BULETIN BAWASLU RI Mei 2014 by Cecep Husni Mubarok, S.Kom., M.T.

AWASLU B BULETIN

EDISI 05, MEI 2014

Badan Pengawas Pemilihan Umum

Duel Pilpres Head to Head Prabowo-Hatta vs Jokowi-JK

Peningkatan Konstelasi dan Dinamika Politik dalam Mencari Pemimpin Baru Dilema Pemilu Legislatif 2014

Direktur CEPP UI, Chusnul Mariâ&#x20AC;&#x2122;yah

Diterima Disahkan KPU, Digugat ke Mahkamah Konstitusi

Kritik Kebijakan Pergantian Sistem Setiap Pemilu

BULETIN BAWASLU, EDISI 05, MEI 2014

Pilpres, Pertaruhan Integritas dan Kredibilitas Penyelenggara Pemilu

Oleh karena itu, pada Pemilu Presiden dan Wakil Presiden kali ini, AWASLU integritas dan kredibilitas penyelenggara Pemilu sangat dipertaruhkan. Kita bisa melihat bagaimana, Duel Pilpres Head to Head Prabowo-Hatta vs Jokowi-JK banyak penyelenggara pemilu yang ‘ditelanjangi’ oleh para peserta pemilu, tentang bagaimana kinerja dan independensi mereka. Banyak Peningkatan Konstelasi dan yang akhirnya berujung pada PHK Dinamika Politik dalam oleh lembaga kode etik pimpinan Mencari Pemimpin Baru Jimly Asshiddiqie. Tidak ada kata lain dalam Pilpres kali ini, Kerja Keras !! KPU dan Bawaslu harus menunjukkan kerja keras tersebut dari hal apapun, termasuk dari godaan-godaan untuk memihak pada salah satu pasangan capres dan cawapres tertentu. Netralitas dan Independensi harus tetap terjaga, sesulit apapun kondisi nantinya. Demi satu tujuan, Pilpres yang bersih, berkualitas, dan bermartabat.

BULETIN

Tanda gong perhelatan pemilihan umum presiden dan wakil presiden (Pemilu Presiden dan Wakil Presiden) sudah dimulai. Ditandai dengan pendaftaran calon Presiden dan Wakil Presiden ke Komisi Pemilihan Umum (KPU). Prabowo Subianto dan Hatta Rajasa maju sebagai Capres dan Cawapres dari Koalisi Partai Gerindra, Golkar, PPP, PKS, PAN, dan PBB. Sedangkan Joko Widodo dan HM Jusuf Kalla, maju sebagai capres dan cawapres dari partai PDI Perjuangan, Partai Nasdem, Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), Partai Hanura, dan PKP Indonesia. Dua pasangan capres dan cawapres tersebut merupakan tokohtokoh terbaik bangsa yang memenuhi prasyarat untuk memimpin Indonesia dalam 5 (lima) tahun ke depan. Mereka diyakini memiliki dukungan politis yang luar biasa dari berbagai elit politik yang dapat membawa perubahan nasib bangsa ke arah yang lebih baik. Namun, persaingan dua pasangan calon yang sebelumnya bahumembahu dalam proses Pemilu Kada DKI Jakarta tersebut, diyakini akan memanas. Selain karena keduanya memiliki basis massa yang besar, parpol pendukung mereka pun punya loyalis yang jumlahnya cukup banyak.

EDISI 05, MEI 2014

Badan Pengawas Pemilihan Umum

Dilema Pemilu Legislatif 2014

Direktur CEPP UI, Chusnul Mari’yah

Diterima Disahkan KPU, Digugat ke Mahkamah Konstitusi

Kritik Kebijakan Pergantian Sistem Setiap Pemilu

Salam Awas

Daftar isi:

BADAN

UM SI IK INDO

A S L U

Divisi Update Divisi Organisasi dan SDM Lancar Tidaknya Tugas Bawaslu Juga Bergantung Pengelola Keuangan ................................................................................. 15 Divisi Pengawasan Dana Kampanye Pilpres Jadi Fokus Pengawasan ........................... 16 Divisi Sosialisasi, Humas dan Hubungan Antar Lembaga Negara Fiji Belajar Demokrasi Indonesia ke Bawaslu .......... 17 Divisi Hukum dan Penindakan Pelanggaran Jelang PHPU, Bawaslu dan MK Perkuat Koordinasi ............. 18 Ancaman Pidana Bila Rekap Molor dari Jadwal ...................... 19 Sudut Pandang Sengketa Kanibalisme Politik Akan Muncul di MK ................. 20 Ekspose Daerah ............................................................................................ 22 Glosari Kepemiluan ...................................................................................... 24 Galeri ................................................................................................................ 25 Rekapitulasi Penghitungan Suara Pemilu Legislatif 2014 ........... 25 Galeri ................................................................................................................ 28

Buletin BAWASLU ini diterbitkan oleh Badan Pengawas Pemilihan Umum, sebagai wahana informasi kepada khalayak serta ajang komunikasi keluarga besar pengawas Pemilu di seluruh tanah air. Terbit satu bulan sekali.

AS PEMIL AW IH A NG

Dari Redaksi ................................................................................................... 2 Laporan Utama Peningkatan Konstelasi Politik dan Dinamika Politik Mencari Pemimpin Baru ............................................................................................. 3 Opini Korupsi ............................................................................................................ 6 Sorotan Diterima Saat Disahkan KPU, Digugat ke Mahkamah Konstitusi .......................................................................................................... 8 Investigasi KPU Tetapkan Caleg DPR dan DPD ................................................... 10 Bawaslu Terkini Bawaslu Sampaikan Laporan Pengawasan ke DPD RI .................... 12 Info Bawaslu Briefing Bimtek Perbendaharaan Bawaslu Pusat dan Provinsi ....................................................................................................... 13 Profil Direktur CEPP UI, Chusnul Mar’iyah Kritik Kebijakan Pergantian Sistem Setiap Pemilu ..................... 14

Penerbit: Bawaslu RI Pengarah: Dr. Muhammad, S.IP., MSi, Nasrullah, SH., Endang Wihdatiningtyas, SH., Daniel Zuchron, Ir. Nelson Simanjuntak ; Penanggung jawab: Gunawan Suswantoro, SH, M.Si Redaktur: Jajang Abdullah, S.Pd, M.Si, Tagor Fredy, SH, M.Si, Drs. Hengky Pramono, M.Si, Ferdinand ET Sirait, SH, MH, Pakerti Luhur, Ak, Nurmalawati Pulubuhu, S.IP, Raja Monang Silalahi, S.Sos, Hilton Tampubolon, SE, Redaktur Bahasa: Saparuddin, Ken Norton Pembuat Artikel: Falcao Silaban, Christina Kartikawati, Muhammad Zain, Ali Imron, Hendru, Irwan; Design Grafis dan Layout: Christina Kartikawati, Muhammad Zain, Muhtar Sekretariat: Tim Sekretariat Bawaslu Alamat Redaksi: Jalan MH. Thamrin No. 14 Jakarta Pusat, 10350. Telp./Fax: (021) 3905889, 3907911. I www.bawaslu.go.id

BULETIN BAWASLU, EDISI 05, MEI 2014

Duel Pilpres Head to Head Prabowo-Hatta vs Jokowi-JK

Peningkatan Konstelasi dan Dinamika Politik dalam Mencari Pemimpin Baru

ILUSTRASI: MUHTAR, FOTO-FOTO: GOOGLE.COM

Pasca ditetapkan keputusan KPU soal hasil perolehan nasional Pemilu Anggota DPR, DPD, dan DPRD Tahun 2014, maka peta persaingan partai politik mengharuskan adanya koalisi atau gabungan partai. Pasalnya, partai pemenang Pemilu 2014-Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP)- saja belum mampu untuk mencalonkan presidennya sendiri, karena kurang dari prasyarat yang ditetapkan oleh Undang-Undang. Kondisi ini agak berbeda dengan Pemilu pada 2009, dimana Partai Demokrat sebagai pemenang pemilu lolos dalam presidential threshold, sehingga partai berlambang mercy tersebut bisa mencalonkan presiden dan wakil presiden tanpa harus berkoalisi. Peta koalisi yang dibangun oleh ma-

sing-masing partai politik pada idealnya, merupakan gabungan antara partai politik yang memiliki platform, visi, misi, dan program yang sama dalam memajukan bangsa Indonesia. Namun, dalam praktik politik tidak ada dukungan dalam koalisi yang diberikan â&#x20AC;&#x2DC;cuma-cumaâ&#x20AC;&#x2122;. Dalam peta koalisi di Indonesia pasti ada bargaining position masing-masing partai dalam memberikan dukungannya. Tawar menawar dalam politik atau biasa disebut lobi politik berbeda dengan politik praktis dan merupakan hal yang lumrah dan wajar. Hakikatnya, lobi politik digunakan agar kekuatan yang dibangun semakin kuat untuk mencapai tujuannya. Agak sedikit berbeda dengan politik praktis, dimana untuk mendapat-

kan kekuasaan tersebut maka cara apapun dilakukan, termasuk dengan tawar menawar jabatan ataupun imbalan yang diberikan. Dari sejumlah partai politik yang bertarung, PDIP dan Gerindra menjadi palang dari peta koalisi parpol dalam Pilpres. Dua partai yang pada Pemilu 2009 berkoalisi untuk mengusung Megawati dan Prabowo sebagai Capres dan Cawapres tersebut, kini mencalonkan kandidat masing-masing dan memecah kongsi. PDIP dan Gerindra menjadi palang, karena dua parpol tersebut mendulang suara yang cukup tinggi dalam Pileg. Jadi rasanya bukan sesuatu yang istimewa ketika mereka menjadi palang dalam koalisi. Selain itu, kedua partai tersebut di-

BULETIN BAWASLU, EDISI 05, MEI 2014

Sambungan: Peningkatan .... anggap memiliki capres yang mumpuni untuk menang dalam Pilpres mendatang, berdasarkan beberapa hasil survei yang dilakukan beberapa saat sebelum Pileg dimulai. PDIP mengusung Gubernur Jakarta, Joko Widodo yang juga merupakan kader partai berlambang banteng tersebut. Sedangkan Gerindra mengusung Ketua Dewan Pembinanya, yang juga mantan Panglima KOSTRAD Letjen (Purn) Prabowo Subianto untuk menjadi presiden. Dari peta tersebut, pasca Pileg, partaipartai lain mulai melakukan bargaining position pada PDIP dan Gerindra hingga terbentuklah koalisi. Salah satu bargaining position yang diberikan adalah mengajukan calon wakil presiden (cawapres) yang akan mendampingi capres yang diusung dalam Pemilu Presiden. Dari kubu PDIP terbentuklah koalisi bersama Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), Partai Nasdem, Partai Hanura, dan bergabung terakhir Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia (PKP Indonesia). Kekuatan koalisi ini menghasilkan suara sebesar 36,71 persen. Sementara di Dewan Perwakilan Rakyat, gabungan partai pendukung Jokowi-JK mendapatkan 207 kursi. Sedangkan dari kubu Gerindra, terbentuklah koalisi bersama Partai Golkar, Partai Amanat Nasional (PAN), Partai Persatuan Pembangunan (PPP), Partai Keadilan Sejahtera (PKS), dan Partai Bulan Bintang (PBB). Bila digabungkan, perolehan suara mereka bisa melewati an-

!!! KPU menetapkan perolehan suara partai politik peserta pemilu dalam rekapitulasi nasional penghitungan suara Pemilu Anggota DPR, DPD, dan DPRD Tahun 2014 Dalam rekapitulasi tersebut PDI Perjuangan memiliki jumlah suara paling besar disusul oleh 9 partai lainnya yang masuk dalam Parliamentary Threshold. (Semoga wakil-wakil rakyat yang berasal dari partai-partai tersebut benar-benar dapat mewakili rakyat dan membawa perubahan pada Indonesia ke depan)

gka 50 persen dari hasil Pemilu Legislatif 9 April 2014 lalu. Di DPR, pasangan ini juga bisa mendominasi dengan perolehan kursi hingga 52,9 persen. Dari koalisi PDIP cs, muncul beberapa nama yang sempat menjadi calon kuat wakil presiden untuk mendampingi Joko Widodo. Beberapa nama diantaranya adalah Mantan Presiden Jusuf Kalla dan Mantan Ketua Mahkamah Konstitusi, Mahfud MD. Pada akhirnya diputuskan Jusuf Kalla mendampingi Joko Widodo sebagai pasangan Capres dan Cawapres. Sedangkan dari koalisi Gerindra cs,

Hingga akhir pendaftaran, hanya ada dua pasangan calon yang bertarung dalam Pilpres 2014. Artinya, Pemilu akan berlangsung secara â&#x20AC;&#x2DC;head to headâ&#x20AC;&#x2122; dan dipastikan hanya satu putaran saja.

sepakat untuk satu nama calon yakni Ketua Umum Partai Amanat Nasional (PAN) Hatta Rajasa. Dua pasangan tersebut pun mendaftar ke KPU untuk menyerahkan syarat-syarat pendaftaran. Seperti yang sudah diramalkan, hanya ada beberapa calon kuat yang akan maju

Pasca penetapan hasil rekapitulasi, tidak ada satu pun partai yang lolos presidential threshold. Akibatnya, partai-partai harus membangun peta koalisi untuk dapat mengusulkan capres dan cawapres. Prabowo Subianto-Hatta Rajasa dan Joko Widodo-Jusuf Kalla mencalonkan diri menjadi pasangan calon presiden dan wakil presiden untuk periode 2014-2019. (Idealnya koalisi yang terbangun ini atas dasar kesamaan visi dan misi dalam membangun bangsa, bukan didasarkan pada politik transaksional dengan syarat-syarat tertentu)

dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden. Terlebih sejak awal hanya ada dua poros partai yang kuat dan mempunyai calon presiden yang menurut lembaga survei cukup diunggulkan. Hingga akhir pendaftaran, hanya ada dua pasangan calon yang bertarung dalam Pilpres 2014. Artinya, Pemilu akan berlangsung secara head to head dan dipastikan hanya satu putaran saja. Prabowo Subianto dan Hatta Rajasa serta Joko Widodo dan Jusuf Kalla menjadi pasangan calon presiden dan wakil presiden yang akan bertarung pada Pemilu Tahun 2014. Dua pasangan calon tersebut merupakan putra-putra terbaik bangsa yang diyakini dapat memimpin Indonesia ke arah perubahan yang lebih baik dalam lima tahun ke depan. Namun, pertarungan antara kedua pasangan calon tersebut bukan perkara mudah. Pasalnya, mereka didukung oleh elit-elit politik yang memiliki basis massa yang cukup besar. Selain itu, elit-elit politik ini juga merupakan orang-orang yang pernah atau sedang berpengaruh dalam politik di Indonesia. Selain itu, ada dua tokoh bangsa nonpartai yang sebelumnya ikut meramaikan bursa capres seblum Pilpres dimulai. Sebut saja Mahfud MD, yang menjadi Ketua Tim Kampanye Prabowo-Hatta. Mantan Ketua Mahkamah Konstitusi tersebut pernah harum namanya saat memimpin lembaga pengawal konstitusi tersebut. Selain itu, tokoh Madura itu juga merupakan tokoh yang sangat dihormati oleh semua

Masing-masing pasangan Capres dan Cawapres membentuk relawanrelawan pendukung. Sebagian dari relawan-relawan ini juga ada yang berasal dari keinginan dan kesadaran masing-masing. Isu-isu negatif dan fitnah sangat mudah untuk menimbulkan gesekan-gesekan antara pendukung pasangan calon presiden dan wakil presiden. (Konflik horizontal karena isu-isu negatif dan fitnah hanya akan memperburuk kondisi masyarakat di akar rumput. Oleh karena itu, ada baiknya elite-elite politik menjadi penengah dan bukan jadi pemicu)

