BULETIN BAWASLU RI Sep-Okt 2016 by Cecep Husni Mubarok, S.Kom., M.T.

EDISI SEPTEMBER-OKTOBER 2016

BAWASLU BULETIN

BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM

Dari Bawaslu Kita Selamatkan Pemilu Indonesia

10 PERBAWASLU Rampung Dibahas

SOROTAN

Menjadikan Bawaslu sebagai Pusat Pembelajaran Pengawasan Pemilu HAL: 9

INVESTIGASI

Bertukar Ilmu Pengawasan Pemilu dengan Tunisia dan Finlandia HAL: 13

BRIEFING

Membangun Pemilih Kritis Lewat Pemilih Pemula

BULETIN BAWASLU | EDISI SEPTEMBER-OKTOBER 2016

www.bawaslu.go.id

HAL: 21

BADAN

AS PEMIL AW IH A NG

IK INDO

A S L U

Buletin BAWASLU ini diterbitkan oleh Badan Pengawas Pemilihan Umum, sebagai wahana informasi kepada khalayak serta ajang komunikasi keluarga besar pengawas Pemilu di seluruh tanah air. Terbit dua bulan sekali.

Penerbit: Bawaslu RI Pengarah: Prof. Dr. Muhammad, S.IP., MSi. Nasrullah, SH., MH. Endang Wihdatiningtyas, SH. Daniel Zuchron Ir. Nelson Simanjuntak Penanggung Jawab: Gunawan Suswantoro, SH, M.Si. Redaktur: Ferdinand ET Sirait, SH, MH. Drs. Johnly Pedro Merentek, M.Si. Nurmalawati Pulubuhu, S.IP. Raja Monang Silalahi, S.Sos. Hilton Tampubolon, SE. Redaktur Bahasa: Saparuddin Pembuat Artikel: Falcao Silaban, Christina Kartikawati, M Zain, Ali Imron, Hendru Wijaya, Anastasia, Irwan, Deytri Aritonang, Haryo Sudrajat, Ira Sasmita, Pratiwi EP, Wisnu Broto, Muhtar Design Grafis dan Layout: Christina Kartikawati Sekretariat: Tim Sekretariat Bawaslu Alamat Redaksi: Jalan MH. Thamrin No. 14 Jakarta Pusat, 10350. Telp./Fax: (021) 3905889, 3907911. www.bawaslu.go.id

Pembaca yang budiman, Menindaklanjuti regulasi berjudul UU Nomor 10 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti UndangUndang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi UndangUndang (selanjutnya disebut UU Pilkada) maka Bawaslu merumuskan 10 peraturan turunan dalam bentuk Perbawaslu. Selanjutnya, Buletin kali ini juga menyoroti Sentra Gakkumdu sebagai wadah penanganan tindak pidana Pemilihan yang didesain ulang, dimana dalam Sentra Gakkumdu, kewenangan Bawaslu RI untuk menerima, memeriksa, dan memutus keberatan atas putusan

Salam Awas

DAFTAR ISI Dari Redaksi Laporan Utama Bawaslu Pertajam Aturan Pelanggaran TSM Opini Peran Pemuda dalam Mengawal Kualitas Pilkada Sorotan Menjadikan Bawaslu sebagai Pusat Pembelajaran Pengawasan Pemilu Investigasi Bertukar Ilmu Pengawasan Pemilu dengan Tunisia dan Finlandia Bawaslu Terkini Bawaslu Gelar Sosialisasi Implementasi SPIP Rawan, Pilkada Aceh Harus Diantisipasi Berbagai Pihak Info Bawaslu-Briefing Membangun Pemilih Kritis Lewat Pemilih Pemula Divisi Update Ketua Dewan Pengurus Korpri Bawaslu Dikukuhkan

BULETIN BAWASLU | EDISI SEPTEMBER-OKTOBER 2016

Bawaslu Provinsi terkait penjatuhan sanksi diskualifikasi dan/atau tidak diizinkannya partai politik/gabungan partai politik untuk mengusung pasangan calon dalam Pemilihan berikutnya dan kewenangan untuk mendiskualifikasi pasangan calon yang terbukti melakukan politik uang. Di bahas pula Bawaslu yang berkomitmen untuk menjadi pusat pembelajaran pengawasan pemilu dunia, dengan menggelar seminar internasional di Semarang kedua kalinya. Selain itu dalam mengawal dan mempertahankan laporan keuangan Bawaslu dengan predikat WTP maka Bawaslu mengadakan Bimtek Perbendaharaan Bawaslu Provinsi dan Panwas Kabupaten Kota Tahun 2016. Selamat membaca.

2 3 7 9 13 16 17 21 22

Divisi Update Pengawas Pemilu Harus Siap Menjadi ‘Hakim’ Tingkatkan Layanan PPID pada Pilkada 2017, Bawaslu Kumpilkan Bawaslu Provinsi Foto Feature Jelajah Pengawasan Kabupaten Sarolangun Jambi Sudut Pandang Harmonisasi Komisioner dan Sekretariat Kunci Suksesnya Pilkada Profil Anggota KPU, Hasyim Asy’ari Aktivis yang Produktif Ekspose Daerah Panwas Kabupaten Jayapura Siap Terapkan Pengawasan Berbasis IT Bawaslu Babel Lucurkan Gardu Pengawasan Partisipatif Inspirasi Sempurna Tanpa Cacat Galeri

24 25 28 30 32

34 35 37 40

10 Perbawaslu Rampung Dibahas

BAWASLU/HENDRU

Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) langsung merespon lahirnya UndangUndang Nomor 10 Tahun 2016 dengan menyusun sejumlah Peraturan Bawaslu (Perbawaslu), salah satunya tentang Tata Cara Penanganan Pelanggaran Administrasi Yang Terstruktur, Sistematis, dan Masif (TSM) Dalam Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota. Dalam Perbawaslu yang rampung dikonsultasikan dengan Komisi II DPR RI tersebut, Bawaslu memberi perluasan terhadap lingkup pelanggaran terkait politik uang TSM.

ejumlah norma dalam UU yang disahkan pada 2 Juni silam tersebut, memberikan penguatan pada Bawaslu. Mulai dari desain ulang penanganan tindak pidana Pemilihan menjadi dilaksanakan dalam satu atap secara terpadu oleh Sentra Penegakan Hukum Terpadu (Sentra Gakkumdu), kewenangan untuk mendiskualifikasi pasangan calon yang terbukti melakukan politik uang,

hingga kewenangan Bawaslu RI untuk menerima, memeriksa, dan memutus keberatan atas putusan Bawaslu Provinsi terkait penjatuhan sanksi diskualifikasi dan/atau tidak diizinkannya partai politik/gabungan partai politik untuk mengusung pasangan calon dalam Pemilihan berikutnya. Menindaklanjuti regulasi berjudul lengkap UU Nomor BULETIN BAWASLU | EDISI SEPTEMBER-OKTOBER 2016

BAWASLU/MUHTAR

10 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas UndangUndang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (selanjutnya disebut UU Pilkada) itu, Bawaslu kemudian merumuskan 10 peraturan turunan dalam bentuk Perbawaslu. Ke-10 Perbawaslu tersebut adalah Perbawaslu tentang Pengawasan Daftar Pemilih Tetap, Perbawaslu tentang Pengawasan Pencalonan, Perbawaslu tentang Penyelesaian Sengketa, Perbawaslu tentang Pengawasan Kampanye, Perbawaslu tentang Pengawasan Dana Kampanye, Perbawaslu tentang Pengawasan Logistik, Perbawaslu tentang Pengawasan Pemungutan dan Penghitungan Suara, Perbawaslu tentang Pengawasan Rekapitulasi Hasil Perbawaslu Tata Cara Penanganan Pelanggaran Administrasi Yang Terstruktur, Sistematis dan Masif Dalam Pemilihan Gubernur, Bupati, dan

BULETIN BAWASLU | EDISI SEPTEMBER-OKTOBER 2016

Walikota dan Peraturan Bersama Bawaslu RI, Kepolisian Negara RI, dan Kejaksaan RI tentang Sentra Gakkumdu. Seluruh Perbawaslu tersebut telah selesai dikonsultasikan dengan Komisi II DPR bersama Pemerintah dan saat ini tengah dalam proses pengundangan. Selain tentang Pengawasan Tahapan Pencalonan, Perbawaslu lain yang mendapat porsi perhatian lebih saat konsultasi adalah Perbawaslu Tata Cara Penanganan Pelanggaran Administrasi Yang TSM Dalam Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota. Lewat Pasal 135A Bawaslu Provinsi diberikan kewenangan untuk menerima, memeriksa, dan memutus pelanggaran administrasi politik uang dimana sanksi terberatnya adalah pembatalan sebagai pasangan calon. Akan tetapi, tidak semua pelanggaran politik uang dapat dikenai sanksi maksimal. Sanksi diskualifikasi hanya dapat diterapkan terhadap praktik politik uang yang terjadi secara Terstruktur, Sistematis, dan Masif.

Penjelasan Pasal 135A Ayat (1) UU pasti tidak mungkin nekat bagi-bagi Pilkada memberikan batasan mengenai uang. Kemudian oknum petugas definisi Terstruktur, Sistematis, dan KPU atau Panwas juga sangat kecil Masif. Terstruktur adalah kecurangan kemungkinan. Yang banyak terjadi yang dilakukan oleh aparat struktural, Yang banyak terjadi dan dan jadi temuan kami di Pileg, Pilpres baik aparat pemerintah maupun dan pilkada serentak tahap pertama jadi temuan kami di Pileg, adalah yang bagi-bagi duit atau penyelenggara Pemilihan secara kolektif atau secara bersama-sama. Pilpres dan pilkada serentak materi lainnya adalah tim kampanye. Kemudian yang dimaksud dengan Kalau ini disetujui, kami ingin tahap pertama adalah Sistematis adalah pelanggaran yang menambahkan bahwa salah satu objek yang bagi-bagi duit atau direncanakan secara matang, tersusun, yang diawasi adalah tim sukses atau materi lainnya adalah tim tim kampanye,” kata Ketua Bawaslu bahkan sangat rapi. Sedangkan yang kampanye. dimaksud dengan Masif adalah RI, Prof. Dr. Muhammad, S.IP, M.Si dampak pelanggaran yang sangat luas dalam RDP di Gedung DPR, Jakarta, pengaruhnya terhadap hasil Pemilihan Jumat (4/10). bukan hanya sebagian-sebagian. Sementara itu untuk “sistematis”, MUHAMMAD Dengan merujuk definisi ini, perbuatan tersebut direncanakan Ketua Bawaslu RI sepanjang politik uang tidak secara matang, tersusun, dan rapi. dilakukan oleh aparat struktural, tidak Sedangkan “masif”, Bawaslu direncanakan matang, dan tidak sangat luas pengaruhnya, menyisipkan tambahan beberapa kata sehingga kalimat calon yang melakukan politik uang tidak bisa dibatalkan lengkapnya menjadi “pelanggaran yang terjadi secara kepesertaannya. Terhadap calon yang terbukti melakukan luas dalam satu tahapan atau beberapa tahapan Pemilihan politik uang namun tidak terbukti dilakukan secara TSM, atau dampak pelanggarannya yang sangat luas terhadap tidak dikenai sanksi pembatalan tetapi dapat dikenai hasil pemilihan, bukan hanya sebagian-sebagian. sanksi dengan ancaman pidana penjara paling singkat 36 “Ini kami coba buat formula mengenai makna masif. bulan dan paling lama 72 bulan dan denda paling sedikit Dalam UU tidak seperti ini, tetapi hanya menjelaskan saja Rp200 juta dan paling banyak Rp1 milyar. Sementara itu dampak terhadap hasil pemilihan. Tapi kami coba berikan apabila terdapat calon yang terbukti melakukan politik batasan yang lebih konkrit,” tambah Ketua Bawaslu RI. uang TSM dan sudah diberi sanksi administrasi berupa Muhammad menjelaskan, Objek Pelanggaran TSM diskualifikasi, hal itu juga tidak menggugurkan sanksi adalah perbuatan menjanjikan dan/atau memberikan uang pidana. atau materi lainnya untuk mempengaruhi penyelenggara Pemilihan dan/atau Pemilih yang terjadi secara Batasan Konkrit terstruktur, sistematis, dan masif. Rumusan pelanggaran Dalam proses konsultasi Perbawaslu TSM melalui TSM tersebut, sambungnya, bukan bersifat alternatif Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Komisi II DPR melainkan bersifat kumulatif yakni harus memenuhi bersama Pemerintah yang juga dihadiri oleh Komisi unsur terstruktur, sistematis, dan masif. “Kenapa TSM Pemilihan Umum (KPU), Bawaslu melampirkan draf ini harus konkrit, jelas dan dicantumkan, supaya Bawaslu yang substansinya ingin memberikan batasan konkrit juga tidak gampang mendiskualifikasi paslon,” tandasnya. tentang lingkup pelanggaran politik uang secara TSM. Formula yang ditawarkan Bawaslu mengenai batasan Bawaslu melakukan penajaman disejumlah ketentuan, jangkauan untuk masing-masing indikator TSM mendapat misalkan pada definisi Terstruktur, Sistematis, dan Masif. respon positif dari anggota Komisi II DPR. “Saya setuju Pada Penjelasan UU Pilkada, Terstruktur diartikan sekali. Karena para calon tidak akan mungkin terjun sebagai kecurangan yang dilakukan oleh aparat struktural, sendiri ke lapangan. Rata-rata tim sukses,” kata Anggota baik aparat pemerintah maupun penyelenggara Pemilihan Komisi II DPR RI, Sareh Wiyono. secara kolektif atau secara bersama-sama. Sedangkan dalam Perbawaslu, pelibatan tim kampanye dalam politik Laporan dan Temuan uang juga dikategorikan sebagai unsur “terstruktur”. Dugaan Pelanggaran TSM dapat disampaikan oleh “Dalam UU yang diatur hanya aparat pemerintah Warga Negara Indonesia yang memiliki hak pilih pada dan penyelenggara pemilihan. Kalau pasangan calon Pemilihan setempat, pemantau Pemilihan, dan Peserta

”

