SI
L IHA
N
M
UMU
I
I
HAN
PEM
PEM LI
UMUM
MI
KO
SUARA KPU
Ap
KOMISI
2014 PEMILIHAN UMUM
ril
20
13
Komisi Pemilihan Umum Pelindung Suara Rakyat
Pencalonan dan Partisipasi Masyarakat
Menuju 9 April 2014
KOMISI
P
emilihan Umum (Pemilu) yang kebanyakan orang dianggap sebagai sebuah “hajatan negara�, secara periodik dalam berdemokrasi, seakan hanya dipandang sebagai sebuah hasil, bukan merupakan suatu proses yang berjalan berkesimbungan. Padahal, apabila kita cermati lebih dalam lagi, pemilu itu tak ubahnya suatu kegiatan yang di dalamnya terkandung tahapan demi tahapan tak terpisahkan. Seperti halnya pemilu pada umumnya, Indonesia yang menganut negara demokrasi, dalam mewujudkan kehidupan yang berakar dari rakyat, oleh rakyat dan untuk rakyat, memilih pemimpinnya melalui proses pemilihan. Tak ada bedanya dengan negara-negara yang menyelenggarakan pemilu melalui berbagai tahapan, Indonesia juga menerapkan hal serupa. Apa saja tahapannya? 1) perencanaan program dan anggaran serta penyusunan peraturan pelaksanaan penyelenggaraan pemilu; 2) pemutakhiran data pemilih dan penyusunan daftar pemilih; 3) pendaftaran dan verifikasi peserta pemilu; 4 ) penetapan peserta pemilu; 5) penetapan jumlah kursi dan penetapan daerah pemilihan; 6) pencalonan anggota DPR, DPD, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten/kota; 7) masa kampanye kemilu; 8) pemungutan dan penghitungan suara; 9) masa tenang; 10) penetapan hasil pemilu; dan 11) pengucapan sumpah/ janji anggota DPR, DPD, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten/kota. Dan kita sebagai masyarakat harusnya turut serta mengawal berjalannya tahapan yang merupakan suatu proses menuju kehidupan demokrasi yang sehat dan bermartabat. Seperti saat ini tahapan yang sedang berjalan adalah tahap pencalonan anggota DPR, DPD, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten/kota. Sudah seharusnya kita sebagai masyarakat yang diberi akses oleh penyelenggara pemilu yakni Komisi Pemilihan Umum (KPU), memberikan tanggapan dan masukan terhadap calon-calon yang akan diusung oleh masing-masing partai politik peserta pemilu, tentunya setelah KPU memberikan ruang bagi kita. Kapan itu? Ya saat tanggal 14 hingga 27 Juni 2013 (14 hari), KPU akan memberi ruang kepada kita untuk mencermati orang-orang yang akan mewakili kita duduk di kursi legislatif. Tentunya percermatan itu yang obyektif dan membangun, bukan didasarkan pada sentimen pribadi/kelompok/golongan. Inilah yang perlu penekanan terhadap pemaknaan keterlibatan itu, dimana harus didasarkan pada keteraturan yang disesuaikan dengan tata aturan yang ada. Itulah yang dimaksud dengan kepedulian kita terhadap sebuah proses. Karena pemilu itu adalah proses untuk mencari wakil-wakil di lembaga legislatif, dan mencari pemimpin di lembaga ekseskutif, seyogyanya kita sebagai masyarakat yang akan memberikan mandat kepadanya, ikut serta dan terlibat dalam proses pemilihannya itu. Sehingga mereka yang terpilih adalah yang benarbenar dapat mewakili kita dan memiliki kemampuan dari segi moralitasnya, keilmuannya, keterampilannya, dan yang paling penting adalah integritasnya. Jika hal ini dapat benar-benar berjalan dengan baik, maka demokrasi yang hakiki yakni sebuah bentuk atau sistem pemerintahan yang segenap rakyat turut serta memerintah dengan perantaraan wakilnya, dapat tewujud dengan damai dan tenteram. Hasilnya pun dapat dirasakan oleh semua kita, dalam mewujudkan kehidupan yang adil berkesejahteraan. (wwn/red)
M UMU
LI
I
Pemilu Bukan Sekedar Hasil, tetapi Proses Wujudkan Keadilan yang Sejahtera
PEM
Pengantar Redaksi
HAN
SUARA KPU Komisi Pemilihan Umum Pelindung Suara Rakyat
Pengarah Husni Kamil Manik Drs. Hadar Nafis Gumay Dr. Ferry Kurnia Rizkiyansyah, S.IP., M.Si Ida Budhiati, SH, MH Penanggung Jawab Arif Rahman Hakim Pemimpin Umum Sigit Joyowardono, SH Drs. Supriatna, M.Si Pemimpin Redaksi Kadar Setyawan Redaktur Pelaksana Nur Syafaat Koordinator Reportase Titik P.W Redaktur Foto Dodi Husein Editor Senior Sahruni H.R Editor Rita, Ajeng, Didi, Anna, Sumantri, Intan, Bagus, Catur Reporter Arif, Indra Budi, Satrio, Asti, Teddy, Arif Ma’aruf, Doddy Amin Fotografer Ujang Sofyan Tunjung Designer Grafis Rio Distribusi/Sirkulasi Dewi Mustikawati Sekretariat Redaksi Wahid megantoro Alamat Redaksi Biro Teknis dan Hupmas Komisi Pemilihan Umum Jl. Imam Bonjol 29, Jakarta Pusat Tlp: (021) 319 37223 www.kpu.go.id
2
Suara KPU Edisi April 2013
Daftar Isi 5 Fokus Utama
KPU Terima Berkas 6.576 Bacaleg DPR RI
8 Fokus Utama
Ribuan Warga Jakarta Ikuti Jalan Sehat Pemilu
15 News
KPU-KPK : Menuju Pemilu Jujur, Adil, dan Berintegritas
Pengantar Redaksi................................ 2 Daftar Isi.................................................. 3 Fokus Utama........................................... 4-11 News......................................................... 12-17 Seputar Pemilukada.............................. 18-19 Berita Dalam Gambar........................... 20
18 Seputar Pemilukada
Dua Calon Berebut “Suara Rakyat” di Seruyan Suara KPU Edisi April 2013
3
FokusUtama
KPU Terima
Berkas 6.576 Bacaleg DPR RI Tahap pendaftaran bakal calon anggota DPR RI sudah berakhir, Senin (22/4) pukul 16.00 WIB. Sebanyak 12 partai politik peserta pemilu 2014 sudah menyerahkan berkas pencalonan bakal calon anggota DPR RI ke Komisi Pemilihan Umum (KPU) di Jalan Imam Bonjol No 29 Jakarta Pusat.