BULETIN BAWASLU, EDISI 05, MEI 2014

kalangan termasuk karya-karyanya. Di kubu Jokowi-JK, hadir nama Anies Baswedan yang menjadi Juru Bicara pasangan calon itu. Rektor Universitas Paramadina tersebut juga cukup disegani berkat andilnya dalam perannya di beberapa pansus dan tim investigasi yang dibentuk pemerintah dalam mengungkapkan kasus-kasus yang ada di negeri ini. Ia juga sempat menjadi calon presiden dalam konvensi yang diselenggarakan oleh Partai Demokrat. Melihat peta persaingan Pilpres Tahun 2014 memang agak sedikit berbeda dengan Pemilu Legislatif. Pada Pilpres ini, masyarakat akan menilai masing-masing kemampuan pasangan calon ketika nantinya memimpin bangsa ini, alias tidak banyak orang yang akan memilih karena dukungan partai tertentu pada calon tertentu. Bisa digambarkan jutaan pasang mata akan tertuju pada calon dan bukan pada partai yang mendukungnya. Hal ini tentunya menggambarkan bahwa, tidak ada jaminan bahwa PDI Perjuangan sebagai pemenang Pileg 2014 lalu, otomatis akan menang saat mengajukan Joko Widodo dan Jusuf Kalla sebagai Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden nanti. Atau sebaliknya, hal tersebut juga tidak menggambarkan bahwa pasangan Prabowo-Hatta akan menang karena perolehan suara koalisi sudah mencapai 50 persen lebih suara sah nasional. Meskipun begitu, pesta demokrasi pemilu presiden dan wakil presiden pada kali ini merupakan hal baru di Indonesia karena untuk pertama kalinya hanya ada dua kontestan yang bertarung. Sebagian besar pihak memprediksi bahwa masyarakat Indonesia akan terfokus pada dua pasangan calon tersebut dan bergabung dalam masing-masing kubu. Kekhawatiran yang muncul, adalah gesekan-gesekan baik antara Tim Kampanye (pusat dan daerah) serta simpatisan atau relawan. Eskalasi Bad (Black) Campaign Tak bisa dipungkiri, dari setiap pagelaran pemilihan umum di Indonesia situasi politik yang panas kerap mewarnai. Ada semacam dinamika politik yang bergejolak sebelum Pemilu dimulai. Suguh menyuguhkan isu dan wacana yang bisa meningkatkan elektabilitas diri dan

” Ini sangat mudah

memicu pertentangan horizontal di akar rumput. Gesekan-gesekan mulai dari yang kecil hingga konflik bisa terjadi jika dipanas-panasi terus seperti ini,

”

Pimpinan Bawaslu,

Nasrullah

menurunkan elektabilitas lawan kerap dilakukan. Bisa saja data dan fakta tentang keburukan lawan politik, tetapi ada juga yang dibumbui dengan fitnah. Di beberapa negara demokrasi, menjatuhkan lawan dengan membeberkan data dan fakta tentang rekam jejak seseorang ketika memerintah dan menjalani kariernya merupakan hal yang lumrah terjadi, dan biasa disebut negative campaign. Tujuan utamanya adalah memberikan citra negatif lawan di mata masyarakat sehingga dukungan yang seharusnya diberikan justru berbalik. Berbeda dengan negative campaign, maka bad campaign berkonotasi lebih buruk lagi. Kampanye yang biasa disebut kampanye hitam tersebut, dihembuskan ke masyarakat tanpa ada dasar dan fakta yang jelas di balik itu. Kampanye hitam identik dengan fitnah dan gosip yang belum atau tidak dapat dipastikan tentang kebenarannya. Fitnah atau gosip biasanya bagai pedang bermata dua. Di satu sisi, bisa menjadi senjata yang ampuh untuk menjatuhkan citra lawan politiknya, namun di sisi lain ternyata dapat memberi keuntungan bagi lawan politiknya tersebut. Pihak yang difitnah atau digosipkan akan mendapatkan keuntungan apabila ia dapat menunjukkan bukti bahwa fitnah tersebut tidak benar. Akibatnya, para pemilih bisa

berbalik dan justru mendukung. Pimpinan Bawaslu Nasrullah menyebut bahwa black campaign terjadi pada saat eskalasi politik di Indonesia, hal ini bisa menyebabkan potensi yang buruk bagi stabilitas politik nasional. Pasalnya, sekecil apapun isu yang ada, akan mudah berkembang mengingat pesatnya arus informasi di media mainstream dan media sosial. “Ini sangat mudah memicu pertentangan horizontal di akar rumput. Gesekangesekan mulai dari yang kecil hingga konflik bisa terjadi jika dipanas-panasi terus seperti ini,” tutur Nasrullah ketika menanggapi banyaknya black campaign pada Pilpres. Oleh sebab itu, Nasrullah meminta kepada capres dan cawapres serta elit-elit politik pendukungnya untuk mengontrol diri dan mengontrol masing-masing simpatisan agar tidak terpengaruh terhadap isu-isu yang muncul, apalagi jika ada fitnah atau bentuk lain yang mendiskreditkan salah satu pasangan capres dan cawapres. Selain itu, Bawaslu juga meminta agar aparat penegak hukum dapat mengambil langkah cepat dan strategis untuk menangani kasus tersebut agar tidak meluas dan menimbulkan dampak yang destruktif di kemudian hari. Kasus tabloid ‘Obor Rakyat’ merupakan salah satu kasus dimana black campaign terjadi dalam Pemilu Presiden kali ini. Tanpa bermaksud untuk memihak atau memojokkan capres dan cawapres tertentu, obor rakyat menggambarkan bahwa media massa menjadi salah satu alat bagi penggunaan kekuasaan dan politik praktis. Meski begitu, Dewan Pers sendiri sebagai lembaga yang menegakkan kode etik jurnalisme berpendapat bahwa Tabloid Obor Rakyat bukanlah sebuah media jurnalisme. Hal tersebut dikarenakan, tabloid yang disebar di wilayah Jawa ini, tidak layak memenuhi unsur jurnalistik yang baik, melainkan hanyalah selebaran biasa sebagai alat propaganda. Bawaslu sendiri menyatakan bahwa tabloid tersebut sulit dijerat dengan pidana Pemilu. Namun, karena dapat membuat keresahan di masyarakat, maka Bawaslu memberikan rekomendasi kepada kepolisian untuk segera menanganinya. [FS]

Opini

BULETIN BAWASLU, EDISI 05, MEI 2014

Korupsi Oleh : Andhika Pratama Reformasi Indonesia gagal dalam mengurangi wabah korupsi. Sebab, implementasi hukum yang diperbarui dalam praktiknya hanya mengacu untuk kepentingan para elite politik dan golongan tertentu, bukan untuk kepentingan masyarakat Indonesia. Kegagalan reformasi di Indonesia disebabkan pemerintah belum sepenuhnya lepas dari praktik otoriter. Aparat negara masih suka melakukan sesuatu atas kepentingan mereka sendiri, bukan kepentingan masyarakat banyak. â&#x20AC;&#x153;Misalnya di masa Soeharto, kebijakan dibuat berdasarkan pandangan top-down. Padahal, yang diurusi rakyat. Pemerintahan dibuat oleh rakyat, dari rakyat, dan untuk rakyat. Tetapi, mengapa strategi top-down yang dilakukan. Semua kebijakan dibuat asal bapak senang (ABS). Karena reformasi sudah dicemari oleh sejumlah kepentingan tertentu inilah yang membuat upaya pemberantasan korupsi tidak berjalan baik. â&#x20AC;&#x153;Itulah sebabnya mengapa upaya reformasi hukum tidak berpengaruh terhadap pengurangan korupsi. Korupsi tetap mewabah. Berkenaan dengan ini, saya tertarik mengutip gagasan Plato yang telah memberi ilustrasi singkat dalam membentuk formulasi keadilan sebuah negara (Van der Weij: 1988). Baginya, keadilan adalah harmoni dan keselarasan. Keadilan berarti memberikan kepada tiap orang apa yang menjadi haknya. Hal itu akan terwujud jika semua komponen dalam sebuah negara secara harmonis bekerja sama sesuai kesanggupan dan fungsi mereka masing-masing. Dalam ilustrasi itu, Plato menganalogikan negara sebagai tubuh manusia yang terdiri dari tiga komponen jiwa: yakni bagian keinginan (epithymia), bagian energik (thimos), dan bagian rasional (logos) sebagai puncak pengayom. Dalam sebuah negara, kelompok epithymia adalah rakyat (buruh, petani, nelayan, pedagang, dan lainnya). Kelompok thimos adalah hukum, pengadilan, dan sebagainya. Sementara para birokrat merupakan puncak pengayom yang tergabung kelompok logos. Semua komponen mempunyai spesifikasi fungsi berbedabeda. Dalam teori Harmoni yang dikenalkan Leibniz, spesifikasi fungsi itulah yang akan membuat terwujudnya harmoni. Sebaliknya, ketika salah satu komponen lalai dalam melakukan fungsinya, maka kehancuran bersama akan didapat. Selanjutnya, berkenaan dengan pemberantasan korupsi, birokrat sebagai kelompok yang berada pada posisi puncak, sementara hukum sebagai acuan bergerak, sudah selayaknya melakukan gerakan riil pemberantasan sesuai dengan yang telah diatur. Sedangkan rakyat yang berada pada posisi epithymia adalah sebagai kelompok penyeimbang yang senantiasa harus menjalankan fungsi kontrolnya. Ketika kontrol rakyat kuat, penyimpanganpenyimpangan dapat diminimalisasi, bahkan dieliminir.

nyakit korupsi dan apatisme rakyat yang begitu akut seperti Indonesia, membangun kesadaran kolektif antikorupsi bukan masalah sederhana, perlu proses panjang dan berkesinambungan. Dalam konteks ini, pemberantasan dalam gerakan ganda (double movement) menjadi penting dilakukan,Gerakan ganda itu antara lain: Pertama, gerakan pemberantasan top down. Dalam bagian ini hukum dan pemerintah menjadi titik tolak. Pemerintah harus benar-benar bersikap tegas terhadap koruptor. Pada saat bersamaan, hukum-dalam hal ini berkaitan dengan sangsi-harus lebih diperketat. Karena dalam analogi ekonomi, barang yang harganya murah dan mudah didapat pasti laris di pasaran. Maka, hukum harus membuat korupsi menjadi barang yang berharga mahal dan sulit didapatkan. Kedua, gerakan pemberantasan bottom up. Dalam bagian ini, rakyat menjadi subyek. Rakyat sebagai salah satu elemen bangsa, turut bertanggung jawab dalam pemberantasan korupsi, harus betul-betul menjalankan fungsi kontrolnya. Untuk menggugah kesadaran rakyat ini mutlak dilakukan program-program penyadaran maupun advokasi terhadap mereka sehingga muncul proses penyadaran itu. LSM dan organisasi kemasyarakatan lain memikul tanggung jawab ini. Istilah-istilah Umum dalam Kegiatan Korupsi 1. Uang Tip: Sama dengan â&#x20AC;&#x2DC;budaya amplopâ&#x20AC;&#x2122; yakni memberikan uang ekstra kepada seseorang karena jasanya/pelayanannya. Istilah ini muncul karena pengaruh budaya Barat yakni pemberian uang ekstra kepada pelayan di restoran atau hotel. 2. Angpao: Pada awalnya muncul untuk menggambarkan kebiasaan yang dilakukan oleh etnis Cina yang memberikan uang dalam amplop kepada penyelenggara pesta. Dalam perkembangan selanjutnya, hingga saat ini istilah ini digunakan untuk menggambarkan pemberian uang kepada petugas ketika mengurus sesuatu di mana pemberian ini sifatnya tidak resmi atau tidak ada dalam peraturan 3. Uang Administrasi: Pemberian uang tidak resmi kepada aparat dalam proses pengurusan surat-surat penting atau penyelesaian perkara/kasus agar penyelesaiannya cepat selesai. 4. Uang Diam: Pemberian dana kepada pihak pemeriksa agar kekurangan pihak yang diperiksa tidak ditindaklanjuti. Uang diam biasanya diberikan kepada anggota DPRD ketika memeriksa pertanggung jawaban walikota/gubernur agar pertanggung jawabanya lolos. 5.Uang Bensin: Uang yang diberikan sebagai balas jasa atas bantuan yang diberikan oleh seseorang. Istilah ini menggambarkan ketika seseorang yang akrab satu sama lain, seperti antara temen satu dengan yang lain. Misalnya A minta bantuan B untuk membeli sesuatu, si B biasanya melontarkan pernyataan, uang bensinya mana ? 6. Uang Pelicin: Menunjuk pada pemberian sejumlah dana (uang) untuk memperlancar (mempermudah) pengurusan perkara atau surat penting. 7. Uang Ketok: Uang yang digunakan untuk mempengaruhi

Bagaimana melawan korupsi? Menurut saya ada dua kata kunci gerakan dalam menekan laju tindak pidana korupsi, yakni: ketegasan hukum yang harus diperankan pemerintah serta kesadaran berbangsa sebagai satu kesatuan yang harus dimiliki rakyat. Dalam negara pengidap pe-

Opini

BULETIN BAWASLU, EDISI 05, MEI 2014

keputusan agar berpihak kepada pemberi uang. Istilah ini biasanya ditujukan kepada hakim dan anggota legislatif yang memutuskan perkara atau menyetujui/mengesahkan anggaran usulan eksekutif, dilakukan secara tidak transparan. 8. Uang Kopi: Uang tidak resmi yang diminta oleh aparat pemerintah atau kalangan swasta. Permintaan ini sifatnya individual dan berlaku di masyarakat umum. 9. Uang Pangkal: Uang yang diminta sebelum melaksanakan suatu pekerjaan/kegiatan agar pekerjaan tersebut lancar 10. Uang Rokok: Pemberian uang yang tidak resmi kepada aparat dalam proses pengurusan surat-surat penting atau penyelesaian perkara/kasus penyelesaianya cepat. 11. Uang Damai: Digunakan ketika menghindari sanksi formal dan lebih memberikan sesuatu biasanya berupa uang/materi_ sebagai ganti rugi sanksi formal. 12. Uang di Bawah Meja: Pemberian uang tidak resmi kepada petugas ketika mengurus/membuat surat penting agar prosesnya cepat. 13. Tahu Sama Tahu: Digunakan di kalangan bisnis atau birokrat ketika meminta bagian/sejumlah uang. Maksud antara yang meminta dan yang memberi uang sama-sama mengerti dan hal tersebut tidak perlu diucapkan. 14. Uang Lelah: Menunjuk pada pemberian uang secara tidak resmi ketika melakukan suatu kegiatan. Uang lelah ini bisanya diminta oleh orang yang diminta bantuannya untuk membantu orang lain. Istilah ini kemudian sering digunakan oleh birokrat ketika melayani masyarakat untuk mendapatkan uang lebih.

orang karena telah membantu mempercepat penyelesaian suatu urusan, misalnya dalam pengurusan administrasi. 8. Hapeng siram: Uang yang diberikan untuk menyogok seseorang agar urusannya dipermudah. Bandung 1. Biong: Makelar tanah yang menjual tanah dengan harga tinggi untuk mendapatkan keuntungan yang besar meskipun itu tanah negara, dengan cara mempengaruhi masyarakat untuk menyerobot tanah negara dan dijual oleh makelar tersebut ke tangan orang lain dengan harga tinggi. 2. CNN (can nulis-nulis acan): Artinya tidak pernah nulis. Merupakan plesetan dari nama stasion televisi Amerika. Digunakan untuk menggambarkan wartawan yang suka meminta uang dari para pejabat yang korup dengan mengancam jika tidak diberikan maka kedok pejabat tersebut akan dibuka. 3. Ceceremed: Artinya panjang tangan, suka mengambil yang bukan haknya. Digunakan untuk menggambarkan orang yang mengambil barang milik kantor atau milik negara, misalnya mengambil pulpen dari kantor atau bahkan uang. 4. D3 (duit, duekuet dan dulur): Merupakan akronim dari duit (uang), duekuet (dekat) dan dulur (saudara). Digunakan untuk menggambarkan suatu kondisi di mana jika seseorang ingin memperoleh pekerjaan maka ia harus mempunyai D-3. 5. Dikurud: Artinya dipotong, memotongi janggut atau kumis. Kemudian digunakan untuk menggambarkan anggaran yang dipotong atau mengambil benda yang bukan miliknya. Misalnya suatu daerah menerima dana program, seharusnya 5 juta, tetapi kenyataanya hanya 2 juta karena sudah dipotong 3 juta. 6. Dipancong: Artinya terkena cangkul secara tidak sengaja, istilah ini kemudian digunakan untuk menggambarkan pemotongan anggaran, baik itu dana proyek maupun dana perjalanan. 7. Injek: Digunakan untuk menggambarkan penyalahgunaan kekuasaan pejabat yang lebih tinggi untuk menekan pejabat yang lebih rendah yang dianggap menghalangi.

