EDISI KHUSUS PEMILU 2009
SUARA KPU MELAYANI RAKYAT MENGGUNAKAN HAK PILIHNYA
2009
EDISI 1 Juli - 15 Juli 2009
1
Pemutakhiran DPT Pilpres
2
Pemungutan Suara Ulang di Tiga Kabupaten
FOKUS
SEPUTAR KPU
3 4
KPU Paparkan Persiapan Pilpres ke DPR Capres Janji Buka Lapangan Kerja
Pemilih tua dan muda kembali akan menggunakan hak pilihnya dalam Pemilu Presiden pada 8 Juli 2009.
5 6 7 8
Bangun Jati Diri Bangsa
PUBLIK Kesiapan Logistik Pilpres di Daerah DPT Jatim Sudah Bersih Template bagi Pemilih Tuna Netra
Diterbitkan : Media Center Komisi Pemilihan Umum (KPU) Jl. Imam Bonjol No 29 Jakarta Telp. (021) 314 5955 Hunting Fax. (021) 314 5855 SMS Center: 085310252527 website: www.kpu.go.id
Mau tahu semua info dan panduan Pemilu 2009?
2009
MEDIA CENTER
klik..... http://mediacenter.kpu.go.id Indonesia
Pemutakhiran DPT Pilpres Komisi Pemilihan Umum (KPU) sudah berupaya semaksimal mungkin untuk memperbaiki daftar pemilih tetap (DPT) pemilu presiden/wakil presiden (Pilpres) 2009. Berbagai upaya itu antara lain, mulai dari mengubah sistem pendataan menjadi berbasis domisili, mendatangi pemilih dari rumah ke rumah, sampai sosialisasi massif lewat berbagai media (iklan dan running text di TV). Selain itu, KPU bekerjasama dengan berbagai elemen masyarakat menggelar mobilisasi sosial dan penyebaran berbagai materi sosialisasi di daerah yang isinya mengajak masyarakat mengecek namanya pada daftar pemilih sementara (DPS) Pilpres dan mendaftarkan diri jika belum terdaftar. KPU juga membuka posko pengaduan bagi pemilih yang belum terdaftar pada pemilu legislatif lewat email center KPU. “Perhatian kita terhadap perbaikan DPT lebih dari yang lain. Sembilan puluh persen perhatian kami (KPU) kepada perbaikan DPT,” ungkap Ketua KPU A.Hafiz Anshary saat rapat dengar pendapat (RDP) antara Komisi II DPR, KPU, Bawaslu, dan Menteri Dalam Negeri di Gedung DPR Jakarta
(01/07). Hadir juga dalam RDP semua Ketua KPU Provinsi. Hafiz menjelaskan, KPU melakukan pemutakhiran data pemilih Pilpres dari 10 April-10 Mei 2009. Kemudian diumumkan menjadi DPS Pilpres dari tanggal 11-17 Mei 20009 sekaligus menjadi masa waktu pemilih mengecek namanya di DPS yang diumumkan di kelurahan dan RT/RW setempat. Untuk lebih memaksimalkan proses pemutakhiran data pemilih, KPU memerintahkan kepada KPU K abupaten/Kota agar dapat tetap mendaftarkan pemilih yang belum terdaftar pada DPS Pilpres sampai 28 Mei 2009 serta mengirimkan laporan ke KPU Provinsi paling lambat 29 Mei 2009. S e l a n j u t ny a , K P U m e n e t a p k a n rekapitulasi DPT Pilpres pada 31 Mei 2009 dengan jumlah pemilih sebanyak 176.367.056 orang. Karena ada usulan dari KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota atas rekomendasi Panwaslu perihal masih adanya pemilih yang belum terdaftar, maka pada 8 Juni 2009 KPU menerbitkan keputusan KPU Nomor 315/Kpts/KPU/Tahun
2009
fokus
2009 yang menetapkan jumlah pemilih Pilpres menjadi 176.395.015 atau peningkatan jumlah pemilih sebanyak 27.959 orang. Dalam pemutakhiran data pemilih Pilpres, KPU menggunakan aplikasi DPTOOLS guna mengindentifikasi adanya nama ganda atau penduduk yang berusia dibawah 17 tahun dan belum menikah. Menanggapi adanya laporan masih banyak DPT Pilpres yang bermasalah di daerah, Hafiz menyatakan, KPU sudah meminta data pemilih yang dianggap bermasalah untuk disandingkan dengan data pemilih KPU, tetapi hingga saat ini belum ada satu pun partai politik yang menyerahkannya. Kami tidak mendapatkan data itu secara langsung, ujar Hafiz. Mengenai adanya data jutaan pemilih ganda di Jawa
MELAYANI RAKYAT MENGGUNAKAN HAK PILIHNYA
Timur, Hafiz menegaskan, data tersebut berbeda dengan data pemilih yang ditandatangi dan dikeluarkan oleh KPU. Menurut Hafiz, memang ditemukan beberapa nomor induk kependudukan (NIK) sama dalam DPT, namun pemilih yang NIK-nya sama tersebut orangnya benar-benar ada. Sistem pendataan penduduk yang baru selesai pada 2011 memungkinkan ditemukan beberapa orang dengan NIK yang sama. Namun, KPU tetap memerintahkan kepada KPU di daerah untuk tetap menyisir DPT jika memang masih ada ditemukan pemilih ganda, sudah meninggal, di bawah 17 tahun dan belum menikah, pindah domisili, atau masih TNI/Polri aktif sampai hari H pemungutan suara. Namanama tersebut akan dicoret dari DPT dan diberi keterangan tidak berhak untuk memilih.***
Masyarakat di tiga kabupaten mengikuti Pemungutan Suara ulang Pemilu Legislatif bersamaan dengan Pemilu Presiden.
