjang, maka KPU Sleman telah membangun kerjasama yang mutualistik dengan Jurusan Ilmu Politik dan Pemerintahan Fisipol UGM. Menyambut Pilkada.

Terkait dengan persiapan menyambut Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sleman tahun 2015 ini, Shidqi dan komisioner KPU Sleman lainnya telah mempersiapkan semua tahapannya dengan baik. Setelah menetapkan PPK dan PPS pada 18 Mei 2015, KPU Sleman langsung menggedor pelaksanaan Pilkada Sleman dengan acara Launchig Pemilukada Sleman 2015 melalui aksi senam sehat.

Dalam kegiatan senam sehat tersebut, KPU Sleman mengundang seluruh Edisi Maret - April 2015

SUARA KPU 62

stakeholder pilkada, seperti bupati, wakil Bupati, Ketua DPRD, pimpinan SKPD, PPK, PPS, Camat, Kepala Desa, LSM, Ormas, media massa, komunitas kaum muda, pemilih berkebutuhan khusus, dan lainnya. Pada acara yang juga dihadiri seluruh komisioner KPU DIY itu dilakukan pula peluncuran maskot dan jingle Pilkada Sleman 2015.

Tidak seperti dalam Pilkada sebelumnya pada tahun 2010 yang terdapat empat pasang calon perseorangan, Pilkada 2015 ini sama sekali tidak ada calon perseorangan. “Meski pengumuman sudah kita publikasikan secara masif, baik lewat pertemuan langsung, iklan di media massa, talkshow di TV, iklan di radio, dan sosialisasi tatap muka, namun sampai tenggat akhir penyerahan berkas, 15 Juni 2015, tidak ada satu pun calon perseorangan yang menyerahkan syarat dukungan ke KPU Sleman. Hal ini mungkin disebabkan karena tingginya porsentase persyaratan bagi calon perseorangan Sleman yaitu 6,5 % dari total penduduk sleman yang berjumlah 1.063.448,” jabar Shidqi.

Sementara itu, dalam mengakomodir

pemilih, KPU Sleman tidak menerapkan langkah sebagaimana pada Pileg dan Pilpres, yang mengakomodir pemilih dengan KTP luar Sleman. Karena dalam Pilkada ini semua pemilih harus KTP Sleman, atau sebagai penduduk Sleman.

Dengan kondisi itu, KPU Sleman berharap akan lebih ringan dan mudah dalam menjalankan tugasnya. “KPU Sleman tidak perlu lagi mempersiapkan TPS kampus atau mendata lagi mahasisiwa yang akan mencoblos. Yang justru perlu dilakukan oleh KPU Sleman adalah “membersihkan” data pemilih Pilkada ini dari unsur-unsur pemilih yang bukan penduduk Sleman, seperti kebanyakan para mahasiswa itu,” kata Shidqi.

Ia menyatakn, hal itu bukan pekerjaan mudah, karena data pemilih yang ada dalam DP4, masih mencantumkan data pemilih non-Sleman. Oleh karenanya, KPU Sleman harus bekerja keras dan penuh ketelitian dalam melakukan pemutakhiran data pemilih, agar kualitas Pilkada Sleman menjadi lebih baik dari pemilu-pemilu sebelumnya.

(ISM)

SUARA IMAM BONJOL SUARA PILKADA

SUARA PILKADA

Agar Kampanye Tak Mengalami Distorsi Kampanye diharapkan menjadi ajang kontestasi gagasan antar kandidat. Melalui kampanye, mereka mempertarungkan kekuatan visi, misi dan programnya dihadapan pemilih untuk membuktikan diri sebagai calon pemimpin yang layak dipilih. Namun acapkali aktivitas kampanye mengalami distorsi akibat pertarungan yang tak seimbang. Pasangan calon yang bermodal besar dapat berkampanye secara massif dan intensif. Sementara pasangan calon yang bermodal cekak tidak dapat menjangkau pemilih secara maksimal.

SuaraKPU - Padahal kampanye berpengaruh secara langsung atau tidak langsung terhadap pemilih dalam memberikan suara. Dalam setiap pemilu maupun pilkada terdapat kecenderungan, kandidat yang berkampanye paling massif dan intensif keluar sebagai pemenang.

Dengan modal besar, pasangan calon tertentu dapat menyebar bahan kampanye dan memasang alat peraga dalam jumlah banyak. Mereka juga dapat beriklan di media massa cetak dan elektronik, menggelar pertemuan tatap muka, pertemuan terbatas, dan aktivitas kampanye lainnya secara massif dan intensif.

Dominasi kandidat bermodal besar dan memiliki relasi yang kuat dengan jaringan media dalam aktivitas kampanye akan membuat makna kampanye menjadi bias. Calon yang kurang mampu dari sisi finansial atau tidak mempunyai relasi yang kuat dengan jaringan media menjadi kurang terpublikasi. Padahal, bisa jadi kandidat tersebut memiliki kompetensi dan integritas yang lebih baik dibanding kandidat

bermodal besar.

Jika hal itu terjadi, maka yang merugi tak hanya pasangan calon yang kurang mampu dari sisi finansial atau kedekatan dengan media saja, tapi juga masyarakat pemilih. Masyarakat akan kehilangan kesempatan untuk mengenali dan memilih sosok calon pemimpin terbaik yang diharapkan dapat mengelola pemerintahan daerah dengan baik. Untuk itu, kepentingan kampanye bukan sematamata milik kandidat tapi juga pemilih.

Selain untuk mengetahui visi, misi dan program, pemilih juga membu-tuhkan informasi yang detail tentang pribadi kandidat. Jika pemilih tidak memiliki pemahaman yang utuh tentang apa dan siapa yang akan mereka pilih maka akan terjadi ekspektasi warga yang akan mengarah pada erosi kepercayaan dalam demok-rasi. Untuk itu, aktivitas kampanye harus dapat menjangkau pemilih secara luas.

Pertarungan yang tak seimbang antar kandidat tidak saja mengusik rasa keadilan, tetapi dapat menggeser akti-vitas kampanye dari kontestasi gagasan menjadi kontestasi

uang.

Prinsip jujur, terbuka dan

dialogis dalam berkampanye menjadi terabaikan. Kandidat dan pemilih terjebak dalam politik transaksional. Untuk mencegah potensi distorsi dalam kampanye itulah prinsip kesetaraan dan keadilan dalam berkampanye mutlak diperlukan.

Semangat keadilan dan kesetaraan inilah yang ingin dibangun oleh Undang Undang Nomor 8 Tahun 2015 dalam aktivitas kampanye calon kepala daerah dan wakil kepala daerah. Untuk itu empat dari tujuh metode kampanye pilkada, pelaksanaannya difasilitasi oleh penyelenggara pemilu dan didanai dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Empat metode kampanye yang fasilitasi tersebut adalah penyebaran bahan kampanye, pemasangan alat peraga, iklan di media massa cetak dan elektronik dan debat antar pasangan calon.

Sementara untuk aktivitas kampanye pertemuan terbatas, pertemuan tatap muka dan kegiatan lain dilakukan oleh peserta pilkada. Pendanaannya juga menjadi tanggung jawab pasangan calon. “Ini yang membedakan aktivitas kampanye pilkada serentak dengan sebelumnya. Sekarang ini ada kampanye yang dilakukan oleh penyelenggara pemilu, adapula yang dilaksanakan oleh peserta pemilu. Perubahan regulasi ini dalam rangka menghadirkan prinsip adil dan setara dalam aktivitas kampanye,� terang Komisioner KPU RI Ferry Kurnia Rizkiyansyah, Rabu (22/4).