Istilah-istilah Korupsi di Daerah Medan 1. Hepeng parkopi (uang kopi): Uang tambahan yang diberikan ketika melakukan suatu urusan, misalnya berkaitan dengan urusan administrasi 2. Hepeng par sigaret (uang rokok): Uang yang dibayarkan oleh seseorang untuk mempercepat penyelesaian suatu urusan. Istilah ini muncul ketika warga harus berurusan dengan aparat, terutama ketika mengurus administrasi, seperti surat izin. 3. Hepeng pataruon (uang antar): Uang yang diberikan kepada seseorang untuk meneruskan urusan kepada seseorang. Misalnya uang diberikan oleh warga kepada pegawai PDAM yang melakukan pencatatan meteran dan menagih pembayaranya. Warga bersedia melakukan itu karena merasa sudah ditolong sehingga tidak perlu bersusah payah membayar ke loket. 4. Uang pago-pago: Uang yang diberikan suatu proyek atau kegiatan yang dibagi-bagikan. Misalnya, ketika mendapatkan proyek, kita harus memberikan uang pago-pago kepada pemberi proyek. 5. Silua: Menggambarkan kebiasaan untuk membawa oleholeh ketika berkunjung ke rumah seseorang. Kebiasaan ini kemudian berkembang tidak hanya dilakukan ketika berkunjung ke rumah kerabat, tetapi juga dilakukan oleh bawahan ketika berkunjung ke rumah atasan agar memperoleh kenaikan jabatan. 6. Manulangi: Membuat suatu acara dengan memberi makan kepada seseorang yang dihormati. 7. Hepeng hamuliateon: Uang yang diberikan kepada sese-

Padang 1. Uang takuik: Uang takut, uang yang dipungut secara liar oleh preman dan agen liar di terminal atau di daerah-daerah tertentu yang dilewati oleh angkutan umum. 2. Jariah manantang buliah: Setiap ada pekerjaan harus diberi imbalan. 3. Bajalan baaleh tapak: Setiap ada perjalanan harus ada ongkosnya baik uang makan maupun uang yang diberikan ketika suatu urusan telah selesai. 4. Bakameh: Uang yang diberikan kepada seorang pejabat yang akan dipindahtugaskan atau habis masa jabatannya. Orang yang memberikan bakameh adalah mitra atau rekan pejabat tersebut. 5. Sumbar: Merupakan akronim dari semua uang masuk bagi rata. Misalnya, dalam suatu proyek ada dana sisa hasil proyek maka dana tersebut harus dibagi rata kepada semua orang yang terlibat dalam proyek tersebut. *** *Staf Bagian Humas dan Antar Lembaga Setjen Bawaslu RI

BULETIN BAWASLU, EDISI 05, MEI 2014

Dilema Hasil Pemilu Legislatif

Diterima Saat Disahkan KPU, Digugat ke Mahkamah Konstitusi google.com

JAKARTA - Ketidakpuasan mewarnai hasil keputusan Komisi Pemilihan Umum (KPU) yang secara resmi menetapkan perolehan suara masing-masing partai politik peserta pemilu legislatif, dalam rapat pleno yang digelar di Gedung KPU, Jakarta, Jumat (9/5) lalu.

Ketidakpuasan terlihat karena meski hanya dua partai politik yang dinyatakan tidak memenuhi ambang batas parlemen atau parliamentary threshold sebesar 3,5 persen perolehan suara nasional, namun 12 parpol nasional dan 2 parpol lokal Aceh, diketahui resmi mendaftarkan gugatan pemilu ke Mahkamah Konstitusi (MK), yang secara resmi menutup masa pendaftaran gugatan pemilu, pada hari Senin (12/5) malam, Pukul 23.51 WIB. Menurut Sekretaris Jenderal Mahkamah Konstitusi (Sekjen MK) Janedjri M Gaffar, dari seluruh parpol peserta pemilu baik yang lokal di Aceh maupun nasional, hanya Partai Aceh yang tidak mengajukan gugatan. Sementara untuk calon DPD, 30 nama dari 19 provinsi juga mengajukan gugatan ke MK. Gugatan antara lain mengalir dari dua parpol peraih suara terbanyak. PDI Perjuangan yang meraih 23,6 juta suara (18,95 persen) dan Golkar yang ditetapkan meraih 18,4 juta suara (14,75 persen).

Menurut anggota tim advokasi PDIP, Sudiyatmiko, partai berlambang banteng moncong putih ini setidaknya mendaftarkan 100 kasus dugaan kecurangan pemilu di sejumlah daerah pemilihan. Baik itu menyangkut temuan penghitungan suara yang salah, selisih angka, hingga suara yang hilang. Sementara Ketua Tim Advokasi Partai Golkar, Rudy Alfonso, menyatakan gugatan partainya terkait suara yang hilang. Ia mengklaim partainya memiliki bukti kuat akan hal tersebut. Gugatan juga mengalir dari Partai Keadilan Sejahtera (PKS). Salah satunya terkait dugaan kecurangan di Provinsi Maluku Utara. Menurut Sekretaris Tim Advokasi PKS, Yanuar Arif, mereka seharusnya memeroleh 4 (empat) kursi tambahan jika tidak kehilangan suara akibat kecurangan dari daerah tersebut. â&#x20AC;&#x153;Kecurangan paling menonjol ada di Maluku Utara. Tapi di tiap provinsi ada dugaan kecurangan, makanya kita gugat ke

BULETIN BAWASLU, EDISI 05, MEI 2014

MK,” kata Yanuar beberapa waktu lalu. Banyaknya kecurangan ini sebelumnya telah diprediksi oleh Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu), sebagaimana disampaikan Ketua Bawaslu, Muhammad, dalam rapat pleno penetapan hasil pemilu legislatif nasional. Bawaslu, katanya, di satu sisi mengapresiasi KPU RI yang telah menjalankan rekapitulasi hasil perolehan suara papol, caleg DPR dan DPD secara terbuka dan kooperatif, dalam menerima masukan dan menjalankan rekomendasi. Meski begitu, terhadap upaya perbaikan dokumen hasil pemilu selama rekap dan perolehan caleg yang tidak dapat dilaksanakan, Bawaslu meminta KPU RI menyampaikan secara resmi dan terperinci alasan rekapitulasi ulang yang tak mungkin dilaksanakan. “Terhadap hasil perolehan suara di Nias Selatan (Sumatera Utara), Musirawas (Sumatera Selatan), Kota Manado (Sulawesi Utara), Mamuju (Sulawesi Barat), Halmahera Selatan (Maluku Utara), Bawaslu menilai banyak masalah serius yang perlu tindak lanjut untuk menegakkan pemilu yang berintegritas,” katanya. Selain itu, meski hasil pemilu legislatif nasional telah ditetapkan, Bawaslu kata Muhammad, juga tetap menerima laporan rekap suara parpol dan caleg. Karena hasil pemilu secara nasional penting untuk ditindaklanjuti sesuai undang-undang yang ada. Oleh sebab itu Bawaslu meminta KPU RI memberi akses terhadap dokumen yang diperlukan. Jajaran Bawaslu di tingkat pusat maupun daerah, telah melakukan pengawasan selama tahapan, pemungutan dan penghitungan suara. Kendati begitu, begitu banyak ruang yang dapat digunakan oknum-oknum tertentu apakah dari caleg maupun penyelenggara pemilu untuk berbuat curang. Selain itu, di level terbawah, pemahaman penyelenggara pemilu khususnya KPPS tentang perlunya memberikan formulir C-1 kepada pengawas Pemilu maupun saksi parpol. “Terhadap aparat KPU dan Bawaslu yang melakukan pelanggaran administrasi, pidana maupun kode etik, Bawaslu pastikan penegakan hukum secara serius sesuai penanganan undang-undang,” kata Muhammad. Pandangan senada juga dikemukakan

pimpinan Bawaslu lainnya, Nelson Siman- parpol untuk diselesaikan dalam rapat plejuntak. Menurutnya, Bawaslu tetap mener- no. Sehingga tidak ada aksi unjukrasa di ima pengaduan dari para caleg meski hasil luar Gedung KPU dari peserta pemilu yang pemilu legislatif sudah ditetapkan. merasa dirugikan. “Kami tetap menerima pengaduan dan “Jadi tidak seperti pemilu 2009 atau akan memrosesnya. Karena kalau pelang- 2004 lalu. Semua diselesaikan di dalam garan berakibat hasil, harus dilakukan ko- (rapat pleno). Tapi ya dari segi jumlah reksi,” katanya. kuantitas masalah (dalam pelaksanaan pePengaduan kata Nelson, nantinya akan milu)banyak sekali sekarang ini,” katanya. dipelajari. Jika ditemukan dugaan pelangPermasalahan kata Prof Jimly, antara garan yang cukup kuat, Bawaslu akan lain diduga terjadi karena sistem pemilu di mengeluarkan catatan dan bila catatan Indonesia kini lebih mengedepankan suara tersebut dibutuhkan, maka pengawas pe- terbanyak. Akibatnya banyak caleg yang milu akan memberikannya kepada MK. bermain sendiri-sendiri. “Jadi kita keluarkan catatan, kalau “Kedua, pengawasannya kurang. Saksi MK berkepentingan minta keterangan, tidak jadi, mitra PPL (panitia pengawas laakan kami sampaikan. Karena kalau sudah pangan) tidak jadi. (Bawaslu sebelumnya ditetapkan (hasil pemilu), hanya MK yang mengajukan usulan agar saksi parpol dan dapat merubahnya,” katanya. mitra PPL dibiayai oleh negara. Namun Catatan kata Nelson, juga diperlukan pemerintah tidak menyetujuinya),” kata terkait penegakan hukum lain. Artinya Prof Jimly. kalau memang dugaan pelanggaran yang Banyaknya permasalahan yang timbul dilaporkan diduga berupa pidana, maka dalam pelaksanaan pemilu menurut mancatatan Bawaslu akan diberikan pada ke- tan Ketua MK ini, juga diakibatkan sistem polisian. Sementara jika terkait kode etik, rekapitulasi suara yang bertingkat-tingkat catatan Bawaslu bermanfaat bagi lembaga mulai dari tempat pemungutan suara (TPS) berwenang seperti Dewan Kehormatan Pe- hingga ke tingkat nasional. nyelenggara Pemilu (DKPP). “Rekap bertingkat-tingkat tidak efisien. “Kenapa untuk perubahan hasil harus Selain lebih panjang, juga memberi ruang ke MK kalau hasil pemilu sudah ditetap- untuk berjuang sendiri-sendiri tetapi saling kan, karena kategorinya sudah masuk pada sikut,” katanya. [Kage/RS] sengketa hasil pemilu,” katanya. Ditemui terpisah, Ketua DKPP, Prof Jimly Asshiddiqie, di satu sisi juga memuji langkah para komisioner KPU yang begitu akomodatif selama rapat pleno rekapitulasi nasional berlangsung dari Sabtu (26/4) lalu hingga Jumat (9/5). Ia bahkan meMUHTAR nyatakan sikap tersebut sangat Ketua KPU Husni Kamil Manik menerima rekomendasi dari luarbiasa, karena Ketua Bawaslu Muhammad terkait sejumlah pelanggaran KPU mau menga- yang terjadi dalam Rekapitulasi Penghitungan Perolehan komodasi semua Suara Partai Politik dan Anggota DPD, di Gedung KPU, Jumasalah yang dis- mat (9/5) malam. Rekomendasi Bawaslu tersebut disampaiampaikan saksi kan sesaat sebelum KPU menetapkan suara sah nasional.

BULETIN BAWASLU, EDISI 05, MEI 2014

KPU Tetapkan Calon DPR-DPD Caleg Yang Merasa Dizalimi Terabaikan Komisi Pemilihan Umum (KPU) resmi menetapkan 560 calon anggota DPR RI dan 132 calon anggota DPD RI terpilih periode 2014-2019, dalam rapat pleno terbuka yang digelar di Gedung KPU, Jakarta, Rabu (14/5).

ari nama-nama calon anggota DPR terpilih, wajah-wajah lama terlihat cukup banyak mendominasi. Mereka umumnya menempati nomor urut 1 dan 2 dari partai masing-masing pada proses pemungutan suara pemilu legislatif, 9 April 2014 lalu. Jika dilihat sekilas, tentu tidak ada yang aneh akan hal tersebut. Apalagi jabatan sebagai anggota DPR sebelumnya dan pengurus partai, membuat mereka jauh lebih dikenal masyarakat jika dibanding calon-calon yang bukan berasal dari publik figur. Namun ketika ditelisik lebih jauh, ada hal menarik yang cukup menggelitik. Apakah mereka murni terpilih karena mengantongi suara terbanyak, atau justru terlibat praktik pencurian suara. Karena faktanya, ada banyak caleg yang menduga suaranya dicuri oleh rekan caleg satu partai sendiri. Belum lagi caleg secara pribadi juga kesulitan memperoleh lembaran formulir C1 plano. Karena meski KPU beberapa waktu lalu menegaskan seluruh formulir C1 hasil scanning dapat diakses secara luas. Namun hingga penetapan caleg DPR dan DPD di laman resmi KPU, baru sekitar 50 persen formulir yang terupload. Itu belum fakta lain banyaknya kecacatan yang terlihat, dimana lembaran formulir C1 seakan diubah. Dugaan adanya pencurian suara antara lain mengemuka dari pengaduan salah seorang caleg DPR RI dari daerah pemilihan Sumatera Utara III berinisial SR. Namun meski merasa suaranya dicuri

HUKUMONLINE.COM

Rapat Pleno TerbukaPenetapan Kursi dan Calon Terpilih Anggota DPR dan DPD Pemilu Tahun 2014, 14 Mei 2014 yang dipimpin Ketua KPU, Husni Kamil Manik.

rekan satu partai, dalam pengaduannya ke Bawaslu RI, SR memilih mengadukan penyelenggara pemilu dari salah satu kabupaten di Sumut. Alasannya, karena diduga suara hilang saat digelar rapat pleno tanpa dihadiri Panwaslu dan saksi sah yang diutus pengurus DPC partai pengusungnya. Apalagi di saat suara yang mendukungnya hilang sebanyak 47 suara, suara salah seorang caleg satu partainya justru bertambah. Sayangnya untuk menindaklanjuti pengaduan tersebut, Bawaslu masih terganjal undang-undang. Menurut pimpinan Bawaslu, Nelson Simanjuntak, pihaknya memang dapat melakukan penanganan, namun ketika hasil pemilu telah ditetapkan, maka tidak mungkin rekomendasi yang dikeluarkan sampai mengubah hasil pemilu. Bawaslu hanya akan mengeluarkan catatan. Dimana catatan dapat dimanfaatkan ketika dibutuhkan saat dilakukan tindakan hukum berikutnya, dengan menggugat hasil pemilu ke Mahkamah Konstitusi.