4
Ketua KPU Husni Kamil Manik mengatakan total jumlah bakal calon anggota DPR RI yang diajukan oleh 12 partai politik peserta pemilu sebanyak 6.576 orang. Perempuan berjumlah 2.434 orang dan laki-laki sebanyak 4.142 orang. Dari 12 partai politik peserta pemilu 2014 itu, sebanyak 8 partai mengajukan bacaleg 560 orang atau 100 persen dari jumlah kursi yang tersedia. Empat partai mengajukan bacaleg kurang dari 100 persen jumlah kursi. Delapan partai yang mengajukan bacaleg sebanyak 100 persen jumlah kursi yakni Partai Hati Nurani Rakyat (Hanura), Partai Golongan Karya (Golkar), Partai NasDem, Partai Gerakan Indonesia Raya (Gerindra), Partai Amanat Nasional (PAN), Partai Persatuan Pembangunan (PPP), Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), dan Partai Demokrat. Sementara empat partai yang mengajukan bacaleg kurang dari 100 persen jumlah kursi yakni PDIP, PKS, PKPI dan PBB. PKS mendaftar ke KPU tanggal 16 April dengan membawa berkas 492 bacaleg, terdiri dari 299 laki-laki dan 193 perempuan. Partai Hanura, Partai Golkar, dan Demokrat mendaftar tanggal 21 April 2013. Hanura mengajukan 560 bacaleg dengan komposisi 361 orang laki-laki dan 199 orang
Suara KPU Edisi April 2013
FokusUtama
perempuan, Golkar mengajukan 560 bacaleg dengan komposisi 358 orang laki-laki dan 202 orang perempuan dan Demokrat mengajuakn 560 bacaleg dengan komposisi 357 orang laki-laki dan 203 orang perempuan. Pada hari terakhir pendaftaran, Senin (22/4), sebanyak 8 partai politik mendaftar ke KPU. Partai NasDem datang pukul 10.50 WIB dengan mengajukan 560 bacaleg, terdiri dari 337 orang laki-laki dan 223 orang perempuan. Disusul Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia (PKPI) datang pukul 12.31 WIB dengan mengajukan 512 bacaleg terdiri dari 326 orang laki-laki dan 186 orang perempuan. Selanjutnya Partai Gerindra datang pukul 13.44 WIB dengan mengajukan 560 orang bacaleg, terdiri dari 357 orang laki-laki dan 203 orang perempuan. Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) mendaftar ke KPU pukul 13.47 WIB dengan membawa berkas 540 bacaleg, terdiri dari 349 orang laki-laki dan 191 orang perempuan. Menyusul Partai Amanat Nasional (PAN) mendaftar pukul 13.53 WIB dengan mengajukan 560 bacaleg, terdiri dari 349 orang laki-laki dan 211 orang perempuan. Partai Bulan Bintang (PBB) mendaftar ke KPU pukul 13.57 dengan membawa berkas 552 bacaleg, terdiri dari 344 orang lakilaki dan 208 orang perempuan. Partai Persatuan Pembangunan (PPP) mendaftar ke KPU pukul 13.58 WIB dan mengajukan bacaleg 560 orang, terdiri dari 354 orang laki-laki dan 206 orang perempuan. Terakhir Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) mendaftar ke KPU pukul 14.46 WIB dengan membawa 560 berkas bacaleg, terdiri dari 351 orang lakilaki dan 209 orang perempuan. KPU akan melakukan verifikasi terhadap syarat pengajuan pencalonan dan syarat calon dari tanggal 23 April sampai 6 Mei 2013. Hasil verifikasi akan
Suara KPU Edisi April 2013
disampaikan kepada partai politik tanggal 7 sampai 8 Mei 2013. Partai diberi kesempatan untuk melakukan perbaikan tanggal 9 sampai 22 Mei 2013. Verifikasi terhadap perbaikan daftar calon dilaksanakan dari 23 Mei sampai 29 Mei 2013. Penyusunan dan penetapan DCS dilakukan 30 Mei sampai 12 Juni 2013. Sementara DCS diumumkan 13 sampai 17 Juni 2013.
KPU Launching Nama-nama Bacaleg DPR RI Sebagai salah satu bentuk keterbukaan informasi, KPU, melaunching nama-nama bakal calon anggota DPR RI yang didaftarkan partai politik peserta pemilu 2014. Publik dapat mengakses informasi bacaleg DPR RI di website KPU dengan alamat www.kpu.go.id. Kegiatan launching ini dilaksanakan di lantai 2, Kantor KPU, Jalan Imam Bonjol, Jakarta Pusat. Ketua KPU Husni Kamil Manik menekan tombol komputer yang tersambung ke layar besar yang terpasang di samping ruang utama. Praktis muncul nomor urut dan nama partai politik peserta pemilu. Husni kemudian mengklik item nama partai dan muncul daftar bacaleg dari setiap daerah pemilihan (dapil) dari Aceh sampai Papua Barat. Kepada para wartawan yang hadir dalam kegiatan launching itu, Husni Kamil Manik mengatakan pengumuman namanama bacaleg DPR tersebut sebagai upaya penyebarluasan informasi kepada publik, parpol dan bakal calon. “Ini sebagai bentuk komitmen kami terhadap transparansi dan akuntabilitas,� ujar Husni. Partai politik kata Husni, masih dapat melengkapi dokumen daftar caleg dan bacaleg yang masih kurang. Partai juga dapat mengganti bacaleg yang sudah diajukan dengan bacaleg baru. “Jadi nama-nama bacaleg yang baru saja dilaunching KPU dapat 5
FokusUtama
saja berubah sebelum penetapan daftar calon sementara (DCS). Perubahan itu tergantung partai politik masingmasing,” terangnya. Husni mengatakan saat tahapan sudah sampai pada penetapan daftar calon sementara (DCS) dan daftar calon tetap (DCT), publik juga akan diberi akses informasi. Sebab nama-nama caleg dalam DCS dan DCT akan diumumkan melalui media massa. “Pengumuman DCS dan persentase keterwakilan perempuan setiap partai politik akan diumumkan di media massa selama lima hari,” kata Husni. Masyarakat, kata Husni, juga diberi kesempatan untuk memberikan masukan dan tanggapan selama 14 hari. Selanjutnya, KPU akan melakukan klarifikasi terhadap partai politik yang mengajukan caleg tersebut. “Jika hasil klarifikasi menyatakan bahwa calon yang tercantum dalam DCS NO. URUT PARTAI
tidak memenuhi syarat, partai diberi kesempatan mengajukan pengganti,” jelasnya. Publik akan kembali diberi informasi saat DCT sudah ditetapkan. Pengumumannya disampaikan melalui media cetak dan elektronik selama tiga hari. Pahami Aturan, Beri Pelayanan yang Baik Husni Kamil Manik juga menekankan pentingnya standar pelayanan yang sama saat pelaksanaan tahapan pencalonan. Untuk itu, jajaran KPU Provinsi dan Kabupaten/Kota harus memiliki pemahaman yang sama terhadap segala peraturan yang berkaitan dengan pencalonan. “Penjelasan terkait aturan pencalonan kepada partai politik harus sama di semua daerah. Tidak boleh ada multitafsir terhadap peraturan yang sudah dibuat,” terang Husni saat membuka
PARTAI POLITIK
bimbingan teknis pencalonan anggota DPR, DPD dan DPRD. Husni meminta KPU Provinsi dapat mengelola alur informasi dengan baik, tidak hanya dengan partai politik tetapi dengan KPU di kabupaten/kota. “Kami masih mendapati KPU Kabupaten/Kota yang berkomunikasi dengan KPU RI, tidak hanya soal pemilukada tetapi juga tahapan penyelenggaraan pemilu 2014. Harusnya itu sudah tuntas di KPU Provinsi,” ujarnya. Husni mengatakan peserta pemilu 2014 tentunya akan berkomunikasi antara satu daerah dengan daerah lain. Adanya perbedaan dalam pelayanan saat pelaksanaan tahapan pencalonan akan memicu problem baru. “Masalahmasalah seperti itu harus kita antisipasi dari sekarang. Pedoman kerja sudah dibuat, mari kita pahami secara utuh,” ujarnya. (red)
WAKTU MENDAFTAR
JUMLAH DAERAH PEMILIHAN
JUMLAH BAKAL CALON
JUMLAH CALON
TANGGAL
JAM
Partai Keadilan Sejahtera
16 APRIL 2013
15.00
10
Partai Hanura
21 APRIL 2013
11:30
77
560
361
199
36%
5
Partai Golkar
21 APRIL 2013
12:10
77
560
358
202
37%
3
77
492
LK 299
PR
PROSENTASE KETERWAKILAN CALEG PEREMPUAN
193
40%
7
Partai Demokrat
21 APRIL 2013
14:00
77
560
357
203
37%
1
Partai NasDem
22 APRIL 2013
10:50
77
560
337
223
40%
15
Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia
22 APRIL 2013
12:31
77
512
326
186
37%
6
Partai Gerindra
22 APRIL 2013
13:44
77
560
357
203
37%
4
Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan
22 APRIL 2013
13:47
77
540
349
191
36%
8
Partai Amanat Nasional
22 APRIL 2013
13:53
77
560
349
211
38%
14
Partai Bulan Bintang
22 APRIL 2013
13:57
77
552
344
208
38%
9
Partai Persatuan Pembangunan
22 APRIL 2013
13:58
77
560
354
206
37%
2
Partai Kebangkitan Bangsa
22 APRIL 2013
14:46
77
560
351
209
38%
6.576
4.142
2.434
Jumlah
6
Suara KPU Edisi April 2013
FokusUtama
KadesTetap Wajib Mundur jika Mencaleg Komisi Pemilihan Umum (KPU) tetap mewajibkan kepala desa/ wali nagari yang akan menjadi calon legislatif (caleg) mundur dari jabatannya. Sebab kades/wali nagari berperan besar dalam pengelolaan pemilu di tingkat desa.
