Majalah SUARA KPU RI Edisi XIII by Cecep Husni Mubarok, S.Kom., M.T.

| SUARA KPU | Juli-Agustus 2017

SUARA KPU | Edisi XIII JULI - AGUSTUS 2017

DAFTAR ISI

Suara Utama 05 14

Dua Agenda Besar Pemilu Serentak Menantang Kerja Cepat KPU

Wawancara 14

Arief Budiman (Ketua KPU) Ilham Saputra (Komisioner KPU) Hasyim Asy'ari (Komisioner KPU)

PENGARAH Arief Budiman, SS, S.IP, MBA Pramono Ubaid Tanthowi Wahyu Setiawan, SIP, MSi Hasyim Asy’ari, SH, M.Si, Ph.D Ilham Saputra, SIP Viryan, SE, MM Dra. Evi Novida Ginting Manik, MSP

PEMIMPIN REDAKSI Robby Leo Agust

PENANGGUNG JAWAB Arif Rahman Hakim

EDITOR Rastra Dewangga Ajeng Ayu Gebriel Daulai

PENASIHAT Nur Syarifah Supriatna

ALAMAT REDAKSI: Biro Teknis dan Hupmas KPU Republik Indonesia Jalan Imam Bonjol No. 29, Menteng, Jakarta, Indonesia • Telp. 021-31937223

WAKIL PEMIMPIN REDAKSI Wawan K. Setyawan REDAKTUR PELAKSANA Didi Suhardi

www.kpu.go.id

@KPU_ID

Suara Pakar

Suara Imam Bonjol

Suara Regulasi

Kamus Pemilu

Suara Galeri Pusat dan Daerah

Suara Daerah

Pesan dari Imam Bonjol

Suara Sosok

Suara Pilkada

Pemilu on Twitter

KPU Menjawab

Suara Selebriti

Serba Serbi

Suara Publik

Suara Pustaka

Cerdas Memilih

Releksi

REPORTER Sidarta Gautama Risky Adi Pamungkas

FOTOGRAFER Dody Husein Ilham Sulian

KONTRIBUTOR Asmi Septanti Intan Rizkika Andi Bagus M Novayani Inna Nasyita Yosara Latifa Amirul Mukminin

DESAIN GRAFIS/LAYOUT Egho Patria Sari Abdinegari Wahyudi Satrio Mahadi Rudi Kristianto Arif Priyo Susanto DISTRIBUTOR Doddy Amin M Siti Maryani

KPU Republik Indonesia

Juli-Agustus 2017 | SUARA KPU |

KPU RI

SUARA REDAKSI

MENYUKSESKAN DUA HAJATAN BESAR DEMOKRASI

egeri ini bakal kembali menggelar dua hajatan besar demokrasi: Pemilu Kepala Daerah (Pilkada) 2018 yang diselenggarakan serentak di 171 daerah, baik di provinsi, kabupaten maupun kota, serta perhelatan Pemilu 2019, yang juga digelar serentak. Bisa dibayangkan begitu dahsyatnya persiapan teknis yang menjadi tanggung jawab Komisi Pemilihan Umum (KPU). SUARA KPU edisi XIII tahun 2017 ini berusaha menyajikan rekaman tentang tantangan yang dihadapi KPU menjelang pelaksanaan dua hajatan demokrasi serentak tersebut. Pemerintah dan masyarakat Indonesia yang menginginkan adanya bangunan demokrasi melalui pemilihan umum yang kian kokoh, tentu akan mengharapkan pelaksanaan agenda politik ini berlangsung secara tertib, aman, dan lancar. Setidaknya pilkada dan pemilu dapat menghasilkan igur kepemimpinan negeri di masa depan y ang mu mpu n i, k ap ab el, s e r t a merepresentasikan kehendak dan aspirasi rakyat. Sebuah harapan yang amat wajar dan alamiah. Sudah barang tentu akan banyak tantangan yang menghadang. Itulah sebabnya tiada hari tanpa derap langkah kerja yang super cepat, diperagakan para komisioner baru KPU periode 2017-2022 yang dilantik Presiden Joko Widodo, 11 April 2017 lalu. Di bawah komando Arief Budiman, KPU RI secara maraton menggelar berbagai rapat kerja, rapat koordinasi, rapat konsultasi, dan penyusunan berbagai agenda persiapan dimulainya tahapan pemilu. Di tengah nuansa kesibukan yang padat itu, masalah yang cukup menantang adalah

| SUARA KPU | Juli-Agustus 2017

ketika regulasi kepemiluan baru saja rampung, meski sempat molor dari perkiraan semula. Hal ini terjadi karena koordinasi dan agenda konsultatif penyelenggara pemilu dengan parlemen baru terjadi menjelang akhir bulan Agustus, mengingat masa reses anggota DPR RI produk Pemilu Legislatif 2014. Dengan rapatnya waktu, KPU harus segera menyelesaikan beberapa pekerjaan strategis penyelenggara pemilu sesuai dengan amanat Undang-Undang Pemilu Nomor 7 Tahun 2017. Undang-undang yang baru diundangkan akhir Agustus ini. Jadwal dimulainya tahapan Pilkada 2018 semula diduga akan mundur dari tanggal 22 Agustus 2017. Andaikan tahapan segera dimulai, maka akan ada tumpukan pekerjaan akibat kemunduran jadwal starting ini. Padahal beberapa masalah strategis belum lagi diputuskan, seperti dimungkinkannya penggunaan recycle beberapa sarana dan prasarana pemungutan suara, penggunaan kotak suara eks pilkada sebelumnya. Begitu juga dengan masalah prosedur lelang dalam rangka pengadaan sarana dan prasarana pemilihan itu. Sampai kini, mekanismenya sedang disusun. Pimpinan KPU menyadari, bahwa percepatan langkah-langkah persiapan pilkada serentak 2018 tidak bergantung sepenuhnya pada tanggung jawab KPU semata. Ada banyak pemangku kepentingan, seperti pemerintah yang menyiapkan anggaran (budget) dan DPR yang mengesahkan regulasi, yang semestinya bekerja secara harmoni untuk mengejar tenggat waktu penyelenggaraan pilkada. KPU hanya bisa menyampaikan permohonan agar semua pihak dapat bekerja lebih cepat, tepat dan terencana.

Hal yang menggembirakan adalah KPU berhasil merangkul banyak pihak para pemangku kepentingan (stakeholder) di masyarakat dalam memberikan masukan saran dan pendapat untuk membenahi penyelenggaraan pemilu. Dalam focus group discussion (FGD) yang digagas KPU bersama elemen parpol, pers, akademisi, dan aktivis LSM kepemiluan April lalu, berhasil menampung sejumlah aspirasi, baik untuk pembenahan regulasi pemilu maupun tentang penguatan kelembagaan KPU di pusat dan daerah, termasuk usaha memperkuat kapasitas badan-badan ad hoc penyelenggara pemilu. Masukan dari elemen masyarakat ini mencerminkan semakin dewasanya masyarakat kita dalam berpartisipasi di luar bilik suara. Beberapa elemen masyarakat memang merupakan mitra strategis bagi KPU dalam mengusung beban tanggung jawab penyelenggaraan teknis pemilu. Pesan, pendapat, sumbangan data, evaluasi, dan saran dari mereka menjadi pertimbangan berharga untuk menyiasati setiap langkah KPU dalam menjalankan tugas di setiap tahapan pemilu. Akhirnya, kita berharap agar derap langkah cepat KPU dalam mengejar tenggat waktu yang makin dekat dengan pelaksanaan tahapan pemilu, terutama Pilkada 2018 serentak, tidak menemui aral-rintangan berarti yang dapat menghambat terlaksananya pesta demokrasi ini. Kesuksesan penyelenggaraan pilkada tentu saja tidak sekadar diukur dengan tingginya partisipasi masyarakat yang memberikan suaranya di bilik suara. Lebih dari itu, kita berharap agar produk yang dihasilkan pemilu selalu merepresentasikan aspirasi rakyat yang sesungguhnya.**

SUARA UTAMA

DUA AGENDA BESAR PEMILU SERENTAK MENANTANG KERJA CEPAT KPU Ada dua agenda besar di tahun 2017 ini bagi Komisi Pemilihan Umum (KPU) Republik Indonesia. Pertama, menyiapkan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Serentak 2018, 27 Juni 2018, dan kedua Pemilihan Umum (Pemilu) 2019. Agenda besar ini merupakan kerja ekstra berat yang menjadi tantangan bagi KPU RI sebagai penyelenggara pemilu saat ini.

uansa kesibukan sudah sangat terasa di Kantor KPU RI di Jalan Imam Bonjol, Menteng, Jakarta, pada hari-hari belakangan ini. Di bawah komando Ketua KPU RI Arief Budiman, jajaran komisioner yang dilantik Presiden Joko Widodo 11 April 2017 lalu ini, disibukkan dengan beragam agenda kerja. Semua itu berkaitan dengan usaha mempersiapkan perhelatan demokrasi besar, yakni agenda penyelenggaraan dua pemilu (Pilkada serentak 2018 dan Pemilu serentak 2019). Arief Budiman memiliki komitmen untuk bekerja cepat, guna mengejar waktu demi suksesnya Pilkada 2018 dan Pemilu

Juli-Agustus 2017 | SUARA KPU |

SUARA UTAMA

Jika pada Pilkada Serentak 2017 sukses diselenggarakan tanpa riak konflik, friksi, dan permasalahan krusial yang berarti, maka pada Pilkada 2018 ditargetkan dapat lebih baik lagi.

serentak 2019. “Ya, semua pihak harus bergerak cepat,” kata Ketua KPU dalam wawancara dengan SUARA KPU di ruang kerjanya, awal Agustus lalu. Namun, ia mengingatkan, “Kerja cepat itu tidak bisa jika hanya dilakukan KPU. Tentu saja ada beberapa hal yang bisa dikerjakan KPU sendirian, tetapi banyak hal lain yang sangat bergantung pada institusi lain.” Setelah sukses dengan penyelenggaraan Pilkada serentak pada tahun 2017, Februari lalu, kini KPU RI dan jajarannya kembali merangkai formula menyongsong dimulainya tahapan Pilkada Serentak di 171 daerah (17 provinsi, 39 kota, dan 115 kabupaten) di seluruh Indonesia. Sukses dalam penyelenggaraan yang pertama tentu akan menjadi rujukan untuk mengulanginya kembali pada hajatan tahun depan. Tentu saja dengan janji kualitas yang lebih bagus, baik di tahapan pelaksanaan, maupun kualitas sosok yang dihasilkan pada pesta demokrasi ini. Jika pada Pilkada Serentak 2017 sukses diselenggarakan tanpa riak konlik, friksi, dan permasalahan krusial yang berarti, maka pada Pilkada 2018 ditargetkan dapat lebih baik lagi. Tidak hanya diukur dari kinerja penyelenggara yang optimal, tetapi sukses

| SUARA KPU | Juli-Agustus 2017

itu juga ditandai oleh fakta bahwa masyarakat pemilih di Indonesia akan memiliki political maturity, kedewasaan dan kematangan dalam berpartisipasi di ajang kontestasi politik. Salah satu aspek istimewa dari penyelenggaraan Pilkada tahun 2018 adalah jumlah daerah yang menyelenggarakan pilkada lebih banyak dibanding tahun 2017. Namun, jumlah 101 daerah pada Pilkada 2017 masih lebih sedikit dibanding Pilkada 2015 yang diikuti 269 kabupaten/kota. Keistimewaan Pilkada 2018 adalah diselenggarakannya Pemilihan Gubernur di 3 provinsi besar, Jawa Barat, Jawa Tengah, dan Jawa Timur. Jumlah pemilih di 3 provinsi tersebut merupakan setengah (50%) dari jumlah pemilih nasional. Sekadar gambaran, di ketiga daerah tersebut sedikitnya terdapat 91 juta pemilih atau 50% dari 188 juta pemilih nasional (Datar Pemilih Tetap/DPT, Pilpres 2014). Belum lagi ada tiga provinsi yang menyelenggarakan pemilihan gubernur juga memiliki geopolitik yang sangat luas, yakni Provinsi Papua, Sumatera Utara, dan Sumatera Selatan. Tidak berlebihan bila dikatakan bahwa penyelenggaraan Pilkada 2018 serentak ini merupakan perhelatan yang tidak kalah

beratnya dengan Pemilu 2019. Lebih dari separuh pemilih nasional praktis terlibat dalam pilkada ini. Inilah sebabnya, Ketua KPU, Arief Budiman, bertekad semua harus dikerjakan dengan kerja keras, kerja cepat, dan kerja cermat. “Dan itu harus dilakukan oleh seluruh pihak atau stakeholder yang berkepentingan. Jika ada satu yang lambat, itu akan sangat mengganggu. Enggak bisa. Misalnya, KPU kerja cepat, tapi pembuat regulasi lambat ya tidak bisa. KPU cepat, pemerintah selaku pengatur anggaran lambat ya tidak bisa jalan. Jadi harus kerja sama,” tukas Arief Budiman.

MENAMPUNG OPINI PUBLIK Bersamaan dengan rangkaian padat agenda rapat kerja, rapat koordinasi, dan sosialisasi pilkada, serta pemilu, seluruh komisioner KPU juga sibuk menghimpun beragam masukan (input) dari para pemangku kepentingan dan khalayak luas. Berbagai opini dan telaah kritis dalam perspektif untuk penyempurnaan seluruh pelaksanaan tahapan perencanaan dan penyelenggaraan pemilu ditampung. Upaya ini sangat konstruktif dalam mengatasi sederet permasalahan, baik pada tahap

pencalonan, tahap kampanye, maupun tahap perhitungan suara. KPU antara lain telah menginisiasi diselenggarakannya forum diskusi terfokus atau FGD (focus group discussion) sebagai salah satu media yang menjembatani berbagai masukan publik ke KPU. Arief Budiman mengatakan langkah komunikasi dengan pemangku kepentingan ini sangatlah penting. Semua itu dimaksudkan sebagai usaha untuk menciptakan pemilu yang transparan, berkualitas, dan penyelenggaranya juga berintegritas. Sebagai catatan, faktor integritas ini menjadi â&#x20AC;&#x2DC;tiang penyanggaâ&#x20AC;&#x2122; yang tidak bisa ditawar-tawar keberadaannya, dan selalu harus menjadi pola pikir setiap individu penyelenggara pemilu. Dari ajang FGD, Rabu, 14 Juni 2017 lalu setidaknya diperoleh berbagai opini publik yang dapat dipergunakan sebagai usulan pembenahan aspek teknis maupun regulasi penyelenggaraan pemilu. FGD ini melibatkan sejumlah pemangku kepentingan, mulai dari politisi partai, Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) penggiat pemilu, akademisi, lembaga penyelenggara pemilu lainnya, hingga kalangan pekerja media. Berbagai permasalahan terungkap secara terangbenderang yang kemudian diberikan alternatif pemecahannya. Diskusi setidaknya membahas permasalahan relektif dalam penyelenggaraan pemilihan sebelumnya, baik pada aspek

pencalonan, kampanye, pemungutan suara, hingga persoalan penganggaran.

ISU-ISU KRUSIAL DI TAHAP PENCALONAN Ada banyak isu krusial yang beredar di ranah diskursus masyarakat terkait dengan tahap pencalonan, kampanye, dan pemungutan suara, terutama dalam menyambut pilkada. Sebagai lembaga yang mengatur urusan teknis pemilu, tentu KPU memiliki atensi besar terhadap berbagai isu politik yang kerap kali menjadi polemik, tidak lain agar ditemukan formula yang tepat untuk menyikapinya. Hal ini penting karena isu politik berimbas secara langsung dalam teknis pelaksanaan pemilu. Bukan rahasia lagi jika sebuah persoalan atau ketidakakurasian teknik, khususnya di lapangan, kerap kali dianggap sebagai keberpihakan. Yang tentu saja merusak semangat KPU untuk menjadi penyelenggara yang berintegritas. Bahkan tak jarang, halhal demikian bisa menyeret KPU dalam polemik politik yang menghabiskan energi. Salah satu isu, misalnya, adanya mantan narapidana yang mencoba mencalonkan diri. Menurut Direktur Eksekutif Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem), Titi Anggraini, sejauh ini belum ada pengaturan pasti tentang pencalonan mantan narapidana. Begitu juga dengan adanya kasus penggunaan ijazah palsu pada

KPU telah menginisiasi diselenggarakannya forum diskusi terfokus atau FGD (focus group discussion) sebagai salah satu media yang menjembatani berbagai masukan publik ke KPU.

ISU MENARIK FGD (Focus Group Discussion)

01 Calon Bermasalah Secara Hukum

02 Aturan Paslon Tunggal

03 Penggunaan Ijazah Palsu

04 Kecenderungan Mutasi oleh Petahana

05 Aspek Kesehatan Paslon

06 Dualisme Kepengurusan Partai

07 Status ASN & Status ASN & TNI/POLRI Paslon

Juli-Agustus 2017 | SUARA KPU |

SUARA UTAMA

calon peserta kontestasi politik ini, seperti disampaikan Andi Nurpati, politisi dari Partai Demokrat. Isu strategis lainnya menyangkut munculnya pasangan calon (paslon) tunggal dalam pilkada. Di beberapa daerah, seperti disampaikan KPU Papua Barat, dimana ada calon tunggal dalam pemilihan Walikota Sorong 2017. Paslon tunggal ini harus berhadapan dengan kotak kosong demi memenuhi syarat contested election dalam prinsip pelaksanaan pemilu di Indonesia. Forum diskusi ini kemudian membahas tentang bagaimana memformulasikan kebijakan yang tepat dalam menyikapi paslon tunggal tersebut. Permasalahan lainnya adalah adanya kecenderungan petahana melakukan mutasi jabatan terhadap Aparatur Sipil Negara (ASN). Berikutnya adalah masalah tes kesehatan calon pada tahap pencalonan juga menjadi bahan

pembahasan penting dalam diskusi. Di mana aspek kesehatan paslon menjadi syarat utama bagi calon penyandang jabatan publik. Begitu juga dengan isu adanya dualisme kepengurusan partai politik menjadi masalah yang paling menarik perhatian ihwal siapa yang berhak dicalonkan oleh partai politik pengusung. Dan isu pencalonan yang juga cukup pelik adalah ketegasan terhadap paslon yang berstatus Aparatur Sipil negara (ASN) dan TNI/Polri yang dipersyaratkan untuk mundur atau cuti dari jabatannya.

KETEGASAN DAN KONSISTENSI KPU Setelah memaparkan sejumlah isu pencalonan yang mengemuka dalam diskusi ini, para peserta telah menawarkan beberapa jalan keluar atas berbagai permasalahan yang didiskusikan. Pada intinya hanya menuntut ketegasan dan konsistensi KPU RI dalam menegakkan peraturan perundang-

Paslon tunggal ini harus berhadapan dengan kotak kosong demi memenuhi syarat contested election dalam prinsip pelaksanaan pemilu di Indonesia.

| SUARA KPU | Juli-Agustus 2017

undangan dan regulasi yang berlaku. Anggota Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP), Prof. Muhammad, S.IP., dan Politisi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), Abdul Fatah, mengingatkan tentang k e mu n g k i n a n a d a ny a d u a l i s m e kepengurusan partai politik (parpol). Dalam hal ini, KPU yang merujuk pada Surat Keputusan Kementerian Hukum dan Hak As asi Manusia (HAM) RI (SK Kemenkumham) sebagai bukti sah tidaknya kepengurusan partai politik dinilai sudah tepat. Sementara itu, Andi Nurpati dari Partai Demokrat menyarankan agar KPU melakukan klariikasi terhadap dualisme kepengurusan partai, baik di tingkat pusat maupun daerah, dengan meminta kepastian dari Kementerian Hukum dan HAM sebagai penerbit Surat Keputusan keabsahan partai. Diingatkannya kembali bahwa KPU tidak dapat melakukan intervensi terhadap Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga (AD/ART) parpol. Setelah itu, barulah KPU melakukan publikasi tentang kepengurusan parpol yang sah. Menurut Wakil Sekjen PPP, Dini Mentari, perlu bagi KPU untuk lebih dini mengumumkan kepengurusan parpol yang sah. Pendapat ini juga diamini Dr. Aditya Perdana, S.IP., M.Si, Direktur Pusat Kajian Politik (Puskapol) Fisip UI, dan politisi PPP, Erfandi. â&#x20AC;&#x153;Hanya saja hal itu perlu diatur dengan memperhatikan norma-norma publikasi,â&#x20AC;? imbuh Erfandi.

Selain menyoal keabsahan pengurus parpol, persyaratan calon menjadi topik bahasan yang menarik. Munculnya beragam argumen mengerucut pada pemahaman yang sejalan dengan peraturan KPU terkait instansi yang berwenang mengeluarkan bukti keabsahan. Syarat keabsahan ijazah, misalnya, menjadi kewenangan Diknas, kemudian keterangan bebas dari perbuatan pidana menjadi kewenangan Pengadilan Negeri, dan juga tentang laporan kekayaan. Dalam hal ini, KPU cukup melakukan koordinasi dengan berbagai instansi itu. Akan tetapi, peran lembaga pengawas pemilu juga diperlukan dalam melakukan mediasi dengan instansi lainnya. Isu lain yang juga krusial adalah soal penggantian jabatan, mutasi, dan promosi oleh petahana. Masalah ini sering mengundang kritik, protes, dan kecaman di masyarakat. Berbagai saran sudah disampaikan pada KPU untuk mengaturnya. Pada pokoknya, KPU seyogianya menetapkan larangan untuk melakukan mutasi, promosi, dan penggantian jabatan oleh petahana setelah resmi terdaftar sebagai calon kepala daerah. Seperti disampaikan Andi Nurpati, mutasi dan promosi hanya dimungkinkan dilakukan petahana untuk mengisi jabatan yang sedang kosong di lingkungan pemerintah daerah (pemda). Secara lebih tegas, Prof. Muhammad (DKPP) menyatakan, jika terjadi penggantian jabatan setelah petahana terdatar sebagai calon, maka hal itu wajib dibatalkan. B a h kan Andi Nur p at i menyatakan, â&#x20AC;?Penggantian jabatan oleh petahana yang menang tetap saja dilarang, setidaknya enam bulan sebelum penetapan.â&#x20AC;? Namun, hal ini dipertanyakan oleh Ketua DPP Par tai Bulan

Bintang (PBB), Sukmo Harsono. Menurutnya belum ada dasar hukum mengenai penggantian jabatan oleh petahana yang memenangkan pilkada. Ihwal bakal adanya calon tunggal dalam pilkada, maka regulasi teknis yang diluncurkan KPU harus mengandung prinsip contested election. Berbeda dengan India, yang menurut Dr. Mada Sukmajati, Dosen Jurusan Politik dan Pemerintahan Fisipol UGM, jika ada calon tunggal, maka langsung ditetapkan sebagai pemenang. Sementara di Indonesia, pemilihan dengan calon tunggal harus tetap â&#x20AC;&#x153;dilawankanâ&#x20AC;? dengan kotak kosong. Hanya saja Prof. Muhammad menyarankan agar adanya larangan kepada masyarakat untuk mengampanyekan kotak kosong. Pemenang dalam pemilihan calon tunggal versus kotak kosong, menurut Yusuf Khasani dari Partai Bulan Bintang (PBB), perlu diatur dengan ketentuan 50+1. Sebagaimana disinggung di depan bahwa berbagai permasalahan ini memang menuntut langkah penyelesaian oleh KPU melalui regulasi teknis yang tegas.

Oleh karena itu, seperti dikeluhkan KPU Gorontalo dan diingatkan Mada Sukmajati, seyogianya KPU tidak terlalu banyak melakukan perubahan peraturan karena akan menyurutkan tingkat kepercayaan masyarakat terhadap penyelenggara pemilu. Selain itu, peraturan KPU ke depan harus memiliki redaksional yang jelas dan terang sehingga tidak sampai mengundang multitafsir yang membingungkan dalam pelaksanaannya.

LINGKUP ISU PADA TAHAP KAMPANYE Beberapa isu pada tahapan kampanye dikemukakan oleh seluruh peserta diskusi dari unsur KPU Provinsi. KPU Provinsi Bali dengan lantang menyuarakan perlunya memperbanyak perusahaan pengadaan logistik. Namun menurut KPU Provinsi Bangka Belitung, terkait pengadaan logistik ini, sesungguhnya KPU tidak dapat

Juli-Agustus 2017 | SUARA KPU |

SUARA UTAMA

mengaturnya, kecuali menerbitkan kebijakan. Disarankan agar tidak menyulitkan anggaran di KPU dalam pemasangan alat peraga kampanye (APK), maka cukup diserahkan kepada pasangan calon untuk memasangnya. Terkait penertiban APK, KPU berkoordinasi dengan TNI, POLRI, dan Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP). KPU Provinsi Bengkulu menyarankan agar koordinasi dilakukan mulai dari penyediaan sampai pemasangan dan pembersihan. Selain itu, perlu menempuh kerja sama dengan pemda dalam penempatan zona distribusi logistik. Dalam hal pemasangan dan pencetakan APK oleh KPU, seyogianya dialihkan kepada pihak ketiga. Hal ini untuk menghindari kemungkinan KPU provinsi dan kabupaten/ kota disidangkan di DKPP. Yang cukup menarik adalah usulan KPU Provinsi Sumatera Selatan tentang pemberitaan dan penyiaran terkait akun media sosial milik pasangan calon (paslon) dalam kampanye, akun tersebut harus didatarkan. Langkah ini berguna untuk efektivitas pengawasan dan penertiban oleh KPI (Komisi Penyiaran Indonesia) atau Dewan Pers. Saran ini ditanggapi Kepala Bagian Publikasi dan Sosialisasi Informasi, Robby Leo Agust. Dikatakannya, media

sosial sudah diatur dalam Peraturan KPU Nomor 4 Tahun 2017. Aturan ini sudah mengikat, dimana jika ada akun media sosial yang melakukan kampanye yang menyebarkan kebencian suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA) dan hal buruk lainnya akan mendapat sanksi tegas. Bagi daerah yang melaksanakan Pilkada 2018 agar melaksanakan konstribusi kepada gugus tugas sehingga perlu dibentuk gugus tugas agar dalam koordinasi bisa berjalan dengan lancar. Dalam gugus tugas ini, KPU menggandeng Dewan Pers khusus untuk pemberitaan di media cetak, media elektronik, dan media online.

