EDISI KHUSUS PEMILU 2009
SUARA KPU MELAYANI RAKYAT MENGGUNAKAN HAK PILIHNYA
2009
EDISI 1 Juni - 15 Juni 2009
1
Nomor Urut CapresCawapres
2
Tiga Pasang Calon Presiden/Wakil Presiden
FOKUS
SEPUTAR KPU
3 4 5 6 7 8
Harta Kekayaan Capres/Cawapres
Tiga pasangan capres/cawapres dengan nomor urut masing-masing berfoto bersama di Kantor KPU (30/05)
Nomor Urut Capres-Cawapres
Penetapan Calon Terpilih Anggota DPR Penetapan DPT Pemilu Presiden
PUBLIK Isu Perempuan dalam VisiMisi Capres Surat Suara Dicetak Lebih Cepat Tiga Strategi Sosialisasi pemilu Presiden
Diterbitkan : Media Center Komisi Pemilihan Umum (KPU) Jl. Imam Bonjol No 29 Jakarta Telp. (021) 314 5955 Hunting Fax. (021) 314 5855 SMS Center: 085310252527 website: www.kpu.go.id
Mau tahu semua info dan panduan Pemilu 2009?
2009
MEDIA CENTER
klik..... http://mediacenter.kpu.go.id Indonesia
Kantor Komisi Pemilihan Umum (KPU) menjadi saksi bertemunya tiga calon presiden (capres)/calon wakil presiden (cawapres). Ketiga calon yang akan berkompetisi pada Pemilu Presiden ini datang ke KPU pada Sabtu (30 Mei 2009) untuk mengambil nomor urut. Acara pengundian nomor urut yang dimulai pukul 09.00 WIB itu dihadiri tiga pasang capres dan cawapres, yaitu Susilo Bambang Yudhoyono (SBY)-Boediono, Jusuf Kalla-Wiranto, dan Megawati SoekarnoputriPrabowo Subianto. Mereka datang bersama tim sukses kampanyenya SBY-Boediono tiba-pukul 08.50 langsung menyambut dengan memeluk dan mencium pipi pasangan JK-Wiranto yang muncul 10 menit kemudian. Selang 15 menit kemudian, Megawati yang didampingi Prabowo memasuki ruangan. Megawati dan Prabowo bersalaman dengan Kalla dan Wiranto. Tidak mau ketinggalan, SBY-Boediono bergerak menghampiri Mega-Prabowo dan bersalaman. Semua hadirin bertepuk tangan. Tempat duduk ketiga pasang calon tersebut menghadap ke meja para anggota KPU. Pasangan Mega-Prabowo diapit SBYBoediono di kiri dan JK-Wiranto di kanan. Sidang pleno terbuka pengambilan nomor urut dipimpin oleh Ketua KPU Hafidz
Anshary dan seluruh anggota KPU, serta Sekjen dan kepala biro di lingkungan KPU. Sebelum rapat pleno dibuka, Idris Sardi memimpin hadirin untuk menyanyikan lagu Indonesia Raya dengan iringan biolanya. Setelah itu, Ustadz Yusuf Mansyur memimpin doa agar Pemilu Presiden berjalan dengan lancar dan bersih. Dalam pembukaan rapat pleno, Hafiz mengatakan bahwa sesuai Undang-undang No.42 tahun 2008 Pasal 21, satu hari setelah KPU menyatakan dengan resmi caprescawapres peserta Pilpres, KPU harus menggelar rapat umum terbuka untuk menentukan nomor urut resmi pasangan capres-cawapres tersebut. Anggota KPU Syamsul Bahri dan Andi Nurpati memimpin pengambilan nomor urut. Pengambilan disesuaikan dengan nomor urut pendaftaran ketiga pasangan capres-cawapres. Pasangan Jusuf KallaWiranto yang menjadi pasangan pertama mengambil tabung berisi nomor urut dari dalam kotak, diikuti pasangan MegawatiPrabowo, dan terakhir pasangan Susilo Bambang Yudhoyono-Boediono. Setelah mengambil tabung tersebut tidak langsung dibuka, tetapi berbarengan dibuka oleh ketiga pasangan. Ketika nomor urut dibuk a berbarengan, semua pendukung pun langsung meneriakan yel-
2009
MELAYANI RAKYAT MENGGUNAKAN HAK PILIHNYA
fokus
yel tanda dukungan terhadap masing-masing pasangan capres-cawapres. Secara resmi, sesuai dengan hasil rapat pleno, nomor urut satu adalah pasangan Megawati SoekarnoputriPrabowo Subianto, nomor urut dua Susilo Bambang Yudhoyono-Boediono, dan nomor urut tiga Jusuf KallaWiranto. Setelah penetapan nomor urut itu, Ketua KPU menjelaskan empat ketentuan KPU menjelang pelaksanaan Pilpres. Pertama, dalam hal pasangan atau salah satu pasangan mundur, maka parpol atau gabungan parpol dilarang menarik calonnya atau pasangan calon yang ditetapkan. Kedua, salah seorang dari calon atau pasangan calon dilarang mengundurkan diri terhitung sejak ditetapkan. Ketiga, dalam hal parpol dan gabungan parpol menarik pasangan calon atau salah seorang pasangan calon, parpol atau gabungan parpol tidak dapat mengusulkan calon pengganti. Keempat, dalam hal pasangan calon atau salah seorang calon mengundurkan diri, parpol atau gabungan parpol tidak mengusulkan calon pengganti. Dalam kesempatan itu, Hafiz menyampaikan aturan kampanye Pilpres. Ketua KPU mengingatkan kepada semua
1
Megawati Soekarnoputri
pasangan capres-cawapres untuk tidak berkampanye di luar waktu yang sudah ditentukan oleh Komisi Pemilihan Umum. Kepada tiga pasang capres dan cawapres, KPU meminta mereka untuk ikut mendukung Pilpres yang bersih dan demokratis. "Hingga saat ini, KPU masih terus mengupayakan agar Pilpres mendatang berjalan dengan bersih, jujur, dan adil serta tidak ada kecurangan. Memang, di beberapa tempat dilaporkan masih terjadi kecurangan dalam berbagai bentuk, di antaranya pemaksaan memilih dan penyogokan," ujarnya. "Oleh sebab itu, dalam pemilihan presiden dan wakil presiden pada 8 Juli 2009 mendatang, KPU berupaya untuk menjaga dan melaksanakan Pilpres yang bersih, jujur, dan adil serta jauh dari kecurangan," kata Hafiz sebelum menutup rapat pleno terbuka. Gesekan biola Idris Sardi kembali mengiringi lagu Bagimu Negeri yang dinyanyikan oleh seluruh hadirin. Setelah itu, ketiga pasangan capres/cawapres berfoto bersama komisioner KPU. Semua capres/cawapres bersalaman, termasuk capres Susilo Bambang Yudhoyono dan Megawati. Dan segenap hadirin pun bertepuk tangan, bahagia.***