SUARA KPU
Pemungutan Suara Ulang di Tiga Kabupaten Komisi Pemilihan Umum (KPU) menetapkan pelaksanaan pemungutan suara ulang di tiga kabupaten (Kabupaten Nias Selatan, Kabupaten Yahukimo, dan Kabupaten Rokan Hulu) dilaksanakan bersamaan dengan Pemilu Presiden/Wakil Presiden (Pilpres 2009), yaitu pada 8 Juli 2009. Sesuai keputusan Mahkamah Konstitusi (MK), untuk Kabupaten Nias Selatan akan dilaksanakan pemungutan suara ulang Pemilu Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota di seluruh kecamatan dan penghitungan suara ulang Pemilu Dewan Perwakilan Daerah (DPD) di lima kecamatan. Kabupaten Yahukimo akan melaksanakan pemungutan suara ulang Pemilu DPRD Kabupaten di 37 distrik dan penghitungan suara ulang DPD di 14 distrik. Sementara di Kabupaten Rokan Hulu, akan dilaksanakan pemungutan suara ulang Pemilu DPRD Kabupaten/Kota di dua kecamatan. Ketua KPU A.Hafiz Anshary mengatakan, alasan
dilaksanakannya pemungutan suara ulang di tiga kabupaten ini bersamaan dengan Pilpres adalah untuk efisiensi. Pertimbangannya untuk efisiensi saja, ujar Hafiz saat rapat dengar pendapat antara Komisi II DPR dengan KPU, Bawaslu, dan Menteri Dalam Negeri di Gedung DPR, Jakarta (01/07). Sementara itu, waktu pelaksanaan rekapitulasi penghitungan suara ulang disesuaikan dengan rekapitulasi suara Pilpres sesuai tingkatan mulai dari Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK), KPU Kabupaten/Kota, dan KPU Provinsi. Mengenai logistik untuk pemungutan suara ulang, Hafiz menyatakan, tidak ada kendala yang berarti. Untuk pengadaan surat suara, tinta, dan segel dilaksanakan oleh KPU. Pada prinsipnya, tidak ada kendala yang berarti, jelas Hafiz. Saat ini logistik sudah didistribusikan dengan menggunakan pesawat. Sedangkan untuk pengadaan sampul, formulir berita acara dan sertifikasi, serta perlengkapan pendukung lainnya dilaksanakan oleh KPU Provinsi yang bersangkutan.***
2
MELAYANI RAKYAT MENGGUNAKAN HAK PILIHNYA
seputar KPU
2009
Debat Capres Utamakan Visi - Misi Debat putaran pertama Undang Pengadilan Tindak antarcalon presiden (capres) Pidana Korupsi (RUU Tipikor) yang berlangsung di studio I yang hingga saat ini belum Trans TV berjalan dengan baik selesai dibahas. Berbagai dan lancar. Dalam debat, peristiwa kecelakaan yang masing-masing capres dialami TNI juga menjadi salah menunjukkan kebesaran jiwa, satu butir pertanyaan. Pada segmen ketiga menunjukkan sikap moderator melempark an kenegarawanan dan pertanyaan kepada para capres keteladanan. dan ditanggapi oleh capres "Masing-masing capres lainnya secara bergantian. terlihat saling menghargai satu Pertanyaan yang diajukan sama lainnya. Mereka juga cukup sederhana, tetapi sangat lebih mengutamakan visi-misi, menarik. Pada segmen terakhir, program kerja, dibandingkan ketiga capres diberi waktu emosi. Semoga hal ini dapat Capres menyampaikan visi misinya pada debat capres pertama untuk memberikan paparan terus berlangsung hingga (18/06). penutupnya dan memberikan tanggal 8 Juli mendatang," ujar kesimpulan atau garis besar program apa yang akan mereka Ketua KPU Abdul Hafiz Anshary di Gedung Trans TV seusai lakukan untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang acara debat (18/06). Dalam debat yang dipandu Anies Baswedan, PhD dan baik dan penegakkan supremasi hukum dan HAM. dibagi dalam empat segmen ini, para capres ditanyai strategi Anies Baswedan mengatakan para capres telah dan langkah masing-masing dalam mewujudkan tata kelola menunjukkan kualitas kenegarawanannya dalam berdebat. pemerintahan yang baik dan bersih serta menegakkan Menurut Anies, ini merupakan kemajuan dalam demokrasi supremasi hukum dan HAM. di Indonesia. Para capres berdebat dengan elegan dan penuh Pada segmen pertama, masing-masing calon dengan sikap kenegarawan, ujar Anies. memaparkan visi misi dan programnya terkait tema. Ketiga KPU mengharapkan dari acara debat ini masyarakat capres bertekad akan mewujudukan tata kelola pemerintahan Indonesia bisa menggali lebih dalam visi misi dan program yang baik, efektif, efesien, transparan dan akuntabel. Para para capres untuk menjadikan tata kelola pemerintahan di capres juga berkomitmen untuk menegakkan supremasi Indonesia yang lebih baik. Melalui debat ini, masyarakat bisa hukum dan menjamin perlindungan HAM bagi seluruh rakyat. menggali dan memperdalam visi misi para capres. Lewat Segmen kedua, pendalaman materi terkait tema. Pada debat ini juga masalah-masalah yang saat ini muncul segmen ini moderator melemparkan beberapa pertanyaan dipermukaan bisa disinggung dan dibahas (para capres), mengenai kondisi yang terjadi saat ini. Beberapa pertanyaan ujar Hafiz.*** yang dilemparkan antara lain mengenai Rancangan Undang-