KILAS BALIK TUNGSURA DI DAERAH Ajang diskusi kelompok juga menampung sejumlah problematika yang dihadapi jajaran KPU provinsi, kabupaten/kota. Permasalahan yang mengemuka lebih pada kilas balik tentang sejumlah isu yang dihadapi dalam penyelenggaraan pilkada sebelumnya. Dari KPU Provinsi DKI Jakarta, antara lain mengemukakan tentang kekurangan tenaga fasilitator dalam rangka sosialisasi dan bimbingan teknis kepada penyelenggara di tingkat Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS), Panitia Pemungutan Suara (PPS), dan Panitia

Ada banyak pula surat suara yang dinyatakan tidak sah karena dicoblos bukan dengan ujung runcing paku, tetapi dicoblos dengan ujung tumpul.

| SUARA KPU | Juli-Agustus 2017

Pemilihan Kecamatan (PPK). Selain itu, adanya kesulitan dalam menyediakan atribut saksi di Tempat Pemungutan Suara (TPS). KPU Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta juga menyampaikan keluhan tentang rekapitulasi tingkat kota, di antaranya saksi menyatakan banyak pemilih yang tidak mendapat Formulir C6 (surat pemberitahuan kepada pemilih tentang waktu dan tempat memilih). Kemudian dikemukakan juga ihwal adanya jumlah suara tidak sah yang cukup tinggi, yang pada umumnya akibat pemilih mencoblos pada semua paslon. Ada banyak pula surat suara yang dinyatakan tidak sah karena dicoblos bukan dengan ujung runcing paku, tetapi dicoblos dengan ujung tumpul. Pada tahap penghitungan di TPS, sering kali dinyatakan tidak sah, tetapi kemudian muncul rekomendasi Panitia Pengawas (Panwas) kabupaten/kota yang menyatakan suara tersebut adalah sah. Perselisihan pun kerap muncul dari masalah serupa ini.

Dari KPU Provinsi Papua Barat juga menyampaikan kebingungan mereka tentang formulir yang digunakan, khususnya yang terjadi di Kota Sorong. Sebagaimana diketahui, di Kota Sorong terdapat pemilihan walikota dan wakil walikota dengan satu paslon, bersamaan dengan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Papua Barat. Begitu juga keluhan dari KPU Yogyakarta juga terlontar dalam diskusi ini. Komite Independen Pemilihan (KIP) Aceh juga menyampaikan beberapa catatan pilkada lalu, antara lain pada tahap penghitungan suara (tungsura), Formulir C6 KWK (surat pemberitahuan waktu dan tempat pemungutan suara) yang dikembalikan dari TPS hanya sampai di tingkat kecamatan dan tidak sampai kabupaten/kota. Ada juga permasalahan serius seperti disampaikan Perludem, seperti terjadi di wilayah DKI Jakarta, yakni adanya laporan terkait petugas yang tidak mendata pemilih

di Rumah Sakit Sumber Waras. Ada juga pemilih yang menyangka bawa formulir C6KWK merupakan syarat memilih, tetapi pada hari H terdapat Tempat Pemungutan Suara (TPS) yang memberi kebijakan boleh tidak membawa C6 dengan syarat calon pemilih terdatar dalam DPT. Akan tetapi, ada pula yang mewajibkan harus membawa

C6-KWK baru bisa memilih. Permasalahan yang masih timbul dalam prosesi pilkada adalah keterlambatan pengiriman logistik. Ditemukan juga adanya modus kecurangan dalam pengisian formulir saat rekapitulasi dan terjadinya pembagian suara antar paslon. Atas temuan ini, KPU diminta untuk mengawasinya.

Ditemukan juga adanya modus kecurangan dalam pengisian formulir saat rekapitulasi dan terjadinya pembagian suara antar paslon.

Juli-Agustus 2017 | SUARA KPU |

SUARA UTAMA

Permasalahan lainya adalah masih terjadi kesalahan pemilih dalam mencoblos surat suara, sehingga suara yang diberikan tidak sah. Penyelenggara, dalam hal ini adalah PPS, PPK perlu mengintensikan sosialisasi tata cara pemberian suara yang benar di TPS. Untuk bisa mensosialisasikan dengan akurat, penyelenggara perlu memahami peraturan agar tidak salah saat melakukan sosialisasi. Di sinilah pentingnya Bimbingan Teknik (Bimtek) yang dilakukan oleh KPU kepada Badan Ad Hoc untuk mengeliminasi kesalahan di lapangan.

REKOMENDASI DI SEPUTAR TUNGSURA Pada tahap penghitungan suara (tungsura), sejumlah isu juga mengemuka. Ada beberapa solusi konstruktif mengemuka dalam diskusi ini. Drat regulasi KPU 2017 tentang penundaan pemungutan suara di TPS selama 30 menit jika pemilih dan saksi belum hadir pada pukul 07.00, diusulkan untuk memasukkan unsur pengawas.

| SUARA KPU | Juli-Agustus 2017

Artinya, tidak cuma pemilih dan saksi yang belum hadir sebagai syarat penundaan, bila pengawas belum hadir di TPS, pemilihan pun dapat ditunda selama 30 menit. Pada bagian lain, drat regulasi KPU yang menyatakan bahwa penelitian dan pemeriksaan terhadap dugaan pelanggaran dan rekomendasi PPK dilakukan dua hari setelah pemungutan suara, disarankan untuk dihapus. Klausul drat peraturan KPU ini dianggap tidak relevan dengan peraturan Bawaslu yang menyatakan harus empat hari setelah pemungutan suara. Perhatian serius juga ditujukan terhadap proses rekapitulasi suara di tingkat kecamatan dan/atau kabupaten/kota yang seringkali dimulai tanpa menunggu kehadiran pengawas pemilu kecamatan (panwascam) atau panwas kabupaten/kota. Padahal, menurut forum diskusi, kehadiran pengawas pemilu dalam proses rekapitulasi sangat penting. Oleh karena itu, diusulkan proses rekapitulasi hasil penghitungan suara dilakukan setelah pengawas pemilu hadir. Lagi-lagi unsur

pengawas dipersyaratkan hadir dalam proses rekapitulasi sebagaimana digagas forum. Diskusi juga menyinggung tentang peristiwa kekurangan surat suara di beberapa TPS akibat banyaknya pemilih DPTb (DPT Tambahan) hadir dan disebabkan karena kesalahan penghitungan dan pengepakan surat suara. Masalah ini dapat diatasi jika KPU melakukan pemusnahan surat suara sisa pengepakan sebelum pemungutan suara ditunda setelah proses pemungutan suara selesai dilaksanakan. Atau, dapat juga dilakukan dengan mengambil surat suara dari TPS terdekat oleh KPPS dan mengadministrasikannya di dalam formulir model C. Ada juga diungkapkan hasil pemantauan Jaringan Pendidikan Pemilih Rakyat (JPPR) yang mendapatkan data bahwa beberapa TPS tidak mengumumkan DPT dan Datar Calon Tetap (DCT). Disarankan KPU meninjau ulang (review) metode dan materi bimtek bagi PPS dan KPPS agar lebih efektif dalam menyampaikan materi-materi pelatihan. Bimtek juga ditujukan untuk membangun kesepahaman antara KPU dan panwas pemilu di tingkat kabupaten/kota dan provinsi belum sama terkait dengan regulasi penyelenggaraan pemungutan dan penghitungan suara. Selain itu juga ada penggunaan Formulir Model DAA dan DA1 Plano untuk perhitungan suara di beberapa daerah yang masih dibutuhkan. Peraturan KPU (PKPU) tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara dan Penetapan Hasil Pemilihan perlu mengatur kembali pengadaan dan penggunaan Model DAA dan DA1 Plano ini. Masih banyak permasalahan yang terungkap dalam diskusi terfokus ini. Termasuk di antaranya saran agar KPU perlu membuat landasan hukum dalam pemanfaatan TI (Teknologi Informasi) yang dimuat di dalam PKPU. Aturan ini harus memuat klausul penggunaan TI pada setiap tahapan pemilihan. Hal ini beralasan karena pemanfaatan teknologi TI menjadi salah satu faktor kesuksesan KPU dalam meningkatkan keterbukaan dan kecepatan penyampaian informasi data-data pemilu/pilkada. Namun demikian, pemanfaatan TI sejauh ini tidak mendapatkan landasan hukum yang kuat di dalam UU maupun PKPU. (SG)

Tantangan KPU Menghadapi Pemilu Serentak 2019

i tengah persiapan pelaksanaan Pilkada serentak 2018, Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI mulai ditantang lagi mengambil langkah cepat untuk persiapan Pemilu DPR, DPD dan DPRD 2019 serta Pilpres 2019 yang juga serentak. Rancangan Undang-Undang (RUU) yang diteken Presiden Joko Widodo, 15 Agustus 2017, resmi telah disahkan menjadi UU Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Pemilu) dalam Rapat Paripurna DPR RI, 21 Agustus 2017. UU Pemilu 2017 yang memuat 573 pasal dengan 4 lampiran ini begitu banyak memuat klausul dan amanat kepada KPU untuk menyusun regulasi teknis, Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) dan Keputusan KPU. Di sinilah letak tantangan berat tadi. â&#x20AC;&#x153;Tiada pilihan kecuali kerja cepat,â&#x20AC;? kata Ketua KPU, Arief Budiman, kepada SUARA KPU menanggapi beban kerja KPU jelang disahkannya UU Pemilu 2017.

Di antaranya, KPU sesegera mungkin menyusun draft PKPU tentang tahapan pemilu sebelum dikonsultasikan dengan DPR RI dan pemerintah (amanat Pasal 75 Ayat (4) UU Pemilu 2017). Dipastikan beberapa isu yang akan diatur melalui PKPU juga harus memenuhi prosedur konsultatif ini sebelum diberlakukan. Itulah sebabnya, Arief Budiman menekankan agar seluruh proses tahapan pemilu berlangsung baik, maka yang mesti bekerja cepat tidak cuma KPU, tetapi juga DPR dan pemerintah. Salah satu PKPU krusial yang menantang KPU untuk segera dirumuskan adalah ketentuan mengenai tata cara penelitian administrasi dan penetapan keabsahan persyaratan parpol peserta pemilu (Pasal 178 Ayat (4) UU Pemilu 2017). Belum lagi drat PKPU lain yang juga urgent dipersiapkan, seperti PKPU tentang penetapan daerah pemilihan sebagaimana diatur Pasal 195. (SG)

Juli-Agustus 2017 | SUARA KPU |

WAWANCARA Arief Budiman, Ketua KPU RI

KPU Bertekad Kerja Keras, Cepat dan Cermat rapat pimpinan dan pertemuan dengan seluruh ketua dan sekretaris KPU daerah. Tahapan pemilu harus dimulai 20 bulan sebelum pemungutan suara. Apakah tahapan pemilu tetap bisa dipenuhi sesuai jadwal? Itulah tadi, kita baru bisa melakukan rapat konsultasi dengan DPR pada tanggal 22 Agustus, sementara menurut UU, tahapan pemilu sudah harus dimulai pada tanggal 17 Agustus 2017. Jadi, kita pasti terlambat memenuhi jadwal itu. Oleh karena itulah, komitmen kita sekarang adalah bekerja dengan cepat. Tidak hanya KPU selaku penyelenggara, tapi juga seluruh pihak yang terlibat. Pemerintah selaku institusi yang memfasilitasi anggaran penyelenggaraan pemilu dan DPR selaku pembuat undang-undang, juga mesti lebih cepat. Tidak bisa KPU bekerja sendirian, banyak hal yang sangat bergantung pada institusi lain.

ukses penyelenggaraan Pemilu Kepala Daerah Serentak Tahun 2018, serta Pemilu Legislatif dan Pilpres 2019 serentak sangat bergantung pada kinerja Komisi Pemilihan Umum (KPU). Tiga bulan setelah dilantik Presiden Joko Widodo, Ketua KPU Arief Budiman dan komisioner lainnya segera memimpin jajaran KPU untuk menyusun agenda kerja dan program guna memenuhi amanah penyelenggaraan hajatan demokrasi ini. Bagaimana visinya menyongsong Pilkada Serentak 2018 dan Pemilu Serentak 2019? Berikut penuturannya kepada SUARA KPU, Awal Agustus lalu. Apa saja yang menjadi isu besar yang dihadapi KPU saat ini?

| SUARA KPU | Juli-Agustus 2017

Sebenarnya ada dua isu krusial. Pertama, tentang pembuatan Peraturan KPU (PKPU) Pilkada serentak 2018 dan Pemilu Legislatif serta Pilpres 2019. Isu kedua adalah menyangkut segala sesuatu terkait kelengkapan logistik. Bagaimana soal materi logistik? Paling strategis adalah soal pengadaan kotak suara. Di dalam UU Pemilu yang baru, nantinya KPU akan mendapat mandat untuk membuat kotak suara yang transparan. Ini hal yang baru. Selebihnya kita hanya membahas soal agenda rapat-rapat koordinasi dan konsolidasi dengan KPU di daerah. Rencananya pada bulan depan (September) kita akan mengagendakan

Lantas, adakah terobosan yang akan dilakukan KPU untuk mengatasi hal itu? KPU akan melakukan beberapa hal secara simultan. Mestinya, tahapan pemilu itu dilakukan bertahap, selesai ini disambung yang ini, selesai itu disambung yang itu lagi. Kalau sekarang tidak selesai pleno uji publik, dan rapat konsultasi langsung kita kerjakan. Tetap dilakukan secara bertahap, tapi tidak harus saling menunggu, gitu lho. Misalnya, untuk membuat kotak suara, kita cari mana ada plastik, mana ada karton, mana ada kaca. Pokoknya semua bahan yang memungkinkan untuk membuat kotak suara yang transparan kita cari dan kita data. Hanya saja kalau menyangkut pengadaannya, ya akan tetap mengikuti prosedur pelelangan.

Soal materi Peraturan KPU, aspek apa saja yang akan dibicarakan dengan DPR? Sebenarnya begini, semua aspek sudah selesai dibicarakan. KPU berprinsip bahwa pemilu itu haruslah hemat, efektif, dan eisien. Sebagai contoh, kotak suara yang masih bisa digunakan, ya akan kita gunakan. Bilik suara juga begitu. Itu sudah saya putuskan dalam pleno. Soal surat suara sedang kita hitung saat ini. Kita lihat nanti, apakah akan dimodiikasi atau bagaimana, kita lihat kondisinya apakah masih bisa dipakai atau tidak. Jika biaya modiikasi lebih mahal, maka kita bikin baru dengan bahan lain. Itu semua kita pertimbangkan. Pemerintah dan DPR perlu mengetahui apa saja yang bisa dilakukan. Masih banyak hal yang harus kami klariikasi. Setelah itu, barulah kita mengambil kebijakan. Dari 11 tahapan pemilu saat ini, apa saja yang paling krusial? Tentu tahap-tahap kampanye, pemungutan suara dan penghitungan suara. Hanya saja seluruh tahapan ini akan diawasi oleh Bawaslu. Jadi, Bawaslu juga akan bekerja keras, cepat, dan cermat. Dan itu harus dilakukan oleh seluruh pihak atau stakeholder lainnya. Masalahnya, jika ada satu saja yang kerja lambat, pasti akan sangat

mengganggu. Enggak bisa jika hanya KPU kerja cepat. Pembuat regulasi dan pemerintah selaku pengatur anggaran juga harus kerja cepat melalui kerja sama yang harmonis. Agar semua itu bisa berjalan, apa yang akan dilakukan oleh KPU? Kita akan melakukan komunikasi yang lebih intens. Semua pihak haruslah merasa bahwa penyelenggaraan pemilu adalah kepentingan bersama dan prioritas untuk dilaksanakan. Misalnya, meski pekerjaan DPR itu banyak, untuk membuat undangundang dan sebagainya, tetapi DPR juga harus memprioritaskan pemilu. Pemerintah kerjanya juga banyak dalam menyusun anggaran, tapi khusus dua tahun ke depan, anggaran pemilu haruslah menjadi prioritas. Jika semua menjadikan pemilu sebagai prioritas, ya, pasti bisa berjalan baik. Sejauh ini apakah DPR sudah menjadikan pemilu sebagai prioritas? Mestinya sih iya, dan saya yakin memang harusnya demikian. Mungkin mereka banyak pekerjaan, jadi kerja cepatnya terganggu. Kalau saya sih inginnya hal-hal semacam ini sudah selesai pada tahun lalu. Ya, sudahlah. Pokoknya nanti KPU akan

Arief Budiman Tempat Tanggal Lahir: Surabaya, 2 Maret 1974 Riwayat Pendidikan: • Universitas Gadjah Mada Yogyakarta (2010) • Universitas Airlangga Surabaya (2002) • Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya (2000) Riwayat Pekerjaan: • Anggota KPU RI (2017 - 2022) • Anggota KPU RI (2012 - 2017) • Anggota KPU Provinsi Jawa Timur (2009-2012) • Anggota KPU Provinsi Jawa Timur (2004-2009)

mengerjakannya sesuai dengan undangundang. Apa pun risikonya. Langkah strategis apa yang dilakukan KPU agar pemilu mendatang lebih baik dari sebelumnya? Pada prinsipnya, aspek pokoknya sama saja. Intinya, pemilu harus dilakukan secara transparan, berkualitas, dan penyelenggaranya harus berintegritas. Karena itu, beberapa hal yang sudah kami kerjakan itu tidak boleh terputus. Rangkaian pemilu itu kan panjang, karena hasilnya juga bukan untuk satu atau dua hari. Salah satu yang sedang kita lakukan adalah pengoptimalan sistem teknologi informasi. Sistem informasi penghitungan, sistem informasi data pemilih, logistik dan beberapa hal yang tidak terkait dengan tahapan. Misalnya, sistem informasi kepegawaian yang menunjang kinerja kita. Semua itu sudah ada, terutama saat periode pertama saya. Namun, kami ingin terus memperbaiki dan sempurnakan. Termasuk program peningkatan kapasitas Sumber Daya Manusia (SDM)? Oh iya, kita akan teruskan program peningkatan kinerja SDM. Kita akan tingkatkan kemampuan staf, baik yang ada di pusat, provinsi maupun kota dan kabupaten. Mereka harus mengikuti program pascasarjana tata kelola pemilu. Saat ini, ada 119 orang sudah mengikutinya, dan pada tahun 2018 akan kita tingkatkan lagi. Idealnya 200 orang. Sehingga pada saatnya nanti, penyelenggaraan pemilu tidak didasarkan pada pengalaman semata, tapi juga dengan ilmu pengetahuan. Masalahnya, anggaran dari pemerintah tidak terlalu banyak. Sekitar 150-175 orang bergelar strata dua untuk tata kelola pemilu sudah cukup. Kita sudah bekerja sama dengan sepuluh universitas terkemuka. Targetnya minimal ada satu orang lulusan pascasarjana kepemiluan di setiap satuan kerja. KPU punya 549 satker, jadi belum setengahnya terpenuhi. (RDB)

Juli-Agustus 2017 | SUARA KPU |

WAWANCARA

KPU Persiapkan Logistik & Teknis Pemilu 2019 Ilham Saputra, Komisioner KPU Persiapan logistik, ada aturan tentang kotak transparan? Kalau kita membaca penjelasan UU, maka terkesan kemudian kita harus mengganti seluruh kotak yang ada dengan kotak transparan. Ada empat juta seratus sekian yang harus kita adakan, dan itu memakan banyak biaya. Kedua bisa saja kita gunakan kotak yang ada sekarang dan bisa digunakan dan sisanya menggunakan transparan. Nah, ini yang sedang kami kaji bersama.

ersiapan Pelaksanaan Pemilihan Umum (Pemilu) 2019 mulai dilakukan Komisi Pemilihan Umum (KPU). Sejumlah aturan teknis, perencanaan program dan jadwal telah disusun untuk menyukseskan ajang lima tahunan tersebut. KPU pun mulai mengatur dan menindaklanjuti isi dari Undang-Undang (UU) Penyelenggaraan Pemilu yang telah disahkan dalam rapat paripurna DPR 21 Juli 2017 silam. Salah satunya mengenai penggunaan kotak suara transparan yang akan digunakan di tiap Tempat Pemungutan Suara (TPS). Komisioner KPU, Ilham Saputra, menjelaskan lebih jauh terkait penggunaan kotak suara transparan ini, berikut harapannya agar pemilu 2019 menjadi tonggak pelaksanaan pemilu yang berintegritas dan jauh dari kecurangan. Berikut petikan wawancaranya.

Desain kotak transparan ada delapan? Banyak versi sebenarnya kan, dengan menggunakan bahan karton, atau plastik semua. Tinggal nanti bagaimana KPU membaca UU tersebut. Nanti kami akan sampaikan terkait kotak transparan yang digunakan di beberapa negara penyelenggara pemilu. Biaya kotak dipatok tidak boleh lebih Rp200 ribu? Tidak begitu, tapi kalau kita pakai karton lebih murah, pakai plastik lebih mahal. Nanti kita akan lihat berapa bedanya. Kita sedang mengkaji terus nih. Pengadaan logistik kerap bermasalah. Antisipasinya? Antisipasi dulu daerah seperti Papua dan daerah kepulauan lain. Kita akan prioritaskan pengiriman logistik nanti. Toh

kita sudah belajar dari pengalaman pemilu sebelumnya. Kalau bisa sebelum hari H, dua hari sudah sampai. Jangan sampai tertukar surat suaranya. Karena untuk pileg tidak boleh tertukar karena sudah disesuaikan dengan daerah pemilihan (dapil). Pengalaman kita beberapa kali memang ada yang tertukar, nah ini coba kita antisipasi agar tidak terulang. Bagaimana dengan desain surat suara. Apakah ada perubahan? Sudah ada desainnya, toh prinsipnya sama kalau proporsional terbuka sama. Beda kan cuma konversi suara jadi kursi. Pemilu serentak 2019 kan pertama kali dilakukan. Apakah sudah dilakukan simulasi untuk mengantisipasi masalah teknis di lapangan? Nah simulasi kita buat seakan-akan riil, jadi kita buka pukul 07.00 WIB ada pemilih sekian sampai nanti penghitungan suara di TPS sampai jam berapa. Kemudian, kita akan hitung berapa lama sebetulnya pemilih berada di TPS. Jadi nanti kita formulasikan berapa banyak orang bisa di TPS sampai pukul 13.00 WIB. Harapan Pemilu 2019? Saya berharap ini berjalan baik, apalagi ini pertama kali (DPD, DPRD I, DPRD II, DPR, dan Pilpres) maka perlu ada exercise sehingga ke depan penyelenggaraan pemilu lebih baik. Saya sih ingin seluruh peserta pemilu, penyelenggara bekerja secara fair tidak lakukan pelanggaran sehingga kita tidak disibukkan dengan pelanggaran. Kita akan betul-betul konsentrasi terhadap persoalan penyelenggaraan pemilu ke depan. (DR)

Ilham Saputra Persiapan pemilu sejauh ini seperti apa? Kami sudah menyiapkan beberapa Peraturan KPU terkait dengan pelaksanaan pemilu. Untuk pilkada, kami sudah siapkan semua, tinggal kita menyesuaikan kira-kira mana yang tidak lagi relevan untuk Pilkada 2018. Untuk Pemilu 2019, kami juga sudah menyiapkan.

| SUARA KPU | Juli-Agustus 2017

Tempat Tanggal Lahir : Jakarta, 21 Mei 1976 Pendidikan: • S-1: Ilmu Politik Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Indonesia (2006) Riwayat Pekerjaan: • Anggota KPU RI (2017-2022) • Project Manager Aceh Civil Society Task Force (2014) • Wakil Ketua Komisi Independen Pemilihan Aceh (2008-2013) • Program Manager Aceh Development Fund (2005-2008) • Program Officer Center for Electoral Reform (1999)

Penguatan Kerja KPU Melalui Aturan Berkualitas Hasyim Asy'ari, Komisioner KPU

ndang-Undang (UU) Penyelenggaraan Pemilu resmi diundangkan oleh pemerintah pada Jumat (18/8) lalu. Komisi Pemilihan Umum (KPU) punya tugas untuk segera mengharmonisasikan aturan tersebut ke dalam aturan teknis Peraturan KPU (PKPU). Tidak sampai di situ, KPU juga harus segera menyosialisasikan UU hasil kodiikasi tiga UU itu kepada jajarannya di tingkat bawah, baik provinsi, kabupaten/kota hingga KPPS. Bagaimana langkah KPU untuk menyukseskan sosialisasi ini, lalu apa upaya KPU untuk mencegah salah penafsiran di penyelenggara tingkat bawah? Berikut penuturan Komisioner KPU Hasyim Asy’ari kepada SUARA KPU, di sela-sela kegiatannya yang padat. UU Penyelenggaraan Pemilu baru saja diundangkan oleh pemerintah, langkah dari KPU? Satu, peraturan KPU terhadap UU pemilu statusnya sebagai aturan pelaksana. Dua, menurut UU 12/2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundangan, di situ disebutkan tentang jenis dan hierarki peraturan perundangan, Peraturan KPU juga, menurut UU tersebut, jenis dan kedudukannya sebagai pelaksana peraturan

perundangan. Oleh karena itu, KPU dalam menyusun PKPU harus berdasarkan UU pemilu, itu prinsip utamanya. Selain itu juga drat PKPU yang sudah disusun, sebelum dikonsultasikan dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP), dilakukan uji publik supaya kemudian para pihak yang akan terlibat dalam pemilu itu memberikan masukan. Ini sebagai dasar peraturan yang baik itu disusun secara partisipatif, yaitu melibatkan publik untuk memberikan masukan. Sebagaimana yang sudah dilakukan drat PKPU tentang tahapan dan jadwal Pemilu 2019, juga draf tentang veriikasi partai politik calon peserta 2019. Itu yang diundang dalam uji publik adalah partai politik, karena yang akan menjadi peserta pemilu partai politik sehingga mereka yang akan terlibat langsung memberikan catatan, masukan pandangan terhadap drat peraturan KPU. Draf PKPU dibuat sebelum UU dinomorkan? Itu dalam rangka gerak cepat, supaya kita sudah punya drat awal. Kan KPU sudah menyampaikan drat awal ke Komisi II, begitu UU disahkan, dinomorkan, maka kemudian drat itu akan kita revisi dulu, yang kemudian revisi sudah termasuk masukan pada uji publik, itu akan kita susulkan ke DPR. Sehingga bahan yang kita bawa, bahan yang mutakhir, yang sudah berdasarkan UU yang resmi, juga hasil uji publik. Ada proses harmonisasi ulang drat PKPU dengan UU yang sudah dinomorkan?

Pasti, setelah ada kepastian tentang susunan normanya seperti apa jadinya, ya pasti ada revisi, penyesuaian di dalam PKPU. Bagaimana mengantisipasi salah tafsir isi PKPU oleh jajaran di bawah? Selain menggunakan PKPU, nanti di setiap tahapan akan disusun standard operational procedure (SOP) atau pedoman teknisnya. Nah, SOP itu sudah lebih teknis, seperti siapa mengerjakan apa, batasan waktunya kapan, dan itu di semua tahapan akan dibuat. Pendataran pemilih siapa mengerjakan apa, tanggung jawabnya apa, sampai produknya apa. Demikian juga pencalonan, itu dimulai dari mana, siapa yang mengajukan calon, dan seterusnya. Jadi akan dibuat SOP, itu sebagai suatu mekanisme quality control pemilu supaya proses pemilu dikerjakan oleh penyelenggara di setiap tingkatan sesuai dengan SOP yang sudah ditetapkan. Dan SOP ini kan turunan dari aneka peraturan di UU dan PKPU. Untuk saat ini, sudah berapa drat PKPU yang sudah siap? Sementara dua, tahapan dan veriikasi partai politik. Dan sebenarnya masih ada sisa pembahasan drat PKPU untuk pilkada, masih ada empat lagi, pemungutan penghitungan suara, rekapitulasi, logistik, dan pilkada di daerah khusus. Kita berharap supaya DPR mengagendakan itu supaya dasar hukum di level PKPU bisa segera disahkan supaya menjadi dasar pilkada. (DR)

Hasyim Asy'ari Lahir : Pati, Jawa Tengah, 3 Maret 1973 Pendidikan : • Department of Anthropology and Sociology, Faculty of Arts and Social Sciences, University of Malaya, Kuala Lumpur, Malaysia (2006-2012) • Program Pascasarjana, Universitas Gadjah Mada (UGM), Yogyakarta (lulus 1998) Riwayat Pekerjaan: • Anggota KPU RI (2017-2022) • Anggota KPU Jawa Tengah (2003-2008) • Dosen di Fakulas Hukum, Universitas Diponegoro, Semarang

Juli-Agustus 2017 | SUARA KPU |

SUARA PAKAR

Perspektif dan Tantangan Pilkada 2018

Mengejar Target Partisipasi Pemilih Pilkada 2018 TINGKAT PARTISIPASI PEMILIH

Erik Kurniawan Pegiat Pemilu Sindikasi Pemilu dan Demokrasi (SPD)

artisipasi politik merupakan segala aktivitas yang berkaitan dengan kehidupan politik, yang ditujukan untuk memengaruhi pengambilan keputusan, baik langsung maupun tidak langsung secara legal, konvensional, damai, atau memaksa (Bolgherini; 2010). Pada dasarnya, partisipasi politik merupakan ukuran untuk mengetahui sejauh mana kualitas dan kemampuan warga negara dalam menginterprestasikan sejumlah simbol kekuasaan-kebijakan dalam menyejahterakan masyarakat ke dalam simbol-simbol pribadi.