Regulasi kampanye dalam UU Nomor 8 tahun 2015 telah dijabarkan KPU dalam peraturan KPU tentang Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Wali Kota dan Wakil Wali Kota. Untuk bahan kampanye terdapat empat jenis yaitu selebaran, Edisi Maret - April 2015

SUARA KPU 63

SUARA IMAM BONJOL SUARA PILKADA

brosur, pamphlet dan poster. “Spesifikasi masing-masing bahan kampanye sudah kita tetapkan. Untuk materi dan desain dibuat dan dibiayai oleh pasangan calon.

Demikian pula penyebarannya menjadi kewajiban petugas kampanye yang ditunjuk oleh pasangan calon. Kewajiban KPU hanya mencetak saja,” jelasnya.

Untuk alat peraga kampanye lanjut Ferry, KPU memfasilitasi pembuatan dan pemasangannya. Terdapat tiga jenis alat peraga yang difasilitasi KPU yakni baliho/billboard/videotron, spanduk dan umbul-umbul. Bilboard paling banyak lima buah untuk setiap pasangan calon untuk setiap kabupaten/kota. Spanduk paling banyak 2 buah untuk setiap pasangan calon di setiap desa. Sementara umbulumbul paling banyak 20 buah setiap pasangan calon di setiap kecamatan.

Untuk pemasangan alat peraga, KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota berkoordinasi dengan pemerintah provinsi, kabupaten/kota, kecamatan dan perangkat desa untuk menetapkan lokasi pemasangan alat peraga.

“Berapa jumlah anggaran yang dibutuhkan sangat terkait dengan jumlah kepala keluarga, jumlah wilayah administrasi di setiap daerah dan ketersediaan anggaran.

Sebab untuk bahan kampanye jumlahnya sesuai dengan jumlah kepala keluarga, sementara untuk alat peraga sangat terkait dengan jumlah kabupaten/kota, kecamatan dan desa/kelurahan,” terang Ferry.

Di luar bahan kampanye yang telah disediakan oleh KPU, pasangan calon diperbolehkan mencetak sendiri bahan kampanye untuk jenis tertentu seperti kaos, topi, mug, kalender, kartu nama,

patung dan stiker. “Bahan-bahan tersebut jika dikonversikan dalam bentuk uang, nilainya tidak boleh lebih dari Rp25 ribu,” ujar Ferry.

Untuk pertemuan terbatas digelar di dalam ruangan dengan jumlah peserta maksimal 2000 orang untuk tingkat provinsi dan 1000 orang untuk tingkat kabupaten/kota. Sementara pertemuan tatap muka dan dialog dapat dilakukan di dalam ruangan maupun luar ruangan dalam bentuk kunjungan pasar, kunjungan ke tempat tinggal warga, komunitas dan tempat umum lainnya.

Pasangan calon juga dapat melaksanakan kegiatan lain dalam bentuk rapat umum, kegiatan kebudayaan, olahraga, kegiatan sosial dan kampanye melalui media sosial.

Untuk rapat umum digelar maksimal 2 kali untuk pemilihan gubernur dan satu kali untuk pemilihan bupati dan wali kota.

Sementara pemasangan iklan di media massa cetak dan elektronik dilaksanakan selama 14 hari sebelum masa tenang.

Jumlah penayangan iklan di televisi untuk setiap pasangan calon paling banyak 10 spot berdurasi 30 detik setiap stasion televisi setiap hari. Untuk radio setiap pasangan calon paling banyak 10 spot berdurasi 60 detik setiap stasiun radio setiap hari.

“Untuk penayangannya KPU akan berkoordinasi dengan media cetak dan elektronik yang akan dijadikan sebagai media mitra. Dalam menetapkan jadwal, KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota wajib memberikan kesempatan dan alokasi waktu yang sama dan berimbang kepada setiap pasangan calon,” ujar Ferry.

Agar kampanye menjadi lebih efesien dan tidak membebani pasangan calon, KPU

melakukan pembatasan pengeluaran biaya kampanye. Pembatasan dilakukan dengan memperhitungkan metode kampanye, jumlah kegiatan, perkiraan jumlah peserta, standar biaya daerah, bahan kampanye yang diperlukan, cakupan wilayah dan kondisi geografis, logistik dan manajemen kampanye.

“Kita membatasi biaya kampanye agar setiap pasangan calon tidak jor-joran. Ini salah satu cara yang kita lakukan agar biaya kampanye setiap pasangan calon terukur dan mereka tidak terjebak dengan politik uang,” ujarnya.

Sosialisasi Sosialisasi juga menjadi perhatian utama KPU dalam penyelenggaraan pilkada serentak. Sebab partisipasi pemilih pilkada secara nasional telah diambang titik kritis, terutama di sejumlah kota besar di Indonesia seperti Medan, Surabaya dan Bandung.

“Setidaknya ada tiga metode yang akan kita gunakan untuk aktivitas sosialisasi, yakni komunikasi massa seperti tatap muka, pertemuan terbatas, diskusi; iklan di media cetak, elektronik, media sosial dan sosialisasi lewat berbagai jejaring yang kita miliki,” terang Ferry.

Sebagai acuan bagi KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota, KPU kata Ferry telah menyusun peraturan KPU tentang Sosialisasi dan Partisipasi Masyarakat.

Selain metode sosialisasi yang telah dirumuskan dalam peraturan, lanjut Ferry, daerah dapat melakukan inovasi dan kreasi sesuai dengan kebutuhan dan karakter pemilih di daerahnya.

(BOW)

Kampanye diharapkan menjadi ajang kontestasi gagasan antar kandidat. Melalui kampanye, mereka mempertarungkan kekuatan visi, misi dan programnya dihadapan pemilih untuk membuktikan diri sebagai calon pemimpin yang layak dipilih. Namun acapkali aktivitas kampanye mengalami distorsi akibat pertarungan yang tak seimbang. Pasangan calon yang bermodal besar dapat berkampanye secara massif dan intensif. Sementara pasangan calon yang bermodal cekak tidak dapat menjangkau pemilih secara maksimal.

Edisi Maret - April 2015

SUARA KPU 64

SUARA IMAM BONJOL SUARA PILKADA

Beri Akses Kepada Pengawas Demi Pilkada Berkualitas Untuk itu, Nasrullah meminta KPU untuk membuka akses informasi dan melibatkan Bawaslu/Panwaslu dalam setiap tahapan pemilihan, terutama tahap pencalonan, pemungutan dan penghitungan suara, rekapitulasi suara dan penetapan calon terpilih. "Libatkan bawaslu dalam setiap tahapan. Semakin banyak yang terlibat pada setiap tahapan maka semakin kecil potensi penyimpangan yang terjadi," ujarnya.

Jakarta, kpu.go.id - Komisi Pemilihan Umum berkomitmen untuk membuka akses informasi yang seluas-luasnya kepada Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) dan Panitia Pengawas Pemilu (Panwaslu) dalam pelaksanaan pilkada serentak tahun 2015. Komitmen keterbukaan itu diperlukan dalam rangka mewujudkan pilkada yang luber dan jurdil.

“Panwas adalah partner yang mempunyai tujuan yang sama dengan KPU, yakni membuat pilkada ini berjalan sesuai dengan azas-azas dan aturan yang berlaku. Jadi kita harus memberikan akses yang penuh,” kata Komisioner KPU RI Hadar Nafis Gumay dalam Bimbingan Teknis (Bimtek) Pilkada gelombang ke-3 yang digelar Mataram, Nusa Tenggara Barat (NTB), Sabtu (25/4) lalu.

Menurutnya, KPU perlu melibatkan pengawas pemilu pada setiap tahapan pemilihan. “Agar pengawasan itu efektif, maka kita perlu membuka akses kepada pengawas. Setiap ada pertemuan, misal

pembukaan dokumen, atau ada permintaan dokumen, ya kita berikan,” ujarnya.