2
Prabowo Subianto
Susilo Bambang Yudhoyono
3
Boediono
M. Jusuf Kalla
Wiranto
SUARA KPU
Tiga Pasang Calon Presiden/Wakil Presiden
KPU menetapkan tiga pasang bakal calon presiden/wakil presiden menjadi calon presiden/wakil presiden (capres/cawapres) pada Pemilu Presiden/Wakil Presiden (Pilpres) 2009. Ketiga pasang capres/cawapres yang itu adalah pasangan Jusuf Kalla-Wiranto, pasangan Megawati Soekarnoputri-Prabowo Subianto, dan pasangan Susilo Bambang Yudhoyono-Boediono. Lewat rapat pleno KPU, semua anggota KPU secara aklamasi menetapkan ketiga pasangan bakal calon menjadi capres/cawapres. Tiga pasang calon inilah yang akan ikut serta dalam Pemilu Presiden 2009. Terhitung sejak dikeluarkannya penetapan ini, yang bersangkutan resmi menjadi capres/cawapres, ujar Ketua KPU A. Hafiz Anshary pada konferensi pers di Media Center KPU, Jakarta (29/05). Hadir juga dalam konferensi pers anggota KPU Syamsul Bahri, Andi Nurpati, dan Endang Sulastri. Anggota KPU yang juga koordinator Pokja Pendaftaran Capres/Cawapres Syamsul Bahri mengemukakan, dari hasil verifikasi berkas persyaratan, ketiga pasangan bakal capres/cawapres sudah memenuhi semua persyaratan yang diamanatkan undang-undang. Semua bakal calon telah memenuhi persyaratan. Hasil verifikasi segera kami kirim ke masing-masing pasangan calon, ujar Syamsul di
Media Center KPU, Jakarta (27/5). Setelah penetapan calon, pada 30 Mei 2009 KPU menggelar rapat pleno terbuka pengundian nomor urut capres/cawapres. Pengundian nomor urut dihadiri pasangan calon, tim kampanye, dan pimpinan parpol pendukung, ujar anggota KPU Andi Nurpati. Karena adanya pemajuan jadwal, KPU telah merevisi Peraturan KPU No.32/2009 menjadi Peraturan KPU No.45/2009 tentang Tahapan, Jadwal dan Program Pilpres 2009. Pemajuan jadwal penetapan dan pengundian nomor urut ini juga berpengaruh pada tahapan kampanye. Sesuai UU 42/2008 tentang Pilpres, kampanye capres/cawapres dimulai tiga hari setelah KPU menetapkan calon. Maka, kampanye dimulai 2 Juni sampai 4 Juli 2009, kata Andi. Hafiz mengemukakan, penetapan ini dilakukan setelah KPU melaksanakan proses verifikasi berkas-berkas persyaratan ketiga bakal capres/cawapres. Alhamdulilah semua (pasangan calon) bisa memenuhi, kata Hafiz. Setelah penetapan ini, semua ketentuan yang terkait Pilpres sudah berlaku untuk ketiga pasangan calon. Terhitung sejak ditetapkan, maka tidak boleh melakukan kegiatan-kegiatan yang bernuansa kampanye, termasuk iklan-iklan di televisi yang bernuansa kampanye, ujar Hafiz.
2
MELAYANI RAKYAT MENGGUNAKAN HAK PILIHNYA
seputar KPU
2009
Harta Kekayaan Capres/Cawapres Setelah menetapkan Sesuai dengan UU No 42 pasangan (capres/cawapres) untuk Tahun 2008 tentang Pemilihan Pilpres 2009, KPU mengumumkan Presiden/Wapres, Pasal 5 huruf jumlah harta kekayaan dan jumlah f menyebutkan persyaratan dana awal kampanye ketiga menjadi capres dan cawapres pasang capres/cawapres. Anggota telah melaporkan kekayaannya KPU Syamsul Bahri membacakan kepada instansi yang jumlah harta kekayaan berwenang memeriksa laporan capres/cawapres di Media Center kekayaan penyelenggara KPU pada 29 Mei 2009. negara. Setiap calon Calon Presiden Jusuf Kalla melaporkan harta kekayaannya mempunyai harta senilai Rp kepada pihak Komisi 314.530.794.307 dan US$ 25.668. Pemberantasan Korupsi (KPK). Pasangannya (cawapres) Wiranto Komisioner KPU dalam rapat pleno penetapan nomor urut di S e b e l u m ny a , D e p u t i memiliki k e k a y a a n R p KPU (30/05) bidang Pencegahan Komisi 81.748.591.938 dan US$ 378.625. Pemberantasan Korupsi (KPK) Calon Presiden Megawati Soekarnoputri memiliki kekayaan Eko S. Tjiptadi dan Direktur Bidang Laporan Harta Kekayaan Rp 256.447.223.594 dan wakilnya, Prabowo Subianto memiliki Pejabat Negara (LHKPN) M. Sigit, menyerahkan hasil klarifikasi harta sebanyak Rp 1.579.376.223.359 dan US$ 7.572.916. harta kekayaan calon presiden dan calon wakil presiden Harta calon Presiden Susilo Bambang Yudhoyono tercatat kepada Ketua KPU A. Hafiz Anshary di Kantor KPU. Rp 6.848.049.611 dan US$ 246.389, sedangkan wakilnya Sigit menjelaskan, mengatakan proses klarifikasi Boediono Rp 22.067.815.019 dan US$ 15.000. dilakukan dengan pengecekan langsung aset bergerak dan Sementara itu, jumlah dana awal kampanye tidak bergerak, beserta dokumen-dokumen pendukungnya. capres/cawapres dibacakan oleh anggota KPU Andi Nurpati, Namun, klarifikasi tersebut terbatas pada data yang dengan rincian sebagai berikut: dana awal kampanye Jusuf dilaporkan saja. Misalnya, pengecekan harta yang tersimpan Kalla-Wiranto sebesar Rp 10 miliar. Pasangan Megawati di bank, disesuaikan dengan tanggal pelaporan sehingga di Soekarno Putri-Prabowo Subianto nilainya mencapai Rp 15,5 atas tanggal pelaporan kemungkinan jumlahnya bertambah miliar, sedangkan dana awal pasangan Susilo Bambang atau berkurang. Yudhoyono-Boediono sebesar Rp 20,075 miliar. Dalam hal pencalonan presiden dan wapres, KPK hanya Andi mengemukakan, KPU tidak mempunyai kewajiban memeriksa dan mengklarifikasi kekayaan capres dan mengumumkan harta kekayaan capres/cawapres. KPU tetap cawapres pada saat mencalonkan diri sebagai peserta pilpres mengumumkan kekayaan calon karena datanya sudah kami 2009. "Fungsi kami hanya klarifikasi kekayaan bukan terima dari KPK, ujar Andi. mengusut asal usul kekayaan tersebut," kata Sigit.***