Namun masalahnya, jika ingin mendaftarkan gugatan secara pribadi, caleg, kata Kepala Pusat Penelitian dan Pengkajian perkara MK, Guntur Hamzah, harus mendapat izin dari Ketua Umum dan Sekretaris Jenderal partai masingmasing. Itu belum termasuk batas waktu pendaftaran perkara sengketa pemilu legislatif 2014 yang ditetapkan MK, hanya berlangsung tiga hari. Yaitu dari tanggal 10-12 Mei 2014. Alhasil dapat dipastikan SR maupun caleg-caleg DPR lain yang merasa suaranya dicuri rekan se-partai, mengalami kesulitan memenuhi persyaratan. Karena banyak di antara mereka berdomisili di daerah. Sementara MK dan Ketua Umum serta Sekjen partai politik rata-rata berada di Jakarta. Tidak dapatnya caleg yang menduga suaranya dicuri rekan satu partai berbuat banyak, terlihat dari materi gugatan 12 parpol ke MK yang rata-rata memfokuskan gugatan terkait praktik penggelembungan suara melalui pemindahan suara dari satu caleg ke caleg lain yang berbeda

BULETIN BAWASLU, EDISI 05, MEI 2014

partai. Seperti dikemukakan Ketua Tim Pengacara Partai NasDem, Muhammad Rullyandi, praktik penggelembungan suara diduga terjadi dengan memalsukan formulir C1 dan keterlibatan penyelenggara pemilu. Sementara saat ditanya terkait perkara dugaan pencurian suara di internal partai, Rullyandi menyatakan tidak ada yang dibawa ke MK. “Semua perkara yang dibawa (ke MK) perselisihan eksternal. Perselisihan di internal sudah diselesaikan di mahkamah internal partai,” katanya saat ditemui di Gedung MK beberapa waktu lalu. Hal ini tentu sangat disayangkan. Karena sebagaimana dikemukakan Direktur Sinergi Masyarakat untuk Demokrasi Indonesia (Sigma), Said Salahudin, banyak caleg yang mengeluh kehilangan suara, diduga dicuri sesama caleg satu partai. “Saya terima banyak keluhan dari caleg-caleg di nomor urut bawah. Mereka menyatakan banyak suaranya dicuri. Namun tidak punya bukti yang kuat karena formulir C1-nya dibawa saksi parpol,” katanya. Menurut Said, para caleg yang menyampaikan keluhan rata-rata mengaku hanya mengantongi bukti hasil rekapitulasi dari TPS berdasarkan tulisan tangan para saksi yang mereka utus ke lapangan. “Atas keluhan mereka, saya sempat menyarankan mengadu ke MK. Namun mereka bilang, bagaimana mau mengadu, kan harus dengan persetujuan pengurus Parpol. Sementara dia (oknum pengurus parpol) yang terlibat mencuri suara saya,” katanya. Melihat kondisi yang terjadi, Said menyatakan, tidak heran jika dari 560 kursi DPR, terlihat 443 kursi berhasil direbut caleg yang berada di nomor urut 1 dan 2 dalam daftar calon tetap (DCT). Caleg nomor urut 1 merebut 348 kursi, sementara caleg nomor urut 2 merebut 95 kursi. “Ya karena di nomor-nomor urut atas banyak diisi pengurus teras partai politik atau kerabat keluarganya,” kata Said. Namun pakar politik dari Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI), Siti Zuhro, kurang setuju dengan pendapat tersebut. Ia menilai, nomor urut 1 dan 2 mendominasi perolehan kursi, lebih disebabkan karena sistem pemilu multipartai

dengan prinsip proporsional terbuka. Dimana ketika jumlah partai cukup banyak, ditambah jumlah caleg dalam satu kertas suara, membuat warga tak punya banyak waktu menentukan pilihan. “Saya kira karena jumlah calegnya sangat banyak, masih untung nomor urut atas yang dicoblos, bukan partainya saja. Pendidikan mayoritas masyarakat kita masih cukup rendah, sehingga enggan dengan sesuatu yang rumit-rumit. Demokrasi itu kan berkorelasi langsung dengan tingkat pendidikan,” ujarnya. Selain pendapat Siti Zuhro, Sekretaris Jenderal MK, Janedjri M Gaffar, sebelumnya juga telah mengatakan dari ratusan gugatan sengketa perselisihan hasil pemilu (PHPU) terkait pelaksanaan pemilu legislatif 2014 yang masuk ke MK, di antaranya juga terkait perselisihan antar caleg dari satu partai. “Untuk sengketa antar caleg di daerah pemilihan yang sama internal partai, itu terdapat 44 gugatan untuk pengisian kursi DPR dan 34 gugatan untuk DPRD Provinsi dan 88 kasus untuk sengketa pengisian kursi DPRD Kabupaten/kota,” katanya beberapa waktu lalu. Meski begitu jika di banding total sengketa yang diajukan parpol, jumlah tersebut cukup sedikit. Karena paling tidak terdapat ratusan sengketa pemilu yang diajukan 12 parpol. Rinciannya, Golkar menjadi partai yang paling banyak mendaftarkan gugatan, hingga mencapai 107 perkara. Disusul PBB (89 gugatan), Demokrat (78 gugatan), Hanura (75 gugatan), PKPI (69 gugtan), PAN (51 gugatan), NasDem (50 gugatan), PPP (53 gugatan), PKB (48 gugatan), Gerindra (44 gugatan), PKS (42 gugatan) dan PDIP (18 gugatan). Ada Pesanan Menanggapi banyaknya gugatan, Ketua Bawaslu, Muhammad, dengan tegas menyatakan, pelaksanaan pemungutan suara Pemilu Legislatif 2014, marak diwarnai praktik jual-beli suara antara penyelenggara dengan caleg, atau pemilih dengan caleg. Ini terjadi tidak lain karena adanya pesanan. Contohnya seperti di Pasuruan, Jawa Timur. Sebanyak 13 panitia pemilihan kecamatan (PPK) menjual suara ke caleg tertentu untuk kursi DPRD I Jawa

Timur. Kesempatan berbuat kecurangan semakin terbuka, apalagi kata Muhammad, formulir C1 plano berbentuk scanning yang masuk ke KPU, ternyata kurang dari 50 persen. “Validitasnya juga diragukan karena banyak yang di tip-ex dan coret-coretan,” ujarnya di gedung DPD, komplek Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (14/5) lalu. Selain itu, Bawaslu kata Muhammad, juga menyayangkan ditolaknya saksi di setiap TPS, PPS dan PPK, sehingga tidak mungkin seorang saksi bisa bekerja siang-malam sampai tiga hari sendirian, untuk mengawal suara masing-masing partai, apalagi hingga mengawal suara para caleg. “Seorang saksi tak mungkin bisa bersaksi untuk TPS di setiap kelurahan/desa yang jumlah TPS-nya mencapai 100 TPS. Untuk itu ke depan, saksi harus dipertimbangkan secara sungguh-sungguh,” ujarnya. Menghadapi banyaknya kecurangan, Bawaslu kata Muhammad, sebenarnya telah mengeluarkan banyak rekomendasi, demi menjaga kelancaran proses pelaksanaan pemilu. “Kalau rekomendasi tidak dikeluarkan, kecurangan dan penggelembungan suara akan makin brutal dan terang-terangan. Di sisi lain, kewenangan Bawaslu terbatas, karena tidak bisa menangkap pelanggar pemilu termasuk politik uang, sehingga menyerahkan pada kepolisian dengan batas waktu hanya 21 hari, dan setelah itu tidak berlaku lagi,” katanya. Muhammad berharap kecurangan yang terjadi dalam pemilu legislatif, dapat diminimalisir pada pemilihan Presiden Juli mendatang. Agar hasil pesta demokrasi benar-benar dirasakan seluruh rakyat Indonesia. (Kage/RS) RALAT: Pada Buletin Bawaslu edisi April 2014 di halaman 15 pada keterangan foto tertulis “.... Kepala Biro Administrasi, Jajang Abdullah...” Seharusnya, “... Kepala Biro Hukum, Humas dan Pengawasan Internal, Jajang Abdulah...” Dengan demikian kesalahan telah diperbaiki. -Redaksi-

BULETIN BAWASLU, EDISI 05, MEI 2014

Bawaslu Sampaikan Laporan Pengawasan ke DPD RI

Komite I Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI mengundang para pimpinan Bawaslu RI melaksanakan Rapat Dengar Pendapat, Selasa (13/5) terkait kinerja tugas pengawasan selama proses Pemilu legislatif 2014. Rapat yang dilaksanakan di Gedung sidang DPD RI tersebut di pimpin langsung oleh Ketua Komite I DPD RI, Alirman Sori dan dihadiri pimpinan Bawaslu, Muhammad dan Nelson Simanjuntak. Turut hadir asisten operasi Kepolisian RI Irjen. Arif Yunadi dan DT Sidabutar dari bagian Teknis Gakkumdu Kejaksaan Agung. Dalam RDP tersebut Ketua Bawaslu RI, Muhammad menyampaikan keterangan hasil kerja Pengawasan tahapan Pileg 2014. Muhammad menyatakan bahwa selama masa rekapitulasi perolehan suara secara nasional Pemilu legislatif 2014, Posko Pelaporan pelanggaran Pemilu yang berada di Bawaslu RI sampai dengan tanggal 9 Mei 2014 tercatat sebanyak 211 laporan dugaan pelanggaran. Diantaranya terdapat trend pelanggaran Pemilu pada Masa Tenang, masa pemungutan dan penghitungan suara di tahun 2014 diantaranya sebagai berikut: Pelanggaran Administrasi Pemilu

Dugaan Pelanggaran Pidana Pemilu

Pelanggaran Kode Etik

a. Surat Suara didistribusikan tidak sesuai dengan Dapil

a. Politik uang pada masa tenang

a. KPPS mencoblos surat suara yang tidak digunakan

b. Kekurangan Surat Suara

b. Pemilih menggunakan Hak Pilih lebih dari satu kali

b. Perubahan C1 dan D1 yang dilakukan oleh penyelenggara Pemilu

c Surat suara sudah dicoblos sebelum pelaksanaan Pemungutan suara

c. KPPS mencoblos surat suara yang tidak digunakan

c. Pemungutan Suara tertunda dilakukan karena KPPS blm dibayar

d. Kekurangan Formulir C1

d. Kampanye di luar jadwal (pada masa tenang)

d. KPPS membagikan kartu nama Calon Legislatif pada saat pembagian C-6 kepada Pemilih

e. Adanya Formulir C1 yang tidak berhologram

e. Orang menggunakan C-6 Pemilih lain.

Sampai saat ini Bawaslu masih terus melakukan updating se-

cara periodik terhadap perkembangan penanganan pelanggaran yang telah dilakukan oleh pengawas Pemilu seluruh Indonesia. Sementara itu, menurut keterangan Arif, Kepolisian RI menangani Tindak Pidana Pemilu hasil penyerahan dari Bawaslu dan Panwaslu sampai dengan tanggal 12 Mei 2014 berjumlah 315 kasus, dengan perincian 53 kasus sebelum kampanye, 50 kasus masa kampanye, masa tenang 42 kasus serta masa pemungutan dan penghitungan suara berjumlah 170 kasus. Arif juga menambahkan, dari 315 kasus terdapat lima kategori tindak pidana pemilu yang paling menonjol diantaranya Politik uang 81 kasus, coblos lebih dari satu TPS 46 kasus, penggelembungan suara 28 kasus, coblos dengan identitas lain 83 kasus dan kampanye di luar jadwal 20 kasus. Dalam kesempatan itu Sidabutar menyampaikan dalam rapat, menurut catatan jumlah perkara Pemilu (yang terlapor) yang diterima sentra Gakkumdu Kejaksaan sampai dengan tanggal 13 Mei berjumlah 114 perkara. Menjawab pertanyaan anggota DPD RI atas persoalan eksekusi rekomendasi baik itu pidana maupun administrasi Pemilu, Muhammad mengatakan bahwa sudah ratusan rekomendasi yang telah dikeluarkan baik ke KPU maupun ke Kepolisian. Namun ada hal yang bisa ditindaklanjuti dan harus berhenti. Ia menambahkan bahwa setelah Bawaslu memberikan rekomendasi, tindak lanjutnya terserah KPU. Secara regulasi Bawaslu memiliki keterbatasan dalam hal eksekutorial terhadap pelanggaran administrasi maupun pidana. Ketua Bawaslu RI berharap ke depan undang-undang Pemilu yang baru bisa memberikan wilayah eksekusi. Selain itu untuk Pemilu berikutnya Bawaslu akan mengusulkan ke DPR yang baru tentang rekapitulasi suara agar kotak suara harus diantar dari TPS langsung ke Kabupaten. Terkait rekomendasi Bawaslu kepada KPU dan jajarannya tentang upaya perbaikan dokumen hasil pemilu selama proses rekapitulasi yang tidak dapat dilaksanakan, Bawaslu telah meminta agar KPU menyampaikan penjelasan secara resmi, rinci dan spesifik, alasan yang mendasari rekomendasi tersebut tidak dapat dilaksanakan. Selain itu Bawaslu juga meminta kerjasama KPU RI dan jajarannya agar memberi informasi, akses dokumen serta keterangan lain yang diperlukan selama pelaksanaan rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara Parpol dan Caleg dan penetapan hasil pemilu secara nasional. [AI]

BULETIN BAWASLU, EDISI 05, MEI 2014

Briefing

Bimtek Perbendaharan Bawaslu Pusat dan Provinsi

Gunawan Suswantoro, SH, M.Si Sekretaris Jenderal Bawaslu RI

Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu RI) melaksanakan Bimbingan Teknis Perbendaharaan Bawaslu Pusat dan Bawaslu Provinsi bagi Kepala Sekretariat, Bendahara Pengeluaran, dan Pengelola Keuangan untuk meningkatkan kualitas dan pengetahuan serta sistem tentang pengelolaan keuangan negara yang selalu berkembang untuk dijadikan pedoman oleh bendahara pengeluaran beserta pengelola keuangan di lingkungan Bawaslu Pusat dan Provinsi. Tujuan yang ingin dicapai dengan terlaksananya kegiatan Bimbingan Teknis ini adalah untuk meningkatkan kapasitas sumber daya aparatur pengelola keuangan di lingkungan Bawaslu Pusat dan Provinsi ke arah yang lebih baik. Demikian dikatakan Sekretaris Jenderal Bawaslu, Gunawan Suswantoro pada Bimbingan Teknis Perbendaharaan Bawaslu Pusat dan Provinsi bagi Kepala Sekretariat, Bendahara Pengeluaran dan Pengelola Keuangan Bawaslu Pusat dan Provinsi Tahun 2014 â&#x20AC;&#x153;Kegiatan ini merupakan momen yang sangat penting bagi Kepala Sekretariat dan bendahara pengeluaran beserta pengelola keuangan agar dalam mengikuti kegiatan ini sungguh sungguh mengikuti, agar dalam pelaksanaan pengelolaan keuangan di lingkungan Bawaslu Pusat dan Provinsi dapat berjalan sesuai dengan aturan yang ada,â&#x20AC;? kata Sekjen Bawaslu, Gunawan Suswantoro. Latar belakang diselenggarakannya Bimtek ini adalah Undang-Undang Nomor

FOTO-FOTO: CHRISTINA KARTIKA

Sekretaris Jenderal Bawaslu, Gunawan Suswantoro mengalungkan tanda peserta Bimtek Perbendaharaan di Bali kepada perwakilan peserta disaksikan Ketua Bawaslu RI, Muhammad dan Ketua Bawaslu Provinsi Bali, I Ketut Rudia. 17 Tahun 2013, pasal 35 ayat (2) disebutkan bahwa setiap orang yang diberi tugas menerima, menyimpan, membayar dan/atau menyerahkan uang atau surat berharga atau barang-barang Negara adalah bendahara yang wajib menyampaikan laporan pertanggung jawaban kepada Badan Pemeriksa Keuangan. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 pasal 1 nomor urut 14 menyebutkan bahwa bendahara adalah setiap orang atau badan yang diberi tugas untuk dan atas nama Negara/Daerah menerima, menyimpan, membayar dan atau mengeluarkan uang/surat berharga/barang-barang milik Negara/Daerah. Selain itu Peraturan Menteri Keuangan Nomor 73/PMK.05/2008 tanggal 9 Mei 2008 ayat (4) menyebutkan bahwa Bendahara Penerima/Pengeluaran adalah pejabat fungsional yang secara fungsional bertanggung jawab kepada Kuasa Bendahara Umum Negara atas pengeloaan uang yang menjadi tanggung jawabnya. Pengelola keuangan Negara yang dilaksanakan harus memenuhi prinsip-prinsip pengelolaan Keuangan Negara sebagai pencerminan kaidah-kaidah yang baik dalam pengelolaan keuangan Negara antara lain akuntabilitas berorientasi pada hasil profesionalitas, proporsionalitas keterbukaan. Hasil evaluasi diri menunjukkan bahwa kompetensi sumber daya manusia (SDM) pengelola keuangan masih rendah untuk mengelola anggaran yang semakin membesar dan menggunakan sistem baru.