“
Pengangkatan panitia pemungutan suara (PPS) dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) itu atas usul kepala desa. Rekapitulasi hasil pemilu juga digelar di tingkat desa. Kalau kepala desa defenitif sekaligus jadi caleg, rawan terjadi kecurangan,” terang Ketua KPU Husni Kamil Manik. Memang larangan kepala desa/wali nagari menjadi caleg, tidak disebutkan secara eksplisit dalam Undang Undang Nomor 8 Tahun 2012. Tetapi secara tegas kepala desa dan perangkat desa dilarang menjadi pelaksana kampanye sesuai pasal
Suara KPU Edisi April 2013
86 ayat (2) huruf g dan (2) huruf h. Waktu pelaksanaan kampanye untuk pemilu 2014 juga sangat panjang sehingga akan sulit mengawasi dan memastikan para kepala desa itu tidak berkampanye. Belum lagi jumlah pengawas pemilu di lapangan yang terbatas. “Jika mau fair ya harus mundur,” ujar Husni. Untuk kuota caleg perempuan sekurangkurangnya 30 persen di setiap daerah pemilihan (dapil), KPU tetap pada keputusan, kuota itu wajib dipenuhi oleh partai politik. Bagi parpol yang tidak dapat memenuhinya, tetap menjadi peserta pemilu di dapil tersebut, hanya saja tidak dapat mengajukan caleg.
Kata Husni, perolehan suaranya akan tetap dihitung yang nantinya akan digunakan dalam penghitungan suara partai secara nasional untuk kebutuhan penentuan partai politik yang lolos paliementary threshold dan penghitungan suara untuk kebutuhan pemilukada. “Jadi hak parpol tidak dihilangkan, mereka tetap menjadi peserta pemilu di dapil tersebut. Mereka tetap diikutkan dalam penghitungan suara, hanya saja tidak diikutkan dalam pembagian kursi karena calegnya tidak ada,” jelasnya. Husni mengatakan partai politik tetap dapat menyikapi ketentuan kuota perempuan itu dengan mengajukan
caleg sesuai dengan kondisi partai di daerahnya. “Misalnya untuk caleg DPR RI dari Maluku, jumlah kursi ada 4. Kalau diisi penuh berarti harus ada dua caleg perempuan. Kalau tidak ada 2 kan bisa diisi satu sehingga menjadi 2 laki-laki dan satu perempuan,” jelasnya Pemahaman bahwa kuota 30 persen itu harus ada di setiap dapil sudah sesuai dengan pasal 56 ayat 2. Dalam pasal itu dengan jelas disebutkan bahwa di dalam daftar bakal calon setiap tiga orang bakal calon terdapat sekurangkurangnya 1 orang perempuan bakal calon. “Kalau sudah bicara daftar calon, itu sudah bicara daerah pemilihan (dapil),” ujarnya. (red)
7
FokusUtama
Ribuan Warga Jakarta Ikuti Jalan Sehat Pemilu Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) Husni Kamil Manik (7/4) pukul 06.30 WIB melepas secara resmi peserta jalan sehat di Monumen Nasional (Monas), Jakarta. Kegiatan yang bertujuan menyosialisasikan pemilihan umum (pemilu) 2014 ini diikuti sekitar 5 ribu orang. Peserta start dari Monas menuju jalan MH Thamrin dan kembali ke Monas.
8
A
cara ini turut dihadiri Ketua DPD RI Irman Gusman dan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Syarif Hasan. Masyarakat Jakarta yang sedang berolahraga di sekitar Monas juga ambil bagian dalam kegiatan tersebut. Kegiatan jalan sehat menuju pemilu jujur dan adil ini serentak dilakukan di seluruh Indonesia. Setiap provinsi mengerahkan massa sekitar 300 orang dan
kabupaten/kota 150 orang. Untuk jalan sehat yang digelar KPU diikuti sekitar 5 ribu orang. Husni berharap masyarakat di seluruh Indonesia turut berpartisipasi dalam mewujudkan pemilu yang berkualitas, bersih, jujur dan adil. Menurutnya pemilu adalah milik seluruh masyarakat. KPU kata Husni hanya lembaga yang diberi mandat oleh undangundang untuk melayani dan memfasilitasi rakyat dalam menunaikan hak
politiknya. “Mari kita semua menyukseskan pemilu 2014 dengan cara berpartisipasi pada semua tahapan penyelenggaraan pemilu. KPU tidak dapat bekerja sendiri tetapi butuh dukungan semua pihak. Partisipasi masyarakat harus terus meningkat dari waktu ke waktu. Masa depan demokrasi ada di tangan kita semua. Kita hadirkan demokrasi yang sehat dan produktif melalui pemilu yang jujur dan adil,� ujarnya. Husni menegaskan
Suara KPU Edisi April 2013
FokusUtama
pemilu merupakan sarana kedaulatan rakyat untuk memilih para pemimpinnya baik yang akan duduk di legislatif maupun eksekutif. Rakyat kata Husni menjadi penentu nasib bangsa ini lima tahun ke depan. “Karena itu saya minta, kita semua masyarakat Indonesia jangan pernah menyia-nyiakan hak yang sudah diberikan undangundang. Mari kita gunakan hak kita dengan baik sebagai bentuk tanggung jawab kita dalam memajukan bangsa ini,” ujarnya. Pemilu yang jujur dan adil, kata Husni sudah menjadi komitmen semua jajaran penyelenggara pemilu. KPU berharap komitmen yang sama datang pula dari peserta pemilu baik partai politik maupun perseorangan. “Jika semua komponen
Suara KPU Edisi April 2013
bangsa ini berpikir dan bekerja sama untuk melaksanakan pemilu yang jujur dan adil maka apapun tantangannya akan dapat di atasi dengan baik,” ujarnya.