Kegiatan partisipasi politik pada intinya tertuju pada dua subjek, yaitu pemilihan pemimpin dan melaksanakan kebijakan pemimpin. Dalam konteks pemilihan pemimpin, pemilihan kepala daerah (pilkada) langsung telah memberikan ruang partisipasi yang sangat luas bagi rakyat. Pilkada 2018 merupakan gelombang ketiga dari penyelenggaraan pilkada serentak, ada beberapa pekerjaan rumah, khususnya bagi penyelenggara pemilu untuk terus meningkatkan partisipasi pemilih.

92,60% 84,10% 70,90%

75,10%

TINGKAT PARTISIPASI PEMILIH PEMILU

10 % 1999

2004

2009

| SUARA KPU | Juli-Agustus 2017

2014

Tidak ada demokrasi tanpa partisipasi. Adagium tersebut setidaknya menunjukkan bahwa esensi dasar dari demokrasi elektoral (pemilu) adalah partisipasi pemilih. Berdasar pada pengalaman penyelenggaraan pemilu pascareformasi, menunjukkan adanya kecenderungan terus menurunnya tingkat partisipasi. Meski tingkat partisipasi di pilkada serentak mengalami kenaikan, tapi secara umum masih di bawah target partisipasi yang ditetapkan KPU, 77,5 persen. Pada Pilkada serentak 2017, untuk pemilihan gubernur, angka rata-rata partisipasi mencapai 71,88 persen. Akan tetapi, dari tujuh pemilihan gubernur, hanya satu daerah yang dapat melampaui target partisipasi yang ditetapkan KPU, yaitu Gorontalo dengan tingkat partisipasi 81,37 persen. Sementara enam daerah lain masih di bawah target. Untuk Pemilihan Bupati 2017, angka rata-rata partisipasinya lebih tinggi, mencapai 75,96 persen. Berdasarkan data yang tersedia di portal KPU, dari 63 kabupaten yang menyelenggarakan pemilihan bupati, hanya 44,44 persen daerah berhasil memenuhi target partisipasi KPU. Sisanya, sebanyak 56,56 persen tingkat partisipasi di bawah target yang ditetapkan KPU. Permasalahan partisipasi muncul pada pemilihan walikota, angka rata-rata partisipasi pada Pemilihan Walikota 2017 hanya mencapai 66,90 persen, jauh di bawah target yang ditetapkan oleh KPU sebesar 77,50 persen.

SOSIALISASI DAN PENDIDIKAN PEMILIH Setidaknya ada dua hal penting dalam membangun perspektif sosialisiasi dan pendidikan pemilih. Pertama, mengenai tingkat pengetahuan pemilih tentang tahapan pemilu, dan kedua mengenai data pemilih yang tidak menggunakan hak pilihnya (golput). Secara umum, data yang dipublikasikan oleh Founding Father House (FFH) mengenai tingkat pengetahuan masyarakat akan proses pemilu dan pemilihan presiden rendah, tapi melonjak tajam di minggu-minggu menjelang hari pemungutan suara. Pada titik ini, akan sulit melakukan evaluasi terhadap kinerja sosialisasi dan pendidikan pemilih oleh penyelenggara pemilu, karena pada periode ini peserta pemilu juga mengambil porsi besar dalam melakukan sosialisasi dan pendidikan pemilih mengenai proses pemilu.

ilkada 2018 adalah pilkada serentak gelombang ketiga menuju pilkada serentak nasional yang direncanakan akan digelar pada tahun 2024. Pilkada serentak pada hakikatnya merupakan reformasi sistem pilkada yang sebelumnya dilaksanakan di tiap-tiap daerah sesuai dengan berakhirnya masa jabatan kepala daerah di masing-masing daerah. Dengan pilkada serentak, diharapkan ritual politik yang berlangsung sepanjang tahun karena setiap dua atau tiga hari sekali kita menyelenggarakan pilkada, dapat diakhiri. Namun yang lebih penting lagi adalah pilkada serentak diharapkan menjadi solusi atas ongkos demokrasi yang berbiaya tinggi. Benarkah biaya tinggi bisa dikurangi dengan pilkada serentak? Pilkada serentak gelombang ketiga yang melibatkan 171 daerah di 17 provinsi, 115 kabupaten dan 39 kota diperkirakan akan menelan biaya sebesar Rp11,3 triliun. Angka ini jelas jauh melebihi anggaran pilkada gelombang pertama yang menghabiskan dana sekitar Rp4,4 triliun dengan jumlah peserta jauh lebih banyak 269 daerah.

TINGKAT PATISIPASI PEMILIH PILKADA 77,5% 72,9%

76,39%

Aceh

Bangka Belitung

81,37%

74 ,75% 74,00%

62,41%

61,58%

DKI Jakarta

Berdasarkan data di atas, setidaknya sosialisasi dan pendidikan pemilih hendaknya didasarkan pada hasil pemetaan tingkat pengetahuan publik mengenai proses pemilu dan proyeksi tingkat golput. Sehingga sosialisasi dan pendidikan pemilih dapat dijadikan strategi dalam meningkatkan atau setidaknya mempertahankan tingkat

Banten

Gorontalo

Sulawesi Barat

Papua Barat

partisipasi pada penyelenggaraan Pilkada 2018. Pada tataran kerangka operasional, sosialisasi dan pendidikan pemilih dapat difokuskan untuk mendorong tingkat pengetahuan publik, mulai dari periodeperiode awal berjalannya tahapan pemilu. Kedai Kopi Perdjoeangan, Selasa 7 Agustus 2017

Catatan Menyongsong Pilkada 2018 Anggaran pilkada gelombang kedua yang pesertanya jauh lebih sedikit (101 daerah) dengan biaya sebesar Rp7 triliun pun melampaui anggaran pilkada gelombang pertama. Apa pun alasannya, anggaran pilkada yang terus membengkak patut dipertanyakan. Jika demikian, adanya eisiensi biaya sebagai alasan dilaksanakannya pilkada serentak, jelas tidak tercapai. Selain anggaran yang kian membengkak, yang juga perlu mendapat perhatian adalah sistem penganggarannya. Masalah pendanaan pilkada serentak sesungguhnya sudah muncul sejak persiapan pelaksanaannya. Hal itu terlihat dari regulasi yang mengatur tentang pendanaan pilkada serentak selalu berubah. UU No. 8 Tahun 2015 menghendaki pendanaannya dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) dan didukung

Luthfi A. Mutty Anggota Komisi II DPR RI

SUARA KPU Edisi XIII Juli-Agustus ď&#x201A;&#x; Juli-Agustus 2017 | SUARA 2017 KPU

SUARA PAKAR

â&#x20AC;&#x153;

Pilkada pada hakikatnya adalah proses seleksi mencari pimpinan daerah yang berkualitas, memiliki etika dan moral politik yang baik.

Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Di lain pihak, UU No. 22 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota, menetapkan bahwa pendanaan pilkada sepenuhnya dibebankan pada APBD. Namun, melalui Perppu No. 1 Tahun 2014, biaya pilkada dibebankan pada APBN dan dapat didukung melalui APBD (Perppu No. 1 Tahun 2014, pasal 166).

BIAYA MAKSIMAL HASIL MINIMAL Pilkada pada hakikatnya adalah proses seleksi mencari pimpinan daerah yang berkualitas, memiliki etika dan moral politik yang baik. Bersamaan dengan itu, kepala daerah juga diharapkan memiliki kemampuan leadership dan manajemen yang memadai dalam memimpin daerahnya. Oleh karena itu, kepala daerah sepatutnya memiliki perspektif yang tepat dalam membenahi birokrasi agar lebih profesional. Sayangnya, ini sepertinya sulit terwujud karena ditengarai, hasil pertama dari pilkada adalah balas jasa dan balas dendam. Karena itu, tidak mengherankan jika banyak organisasi perangkat

| SUARA KPU | Juli-Agustus 2017

â&#x20AC;?

daerah (OPD) dipimpin oleh mereka yang tidak memiliki kualiikasi dan kompetensi sesuai dengan lembaga yang dipimpinnya. Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN) yang dibentuk untuk mengawasi promosi dan mutasi pejabat yang menyimpang dari ketentuan, ternyata bagai "macan ompong". Bahkan keputusan kepala daerah yang dibatalkan oleh Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) terkait dengan tindakan sewenang-wenang dalam penempatan pejabat hanya dianggap angin lalu oleh kepala daerah. Hal ini kemudian berpengaruh buruk terhadap rendahnya indeks kualitas pelayanan publik kita. Di sisi lain, gejala umum memperlihatkan bahwa lebih banyak kepala daerah yang berperan tidak lebih dari sekadar sebagai pelaksana APBD seraya mengintip peluang untuk melakukan korupsi. Tak heran jika kemudian cukup banyak kepala daerah yang terlibat korupsi dan masuk penjara. Dari data yang ada, selama periode 2003-2016 tercatat 18 gubernur dan 343 bupati/walikota (61 persen dari

514 kepala daerah) terjaring kasus korupsi. Para kepala daerah yang terpilih dengan biaya besar seharusnya hadir sebagai rahmat untuk memberi solusi atas berbagai permasalah yang ada di daerah. Namun, yang terjadi justru sebaliknya. Sebagian besar di antaranya malah menjadi malapetaka buat daerah dan masyarakatnya. Hal ini tentu menjadi tantangan utama parpol dalam proses seleksi para calon kepala daerah. Anggaran pilkada serentak dari waktu ke waktu semakin membesar. Padahal jumlah pesertanya tidak semakin banyak. Dengan demikian, jika pilkada serentak d i m a k s u d k an u ntu k m e l a ku k an penghematan dari segi biaya, maka tujuan itu jelas tidak tercapai. Di samping itu, jika pilkada serentak dimaksudkan pula untuk mengurangi hiruk-pikuk politik dan untuk menghadirkan pemimpin daerah yang lebih berkualitas, maka tujuan pilkada serentak pun menjadi patut dipertanyakan. Perilaku partai politik yang cenderung pragmatis dalam mengusung calon kepala daerah adalah bagian dari masalah berdemokrasi. Di sisi lain, kesuksesan penyelenggaraan pilkada juga tidak terletak semata-mata pada penyelenggaraan yang diakui berjalan aman, dan kecilnya angka golput semata. Namun juga pada integritas dan profesionalitas KPU serta kesadaran pemilih untuk memilih tanpa politik uang. (*)

Juli-Agustus 2017 | SUARA KPU |

SUARA IMAM BONJOL

Anggota KPU RI 2017-2022 Janji Tegakkan Demokrasi & Keadilan

Presiden RI, Joko Widodo, memimpin pengucapan sumpah/janji jabatan diikuti oleh Anggota KPU RI dan Bawaslu RI periode 2017-2022, di Istana Negara, Jakarta, Selasa (11/4).

residen RI, Joko Widodo (Jokowi), secara resmi melantik dan mengambil sumpah tujuh anggota Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI periode 2017-2022 di Istana Negara, Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Selasa (11/4). Dalam pengucapan sumpah jabatannya, para anggota KPU periode 2017-2022 berjanji akan menegakkan demokrasi dan keadilan dalam menggelar pemilihan umum (pemilu) legislatif, pemilu presiden dan wakil presiden, serta pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. “Bahwa saya dalam menjalankan tugas dan wewenang akan bekerja dengan sungguh-sungguh, jujur, adil dan cermat demi suksesnya pemilu DPR, DPD, dan DPRD, pemilu presiden dan wakil presiden,

| SUARA KPU | Juli-Agustus 2017

pemilihan gubernur, bupati, dan walikota, tegaknya demokrasi dan keadilan, serta mengutamakan kepentingan negara RI daripada kepentingan pribadi atau golongan,” demikian bunyi sumpah ketujuh anggota KPU RI periode 2017-2022. Selain melantik anggota KPU, Presiden Jokowi juga melantik lima anggota Bawaslu periode 2017-2022, dan Hakim Mahkamah Konstitusi, Saldi Isra. Hadir dalam pelantikan tersebut, para anggota KPU periode 20122017, Juri Ardiantoro, Hadar Nais Gumay, Sigit Pamungkas, Ida Budhiati, Ferry Kurnia Rizkiyansyah, Ketua Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu, Jimly Asshiddiqie, Ketua Badan Pegawas Pemilu (Bawaslu) periode 2012-2017, Muhammad, sejumlah Menteri Kabinet Kerja, Tjahjo Kumolo, Pratikno, Lukman Hakim Saifuddin, serta tamu undangan lainnya.

Berikut anggota KPU dan Bawaslu periode 2017-2022 yang dilantik oleh Presiden Jokowi:

Anggota KPU Periode 2017-2022: 1. Pramono Ubaid Tanthowi; 2. Wahyu Setiawan; 3. Ilham Saputra; 4. Hasyim Asy’ari; 5. Viryan; 6. Evi Novida Ginting Manik; 7. Arief Budiman. Anggota Bawaslu Periode 2017-2022: 1. Ratna Dewi Pettalolo; 2. Mochammad Aifuddin; 3. Rahmat Bagja; 4. Abhan; 5. Fritz Edward Siregar.

(rap/red. FOTO KPU/dosen/Hupmas)

Pemilihan Ketua KPU Berlangsung Kondusif

rief Budiman terpilih sebagai Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI melalui mekanisme rapat pleno yang digelar perdana oleh para Anggota KPU RI terpilih periode 2017-2022. Pleno penetapan ketua yang dimulai sejak pukul 14.00 WIB tersebut dipimpin oleh Anggota KPU RI, Evi Novida Ginting Manik dan Ilham Saputra, dan diumumkan kepada publik pada pukul 19.00 WIB di Media Center KPU RI, Menteng, Jakarta, Rabu (12/4). Rapat Pleno juga menetapkan pembagian tanggung jawab dan tugas masing-masing divisi. Terkait unsur KPU RI yang ditentukan sebagai Anggota Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) RI, pleno memilih Hasyim Asy’ari sebagai representasi KPU. Pada kesempatan itu, Arief menampik proses pemilihan Ketua KPU RI berjalan dengan alot. Ia mengungkapkan rapat pleno diawali dengan membahas pekerjaan, diteruskan dengan pemilihan Ketua.

Divisi Teknis Penyelenggaraan - Ketua : Ilham Saputra - Wakil : Hasyim Asy’ari

Divisi Sosialisasi, Pendidikan Pemilih dan Pengembangan SDM - Ketua : Wahyu Setiawan - Wakil : Ilham Saputra

Dalam proses pemilihan Ketua, seluruh komisioner menyampaikan pandangannya tentang sosok ketua seperti apa yang dibutuhkan KPU saat ini untuk menyelenggarakan proses pemilu lima tahun ke depan. “Semua memberikan pandangannya, lalu semua manyatakan kata sepakat. Saya ditunjuk jadi ketua, jadi tidak langsung tunjuk-tunjuk saja,” jelasnya. Ke depan, dirinya dan jajaran KPU RI akan melakukan pekerjaan yang bersifat jangka pendek dan panjang. Untuk jangka pendek, Arief mengaku, akan menyelesaikan residu perjalanan Pilkada 2017. “Untuk jangka panjang, kami akan mempersiapkan pelaksanaan Pilkada 2018 serta Tahapan Pemilu 2019. Ya, saat ini kita fokus jangka pendek, sambil yang jangka panjang kita siapkan,” pungkasnya. (rap/ook/red.FOTO KPU/dam/ Hupmas)

Divisi Perencanaan, Keuangan dan Logistik

Divisi Hukum dan Pengawasan

- Ketua : Pramono Ubaid Tanthowi - Wakil : Viryan

- Ketua : Hasyim Asy’ari - Wakil : Evi Novida Ginting Manik

Divisi Hubungan Masyarakat, Data Informasi dan Hubungan antar Lembaga - Ketua : Viryan - Wakil : Pramono Ubaid Tanthowi

Divisi Umum, Rumah Tangga dan Organisasi - Ketua : Evi Novida Ginting Manik - Wakil : Wahyu Setiawan

Juli-Agustus 2017 | SUARA KPU |

SUARA IMAM BONJOL

Wujudkan Pemilu Berintegritas, KPU RI Bersinergi Dengan Pers Menyadari pentingnya keberadaan pers sebagai pilar keempat dalam membangun demokrasi, maka KPU RI berusaha menjalin hubungan erat dengan pers dalam bentuk kegiatan coffe morning. Kegiatan ini bersifat dialogis antara komisioner Komisi Pemilihan Umum dengan para pekerja pers, yang diharapkan dapat mengembangkan hubungan konstruktif dalam penyelenggaraan pemilu.

omisioner KPU RI Periode 20172022 berbincang santai dengan para wartawan dalam acara cofee morning yang digelar di Media Center KPU, Selasa (2/5). Dalam acara itu, masing-masing komisioner dan sekretaris jenderal, memaparkan riwayat hidup, persinggungan mereka dengan dunia kepemiluan sebelum masuk ke KPU RI dan gagasan-gagasan untuk mentransformasikan penyelenggaraan pemilu menjadi lebih kredibel dan akuntabel. Acara cofee morning dipandu langsung oleh Ketua KPU RI, Arief Budiman. Arief menekankan pentingnya tiga hal untuk membangun pemilu yang lebih baik dan berkualitas, yaitu transparansi, integritas, dan kejujuran. “Kalau tiga hal itu kita laksanakan dengan baik, maka pemilu kita akan lebih berkualitas,” ujarnya. Ilham Saputra yang dipercaya sebagai Ketua Divisi Teknis Penyelenggaraan mengatakan bahwa dirinya bersama komisioner lainnya ingin membangun konsep dan praktik kepemiluan yang lebih simpel. “Jadi teman-teman di level Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) itu lebih mudah menghitung hasil penghitungan perolehan suara dan

| SUARA KPU | Juli-Agustus 2017

hitungannya lebih cepat, tepat, dan akurat,” kata Ilham. Evi Novida Ginting Manik yang dipercaya sebagai Ketua Divisi Umum, Rumah Tangga dan Organisasi menekankan pentingnya membangun infrastruktur dan kualitas sumber daya manusia penyelenggara pemilu agar mereka dapat menjalankan tugasnya secara profesional, berintegritas, independen dan akuntabel. “Kompetensi penyelenggara pemilu di tingkat kabupaten/kota harus diperkuat agar mereka dapat menjalankan tugasnya secara profesional,” ujarnya. Wahyu Setiawan sebagai Ketua Divisi Sosialisasi, Pendidikan Pemilih dan Pengembangan Sumber Daya Manusia memperkenalkan formula baru dalam menghitung partisipasi pemilih. Menurutnya, menghitung partisipasi pemilih dengan menggunakan basis Datar Pemilih Tetap (DPT) kurang akurat dan tidak menggambarkan realitas objektif dinamika partisipasi pemilu/pemilihan. “Harusnya menggunakan basis data surat pemberitahuan untuk memilih di TPS atau formulir C6 yang terdistribusi. Formulir C6 yang tidak terdistribusi mestinya tidak perlu dihitung,” ujarnya.

Viryan yang menggawangi Divisi Humas, Data Pemilih dan Hubungan Antar Lembaga mengatakan data pemilih merupakan isu yang sensitif dalam penyelenggaraan pemilu karena berkaitan dengan pemenuhan hak konstitusional warga negara. Karena itu, penting membangun data pemilih yang akurat, l e ng k ap d an mut a k h i r. “Pro s e s pemutakhiran data pemilih perlu kita transformasi agar pengelolaannya berkelanjutan,” ujarnya. Hasyim Asy'ari sebagai Ketua Divisi Hukum dan Pengawasan menegaskan bahwa KPU merupakan pemimpin dalam kepemiluan. Karena itu, semua stakeholders pemilu dalam berpikir dan bertindak wajib mengikuti regulasi yang ditetapkan KPU. “Perencanaan tahapan, pembiayaan, pengelolaan DPT dan proses-proses tahapan pemilu harus ikut dengan regulasi yang disusun KPU. Nah, KPU sendiri tentu menyusun aspek tata kelola pemilu itu dengan mengacu pada kerangka hukum pemilu,” ujarnya. Coffee morning ditutup dengan foto bersama komisioner dengan para wartawan. (gd. FOTO KPU/dosen/Hupmas)

Mengendalikan Medsos, Penyelenggara Pilkada Butuhkan Otoritas Penggunaan media sosial marak bermunculan pada penyelenggaraan Pilkada 2017 yang lalu, baik yang mengatasnamakan pasangan calon maupun tim suksesnya, tetapi tidak diketahui dengan jelas siapa saja pihak pengelolanya. Terkait hal tersebut, maka ke depannya Komisioner KPU RI, Hasyim Asy’ari, memandang penyelenggara pemilu atau pilkada membutuhkan otoritas, apabila diminta untuk menangani dan mengetahui para pengelolanya agar dapat diketahui pihak yang bertanggung jawab terhadap materi medsos tersebut.

“M

edia sosial ini berbeda dengan media pada umumnya. Media massa itu ada tim redaksinya, editornya, dan redakturnya, sedangkan medsos itu self censorship, redakturnya ya dirinya sendiri. Akun dengan nama seseorang, bisa saja pengelolanya orang yang berbeda, yang sebenarnya orang inilah yang harus bertanggung jawab,” tutur Hasyim yang juga memegang Divisi Hukum di KPU RI. Hal tersebut menjawab salah satu catatan Komite Independen Pemantau Pemilu (KIPP) terkait akun medsos yang marak pada saat tahapan pilkada dalam Diskusi Releksi Kritis Pilkada Serentak 2017 menuju Pilkada Serentak 2018, Jumat (5/5) di Media Center KPU RI. Hasyim menjelaskan bahwa KPU dan Bawaslu tidak mempunyai otoritas untuk melacak akun-akun medsos yang tidak jelas itu. Akun-akun yang diawasi hanya yang telah didatarkan ke KPU, kecuali apabila Bawaslu mempunyai kewenangan lebih seperti menangani dengan cyber army. Hasyim juga menegaskan, apabila hal tersebut dimasukkan dalam urusan pemilu

yang leader-nya KPU dan Bawaslu, maka seharusnya otoritas ada di Bawaslu, tetapi perlu payung hukum agar apa yang dilakukan Bawaslu itu legal. Selama ini, otoritas tersebut ada di tangan Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo) dan Kepolisian RI. Sementara itu, Ketua Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) RI, Abhan, juga menjelaskan bahwa banyak sekali akun-akun medsos yang muncul pada saat pilkada, selain yang didatarkan di KPU. Berdasarkan pengalaman Abhan di Jawa Tengah, Bawaslu menerapkan UU Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik atau yang lebih dikenal dengan UU ITE untuk akun-akun yang melakukan pelanggaran. “Dengan UU ITE tersebut, penyidik polisi yang menangani, karena itu masuk dalam ranah pidana umum. Yang mempunyai sarana untuk mendeteksi di kepolisian tingkat Polda, sehingga pada saat itu kami membuat MoU dengan Polda Jawa Tengah, dan mereka yang mengejar orangorang itu,” tutur Abhan yang juga mantan Ketua Bawaslu Provinsi Jawa Tengah. (arf/red. FOTO KPU/dosen/Hupmas)

Juli-Agustus 2017 | SUARA KPU |

SUARA IMAM BONJOL

Masyarakat Diminta Aktif Cermati Sidalih 2018 Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI secara resmi membuka kembali aplikasi Sistem Informasi Data Pemilih (Sidalih) untuk Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Pilkada) Tahun 2018 kepada publik, Selasa (11/7). Dengan dibukanya aplikasi ini, maka hasil dari proses pemutakhiran data pemilih untuk Pilkada 2018 yang dilakukan oleh KPU provinsi maupun kabupaten/kota sudah dapat diakses oleh masyarakat luas.

| SUARA KPU | Juli-Agustus 2017

“M

asyarakat sudah bisa mengecek juga datanya. Apakah namanya sudah masuk atau belum, atau ejaannya salah atau enggak,” kata Ketua KPU RI, Arief Budiman, saat ditemui pewarta media pasca peresmian Sidalih. Ketua KPU RI juga meminta masyarakat secara khusus untuk aktif mencermati data pemilih hasil pemutakhiran. Bagi masyarakat yang menemukan kesalahan, Arief memintanya untuk melaporkan hal itu kepada KPU setempat untuk mempercepat proses penyempurnaan data. “Nah, kalau menemukan seperti itu, masyarakat perlu keaktifannya. Jadi, mereka bisa melapor ke KPU, supaya KPU bisa mempercepat proses pemutakhiran datanya,” lanjut Arief. Arief menyatakan, sebelum dibuka kembali, seluruh satuan kerja (satker) KPU melakukan koordinasi dengan pihak-pihak terkait untuk melakukan pemutakhiran data pemilih. “Sidalih ini sudah kita gunakan dalam beberapa kali pemilu. Setelah Pilkada 2017,

15 Februari itu kita of-kan dulu. Lalu kita minta seluruh daerah 514 kabupaten/kota untuk melakukan pemutakhiran (data pemilih) dia berkoordinasi dengan Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dukcapil), aparat desa, aparat setempat, bahkan tadi dari laporan Jambi dia koordinasi juga dengan dinas pemakaman,” terang dia. Ia melanjutkan, pemutakhiran tersebut meliputi perbaikan data-data yang berimplikasi kepada perubahan status kependudukan seseorang. “Pokoknya yang memungkinkan data itu berubah harus di-update. Misalnya karena meninggal dunia, pernikahan, usia sudah mencapai 17 tahun, atau perubahan status, dulu tentara atau polisi sekarang tidak lagi, atau dulu sipil sekarang tentara,” tutur Arief. Untuk pengoptimalan pemutakhiran data pemilih, Arief mengatakan, KPU berencana akan melakukan proses tersebut secara berkala. “Kita berencana untuk memutakhirkan itu tiap tiga bulan. Jadi, teman-teman di kabupaten/kota harus merilis datanya kalau bisa tiap tiga bulan, atau sekurang-kurangnya enam bulan sekali jumlah pemilih mereka per hari itu seperti apa,” kata dia. (rap/red. FOTO KPU/dosen/Hupmas)