Pokok bahasan bimbingan teknis adalah kebijakan keuangan/anggaran Bawaslu, sistem akuntansi instansi berbasis kas dan berbasis aktual, Permenkeu nomor 162/ PMK.05/2013 tentang kedudukan dan tanggung jawab bendahara pada satuan kerja, Peraturan Dirjen Nomor Per-3/PB/2014 tentang petunjuk teknis penatausahaan, pembukuan, dan pertanggung jawaban bendahara, pengelolaan rekening pemerintah pada kementerian negara/lembaga, tata cara pencairan anggaran pendapatan Belanja Negara, pengendalian internal dalam konteks pengelolaan keuangan negara, mekanisme pengelolaan keuangan Bawaslu. Peserta bimbingan teknis terdiri dari Kepala Sekretariat, Bendahara Pengeluaran dan staf operator komputer pengelola keuangan Bawaslu Pusat dan Provinsi. Metode yang paling efektif untuk diterapkan dalam bimtek perbendaharaan Bawaslu Pusat dan Provinsi dipilih sesuai dengan karakteristik peserta serta tujuan bimbingan teknis ini, disesuaikan dengan kondisi yang ada antara lain ceramah, yang dikombinasikan dengan tanya jawab diskusi dan latihan dengan komposisi 60% teori dan latihan penerapan 40%. Diskusi, peserta membahas tema dan topik topik permasalahan dengan sasaran antara lain untuk mengembangkan kemampuan dalam mengindetifikasi dan menganalisis masalah, tukar menukar informasi serta memperkaya gagasan. ***

BULETIN BAWASLU, EDISI 05, MEI 2014

Direktur CEPP Universitas Indonesia, Chusnul Mariâ&#x20AC;&#x2122;yah

Kritik Kebijakan Pergantian Sistem Setiap Pemilu Pasca reformasi 1998, Indonesia mengubah sistem pelaksanaan Pemilu di Indonesia yang dahulu didominasi oleh polapola otoritarian oleh penguasa orde baru. Sebelum 1998, walaupun ada tiga partai yang berkompetisi, namun desain sistem pemilu yang sedemikian rupa hanya menghasilkan pemenang pemilu tunggal dari masa ke masa. Pelaksanaan Pemilu 2004, walaupun banyak kritik yang diberikan, namun tergolong sukses bagi negara yang sedang melakukan transisi. Sistem pemilu pada zaman ini dinilai tinggal butuh sedikit perbaikan. Demikian disampaikan oleh Presiden Direktur Center for Election of Political Party (CEPP-UI) Chusnul Marâ&#x20AC;&#x2122;iyah. Menurutnya, sistem pergantian Pemilu dari waktu ke waktu tidak akan pernah menjadi lebih baik. â&#x20AC;&#x153;Saya sudah usulkan ke Komisi II DPR RI soal pergantian pemilu ke pemilu, sebaiknya yang dipakai adalah sistem pemilu pada 2004. Buktinya, pada Pemilu 2004, ada 5 pasal pidana pemilu, sedangkan pada 2009 ada 50 pasal pidana Pemilu, namun apakah pemilu 2009 lebih baik?â&#x20AC;? tutur Chusnul. Menurutnya, pelaksanaan Pemilu pada 2009 tidak lebih baik dari pemilu 2004 karena perbaikan yang dilakukan nonimplementatif. Banyak pasal-pasal pidana yang ditambahkan, namun karena banyaknya pasal bodong maka menjadi percuma. Salah satu Dosen Politik FISIP UI tersebut juga menambahkan bahwa Pemilu 2004 memang tidak sempurna benar. Namun, Pemilu pada waktu itu bisa dijadikan pondasi bagi Pemilu-Pemilu berikutnya. Mantan Anggota KPU pada 2004 tersebut juga mengakui bahwa pada pemilu 2004 dan 2009 di era pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono, Pemilu tidak lebih baik. Banyak kekurangan di sana sini. Chusnul yang sering mengajar di luar negeri tersebut juga mengatakan kerap mendapat pertanyaan dari beberapa mahasiswanya, mengapa Indonesia sebagai negara muslim di dunia, tetapi korupsi terjadi dimana-mana, dan pemilu selalu terjadi banyak kecurangan? Oleh sebab itu, Chusnul kerap memotivasi masyarakat dan mendorong pengawasan berbasis civil society.

Nama : Dr. Chusnul Mariyah Lahir : Lamongan, 17 Oktober 1961 Pengalaman Pendidikan : 1. Universitas Indonesia jurusan ilmu politik (S-1) 2. University of Sydney, Australia (program Doctor) Pengalaman Pekerjaan : 1. Dosen di Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Indonesia 2. Anggota Komisi Pemilihan Umum (2002-2007) 3. Pendiri dan Direktur Center for Election and Political Party (CEPP) FISIP UI Sebab menurut dia, pengawasan dengan cara seperti ini akan lebih efektif daripada melembagakan sebuah lembaga tanpa kewenangan yang berarti dalam pengawasan Pemilu. Di samping itu, Pemilu merupakan instrumen yang sangat penting di negara demokrasi, karena menjadi prasyarat bagi sebuah negara demokrasi terutama dalam suksesi rezim pemerintahan. Di dalamnya ada hak warga negara untuk memilih pemimpinnya. Bagi pejuang kaum perempuan di Indonesia itu, ia juga menyoroti bagaimana kaumnya belum mendapatkan hak sepenuhnya dalam demokrasi. Bahkan, perempuan di dunia, baru bisa memilih pada 1994. [FS]

BULETIN BAWASLU, EDISI 05, MEI 2014

Divisi Oganisasi dan Sumber Daya Manusia

Lancar Tidaknya Tugas Bawaslu Juga Bergantung Pengelola Keuangan yang notabene adalah uang rakyat harus dikelola Kepala Sekretariat (kasek) dan bendahara dengan baik dan benar, jika tidak dikelola dengan memiliki peran strategis terhadap suksesnya baik dan benar dia bisa menjadi mata rantai yang pelaksanaan Pemilu khususnya pelaksanaan putus sehingga mengganggu tugas Bawaslu,” tugas Badan Pengawas Pemilu dan jajarankata Muhammad. nya, oleh karena itu uang negara yang notabene Dalam kesempatan tersebut Ketua Bawaslu adalah uang rakyat harus dikelola dengan baik mengingatkan agar antara komisioner dan kepala dan benar. Selain itu Kasek dan bendahara wajib sekretariat harus saling menguatkan dan bersimengetahui tupoksi pengawasan Pemilu karena nergi. dia yang menfasilitasi komisio-ner dalam men“Reformasi birokrasi salah satunya adalah jalankan tugasnya sebagai Pengawas Pemilu. pengelolaan keuangan yang akuntabel dan Demikian disampaikan Ketua Bawaslu, Mutransparan. Kasek bisa menjadi bagian yang hammad pada pembukaan Bimbingan Teknis Ketua Bawaslu mengingatkan komisioner kalau ada potensiPerbendaharaan Bawaslu Pusat dan Provinsi MUHAMMAD potensi komisioner melanggar aturan, demikian bagi Kepala Sekretariat, Bendahara Pengeluaran sebaliknya. Kita harus saling menguatkan dan dan Pengelola Keuangan Bawaslu Pusat dan bersinergi,” harapnya. Provinsi Tahun 2014, di Denpasar, Bali, Sabtu Selain itu, Muhammad juga mengharapkan bendahara agar (10/5). Hadir pula dalam pembukaan, Sekretaris Jenderal Bawaslu bisa membentengi diri karena tugas bendahara banyak godaanGunawan Suswantoro, Ketua Bawaslu Provinsi Bali I Ketut Ru- nya. “Untuk bisa masuk dalam komitmen tersebut anda mesti: dia, Plt. Kepala Biro Administrasi Adhi Santoso, Kepala Bagian Keuangan Ernawati Perangin-angin, para Kepala Subbagian, pertama, memperbaiki niat untuk menjadi bendahara. Kedua, Kepala Sekretariat, bendahara pengeluaran dan staf pengelola cintai pekerjaan anda karena seberat apapun tugas bendahara bila kita mencintai pekerjaan kita maka akan menjadi ringan,” keuangan Bawaslu Provinsi seluruh Indonesia. “Tugas saudara-saudara sangat mulia karena uang negara tegasnya. [CK]

KARTIKA

BULETIN BAWASLU, EDISI 05, MEI 2014

Divisi Pengawasan

Dana Kampanye Pilpres Jadi Fokus Pengawasan Guna menyelaraskan tugas dan tanggungjawab Pengawasan Pemilu di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia maka Bawaslu perlu menyusun peraturan tentang Pengawasan Tahapan Pencalonan Pemilu Presiden dan Wakil Presiden tahun 2014 sesuai dengan asas mandiri, jujur, adil, kepastian hukum, tertib penyelenggaraan Pemilu, kepentingan umum, keterbukaan, proporsionalitas, profesionalitas, akuntabilitas, efesiensi, dan efektivitas. Pentingnya payung hukum adalah agar Bawaslu beserta jajarannya bisa melaksanakan tugas pencegahan dan penindakan secara jujur, adil, professional dan independen. Oleh sebab itu Bagian Hukum Badan Pengawas Pemilu Republik Indonesia menyusun peraturan Bawaslu dalam menghadapi Pemilu Presiden dan Wakil Presiden, terutama dalam hal rekening khusus dana kampanye. Endang Wihdatiningtyas mengatakan dalam kesempatan ini, bahwa rekening khusus dana kampanye itu tidak hanya di tingkat nasional namun juga ada di tingkat provinsi dan kabupaten/kota, oleh karena itu pengawasan rekening khusus

FOTO: WISNU

dana kampanye tersebut harus sampai tingkat provinsi dan kabupaten/kota juga. “Perlu diingat bahwa nantinya calon dari peserta pemilu bukan hanya didukung oleh tim pemenangan melainkan juga ada dari relawan dan belum tentu relawan – relawan itu dikehendaki oleh Capres dan Cawapres peserta Pemilu, namun begitu relawan tetap melakukan kegiatan,” ujarnya. Kegiatan itu juga meliputi aktivitas keuangan yang mungkin cukup besar, karena relawan butuh dana untuk melakukan kegiatan dan ini bisa men-

jadi celah. Relawan banyak melakukan kegiatan dengan dana yang melebihi aturan dan bisa bebas dari jeratan hukum. Menurut Endang, kerja sama antar lembaga diperlukan untuk memantapkan pencegahan dan penindakan selama tahapan pencalonan pemilu Presiden dan Wakil Presiden berlangsung. “Jangan sampai ada peraturan Bawaslu yang bersifat mengatur secara materil apa yang harus dilakukan dalam penyelenggaraan Pilpres,” jelasnya. [WB/FS]

Kemlu: Buku Saku Permudah Pengawasan di LN Badan Pengawas Pemilu dan Kelompok Kerja (Pokja) Pengawas Pemilu Luar Negeri mengadakan pembahasan Finalisasi Buku Saku Pengawas Pemilu Luar Negeri dalam rangka Pemilu Presiden dan Wakil Presiden 2014, Kamis (1/5), di Tangerang, Banten. Dalam sambutan pembukaan, Inspektur Jenderal Kementerian Luar Negeri (Irjen Kemlu), Ibnu Said menyambut baik pembuatan buku saku Pengawas Pemilu Luar Negeri dalam rangka Pilpres 2014. “Yang terpenting adalah buku saku ini dapat bisa menjelaskan secara tepat dan jelas apa-apa saja yang dilakukan dalam Pemilu meskipun sudah memahami peraturan-peraturan yang ada. Sebagai buku saku tentunya padat informasi, mencakup kegiatan mulai dari perencanaan hingga penyelenggaraan Pemilu,” ujar Ibnu. Hadir dalam pembahasan finalisasi buku saku pengawas pemilu luar negeri antara lain, Pimpinan Bawaslu, Endang Wihdatiningtyas, InspekturJenderal (Irjen)

Kemlu, Ibnu Said, Sekretaris Inspektorat Jenderal Kemenlu, Bambang Antarikso, Kepala Biro Administrasi Bawaslu, Adhi Santoso, Kepala Bagian SDM Bawaslu, Roy Siagian, Pokja Pengawas Pemilu Luar Negeri antara lain, Umar Badarsyah, Teguh R. Tobing, Suyoto Herjan, Aan Djaman, Sugiri, Budiman Gultom, Dedi Supriyadi, Tenaga Ahli Bawaslu, Mulyadi dan Ahsanul Minan, serta Tim Asistensi Bawaslu. Irjen Kemlu, Ibnu Said menjelaskan pula bahwa tujuan pembuatan buku saku adalah untuk memudahkan bagi pelaksanaan pengawasan dalam Pemilu dan mengharapkan dalam menyusun buku saku hendaknya mencermati apa saja yang bisa menimbulkan kecurangan-kecurangan dalam Pemilu dan menyamakan persepsi tentang arti pentingnya menyusun buku saku pengawas Pemilu Luar Negeri. “Paling tidak bisa meminimalisir kecurangan-kecurangan, agar Pemilu dapat berjalan sesuai dengan asas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil (Luber

dan Jurdil),” harapnya. Senada dengan Ibnu Said, Sekretaris Inspektorat Jendral Kemlu, Bambang Antarikso mengatakan bahwa dalam konteks pengawasan, buku saku yang baik adalah buku saku yang sifatnya praktis yang menjadi pedoman pengawasan Pemilu. Penyusunan buku saku pengawas Pemilu luar negeri yang akan berlangsung hingga Sabtu (3/5) membahas Sistematika Buku Saku Pengawas Pemilu Luar Negeri terdiri dari pendahuluan, pengawasan pemilu presiden dan wakil presiden di luar negeri – pengalaman pengawasan tahun 2009 dan potensi masalah di 2014, manajemen penyelenggaraan Pemilu Presiden dan Wakil Presiden 2014, tugas dan kewajiban Panwas LN dalam pengawasan Pemilu Presiden dan Wakil Presiden, Manajemen Pengawasan Pemilu Presiden dan Wakil Presiden, Mekanisme Penanganan Pelanggaran dan Sengketa Pemilu Presiden dan Wakil Presiden, Penguatan Manajemen Administrasi Panwas LN. [CK]

