Majalah SUARA KPU RI Edisi Desember 2014 by Cecep Husni Mubarok, S.Kom., M.T.

Uji PUBLIK WAJIB MENEKANKAN KOMITMEN ANTI KKN

Pemilihan Langsung Jadi Khasanah Demokrasi Indonesia

Laporan Utama

Anggota KPU RI: AriEf Budiman

“Mencari Format Ideal Uji Publik”

Daftar ISI

n Ari Junaedi:

Uji Publik Wajib Menekankan Komitmen Anti KKN

Suara Utama

n Arief Budiman

Demokrasi Itu Harus Diperjuangkan Arief Budiman memiliki segudang pengalaman di dunia kepemiluan. Dua periode mengemban tugas sebagai komisioner KPU di Provinsi Jawa Timur telah menempa dirinya menjadi seorang komisioner KPU RI yang tangguh.

Sebelum diterima atau ditolak oleh DPR dalam masa sidang Januari 2015, Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang (Perppu) Nomor 1/2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota tetap saja menjadi wacana publik yang menarik untuk disimak.

KPU Evaluasi Menyeluruh Penyelenggaraan Pemilu 2014

Dubes Brasil Transfer Ilmu Pemilu Berbasis IT

Jatim Monitoring Evaluasi Pemilu 2014

KPU Resmikan Tiga Gedung Baru di Sulbar Edisi Desember 2014

Suara KPU

Suara Redaksi

Benang Merah Uji Publik SYARAT minimum sebuah negara demokrasi adalah pemilihan umum (Pemilu). Maka tak heran, Schumpeter mendefinisikan demokrasi sebagai setting institusional untuk menghasilkan keputusan politik di mana individu mendapat kekuasaan untuk mengambil keputusan melalui perjuangan kompetitif meraih suara rakyat. Tak jauh beda dengan Schumpeter, Samuel Huntington, mendefinisikan demokrasi sebagai prosedur pemungutan suara yang adil dan berkala untuk memilih pemimpin negara. Pandangan serupa, bahwa demokrasi terkait dengan kontestasi — yang juga mengingatkan bahwa kontestasi terkait dengan exante (ketidakpastian) dan expost (ketidakberulangan) yang menjadi batu ujian demokrasi—disampaikan para pakar politik lain seperti Przeworski, Alvarez, Cheibub dan Limongi. Secara teoritis, menurut William M Downs, pakar politik dari Georgia State University, sistem pemilihan umum ini bisa dibandingkan satu sama lain dalam sistem elektoral. Perbandingan sistem elektoral ini misalnya terkait pada persoalan hubungan antara kecenderungan sistem pemilihan dengan kebijakan partai politik, hubungan antara sistem pemilihan dengan konsistensi pemilih setelah calon yang didukung terpilih, serta hubungan dengan masa transisi yang memiliki kemungkinan sama, baik berhasil maupun gagal. Menarik, benang merah antara sistem pemilihan, kebijakan partai dalam mengusung calon, konsistensi dukungan pemilih serta momentum transisi ini juga bisa dilihat dalam Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang (Perppu) Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota. Secara khusus, ini terkait dengan uji publik bagi calon kepala daerah. Tentu saja, uji publik ini menjadi satu dimensi baru dalam sistem elektoral kepala daerah di Indonesia, yang boleh juga dikatakan di masa transisi pemerintahan. Dalam Bab 1 Ketentuan Umum Pasal 1 Perppu tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota disebutkan bahwa uji publik adalah pengujian kompetensi dan integritas yang dilaksanakan secara terbuka oleh panitia yang bersifat mandiri yang dibentuk oleh Komisi

Pemilihan Umum Provinsi atau Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/ Kota, yang hasilnya tidak menggugurkan pencalonan. Dalam Pasal 3 disebutkan bahwa, calon gubernur, calon bupati dan calon walikota yang dapat mengikuti pemilihan harus mengikuti proses uji publik. Dalam tahapan penyelenggaraan pemilihan kepala daerah itu, sebagaimana disebutkan dalam Bab II Asas dan Prinsip Pelaksanaan Pasal 5 ayat 3 point c disebutkan bahwa uji publik merupakan tahapan kedua dari12 tahapan setelah pendaftaran bakal calon gubernur, calon bupati dan calon walikota. Dalam Bab II Persyaratan Calon Pasal 7 disebutkan bahwa calon gubernur, bupati dan walikota adalah warga Negara Indonesia yang diantaranya telah mengikuti uji publik. Persoalan uji publik ini, secara lebih terperinci tertuang dalam Bab VI Pasal 38. Pembaca yang budiman, Suara KPU edisi bulan Desember membahas persoalan uji publik tersebut. Di satu sisi, uji publik ini mendapat dukungan luas karena memungkinkan publik terlibat dalam proses pemilihan kepala daerah. Ini juga memungkinkan publik untuk bisa lebih memilih calon kepala daerah yang berkualitas dan berintegritas. Di sisi lain, ada yang menilai uji publik ini sebatas seremonial karena tidak menggugurkan pencalonan. Persoalan ini menarik dibahas, meski memang, KPU siap menjalankan apa pun ketentuan UU. Selamat membaca!

PENGARAH: Husni Kamil Manik, Sigit Pamungkas, Ida Budhiati, Arief Budiman, Ferry Kurnia Rizkiyansyah, Hadar Nafis Gumay, Juri Ardiantoro I PENANGGUNG JAWAB: Arif Rahman Hakim I PEMIMPIN REDAKSI : Robby Leo Agust I WAKIL PEMRED : Wawan K. Setiawan I REDAKTUR PELAKSANA: Yayan Sopyani I LITBANG : Nur Khamidah I REDAKTUR: Widya Victoria, Amelia Fitriani I REPORTER : Soffa Ainul Fajriyah, Ihsan J Dalimunthe I FOTOGRAFER: Aldi H Gultom I LAYOUT: Rici Prabowo I DISAIN GRAFIS : Adit Wahyudianto I DISTRIBUSI : KPU I ALAMAT REDAKSI : Biro Teknis dan Humas Komisi Pemilihan Umum Jalan Imam Bonjol nomor 29 Jakarta Pusat, Telpon : 021 – 31937223 I WEBSITE : www.kpu.go.id

Edisi Desember 2014

Suara KPU

SUARA UTAMA

Pemilih memasukan kertas suara pemilu legislatif ke dalam kotak suara.

Mencari Format Ideal Uji Publik Mekanisme uji publik menjadi salah satu pembeda pada pemilihan gubernur, bupati dan Walikota tahun 2015. Uji publik mengandung spirit untuk menghadirkan kepala daerah yang kompeten dan berintegritas. Lewat uji publik, masyarakat dapat mengakses informasi tentang kandidat lebih mendalam dan lebih awal. SUARA KPU. Kemampuan publik untuk mengakses informasi tentang pilihannya merupakan salah satu asumsi dasar munculnya pemilih rasional. Selain tentunya objek pilihan yang tersedia dalam setiap kontes harus memiliki diferensiasi (ketidaksamaan). Thomas Hobes (Surbakti, 2008 : 32) mengatakan, pada dasarnya manusia itu bersifat mementingkan diri sendiri dan rasional. Manusia disebut bersifat rasional karena memiliki akal budi dan kemampuannya dalam berbicara serta berargumentasi. Sifat rasional ini yang memungkinkan manusia bersilang pendapat tentang

apa yang baik dan membedakan antara kepentingan sendiri dan kepentingan bersama. Karena setiap individu secara instrumental adalah rasional, maka tanpa memandang strata sosial, status ekonomi maupun tingkat pendidikan, semua individu yang punya hak pilih dikategorikan sebagai pemilih rasional. Karena itu, dalam konteks pemilihan, satu individu tidak dapat menilai individu lain sebagai manusia tak rasional karena berbeda pilihan. Sebab setiap individu punya dasar

rasionalitas yang terkadang berbeda antar individu yang satu dengan yang lainnya. Rasionalisasi merujuk pada argumentasi apologetik (membela diri) yang sejatinya ada unsur lain-lain yang mendominasi satu pilihan. Sebut saja misalnya unsur ekonomi (yang kemudian dipahami sebagai politik uang), budaya (yang terjerat dalam sistem feodal (keningratan) lalu muncul ewuh pakewuh ketika memilih seseorang atau tidak memilih seseorang), psikologis (karena misalnya mendapat tekanan dan ancaman, atau imingiming kenyamanan) atau karena unsur Edisi Desember 2014

Suara KPU

SUARA UTAMA

Uji publik menjadi hal penting dari Perppu Pilkada, sekaligus alat seleksi yang dapat dipertanggungjawabkan secara akademis maupun sosial. Melalui uji publik kemampu an kepala daerah diuji oleh panel yang beranggotakan sosoksosok yang kapabel. kedekatan entitas (misal karena berasal dari suku, agama atau etnis yang sama). Dalam konteks ini, untuk lebih mempraktiskan rasionalitas dalam pilihan, Donald M. Gooch, pakar politik dari Arkansas Tech University, menawarkan jalan alternatif dengan merumuskan beberapa prinsip penting yang mendasari pilihan rasional. Pertama, komparabilitas. Artinya, jika seseorang akan memilih di antara berbagai alternatif, ia harus tahu semua alternatif dan mampu membandingkannya satu sama lain. Tanpa perbandingan, rasionalitas terkungkung subyektifitas atau terjerat dalam tawaran yang sengaja dipaksakan.

Spanduk dukungan pemilukada langsung. Edisi Desember 2014

Suara KPU

Kedua, transivitas matematis. Misalnya, bila A lebih baik B dan B lebih baik dari C maka A adalah lebih baik C. Untuk membuat pilihan rasional, seseorang harus mampu mengurutkan preferensi (selera) secara

“Kita berharap dengan adanya uji publik partisipasi masyarakat dalam pemilihan kepala daerah semakin me ningkat dan berkualitas,”

konsisten. Pilihan transvitas memungkinan pilihan yang rasional sebab inter-relasi (hubungan) antara semua pilihan seseorang dapat dipahami. Ketiga, maksimalisasi utilitas (nilai guna). Pilihan ini mengasumsikan bahwa aktor individu itu mementingkan diri, yakni mereka berusaha mendapat hasil sebaik mungkin untuk dirinya sendiri. Dengan demikian, demi kepentingan diri maupun kelompok, atau kepentingan negara secara umum maka menurutnya, subjek pemilih akan memilih sosok yang terbaik, yang akan memberi manfaat lebih banyak, baik dari perspektif (pendangan) individual maupun sosial. Donald M. Gooch pun mengingatkan

SUARA UTAMA

“Partai akan semakin menerapkan pengkaderan yang profesional dengan sistem meritokratik (profesional) yang kian kokoh,”

beberapa penyakit yang bisa mengganggu dan merusak pilihan rasional. Penyakit itu adalah terburu-buru, disinformasi, inkonsisten dan emosional. Bila penyakit ini begitu mendominasi dalam setiap proses pemilihan, maka secara epistemology (pengetahuan) juga sulit rasanya mengukur sebuah rasionalitas pilihan. Jalan alternatif Donald M. Gooch untuk mendasari pilihan rasional memiliki relevansi dengan komitmen penyelenggara pemilu dalam melahirkan pemilih yang rasional, cerdas dan mandiri dalam setiap pemilihan atau election. Pemilihan gubernur, bupati dan walikota Tahun 2015 dengan dasar hukum Perppu nomor 1 tahun 2014 yang mewajibkan semua bakal calon mengikuti uji publik menjadi sarana bagi masyarakat untuk mendapatkan informasi yang memadai tentang kandidat. Menurut Komisioner KPU, Sigit Pamungkas, uji publik menutup peluang munculnya calon dadakan di menit-

n Gamawan Fauzi

menit terakhir pencalonan. Publik jauh-jauh hari dapat mengetahui figur yang dipilih partai sebagai bakal calon. Publik juga dapat memberikan masukan kepada partai siapa kandidat yang tepat untuk diusung. Dengan demikian, partai ‘dipaksa’ melakukan rekruitmen secara ketat. Sigit menambahkan, uji publik merupakan salah satu dimensi baru dalam pemilihan kepala daerah. “Kita berharap dengan adanya uji publik partisipasi masyarakat dalam pemilihan kepala daerah semakin meningkat dan berkualitas,” terangnya. Dari sisi pendidikan politik, lanjut Sigit, uji publik juga membuat proses konsolidasi demokrasi semakin meriah.

Pemilih dapat mengakses informasi sebanyak-banyaknya terkait dengan calon kepala daerah. Sementara partai politik termotivasi menghadirkan calon yang berintegritas, serta tidak memiliki cacat moral atau korup. “Partai akan semakin menerapkan pengkaderan yang profesional dengan sistem meritokratik (profesional) yang kian kokoh,” imbuhnya. Sejumlah pakar juga menilai pentingnya uji publik dalam pemilihan kepala daerah. Pakar komunikasi politik dari Universitas Indonesia, Ari Junaedi, menilai uji publik menjadi hal penting dari Perppu Pilkada, sekaligus alat seleksi yang dapat dipertanggungjawabkan secara akademis maupun sosial. Melalui uji publik kemampuan kepala daerah diuji oleh panel yang beranggotakan

“Uji publik menjadi sarana bagi pemilih untuk bisa menggunakan prinsip-prinsip rasionalitas dalam menentukan pilihan,” Edisi Desember 2014

Suara KPU

SUARA UTAMA

n Tantowi Yahya

Uji publik idealnya digunakan untuk memverifikasi calon dari semua aspek. Untuk itu, uji publik mestinya menentukan lolos atau tidaknya seorang bakal calon. sosok-sosok yang kapabel. Menurut Menteri Dalam Negeri Kabinet Indonesia Bersatu Jilid II, Gamawan Fauzi, proses uji publik dalam Perppu Pilkada bertujuan memberikan kesempatan bagi masyarakat untuk menilai kemampuan bakal calon kepala daerah secara terbuka. “Uji publik menjadi sarana bagi pemilih untuk bisa menggunakan prinsip-prinsip rasionalitas dalam menentukan pilihan,” Edisi Desember 2014

Suara KPU

terang Gamawan. Namun mekanisme uji publik ini pun mendapat kritik karena tidak bersifat mengikat.

“Lewat uji publik, partai dapat memilih calon yang rekam jejaknya bagus, dan memiliki visi yang kuat untuk memajukan daerah,”

Menurut anggota DPR dari Fraksi Golkar, Tantowi Yahya, uji publik idealnya digunakan untuk memverifikasi calon dari semua aspek. Untuk itu, uji publik mestinya menentukan lolos atau tidaknya seorang bakal calon. Hal yang sama juga diungkapkan Ari Junaedi. “Akan terasa sangat lucu jika rekomendasi yang dihasilkan uji publik tidak menggugurkan pencalonan bakal calon kepala daerah mengingat semua proses tahapan pengujian

SUARA UTAMA

telah dilakukan secara akuntabel dan transparan,” ungkap Ari. Ari berpendapat hasil uji publik yang tidak menggugurkan pencalonan menjadi kelemahan Perppu. “Uji publik yang seharusnya menjadi penentu dalam tahapan pilkada akhirnya menjadi sekedar asesoris,” ujar Ari lagi.