KPU Berkomitmen Raih Wajar Tanpa Pengecualian Kinerja laporan keuangan Komisi Pemilihan Umum (KPU) semakin hari harus semakin baik. Laporan pertanggungjawaban keuangan harus linier dengan kecepatan penggunaan dan penyerapan anggaran.

ada akhir tahun nanti, KPU akan mendapatkan tambahan anggaran yang cukup besar, selain anggaran rutin, nantinya ada anggaran dari Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD) bagi yang menyelenggarakan pilkada dan anggaran tambahan untuk tahapan Pemilu 2019. Untuk itu, dibutuhkan kreasi dan inovasi kegiatan dalam penyerapan anggaran tersebut. Hal tersebut disampaikan Ketua KPU RI, Arief Budiman, pada acara Rapat Koordinasi (Rakor) Penyusunan Laporan Keuangan KPU Periode Semester I Tahun 2017 dan Persiapan Penyusunan Rencana Kebutuhan Barang Milik Negara (RKBMN) Tahun 2018, Senin (17/7) di Hotel JS Luwansa Jakarta. “Penting diperhatikan, orang-orang yang didudukkan dalam pengelola laporan pertanggungjawaban keuangan harus orang yang tepat dan kredibel. Tahun depan mudah-mudahan KPU bisa mendapatkan kepercayaan dari pemerintah dalam pelaporan keuangan, sehingga opini bisa meningkatkan peringkat di mata Badan

Pemeriksa Keuangan (BPK). Dari Wajar Dengan Pengecualian (WDP) menjadi Wajar Tanpa Pengecualian (WTP). Terkait RKBMN, KPU harus fokus pada tiga hal, tambah Arief, yaitu tanah dan bangunan kantor, kemudian alat dan kendaraan operasional, kemudian bagaimana merawat semua itu. Arief juga mengungkapkan, KPU telah membuat perencanaan dan pengusulan kendaraan operasional bagi KPU provinsi dan kabupaten/kota untuk mendukung kinerja dalam menyelenggarakan pemilu dan pilkada. “Pada Pemilu 2014 yang lalu, KPU tidak diperbolehkan melakukan pengadaan kendaraan operasional, meski telah diajukan, sehingga pada akhirnya proses pencairan hanya bisa untuk belanja sewa,” ujar Arief yang hadir bersama Komisioner KPU RI lainnya. Sementara itu, Sekretaris Jenderal (Sekjen) KPU RI, Arif Rahman Hakim, menekankan pentingnya menyelesaikan hasil pemeriksaan BPK. Ada faktor internal dan eksternal yang memengaruhinya, antara

lain dampak kebijakkan eksternal yang menambah beban laporan pertanggungjawaban, yaitu dalam tata kelola hibah pilkada. “Kalau dulu hibah, sekarang swakelola, sehingga KPU hanya semacam event organizer, dan Pemerintah Daerah sebagai pemberi kerja, hal ini dampaknya merepotkan. Untuk itu, terkait SDM, ke depan akan dilakukan pelatihan-pelatihan dan setiap satker di KPU provinsi harus ada pegawai dengan latar belakang akuntan,” ujar Arif di depan peserta dari Sekretaris KPU dan Operator dari 34 KPU provinsi. Arif juga mengingatkan, Presiden RI sudah memberikan petunjuk bagi kementerian/lembaga yang belum memperoleh opini WTP dari BPK agar membentuk gugus tugas atau taskforce. Pada rakor penyusunan laporan keuangan ini, Arif berharap dapat dimanfaatkan dalam merumuskan rencana aksi dan komitmen bersama untuk mewujudkan WTP tersebut. (arf/red. FOTO KPU/dosen/ Hupmas)

Juli-Agustus 2017 | SUARA KPU |

SUARA IMAM BONJOL

Arief Budiman:

Kerja Keras Sukseskan Pilkada 2018 dan Pemilu 2019

Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia (KPU RI) akan mengemban tugas pelaksanaan Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Pilkada) Tahun 2018 dan Tahapan Pemilu Nasional 2019. Ketua KPU RI, Arief Budiman, menyatakan tugas besar dan berat ini menuntut jajaran KPU dari tingkat pusat sampai daerah agar bekerja keras dalam menyukseskan event tersebut.

| SUARA KPU | Juli-Agustus 2017

al tersebut disampaikan Arief Budiman di Jakarta, Rabu (17/5). “Tahun ini dan akan datang, kita ada pekerjaan yang sangat banyak. Selain menuntaskan pilkada 2018, kita juga melaksanakan tahapan pemilu 2019. Seluruh pihak harus bekerja sama dan kerja keras untuk menyukseskan ini,” ujar Arief saat memberikan arahan pada pelantikan pejabat eselon II, III dan IV di lingkungan Sekretariat Jenderal KPU RI, Sekterariat KPU Provinsi dan beberapa KPU Kabupaten/Kota Sumatera Selatan. Pernyataan tersebut disertai pesan, agar bagi pejabat yang baru dilantik, dapat bekerja lebih baik. Tentu bertujuan agar lembaga KPU akan lebih dihargai oleh masyarakat. “Ini pemilu (Pemilu 2019-red) yang baru. Kita tidak memiliki waktu yang panjang dan waktu belajar. Nanti kalau tahapan sudah berjalan, Bapak/Ibu bisa kerja

sekaligus belajar. Mulai sekarang harus membaca buku tentang kepemiluan dan Peraturan KPU,” tegas Arief. Sementera itu, Sekretaris Jenderal KPU RI, Arif Rahman Hakim, meminta kepada pejabat yang dilantik, agar selalu menjaga integritas, mengedepankan profesionalitas dan independensi. Sehingga kepercayaan masyarakat dan stakeholder dapat terjaga. “Modal kita menjadi penyelenggara pemilu adalah kepercayaan. Sekali kita tidak dipercaya, akan sangat sulit sekali mendapatkan kepercayaan lagi,” ujarnya. Hadir pada acara pelantikan tersebut, Anggota KPU RI, Wahyu Setiawan dan Hasyim Asy’ari, Pejabat dan staf di lingkungan Sekretariat Jenderal KPU, Sekretariat KPU Provinsi Sumatera Selatan, dan tamu undangan lainnya. (ook/red. Foto: Dod/Humas KPU)

Juri Ardiantoro:

Jaga Kemandirian KPU 2017-2022

Ketua KPU RI periode 2002–2017, Juri Ardiantoro, berpesan agar Komisioner KPU RI periode 2017-2022 tetap menjaga kemandirian KPU. “Pesan kami, tetap jaga kemandirian KPU. Ada kebijakan yang membuat KPU tidak kuat, ada yang berusaha membuat KPU tidak mandiri, tetapi KPU harus tetap bisa kuat dan mandiri. Ke depan, KPU harus lebih memperkuat kelembagaan dan kemandiriannya,” tutur Juri yang ditujukan kepada penerusnya Komisioner KPU periode 2017-2022.

PU sebagai organisasi besar dengan 549 satuan kerja (satker) dan jutaan penyelenggara pemilu ad hoc, KPU harus bisa memastikan kinerja aparat penyelenggara dari pusat hingga daerah. Semua harus bisa dikontrol, dan jangan sampai ada yang melenceng dari kebijakan nasional atau mempunyai kebijakan sendiri. “Kami sejak awal berusaha menjaga kekompakan. Ini menjadi modal penting bagi hasil kinerja kita. Banyak kasus di daerah yang KPU tidak kompak, sehingga bisa melebar kemana-mana, jangan sampai itu terjadi,” tegas Juri. Tantangan-tantangan itu bukan suatu hambatan, justru untuk memperbaiki kinerja ke depan menjadi lebih baik, tambah Juri. Meski sudah purna bakti, Juri dan komisioner KPU periode sebelumnya, tetap

siap untuk men-support KPU mendatang dan berharap KPU periode 2017-2022 bisa bekerja dengan performa melampaui periode-periode sebelumnya. Juri juga mengucapkan selamat kepada KPU periode 2017-2022 untuk mulai memimpin KPU yang akan datang, dan berharap semoga Allah SWT memberikan kekuatan dan kemudahan untuk menjalankan tugas. Juri juga meminta maaf kepada semua pihak apabila KPU periode 2012-2017 ada kekurangan dan kesalahan. Juri juga mengucapkan terima kasih kepada komisoner periode 2012-2017 lainnya dan sekretariat jenderal dan seluruh pegawai KPU RI yang telah mendukung pekerjaan KPU 2012-2017 sehingga dapat bekerja dengan baik selama bertugas di KPU. (arf/red. FOTO KPU/dosen/Hupmas)

Juli-Agustus 2017 | SUARA KPU |

SUARA REGULASI

KPU Desain Tata Kelola Pilkada Transparan & Akuntabel

ua gelombang pemilihan kepala daerah (pilkada) serentak, sudah digelar pada tahun 2015 dan 2017 lalu. Perhelatan ini dapat berlangsung dengan aman, damai, dan berintegritas. Nyaris tidak ada hambatan berarti. Di beberapa daerah tentu ada gesekan, tetapi sifatnya kasuistik. Para penyelenggara bersama stakeholders lain dengan mudah mampu menanganinya secara profesional dan bertanggung jawab. Momentum seusai pemilihan serentak 2017 lalu, Komisi Pemilihan Umum (KPU) langsung tancap gas untuk mempersiapkan pemilihan serentak gelombang ketiga, tahun 2018 mendatang. Pemungutan suara dalam pemilihan serentak ini akan digelar pada 27 Juni 2018. Diperkirakan penyelenggaraannya akan lebih berat. Tensi politik akan lebih tinggi dibandingkan pemilihan sebelumnya. Pasalnya, tahapan, program, dan jadwalnya beririsan dengan Pemilu serentak 2019. Aroma pemilu legislatif dan pemilu presiden dan wakil presiden tak pelak akan mewarnai kontestasi pemilihan serentak yang akan digelar di 17 provinsi, 115 kabupaten, dan 39 kota di Indonesia. Salah satu kebutuhan penting dalam penyelenggaraan pemilihan adalah ketersediaan regulasi. KPU RI sebagai penanggung jawab akhir pemilihan telah menyiapkan peraturan untuk mengelola semua tahapan pemilihan serentak 2018. Terdapat sembilan peraturan yang disiapkan, yaitu peraturan tentang tahapan, program dan jadwal; peraturan tentang pemutakhiran data dan penyusunan datar pemilih; peraturan tentang pencalonan; peraturan tentang kampanye; peraturan tentang dana kampanye; peraturan tentang norma, standar, prosedur, kebutuhan pengadaan dan pendistribusian perlengkapan pemilihan; peraturan tentang pemungutan dan penghitungan suara; peraturan tentang rekapitulasi dan penetapan hasil pemilihan; dan peraturan tentang pemilihan di wilayah Aceh, DKI Jakarta, Papua dan Papua Barat.

| SUARA KPU | Juli-Agustus 2017

MENINGKATNYA BEBAN KERJA KPU mendesain pengelolaan tahapan Pemilihan serentak 2018 secara efektif, transparan dan akuntabel. Beban kerja penyelenggara yang meningkat karena irisan antara tata kelola pemilihan serentak dan Pemilu 2019 disiasati dengan strategi mengelola tahapan-tahapan krusial yang membutuhkan waktu, tenaga dan tingkat ketelitian yang tinggi pada waktu yang berbeda. Dengan demikian, hasilnya diharapkan lebih akurat dan dapat dipertanggungjawabkan. Peraturan KPU Nomor 01 Tahun 2017 tentang Tahapan, Progran dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan mendesain tahapan pencocokan dan penelitian datar pemilih (coklit) oleh Petugas Pemutakhiran Data Pemilih (PPDP) terpisah waktunya dengan tahapan penelitian faktual syarat dukungan pasangan calon perseorangan. Coklit datar pemilih dilakukan pada 20 Januari sampai 18 Februari 2018. Sementara penelitian faktual dukungan syarat pasangan calon perseorangan dilakukan pada bulan Desember 2017 dan rekapitulasinya harus tuntas pada awal Januari 2018. KPU juga memberi ruang yang lebih luas kepada publik untuk mengawasi penyelenggaraan setiap tahapan. Pendataran pemantau pemilihan sudah dimulai sejak 12 Oktober 2017 dan berakhir pada 11 Juni 2018. Pemantau yang sudah terakreditasi dapat melakukan pemantauan pada semua tahapan pemilihan, baik tahapan persiapan maupun penyelenggaraan. Tahapan persiapan yang selama ini kurang terpantau

adalah rekrutmen penyelenggara badan ad hoc, seperti Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) dan Panitia Pemungutan Suara (PPS). Selain ketersediaan regulasi, anggaran merupakan aspek penting dalam penyelenggaraan pemilihan. Tanpa ketersediaan anggaran yang cukup, mustahil pemilihan yang berintegritas dapat diselenggarakan. Peraturan KPU Nomor 01 Tahun 2017 menegaskan bahwa pembahasan anggaran dan penandatanganan Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD) harus tuntas sebelum dimulainya rekrutmen PPK dan PPS. KPU provinsi atau KPU kabupaten/kota berwenang menunda penyelenggaraan pemilihan jika kebutuhan anggaran belum tersedia sampai pembentukan Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) dan Panitia Pemungutan Suara (PPS). Dalam kontek tata kelola, KPU berupaya meningkatkan kualitas pengelolaan sejumlah tahapan. Tahapan pemutakhiran data dan penyusunan datar pemilih menjadi perhatian khusus KPU karena berkaitan langsung dengan pemenuhan hak konstitusional warga negara dalam pemilihan. Upaya perbaikan pada tahap ini dilakukan melalui penyederhanaan proses sinkronisasi Datar Pemilih Tetap (DPT) pemilu atau pemilihan terakhir dengan Data Penduduk Potensial Pemilih Pemilihan (DP4) yang telah dianalisis oleh KPU. Sinkronisasi dilakukan dengan cara menambahkan pemilih pemula ke dalam DPT Pemilu atau Pemilihan terakhir. Kualitas kerja Petugas Pemutakhiran Data Pemilih (PPDP) ditingkatkan. Mereka harus mempertanggungjawabkan hasil pencocokan

KPU juga memberi ruang yang lebih luas kepada publik untuk mengawasi penyelenggaraan setiap tahapan.

9 1

PERATURAN YANG DISIAPKAN KPU Peraturan Tentang Tahapan, Program dan Jadwal

Peraturan Pemutakhiran Data & Penyusunan Daftar Pemilih

Peraturan Tentang Pencalonan

Peraturan Tentang Kampanye

Peratutarn Tentang Dana Kampanye

Peraturan Tentang Norma, Standar, Prosedur, Kebutuhan Pengadaan & Pendistribusian Perlengkapan Pemilihan

Peraturan Tentang Pemungutan & Penghitungan Suara

Peraturan Tentang Rekapitulasi & Penetapan Hasil Pemilihan

Peraturan Tentang Pemilihan di Aceh, DKI Jakarta, Papua & Papua Barat

dan penelitian datar pemilih di lapangan. Karena itu, PPDP berkewajiban mencatat dan merekap hasil kegiatan coklit dan menyampaikan laporannya kepada PPS. Laporan tersebut menjadi alat ukur dan sekaligus mekanisme kontrol kinerja PPDP. Laporan itu memuat informasi berapa jumlah data pemilih yang diterima, jumlah pemilih baru, pemilih yang tidak memenuhi syarat, data pemilih yang diperbaiki, data pemilih disabilitas, jumlah stiker diterima dan digunakan.

PERBAIKAN KUALITAS DAFTAR PEMILIH Ruang partisipasi bagi para stakeholders untuk terlibat dalam perbaikan kualitas data pemilih juga diberikan. Setelah KPU kabupaten/kota menetapkan datar pemilih sementara (DPS), salinannya disampaikan kepada tim kampanye pasangan calon dan panwas kabupaten/kota. Jika ada permintaan khusus, KPU dapat memberikan salinan DPS dalam bentuk sotcopy dengan dengan format excel atau CSV dari sistem informasi data pemilih (sidalih). Harapannya tim kampanye dan panwas kabupaten/kota turut memeriksa dan memberikan catatan untuk perbaikan kualitas datar pemilih. Pengawasan dan pengendalian kinerja PPDP tidak saja melalui mekanisme pelaporan hasil coklit yang disampaikan kepada PPS. KPU kabupaten/kota melakukan pengawasan dan pengendalian dengan cara memeriksa pelaksanaan tugas PPDP untuk melakukan coklit menggunakan sampel paling sedikit 5 persen dari jumlah TPS di kabupaten/kota. Dengan demikian, KPU kabupaten/kota akan dapat mengidentifikasi mana PPDP yang bekerja dengan penuh dedikasi dan tanggung jawab serta mana petugas yang bekerja serampangan. Pada aspek pencalonan, potensi merembetnya konflik kepengurusan di internal partai ke proses pendataran di KPU provinsi atau KPU kabupaten/kota diputus dengan memberi penegasan tentang pimpinan partai politik di tingkat pusat. Surat Keputusan persetujuan pengajuan pasangan calon dari dewan pimpinan pusat partai harus ditandatangani ketua umum dan sekretaris jenderal. Di luar itu, pengajuan pencalonan tidak dapat diterima.

Juli-Agustus 2017 | SUARA KPU |

SUARA REGULASI

Norma yang dianggap masih kabur dan bersifat multitafsir dikonkretkan. Misalnya, syarat usia pasangan calon bupati dan wakil bupati serta wali kota dan wakil wali kota paling rendah 25 tahun, gubernur dan wakil gubernur paling rendah 30 tahun mendapat penegasan bahwa hitungannya sejak penetapan pasangan calon. Begitu pula dengan dasar penghitungan syarat minimal dukungan untuk pasangan calon

kepada KPU provinsi atau KPU kabupaten/ kota paling lambat 30 hari sebelum pemungutan suara. Pada Pemilihan 2017, penyampaiannya paling lambat 60 hari sejak ditetapkan sebagai calon. KPU juga memberi kemudahan bagi pemilih yang akan menyalurkan hak pilihnya. Pemilih yang berencana memberikan suara bukan di TPS asalnya diberi kemudahan untuk mengurus surat

lambat tiga hari sebelum hari pemungutan suara di KPU kabupaten/kota. Untuk menjamin akurasi, transparansi dan akuntabilitas hasil pemungutan dan penghitungan suara di TPS, KPU memberi akses kepada saksi dan pengawas TPS untuk mendokumentasikan hasil penghitungan suara, baik formulir C-KWK, C1-KWK plano berhologram, C7-KWK, ATb-KWK maupun A4-KWK. Peningkatan kualitas

Tahapan Pilkada Serentak 2018

31 Juli 2017

27 September 2017

12 Oktober-11 November 2017

Penerimaan DAK2

Penyusunan dan Penandatanganan Naskah

Pembentukan PPK dan PPS

Perjanjian Hibah Daerah (NPHD)

24 November-27 November 2017 Penerimaan DP4

22-26 November 2017

25-29 November 2017

Penyerahan syarat dukungan paslon

perseorangan gubernur dan wakil gubernur

perseorangan bupati dan wakil bupati serta dan wali kota dan wakil wali kota

perseorangan, basis data pemilih yang digunakan adalah DPT yang paling mutakhir. Pengaturan mekanisme pencalonan bagi anggota DPR, DPD, DPRD, anggota Tentara Nasional Indonesia (TNI), Kepolisian, Aparatur Sipil Negara (ASN) disesuaikan dengan undang-undang. Penyampaian surat keputusan tentang pemberhentiannya

| SUARA KPU | Juli-Agustus 2017

pindah memilih atau formulir A5. Pada Pemilihan serentak 2015 dan 2017, batasan waktu pengurusan formulir A.5 dari PPS asal paling lambat tiga hari sebelum hari pemungutan suara. Pada Pemilihan serentak 2018 diperbolehkan mengurus formulir A.5 paling lambat satu hari sebelum hari pemungutan suara dari PPS asal dan paling

pelayanan kepada pemilih yang berstatus pasien di rumah sakit juga diberikan melalui pendataan secara akurat pasien yang akan memberikan suara di rumah sakit atau puskesmas paling lambat satu hari sebelum hari pemungutan suara. Dengan demikian, pasien yang masuk rumah sakit sehari sebelum pemilihan tetap dapat memberikan

hak pilihnya. Pelayanan hak pilih terhadap pasien dilakukan langsung di rumah sakit atau puskesmas tempat pasien dirawat dengan cara ketua KPPS menugaskan anggota KPPS paling banyak dua orang, didampingi pengawas TPS dan saksi pasangan calon. Sementara pemilih yang sakit di rumah dan tidak dapat mendatangi TPS tetap dilayani dengan cara anggota KPPS didampingi saksi

invalid vote. Pemilih yang melakukan coblos tembus, surat suaranya tetap sah sepanjang dua hasil pencoblosan bersifat simetris.

MENINGKATKAN AKURASI REKAPITULASI Pada tahapan rekapitulasi, akurasi dan ketepatan waktu menyelesaikan rekap sangat penting. Rekapitulasi di tingkat kecamatan yang selama ini hanya melibatkan PPS, masih

tanpa kehadiran saksi dan pengawas. Pada proses rekap di kabupaten/kota, jumlah saksi dari pasangan calon ditambah dari dua menjadi empat orang agar proses rekap cepat dan akurat. Tambahan dua orang itu berfungsi sebagai operator pembantu. Penyelesaian keberatan atas hasil rekap juga ditata ulang. Penyelesaian keberatan melalui mekanisme pencocokan hasil rekap antar formulir di tingkat kabupaten/kota atas

8-10 Januari 2018

12 Februari 2018

71 hari kerja

Pendataran pasangan calon

Penetapan pasangan calon

Sengketa TUN Pemilihan dari pengajuan gugatan sampai KPU Provinsi atau KPU kabupaten/kota menindaklanjuti putusan MA

15 Februari-23 Juni 2018

27 Juni 2018

Masa Kampanye

Pemungutan Suara

4-6 Juli 2018

7-9 Juli 2018

Rekap, Penetapan dan

Pengumuman Hasil Penghitungan

Suara Pemilihan Bupati/Wakil

Suara Pemilihan Gubernur dan

Bupati dan Wali Kota/Wakil Wali

Wakil Gubernur

Kota

dan pengawas TPS mendatangi pemilih tersebut di rumahnya. Bahkan mereka yang mengalami gangguan jiwa pun tetap diberi hak memilih sepanjang pengelola RS Jiwa telah mengeluarkan surat keterangan dokter bagi pasien yang memiliki kemampuan untuk memilih. KPU juga berupaya meminimalisasi jumlah suara tidak sah atau

belum cukup untuk menjamin pengelolaan rekap efektif dan efesien. Karena itu, pada pemilihan serentak 2018, rekap di kecamatan perlu melibatkan KPPS. Untuk kepastian pelaksanaan rekap di tingkat kecamatan dan kabupaten/kota, pelaksanaan rekap tidak mesti menunggu kehadiran saksi dan pengawas pemilu. Rekap dapat dilangsungkan

keberatan saksi pasangan calon atan Panwaslu dilakukan dengan cara mencocokkan formulir DB1-KWK dan lampirannya dengan formulir DA1-KWK. Pencocokan formulir juga dapat dilakukan antara formulir model DB1-KWK dan lampirannya dengan formulir model DA1KWK Plano. (*)

Juli-Agustus 2017 | SUARA KPU |

KAMUS PEMILU

adalah praktik yang dimaksudkan untuk menciptakan keuntungan politik bagi partai atau kelompok tertentu dengan memanipulasi batas-batas daerah pemilihan (dapil).

Gerrymandering

adalah suatu daerah pemilihan, dengan jumlah perwakilan yang sama tetapi bervariasi dalam hal jumlah penduduk yang diwakilinya

suara mereka berada di atas batas representasi. adalah tingkat dukungan minimal yang diperlukan sebuah partai untuk memperoleh perwakilan.

Threshold atau Batas Representasi

Malapportionment

atau Daerah Pemilihan Per wakilan Kelompok adalah suatu daerah pemilihan berkursi majemuk, di mana setiap partai politik peserta pemilu berkewajiban mengajukan datar calon/ kandidat yang mewakili semua etnik di daerah tersebut.

Group Representation Constituenties

adalah diperbolehkannya partai-partai kecil membuat kelompok bersama untuk pemilu dan dengan demikian mereka membentuk kartel untuk dapat bertarung dalam pemilu. Partai yang membentuk kelompok tetap merupakan partai-partai tersendiri dan dicantumkan sendiri-sendiri dalam surat suara, tetapi suara yang mereka peroleh dihitung seolah-olah bersamasama menjadi satu kartel. Hal ini bertujuan untuk meningkatkan kemungkinan keseluruhan perolehan

Electoral Threshold atau Batas Representasi

adalah tingkat minimal dukungan perolehan suara atau kursi partai politik dalam pemilu sebagai persyaratan untuk dapat menjadi peserta pada pemilu berikutnya. Pemilu

Parliamentary

Threshold

atau

Batas

adalah tingkat minimal dukungan perolehan suara partai politik dalam pemilu sebagai syarat untuk diikutsertakan dalam penghitungan kursi parlemen. Representasi Parlemen

Apparentement

| SUARA KPU | Juli-Agustus 2017

Compensatory Seats atau Kursi Kompensasi

adalah dalam pemilu yang menggunakan sistem Mixed Member Proportional (MMP), kursi yang berdasarkan Representasi Proporsional Datar, dapat mengompensasi disproporsionalitas yang dihasilkan berdasarkan sistem mayoritas-pluralitas.

Suplementary Vote atau Suara Tambahan

adalah jika tidak ada kandidat yang mencapai mayoritas mutlak dari preferensi pertama, semua kandidat kecuali dua kandidat utama dieliminasi atau dibuang dan suara mereka dialokasikan kembali sesuai dengan preferensi kedua, ketiga dan seterusnya. Kandidat dengan jumlah suara tertinggi dinyatakan terpilih. Best Loser Seat atau Kursi Pecundang Terbaik

adalah satu kursi yang diberikan kepada partai politik yang meraih posisi kedua dalam perolehan suara di suatu daerah pemilihan dengan syarat jumlah suara yang diperoleh partai tersebut setengah dari jumlah suara partai politik peraih suara pertama.