BULETIN BAWASLU, EDISI 05, MEI 2014

Divisi Sosialisasi, Humas dan Hubungan Antar Lembaga

Negara Fiji Belajar Demokrasi Indonesia ke Bawaslu

Pimpinan Bawaslu RI Nasrullah berfoto bersama dengan beberapa perwakilan pemerintahan dan swasta Negara Kepulauan Fiji, di Kantor Bawaslu RI, Jum’at (9/5). Indonesia merupakan satu-satunya Negara di dunia yang punya tiga lembaga yang mengurusi Pemilu, yaitu Komisi Pemilihan Umum (KPU) sebagai penyelenggara, Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) sebagai Pengawas, dan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) sebagai lembaga kode etik, DKPP mempunyai tugas menegakkan kehormatan sisi etik penyelenggara Pemilu. Lembaga etik penting, karena memang Indonesia juga masih dalam proses belajar tentang kepemiluan, dimana masih ada penyelenggara pemilu khususnya pada tingkat bawah yang masih diragukan aspek integritas, proposional dan etik. Hal tersebut diungkapkan oleh Pimpinan Bawaslu RI Nasrullah saat audiensi dengan beberapa perwakilan pemerintahan dan swasta di Negara Kepulauan Fiji, di Kantor Bawaslu RI, Jum’at (9/5). Nasrullah juga mengatakan, Bawaslu melakukan pengawasan terhadap seluruh pekerjaan-pekerjaan teknis yang dilakukan oleh KPU. Dalam Undang-Undang, ada dua tugas Bawaslu yaitu pencegahan dan penindakan. Pencegahan ini untuk memastikan segala potensi yang menyangkut tentang titik rawan di dalam

kepemiluan. “Itulah yang harus diantisipasi, misalkan praktik politik uang dalam kampanye yang melanggar ketentuan dalam undangundang. Dalam hal penindakan pelanggaran, Bawaslu berusaha secara maksimal untuk melakukan penegakan hukum. Salah satu penegakan hukum di dalam undang-undang yaitu Sentra Penegakan Hukum Terpadu (Sentra Gakkumdu),” ujarnya. Lebih lanjut, ia mengatakan kombinasi antara Bawaslu, Kepolisian dan Kejaksaan akan dipadu menjadi satu untuk menegakan hukum pidana pemilu. Tetapi faktanya ada kendala, karena mengalami kesulitan dalam wilayah perdebatan tentang definisi kampanye, yang menjadi titik celah untuk dilanggar oleh peserta Pemilu. “Misalkan iklan kampanye. Peserta Pemilu terkadang bisa mengakali, mencari alasan karena di dalam undang-undang berbunyi yang dimaksud kampanye adalah ada visi misi, unsur mengajak dan dilaksanakan oleh peserta pemilu. Mereka menyajikan sebuah iklan di media tidak harus pakai visi misi, tetapi cukup dua unsur saja,” tambah Nasrullah. Semenjak tahun 2009, telah terjadi

praktik politik uang namun tidak semua calon legislatif mengetahui praktik politik uang. Tapi untuk Pemilu 2014 para peserta pemilu sudah mengetahui sela-sela dalam praktik politik uang, sehingga para peseta pemilu bisa saling membunuh satu sama lain untuk bisa terpilih menjadi anggota legislatif. Praktik politik uang bisa terjadi di tiga titik, yang pertama antara caleg dengan pemilih, mereka bermain tentu sebelum pemungutan atau beberapa menit pemungutan suara berlangsung. Kedua, antara caleg dengan penyelenggara di tingkat bawah. Praktik jual beli ini bisa terjadi antara peserta pemilu partai maupun caleg dengan KPPS, PPS ditingkat Kelurahan/ Desa, atau Panitia Kecamatan ditingkat Kecamatan dan ditingkat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota serta ditingkat Provinsi. “Kejadian ini bisa terjadi di hari H dan pada saat rekapitulasi berlangsung pada tingkat Desa, Kecamatan, Kabupaten/ Kota dan Provinsi, Praktik politik uang juga bisa disebabkan juga antara caleg dengan Caleg lain atau peserta pemilu dengan peserta pemilu lainya,” tambahnya. [IR/FS]

BULETIN BAWASLU, EDISI 05, MEI 2014

Divisi Hukum dan Penindakan Pelanggaran

Jelang PHPU, Bawaslu dan MK Perkuat Koordinasi Badan Pengawas Pemilu dianggap mempunyai pandangan yang sama dengan Komisi Pemilihan Umum terkait banyaknya gugatan atau kritikan yang menganggap KPU dan Bawaslu tidak berhasil mengawal posisinya sebagai penyelenggara dan pengawas Pemilu 2014. Hal tersebut diungkapkan oleh Ketua Bawaslu RI Muhammad saat audiensi dengan Mahkamah Konstitusi terkait persiapan sidang sengketa pemilu legislatif di Kantor Mahkamah Konstitusi Jakarta, Jumat (16/5).

IRWAN

uhammad juga mengatakan, pada Rekapitulasi Nasional beberapa waktu lalu KPU tidak mampu menyelesaikan sejumlah rekomendasi dari Bawaslu, sampai detik terakhir proses Rekapitulasi Nasional Bawaslu memberi beberapa catatan penting bahwa ada daerah-daerah tertentu yang mengalami begitu banyak kecurangan yang terjadi seperti di Nias Selatan, Halmahera Selatan serta Kota Manado. KPU secara teknis mengalami kendala untuk menjalankan secara utuh apa yang menjadi rekomendasi dari Bawaslu. “Untuk memberikan pembekalan kepada Bawaslu serta aparat dibawah, Bawaslu siap menyampaikan keterangan selanjutnya jika masih dianggap belum maksimal dalam keterangan yang telah disampaikan,” ujarnya. Bawaslu mempunyai mekanisme, setiap Panwas yang mendapatkan undangan untuk menjadi saksi tidak otomatis kami Bawaslu perkenankan. Bawaslu akan mempelajarinya terlebih dahulu dan kemudian berdasarkan pengarahan dari Koordinator Divisi Hukum, maka Pengawas Pemilu akan diperkenankan mem-

Ketua Mahkamah Konstitusi (MK), Hamdan Zoelva didampingi Sekretaris Jenderal MK, Janedjri M. Ghaffar menerima kunjungan Ketua Bawaslu Muhammad, Pimpinan Bawaslu Endang Wihdatiningtyas, Pimpinan Bawaslu, Nelson Simanjuntak dan Kepala Biro Hukum, Humas dan Pengawasan Internal, Jajang Abdullah di ruang kerjanya.

”

Untuk memberikan pembekalan kepada Bawaslu serta aparat dibawah, Bawaslu siap menyampaikan keterangan selanjutnya jika masih dianggap belum maksimal dalam keterangan yang telah disampaikan,

”

Muhammad berikan keterangan atau tidak. Pimpinan Bawaslu RI Endang Wihdatiningtyas mengatakan, di Pemilu Kada tidak semua Panwas dipanggil untuk PHPU. Sedangkan untuk Pileg ini, Bawaslu serta aparat di bawah diberi kesempatan untuk memberikan hasil pengawasan yang telah dilakukan Bawaslu serta jajarannya. Namun, ada beberapa kendala atau kesulitan di sejumlah tempat terkait Panwas di lapangan yang tidak menerima

formulir C1-KWK tepat waktu dan bisa jadi formulirnya sudah bermasalah. “Pemahaman Bawaslu RI kalau nanti ada gugatan terkait masalah C1 maka kami Bawaslu harus menyiapkan data yang harus tepat waktu,” tuturnya. Sementara itu, Ketua Mahkamah Konstitusi Hamdan Zoelva mengatakan, terkait Pilkada, MK akan meminta keterangan Bawaslu bisa dari inisiatif majelis atau bisa juga atas permintaan para pihak, tapi para pihak tidak bisa secara langsung akan mengajukan Bawaslu atau Panwas sebagai saksi. Jadi semuanya harus melalui rekomendasi Bawaslu. Panwaslu tidak diperkenankan hadir secara langsung ke MK tanpa ada Rekomendasi atau didampingi oleh Bawaslu Pusat. “Untuk memudahkan komunikasi antara Bawaslu dengan MK maka perlu ada LO dari Bawaslu,” ujarnya. Hadir dalam audiensi ini Ketua Mahkamah Konstitusi Hamdan Zoelva, Ketua Bawaslu RI Muhammad, Pimpinan Bawaslu RI Endang Wihdatiningtyas dan Nelson Simanjuntak, Kepala Biro Hukum, Humas, dan Pengawasan Internal Jajang Abdullah. [IR/FS]

BULETIN BAWASLU, EDISI 05, MEI 2014

Divisi Hukum dan Penindakan Pelanggaran

Ancaman Pidana Bila Rekap Molor dari Jadwal Pada hari keduabelas Rapat Pleno Terbuka Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI, Kamis (8/5) pukul 18.00 wib, baru melakukan proses rekapitulasi provinsi Jawa Barat. Saat ini KPU mengagendakan rekapitulasi untuk 11 provinsi yang proses rekapitulasinya belum ditetapkan dan perlu dibahas. diantaranya Maluku Utara, Jawa Barat, Bengkulu, Sulawesi Tenggara, Sumatera Selatan, Sulawesi Barat, Kalimantan Timur, Sulawesi Utara, NTT, Sumatera Utara, dan Maluku. Sejumlah kalangan termasuk Bawaslu RI ragu bahwa rekapitulasi seluruh provinsi dapat terselesaikan tepat waktu. Bawaslu mendukung KPU apabila mengusulkan Perpu untuk memperpanjang proses rekapitulasi suara sehingga hasil Pemilu legislatif 2014 bisa diterima semua pihak . Berdasarkan UU Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pemilu Legislatif, penyelenggara pemilu yakni KPU wajib menetapkan rekapitulasi suara nasional selambat-lambatnya 30 hari setelah berlangsungnya pemungutan suara. Pada pasal 319 disebutkan “Dalam hal KPU tidak menetapkan perolehan hasil pemilu anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kotamadya secara nasional sebagaimana dimaksud dalam

pasal 205 ayat (2), anggota KPU dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan denda paling banyak Rp 60.000.000 (enam puluh juta rupiah)”. KPU sampai saat ini masih yakin bahwa rekapitulasi nasional bakal selesai tepat waktu. Penegasan ini disampaikan Husni menjawab isu bahwa KPU akan molor mengumumkan hasil Pileg sesuai jadwal yang ditentukan. “besok malam jam 19.30 kita umumkan InsyaAllah” Katanya di kantor KPU Pusat Jakarta (8/5). Namun semua pihak juga berharap agar KPU tetap harus melakukan rekapitulasi dengan cermat dan tidak boleh terburu-buru karena deadline, sehingga tidak menjadi persoalan dikemudian hari. Molornya proses rekapitulasi suara ini analisadaily.com dikhawatirkan mengganggu tahapan Pemilihan Presiden 9 Juli 2014. Berdasarkan tahapan pemilu yang telah ditentukan, penetapan rekapitulasi suara nasional dilakukan tanggal 9 Mei, disusul penetapan perolehan kursi partai politik dan calon anggota DPR dan DPD RI terpilih pada 11-17 Mei. Selanjutnya, 18-20 Mei, KPU membuka pendaftaran calon presiden dan calon wakil presiden. [AI]

Keterangan Bawaslu di PHPU MK Naik Derajat Ketua Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Muhammad mengatakan bahwa keterangan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) dan jajarannya meningkat derajatnya tiga kali lipat dalam persidangan Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) di Mahkamah Konstitusi (MK). Artinya, MK akan mempertimbangkan hasil Pengawasan yang dilaksanakan oleh Pengawas Pemilu dan jajarannya. “Bawaslu akan diposisikan sebagai pihak terkait yang memberikan keterangan di MK. Menurut MK keterangan dari Bawaslu akan sangat-sangat dipertimbangkan oleh MK dalam membuat putusan,” kata Muhammad kepada sekitar 560 orang jajaran Pengawas Pemilu di 18 Provinsi, dalam Pembekalan Persidangan PHPU Regional II, di Jakarta, Jumat (16/5). Pernyataan tersebut disampaikan oleh MK, pada Jumat (16/5) pagi, dalam menghadapi gugatan Sengketa Hasil Pemilu. MK sendiri sudah menerima gugatan sengketa yang jumlahnya cukup banyak yakni 675 kasus sengketa Pemilu. Sengketa Pemilu tersebut harus diselesaikan oleh MK dalam jangka waktu 30 hari ke depan.

Apresiasi dari MK itu, tambah Muhammad menjadi tantangan tersendiri bagi Bawaslu dan jajarannya untuk menunjukkan hasil pengawasan pemilu yang optimal. Oleh karena itu, ia meminta agar Pengawas Pemilu mempersiapkan diri secara baik, termasuk jika dipanggil oleh Bawaslu untuk memberikan keterangan. Muhammad juga menyampaikan bahwa, banyaknya gugatan sengketa hasil Pemilu di MK, bukan berarti berbanding lurus dengan kekacauan Pemilu. Menurut dia, pihak-pihak yang menilai Pemilu 2014 kacau, merupakan penilaian yang prematur dan tidak berdasar. “Saya masih yakin bahwa Pemilu Tahun 2014 ini berlangsung dengan sukses. Walaupun masih ada beberapa catatan kepada penyelenggara Pemilu dan pelaksanaannya,” tambah Muhammad. Pembekalan Persidangan PHPU Regional II , dibuat oleh Bawaslu sebagai bentuk persiapan masing-masing jajaran pengawas Pemilu jika dipanggil untuk member keterangan di MK. Sebanyak 18 Provinsi yang dindang antara lain, Aceh, Sumatera Barat, Riau, Kepulauan Riau, Jami. Sumsel, Bang-

ka Belitung, Bengkulu, Lampung, DKI Jakarta, Jawa Tengah, DIY, Kalimantan Barat, Kalimantan Selatan, dan Banteng. Dalam pidatonya, ia berharap jajaran Pengawas Pemilu bisa menjaga kehormatan nama lembaga Pengawas Pemilu saat persidangan di MK. Pihaknya, juga berjanji akan membuat pagar terhadap Panwaslu yang terindikasi ‘masuk angin’, yakni dengan tidak memberikan rekomendasi kepada Pengawas Pemilu semacam itu. Hal tersebut dilakukan berdasarkan pengalaman di masa lalu. “Pernah ada Panwaslu di satu kabupaten yang bersaksi untuk dua pihak yang berlawanan. Kejadian tersebut membuktikan ada Panwaslu yang ‘masuk angin’. Untuk jajaran Pengawas Pemilu semacam ini, kami akan berhentikan sementara dan meminta rekomendasi DKPP untuk memberhentikan dengan tidak hormat,” pungkasnya. Panwaslu juga akan diberikan tiga jenis rekomendasi oleh Bawaslu dalam memberikan keterangan, yakni secara lisan, tertulis, dan ambil alih. Untuk Pengawas Pemilu yang ‘masuk angin’ maka tidak akan direkomendasikan dan diambil alih oleh Bawaslu Provinsi atau pun Bawaslu Pusat. [FS]

BULETIN BAWASLU, EDISI 05, MEI 2014

Ahli Hukum Tata Negara, Saldi Isra:

Sengketa ”Kanibalisme” Politik Akan Muncul di MK Ahli Hukum Tata Negara Uviversitas Andalas, Saldi Isra mengatakan persaingan antara anggota calon legislatif dalam sebuah partai politik dalam Pemilu Legislatif Tahun 2014 akan muncul dalam sidang perselisihan hasil pemilihan umum (PHPU) di Mahkamah Konstitusi (MK). Ia menyebutkan bahwa sengketa ini merupakan sengketa kanibalisme politik. “Alasannya, peserta Pemilu adalah parpol, namun jika ada sengketa internal selama dalam rekomendasi DPP maka MK bisa saja menerima sengketa tersebut,” ujar Saldi, saat menjadi narasumber dalam Pembekalan Persidangan Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) Pemilu 2014 yang diikuti jajaran Pengawas Pemilu di 18 Provinsi, di Jakarta, Jumat (16/5). Selain itu, menurut Saldi, ruang untuk sengketa antar caleg sudah dibuka dalam Peraturan MK No. 1 Tahun 2014 yang menyebutkan bahwa yang bersengketa tidak hanya parpol tetapi juga perorangan di internal parpol, sepanjang mendapat rekomendasi dari Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Partai Politik. Ruang tersebut dibuka, karena MK tidak menutup mata adanya kecurangan-kecurangan yang dilakukan sesama caleg terhadap caleg lain dalam satu partai dan pastinya melibatkan penyelenggara Pemilu. “Sangat tidak mungkin ‘kanibalisme’ antara caleg jika tidak difasilitasi oleh penyelenggara Pemilu,” tambahnya. Oleh karena itu, tambah Saldi, peran Pengawas Pemilu sangat penting untuk menyelesaikan permasalahan terebut. Pengawas Pemilu harus bisa memberikan keterangan yang benar (ad informandum) dalam persidangan PHPU. Karena tidak bisa dipungkiri, keterangan dari Pengawas Pemilu bisa menjadi kunci bagi MK dalam mengambil putusan. Saldi juga mengomentari peran Pengawas Pemilu yang jauh lebih bertaring dibandingkan Pemilu 2009 silam. Rekomendasi Pengawas Pemilu hampir semuanya dapat mengintervensi KPU sebagai pelaksana. Hal tersebut juga yang akan didalilkan oleh KPU saat melak-

sanakan persidangan PHPU nanti, Sementara itu, Sekretaris Jenderal Mahkamah Konstitusi, Janedjri M. Gaffar membenarkan bahwa MK memberi ruang sengketa antar Caleg selama mendapat tanda tangan dari Ketua dan Sekretaris Jenderal Partai Politik. Selain itu, ia juga menegaskan bahwa Panwaslu yang memberi keterangan di MK hanya yang berdasarkan rekomendasi dari Bawaslu. “Bawaslu Provinsi dan Panwaslu harus mempersiapkan diri untuk memberikan keterangan. Terkait dengan permohonan pemohon akan terurai jelas, perhatikan uraian pemohon untuk membatalkan hasil penghitungan suara yang ditetapkan oleh termohon,” tutur Janedjri.