Hadar menjelaskan KPU dan Bawaslu perlu memiliki perspektif yang sama dalam penyelenggaraan pilkada, yaitu untuk menyempurnakan kualitas penyelenggaraan pemilihan. “KPU dan Bawaslu itu saling menguatkan. Itu persepektif yang kita (KPU) bangun, dan saya yakin hal itu juga dipegang oleh panwas kita,” lanjutnya.

Sejalan dengan Hadar, Komisioner Bawaslu RI, Nasrullah, mengungkapkan pemilu adalah pekerjaan kolektif antara KPU dan Bawaslu. Untuk itu, kata Nasrullah, paradigam KPU dan Bawaslu harus sama yakni membangun tata kelola pilkada yang professional dan berintegritas. “Yang membedakan KPU dan Bawaslu hanya tugas dan fungsi. KPU mengelola teknis, sementara Bawaslu melakukan pengawasan,” ujarnya.

Pada tahap pencalonan misalnya kata Nasrullah, Bawaslu/Panwaslu dapat dimasukkan ke dalam kelompok kerja (pokja) pencalonan. Dengan demikian, Bawaslu/Panwaslu akan memiliki akses yang lebih mudah terhadap aktivitas pendaftaran, verifikasi administrasi, verifikasi faktual untuk dukungan perseorangan dan penetapan pasangan calon.

"Dalam setiap rangkaian kegiatan KPU dapat membuatkan berita acara bahwa tahapan tersebut telah mendapat pengawasan dari Bawaslu/Panwaslu.

Kalau terjadi apa-apa yang bertanggung jawab terhadap proses itu bukan hanya KPU tapi pengawas juga," ujarnya.

Hati-Hati dalam Verifikasi Hadar menyebutkan untuk pilkada serentak tahun 2015 terdapat sejumlah perbedaan dibanding pilkada sebelumnya.

Pengajuan bakal pasangan calon dari jalur partai politik harus mendapat persetujuan dewan pimpinan pusat (DPP) partai.

Untuk pencalonan bupati dan wali kota, kata Hadar, pengajuan persetujuan DPP oleh pengurus partai di kabupaten/kota wajib melalui pengurus partai atau gabungan partai di tingkat provinsi. "Di Edisi Maret - April 2015

SUARA KPU 65

SUARA IMAM BONJOL SUARA PILKADA

“Agar pengawasan itu efektif, maka kita perlu membuka akses kepada pengawas.

Setiap ada pertemuan, misal pembukaan dokumen, atau ada permintaan dokumen, ya kita berikan,” sini tim verifikasi harus teliti. Jangan sampai nama pasangan calon yang diajukan dari daerah berbeda dengan nama pasangan calon yang disetujui DPP," ujarnya.

Dalam pencalonan, kata Hadar, KPU Provinsi dan Kabupaten/Kota perlu memperhatikan aspek syarat pencalonan dan syarat calon. Dalam menetapkan syarat pencalonan 20 persen kursi atau 25 persen suara bagi parpol atau gabungan parpol, petugas perlu memperhatikan rumusan matematisnya. "Untuk rumusan 25 persen suara maka suara yang digunakan sebagai pengalinya itu semua suara sah parpol, termasuk suara sah parpol yang tidak mendapatkan kursi," terang Hadar.

Jika pasangan calon diusung oleh gabungan parpol maka parpol wajib membuat nota kesepakatan yang ditandatangani ketua dan sekretaris masing-masing parpol sesuai tingkatannya. Untuk persyaratan pencalonan dari jalur perseorangan, lanjut Hadar, penduduk yang dapat memberikan dukungan adalah penduduk yang telah memenuhi syarat sebagai pemilih.

Larangan Konflik Kepentingan Komisioner KPU Ferry Kurnia Rizkiyansyah menambahkan pasangan calon kepala daerah dan wakil kepala daerah yang akan maju pada pilkada 2015 tidak boleh memiliki konflik kepentingan dengan petahana atau incumbent. “Calon tidak boleh memiliki ikatan perkawinan atau hubungan darah dengan incumbent. Itu sudah kita atur secara rinci dalam peraturan KPU tentang Pencalonan sehingga tidak ada lagi ruang untuk multitafsir,” ujar Ferry.

Edisi Maret - April 2015

SUARA KPU 66

Dalam peraturan KPU disebutkan bahwa ikatan perkawinan dengan petahana itu adalah suami maupun istri. Hubungan darah/garis keturunan satu tingkat lurus ke atas itu adalah ibu, ayat, mertua, paman dan bibi. Hubungan darah/garis keturunan satu tingkat lurus ke bawah itu adalah anak atau menantu petahan.

Sementara hubungan daerah/garis keturunan ke samping itu adalah kakak, adik dan ipar.

“Ketentuan itu berlaku pada lingkup provinsi yang sama. Jika ada pasangan calon memiliki hubungan darah/perkawinan dengan petahana tetapi akan mencalon di provinsi yang berbeda itu diperbolehkan,” ujar Ferry.

Keluarga petahana baru diperbolehkan mencalonkan diri sebagai kepala daerah atau wakil kepala daerah jika telah melewati jeda satu kali masa jabatan.

Penghitungan satu kali masa jabatan itu, lanjut Ferry juga telah diatur secara rinci dalam peraturan. Tafsiran satu kali jeda (periode) adalah ketika petahana tidak lagi memangku jabatan publiknya baik karena habis masa jabatannya, berhenti, mengundurkan diri, atau meninggal dunia.

“Jadi menghitung satu kali masa jabatan itu sejak petahana mundur atau nanti ketika masa jabatannya berakhir. Karena orang bisa saja berhenti dari masa jabatannya itu disebabkan meninggal dunia atau putusan pengadilan atau mengundurkan diri,” jelas Ferry.

Dalam peraturan KPU disebutkan bahwa kepala daerah atau wakil kepala daerah yang menjabat 2,5 tahun telah dianggap satu periode.

Dualisme Kepengurusan Parpol

Terkait kepengurusan DPP yang dapat memberikan persetujuan dalam pencalonan kepala daerah dan wakil kepala daerah, Ketua KPU RI Husni Kamil Manik di tempat terpisah menegaskan bahwa kepenurusan partai politik yang dapat mengajukan pasangan calon adalah kepengurusan yang terdaftar di Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia. Jika terjadi gugatan atas pencatatan Negara tersebut, kata Husni, maka KPU menunggu putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap atau inkracht.

“Kepengurusan partai politik harus didaftarkan ke Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkumham) sesuai ketentuan Undang Undang Nomor 2 Tahun 2011. Bagi parpol yang menggugat SK Kemenkumham, KPU menunggu inkracht pengadilan. Apabila belum inkracht, kepengurusan parpol dipersilakan menyelesaikan secara internal,” ujarnya.

Menurutnya, KPU juga memberikan alternatif bagi parpol apabila putusan pengadilan dirasa cukup panjang dan belum tuntas hingga proses pendaftaran berlangsung, bisa melakukan islah. “Dalam hal proses peradilan masih jalan, belum ada putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap, maka parpol diberi kesempatan untuk melakukan kesepakatan perdamaian atau islah," jelas Husni.