SUARA GALERI PUSAT DAN DAERAH

14 CALON ANGGOTA KPU RI MENGIKUTI FIT AND PROPER TEST BERSAMA KOMISI II DPR RI (3 APRIL 2017)

ANGGOTA KPU RI TERPILIH PERIODE 2017-2022

Juli-Agustus 2017 | SUARA KPU |

SUARA GALERI PUSAT DAN DAERAH

PELANTIKAN ANGGOTA KPU RI PERIODE 2017-2022

| SUARA KPU | Juli-Agustus 2017

PENANDATANGANAN PELANTIKAN ANGGOTA KPU RI PERIODE 2017-2022

Juli-Agustus 2017 | SUARA KPU |

SUARA GALERI PUSAT DAN DAERAH

PELUNCURAN PEMILIHAN KEPALA DAERAH & WAKIL KEPALA DAERAH SERENTAK TAHUN 2018

PRESS CONFERENCE TERPILIHNYA KETUA KPU RI PERIODE 2017-2022 ARIEF BUDIMAN DI RUANG MEDIA CENTER

| SUARA KPU | Juli-Agustus 2017

PELANTIKAN ANGGOTA DEWAN KEHORMATAN PENYELENGGARA PEMILU PERIODE 2017-2022

Juli-Agustus 2017 | SUARA KPU |

SUARA GALERI PUSAT DAN DAERAH

KETUA KPU ARIEF BUDIMAN DAN ANGGOTA KPU DAN PARA UNDANGAN HADIR DI RUANG OPERASIONAL UNTUK MERESMIKAN SIDALIH PILKADA TAHUN 2018

| SUARA KPU | Juli-Agustus 2017

RAPAT KOORDINASI PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH BERKELANJUTAN KPU PROVINSI SUMATERA BARAT DENGAN KPU KABUPATEN-KOTA SE-SUMATERA BARAT

Juli-Agustus 2017 | SUARA KPU |

SUARA GALERI PUSAT DAN DAERAH

BEDAH BUKU MENGELUARKAN PEMILU DARI LORONG GELAP, MENGENANG HUSNI KAMIL MANIK 1975-2016

| SUARA KPU | Juli-Agustus 2017

SUARA DAERAH

omisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Bondowoso mengenalkan penyelenggaraan pemilu dan pemilihan kepala daerah (pilkada) kepada pelajar Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) menggunakan media ilm. Diharapkan, pelajar dapat mengetahui proses pelaksanaan pilkada secara detail sehingga dapat menggunakan hak pilihnya dengan benar serta menjadi agen sosialisasi dalam penyelenggaraan pemilu dan pilkada. “Prinsipnya, gunakan hak pilih ketika ada pilkada maupun pemilu, dan beri tahu teman-teman yang lain untuk menggunakan hak pilihnya,” kata Divisi Teknis Penyelenggaraan KPU Kabupaten Bondowoso, Saifullah, dalam agenda Sosialisasi Pilkada 2018 di SMK Negeri Klabang, Selasa (11/4). Sosialisasi diikuti 54 orang siswa-siswi kelas 11 SMK Klabang dari jurusan Teknik Instalasi Tenaga Listrik, Teknik Sepeda Motor, dan Akuntansi. Sosialisasi Pilkada 2018 merupakan kelanjutan kegiatan pendidikan pemilih yang digagas KPU Kabupaten Bondowoso dengan menyasar kalangan pelajar serta pemilih pemula lainnya. Dalam sosialisasi yang dikemas dengan metode ceramah dan pemutaran film tersebut, Saifullah mengawalinya dengan memaparkan konsep-konsep dasar serta istilah-istilah yang sering dipakai dalam penyelenggaraan Pemilu. Bagi pelajar SMK, kata kata seperti demokrasi, Pemilu serta berbagai akronim seperti Pileg (Pemilihan Legislatif ), Pilpres (Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden), Pilgub (Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur) dan Pilbup (Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati), mungkin masih terasa asing. Setelah itu, materi dilanjutkan dengan mengenalkan penyelenggaraan Pemilu, pentingnya partisipasi, cara berpartisipasi dalam Pemilu dan Pilkada. Selanjutnya, sosialisasi diisi dengan menonton film tentang tata cara menggunakan hak suara di tempat pemungutan suara yang dibuat oleh KPU RI. “Kalau tidak ada perubahan, Pilkada Serentak Tahun 2018 dilaksanakan pada

KPU Bondowoso Kenalkan Pemilu Lewat Film

Juni, sedangkan Pileg dan Pilpres dilaksanaan bersamaan pada 2019,” jelas Saifullah di depan para siswa. Salah seorang peserta sosialisasi, Desi Puspitasari, menuturkan sosialisasi penyelenggaraan Pilkada 2018 serta Pemilu 2019 bermanfaat karena dapat mengetahui proses penyelenggaraan pemilu secara detail. Selain itu, kegiatan KPU B ondowos o ters ebut dapat membekali siswa untuk memberikan informasi tentang hak warga negara dalam penyelenggaraan pemilu dan pilkada. “Kalau ada tetangga saya yang tidak terdaftar, saya bisa mengingatkan untuk mendaftarkan diri kepada Panitia Pemungutan Suara di desa,” ungkap Desi yang juga Ketua OSIS SMK Klabang itu. Kepala SMK Klabang. Malik, M.Pd, menambahkan kegiatan sosialisasi Pilkada 2018 dapat menambah pengetahuan siswa terhadap materi pelajaran di sekolah, t e r ut a m a p e l aj a r a n Pe n d i d i k a n Kewarganegaraan (PKn). Selain itu, sosialisasi tersebut dapat membekali siswa dalam Pilkada 2018 dan Pemilu 2019. Dari 54 peserta sosialisasi, sebanyak 52 orang

berumur 17 tahun, 1 orang berusia 16 tahun dan 1 orang berumur 15 tahun. “Suatu waktu, siswa-siswi akan menggunakan hak pilihnya. Silakan bertanya bila tidak tahu karena ini akan menjadi bekal suatu hari nanti,” ucap Malik yang didampingi Pembina OSIS, Bambang Risdiyanto Darmawan, pada saat membuka acara sosialisasi. Sosialisasi Pilkada 2018 merupakan rangkaian kegiatan pendidikan pemilih pemula yang digagas KPU Bondowoso sebagai tindak lanjut dari instruksi KPU RI melalui surat KPU Nomor 525/KPU/ IX/2016 tanggal 21 September 2016. Dalam surat tersebut, KPU memerintahkan KPU provinsi/kabupaten/kota untuk melakukan pendidikan pemilih secara intensif, masif dan berkesinambungan ke berbagai kelompok masyarakat. Kegiatan tersebut dilakukan dengan memanfaatkan forum atau kegiatan yang dilakukan masyarakat, ormas dan instansi pemerintah. Dengan pendidikan pemilih, diharapkan partisipasi pemilih di Bondowoso dapat meningkat sesuai dengan target partisipasi nasional sebesar 77,5%. (kpu.go.id)

Juli-Agustus 2017 | SUARA KPU |

SUARA DAERAH

Apel Rutin Setelah Lebaran

engawali bulan Juli 2017, KPU Kabupaten Badung melaksanakan apel pagi dilanjutkan dengan rapat pleno periodik minggu pertama Juli, Senin (3/7). Kegiatan rutin setiap minggu ini sekaligus untuk memantapkan kembali berbagai tugas pokok fungsional dan operasional lembaga, setelah melalui cuti bersama serangkaian Hari Raya Idul Fitri 1 Syawal 1438 Hijriyah. Apel rutin dengan pembina Komisioner Divisi SDM dan Partisipasi Masyarakat KPU Kabupaten Badung, I Wayan Artana Dana, menekankan untuk kembali menjalankan berbagai tugas rutin yang telah menjadi kewajiban terutama di awal bulan. Hal tersebut ditegaskan kembali dalam rapat pleno periodik yang dibuka Ketua KPU Kabupaten Badung, Anak Agung Gede Raka Nakula. Sesuai dengan pembahasan pada rapat pleno terakhir, KPU Kabupaten Badung akan melanjutkan kegiatan sosialisasi internal terhadap berbagai Peraturan Komisi

| SUARA KPU | Juli-Agustus 2017

Pemilihan Umum (PKPU) yang telah diputuskan oleh KPU RI. Agenda sosialisasi membahas PKPU Nomor 2 Tahun 2017 tentang Pemutakhiran Data dan Penyusunan Datar Pemilih dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota. Sosialisasi dilaksanakan pada Rabu (5/7) dengan melibatkan Divisi dan Subbag Program dan Data.

Selain tentang sosialisasi, rapat pleno periodik, juga membahas berbagai kegiatan, sebagai bentuk koordinasi dan komunikasi antar divisi dan subbag. Kegiatan tersebut antara lain rencana audiensi dengan Bupati Badung terkait tahapan Pilgub Bali 2018 dan koordinasi dengan lembaga terkait penyelenggaraan pemilu di Kabupaten Badung atasÂ telah terbitnya PKPU tentang Tahapan Penyelenggaraan Pilgub. (kpu.go.id)

KPU Klungkung Petakan DIM Aturan Pemilihan

PU kabupaten Klungkung, Bali menggelar pembahasan pemetaan Datar Inventarisasi Permasalahan (DIM) sebagai respon atas instruksi KPU Provinsi Bali, di Ruang Rapat Kantor setempat (11/07). Pembahasan dilakukan setelah beberapa Peraturan KPU ditetapkan sebagai pedoman dalam pelaksanaan oleh penyelenggara pemilu. Pembahasan diikuti dengan dikeluarkan sejumlah rekomendasi. Hal ini perlu dilakukan mengingat cakupannya yang luas, meliputi penyelenggara di tingkat pusat, provinsi hingga tingkat kabupaten/kota serta PPK, PPS hingga KPPS. Sebagaimana diketahui, peraturan tersebut akan menjadi acuan dalam pelaksanaan Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah tahun 2018. Pembahasan dipimpin Ketua KPU Kabupaten Klungkung, I Made Kariada,

didampingi Divisi SDM dan Parmas, Ida Bagus Nyoman Barwata, Divisi Teknis Pemilu, Anak Agung Istri Rai Diah Utari, bersama Kasubag Hukum dan Kasubag Program dan Data. Pembahasan menilik pasal demi pasal secara teliti. Dimulai dari Peraturan KPU Nomor 1 Tahun 2017 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Walikota Tahun 2018. Pembahasan dilanjutkan dengan membahas Peraturan KPU RI Nomor 2 Tahun 2017 Tentang Pemutakhiran Data dan Penyusunan Daftar Pemilih Dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2018. Satu per satu pasal yang tercantum dicermati. Selain

untuk menemukan DIM, sekaligus memperdalam pemahaman bersama di internal penyelenggara. Dalam pembahasan ini, dirasakan penting juga untuk melihat DIM di sejumlah peraturan KPU. Antara lain PKPU RI Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Walikota Tahun 2018. Tak lupa juga mencermati PKPU RI Nomor 4 Tahun 2017 tentang Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Walikota Tahun 2018. Satu peraturan lain yang dibedah adalah PKPU RI Nomor 5 Tahun 2017 tentang Dana Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Walikota Tahun 2018. (kpu.go.id/Putras)

Juli-Agustus 2017 | SUARA KPU |

SUARA DAERAH

Berburu Informasi Pemilu di Café Demokrasi

nggota Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Parepare Divisi Hukum, Hasruddin Husain, terus menyosialisasikan informasi Pemilu dan Pilkada Serentak 27 Juni 2018. Hasruddin memilih menggunakan Café Demokrasi sebagai media sosialisasi. Café Demokrasi adalah sebuah program sosialisasi yang dilaksanakan di sebuah café atau warung kopi, yang dikunjungi banyak orang dari berbagai kalangan dan profesi. Senin (15/5), program Café Demokrasi digelar di Café Ambank Jalan Mattirotasi Kecamatan Ujung. Topik kepemiluan didiskusikan dengan suasana santai tapi serius sambil menikmati secangkir kopi. “Program ini intens kami laksanakan di café atau warung kopi untuk mendiskusikan berbagai hal, termasuk sistem pemilu, demokrasi di Indonesia, dan juga memberikan pemahaman kepada masyarakat umum, tentang tahapan pemilihan gubernur dan wakil gubernur, wali kota dan wakil wali kota, sekaligus subtansi Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2010,” jelas Hasruddin Husain. “Dalam menghadapi pesta demokrasi, khususnya penyelenggaraan Pilkada Serentak 2018, kita sebaiknya banyak berdiskusi dengan

| SUARA KPU | Juli-Agustus 2017

stakeholder, mereka adalah orang-orang yang berkepentingan dalam event demokrasi ini,” imbuhnya. Lebih lanjut Hasruddin menuturkan sebagai penyelenggara, pihaknya berkewajiban menyampaikan informasi secara gamblang tentang kepemiluan dan berbagai hal terkait syarat pencalonan wali kota dan wakil wali kota kepada masyarakat. Tak kalah penting adalah menjelaskan dampak buruk dari politik uang (money politic) dan golput, yang dapat mencederai nilai-nilai demokrasi. Dalam diskusi tersebut, muncul keinginan masyarakat agar pola rekrutmen penyelenggara ad hoc lebih berkualitas dan berintegritas dengan meminta keputusan pengurusan masingmasing partai politik, sehingga penyelenggara tidak disusupi unsur partai politik. Hadir dalam kegiatan ini adalah komisioner KPU Divisi Teknis Sudirman, Kasubag Hukum H. Darwis, Kasubag Teknis Pemilu dan Humas Asrul Amin, serta pejabat PPID KPU Kota Parepare Aidul Fitri, dan Plt Sekretaris Sitti Mihdar. (kpu.go.id/Ruslan Anwar)

NPHD Merupakan Amanat Permendagri No. 44 Tahun 2015

enyongsong Pelaksanaan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Serentak Tahun 2018, dan Pemilu Legislatif serta Pemilihan Presiden 2019, KPU Kota Makassar melaksanakan kegiatan Rapat Koordinasi (Rakor) di lingkup sekretariat KPU Kota Makassar. Rakor diselenggarakan di Ruang Rumah Pintar Pemilu (RPP) 'Balla Panrita' Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Makassar, Senin (17/7). Rakor dibuka oleh Ketua KPU Kota Makassar, Syarief Amir. Hadir dalam acara itu antara lain Ketua divisi SDM dan Partisipasi Masyarakat, Andi Syaifuddin, Ketua Divisi Teknis, Abdullah Mansyur, Sekretaris, Kasubag dan seluruh

staf di lingkup sekretariat KPU Kota Makassar. Dalam pengantarnya, Syarief Amir menjelaskan rakor tersebut diselenggarakan dalam rangka menyongsong pilkada serentak 27 Juni 2018 mendatang. “Terkait anggaran Pilwali, adalah tugas kita untuk selalu mengingatkan pemkot bahwa Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD) merupakan amanat dari Permendagri Nomor 44 Tahun 2015 Tentang Dana Hibah Pilkada. Berdasarkan surat dari Mendagri, waktunya lebih dipercepat dan mudah-mudahan pemkot tetap komitmen dengan anggaran yang sudah diusulkan seperti yang dijanjikan oleh pihak Pemerintah Kota Makassar.

Anggaran itu harus kita kelola secara maksimal," katanya. Lebih lanjut, Syarief mengingatkan p e n t i n g ny a m e l a k s a n a k a n d a n mengagendakan kembali sosialisasi sekali seminggu melalui kegiatan car free day, dan dalam rangka memeriahkan Hari Ulang Tahun ke-72 kemerdekaan Republik Indonesia pada 17 Agustus 2017. KPU Kota Makassar diharapkan bisa ikut ambil bagian dalam kegiatan karnaval atau pawai yang digelar oleh Pemkot Makassar. Di akhir paparannya, Syarief menyampaikan KPU Makassar sudah menjajaki kerja sama dengan pihak Poltabes Makassar dalam hal sosialisasi menghadapi pilkada serentak. Pada prinsipnya, pihak Poltabes menunggu pertemuan lebih lanjut, dengan membawa bahan tahapan Pilwali dan Pilgub yang sudah ditetapkan melalui Peraturan KPU (PKPU). Dalam rakor tersebut, Komisioner Divisi SDM dan Partisipasi Masyarakat, Andi Syaifuddin, mempertanyakan isu pemetaan pegawai yang sampai hari ini belum ada, dan belum jelas iinalisasinya. Dia mengingatkan jangan sampai hal itu menjadi opini yang mengganggu tahapan dan kinerja sekretariat. “Yang ingin kami ketahui adalah, apakah pemetaan pegawai ini akan ditunda atau tidak, setidaknya sampai tahapan pilkada serentak mendatang selesai,” katanya. “Terkait masalah sosialisasi melalui car free day bisa dijadwalkan sekali seminggu yang tentunya kita di-back up oleh PPK dan PPS yang sudah terbentuk nantinya,” pungkas Syaifuddin. (kpu.go.id/Nirwana/Hupmas).

Juli-Agustus 2017 | SUARA KPU |

SUARA DAERAH

Ketua KPU Klungkung:

Jaga Etika Penyelenggara Pemilu

eski masih dalam suasana Hari Raya Galungan dan Kuningan, Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Klungkung tetap melaksanakan apel pagi, Senin (10/4). Apel yang digelar di halaman depan kantor itu diikuti oleh seluruh jajaran KPU Kabupaten Klungkung. Pelaksanaan apel merupakan tindak lanjut instruksi KPU RI kepada seluruh jajaran KPU agar melaksanakan apel pagi pada setiap hari Senin dengan inspektur upacara anggota atau sekretaris KPU. Sebagai inspektur, Ketua KPU Kabupaten Klungkung, I Made Kariada,

| SUARA KPU | Juli-Agustus 2017

meminta seluruh jajarannya terus meningkatkan disiplin dalam melaksanakan pekerjaan, terutama pelayanan kepada masyarakat yang merupakan cermin dari transparansi. Selain itu, dalam setiap menjalankan tugas, seluruh jajaran diminta selalu menjaga etika sebagai penyelenggara Pemilihan Umum (Pemilu) dan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada). â&#x20AC;&#x153;Independensi harus tetap dijaga, sekarang banyak penyelenggara yang diadukan ke Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) terkait dengan kode etik. Menjelang hajatan

pilkada dan pemilu, KPU sebagai penyelenggara akan terus menjadi sorotan, baik itu menyangkut tugas-tugas, indep endensi, at au et i ka da lam penyelenggaraan,â&#x20AC;? kata Made Kariada. Pada kesempatan itu, Made Kariada juga menyampaikan beberapa hal di antaranya agenda KPU Klungkung ke depan, RUU Penyelenggara Pemilu yang masih dalam pembahasan di DPR RI, serta sudah terpilihnya tujuh komisioner baru yang akan menjadi nahkoda KPU RI periode 2017 -2022. (kpu.go.id)

Pemilu Sebagai Tolok Ukur Keberhasilan Demokrasi

omisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Solok bersama dengan Ninik Mamak dan Bundo Kanduang melaksanakan kegiatan silaturahim di Masjid Al-Firdaus Kelurahan Kampai Tabu Karambia (KTP) Kota Solok, Sumatera Barat (16/04). Hadir dalam acara ini Ninik Mamak dan Bundo Kanduang, Ketua KPU Provinsi Sumatera Barat, Amnasmen serta jajaran KPU Kota Solok. Bertindak sebagai tuan rumah adalah Ketua Lembaga Kerapatan Adat Alam Minangkabau (LKAAM) Kota Solok, H. Rusli Khatib Sulaiman. Pada kesempatan ini, Ketua KPU Provinsi Sumatera Barat memberikan pencerahan mengenai perkembangan demokrasi menyongsong Pemilu 2019.

Pemilu 2019 akan menjadi sejarah baru perkembangan demokrasi di Indonesia. Untuk pertama kalinya, masyarakat memilih Presiden dan Wakil Presiden serta anggota DPR, DPD serta DPRD Provinsi dan DPRD kabupaten/kota. Pemilihan ini dilakukan secara serentak. Amnasmen menyebut ini adalah babak baru demokrasi di Indonesia sejak reformasi tahun 1998. Amnasmen dalam paparan materinya menyampaikan salah satu tujuan demokrasi adalah menciptakan kedaulatan negara kepada rakyat untuk menciptakan pemerintahan yang legal dan dikehendaki oleh rakyat. Demokrasi akan menjamin kebebasan mengeluarkan pendapat dan hak politik masyarakat. Di samping itu,

diharapkan dapat melahirkan pemimpinpemimpin yang amanah dan mengayomi seluruh instrumen yang dibutuhkan oleh masyarakatnya. Demokrasi seyogianya tidak hanya sekadar sebagai prosedur, melainkan juga sebagai seperangkat nilai yang menentukan bentuk dan jalannya pemerintahan sesuai dengan kehendak dan rasa keadilan rakyat banyak. Di negara yang sudah maju demokrasinya, pemilu dianggap sebagai lambang sekaligus tolok ukur keberhasilan demokrasi itu sendiri. Hasil pemilu yang diselenggarakan dalam suasana keterbukaan dengan kebebasan berpendapat dan kebebasan berserikat, dianggap mencerminkan aspirasi masyarakat. (KPU Kota Solok).

Juli-Agustus 2017 | SUARA KPU |

SUARA DAERAH

KPU Bangli Desak Pemda Selesaikan KTP Elektronik

enjelang perhelatan Pilkada serentak 2018 serta pemilihan legislatif (Pileg) dan Pemilihan Presiden (Pilpres) 2019 ternyata masih banyak warga Bangli yang belum mengikuti perekaman KTP elektronik. Data di KPU Kabupaten Bangli menunjukkan sekitar 13.000 warga belum memiliki KTP elektronik. KPU Kabupaten Bangli pun mendesak agar lembaga terkait, termasuk TNI dan Polri, membuat program terobosan untuk menyelesaikan persoalan tersebut. Hal tersebut terungkap dalam rapat koordinasi antara KPU Kabupaten Bangli dengan Disdukcapil Kabupaten Bangli, Bappeda, Kaban Kesbangpolinmas, Kodim 1626, Polres Bangli, RSJP Bali, Rutan Bangli, dan Lapas Kelas II A Bangli, belum lama ini. Program jemput bola yang dilakukan selama ini mempunyai banyak kendala. Pasalnya, proses perekaman jemput bola ke masyarakat, terutama yang sakit, tidak didukung infrastruktur teknologi yang memadai. Ketua KPU Kabupaten Bangli, Dewa Agung Lidartawan, menyebut kegiatan tersebut merupakan bagian dari tindak lanjut

| SUARA KPU | Juli-Agustus 2017

dialog interaktif dengan DPRD Bangli dan hasil diskusi dengan Bawaslu Bali. Dari pertemuan itu terungkap ada sekitar 13.000 warga Bangli yang belum melakukan perekaman KTP elektronik. Jika kondisi ini terus terjadi, hak masyarakat untuk memilih terancam. ‘’Kami mendorong adanya program kejar KTP elektronik. Dengan demikian, persoalan warga yang belum terekam bisa segara dituntaskan. Begitu juga dengan masyarakat yang ‘hidup kembali’ padahal sudah meninggal dunia,” katanya. Dewa Agung berjanji akan membantu proses administrasi kependudukan melalui PPDP (Petugas Pemutakhiran Data Pemilih). Hal senada dikatakan I Nyoman Bhudiarta dari Lapastik (Lapas Narkotika) Bangli. Saat ini, penghuni Lapastik mencapai 129 orang. Diperkirakan jumlah ini akan bertambah menjadi 300 orang pada akhir 2017. Dari 129 orang tersebut 50 persen adalah penduduk asli Bali. Kebanyakan identitas mereka masih “nyantol” di kejaksaan maupun kepolisian. Pihaknya telah menghubungi keluarga narapidana agar

segera menyerahkan kartu keluarga maupun identitas kependudukan yang dimiliki sebagai syarat untuk melakukan perekaman. Sedangkan I Wayan Darsana dari RSJP Bali di Bangli meyebut ada 22 orang pasien RSJP yang sudah stabil dan bisa melakukan perekaman KTP elektronik. Diharapkan, perekaman bisa dilakukan di RSJP. Kalau pun perekaman harus dilakukan di Disdukcapil, itu juga bukan masalah, tetapi harus dipertimbangkan situasi dan kondisi di Disdukcapil, karena mereka yang datang sebenarnya adalah pasien. Sementara itu, Kaban Kesbangpolinmas Kabupaten Bangli, Terus Arsawan, mengharapkan perekaman KTP elektronik harus dikoordinasikan dengan berbagai pihak terkait. Tujuannya untuk menjangkau semua warga, termasuk yang sedang dirawat di RSJP maupun yang tengah menjalani masa penahanan di rutan dan lapas. “Untuk masyarakat umum, yang jumlahnya mencapai 13.000 orang, memang diperlukan langkah terobosan yang melibatkan semua stakeholders di Bangli,” katanya. (kpu.go.id/puj/gpr/foto: kpu bgl)

KPU Kota Depok Bangun Padepokan Rumah Pintar Pemilu

adepokan Rumah Pintar Pemilu (RPP) dibangun di Kota Depok, Jawa Barat, untuk memenuhi kebutuhan masyarakat yang ingin menambah pengetahuan tentang pemilu dan demokrasi. Padepokan RPP yang bertempat di Kantor KPU Kota Depok diresmikan Anggota KPU RI, Wahyu Setiawan, 11 Agustus 2017. D a l am s ambut an ny a , Wa hy u mengatakan RPP dibangun untuk meningkatkan partisipasi masyarakat dalam

setiap penyelenggaraan pemilu di Kota Depok. "Untuk meningkatkan partisipasi tersebut, KPU membuat program sosialisasi dan pendidikan pemilih.â&#x20AC;? Wahyu menambahkan, tugas KPU hanya dua, pertama adalah melayani pemilih menggunakan hak politiknya, kedua melayani peserta pemilu secara adil dan setara. Wahyu berpesan agar Padepokan Pintar Pemilu ini terbuka bagi siapa pun, termasuk ketika KPU Kota Depok menyelenggarakan kursus kepemiluan.