Djohermansyah Djohan

Pengamat politik dari Universitas Muhammadiyah (Unismuh) Makassar, Arqam Azikin menyarankan, uji publik yang dilakukan mengedepankan

proses dialog antara kandidat dengan publik. “Bukan hanya debat kusir tetapi memberi peluang bagi masyarakat untuk mendapatkan informasi yang lebih mendetail tentang kandidat,” kata Arqam. Wakil Sekjen Partai Nasdem, Willy Adytia memiliki pendapat berbeda. Menurut dia uji publik tetap penting ditinjau dari sisi bakal calon maupun dari sisi pemilih. Dari sisi bakal calon, uji publik menjadi sarana untuk menyampaikan ide dan rencana mereka kepada masyarakat untuk

Mekanisme Uji Publik sesuai Perppu nomor 1 tahun 2014 Bab 1 Ketentuan Umum Pasal 1 Perppu tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota disebutkan bahwa uji publik adalah pengujian kompetensi dan integritas yang dilaksanakan secara terbuka oleh panitia yang bersifat mandiri yang dibentuk oleh Komisi Pemilihan Umum Provinsi atau Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, yang hasilnya tidak menggugurkan pencalonan. Dalam Pasal 3 disebutkan bahwa, calon gubernur, calon bupati dan calon walikota yang mengikuti pemilihan harus mengikuti proses uji publik. Dalam tahapan penyelenggaraan pemilihan kepala daerah itu, sebagaimana disebutkan dalam Bab II Asas dan Prinsip Pelaksanaan Pasal 5 ayat 3 poin c disebutkan bahwa uji publik merupakan tahapan kedua dari 12 tahapan setelah pendaftaran bakal calon gubernur, calon bupati dan calon walikota. Dalam Bab II Persyaratan Calon Pasal 7 disebutkan bahwa calon gubernur, bupati dan walikota adalah warga Negara Indonesia yang diantaranya telah mengikuti uji publik. Persoalan uji publik ini, secara lebih terperinci tertutang dalam Bab VI Pasal 38. Disebutkan bahwa : (1) Warga Negara Indonesia yang mendaftar sebagai bakal calon gubernur, bakal calon bupati, dan bakal calon walikota yang diusulkan oleh partai politik, gabungan partai politik atau perseorangan wajib mengikuti uji publik. (2) Partai politik atau gabungan partai politik dapat mengusulkan lebih dari satu bakal calon gubernur, bakal calon bupati dan bakal calon walikota untuk dilakukan uji publik. (3) Uji publik sebagaimana dimaksud pada ayat 1 diselenggarakan oleh panitia uji publik. (4) Panitia uji publik sebagaimana dimaksud pada ayat 3 beranggotakan lima orang yang terdiri dari dua orang berasal dari unsur akademisi, dua orang berasal dari tokoh masyarakat dan satu orang anggota KPU provinsi atau KPU kabupaten/kota. (5) Uji publik dilakukan secara terbuka paling lambat tiga bulan sebelum pendaftaraan calon gubernur, calon bupati dan calon walikota. (6) Bakal calon gubernur, bakal calon bupati dan bakal calon walikota yang mengikuti uji publik sebagaimana dimaksud pada ayat 1 memperoleh surat keterangan telah mengikuti uji publik dari panitia uji publik. Edisi Desember 2014

Suara KPU

SUARA UTAMA

Uji publik dilakukan untuk mengukur dua hal utama. Yakni kompetensi dan integritas sang bakal calon kepala daerah. Tujuannya, agar bisa dinilai langsung oleh masyarakat. pembangunan daerah. Sementara, dari sisi pemilih lewat uji publik masyarakat memiliki informasi yang cukup tentang kandidat sebagai bahan pertimbangan untuk menentukan pilihan. “Seorang pemimpin itu harus memiliki pengetahuan terhadap daerah yang dipimpinnya. Serta memiliki program kerja yang terukur untuk mewujudkan kesejahteraan rakyat,” ujar Willy. Direktur Jenderal Otonomi Daerah Kementerian Dalam Negeri, Djohermansyah Djohan, juga menekankan pentingnya uji publik untuk menghindari oligarki (pemerintahan yang dipegang elit-elit kecil) dan mencegah politik kekerabatan dalam pilkada. “Lewat uji

publik, partai dapat memilih calon yang rekam jejaknya bagus, dan memiliki visi yang kuat untuk memajukan daerah,” tukas Djohermansyah. Berdasarkan tahapan, jadwal dan kegiatan pilkada yang telah dirumuskan KPU, uji publik rencananya digelar

Februari 2015. Kemudian, pendaftaran bakal calon ditargetkan selesai Maret. Selanjutnya, pendaftaran calon sekitar Juli sampai Agustus. Menurut Komisioner KPU Arief Budiman, uji publik dilakukan untuk mengukur

“Kemampuan dan kejujuran bakal calon, silahkan publik yang menilai. KPU hanya bekerja secara administratif, mengeluarkan surat keputusan bahwa dia telah mengikuti uji publik,”

Foto ALdi

Edisi Desember 2014

Suara KPU

SUARA UTAMA

Foto: Dosen Humas

n Ferry Kurnia Rizkiyansyah, Komisioner KPU

dua hal utama. Yakni kompetensi dan integritas sang bakal calon kepala daerah. Tujuannya, agar bisa dinilai langsung oleh masyarakat. “Kemampuan dan kejujuran bakal calon, silahkan publik yang menilai. KPU hanya bekerja secara administratif, mengeluarkan surat keputusan bahwa dia telah mengikuti uji publik,” jelas Arief. Sementara, Komisioner KPU lainnya, Ferry Kurnia Rizkiyansyah mengatakan, saat ini KPU sedang menyusun mekanisme dan disain pelaksanaan uji publik. KPU akan membentuk panitia uji publik yang terdiri atas 5 orang melalui seleksi yang sangat ketat. Dalam uji publik para bakal calon kepala daerah akan memaparkan visi, misi dan programnya.

“Termasuk menyampaikan profil atau rekam jejak masingmasing untuk memberikan informasi kepada masyarakat,”

“Termasuk menyampaikan profil atau rekam jejak masing-masing

untuk memberikan informasi kepada masyarakat,” ujar Ferry. Bakal calon kepala daerah yang telah mengikuti uji publik akan diberikan sertifikat sebagai tanda orang tersebut telah mengikuti uji publik. “Apabila saat pendaftaran calon, ada bakal calon kepala daerah yang telah melewati uji publik tapi tidak mendapat tiket dari partai politik untuk diajukan sebagai calon, itu bukan wilayah KPU tapi domain partai politik,” katanya. Perlu diketahui, sesuai Perppu nomor 1 tahun 2014, partai politik dapat mengajukan bakal calon lebih dari satu orang untuk mengikuti uji publik. Dalam hal, partai mengajukan bakal calon lebih dari satu orang, maka akan terdapat dua orang atau lebih yang mengantongi

“Apabila saat pendaftaran calon, ada bakal calon kepala daerah yang telah melewati uji publik tapi tidak mendapat tiket dari partai politik untuk diajukan sebagai calon, itu bukan wilayah KPU tapi domain partai politik,” Edisi Desember 2014

Suara KPU

SUARA UTAMA

“Apabila saat pendaftaran calon, ada bakal calon kepala

daerah yang telah melewati uji publik tapi tidak mendapat tiket dari partai politik untuk diajukan sebagai calon, itu bukan wilayah KPU tapi domain partai politik,”

sertifikat uji publik. Siapa dari dua atau lebih bakal calon yang telah mengikuti uji publik itu yang akan diajukan partai sebagai calon kepala daerah, itu menjadi kewenangan penuh partai politik.

Perppu tetapi masih ada beberapa hal yang membutuhkan penjelasan lebih lanjut. Misalnya, soal keanggotaan tim uji publik dari unsur akademisi dan tokoh masyarakat. Sebab dalam Perppu tidak disebutkan sama sekali bagaimana kriteria akademisi dan tokoh masyarakat yang akan menjadi tim uji publik.

Komisioner KPU Hadar Nafis Gumay mengatakan, uji publik tidak sepenuhnya dapat memberikan pemahaman kepada masyarakat tentang kemampuan calon kepala daerah. Informasi tentang kandidat dapat dipoles sedemikian rupa oleh media. “Nanti kami akan mengatur sedemikian rupa agar penyampaian informasi tentang kandidat seimbang,” imbuh Hadar. Meski uji publik telah diatur dalam

n Juri Ardiantoro, Komisioner KPU Edisi Desember 2014

Suara KPU

Pelaksanaan pilkada membutuhkan koordinasi yang baik dengan institusi lain. Misalnya, koordinasi dengan Kementerian Dalam Negeri untuk peningkatan kualitas data pemilih dan mekanisme uji publik.

Selain persoalan uji publik, kegiatan kampanye juga butuh pengaturan yang lebih detail dari KPU. Sebab, kegiatan kampanye dalam bentuk debat publik, kampanye di media massa, penyebaran alat peraga, dan penyebaran bahan kampanye difasilitasi oleh KPU dengan biaya dari Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN). Namun ada beberapa metode kampanye yang pembiayaannya menjadi beban kandidat seperti pertemuan terbatas dan pertemuan tertutup. Komisioner KPU lainnya, Juri Ardiantoro, mengutarakan pelaksanaan pilkada membutuhkan koordinasi yang baik dengan institusi lain. Misalnya, koordinasi dengan Kementerian Dalam Negeri untuk peningkatan kualitas data pemilih dan mekanisme uji publik.

Foto: Dosen Humas

Wawancara

n S i g i t P a m u n g k a s:

Pemilihan Langsung Telah Jadi Khazanah Demokrasi Indonesia Nasib Peraturan Pemerintah Pengganti Undang Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang pemilihan dalam Perppu perlu disikapi dengan serius oleh KPU. Pertama, penyelenggaraan pemilihan gubernur, bupati dan walikota yang harus digelar secara serentak tahun 2015 untuk gubernur, bupati dan walikota tergantung keputusan politik di DPR. Namun Komisi Pemilihan Umum (KPU) tetap menjadikannya sebagai dasar persiapan penyelenggaraan pemilihan yang direncanakan serentak tahun 2015. KPU tak punya pilihan lain. Perppu merupakan satu-satunya kerangka hukum yang tersedia saat ini. Ada sejumlah isu penting daerah yang masa jabatannya akan habis pada tahun 2015. Kedua, mekanisme uji publik sebagai bagian dari tahapan penyelenggaraan pemilihan. Ketiga, pembiayaan pemilihan yang masih tergantung dengan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) yang dikhawatirkan menjadi alat politik bagi incumbent (pejabat yang sedang menjabat) untuk menekan penyelenggara pemilu. Bagaimana KPU menyikapi sejumlah persoalan tersebut, inilah wawancara SUARA KPU dengan Komisioner KPU RI Sigit Pamungkas : Perppu Pemilihan Gubernur, Bupati

Foto:Dosen Humas

dan Walikota masih akan dibahas dan diputuskan DPR. Sambil menunggu pembahasan serta putusan di DPR, sejauh ini apa yang telah dilakukan oleh KPU untuk mempersiapkan Pilkada serentak 2015 ? Adanya Perppu menjadi landasan KPU bekerja mempersiapkan tahapan pilkada karena Perppu adalah hukum positif meskipun keberlanjutannya sangat tergantung kepada penerimaan DPR. Dalam kerangka itu, KPU melakukan sejumlah hal.

terdapat pengaturan yang berbeda dari rezim pemilihan kepala daerah sebelumnya. Ketiga, KPU merumuskan itu dalam draft naskah PKPU. Terakhir, KPU juga berkoordinasi dengan Kementerian Dalam Negeri membicarakan berbagai aspek penyelenggaraan pilkada serentak ini.

Pertama, mengidentifikasi pengaturan tindak lanjut yang diamanatkan Perppu. Setidaknya ada 12 peraturan yang harus dipersiapkan KPU dalam pelaksanaan pilkada. Kedua, KPU memetakan isu-isu strategis terkait dengan pengaturan yang akan dimuat dalam PKPU.

Bagaimana mekanisme pelaksanaan Pilkada serentak itu ? Pilkada serentak didefinisikan sebagai penyelenggaraan pilkada serentak secara nasional terhadap daerah-daerah yang jabatan kepala daerahnya habis pada satu kurun waktu tertentu. Perppu mengatur bahwa pilkada serentak dikonsentrasikan pada tiga titik waktu, yaitu tahun 2015, 2018, dan 2020.

Ada banyak hal yang harus diubah dan didiskusikan secara mendalam karena

Pilkada serentak tahun 2015 diperuntukkan bagi daerah-daerah yang masa jabatan

Pilkada serentak tahun 2015 diperuntukkan bagi daerah-daerah yang masa jabatan kepala daerahnya habis pada tahun 2015. Sementara itu, bagi daerah-daerah yang masa jabatan kepala daerahnya habis pada tahun 2016 sampai dengan 2018 dilaksanakan pada tahun 2018. Edisi Desember 2014

Suara KPU

Wawancara

Uji publik bertujuan untuk mengukur integritas dan kompetensi bakal calon. Klarifikasi tanggapan dan masukan masyarakat menyangkut bakal calon juga turut menjadi materi uji publik. kepala daerahnya habis pada tahun 2015. Sementara itu, bagi daerah-daerah yang masa jabatan kepala daerahnya habis pada tahun 2016 sampai dengan 2018 dilaksanakan pada tahun 2018. Seluruh daerah-daerah di Indonesia kemudian akan melaksanakan pilkada serentak pada tahun 2020. Yang dipersiapkan KPU saat ini penjadwalan pilkada serentak 2015. KPU merancang keserentakan waktu pelaksanaan pilkada putaran pertama, dan melihat kemungkinan keserentakan putaran kedua. Jika ada pilkada putaran kedua direncanakan digelar pada tahun 2016. Selain itu, KPU juga sedang mengkaji untuk jadwal pelantikan secara serentak. Di dalam Perppu terdapat aturan yang menyebut calon gubernur, bupati dan walikota disyaratkan menjalani uji publik. Bagaimana mekanismenya dan seberapa besar peran KPU dalam uji publik tersebut ?

pencalonan. Lantas, sejauh mana uji publik itu mempengaruhi pencalonan? Memang demikian aturannya dan itu menjadi salah satu titik lemah Perppu ini. Positifnya adalah nanti tidak ada calon dadakan yang muncul di menit-menit terakhir pendaftaran calon. Publik jauh-jauh hari sudah tahu siapa yang akan maju baik dari calon perseorangan maupun partai politik. Khusus untuk calon dari partai politik, publik dapat memberikan masukan mengenai siapa yang tepat untuk diusung. Dengan demikian, partai secara tidak langsung â&#x20AC;&#x2DC;dipaksaâ&#x20AC;&#x2122; untuk tidak melakukan rekruitmen secara serampangan. Sejauh ini, apa kendala yang ditemui

Uji publik bertujuan untuk mengukur integritas dan kompetensi bakal calon. Klarifikasi tanggapan dan masukan masyarakat menyangkut bakal calon juga turut menjadi materi uji publik. Mereka yang telah mengikuti uji publik kemudian akan mendapatkan surat keterangan telah mengikuti uji publik, yang hanya berlaku sebagai pemenuhan syarat calon di lokasi pemilihan dilaksanakannya uji publik. Di dalam Perppu juga disebutkan uji publik tidak menggugurkan

Pilkada sendiri sebenarnya bukan sesuatu yang baru bagi daerah. Jadi pada dasarnya daerah siap. Memang ada hal yang harus dikonsolidasikan terhadap seluruh KPU di daerah supaya pilkada serentak dapat berlangsung dengan baik. Sebab, beberapa perubahan dalam pengaturan pilkada membawa dampak pada program dan anggaran. Termasuk pemahaman KPU di daerah menyangkut regulasi yang nanti dibuat KPU. Ini yang perlu daerah perkuat. Dari segi anggaran, bagimana mekanismenya dalam pelaksanaan pilkada serentak? Khusus pilkada serentak tahun 2015 berasal dari APBD setempat. Sedangkan pilkada di periode berikutnya dibiayai oleh APBN. Anggaran ini menjadi isu penting karena ada saja masalah yang menggelayutinya. Pengalaman pilkada sebelumnya, ada daerah yang pemdanya mengalokasikan dibawah standar kebutuhan dan sulit mencairkan anggaran. Bahkan ada juga yang menjadikannya sebagai alat menekan pelaksanaan pilkada.