Kalla-Wiranto, tim kampanye Megawati dan Prabowo, dan tim kampanye Susilo Bambang Yudhoyono. Rapat pleno juga membahas jadwal dan tema yang akan diangkat dalam debat capres dan cawapres. Debat capres sendiri akan dilaksanakan sebanyak tiga kali, sedangkan debat cawapres sebanyak dua kali. Direncanakan debat akan berlangsung selama 2x60 menit. Debat pertama akan berlangsung pada 18 Juni 2009 untuk masing-masing capres dengan tema Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik dan Bersih serta Menegakkan Supremasi Hukum dengan moderator Prof. Dr. Anies Baswedan. Debat kedua pada 23 Juni 2009 merupakan debat cawapres dengan tema Pembangunan Jati Diri Bangsa dipandu moderator Prof. Dr. Komaruddin Hidayat. Ketiga, pada 25 Juni 2009 debat capres dengan tema Mengentaskan Kemiskinan dan Pengangguran oleh moderator Aviliani, M.Sc. Debat keempat, untuk cawapres akan dilaksanakan pada 30 Juni 2009 dengan tema Meningkatkan Kualitas Hidup Manusia Indonesia dipandu oleh moderator DR. dr. Fahmi Idris. Pada 2 Juli 2009 akan menjadi debat terakhir untuk calon presiden yang mengangkat tema NKRI, Demokrasi dan Otonomi Daerah dengan moderator Prof. Dr. Pratikno (Dekan Fisipol UGM). Acara debat akan di tayangkan di Trans Corp, SCTV, Metro TV, TV One, RCTI.
Rapat Pleno antara KPU dan tiga tim kampanye dari masing-masing pasangan capres dan cawapres akhirnya mengeluarkan 10 butir kesepakatan terkait dengan tata cara, jadwal kampanye, pelaksanaan kampanye hingga debat capres dan cawapres. Rapat juga menyepakati 2 Juni hingga 4 Juli 2009 sebagai masa kampanye. Menurut anggota KPU yang juga Ketua Pokja Kampanye I Gusti Putu Artha, selama tanggal tersebut, seluruh jenis kampanye boleh dilaksanakan, kecuali pada saat rapat umum, yakni tanggal 12 Juni hingga 4 Juli 2009. Kami mengimbau pada pasangan capres dan cawapres agar sejak ditetapkan pada 29 Mei 2009 tidak ada lagi kampanye dalam bentuk apa pun hingga nanti 2 Juni, tegas Putu. Sebelum melakukan kampanye, tim kampanye pasangan calon wajib mengambil nomor urut pada 30 Mei 2009 untuk mendapat jadwal kampanye di setiap provinsi. Sementara untuk jadwal kampanye rapat umum, disepakati diatur selama 24 hari dengan rincian masing-masing tim kampanye mendapat jatah 8 kali rapat umum di setiap provinsi dengan jadwal yang telah disusun oleh KPU. Rencana deklarasi kampanye damai dari rencana 2 Juni 2009 diundur menjadi 10 Juni 2009. Rapat pleno dihadiri wakil dari tim kampanye M. Jusuf
3
SUARA KPU
Jadwal Kampanye dan Debat Capres-Cawapres
2009
seputar KPU
MELAYANI RAKYAT MENGGUNAKAN HAK PILIHNYA
Penetapan Calon Terpilih Anggota DPR KPU menetapkan calon Pada sesi pertama rapat terpilih anggota Dewan pagi hari, KPU menetapkan Perwakilan Rakyat (DPR) dan daftar empat calon terpilih Dewan Perwakilan Daerah (DPD) anggota DPD dari setiap hasil Pemilihan Umum 2009. provinsi berikut empat Penetapan ini dilakukan melalui "cadangan" untuk calon rapat di kantor KPU pada Minggu pengganti antarwaktu. Rapat pagi hingga malam (24/05). Pleno KPU sesi pertama ini Ketua KPU Abdul Hafiz berjalan lancar tanpa interupsi. Anshary memimpin rapat pleno Dari calon anggota DPD didampingi seluruh anggota KPU. yang terpilih yang ditetapkan Rapat yang dihadiri oleh sembilan KPU, 36 orang adalah partai politik ini membahas perempuan dari total 132 calon kiri: Anggota KPU Andi Nurpati, I Gusti Putu Artha, penetapan calon terpilih anggota Dari angota DPD terpilih. Bahkan, Syamsul Bahri dalam rapat KPU. DPD dan DPR dari 77 daerah di Kalimantan Barat, empat pemilihan. calon terpilih anggota DPD semuanya adalah perempuan. Penetapan calon terpilih anggota DPR dan DPD Selanjutnya, anggota KPU mengumumkan secara dilakukan tanpa menunggu putusan Mahkamah Konstitusi bergantian nama calon anggota DPR terpilih di setiap (MK) tentang perselisihan hasil pemilu yang masih dalam daerah pemilihan yang kemudian langsung disahkan. persidangan. “Bila kemudian ada putusan MK yang Namun, penetapan ini tidak dapat dilakukan sekaligus mengubah hasil perolehan kursi maupun suara, KPU karena muncul tuntutan dari saksi partai politik agar KPU akan melakukan perubahan terhadap penetapan calon menjelaskan tentang mekanisme penetapan calon terpilih. anggota DPR terpilih," kata Ketua KPU A. Hafiz Anshary.