(time frame) untuk mewujudkan agenda kebijakan tertentu. Misalnya, penegakan supremasi hukum dan tata kelola pemerintah yang bersih. Tanpa time frame, maka semua itu hanya sekadar janji, kata Syamsuddin. Syamsuddin dan Dani juga memperkirakan bahwa keefektifan debat ini hanya akan berpengaruh kepada pemilih di tingkat menengah yang masih ragu dalam memilih. Pemilih di level bawah biasanya sudah memiliki pilihan sendiri. Publik bisa menilai cara penyampaian para capres dalam memaparkan dan memberikan jawaban. Tetapi, itu pun tidak akan mempengaruhi pilihan di bilik suara, ujar Dani. Di akhir debat, Dani menyimpulkan bahwa dalam kesempatan pertama ini debat tersebut masih berlangsung santun dalam mengomentari masing-masing lawan. Selain itu, belum ada program konkret rencana kerja menengah dan jangka panjang. Padahal seorang Presiden harus punya rencana jangka panjang dan jangka menengah, pengganti GBHN, sebagai acuan pemerintahan yang akan datang. Sementara Syamsuddin menyimpulkan ketiga capres ini mempunyai visi atau platform yang sama. Capres three in one. Satu capres bilang A yang lain setuju. Padahal, saya bayangkan ada sesuatu yang signifikan dalam kualitas debat capres ini, ujar Syamsuddin.***
Malam debat calon presiden (capres) pertama di Trans TV ditonton bareng oleh wartawan yang biasa meliput di KPU. Acara nonton bareng yang bertempat di Media Center KPU (18/06) tersebut diisi diskusi dengan narasumber pengamat politik Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI) Syamsuddin Haris dan Direktur Pusat Kajian Politik (Puskapol) Universitas Indonesia (UI) Sri Eko Budi Wardani. Di sela-sela debat, ditemani dengan kambing guling dan makanan ringan lainnya, para narasumber mengomentari jalannya debat serta jawaban-jawaban yang diberikan oleh para capres atas pertanyaan yang dilontarkan oleh moderator debat Anies Baswedan. Tema debat antarcapres yang digelar untuk pertama kali ini adalah Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik dan Bersih serta Menegakkan Supremasi Hukum dan HAM . Suasana diskusi pun berlangsung dengan santai dan hangat. Tidak hanya diisi dengan pemaparan narasumber, tetapi juga menanggapi pertanyaan-pertanyaan dari wartawan yang hadir malam itu. Diskusi dipandu oleh wartawan senior Majalah Tempo Nugroho Dewanto. Dalam diskusi tersebut, Syamsuddin mengatakan bahwa ketiga capres pada umumnya mengulang apa yang sudah dikampanyekan sebelumnya. Belum jelas diungkapkan oleh ketiga capres itu adalah mengenai tidak adanya jangka waktu
3
SUARA KPU
Nonton Bareng Debat Capres
2009
seputar KPU
MELAYANI RAKYAT MENGGUNAKAN HAK PILIHNYA
Capres Janji Buka Lapangan Kerja Para calon presiden (capres) Sementara itu, capres Jusuf menjanjikan akan mengurangi dan Kalla (JK) mengatakan, salah satu mengentaskan kemiskinan di cara mengentaskan kemiskinan Indonesia. Salah satu caranya adalah dengan membuk a adalah dengan membuka lapangan lapangan pekerjaan. Yang harus pekerjaan dan pengembangan dibuka lapangan pekerjaan sektor pertanian sebagai penyerap dengan pendapatan (gaji tenaga kerja paling besar. pekerja) di atas UMR (upah Vi s i m i s i d a n p r o g r a m minimum regional) , ujar JK. mengenai kemiskinan dan Selain itu, program-program pengangguran ini dipaparkan para prorakyat, seperti pendidikan capres saat debat antarcapres dan kesehatan gratis, raskin, dan kedua yang berlangsung di Grand pemberian kredit murah harus debat capres kedua (25/06), capres menjanjikan Studio Metro TV, Jakarta (25/06). Dalam terus dilakukan. lapangan kerja untuk mengatasi pengangguran dan kemiskinan. Debat dengan tema Para capres juga harus Mengentaskan Kemiskinan dan Pengangguran ini dipandu menjawab pertanyaan dari moderator Aviliani dan oleh pengamat ekonomi Aviliani. menanggapi jawaban dari capres lain. Beberapa pertanyaan Capres Megawati Soekarnoputri mengungkapkan, Aviliani antara lain mengenai kebijakan menstabilkan harga kemiskinan harus segera diselesaikan karena konstitusi dan mengatasi ledakan penduduk, cara meningkatkan mengamanatkan bahwa setiap rakyat berhak atas pendapatan orang miskin, peningkatan upah pekerja kesejahteraan. Salah satu program untuk mengentaskan perempuan, dan kebijakan terhadap penduduk miskin yang kemiskinan adalah meningkatkan sektor pertanian dengan tinggal di daerah kumuh, link and match antara dunia memperbaiki tata ruang lahan dan air, dan meningkatkan pendidikan dengan pasar tenaga kerja. potensi kelautan (perikanan). Kesejahteraan harus dinikmati Debat antarcapres yang kedua ini berjalan lebih dinamis. secara merata oleh rakyat di seluruh wilayah Indonesia. Debat lebih hidup, menarik, dan dinamis, ujar Ketua KPU Capres Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) memaparkan, A.Hafiz Anshary. Pada debat kali ini memang moderator pengentasan kemiskinan dan pengangguran dapat melemparkan pertanyaan yang lebih interaktif, sehingga dilakukan dengan meningkatkan perekonomian Indonesia suasana debat menjadi lebih hidup. Moderator juga dan intervensi pemerintah terhadap program-program memperbolehkan para capres berjalan dari podium saat kemiskinan. Program-program pengentasan kemiskinan dan memaparkan visi misi dan menjawab pertanyaan. Di tengahpengangguran adalah merevitalisasi ekonomi pedesaan, tengah debat, beberapa kali terjadi dialog antar ketiga capres, pembangunan infrastruktur, sektor riil dan menggalakkan terutama capres JK dan SBY yang membuat suasana menjadi investasi. Investasi digalakkan agar tercipta lapangan lebih cair.*** pekerjaan, ujar SBY.