BULETIN BAWASLU | EDISI SEPTEMBER-OKTOBER 2016

Opini Pemilihan/Tim Kampanye. Panwas Kabupaten/Kota juga menindaklanjuti Putusan Bawaslu Provinsi dengan dapat menyampaikan hasil temuan Pelanggaran TSM menerbitkan Keputusan KPU Provinsi atau KPU kepada Bawaslu Provinsi berdasarkan pada hasil kajian Kabupaten/Kota yang membatalkan Pasangan Calon atas laporan dan/atau temuan pelanggaran. Temuan dari dengan menerbitkan Keputusan paling lambat tiga hari Panwas Kabupaten/Kota tersebut disampaikan sebagai kerja sejak diterbitkannya Keputusan Bawaslu Provinsi. Laporan Dugaan Pelanggaran TSM. Pasangan Calon yang dikenakan sanksi administrasi Laporan yang disampaikan kepada Bawaslu Provinsi pembatalan dapat mengajukan upaya hukum kepada harus secara tertulis dalam bahasa Indonesia dengan Mahkamah Agung dalam jangka waktu paling lambat memuati identitas Pelapor, identitas Terlapor, Identitas tiga hari kerja sejak Keputusan KPU Provinsi atau KPU Pihak Terkait, disertai dengan uraian yang jelas mengenai Kabupaten/Kota diterbitkan. obyek pelanggaran yang dilaporkan. Uraian tersebut Apabila Putusan Bawaslu Provinsi menyatakan Laporan meliputi pelaku, waktu peristiwa, tempat peristiwa, dugaan Pelanggaran TSM tidak terbukti dan dinyatakan saksi-saksi, bukti lainnya; dan kronologis peristiwa, serta tidak bersalah, Pelapor dapat mengajukan keberatan hal yang diminta untuk kepada Bawaslu RI. diputuskan. Pengajuan keberatan Laporan Dugaan Pelanggaran TSM disampaikan kepada Hal yang harus terhadap Putusan Bawaslu Provinsi disertai dengan paling sedikit 2 (dua) alat menjadi perhatian, Bawaslu Provinsi bukti atas terjadinya Pelanggaran TSM: bahwa pelaporan tersebut hanya dapat a. untuk Pemilihan Gubernur: pelanggaran terjadi dugaan pelanggaran diajukan terhadap sedikitnya pada 50% kabupaten/kota dalam satu TSM memiliki batas Pelanggaran TSM Provinsi atau sedikitnya pada 50% kecamatan dalam waktu. Laporan harus yang secara langsung satu kabupaten/kota di Provinsi yang bersangkutan; disampaikan kepada mempengaruhi b. untuk Pemilihan Bupati/Walikota: pelanggaran terjadi Bawaslu Provinsi hasil pemilihan dan sedikitnya pada 50% kecamatan dalam satu kabupaten/ terhitung sejak perolehan suara kota atau sedikitnya pada 50% Desa/Kelurahan dalam ditetapkannya pasangan terbanyak Pasangan satu kecamatan di kabupaten/kota yang bersangkutan; calon sampai dengan Calon. atau paling lambat 60 hari Terkait dengan c. Pelanggaran terjadi di luar ketentuan sebagaimana sebelum hari pemungutan k e w e n a n g a n diatur dalam huruf a dan huruf b yang secara langsung suara. Apabila laporan baru menangani mempengaruhi hasil Pemilihan dan perolehan hasil Pelanggaran TSM pelanggaran politik suara terbanyak pasangan calon. disampaikan diluar waktu uang secara TSM, tersebut, maka laporannya Bawaslu banyak akan ditindaklanjuti mendapat pertanyaan Pengawas Pemilu mengenai kesiapan dengan mekanisme penanganan pelanggaran Pemilihan SDM di Provinsi. Pasalnya, tidak semua anggota Bawaslu sebagaimana diatur dalam Peraturan Bawaslu tentang Provinsi merupakan sarjana hukum. Pengawasan Pemilu. Menanggapi tersebut, Ketua Bawaslu RI, Muhammad Sesuai dengan ketentuan UU Pilkada, Bawaslu Provinsi menjelaskan bahwa Bawaslu akan memastikan kesiapan menerima, memeriksa, mengadili dan memutus dugaan SDM melalui Perbawaslu. Kemudian, Bawaslu juga Pelanggaran TSM dalam jangka waktu paling lambat akan membuat pedoman teknis menerima, memeriksa 14 hari kerja terhitung sejak laporan pelanggaran TSM dan memutus laporan dugaan pelanggaran tata cara diregistrasi. Apabila pasangan terbukti, maka Bawaslu penanganan pelanggaran administrasi yang terstruktur, Provinsi mengeluarkan putusan yang menyatakan sistematis, dan masif dalam pemilihan gubernur, bupati membatalkan Terlapor sebagai pasangan calon Gubernur/ dan walikota. Wakil Gubernur, Bupati/Wakil Bupati, Walikota/Wakil â&#x20AC;&#x153;Juga melakukan pembekalan, pendampingan dan Walikota dan memerintahkan kepada KPU Provinsi atau pembinaan, dan konsultasi. Dan melakukan simulasi KPU Kabupaten/Kota untuk membatalkan Keputusan menerima, memeriksa dan memutus, baik Sekretariat KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota terkait Penetapan Bawaslu Provinsi dan Sekretariat Jenderal Bawaslu RI,â&#x20AC;? Terlapor sebagai Pasangan Calon dalam Pemilihan. kata Muhammad. KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota wajib Haryo Sudrajat

BULETIN BAWASLU | EDISI SEPTEMBER-OKTOBER 2016

Opini

Peran Pemuda Dalam Mengawal Kualitas Pilkada Indonesia melakukan gebrakan yang luar Karena apabila permasalahan ini dibiarkan biasa dalam berdemokrasi. Di mana sistem akan menghasilkan permasalahan serius dalam penyelenggaraan pemilihan kepala daerah konteks pembangunan kualitas Pemilu maupun (Pilkada) baik itu Pemilihan Gubernur, Bupati, Pilkada di Indonesia. dan Walikota dilakukan secara serentak di seluruh Indonesia. Pilkada Serentak gelombang Menghilangkan politik uang dalam Pilkada I pada tahun 2015 telah terselenggara Telah kita ketahui bahwa politik uang dengan baik dan sukses. Selanjutnya adalah dalam kampanye selama pencalonan di Pilkada penyelenggaraan Pilkada serentak gelombang sudah menjadi kebiasaan yang berulang-ulang II pada tahun 2017. terajdi pada masyarakat Indonesia. Tak jarang Dalam demokrasi, partisipasi merupakan demi memenangkan Pilkada, peserta Pilkada salah satu unsur penting dalam peran dan atau partai politik tanpa tanggung-tanggung fungsinya demokrasi itu berjalan. Demokrasi mengucurkan ratusan juta, milyaran hingga Oleh: tanpa adanya partisipasi akan melahirkan negara triliunan untuk memenangkan Pilkada. Ahmad Ali Imron yang otoriter atau negara oligarki. Dengan Pemuda sebagai leader of change harus demikian ouput kebijakan yang dihasilkan turut andil dalam menanamkan stigma ke untuk kepentingan sekelompok orang atau individu bukan masyarakat bahwa Pilkada harus dilakukan secara sehat tanpa kebijakan untuk kepentingan bersama (rakyat). Sehingga peran politik uang saat pencalonan. Bukan berarti bila para calon tak serta masyarakat dalam bentuk partisipasi sangat dibutuhkan memberikan uang ke masyarakat itu pelit karena tak mau berbagi kehadirannya. ke masyarakat, melainkan karena mereka menjunjung nilai-nilai Mencermati data keberadaan pemilih muda di Indonesia kejujuran dan keadilan. menjadi sangat penting, karena jumlahnya yang cukup signifikan. Sebab calon terpilih yang menggunakan sistem politik uang Oleh karena hakikat manusia termasuk pemuda adalah zoon dalam Pilkada, secara otomatis mereka ketika terpilih bukan politicon atau mahluk politik, keberadaan dan kiprah pemuda bekerja secara tulus untuk memperjuangkan hak rakyat melainkan merupakan bagian dari produk politik dan terlibat baik langsung bekerja untuk mengembalikan modal awal ketika pencalonan maupun tidak langsung, nyata maupun tidak nyata dalam sehingga hal iniah yang memicu terjadinya korupsi. Mereka yang kehidupan politik. menang karena pilihan rakyat menggunakan politik uang akan Keberlangsungan Pemilu/Pilkada akan berjalan baik dan berpikir bagaimana mendapatkan hasil untuk mengembalikan adil apabila dalam Pemilu lingkup lokal berjalan dengan baik, modal. jujur dan adil. Sehingga peran pemuda sangat dibutuhkan Sebaliknya, bila mereka terpilih bukan karena politik uang keberadaanya guna menghasilkan pemimpin yang pro terhadap saat pencalonan dengan tidak menyogok rakyat, maka ketika masyarakat secara keseluruhan, menjadi pihak yang mengawal mereka menjabat sebagai wakil rakyat mereka akan sungguhdan mengawasi proses berjalannya Pemilu di lingkup lokal yang sungguh bekerja memperjuangkan hak rakyat. sehat dan bermartabat. Ibarat kata kamu menjual, maka kamu harus untung. Hal inilah Peran pemuda sangat diharapkan keberadaanya dalam hal yang perlu dihindari, sebab hal inilah yang memicu terjadinya partisipasinya dalam proses demokrasi. Pemuda digambarkan tindak korupsi selama masa jabatan. Bila kita menginginkan sebagai sekelompok orang intelektual, memiliki idealisme yang Indonesia bersih dan bebas dari KKN (Korupsi, Kolusi, dan tinggi, sadar hak politik, kaum yang terdidik dan kritis. Sehingga, Nepotisme), maka lakukanlah Pilkada yang sehat tanpa politik peran pemuda dalam masyarakat bisa menjadi cahaya untuk uang. menerangi dan menyadarkan hak politik masyarakat dengan Undang-undang juga telah mengatur bahwa setiap peserta memberi pendidikan politik yang baik, pemantapan kesadaran Pilkada dilarang melakukan politik uang dengan membagikehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. bagikan uang ke rakyat saat pencalonan. Masyarakat harus Cara pandang kaum muda yang selama ini masih apatis bermental jujur dan menjunjung integritas bangsa dengan menolak terhadap Pemilu maupun Pilkada, hal ini menjadi permasalahan politik uang dalam kampanye ataupun menolak pemberian uang dan tentu harus dicegah atau ditangani secepat mungkin. atau hadiah atau barang apapun dari calon kepala daerah selama BULETIN BAWASLU | EDISI SEPTEMBER-OKTOBER 2016

Opini proses Pilkada. Maka dari itu, pemuda harus memberikan keteladanan dan perlu menanamkan mindset ke masyarakat bahwa Pilkada harus dilakukan dengan sehat yakni tanpa politik uang dalam Pemilu/ Pilkada. Masyarakat di daerah diimbau agar tidak menerima uang sogokan dari peserta Pemilu/Pilkada. Dengan kerja sama yang baik antara pemuda dan masyarakat, diharapkan terbentuklah Pilkada sehat tanpa politik uang. Stop Black Campaign maupun Negative Campaign Baik black campaign ataupun negative campaign harus dihilangkan karena hal inilah yang memicu terjadinya perpecahan maupun perselisihan antar peserta Pemilu/Pilkada. Black campaign adalah kampanye saat pencalonan dengan menjatuhkan lawan politik menggunakan fitnah sehingga rakyat tidak percaya pada lawan politiknya dan berpihak untuk memilihnya. Sedangkan negative campaign adalah kampanye saat pencalonan dengan lawan politik menggunakan fakta-fakta keburukan atau kekurangan lawan politiknya dengan tujuan agar rakyat berpihak untuk memilihnya. Jadi baik black campaign ataupun negative campaign memiliki tujuan yang sama yaitu untuk menjatuhkan lawan politik serta untuk memenangkan suara rakyat, hanya perbedaannya kalau black campaign menggunakan fitnah atau tuduhan tidak benar sementara negative campaign menggunakan fakta keburukan lawan politiknya.

Antarcalon pemimpin yang mencalonkan diri dalam Pilkada harus rukun dan bersatu, mereka memang bersaing tetapi bersainglah secara fair yakni dengan menggunakan kampanye yang sehat (kampanye mengunggulkan kelebihan dan prestasi calon kepala daerah tanpa menjatuhkan lawan politiknya dengan memfitnahnya). Untuk itu, pemuda memiliki peran yang sangat penting dalam menggiring opini masyarakat dan media dalam mewujudkan Pilkada sehat dan berkualitas. Sehingga tidak ada serang argumen antar pendukung calon Kepala Daerah baik di dunia maya (media sosial) maupun di dunia nyata. Apalagi saat ini dengan adanya fenomena di dunia maya, yaitu berita-berita yang tidak bertanggungjawab di media sosial, pemuda bisa memerankan dirinya sebagai penyejuk dan pencerah bagi masyarakat dalam rangka mencegah perselisihan dan upaya provokasi yang dilakukan oleh oknum-oknum tidak bertanggung saat musim Pemilu/Pilkada. Dengan kontribusi pemuda dalam politik yang bersinergi dengan pemerintah, penyelenggara Pemilu/Pilkada serta masyarakat, maka diharapkan akan terbentuk budaya politik yang sehat dan masyarakat madani (civil society). Peran pemuda dan kerja sama antarpihak akan mendorong terjadinya transformasi sistem politik yang mengunggulkan nilai-nilai kejujuran, integritas dan keadilan untuk menciptakan Pemilu/ Pilkada berkualitas, sehingga menghasilkan pemimpin rakyat yang berkualitas pula. Penulis adalah Staf Humas Bawaslu RI

Political Quotes “The worst thing that can happen in a democracy - as well as in an individual’s life - is to become cynical about the future and lose hope.”

“We will make America strong again. We will make America proud again. We will make America safe again. And we will make America great again.” AP

“Hal yang paling buruk dapat terjadi dalam demokrasi – sebaik dalam kehidupan individu – adalah menjadi sinis tentang masa depan dan kehilangan harapan.“

Hillary Clinton (Kandidat Presiden AS)

BULETIN BAWASLU | EDISI SEPTEMBER-OKTOBER 2016

“Kami akan membuat Amerika kuat kembali. Kami akan membuat Amerika menjadi kebanggaan kembali. Kami akan membuat Amerika menjadi aman kembali. Dan membuat Amerika menjadi besar kembali“

Donald Trump (Kandidat Presiden AS)

Menjadikan Bawaslu Sebagai Pusat Pembelajaran Pengawasan Pemilu

BAWASLU/NURISMAN

Ketua Bawaslu RI Prof. Dr. Muhammad, S.IP, M.Si saat memaparkan materi dalam seminar internasional bertajuk “Demokrasi, Pemilu dan Pengawasan Pemilu” di Gedung Auditorium FISIP Undip, Semarang, Senin (19/9).

Guna mendorong terwujudnya misi menjadi pusat pembelajaran demokrasi dan pengawasan Pemilu bagi masyarakat dan stakeholder baik dari dalam maupun luar negeri, Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Republik Indonesia kembali mengadakan seminar internasional bertajuk “Demokrasi, Pemilu dan

Pengawasan Pemilu” yang kali ini dihelat di Semarang, Senin (19/9). Seminar hasil kerjasama Bawaslu RI dan Universitas Diponegoro (Undip) yang menghadirkan perwakilan dari Tunisia dan Finlandia ini, digelar dalam rangka pertukaran pengetahuan serta komparasi sistem pemilu dengan Negara-negara sahabat.

Seminar ini bertujuan untuk meningkatkan pengetahuan dan pemahaman peserta tentang demokrasi, Pemilu dan pengawasan Pemilu di Indonesia serta di negaranegara sahabat. Kemudian selain mengajak peserta untuk berpartisipasi dalam pengawasan Pemilu, seminar ini juga bertujuan menjalin hubungan

BULETIN BAWASLU | EDISI SEPTEMBER-OKTOBER 2016

kerjasama yang baik antara Bawaslu RI dengan stakeholder dan negaranegara sahabat. Pada seminar internasional kali ini, Ketua Bawaslu RI Prof. Dr. Muhammad, S.IP, M.Si menyampaikan materi bertema “Sistem Pengawasan Pemilu di Indonesia”. Sedangkan pada sesi diskusi panel yang dimoderatori Duta Besar R. Prayono, Pejabat Fungsional Diplomat Utama Direktorat Kerjasama Intra Kawasan Amerika dan Eropa Kemenlu, diisi oleh tiga narasumber. Narasumber pertama Duta Besar Republik Tunisia untuk Indonesia, Mourad Belhassen dengan materi “Sistem Pemilu Dan Pengawasan Pemilu di Negara Republik Tunisia” serta Pirjo-Liisa Heikkilä, First Secretary Kedutaan Besar Republik Finlandia untuk Indonesia yang membawakan materi “Sistem Pemilu Dan Pengawasan Pemilu di Negara Republik Findlandia”. Sedangkan narasumber lainnya adalah Dosen senior FISIP Undip, Teguh Yuwono membawakan materi tentang “Kelemahan Demokrasi Langsung”. Kegiatan ini juga dihadiri oleh Pimpinan Bawaslu Nasrullah dan Sesditjen Asia Pasifik dan Afrika Kemenlu, Sudirman Haseng. Peserta seminar internasional ini sebanyak 200 orang yang terdiri dari Dosen dan Mahasiswa Doktoral/ Pascasarjana UNDIP, Dekan Fakultas Hukum dan Fakultas Ilmu Politik Perguruan Tinggi di Semarang, dan Mahasiswa Pascasarjana Perguruan Tinggi di Semarang. Selain itu juga terdapat Tokoh Agama, Tokoh Masyarakat, Organisasi Masyarakat Sipil (OMS), Organisasi Kepemudaan (OKP), serta Lembaga Swadaya Masyarakat. Seminar juga turut mengundang Bawaslu Provinsi Se-Indonesia, Panwaslu Kab/Kota Provinsi Jawa Tengah pelaksana Pilkada 2017, Komisi Pemilihan

Umum (KPU) Provinsi Jawa Tengah, KPU Kab/Kota Provinsi Jawa Tengah pelaksana Pilkada 2017, serta Kepala Kesbangpol Provinsi Jawa Tengah. Sebagai wujud komitmen untuk menjadi pusat pembelajaran pengawasan pemilu dunia, Bawaslu bukan hanya kali ini saja menggelar seminar internasional. Pada April