SUARA KPU
Inilah Anggota DPD yang Baru Selain menetapkan anggota DPR, KPU mengumumkan dan menetapkan calon anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD) terpilih 2009 dari 33 provinsi. Dari total 132 calon angota DPD terpilih, 36 orang adalah perempuan. Rapat pleno penetapan calon anggota DPR dan DPD terpilih di Kantor KPU (24/05) ini dipimpin oleh Ketua KPU Abdul Hafiz Anshary. Rapat pleno dihadiri oleh anggota KPU serta perwakilan ataupun saksi dari partai politik dan calon anggota DPD. Calon anggota DPD terpilih dari Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam adalah Abdurrahman BTM, Bachrum Manyak, Ahmad Farhan Hamid, dan A Khalid. Dari Sumatra Utara adalah Rudolf M Pardede, Parlindungan Purba, Rahmat Shah, dan Darmayanti Lubis. Calon DPD terpilih dari Sumatra Barat ialah Irman Gusman, Emma Yohanna, Riza Falepi, dan Alirman Sori. Dari Provinsi Riau adalah Abdul Gafar Usman, Intsiawati Ayus, Maimanah Umar, dan Mohammad Gazali. Calon anggota DPD terpilih yang berasal dari Sumatra Selatan adalah Percha Leanpuri, Aidil Fitrisyah, Asmawati, dan Abdul Aziz. Calon dari Bangka Belitung adalah Tellie Gozelie, Noorhari Astuti, Rosman Djohan, dan Bahar Buasan. Empat calon anggota DPD terpilih dari Bengkulu, yaitu Sultan Bakhtiar Najamudin, Eni Khairani, Bambang Soeroso, dan Mahyudin Shobri. Calon DPD terpilih yang mewakili Jambi adalah Elviana, M Syukur, Juniwati T Masjchun Sofwan, dan Hasbi Anshory. Kemudian, dari Kepulauan Riau adalah Aida Nasution Ismeth, Zulbahri, Djasarmen Purba, dan Hardi Selamat Hood. Dari Lampung adalah Anang Prihantoro, Ahman Jajuli, Aryodia Febriansya, dan Iswandi. Sementara itu, calon anggota DPD dari DKI Jakarta adalah Dani Anwar, A.M. Fatwa, Djan Faridz, dan Pardi. Selanjutnya, dari Jawa Barat ialah Ginandjar Kartasasmita, Ella M Giri Komala, Sofyan Yahya, dan Amang Syafrudin. Calon anggota DPD terpilih dari Banten, yaitu Andika Hazrumy, Abdurachman, Abdi Sumaithi, dan Ahmad Subadri. Dari Jateng adalah Sulistiyo, Ayu Koes Indriyah, Denty Eka Widi Pratiwi, dan Poppy Susanti Dharsono. Kemudian, dari DI Yogyakarta, calon anggota DPD terpilih adalah Gusti Kanjeng Ratu Hemas, Cholid Mahmud, A Hafidh Asrom, dan Muhammad Afnan Hadikusumo. Dari Jatim adalah Istibsjaroh,
Wasis Siswoyo, Abd Sudarsono, dan Supartono. Dari Bali ialah I GN Kesuma Kelakan, I Nengah Wiratha, I Wayan Sudirta, dan I Kadek Arimbawa. Selanjutnya, dari Nusa Tenggara Barat adalah Farouk Muhammad, L.L. Abdul Muhyi Abidin, Baiq Diyah Ratu Ganefi, dan Lalu Supardan. Calon anggota DPD terpilih yang mewakili NTT adalah Abraham Liyanto, Emanuel Babu Eha, Carolina Nubatonis-Kondo, dan Sarah Lery Mboeik. Dari Kalimantan Tengah ialah Permana Sari, Hamdhani, Said Akhmad Fawzy Zain Bahsin, dan Rugas Binti. Kemudian, dari Kalimantan Barat, yang terpilih adalah Maria Goreti, Sri Kadarwati, Hairiah, dan Erma Suryani Ranik. Dari Kalimantan Selatan, calon anggota DPD terpilih, yaitu Gusti Farid Hasan Aman, Adhariani, Habib Hamid Abdullah, dan Mohammad Sofwat Hadi. Dari Kalimantan Timur, terdapat Awang Ferdian Hidayat, Luther Kombong, Muslihuddin Abdurrasyid, dan Bambang Susilo. Sementara dari Sulawesi Utara, calon yang terpilih adalah Aryanthi Baramuli Putri, Marhany Victor Poly Pua, Ferry FX Tinggogoy, dan Alvius Lomban. Selanjutnya, dari Gorontalo adalah Hana Hasanah Fadel Muhammad, Rahmiyati Jahja, Elnino M Husein Mohi, dan Budi Doku. Dari Sulawesi Tengah, yaitu Nurmawaty Dewi Bantilan, Sudarto, Ahmad Syaifullah Malonda, dan Shaleh Muhamad Aldjufri. Berikutnya, calon anggota DPD dari Sulawesi Barat adalah Muh. Asri, Muhammad Syibli Sahabuddin, Iskandar Muda Baharuddin, dan Mulyana Isham. Dari Sulawesi Selatan adalah Abd. Azis Qahhar Mudzakkar, Muh Aksa Mahmud, Bahar Ngitung, dan Litha Brent. Calon terpilih dari Sulawesi Tenggara adalah La Ode Ida, Abd. Jabbar Toba, Abidin Mustafa, dan Hoesein Effendy. Sementara itu, dari Maluku Utara adalah Matheus Stefi Pasimanjeku, Kemala Motik G a f u r, M u d a ff a r S j a h , d a n A b d u r a c h m a n L a h a b a t o . Dari Maluku, yakni Anna Latuconsina, Jhon Pieris, Jacob Jack Ospara, dan Etha Aisyah Hentihu. Calon terpilih yang berasal dari Papua adalah Tonny Tesar, Helina Murib, Paulus Yohanes Sumino, dan Ferdinanda W. Ibo Yatipay. Terakhir, dari Papua Barat, calon anggota DPD terpilih adalah Ishak Mandacan, Sofia Maipauw, Mervin Sadipun Komber, dan Wahidin Ismail.***
4
MELAYANI RAKYAT MENGGUNAKAN HAK PILIHNYA
seputar KPU
2009