SUARA KPU
NKRI Harga Mati Sebab itu, NKRI adalah prinsip pokok, hukum, dan harga mati. Demi NKRI, apa pun akan kita lakukan. NKRI adalah hal pokok yang harus kita pertahankan, tegas Kalla. Dalam debat yang dipandu oleh Dekan Fisip UGM Prof. Dr. Pratikno ini, para capres juga ditanyakan langkah dan kebijakannya terkait demokrasi dan otonomi daerah. Beberapa pertanyaan yang dilontarkan moderator antara lain mengenai jaminan politik rakyat dalam Pemilu, Pilkada dan politisasi birokrasi, masalah otonomi dan pemekaran daerah, pluralisme, dan integrasi wilayah Indonesia. Debat antar capres yang berlangung di Balai Sarbini, Jakarta, yang diselenggarakan oleh RCTI ini adalah debat terakhir dari rangkaian debat yang digelar KPU. Ketua KPU A.Hafiz Anshary mengatakan, debat terakhir ini disaksikan sekitar 80 juta penduduk Indonesia. Mereka tentu berharap mendapat gambaran jelas dari para calon pemimpin bangsa bagaimana komitmen ketiga calon terhadap ketiga tema ini, ujar Hafiz. Hafiz mengucapkan terima kasih kepada RCTI selaku televisi yang menyelenggarakan debat capres terakhir ini. Hafiz juga memohon maaf jika selama pelaksanaan rangkaian debat terdapat berbagai kekurangan. Setiap selesai pelaksanaan debat, KPU bersama tim kampanye masing-masing calon selalu melakukan evaluasi. ***
Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) tidak dapat diganggu gugat dan harus terus dipertahankan. Dalam debat antarcalon presiden (02/07) yang bertema NKRI, Demokrasi, dan Otonomi Daerah, ketiga calon presiden (capres) berkomitmen menjaga keutuhan Indonesia. Capres Megawati Soekarnoputri mengemukakan, Pancasila bukan hanya falsafah bangsa, tetapi juga bintang yang mengayomi kehidupan seluruh rakyat. Menurutnya, Bhinneka Tunggal Ika adalah perekat semua rakyat dan semua kepulauan yang ada di Indonesia. Hanya karena dengan demikian kita dapat terus mempersatukan NKRI dengan suatu perekat bangsa yang dinamakan azas kegotongroyongan, ujar Megawati. Capres Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) mengatakan, keutuhan NKRI sudah final dan harus terus tetap ditegakkan. Kita bersepakat bahwa NKRI sudah final bagi kita, ujar SBY. Menurutnya, hakekat kemajemukan bangsa Indonesia harus diikat dengan sistem persatuan dan harus diperhatikan ke depan, termasuk mempertahankan kedaulatan dan keutuhan NKRI. Capres Jusuf Kalla (JK) mengungkapkan, NKRI lahir dari pengorbanan jutaan jiwa dan raga para pejuang bangsa yang bertekad mempertahankan keutuhan bangsa.
4
MELAYANI RAKYAT MENGGUNAKAN HAK PILIHNYA
seputar KPU
2009
Bangun Jati Diri Bangsa bangsa, tidak bisa dengan Tiga calon wakil presiden indoktrinisasi dan represif, tetapi (cawapres) bertekad akan harus dibangun dengan rasa membangun dan memantapkan keadilan dan kesejahteraan rakyat, jati diri bangsa Indonesia. Sebuah ujar Boediono. bangsa tidak akan pernah menjadi Cawapres Wiranto bangsa besar dan jaya kalau tidak memaparkan, pembangunan jati mempunyai karakter dan jati diri bangsa tidak bisa ditunda lagi. dirinya yang kuat. Bangsa yang tidak mempunyai jati Tekad ini diucapkan para diri akan kehilangan pedoman cawapres saat berlangsung debat dalam bermasyarakat dan antarcawapres yang berlangsung bernegara serta akan tersingkir dan di Hall Senayan City, Jakarta (23/06) tersungkur dari persaingan global , yang diselenggarakan oleh SCTV. kata Wiranto. Menurutnya, harus Dalam debat yang bertema bertekad membangun jati diri bangsa dalam ada kehendak untuk mengukuhkan Pembangunan Jati Diri Bangsa , Cawapres cawapres pertama (23/06). kembali jati diri bangsa. Untuk itu, para cawapres menjanjikan akan dibutuhkan kepemimpinan kuat, cepat, dan tepat untuk membangun jati diri bangsa Indonesia lewat berbagai program membangun jati diri bangsa. masing-masing. Untuk lebih memperdalam program para cawapres, Cawapres Prabowo Subianto mengungkapkan, moderator debat Prof. Dr. Komaruddin Hidayat juga pembangunan jati diri bangsa akan berhasil jika kebutuhan melemparkan pertanyaan pendalaman kepada masing dasar rakyat Indonesia sudah bisa terpenuhi. Menurutnya, cawapres (secara bergantian). Jawaban para cawapres tersebut pembangunan jati diri bangsa tidak bisa dilepaskan dari kemudian ditanggapi oleh cawapres lainnya. Pertanyaan yang kemakmuran. Bangsa yang miskin akan mempunyai jati diri dilontarkan juga terkait hal-hal aktual yang sedang terjadi saat yang lemah , ujar Prabowo. Oleh karena itu, perbaikan ekonomi ini. adalah kunci membangun jati diri bangsa, salah satunya dengan Ketua KPU A. Hafiz Anshary mengatakan, tema menyelamatkan kekayaan alam Indonesia agar tidak mengalir Pembangunan Jati Diri Bangsa dipilih karena sangat penting ke luar. dalam keberlanjutan bangsa ini ke depan. Menurut Hafiz, Sementara itu, cawapres Boediono mengatakan, seluruh rakyat Indonesia pasti menginginkan bangsanya pembangunan jati diri bangsa akan berhasil jika negara menjadi maju dan terkemuka di dunia. Namun, kemajuan itu dipimpin oleh pemerintahan yang bersih. Menurutnya, ada bukan berarti menghilangkan jati diri bangsa. Kemajuan yang empat konsensus dasar pembangunan jati diri bangsa, yaitu: kita capai, tidak berarti harus menghilangkan jati diri bangsa Pancasila, UUD 1945, Negara Kesatuan Republik Indonesia dan mencabut akar budaya kita yang asli, ujar Hafiz.*** (NKRI), dan Bhinneka Tunggal Ika. Pembangunan jati diri