Komparasi Sistem Duta Besar Republik Tunisia untuk Indonesia, Mourad Belhassen memaparkan pengalaman di negaranya. Lewat revolusi yang terjadi pada akhir 2010, Tunisia merupakan pelopor revolusi-revolusi Arab di 2011 melewati era kediktatoran ke arah demokrasi. Pada tahun 2014

2016 lalu Bawaslu juga telah melaksanakan seminar internasional di Yogyakarta. Sedangkan tahun lalu seminar internasional dilangsungkan di Makassar, Sulawesi Selatan.

lalu Tunisia juga telah melaksanakan Pemilu Legislatif dan Pemilu Presiden untuk masa jabatan penuh secara demokratis dengan tingkat partisipasi pemilihnya sekitar 60 persen. Mourad mengungkapkan bahwa

BULETIN BAWASLU | EDISI SEPTEMBER-OKTOBER 2016

demokratisasi yang dicapai Tunisia harus menghadapi berbagai kendala. Diantaranya perpecahan, kekerasan politik dan munculnya serangan teroris. Kendati demikian hal tersebut dapat dilalui. Pemilu di Tunisia diselenggarakan oleh badan pemilihan umum independen permanen bernama ISIE.

pemilu, akreditasi terhadap pemantau, serta membangun program pendidikan pemilih. Mourad mengatakan pemantau internasional yang mengikuti seluruh proses pemilihan 2014 di Tunisia menilai pemilihan telah berjalan dengan adil, bebas, dan transparan. Sebagaimana di Indonesia, aturan

BAWASLU/NURISMAN

Tugas lembaga tersebut diantaranya membuat dan memperbaharui daftar pemilih, menetapkan kalender tahapan pemilihan, menyetujui pendaftaran para kandidat, memantau kampanye, menetapkan dan mengumumkan hasil

terkait larangan politik uang juga diberlakukan di Tunisia. Mourad menjelaskan bahwa setiap orang yang kedapatan memberikan uang kepada pemilih dengan tujuan mempengaruhi suara mereka ataupun menghalangi

pemilih ke TPS, dihukum pidana penjara antara tiga sampai enam tahun dengan denda 1500 USD. Sedangkan Pirjo-Liisa HeikkilĂ¤, First Secretary Kedutaan Besar Republik Finlandia untuk Indonesia, menguraikan bahwa pemilu pertama di negara berpenduduk 5,5 juta tersebut mulai dihelat sejak 1907. Berbeda dengan Indonesia, pemilihan legislatif dan tingkat kota dilakukan setiap empat tahun sekali sementara untuk pemilihan presiden digelar tiap enam tahun sekali. Ia mengatakan prinsip umum pemilu di Finlandia adalah langsung, proporsional, dan rahasia. Seluruh warga yang telah memenuhi syarat administrasi sebagai pemilih, memiliki hak yang sama tanpa memandang latar belakang apapun. Terkait kesetaraan, Pirjo-Liisa menambahkan bahwa Finlandia merupakan negara pertama yang memberikan hak politik secara penuh kepada perempuan, baik untuk ikut sebagai pemilih maupun kandidat dalam pemilu. Hajatan Rakyat Ketua Bawaslu RI Prof. Dr. Muhammad, S.IP, M.Si, dalam paparannya mengungkapkan kendati semua negara demokrasi pasti menyelenggarakan pemilu, namun tidak dapat dipastikan bahwa setiap proses pemilu berlangsung dengan cara-cara yang demokratis. Proses yang transparan dan akuntabel adalah pilar yang dapat menjamin proses pemilu berlangsung secara demokratis. â&#x20AC;&#x153;Pemilu tidak boleh eksklusif hanya melibatkan partai saja, atau dikelola penyelenggara pemilu saja. Tetapi sejatinya pemilu adalah hajatan atau pesta rakyat,â&#x20AC;? kata Muhammad. Dikarenakan pemilu merupakan pesta rakyat, maka rakyat mesti dilibatkan dalam setiap tahapan prosesnya. Selain itu, menurutnya

BULETIN BAWASLU | EDISI SEPTEMBER-OKTOBER 2016

juga harus dipastikan bahwa suara atau pilihan rakyat di kotak suara adalah sama dengan hasil yang diumumkan oleh penyelenggara pemilu. “Bagaimana proses-proses pemilu itu berintegritas dari sisi proses dan hasilnya. Ini proses yang harus dipastikan dalam pemilu,” ujarnya. Untuk mendukung hal tersebut, sambung Muhammad, Bawaslu hadir bersama Komisi Pemilihan Umum (KPU). Apabila KPU bertugas untuk memastikan proses pemilu berjalan sebagaimana tahapan yang direncanakan, maka Bawaslu dibentuk untuk memastikan bahwa prosesproses tersebut berjalan transparan dan akuntabel. “Tidak boleh lagi ada proses, dimana rakyat memilih A lalu yang ditetapkan sebagai pemenang adalah B,” Muhammad menambahkan.

Pada pelaksanaan pemilu dimasa lalu, Guru Besar Universitas Hasanuddin ini melanjutkan, kerap terdengar bahwa hasil pemilu bisa diatur. “Ada oknum yang katakan bolehlah lawan politik menang di TPS, tetapi besok lihat saja siapa yang diumumkan atau ditetapkan sebagai pemenang,” katanya. Dengan adanya manipulasi yang dilakukan, maka hasil pemilihan tidak sejalan dengan suara yang diberikan rakyat. “Ini tunjukkan dengan sombongnya, oknum katakan mereka bisa atur proses pemilihan. Sekarang tidak bisa lagi. Bawaslu kerjasama dengan berbagai pihak untuk kawal itu,” imbuhnya. Ia mengakui bahwa kecurangan dalam proses pemilihan memang tidak bisa dibuat nol persen. Akan tetapi, Muhammad menegaskan bahwa Bawaslu hadir untuk meminimalisir

potensi-potensi kecurangan oleh oknum yang ingin menang dengan cara tidak terhormat. Muhammad pun mengajak seluruh masyarakat untuk ikut mengawasi seluruh proses pemilihan. Sebab menurutnya tidak bisa hanya mengandalkan Bawaslu untuk pengawasan pemilu mengingat keterbatasan sumber daya yang ada. Keanggotaan Bawaslu ditingkat pusat hanya diamanahkan kepada lima orang dan di provinsi tiga orang. Sementara untuk kelembagaan ad hoc di kabupaten/kota terdapat tiga orang, dan di kecamatan, kelurahan/desa, serta TPS masing-masing satu orang. “Kondisi ini tunjukkan pada kita bahwa Bawaslu harus disupport agar bisa dapatkan proses pemilu yang lebih baik dari sebelumnya,” paparnya. Haryo Sudrajat

BAWASLU/NURISMAN

BULETIN BAWASLU | EDISI SEPTEMBER-OKTOBER 2016

Bertukar Ilmu Pengawasan Pemilu dengan Tunisia dan Finlandia

BAWASLU/NURISMAN

Pirjo-Liisa HeikkilĂ¤, First Secretary Kedutaan Besar Republik Finlandia untuk Indonesia menguraikan bahwa pemilu pertama di negara berpenduduk 5,5 juta tersebut mulai dihelat sejak 1907.

Beragam upaya dilakukan Badan Pengawas Pemilu Republik Indonesia (Bawaslu RI) untuk meningkatkan kinerja lembaga sebagai pengawas penyelenggaraan Pemilu di Indonesia. Sebagai lembaga negara yang tahun depan baru berusia sembilan tahun, Bawaslu giat bekerja sama dengan berbagai pemangku kepentingan dalam membangun formula pengawasan terbaik untuk menciptakan Pemilu yang demokratis.

Sejak Tahun 2015, bentuk kerja sama yang dibangun Bawaslu RI menapaki langkah dalam ruang lingkup yang lebih global. Bawaslu menginisiasi kerja sama dengan beberapa negara di dunia untuk berbagi dan bertukar ilmu dalam penyelenggaraan dan pengawasan pemilu. Menggandeng Kementerian Luar Negeri (Kemlu), pada Mei tahun 2015, Bawaslu RI menggelar sarasehan sekaligus pertukaran pengetahuan terkait pemilu dan pengawasan pemilu dengan delapan negara sahabat Indonesia. Delapan

Negara tersebut adalah Argentina, Finlandia, Rusia, Amerika Serikat, Tunisia, Filipina, Afrika Selatan dan India. Setiap Negara diwakili oleh pihak kedutaan besarnya di Jakarta. Kerja sama yang telah terjalin dengan delapan negara sahabat tersebut, tahun ini dikembangkan Bawaslu dengan melibatkan beberapa universitas di Indonesia. Bawaslu yang selama ini menggagas konsep pengawasan partisipatif berupaya melibatkan mahasiswa dan akademisi di universitas untuk bersama-sama belajar dan berbagai dengan negara sahabat tentang pemilu.

BULETIN BAWASLU | EDISI SEPTEMBER-OKTOBER 2016

Universitas Diponegoro (Undip) menjadi salah satu universitas yang dijadikan Bawaslu sebagai mitra dalam kegiatan tukar menukar ilmu kepemiluan dengan beberapa negara sahabat. Melalui Seminar Internasional bertajuk â&#x20AC;&#x153;Demokrasi, Pemilu dan Pengawasan Pemiluâ&#x20AC;?, Bawaslu pada September lalu menghelat seminar internasional yang mengadirkan perwakilan dari Tunisia dan Finlandia. Pada seminar itu, Duta Besar Republik Tunisia untuk Indonesia, Mourad Belhassen memaparkan pengalaman di negaranya. Lewat revolusi yang terjadi pada akhir 2010, Tunisia merupakan pelopor revolusirevolusi Arab di 2011 melewati era kediktatoran ke arah demokrasi. Pada

tahun 2014 lalu Tunisia juga telah melaksanakan Pemilu Legislatif dan Pemilu Presiden untuk masa jabatan penuh secara demokratis dengan tingkat partisipasi pemilihnya sekitar 60 persen. Mourad mengungkapkan bahwa demokratisasi yang dicapai Tunisia harus menghadapi berbagai kendala. Diantaranya perpecahan, kekerasan politik dan munculnya serangan teroris. Kendati demikian hal tersebut dapat dilalui. Pemilu di Tunisia diselenggarakan oleh badan pemilihan umum independen permanen bernama ISIE. Tugas lembaga tersebut diantaranya membuat dan memperbaharui daftar pemilih, menetapkan kalender tahapan pemilihan, menyetujui pendaftaran

para kandidat, memantau kampanye, menetapkan dan mengumumkan hasil pemilu, akreditasi terhadap pemantau, serta membangun program pendidikan pemilih. Mourad mengatakan pemantau internasional yang mengikuti seluruh proses pemilihan 2014 di Tunisia menilai pemilihan telah berjalan dengan adil, bebas, dan transparan. Sebagaimana di Indonesia, aturan terkait larangan politik uang juga diberlakukan di Tunisia. Mourad menjelaskan bahwa setiap orang yang kedapatan memberikan uang kepada pemilih dengan tujuan mempengaruhi suara mereka ataupun menghalangi pemilih ke TPS, dihukum pidana penjara antara tiga sampai enam tahun dengan denda 1500 USD.

Duta Besar Republik Tunisia untuk Indonesia, Mourad Belhassen memaparkan pengalaman di negaranya mengenai Pemilu Legislatif dan Pemilu Presiden.

BULETIN BAWASLU | EDISI SEPTEMBER-OKTOBER 2016

Sedangkan Pirjo-Liisa Heikkilä, First Secretary Kedutaan Besar Republik Finlandia untuk Indonesia, menguraikan bahwa pemilu pertama di negara berpenduduk 5,5 juta tersebut mulai dihelat sejak 1907. Berbeda dengan Indonesia, pemilihan legislatif dan tingkat kota dilakukan setiap empat tahun sekali sementara untuk pemilihan presiden digelar tiap enam tahun sekali. Ia mengatakan prinsip umum pemilu di Finlandia adalah langsung, proporsional, dan rahasia. Seluruh warga yang telah memenuhi syarat administrasi sebagai pemilih, memiliki hak yang sama tanpa memandang latar belakang apapun. Terkait kesetaraan, Pirjo-Liisa menambahkan bahwa Finlandia merupakan negara pertama yang memberikan hak politik secara penuh kepada perempuan, baik untuk ikut sebagai pemilih maupun kandidat dalam pemilu. Guna mendorong terwujudnya visi menjadi pusat pembelajaran demokrasi dan pengawasan Pemilu bagi masyarakat dan stakeholder baik dari dalam maupun luar negeri, Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Republik Indonesia kembali mengadakan seminar internasional bertajuk “Demokrasi, Pemilu dan Pengawasan Pemilu” yang kali ini dihelat di Semarang, Senin (19/9). Seminar hasil kerjasama Bawaslu RI dan Universitas Diponegoro (Undip) yang menghadirkan perwakilan dari Tunisia dan Finlandia ini, digelar dalam rangka pertukaran pengetahuan serta komparasi sistem pemilu dengan Negara-negara sahabat. Pada kesempatan tersebut, Dekan FISIP Undip, Sunarto mengatakan seminar internasional bertujuan untuk meningkatkan pengetahuan dan pemahaman peserta tentang demokrasi, Pemilu dan pengawasan Pemilu di Indonesia serta di negaranegara sahabat. Kemudian selain

mengajak peserta untuk berpartisipasi dalam pengawasan Pemilu, seminar ini juga bertujuan menjalin hubungan kerjasama yang baik antara Bawaslu RI dengan stakeholder dan negaranegara sahabat. Ketua Bawaslu RI, Muhammad, mengatakan pihaknya mendapat banyak masukan dan pembelajaran mengenai pemilu dan pengawasan pemilu di berbagai negara melalui seminar internasional. Melalui seminar internasional, pengetahuan pemilu tersebut bisa dibagi dengan berbagai pemangku kepentingan khususnya mahasiswa sebagai pemilih pemula. “Namun tentunya ilmu tentang manajemen pemilu yang disampaikan saudara kami dari Tunisia dan Finlandia ini akan menjadi catatan dan masukan berharga bagi kami sebagai lembaga pengawas pemilu di Indonesia. Memang sistemnya berbeda, tetapi substansinya kurang lebih sama,” ungkapnya. Peserta kegiatan seminar internasional ini sebanyak 200 orang yang terdiri dari Dosen dan Mahasiswa Doktoral/Pascasarjana

UNDIP, Dekan Fakultas Hukum dan Fakultas Ilmu Politik Perguruan Tinggi di Semarang, dan Mahasiswa Pascasarjana Perguruan Tinggi di Semarang. Selain itu juga terdapat Tokoh Agama, Tokoh Masyarakat, Organisasi Masyarakat Sipil (OMS), Organisasi Kepemudaan (OKP), serta Lembaga Swadaya Masyarakat. Pada seminar ini juga turut mengundang Bawaslu Provinsi Se-Indonesia, Panwaslu Kab/Kota Provinsi Jawa Tengah pelaksana Pilkada 2017, Komisi Pemilihan Umum (KPU) Provinsi Jawa Tengah, KPU Kab/Kota Provinsi Jawa Tengah pelaksana Pilkada 2017, serta Kepala Kesbangpol Provinsi Jawa Tengah. Sebagai wujud komitmen untuk menjadi pusat pembelajaran pengawasan pemilu dunia, Bawaslu bukan hanya kali ini saja menggelar seminar internasional. Pada April 2016 lalu Bawaslu juga telah melaksanakan seminar internasional di Yogyakarta. Sedangkan tahun lalu seminar internasional dilangsungkan di Makassar, Sulawesi Selatan. Ira Sasmita

Staf Bawaslu RI, Ira Sasmita sedang mewawancarai Pirjo-Liisa Heikkilä, First Secretary Kedutaan Besar Republik Finlandia untuk Indonesia BULETIN BAWASLU | EDISI SEPTEMBER-OKTOBER 2016

Bawaslu Gelar Sosialisasi Implementasi SPIP

Sekjen Bawaslu Gunawan Suswantoro memberikan pengarahan.

Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) RI menggelar kegiatan Implementasi Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP), Gratifikasi dan Potensi Temuan BPK dalam pengelolaan dana hibah pada Panwas Kabupaten/Kota yang melaksanakan Pilkada Serentak Tahun 2017 di Grand Angkasa International Hotel, Medan, Kamis, (29/9). Tujuan diselenggarakannya kegiatan ini adalah memberikan pemahaman terhadap peserta tentang SPIP, penilaian risiko sebagai bagian penting dalam unsur SPIP, pemahaman tentang gratifikasi dan potensi temuan audit BPK. Dalam laporan panitia, Kepala Biro H2PI Bawaslu RI Ferdinand Sirait mengatakan sesuai UndangUndang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara dan Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP), setiap pimpinan Kementerian/Lembaga pemerintah wajib menyelenggarakan SPIP yang meliputi lima unsur, yaitu lingkungan pengendalian, penilaian resiko,

kegiatan pengendalian, informasi dan komunikasi, serta pemantapan pengendalian intern. â&#x20AC;&#x153;Tahun ini Bawaslu memeroleh predikat opini Laporan Keuangan Tahun 2015 oleh BPK RI dari Wajar Dengan Pengecualian (WDP) menjadi Wajar Tanpa Pengecualian (WTP). Namun demikian, agar temuan audit tidak terjadi lagi di tahun-tahun mendatang maka materi potensi temuan audit BPK dianggap penting diketahui Panwas Kabupaten/Kota,â&#x20AC;? jelas Ferdinand. Selain itu materi yang disampaikan

adalah gratifikasi, sebagaimana tertuang dalam Perbawaslu Nomor 6 Tahun 2015 tentang Pengendalian Gratifikasi di Lingkungan Bawaslu dan UU Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 20 Tahun 2001. Kegiatan ini diikuti 23 orang dari Bawaslu RI, 6 orang dari Bawaslu Provinsi yaitu Bawaslu Provinsi Sumatera Utara, Sumatera Selatan, Sumatera Barat, Lampung, Riau, Jambi dan 47 Panwaslih Kabupaten/ Kota antara lain dari Kabupaten Tapanuli Tengah, Tulang Bawang Barat, Pringsewu, Mesuji, Lampung Barat, Tulang Bawang, Muaro Jambi, Sarolangun, Tebo, Musi Banyuasin, dan Kepulauan Mentawai, serta Kota Tebing Tinggi, Kota Pekanbaru, dan Kota Payakumbuh. Narasumber kegiatan ini berasal dari BPKP antara lain Direktur Pengawasan Lembaga Pemerintah Bidang Polhukam dan PMK lainnya Djoko Prihandono, Putut Widyasmoro, Lady Martha Hasian Napitupulu dan dari Bagian Pengawasan Internal dan Tata Laksana Bawaslu RI. Sebelumnya, Bawaslu juga telah mengadakan kegiatan serupa di Bali dan Makassar. Christina Kartika

Ketua Bawaslu Muhammad memberikan pengarahan.

BULETIN BAWASLU | EDISI SEPTEMBER-OKTOBER 2016

Rawan, Pilkada Aceh Harus Diantisipasi Berbagai Pihak Ketua Badan Pengawas Pemilu Republik Indonesia, Prof. Dr. Muhammad, S.IP, M.Si mengungkapkan bahwa status Aceh berdasarkan Indeks Kerawanan Pemilu (IKP) Pilkada 2017 sebagai daerah pelaksana pilkada dengan tingkat kerawanan yang tinggi, perlu mendapat perhatian dari berbagai pihak. Dengan upaya serius berbagai pihak dalam pelaksanaannya, potensi rawan Pilkada Aceh diharapkan dapat diminimalisir. “Walau diidentifikasi oleh IKP sangat rawan, tetapi kalau kita bisa perhatikan, siapkan diri, status itu bisa bergeser dari sangat rawan tadi,” kata Muhammad dalam paparannya saat Sosialisasi tatap Muka Kepada Stakeholders dan Masyarakat Dalam Rangka Persiapan Pengawasan Pemilihan Gubernur/ Wakil Gubernur, Bupati/Wakil Bupati Serta Walikota/Wakil Walikota Tahun 2017, di Gedung Pascasarjana UIN ArRaniry, Banda Aceh, Rabu 12/10. Selain Pemilihan Gubernur, di Provinsi Aceh terdapat 20 kabupaten/ kota yang akan melaksanakan pemilihan Bupati/Wakil Bupati Serta Walikota/Wakil Walikota pada 15 Februari 2017. Dari IKP Pilkada 2017 yang diluncurkan dua bulan silam, Aceh mendapat skor 3,327 atau pilkada dengan kerawanan tinggi. Dari tujuh provinsi yang akan melaksanakan pilkada, Aceh merupakan daerah paling rawan kedua setelah Papua Barat yang mendapat skor 3,381. Kerawanan tinggi di Aceh meliputi semua dimensi yang diukur dalam IKP, yaitu dimensi penyelenggaraan, dimensi kontestasi, dan dimensi partisipasi. Dari 10 variabel pengukuran kerawanan, Aceh mendapat “rapot” merah di sembilan variabel, yakni integritas penyelenggara, profesionalitas penyelenggara, kekerasan terhadap penyelenggara, pencalonan, kampanye, kontestan, kekerabatan politik calon,

karakteristik lokal, dan keterlibatan masyarakat. Satu-satunya variabel di Aceh yang tidak mendapat nilai merah adalah terkait hak pilih. Menurut Muhammad penilaian tingkat kerawanan tinggi di Aceh jangan sampai membuat seluruh pemangku kepentingan khususnya yang terkait pilkada menjadi berkecil hati. Sebaliknya, peringatan awal yang disampaikan dalam hasil IKP 2017 itu harus diansitipasi bersama. Salah satu cara mengantisipasi kerawanan pilkada di Aceh, seperti lewat kegiatan sosialisasi tatap muka sebagaimana yang tengah dilangsungkan. Hal ini untuk mengajak masyarakat, perguruan tinggi, pemilih pemula, maupun tim sukses memahami aturan main pelaksanaan pilkada. Menurutnya ketika sejak awal banyak masyarakat yang mengetahui aturan main misalnya terkait larangan dalam pilkada, maka hal itu dapat mencegah terjadinya larangan tersebut. Kegiatan sosialisasi hasil kerjasama Bawaslu RI dan Panwaslih Aceh ini, menghadirkan narasumber Ketua Bawaslu RI, Anggota Komisi II DPR Arteria Dahlan, Komisioner Panwaslih Aceh Irhamsyah, dan akademisi UIN Ar-Raniry Syaiful Akmal. Pada kegiatan tersebut dihadiri sekitar 120 peser-

ta yang berasal dari perguruan tinggi, pelajar, tokoh agama, masyarakat, tim sukses, media massa, dan lainnya. Komisioner Panwaslih Aceh, Irhamsyah menjabarkan dengan sosialisasi yang dilakukan diharapkan mampu mewujudkan persamaan persepsi dalam mengawal pesta demokrasi di Aceh yang langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil. Serta, ikut menjaga iklim politik yang sejuk sehingga animo masyarakat tinggi didalam menggunakan hak pilihnya serta mendorong masyarakat untuk menjadi pemilih yang cerdas, teliti, dan tidak mau dibeli hak suaranya. Kurang lebih empat bulan jelang pelaksanaan, Irham menegaskan bahwa Panwaslih Aceh siap mengawal pelaksanaan pilkada di Aceh. Ia menyebut bahwa Panwaslih Aceh akan merekrut 10.324 Pengawas TPS. Selain siap dari sisi organisasi, Panwaslih juga mempersiapkan program untuk mendorong masyarakat berani menyampaikan laporan ke pengawas apabila mengetahui adanya pelanggaran. “Kita ada Program ‘Ayo Berani Melapor’ tiap dugaan pelanggaran. Baik yang dilakukan oleh peserta maupun penyelenggara. Jangan takut untuk melapor,” tandasnya. Haryo Sudrajat

BULETIN BAWASLU | EDISI SEPTEMBER-OKTOBER 2016

Sekjen Bawaslu: Bimtek Perbendaharaan untuk Kawal Opini WTP

BAWASLU/KARTIKA

Pimpinan Bawaslu RI Nasrullah, Pimpinan Bawaslu RI Endang Wihdatiningtyas dan Sekretaris Jenderal Bawaslu Gunawan Suswantoro hadir pada Bimtek Perbendaharaan Bawaslu Provinsi dan Kabupaten/Kota tahun 2016.

ekretaris Jenderal Bawaslu Gunawan Suswantoro mengatakan bahwa Pilkada Serentak 2015 telah menghantarkan nama baik Bawaslu memperoleh opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP). Untuk itu dalam rangka mengawal dan mempertahankan WTP tersebut, Bimtek Perbendaharaan Bawaslu Provinsi dan Panwas Kabupaten Kota Tahun 2016 menjadi penting untuk Ketua, Kuasa Pengguna Anggaran/Pejabat Pembuat Komitmen, Bendahara

Pengeluaran, dan Pengelola Dana Hibah Bawaslu Provinsi serta Ketua, Pejabat Pembuat Komitmen, dan Bendahara Pengeluaran Pembatu Panwas Kabupaten/Kota. â&#x20AC;&#x153;Saya percaya betul kepada saudara-saudara akan mampu mewujudkan pengelolaan perbendaharaan dengan cara yang sebaik-baiknya. Para Kasek Bawaslu Provinsi sudah berpengalaman menjadi Kuasa Pengguna Anggaran (KPA). KPA 2015 adalah Kasek Bawaslu Provinsi dimana mereka

BULETIN BAWASLU | EDISI SEPTEMBER-OKTOBER 2016

sudah berpengalaman melakukan pembinaan pada saat daerahdaerah kabupaten/kota melakukan Pilkada Serentak Tahun 2015,â&#x20AC;? jelas Gunawan Suswantoro saat memberikan pengarahan kepada peserta Bimbingan Teknis (Bimtek) Perbendaharaan Bawaslu Provinsi dan Panwas Kabupaten/Kota Tahun 2016 bagi yang melaksanakan Pilkada Serentak Tahun 2017 Gelombang I di Mercure Convention Centre, Jakarta, Senin (17/10). Hadir dalam kegiatan tersebut Pimpinan Bawaslu

Nasrullah, Pimpinan Bawaslu Endang Wihdatiningtyas dan Kepala Biro Administrasi Dermawan Adhi Santoso. Dalam kesempatan tersebut Sekjen Bawaslu menghimbau kepada Kasek Bawaslu Provinsi selaku KPA agar dapat melakukan bimbingan sehari-hari kepada panwas kabupaten/kota yang baru akan melaksanakan Pilkada Serentak 2017. Selain itu Sekjen mengingatkan bahwa tahun ini adalah tahun yang paling tepat untuk membuktikan bahwa Bawaslu adalah lembaga yang terpercaya, baik dalam konteks kinerja pengawasannya maupun pertanggungjawabannya. “Kalau Bawaslu bisa menunjukkan kepercayaan masyarakat dengan menghasilkan pengawasan yang baik dan mempertanggungjawabkan anggaran dengan sebaik-baiknya maka sudah barang tentu ke depan kita bisa menjadi Bawaslu Kabupaten/ Kota. Jaga integritas, kawal betul pengawasan Pilkada 2017, sehingga memancarkan nama baik Bawaslu seluruh Indonesia,” pungkasnya. Senada dengan Sekretaris Jendral Bawaslu, Pimpinan Bawaslu Nasrullah dan Pimpinan

”

Kalau Bawaslu bisa menunjukkan kepercayaan masyarakat dengan menghasilkan pengawasan yang baik dan mempertanggungjawabkan anggaran dengan sebaikbaiknya maka sudah barang tentu ke depan kita bisa menjadi Bawaslu Kabupaten/ Kota. Jaga integritas, kawal betul pengawasan Pilkada 2017, sehingga memancarkan nama baik Bawaslu seluruh Indonesia

”

GUNAWAN SUSWANTORO SEKRETARIS JENDERAL BAWASLU

Bawaslu Endang Wihdatiningtyas mengharapkan agar integritas harus dijaga dengan baik oleh para komisioner dan para sekretariat. Kunci utamanya kata Nasrullah adalah menjalin komunikasi dan harmonisasi antara komisioner dengan sekretariat di lingkungan Bawaslu dan mengelola anggaran yang dititipkan oleh negara untuk perhelatan pemilu untuk rakyat. “Tolong dijaga baik-baik integritas semuanya. Mudah-mudahan kita semua selamat. Ingat keluarga terutama komisioner, jangan sampai kebanggaan keluarga luntur akibat perilaku kita. Semoga Bawaslu semakin baik dimata Pemerintah dan Komisi II, mudah-mudahan dengan cara mengawal seperti ini, kompak, nilai-nilai persaudaraan tetap terbuka. Sekali lagi, transparanlah dalam pengelolaan anggaran. Semakin bapak ibu transparan, sekretariat dan komisioner maka bapak ibu akan mempertanggung jawabkan itu dengan baik. Terbuka dengan baik, maka semuanya akan berjalan dengan baik. Ingat, jaga lembaga ini, harkat dan martabat Bawaslu. Dari Bawaslu kita selamatkan Pemilu Indonesia,” tutupnya. Christina Kartika

BAWASLU/KARTIKA

Peserta Bimtek Perbendaharaan Gelombang I dari Kabupaten Tapanuli Tengah.

Peserta Bimtek Perbendaharaan Gelombang I dari Provinsi Jawa Tengah. BULETIN BAWASLU | EDISI SEPTEMBER-OKTOBER 2016

Gandeng Unhas, Bawaslu Adakan Seminar Jurnal Edisi Tentang Dinamika Pilkada di Indonesia

Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Republik Indonesia bekerjasama dengan Universitas Hasanuddin (Unhas) Makassar, menyelenggarakan Seminar Jurnal: Dinamika Pemilihan Kepala Daerah di Indonesia, di Gedung Pusat Kegiatan Penelitian (PKP) Unhas, Makassar Sulawesi Selatan, Kamis (6/10). Seminar Jurnal ini diselenggarakan dengan tujuan memberikan kesempatan kepada para penulis artikel pada Jurnal Bawaslu RI Edisi II Tahun 2016, untuk mempresentasikan hasil penelitian mengenai dinamika yang terjadi pada penyelenggaraan pemilihan kepala daerah dari berbagai daerah di Indonesia. Ketua Bawaslu, Muhammad dalam sambutannya menyatakan bahwa telah menjadi komitmen Bawaslu untuk menjadi Pusat Studi Kepemiluan dengan melibatkan partisipasi masyarakat dalam mengevaluasi penyelenggaraan pemilu di Indonesia. “Kalau mau pemilu ini berkualitas, maka kehadiran para pemikir dan akademisi yang biasanya masih sangat dipercayai publik, akan sangat membantu bagaimana mengukur kualitas pemilu kita”, ujarnya. Seminar Jurnal ini merupakan upaya Bawaslu untuk lebih mendekatkan pemilu ini dengan masyarakat. Bawaslu akan mengembangkan programprogram pengawasan pemilu yang berbasis ilmu pengetahuan dari hasil penelitian. Sebagaimana yang telah dilaksanakan di Undip Semarang, lanjut Muhammad, apa yang telah disampaikan oleh para penulis, itu bisa menjadi dua arah manfaatnya. Pertama, untuk Bawaslu, dari masukan para peneliti tersebut, bisa memberikan informasi

yang akurat kepada jajaran pengawas pemilu terhadap fakta-fakta dilapangan. Seperti apa sesungguhnya pemilu kita yang terjadi dan sebaiknya seperti apa peran-peran pengawas pemilu kedepan supaya lebih memberikan kontribusi yang lebih baik. Manfaat kedua, seminar jurnal diharapkan dapat menjadi sarana dalam penyebaran informasi kepada publik. Jurnal tersebut menggambarkan bagaimana pemilu dan pengawasan pemilu harus seluas mungkin disampaikan kepada masyarakat. Sehingga masyarakat tidak apriori dan skeptis terhadap pemilu dan tidak menganggap pemilu hanya sekedar kegiatan rutinitas saja. Sementara itu, pada kesempatan yang sama Rektor Universitas Hasanuddin Makassar, Dwia Aries Tina Pulubuhu mengapresiasi langkah Bawaslu dalam penyelenggaraan seminar jurnal ini dinilainya sudah tepat. “Ini adalah event yang cukup prestisius, karena menghadirkan para pakar dari berbagai latar belakang akademisi di Indonesia yang membahas dinamika pelaksanaan pilkada di berbagai daerah di Indonesia”, ujarnya. Menurutnya, politik ini lahir sebagai suatu sciences, sebagai suatu perilaku yang penuh dengan tataran etika. Namun belakangan ini dalam prakteknya menunjukkan mengaburkan esensi politik itu yang sangat mengedepankan etika. Sehingga langkah Bawaslu yang menyelenggarakan seminar ini sudah tepat, karena para akademisi memiliki kendali yang besar untuk meluruskan ketika sesuatu fakta jika telah terjadi penyimpangan. “Tentu akan menarik dari tema yang akan disampaikan oleh para penulis,

BULETIN BAWASLU | EDISI SEPTEMBER-OKTOBER 2016

yang tidak sekedar tataran wacana yang bisa kita dapatkan, tetapi juga bisa memperbaiki regulasi-regulasi pemilu”, katanya. Rektor Unhas Makassar ke-12 tersebut juga menilai bahwa sudah seharusnya para ahli ilmu politik di Indonesia lebih mengetahui tentang kondisi perpolitikan Indonesia dibandingkan peneliti dari luar dan forum ini juga bisa membangun kesadaran baru didalam berpolitik dan melahirkan suatu kesadaran kolektif untuk menjadikan politik yang beretika. “Harusnya kita, yang lebih bisa mengklaim seperti apa politik di Indonesia, bukan malahan peneliti dari luar. Besar harapan saya dalam kegiatan ini, kita memberi wacana baru tentang perpolitikan di Indonesia”, harapnya. Adapun pemateri dalam kegiatan ini adalah Armin dari Universitas Hasanuddin Makassar, Eka Suaib dari Universitas Halu Oleo Kendari, Marius Nanggu Yawa dari Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Manokwari, Samsuar Saleh, Panwas Pemilihan Kabupaten Gowa 2015, Titin Purwaningsih dari Universitas Muhammadiyah Yogyakarta, Andi Tenri Sompa dari Universitas Lambung Mangkurat Banjarmasin, Ubaidillah dari Institut Agama Islam Negeri Jember, Jayadi Nas dari Universitas Hasanuddin Makassar, Muh. Iqbal Latief dari Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Selatan, Iwan Satriawan dari Universitas Lampung, dengan panelis Ketua dan Pimpinan Bawaslu RI, Muhammad, Endang Wihdatiningtyas dan Nasrullah serta Rektor dan Guru Besar Unhas Makassar, Dwia Aries Tina Pulubuhu dan Muhammad Kausar Bailussy. M. Zain Tarsang.