Kursus tersebut juga terbuka bagi kader partai manapun serta masyarakat luas. Wahyu juga mengatakan bahwa dalam waktu dekat, KPU RI akan meluncurkan program sosialisasi dan pendidikan pemilih. KPU tidak sekadar memberikan sosialisasi tetapi juga mencerdaskan. Oleh karena itu, sosialisasi harus diintegrasikan dengan pendidikan pemilih. Integrasi dirasa penting karena sosialisasi dan pendidikan pemilih merupakan dua hal berbeda, tetapi memiliki keterkaitan erat. Sosialisasi merupakan proses pemberian informasi yang terkait dengan teknis tahapan pemilu. Sedangkan pendidikan pemilih adalah membangun kesadaran politik warga. Ke depannya, KPU akan mengintegrasikan sosialisasi dan pendidikan pemilih berbasis keluarga. Pada kesempatan yang sama, Ketua KPU Kota Depok, Titik Nurhayati, mengatakan pihaknya akan menggandeng kerja sama dengan sejumlah jajaran lain di Kota Depok. Tujuannya agar padepokan ini menjadi sumber untuk mencari informasi tentang demokrasi dan kepemiluan. Dalam jangka panjang, bisa menjadi rumah belajar bagi siapa pun. Jajaran yang dimaksud di antaranya Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol), Dinas Agama, dan Dinas Pendidikan Kota Depok. " KPU bisa melakukan program jemput bola dengan diundang ke sekolah-sekolah dinas untuk melakukan pendidikan pemilih di sekolah, dan mudah-mudahan dalam jangka panjangnya bisa masuk dalam kurikulum sekolah, atau menjadi salah satu mata pelajaran di sekolah," kata Titik Nurhayati. Walikota Depok, K.H. Muhammad Idris, MA, dalam kesempatan yang sama juga mengatakan bahwa padepokan pintar pemilu ini merupakan inovasi kedua setelah yang pertama diluncurkannya kampung pilkada pada 2015 lalu. (kpu.go.id/IBN) Juli-Agustus 2017 | SUARA KPU |

SUARA DAERAH

Tim Reportase Pelajar Kunjungi RPP Tambora

im Reportase SMA Negeri 1 dan SMA Negeri 3 Dompu melakukan kunjungan ke Rumah Pintar Pemilu (RPP) Tambora, KPU Kabupaten Dompu, Selasa (9/5). Kunjungan ini berkaitan dengan lomba reportase yang diselenggarakan oleh RPP Tambora. Lomba tersebut diikuti pelajar SMA, SMK, dan MA. Mereka membentuk tim yang terdiri dari lima pelajar. Tugas mereka melakukan kegiatan jurnalistik dalam bentuk audio visual tentang RPP Tambora. Ketua KPU Kabupaten Dompu, Rusdyanto, saat diwawancarai oleh Tim Reportase SMA Negeri 1 dan SMA Negeri 3 Dompu mengaku senang dengan antusiasme para pelajar. Rusdyanto pun memberi apreasiasi atas partisipasi para pelajar dalam mengikuti kegiatan yang pertama kali digelar oleh KPU Kabupaten Dompu tersebut.

| SUARA KPU | Juli-Agustus 2017

Menurutnya, kegiatan ini digagas sebagai ikhtiar untuk meningkatkan partisipasi pemilih dan memfasilitasi pemilih (pelajar) dalam mengaktualisasikan minat, ide dan gagasan, serta keterampilan pelajar dalam membuat reportase. “S emoga kegiatan ini mampu meningkatkan minat pelajar yang sudah memenuhi syarat, untuk berpartisipasi dalam pemilu atau pilkada,” kata Rusdyanto. Salah satu guru pendamping SMA Negeri 3 Dompu, Hapsari Dewi, memberi pujian terhadap program pendidikan pemilih yang dilaksanakan KPU Kabupaten Dompu, salah satunya dengan cara menggelar lomba reportase RPP Tambora tersebut. Dewi menuturkan kegiatan tersebut sangat positif karena dapat menambah

wawasan pengetahuan siswa tentang kepemiluan. “Sebuah ide kreatif dan patut didukung. Saya berharap ke depan kegiatan serupa tetap dilaksanakan, tentunya dengan memanfaatkan teknologi informasi dan pengembangan aplikasi kekinian yang membuat peserta lomba semakin semangat mengikutinya,” kata Dewi. Tim Reportase SMA Negeri 1 dan SMA Negeri 3 Dompu sangat antusias melakukan peliputan mulai pagi hingga sore hari. Mereka mendokumentasi seluruh ruangan, sarana dan prasarana yang tersedia di RPP Tambora serta melakukan wawancara eksklusif dengan Ketua KPU Kabupaten Dompu. (kpu. go.id/Humas KPU Dompu)

Juli-Agustus 2017 | SUARA KPU |

PESAN DARI IMAM BONJOL

Penyiapan SDM Sekretariat Menuju Pilkada Sereentak 2018 dan Pemilu 2019

PU adalah salah satu lembaga yang memiliki keunikan, baik dalam tantangan maupun ritme kerja. Tantangan kerja KPU adalah karena wilayah kerja yang bersinggungan dengan lingkar kekuasaan dimana KPU menjadi salah satu kunci proses perputaran kekuasaan. KPU menjadi bidan bagi lahirnya para pemimpin yang mengelola republik ini. Tuntutan untuk menyelenggarakan berbagai tahapan pemilu, mensyaratkan KPU untuk bekerja berdasarkan hari kalender, bukan hari kerja. Dengan tantangan kerja yang demikian, KPU diharuskan memiliki pegawai yang profesional, berintegritas, berkualitas, dan memiliki kompetensi yang sangat baik. Bagaimana tidak, untuk melaksanakan Pemilu 2019, amanat Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum menyebutkan bahwa tahapan pemilu dimulai 20 bulan sebelum hari pemungutan suara. Apabila menganalogi pada pelaksanaan Pemilu 2014 yang dilaksanakan pada bulan April, maka KPU harus memulai tahapan pemilu pada bulan Agustus 2017 (20 bulan sebelum April 2019). Sedangkan Undang-Undang Pemilihan Umum baru dilembarnegarakan pada akhir Agustus 2017. Dengan demikian, KPU harus bekerja cepat. Rentang waktu yang sempit tersebut menguji kedisiplinan, ketahanan dan kompetensi SDM KPU. Tantangan kian besar karena pada saat bersamaan, KPU juga harus melaksanaan tahapan Pilkada Serentak

| SUARA KPU | Juli-Agustus 2017

Tahun 2108. Pada Juli 2017 lalu, tahapan pilkada memasuki tahapan penerimaan Data Agregat Kependudukan per Kecamatan (DAK2) untuk dukungan pasangan calon perseorangan. Kebutuhan akan adanya SDM yang profesional telah menjadi fokus perhatian lembaga dalam beberapa tahun ini. Terlebih lagi muncul kembali wacana pengembangan dan restrukturisasi organisasi sebagai dampak dari amanat dalam rancangan undangundang penyelenggaraan pemilu yang baru. KPU telah menyusun serangkaian program demi mewujudkan target memperoleh SDM profesional, antara lain dengan memperkuat pola rekrutmen pegawai, melakukan penataan jabatan struktural di seluruh satuan kerja seIndonesia, melakukan berbagai rotasi dalam rangka penyegaran pegawai, melakukan pendidikan dan pelatihan sesuai kebutuhan serta membuka kelas jabatan fungsional tertentu sebagai alternatif pola karier bagi pegawai yang ingin berkarier secara nonstruktural. Peningkatan pola rekrutmen salah satunya ditandai dengan mengadakan seleksi terbuka bagi jabatan Sekretaris KPU Provinsi. Semangatnya ialah KPU dipimpin oleh kader-kader terbaik. KPU juga melakukan penguatan dari sisi penataaan SDM dengan mengisi seluruh jabatan struktural yang masih kosong. Kebijakan tersebut diperkuat dengan komitmen

memberikan diklat struktural untuk meningkatkan kapasitas pejabat. Termasuk Komitmen peningkatan kualitas SDM pengelola keuangan, baik dari segi kuantitas maupun kualitas. Hal tersebut mengingat jumlah anggaran yang dikelola KPU sangat besar. Untuk pelaksanaan Pilkada 2018, dari 125 satker yang telah menandatangani NPHD (Naskah Perjanjian Hibah Daerah) total anggaran hibah yang dikelola sebesar Rp8,167 triliun. Dengan meningkatnya kualitas SDM, pengelola keuangan dapat membantu merealisasikan target memperoleh opini WTP (Wajar Tanpa Pengecualian) dalam pertanggungjawaban keuangan. Komitmen lain dalam peningkatan kapasitas SDM dengan mengirim 273 PNS di seluruh KPU se-Indoneia, untuk mengikuti program Beasiswa S2 Tata Kelola Pemilu di 10 perguruan tinggi. Program ini telah memasuki tahun ke-3. Dalam hal pengembangan karier, KPU tengah merintis terbentuknya kelas jabatan fungsional tertentu, yaitu fungsional penata kelola pemilu. Kelas jabatan fungsional ini menjadi alternatif pilihan jenjang karier, di luar karier struktural. Pegawai yang telah memperoleh gelar S2 tata kelola pemilu akan lebih memiliki peluang berkarier di KPU. Dengan adanya berbagai program dan langkah yang tela h dibuat, di harapkan dap at m e n g o p t i m a l k a n ku a l i t a s S DM kesekretariatan KPU. (*)

SUARA SOSOK

Bekerja Total Adalah Ibadah DR. Iskandar Zulkarnain, M.Si

“

Dengan langsung bergabung ke KPU, saya bisa melihat dan merasakan bagaimana kerja KPU sesungguhnya. Dan saya berharap dapat menemukan jawaban atas banyaknya permasalahan dalam penyelenggaraan pemilu.

”

erawal dari rasa penasaran mengapa partisipasi pemilih terus menurun dari waktu ke waktu mendorong Iskandar Zulkarnain terjun langsung bergabung dengan Komisi Pemilihan Umum (KPU). Sebagai seorang dosen komunikasi Universitas Sumatera Utara (USU), Iskandar Zulkarnain tergelitik untuk mencari tahu penyebab menurunnya persentase pemilih. Dari sudut pandang keilmuan yang digelutinya, banyak faktor yang bisa diamati dari fenomena tersebut. Kegelisahan itulah yang memperkuat keputusannya untuk menjadi komisioner KPU meski harus meninggalkan profesi dosen yang telah ditekuninya sejak tahun 1990-an. Ketertarikan bergabung dengan KPU diwujudkannya dengan mengikuti seleksi untuk menjadi anggota pada tahun 2013. Saat itu, Iskandar harus bersaing dengan ratusan calon lainnya. Dengan latar

belakang keilmuan yang dimilikinya, namanya masuk dalam 10 besar calon yang berhak mengikuti uji kelayakan atau it and proper test. Dalam ajang uji kelayakan inilah, Iskandar menempati peringkat ke-6. Meski tidak secara otomatis menjadikannya sebagai anggota KPU, hasil ini tetap disyukurinya. Peluang menjadi komisioner terbuka melalui Pergantian Antar Waktu. Iskandar Zulkarnain yang menempati peringkat ke-6 pada seleksi KPU Sumatera Utara (Sumut) Tahun 2013, akhirnya resmi menjadi komisioner menggantikan Evi Novida Ginting yang terpilih menjadi Komisioner KPU Pusat. “Dengan langsung bergabung ke KPU saya bisa melihat dan merasakan bagaimana kerja KPU sesungguhnya. Dan saya berharap dapat menemukan jawaban atas banyaknya permasalahan dalam penyelenggaraan pemilu,” kata Iskandar

mengomentari terpilihnya menjadi anggota KPU. Begitu bergabung, Iskandar langsung dihadapkan pada tugas-tugas yang menumpuk. Mengingat tahun 2018 Sumatera Utara akan menghadapi pilkada serentak di tujuh kabupaten dan satu kota, sekaligus Pemilihan Gubernur (Pilgub) Sumatera Utara. Sebuah kerja yang menuntut totalitas. Sebagai "pendatang baru" di KPU, Iskandar mengaku banyak hal yang masih dipelajarinya. Dari sedikit yang sudah d ip e rol eh , Isk and ar me ny a d ar i, penyelenggaraan pemilu ke depan akan lebih baik bila masalah kepercayaan masyarakat terhadap negara bisa "dipulihkan" dan dipelihara melalui pelaksanaan kerja dan pelayanan terbaik kepada mereka. “Pemikiran dan gagasan mengenai hal itu sudah saya terbitkan dalam sebuah buku. Judulnya adalah Kepercayaan Dalam

Juli-Agustus 2017 | SUARA KPU |

SUARA SOSOK

“

Bagi saya, dengan Bismillah semua kerja itu adalah ibadah dan mengharap ridho dari Allah, Tuhan Yang Maha Pengasih dan Penyayang. InsyaAllah tidak ada kesulitan bagi saya dalam menjalani kerja sebagai komisioner.

”

Komunikasi Politik, Tinjauan Psikologi Komunikasi,” kata Iskandar. Lama berkecimpung di dunia pendidikan tidak membuat Iskandar Zukarnain canggung ketika bergabung dengan KPU. Perbedaan profesi dunia pendidikan dengan urusan komisioner tidak terlalu memberatkannya. Iskandar mengungkapkan, “Komunikasi dengan sesama komisioner dan sekretariat tidaklah banyak berbeda dengan komunikasi kepada sesama dosen dan mahasiswa. Sepanjang kita memahami makna dari proses komunikasi tersebut.” Sebagai pakar ilmu komunikasi, Iskandar cepat menyesuaikan diri dengan lingkungan baru. Baginya sangat krusial untuk memahami apa yang menjadi basic needs of human being dan harga diri manusia yang dijabarkan melalui frame of reference dan field of experience-nya. Pemahaman soal ini menjadi sangat penting jika dikaitkan dengan tugas-tugasnya sebagai Komisioner. Terutama untuk menjawab kegelisahan yang membuatnya menjadi Komisioner KPU. Sumatera Utara adalah provinsi dengan jumlah penduduk dan pemilih terbanyak di luar Pulau Jawa. Dengan besaran luas wilayah dan jumlah populasi, tantangan yang dihadapi KPU Sumatera Utara juga besar. Tantangan tersebut termasuk penetapan datar pemilih

| SUARA KPU | Juli-Agustus 2017

tetap yang akurat. Akurasi Datar Pemilih Tetap (DPT) memiliki korelasi signifikan dengan tingkat partisipasi masyarakat. Pada konteks ini, Iskandar menyebut perlu koordinasi yang baik dengan Pemerintah Provinsi Sumatera Utara dan 33 kabupaten/ kota. Khususnya dengan Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil (Disdukcapil). Iskandar Zulkarnain menilai Provinsi Sumatera Utara sangat menantang. Letak geograis antar kabupaten/kota yang jauh, bahkan ada 12 kabupaten/kota yang waktu tempuhnya melalui jalur darat di atas 10 jam, membuat kesadaran dan pendidikan politik masyarakatnya ternyata jauh dari literasi politik. Hal ini berpengaruh pada partisipasi masyarakat dalam pemilu yang masih rendah ditambah ada rasa ketidakpercayaan terhadap negara. Hal ini terepresentasi dari para calon yang terpilih. Berbekal kepakarannya di bidang komunikasi, Iskandar Zulkarnain berharap bisa membantu menjembatani kesenjangan tersebut. “Untuk membuat partisipasi pemilih makin meningkat, sebagai penyelenggara pemilu, KPU pertama sekali harus mengidentifikasi faktor penyebab kurangnya partisipasi masyarakat dan baru setelah itu menetapkan langkah-langkah dan melaksanakannya. Apa solusinya? Apa kiatkiatnya? Banyak kiat yang dapat dilaksanakan,” kata Iskandar. Besaran wilayah Sumatera Utara membuat para komisioner bekerja keras.

Untuk menghindarkan terjadinya konlik, seperti yang terjadi di sejumlah daerah, KPU Sumatera Utara akan memastikan penyelenggaraan pilkada berlangsung sesuai aturan yang ada di berbagai tingkatan. Mulai penyelenggara di tingkat provinsi, hingga di tingkat desa dan kelurahan. “Untuk itu, kami tengah mempersiapkan rapat koordinasi konsolidasi organisasi dengan seluruh komisioner dan sekretaris kabupaten/kota,” kata Iskandar menjelaskan. Pertemuan akan diisi dengan knowledge sharing dengan semua jajaran, agar pelaksanaan Peraturan KPU 2017 berlangsung seragam dan tidak melanggar rambu-rambu. Mereka diharapkan juga bertindak profesional, kompeten dan akuntabilitasnya bisa dipertanggungjawabkan. Dengan semua kerja kerasnya tersebut, Iskandar Zulkarnain tidak terbebani sama sekali. Dukungan dua putra yang sudah menginjak bangku kuliah membuatnya semakin percaya diri. Apalagi sang istri, yang juga merupakan dosen di USU, tidak perlu diragukan lagi dukungannya. “Bagi saya, dengan Bismillah semua kerja itu adalah ibadah dan mengharap ridho dari Allah, Tuhan Yang Maha Pengasih dan Penyayang. InsyaAllah tidak ada kesulitan bagi saya dalam menjalani kerja sebagai komisioner”, tutup Iskandar Zulkarnain. Selamat bekerja. (RD)

DR. ISKANDAR ZULKARNAIN, M.SI Tempat/Tgl. Lahir: Seunagan (NAD) / 03-09-1966. Riwayat Pendidikan:  S1 Ilmu Komunikasi FISIP USU  S2 Ilmu Komunikasi Pascasarjana UNPAD Bandung  S3 Ilmu Komunikasi Pascasarjana UNPAD Bandung Riwayat Pekerjaan:  Staf Pengajar FISIP USU (1990 - sekarang)  Staf Pengajar STIKP Medan (1990 - sekarang)  Staf Pengajar Program Pascasarjana MIKOM UDA (2006 - sekarang)  Staf Pengajar Program Pascasarkana KOMI IAINSU (2006 – sekarang)  Ketua Prodi MIKOM Pascasarjana UMSU (2008 – sekarang)  Anggota Senat Universitas, USU (2009 – 2014)  Staf Ahli Rektor Universitas Sumatera Utara (2012 – 2015)

“

Saat itu saya termasuk orang yang belum terlalu tahu apa itu KPU. Apa tugas-tugas KPU, apa kegiatannya. Saya masuk KPU karena ingin mencoba hal baru.

”

Dra. Theresia Masyono Mungaris

"Saya Tidak Akan Menciderai Kepercayaan Publik"

ekali kepercayaan diberikan, akan dipegang terus selamanya. Itulah prinsip hidup Theresia Masyono Mungaris yang terus dijaganya dengan sungguh-sungguh. Terutama setelah mendapat kepercayaan sebagai Komisioner KPU Kalimantan Barat (Kalbar). Bagi heresia, kepercayaan tersebut harus disertai tanggung jawab terhadap diri sendiri, lembaga dan masyarakat. Mengingat lembaga di mana dirinya berkarya, memegang peran penting dalam menciptakan kehidupan bernegara yang demokratis, transparan dan penuh etika. Itulah tekadnya untuk tidak setengahsetengah ketika terjun ke dunia baru. Theresia menyadari tantangan yang dihadapi di Kalbar adalah luasnya wilayah, tingkat sosial ekonomi yang beragam dan budaya yang heterogen. Beberapa wilayah bahkan cukup jauh untuk dijangkau. Dan tentu saja sarana dan prasarananya tidak

selengkap dengan yang ada di Pulau Jawa. Namun, hal itu justru membuatnya semakin tertantang. Ada kepuasan apabila pilkada di wilayahnya berlangsung tepat waktu dan sasaran, serta tingkat partisipasi pemilih semakin meningkat. Menurutnya, pilkada akan berlangsung baik dan partisipasi akan meningkat jika masyarakatnya menyadari bahwa pemilihan kepala daerah akan menentukan nasib mereka sendiri. “Hal itu hanya bisa dilakukan jika KPU sebagai pihak yang menyelenggarakan pilkada mampu bekerja sesuai dengan tugas dan tangung jawabnya, menaati aturan-aturan sesuai dengan koridor hukum dan perundangundangan yang berlaku”, kata heresia. Jika itu sudah dilakukan, Theresia yakin partisipasi warga masyarakat akan terus meningkat. Meningkatkan partisipasi pemilih sejatinya tidak bisa dilakukan oleh KPU Kalbar sendiri. Theresia mengangankan

dapat dibuat kesepakatan kerja sama antara Kementerian Dalam Negeri dengan KPU RI tentang tata cara memfasilitasi penyediaan data pemilih secara berkesinambungan. “Apabila di tingkat pusat sudah ada perjajian kerja sama, maka perangkat di bawahnya akan melaksanakan perintah secara berjenjang. “Pihak di bawah tinggal mensosialisasikan tentang kerja sama tersebut, sehingga hasilnya akan bisa lebih maksimal,” lanjut heresia. Kemampuan heresia mulai terasah saat menjadi Anggota KPU Kabupaten Landak, Kalbar. Padahal latar belakangnya tidak bersinggungan langsung dengan masalah kontestasi partai politik ataupun calon kepala daerah. heresia mengenang masamasa pencalonan dirinya menjadi anggota KPU. “Saat itu, saya termasuk orang yang belum terlalu tahu apa itu KPU. Apa tugastugas KPU, apa kegiatannya. Saya masuk KPU karena ingin mencoba hal baru,”

Juli-Agustus 2017 | SUARA KPU |

SUARA SOSOK

ungkapnya. Setelah menjalani beberapa tahapan seleksi, heresia akhirnya terpilih menjadi Komisioner KPU Kabupaten Landak periode Tahun 2003-2008. Dalam waktu singkat, heresia bisa langsung bahumembahu dengan anggota KPU lainnya untuk menjalankan program yang telah disusun, dibantu oleh teman-teman sekretariat yang berstatus sebagai aparat sipil negara. Bergaul dengan lingkungan baru, berhubungan dengan banyak orang, menimbulkan dinamika yang tidak ditemuinya di tempat kerja yang lama. “Dan kini, saya merasa ini adalah dunia saya dan saya merasa senang,” ungkap heresia. Kerja baiknya membuatnya terpilih menjadi Komisioner Kabupaten Landak untuk periode kedua, 2008–2013. Tahun 2017, jalan heresia kembali ke KPU terbuka. Salah satu posisi Komisioner Provinsi Kalbar kosong setelah Viryan terpilih menjadi Komisioner KPU RI. “Ketika kepercayaan itu sudah diberikan kepada saya tentu saja akan saya jaga dengan

Partisipasi warga bisa ditingkatkan jika KPU sebagai pihak yang menyelenggarakan pilkada mampu bekerja sesuai dengan tugas dan tangung jawabnya, mentaati aturanaturan sesuai dengan koridor hukum dan perundang-undangan yang berlaku.

sungguh-sungguh dan dengan sepenuh hati. Dengan rasa tanggung jawab terhadap diri sendiri, lembaga dan masyarakat,” katanya. Tidak menunggu lama, tugas-tugas berat telah menantinya. Seperti halnya KPU provinsi lain, heresia dan Komisioner KPU Kalbar sedang mempersiapkan diri menghadapi gelaran Pilkada Serentak Tahun 2018. heresia menyatakan, "Tugas besar yang kami lakukan sekarang adalah

THERESIA MASYONO MUNGARIS Tempat/Tanggal Lahir: Pontianak, 9 Januari 1967 Riwayat Pendidikan:  SDN 3 Mempawah tahun 1974-1980  SMPN 1 Mempawah tahun 1980-1983  SMAN 1 Mempawah tahun 1983-1986  Perguruan Tinggi Untan FKIP Jurusan Ilmu Pendidikan tahun 1986-1992

melakukan sosialisasi tentang pemilihan serentak. Menyusun juknis turunan dari PKPU dan melaksanakan rakor tentang tahapan, program dan jadwal Pemilihan serentak 2018 dengan beberapa Kabupaten/ Kota serta berkoordinasi dengan instansi terkait." Namun, untuk veriikasi parpol belum bisa dilakukan karena masih menunggu Peraturan KPU tentang tata cara veriikasi tersebut. Terkait dengan partai politik, heresia melontarkan kritikannya. Partai politik di Indonesia, dinilainya cenderung hanya mementingkan bagaimana cara memenangi kontestasi sehingga lupa menciptakan kader-kader terbaiknya.) Tahun 2018, KPU Kalbar akan menggelar Pilkada Serentak di lima kabupaten/kota, yaitu Kota Pontianak, Kabupaten Mempawah, Kabupaten Kubu Raya, Kabupaten Kayong Utara dan Kabupaten Sanggau, serta Pilgub Kalimantan Barat. Sebagai ‘rookie’ di KPU

Riwayat Organisasi:  OSIS sebagai Sekretaris di SMPN 1 Mempawah  OSIS sebagai anggota di SMAN 1 Mempawah  Pramuka di SD – SMA  PMKRI St. Thomas More Cab. Pontianak tahun 1987-1992

Kalbar, heresia Masyono Mungaris yakin bisa menyelesaikan tugasnya dengan baik. Selain berbekal pengalamannya di KPU Kabupaten Landak, heresia yakin apabila mengerjakan tugas dan kewajiban sesuai koridor hukum dan

Riwayat Pekerjaan:  Anggota KPU Kalimantan Barat 2017-2022  Anggota KPU Kabupaten Landak tahun 2008 - 2013  Anggota KPU Kabupaten Landak tahun 2003-2008  WWF Indonesia Taman Nasional Betung Kerihun di Putussibau tahun 1995-2002

perundang-undangan, dirinya dan Komisioner KPU Kalbar lainnya bisa mencapai hasil yang diharapkan. Imbasnya, kepercayaan publik kepadanya dan lembaga KPU akan semakin baik. "Pokoknya, saya tidak akan mengkhianati kepercayan publik dan bertekad agar lembaga ini semakin baik dan dipercaya." (RD)

| SUARA KPU | Juli-Agustus 2017

MUSLIM AISHA

Dari Parlemen Jalanan Menuju Komisioner KPU Provinsi

i kalangan aktivis demokrasi, khususnya di Jepara, Jawa Tengah, nama Muslim Aisha tidak asing lagi. Sebagai mahasiswa yang risau dengan keadaan, Muslim sering turun ke jalan untuk mendampingi sekaligus mengadvokasi mereka yang hak asasinya tertindas, korban ketidakadilan dan kesewenang-wenangan. Namun yang kemudian membekas dan memengaruhi pilihan hidupnya adalah saat menyaksikan sendiri pemilu orde baru tahun 1997, dilaksanakan dengan penuh kecurangan dan manipulasi. Tidak jarang hal itu berdampak pada munculnya kekerasan dan konlik. Sejak itulah tumbuh kesadaran untuk membuat pemilu berikutnya bisa dilakukan lebih demokratis, tidak ada kecurangan dan bermartabat. Kegelisahan itu diwujudkannya dengan terlibat langsung pada pemilu pertama di era reformasi, bergabung dengan Komite Independen Pemantau Pemilu di kotanya, Jepara, Jateng. Keterlibatannya pada proses dan tahapan pemilihan umum membawanya menjadi anggota KPU Kabupaten Jepara 2003–2008. Pada periode berikutnya, 2008–2013, Muslim menjadi Ketua KPU Kabupaten Jepara. “Memutuskan menjadi angota KPU mungkin sudah menjadi 'panggilan jiwa' bagi saya,” kata Muslim. Pengalaman masa lalu dan tekadnya untuk menjadikan kontestasi pemilihan kepala daerah/nasional menjadi lebih bermartabat, Muslim melihat perlunya peran aktif partisipasi masyarakat. Bukan

hanya saat memberikan suara, tetapi lebih mencermati proses pemutakhiran data pemilih. S ebagaimana diketahui, pemutakhiran data pemilih menjadi tahapan krusial dan sensitif yang berujung pada akurasi Datar Pemilih Sementara (DPS) dan Datar Pemilih Tetap (DPT). Selama ini, pemutakhiran data sudah dilakukan secara aktif, namun masih sepihak, oleh KPU melalui PPDP. Maka di pilkada serentak ke depan, Muslim mendorong warga masyarakat agar merasa bahwa data pemilih ini milik mereka juga. Muslim menyatakan, “Kita di Jawa Tengah sepakat mengagas kegiatan ‘Uji Publik DPS’. Yakni satu kegiatan di mana kita akan menghadirkan secara langsung warga masyarakat berbasis TPS yang namanya tercantum dalam DPS.” Kegiatan dilakukan selama 10 hari tahapan pengumuman DPS berlangsung. Selama uji publik ini, masyarakat diminta agar secara aktif mencermati nama mereka masing-masing. Mereka kemudian diminta memberikan respon dan tanggapannya terhadap DPS termasuk memberikan koreksi atas semua

“

Memutuskan menjadi angota KPU mungkin sudah menjadi “panggilan jiwa” bagi saya.

”

Juli-Agustus 2017 | SUARA KPU |

SUARA SOSOK

“

Sudah saatnya kita sebagai penyelenggara menyakinkan semua pihak bahwa dalam pelaksanaan Pilgub Jateng ini kita akan laksanakan proses pemilu dengan baik . Jika proses terjaga dengan baik maka pemimpin yang nantinya terpilih akan menyenangkan rakyatnya.