Raih Rekor Muri
Gerak Jalan Sehat KPU yang melibatkan seluruh KPU provinsi dan KPU kabupaten/kota seIndonesia, mendapat penghargaan dari Museum Rekor DuniaIndonesia (MURI) dengan menorehkan rekor “Jalan Sehat secara serentak di tempat terbanyak”. Jika ditotal, jalan sehat untuk menyongsong satu tahun Pemilu 2014 itu, diikuti oleh 532 satker se-Indonesia dengan peserta sebanyak 87.450 orang. Di KPU pusat, gerak jalan sehat dipusatkan di kawasan Monas, dengan rute Monas-Bunderan HIMonas. (red)
Penyandang Disabilitas Ikuti Jalan Sehat Pemilu
S
ejumlah penyandang disabilitas ambil bagian dalam kegiatan jalan sehat menuju pemilu jujur dan adil yang digelar KPU. Usai menggelar jalan sehat dengan menggunakan kursi roda, mereka menyempatkan diri berfoto bersama para komisioner KPU. Ketua KPU Husni Kamil Manik mengapresiasi semangat yang ditunjukkan para penyandang disabilitas untuk menyukseskan pemilihan umum (pemilu) 2014. Menurutnya semangat untuk
berpartisipasi para penyandang disabilitas itu patut dicontoh oleh para penyelenggara, peserta dan anggota masyarakat lainnya untuk bersama-sama mewujudkan pemilu yang berkualitas. “Bagi kami, kehadiran mereka (para penyandang disabilitas, red) dan anggota masyarakat lainnya menjadi penyemangat untuk melaksanakan tahapan demi tahapan penyelenggaraan pemilu dengan baik. KPU memastikan tidak akan
9
FokusUtama
ada diskriminasi dalam penyelenggaraan pemilu. Hak para penyandang disabilitas akan difasilitasi dengan baik,” ujarnya. Husni mengatakan pihaknya sudah menandatangani nota kesepahaman dengan Pusat Pemilihan Umum Penyandang Cacat (PPU Penca). Salah satu poin penting yang dituangkan dalam kesepakatan itu, KPU akan melibatkan para penyandang cacat dalam penyusunan regulasi sehingga kebutuhan mereka teridentifikasi dan terakomodasi dalam setiap peraturan. Pemilih yang merupakan penyandang cacat akan didata lebih spesifik dengan menyertakan jenis disabilitas yang disandangnya. Hal ini berguna untuk mengetahui jenis dan jumlah alat yang dibutuhkan untuk membantu para penyandang disabilitas mengikuti kegiatan pemilu, terutama pemungutan suara yang akan digelar 9 April 2014. Kerja sama dengan PPU Penca, kata Husni juga akan memudahkan penyelenggara melaksanakan sosialisasi dan diseminasi informasi kepada para penyandang cacat. KPU, kata Husni, membutuhkan masukan terkait materi dan metode sosialisasi yang dibutuhkan untuk menjangkau komunitas tersebut. “Ada hal-hal spesifik yang harus diperhatikan untuk meningkatkan partisipasi mereka. Kemitraan dengan PPU Penca diharapkan dapat menjawab masalah tersebut,” ujarnya. Husni mengingatkan jajaran KPU di seluruh Indonesia memastikan semua penyandang disabilitas terdaftar sebagai peserta pemilu. Panitia
pemutakhiran data pemilih (pantalih) diminta tidak mengabaikan keberadaan mereka. “Justru mereka harus menjadi kelompok yang mendapat prioritas untuk dikunjungi,” ujarnya. Begitu juga saat pemungutan suara. Petugas Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) harus memprioritaskan penyandang disabilitas memberikan hak suaranya tanpa mengurangi kerahasiaan pilihannya. “Fasilitasi mereka dengan sebaik-baiknya tetapi jangan sampai mengintervensi. Kita harus memastikan mereka dapat menggunakan hak politiknya dengan baik,” ujarnya. (red)
Upaya KPU Tingkatkan Kualitas PBJ Pemerintah Memorandum of Understanding (MoU)/ nota kesepahaman antara Komisi Pemilihan Umum (KPU) dengan Lembaga Kebijaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP), ditandatangani Senin (15/7), dengan tujuan meningkatkan kualitas proses pengadaan barang atau jasa (PBJ) pemerintah serta peningkatan kualitas sumber daya manusia (SDM) dalam menunjang pelaksanaan Pemilu di tahun 2014. 10
Nota kesepahaman yang ditandatangani Ketua KPU Husni Kamil Manik dan Kepala LKPP Agus Rahardjo berlaku 2 (dua) tahun semenjak ditandatanganinya MoU ini, dengan ruang lingkup meliputi : 1. Pemberdayaan sumber daya dalam bidang pengadaan barang atau jasa pemerintah untuk meningkatkan kinerja kedua institusi. 2. Fasilitasi pelaksanaan PBJ pemerintah dalam penyelenggaraan Pemilu 2014. 3. Monitoring dan evaluasi pelaksanaan barang/ jasa pemerintah dalam penyelenggaraan Pemilu 2014. 4. Sosialisasi dan pemasyarakatan kegiatan melalui media publikasi serta seminar, konvensi,
Suara KPU Edisi April 2013
FokusUtama
simposium, ataupun lokakarya. 5. Bidang-bidang lain yang di anggap perlu dan disetujui oleh kedua belah pihak. Bentuk kerjasama dari MoU itu dengan cara penugasan tenaga ahli sesuai dengan ketentuan, pemanfaatan sarana dan prasarana yang dimiliki kedua belah pihak, pendidikan dan pelatihan sumberdaya manusia, bentuk kerjasama lainnya yang disusun dan disetujui oleh kedua pihak. Terjalinnya kerjasama ini menurut Ketua KPU Husni Kamil Manik guna mengawal proses PBJ untuk pemilu 2014 yang secara simultan telah dimulai sejak awal tahapan agar sesuai dengan ketentuan peraturan per undangundangan yang berlaku. “Kerjasama strategis antara KPU dengan LKPP, pada prinsipnya kami (KPU-red) membutuhkan suatu pendampingan agar seluruh
Suara KPU Edisi April 2013
proses pengadaan barang dan jasa di KPU bisa memenuhi ketentuan aturan perundang undangan,” ungkap Husni. “Kebutuhan logistik untuk pemilu 2014 dengan jumlah anggaran yang cukup besar (5 triliun rupiah-red) membutuhkan dukungan dari berbagai pihak, baik dari sisi distribusi maupun pengadaan logistik, sedangkan kebutuhan dukungan pengadaan barang dan jasa, KPU perlu bekerjasama untuk mendapatkan dukungan dari pihak yang memiliki kompetensi dalam pelaksanaan barang dan jasa yaitu LKPP,” sambung Husni. MoU antara KPU dan LKPP yang telah dilakukan sejak lama, pada pemilu 2009 keberhasilan KPU dari sisi PBJ logistik pemilu dinilai berhasil dibandingkan pemilu sebelumnya (Pemilu 2004-red), menurut Ketua LKPP Agus Rahardjo untuk mengulang keberhasilan pengadaan pada pemilu 2014 nanti yang tanggal pelaksanaannya telah ditetapkan, proses pengadaan logistik pemilu harus selesai di akhir tahun ini. “Saya ingin menekankan, bahwa tanggal pemilu 9 April 2014 yang sudah ditetapkan, apabila dilihat dari sisi pengadaan, seharusnya proses pengadaan harus selesai tahun ini (2013-red), sehingga di tahun 2014 tinggal melaksanakan proses distribusi dan pembayaran,” ujar Agus Rahardjo. Ia pun menyarankan agar mendorong pada saat
APBN-P nanti dari total anggaran yang 5 triliun dapat diserap sebesar-besarnya di tahun 2013 ini,” imbuhnya. Ditemui seusai acara pelaksanaan penandatanganan MoU, Sekretaris Jenderal KPU Arif Rahman Hakim mengatakan, KPU sudah mulai melakukan identifikasi kebutuhan logistik pemilu 2014 mulai dari volume kebutuhan dan waktu kapan dibutuhkannya barang atau jasa tersebut. “Kita sudah mulai melakukan identifikasi kebutuhan meliputi jumlah, volume, kapan dibutuhkan, kapan harus mulai dilakukan lelang,” ungkap Arif, ia pun berharap di bulan Januari 2014, semua urusan lelang sudah selesai semua. Acara penanda tanganan MoU pada berakhir dengan sesi poto bersama antara pejabat KPU dan LKPP yang hadir. (red)
11
News
Pelaksanaan Pemilukada Tak Perlu Tunggu Perpu
P