Briefing

Membangun Pemilih Kritis Lewat Pemilih Pemula

Pemilih merupakan salah satu stakeholders terbesar dan terpenting dalam setiap pelaksanaan pemilu (Pileg dan Pilpres) maupun pemilihan kepala daerah. Dalam pelaksanaan sistem Pemilu atau Pilkada yang dilaksanakan secara langsung, pemilih menjadi penentu siapa pemimpin yang diharapkannya. Begitu besarnya peran pemillih, maka sudah seharusnya pemilih menjadi perhatian utama dalam Pemilu maupun Pilkada. Namun, apa yang terjadi justru sebaliknya pemilih cenderung diabaikan. Keberadaan pemilih justru dinilai hanya sebagai pelengkap dalam Pemilu. Pemilih tidak diberikan ruang yang cukup untuk memberikan masukan, saran, dan beberapa hal yang menjadi kepentingannya. Sebagai contoh pemilih belum menjadi prioritas misalnya masih adanya permasalahan daftar pemilih yang terus menjadi masalah dari pemilu ke pemilu. Walaupun semakin hari semakin membaik, namun tetap saja permasalahan pemilih menjadi catatan buruk dalam pelaksanaan Pilkada. Bahkan, banyak pihak yang menggunakan daftar pemilih untuk melanggengkan kepentingannya menjadi penguasa. Sebagai salah satu negara demokrasi terbesar di dunia, Indonesia seharusnya sudah belajar untuk lebih memprioritaskan pemilih. Kecenderungan penurunan partisipasi pemilih merupakan bukti bahwa kurangnya edukasi dan pendidikan politik kepada pemilih untuk menjadi pemilih yang kritis

Oleh:

GUNAWAN SUSWANTORO

Sekretaris Jenderal Bawaslu RI

namun logis. Kritis namun logis, itulah yang diharapkan bagi seluruh pemilih yang terdaftar. Kritis berarti memilih pasangan calon atau wakil rakyat yang menjadi pemimpin ke depan dengan pertimbangan yang matang berdasarkan rekam jejak dan kinerjanya selama ini. Selama ini, kecenderungan pemilih itu sendiri tidak memiliki sikap kritis dalam Pemilu maka wakil-wakilnya atau pemimpin yang terpilih akan memiliki kecenderungan tidak kompeten dan tidak maksimal dalam kinerjanya. Apalagi jika dasar memilih hanya sebatas politik transaksional, yakni setiap suara dihargai oleh uang. Sedangkan logis, adalah tetap mengambil langkah untuk memilih meskipun calon pemimpin yang ditawarkan tidak cukup baik menurutnya. Sebagian besar pemilih di Indonesia lebih memilih golput atau tidak memilih ketika mereka

merasa kecewa akibat calon-calon yang ditawarkan tidak sesuai dengan apa yang mereka harapkan. Padahal, ketika mereka tidak memberikan pilihannya, maka kemungkinan calon pemimpin yang tidak baik menang akan lebih besar peluangnya. Pemilu dari waktu ke waktu, seharunya sudah bisa memberikan edukasi bagi publik tentang bagaimana mengambil sikap dalam berpolitik. Jika masyarakat sudah mencapai tingkatan tersebut, maka niscaya wakil-wakil yang terpilih akan memiliki kinerja yang baik nantinya. Memperbaiki kinerja anggota dewan atau paslon pemimpin menjadi tantangan kita bersama. Sehingga kita (sebagai pemilih) bisa bangga karena berhasil mengawal pemilu. Pendekatan demokrasi dengan gerakan politik sudah saatnya dilakukan. Namun, terlepas dari itu semua penyelenggara pemilu harus tetap berpegang teguh pada kebijakan untuk memperbaiki kualitas pemilih di Indonesia. Edukasi dan tatap muka langsung pada masyarakat dan menjelaskan bagaimana menjadikan pemilih yang kritis namun tetap logis, harus tetap menjadi salah satu agenda utama di samping penyelenggaraan pemilu. Dengan adanya perbaikan secara terus menerus terhadap Stakeholders terbesar dalam pemilu, maka niscaya kualitas pemilu kita akan jauh lebih baik dari masa ke masa dan semakin mengukuhkan kebanggaan Indonesia sebagai negara demokrasi terbesar dan contoh bagi negara-negara lainya dalam berdemokrasi dan berpemilu.

BULETIN BAWASLU | EDISI SEPTEMBER-OKTOBER 2016

Divisi Organisasi dan Sumber Daya Manusia

Ketua Dewan Pengurus KORPRI Bawaslu Dikukuhkan

Dewan Pengurus KORPRI Bawaslu masa bakti 2016-2021 dikukuhkan oleh Ketua Umum Dewan Pengurus KORPRI Nasional, Prof Zudan Arif Fakrulloh, Kamis (30/9), di Gedung Bawaslu Jakarta.

Dewan Pengurus KORPRI Bawaslu masa bakti 2016-2021 diketuai oleh Bernad Dermawan Sutrisno. Sementara Sekretaris Jenderal Bawaslu Gunawan Suswantoro sebagai Pembina Dewan Pengurus KORPRI Bawaslu. Dalam sambutannya, Gunawan menegaskan perlunya kesetiakawanan antar anggota KORPRI. Hal tersebut sesuai dengan panca prasetya KORPRI yang dibacakan oleh seluruh peserta yang hadir pada saat pengukuhan tersebut. Gunawan juga mengatakan, Bawaslu harus menjadi contoh dan pionir untuk membuat kesetiakawanan KORPRI seluruh Indonesia. “Caranya, jadilah pengawas Pemilu yang netral. Ajak pengurus KORPRI

di seluruh Indonesia untuk menjadi korps yang netral saat Pemilu. Di samping itu, saya juga tidak ingin mendengar anggota KORPRI di Bawaslu melakukan tindak korupsi,” tegasnya. Ketua Umum Dewan Pengurus KORPRI Nasional Prof Zudan Arif Fakrullah mengatakan saat ini KORPRI sedang berbenah menuju KORPRI yang baru. KORPRI yang baru ini, sambungnya, dilandasi semangat perubahan, semangat terus bergerak, dan semangat terus menyempurnakan diri. Ia menegaskan, KORPRI harus ada dan bermanfaat. Bukan hanya muncul saat upacara ataupun saat menagih iuran. “KORPRI harus mampu

BAWASLU/IRWAN

BULETIN BAWASLU | EDISI SEPTEMBER-OKTOBER 2016

Divisi Organisasi dan Sumber Daya Manusia

Sekretaris Jenderal Bawaslu Gunawan Suswantoro menandatangani Surat Keputusan Pengurus Korpri Bawaslu RI

memberi rasa seperti garam. Minimal memberi warna seperti halnya lipstik. Akan tetapi yang seharusnya adalah KORPRI harus bisa menjadi seperti sirup maupun lipstik yang memberi rasa dan memberi warna,” tegasnya. Zudan juga menuturkan, KORPRI harus mampu menegakkan kode etik, membina profesi, memberikan advokasi hukum, dan memberikan kesejahteraan kepada masyarakat dan anggota. Saat ini Dewan Pengurus KORPRI Nasional tengah merancang toko online KORPRI yang diberi nama “tok-tok”. Ia berharap, semua PNS yang ada di Indonesia berbelanja melalui toko ini. Pratiwi

Ketua Umum Dewan Pengurus KORPRI Nasional Prof Zudan Arif Fakrullah (kiri) memberikan sambutan. BULETIN BAWASLU | EDISI SEPTEMBER-OKTOBER 2016

Divisi Hukum dan Penindakan Pelanggaran

Pengawas Pemilu Harus Siap Menjadi ‘Hakim’

BAWASLU/MUHTAR

Dalam rangka persiapan menghadapi Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Tahun 2017 khususnya dalam penanganan pelanggaran Pemilu, Bawaslu RI menggelar Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) Penanganan Pelanggaran Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Tahun 2017, di Hotel Aryaduta Tangerang Banten, Kamis (29/9) hingga Sabtu (1/10). Kegiatan Rakornas dilaksanakan sebagai upaya maksimal untuk mempersiapkan para Komisioner Bawaslu Provinsi dalam melaksanakan kewenangan yang baru sebagaimana diatur dalam Pasal 73 Jo. 135A Undang Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota. Terkait dengan diberikannya

kewenangan baru yang diamanahkan kepada Bawaslu dan Bawaslu Provinsi yakni penanganan pelanggaran administrasi menjanjikan dan/atau memberikan uang atau materi lainnya untuk memengaruhi penyelenggara pemilihan dan/atau pemilih yang terjadi secara terstruktur, sistematis dan masif. Pimpinan Bawaslu RI Nelson Simanjutak mengatakan, berkaitan dengan perbuatan pasangan calon yang memberikan/menjanjikan untuk mempengaruhi pemilih bisa diberi sanksi pembatalan calon oleh Bawaslu Provinsi. Menurutnya, dengan kewenangan menerima, memeriksa, dan memutus dugaan pelanggaran TSM sebenarnya pengawas diberikan kewenangan sebagai hakim. “Ini kewenangan baru bagi pengawas pemilu sebagai wujud penguatan kapasitas kelembagaan. Bahkan pengawas Pemilu sudah diberikan kewenangan sebagai hakim,” ujarnya saat membuka

BULETIN BAWASLU | EDISI SEPTEMBER-OKTOBER 2016

kegiatan Rapat Koordinasi Nasional Penanganan Pelanggaran Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Tahun 2017, Kamis (29/10). Nelson menambahkan, karena peraturan ini belum diundangkan, oleh karena itu bawaslu harus mempersiapkan diri. Apa yang akan dipersiapkan tidak akan jauh berbeda dengan hasilnya nanti. “Di sinilah ketajaman kita (pengawas) dalam menganalisis dan memutus TSM akan dibuktikan. Oleh karena itu, persiapkan diri secara profesional dan mantapkan integritas,” tantang Nelson. Nelson berharap agar Rakor ini bisa dimanfaatkan semaksimal mungkin agar tugas dan kewenangan ini bisa dilaksanan dengan baik. Dengan harapan, masing-masing provinsi bisa lebih mandiri dan percaya diri dalam menangani kasus. “Tetap berkoordinasi dan konsultasi dengan Bawalu RI dalam menangani kasus,” tutupnya. Pratiwi/Muhtar

Divisi Sosialisasi, Humas dan Kerjasama Antar Lembaga

Tingkatkan Layanan PPID Pada Pilkada 2017,

Bawaslu Kumpulkan Bawaslu Provinsi

Menjelang tahapan pemungutan suara Pilkada Serentak Tahun 2017, Bawaslu Republik Indonesia menyadari kebutuhan masyarakat terhadap informasi dan dokumentasi pada badan penyelenggara ataupun pengawas pemilu semakin meningkat. Untuk mendorong peningkatan layanan informasi yang diperintahkan Undang-Undang melalui Pejabat Pengelolaan Informasi dan Dokumentasi (PPID), Bawaslu RI mengumpulkan Bawaslu Provinsi khususnya yang melaksanakan pengawasan penyelenggaraan pemilihan gubernur tahun 2017. Kepala Bagian Humas dan Antar Lembaga, Johnly Pedro Merentek mengatakan, setiap Bawaslu Provinsi wajib memiliki struktur PPID masing-masing. Hal tersebut guna meningkatkan layanan informasi dan dokumentasi bagi masyarakat. “Khususnya bagi Bawaslu yang di provinsinya menggelar Pilgub. Akses dan kebutuhan masyarakat akan meningkat, sehingga kita harus bisa memberikan layanan yang maksimal melalui PPID,” kata Johnly saat membuka rapat yang berlangsung pada 5 sampai 7 Oktober, di Gedung Bawaslu RI, Jakarta. Layanan informasi melalui PPID, lanjut Johnly, bisa diberikan melalui unit PPID di masing-masing Bawaslu Provinsi. Namun, kebutuhan informasi yang harus terpenuhi dalam waktu cepat membuat website atau akun media sosial menjadi pilihan yang lebih dipertimbangkan oleh masyarakat saat

BAWASLU/NURISMAN

ini.

Untuk mendorong layanan informasi melalui website, Johnly menekankan, website Bawaslu Provinsi harus mampu menjadi gerbang utama pemberi informasi dan dokumentasi yang tepat bagi masyarakat. Oleh karena itu, dia mendorong agar Bawaslu Provinsi membenahi dan menyesuaikan website masing-masing sesuai dengan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik. Pada kesempatan yang sama, Tenaga Ahli Bawaslu RI Saparuddin mengatakan, hanya sedikit Bawaslu Provinsi yang telah memiliki PPID. Padahal, imbauan untuk menyusun struktur PPID telah disampaikan sejak tahun 2013. Menurutnya, sebagai lembaga publik seharusnya Bawaslu dan semua jajarannya hingga ke provinsi memiliki komitmen untuk terbuka dalam memberikan informasi

kepada masyarakat. “Bahkan kita mengenal ada Hari Untuk Tahu Sedunia, karena keterbukaan informasi publik ini memang telah menjadi komitmen bersama semua stakeholders di dunia. Khusus di Indonesia, dalam program kerjanya Presiden Jokowi juga sudah mencanangkan tentang pentingnya mendorong keterbukaan informasi publik,” jelas Saparuddin. Pada rapat tersebut hadir tujuh Bawaslu Provinsi yang menyelenggarakan pengawasan Pilgub, yakni Bawaslu DKI Jakarta, Bawaslu Gorontalo, Bawaslu Papua Barat, Bawaslu Banten, Bawaslu Kepulauan Riau, Bawaslu Sulawesi Barat, Bawaslu Aceh dan Panwaslih Aceh. Bawaslu RI juga menghadirkan beberapa narasumber terkait pembentukan PPID dan pengembangan website. Ira Sasmita

BULETIN BAWASLU | EDISI SEPTEMBER-OKTOBER 2016

Divisi Sosialisasi, Humas dan Kerjasama Antar Lembaga

Sosialisasi Ke Daerah, Gowaslu Jadi Perekat Masyarakat dan Pengawas Pemilu Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) terus menyosialisasikan sistem pengawasan berbasis teknologi informasi (Gowaslu) ke daerah. Sistem pengawaan berbasis aplikasi ini diharapkan dapat menjadi perekat antara pengawas dan masyarakat dalam meningkatkan pengawasan pemilu.