”

elemen data sesuai identitas kependudukannya. Melalui uji publik ini, KPU Provinsi Jateng ingin memutus mata rantai problem soal DPT yang selama ini ada. “Jika sebelumnya kinerja petugas saat menyusun data pemilih ini dianggap kurang maksimal, maka partisipasi dan koreksi langsung dari masyarakat ini menjadi alat kontrol untuk menyajikan data pemilih yang lebih akurat,” lanjut Muslim. Karena proses demokrasi sudah menjadi pilihan hidupnya, Muslim Aisha bergabung dengan Bawaslu setelah purna tugas sebagai Ketua KPU Kabupaten Jepara. Terpilihnya Wahyu Setyawan sebagai Komisioner KPU RI membuat jalannya sebagai penyelenggara pemilu kembali terbuka. Muslim yang saat pemilihan Komisioner KPU Provinsi Jateng tahun 2012 menempati peringkat 6, akhirnya lolos dari fit and proper test, untuk menggantikan Wahyu. “Sebenarnya menjadi

| SUARA KPU | Juli-Agustus 2017

anggota KPU Provinsi jateng ini rasanya ya seperti pulang ke rumah sendiri begitu,” kata Muslim. Kembali ke Jawa Tengah, Muslim kembali dihadapkan pada tugas-tugas berat. Mengingat penyelenggaraan Pilgub Jateng kali ini sekaligus bersamaan dengan digelarnya pilkada 7 kabupaten/kota. Jadi, selain menyelenggarakan pemilihan gubernur, KPU Provinsi Jateng juga sekaligus memberikan asistensi pada 7 kabupaten/ kota yang menggelar pilkada. Belum lagi di tambah dengan tahapan Pemilu 2019. Jika mendasarkan pada UU Pemilu yang baru, dipastikan bahwa tahapan pilkada akan beririsan dengan tahapan Pileg dan Pilpres 2019. “Nah, situasi seperti ini ya sebenarnya pernah dialami Jateng tahun 2013 lalu. Berbekal pengalaman itu, saya optimis bahwa kerja-kerja besar ini akan berjalan sukses,“ kata Muslim. Di Pilgub Jateng ini kita punya jargon: Pilgub Jateng `becik tur nyenengke`, yaitu penyelenggraan pilgub yang baik prosesnya dan menyenangkan

hasilnya. Inilah cita-cita dan harapan dalam melaksanakan Pilgub Jateng 2018 mendatang. Sukses adalah kata yang selalu menjadi acuan dalam menyelesaikan pekerjaannya. Dalam konteks posisinya sekarang sebagai komisioner, berpegang pada aturan dan tidak neko-neko, adalah satu-satunya cara untuk tetap tegak dan teguh. Pengalaman selama ini mengajarkan, akan banyak godaan yang datang dalam berbagai tahapan penyelenggaraan pemilu. Muslim mengisahkan, dirinya pernah ditawari kedudukan, uang bahkan perempuan, jika mau membantu pihak-pihak tertentu. Namun, itu semua ditolaknya. “Sudah saatnya kita sebagai penyelenggara menyakinkan semua pihak bahwa dalam pelaksanaan Pilgub Jateng ini kita akan melaksanakan proses pemilu dengan baik. Jika proses terjaga dengan baik, maka pemimpin yang terpilih nanti akan menyenangkan rakyatnya, “ tutup Muslim Aisha. (RD)

MUSLIM AISHA Tanggal Lahir: 21 Februari 1974 Pendidikan :  S2 Fakultas Ilmu Politik Universitas Diponegoro Semarang (belum selesai)  Fakultas Syari'ah Universitas Nahdlatul Ulama Jepara (2005) Riwayat Organisasi:  Ketua IKA-PMII Cabang Jepara (2014 – 2018) Riwayat Pekerjaan:  Anggota KPU Provinsi Jawa Tengah (2017)  Tim Asistensi Bawaslu RI (2013 – 2017)  Ketua KPU Kab. Jepara (2008 – 2013)  Anggota KPU Kab. Jepara (2003 – 2008)  Sekjen KIPPDA Jepara (1999)

SUARA PILKADA

Tingkatkan Kompetensi Badan Ad Hoc Menuju Pilkada Berintegritas

arapan dari sebuah proses pemilihan wakil rakyat atau kepala daerah, adalah terpilihnya anggota dewan atau kepala daerah yang ideal, yakni mengedepankan kepentingan rakyat, amanah serta bersungguh-sungguh membangun negeri. Untuk mendapatkannya, diperlukan proses yang jujur, adil, dan transparan. Badan ad hoc, dalam hal ini adalah Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK), Panitia Pemungutan Suara (PPS) serta perangkat lainnya merupakan garda terdepan yang berhadapan langsung dengan masyarakat. Di tangan para pekerja inilah tersimpan harapan akan berlangsungnya pemilihan umum yang bermartabat.

Di tingkat terbawah, PPS memiliki posisi strategis karena, menurut Direktur Eksekutif Perludem, Titi Anggraini, memiliki kekuasaan absolut. Mengapa demikian? Karena Ketua Panitia Pemungutan Suara (KPPS) yang berhak memutuskan apakah seseorang bisa menggunakan hak pilihnya atau tidak. Jadi bisa dianggap, KPPS adalah semacam ‘raja kecil’ di tingkat Tempat Pemungutan Suara (TPS). Sebuah peran yang sangat sentral, mengingat perolehan suara yang menjadi rebutan semua kandidat, berawal dari 'wilayah kekuasaannya’. Dengan sifat absolut tersebut, penting bagi mereka untuk mendapatkan informasi

pengetahuan dan kapasitas yg cukup untuk menyelenggarakan pemilu sesuai ketentuan dan prosedur yang ada. Anggota Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu), Rahmat Bagja, mengakui selama ini tugas-tugas yang dijalankan sudah sesuai dengan aturan. Kontribusi mereka cukup signiikan untuk membuat pelaksanaan pemilihan umum ataupun pemilihan kepala daerah berlangsung dengan lancar. Namun, Titi Anggraini mengingatkan agar tidak merasa cepat puas diri. Dalam pantauan Perludem, masih banyak badan ad hoc yang harus terus ditingkatkan kemampuannya. “Apalagi di tahun 2019,

Juli-Agustus 2017 | SUARA KPU |

SUARA PILKADA

kita akan menghadapi kompleksitas yang belum pernah dialami di pemilu s eb elumnya,” sambung Titi. Titi menambahkan, “Badan ad hoc di Tempat Pemungutan Suara (TPS) adalah etalase sebenarnya dari kinerja KPU. Sebab merekalah yang terlihat dan bisa diakses langsung oleh masyarakat. Citra KPU sangat bergantung pada hasil kerja mereka. ”Oleh sebab itu, dibutuhkan orang-orang yang integritasnya bisa terjaga agar bisa menjadi humas yang baik untuk KPU.” Kepala Biro Sumber Daya Manusia KPU, Drs. Lucky Firnandi Majanto, MM mengakui, evaluasi badan ad hoc menjadi prioritas. Protes atau kritikan adalah guru terbaik untuk mengevaluasi secara menyeluruh apakah di level paling bawah sudah bekerja sesuai ketentuan atau tidak. “Kami terbuka dengan munculnya persoalan, karena ingin memperbaiki kualitas pelayanan pada calon pemilih. Tidak boleh ada yang tidak terdatar. Warga negara yang memenuhi syarat harus didata dan dipastikan bisa menggunakan hak pilihnya,” kata Lucky.

MENJAGA MARWAH INTEGRITAS

Memiliki pandangan yang seragam mengenai perluanya evaluasi badan ad hoc, Rahmat Bagja, Titi, dan Lucky sama-sama menyebut integritas sebagai aspek yang paling penting untuk dijaga. Pesan moralnya jelas, karena TPS adalah ‘sumber mata air’ yang mengalirkan suarasuara bagi kandidat, sudah selayaknya digawangi oleh individu-individu yang kompeten dan kapabel, salah satunya Titi Anggraini memiliki integritas yang Direktur Eksekutif Perludem tidak diragukan. Titi menyebut, dalam pandangan Perludem, dengan personel yang ada di lapangan. Di masih ada kendala yang terkait dengan sinilah perlunya calon badan ad hoc informasi dan bimbingan teknis bagi calon mendapatkan optimalisasi penguatan badan ad hoc. Dalam pengamatannya masih kapasitas. Dalam protes atau gugatan yang ditemukan jarak antara pembuat kebjakan dilayangkan pihak yang tidak puas dengan hasil pemilihan umum, badan ad hoc selalu menjadi kambing hitam. Hal ini disebabkan merekalah yang tampil di depan, yang terlihat langsung oleh masyarakat. Ditambah dengan kurangnya pemahaman, beban kerja yang berlebihan serta tingginya ekspektasi masyarakat. Sehingga ketika masyarakat merasa tidak terpuaskan, paling mudah adalah menunjuk badan ad hoc sebagai penyebabnya. Padahal hal-hal seperti ini bisa dihindari. Pelaksanaan bimbingan teknis (Bimtek) kepada calon pekerja harus dilakukan sebaik-baiknya. Ketua Bawaslu, Abhan, mengakui ini memang kerja berat bagi KPU untuk menyiapkan tenaga berkualitas. Abhan menyarankan kepada KPU untuk mem-bimtek-kan semua calon badan ad hoc, meski disadarinya, hal ini akan terkait erat dengan ketersediaan anggaran. “Yang lalu-lalu, dari 7 atau 5 Drs. Lucky Firnandi Majanto, MM anggota KPPS, yang dikirim mengikuti Kepala Biro Sumber Daya Manusia KPU bimtek hanya tiga. Ke depannya, sebaiknya

| SUARA KPU | Juli-Agustus 2017

Ketua Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu), Abhan, mengakui ini memang kerja berat bagi KPU untuk menyiapkan tenaga berkualitas.

KPU mengirim semuanya ikut bimtek,” kata Abhan. Tata kerja PPK dan KPPS sudah diatur melalui Peraturan KPU tentang tugas dan wewenangnya. Prasyarat untuk menjadi badan ad hoc juga sudah diatur melalui undang-undang. Lucky Firnandi Majanto menekankan kepada KPU provinsi dan kabupaten/kota agar b etul-b etul memperhatikan syarat untuk menjadi calon badan ad hoc, sesuai dengan peraturan yang berlaku, agar menghasilkan pekerja yang mumpuni. Karena sukses pelaksanaan pemilu, diawali oleh sukses badan ad hoc. Dengan beban besar menjadi penentu sukses tidaknya gelaran pemilu, soal rekrutmen sering diabaikan. Lowongan yang menurut undang-undang harus disampaikan terbuka, pada kenyataannya sering kali hanya menjadi konsumsi eksklusif sekelompok orang. Sering terjadi, dari tahun ke tahun, petugas KPPS nya dari kelompok yang itu-itu saja. Sebagai antisipasi, Perludem mengusulkan agar rekrutmennya tidak secara parsial. Mereka yang melamar seharusnya memiliki latar belakang atau pengetahuan tentang politik, komprehensif dengan tugas-tugas KPU. “KPU kan punya

relawan demokrasi, punya komunitas demokrasi dan gerakan sadar pemilu. Ini kan modal untuk merekrut badan ad hoc” kata Titi. Secara tidak langsung, mereka yang terjun dalam kegiatan tersebut, bisa dilihat track record dan integritasnya. “Jadi, bukan semata-mata soal uang. Jika kita tidak membangun sistem kontrol untuk membentengi integritas mereka, para aktor curang pencuri suara bisa datang dengan tawaran yang menggiurkan. Jadi, jika soal uang, manipulasi dan hal-hal berbau politik transaksional, selau ada pihak yang bisa menawarkan yang lebih besar,” lanjutnya. Anggota Komisi II DPR RI, Luthi A. Mutty, menemukan faktor-faktor kecurangan yang sama hampir selalu terjadi kembali dalam setiap penyelenggaraan pilkada. Salah satunya adalah pemanfaatan formulir surat pemberitahuan untuk memilih (C6) yang tidak disebar sehingga menyebabkan munculnya ghost voters, mencuri suara lawan, identitas ganda, petugas yang tidak netral, mengintimidasi pemilih, dan politik uang. Itu untuk menyebut beberapa di antaranya. Belum lagi masalah DPT, karena DPT adalah sumber suara (markup atau penggelembungan

jumlah pemilih yang tercantum dalam DPT dapat dipermainkan). Karena itu, pertambahan DPT yang tidak normal di suatu daerah patut dicurigai bahwa di daerah itu telah terjadi manipulasi data dan sangat potensial untuk terjadinya kecurangan. Sementara itu, Rahmat Bagja menilai soal keterlibatan perangkat desa, meski secara umum telah bekerja dengan baik, pada titik-titik tertentu, masih terlihat adanya ketidaksesuaian dengan norma jujur, adil, bebas, dan rahasia. Terutama jika terkait dengan pilkada , mereka bisa dimanfaatkan sebagai vote getter. “Dalam demokrasi yang baik, hal yang demikian seharusnya dihindarkan,” kata Rahmat Bagja. Perilaku nakal badan ad hoc dan perangkat desa pada proses pemilu jelas akan menodai jalannya pesta demokrasi. Soal integritas ini, Lucky menyatakan sebetulnya undang-undang dan peraturan KPU sudah mengaturnya. Misalnya, surat pernyataan harus netral, tidak terlibat dengan partai politik sekurang-kurangnya lima tahun. Namun faktanya, ketidaknetralan masih saja terjadi. Orang akan berusaha dengan segala cara untuk melakukan kecurangan. Walaupun panwas bekerja maksimal, namun

Juli-Agustus 2017 | SUARA KPU |

SUARA PILKADA

Anggota Komisi II DPR RI Lufthi A. Mutty menemukan, faktor-faktor kecurangan yang sama hampir selalu terjadi kembali dalam setiap penyelenggaraan pilkada.

potensi kecurangan bisa timbul dengan berbagai modus. Karena orang mencari jalan curang bisa lewat apa saja. Jadi kepentingannya sangat besar, mengingat suara adanya di TPS. Ke depan persoalan akan lebih serius, terlebih di Pemilu Tahun 2019. Sekitar 20 bulan lagi, KPU akan menggelar Pemilihan Umum DPRD Kabupataen/Kota, DPR Provinsi, DPD, dan DPR RI serta Pemilu Presiden. Pemilu ini akan dilakukan dengan sistem proporsional terbuka. Yang artinya persaingan tidak hanya antar partai, namun calon dalam satu partai sudah harus berkompetisi untuk menentukan siapa yang memperoleh suara terbanyak. Di sisi lain, amanat undang-undang yang baru terkait personalia badan ad hoc, jumlahnya dikurangi. Ini membuat proses bimbingan teknis kepada para calon menjadi sangat krusial. KPU memiliki tugas berat, bukan hanya menjadikan mereka paham atas regulasi dan peraturan KPU. â&#x20AC;&#x153;Tugas KPU untuk membimtek mereka agar menjadi KPPS cakap. Memang tugas berat, karena kemarin hanya empat kotak suara, namun tahun 2019 ada lima kotak suara,â&#x20AC;? kata Abhan. Di sisi lain, menurut Titi Anggraini, KPU harus bisa membangun komitmen

| SUARA KPU | Juli-Agustus 2017

mereka, bahwa pekerjaan badan ad hoc di lapangan adalah pekerjaan mulia. S eb etulnya ada s olusi untu k mempemudah kontrol untuk menjaga marwah integritas para badan ad hoc. Titi menyebutnya politic literacy. Bukan agar warga masyarakat menjadi politikus, tetapi lebih kepada agar mereka memiliki kesadaran politik. Artinya secara sadar masyarakat memahami hak-hak politik dan kewajiban kewajibannya. Termasuk ketika

mengikuti pemilihan umum, mereka sadar dan tahu konsekuensi atas pilihannya. Terlepas dari segala permasalahan yang timbul atau ditimbulkan oleh para badan ad hoc ini, Lucky Firnandi Majanto memberikan apresiasi tersendiri kepada mereka. Karena sejatinya mereka menjalankan pekerjaan yang berisiko tinggi. Selain tidak ada asuransi kecelakaan kerja, jika lalai atau bekerja tidak sesuai prosedur mereka bisa terkena hukuman. (RD)

PEMILU ON TWITTER

Juli-Agustus 2017 | SUARA KPU |

PEMILU ON TWITTER

| SUARA KPU | Juli-Agustus 2017

Juli-Agustus 2017 | SUARA KPU |

KPU MENJAWAB

Yth Bapak/Ibu KPU, saya ingin menanyakan bagaimana proses pembentukan dapil untuk DPR RI di Provinsi Jawa Barat. Apakah penambahan penduduk akan mengubah peta dapil di Jawa Barat? Best Regards, Renno Prawira Tenaga Ahli A 552 DPR RI

Selamat malam, Kami mau tanya apakah sah melaksanakan pemilihan kepala desa 4 hari sebelum Hari Raya Idul Fitri? Pada saat itu, kita tahu bahwa banyak pemilih/masyarakat yang melakukan perjalanan pulang kampung untuk berkumpul bersama keluarga? TerimaÂ kasihÂ atasÂ informasinya.

Selamat Siang, Terima kasih atas email yang telah dikirimkan pada kami. Perlu diketahui bahwa Kepala Desa itu dipilih oleh rakyat langsung, sistem pemilihannya seperti Pemilu. Aturan yang mengatur dalam Pemilihan Kepala Desa dapat dilihat di Peraturan Pemerintah Daerah masing-masing. Ada baiknya Bapak berkonsultasi pada Kecamatan atau Pemerintah Daerah setempat. Terima kasih. Admin

| SUARA KPU | Juli-Agustus 2017

Yth. Ibu Renno Prawira, terima kasih atas email yang Ibu kirimkan kepada kami. Terkait pertanyaan Ibu mengenai proses pembentukan dapil untuk DPR RI dan DPRD di provinsi itu adalah menjadi kewenangan sepenuhnya dari pembuat undang-undang. Dalam artian bahwa dapil DPR dan DPRD provinsi menjadi lampiran dari undang-undang. Sedangkan KPU RI hanya menerima apa yang sudah diputuskan. Terima kasih. Admin

Pada 14 Oktober 2016, 03.09, Ani Ariiani <ani.ariiani.u@gmail.com> menulis: Data yang saya butuhkan adalah desain penyelenggara ad hoc pada Pemilu 2014, apakah terdapat dokumen khusus yang membahas tentang hal tersebut, misalnya dokumen perencanaan penyelenggara ad hoc. Namun, bila tidak ada mohon bantuan untuk diberikan data tentang: (1) petunjuk teknis tata cara rekrutmen penyelenggara ad hoc (PPK, PPS, KPPS) Pemilu 2014; (2) petunjuk teknis pembagian kerja untuk anggota PPK, PPS, dan KPPS Pemilu 2014; (3) petunjuk teknis pelatihan untuk penyelenggara ad hoc (PPK, PPS, KPPS) Pemilu 2014; (4) TOR bimbingan teknis untuk PPK, PPS, dan KPPS Pemilu 2014; (5) Petunjuk teknis monitoring dan evaluasi untuk penyelenggara ad hoc (PPK, PPS, KPPS) ` Pemilu 2014. Pertanyaannya, di KPU RI, adakah sistem database untuk penyelenggara ad hoc se-Indonesia (PPK, PPS, KPPS), dan bagaimana sistem itu bekerja? Jadi, data yang dibutuhkan adalah dokumen yang menerangkan penggunaan sistem tersebut.

Selamat siang, sebelumnya kami memohon maaf atas keterlambatan kami dalam merespon karena menunggu penjelasan dari Biro yang berkaitan. Berdasarkan penjelasan yang diberikan melalui Biro Perencanaan dan Data, informasi yang Saudara mohon berupa tata cara rekrutment penyelenggaraan ad hoc (PPK, PPS, dan KPPS) dan pembagian kerja untuk anggota PPK, PPD, dan KPPS Pemilu 2014 dapat saudara dapatkan melalui: 1. Peraturan KPU No. 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan KPU No. 3 Tahun 2013 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara dan Kelompok Penyelenggaraan Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilu Anggota DPR, DPD, dan DPRD Tahun 2014; 2. Peraturan KPU No. 25 Tahun 2014 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggaraan Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden. Kedua PKPU di atas dapat Saudara akses melalui link jdih.kpu.go.id. Untuk informasi lain yang Saudara butuhkan masih menunggu penjelasan dari Biro Sumber Daya Manusia. Terima kasih. Admin

Juli-Agustus 2017 | SUARA KPU |

SUARA SELEBRITI

Lola Amaria,

Pulang ke Rumah Kedua

erayaan HUT ke-72 Republik Indonesia terasa lebih istimewa bagi Lola Amaria. Bintang film sekaligus sutradara memilih pulang ke “rumah keduanya” di Labuan Bajo, Nusa Tenggara Timur. Selama dua hari , Jumat-Sabtu (18-19/8), Lola bersama sejumlah artis pendukung ilm berjudul Labuan Hati dan warga menggelar acara nobar alias nonton bareng melalui layar tancap di Pelabuhan Pelni, Labuan Bajo, bersama warga setempat. Kehadiran Ramon Yusuf Tungka, Nadine Chandrawinata, dan Ully Triani ikut menambah semarak pesta rakyat bertajuk Cinema on the Beach itu. Ya, memang sebuah

pesta rakyat sebab selain pemutaran ilm garapan Lola Amaria Production itu, warga juga disuguhi pentas musik dan pasar rakyat. Pengambilan gambar ilm itu seratus persen dilakukan di Labuan Bajo yang diakui Lola seperti rumah kedua. Labuan Bajo sendiri belum memiliki gedung bioskop. Sebelumnya, Lola dan artis pendukung melakukan pemungutan sampah di Pantai Binongko, bekerja sama dengan organisasi pecinta lingkungan Trash Hero pimpinan Sophia, aktivis lingkungan asal Swedia yang kini menetap di Labuan Bajo. (wahyu)

Arsya, Anggota Baru Keluarga Denny Cagur

| SUARA KPU | Juli-Agustus 2017

alam beberapa bulan terakhir, rumah Denny Cagur semakin meriah dengan suara tangis bayi. Denny dan istrinya, Santi Widihastuti, sedang berbahagia karena punya anggota keluarga baru, Fadlikal Muhammad Arsya, bayi berusia setahun satu bulan. Keberadaan Arsya tentu mengundang tanya karena tidak ada yang tahu kapan Santi hamil. Pasangan ini mengungkapkan, Arsya adalah anak angkat mereka. Meski bukan anak kandung, keduanya sangat menyayangi bayi laki-laki yang sejak sembilan bulan lalu di pelukan mereka. “Ini anugerah,” ujar komedian yang lahir di Bandung tanggal 29 Agustus 1977 itu. Denny dan Santi telah membina rumah tangga lebih dari 11 tahun dan dikaruniai Fabian Muhammad Yahva atau Abi (delapan tahun). Tak banyak terdengar riak-riak rumah tangga yang menerpa pasangan selebriti ini. Keduanya bahkan kerap mengunggah foto-foto bahagia mereka di media sosial. Menurut Santi, Abi sangat menyayangi Arsya. ”Sekarang kalau Abi dibelikan mainan, dia selalu ingat Arsya dan minta dibelikan juga. Kami tidak pernah membedakan mereka,” kata Santi tersenyum. Denny menganggap Arsya adalah titipan dari Sang Pencipta. (*)

Ratna Listy:

Menolak Pinangan Jadi Balon Wakil Walikota

abatan publik seperti kepala daerah, biasanya menjadi rebutan banyak orang. Sedikit saja ada peluang menjadi kepala daerah, banyak yang berusaha keras untuk mendapatkannya. Namun bagi Ratna Listy, tawaran untuk menjadi kepala daerah tidak menggiurkannya. Penyanyi kelahiran Madiun ini lebih memilih fokus pada profesinya sebagai entertainer. Ratna mengungkapkan, sejak lima tahun lalu dirinya sudah dibujuk dan ‘dilamar’ untuk menjadi calon wakil walikota di kota kelahirannya. Namun, bujukan dan rayuan itu tidak mampu menggoyahkan pendiriannya, yang ingin tetap berada di luar panggung politik. “Jika diminta mendukung teman menjadi calon pemimpin daerah, saya pasti akan mendukungnya. Namun, jika disuruh tampil di depan, rasanya panggung politik bukanlah passion saya. Urusan begini serahkan saja pada yang lebih ahli,” kata Ratna. Bagi Ratna Listy, menjadi kepala daerah bukanlah pekerjaan mudah. Karena seorang walikota , bupati atau gubernur harus betul-betul bekerja untuk rakyat. Kepala daerah juga harus anti suap, jujur dan bertanggung jawab. Satu hal yang juga penting adalah kepala daerah harus bekerja dengan hati, bukan sekadar pencitraan saja.

Menolak terjun langsung ke panggung politik. Ratna Listy memilih konsisten sebagai penyanyi. Konsistensi itu ditunjukkannya dengan merilis single terbarunya berjudul ‘Seadanya Berkasih’. Single ini semakin menegaskan dirinya sebagai penyanyi serba bisa. Sebelumnya, Ratna sudah mengeluarkan single dan album bernuansa keroncong, dangdut, dan pop rock. Kini hari harinya disibukkan dengan promo tur lagu ciptaan musisi Singapura, Denza CBH. Menurut rencana, single bergenre Melayu tersebut akan diedarkan di empat negara. Selain Indonesia, single ‘Seadanya Berkasih’ bisa ditemukan di Malaysia, Singapura, dan Brunei Darussalam. “Doain ya, single baru ini bisa mencetak sukses di empat negara tersebut,” lanjut Ratna menutup perbincangan. (RD)

Juli-Agustus 2017 | SUARA KPU |

SERBA SERBI

MUAY THAY

Mengenal Seni Bela Diri dari Kerajaan hai Muay hai atau Tinju hai adalah seni bela diri keras dari Kerajaan hai. Muay hai mirip dengan gaya seni bela diri lainnya. Sekilas Muay hai dan Kickboxing memiliki teknik pertarungan yang hampir sama. Pada perkembangannya saat ini, Muay hai tidak hanya dilakukan oleh pria saja, bahkan saat ini lebih banyak kalangan wanita yang tertarik dan aktif dalam ilmu bela diri sekaligus olah raga Muay hai. Selain untuk bela diri, para wanita menganggap Muay Thai juga menyehatkan. Muay hai dikenal juga dengan seni delapan tungkai atau ilmu delapan tungkai. Hal ini karena Muay hai memiliki teknik yang menggunakan pukulan, tendangan, siku, dan serangan lutut, dimana semua gerakan tersebut menggunakan delapan tungkai atau titik kontak. Muay hai adalah ilmu bela diri yang muncul sekitar 2.000 tahun yang lalu, yang tercipta pada masa konflik dan peperangan. Muay Thai sendiri dianggap latihan sempurna untuk pertahanan diri. Tidak ada salahnya memasukkan latihan Muay hai ke dalam latihan rutinitas Anda, ini bermanfaat untuk meningkatkan stamina serta kesehatan Anda secara keseluruhan.

| SUARA KPU | Juli-Agustus 2017

Manfaat Fisik Muay hai: - Peningkatan stamina fisik: dengan gerakan sangat eksplosif, latihan Muay hai membantui Anda memiliki postur tubuh yang sesuai dan proporsional. Latihan Muay hai membantu membakar lemak dan menurunkan berat badan. Orang yang teratur latihan Muay hai cenderung memiliki kulit yang bersinar karena selalu terdetoksiikasi. - Latihan jantung: Muay Thai memiliki dampak yang tinggi pada sistem cardiopulmonary, karena dalam Muay hai juga terdapat gerakan aerobik dan anaerobik. Dengan latihan teratur dapat meningkatkan kinerja kardiovaskular. - Peningkatan kekuatan kaki: tendangan dan gerak kaki pada latihan ini dapat memperkuat otot-otot tubuh bagian bawah dan kaki. - Pinggul yang leksibel: tendangan dan gerakan lutut membuat pinggul lebih leksibel. - Memperkuat sistem imun: latihan Muay hai membuat tubuh lebih sehat dan bugar sehingga lebih tahan terhadap penyakit. Manfaat Psikologis Muay hai: - Pelepas stres: Muay hai adalah olah raga yang bertumpu pada kecepatan dalam mengambil tindakan. Hal ini berguna untuk melepaskan diri Anda dari stres dan masalah yang Anda hadapi setiap hari.