enyelenggaraan pemilihan umum kepala daerah (pemilukada) serentak tahun 2013 di seluruh Indonesia tidak perlu menunggu peraturan pengganti undang undang (perpu). Landasan hukum pemilukada sudah sangat jelas, tegas dan terinci. “Periodesasi pemilu, termasuk pemilukada dilakukan sekali dalam lima tahun. Jika pemilukada sebelumnya dilaksanakan tahun 2008 maka otomatis pelaksanaan pemilukada berikutnya tahun 2013,” terang Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) Husni Kamil Manik.. Husni mengurai sejumlah ladasan hukum pemilukada. UU Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana diubah menjadi
UU Nomor 12 Tahun 2008 dan UU Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pemilihan Anggota DPR, DPD dan DPRD. Dalam UU tersebut diatur prinsip-prinsip dasar penyelenggaraan pemilu dan UU Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilu. Husni menerangkan pemilu yang pertama dikenal di Indonesia adalah pemilu untuk memilih anggota legislatif dan anggota konstituante tahun 1955. Sementara pemilihan umum
Ansipol Dukung Kebijakan KPU
A
liansi Masyarakat Sipil untuk Perempuan Politik (Ansipol) mendukung pelaksanaan peraturan KPU Nomor 7 Tahun 2013 yang mewajibkan partai politik memenuhi kuota perempuan sekurangkurangnya 30 persen dalam pengajuan caleg. 12
Sebagai bentuk dukungan para perempuan itu mendatangi kantor KPU di jalan Imam Bonjol Nomor 29, Senin (1/4/2013). Selain menggelar orasi di depan kantor KPU, para perempuan itu juga bertemu dengan komisioner KPU, Ida Budhiati dan Hadar Nafis
Gumay. “Kami mendukung keputusan KPU yang mengatur dengan tegas kewajiban parpol untuk memenuhi kuota perempuan sekurangkurangnya 30 persen dalam pengajuan caleg. Kami mohon KPU konsisten dengan keputusan tersebut,” ujar salah seorang
peserta aksi Wahidah Suaib. Wahidah mengatakan KPU sudah benar dalam menjabarkan Undang Undang Nomor 8 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Pemilihan Umum DPR, DPD dan DPRD. Meski dalam UU itu tidak secara rinci disebutkan sanksi
Suara KPU Edisi April 2013
News presiden dan wakil presiden secara langsung baru dikenal tahun 2004 dan pemilukada secara langsung dikenal sejak tahun 2005. Dalam UU Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD dan DPRD pasal 4 dengan tegas menyebutkan bahwa pemilu dilaksanakan setiap lima (5) tahun sekali. Karena di Indonesia yang paling pertama dikenal adalah pemilu legislatif maka aturan tersebut dapat menjadi rujukan bagi pemilu jenis yang lain, termasuk pemilukada. Hal ini diperkuat UU Nomor 12 Tahun 2008 pasal 233 ayat 2 menyebutkan bahwa pemungutan suara dalam pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah yang masa jabatannya berakhir pada bulan November 2008 sampai dengan bulan Juli 2009 diselenggarakan berdasarkan undang-undang ini paling lama pada bulan Oktober 2008. Kemudian merujuk pada UU
bagi parpol yang tidak dapat memenuhinya, menurut Wahidah frasa dikembalikan kepada partai untuk diperbaiki dalam UU itu merupakan kewajiban yang harus dipenuhi. “Kita tahu dalam proses pendaftaran, verifikasi dan penetapan partai politik, keterwakilan perempuan merupakan syarat wajib yang harus dipenuhi. Banyak partai yang tidak lolos karena terganjal persyaratan
Suara KPU Edisi April 2013
Nomor 32 Tahun 2004 pasal 86 ayat 1 disebutkan bahwa pemungutan suara, pemilihan pasangan calon kepala daerah dan wakil kepala daerah diselenggarakan paling lambat 1 (satu) bulan sebelum masa jabatan kepala daerah berakhir. “Artinya pelaksanaannya dapat dimajukan tanpa mengurangi masa jabatan kepala daerah,” terang Husni. Husni menegaskan penetapan tahapan, program dan jadwal penyelenggaraan pemilu, termasuk pemilukada merupakan kewenangan penuh KPU. “Jika KPU sudah menetapkan, itu sah dan harus dijalankan. Tidak ada pihak lain yang dapat membatalkannya,” ujar Husni. Sesuai Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 6 Tahun 2005 tentang Pemilihan, Pengesahan, Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah pasal 5 ayat d menyebutkan KPU sebagai pelaksana pemilihan mempunyai tugas dan wewenang menetapkan tanggal dan tatacara pelaksanaan kampanye serta pemungutan suara pemilihan. Selanjutnya, penyelenggaraan pemilukada setiap lima tahun sekali merupakan upaya untuk
itu. Otomatis untuk pengajuan caleg aturan itu berlaku. Kalau ada partai yang tidak mampu memenuhinya, wajar tidak disertakan menjadi peserta pemilu di dapil tersebut,” jelasnya. Anggota Ansipol yang lain Sally menegaskan kesulitan partai untuk memenuhi kuota caleg perempuan sekurang-kurangnya 30 persen merupakan bentuk kegagalan parpol dalam proses
menjaga secara konsisten mekanisme mendapatkan pemimpin melalui pemilihan langsung (elected official). “Jadi sangat tidak relevan, pelaksanaan pemilukada serentak untuk 43 kepala daerah yang akan berakhir masa jabatannya pada tahun 2003 dan 2014 yang sudah direncanakan KPU harus menunggu Perpu,” ujarnya. Menurutnya pada kepala daerah tidak perlu khawatir pemajuan jadwal pemilukada akan mengurangi masa jabatannya. Husni menegaskan jabatan kepala daerah sudah diatur secara ketat dalam Undang Undang yakni selama lima tahun sejak SK diterbitkan. “Kesinambungan pemerintahan setiap lima tahun akan tetap terjaga, tidak ada yang dirugikan dalam hal ini. Karenanya tidak ada alasan untuk menolak pelaksanannya,” ujar Husni. Selain itu, Pemilukada merupakan program yang juga masuk dalam rencana pembangunan nasional untuk melembagakan demokrasi. Pelaksanaan pemilukada tepat waktu merupakan salah satu indikator suksesnya pembangunan demokrasi tersebut. (red)
rekrutmen politik. “Ini sekaligus bukti tidak ada keseriusan parpol dalam memperjuangkan keadilan dan kesetaraan gender dalam politik,” ujarnya. Menurutnya peraturan KPU yang mewajibkan parpol memenuhi kuota perempuan sekurangkurangnya 30 persen perempuan merupakan upaya perwujudan demokrasi substansial di Indonesia. “Tapi pemenuhan kuota
perempuan itu tidak sebatas menempatkan mereka di nomor urut 3,6 atau 9,” ujarnya. Rekan Sally, Kencana menegaskan kehadiran perempuan di parlemen sangat penting untuk mendorong lahirnya kebijakan yang properempuan. “Wajah kemiskinan di Indonesia adalah wajah perempuan. Karena itu perlu adanya perempuan yang mengerti persoalan duduk di parlemen,” ujarnya. (red) 13
News
Sekjen KPU Lantik Sekretaris Provinsi Aceh
S
ekretaris Jenderal Komisi Pemilihan Umum (5/4) Mengangkat Drs. Darmansyah, MM Pembina Tk. I (IV/b)/ sebagai PJ. Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Provinsi Aceh. Keputusan Sekretaris Jenderal Komisi Pemilihan Umum tertuang dalam nomor: 121/Kpts/Setjen/ TAHUN 2013 tanggal 6 Maret 2013 tentang Pengangkatan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Provinsi Aceh. Pada kesempatan
ini Sekjen KPU menyegarkan kembali pemahaman bersama bahwa keberhasilan penyelenggara Pemilu sangat tergantung kepada persiapan dan perencanaan yang baik. Secara sederhana dapat dikatakan bahwa Pemilu yang baik membutuhkan adanya 4 (empat) unsur, Pertama adanya undangundang Pemilu yang dapat menjadi dasar bagi penyelenggaraan Pemilu yang jujur dan adil. Kedua, adanya suatu Penyelenggara Pemilu yang benarbenar mandiri dan netral. Ketiga, adanya
prosedur administratif yang mampu menjamin pelaksanaan pemberian suara secara mudah dan bebas dari tekanan.