Peran Bawaslu Mempercepat Proses Penyelesaian di MK

Sementara itu dalam Pembekalan Persidangan Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) Pemilu 2014 yang diikuti jajaran Pengawas Pemilu di 18 Provinsi, di Jakarta beberapa waktu lalu, Guru Besar Hukum Tata Negara Fakultas Hukum Universitas Andalas Padang, Saldi Isra menyatakan bahwa kehadiran Bawaslu sebagai pihak pemberi keterangan dalam proses penyelesaian Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) di Mahkamah Konstitusi (MK) akan membantu majelis hakim mempercepat mengambil putusan yang validitasnya tidak diragukan. Pasalnya, Bawaslu sebagai lembaga pengawas dinilai sebagai lembaga yang dapat mendefinisikan sebuah pelanggaran atau tidak. Namun hal itu juga tergantung seberapa lengkap dan akurat data yang dimiliki oleh Pengawas Pemilu sebagai data pembanding terhadap apa yang men-

METROTVNEWS.COM

jadi bahan gugatan di MK. “Peran Pengawas Pemilu ini sebagai second opinion terhadap data yang diajukan pihak pemohon dan termohon di persidangan MK”. ujar Saldi, saat menjadi narasumber dalam pembekalan teknis untuk pemberian keterangan bagi Pengawas Pemilu dalam persidangan Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) Anggota Legislatif Tahun 2014 di Mahkamah Konstitusi di Surabaya, Jawa Timur, Jumat (9/5). Menurut Direktur Pusat Studi Konstitusi Universitas Andalas tersebut, Bawaslu sebagai lembaga yang diberikan otoritas mengawasi penyelenggaraan pemilu, hadir di MK untuk memberikan kontribusi mewujudkan keadilan subtantif atas kasus yang diperkarakan. Sementara menanggapi usulan untuk menyederhanakan lembaga yang terlibat dalam proses pemilu, termasuk dalam penyelesaian sengketa pemilu dan penanganan pelanggaran pemilu dengan menambah kewenangan Bawaslu, Pakar Hukum Tata Negara tersebut juga menyatakan dukungannya. “Saya mendukung Bawaslu diberi kewenangan ajudikasi sebagaimana harapan Ketua Bawaslu RI, Muhammad yang disampaikan beberapa waktu lalu”. kata-

BULETIN BAWASLU, EDISI 05, MEI 2014

Relawan Pasangan Presiden Rawan Gesekan Kemunculan relawan pasangan bakal calon Presiden dan Wakil Presiden Jokowi – Jusuf Kalla maupun Prabowo – Hatta semakin marak menjelang dimulainya masa kampanye Capres/Cawapres tanggal 4 Juni 2014. Akumulasi jumlah relawan yang semakin besar dari kedua pasangan bakal calon tersebut, perlu diwaspadai agar tidak menimbulkan gesekan tajam terutama di tingkatan paling bawah yakni masyarakat. Demikian resume diskusi Publik Bawaslu RI – media massa di media center Bawaslu, Jumat (30/5) . Hadir dalam diskusi tesebut Dewi Haroen Psikolog Politik UI, A Riza Patria Jubir Relawan Prabowo – Hatta, Jumadi S dari Poskonas Relawan Jokowi – Jusuf Kalla dan Irwan S peneliti INES. Menurut Dewi Haroen, semua relawan harus dirangkul dan disatukan visi misinya serta disadarkan bahwa kalah menang merupakan hal biasa. Hal ini terkait manusia secara psikologis manusia adalah makluk pamrih sehingga apapun yang dilakukannya berujung pada sesuatu. Sehingga keberadaan relawan tidak boleh dilupakan oleh pasangan calon terpilih. “Relawan ini (seperti) pisau bermata dua, karena jujur biasanya habis selesai Pemilu dan terpilih, nanti lupa. Seringkali kalau menang yang diatasnya peluk-pelukan tapi makin ke bawah makin kisruh. Hati-hati juga gesekan dari pihak ketiga yang memanfaatkan ini,” kata Dewi dalam diskusi. Lebih lanjut dikatakan, relawan bisa sangat militan dan tidak peduli orang lain bicara apapun tentang capresnya. “Pilpres ini perang psikologis, bukan lagi bicara visi misi. Karena ini head to head maka perlu pengawasan dari KPU dan Bawaslu, sebab yang menjadi korban itu rakyat biasa. Relawan ini kan rakyat biasa,” ujarnya. Sementara peneliti Ines, Irwan Suhanto menilai menjamurnya relawan merupakan hal biasa. Namun KPU dan Bawaslu perlu

mengatur keberadaan relawan sehingga menjadi jelas. Misalnya mekanisme dan tata kerja, asal muasal relawan darimana dan seterusnya. Selain itu, keberadaan relawan pada hari pemungutan suara perlu diatur apakah boleh mendapatkan salinan form C1 (rekapitulasi suara di TPS) atau tidak. Jangan sampai ketika terjadi perbedaan dengan C1 resmi dari KPU, justru akan memicu konflik horizontal. “Relawan ini malah bisa menjadi sumbu pendek. Jadi kalau relawan tidak dibekali dengan pengetahuan dan pengenalan maka bisa menjadi trigger kampanye hitam, proses menyerang. Ini yang harus diawasi KPU dan Bawaslu sebagai penyelenggara Pemilu,” kata Irwan. Terkait relawan rawan gesekan dan konflik, baik Riza Patria, Tim Pemenangan

Prabowo – Hatta maupun Jumadi Sijoe, Poskonas Relawan Jokowi – Jusuf Kalla tidak menampik hal itu mungkin saja terjadi. Namun masing-masing mereka berkomitmen untuk menjaga etika dan moral serta tidak melakukan kampanye hitam kepada lawan pasangan capres/cawapresnya. “Sejauh ini relawan kami sangat baik dan tertib. Pesan Prabowo-Hatta, kita membuka seluasnya siapa saja yang ingin membantu, karena ini untuk membangun Indonesia yang lebih baik, maju, sejahtera dan bermatabat,” kata Riza. “Kami adalah tim relawan murni, bukan bayaran. Kami berkomitmen untuk menggalang massa. Tapi kami tetap menjaga etika dan moral dalam berkampanye. Jangan sampai kita berkampanye dengan menjelekkan orang lain,” ujar Jumadi. [RS}

nya. Sementara itu, Pimpinan Bawaslu, Endang Wihdatiningtyas menyatakan bahwa sesuai Peraturan MK Nomor 1 Tahun 2014, pihak yang bisa dimintai keterangan oleh MK dalam proses persidangan PHPU adalah Bawaslu Provinsi, Panwaslu Kabupaten/Kota dan juga Bawaslu RI.

“Jadi pengawas pemilu harus siap dengan apapun yang akan nanti disampaikan sebagai bahan gugatan oleh partai politik peserta Pemilu”. jelas Endang. Mantan Anggota Panwaslu DIY tersebut juga menyampaikan kepada peserta pembekalan bahwa jika ada pemberian keterangan di persidangan MK nanti dan kemudian itu dijadikan bahan pertim-

bangan oleh majelis hakim untuk mengambil keputusan, maka itu merupakan sebuah apresiasi terhadap kinerja Pengawas Pemilu dalam mengawal proses pelaksanaan Pemilu Legislatif 2014. Pembekalan PHPU Regional I Surabaya ini mengundang 15 Bawaslu Provinsi dan 252 Panwaslu Kabupaten/Kota. [FS/MZ/CK].

OKEZONE.COM

Ketua Umum Poskonas Relawan Jokpres (Jokowi Presiden) Jumadi Sijoe, Psikologi Politik UI Dewi Haroen, Tim Relawan Pemenangan Prabowo-Hatta Ahmad Riza Patria, dan Peneliti Ines Irwan Suhanto hadir sebagai pembicara pada diskusi Komunitas Jurnalis Pemilu (KJP) di Jakarta, Jumat (30/5/2014). Diskusi ini mengangkat tema “Di Balik Tim Sukses Capres-Pengawasan Relawan, Siapa Berperan”.

BULETIN BAWASLU, EDISI 05, MEI 2014

Bawaslu Jateng Temukan 85.177 DPS Pilpres Bermasalah Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Jawa Tengah masih menemukan 85.177 permasalahan daftar pemilih sementara (DPS) pemilu presiden 2014. Meskipun panitia pemungutan suara (PPS) telah melakukan Daftar Pemilih Sementara Hasil Pemutakhiran (DPSHP) dari tanggal 13-19 Mei 2014. “Sesuai tahapan mulai tanggal 20-26 Mei 2014, saatnya PPS diberikan masukan dan tanggapan masyarakat terhadap DPS hasil pemutakhiran,” kata anggota Bawaslu Jawa Tengah, Teguh Purnomo di Semarang, Selasa (27/5). Dia merinci permasalahan DPS pilpres secara detail. Antara lain, mereka yang tidak memenuhi syarat sebagai pemilih, namun masih masuk dalam DPSHP yang jumlahnya masih ribuan. Dari jumlah itu, diantaranya meninggal dunia 15.863, sakit jiwa 212, usia dibawah 17 tahun dan belum nikah 356, pindah alamat 15.164, TNI 93, Polri 104.

Namun sebaliknya, kata dia, para pemilih pemula yang sebenarnya memenuhi syarat, namun belum masuk DPSHP itu karena sudah berusia 17 tahun ada 20.345, menikah 3.624, pensiunan TNI 142 dan pensiunan Polri 71 orang. Selain itu, Teguh menambahkan bahwa telah terjadi ribuan kesalahan penulisan data pemilih, antara lain kesalahaan penulisan nomor kartu keluarga 16.897, nomor induk kependudukan 3.523, nama 797, tempat tanggal lahir 579, status perkawinan 4.410, jenis kelamin 387 dan alamat 2.610. “Jika kami total secara keseluruhan, permasalahan yang terkait dengan daftar pemilih hasil pemutakhiran adalah sebanyak 85.177, dan ini perlu kepedulian kita bersama untuk menyelesaikannya,” tandas Teguh. Ia mengungkapan banyaknya permasalahan ini bisa disebabkan belum maksimalnya PPS dalam melakukan kerja-kerja pencocokan dan penelitian

(Coklit). Minimnya sosialisasi penyelenggara pemilu sampai ke tingkat bawah dan kurangnya kepedulian masyarakat, partai politik pengusung bakal calon Presiden dan wakil Presiden maupun beberapa pemangku kepentingan yang lain. Dari jumlah 85.177 permasalahan tersebut, Bawaslu Jateng telah mengidentifikasi 5 daerah penyumbangnya DPSHP terbesar, antara lain tersebar di Kota Surakarta sebanyak 7.650, Kabupaten Boyolali 6.043, Kabupaten Blora 6.042, Kabupaten Pati 5.528 dan Kabupaten Magelang 4.979. “Data yang ada ditingkat provinsi telah kami koordinasikan dengan KPU Provinsi Jawa Tengah pada Rakor Mutarlih di KPU. Sedangkan data nama-nama ribuan permasalahan tersebut,” ucap dia. [Aktual.co/Muhammad Dasuki/Ismed Eka Kusuma]

Bawaslu Sumut Awasi 22 Kepala Daerah Jelang Pilpres Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Sumut memperkirakan paling sedikit 22 bupati/wali kota se-Sumut akan ‘’bermain’’ dalam Pemilihan Presiden (Pilpres). Pemetaan ini dilakukan Bawaslu mengingat koalisi partai pengusung pasangan capres menunjuk kadernya yang jadi kepala daerah sebagai ketua tim pemenangan daerah. Misalnya, Gubernur Sumut Gatot Pujo Nugroho menjadi ketua tim pemenangan untuk Prabowo-Hatta yang diusung Gerindra, PAN, PPP, PKS, Partai Bulan Bintang, dan Partai Golkar. “Kita sudah buat petanya. Ada 22 kabupaten/kota di Sumut, yang kepala daerahnya kita indikasikan akan bermain dalam Pilpres. Kita mengidentifikasinya jika kepala daerah tersebut kader atau ketua partai,” ujar Bidang Pengawas Pemilu dan Humas Badan Pengawas Pemulu (Bawaslu) Sumut, Aulia Andri, via seluler Kamis (29/5/2014). Selain Gatot yang merupakan kader PKS, sejumlah politikus Golkar juga menduduki jabatan kepala daerah. Misalnya, Bupati Tapanuli Selatan, Syahrul M Pasaribu; Wali Kota Kota Sibolga, Syarfi Hutau-

ruk; Bupati Dairi, Johnny Sitohang Adinegoro, Bupati Langkat, Ngogesa Sitepu; Bupati Padanglawas Utara, Bachrum Harahap. Sedangkan kader PAN adalah Bupati Serdangbedagai, Soekirman. Ini belum termasuk kepada daerah dari birokrat murni yang diusung partai pengusung Prabowo-Hatta seperti Plt Wali Kota Medan, Dzulmi Eldin Wali Kota Binjai Idaham. Sedangkan PDIP, yang mengusung pasangan Jokowi-JK, punya kader satu kader yang duduk sebagai kepala daerah di Sumut. Yakni Bupati Tapanuli Utara Nikson Nababan. Aulia mengaku dari hasil pemetaan tersebut, akan mereka beri perhatian khusus dengan menurunkan tim untuk melakukan pemantauan. “Wajib pengawas pemilu melakukan pengawasan terhadap daerah berpotensi kerawanan itu sampai turun Pilpres.” Apakah akan adanya fasilitas-fasilitas negara yang akan digunakan kepala daerah tertentu untuk memenangkan capres jika ditunjuk sebagai ketua tim pemenangan? Ia mengatakan itu sebenarnya tidak dikhawatirkan Bawaslu. Yang jadi kekha-

watiran oleh Bawaslu Sumut adalah, terjadinya pengerahan dukungan yang dilakukan oleh kepala daerah terhadap capres tertentu. “Kalau itu sih permainan kelas rendah (memakai fasilitas negara). Ini yang dikhawatirkan pengerahan dukungan dari kepala daerah mendukung capres. Kalau itu permainan receh-receh (menggunakan uang negara).” Aulia mengatakan tanpa memakai uang daerah, kepala daerah pun sebenarnya bisa melakukan sesuatu untuk mendukung calon tertentu. “Kita sudah buat laporan itu di Bawaslu RI. Bahwa ada 22 kabupaten/ kota dan yang paling rawan kita masih mengkhawatirkan Nisel (Nias Selatan). Ketua Bawaslu Sumut, Syafrida menjelaskan tidak ada aturan baku yang menyatakan kepala daerah tidak bisa menjadi ketua tim pemenangan pasangan capres tertentu. Sesuai UU 42 Tahun 2008 tentang Pilpres, yang tidak boleh menjadi tim pemenangan capres tertentu adalah PNS, kepala desa, perangkat desa, pejabat BUMD dan BUMN, institusi kehakiman. [Tribunnews.com]

Anekdot

BULETIN BAWASLU, EDISI 05, MEI 2014

Cerimor (Cerita Humor) Tuan Tolong Botolnya Ditutup Kembali… Seorang pengusaha yang menghabiskan akhir pekannya dengan memancing pakai perahu di sebuah danau, menemukan sebuah botol yang terapung dan tertutup rapi yang segera dihampiri dan diambil oleh sang pengusaha. Penasaran..., si pengusaha membuka tutup botol, lalu tiba-tiba dari dalam botol keluar asap yang selanjutnya menebal dan mejadi Jin raksasa yang mengambang di depan si pengusaha. “Terimakasih tuan, tuan telah membebaskan saya, untuk ini tuan silahkan meminta tiga permintaan, saya akan mengabulkannya” kata Jin, seperti format biasa tanda terimakasih Jin yang dibebaskan oleh manusia. Setelah kagetnya reda, si pengusaha itu terdiam sejenak lalu dia berkata, “Baiklah

Jin saya ingin tahun ini tiga kejadian besar terjadi di negeri saya Indonesia ini, pertama saya ingin nilai tukar rupiah di negeri saya ini kembali menjadi Rp. 2500 per 1 dollar US nya, kedua saya mau semua uang hasil korupsi baik oleh swasta ataupun pejabat pemerintah dikembalikan kepada rakyat dan semua pelakunya dipenjarakan, ketiga saya ingin hukum benar-benar bisa ditegakkan di negeri saya ini.” Sang Jin berpikir sejenak kemudian, menggeleng-gelengkan kepala, pelanpelan jasadnya kembali menjadi asap lalu berkumpul masuk kedalam botol itu kembali. Dari dalam botol si Jin berseru, “Tuan, tolong botolnya ditutup kembali...!!!!!.”