“Sistem Gowaslu menjadi perekat masyarakat dan pengawas pemilu karena masyarakat dapat mengirimkan informasi awal atau dugaan pelanggaran sebagai laporan awal,” kata Tenaga Ahli Bawaslu RI Divisi Pengawasan Rikson Nababan saat sosialisasi Workshop Hasil Pengawasan dalam Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Tahun 2017 di Sorong Papua Barat, Rabu (28/9). Aplikasi Gowaslu, ujar Rikson, merupakan portal bersama yang dapat menghubungkan antara jajaran pengawas dengan masyarakat secara langsung. Gowaslu dapat dengan mudah dan cepat dijangkau oleh pemantau, masyarakat, dan pemilih. Aplikasi ini dapat diunduh lewat perangkat gawai seperti telepon pintar berbasis android.

BAWASLU/HENDRU

Kabag Pengawasan Biro TP3, Harimurti Wicaksono memperkenalkan aplikasi Gowaslu pada kegiatan Workshop Hasil Pengawasan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2017 di Provinsi Papua Barat, di Sorong Papua barat, 28 September 2016.

BULETIN BAWASLU | EDISI SEPTEMBER-OKTOBER 2016

“Jadi Gowaslu merupakan sistem aplikasi dengan cara mengakses aplikasi di play store dengan melengkapi persyaratan yang ada. Selain itu harapanya aplikasi ini diperuntukan melibatkan partisipasi masyarakat dalam pengawasan penyelenggara pemilihan, bukan saja pemilihan di 101 daerah harapanya juga dipakai untuk pemilihan Legislatif dan Presiden 2019, “ jelas Rikson. Sistem pengawasan berbasis teknologi tersebut, lanjut Rikson, nantinya diharapkan akan memudahkan pelapor untuk menyampaikan setiap adanya indikasi pelanggaran pada saat penyelenggaraan Pilkada 2017. Apabila terjadi pelanggaran, masyarakat dapat membuat laporan melalui aplikasi tersebut sehingga pengawas dapat menindaklanjutinya sebagai informasi awal. Rikson memaparkan, aplikasi Gowaslu terdiri atas dua macam penggunaan. Pertama, Gowaslu digunakan oleh masyarakat untuk melaporkan adanya dugaan pelanggaran yang kemudian akan dijadikan sebagai informasi awal oleh pengawas pemilu. Penggunaan kedua, Gowaslu digunakan pengawas sebagai sistem pelaporan apabila terdapat laporan dari masyarakat maka sistem akan mengirimkan temuan atau informasi kepada pengawas pemilu terdekat daerah pelaporan. Lebih lanjut persyaratan aplikasi Gowaslu ini, kata Rikson, dilakukan dengan cara mengisi ketentuan dengan proses regiatrasi yang dilakukan oleh masyarakat pemilih dan pemantau yang memiliki hak pilih di daerah

Divisi Sosialisasi, Humas dan Kerjasama Antar Lembaga Pilkada 2017. Setiap pemilih yang terdaftar dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT) dan pemantau terdaftar di KPU dapat mendaftar sebagai pelapor dalam aplikasi Gowaslu ini. Aplikasi Gowaslu ditujukan untuk membantu aktivitas pemantau Pemilu yang lebih mudah tanpa mengurangi subtansi pemantauan untuk mewujudkan pemilihan umum yang berkualitas, jujur, adil, bersih, dan transparan serta hasilnya bisa diterima oleh semua pihak. Aktivitas memantau proses tahapan-tahapan Pemilu dengan cara mengumpulkan data, temuan dan informasi mengenai pelaksanaan Pemilu yang dilakukan oleh individu, kelompok masyarakat, atau organisasi yang independen dan non partisan dapat difasilitasi oleh aplikasi Gowaslu ini. Sebelumnya, Bawaslu secara resmi telah meluncurkan sistem aplikasi Gowaslu pada sosialisasi akbar yang diselenggarakan pada bulan Agustus lalu. Aplikasi ini terus disosialisasikan ke beberapa daerah di empat provinsi yang melaksanakan Pilkada, yakni Provinsi Aceh, Banten, Bangka Belitung, dan Papua Barat. Sosialisasi aplikasi Gowaslu juga turut mengundang semua elemen jajaran pengawas pemilu ditingkat Kecamatan, Kabupaten dan Kota, serta Provinsi untuk secara aktif ikut menyosialisasikan kepada masyarakat. Dalam kegiatan sosialisasi, dilakukan simulasi oleh tim Bawaslu RI kepada pengawas pemilu secara teknis untuk mendapatkan pemahaman penggunaan aplikasi Gowasli pada gawai. Aplikasi Gowaslu ini dapat diunduh di https://play.google.com/ store/apps/details?id=com.gowaslu. Hendru Wijaya BAWASLU/NURISMAN

BULETIN BAWASLU | EDISI SEPTEMBER-OKTOBER 2016

Feature

Jelajah Pengawasan di Bukit 12 Selentik Sarolanggun Jambi

HAK KONSTITUSI WARGA NEGARA YANG

TERABAIKAN

Tim jelajah pengawasan Bawaslu RI turun langsung ke daerah Suku Anak Dalam yang terletak di sepanjang kaki bukit Dua Belas, Kabupaten Sarolangun Jambi dalam rangka jelajah pengawasan. Dimana sebagian Suku Anak Dalam disana tinggal dalam wilayah Kecamatan Air Hitam. Kabupaten Sarolangun di bentuk pada tanggal 10 Oktober 1999 dengan UU Nomor 54 Tahun 1999 dimana dahulu Ibukota Sarolangun berada dalam wilayah Kabupaten Sarolangun Bangko yang kemudian mekar menjadi dua kabupaten yakni Kabupaten Sarolangun dan Merangin. Sumber ekonomi kabupaten ini berasal dari sektor perkebunan karet dan kelapa sawit serta sektor

22 28 24

BULETIN BAWASLU | EDISI SEPTEMBER-OKTOBER 2016

perdagangan dan pertambangan. Kabupaten ini mempunyai luas 6.174 km2 dengan populasi kurang lebih 246.245 jiwa. Persoalan yang sering terjadi dan menjadi polemik setiap perhelatan pemilu di kabupaten ini adalah tidak terakomodirnya Suku Anak Dalam ke daftar pemilih, hingga banyak hak konstitusi masyarakat suku anak dalam terabaikan. Penelusuran tim jelajah pengawasan Bawaslu RI di lapangan menemukan di Pematang Selentik tempat Suku Anak Dalam tinggal terdapat 29 kepala keluarga dengan 129 orang yang berpotensi sebagai pemilih tidak terdata sebagai pemilih. Sehingga hak warga Suku Anak Dalam sebagai Warga Negara Indonesia untuk menggunakan hak pilihnya masih menjadi polemik hingga sekarang, disebabkan kebiasan suku anak dalam yang selalu berpindah tempat dari daerah yang satu ke daerah yang lain yang akhirnya keluar dari area kabupaten yang berdekatan dgn tempat tinggalnya, persepsi suku anak dalam yang masih merasa takut untuk mengurusi administrasi kependudukan, serta persiapan infrastruktur perekaman serta pencatatan data KTP-el yang tidak memadai dan sering rusak serta listrik yang sering mati. Penulis/Foto: Nurisman

Feature

Anggota Komisi II Arteria Dahlan (kemeja putih) bersama dengan Suku Anak Dalam.

Tim Asistensi Bawaslu, Salman.

Berbincang dengan Suku Anak Dalam.

BULETIN BAWASLU | EDISI SEPTEMBER-OKTOBER 2016

29 27 29 25

SEKJEN BAWASLU RI, GUNAWAN SUSWANTORO

Harmonisasi Komisioner dan Sekretariat Kunci Suksesnya Pilkada Upaya pengawasan internal Bawaslu untuk preemtif dan preventif mendukung dan mempertahankan opini yang sudah diraih Bawaslu yaitu Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) pada tahun 2015 yang lalu adalah sangat penting karena mempertahankan WTP sangat sulit daripada meraihnya. Hal tersebut disampaikan Sekretaris Jenderal Bawaslu RI Gunawan Suswantoro saat memberikan pengarahan kepada peserta Implementasi Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP), Gratifikasi dan Potensi Temuan BPK dalam Pengelolaan Dana Hibah pada Panwas Kabupaten/Kota yang melaksanakan Pilkada Serentak Tahun 2017 di Grand Angkasa International Hotel, Medan, Kamis (29/9) yang dihadiri Pimpinan Bawaslu RI, Endang Wihdatiningtyas dan Daniel Zuchron, Pimpinan Bawaslu Sumatera Utara Safrida Rahmawati Rasahan, Kepala Biro Hukum, Humas dan Pengawasan Internal Ferdinand Eskol Tiar Sirait, Kepala Sekretariat Bawaslu Provinsi Sumut Iwan Tero. “Meraih predikat WTP berbasis akrual tidaklah mudah. Tetapi dengan kerja keras dan dukungan provinsi maka predikat tersebut dapat kita raih,” jelas Gunawan. Selanjutnya Gunawan Suswantoro menyampaikan bahwa pengelolaan dana hibah sekarang berbeda dengan pengelolaan dana hibah sebelum tahun 2015. Beliau cukup prihatin karena posisi Kepala Sekretariat Bawaslu Provinsi itu selaku Kuasa Pengguna Anggaran (KPA), sementara penggunaan anggaran ada di tingkat kabupaten/kota. “Ini penting, karena saya tidak mau mengorbankan kepala sekretariat (kasek) Bawaslu Provinsi

hanya selaku KPA tetapi harus bertanggung jawab lebih, walaupun mekanisme sudah diatur, saudara harus bertanggung jawab baik formil maupun materiil,” terangnya. Sekjen Bawaslu menyampaikan pula pentingnya koordinasi antara Panwaslih dengan Bawaslu Provinsi supaya tertib administrasi pengelolaan dana hibah karena masuk ke dalam sistem APBN Bawaslu Provinsi. “Walaupun saudara menerima langsung dari Pemda kabupaten/kota, tapi tidak boleh sembarangan menggunakan anggaran tanpa melalui prosedur dan tanpa sesuai aturan. Ini saya tekankan menjadi penting, karena hal tersebut akan merusak sistem administrasi penggunaan anggaran itu sendiri. Satu provinsi saja rusak laporan keuangannya, maka laporan keuangan kita tidak mungkin bisa WTP. Lakukan sesuai aturan. Tidak usah neko-neko,” harapnya. Gunawan mengatakan bahwa ada hal yang sangat mendesak disampaikan dimana langkah-langkah preemtif dan preventif ini menjadi penting untuk pengelolaan anggaran Pilkada serentak 2017, karena disatu sisi Bawaslu wajib mempertahankan WTP, disatu sisi Pilkada Serentak 2017 harus lebih baik daripada Pilkada Serentak 2015. “Saudara-saudara di Pilkada 2015 sudah membuktikan bahwa Pilkadanya juga bagus, 268 Pilkada sudah berhasil kita laksanakan dan pengelolaan

BULETIN BAWASLU | EDISI SEPTEMBER-OKTOBER 2016

ISTIMEWA

BAWASLU/KARTIKA

anggarannya alhamdulillah bisa WTP. Ini tantangan besar bagi saudara yang menjadi Panwaslih di tahun 2017. Artinya harus punya semangat ‘saya jangan sampai kalah, jangan sampai membuat kerikil di 2017’. Semangat itu harus dibangun di dalam hati saudara. Ini juga akan terkait dengan evaluasi lembaga kita,” jelasnya. Selain itu Sekjen Bawaslu mengingatkan pula agar pengawas pemilu mengawal pilkada dengan baik dan jujur. Harmonisasi antara komisioner dan sekretariat kunci suksesnya pilkada. Bila berujung di ranah hukum biasanya tidak harmonisnya komisioner dengan sekretariat. Saling curiga dan ujungnya saling melaporkan. Tolong jangan sampai seperti itu. “Lakukan koordinasi dengan baik dan transparan. Intinya teamwork yang baik bisa dilakukan kalau sama-sama jujur dan transparan,” tegasnya. Christina Kartika

Nelson Simanjuntak: Pilkada Jangan Berujung Pilu Pimpinan Bawaslu RI Nelson Simanjuntak mengatakan Pemilihan kepala daerah (Pilkada) sejatinya harus dibuat menyenangkan dan membahagiakan bagi berbagai pihak, terutama pihak masyarakat selaku pemilih. Menurut Nelson, Pilkada ini janganlah berujung pilu. Masyarakat selaku pemilih jangan sampai tergoda suaranya untuk dibeli, karena terdapat sanksi berat bagi pemberi dan penerima jika terbukti melakukan politik uang. “Jangan sampai masyarakat selaku pemilih memindahkan pasangan calon dari pintu rumah ke pintu jeruji besi (penjara) karena melibatkan diri pada pelanggaran praktik politik uang atau pidana Pemilu,” kata Nelson saat menjadi pembicara pada Sosialisasi Tatap Muka kepada Stakeholders dan Masyarakat dalam rangka Persiapan Pengawasan Pemilihan Bupati dan

Wakil Bupati Lampung Barat Tahun 2017, di Kantor Bupati Lampung Barat, Selasa (4/10). Selain itu Nelson menambahkan, terdapat empat faktor Pilkada demokratis yang harus diketahui bersama. Pertama faktor partai politik atau gabungan partai politik. Partai politik jangan sampai mendaftarkan pasangan calon yang bermasalah. Daftarkan calon yang benar-benar bersih supaya jika terpilih tidak akan merugikan masyarakat selaku pemilih. Kedua, lanjut dia, adalah faktor pemilih. “Pemilih harus menjadi pemilih yang cerdas. Pilih sesuai hati nurani dan jangan sampai tergoda dengan iming-iming apapun. Jangan mudah dimobilisasi,” ujarnya. Ketiga yaitu faktor penyelenggara (Bawaslu dan KPU). Ia menegaskan, Bawaslu dan KPU selaku

BAWASLU/IRWAN

penyelenggara harus bersikap netral dan tidak berpihak. Penyelenggara Pemilu harus bekerja sesuai asas-asas Pemilu. Dan yang keempat yaitu kerangka hukum Pemilu yang jelas. Pratiwi/Irwan

Komisi II DPR: Kewenangan Bawaslu Memang Harus Diperkuat Penguatan lembaga melalui penambahan kewenangan bagi Bawaslu merupakan bukti bahwa Bawaslu memiliki peran penting bagi keberlangsungan demokrasi di Indonesia. Ketua Komisi II DPR RI, Rambe Kamarul Zaman mengatakan,

BAWASLU/HENDRU

penambahan kewenangan bagi Bawaslu dalam hal pemberian diskualifikasi dan sanksi pidana bagi pelaku politik uang yang melibatkan tim sukses, pasangan calon, dan penyelenggara Pilkada adalah hal yang tepat. Penguatan ini, kata Rambe, diberikan kepada jajaran pengawas Pemilu karena tidak dapat dipungkiri bahwa pengawas Pemilu memiliki peranan penting dalam pelaksanaan Pilkada. “Tugas Bawaslu sangat penting namun sering kali terkendala dalam melaksanakan tugasnya dikarenakan kurangnya kewenangan yang dimiliki. Memang dari awal Bawaslu harus diperkuat,” ujar Rambe saat memberikan materi pada kegiatan kegiatan Rapat Koordinasi Nasional Penanganan Pelanggaran Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Tahun

2017, di Hotel Aryaduta, Tangerang, Banten, Jumat (30/10) siang. Rambe menambahkan, sejatinya pengawas Pemilu merupakan perwujudan fungsi negara yang bertugas menjaga dan mengawasi pelaksanaan Pemilu dan Pilkada. “Dan tugas mulia ini diemban Bawaslu RI beserta jajarannya yang melakukan fungsi negara dengan melakukan pengawasan sampai ke tingkat bawah,” tambahnya. Selain itu, Rambe juga mengatakan, lahirnya lembaga Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP), merupakan wujud nyata penguatan peran pengawas Pemilu. Dengan adanya DKPP, kata Rambe, pengawas Pemilu bisa bersinergi dalam mengawal pelanggaran kode etik penyelenggara Pemilu. Pratiwi/Muhtar

BULETIN BAWASLU | EDISI SEPTEMBER-OKTOBER 2016

Hasyim Asy’ari

Aktivis yang Produktif Dalam kesehariannya, Hasyim Asyari merupakan Dosen Hukum Tata Negara di Fakultas Hukum Universitas Diponegoro (UNDIP) Semarang Sejak 1998. Selain itu, suami Siti Mutmainah, S.E, Akt, M. Si ini juga merupakan Komandan Barisan Ansor Serbaguna (Banser) Provinsi Jawa Tengah.