Dan yang terakhir, adanya pemilih yang memiliki kesadaran penuh akan hak-hak dan kewajibannya. (red)
Kualitas LK KPU NTB Raih Penghargaan Dirjen Perbendaharaan
K
omisi Pemilihan Umum (KPU) Provinsi nusa Tenggara Barat (NTB) meraih penghargaan sebagai Peringkat 3 terbaik atas Kualitas Laporan Keuangan Tingkat Unit Akuntansi Pembantu Pengguna Anggaran Wilayah (UAPPA-W) dan Pelaksanaan Rekonsiliasi Semester II Tahun Anggaran 2012 pada Kantor
14
Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan Provinsi NTB. Plakat Penghargaan itu telah diserahkan oleh Direktorat Jenderal Perbendaharaan Provinsi NTB kepada Sekretaris KPU NTB, Desak P. Yuliastini pada 20 Maret 2013 lalu. Atas prestasi yang diraih oleh KPU Provinsi NTB itu, Sekretaris Jenderal (Sekjen) KPU, Arif Rahman Hakim, melalui Surat Nomor 441/SJ/IV/2013,
menyampaikan ucapan selamat dan terima kasih atas kerja keras dan dedikasi selama ini, khususnya dalam penyelesaian Laporan Keuangan. “Semoga prestasi ini dapat memacu peningkatan kinerja seluruh jajaran KPU Provinsi NTB maupun KPU provinsi dan KPU kabupaten/kota lainnya di seluruh Indonesia,� demikian Arif Rahman dalam suratnya. (red)
Suara KPU Edisi April 2013
News
KPU-KPK : Menuju Pemilu Jujur, Adil, dan Berintegritas Menyongsong satu tahun penyelenggaraan pemilu 2014, Komisi Pemilihan Umum (KPU) terus mendorong masyarakat untuk bisa menjadi pemilih yang cerdas dan berkualitas. Pemilu bersih itu pemilu yang tanpa money politic, suap, bantuan sosial, dan penggunaan fasilitas negara.
K
alau bisa keluar dari itu semua, pemilu bisa berjalan dengan baik dan menghasilkan pemimpin yang bagus, sekaligus pemimpin yang anti korupsi. Selain itu, peserta pemilu juga harus mempunyai andil dalam pemilu yang berintegritas, bukan malah menjadi penyebab, misalnya suap, korupsi dan money politic. Hal tersebut disampaikan Komisioner KPU Juri Ardiantoro dalam kegiatan pendidikan pemilih menuju pemilu jujur, adil dan berintegritas di Denpasar Bali, Rabu (17/04). “Memilih pemimpin itu harus yang bersih, karena pemimpin itu nantinya yang akan mengelola keuangan yang jumlahnya besar, sehingga berpartisipasi tidak hanya pada waktu pemilu, tetapi juga pasca pemilu mengawal hasil pemilu,” ujar Juri. Kegiatan yang diselenggarakan atas kerjasama KPU Provinsi Bali dan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) juga
Suara KPU Edisi April 2013
menghadirkan Komisioner KPK Adnand Pandu Praja. Mereka membidik segmen pemilih pemula, sehingga peserta yang berjumlah 250 orang didominasi kalangan mahasiswa dan pelajar SMA. Menurut Adnan, KPK juga ingin membangun pemilu yang bebas korupsi dan bebas politik uang. Namun partisipasi masyarakat itu sangat dibutuhkan, termasuk tangkap tangan oleh KPK itu juga berasal dari kontribusi dan peran masyarakat. “Pemilu yang bersih itu pemilu yang tanpa ada indikasi bansos, calon pemimpin yang bersih dari korupsi, dan pengawasan terhadap adanya politik uang dan kecurangan,” ungkap Adnan. Selama KPK berdiri, tambah Adnan, KPK telah memenjarakan 65 anggota dewan, 7 menteri, 4 dubes, 7 dosen, 8 gubernur,
31 walikota/bupati, 5 hakim, 2 jaksa, dan lainnya total sebanyak 335 orang. Kemudian jumlah pengaduan yang diterima KPK selama setahun itu lebih dari 6.000 aduan. Sementara itu, menurut Ketua KPU Provinsi Bali I Ketut Sukawati Lanang Putra Perbawa, kegiatan pendidikan pemilih ini untuk mengawal pemilu yang jujur, adil, dan berintegritas. KPU bekerjasama dengan KPK mengukuhkan duta pemilu dan demokrasi sebanyak 140 orang dari dari 12 perguruan tinggi di Bali. “Sasaran duta pemilu ini kalangan mahasiswa, karena mahasiswa itu yang mempunyai mimpi besar, idealisme yang utuh, masih bersih, dan jauh dari kepentingan tertentu, apalagi money politic, kemudian mereka akan mengkampanyekan kepada masyarakat pemilu yang jujur, adil, dan berintegritas,” ujar Lanang. (red)
15
News
Mutakhirkan Daftar Pemilih, KPU Gelar Rakor Nasional
K
omisi Pemilihan Umum (KPU) telah menerima Data Agregat Kependudukan perKecamatan (DAK2) pada tanggal 6 Desember 2012, kemudian Daftar Penduduk Potensial Pemilih Pemilu (DP4) juga telah diserahkan tanggal 7 Februari 2013. Selanjutnya, saat ini KPU telah memasuki pelaksanaan tahapan pemutakhiran data pemilih. KPU akan mensinkronisasi data dengan Daftar Pemilih Tetap (DPT) Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Pemilukada) dari masing-masing daerah. Hal tersebut disampaikan Ketua KPU Husni Kamil Manik dalam sambutan pembukaan Rapat Koordinasi (Rakor) Gelombang II bersama KPU provinsi dan KPU kabupaten/kota dalam rangka pemutakhiran daftar pemilih, Senin (08/04), di Hotel Mercure Jakarta. Rakor gelombang II tersebut diikuti oleh sekitar 508 orang yang berasal dari 18 provinsi dan 236 kabupaten/kota. Peserta rakor terdiri dari Anggota KPU provinsi
16
dan Anggota KPU kabupaten/kota Divisi Pemutakhiran Daftar Pemilih, serta operator Sidalih (Sistem Pendaftaran Pemilih). “Rapat koordinasi nasional ini menjadi sangat penting karena isunya adalah pemutakhiran data pemilih, ini tantangan baru kita, karena data yang sekarang ini lebih baik dari data pada waktu Pemilu 2009, dengan adanya e-KTP yang sudah mendapatkan 175 juta orang dan katanya e-KTP ini bisa menyelesaikan masalah data ganda,” papar Husni yang didampingi Komisioner KPU lainnya. Data tersebut nantinya yang akan difaktualkan oleh Panitia Pendaftaran Pemilih (Pantarlih), tambah Husni, kemudian KPU kabupaten/kota juga harus meneliti apakah data tersebut sudah sesuai dengan lokasi. Lokasi tersebut meliputi kecamatan, kelurahan, dan Tempat Pemungutan Suara (TPS), karena peta TPS itu ada di KPU kabupaten/kota. “Berkaca pada pengalaman dulu, kita harus memastikan kembali personil pantarlih untuk