Penetapan DPT Pemilu Presiden KPU menetapkan jumlah daftar pemilih tetap (DPT) Pemilu Presiden/Wakil Presiden (Pilpres) 2009 sebanyak 176.367.056 orang. Penetapan ini dilakukan setelah KPU bersama KPU Provinsi melakukan rekapitulasi DPT di 33 provinsi menjadi DPT nasional. Anggota KPU Andi Nurpati mengatakan, sebanyak 176.367.056 pemilih terdiri atas 175.233.318 orang pemilih di dalam negeri dan pemilih di luar negeri 1.133.738 orang. Alhamdulillah hari ini bisa kita Anggota KPU Syamsul Bahri dan tetapkan (DPT), ujar Andi pada tiga wilayah di Jakarta (22/05) konferensi pers penetapan DPT di Kantor KPU Jakarta (31/05). Menurut Andi, terjadi peningkatan pemilih Pilpres 2009 dibanding dengan Pemilu Legislatif lalu. Pada pemilihan legislatif jumlah pemilih sebanyak 171.265.442 orang. Jadi, jumlah pemilih pada Pilpres meningkat lebih dari lima juta orang dibanding dengan Pemilu Legislatif. Meskipun DPT sudah ditetapkan, lanjut Andi, KPU meminta kepada KPU Provinsi dan Pokja Luar Negeri KPU untuk tetap melakukan pengecekan data yang telah ditetapkan. Jika masih ditemukan ada pemilih yang terdaftar dua kali atau telah meninggal, KPU wajib mencoret yang bersangkutan dari DPT. Pencoretan ini untuk menghindari penyalahgunaan data, jelas Andi. Pada kesempatan yang sama, anggota KPU I Gusti Putu
Artha mengemukakan, penambahan jumlah DPT Pilpres terjadi terutama karena penambahan pemilih baru, yaitu warga masyarakat yang pada 8 Juli 2009 telah berusia 17 tahun. Jumlah pemilih yang usianya sudah 17 tahun (pada 8 Juli 2009) diakomodir (dalam DPT Pilpres 2009), ujar Putu. Penambahan pemilih juga karena adanya anggota TNI/Polri yang masuk masa pensiun. Selain itu, penambahan jumlah pemilih pada Pilpres 2009 adalah hasil dari updating dan pemutakhiran Sri Nuryanti meninjau DPS di DPT Pemilu Legislatif. Mayoritas provinsi mengalami penambahan pemilih. Hanya Nanggroe Aceh Darussalam (NAD) dan luar negeri yang jumlahnya menurun. Kebanyakan aktivis LSM di NAD sudah kembali ke daerah masing-masing. Ditambah dengan adanya sejumlah pemilih pemula yang meninggalkan Aceh untuk mengikuti ujian masuk perguruan tinggi. Sementara untuk luar negeri, banyak laporan TKI yang dipulangkan pasca Pemilu Legislatif, kata Andi. Andi mengemukakan, KPU sudah maksimal melakukan proses pemutakhiran daftar pemilih Pilpres 2009. Selain mendata pemilih dari rumah ke rumah, KPU juga melakukan sosialisasi massif pemutakhiran DPT Pilpres lewat media massa, dan lewat berbagai materi sosialisasi pemutakhiran DPT Pilpres yang disebar ke daerah-daerah.***
Ketua KPU telah mengirimkan dua surat kepada Ketua KPU Provinsi dan Ketua KPU Kabupaten/Kota seluruh Indonesia. Kedua surat ini menyangkut pemutakhiran Daftar Pemilih Sementara (DPS) dan pengumpulan Daftar Pemilih Tetap (DPT) serta pendaftaran pemilih pada tempat-tempat khusus. Surat pertama bernomor 918/KPU/V/2009 tertanggal 20 Mei 2009, Ketua KPU A. Hafiz Anshary mengemukakan dua imbauan dalam rangka penetapan DPT yang akan digunakan pada Pemilu Presiden dan Wakil Presiden tahun 2009. Pertama, untuk memaksimalkan proses pemutakhiran data pemilih Pemilu Presiden dan Wakil Presiden tahun 2009, KPU Kabupaten/Kota dapat tetap mendaftar pemilih yang belum terdaftar dalam DPS sampai tanggal 28 Mei 2009 dan menetapkannya menjadi DPT. Serta mengirimkan laporan ke KPU Provinsi paling lambat tanggal 29 Mei 2009 dengan tetap melakukan pengecekan identitas pemilih tersebut agar tidak terjadi duplikasi, kata Hafiz. Kedua, KPU Provinsi melakukan rekapitulasi Daftar Pemilih Tetap (DPT ) yang diserahkan ke KPU Kabupaten/Kota dan mengirimkan laporan tersebut beserta softcopy DPT by name per-TPS yang telah di-protect dalam bentuk CD di Provinsi yang bersangkutan.
Selanjutnya disampaikan ke KPU Pusat paling lambat tanggal 30 Mei 2009. Dalam surat nomor 924/KPU/V/2009 tertanggal 22 Mei 2009, Ketua KPU menyatakan bahwa berkaitan dengan pendaftaran pemilih untuk Pemilu Presiden dan Wakil Presiden 2009, KPU mohon kerjasama Ketua KPU Provinsi dan Ketua KPU Kabupaten/Kota seluruh Indonesia untuk dapat berkoordinasi dengan berbagai pihak. Koordinasi perlu dilakukan dengan pimpinan rumah sakit umum (RSU)/rumah sakit umum daerah (RSUD)/rumah sakit (RS) Khusus, pimpinan Lembaga Pemasyarakatan (LP)/Rumah Tahanan (Rutan), pimpinan penampungan tenaga kerja Indonesia (TKI), pimpinan kelompok masyarakat adat. Ketua KPU berharap agar karyawan/anggota kelompok/masyarakat yang tinggal di penampungan/Lembaga Pemasyarakatan (LP) dapat didata sebagai pemilih pada TPS di tempat tersebut. Menurut Hafiz, pendataan tersebut didasarkan pada surat permohonan dari pimpinan RSU/RSUD/LP/Hotel dan lampiran daftar nama yang perlu dimasukkan dalam DPT di TPS dekat tempat tersebut Lampiran disertai dengan pernyataan bahwa daftar nama tersebut telah/sedang memproses pencabutan hak pilihnya di tempat asal, ujar Hafiz.