Dari islah tersebut, nantinya kedua belah pihak bisa menentukan kepengurusan mana yang akan dibawa ke Kemenkumham untuk didaftarkan. “Kepengurusannya yang disetujui antarpihak yang bersengketa di internal parpol juga harus didaftarkan kepengurusannya ke Kemenkumham," pungkasnya. (*)

Pemilu On Twitter

Edisi Maret - April 2015 SUARA KPU

67

SUARA PAKAR KPU MENJAWAB Mohon Informasi Tahapan Pilkada 2017 Tanya : Dengan hormat, sehubungan dengan akan diselenggarakannya pemilihan kepala daerah (Pilkada) serentak pada bulan Februari 2017, dapatkah saya memperoleh tahapan dan jadwal (waktu) untuk setiap tahapan tersebut?. Mengingat dari hasil pencarian saya di internet, saya hanya menemukan tahapan dan jadwal untuk Pilkada serentak Desember 2015. Apakah secara prinsip tahapan pada Pilkada Februari 2017 tersebut akan sama dengan Pilkada 2015 ?. Atas perhatian dan jawabannya saya ucapkan banyak-banyak terima kasih.

Hormat Saya, Mohammad Rizal Mobaroq Jawab : Pemilihan kepala daerah (Pilkada) serentak tahun 2017 akan dilaksanakan untuk kepala daerah yang jabatannya berakhir pada bulan Juli sampai Desember 2016 dan 2017. Ada pun tahapan dan jadual pelaksanaan Pilkada tahun 2017 secara prinsip sama dengan tahapan dan jadual Pilkada yang akan dilaksanakan secara serentak pada bulan Desember 2015.

Namun demikian, tentu saja harus ada penetapan waktu hari pemungutan suara serta penyesuaian jadual untuk masingmasing tahapannya. Saat ini KPU belum menetapkan tahapan, jadual serta hari pemungutan suara Pilkada serentak di tahun 2017.

Butuh Data Jumlah Pemilih Pilpres 2014 Tanya : Selamat malam bapak / ibu, langsung saja, saya butuh data untuk penelitian. Data yang saya butuhkan itu yakni tentang jumlah pemilih Pemilu Presiden 2014 dan Pemilu Presiden 2009, serta jumlah pemilih pemula (remaja berumur 17 tahun) dalam Pemilu Presiden 2014 dan 2009. Kiranya bapak/ibu dapat memenuhi permohonan saya ini. Atas perhatian dan bantuannya, saya mengucapkan banyak terima kasih.

Oktamania Magdalena, Mahasiswi Jawab : Permohonan informasi yang Saudara ajukan telah kami daftarkan dalam Formulir Permohonan Informasi dengan Nomor : 050/PPID/Form/III/2015, Tanggal 16 Maret 2015. Data jumlah pemilih dalam pemilu presiden tahun 2014 tersedia dalam bentuk softfile dan akan kami kirimkan melalui email.

Data jumlah pemilih dalam pemilu presiden tahun 2009 tersedia dalam bentuk hardcopy dapat digandakan, namun biaya penggandaan (fotocopy) dan pengiriman ditanggung oleh saudara sebagai pemohon informasi. Data pemilih pemula dalam pemilu Presiden tahun 2009 dan 2014 saat ini belum dapat kami berikan karena sedang dalam proses pengumpulan data dari KPU di seluruh Indonesia. Hingga saat ini data yang masuk baru sekitar 30%.

Edisi Maret - April 2015

SUARA KPU 68

Bagaimana Proses Klasifikasi Informasi Yang Dikecualikan Tanya : Mohon petunjuk bagaimana proses klasifikasi informasi yang dikecualikan ini. Menurut Pasal 19 Undang-undang Nomor 14 Tahun 2018, PPID di setiap Badan Publik wajib melakukan pengujian tentang konsekuensi sebelum menyatakan informasi publik tertentu dikecualikan untuk diakses oleh setiap orang.

Bagaimana proses dari pengujian konsekuensi ini?

Juni Lesmita Devi, Karyawan Jawab : Untuk mengetahui jenis-jenis informasi apa saja yang harus dikecualikan, silahkan mengacu pada Pasal 17 UU Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik serta Pasal 18 Peraturan KPU Nomor 1 Tahun 2015. Setiap informasi yang memenuhi kriteria-kriteria dalam pasal tersebut dikategorikan sebagai informasi yang dikecualikan, namun informasi dan data tersebut dapat menjadi informasi yang tidak dikecualikan bila memenuhi ketentuan yang diatur dalam Pasal 18 ayat (2) dan (3) UU No. 14/2008 serta Pasal 19 ayat (2) PKPU Nomor 1/2015.

Sedangkan, terkait dengan mekanisme uji konsekuensi dilakukan sesuai dengan petunjuk dalam Pasal 22 UU Nomor 14/2008 dan Pasal 20 PKPU Nomor 1/2015. Dalam hal ini KPU yang akan melakukan uji konsekuensi, KPU provinsi dan KPU kabupaten / kota hanya mengumpulkan informasi yang dianggap berpotensi dikecualikan. Menentukan potensi informasi dikecualikan dapat dengan menggunakan alat bantu table analisis seperti di bawah ini:

Contoh kasus: Seorang pemohon meminta informasi mengenai daftar penerima kredit usaha mikrodari Bank Mandiri yang ada di seluruh kelurahan di kota Bekasi, baik yang berstatus lancar maupun yang menunggak. Program tersebut merupakan program kerjasama antara kementerian koperasi UKM dan Bank-bank BUMN. Apakah informasi tersebut dikecualikan?.

Menurut UU Perbankan yang salah satunya ada dalam beberapa pasal mengatur tentang kerahasiaan bank maka informasi itu termasuk yang dikecualikan.

SERBA-SERBI SERBA-SERBI

Terhipnotis Pantai Batu Karas di Jawa Barat Oleh: Sahruni Hasna Ramadhan SuaraKPU-Keindahan pantai Nusantara yang berderet dari Sabang hingga Merauke merupakan salah satu alasan mengapa Indonesia selalu menjadi tujuan wisata internasional.

Ada beberapa pantai di wilayah Indonesia yang terkenal hingga ke mancanegara. Sebut saja Pantai Kuta dan Pantai Sanur di Bali, Pantai Raja Ampat di Papua, serta Pantai Senggigi dan Gili Trawangan di Nusa Tenggara Barat. Keindahan pantai tersebut didukung oleh suhu udara yang hangat, tak heran bila pantai-pantai di Indonesia masih menjadi favorit turis internasional, khususnya mereka yang datang dari negara beriklim dingin.

Sebagai sebuah negara kepulauan, hampir setiap provinsi di Indonesia memiliki magnet wisata pantai yang menarik pengunjung, namun bagi pecinta pantai yang tinggal di Jakarta, pantai-pantai di sepanjang pesisir Jawa Barat merupakan objek wisata yang dapat diandalkan pada musim libur.

Setidaknya ada 10 pantai yang wajib menjadi tujuan wisata di Jawa Barat, ada Pantai Tanjung Layar di desa Sawarna, Pantai Ciantir yang terletak tak jauh dari pantai Tanjung Layar, Pantai Ujung Genteng di kawasan Sukabumi, Pantai Pangumbahan 5 kilometer dari pantai Ujung Genteng yang juga terkenal sebagai pusat penangkaran penyu. Lalu Pantai Santolo, Pantai Sayang Heulang dan Pantai Rancabuaya di Pameungpeuk Garut, ada juga pantai di Pulau Pecang Taman Nasional Ujung Kulon yang merupakan habitat asli Badak Bercula Satu, Pantai Pengandaran di Tasikmalaya, serta Pantai Kepulauan Seribu yang sebenarnya masuk ke

wilayah DKI Jakarta namun masih berada di jalur pesisir pantai-pantai Jawa Barat.

Apa Daya Tarik Utama Pantai-pantai di Jawa Barat?

Tidak dapat dipungkiri bahwa salah satu keistimewaan pantai di Jawa Barat adalah selain lokasinya yang mudah dijangkau, juga karena beberapa pantainya berada di kawasan lagusa (laut, gunung dan sawah), wisatawan baik lokal maupun dari mancanegara dapat menikmati sebuah pemandangan alam tropis yang kaya akan sumber daya alam.