Ketiga pasangan cawapres berkomitmen dan menjanjikan akan memperbaiki dan meningkatkan kualitas kehidupan seluruh rakyat Indonesia. Salah satu fokus para cawapres agar kualitas hidup rakyat Indonesia lebih baik adalah peningkatkan pelayanan kesehatan dan membuat sistem jaminan kesehatan bagi seluruh rakyat Indonesia. Komitmen para cawapres ini diungkapkan dalam debat kedua antarcawapres yang bertema Meningkatkan Kualitas Hidup Manusia Indonesia . Debat yang dipandu oleh Ketua Umum Ikatan Dokter Indonesia DR.dr.Fachmi Idris ini berlangsung di Hotel Bidakara Jakarta (30/6)yang diselenggarakan oleh TV One. Selain dihadiri ketiga cawapres dan tim suksesnya masing-masing, calon presiden Megawati Soekarnoputri juga datang untuk melihat langsung jalannya debat. Cawapres Prabowo Subianto mengungkapkan, negara harus bisa menjamin kualitas kehidupan rakyatnya. Pemerintahan yang efektif dan berhasil harus menjamin kebutuhan pokok dan dasar rakyat untuk bisa melangsungkan hidup, ucapnya. Untuk bidang kesehatan, Prabowo akan menerapkan kebijakan pelayanan kesehatan yang baik dan terjangkau. Cawapres Boediono mengatakan, salah satu fokus meningkatkan kualitas hidup masyarakat adalah meningkatkan anggaran kesehatan secara signifikan untuk lima tahun mendatang. Selain itu, memfokuskan program
kepada masalah kesehatan kaum miskin. Programprogram kesehatan preventif akan ditingkatkan, ujarnya. Sementara itu, cawapres Wiranto menyatakan bahwa dengan kekayaan alam yang dimiliki Indonesia, negara harus mampu memberikan kehidupan yang baik bagi rakyatnya. Salah satu langkah untuk meningkatkan kualitas hidup adalah membuka lapangan kerja baru dan meningkatkan pertumbuhan ekonomi Indonesia. Kualitas hidup manusia Indonesia dapat kita jamin dan tumbuh dari hari ke hari, ujar Wiranto. Oleh moderator, para cawapres juga ditanyakan beberapa pertanyaan terkait masalah kesehatan dan perbaikan kualitas hidup. Beberapa pertanyaan yang dilontarkan moderator antara lain mengenai peningkatkan alokasi anggaran kesehatan; perlindungan masyarakat terutama anak-anak terhadap bahaya merokok; sistem jaminan kesehatan yang mencakup seluruh masyarakat; serta kebijakan arah pendidikan kaitannya dengan pendidikan kejuruan dan akademik. Ketua KPU A. Hafiz Anshary mengharapkan, debat ini bisa memberikan gambaran kepada masyarakat mengenai program kerja para calon terkait masalah kesehatan, pendidikan, lingkungan hidup, dan pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat lainnya. Debat kali ini bisa memberikan gambaran program kerja yang konkret dan jelas, ujar Hafiz.***
5
SUARA KPU
Sistem Jaminan Kesehatan untuk Rakyat
2009
publik
MELAYANI RAKYAT MENGGUNAKAN HAK PILIHNYA
Kesiapan Logistik Pilpres di Daerah KPU optimistis pelaksanaan pemungutan suara Pilpres yang terdiri atas 300.265 pemilih perempuan dan 299.291 dapat berjalan dengan lancar. Anggota KPU Syamsul Bahri pemilih laki-laki. Sementara itu, jumlah TPS Kabupaten mengatakan hampir semua logistik Pilpres sudah diterima Purwakarta berjumlah 1.260 tempat pemungutan suara (TPS) dan 192 panitia pemungutan suara (PPS). Bupati Kabupaten KPU di daerah. Demikian dikatakan Syamsul saat melakukan pengecekan Purwakarta, Dedi Mulyadi yang turut hadir mengatakan, pemerintah daerah berkomitmen logistik Pilpres (26-27 Juni) di KPU penuh membantu KPU agar Kabupaten Purwakarta, Subang, dan pelaksanaan pemungutan suara Pilpres Kota Bandung. Syamsul ditemani Wakil pada 8 Juli nanti dapat berlangsung Kepala Biro Teknis dan Hupmas KPU dengan lancar. Syafriadi S. Yatim. Kegiatan press tour S ementara itu, Ketua KPU ini diadakan oleh Media Center KPU Kabupaten Subang Kaka Suminta juga dan diikuti oleh wartawan peliput mengatakan, kecuali template untuk pemilu. menyandang cacat, seluruh logistik Mengenai template untuk pemilih pilpres yang dikirim KPU pusat sudah penyandang cacat yang belum diterima. Baik tinta, segel, maupun diterima, Syamsul berkoordinasi surat suara yang saat ini masih dalam secepatnya dengan kesekretariatan proses pelipatan sudah akan rampung agar dalam waktu dekat segera