menjamin tingkat validitas pendaftaran pemilih, kemudian pantarlih ini juga harus mengerti apa yang harus dikerjakan untuk mengkonfirmasi data pemilih apakah berar yang bersangkutan ada di daerah tersebut,” ujar Husni. Dalam kesempatan tersebut, Husni juga mengungkapkan keinginan KPU periode sekarang dalam penguatan peran KPU provinsi. Pada 2 periode sebelumnya, peran KPU provinsi masih kurang dalam hal koordinasi dan melayani KPU kabupaten/ kota, sehingga masih banyak yang langsung berkomunikasi dengan KPU pusat. Menurut Husni, kebijakkan ini sebagian sudah mulai efektif, karena tidak mungkin KPU pusat mampu melayani langsung konsultasi KPU kabupaten/kota secara cepat, mengingat jumlah yang cukup banyak yaitu 497 kabupaten/kota. Hal tersebut bisa menyederhanakan pola komunikasi dan koordinasi, jadi dari KPU kabupaten/kota ke KPU provinsi, baru ke KPU pusat. (red)
Suara KPU Edisi April 2013
News
KPU: Sanksi Pelanggaran Kampanye di Media Otoritas KPI dan Dewan Pers
K
omisi Pemilihan Umum (KPU) akan mengatur, sanksi terhadap pelanggaran atas pemberitaan, penyiaran dan iklan kampanye pemilu yang dilakukan oleh lembaga penyiaran atau oleh media massa cetak dan elektronik, menjadi otoritas Komisi Penyiaran Indonesia (KPI) atau Dewan Pers. Karena itu, KPU akan menghapus pasal 46 Peraturan KPU (PKPU) Nomor 01 Tahun 2013 tentang Pedoman Pelaksanaan Kampanye Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD, dan DPRD. Hal itu diungkapkan oleh anggota KPU, Ferry Kurnia Rizkiyansyah dan Arief Budiman dalam jumpa pers di Media Center KPU, Jl. Imam Bonjol 29, Jakarta, Rabu (17/4). “KPU akan menghapus pasal 46 PKPU Nomor 01 Tahun 2013, dan selanjutnya diintegrasikan ke dalam pasal 45 ayat (2). Intinya, pelanggaran atas pemberitaan, penyiaran dan iklan kampanye pemilu yang dilakukan oleh lembaga penyiaran atau oleh media massa cetak dan elektronik,
Suara KPU Edisi April 2013
sanksinya akan menjadi otoritas KPI dan Dewan Pers, sesuai kewenangan yang mereka miliki,” ujar Ferry. Fery menegaskan, KPU sama sekali tidak berniat untuk melakukan pencabutan izin penerbitan media massa cetak, atau istilah ekstrem-nya, pembredelan pers, seperti yang tercantum di pasal 46 PKPU tersebut. “Kami ingin tegaskan, tidak ada niat untuk melakukan upaya pembredelan. Semangat di PKPU tetap melaksanakan tugas kewenangan seusai dengan fungsi masing-masing. KPU tetap dengan aktivitas kegiatan politik. Konsern kami pada peserta pemilu,” jelasnya. Hal senada diutarakan Arief Budiman. Menurutnya,
pasal 46 dalam PKPU tersebut merujuk pada pasal 45 yang telah menyatakan bahwa otoritas pengaturan, pengawasan dan pemberian sanksi berada di dua lembaga pers, yaitu KPI dan Dewan Pers. “KPU hanya mengatur terkait peserta Pemilu. Kami sepakat untuk tidak mencampuri kewenangan masing-masing lembaga pers,” tandas Arief. Sementara itu, Komisioner KPI Pusat, Idy Muzayyad, menilai, apa yang diputuskan oleh KPU sudah tepat. “Keputusan itu sudah tepat agar tidak ada multitafsir tentang kewenangan pencabutan izin, khususnya terkait dengan penyelenggaraan penyiaran,” ucapnya. Sebelum menggelar jumpa pers, KPU dan KPI mengadakan pertemuan membahas PKPU Nomor 01 Tahun 2013 , khususnya terkait sanksi terhadap pelanggaran atas pemberitaan, penyiaran dan iklan kampanye pemilu yang dilakukan oleh lembaga penyiaran atau oleh media massa cetak dan elektronik. (red)
17
SeputarPemilukada
Dua Calon Berebut “Suara Rakyat” di Seruyan
D
ua calon bupati (cabup) dan calon wakil bupati (cawabup) bersaing memperebutkan “suara rakyat” dalam pemungutan suara Pemilhan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Pemilukada) Kabupaten Seruyan. Pemilukada di Kabupaten yang terletak di bagian selatan Pulau Kalimantan tersebut digelar serentak bersama di tujuh kabupaten lainnya di Provinsi Kalimantan Tengah (Kalteng). Adapun cabup dan cawabup yang bersaing yakni, nomor urut 1 Sudarsono berpasangan dengan Yulhaidir, serta nomor urut 2 Ahmad Ruswandi berpartner dengan Sutrisno. Menurut keterangan dari Sudarmono, Ketua KPU Kabupaten Seruyan, sesuai dengan jadwal tahapan Pilbub, Kamis (4/4), adalah hari pencoblosan untuk pemilihan bupati (pilbup). “Pelaksanaan pencoblosan hari ini tidak ada masalah dan sesuai dengan jadwal, serta hari libur se-Kab Seruyan,” pungkas Sudarmono yang saat ini sebagai salah satu kandidat Anggota KPU Provinsi Kalteng. Kemudian, sesuai dengan putusan Mahkamah Konstitusi (MK) yang memutuskan masyarakat yang tidak terdaftar dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT) dapat tetap menggunakan hak suaranya dengan menunjukkan Kartu Tanda Penduduk (KTP) dan Kartu Keluarga (KK). “Bagi yang tidak terdaftar, sesuai dengan putusan MK dan kita sudah mensosialisasikan kepada aparat kita, dapat menggunakan KTP dan KK. Harus KTP dan KK, tidak bisa berdiri sendiri. Harus duaduanya ditunjukkan,” tegas Sudarmono. Hasil pantauan yang dilakukan reporter KPU bersama Anggota KPU Provinsi Kalteng Edi Winarno, beserta Ketua KPU Kabupaten Seruyan ke beberapa Tempat Pemungutan Suara (TPS), secara umum berlangsung dalam suasana yang aman, tertib dan lancar. Seperti yang terekam di TPS 8 dan 11 Kelurahan Kuala Pambuang, Kecamatan Seruyan Hilir, TPS 3, Kelurahan Sungai Undang, TPS 10 kelurahan Seruyan Hilir, serta TPS 1 Kelurahan Pematang Panjang, Kecamatan Seruyan Hilir Timur. Kabupaten yang mempunyai slogan Bumi
18