Bisa dibayangkan betapa nikmatnya berada di sebuah kawasan, di mana kita dapat menikmati suguhan makanan laut yang segar, pemandangan pantai yang indah serta ditambah dengan kemudahan mendapatkan sayur-buah segar dan tak ketinggalan nasi dari beras yang berkualitas.

Dari kesepuluh pantai Jawa Barat di atas, ada sebuah pantai yang luput tercatat, yaitu Pantai Batu Karas, padahal lokasinya masih berada dalam kawasan Pantai Pangandaran di Tasikmalaya. Meskipun terletak masih di kawasan wisata Pangandaran, namun Pantai Batu Karas mempunyai atmosfer yang sangat jauh berbeda dengan Pantai Pangandaran. Bagi mereka yang jenuh dengan hiruk pikuk kota besar, kawasan wisata Pantai Batu Karas yang misterius merupakan pilihan yang tepat.

Lokasi Berlokasi di Desa Batu Karas Kecamatan Cijulang Kabupaten Pangandaran, Tasikmalaya Jawa Barat, berjarak kurang lebih 37 km atau 40 menit waktu tempuh dari pusat wisata pantai Pangandaran, dan 5 km dari kawasan wisata Green Canyon yang juga merupakan salah satu tujuan wisata Jawa Barat yang paling banyak dituju.

Pantai Batu Karas mempunyai ombak yang cukup tinggi dan relatif sepi.

Menurut masyarakat setempat, ada Edisi Maret - April 2015 SUARA KPU 69

SUARA PAKAR SERBA-SERBI SERBA-SERBI beberapa wisatawan internasional yang tinggal berbulan-bulan di Batu Karas karena suasana yang masih alami serta ombaknya yang tinggi sangat cocok untuk berselancar (surfing).

Makanan, Akses dan Fasilitas Penginapan Jangan ditanya untuk urusan perut, di sepanjang Pantai Batu Karas ada dua titik tempat pelelangan ikan, di kedua tempat itu pengelola penginapan dan rumah makan dapat dengan mudah mendapatkan udang, cumi-cumi, serta berbagai jenis ikan dan kerang. Salah satu bahan menu favorit yang harus dicoba adalah kepiting, bagi pecinta kepiting wajib mencoba kepiting dari laut Batu Karas, selain masih segar, dagingnya juga tebal dan manis.

Kebijakan setempat membentuk kawasan wisata Batu Karas menjadi kampung pantai dan tidak terkontaminasi oleh hiburan serta pedagang kaki lima yang cenderung menghilangkan kesan natural dan kebersihan sebuah objek wisata.

Warung-warung tertata di tepi jalan, mempunyai jarak satu sama lain dan tidak memenuhi area pantai, tidak ditemui juga penjaja keliling memaksa menawarkan barang dagangan ataupun jasa sehingga pengunjung merasa sangat nyaman menikmati suasana.

Rute menuju objek wisata dengan jumlah pengunjung yang terus meningkat setiap tahunnya ini juga tidak sulit, bila menggunakan kendaraan pribadi baik dari Jakarta maupun Bandung dapat melalui Tol Purbaleunyi keluar di gerbang Cileunyi lalu menuju ke arah Garut, Malangbong, Ciamis dan Tasikmalaya.

Di sepanjang jalan tersedia banyak penunjuk arah untuk memudahkan perjalanan.

Penginapan pun tersedia dengan fasilitas yang cukup baik, hanya saja pada saat libur nasional akan susah mendapat penginapan sehingga perlu melakukan pemesanan terlebih dahulu.

Kondisi ini sangat berbeda dengan 2 atau 3 tahun lalu, dimana kita bisa Edisi Maret - April 2015 SUARA KPU 70

langsung datang melakukan pemesanan penginapan di lokasi. hotel dan penginapan di Batu Karas dapat dengan mudah dipesan melalui beberapa situs pemesanan hotel seperti booking.com atau traveloka.com. Harga rata-rata 250 hingga 500 ribu/malam.

Menghipnotis Keindahan dan kesunyian adalah keunikan lain dari Pantai yang

berbatasan langsung dengan Samudera Hindia ini, bila berdiri di tepi pantai kita akan merasakan sebuah pengalaman spiritual yang sangat berbeda, kolaborasi antara kesunyian, suasana alam yang natural apa adanya, suara ombak yang bergemuruh serta keramahan penduduk setempat menimbulkan rasa terhipnotis untuk selalu ingin kembali ke tempat ini. *

SUARA SELEBRITY

Benigno, Penyanyi :

Pilkada Serentak Rawan Konflik Suara KPU - Meningkatnya tingkat partisipasi pemilih muda di pesta demokrasi Pemilihan Presiden (Pilpres) lalu juga merambah dunia selebriti. mulai Para pemilih pemula dan pemilih aktif yang biasanya memilih golput, dalam Pilpres lalu berganti haluan menunjukkan preferensinya. Termasuk yang dilakukan oleh Benigno, penyanyi dangdut yang sedang naik daun itu blak-blakan mengungkapkan keseriusannya untuk lebih berperan aktif menentukan arah masa depan bangsa lewat partisipasi pemilih di Pilpres lalu. ‘”Gue berharap proses demokrasi yang sudah berlangsung baik ini dapat dijaga terus. Jangan sampai ternoda. Apalagi, menurun kualitasnya,” ujarnya saat ditemui di RW 03, kelurahan Cengkareng Timur, Jakarta Barat, akhir Februari lalu.

Ketika ditanya lebih jauh tentang harapannya kepada KPU atas kinerjanya dalam mengawal perjalanan demokrasi di Indonesia dengan lugas ia menjawab, “Kalo gue liat sih kinerjanya (KPU) sudah lebih baik”.

Bintang sinetron berwajah ganteng itu juga mengisyaratkan bakal pulang kampung saat berlangsungnya Pilkada Serentak nanti. “Meski gue warga Depok, kayaknya mau pulang kampung deh. Mau ngerasain suasananya,” tambah pria asal kabupaten Solok, Sumatera Barat ini lagi.

Tapi, sambung dia, dengan catatan kalau gak ada jadwal nyanyi dan syuting di televisi.

Edisi Maret - April 2015

SUARA KPU 72

foto : kapanlagi.com

Lanjut dia, jangan sampai yang sudah baik ini rusak gara-gara oknum yang tidak bertanggung jawab. Apalagi, tahun ini, KPU punya hajatan besar diberi amanat oleh undang-undang melaksanakan Pemilihan kepala daerah (Pilkada) Desember nanti. “Jangan sampai rebut deh. Terutama di daerah-daerah rawan konflik. Kasian rakyat. Menang kalah kan biasa. Kalau pada berantem tentu yang susah kan rakyat di daerah itu sendiri,” pungkasnya lagi.

SUARA SELEBRITY

Ricardo Salampessy, Pemain Tim Nasional PSSI :

Nyoblos di Pileg Golput di Pilpres Pemain tim nasional (Timnas) Ricardo Salampessy memiliki pengalaman tersendiri saat berada di dalam Tempat Pemungutan Suara (TPS). “Iya, pas di TPS gue bingung,” tandasnya saat dihubungi pertengahan Februari lalu.

Sebagai warga negara yang baik, Ricardo berusaha memenuhi kewajibannnya mensukseskan jalannya demokrasi di negeri ini.