5
SUARA KPU
Pendaftaran Pemilih di Tempat Khusus
2009
publik
MELAYANI RAKYAT MENGGUNAKAN HAK PILIHNYA
Isu Perempuan dalam Visi-Misi Capres Aktivitas perempuan dan gerakan sosial yang apa yang dibutuhkan masyarakat Indonesia, perempuan bergabung dalam wadah Gerakan Perempuan Peduli maupun laki-laki, Yudha. Indonesia menyerukan kepada pasangan calon Anggota KPU Endang Sulastri mengatakan, KPU presiden/wakil presiden (capres/cawapes) agar akan segera mensosialisasikan visi-misi capres/cawapres memasukkan isu perempuan agar masyarakat bisa mencermati dalam visi-misi dan program calon dan mempelajarinya. Dalam presiden (capres)/calon wakil Pilpres 2009 ini, kampanye lebih presiden (cawapres) lima tahun diarahkan dalam bentuk dialogis, ke depan. sehingga masyarakat bisa lebih Yudha Irlang, salah satu rasional dalam menentukan perwakilan aktivis perempuan, pilihannya. Kaum perempuan bisa menilai pasangan mana yang mengemukakan, dari semua cukup kuat memperhatikan kaum dialog capres/cawapres yang perempuan, kata Endang. sudah digelar lebih menitik Menurut Endang, KPU akan beratkan kepada masalah tetap berkomitmen memasukkan ekonomi dan kemiskinan. Sama isu-isu perempuan dalam debat sekali tidak menyinggung isu pasangan capres-cawapres. perempuan, ujar Yudha pada Gerakan Perempuan Peduli Indonesia menyerukan isu Walaupun isu perempuan tidak konferensi pers di Media Center perempuan dalam visi capres/cawapres (01/06). dimasukkan dalam tema khusus, KPU Jakarta (1 Juni 2009). Hadir juga dalam konferensi pers anggota KPU Endang kepentingan perempuan masuk dalam beberapa tema, Sulastri dan beberapa perwakilan dari organisasi seperti tema tentang kesehatan, perekonomian, atau tata kelola pemerintahan yang baik (perspektif gender). perempuan. Endang berpendapat, masalah perempuan tidak Para aktivis perempuan dan gerakan sosial ini menyerukan kepada pasangan capres/cawapres agar bisa dilepaskan dari kepentingan masyarakat banyak. memperhatikan keterwakilan perempuan dalam Selain mayoritas, kepentingan perempuan juga kabinet; kebijakan ekonomi yang responsif gender; menyangkut kepentingan keluarga dan anak, ujar perlindungan terhadap buruh migran; kebijakan Endang. Untuk itu, Endang menyarankan para aktivis kesehatan yang berkeadilan; dan hukum yang adil perempuan mengundang capres/cawapres untuk memaparkan visi-misinya khusus mengenai perempuan gender. Para aktivis ini berharap, nantinya tercipta tata seperti yang pernah dilakukan beberapa organisasi, kelola pemerintahan yang berperspektif gender. seperti Kamar Dagang Indonesia (Kadin), yang khusus Pemerintahan yang kebijakannya memperhatikan membahas tentang dunia usaha di Indonesia.
SUARA KPU
Usulan Pembangunan Karakter Bangsa Misi dan visi calon presiden (capres) dan calon wakil presiden (cawapres) lima tahun mendatang jelas menjadi perhatian banyak kalangan, termasuk Yayasan Jati Diri Bangsa. Yayasan yang menaruh perhatian pada pembangunan karakter bangsa mendatangi KPU guna memberikan masukkan agar pembangunan karakter bangsa yang terangkum dalam Pancasila dapat menjadi salah satu tema dalam debat capres dan cawapres. Bersama Anggota KPU I Gusti Putu Artha, juru bicara Yayasan Jati Diri Bangsa, Kiki Syahnakri mengatakan, kelak jika tema tersebut dimasukkan, siapa pun yang menjadi presidennya akan memiliki visi membangun karakter bangsa yang sekarang sudah hilang. Menurut Kiki, pembangunan karakter bangsa sangat penting bagi kemajuan bangsa. Jerman dan Jepang bisa maju karena mereka sukses membangun karakter bangsanya, kata Kiki dalam jumpa pers di Media Center KPU (27/05). Yayasan Jati Diri Bangsa gelisah karena saat ini penguasa bangsa, baik yang dulu maupun Semarang,
alpa dalam membangun karakter bangsa. Sebab itulah yang menyebabkan bangsa Indonesia menjadi tertinggal dan terkesan jalan di tempat, kata Kiki. Menanggapi hal tersebut, Putu mengatakan bahwa KPU merespons usulan Yayasan Jati Diri Bangsa dengan mengkomunikasikan dengan tim kampanye masing-masing pasangan capres dan cawapres. KPU merespons baik masukan ini karena memang hal itu juga menjadi salah satu perhatian kami, ujar Putu. Ia menambahkan, dalam pertemuan dengan tim kampanye (Capres dan Cawapres) pada 28 Mei 2009, usulan tersebut akan disampaikan. Debat capres dijadwalkan KPU akan berlangsung tiga kali, yaitu pada 18, 25 Juni, dan 2 Juli 2009. Sementara untuk cawapres dijadwalkan akan dilakukan pada 23 Juni dan 30 Juni 2009, masingmasing debat akan disiarkan langsung di semua stasiun televis, dan dipandu oleh seorang moderator untuk masing-masing debat yang telah disepakati antara KPU dan tim kampanye pasangan caprescawapres.***
6
MELAYANI RAKYAT MENGGUNAKAN HAK PILIHNYA
publik
2009