dalam satu hingga dua hari ke depan, mengirimkan template tersebut. Kami Pengadaan logistik Pilpres di Kabupaten Purwakarta ujar Kaka. Di Kabupaten Subang, memastikan template dan semua berjalan lancar. logistik pemilu lainnya dapat diterima terdapat 1.091.322 pemilih yang terdiri di daerah sebelum pelaksanaan Plipres 8 Juli 2009 mendatang, atas 543.474 pemilih perempuan dan 547.848 pemilih lakiujar Syamsul. laki dengan jumlah PPS dan TPS masing-masing sebanyak Ketua KPU Purwakarta Dadan Kamarul Ramdan 253 dan 2.557. mengatakan, sudah menerima seluruh kebutuhan logistik Di Kota Bandung, jumlah pemilih mencapai 1.698.241 pemungutan suara Pilpres (surat suara, tinta, dan segel) yang orang dan tersedia 4.062 TPS. Sedangkan, untuk surat suara dikirim KPU pusat. Hanya alat bantu pemungutan suara bagi yang telah diterima sebanyak 1.732.205 lembar. Selain itu, tuna netra (template) yang belum kami terima, tutur Dadan. KPU Kota Bandung juga telah menerima sebanyak 4.095 buah Dadan juga menginformasikan jumlah pemilih yang foto-foto gambar calon presiden dan wakil presiden dan tinta terdaftar sebagai pemilih tetap berjumlah 599.556 pemilih sejumlah 8.136 botol.***
SUARA KPU
Kode Etik Lembaga Survei Agar sebuah survei dapat memberikan manfaat yang sebenar-benarnya, Perhimpunan Survei Opini Publik Indonesia (Persepi) menyusun dan mengeluarkan kode etik dan panduan praktik survei dan lembaga survei. Peluncuran kode etik di Media Center KPU (18/06) dihadiri oleh Ketua Dewan Etik Heri Wijayanto, Ketua Dewan Harian Persepi Andrinof Chaniago, dan Anggota KPU Syamsul Bahri. Heri menjelaskan dalam kode etik yang terdiri atas 38 pasal tersebut tercantum panduan untuk peneliti/organisasi dan sumber dana yang mengatur agar objektivitas survei harus dijunjung tinggi dan memperhatikan kaidah-kaidah ilmiah. Selain itu, diatur juga mengenai publikasi, panduan hubungan antara peneliti dan responden sebagai stakeholder utama dalam mengumpulkan data. Kode etik juga mengatur panduan hubungan antara peneliti dan organisasi agar saling menghormati, dan panduang hubungan peneliti dengan publik. Terdapat pula sanksi atau pelanggaran yang mungkin dilakukan oleh lembaga survei tersebut, ujar Heri. Sementara Andrinof menambahkan bahwa kode etik ini sudah memuat jawaban atau persoalan-persoalan yang berkembang saat ini. Hak masyarakat harus diberikan untuk tahu metodologi, tahapan-tahapan, perumusan masalah, dan klaim data. Jika ada hal-hal yang dianggap belum memuaskan, maka harus ada audit untuk memeriksa
6
pertanyaan-pertanyaan dan bukti di lapangan sebagai bagian dari pertanggungjawaban, kata Andrinof. Menurut Andrinof, yang kemudian menjadi pertanyaan masyarakat adalah mengenai independensi. Dalam hal ini, kode etik mengharuskan adanya keterbukaan dalam pendanaan. Independensi harus dilakukan pada saat pengerjaan. Survei tidak boleh dipengaruhi oleh pihak yang mendanai atau adannya intervensi terhadap hasil karena adanya kepentingan sumber dana. Hal tersebutlah yang harus menjadi pegangan oleh pelaku survei. Lembaga yang menaungi 22 lembaga survei ini selanjutnya mensosialisasikan kepada anggota, sehingga di kemudian hari tidak ada penyimpangan dalam melaksanakan profesi peneliti survei. Sosialisasi juga akan dilakukan kepada pihak-pihak yang berkepentingan terhadap hasil survei dan dampak survei, serta publik agar mengetahui ada tidaknya pelanggaran dalam pelaksanaan survei tersebut, ujar Andrinof. Menanggapi peluncuran kode etik ini, Syamsul Bahri menyambut baik dan mengharapkan agar kode etik ini sebagai sebuah jawaban terhadap kekisruhan lembaga survei yang terjadi sekarang. KPU sangat terbantu dengan keluarnya kode etik ini dan akan sangat membantu pelaksanaan pemilu ke depannya, kata Syamsul. ***
MELAYANI RAKYAT MENGGUNAKAN HAK PILIHNYA
publik
2009
SUARA KPU DPT Jatim Sudah Bersih KPU Provinsi Jawa Timur (Jatim) menegaskan bahwa Selain itu, juga ditemukan 3.244 pemilih yang sudah daftar pemilih tetap (DPT) Pemilu Presiden/Wakil Presiden meninggal, 92 TNI/Polri, dan 145 warga dibawah 17 tahun. (Pilpres) 2009 untuk Provinsi Jatim sudah bersih. KPU Jatim Ni matul menyatakan pemilih ganda sudah dibersihkan dan sudah melakukan penyisirin dan pembersihan nama-nama dipastikan hanya memilih satu kali dan warga yang tidak yang tidak punya hak memilih pada 8 Juli 2009. punya hak memilih sudah dicoret dari DPT. DPT Jatim sudah Ketua KPU Jatim Ni matul Hidayati mengatakan, KPU bersih, tegasnya. Jatim telah menyandingkan seluruh Dalam melakukan pemutakhiran DPT yang ada di semua kabupaten/kota data pemilih, KPU Jatim mendatangi di Jatim dengan DPT hasil temuan warga dari rumah ke rumah. Tingkat sebuah elemen masyarakat. Dari hasil verifikasi