Uji publik dilaksanakan paling lambat tiga bulan sebelum pendaftaran calon dibuka. Uji publik ini adalah tiket wajib bagi mereka yang ingin menjadi calon kepala daerah. Ia menjadi bagian syarat calon. Pelaksanaannya secara terbuka dengan melibatkan 5 orang dari unsur akademisi, komisioner, dan tokoh masyarakat.

Sejauh ini, bila merujuk pada pemetaan KPU, daerah mana saja yang dinilai telah siap melaksanakan pilkada serentak?

KPU terkait rencana pelaksanaan Pilkada serentak tahun depan? Sejauh ini KPU sedang mempersiapkan segala sesuatunya dengan baik. KPU juga memikirkan bagaimana hal-hal positif dalam pelaksanaan pemilu 2014 dapat diadopsi dalam pelaksanaan pemilihan kepala daerah serentak. Bagaimana kesiapan KPU sendiri bila Perppu Pilkada kelak ditolak DPR? KPU adalah pelaksana undang-undang. Kita siap apa pun keputusannya. DPR kita harapkan mendengar suara rakyat.

Apa harapan anda kepada DPR yang akan membahas dan memutuskan nasib Perppu Pilkada tersebut? Pemilihan langsung sesungguhnya telah menjadi khasanah demokrasi dan kekayaan Indonesia di mata dunia. Selain itu elemen-elemen pro demokrasi dan rakyat juga melihat pemilihan langsung bukan jalan sesat. Saya tidak mengingkari bahwa ada beberapa kekurangan praktik pilkada namun itu sesuatu yang dapat diperbaiki. Harapan saya, pilkada ini praktik yang baik yang mesti dilanjutkan sembari memperbaiki yang kurang. DPR Insya Allah membaca dan mendengar gema demokrasi ini. Edisi Desember 2014

Suara KPU

Wawancara

n Ari Junaedi:

Uji Publik Wajib Menekankan Komitmen Anti KKN Sebelum diterima atau ditolak oleh DPR dalam masa sidang Januari 2015, Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang (Perppu) Nomor 1/2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota tetap saja menjadi wacana publik yang menarik untuk disimak. Meski memang, melihat situasi di DPR saat ini, hampir bisa dipastikan Perppu yang diterbitkan Presiden SBY pada 2 Oktober lalu itu akan diterima DPR. SUARA KPU. Di luar itu, ada hal lain yang juga menarik yang tertuang dalam Perppu. Dalam Pasal 38 disebutkan, calon kepala daerah wajib mengikuti uji publik dalam pemilihan kepala daerah di tahun 2015. Muncul pertanyaan, seberapa besar dampak yang ditimbulkan dari aktifitas uji publik pemilihan kepala daerah ini. Apakah ini akan menjadi semacam formalitas belaka, atau memang sungguh-sungguh.

peneguhan terhadap pelaksanaan pilkada secara langsung yang menjadi roh dari semangat kita melaksanakan demokrasi. Perppu Pilkada menjadi katup pengaman terhadap pelaksanaan pesta demokrasi. Jika pilkada dikembalikan

menjadi kepala daerah. Bagaimana pandangan Anda terkait dengan uji publik bagi kepala daerah yang termuat dalam Perppu tersebut?

Suara KPU pun berhasil mewawancarai DR. Ari Junaedi, pengajar program S2 Universitas Indonesia, S2 Magister Ilmu Komunikasi Universitas Diponegoro, S2 Universitas Dr. Soetomo Surabaya, dan S2 Universitas Persada Indonesia Indonesia YAI Jakarta. Berikut petikan wawancaranya : Bagaimana pandangan Anda terkait dengan Perppu Pilkada yang hingga saat ini masih menjadi wacana menarik? Perppu Pilkada adalah langkah legal dari Pemerintahan era SBY untuk melakukan koreksi atas ‘kesalahan’ pilihan politik Fraksi Demokrat saat dilakukan voting tentang Rancangan Undang-Undang (RUU) pemilihan kepala daerah secara langsung. Perppu Pilkada juga memuat revisi atas kelemahan-kelemahan yang ada di undang-undang tentang pilkada. Apakah menurut Anda ada hubungan antara Perppu ini dengan proses konsolidasi demokrasi di Indonesia? Ya jelas. Perppu Pilkada adalah sikap Edisi Desember 2014

Suara KPU

pada pilihan elit-elit di parlemen daerah sama saja dengan menyuburkan oligarki (pemerintahan yang dipegang elit-elit kecil) dalam politik. Calon yang muncul hanyalah titipan partai dan kader partai sehingga menutup peluang munculnya pemimpin alternatif. Saya tidak bisa membayangkan kalau pilkada lewat DPRD figur seperti Abdullah Azwar Anaz di Banyuwangi, Tri Rismaharinidari Surabaya, Nurdin Abdullah dari Bantaeng, Ridwan Kamil dari Bandung, Bima Arya dari Bogor dan Ganjar Pranowo dari Jawa Tengah akan mucul

Uji publik menjadi esensi penting dari Perppu Pilkada dan menjadi alat seleksi yang bisa dipertanggungjawabkan secara akademis maupun sosial. Justru melalui esensi publik kadar kemampuan calon kepala daerah diuji kemampuannya melalui panel yang berintikan sosok-sosok yang kapabel. Uji publik juga menjadi filter hadirnya calon kepala daerah yang tidak layak memimpin. Sebagaimana kita ketahui, ada kepala daerah yang terindikasi terlibat kasus korupsi bahkan ada yang sudah divonis pengadilan.

Wawancara adalah integitas dan komitmennya sebagai ‘wacth dog’ (anjing penjaga) bagi tegaknya demokrasi. Istilahnya seperti sapu yang akan membersihkan halaman maka sapu tersebut harus benar-benar bersih dari debu guna menyapu halaman yang penuh debu. Dengan komposisi yang ‘ganjil’ dalam hal jumlah anggota maka keputusan uji publik bisa dianggap sahih dan kredibel dalam hal putusan diambil melalui jalan voting. Uji publik harus berjalan transpa ran dan bisa diakses publik sehingga bisa dikontrol oleh masyarakat dan media. Dalam Perppu hasil uji publik tidak menggugurkan pencalonan. Tanggapan Anda?

Apa yang paling signifikan dan penting dalam uji publik tersebut? Dalam uji publik yang harus ditekankan adalah komitmen sikap anti KKN dari calon kepala daerah. Yang tidak kalah pentingnya adalah uji kemampuan secara akademis, psikologis dan sosial terhadap calon kepala daerah. Sudah menjadi keniscayaan, kepala daerah hendaknya mengedepankan sikap pamong yang bisa ‘mengemong’ warganya dan layak menjadi tokoh panutan di tengah-tengah masyarakat. Kita berharap lahirnya tipe kepemimpinan ideal seperti Khalifah Umar bin Khatab, dan mantan Presiden Iran Ahmadinejad. Kepala daerah hendaknya mendahulukan kepentingan umum dari pada kepentingan pribadi dan kerabatnya. Apalagi kepentingan partai yang mengusungnya Dalam Perppu disebutkan, uji publik dilakukan oleh lima komponen yang terdiri dari dua akademisi, dua tokoh masyarakat dan anggota KPUD. Apakah ini sudah cukup ideal? Dengan komposisi terdiri atas dua akademisi, dua tokoh masyarakat dan anggota KPU provinsi/kabupaten kota, saya rasa tim penguji publik sudah ideal. Dari sisi akademis dan pengetahuan, kehadiran akademisi bisa menggali kemampuan intelektual calon kepala daerah.

Demikian juga keterwakilan tokoh masyarakat bisa menjadi penyaring kepekaan calon kepala daerah terhadap masalah-masalah sosial dan kompleksitas masalah kemasyarakatan. Sedangkan keterwakilan anggota komisi kemilihan umum daerah dalam proses uji publik menjadi penyeleksi administrasi pengajuan calon kepala daerah. Yang menjadi idealisasi dari uji publik

Sangat ‘lucu’ jika rekomendasi yang dihasilkan uji publik tidak menggugurkan pencalonan, mengingat semua proses tahapan pengujian telah dilakukan secara akuntabel dan transparan. Pilkada langsung hendaknya dimaknai rakyat dengan gembira sekaligus bermanfaat dalam penguatan sendisendi kehidupan demokrasi. Karena itu, uji publik harusnya tidak sekedar asesoris tetapi menjadi penentu seseorang layak atau tidak layak menjadi calon kepala daerah.

Nama : Dr. Ari Junaedi, M.Si Tempat/tanggal lahir : Malang, 19 November 1967 Pendidikan: S1 Kimia Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam Universitas Indonesia S1 Fakultas Hukum Universitas Indonesia S2 Magister Ilmu Komunikasi Universitas Indonesia S3 Ilmu Komunikasi Universitas Padjadjaran PENELITIAN DISERTASI: Studi Interaksi Simbolik dan Komunikasi Politik Para Pelarian Politik Tragedi Politik 1965 di Mancanegara Pekerjaan dan Aktivitas KARIR: Pengajar S2 Universitas Indonesia Pengajar S2 Magister Ilmu Komunikasi Universitas Diponegoro Pengajar S2 Universitas Dr Soetomo, Surabaya PengajarS2 Universitas Persada Indonesia Indonesia YAI, Jakarta Pembicara pada berbagai seminar dan diskusi nasional Nara sumber komunikasi politik dari media massa nasional dan internasional Penghargaan: World Custom OrgizationSertificate of Merit 2014 Edisi Desember 2014

Suara KPU

suara Sosok

n Arief Budiman

Demokrasi Itu Harus Diperjuangkan foto: Dosen Humas KPU RI

Arief Budiman memiliki segudang pengalaman di dunia kepemiluan. Dua periode mengemban tugas sebagai komisioner KPU di Provinsi Jawa Timur telah menempa dirinya menjadi seorang komisioner KPU RI yang tangguh. Arief memiliki pemahaman dan kemampuan yang baik tentang aspek teknis dan dinamika politik penyelenggaraan Pemilu. SUARA KPU. Setelah berhasil menumbangkan rezim Soeharto, 21 Mei 1998, mahasiswa mendesak percepatan pelaksanaan Pemilihan Umum (Pemilu). Kepentingan utama digelarnya Pemilu sebelum tahun 2003 adalah untuk mengembalikan kepercayaan publik, termasuk dunia internasional terhadap pemerintahan. Produk Pemilu tahun 1997 mengalami krisis legitimasi karena digelar di era Soeharto yang menjalankan kekuasaan secara otoriter. Setelah sidang istimewa MPR tahun 1998 yang memutuskan menggelar Pemilu Tahun 1999, mahasiswa mulai konsentrasi dengan rencana penyelenggaraan Pemilu. Sejumlah tokoh gerakan mahasiwa masuk ke dalam tim revisi Undang Undang Partai Politik atau tim tujuh dan tim seleksi partai politik atau tim sebelas. Sebagian lagi membentuk dan bergabung dengan lembaga pemantau Pemilu untuk memastikan Pemilu 1999 berjalan langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil. Salah satu jaringan pemantau Pemilu yang aktif mengawal Pemilu 1999 adalah University Network for Free and Fair Election (UNFREL) yang dibentuk pada 5 Desember 1998. UNFREL yang merupakan wujud kerja sama 14 Perguruan Tinggi di Indonesia menerjunkan relawan ke berbagai wilayah di Indonesia untuk mengawal Pemilu pertama pasca orde baru. UNFREL tidak ingin tindakan manipulatif yang terjadi dalam setiap Pemilu pada era orde baru kembali terulang di era reformasi. Di Jawa Timur, seorang aktivis mahasiswa, bernama Arief Budiman bergabung ke dalam wadah UNFREL. Edisi Desember 2014

Suara KPU

Pengalamannya yang panjang dalam aktivitas kemahasiswaan menjadikan dirinya didaulat sebagai koordinator UNFREL untuk wilayah Jawa Timur. Arief memberikan pembekalan dan mengkoordininir sejumlah relawan untuk memantau tahapan demi tahapan Pemilu, khususnya pemungutan dan penghitungan suara di tempat pemungutan suara (TPS) di provinsi di ujung Pulau Jawa itu. Menurut Arief, menjamurnya lembaga pemantau Pemilu pada tahun 1999 merupakan gejala positif bagi negara yang baru memasuki era demokrasi. Kegiatan pemantauan di berbagai wilayah Indonesia, termasuk Jawa Timur telah memberikan kontribusi dalam peningkatan kualitas penyelenggaraan Pemilu. Distorsi suara rakyat yang terjadi selama orde baru dapat dicegah. Secara umum, hasil Pemilu 1999, telah menggambarkan kehendak rakyat yang genuine. Setelah berkutat dalam aktivitas pemantauan Pemilu tahun 1999, jalan hidup Arief Budiman seakan tak dapat dilepaskan dari dunia kepemiluan. Arief yang sebelumnya berada di luar sistem sebagai pemantau Pemilu, sejak tahun 2003 bertransformasi menjadi bagian dari penyelenggara Pemilu. Arief tertarik masuk Komisi Pemilihan Umum (KPU) karena ada perubahan besar-besaran dalam kelembagaan penyelenggara Pemilu. Sejak tahun 2003, unsur partai politik dan pemerintah dalam keanggotaan KPU dihapus. KPU bertransformasi menjadi lembaga yang bersifat nasional, tetap dan mandiri. Keanggotaannya direkrut dari kalangan profesional.