KPU Sosialisasi SUARA Pilpres kepada Redaktur Senior Untuk ketiga kali, KPU Namun, dana itu telah diambil kembali menggelar sebesar Rp 2,8 triliun untuk pertemuan dengan pimpinan membayar biaya pelaksanaan media massa dan redaktur tahapan pemilu yang senior. Pertemuan tersebut sebelumnya dianggarkan pada d a l a m r a n g k a 2008. mensosialisasikan Pemilu berlangsung dua putaran, KPU Presiden (Pilpres) 2009 beserta akan meminta tambahan dana tahapannya. S elain itu, Rp 2,8 triliun. KPU sudah meminta kerjasama dari media melakukan berbagai m a s s a u n t u k penghematan, sehingga sampai mensosialisasik an ser ta saat ini dana APBN 2009 untuk mengawasi tahapan Pilpres. pemilu sudah bisa dihemat Dalam pertemuan yang sampai Rp 1 triliun. diadakan oleh Media Center Selanjutnya Endang Sulastri KPU di Jakarta (28/05), hadir menerangkan bahwa untuk Ketua KPU A. Hafidz Anshary penetapan calon presiden dan KPU H. Hafidz Anshary (tengah) menjelaskan persiapan pemilu dan Anggota KPU Endang Ketua wakil presiden dilakukan lebih presiden kepada pimpinan media di Jakarta (28/05). Sulastri, serta pimpinan cepat dari jadwal semula karena beberapa media massa cetak dan elektronik. tahapan verifikasi yang ternyata dapat dilakukan lebih cepat. Dalam pertemuan tersebut, Hafidz menjelaskan Semua calon telah memenuhi syarat untuk dapat maju mengenai perbedaan mendasar antara pemilu legislatif 2009 menjadi peserta, sehingga penetapan calon dapat dilakukan yang baru saja dilalui dengan pemilu legislatif pada 2004. lebih cepat, tambah Endang. Perbedaan tersebut antara lain mengenai persiapan yang Jadwal penetapan calon yang lebih cepat membuat harus dihadapi oleh KPU menghadapi Pemilu Legislatif yang jadwal kampanye pun dimajukan menjadi tanggal 2 Juni-4 hanya enam bulan persiapan saja. Meski begitu, kami Juli 2009. Dalam kaitan debat capres-cawapres, Endang bersyukur dapat berjalan dengan baik dan mendapat memohon bantuan agar semua stasiun televisi dapat dukungan dari media massa, kata Hafidz. menayangkan debat tersebut secara langsung di semua Ketua KPU juga menjelaskan pemutakhiran Daftar Pemilih stasiun televisi. Ini dimaksudkan agar masyarakat dapat Tetap (DPT) serta anggaran untuk Pilpres. Menurut Hafiz, dana mengetahui visi dan misi capres-cawapres yang maju dalam Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) tahun 2009 pilpres 2009, sehingga membuat pemilih menjadi cerdas untuk pemilu legislatif dan Pilpres 2009 sekitar Rp 13,5 triliun. betul-betul terealisasi dalam pemilu ini, kata Endang.
Proses pencetakan logistik pemilu, seperti surat suara, dimajukan sepuluh hari dari jadwal sebelumnya setelah 9 Juni. Percepatan ini setelah KPU mengumumkan jumlah pemilih dan menetapkan nomor urut pasangan capres/cawapres lebih cepat pada 30 Mei 2009. Dengan percepatan jadwal ini, waktu distribusi menjadi lebih panjang. "Proses pencetakan sekitar 200 juta surat suara bisa selesai dalam dua hari. Selanjutnya, langsung dilakukan distribusi dengan prioritas untuk TPS di luar negeri dan daerah yang relatif jauh seperti Papua," kata Ketua KPU A. Hafiz Anshary. Sekretariat Jenderal KPU Suripto Bambang Setyadi mengkonfirmasi bahwa pencetakan kemungkinan besar bakal dimulai selambat-lambatnya pada 5 Juni 2008. Sesuai UU Pilpres 42/2008, jumlah surat suara yang dicetak adalah berdasar jumlah DPT, ditambah dua persen. umlah DPT Pilpres adalah 176.367.056 pemilih. Bambang menyatakan, sebelum dilakukan pencetakan, sehari sebelumnya, KPU membahas desain untuk surat suara pilpres. "Kemungkinan satu hari langsung disepakati karena tidak sekompleks surat suara Pemilu Legislatif," ujar Bambang di Kantor KPU (31/05). Pada penetapan lain, KPU telah menetapkan rekanan pemenang tender surat suara Pilpres 2009. Untuk Pilpres,
7
ada enam paket yang ditawarkan. Meski sudah ada pemenang, KPU membuka masa sanggah hingga 4 Juni mendatang. Pengadaan surat suara terdiri atas enam paket, masing-masing memiliki pagu anggaran Rp 9 miliar hingga 17 miliar. Adapun pemenang yang sudah ditetapkan KPU adalah PT Indah Jaya Adhi Pratama (paket I), Perum Percetakan Negara RI (paket II), PT Enka Parahyangan (pakel III), PT Masscom Graphy (paket IV), PT Lancar Abadi Jaya (paket V), dan CV Ganeca Exact (paket VI). Pengadaan surat suara untuk pilpres kali ini dibagi menjadi enam paket. Paket I meliputi pengadaan surat suara untuk Nanggroe Aceh Darussalam, Sumatra Utara, Sumatra Barat, Riau, dan Kepulauan Riau. Paket II meliputi Jambi, Sumatra Selatan, Bengkulu, Lampung, Bangka Belitung, dan Banten. Sementara paket III meliputi DKI Jakarta, luar negeri, dan seluruh Sulawesi. Selanjutnya, paket IV meliputi Jawa Tengah, DI Yogyakarta, Bali. Nusa Tenggara Barat, dan Nusa Tenggara Timur. Paket V meliputi Jawa Timur, Maluku. Maluku Utara, Papua, dan Papua Barat. Dan, paket VI meliputi Jawa Barat, Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah, Kalimantan Selatan, dan Kalimantan Timur.***
SUARA KPU
Surat Suara Dicetak Lebih Cepat