Gawi Hatan Tiring yang artinya bersama-sama bergotong royong membangun seruyan, mempunyai 10 kecamatan yang termasuk wilayah administratif, yaitu, Seruyan Hilir, Seruyan Hilir Timur, Danau Sembuluh, Seruyan Raya, Hanau, Danau Seluluk, Seruyan Tengah, Batu Ampar, Seruyan Hulu, dan Suling Tambun. Sedangkan jumlah kelurahan/desa sebanyak 101 dengan total 344 TPS tersebar di seluruh wilayah Kabupaten Seruyan. Tercatat 116.674 yang terdaftar dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT). Rekapituasi suara Pemilukada Kabupaten Seruyan digelar di tingkat Panitia Pemungutan Suara 5 - 7 April 2013, untuk tingkat Panitia Pemilihan Kecamatan 6 - 9 April 2013, sedangkan di tingkat KPU Kabupaten dilaksanakan tanggal 10 - 12 April 2013. Pengamanan Pemilukada Terkait dengan pengamanan pilbub, Kapolres Kabupaten Seruyan Dally Ahmad Mutiara mengungkapkan, pihaknya sudah menerjunkan personel untuk mengamankan pelaksanaan pemungutan suara di beberapa TPS. “Total 171 personel, kita tempatkan di TPS yang berolakasi di atas (red-Hulu Sungai), seperti di perkebunan kelapa sawit serta desa-desa pedalaman yang lokasi TPS-nya jauh. Selain itu, untuk mengantisipasi kerawanan yang terjadi dalam proses pemungutan suara,” ujar Dally yang berkomitmen dalam pengamanan pemilukada ini. Dalam tinjauannya ke Kabupaten Seruyan, Kapolda Kalteng Bachtiar menuturkan, dalam pelaksanaan Pemilukada yang digelar serentak di 7 Kabupaten se-Kalteng, dari Polda telah dibentuk perwakilan sebagai konsultan yang membantu para Kapolres melakukan pengamanan pemilukada, diantaranya Seruyan. “Sampai dengan sekarang, kondisi di Seruyan masih kondusif,” jelasnya. Kekuatan petugas yang turut serta melakukan pengamanan Pemilukada Kabupaten Seruyuan seluruhnya berjumlah 1.052 personel. “Petugas gabungan ini diantaranya Bawah Kendali Operasi (BKO) dari polda, polres, dan TNI yang ikut bersama-membantu dalam pengamanan pemilukada,” tutupnya. (red)
Suara KPU Edisi April 2013
Seputar Pemilukada
HSS dan Pemilukadanya yang Tentram
M
emasuki gerbang selamat datang Kabupaten Hulu Sungai Selatan (HSS) yang terletak 130 km dari Banjarmasin, ibukota provinsi Kalimantan Selatan, tidak terlukis sedikitpun bahwa pada Rabu, (3/4) Kabupaten tersebut sedang melaksanakan sebuah hajat besar, pemilihan umum bupati dan wakil bupati untuk untuk memimpin masyarakat HSS selama periode 2013-2018. Sebuah pelaksanaan pesta demokrasi, memang tidak melulu harus dilaksanakan secara meriah, konsep kesederhanaan, aman dan tentram menjadi salah satu faktor pendukung agar semua pihak dapat menerima hasil pemilukada dengan lapang dada. Hampir di semua tahapan strategis pemilukada yang diikuti oleh tiga pasangan calon di HSS berlangsung secara kondusif, tidak ada gejolak yang mengarah pada kerusuhan ataupun gugatan kepada KPU, demikian dijelaskan oleh Sekretaris KPU Kab. HSS, Tajiddin Noor, di kantor KPU Kab. HSS. “Mulai dari tahapan pemutakhiran data pemilih, tahapan pencalonan, hingga penetapan pasangan calon berlangsung lancar, tidak ada gejolak yang berarti, memang ada sedikit tantangan dalam masa tahapan kampanye, yaitu tentang wacana politik uang, namun sampai saat ini belum ada laporan dari Panwaslu bahwa isu tersebut dapat dibuktikan,� ujarnya tenang. Ada tiga pasangan calon yang berkompetisi dalam pemilukada yang berlangsung secara serentak di 11 kecamatan itu, mereka adalah: 1. Muhammad Husaini, SE, MM dan Drs. H. A. Muh. Yani
Suara KPU Edisi April 2013
Rizalie, M.Si (didukung oleh PBB, PBR, PRN, PAN dan Partai Demokrat); 2. Drs. H. Achmad Fikry, M.AP dan H. Ardiansyah, S.Hut (diusung oleh partai Golkar, PKB, PDIP, dan PKS); 3. M. Muchran, B, S.Pd.I dan Abdul Kadir Ahmadi, (diusung oleh PPP dan Gerindra). Partisipasi masyarakat di Kabupaten yang mempunyai jumlah DPT sebanyak 169.074 ini cukup dinamis, mengalami fluktuasi, namun tidak mengkhawatirkan. Pada pemilukada tahun 2008, partisipasi masyarakat dapat mencapai angka 76,64% dan mengalami penurunan pada pilgub tahun 2010 menjadi 67,10%. Demikian juga pada tahun 2009, pemilu legislatif (72,2 %) dan sedikit menurun pada pilpres (69,90%). Dalam pemilukada 2013 yang tersebar di 529 TPS ini, diharapkan partisipasi juga bisa mencapai lebih dari 70%. Berdasarkan pantauan tim KPU di TPS 1 Desa Karang Jawa Muka, Kecamatan Padang Batung, dari 342 jumlah DPT yang terdaftar, hingga pukul 11.00 WITA telah hadir lebih dari 80% pemilih. Liputan di TPS khusus 20 rumah tahanan di Desa Kandangan Kota, Kecamatan
Kandangan juga menunjukkan situasi yang sama, dimana dari 143 DPT yang terdaftar 81 orang narapidana yang masih tinggal di rutan tersebut, telah selesai memberikan suara pada pukul 11.30 WITA. TPS di Kecamatan Loksado, salah satu kecamatan terjauh di HSS, juga ditemui situasi yang sama, yaitu dari 346 DPT, telah datang ke TPS sebanyak 184 orang. Selain partisipasi pemilih yang cukup baik, HSS juga menjunjung nilai-nilai transparansi, dimana pada pukul 13.49 WITA atau 39 menit setelah penghitungan suara dimulai, masyarakat dapat mengakses hasil sementara. Meskipun, hasil akhir memang nantinya ditentukan oleh rapat pleno KPU Kab. HSS, namun hasil hitung cepat merupakan salah satu metode yang efektif untuk melibatkan masyarakat dalam menggiring suaranya hingga ke penghitungan terakhir di KPU. (red)
19
News Berita Dalam Gambar
Bimbingan teknis kepada seluruh 33 KPU provinsi seluruh Indonesia tentang tata cara pencalonan anggota DPR, DPRD provinsi dan DPRD kabupaten/kota. (1/4/2013)
Pelantikan pejabat struktural eselon II, III dan IV di lingkungan Sekretariat Jenderal KPU. (13/4/2013)
Audiensi mahasiswa Universitas Gajah Mada ke Komisi Pemilihan Umum. (26/4/2013) 20
Suara KPU Edisi April 2013