Arief selama dua periode menjadi anggota KPU Provinsi Jawa Timur. Dia telah ditempa mengelola serangkaian peristiwa elektoral, mulai dari Pemilu DPR, DPD dan DPRD, Pemilu Presiden dan Wakil Presiden secara langsung pertama tahun 2004 dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Timur. Rentetan peristiwa elektoral itu telah menjadikan Arief Budiman‘khatam’dengan kepemiluan baik menyangkut electoral system (sistem Pemilu), electoral process (tahapan Pemilu) dan electoral law (kerangka hukum Pemilu). Selama 10 tahun menempa diri sebagai komisioner KPU di Jawa Timur, tahun 2012 Arief ‘menjajal’ seleksi KPU RI. Setelah melewati serangkaian tahapan seleksi yang panjang dan sangat melelahkan, Arief terpilih menjadi satu dari tujuh anggota KPU RI periode 20122017. Seleksi akhir di DPR, Arief berada diurutan ketiga dengan perolehan suara, 43 suara. “Selama di Jawa Timur itu kan seperti kawah candradimuka sebelum masuk ke Jakarta,” kata Arief, suatu ketika. Menurut Arief demokrasi itu harus diperjuangkan. Kualitas demokrasi tidap dapat diserahkan sepenuhnya kepada penyelenggara Pemilu. Perlu kontribusi dari semua pihak baik pemerintah, peserta pemilu dan masyarakat untuk turut merawat tumbuh kembangnya demokrasi. Arief berkeyakinan peran dari para stakeholders akan mempercepat terwujudnya demokrasi yang terkonsolidasi. Demokrasi yang tidak sekadar bertumpu pada pemenuhan aspek-aspek prosedural, tetapi bergerak menuju demokrasi yang substansial. (Amel)

suara Sosok

hal terpenting bagi penyelenggara pemilu adalah sikap independensi, tidak bisa diintervensi oleh apapun dan siapapun. Dan terus memperjuangkan demokrasi. Hal itu yang dia terapkan selama menjabat anggota KPUD. Nama: Arief Budiman Pendidikan: • SDN Perak Utara II No.59 Surabaya, 1987 • SMPN 2 Surabaya, 1990 • SMAN 9 Surabaya, 1993 • Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya, 2000 • Universitas Airlangga Surabaya, 2002 • Universitas Gadjah Mada Yogyakarta, 2010 Karir: • Peneliti Jawa Pos Institute of Pro Otonomi • Wiraswasta • Anggota KPU Provinsi Jawa Timur • Anggota KPU RI Organisasi: • Ketua I OSIS SMA Negeri 9 Surabaya (1991) • Ketua Bidang I Senat Fakultas Sastra Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya (1995) • Pengurus Badan Perwakilan Mahasiswa (BPM) Fakultas Sastra Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya (1996) • Ketua Himpunan Mahasiswa Hubungan Internasional Universitas Airlangga Surabaya (1997) • Chairman Of English Conversation Club Faculty Of Letters University Of 17 Agustus 1945 Surabaya (1996) • Delegasi Universitas Airlangga pada pertemuan Mahasiswa Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik se-Indonesia di Surabaya (1997) • Delegasi Kunjungan Ilmiah dan Budaya Mahasiswa Hubungan Internasional Universitas Airlangga Ke University Malaya (Malaysia) (1997) • Koordinator Bidang I Badan Pekerja Senat Mahasiswa Universitas Airlangga Surabaya (1997) • Koordinator University Network For Free And Fair Election – Jawa Timur (UNFREL Jatim), Pemantau Pemilu 1999 • Direktur Eksekutif National Network For Democracy Empowerment – Jawa Timur (NaNDE – Jatim) (1999) • Anggota Badan Pekerja Forum Kota Surabaya (2000) • Ketua Ikatan Alumni Sarjana Hubungan Internasional Universitas Airlangga Surabaya (2003) • Sekretaris Tim Pemulihan Paska Kebakaran Pasar Turi Surabaya (2007) • Ketua Tim Pemulihan Paska Kebakaran Pasar Turi Surabaya (2008) • Wakil Sekretaris Lembaga Hikmah dan Kebijakan Publik Pimpinan Wilayah Muhammadiyah JawaTimur Periode 2010 – 2015 • Majelis Pengurus Ikatan Cendekiawan Muslim Indonesia Wilayah JawaTimur, Bidang Pengembangan Peran Kebangsaan dan Politik Ummat, (2011) Pengalaman mendukung tugas kepemiluan: • Koordinator University Network For Free And Fair Election – Jawa Timur (UNFRELJatim), Pemantau Pemilu 1999 • International Observer At Taiwan Legislative Election,ANFREL (Asian Network For Free Elections), (2004) • Participant in the International Visitor Leadership Program Of The United States Department Of State, on “Accountability in Goverment and Business”, (2005) • Participant in BRIDGE (Building Resources in Democracy, Governance and Elections) Module Training, (2011) • Sekretaris Dewan Kehormatan KPU Provinsi Jawa Timur, (2011) • Participant International Conference on Voter Registration, (2012) • Peserta Diskusi Panel Pengurangan Jumlah Anggota fraksi ABRI di DPR dalam Perspekti fHukum dan Politik (1995) • Participant in “One-Day International Seminar on American Studies”, (1998) • Peserta Diskusi Panel Format Politik ABRI Masa Depan, (1998) • Peserta Seminar Nasional: “Pemilu Lokal – Reformasi KPU”, (2000) • Peserta Konsultasi Nasional “Evaluasi Pelaksanaan Pemilihan Umum Tahun 1999”, (2001) • Peserta aktif Workshop merumuskan Model SistemPemilu di Indonesia (2002) • Peserta Diskusi Publik dan Simulasi “Pemilihan Legislatif & Pemilihan Presiden”, (2003) • Peserta Seminar Nasional “Kedaulatan Rakyat Dalam menyongsong Pelaksanaan Pemilihan Umum Tahun 2004”, (2003) • Pembicara dalam Seminar Sehari “Mengurai Potensi Konflik Pilgub: Mewujudkan Pilgub yang Demokratis, Berkeadaban dan Damai (Nir-Kekerasan)” (2007) • Pembicara dalam Kegiatan Pelatihan Kepemimpinan, Wisata Parlemen Pendidikan untuk Pemula, dan Kunjungan ke Redaksi Jawa Pos SMA se-Surabaya Sidoarjo (2008) • Pembicara Workshop “Menyongsong Pemilu tahun 2014 Menuju Pesta Demokrasi Modern yang Demokratis” (2009) • Partisipan dalam Expert Meeting Kajian dan Tindak Lanjut Perempuan dalam Pemilukada 2010: “Kandidasi Perempuan di JawaTimur dan Sulawesi Utara”, (2010)

Edisi Desember 2014

Suara KPU

suara Sosok

Foto-foto: Dosen Humas KPU RI

n Arif Rahman Hakim

Bawa Prinsip Kerja Tuntas Pria kelahiran Brebes, Jawa Tengah pada 12 Maret 1966, ini dikenal sebagai pekerja keras. Bila diberi tanggung jawab, ia berprinsip harus tuntas. Penyelesaian pekerjaan pun tak mau ditunda-tunda. Begitu ada pekerjaan, langsung ia selesaikan. SUARA KPU. Pria yang dimaksud adalah Arif Rahman Hakim yang kini dipercaya menjadi Sekretaris Jenderal (Sekjen) Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI. Sejak mengemban amanah sebagai Sekjen KPU pada Februari 2013 lalu, Arif Rahman Hakim memiliki keinginan membenahi sejumlah hal di tubuh lembaga penyelenggara pemilu itu.

jenderal KPU tak diragukan lagi. Arif memiliki pengalaman panjang di birokrasi pemerintahan. Sebelum menjadi sekjen, Arif telah dipercaya memegang sejumlah posisi penting di Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) dan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah (LKPP).

“Banyak hal yang perlu dibenahi di KPU. Peningkatan kualitas sumber daya manusia serta perbaikan sarana dan prasarana di semua satuan kerja (satker) mutlak diperlukan untuk mendukung peningkatan kualitas dukungan teknis Pemilu,” ujarnya.

Komitmen dan kemampuan Arief Rahman Hakim untuk menata sekretariat Edisi Desember 2014

Suara KPU

Sejumlah posisi penting dan strategis yang pernah dijabat Arief di Bappenas yaitu, Kepala Sub Direktorat Kualitas Tenaga Kerja di Bappenas pada Tahun 2008 dan Kepala Sub Direktorat Analisis Ekonomi Bappenas tahun 2002-2008. Di LKPP, Arief pernah menjabat sebagai Direktur Bina Sertifikasi Profesi pada

suara Sosok Direktorat Bina Sertifikasi Profesi LKPP pada periode 2008-2012 dan Kepala Biro Perencanaan, Organisasi dan Tata Laksana pada tahun 2013 sebelum akhirnya ‘hijrah’ ke KPU pada tahun yang sama. Menurut Arief, KPU sebagai lembaga yang sangat strategis membutuhkan sumber daya manusia yang handal. Untuk itu, serangkaian program peningkatan kapasitas telah disiapkan. Salah satunya mengirim sejumlah pegawai KPU untuk mengikuti kursus singkat kepemiluan di luar negeri. “KPU butuh kepercayaan yang besar dari publik. Kinerjanya dari waktu ke waktu harus ditingkatkan. Salah satu langkah yang telah kita lakukan dengan cara mentransformasikan KPU menjadi

lembaga yang terbuka, akuntabel dan aksesibel. Dalam rangka itu, kebutuhan sumber daya manusia yang handal mutlak diperlukan,” ujarnya. Pria lulusan Teknik Industri ITB dan University of Illinois Amerika Serikat itu mengatakan selain persoalan sumber daya manusia, sarana dan prasarana KPU juga membutuhkan pembenahan. KPU di sejumlah daerah belum memiliki gedung yang permanen. Selain gedung, hal lain yang mendesak untuk dibenahi adalah infrastruktur komunikasi. KPU dengan jumlah satker yang sangat bayak, mencapai 533 satker membutuhkan fasilitas komunikasi yang baik untuk memudahkan koordinasi dan supervisi penyelenggaraan setiap

tahapan Pemilu. Meski saat ini fasilitas yang tersedia di KPU belum maksimal, Arief enggan mengeluh. Arief berprinsip mengoptimalkan sumber daya yang ada sambil menata dan menyediakan berbagai kebutuhan yang diperlukan untuk perbaikan kinerja secara keseluruhan. “Fasilitas yang tersedia di KPU belum sepenuhnya sempurna. Tapi situasi yang demikian bukan alasan untuk bekerja asal-asalan. Dimanapun kita berada dan apapun kondisinya, kita harus berupaya memberikan karya yang terbaik. Setiap tugas yang diamanahkan harus dikerjakan sampai tuntas,” tukasnya. (Amel)

Nama

Ir. Arif Rahman Hakim, MS

NIP

19660312 199203 1 004

Pangkat/Golongan

Pembina Utama Madya /IV d

Tempat dan Tanggal lahir

Brebes, 12 Maret 1966

Jenis Kelamin

Laki-Laki

Agama

Islam

Pekerjaan

Sekretaris Jenderal KPU Periode 2013 - Sekarang

S-2 : Policy Economics, University of Illinois at Urbana Champaign, USA 1999

A. RIWAYAT PENDIDIKAN Riwayat Pendidikan

S-1 : Teknik Industri, ITB, 1990

Pengalaman Pekerjaan:

Kepala Biro Perencanaan, Organisasi dan Tata Laksana, 2013, LKPP;

Direktur Bina Sertifikasi Profesi, Direktorat Bina Sertifikasi Profesi - LKPP,

2008 -2012 ;

Kepala Sub Direktorat Kualitas Tenaga Kerja, 2008, Bappenas;

Kepala Sub Direktorat Analisis Ekonomi, 2002 – 2008, Bappenas;

Kepala Sub Direktorat Analisis Harga dan Kelembagaan Ekonomi, 2001 –

2002, Bappenas;

Kepala Bagian Analisis Harga dan Kelembagaan Ekonomi, 2000 – 2001,

Bappenas;

Kasubbag Pengembangan Statistik Pada Bagian Pengembangan Statistik

dan Indikator Pembangunan pada Biro Analisa Ekonomi dan Statistik,

1994 – 2000, Bappenas;

Staf Perencana, 1992 – 1994, Bappenas.

B.Pengalaman Organisasi : Sekjen Ikatan Ahli Pengadaan Indonesia (IAPI) 2011-2013, Organisasi Profesi Ahli Pengadaan, Sekertaris Jenderal Yayasan Izatul Umah Al Qudwah, Organisasi Kemasyarakatan dengan aktifitas membantu pendidikan dasar dan pembinaan usaha mikro masyarakat kurang mampu 2009 - Sekarang.

Edisi Desember 2014

Suara KPU

Suara Imam Bonjol

Foto:Dosen Humas

Peserta Rakornas.

KPU Evaluasi Menyeluruh Penyelenggaraan Pemilu 2014 Komisi Pemilihan Umum (KPU) menggelar rapat koordinasi nasional (rakornas) pasca pemilihan anggota DPR, DPD dan DPRD serta pemilu presiden dan wakil presiden, Rabu (17/12) bertempat di Hall Ecovention Ecopark Ancol, Jakarta. Rakornas yang dihadiri Wakil Presiden RI Muhammad Jusuf Kalla ini bertujuan untuk melakukan evaluasi menyeluruh terhadap pelaksanaan pemilih DPR, DPD dan DPRD serta pemilu presiden dan wakil presiden tahun 2014. Komisioner KPU RI Divisi Humas, Data, Informasi dan Hubungan Antar Lembaga Ferry Kurnia Rizkiyansyah mengatakan, rakornas dihadiri ketua, anggota dan sekretaris KPU dari 33 provinsi serta ketua, anggota dan sekretaris KPU kabupaten/kota dari 497 daerah di Indonesia. â&#x20AC;&#x153;Rakornas bertujuan untuk mengevaluasi penyelenggaraan pemilu legislatif dan pmilu presiden, sekaligus melahirkan semangat baru bagi semua penyelenggara pemilu untuk bekerja lebih baik lagi pada penyelenggaraan pemilu di masa mendatang,â&#x20AC;? kata Ferry kepada Suara KPU, Rabu (17/12). Ferry menambahkan, rakornas sangat penting untuk Edisi Desember 2014

Suara KPU

mengetahui sejauh mana pemilu 2014 telah berhasil diselenggarakan dengan memenuhi kriteria pemilu yang demokratis, mengidentifikasi permasalahan-permasalahan yang dihadapi oleh KPU dalam penyelenggaraan pemilu 2014, serta menyampaikan rekomendasi untuk perbaikan pemilu serentak 2019 mendatang. â&#x20AC;&#x153;Yang tidak kalah penting mempersiapkan pemilihan gubernur, bupati dan walikota secara serentak tahun 2015 yang telah di depan mata,â&#x20AC;? ujarnya. Selain melakukan evaluasi terhadap penyelenggaraan pemilu, rakornas menjadi ajang pemberian penghargaan kepada penyelenggara pemilu di berbagai jenjang dan sejumlah stakeholders (pemangku kepentingan) yang dianggap memberikan kontribusi lebih pada perbaikan kualitas penyelenggaraan Pemilu. Penghargaan itu ditujukan untuk memotivasi para pihak agar pada pemilu berikutnya dapat meningkatkan partisipasinya