WWW.GOOGLE.COM

Selain aktif sebagai pengajar Hasyim juga juga menjadi peneliti di berbagai lembaga. Seperti BAPPENAS bidang hukum dan kelembagaan, peneliti pada Pusat Kajian Konstitusi, Fakultas Hukum, UNDIP, dan dia juga pernah menjadi salah satu konsultan di Partnership for Governance Reform in Indonesia. Bagi seorang ayah tiga anak ini, dunia kepemiluan sangatlah tidak asing. Dalam catatan redaksi, pada 1999, Hasyim pernah menjabat Sekretaris Komite Independen Pemantau Pemilu (KIPP) untuk Kabupaten Kudus, Jawa Tengah. Ia pernah menjadi anggota KPUD Jawa Tengah dan juga sering menjadi pembicara dalam seminar dan diskusi yang bertema kepemiluan. Sejak September 2011 – April 2012, Hasyim menjadi Ketua tim ahli prakarsa pendaftaran pemilih KPU. Bahkan Hasyim Asy’ari pernah

32 26 30

menjabat sebagai ketua KPUD Jateng pada periode 2003-2008, namun mengundurkan diri. Selain aktif dan fokus dalam bidang Pemilu, dari namanya yang sama dengan salah pendiri organisasi masyarakat Islam terbesar di Indonesia Nahdlatul Ulama (NU) seperti memanggilnya untuk ikut aktif di Ormas NU. Aktif di NU bukan hanya diikuti hanya dalam hitungan tahun, namun sejak 1988 di Ikatan Putera Nahdlatul Ulama (IPNU) Cabang Kudus. Pria kelahiran Pati, Jawa Tengah pada 3 Maret 1973 ini juga pernah menjadi Wakil Ketua Pengurus Wilayah Gerakan Pemuda (GP) Ansor Jawa Tengah. Dan pernah aktif di Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII) hingga akhirnya berkarir sebagai akademisi. Adapun pendidikan yang ia tempuh adalah doktoral dalam bidang Sosiologi

BULETIN BAWASLU | EDISI SEPTEMBER-OKTOBER 2016

Politik, Department of Anthropology and Sociology, Faculty of Arts and Social Sciences, University of Malaya, Kuala Lumpur, Malaysia; Magister Sains (M.Si.) dalam Ilmu Politik, Program Pascasarjana, Universitas Gadjah Mada (UGM), Yogyakarta, lulus 1998; Sarjana Hukum di Jurusan Hukum Tata Negara (HTN) Universitas Jenderal Soedirman (UNSOED), Purwokerto. Selain mengenyam pendidikan formal, Hasyim juga pernah menjadi santri di Pondok Pesantren Al-Hidayah, Karangsuci, Purwokerto. Disana ia belajar ilmu agama selama empat tahun. Konsistensinya pada kajian dan aktivitasnya pada bidang hukum mengantarkan dia menjadi anggota Komisi Pemilihan Umum (KPU) Provinsi Jawa Tengah periode 20032008. Sejak September 2011 - April 2012, dia menjadi Ketua tim ahli

prakarsa pendaftaran pemilih KPU. Dari pengalaman sebagai penyelenggara Pemilu 2009, dia begitu paham peran dan tugas KPU. Menurut dia, pasal-pasal dalam undang-undang pemilu harus tegas. Dia mencontohkan sering menimbulkan multitafsir pada Pemilu 2009 adalah aturan tentang konversi suara menjadi kursi. Dalam menyampaikan ide-idenya tentang hukum dan konstitusi, Hasyim juga aktif menulis. Tulisannya tidak hanya dalam bahasan yang serius yang dimuat dalam berbagai jurnal, namun juga merabat ke berbagai media nasional hingga lokal. tidak ketinggalan juga karya-karya dalam bentuk buku, baik yang ditulis sendiri maupun gabungan. Ragam tema bahasan tulisannya tidak hanya stagnan pada kajian hukum dan Pemilu semata, dia juga konsisten dengan isu-isu perempuan, dan kajian tentang Islam. Dia juga berpandangan bahwa KPU selama ini, nyaris mengalami kekosongan dan ketidakpastian hukum dalam melakukan tugas-tugasnya. Terutama UU Pemilu yang banyak multitafsir di dalamnya. Dia berjanji akan membahas itu dengan detail dengan pihak pembuat UU, yakni DPR. Dilantik menjadi Komisioner KPU RI Hasyim adalah peraih rangking ke delapan dalam fit and proper test calon KPU periode 2012-2017. Merujuk pada aturan maka Hasyim Asy’ari merupakan calon pegganti Husni Kamil Manik, Komisioner KPU. Pada tahun 2012, Komisi II memilih tujuh komisioner KPU periode 20122017 dengan perolehan suara sebagai berikut: Sigit Pamungkas (45), Ida Budiati (45), Arief Budiman (43), Husni Kamil Manik (39), Ferry Kurnia (35), Hadar Nafis Gumay (35), dan Juri Ardiantoro (34). Adapun tujuh calon lain menjadi calon yang bisa menggantikan jika anggota KPU berhalangan. Hasil pilihan DPR adalah,

Hasyim Asyari meraih suara 32, Ari Darmastuti (31), Enny Urbaningsih (23), Muhammad Najib (3), Zainal Abidin (1), Mohammad Adhy Syahputra Aman (1), dan Evie Aridne Shinta Dewi (0). Presiden Joko Widodo melantik Hasyim Asy’ari sebagai komisioner Komisi Pemilihan Umum (KPU), di Istana Negara, Jakarta, Senin 29 Agustus 2016. Hasyim menggantikan Husni Kamil Manik yang meninggal dunia beberapa waktu lalu. Keppres pengangkatan Hasyim sendiri, yakni Nomor 87P Tahun 2016. Pendidikan • Mahasiswa doktoral (Ph.D. Candidate) dalam bidang Sosiologi Politik, Department of Anthropology and Sociology, Faculty of Arts and Social Sciences, University of Malaya, Kuala Lumpur, Malaysia (2006-2012), . • Magister Sains (M.Si.) dalam Ilmu Politik, Program Pascasarjana, Universitas Gadjah Mada (UGM), Yogyakarta, lulus 1998, dengan predikat Cum Laude (dengan IPK 3,87 dari IPK tertinggi 4), menggunakan beasiswa University Research for Graduate Education (URGE) dari World Bank yang dikelola Ditjen Dikti Depdikbud (1996-1998), . • Sarjana Hukum (S.H.), Jurusan Hukum Tata Negara (HTN), spesialisasi Kajian Hukum dan Politik, Fakultas Hukum, Universitas Jenderal Soedirman (UNSOED), Purwokerto, lulus 1995 (dengan IPK 3,42 dari IPK tertinggi 4) (1991-1995). • Pondok Pesantren Al-Hidayah, Karangsuci, Purwokerto (19911995). • Sekolah Menengah Atas Negeri (SMAN) 1 Kudus, Jurusan Fisika (A1) (1988-1991).

• Sekolah Menengah Pertama Negeri (SMPN) 1 Kudus (1985-1988). • Madrasah Diniyyah As-Salam, Panjunan Wetan, Kudus (19791988). • Sekolah Dasar Negeri (SDN) Panjunan, Kudus (1979-1985). Karir & Pengalaman Organisasi • Dosen pada Bagian Hukum Tata Negara (HTN), Fakultas Hukum, Universitas Diponegoro (UNDIP), Semarang (sejak 1998-sekarang), dalam mata kuliah: Hukum Tata Negara; Hukum Otonomi Daerah; Hukum dan Politik; Hukum dan Konstitusi; Perbandingan Hukum Tata Negara; dan Teori Perancangan Hukum (Legal Drafting). • Ketua Tim Ahli (Head of Expert Team) Prakarsa Pendaftaran Pemilih KPU, Jakarta, (September 2011-April 2012). • Technical Consultant on Elections and Electoral Reform pada Cluster Democratic Governance, Partnership for Governance Reform in Indonesia (Kemitraan untuk Pembaharuan Tata Pemerintahan Indonesia), Jakarta, (Oktober 2008Juni 2011). • Anggota Komisi Pemilihan Umum (KPU) Provinsi Jawa Tengah (20032008) • Sekretaris Presidium Komite Independen Pemantau Pemilu (KIPP) Pemilu 1999, Kabupaten Kudus (1998-1999) • Komandan Barisan Ansor Serbaguna (Banser) Provinsi Jawa Tengah • Wakil Ketua Pengurus Wilayah Gerakan Pemuda (GP) Ansor Jawa Tengah • Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII) • Ikatan Putera Nahdlatul Ulama (IPNU) Cabang Kudus Ali Imron (Diolah dari berbagai sumber)

BULETIN BAWASLU | EDISI SEPTEMBER-OKTOBER 2016

Panwas Kabupaten Jayapura Siap Terapkan Pengawasan TPS Berbasis IT Panitia Pengawas (Panwas) Kabupaten Jayapura, Papua berencana untuk menerapkan pengawasan berbasis teknologi informasi/information technology (IT) di tempat pemungutan suara (TPS) pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Jayapura 15 Februari 2017 mendatang. Tantangan kondisi geografis serta jaringan internet di provinsi paling timur di Indonesia tersebut diyakini dapat diatasi lewat kerjasama dengan berbagai pihak.

“Papua umumnya rentan dengan kecurangan, intimidasi dan lainnya saat pemilihan. Sebab itu kami di Panwas coba buat terobosan supaya ada perubahan dalam sistem demokrasi di Papua, khususnya di Kabupaten Jayapura. Kami punya planing untuk pengawasan berbasis IT di TPS,” kata Ketua Panwas Kabupaten Jayapura, Ronald Michael Manoach disela kegiatan Sosialisasi Tatap Muka kepada Masyarakat dan Stakeholder di Kabupaten Jayapura, Jumat (9/9). Kabupaten Jayapura terdiri dari 19 Distrik, lima Kelurahan dan 139 Kampung dengan perkiraan 354 TPS untuk pemilihan Bupati dan Wakil Bupati 2017. Menurut Ronald, pihaknya siap melaksanakan pengawasan berbasis IT di TPS, baik dari sisi teknis, SDM, maupun anggaran. Dari sisi teknis, nantinya Pengawas TPS di Kabupaten Jayapura akan dilengkapi dengan ponsel cerdas (smartphone) berkamera. Pola yang akan digunakan, Pengawas TPS akan mengambil foto serta video di

Launching Maskot Pengawasan Pemilu Kabupaten Jayapura.

TPS, baik saat proses pemungutan suara, penghitungan, dan penandatanganan berita acara pemungutan serta penghitungan suara di TPS. Begitu proses di TPS selesai, maka Pengawas TPS di wilayah-wilayah yang memiliki sinyal internet kuat langsung mengirim file-file tersebut ke Panwas Kabupaten Jayapura. Sementara bagi wilayah yang sulit sinyal, Pengawas TPS akan diarahkan ke titik terdekat yang memungkinkan untuk mengirimkan file. Panwas Kabupaten Jayapura, sambungnya, telah menjajaki kerjasama dengan salah satu operator telekomunikasi sebagai solusi sulitnya sinyal internet dibeberapa titik. Pihak operator telekomunikasi, sambungnya, tengah memetakan dimana titik-titik terdekat yang dapat digunakan Pengawas TPS di daerah yang sulit sinyal untuk mengirimkan file. “Jadi nanti mereka (Pengawas TPS) mendatangi tempat terdekat yang ada sinyal, sekitar 1-2 jam untuk langsung dikirim ke Panwas Kabupaten Jayapura.

BULETIN BAWASLU | EDISI SEPTEMBER-OKTOBER 2016

Begitu selesai, kami Panwas Kabupaten sudah punya data yang riil, sehingga ini sebagai antisipasi ketika mungkin nanti ada terjadi perubahan dalam rekap. Kami punya bukti yang sulit untuk dimanipulasi,” tandasnya. Kerjasama dengan operator telekomunikasi, menurut Ronald juga diupayakan dapat berupa pemberian nomor khusus kepada seluruh Pengawas TPS. “Jadi nanti tiap TPS nomornya akan kita susun rapi dari TPS 01 dan seterusnya. Jadi jelas, begitu masuk, dari nomornya kita sudah tahu,” kata dia. Dan yang penting, sambung Ronald, hal itu untuk menjaga validasi data yang dikirimkan. Pihak operator telekomunikasi, sambungnya, juga menyatakan telah memiliki sistem yang dapat menjamin hal tersebut disalahgunakan maupun dari gangguan hacker. Menurut Ronald, Distrik Airu merupakan yang paling sulit dari 19 Distrik di Kabupaten Jayapura. Selain dengan operator telekomunikasi, Panwas juga akan menjajaki kerjasama dengan

Bank Rakyat Indonesia (BRI) yang belum lama ini meluncurkan BRIsat atau satelit yang dimiliki BRI. “Karena BRI baru luncurkan Brisat, dan itu mengorbit tepat di atas Papua. Apakah bisa fasilitas satelit itu digunakan untuk 1 distrik itu,” Ronald menambahkan. Sedangkan dari sisi SDM, Ronald mengatakan masyarakat di Kabupaten Jayapura tidak asing dengan penggunaan ponsel walaupun kebanyakan bukan ponsel cerdas. Menurutnya karena sudah terbiasa maka tidak akan sulit untuk melatih Pengawas TPS melakukan pengawasan dengan menggunakan IT. Karena itu Pengawas TPS nantinya diharapkan adalah orang yang memiliki ponsel cerdas, sudah terbiasa, atau minimal tidak asing dengan penggunaan ponsel cerdas. Sementara itu terkait anggaran, Panwas Kabupaten Jayapura juga telah mengalokasikan anggaran khusus untuk pengawasan di TPS berbasis IT. Dengan kesiapan yang ada, Ronald meyakini program ini dapat berjalan baik di Jayapura. Apalagi, lanjutnya, Pemkab Jayapura juga telah menyatakan komitmennya untuk mendukung program pengawasan di TPS berbasis IT. “Dalam hal menangani masalah pendanaan mereka siap. Komitmen. Apabila kami alami masalah infrastruktur, Pemda pun siap dengan Kominfo mereka,” tandasnya. Ronald menegaskan, Kabupaten Jayapura juga siap untuk dijadikan salah satu daerah pilot project pengawasan di TPS berbasis IT oleh Bawaslu RI. Dengan begitu, nantinya output dari pengawasan di TPS akan dikembangkan. Yakni selain menyimpan file hasil pengawasan di Panwas Kabupaten, hasil rekaman video itu juga dapat disaksikan oleh masyarakat sebagaimana model pengawasan berbasis IT yang saat ini dikembangkan oleh Bawaslu RI.

Bawaslu Banten Himbau Parpol Tertib Pemasangan APS Dengan telah berjalannya tahapan penyelenggaran pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Tahun 2017 di Provinsi Banten, Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Provinsi Banten menghimbau agar Partai Politik se Provinsi Banten tertib dalam melakukan pemasangan alat peraga sosialisasi (APS) yang berkaitan dengan pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Banten 2017. “Berdasarkan hasil pengawasan terkait maraknya pemasangan APS di Wilayah Provinsi Banten, kami menghimbau agar Parpol dan atau dikirim pada Jum’at lalu dan tim dalam melakukan pemasangan ditujukan kepada Ketua/Pimpinan alat peraga sosialisasi agar tetap Partai Politik se Provinsi Banten. memperhatikan ketertiban, “sampai dengan ditetapkannya kenyamanan, calon oleh KPU, keindahan yang APS ini masih disesuaikan diperbolehkan. dengan ketentuan Namun jika telah yang diatur dalam ada penetapan Pemasangan APS peraturan daerah oleh KPU terkait yang berlaku” juga tidak boleh pasangan calon ujar Pramono. Pilkada 2017 dilakukan dengan ”Selain itu maka APS yang menumpangi anggaran pemasangan APS dibuat atau juga tidak boleh kegiatan pemerintahan, yang dipasang dilakukan dengan oleh pengurus menumpangi partai dan atau PRAMONO a n g g a r a n Tim bakal calon Ketua Bawaslu Banten k e g i a t a n harus segera pemerintahan,” ditertibkan dan lanjutnya. diganti dengan Diinformasikan oleh Pramono APK yang didisain oleh KPU” bahwa terkait hal tersebut Bawaslu imbuhnya.”Kita tinggal tunggu telah menyurati seluruh Parpol dan lihat aturan pkpu nya saja nanti melalui surat nomor 207/K/BT/ jika sudah ditetapkan mengenai PM.00.01/IX/ 2016 tanggal 15 bentuk dan ketentuan soal APK September 2016 perihal imbauan ini” terangnya. tertib pemasangan APS yang Humas Bawaslu Banten

”

Haryo Sudrajat BULETIN BAWASLU | EDISI SEPTEMBER-OKTOBER 2016

BAWASLU/HAMID

Para pendaftar antri pada saat pengembalian formulir di ruang sekretariat Panwas Kota Jayapura

Bawaslu Babel Luncurkan Gardu Pengawasan Partisipatif Bawaslu Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Babel) meluncurkan Gardu Pengawasan Partisipatif di area pusat perbelanjaan Giant Bangka Tengah, Kamis (20/10).