dari tingkat RT untuk validitas cross check, ternyata DPT dari elemen DPT juga dilakukan. "Setiap lembar masyarakat tersebut yang di dalamnya DPS sebelum direkap sudah terdapat 2,2 juta pemilih fiktif tidak ditandatangani oleh RT setempat," jelas sama dengan DPT yang dikeluarkan Ni matul. KPU Kabupaten/Kota di Jatim. Kami Mengenai adanya pemilih yang sandingkan, hasilnya DPT dari elemen tidak mempunyai nomor induk masyarakat tersebut berbeda dengan kependuduk an (NIK ), Ni matul DPT kabupaten/kota yang resmi menyatakan, di Jatim masih terdapat dikeluarkan KPU, ujar Ni matul di Media Rombongan wartawan melihat Daftar Pemilih Tetap (DPT). warga yang memenuhi syarat sebagai Center KPU, Jakarta (02/7). p e m i l i h , te t a p i m e re k a t i d a k Ni matul mengakui memang terdapat pemilih ganda. mempunyai KTP. Pendataan berdasarkan surat keterangan Jumlahnya kecil dan sudah dibersihkan atau dicoret dari DPT, dari perangkat desa bahwa penduduk yang bersangkutan sehingga pemilih yang bersangkutan hanya bisa memilih benar warga desa tersebut. Prinsipnya mengakomodir semua sekali. Menurut Ni matul, masih adanya warga yang warga negara yang mempunyai hak pilih, kata Ni matul. mempunyai KTP lebih dari satu adalah faktor yang Dalam pemutakhiran data pemilih, KPU Kabupaten/Kota menyebabkan adanya pemilih yang terdaftar ganda. se-Jatim juga melakukan pendataan pemilih di lembaga Dari hasil pembersihan di 38 Kabupaten/Kota di Jatim, pemasyarakatan (lapas) dan rumah tahanan (rutan) yang ada Ni matul menyatakan ada 137.395 ditemukan pemilih ganda. di Jawa Timur.***
Adanya spanduk sosialisasi yang dikeluarkan KPU dan di interpretasikan oleh beberapa kalangan menguntungkan calon tertentu merupakan kesalahan teknis dan sama sekali tidak ada unsur kesengajaan. Spanduk yang salah itu langsung ditarik. Anggota KPU yang menjabat Ketua Kelompok Kerja (Pokja) Sosialisasi Endang Sulastri menyatakan, kesalahan tersebut bukan merupakan kesengajaan yang sejak awal direncanakan. Ada kesalahan kontrol pokja sosialisasi, ujar anggota KPU Endang Sulastri di Media Center KPU, Jakarta (02/7). Sejak awal mengetahui adanya spanduk yang diinterpretasikan menguntungkan pasangan calon tertentu, KPU langsung menarik spanduk tersebut sebelum Bawaslu memanggil KPU untuk mengklarifikasi masalah spanduk. Menurut Endang, KPU tidak ada maksud sama sekali membuat spanduk yang menguntungkn calon tertentu karena spanduk yang diinterpretasikan menguntungkan pasangan calon tertentu tersebut didesain sebelum pengundian nomor urut pasangan calon presiden/wakil presiden. Endang menyatakan, spanduk hanya salah satu variasi dari materi sosialisasi penandaan yang dikeluarkan KPU. KPU juga mengeluarkan materi sosialisasi berbentuk iklan layanan masyarakat, poster, leaflet. Semua materi tersebut menginformasikan tata cara menandai yang benar dan tidak diinterpretasikan menguntungkan pasangan tertentu. Jenis spanduk yang dikeluarkan KPU juga terdiri atas dua
jenis dan hanya satu jenis yang diiterpretasikan menguntungkan calon tertentu. Endang menegaskan, KPU menjamin bersikap netral. KPU tidak memihak pihak mana pun, tidak memihak pasangan calon mana pun. KPU menjamin netralitas dan profesionalitasnya, tegas Endang. Namun, apabila ada kelompok masyarakat yang menginterpretasikan salah satu materi sosialisasi KPU menguntungkan calon tertentu, dengan rendah hati KPU meminta maaf. Dengan rendah hati, KPU meminta maaf, ujar Endang. Pada kesempatan yang sama, Ketua KPU Jakarta Timur Chairil Anwar juga mengklarifikasi adanya penyebaran materi sosialisasi yang dianggap menguntungkan calon tertentu di Kelurahan Malaka Jaya, Duren Sawit, Jakarta Timur, oleh oknum KPPS. KPU Jakarta Timur sama sekali tidak pernah mengintruksikan, baik secara lisan maupun tulisan untuk menyebarkan materi sosialisasi, ujar Chairil. KPU Jakarta Timur sudah memerintahkan menarik semua materi yang tersebar dan mempersilakan panwaslu untuk memproses lebih lanjut masalah ini. Endang maupun Chairil mengucapkan terima kasih kepada media massa yang sangat membantu KPU dalam melaksanakan pengawasan dalam pelaksanaan sosialisasi. Dengan informasi dan pengawasan dari media massa, KPU bisa dengan cepat mengambil tindakan jika ditemukan ada hal-hal yang dianggap tidak sesuai.***
7
SUARA KPU
Spanduk yang Salah Langsung Ditarik
2009
publik
MELAYANI RAKYAT MENGGUNAKAN HAK PILIHNYA