Suara Imam Bonjol dalam menyukseskan perhelatan demokrasi Indonesia. Sejumlah KPU provinsi dan kabupaten/kota yang mendapat penghargaan mengaku surprise dengan penghargaan tersebut. “Ya, kami surprise sekali, karena nggak membayangkan sama sekali bisa memperoleh KPU Award,” ujar Ketua KPU Kota Semarang. KPU Semarang diganjar penghargaan karena paling kreatif dalam sosialisasi pemilu sebab melibatkan pemilihan ketua OSIS di daerahnya. Untuk di tingkat provinsi, penghargaan diraih KPU Provinsi Bali. Ketua KPU Provinsi Bali Dewa Wiarsa Rakasandi juga mengaku terkejut ketika institusinya disebutkan berhak menerima penghargaan. “Ini anugerah yang luar biasa dari Tuhan Yang Maha Esa. Ini kerja keras semua pihak. Seluruh rakyat Bali punya andil besar menyukseskan jalannya pileg dan pilpres, sehingga dapat berjalan dengan lancar sesuai harapan,” ungkapnya. Perasaan gembira juga dirasakan Ketua KPU provinsi Gorontalo, Salahudin Pakaya. “Tak ada firasat apa pun. Ini takdir Allah bisa terpilih,” tuturnya usai menerima penghargaan pemenang kategori Daftar Pemilih Tetap (DPT) berkualitas tingkat provinsi. Demikian juga yang disampaikan oleh Ketua KPU kabupaten Bireun, Mukhtaruddin. “Ini semua tidak terlepas dari dukungan TNI/Polri, pimpinan parpol baik lokal maupun nasional, serta doa dan dukungan masyarakat Bireuen yang telah memberikan kepercayaan kepada KPU Bireuen dalam menyelenggarakan pemilu 2014 dengan aman, damai, jujur dan adil,” ucap Mukhtaruddin setelah menerima penghargaan kategori iklan layanan masyarakat kreatif tingkat kabupaten/kota. (Mel/Sof)

Berikut kategori beserta nama-nama pemenang yang diganjar penghargaan KPU. Kategori Transparansi Informasi Pemilu tingkat kabupaten/kota. Nominasi: Kota Denpasar, Kota Bogor , Mandailing Natal. Pemenang: Kota Bogor. Kategori Transparansi Informasi Pemilu tingkat provinsi. Nominasi: Sumatera Utara, Bali, Kalimantan Barat, . Pemenang: Bali. Kategori DPT Berkualitas tingkat kabupaten/kota. Nominasi: Sambas, Pandeglang, Jembrana Pemenang: Jembrana. Kategori DPT Berkualitas tingkat provinsi. Nominasi: Sulawesi Tenggara , Gorontalo, Bali. Pemenang: Gorontalo. Kategori Akses Pemilu tingkat kab/kota. Nominasi: Samosir, Kota Yogyakarta, Pare-Pare Pemenang: Kota Yogyakarta. Kategori Akses Pemilu tingkat provinsi: Nominasi: Jawa Barat, Provinsi DI Yogyakarta, Sulawesi Selatan. Pemenang: DI Yogyakarta. Kategori Iklan Layanan Masyarakat Kreatif tingkat kab/kota: Nominasi: KIP Bireun, Gorontalo, Sukamara. Pemenang: KIP Bireun. Kategori Iklan Layanan Masyarakat Kreatif tingkat provinsi. Nominasi: Bengkulu, DI Yogyakarta, Gorontalo Pemenang: Bengkulu. Kategori Pemilu Berintegritas Tingkat kab/kota. Nominasi: Indragiri Ulu, Kotamobagu, Majane. Pemenang: Kotamobagu. Kategori Pemilu Berintegritas Tingkat Provinsi. Nominasi: Kalimantan Barat, NTB, Bengkulu Pemenang: Kalimantan Barat.

Foto:Dosen Humas

Ketua KPU Husni Kamil Manik sedang memberikan sambutan disela-sela kegiatan Rakornas. Edisi Desember 2014

Suara KPU

Suara Imam Bonjol

Dubes Brasil Transfer Ilmu Pemilu Berbasis IT Negara Brasil berhasil menyelenggarakan pemilu berbasis komputer. Sistem ini aman, mudah dan simpel, selama kurang lebih 20 tahun kami tidak menemukan kendala yang cukup berarti baik di kota-kota maupun di pedalaman. Mungkin negara lain belum ada yang menyamai capaian ini. SUARA KPU. Duta Besar (Dubes) Brasil untuk Indonesia, Paulo Alberto Da Silveira Soares berbagi ilmu dan pengalaman tentang keberhasilan negaranya menyelenggarakan Pemilihan Umum (Pemilu) berbasis komputer selama kurang lebih 20 tahun. Soreas menjelaskan bahwa teknologi komputer yang digunakan oleh penyelenggara Pemilu di negaranya cukup simpel dan aman dari gangguan jaringan ataupun peretas. “Kami berhasil menyelenggarakan pemilu berbasis komputer. Sistem ini aman, mudah dan simpel, selama kurang lebih 20 tahun kami tidak menemukan kendala yang cukup berarti baik di kota-

kota maupun di pedalaman. Mungkin negara lain belum ada yang menyamai capaian ini,” tutur Soreas saat berkunjung di kantor KPU RI, Jalan Imam Bonjol, Jakarta, Senin (1/12). Dalam kunjungan itu Soreas bersama rombongan diterima langsung oleh Ketua KPU RI, Husni Kamil Manik, Sekretaris Jenderal KPU RI, Arif Rahman Hakim, dan Komisioner KPU RI, Hadar Nafis Gumay. Menurut dia, Indonesia dan Brasil memiliki kondisi geografis yang sama dalam penyelenggaraan Pemilu. Ia pun mengundang KPU RI guna melakukan kajian penyelenggaraan Pemilu berbasis komputer di negaranya.

“Brasil memiliki daerah pedalaman seperti daerah Papua, dan Maluku. Jika KPU ingin mengkaji penyelenggaraan pemilu, kami sangat terbuka untuk menjelaskan bagaimana Brasil menyelenggarakan pemilu menggunakan metode ini,” ujar Soreas. Merespon undangan tersebut, Ketua KPU RI sangat berterima kasih atas kunjungan Dubes Brasil dan perhatian negara-negara lain mengenai perkembangan sistem demokrasi di Indonesia. Husni melanjutkan bahwa sebenarnya KPU RI pernah ke Brasil pada September 2014 lalu, guna mengevaluasi pelaksanaan Pemilihan Presiden RI di sana Dalam kesempatan itu, KPU RI juga mendapat informasi tentang Pemilu Presiden di Brasil.

Dubes Brasil untuk Indonesia, Paulo Alberto Da Silveira Soares sedang berbincang dengan Ketua KPU Husni Kamil Manik Edisi Desember 2014

Suara KPU

Foto:Dosen Humas

Suara Imam Bonjol

Foto:Dosen Humas

“Kedutaan Indonesia berkomunikasi dengan KPU Brasil, dan mendapat undangan untuk menghadiri pemungutan suara di sana, tetapi karena tim harus pulang maka tidak jadi,” ungkap Husni. Ia menjelaskan, saat ini KPU sedang membentuk tim kajian untuk menerapkan sistem Pemilu yang tepat.

suara. Sejalan dengan pernyataan Ketua, Komisioner KPU RI, Hadar Nafis Gumay menyampaikan bahwa sistem Pemilu Indonesia sangat kompleks dan perlu penelitian lebih lanjut untuk menyusun aplikasi yang mumpuni dan tampilan yang bersahabat bagi pemilih.

“Saat ini KPU tengah membentuk tim kajian yang mengkaji penggunaan teknologi yang baik dan tepat guna dalam pelaksanaan Pemilu di Indonesia, kami (KPU) sangat berterima kasih atas kunjungan dan inisiasi ini,” tutur dia.

“Indonesia menggunakan sistem proporsional dengan daftar terbuka, yang menampilkan ratusan kandidat dalam satu surat suara dengan 15 partai, ditambah dengan tiga jenis surat suara. Itu yang menyulitkan kami dalam menyusun aplikasi yang baik dan adaptif bagi pengguna hak pilih,” tambah Hadar.

Mengenai kendala dalam Pemilu, Husni menyampaikan bahwa permasalahan KPU tidak hanya kondisi geografis. Menurutnya sistem Pemilu di Indonesia cukup kompleks sehingga butuh kajian mendalam jika KPU akan menggunakan teknologi berbasis komputer dalam proses pemungutan

Diakui Hadar, Brasil contoh negara yang berhasil menyelenggarakan Pemilu dengan bantuan IT yang baik selama 20 tahun tanpa halangan tertentu. Lewat tayangan sebuah video, Soreas lantas memperlihatkan sistem teknologi dalam pemungutan suara dan rekapitulasi

Pemilu di negaranya. Dari video tersebut, pemungutan suara tampak berjalan simpel dan juga penghitungannya dapat rampung dalam hitungan jam. “Tidak bermaksud menjual teknologi, ini murni bantuan dan melakukan transfer teknologi, dan melakukan transfer ilmu politik dalam penyelenggaraan Pemilu,”ucap Soreas. Hadar menambahkan, undangan Soreas merupakan momentum yang baik untuk KPU RI dalam mempelajari sistem Pemilu negara lain untuk memperoleh banyak referensi sebelum memutuskan metodologi apa yang akan digunakan nanti dalam penyelenggaraan Pemilu di Indonesia. Namun, lanjut Hadar, jika memang KPU akan menggunakan sistem komputer dalam penyelenggaraan pemilu maka harus inklusif dan bebas dari kepentingan manapun. Hal ini sematamata untuk menjaga pelaksanaan Pemilu di Indonesia tetap berintegritas dan dapat diterima oleh semua pihak. “Jika kami belum siap dan memaksakan penggunaan teknologi hal itu akan mempengaruhi kpu sebagai institusi penyelenggara Pemilu yang tidak kompeten,” tandasnya.[wid] Edisi Desember 2014

Suara KPU

Suara Imam Bonjol

KPU Tetap Pakai Pilkada Langsung Polemik Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) Nomor 1 Tahun 2014 yang diterbitkan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono ketika itu, yang sekarang di tangan DPR, tinggal menunggu waktu pengesahan. SUARA KPU. Sebagai penyelenggara Pemilu, Komisi Pemilihan Umum (KPU) hanya bisa bekerja berdasarkan hukum positif yang berlaku saat ini. KPU tidak ingin terlibat dalam polemik politik soal regulasi terkait pemilihan kepala daerah (Pilkada). KPU tidak ingin bekerja melampaui wewenang. Polemik Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) Nomor 1 Tahun 2014 yang diterbitkan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono ketika itu, yang sekarang di tangan DPR, tinggal menunggu waktu pengesahan. “Apakah Perppu Nomor 1 tahun 2014 (tentang pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota) ini ditolak (DPR) atau diterima, tapi kami selalu mengerjakan sesuatu sesuai fakta hukum positif. Sekarang yang ada ya Perppu Nomor 1, jadi kami tidak punya angan-angan untuk menyiapkan plan B,” tegas Komisioner KPU, Arief Budiman di Jakarta, Minggu (7/12). Saat ini, jelas Arief, KPU tengah bekerja untuk menyiapkan penyelenggaraan Pilkada serentak tahun 2015 secara langsung. Persiapan itu juga meliputi beberapa regulasi dalam bentuk Peraturan KPU di antaranya tahapan Pemilu, pemutakhiran data, pencalonan, hingga pembiayaan yang berbeda dari Pemilu sebelumnya.

kelompok atau partai tertentu saja. “KPU pasti akan menunggu apa yang dikeluarkan parlemen. Kita tidak mungkin menunggu orang per orang atau kelompok per kelompok, itu tidak mungkin. Kita tidak mungkin ikut-ikutan seperti itu,” katanya.

serentak berlangsung 2015. Ini karena targetnya, kepala daerah yang terpilih pada 2015 akan berakhir masa jabatannya pada 2020. Aturan ini dibuat agar mulai 2020 mendatang, penyelenggaraan pemilu bisa efektif dan efisien.

Arief mengaku hingga kini KPU belum menerima satu pun laporan dari daerah yang menolak Pilkada serentak. Justru yang ada, daerah cenderung setuju membahas dan memasukkan anggaran Pilkada serentak 2015 dalam APBD. Lebih lanjut Arief menekankan, Perppu Pilkada harus dimaknai secara utuh. Apalagi ada pasal yang mengatur bahwa Pilkada

“Oleh karena itu pelantikan seharusnya didesain 2015. Nanti di daerah-daerah itu pelantikannya berbeda-beda tanggalnya. Asal tidak melampaui tahunnya, it’s oke. Kalau sudah melampaui, akan mempengaruhi penetapan tanggal keserentakan di 2020. Kalau desain Perppu tercapai, nanti akan tercapai Pilkada yang efektif dan efisien,” jelas Arief.(Sof)

“Pengerjaan draft PKPU itu bisa dilakukan KPU dengan cepat karena tidak tergantung pada pihak lain. Kalau kapan (PKPU) itu diundangkan, itu baru ada faktor yang mempengaruhi, yaitu konsultasi dengan pemerintah dan DPR dan penomoran PKPU di Kementerian Hukum dan HAM,” ujarnya. Terkait dengan sikap sejumlah partai politik yang mendukung Pilkada lewat DPRD, Arief menegaskan, pihaknya tidak mau menanggapi berdasarkan pendapat Edisi Desember 2014

Suara KPU

Rakor persiapan Pilkada serentak di Jogja

Foto:Dosen Humas

Suara Imam Bonjol

KPU Jalin Kerja Sama dengan BinN dan IPC Komisi Pemilihan Umum (KPU) menjalin kerja sama dengan Building Resources in Democracy, Governance and Election/BRIDGE Indonesia Network (BInN) dan Indonesia Parliamentary Center (IPC) untuk meningkatkan sumber daya manusia di bidang kepemiluan. Hal itu dianggap penting demi perbaikan kualitas penyelenggara pemilu di masa-masa mendatang. Sementara kerjasama KPU dengan IPC dalam rangka Implementasi Undang Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang keterbukaan informasi publik, khususnya pada lembaga penyelenggara Pemilu. Kerjasama tersebut mencakup Standard Operational Procedure pengelolaan dan pelayanan informasi publik, konsultasi publik peraturan KPU tentang pengelolaan dan pelayanan informasi publik, Traning of Trainer bagi pejabat pengelola informasidan dokumentasi di Provinsi dan Kabupaten/Kota, dan pembuatan produk sosialisasi pelayanan informasi publik di KPU.

Foto:Dosen Humas

SUARA KPU. Kerja sama itu tertuang dalam Nota Kesepahaman (MoU) dalam Program Pembangunan Sumber Daya di Bidang Demokrasi, Tata Kelola dan Kepemiluan melalui program-program BRIDGE yang diteken Ketua KPU, Husni Kamil Manik dengan Kepala BInN, Abdul Azis dan IPC di Gedung KPU Jalan Imam

Bonjol, Jakarta, Jumat (28/11). Program tersebut termasuk penguatan kapasistas sumber daya manusia di lingkungan KPU RI, KPU Provinsi, KPU Kabupaten/Kota, dan Badan ad hoc penyelenggara Pemilu.