Tapi sayangnya, ia hanya bisa mewujudkan keinginannya itu pada pemilihan legislatif (Pileg) yang lalu. Sedangkan pada pemilihan presiden, karena kendala administrasi Ricardo tidak dapat menggunakan hak pilihnya. “Pileg saya nyoblos di Jayapura. Tapi, saat saya coba untuk daftar di sini untuk nyoblos di Pilpres nama saya tidak keluar. Jadi, ya di Pilpres lalu saya tidak bisa mencoblos,” ucap Ricardo.

Terkait dengan Pilkada serentak yang akan dilaksanakan Desember mendatang, Ricardo berharap kepada pasangan kepaa daerah yang berkompetisi untuk mengedepankan nilai-nilai kampanye yang sehat.

“Berilah contoh yang baik kepada masyarakat. Karena sesungguhnya politik itu menurut saya baik. Tapi terkadang sering dibelokkan menjadi sehat dan tidak sehat.

Demikian juga dengan publik figur, mohon dorong kampanye positif yang dapat menyehatan perjalanan demokrasi di negeri ini,” pungkasnya lagi.

Edisi Maret - April 2015

SUARA KPU 73

SUARA PUSTAKA

Mengubur Tabu Keterbukaan Data Pemilu SuaraKPU-Di negeri ini, keterbukaan informasi dalam pemilu masih dianggap tabu. Bahkan banyak orang menghargainya dengan mahal.

Musababnya adalah rumitnya tata kelola informasi publik, terbatasnya jejaring dan sedikitnya “ruang bersama” untuk berbagi data.

Judul : Open Data Pemilu Penulis : Verrianto Madjowa, Diah Setiawaty, Yuandra Ismiraldi, Ramda Yanurzha Penerbit : Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi Cetakan Pertama : Maret 2015 Edisi Maret - April 2015

SUARA KPU 74

informasi penting terkait calon legislatif dan kepala daerah, daftar pemilih, bahkan latar belakang pemilh dan kepala daerah.

Open data semacam “ruang bersama” yang memungkinkan setiap warga mencerap data pemilu dengan baik.

Menariknya modul ini menghadirkan sebuah peristiwa yang tak banyak orang Dalam hal pemilu, pengelolaan data dan menceritakannya. Bahwa langkah KPU informasi yang kurang baik bukan tidak menampilkan data hasil pindai formulir C menyisakan persoalan; hingga saat ini 1, DA 1, dan DB 1 pada Pemilu 2014 sedikit orang mengetahui ihwal pemilihan berdampak luas terhadap partisipasi DPRD secara langsung pada tahun 1951 publik. Menarik perhatian setiap orang dan 1952 di Minahasa, Makassar, dan untuk ikut aktif mengoreksi dan Yogyakarta. Orang hanya mengingat memantau hasil rekapitulasi suara di Pemilu 1955 saja. Padahal, itu bagian dari masing-masing daerah. data sejarah demokrasi kita, dimana hak sipol warga dijunjung tinggi dalam sebuah Bahwa langkah KPU mempublikasikan mekanisme pemilihan DPRD yang bebas- daftar calon sementara (DCS) anggota rahasia.

DPR di situs KPU telah mengundang banyak orang untuk ikut berbicara layakKita juga tak pernah tahu ihwal data tidaknya calon tersebut menjadi wakil pemilu di tahun 1999. Saat bangsa ini rakyat. sedang berada di simpang reformasi.

Sedikit data yang dimiliki terkait latar Bagi Verrianto Madjowa, Diah Setiawaty, belakang calon DPR Pusat dan Daerah Yuandra Ismiraldi dan Ramda Yanurzha, ini pemilu saat itu, konfigurasi elit lokal, juga adalah kemajuan menarik. Menarik tingkat partisipasi masyarakat. karena data tidak saja dipersepsikan Meneropong data pemilu negeri ini selalu sebagai arsip tak bergerak atau sejarah. dihadapkan pada kebuntuan informasi.

Tapi juga dapat dijadikan sebagai media advokasi terhadap isu tertentu terkait Barangkali ini yang disebut dengan pilkada, juga untuk kebutuhan jurnalisme, masyarakat tuna data, karena untuk atau sebuah gerakan sosial di internet. urusan pemilu, warga sedikit memiliki data lengkap. Sebuah keadaan buntunya Dari data yang dibuka untuk semua, akses informasi. berbagai kajian serius mulai bermunculan.

Betapa data pemilu itu sangat penting dan Persis dititik persoalan inilah, “Modul berguna buat pengembangan Open Data Pemilu” bekerja, mencoba laboratorium pemilu di Indonesia. Bukan menembus kebuntuan warga dalam sekadar tata kelola informasi belaka, tapi mendapatkan informasi terkait pemilu. juga mendorong transparansi.

Ditulis oleh sejumlah anak muda yang memang fokus pada pengembangan Pada akhirnya modul ini mampu teknologi informasi untuk pemilu. meyakinkan pembacanya, bahwa keterbukaan data membuat wajah pemilu Secara sederhana, lewat pengembangan menyenangkan buat semua. teknologi internet dan aplikasi tertentu, (Ismael) publik sangat memungkinkan mengetahui

SUARA PAKAR SUARA PAKAR

Ramlan Surbakti :

Suara Masyarakat Warga Berbagai unsur masyarakat warga di beberapa daerah menolak mekanisme pilkada oleh DPRD dan tetap mendukung mekanisme pilkada secara langsung oleh rakyat melalui pemilu serentak. Tajuk rencana dan artikel opini sejumlah surat kabar juga menolak pilkada oleh DPRD. Jika menggunakan bentuk pemerintahan parlementer, yang berarti menteri pertama (sebutan yang benar berdasarkan bahasa Indonesia yang menggunakan hukum diterangkanmenerangkan) sebagai kepala pemerintahan dipilih anggota parlemen, kepala pemerintahan di daerah otonom harus pula dipilih anggota DPRD. Hal ini karena legitimasi kepala pemerintahan dalam pemerintahan parlementer terletak di parlemen karena bentuk pemerintahan parlementer tak mengenal pemisahan pemegang kekuasaan legislatif dari eksekutif (pimpinan serta anggota kabinet dari dan oleh anggota parlemen).

SuaraKPU - Masyarakat warga mengajukan alasan konstitusional dan empiris. Para pembentuk UUD merumuskan, �gubernur, bupati, dan wali kota masing-masing sebagai kepala pemerintah provinsi, kabupaten, dan kota dipilih secara demokratis� (Pasal 18 Ayat 4). Pertanyaan pertama yang harus diajukan bukan apa yang dimaksud dengan �dipilih secara demokratis�, melainkan mengapa pembentuk UUD menyepakati rumusan seperti itu? Kalau sejak semula pembentuk UUD menghendaki kepala pemerintah provinsi, kabupaten, dan kota dipilih DPRD, mengapa mereka tak merumuskan saja demikian secara tegas, tetapi justru menyepakati rumusan yang lebih umum?

Alasannya karena masih menunggu perubahan pasal yang mengatur mekanisme pemilihan presiden-wakil presiden. Ketika Pasal 18 Ayat (4) itu dirumuskan tahun 1999, semua fraksi sepakat mempertahankan bentuk pemerintahan presidensial, tetapi masih ada beberapa fraksi yang belum sepakat mengenai pilpres langsung. Para pembentuk UUD menunggu mekanisme pemilihan presiden-wakil presiden yang disepakati karena mekanisme pilkada dalam suatu negara kesatuan yang memberikan otonomi seluas-luasnya kepada daerah otonom ditentukan oleh bentuk pemerintahan nasional (baca: mekanisme pemilihan kepala pemerintahan di tingkat nasional).