2009
publik
MELAYANI RAKYAT MENGGUNAKAN HAK PILIHNYA
Bimtek Pemungutan dan Penghitungan Suara Pilpres Dengan semakin dekatnya pelaksanaan Pemilu Presiden lakukan yang terbaik untuk Pilpres ini, ujar Hafiz di hadapan (Pilpres) 2009, KPU semakin giat melakukan persiapan agar para anggota KPU dan staf KPU provinsi saat membuka bimtek. Pilpres 2009 dapat berjalan dengan baik. Setelah sebelumnya Program utama dalam pelatihan pemungutan dan menggelar workshop Strategi Sosialisasi Pilpres 2009 di Jakarta penghitungan suara Pilpres adalah pembinaan PPK, PPS, dan (15-17 Mei 2009, kali ini KPU menggelar Bimbingan Teknis KPPS. Untuk itu, Hafiz meminta KPU Provinsi menyiapkan ( B i m t e k ) Ta t a C a r a program-program pelatihan yang komprehensif kepada Pemungutan dan K P U K a b u p a te n / K o t a . Penghitungan Suara di TPS Menurut Hafiz, dengan pada Pilpres 2009 di Bogor program pelatihan yang (22-24 Mei 2009). komprehensif, KPU Bimbingan yang Kabupaten/Kota juga akan diselenggarakan oleh KPU mampu memberikan bekerjasama dengan United pemahaman yang baik dan Nations Development menyeluruh kepada PPK, Programme (UNDP) melalui PPS, dan KKPS mengenai program Elections-MDP teknis pemungutan dan teknis ini diikuti oleh dua penghitungan suara Pilpres. orang anggota KPU dari 33 Hafidz menjelaskan, inti Provinsi yang masingpembahasan dari bimtek ini masing membidangi divisi adalah mensosialisasikan teknis pemungutan dan Peraturan Komisi Pemilihan penghitungan suara dan Umum Nomor 29 Tahun divisi sosialisasi. Tujuan kanan: Sesjen KPU Suripto Bambang Setyadi, Ketua KPU A. Hafiz Anshary, 2009 tentang Pedoman utama bimtek ini adalah Dari Fida Nasrallah, Mareska Mantik (perwakilan dari UNDP) dalam Bimtek pemungutan Te k n i s P e l a k s a n a a n u n t u k m e n y a m a k a n suara Pilpres di Bogor (22/05). Pemungutan dan persepsi terkait hal-hal teknis dalam penyelenggaraan pemungutan dan Penghitungan Suara di Tempat Pemungutan Suara dalam Pilpres 2009. Selain itu, juga untuk meningkatkan kapasitas penghitungan suara Pilpres 2009. Ketua KPU A.Hafiz Anshary mengemukakan, pelaksanaan d a n k i n e r j a p e n y e l e n g g a r a p e m i l u s e r t a Pilpres yang baik akan menjadi jawaban dari semua keraguan mencegah/menghindari kesalahan dalam proses pemungutan beberapa kalangan terhadap kinerja KPU. Mari kita (KPU) dan penghitungan suara dalam Pilpres 2009.***
SUARA KPU
Tiga Strategi Sosialisasi Pemilu Presiden KPU memiliki tiga strategi menyangkut pedoman teknis sosialisasi dan penyebaran informasi Pemilu Presiden dan Wakil Presiden. Pertama, komunikasi intensif melalui media massa, baik cetak maupun elektronik. Kedua, komunikasi tatap muka, seperti dengan melakukan simulasi dan penyuluhan. Ketiga, mobilisasi sosial dengan melibatkan PPS agar menjangkau hingga tingkat RT/RW. Anggota KPU Endang Sulastri mengharapkan, KPU Kab/Kota diharapkan melakukan koordinasi dengan dinasdinas yang ada. Pengalaman Pemilu Legislatif sebaiknya tidak terjadi lagi di Pilpres 2009 ini, kata Endang dalam paparannya di hadapan peserta Bimbingan Teknis (Bimtek) dan Sosialisasi Pemungutan dan Penghitungan Suara Pemilu Presiden dan Wakil Presiden 2009 kepada pengurus KPU Kabupaten/Kota, yang dilaksanakan di Hotel Saphir, Yogyakarta (25-27 Mei 2009). Menurut Endang, seluruh jajaran pengurus Komisi Pemilihan Umum (KPU) mutlak memiliki pemahaman yang sama dalam tata cara pemungutan dan penghitungan suara untuk Pemilu Presiden yang akan dilaksanakan pada 8 Juli 2009 nanti. Untuk kepentingan itu, KPU pusat bekerja sama dengan Elections-MDP (UNDP) menyelenggarakan kegiatan Bimtek Sosialisasi Pemungutan dan Penghitungan
Suara Pilpres. Sebanyak 66 Kabupaten/Kota dari tiga provinsi, yakni Jawa Tengah, Daerah Istimewa Yogyakarta, dan Jawa Barat, masing-masing mengirimkan satu anggota dari divisi teknis. Sementara yang bertugas menjadi fasilitator adalah para anggota KPU Provinsi yang sebelumnya telah mengikuti kegiatan yang sama di Bogor, Jawa Barat (22-24 Mei 2009). Pada saat yang sama, anggota KPU Andi Nurpati mengatakan bahwa pada Pilpres nanti penandaan yang dianggap sah adalah dengan cara centang satu kali, sama seperti pada Pemilu Legislatif. Untuk memperbanyak suara sah, sosialisasi tentang teknis pemungutan suara harus diperbanyak dengan cara simulasi atau kerja sama dengan pemerintah daerah, organisasi masyarakat, hingga media massa, kata Andi. Rencananya, KPU bekerja sama dengan Elections-MDP UNDP akan terus menggelar rangkaian kegiatan Bimbingan Teknis dan Sosialisasi Pemilihan Presiden kepada pengurus KPU Kabupaten/Kota di beberapa titik lagi yang dipusatkan di beberapa kota di Indonesia. Selanjutnya, Bimtek Pemungutan dan Penghitungan Suara Pilpres akan diadakan di Surabaya, Manado, Bukit Tinggi, Medan, Padang, Denpasar, dan Banjarmasin.***
8