“Hasil pelatihan dengan Bridge merupakan bagian yang inheren (melekat) dengan KPU. Banyak anggota dan sekretariat KPU, baik di pusat maupun di daerah, yang sudah pernah mengikuti pelatihan Bridge. Sebenarnya, program (pelatihan) ini sudah berjalan sejak lama. MoU ini hanya tinggal akadnya (perjanjian tertulis, red) saja,” ujar Husni Kamil Manik dalam sambutannya pada acara penandatanganan MoU.

Penerapan E-Voting Butuh Uji Coba dan Konsensus KPU merasa penting membentuk tim pengkaji e-voting yang diisi orang- membentuk tim pengkaji e-voting yang diisi orang-orang bereputasi baik orang bereputasi baik dari berbagai kalangan. SUARA KPU. Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI tidak ingin tergesa-gesa menerapkan elektronik voting (e-voting) dalam pelaksanaan pemilihan umum (Pemilu). Menurut Ketua KPU RI Husni Kamil Manik, kerangka hukum yang tersedia dan kondisi masyarakat Indonesia yang sudah familiar dan adaptif dengan teknologi informasi dan komunikasi belum cukup sebagai argumentasi untuk menerapkan e-voting. “E-voting tidak otomatis dapat diterapkan pada pemilihan gubernur,

bupati, dan walikota tahun depan (2015). Implementasinya tidak sekadar mengadakan perangkat teknologi dan mendistribusikannya ke tempat pemungutan suara (TPS) serta mengajak masyarakat untuk berpartisipasi. Perlu ada sejumlah proses seperti diseminasi, percobaan, evaluasi dan konsensus dari peserta Pemilu,” terang Husni saat menjadi pembicara utama pada acara evaluasi penyelenggaraan Pemilu Tahun 2014 KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota se-Sumatera Barat di Pangeran Beach Hotel (Jumat,14/11). Untuk itulah, KPU merasa penting

dari berbagai kalangan. Meski peluang penerapan e-voting dalam pemilihan gubernur, bupati dan walikota yang direncanakan pada September 2015 tidak serta merta dapat dilaksanakan, tetapi penggunaan teknologi informasi untuk membantu kecepatan dan akurasi pelaksanaan setiap tahapan tetap diperlukan. Adopsi teknologi, kata Husni, akan membantu upaya KPU dalam menerapkan manajemen kepemiluan yang transparan, akuntabel, efektif dan efesien. KPU, kata Husni, penting menjaga dan menumbuhkan dua variabel demokrasi dalam pemilihan kepala daerah, yaitu kontestasi dan partisipasi. (Sop) Edisi Desember 2014

Suara KPU

Suara Imam Bonjol

Humas Garda Terdepan Diseminasi Informasi Kepemiluan Humas merupakan salah satu jembatan penting penghubung KPU dengan publik. Sebagai penyelenggara pemilu, KPU memiliki peran strategis, yang tidak bisa lepas dari dinamika yang ada di tengah-tengah masyarakat. Termasuk dapat menjadi wadah pelengkap sosialisasi persiapan pelaksanaan pilkada serentak. Foto:Dosen Humas

humas KPU perlu berkoordinasi dengan pihak mana pun. Seperti perguruan tinggi, LSM, instansi pemerintah, ormas, dan lain sebagainya. Semua itu dapat kita ajak kerjasama. Dan membangun citra kerja itu boleh-boleh saja yang tidak boleh itu membangun citra yang mengada-ngada,” ujarnya lagi. Sementara, tenaga ahli Direktorat Jenderal Informasi dan Komunikasi Publik, Subagyo menjelaskan, saat ini arus informasi sangat melimpah. Dan, hal itu sekarang ini dapat menimbulkan anomali ditengah-tengah masyarakat. “Saat ini ada kelebihan arus informasi dari berbagai sumber dan media, jika hal ini dibiarkan, akan terjadi anomali informasi yang dapat membingungkan masyarakat,” ujar dia.

Ketua KPU Husni Kamil Manik memberikan pengarahan kepada peserta Rakor Bakohumas.

Selain itu humas juga didorong untuk mampu menjadi garda terdepan dalam menyerap dan mendiseminasikan informasi kepemiluan bagi masyarakat luas. Oleh karena itu, KPU harus melakukan koordinasi dengan berbagai pihak untuk bekerjasama menyebarluaskan informasi tersebut, Dengan begitu masyarakat dapat menerima informasi kepemiluan secara berkelanjutan tanpa terputus di tengah jalan. Sekretaris Badan Koordinasi Hubungan Masyarakat (Bakohumas) Dirjen Informasi dan Komunikasi Publik, Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo), Helmi Manik, menjelaskan,

bahwa Hubungan Masyarakat (Humas) Komisi Pemilihan Umum (KPU) merupakan garda terdepan dalam penyebarluasan informasi kepemiluan. “Humas adalah garda terdepan dalam menyerap dan mendiseminasikan informasi kepemiluan bagi masyarakat luas,” tutur Helmi Manik. karena itu, sambung dia, KPU mesti bisa mengkoordinasikan seluruh pihak terkait untuk mengoptimalkan kerjasama penyebaran informasi kepemiluan ke tengah-tengah masyarakat. “Untuk mencapai kepercayaan, kerjasama dan dukungan masyarakat

Mencegah hal tersebut, humas perlu melakukan intervensi arus informasi, menurut Subagyo hal itu dapat dilakukan dengan menyusun agenda kebijakan seraya memperkuat kelembagaan humas itu sendiri. “Intervensi humas dapat dilakukan dengan cara berkoordinasi menyusun informasi olahan, membuat agenda kebijakan dan penguatan lembaga humas untuk memberi pencerahan dan titik terang terhadap suatu persoalan,” terangnya. Lebih lanjut ia berpendapat, Humas KPU harus menjadi pangkalan informasi yang menguraikan simpul-simpul informasi menjadi suatu kesatuan informasi yang bersumber dari satu kanal. “Humas KPU

“Saat ini ada kelebihan arus informasi dari berbagai sumber dan media, jika hal ini dibiarkan, akan terjadi anomali informasi yang dapat membingungkan masyarakat,” Edisi Desember 2014

Suara KPU

Suara Imam Bonjol harus menjadi pangkalan informasi, sehingga simpul-simpul informasi dapat mengalir menuju satu kanal yang terpusat. One vision, one identity, one goal and competence berjejaring antar tingkatan,” terang dia. Helmi menambahkan, untuk membentuk Bakohumas tidak diperlukan struktur yang rumit. “Pembentukan Bakohumas hanya perlu payung hukum dari instansi. Sesuaikan struktur dengan kebutuhan antara pusat dan daerah. Sangat sederhana, yang diperlukan payung hukum dan komitmen untuk memberikan informasi yang baik kepada masyarakat,” tambah Helmi. Pembentukan Bakohumas diharapkan dapat membangun legitimasi Humas KPU yang mampu melakukan koordinasi, diseminasi program prioritas, menyusun agenda kebijakan dan penguatan networking antar lembaga. Sementara, Ketua KPU RI, Husni Kamil Manik menyebutkan bahwa bagian humas merupakan salah satu jembatan penting yang menghubungkan lembaga dengan masyarakat. “Humas ini merupakan salah satu jembatan yang penting untuk menghubungkan KPU dengan publik. Sebagai penyelenggara pemilu, KPU memiliki peran strategis, tidak boleh lepas dari dinamika yang ada di masyarakat,” sebut Husni saat memberikan sambutan di depan peserta pembentukan Bakohumas Senin, (15/12). Melalui forum yang dilaksanakan

di gedung KPU RI tersebut, Husni menegaskan KPU tidak boleh bersikap pasif dan diam di ruang hampa tanpa bersentuhan dengan pihak lain. “Penyelenggara pemilu tidak boleh hidup di dunia hampa yang tidak bersentuhan dengan siapapun. KPU perlu inklusif (menyeluruh), merangkul semua stakeholder penyelenggaraan pemilu,” tambahnya. Menurutnya, tidak ada kata terlambat untuk membentuk sistem kehumasan yang baik. “Tidak ada kata terlambat untuk memulai, walaupun kita telah melewati agenda besar (Pemilu) tahun 2014, kita harus siap dengan agenda selanjutnya, 204 pilkada (Pemilihan Gubernur, Walikota, dan Bupati) serentak pada Tahun 2015,” tutur dia. Karena belum memiliki pengalaman dalam menyelenggarakan pilkada serentak, ia berharap humas KPU bisa memainkan perannya untuk menjaga arus informasi antara KPU Pusat dengan KPU Daerah. “Kita belum memiliki pengalaman menyelenggarakan pilkada secara serentak, peran humas sangat penting untuk menjaga arus informasi antara pusat dengan daerah, jika terjadi kesalahan di salah satu kabupaten, KPU provinsi dan KPU pusat bisa juga terkena dampaknya,” lanjut dia. Dalam rakor yang dihadiri oleh ketua dan anggota dari 29 KPU Provinsi seluruh Indonesia itu, Husni juga menyampaikan, setiap penyelenggara pemilu merupakan humas KPU, baik dan buruk kegiatan

humas tersebut tercermin dari pelaksanaan fungsi dan tugas kedinasan. “Kita bisa menjadi agen kehumasan yang baik ataupun tidak baik, perilaku kita menjadi cerminan bagaimana kita berperilaku pada saat pelaksanaan tugas. Kehumasan yang tidak baik akan mengurangi deposit kepercayaan yang diberikan publik kepada kita (KPU),” tandasnya. Dari Rakor itu, Husni berharap dapat membentuk sistem bakohumas KPU yang proaktif dan kompeten dalam menciptakan informasi kepemiluan sebagai rujukan utama masyarakat. “Bakohumas KPU harus menjadi alarm yang terus-menerus memproduksi info yang baik dan berkualitas. Banyak hal sisi positif yang perlu kita sampaikan epada masyarakat, jika kita tidak menyampaikan, publik tidak akan tahu mengenai capaian yang telah kita lakukan. Ini satu tantangan yang perlu kita selesaikan dengan mengelola sistem kehumasan yang baik Rapat koordinasi Bakohumas KPU yang berlangsung dari 15-16 Desember 2014 selain menghadirkan nara sumber dari Kementerian Komunikasi dan Informatika selaku pengurus Bakohumas Pusat, juga peserta dibekali dengan strategi komunikasi publik dan sosialisasi peraturan KPU tentang pelayanan informasi publik. Ditargetkan mulai tahun 2015 Bakohumas KPU se-Indonesia sudah terbentuk. (Amel/Sof)

Foto:Dosen Humas

Peserta Bakohumas KPU Edisi Desember 2014

Suara KPU

Suara Imam Bonjol

Suasana pembekalan tim seleksi KPU Papua Barat berlangsung hangat

Foto:Dosen Humas

Pembekalan Tim Seleksi Anggota KPU Papua Barat Tim seleksi bertanggungjawab atas jalannya tahapan seleksi, mulai proses seleksi administrasi para kandidat, hingga menyusun laporan hasil seleksi. SUARA KPU. Tim seleksi anggota Komisi Pemilihan Umum Papua Barat periode 2015-2020 diminta bekerja secara profesional dalam menjalankan tugas. “Kita harap tim seleksi bekerja profesional dan independen, karena mereka yang dipilih memiliki status pendidikan bergelar magister dan doktor,” ujar seorang calon pendaftar, Yafet Valentinus Wainarisi, Jumat (12/12). Menurut Yafet, selayaknya seleksi anggota KPU Papua Barat bisa benar-benar berlangsung secara profesional dan bebas kepentingan. “Tim seleksi KPU adalah orang-orang yang punya kapasitas kapabilitas, sehingga yang dihasilkan juga orang- orang yang punya kualitas,” tegasnya. Baru-baru ini, tim seleksi anggota KPU Papua Barat mengikuti pengarahan dari Biro Sumberdaya Manusia (SDM) KPU RI di Jakarta. Mereka adalah tokoh masyarakat Papua Barat, DR. Ir. H. Abdul M. Killian, MS., Anggota KPU RI Periode 2007-2012, Edisi Desember 2014

Suara KPU

Dra. Endang Sulastri, M.Si., Tokoh Agama Papua Barat, Pendeta Musa Ekol Opur, S.Th., M.Pd.K., Pembantu Rektor III Universitas Negeri Papua, DR. Hanike Monim, M.Sc., dan Pemimpin Redaksi Media Papua, Mus Mualim, SE, ME. Komisioner KPU RI Divisi Sosialisasi, Pendidikan Pemilih dan Pengembangan SDM, Sigit Pamungkas memimpin jalannya proses pembekalan, didampingi Kepala Biro SDM, Farida Fauzia. Pembekalan tersebut dilakukan untuk mempersiapkan jadwal dan tahapan selama proses seleksi. Tim seleksi menurut Humas KPU RI, bertanggungjawab atas jalannya tahapan seleksi, mulai proses seleksi administrasi para kandidat, hingga menyusun laporan

hasil seleksi. Tim tersebut akan dibantu oleh sekretariat KPU Provinsi Papua Barat. Mereka setidaknya akan bekerja selama tiga bulan untuk memilih 10 besar kandidat. Laporan hasil seleksi Timsel itu akan diberikan kepada KPU RI, untuk kemudian dilakukan uji kelayakan dan kepatuhan terhadap sejumlah kandidat terpilih. Selanjutnya KPU RI akan menyusun peringkat terbaik dari sejumlah kandidat yang direkomendasikan oleh Timsel. Dua tahapan terakhir yang dilakukan oleh KPU RI adalah menerbitkan keputusan KPU tentang pengangkatan anggota KPU provinsi, dan dilanjutii dengan pelantikan lima Anggota KPU Provinsi Papua Barat terpilih hasil proses seleksi.

“Kita harap tim seleksi bekerja professional dan independen, karena mereka yang dipilih memiliki status pendidikan bergelar magister dan doktor,”

Suara Imam Bonjol

ICW Laporkan Monitoring Dana Kampanye Pilpres 2014 Sanksi iklan kampanye, tidak berada di KPU atau Bawaslu melainkan pada Komisi Penyiaran Indonesia (KPI). SUARA KPU. Indonesia Corruption Watch (ICW) menyerahkan sejumlah laporan hasil monitoring yang mereka lakukan terhadap penerimaan dan penggunaan dana kampanye Pemilu Presiden dan Wakil Presiden (Pilpres) 2014 kepada komisioner KPU RI. Serah terima laporan dari ICW itu sendiri berlangsung di Ruang Rapat lantai I Gedung KPU, Jalan Imam Bonjol No.29 Jakarta, Kamis (11/12). Ketua KPU Husni Kamil Manik menyambut baik laporan yang disampaikan ICW tersebut. “Laporan yang diserahkan ICW ini sangat membantu KPU untuk membuat catatan evaluasi terhadap proses penyelenggaraan monitoring penerimaan dan penggunaan dana kampanye Pilpres 2014, dimana KPU sedang membuat finalisasi juga terhadap laporan yang ada,” ujar Husni yang didampingi Komisioner KPU Ferry Kurnia Rizkiyansyah, Ida Budhiati, Hadar Nafis Gumay dan Sigit Pamungkas. “Sepintas, laporan secara umum hasil audit hampir sama dengan laporan yang disampaikan teman-teman (ICW) ini. Ada yang berbeda mungkin pada bagian yang kegiatannya dilakukan secara mandiri oleh ICW melalui investigasi. Dan apa yang menjadi hasil monitoring kita ini telah dibantu oleh jasa auditor, jadi tidak dilakukan sendiri oleh KPU. Sehingga kita berharap hasilnya lebih optimal,” lanjut Husni. Ia menambahkan, KPU sudah sejak awal menyampaikan kepada penyelenggaraan jasa audit bahwa mereka harus bekerja secara profesional. “Kami (KPU) tidak mendikte mereka, tapi mereka bekerja secara mandiri. Kami juga mengingatkan mereka tidak boleh melakukan keberpihakan terhadap salah satu atau kedua-duanya dari masing-masing pasangan calon. Itu sudah dilakukan dan hasilnya sudah kami terima,” papar Ketua KPU.