Namun, apabila mengadopsi bentuk pemerintahan presidensial, yang berarti presiden sebagai kepala negara dan kepala pemerintahan dipilih langsung oleh rakyat melalui pemilu, kepala pemerintahan di daerah otonom juga harus dipilih langsung oleh rakyat melalui pemilu. Legitimasi kepala pemerintahan dalam pemerintahan presidensial tidak pada DPR, tetapi pada rakyat. Baik DPR maupun Presiden mendapat mandat dan legitimasi secara langsung dari rakyat karena bentuk pemerintahan presidensial memisahkan pemegang kekuasaan eksekutif dari legislatif. Kerangka berpikir konstitusional seperti inilah alasan mengapa semua fraksi DPR dan pemerintah menyepakati mekanisme pilkada langsung dalam UU Pemda.

Beberapa parpol yang bergabung dalam Koalisi Merah Putih, seperti Golkar, justru yang paling tegas dan jelas sejak awal tak hanya mendukung mekanisme pilpres secara langsung, tetapi juga mekanisme Edisi Maret - April 2015 SUARA KPU 75

SUARA PAKAR SUARA SUARA PAKAR PAKAR SUARA PAKAR pilkada secara langsung. Mengapa sekarang berbalik arah? Parpol yang bergabung dalam Koalisi Merah Putih menyebut �demi efisiensi� sebagai alasan tak lagi mendukung mekanisme pilkada langsung.

Apa betul mekanisme pilkada langsung tidak efisien? Dua catatan perlu dikemukakan. Apabila mekanisme pilkada secara langsung sudah diselenggarakan secara benar dan ternyata perlu dana besar, mekanisme pemilihan langsung itu tetap harus diselenggarakan karena konstitusi sebagai sistem nilai yang disepakati bersama harus lebih diutamakan daripada efisiensi. Sudah tentu akan lebih baik apabila mekanisme pemilihan secara langsung berdasarkan konstitusi dapat diselenggarakan secara efisien pula.

Dari pengalaman penyelenggaraan pilkada langsung, 2005-kini, dapat diidentifikasi tiga sumber penyebab pilkada langsung tak efisien. Pertama, parpol menarik dana dalam jumlah besar dari para bakal calon sebagai syarat pencalonan. Pungutan ini dikenal dengan berbagai ungkapan, seperti sewa perahu atau uang mahar.

Kedua, dana kampanye pilkada untuk membiayai berbagai kampanye yang sesuai ataupun tak sesuai peraturan perundang-undangan, seperti pemberian sumbangan kepada tokoh berpengaruh di daerah, pembagian bahan pokok, dan jual-beli suara.

Ketiga, biaya penyeleng-garaan pilkada langsung, khususnya honor penyelenggara/panitia pelaksana.

Apabila ditelaah secara mendalam, kader parpol di DPR dan yang duduk dalam pemerintahanlah yang menjadi penyebab pilkada langsung tak efisien. Karena merekalah yang membuat UU dan karena partailah yang menyeleksi dan mengajukan pasangan calon kepala daerah-wakil kepala daerah. Karena itu, kader parpol di DPR dan di pemerintahan itu pulalah yang harus mencegah pilkada yang tak efisien, bukan dengan mekanisme pilkada oleh DPRD karena pengalaman masa lalu mekanisme ini justru menunjukkan Edisi Maret - April 2015 SUARA KPU 76

praktik transaksional yang menguras dana sangat besar, melainkan tetap menggunakan mekanis-me pilkada langsung dengan sejumlah perbaikan di penyelenggaraannya.

Semua fraksi di DPR dan pemerintah ternyata sudah menyepakati pilkada serentak secara bertahap sebagai solusi atas sumber pemborosan ketiga (honor penyelenggara dan panitia pelaksana).

Apabila parpol berhasil menemukan dan mengajukan dua tokoh yang baik (memiliki kapabilitas, kepemimpinan politik dan administrasi, serta integritas pribadi) dan dikenal baik pula oleh sebagian besar warga daerah sebagai pasangan calon kepala daerah-wakil kepala daerah, kedua sumber pemborosan itu akan dapat dicegah. Dua alasan dapat dikemukakan. Pertama, tokoh yang baik dan dikenal baik pula oleh warga daerah tak akan mau memberikan uang sewa perahu atau uang mahar kepada parpol. Tokoh seperti ini bahkan tak memiliki dana membiayai berbagai bentuk kampanye yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Sesungguhnya sejumlah parpol juga sudah berhasil mencegah sumber pemborosan pertama dan kedua di sejumlah daerah dengan cara mencari dan mengajukan tokoh yang baik dan dikenal baik oleh

sebagian besar warga daerah menjadi calon kepala daerah. Wali Kota Surabaya, Bupati Banyuwangi, Wali Kota Bandung, mantan Wali Kota Solo dan Gubernur DKI Jakarta Jokowi, Bupati Bantaeng, serta sembilan bupati dan wali kota yang pernah dipilih Tempo sebagai kepala daerah pilihan pada 2013 serta 12 bupati dan wali kota yang pernah menerima MIPI Award dari Masyarakat Ilmu Pemerintahan Indonesia enam tahun terakhir adalah buktinya.

Jumlahnya memang masih sedikit daripada jumlah kabupaten/kota dan provinsi di Indonesia. Namun, kalau parpol menjalankan fungsinya dengan benar sebagai �pintu masuk jabatan politik� (mempersiapkan kader atau mencari dan mencalonkan tokoh yang baik) serta tak menjadikan bakal calon sebagai sumber penerimaan partai, niscaya pilkada langsung akan dapat diselenggarakan tidak saja sesuai pesan konstitusi, tetapi juga secara efisien.

Parpol sebagai jembatan ranah masyarakat warga dengan ranah negara dan sebagai representasi politik masyarakat warga tidak hanya harus melaksanakan amanat konstitusi, tetapi juga mendengarkan suara masyarakat warga yang sesuai dengan konstitusi. (ismail)

SUARA PUSTAKA SUARA PUBLIK

Tak Perlu Datang Ke Kantor Cukup Didownload Saja Oleh karena itu, pemberi layanan informasi publik berkewajiban menyediakan data dan informasi yang akurat dan benar, termasuk yang dilakukan oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU) selaku badan penyelenggara pemilu yang diamanatkan UndangUndang.

KPU menyediakan kemudahan akses informasi melalui Formulir Permohonan Informasi Publik (FPIP). Bila masyarakat ingin memperoleh informasi seputar pemilihan umum namun terkendala jarak tempuh , maka masyarakat tidak perlu datang langsung ke kantor KPU, tapi cukup men-download formulir tersebut lalu kemudian mengirimkannya lewat e-mail, seperti yang saya lakukan bulan Februari lalu.

Saya membutuhkan sejumlah data dan informasi seputar penyelenggaraan pemilu untuk penelitian sehingga mencoba untuk menggunakan fasilitas ini. Cukup mengirimkan nama alamat, subjek atau jenis informasi yang diminta, bentuk informasi yang diminta dan cara penyampaian informasi yang diinginkan dalam lembar formulir.

Selanjutnya, admin akan mengirim nomor pendaftaran ke e-mail yang artinya formulir permohonan telah diterima oleh pihak KPU. Selang beberapa hari kemudian, KPU memberikan jawaban atas informasi yang diminta. Cara penyampaian informasi cukup fleksibel, kita dapat memilih jawaban dalam bentuk softcopy file yang dikirim lewat e-mail atau hardcopy ke rumah dengan biaya ongkos kirim ditanggung penerima informasi.

SuaraKPU - Pemberi dan penerima informasi publik sejatinya memiliki keseimbangan yang kuat dan saling mengisi. Dasar hukum keduanya saling bersinergi tercermin dalam UU nomor 14 tahun 2008 tentang keterbukaan informasi publik. Disitu disebutkan masyarakat sebagai penerima layanan informasi publik sudah sepatutnya dilayani dengan baik oleh pemberi layanan publik.