Kegiatan tersebut merupakan hasil kerjasama antara Bawaslu Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (Fisip) Universitas Bangka Belitung. Program Gardu Pengawasan Partisipatif bertujuan mengundang partisipasi masyarakat dalam mengawasi Pilkada sekaligus menjadi pembelajaran politik secara tidak langsung bagi para mahasiswa Jurusan Ilmu Politik Fisip Universitas Bangka Belitung yang terlibat sebagai relawan. Isu yang disosialisasikan lewat kegiatan itu antara lain bagaimana membangun kejujuran dalam memilih, adil dalam bersaing, memiliki integritas, dan tidak terlibat

BULETIN BAWASLU | EDISI SEPTEMBER-OKTOBER 2016

politik uang. Dengan begitu, diharapkan Pilkada bisa menghasilkan pemimpin dambaan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung ke depan. Asisten Sekretaris Daerah Babel Bidang Pemerintah dan Kesra Amrullah Harun yang mewakili Gubernur Bangka Belitung mengatakan bahwa perlu penguatan Stakeholder dan seluruh komponen masyarakat serta mahasiswa dalam mengawal proses demokrasi Pilkada Babel 2017, â&#x20AC;&#x153;langkah Gardu Pengawasan Partisipatif merupakan langkah kongkrit pencerdasan politikâ&#x20AC;?, pungkasnya. Abdul Hamid

Inspirasi

Sempurna Tanpa Cacat Tanpa cacat? sempurna? Hmm.. mungkin itu yang dicari atau justru menjadi tujuan dari hidup seseorang. Orang yang memulai wirausaha atau usaha kecil, tentu ingin bisnis perdagangan tersebut berjalan sempurna dan bisa mendatangkan kekayaan. Seorang seniman juga selalu berharap semua karyanya bisa sempurna tanpa cacat. Perfeksionis sering disebut sebagai sifat yang melekat pada seseorang yang selalu ingin semuanya sempurna. Tapi apa kesempurnaan itu? mungkin cerita di bawah ini bisa sedikit memberi arti atau setidaknya bisa memberi gambaran tentang pencapaian kesempurnaan termasuk efek sampingnya.. Aku tidak tahu bagaimana awalnya, tapi yang jelas aku selalu ingin semuanya sempurna. Aku menghendaki apa saja yang ada di sekitarku selalu tanpa cacat. ‘Baik’ masih belum cukup, harus ada sesuatu yang membuatnya terlihat ‘luar biasa’. Intinya, tidak ada kata ‘standar’ dalam kamusku, semua harus sempurna. Pernah aku menghapus file dan langsung lakukan perintah empty recycle bin pada sebuah file Photoshop hanya karena aku tidak menemukan sesuatu yang luar biasa pada desain tersebut. Padahal, aku sudah mengerjakannya selama berhari-hari. Pernah juga secara spontan aku langsung membuang makananku hanya karena pembantuku lupa menaruh merica pada ayam goreng kesukaanku. Kerjakan secara sempurna, atau tidak sama sekali! Lambat laun, aku berubah menjadi seorang penuntut. Aku ingin setiap orang bisa mengikuti prinsipku.

Entah, berapa kali teamwork yang bekerja d e n g a n k u tercerai berai karena kerasnya hatiku. Tapi aku tidak menyerah. Toh, setiap orang selalu memuji kesempurnaan karya-karyaku. Tetapi apa yang terjadi? Aku mulai kesepian di sini. Semua anggota teamwork-ku memang takut dan tunduk dengan semua perintahku, tetapi aku mulai sadar bahwa tidak ada dari mereka yang menghormati aku, bahkan tidak ada dari mereka yang menyayangi aku. Aku mulai merasa ‘sendiri’. Semuanya seperti sedang berjalan meninggalkan aku. Ketika aku menangis, aku merasa semua sedang mentertawakanku. Dan ketika aku tertawa, tidak ada satupun yang mau tertawa bersamaku. Hidup dan hatiku menjadi sangat menyedihkan. Di tengah keterpurukanku, dan seiring dengan kedewasaanku, aku menyadari bahwa memang tidak ada yang selalu sempurna. Ternyata, butuh waktu yang sangat panjang dan pelajaran menyakitkan untuk memahami bahwa kesempurnaan bukanlah tanpa cacat. Aku mulai belajar, bahwa kesempurnaan adalah tentang bagaimana menerima ketidaksempurnaan itu sendiri. Sempurna adalah kemampuan untuk menerima ketidaksempurnaan sebagai bagian dari kesempurnaan. Kesempurnaan adalah saat kita

dapat merasuk dalam hati seseorang untuk menemukan mutiara diantara bungkus-bungkusnya yang penuh cacat. Kesempurnaan adalah saat kita dapat memahami luka sebagai tekstur kehidupan. Itulah kesempurnaan sejati.. itulah yang aku dapati dari keterpurukan ini. Ya, masa-masa pekat itu memang sudah berlalu. Aku sudah bisa memahami semuanya sekarang. Ya, aku memang masih perfeksionis, aku masih ngotot untuk membuat design dan menghasilkan ide-ide terbaik, aku masih mengkoleksi gadget terbaru dan memastikan apa yang ditanganku selalu modern, dan aku masih memastikan tidak ada noda sedikitpun di layar monitorku. Tetapi ada yang berubah sekarang, aku tidak melukai orang lain karena keinginanku, aku tidak akan mengorbankan kepentingan, kebahagiaan, apalagi hidup orang lain untuk mengejar kepuasanku. Dan lebih dari itu, aku telah belajar untuk menerima orang lain dan terutama diriku sendiri.. yang juga tidak sempurna.. A beautiful thing is never perfect.

Cerita di atas adalah hasil saduran dan kutipan dari berbagai tulisan baik media cetak maupun elektronik. Tulisan tersebut dimaksudkan untuk sharing motivasi, inspirasi, kisah hidup dan lain-lain. Semoga dapat membawa manfaat. BULETIN BAWASLU | EDISI SEPTEMBER-OKTOBER 2016

35 37

Si Tahu Gimbal Khas Semarang Kita bahas tentang si Tahu Gimbal. Mungkin bagi yang belum tahu begitu penasaran dengan makanan yang memiliki nama nyentrik ini. Belum ada yang tahu pasti tentang sejarah si Tahu Gimbal, katanya simbah - simbah dah sejak zaman dulu. Bisa dibilang makanan ini termasuk dalam makanan jenis berat tapi bisa digunakan sebagai cemilan, Kalau yang sudah pernah makan, tahu gimbal ini masih satu keluarga dengan pecel, gado - gado, ketoprak jakarta, atau tahu campur yang masuk ke dalam keluarga makanan bersambal kacang dengan nama ilmiah salade ala indonesiane sp. Walau satu keluarga pasti punya ciri khas yang berbeda kan. Secara garis besar Tahu Gimbal terasa lebih gurih dan memiliki sajian yang lebih khas masyarakat pesisir pantai. Lalu bagaimana ceritanya ya, bisa disebut Tahu Gimbal? Makanan ini tidak harus yang berambut gimbal yang memasaknya, tidak ada hubungannya dengan rambut. Makanan ini berasal dari dua kata yaitu Tahu yang berarti makanan tahu itu sendiri dan Gimbal yaitu olahan udang yang digoreng lebar dengan adonan tepung cair menyerupai rempeyek jika tipis dan menyerupai bakwan jika tebal. Untuk mengetahui detailnya tahu gimbal terdiri dari tiga bagian yang penting walau ini tidak menjadi patokan atau tiap penjual memiliki khas masing masing, yaitu :

Komposisi Tahu Gimbal 1. Bagian utama isian : irisan lontong, potongan kecil - kecil tahu goreng, telur ayam digoreng mata sapi (versi yang lain tahu dan telur digoreng bersamaan), gimbal dipotong kecil - kecil (biasanya digoreng lagi sebelum disajikan biar kriuk - kriuk), irisan kol yang

diiris tipis-tipis 2. Bagian kedua sambal : ini dia yang bedain dengan sambal yang lainnya, sambal yang disiram di atas isian ini bentuknya encer terbuat dari ulekan kacang tanah yang halus ditambah bawang merah dan putih, garam gula, kecap, trus untuk yang selera pedas ditambah ulekan cabe rawit, yang istimewa diberi petis dan diberi air secukupnya biar tidak encer 3. Bagian ketiga pelengkap : taburan di atas tahu gimbal biasanya potongan daun sledri atau daun bawang, kecambah kacang hijau, bawang goreng, krupuk udang kecil-kecil, atau krupuk biasa yang lainnya, Sudah tahu kan penampakan si tahu gimbal? Untuk mencari makanan ini di Semarang tidaklah sulit, sudah ada pusat jajanan yang memajang makanan ini, kalau mau lebih mudahnya datang saja ke Kawasan Kuliner di Bundaran Simpang Lima atau Kawasan Taman Keluarga Berencana (Taman KB). Banyak warung -warung tahu gimbal yang siap menyambut anda dengan suasana khas Semarang yang menggoda. Tapi saya sarankan datang pas malam hari aja,

BULETIN BAWASLU | EDISI SEPTEMBER-OKTOBER 2016

karena selain gak panas, jajanan yang disediain juga lebih komplit dan cukup nyaman juga buat nongkrong bareng keluarga atau temen-temen. Harga tahu gimbal cukup terjangkau dari Rp 8.000,00 hingga Rp 12.000,00 tidak mahal kan?? Mungkin kalau warga semarang sendiri punya tempat langganan pribadi yang tersebar di wilayah Semarang. Misalnya saya punya langganan yang terletak di daerah Srondol, di Ruko deket PRO TV Semarang (Samping Kiri Markas Militer Banteng Raiders). Kalau tahu gimbal disitu buka dari jam 4 sore hingga habis (sekitar jam 9 malam), menurut saya dan temen - temen tahu gimbal disana maknyosss uenak tenan. hehe.. OK itulah tadi tulisan saya mengenai makanan khas Semarang Tahu Gimbal, kalau temen - temen yang mau nyoba silakan jangan lupa ajak sodara, keluarga, pacar, mertua, mantan, gebetan, atau sapa aja wat mampir kesana. Sapa lagi kalau bukan kita yang melestarikan kuliner asli Indonesia?? Aku bangga bisa makan makanan Indonesia khususnya makanan khas Kota Semarangan. Erleine Rastiani

Cerimor (Cerita Humor) Makan Sop Bebek Nasrudin memandang beberapa ekor bebek yang kelihatannya akan lezat bila dimasak. Mereka sedang bersenang-senang di sebuah kolam. Ketika Nasrudin mencoba menangkapnya, bebek-bebek itu terbang. Setelah itu ia celupkan beberapa patong roti ke dalam air dan kemudian melahapnya. Beberapa orang yang lewat bertanya apa yang ia lakukan itu. “Aku sedang makan sop bebek,” jawab Nasrudin kalem.

Pencuri Terbesar di Sebuah Provinsi

Seorang gubernur sedang duduk dengan sekretarisnya memeriksa surat yang masuk dari masyarakat. Tiba-tiba Pak Gubernur berteriak: “Lihatlah surat ini! Surat ini ditujukan kepada pencuri terbesar di Provinsi ini!” Sekretarisnya mencoba menenangkannya dengan mengatakan: “Beraninya seseorang mengirimkan surat ini kepada anda!” Gubernur kemudian menjawab dengan sedih, “Kalau itu sih tidak mengganggu saya, tetapi masalahnya adalah kenapa tukang pos bisa mengantarkan surat ini ke alamat yang tepat?”

Kentut Tidak Sengaja

Seorang wanita muda yang sangat menarik sedang duduk di sebuah restoran mewah ada suatu malam. Sambil menunggu teman kencannya, dia ingin memastikan semuanya sempurna. Jadi, saat ia membungkuk di kursinya untuk mengambil cermin dari tasnya, ia tidak sengaja kentut cukup keras tepat saat pelayan sedang berjalan di belakangnya. Wanita itu kemudian duduk tegak, malu

dan wajahnya memerah, karena mengetahui semua orang di restoran itu mendengarnya, akhirnya mencoba menutupinya dengan berkata kepada pelayan, “Tolong hentikan itu!” Pelayan menatapnya datar dan mengatakan, “Tentu nona, saya akan mencoba menghentikannya. Tolong beritahu saya angin tadi itu menuju ke arah mana?”

Permintaan Seorang Pegawai Negeri

Seorang pegawai pemerintah duduk di kantornya, dan agar bisa lepas dari kebosanan, memutuskan untuk melihat apa yang ada di dalam lemari arsip tua di kantornya. Dia membuka lemari tua di kantornya itu dan menemukan sebuah lampu kuningan tua. “Ini akan terlihat bagus di ruang tamu rumahku,” katanya, dan dia membawa lampu itu pulang. Sementara mengelap lampu, jin muncul dan, seperti biasa, diberikan kepadanya tiga permintaan. “Saya ingin minuman dingin sekarang.” Dia mendapat minuman itu dan mulai meminumnya. Sekarang ia mulai bisa berpikir lebih jernih, lalu ia mengatakan keinginannya yang kedua. “Saya ingin berada di sebuah pulau dengan wanita cantik, yang tertarik kepada saya.” Tiba-tiba, dia di sebuah pulau dengan wanita cantik yang mengincar dia serta menginginkannya. Dia mengatakan jin keinginan ketiga dan terakhirnya. “Saya berharap saya tidak perlu bekerja lagi.” Seketika, dia kembali ke kantor pemerintah di tempat dia berkarir.

Sumber: https://www.ketawa.com

BULETIN BAWASLU | EDISI SEPTEMBER-OKTOBER 2016

BAWASLU/ALI IMRON

Komite I Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI bersama Bawaslu RI, KPU RI, Polri dan Kemendagri melaksanakan rapat kerja terkait persiapan Pilkada Serentak Tahun 2017 di ruang rapat DPD RI, Senin (19/9).

BADAN

BAWASLU/HAMID

P S EMI A W L A IH G A N

Ketua Bawaslu RI Muhammad menjadi narasumber pada kegiatan Sosialisasi UU Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota di Graha Pancasila Balaikota Among Tani Kota Batu, 3 Oktober 2016.

UM BAWASLU/NURISMAN

Ketua Bawaslu RI, Muhammad menghadiri media gathering yang diadakan Bawaslu Jawa Tengah dengan media massa yang diselenggarakan di Gedung Universitas Islam Sultan Agung, Jumat (16/9).

IK IND

A S L U BAWASLU/HAMID

Bawaslu RI mengadakan pelatihan pendidikan karakter bagi Bawaslu Provinsi di Bogor, Jawa Barat.

BULETIN BAWASLU | EDISI SEPTEMBER-OKTOBER 2016

N O

BAWASLU/NURISMAN

Ketua Bawaslu Sumbar, Elly Yanti usai membuka Sosialisasi Tatap Muka kepada Stakeholders dan Masyarakat dalam rangka Persiapan Pengawasan Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota tahun 2017 disaksikan Ketua Bawaslu RI, Muhammad dan Anggota Komisi II DPR RI Arteria Dahlan, (18/10).

BAWASLU/FARADILLA

Bawaslu mengadakan pendidikan dan pelatihan pelayanan prima (service excellence) di lingkungan Sekretariat Jenderal Bawaslu RI yang diselenggarakan di Hotel Bidakara, 3-5 September 2016.