Sementara itu, Koordinator Divisi Politik ICW, Abdullah Dahlan menerangkan hasil temuan lembaganya terkait dengan penerimaan dan penggunaan dana kampanye Pilpres 2014. Dari temuan itu terungkap adanya kecenderungan masing-masing pasangan calon presiden dan calon wakil presiden yang melanggar batas spot iklan. “Catatan-catatan penting yang menjadi rekomendasi kita, iklan kampanye ini seharusnya menjadi domain penyelenggara. Tahapan waktu dan durasi iklan ini sendiri kami ingin bisa ditentukan dan ditetapkan oleh penyelenggara, dalam hal ini KPU dan Bawaslu,” ujar Abdullah.

Ia juga menyinggung soal sanksi iklan kampanye, yang tidak berada di KPU atau Bawaslu melainkan pada komisi penyiaran. “Dan sanksinya lebih banyak pada subyek media penyiarnya. Tidak ada klausul sanksi yang bisa dikenakan kepada peserta pemilunya. Ini mungkin salah satu poin perubahan dalam undang-undang pilpres ke depan. Harapannya agar pengaturan soal iklan media, dari sisi jadwal dan tahapan tadi, menjadi bagian dari kewenangan KPU,” papar Abdullah. Komisioner KPU Sigit Pamungkas berharap hasil riset ICW itu bisa menginspirasi pihakpihak lain di daerah untuk memonitor atau melakukan review kembali laporan pilpres dan pileg di tingkat lokal. “Jadi ini nanti bisa dikomunikasikan dengan elemen-elemen civil society yang lain,” kata Sigit. Foto:Dosen Humas

ICW menyerahkan laporan hasil monitoring penerimaan penggunaan dana kampanye pilpres kepada KPU

“Sepintas, laporan secara umum hasil audit hampir sama dengan laporan yang disampaikan temanteman (ICW) ini. Ada yang berbeda mungkin pada bagian yang kegiatannya dilakukan secara mandiri oleh ICW melalui investigasi,” Edisi Desember 2014

Suara KPU

suara galeri pusat

Rapat Kordinasi Nasional KPU di Eco Park, Ancol, Jakarta Utara, Rabu, 17 Desember 2014 dibuka Wakil Presiden Jusuf Kalla

Ketua KPU Husni Kamil Manik menerima penghargaan Ikon Pemilu dari majalah Gatra

Wapres Jusuf Kalla menyerahkan penghargaan Lifetime Achievement award kepada Bung Hatta yang diwakili Meutia Hatta.

Para penerima KPU Award foto bersama pimpinan KPU pusat.

Komisioner KPU Ferry Kurnia Rizkiyansyah menyalami para penerima penghargaan KPU Award.

Edisi Desember 2014

Suara KPU

suara galeri pusat

Rapat Kordinasi pembentukan badan koordinasi humas KPU Senin, 15-16 Desember 2014

Edisi Desember 2014

Suara KPU

suara galeri PUSAT

Pembekalan anggota tim KPU Papua Barat tentang kepemiluan 5 Desember 2014

In house training biro keuangan 08 desember 2014

Edisi Desember 2014

Suara KPU

suara galeri daerah

Foto-foto: Dosen Humas KPU RI

Kegiatan Media Gathering di Bogor, Jawa Barat 6-7 Desember 2014

Edisi Desember 2014

Suara KPU

suara bilik

Betty Epsilon Idroos:

Dari Pemantau Hingga Jadi Penyelenggara Mengelola tahapan Pemilu membutuhkan tim kerja yang solid. Sebab, setiap tahapan Pemilu sudah terjadwal. Diperlukan manajemen yang baik untuk mengalokasikan sumber daya yang tersedia dalam melaksanakan setiap tahapan, program dan kegiatan. perempuan dan masyarakat marginal untuk lebih mengenali pemilu dalam rangka peningkatan partisipasi pemilih di pemilu 2009. Begitulah pengalaman kepemiluan dialami ibu dari 3 (tiga) anak ini. Kemudian pengalaman praktisnya itu dilengkapi dengan kesempatannya sebagai tenaga ahli di Komisi 2 DPR RI, Komisi II salah satunya juga membidangi mengenai pemilu.

Betty Epsilon jadi narasumber dalam kegiatan bertema menjadi pemilih pemilu yang cerdas

SUARA KPU.Â Betty Epsilon Idroos adalah satu dari dua perempuan yang kini mendapat amanah sebagai anggota komisioner DKI Jakarta periode 20132018. Meski baru pertama kali menjadi anggota KPU tetapi sepak terjangnya di dunia kepemiluan tak diragukan lagi. Betty bergabung menjadi pemantau Pemilu sebagai relawan UNFREL di Pemilu 1999 di Bogor ketika masih menjadi mahasiswa. Dari menjadi pemantau ini, Betty sedikit banyak belajar tentang Pemilu dan dinamika yang terjadi dalam setiap tahapan. Dari pengalaman inilah mantan Ketua Umum Kohati PB HMI ini tertarik untuk mendalami dunia kepemiluan.

Tahun 2004 Betty ambil bagian dalam kegiatan pendidikan pemilih untuk pemilih pemula. Betty dipercaya sebagai ketua panitia Voter Education Program salah satu organisasi perempuan tingkat nasional di Indonesia yang konsen dalam membangun kemandirian masyarakat sipil. Aktivitas Betty di dunia kepemiluan terus berlanjut, tahun 2009 ia menjadi salah satu konsultan di media center KPU dengan spesialisasi mobilisasi sosial. Di masa tersebut, ia ikut melakukan kreasi program yang melibatkan banyak pihak yang dibagi menjadi beberapa segmentasi masyarakat yakni kelompok pemuka agama, pemuda dan mahasiswa,

Selama menjadi tenaga ahli di Komisi II DPR, Betty dipercaya sebagai tim asistensi beberapa rancangan UndangUndang seperti UU No. 2 Tahun 2011 tentang Partai Politik, UU No. 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilu dan UU No. 8 Tahun 2012 tentang Pemilihan Umum DPR, DPD dan DPRD. Dari pengalamannya ini, ia memperoleh banyak pengetahuan dan keilmuan mengenai pemilu, bertemu banyak pihak terkait dan mengkonsepsi perihal kepemiluan. Setelah cukup lama bergelut di dunia kepemiluan Betty akhirnya memberanikan diri mengikuti seleksi KPU provinsi DKI Jakarta. Ia kemudian terpilih dan dilantik menjadi komisioner periode 2013-2018. Betty sadar betul bahwa pekerjaan ini adalah suatu amanah yang harus dijalani dengan penuh profesional dan integritas. Di KPU Provinsi DKI Jakarta, Betty diberi tugas menjadi Ketua Divisi Sosialisasi dan Pendidikan Pemilih,

â&#x20AC;&#x153;Relawan demokrasi yang dibentuk dari masyarakat telah banyak membantu KPU dalam penyebaran informasi dan sosialisasi kepemiluan kepada warga DKI Jakarta. Begitu juga teman-teman Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) dan Panitia Pemungutan Suara (PPS) telah melaksanakan sosialisasi dengan baik,â&#x20AC;? Edisi Desember 2014

Suara KPU

suara bilik

Betty menerangkan proses tahapan pemilu kepada lembaga pemantau pemilu asing

serta Pengembangan SDM. Ia juga menjadi Ketua Pokja Pemungutan dan Penghitungan Suara di Pemilu 2014. Beban kerja yang berlipat tak membuat Betty terbebani. Malah sebaliknya, ia menikmati setiap pekerjaan yang dilakoninya. Betty sadar kegiatan sosialisasi tidak akan berjalan optimal hanya dengan mengandalkan potensi yang ada di internal KPU DKI Jakarta. Peran dari para stakeholder seperti NGO/LSM, organisasi masyarakat dan pemerintah daerah mutlak diperlukan. KPU kemudian menggalang kekuatan masyarakat sipil dalam wadah relawan demokrasi untuk melakukan kegiatan sosialisasi dan edukasi kepada pemilih di sejumlah segmen. Seperti kelompok agama, pemilih pemula, penyandang disabilitas, kaum perempuan dan kelompok marginal. “Relawan demokrasi yang dibentuk dari masyarakat telah banyak membantu KPU dalam penyebaran informasi dan sosialisasi kepemiluan kepada warga DKI Jakarta. Begitu juga teman-teman Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) dan Panitia Pemungutan Suara (PPS) telah melaksanakan sosialisasi dengan baik,” pungkas Betty.

“Misalnya, pemilih yang tercatat di dalam daftar pemilih sementara (DPS) telah meninggal dunia atau pindah domisili, publik dapat berpartisipasi dengan memberikan koreksi,” Dalam kegiatan sosialisasi, Betty berupaya memperkenalkan terobosanterobosan yang telah dilakukan KPU dalam peningkatan kualitas tahapan demi tahapan pemilu. Seperti daftar pemilih dan biodata daftar calon legislatif yang dapat diakses publik secara online. Betty berkeinginan publik merespons dengan memberikan masukan dan tanggapan terhadap setiap penyelenggaraan tahapan pemilu. “Misalnya, pemilih yang tercatat di dalam Daftar Pemilih Sementara (DPS) telah meninggal dunia atau pindah domisili,

publik dapat berpartisipasi dengan memberikan koreksi,” terang Betty. Diakui Betty, mengelola tahapan Pemilu membutuhkan tim kerja yang solid. Sebab, setiap tahapan Pemilu sudah terjadwal. Diperlukan manajemen yang baik untuk mengalokasikan sumber daya yang tersedia dalam melaksanakan setiap tahapan, program dan kegiatan. Meski telah berupaya mengelola pemilu secara professional tetap saja ada pihak yang merasa tidak puas. Betty dan empat anggota komisoner KPU yang lain pun sempat menghadapi persidangan di Dewan Kehormatan Penyelenggaraan Pemilu (DKPP). Namun Betty bersama komisioner KPU yang lain dapat meyakinkan DKPP bahwa mereka telah bekerja sesuai aturan. Akhirnya, Betty dan komisioner yang lain lolos dari ancaman pemecatan. Pengalaman itu dijadikan Betty sebagai pemicu untuk meningkatkan pengetahuan dan kemampuan di bidang kepemiluan. Betty sadar menjadi penyelenggara pemilu tidak cukup hanya memiliki kemampuan teknis kepemiluan tapi juga harus memahami dinamika politik penyelenggaraan pemilu. (Sof) Edisi Desember 2014

Suara KPU

suara lintas batas

Kurangi Golput PPLN Fiji Gunakan Drop Box SUARA KPU.Sebagai anggota Panitia Pemilihan Luar Negeri (PPLN) Perwakilan Suva, Rudd Abby, mengaku mendapat banyak pelajaran dan pengalaman menarik yang diperoleh selama proses pemungutan suara di Republik Fiji. Secara geografis, Fiji mirip dengan Indonesia sebagai negara kepulauan sehingga hasil laut merupakan sumber devisa utama bagi Fiji. Uniknya sebagian besar pelaut atau anak buah kapal yang bekerja di kapal penangkapan ikan berasal dari Indonesia. Keluar masuk kapal penangkapan ikan yang berlabuh di King Wharf, Suva atau Port Lautoka, Lautoka berpengaruh terhadap pendataan Warga Negara Indonesia (WNI) yang mempunyai hak politiknya untuk turut aktif dalam pencoblosan. Berdasarkan Daftar Pemilih Tetap Pemilu 2014 yang telah ditetapkan oleh PPLN Suva adalah 452 orang.Sebagian besar pemilih adalah anak buah kapal. Ini kesulitan, pada saat dilakukan pendataan ulang ternyata sebagian besar pemilih tetap sudah meninggalkan Fiji. Namun yang berlabuh ke pelabuhan Fiji hampir sama besarnya. Perlu diketahui waktu penangkapan ikan dilakukan selama 100 hari kemudian kembali ke Fiji untuk bongkar hasil tangkapan. Istirahat selama beberapa hari, mereka kembali lagi melaut. Kalau waktu berlabuhnya bersamaan dengan jadwal pemungutan suara maka Daftar Pemilih Tetap akan terpenuhi. Tapi ini sukar diprediksi. Dengan situasi dan kondisi pemilih yang ada di Fiji maka tiga hal yang bisa dilakukan dalam pemungutan suara kali ini. Yang pertama melalui pemungutan suara langsung ke TPS, kedua jemput bola ke lokasi pemilih berada atau istilahnya drop box dan ketiga melalui surat. Pemungutan suara melalui surat dilakukan kepada pemilih yang tidak memungkinkan untuk datang ke TPS karena pekerjaan tidak dapat ditinggal atau tidak mendapat ijin dari pemilik perusahaan, lokasi tempat tinggal yang sangat jauh dan membutuhkan waktu lama seperti beberapa pemilih yang tinggal di Cook Islands dan lain-lain. Kebetulan ia bersama dua orang anggota Kelompok Kerja Panitia Pemungutan Luar Negeri (KPPSLN) lainnya ditugaskan untuk melakukan pemilihan via drop box. Waktu telah ditentukan yaitu tanggal 3 Edisi Desember 2014

Suara KPU

Panitia Pemilihan Luar Negeri (PPLN) Perwakilan Suva, Fiji

April 2014.

hadir berjumlah 64 orang.

“Bukan pekerjaan mudah untuk bisa melakukan drop box ini. Kami melakukan metode jemput bola dari kota-kota yang berada di barat Fiji. Ini cukup efektif kurangi golput di sini,” ungkapnya.

“Ada cerita menarik pada saat pe mungutan suara di Lautoka ini. Sekitar pukul 9 pagi, kami sudah berada di kantor pemilik kapal. Baru saja melakukan persiapan untuk proses pemilihan, ternyata sudah ada tujuh orang anak buah kapal di ruang tunggu dan menanyakan kapan pemungutan suara dapat dilakukan,” tuturnya.