Mudah bukan ? Saya sendiri sudah merasakan kedua cara penyampaian jawaban tersebut, baik melalui softcopymaupun hardcopy. Kualitas pelayanan informasi publik oleh KPU dapat dikatakan cukup optimal karena kecepatan dan kemudahan dalam menanggapi kebutuhan data dan informasi publik tersebut benar-benar dapat saya rasakan.

Pada prinsipnya, setiap informasi publik bersifat terbuka dan dapat diakses semua lapisan masyarakat dengan mudah dan cepat. Pemberi layanan informasi publik menyadari pemberian data dan informasi kepada publik tidak hanya sebatas untuk memenuhi prinsip obligation to tell (kewajiban menyampaikan informasi) dan right to know (pemenuhan hak tahu publik), tetapi juga prinsip freedom of information, yakni semua informasi bebas diketahui publik.

Dengan kemudahan dan kecepatan memperoleh informasi, publik dapat meningkatkan partisipasinya di tengah-tengah masyarakat. Sehingga, dengan begitu, terjadi interaksi positif antara masyarakat dengan instansi pemerintah, Khususnya, dalam mendukung kebijakan transparansi dan keterbukaan informasi untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik. Ÿ

Edisi Maret - April 2015

SUARA KPU 77

SUARA REFLEKSI

Medsos Jembatan Publikasi Pilkada Perkembangan teknologi yang begitu pesat, khususnya media sosial, memicu perubahan besar dalam pola komunikasi masyarakat.

Peredaran isu dan informasi dari berbagai sisi bergerak sangat cepat,baik isu dan informasi yang benar, dapat dipercaya dan dipertanggungjawabkan, ataupun sebaliknya.

Di antara media sosial yang cukup populer saat ini adalah twitter dan facebook. Setiap hari, ribuan pengguna twitterdan facebook mengunggah, mencari, serta mendapatkan informasi maupun isu yang tengah berkembang melalui media sosial tersebut.

Dapat dikatakan, saat ini media sosial adalah alat yang sangat efektif dalam penyebaran isu dan propaganda negatif. Pada masa pemilu, media sosial menjadi salah satu pilihan utama peserta pemilu bersama tim pendukung untuk menggalang dukungan calon pemilihnya.

Mengantisipasi maraknya kampanye tak sehat lewat media sosial itu, KPU selaku penyelenggara pemilu telah mengatur mekanisme kampanye via media sosial dalam pelaksanaan pilkada melalui Peraturan KPU Nomor 7 Tahun 2015 Tentang Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota.

Dalam peraturan tersebut, salah satu bentuk kampanye yang dapat dilaksanakan pasangan calon dan tim kampanyenya pilkada ialah melalui media sosial. Pasal 46 ayat 2 PKPU Nomor 7 Tahun 2015 menyebutkan bahwa pasangan calon dan/atau tim kampanye dapat membuat akun resmi di media sosial untuk keperluan kampanye selama masa kampanye. Kemudian di ayat berikutnya, pasangan calon wajib mendaftarkan akun resmi di media sosial tersebut kepada KPU Provinsi/KIP Aceh atau KPU/KIP Kabupaten/Kota sesuai tingkatannya paling lambat 1 (satu) hari sebelum pelaksanaan Kampanye.

Pada ayat 4 disebutkan, pendaftaran akun media sosial tersebut dilakukan dengan menggunakan formulir model BC4-KWK untuk disampaikan kepada KPU Provinsi/KIP Aceh dan/atau KPU/KIP Kabupaten/Kota, Bawaslu Provinsi dan Panwaslu Kabupaten, Kepolisian Republik Indonesia sesuai tingkatannya, serta sebagai arsip Pasangan Calon.

Materi kampanye di media sosial disesuaikan dengan undang-undang tentang Pemilihan. Selanjutnya, sebagaimana diatur daEdisi Maret - April 2015 SUARA KPU 78

Oleh Drs. Supriatna, M.Si (Wakil Kepala Biro Teknis dan Hubungan Partisipasi Masyarakat) lam pasal 48, pasangan calon wajib menutup akun resmi di media sosial paling lambat satu hari setelah masa kampanye berakhir.

Semangat dari pengaturan tentang penggunaan media sosial dalam kampanye ini di antaranya selain sebagai bentuk pertanggungjawaban pasangan calon dan tim saat berkampanye di media sosial. Disamping itu, adanya akun resmi di media sosial sekaligusdapat menjadi rujukan bagi calon pemilih untuk mengetahui visi, misi, dan program pasangan calon. Sebab tak menutup kemungkinan saat pilkada banyak akun yang mengatasnamakan pasangan calon atau tim kampanye yang ternyata bukan akun resmi mereka. Kemudian ketika kampanye hitam itu marak dari akun-akun di media sosial, akun resmi yang didaftarkan ke KPU dapat langsung menjawab dan menepis tudingan kampanye tak baik tersebut.

Dalam kondisi demikian, jajaran KPU, dari pusat hingga daerah, mesti turut aktif berperan. Khususnya dalam rangka memantau perkembangan isu serta meluruskan informasi-informasi yang beredar apabila ada pihak-pihak yang berpotensi menjatuhkan nama baik KPU selaku penyelenggara. Karena

tak menutup kemungkinan ada pihak-pihak yang mengatasnamakan KPU namun memiliki tujuan menyesatkan publik dan sebagainya.

Para personel KPU harus merespon perkembangan teknologi komunikasi ini, serta mampu berperan dan berpartisipasi aktif dalam bentuk komunikasi lewat media sosial.

Selain itu, lewat media sosial, pegawai dan personel KPU juga harus bisa mem-back up informasi yang disampaikan oleh lembaga yang terkait dengan kepemiluan. Karena itu, pada pertemuan Kelembagaan Badan Koordinasi Kehumasan (Bakohumas) Pemerintah di Jakarta beberapa waktu lalu, Menteri Komunikasi dan Informatika (Menkominfo) Rudiantara, menekankan pentingnya lembaga pemerintah untuk turut aktif bermedia sosial.

Humas lembaga, sebagai garda terdepan dari sebuah lembaga dalam berhubungan dengan masyarakat, harus berinteraksi aktif dan bersifat partisipatif sehingga tercipta sebuah rasa tanggungjawab bersama.

Menkominfo berharap humas mampu mendorong keterbukaan informasi publik yang dipadukan dengan teknologi baru. Oleh karena itu, Menkominfo menekankan hendaknya humas memiliki dua akun media sosial yang aktif, akun lembaga dan akun pribadi yang melekat dengan jabatan.

Dalam memanfaatkan media sosial, personel KPU hendaknya tidak terpengaruh informasi yang berkembang serta tidak menafsirkan berbagai kebijakan atau informsi dari lembaga. Sebaliknya, personel KPU tetap aktif memberikan pemahaman kepada masyarakat sesuai dengan program dan arah kebijakan institusi. Hal ini karena setiap personel KPU tak lain adalah duta dalam penyelenggaraan pemilu itu sendiri, termasuk juga dalam Pilkada yang akan digelar serentak pada 9 Desember 2015 mendatang.

Namun kondisi yang ada, kesadaran bermedia sosial di jajaran personel dan pegawai di Sekretariat KPU saat ini masih minim. Setidaknya terlihat dari jumlah follower akun resmi twitter KPU RI, yakni @KPURI2015, masih sangat kurang jika dibandingkan dengan jumlah personel atau pegawai KPU di seluruh Indonesia yang berjumlah lebih dari 10.000 personel, maka sangat disayangkan bila tingkat partisipasi pegawai yang cukup besar itu tidak dioptimalkan dengan baik .

(Bow)