- Keberanian: karena Muay hai adalah latihan yang keras, Anda akan cenderung berani dan percaya diri. - Disiplin: mendengarkan apa yang disarankan pelatih, mengikutinya dan melakukannya secara berkesinambungan membuat Anda menjadi orang yang disiplin. - Meningkatkan inteligensia: Penggunaan taktik, teknik dan trik untuk menarik lawan atau menipu lawan dengan gerakan cepat dari kaki Anda, membuat Anda menjadi lebih cermat. Jika Anda berminat untuk mencoba menekuni olah raga ini disela kesibukan kerja jelang Tahapan Pemilu, sudah banyak tempat latihan Muay hai yang tersebar di sejumlah tempat. Salah satunya Core Studio yang terletak di Jl. Hos Cokroaminoto No. 91, Menteng, Jakarta Pusat. Core Studio membuka kelas Muay hai dari Jam 07.00- 21.00 (Senin-Jumat) dan 07.0015.00 (Sabtu-Minggu), dengan harga yang ditawarkan untuk perkedatangan adalah Rp200.000 dan jika berminat serius untuk mendalami seni bela diri Muay hai, ditawarkan juga paket harga per 10x kedatangan selama 1,5 bulan dengan harga Rp1.500.000. (*)

Mengenali dan Mengatasi

Insomnia dr. Maya Setyawati, MKK, Sp.Ok

agi sebagian orang, mengalami insomnia sangat mengganggu, bahkan berpotensi mengganggu kesehatan. Insomnia atau gangguan tidur adalah kesulitan untuk dapat tidur ataupun mempertahankan tidur dalam waktu yang dianjurkan dari segi kesehatan. Penderita insomnia ditandai dengan gejala-gejala sebagai berikut: - Sangat sulit untuk bisa tidur di malam hari. - Sering terbangun saat tidur malam hari. - Tetap terus terjaga di malam hari. - Terbangun di waktu yang sangat awal dan tidak dapat tidur kembali. - Tetap merasa lelah saat terbangun di pagi hari. - Merasa sangat lelah, sensitif (irritable) dan sulit berkonsentrasi sepanjang hari. Jika kita mengalami tanda-tanda tersebut, maka patut waspada. Insomnia dapat disebabkan oleh kondisi medis maupun non-medis. Beberapa penyakit seperti penyakit jantung dan pernapasan, gangguan neurologik seperti Alzheimerâ&#x20AC;&#x2122;s dan Parkinsons, gangguan hormon seperti hipertiroid, gangguan jiwa (schizophrenia dan gangguan bipolar) serta keluhan nyeri yang berkepanjangan dapat mengakibatkan terjadinya insomnia. Sedangkan kondisi non medis yang dapat menyebabkan seseorang mengalami gangguan tidur antara lain: terlalu banyak pikiran, bising (noise), suhu kamar yang tidak nyaman (terlalu panas atau terlalu dingin), kondisi kamar yang pengap dan berantakan, mengonsumsi alkohol, caffeine maupun nicotine, recreational drugs seperti cocaine dan ecstasy, jet lag serta kerja shit (shit work). Apa dampaknya bagi kesehatan bila kita kurang tidur, dan berapa lama waktu yang

dianjurkan bagi seseorang untuk tidur? Pada dasarnya, tidur adalah sebuah mekanisme alami sebagai cara agar tubuh kita melakukan regenerasi sel dan proses detoksifikasi. Nasional Sleep Foundation (NSF) merekomendasikan orang dewasa (26-64 tahun) untuk tidur 7-9 jam sehari. Sangat dianjurkan untuk tidur yang cukup, karena saat kita tidur denyut jantung dan pernapasan akan melambat. Hal ini berpengaruh terhadap sistem peredaran darah sehingga pikiran menjadi tenang dan rileks. Berbagai racun dan radikal bebas dinetralisasi dan dikeluarkan dari tubuh selama kita tidur. Selain itu, otak akan memproduksi human growth hormone (HGH) yang berfungsi untuk melakukan pertumbuhan serta regenerasi jaringan. Peningkatan produksi kolagen juga terjadi selama seseorang tidur, yang berdampak kepada semakin baiknya pembuluh darah, terutama yang menuju ke kulit, membuat kulit menjadi lebih elastis dan sehat. Sehingga bisa dipahami jika tidur dengan cukup, maka tubuh kita akan menjadi segar kembali baik secara isik maupun mental. Apa yang harus kita lakukan bila mengalami insomnia? Apabila tidak ada penyakit yang mendasari, pada umumnya gangguan tidur atau insomnia dapat diatasi dengan mengubah kebiasaan tidur (sleeping habits) yang kurang baik. Beberapa yang perlu dilakukan antara lain: usahakanlah untuk pergi ke tempat tidur dan bangun tidur di waktu yang sama setiap hari, hanya ke tempat tidur bila benar-benar sudah merasa sudah merasa lelah, jangan melakukan pekerjaan kantor di tempat tidur, usahakan untuk relax dalam waktu satu jam menjelang tidur (misalnya dengan mandi air hangat atau membaca buku

yang menyenangkan), pastikan kamar tidur gelap dan tidak berisik, berolah ragalah secara teratur di pagi atau siang hari dan pastikan tempat tidur serta bantal yang Anda gunakan nyaman untuk tidur. Hindari melakukan hal-hal seperti: merokok, mengonsumsi alkohol, minum kopi maupun teh 6 jam menjelang tidur. Makan dengan porsi besar di malam hari, olah raga 4 jam sebelum tidur, menonton TV atau menggunakan alat elektronik menjelang tidur sebaiknya juga tidak dilakukan. Satu hal lainya adalah jangan beristirahat terlalu lama di siang hari. Apabila Anda sudah mengubah kebiasaan tidur sesuai dengan anjuran tersebut, namun gangguan tidur tetap terjadi bahkan sampai mengganggu aktivitas seharihari, maka segeralah berkonsultasi ke dokter agar dapat dilakukan pemeriksaan dan tata laksana yang tepat. Nah, sudah cukupkah waktu tidur Anda? Jika Anda mengalami gangguan tidur, jangan pernah anggap ini sebagai hal yang sepele. Karena kualitas kesehatan dan aktivitas yang kita lakukan setiap harinya berawal dari tidur yang cukup dan kesegaran isik serta mental kita di pagi hari. Karena itu, lakukanlah kebiasaan tidur yang baik sebagai bagian dari gaya hidup sehat kita. Selamat beraktivitas!! Salam sehat, bugar dan produktif !!! (Sumber : https://en.wikipedia.org/wiki/ National_Health_Service)

Juli-Agustus 2017 | SUARA KPU |

SUARA PUBLIK Pilkada yang merupakan kesempatan bagi masyarakat untuk berpartisipasi secara langsung dalam proses berdemokrasi, diharapkan berlangsung sesuai asas Pemilihan Umum yang Langsung, Umum, Bebas dan Rahasia serta Jujur dan Adil. Pada muaranya, masyarakat juga berharap Pilkada akan melahirkan pemimpin yang berkualitas. Bagaimana masyarakat menanggapi proses Pilkada dan apa harapan mereka, kami rangkumkan sejumlah pendapat dari berbagai lapisan masyarakat.

“Kampanye Jangan Hanya Pencitraan” Annisa Kartabrata – Enterpreuner Muda

idak bisa dipungkiri pelaksanaan Pilkada tensinya selalu memanas, terlebih menjelang masa-masa pemungutan suara. Berbagai isu negatif sering diapungkan untuk menyerang kandidat. Bagi Annisa Kartabrata, kampanye hitam dengan berbagai bentuk sudah tidak relevan lagi. Saat ini adalah eranya transparansi, sehingga calon pemilih sudah lebih jeli melihat track record calon kepala daerahnya. “Jangan menggunakan isu SARA untuk menjatuhkan calon lain. Berkampanyelah secara sehat, ciptakan rasa aman, tunjukkan kelebihan calon yang diusung dan jangan menjatuhkan calon lain,” tegas Ninis, demikian panggilan akrabnya. Bagi warga

Bandung Jawa Barat ini, para calon sebaiknya jangan hanya pandai menjual pencitraan saat kampanye saja. Penting bagi para calon untuk memenuhi janji-janji kampanye. Sebagaimana diketahui, tahun depan, Jawa Barat akan menggelar Pemilihan Gubernur untuk masa bakti 2018–2023. Belum ada yang mendeklarasikan diri secara resmi, meski beberapa nama sudah mulai ditawarkan kepada warga Jawa Barat. Annisa, Enterpreuner muda ini mengaku belum memutuskan siapa yang akan dipilihnya. Namun, kriterianya sudah jelas. Annisa akan memilih calon yang memiliki kredibilitas tinggi, tidak mengumbar pencitraan dan harus mampu bekerja untuk warga Jawa Barat. (RD)

Program Kerja Calon Seharusnya Realistis Muhammad Fathoni – Event Organizer

agi Muhammad Fathoni, proses Pilkada seharusnya bisa dikemas dengan lebih menarik. Toni, demikian panggilan akrabnya, menunjuk Pilkada DKI Jakarta seharusnya bisa menjadi model bagaimana sebuah pesta demokrasi bisa dikemas dengan baik. “Karena melalui kemasan semacam itulah, warga bisa lebih mengenal calon pilihannya dengan baik. Mengingat banyaknya pemilih muda yang baru pertama kali menggunakan hak pilih,” ujarnya. Meski demikian, Toni juga mengkritik aroma berbau SARA

| SUARA KPU | Juli-Agustus 2017

dalam kampanye Pilkada DKI. Toni berharap, agar para kandidat dan tim suksesnya tetap menjaga kampanye yang beradab dan bertanggung jawab secara etika. Terkait Pemilihan Gubernur Jawa Tengah tahun depan, warga Semarang ini meminta para calon bisa memaparkan program yang realistis dan sesuai dengan kearifan lokal. Mereka juga harus ikut serta memikirkan kepentingan umum dan tidak memikirkan kepentingan pribadi atau kelompoknya saja. (RD)

Pilkada Harus Hasilkan Perbaikan Ekonomi Budi Setiawan - Pekerja Perhotelan

alah satu harapan warga masyarakat atas pemilihan kepala daerah adalah menghasilkan sosok yang mampu menjawab kebutuhan warga. Salah satunya adalah Budi Setiawan yang berprofesi sebagai pekerja sektor perhotelan, di Surabaya. Budi sering mendapat pertanyaan dari tamunya, “ada apa di Surabaya?” Pertanyaan yang cukup sulit dijawab karena ketiadaan tempat yang menarik wisatawan

mancanegara. Sehingga untuk meningkatkan hunian, Budi mengombinasikan harga kamar dengan paket wisata di luar Surabaya. Seperti Gunung Bromo hingga Kawah Ijen. Budi menginginkan agar siapa pun yang terpilih dalam Pilkada Serentak tahun 2018, bisa membuat Surabaya menjadi menarik untuk turis. Tugu Pahlawan saat ini tidak terlalu banyak didatangi wisatawan karena lokasinya yang panas. Budi berharap

“Idamkan Pemimpin yang Jujur” Abdul Azis - Pengemudi Taksi

ebutuhan akan pemimpin yang jujur sudah menjadi idaman berbagai lapisan masyarakat. Termasuk bagi Abdul Azis, pengemudi taksi di Jember , Jawa Timur. Sebagai masyarakat kebanyakan, Abdul Azis berharap bisa memiliki pemimpin yang benar-benar amanah, bekerja sungguh-sungguh dan bebas korupsi. Banyaknya unsur pimpinan daerah yang tersandung kasus korupsi membuatnya prihatin. “Kami benar-benar mengharapkan lahirnya pemimpin yang memikirkan rakyatnya. Bukan sekadar

pemerintah kota memfasilitasinya dengan payung elektronik seperti yang ada di Masjid Agung Semarang atau seperti di Madinah, Arab Saudi, tentu akan menjadi daya tarik tersendiri bagi wisatawan. “Tetapi siapa pun yang terplilih di Pilkada Jawa Timur 2018 nanti, saya berharap bisa lebih meningkatkan perekonomian Jawa Timur, terutama di bidang pariwisata untuk Surabaya sendiri,” kata Budi. (RD)

bermulut manis saat kampanye, namun kelihatan belangnya di kemudian hari,” kata Abdul Azis. Meski sepuluh tahun merantau bekerja sebaga TKI di Arab Saudi, Abdul Azis mengikuti perkembangan Pilkada di dalam negeri. Banyaknya kepala daerah yang terlibat skandal membuatnya berhati-hati memilih kepada daerah. Apalagi tahun depan Jawa Timur akan menggelar pemilihan gubernur. Jika sebelumnya meyakini bahwa pemimpin seharusnya adalah laki-laki, ‘keyakinan’ Abdul Azis mulai berubah. “Di Pilkada Kabupaten Jember kemarin, saya memilih calon perempuan. Soalnya banyak kepala daerah laki-laki yang terjerat korupsi. Apa salahnya mencoba memilih kepala daerah perempuan,” ujarnya sambil tertawa. (RD)

Juli-Agustus 2017 | SUARA KPU |

SUARA PUSTAKA

Inovasi Pemilu: Mengatasi Tantangan Memanfaatkan Peluang

omisi Pemilihan Umum (KPU) periode 2012-2017 genap lima tahun menjalankan tugas sebagai penyelenggara pemilu, sekaligus sebagai â&#x20AC;&#x153;wasitâ&#x20AC;? dalam perhelatan peta demokrasi di Indonesia pada 12 April 2017. Dalam kurun lima tahun tersebut, KPU sudah menyelenggarakan Pemilihan Umum Legislatif 2014, Pemilihan Umum Presiden 2014, serta dua gelombang Pemilihan Kepala Daerah Serentak, yakni pada tahun 2015 dan 2017. Tentu pada periode ini sebuah pekerjaan besar yang dijalankan dengan tidak mudah. Ada banyak tantangan. Sebagian tantangan itu hadir berulang dari satu pemilu ke pemilu yang lain, tetapi ada pula beberapa tantangan yang relatif unik karena baru dihadapi pada periode KPU Tahun 20122017. Ada tujuh inovasi yang bisa menjadi bahan releksi untuk terus memperbaiki kinerja penyelenggaraan pemilu di masa mendatang. Pertama, strategi internal dan eksternal dalam membangun kemandirian. Kedua, tranparansi holistik KPU dalam tahapan penghitungan dan rekapitulasi suara yang mendapat apresiasi dari dalam dan luar negeri. Ketiga, penerapan hukum progresif demi mengatasi kekosongan hukum dan ambiguitas peraturan. Keempat, memaksimalkan layanan terhadap pemilih. Kelima, strategi KPU dalam mewujudkan pemilu yang inklusif dan pemilu yang aksesibel. Keenam, kebijakan KPU mewujudkan pemilihan awal early voting bagi pemilih di luar negeri. Ketujuh, menjabarkan langkah KPU dalam menggunakan teknologi informasi dalam berbagai tahapan pemilu demi memudahkan proses, sekaligus menerapkan transparansi. Buku Inovasi Pemilu: Mengatasi Tantangan, Memanfaatkan Peluang merupakan salah satu buku dari lima buku yang dipersembahkan KPU RI. Karya berupa â&#x20AC;&#x153;Buku 5 Tahun Kinerja KPUâ&#x20AC;? ini sebagai rekam jejak pemilu yang dilaksanakan selama tahun 2012 sampai dengan 2017. Dari kelima buku tersebut

| SUARA KPU | Juli-Agustus 2017

merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari tolak ukur keberhasilan dan kinerja serta akuntabilitas. Buku yang diluncurkan hari Senin, 10 April 2017 di gedung Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia, Menteng, Jakarta Pusat, menjadi semacam buku laporan pertanggungjawaban selama lima tahun bekerja. Inovasi yang diterapkan dengan mempertimbangan tiga nilai yang melandasi visi KPU, yakni kemandirian, profesionalitas, dan integritas.(*)

CERDAS MEMILIH

Pendidikan Pemilih, Upaya Berkelanjutan Meningkatkan Kualitas Pemilu

argon â&#x20AC;&#x153;Pemilih Cerdas Pemilu Berkualitasâ&#x20AC;? bukan hanya sebuah kiasan, tapi menjadi sebuah capaian nyata yang mampu diwujudkan. Pendidikan pemilih harus dimaknai sebagai pendidikan seumur hidup, yang artinya pendidikan harus dilakukan secara terus-menerus dan dapat diaplikasikan dalam kehidupan sehari-hari (long live education). Sehingga aktivitas pendidikan pemilih dilakukan oleh KPU harus dilakukan secara terstruktur, masif dan berkelanjutan, serta dapat diukur capaiannya (output). Aktivitas ini juga mengharuskan adanya ide-ide kegiatan yang kreatif, inovatif, dan berbiaya murah (low-cost) serta mampu menjawab persoalan partisipasi yang berkembang. Dalam tahun anggaran 2017, KPU menjalankan beberapa program Pendidikan Pemilih. Program itu antara lain:

sebagai wujud dari semangat untuk melebur dan menasionalkan komunitas-komunitas yang sudah terbentuk di seluruh Indonesia.

1. Pembentukan Rumah Pintar Pemilu (RPP)

Di 15 KPU Provinsi & 273 Kabupaten/Kota

2016

Di 9 KPU Provinsi & 18 KPU Kabupaten/Kota

2017

Di 9 KPU Provinsi & 18 KPU Kabupaten/Kota

2015 Total RPP sampai 2017: 325 Satuan Kerja (Satker)

63%

dari seluruh satker KPU.

2. Pengembangan Komunitas Peduli Pemilu dan Demokrasi Pengembangan Komunitas Peduli Pemilu dan Demokrasi merupakan program tindak lanjut dari pembentukan Komunitas Peduli Pemilu dan demokrasi yang dilaksanakan pada tahun 2016. Pengembangan komunitas Peduli Pemilu dan Demokrasi merupakan upaya KPU dengan melibatkan banyak simpul-simpul gerakan peduli pemilu dan demokrasi di masyarakat agar gaung pemerataan pembangunan demokrasi memiliki suara yang semakin kuat. Tahun 2017, KPU akan menyelenggarakan Jambore Nasional Komunitas Peduli Pemilu dan Demokrasi di Jakarta. Kegiatan ini menjadi momentum bagi anggota komunitas untuk bisa terjun langsung ke masyarakat melalui program Gerakan Masyarakat Sadar Demokrasi,

3. Penyusunan Indikator Melek Pemilu Dalam sistem politik demokrasi, melek pemilu (election literacy) menjadi salah satu faktor yang berperan dalam menentukan kualitas pemilu di suatu negara. Namun melek pemilu harus dapat diukur dalam bentuk sebuah indikator, sehingga kebijakan yang diambil oleh penyelenggara pemilu sesuai dengan akar permasalahan yang terjadi di lingkungan pemilih. Program ini nantinya akan menghasilkan sebuah instrumen berikut metode pengukuran tingkat melek politik yang bisa digunakan oleh penyelenggara pemilu dan masyarakat luas. 4. Pembuatan Aplikasi Sistem Informasi Partisipasi Masyarakat (SIPAM) Salah satu persoalan yang masih mengganjal dalam berbagai upaya peningkatan partisipasi masyarakat adalah tidak terdokumentasinya seluruh kegiatan pendidikan pemilih yang dilakukan oleh penyelenggara pemilu secara akurat dan up to date. Sehingga diperlukan sebuah aplikasi yang akan memudahkan baik bagi penyelengara maupun stakeholder terkait untuk memonitoring perkembangan pelaksanaan kegiatan Pendidikan Pemilih di seluruh satker KPU. 5. Pendidikan Pemilih untuk Kelompok Strategis dan Kelompok Rentan Tahun 2017, KPU akan lebih memfokuskan pendidikan pemilih untuk kelompok strategis dan kelompok rentan. Kelompok strategis yang menjadi sasaran KPU meliputi kelompok pemilih pemula, kelompok perempuan dan kelompok disabilitas. Sementara kelompok rentan meliputi kelompok masyarakat dengan partisipasi pemilih rendah, potensi pelanggaran pemilu tinggi serta daerah rawan konflik dan kekerasan. KPU Provinsi/KIP Aceh yang melaksanakan fasilitasi pendidikan pemilih terhadap kelompok sasaran rentan Tahun 2017 adalah KPU Provinsi Aceh, KPU Provinsi Sumatera Utara, KPU Provinsi Maluku, KPU Provinsi Maluku Utara, KPU Provinsi Papua dan KPU Provinsi Papua Barat.(*)

Juli-Agustus 2017 | SUARA KPU |

REFLEKSI

Sosialisasi Pemilu di Era Generasi Milenial Nur Syarifah, S.H., LLM - Kepala Biro Teknis dan Hupmas KPU RI

osialisasi merupakan salah satu aspek penting untuk memperkuat fundamen demokrasi elektoral. Karena itu, undang-undang memberi mandat kepada Komisi Pemilihan Umum (KPU) untuk menyosialisasikan penyelenggaraan pemilu dan/atau yang berkaitan dengan tugas dan wewenangnya kepada masyarakat luas. Dengan sosialisasi diharapkan partisipasi meningkat untuk memperkuat legitimasi terhadap proses dan hasil pemilu. Legitimasi merupakan modal penting untuk mewujudkan demokrasi substantif, yaitu pemerataan, kesejahteraan dan keadilan. Economic Inteligence Unit (EIU), sebuah lembaga riset ekonomi dan politik yang berbasis di Inggris mengategorisasi tingkat partisipasi pemilih masuk pada level tinggi jika partisipasi pemilih berada pada interval 70 persen sampai 100 persen. Indonesia, pada pemilihan serentak 2017 menargetkan partisipasi pemilih sebesar 77,5 persen, tetapi realisasinya baru mencapai 74,89 persen. Target yang sama juga berlaku untuk pemilihan serentak 2018. Karena itu, diperlukan pendekatan, strategi dan cara-cara yang efektif untuk melakukan sosialisasi. Sosialisasi pemilihan umum dapat ditempuh dengan menggunakan 3 tiga strategi, yaitu informasi, edukasi dan fasilitasi. Informasi lebih pada upaya jangka pendek untuk memberi pengetahuan dan kemampuan teknis kepada pemilih terkait dengan pemilu. Edukasi dimaknai sebagai proses panjang dan berkelanjutan untuk meningkatkan pengetahuan, menumbuhkan kesadaran dan mengubah perilaku masyarakat menjadi warga negara yang aktif dalam penyelenggaraan pemilu. Sementara fasilitasi adalah memberikan berbagai kemudahan kepada pemilih untuk dapat mengakses setiap tahapan pemilu. Terdapat dua metode yang dapat digunakan untuk mengimplementasikan tiga strategi sosialisasi pemilihan umum

| SUARA KPU | Juli-Agustus 2017

tersebut, yaitu langsung (direct) dan tidak langsung (indirect). Media massa menjembatani kebutuhan masyarakat mendapatkan informasi dan berkomunikasi. Perkembangan zaman yang mengubah arus komunikasi menjadi dua arah penting menjadi perhatian penyelenggara pemilu agar mampu membangun komunikasi yang efektif dengan publik. Pada pemilu serentak 2019, pemilih kita akan didominasi oleh generasi milenial, yaitu mereka yang lahir pada tahun 1980-an ke atas. Karakter generasi milenial atau acap kali disebut generasi Y, tentu berbeda dengan generasi X yang lahir antara 1965 sampai 1980. Generasi milenial lebih adaptif mengoptimalkan gadget untuk mengakses informasi. Di samping mereka juga sangat menggandrungi budaya populer atau pop culture seperti Korean Wave yang akhir-akhir ini cukup fenomenal di Indonesia. Generasi milenial ini cukup aktif mengikuti perkembangan politik dan berpartisipasi di dalamnya. Bahkan mereka termasuk kelompok yang cukup â&#x20AC;&#x2DC;berisikâ&#x20AC;&#x2122; menyikapi isu-isu politik di media massa. Mereka bukan sebatas pengkonsumsi dan pendistribusi isu-isu politik, tetapi ikut memproduksi isu dan memiliki kekuatan besar untuk menyebarluaskannya. Mereka merupakan bibit politik dan demokrasi yang mesti dirawat dan didorong untuk berkontribusi secara positif dalam menyukseskan penyelenggaraan pemilu. Merespons kebutuhan penyebaran informasi dan komunikasi publik dengan generasi milenial, maka jajaran penyelenggara pemilu harus lebih adaptif dengan media baru atau new media. Berbagai platform new media, terutama media sosial harus diaktikan dan dimanfatkan secara optimal untuk membangun kedekatan dengan publik milenial. Untuk itu, KPU membutuhkan sinergi dan kolaborasi dengan penggiat media

agar jangkauan penyebaran informasi dan edukasi pemilu menjadi lebih luas. KPU membutuhkan relawan demokrasi yang tidak saja bergerak di ruang isik (psyical space), tetapi juga yang bergerilya di ruang maya (cyber space). Konsep relawan demokrasi membutuhkan transformasi. Jika pada pemilu 2014, relawan demokrasi di setiap kabupaten/ kota dengan jumlah anggota 25 orang bergerak untuk menyasar lima segmen pemilih melalui komunikasi tatap muka, maka pada pemilu 2019 mesti dikombinasikan dengan relawan yang bergerak di dunia maya. Karena itu, kita membutuhkan relawan demokrasi yang menguasai materi demokrasi, pemilu dan partisipasi sekaligus memiliki kemampuan berkomunikasi dengan publik menggunakan berbagai platform media baru. Tantangan sosialisasi ke depan memang tidak mudah karena adanya perubahan kerangka hukum pemilu. Perubahan kerangka hukum pemilu tersebut merupakan tantangan bagi penyelenggara untuk menyampaikannya kepada generasi milenial. Adanya generasi yang paham tentang kerangka hukum pemilu akan berdampak pada perbaikan kesadaran berpolitik yang pada akhirnya memberi warna pada demokrasi. Karena itu, cara menyampaikan pengetahuan tentang sistem pemilu kepada generasi milenial harus sesuai dengan ekspektasi bahasa generasi milenial. Dengan demikian, mereka memiliki pemahaman yang utuh tentang demokrasi dan menggunakan hak pilihnya secara sukarela dan rasional. (*)

Juli-Agustus 2017 | SUARA KPU |

KPU Republik Indonesia

@KPU_ID

www.kpu.go.id

KPU Republik Indonesia

DIRGAHAYU REPUBLIK INDONESIA