Template bagi Pemilih Tuna Netra Wakil Ketua Pusat Pemilu Akses Penyandang Cacat Happy Para tuna netra lebih mudah dalam menggunakan hak pilihnya. KPU meluncurkan template surat suara Pemilihan Sebayang mengatakan, template braille ini sangat penting Umum Presiden/Wakil Presiden (Pilpres) dan buku visi misi bagi pemilih penyandang cacat tuna netra. Sangat bagus calon presiden/wakil presiden dalam bentuk braille. KPU memfasilitasi ini, ujarnya. Dengan template penyandang Pembuatan template dan buku ini adalah hasil kerjasama KPU cacat tuna netra dapat menggunakan hak pilihnya secara mandiri sehingga dengan Pusat Pemilu Akses k e r a h a s i a n ny a te r j a m i n . Penyandang Cacat. Kalangan penyandang Anggota KPU Endang Sulastri cacat tuna netra juga mengatakan, template braille ini menyambut baik sudah digunakan dalam simulasi diluncurkannya buku visi misi pemungutan suara Pilpres di Clincing, Jakarta, beberapa waktu para capres/cawapres dalam lalu. Dalam waktu singkat ini, KPU bentuk braille. Dengan adanya segera mensosialisasikan template ini (buku visi misi braille) ini agar pemilih tuna netra dapat diharapkan para pemilih tuna menggunakan template, sehingga netra lebih k ritis dalam bisa menandai dengan benar, ujar menentukan pilihannya, ujar Endang pada peluncuran template Happy. dan buku visi misi braille di Media Endang menjelask an, Center KPU, Jakar ta (25/6). template braille ini akan tersedia Nantinya saat memilih, para Anggota KPU Endang Sulastri (kiri) menunjukkan contoh surat suara di semua TPS. Menurutnya, pemilih tuna netra memasukan Braille. setiap warga yang mempunyai surat suara Pilpres ke dalam hak pilih harus bisa template braille. Dengan meraba, para pemilih tuna netra menggunakan hak pilihnya secara sama. KPU juga akan mengetahui di mana posisi nama calon yang akan mengharapkan dengan penerbitan buku visi misi d i t a n d a i n y a . A g a r m e m p e r m u d a h p r o s e s capres/cawapres dengan menggunakan huruf braille, para penandaan/pencontrengan, pada template juga disediakan pemilih tuna netra dapat memilih secara rasional. template untuk menandai berupa ruang berbentuk segitiga Pada peluncuran ini juga disimulasikan tata cara di kolom masing-masing pasangan calon. Pada kolom inilah menggunakan template braille oleh Irwan Dwi Kustanto dan para pemilih tuna netra mencontreng pasangan calon pembacaan buku braille visi misi capres/cawapres oleh Sugio. pilihannya. Keduanya adalah pemilih tuna netra.***
SUARA KPU
Simulasi Pemilu Presiden-Wakil Presiden
Untuk mengetahui tingkat pemahaman pemilih terhadap cara menandai dengan benar, KPU menyelenggarakan kegiatan Simulasi Tata Cara Pemungutan dan Penghitungan Suara Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden di Tempat Pemungutan Suara (TPS) Bogor, Jawa Barat (27/06) dan (TPS) di Donggala, Sulawesi Tengah (29/06). Simulasi yang diadakan oleh KPU bekerja sama dengan Elections Multi-Donor Programme, United Nations Development Programme (UNDP) ini juga untuk mengetahui kesiapan KPPS dalam menyelenggarakan pemungutan dan penghitungan suara di TPS. Simulasi ini bertujuan untuk sosialisasi tata cara pemungutan dan penghitungan suara Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden di TPS, kata anggota KPU Andi Nurpati. Andi yang hadir di Donggala dan Bogor menjelaskan, dari simulasi itu bisa diketahui berapa lama rata-rata frekuensi waktu yang dibutuhkan untuk pemungutan dan penghitungan suara. Juga bisa diketahui seberapa besar pemahaman masyarakat pemilih dalam penandaan contreng satu kali, kata Andi. Simulasi di Kabupaten Donggala diikuti pemilih dari 10 TPS yang tersebar di wilayah Kalukubula. Panitia simulasi mengundang masing-masing 50 orang pemilih dari tiap TPS. Jumlah ini ditambah masyarakat di Kalukubula yang
namanya tercantum sebagai pemilih. Secara umum, simulasi berjalan lancar. Dari 667 suara pemilih yang dihitung, hanya terdapat 48 suara tidak sah. Pemilih juga kelihatan sangat paham penandaan dengan cara mencontreng satu kali di surat suara. Ya, kami akan secepatnya melakukan evaluasi untuk mengatasi kekurangan yang masih ada, kata Patricia Lamarauna, anggota KPU Provinsi Sulawesi Tengah. Sebelumnya, simulasi serupa diselenggarakan oleh KPU Provinsi Jawa Barat, dengan KPU Kab/Kota Bogor sebagai pelaksana kegiatan di lokasi perkebunan teh Gunung Mas, Puncak, Bogor, Jawa Barat. Simulasi di Bogor menargetkan pemilih dari kalangan petani perkebunan teh. Masyarakat petani setempat tampak antusias mengikuti simulasi. Dari jumlah DPT 600 orang, sebanyak 580 orang menggunakan hak pilih. Suara sah tercatat sebanyak 532, sedangkan suara tidak sah tercatat hanya sebanyak 48. Para pemilih tampaknya sudah mengetahui dan menguasai cara penandaan dengan cara mencontreng satu kali. Achmad Herry, anggota KPU Provinsi Jawa Barat menyatakan, simulasi di lokasi ini sengaja dipilih untuk melihat sejauh mana masyarakat di perkebunan teh menguasai tata cara pencontrengan. Ternyata pemahaman mereka tentang Pemilu Presiden sudah sangat baik. ***
8