Bukan Anak Ayah

Ikbal yang sudah dewasa kini ingin menikah, suatu hari dia menemui ayahnya dan berbicara.

Ikbal: Yah… aku mau minta ijin melamar Shanti… anak Pak RW kita bulan depan. Ayah: Jangan nak… jangan sekali-kali kamu melamar Shanti… (sambil berbisik) dia itu adik mu… Ikbal: Astaga Ayahh!… Keesokan harinya, Iqbal kembali menemui Ayahnya… Ikbal: Yah… gimana kalau aku melamar si Rini, anak Pak Saleh yang tinggal di depan Masjid? Ayah: Jangaaaannn…(sambil berbisik) Rini juga adik kamu… Ikbak: waah ayah parah… Ikbal kesel dan jadi uring-uringan… Akhirnya Ikbal menceritakan hal itu kepada Ibunya… Ibu: Gak masalah kamu mau pilih Shanti atau Rini… yang manapun boleh jadi istri kamu Ikbal: Tapi mereka kan anak Ayah juga… Ibu: Tenang aja… kamu bukan anak Ayah kok.. [www.ketawa.com]]

Carut Marut, Bawaslu Sumut Minta KPU Sumut Berhentikan KPU Nisel Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Sumatera Utara (Sumut) meminta Komisi Pemilihan Umum (KPU) Sumut memberhentikan sementara Ketua KPU Nias Selatan dan anggota KPU lainnya terkait carut marutnya pemilihan calon legislatif (Pileg) di Kabupaten Nias Selatan (Nisel). Ketua Bawaslu Sumut, Safrida R Rasahan mengatakan, KPU Sumut harus menindaklanjuti surat KPU RI agar memberhentikan sementara Ketua KPU Nias Selatan dan anggota KPU lainnya karena sesuai rekomendasi Bawaslu sehabis rapat peleno di Jakarta. “Hasil rapat pleno kemarin, Bawaslu merekomendasikan kepada KPU RI agar memberhentikan sementara KPU Nias Selatan,” ujarnya Safrida menjelaskan, terkait rekomendasi tersebut KPU RI sudah menyurati KPU Sumut untuk memberhentikan sementara KPU Nisel. “Jika nantinya tidak ditindaklanjuti, KPU Sumut akan menyurati Bawaslu RI, namun kita ikuti mekanisme yang ada dulu, kita sifatnya mengawasi,” ungkapnya.

Untuk itu, pihaknya juga segera menyurati KPU Sumut agar memproses surat yang sudah dilayangkan KPU RI. “Intinya, kita menunggu. Saya yakin teman-teman KPU Sumut akan menindaklanjutinya,” ujar Safrida. Sementara itu, Anggota KPU Sumut, Benget Silitonga mengatakan, permasalahan di Kabupaten Nisel ini sudah masuk sidang Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP). “Untuk itu kita tunggu dulu apa hasil sidangnya, baru bertindak. Kita serahkan semua prosesnya berjalan. Jika terbukti bersalah, kita berikan sanksi,” tuturnya Permasalahan di Kabupaten Nias Selatan berawal saat Panwaslu Kabupaten Nias Selatan menemukan jumlah pemilih di kabupaten tersebut melebihi daftar pemilih tetap (DPT). Menanggapi Permasalahan tersebut Ketua Badan Pengawas Pemilu Muhammad mengatakan, ada temuan bahwa orang yang sudah meninggal dan orang yang sudah pindah domisili di Kabupaten Nias Selatan tetap dimasukkan ke dalam DPT, oleh karena hal

tersebut menjadi salah satu faktor dasar bagi Panwaslu Kabupaten Nias Selatan untuk merekomendasikan pemilu ulang. Terkait permasalahan tersebut, salah seorang anggota KPU Provinsi Sumut, Benget Silitonga, mengatakan, KPU Kabupaten Nias Selatan sebenarnya telah berupaya untuk melakukan rekomendasi yang dikeluarkan oleh Panwaslu. Namun, dia beralasan, orang-orang yang menjadi anggota KPU Kabupaten Nias Selatan merupakan orangorang baru sehingga kinerjanya tak optimal. Sebelumnya, Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) telah memecat 4 anggota KPU Kabupaten Nias. Benget juga mengatakan, KPU Kabupaten Nias telah melakukan pengecekan data dan tidak menemukan adanya jumlah pemilih yang melebihi data pemilih. Sementara itu, saksi dari pasangan Prabowo-Hatta, Sukmo Mulyo, tetap meminta pemungutan suara ulang di Kabupaten Nias Selatan. Menurut dia, rekomendasi dari Bawaslu dan Panwaslu Kabupaten Nias harus tetap dilaksanakan. [Berbagai sumber/hw]

Glosari Pemilu

BULETIN BAWASLU, EDISI 05, MEI 2014

Political Quotes I vote in every general election, but I’m not a party member or an ideologue. I’ve never told anyone who I’ve voted for.

A politician thinks of the next election. A statesman, of the next generation. Seorang politisi berpikir tentang pemilu berikutlibrary.georgetown.edu nya. Seorang negarawan, berpikir tentang generasi berikutnya. -James Freeman Clarke-

www.purdueexponent.org

“Saya memilih pada setiap pemilihan umum, tapi saya bukan anggota partai atau seorang ideolog. Saya tidak pernah mengatakan kepada siapa pun yang pernah saya pilih…” -Brian Lamb-

ISTILAH-ISTILAH DALAM KEPEMILUAN Jadwal Pemilu

Jadwal pemilu adalah rincian waktu pelaksanaan tahapan pemilu. Jadwal pemilu mengatur kapan masing-masing tahapan itu dilakukan. Batas akhir suatu tahapan pemilu menjadi titik paling krusial, karena waktu itu menandai selesainya suatu proses pemilu, untuk menuju proses pemilu berikutnya. Proses pemilu berjalan dalam tahapan pemilu yang bergerak linier, sehingga kalau jadwal pemilu dilanggar akan mengacaukan proses dan tahapan pemilu berikutnya.

Intimidasi Pemilih

Intimidasi pemilih adalah kegiatan menakut-nakuti dan atau mengancam pemilih agar pemilih tidak menggunakan hak pilih, menyerahkan hak pilihnya kepada orang lain, tidak memilih partai politik atau calon tertentu, atau memilih partai politik atau calon tertentu. Intimidasi merupakan tindak pidana pemilu, sehingga pelakunya bisa dijatuhi hukuman penjara dan atau denda.

Hukum Pemilu

Formula Pemilu

Formula pemilu atau formula penghitungan kursi adalah metode menghitung perolehan kursi partai politik atau calon. Dalam sistem pemilu mayoritarian, formula penghitungan kursi lebih sederhana jika dibandingkan dengan sistem pemilu proporsional.

Electroninc voting atau e-voting

Electroninc voting atau e-voting adalah proses pemungutan suara dan penghitungan suara yang menggunakan perangkat elektronik atau teknologi informasi. Tujuan penggunaan e-voting tidak saja untuk mempercepat proses pemungutan dan penghitungan suara, tetapi yang lebih penting adalah untuk menjaga otentisitas atau keaslian suara pemilih, sekaligus menjaga akurasi penghitungan suara.

Sengketa Pemilu

Hukum pemilu adalah seperangat peraturan yang bertujuan menjamin penyelenggaraan pemilu berjalan sesuai dengan asas pemilu: langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil. Secara operasional, hukum pemilu mencegah dan memberikan sanksi agar tidak terjadi pelanggaran peraturan pemilu. Hukum pemilu juga mengatur penyelesaikan kasus-kasus sengketa atau perselisihan pemilu yang melibatkan para pihak.

Perselisihan hasil pemilu atau yang lebih dikenal dengan istilah sengketa hasil pemilu adalah perselisihan antara peserta pemilu dan KPU sebagai penyelenggara pemilu mengenai penetapan secara nasional perolehan suara hasil pemilu oleh KPU, termasuk juga Perselisihan antara peserta Pemilu Presiden dan wakil presiden, anggota DPR/DPRD, Dewan Perwakilan Rakyat Aceh (DPRA) dan Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten/Kota di Aceh, Komisi Independen Pemilihan (KIP).

BULETIN BAWASLU, EDISI 05, MEI 2014

Media Gathering Bawaslu dan Media Massa 2014

FOTO-FOTO: HUMAS

Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) melaksanakan Media Gathering Tahun 2014, di Lembang, Rabu (21/5). Media Gathering tersebut merupakan kegiatan untuk mengefektifkan arus informasi antara Bawaslu dan rekan-rekan jurnalis, terutama jurnalis yang bertugas dalam bidang kepemiluan. Dalam kegiatan yang diselenggarakan selama tiga hari tersebut, membahas terkait persiapan pengawasan pelaksanaan Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014 serta membahas terkait hasil pengawasan Pemilu Legislatif lalu. Hadir sebagai narasumber Ketua dan Pimpinan Bawaslu, KIPP, Pokjanas GSRPP, Founding Father House (FFH), Soegeng Sarjadi Syndicate (SSS), serta Mabes Polri.

Diskusi kepemiluan bersama Chusnul Marâ&#x20AC;&#x2122;iyah

Foto bersama sebelum bermain pinball.

Para pemenang lomba berfoto bersama dengan Ketua Bawaslu, Muhammad (batik biru) dan Pimpinan Bawaslu, Nasrullah.

BULETIN BAWASLU, EDISI 05, MEI 2014

Pimpinan Bawaslu, Nasrullah

Rapat Pleno Terbuka Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Pemilu Legislatif 2014

Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) menghadiri Rapat Pleno Terbuka Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Partai Politik dan Perolehan Suara Calon Anggota DPR dan DPD serta Penetapan Hasil Pemilu secara Nasional pada Pemilu Anggota DPR, DPD dan DPRD Tahun 2014, 26 April sampai dengan 9 Mei 2014. Rapat Pleno dipimpin Ketua KPU, Husni Kamil Manik, Komisioner KPU, antara lain Arif Budiman, Ida Budhiati, Hadar Navis Gumay, Ferry Kurnia Rizkiansyah, Juri Ardiantoro, Sigit Pamungkas. Rapat ini dihadiri pula Ketua Bawaslu, Muhammad, Pimpinan Bawaslu, Nasrullah, Endang Wihdatiningtyas, Daniel Zuchron, dan Nelson Simanjuntak.

Ketua Bawaslu, Muhammad dan Pimpinan Bawaslu, Daniel Zuchron

BULETIN BAWASLU, EDISI 05, MEI 2014

Suasana rekapitulasi di KPU

Komisioner KPU, Hadar Navis Gumay dan Anggota Bawaslu Provinsi Sulawesi Barat.

Partai Politik peserta Pemilu Legislatif 2014.

Pimpinan Bawaslu, Daniel Zuchron (kiri duduk) berbincang dengan peserta rapat pleno terbuka di KPU.

FOTO-FOTO: HUMAS BAWASLU

Suasana Rapat Pleno Terbuka Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Partai Politik dan Perolehan Suara Calon Anggota DPR dan DPD serta Penetapan Hasil Pemilu secara Nasional pada Pemilu Anggota DPR, DPD dan DPRD Tahun 2014, 26 April sampai dengan 9 Mei 2014

BULETIN BAWASLU, EDISI 05, MEI 2014

P S EMI A W L A IH G A N

WISNU

Ketua Bawaslu, Muhammad (tengah) didampingi Kepala Biro H2PI, Jajang Abdullah, Kabag Hukum, Tagor Fredy dan Ketua Bawaslu DKI, Mimah Susanti (kiri) berfoto bersama dengan peserta Pembekalan PHPU di Mahkamah Konstitusi di Jakarta beberapa waktu lalu.

BADAN

IRWAN

Pimpinan Bawaslu, Nasrullah menerima beberapa perwakilan tim bakal pasangan calon presiden dan wakil presiden Prabowo-Hatta, Jokowi-JK, di kantor Bawaslu, Jakarta, Jumat (30/5). Mereka sepakat menolak segala bentuk kampanye hitam (black campaign) dalam pelaksanaan Pemilu Presiden 2014 mendatang.

A S L U FALCAO

Ketua Bawaslu Muhammad (kanan) didampingi oleh Sekretaris Jenderal Bawaslu Gunawan Suswantoro (kedua dari kiri) dan Kepala Bagian SDM dan TU Pimpinan, Roy M. Siagian berfoto bersama perwakilan CPNS Bawaslu, di Jakarta, Senin (26/5), usai menyerahkan SK CPNS.

N O IK IND

HENDRU

Ketua Bawaslu, Muhammad, Pimpinan Bawaslu, Nasrullah, Nelson Simanjuntak, Endang Wihdatiningtyas, dan Daniel Zuchron beserta jajaran Bawaslu menyimak dengan seksama pendapat anggota Komisi II DPR RI seputar Pengawasan Pemilu dalam Rapat dengar pendapat antara Bawaslu dengan Komisi II DPR RI di Jakarta 21 Mei 2014.

ZAIN

Ketua Bawaslu, Muhammad, Pimpinan Bawaslu, Endang Wihdatiningtyas, Kepala Biro Administrasi, Adhi Santoso, Kabag Umum, Dirja Abdul Kadir sebagai narasumber pada Bimbingan Teknis Penataan Barang Milik Negara (BMN) bagi Pengelola BMN Bawaslu RI dan Bawaslu Provinsi seluruh Indonesia.

IRWAN

Bagian Pengawasan Internal Bawaslu RI melaksanakan rapat internal Pembahasan Pengukuran Kinerja Sekretariat Jenderal Bawaslu RI yang berlangsung Senin (5/5) di Jakarta. Tampak Kepala Biro H2PI, Jajang Abdullah (kedua dari kanan), Kepala Bagian Pengawasan Internal, Pekerti Luhur, dan Kasubbag Anggraini Padmanegara hadir dalam rapat tersebut.