Dimulai dari Nadi, ada tiga pemilih yang bekerja sebagai pekerja bangunan. ”Kami mendatangi booth camp mereka. Sambutan yang ramah dan antusias yang tinggi untuk aktif memilih sangatlah memudahkan pekerjaan kami.” Tanpa menunggu waktu yang lama, sudah tiga suara yang masuk ke dalam drop box. Berbeda dengan Nadi, menurut Rudd, di Lautoka, petugas KPPSLN harus kerja terencana dan berkoordinasi dengan pemilik kapal. Seminggu sebelumnya, ia sudah meminta kepada pemilik kapal untuk menyebarkan informasi tentang Pemilu Legislatif via drop box dan dilakukan di kantor pemilik kapal. “Alhamdulillah pemilik kapal sangat kooperatif dan mengizinkan salah satu ruang meeting sebagai tempat pencoblosan. Bukan hanya itu saja, pemilik kapal memberikan informasi yang kami butuhkan tentang anak buah kapal Indonesia yang bekerja di Port of Lautoka,” lanjutnya. Jumlah awal diperkirakan sekitar 61 orang, ternyata anak buah kapal yang

Sesuai dengan prosedur pemilihan maka dilakukan registrasi dan pencocokan data pemilih terlebih dahulu.Setelah itu mereka diperkenankan untuk melakukan pencoblosan.”Kami pikir setelah tujuh orang tersebut, maka akan datang gelombang pemilih berikutnya. Ternyata yang terjadi setelah hampir satu jam tidak ada anak buah kapal yang datang.” Selidik punya selidik ternyata sebagaian besar pemilih berada di kapal mereka masing-masing yang sedang jangkar di tengah laut dan lokasinya tersebar di perairan dekat pelabuhan Lautoka. Selain itu mereka juga sedang menunggu perahu boat penjemputan yang memang sebelumnya sudah dipesan oleh pemilik kapal. Satu per satu rombongan dalam satu kapal tiba di tempat pencoblosan. Terlihat sekali antusias mereka untuk melakukan pencoblosan.(wid)

“Ada cerita menarik pada saat pemungutan suara di Lautoka ini. Sekitar pukul 9 pagi, kami sudah berada di kantor pemilik kapal. Baru saja melakukan persiapan untuk proses pemilihan, ternyata sudah ada tujuh orang anak buah kapal di ruang tunggu dan menanyakan kapan pemungutan suara dapat dilakukan,” tuturnya.

suara luar negeri

Langkah Besar Tunisia Menuju Demokrasi

Mahasiswi Tunisia melintasi tembok yang disediakan untuk memasang poster pemilu.

SUARA KPU. Akhir Oktober lalu, Tunisia melangsungkan pemilihan umum (pemilu) secara langsung untuk pertama kalinya. Pesta demokrasi tersebut merupakan langkah terakhir negara di bagian utara Benua Afrika itu melewati transisi sejak revolusi 2011 yang mengakhiri kekuasaan Zine El-Abidine Ben Ali. Pemilu itu disebut-sebut akan menjadi langkah besar Tunisia menuju demokrasi. Komisi Pemilihan Independen Tunisia menetapkan tanggal 26 Oktober 2014 sebagai hari pemungutan suara untuk memilih anggota legislatif (pileg) dan 23 November 2014 adalah hari pemilihan presiden (pilpres). Pileg diikuti oleh 33 partai yang bersaing. Lebih dari lima juta penduduk atau sekitar setengah populasi total telah mendaftar dalam pemilu. Untuk pertama kalinya, mereka akan memilih secara langsung 217 orang untuk menjadi anggota parlemen dari ribuan kandidat. Perlu diketahui, kegiatan kampanye di Tunisia sangat rapi. Para peserta pemilu

tidak bisa seenaknya dan tidak ada yang seenaknya menempelkan gambar partai ataupun foto di sembarang tempat. Sebagai gantinya, pemerintah telah menyediakan tembok dan dinding di beberapa kawasan yang telah diberi nomor masing-masing peserta dan hanya pada nomornya itu tiap peserta boleh menempelkan gambar. Ini terlihat berbeda dengan yang ada di Indonesia yang seenaknya saja masing-masing pendukung menempelkan gambar, bahkan di tempat yang dilarang sekalipun.

Tounes mendapat 8 kursi.

Usai proses pemungutan suara, perhiÂ tungan pun dilakukan. Partai Nidaa Tounes mendapat suara terbanyak dengan meraih 83 kursi. Sementara itu partai Islam terbesar di negara Afrika Utara itu, Ennahda, hanya berhasil mendapat 68 kursi dan berada di tempat kedua. Dua partai lainnya, Free Patriotic Union dan Popular Front, mendapatkan masing-masing 16 dan 11 kursi secara berurutan. Partai sekuler lainnya, UNL mendapat 16 kursi, Popular Front Movement yang berhaluan kiri mendapat 15 kursi dan Partai liberal Afek

Calon yang paling diunggulkan adalah mantan Perdana Menteri Beji Caid Essebsi, veteran berusia 87 tahun yang dari Partai Nidaa Tounes, yang menang dalam pileg. Rivalnya, adalah presiden sementara Tunisia Moncef Marzouki dan beberapa menteri yang pernah menjabat dalam pemerintahan era mantan diktator Zine El Abidine Ben Ali seperti tokoh sayap kiri Hamma Hammami, pengusaha Slim Riahi dan capres wanita satu-satuÂ nya yang merupakan seorang hakim Kalthoum Kannou.

Hingga tiba pada tanggal 23 November 2014, di mana rakyat Tunisia akan menentukan sosok yang akan menjadi orang nomor satu di negara itu. 27 kandidat bersaing dalam pilpres di negara yang disebut-sebut sebagai negara paling sejahtera ketiga di kawasan Afrika. Berdasarkan ketetapan KPU Tunisia, jika tidak ada kandidat yang menang lebih dari 50 persen suara, putaran berikutnya akan digelar pada tanggal 28 Desember 2014.

Edisi Desember 2014

Suara KPU

suara luar negeri Kebanyakan kandidat presiden Tunisia saat ini menjanjikan adanya lapangan kerja baru. Itu karena setengah dari pemilih Tunisia saat ini merupakan geÂnerasi muda yang sebagian besar belum bekerja. Dengan janji tersebut, diharapkan para generasi muda mau turut serta dalam pemilihan dan bersedia mempertahankan negaranya dari serangan ekstremis. Tempat Pemungutan Suara (TPS) mulai dibuka pukul 08.00 dan ditutup 10 jam kemudian. Namun, pilpres akan dibatasi hanya selama lima jam di sekitar 50 lokasi yang berbatasan dengan perbatasan Aljazair, di mana kelompok bersenjata aktif seperti Al-Qaeda beroperasi. Oleh karena itu, puluhan ribu polisi dan tentara dikerahÂ kan untuk menjamin keamanan di tengah

kekhawatiran kelompok tersebut untuk mengacaukan pemilu. Menurut catatan Komisi Pemilihan Independen Tunisia hanya sekitar 64 persen pemilih, dari total sekitar 5,3 juta warga yang memenuhi syarat, menggunakan hak suaranya. Setelah melakukan perhitungan suara hasil pilpres, ditetapkan pemimpin sekuler Beji Caid Essebsi mendapatkan suara lebih unggul mengalahkan presiden sementara Moncef Marzouki. Essebsi dari Partai Nidaa Tounes meraih 39,46 persen unggul dari Marzouki dengan perolehan suara 33,4 persen. Dengan tidak adanya kandidat yang meraih suara lebih dari 50 persen, maka Komisi Pemilihan Independen akan menggelar putaran kedua pada 28

Desember 2014. Latar belakang Essebsi yang pernah menjadi pengabdi Ben Ali dikhawatirkan akan mengembalikan Tunisia pada masa kelam. Apalagi Partai Nidaa Tounes berhasil menguasai parlemen dan sekarang tinggal posisi presiden. Namun, menurut Essebsi, ketakutan tersebut tidak beralasan. Itu karena bukan berarti masa kediktatoran kembali hanya karena ada satu partai yang dominan di parlemen dan kepresidenan. Siapapun dia, perlu diingat di bawah konstitusi baru Tunisia, kekuasaan presiden akan terbelah pada jabatan perdana menteri dan koalisi parlemen. Presiden hanya akan mengurus masalah luar negeri dan pertahanan, sisanya diberikan kepada perdana menteri. (Sof)

Calon yang paling diunggulkan adalah mantan Perdana Menteri Beji Caid Essebsi, veteran berusia 87 tahun yang dari Partai Nidaa Tounes, yang menang dalam pileg.

Wanita Tunisia memasukan kertas suara pemilu Edisi Desember 2014

Suara KPU

suara luar negeri

Amerika Serikat Kalah Jauh Soal Hak Politik Perempuan SUARA KPU. Amerika Serikat (AS) mungkin menganggap dirinya sebagai negara demokrasi termaju di dunia. Tak jarang negeri ‘Paman Sam’ melakukan segala cara, termasuk operasi militer, untuk ‘mengekspor’ paham demokrasinya kepada negara lain dengan dalih kebebasan hak asasi manusia. Namun, tahukah Anda bahwa negara yang terbentuk dari 13 bekas koloni Inggris itu sungguh jauh di belakang negara kita Indonesia dalam bidang hak politik perempuan? AS terbentuk dari 13 bekas koloni Inggris selepas Revolusi Amerika setelah deklarasi kemerdekaan pada tanggal 4 Juli 1776. Perang ini dimulai karena koloni merasa diperlakukan tidak adil oleh Inggris. Setelah Revolusi, Amerika Serikat menghadapi banyak masalah, seperti perbudakan orang kulit hitam dan perang saudara (tahun 1861 hingga 1865) antara kelompok Utara dengan Selatan. Perang ini diakibatkan karena sengketa mengenai hak-hak negara bagian, perbudakan, dan masa depan Amerika Serikat. Beberapa negara bagian di Selatan meninggalkan Amerika Serikat dan mendirikan Konfederasi. Selain perbudakan dan perang saudara, sampai diskriminasi ras yang dampaknya masih terasa bahkan sampai saat ini di beberapa wilayah tertentu, AS juga terbilang cukup lamban dalam memberikan hal politik yang luas kepada kaum perempuannya. Padahal ada adagium yang menyatakan: jika ingin melihat maju tidaknya suatu negara, lihatlah dari cara mereka memperlakukan kaum perempuannya. Sejak berdirinya negara, perbudakan di AS baru dihapus secara konstitusional pada tahun 1865. Dan ironisnya, hak pilih wanita baru ditetapkan secara nasional pada tahun 1920.

Partisipasi politik perempuan AS dalam setiap pemilu terus meningkat

Jika kita bandingkan dengan ‘negara demokrasi termaju itu’, tentu saja Indonesia tergolong jauh lebih modern dalam soal perempuan. Jika Paman Sam butuh waktu ratusan tahun sejak berdirinya untuk mengakui kesetaraan politik perempuan dan pria, Indonesia termasuk negara yang langsung mengakui hak politik perempuan. Adanya perwakilan perempuan dalam sidang Badan Penyelidik Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia (BPUPKI) tahun 1945 adalah kebanggaan dan lompatan besar dalam sejarah perpolitikan Indonesia. Saat itu ada dua perwakilan perempuan di BPUPKI, yaitu Ny. Maria Ulfa Santoso dan Ny. R.S.S Soenarjo Mangoenpoespito. Bahkan pada pemilu 1955 yang merupakan pemilu pertama dalam sejarah Indonesia,

perempuan bukan hanya punya hak pilih dan memilih. Saat itu sudah berdiri partai perempuan yang turut bertarung, yakni Partai Wanita Indonesia/Partai Wanita Rakjat, walaupun gagal mendapatkan kursi. Dalam pemilu pertama di Indonesia, ada 19 perempuan yang terpilih sebagai anggota parlemen (DPR): 4 dari PNI, 4 dari Masyumi, 5 dari NU, 5 dari PKI, dan 1 dari PSI. Ya, Indonesia hanya butuh waktu sekejap untuk menyadari dan mengakui kesetaraan politik laki-laki dan perempuan.Sedangkan AS baru mengakui hak pilih bagi perempuan pada tahun 1920, beberapa abad setelah negaranya berdiri.Tak hanya itu, hak politik perempuan tersebut baru diaktualisasikan setelah masa perang dunia kedua. (ald)

AS terbentuk dari 13 bekas koloni Inggris selepas Revolusi Amerika setelah deklarasi kemerdekaan pada tanggal 4 Juli 1776. Perang ini dimulai karena koloni merasa diperlakukan tidak adil oleh Inggris. Setelah revolusi, Amerika Serikat menghadapi banyak masalah, seperti perbudakan orang kulit hitam dan perang saudara (tahun 1861 hingga 1865) antara kelompok utara dengan selatan. Edisi Desember 2014

Suara KPU

suara luar negeri

Perjalanan Panjang E-Voting Negeri Bollywood SUARA KPU. Pemilihan umum secara digital atau dikenal dengan istilah electronic voting (e-voting) merupakan mekanisme pemilihan umum yang mengacu pada penggunaan teknologi informasi. Teknologi yang dimaksudkan beragam, termasuk penggunaan kartu pintar, penggunaan alat pemungutan suara, layar sentuh, internet, ataupun jenis teknologi lainnya. Indonesia sendiri diketahui berencana menerapkan mekanisme pemilihan umum dengan cara e-voting dengan berbagai pertimbangan, antara lain adalah menekan anggaran pemilu, meminimalisir potensi kecurangan serta ramah lingkungan. E-voting di Indonesia sendiri telah dipastikan konsitutsional berdasarkan putusan Mahkamah Konstitusi pada 30 Maret 2010 selama tidak melanggar asas pemilu yang luber dan jurdil. Sejumlah negara berkembang pun saat ini sudah menerapkan e-voting, termasuk di Asia. Salah satu negara yang telah lebih dahulu menerapkan e-voting adalah negeri bollywood India. Penerapan e-voting di India tidak semertamerta dilakukan seketika, melainkan melalui rangkaian proses yang tidak sebentar. E-voting di India pertama kali diujicobakan pertama kali pada pemilihan Majelis Bort Parur di Negara Bagian Kerala sejak tahun 1982. Namun pada saat itu, hasil pemilihan Edisi Desember 2014

Suara KPU

suara itu dibatalkan Mahkamah Agung India karena tidak sesuai dengan hukum yang berlaku di negara tersebut. Atas dasar ini kemudian dilakukan amandemen terhadap Undang-undang Perwakilan Rakyat untuk mengesahkan pemilu yang diselenggarakan melalui mesin pemungutan suara atau Electronic Voting Machine (EVMs). India kemudian mencoba lagi pelaksanaan e-voting secara nasional pada tahun 2004 juga pada tahun 2009 serta tahun 2014 ini. Pemilihan umum itu mulai menggunakan EVMs. Alat tersebut kemudian digunakan baik untuk pemilihan umum maupun pemilihan di negara bagian. Menurut data statistik India, pada tahun 2009 itu ada lebih dari 400 juta pemilih atau sekitar 58,13 persen dari pemilih yang terdaftar menggunakan hak suaranya melalui EVMs. Sementara itu pada pemilu 2014 lalu, jumlah pemilih meningkat yakni sebanyak 814,5 juta pemilih atau sekitar 66,38 persen yang menggunakan hak suaranya. Perlu diketahui, mesin voting itu sendiri menggunakan dua sistem bagian dengan

unit pemungutan suara yang menyuguhkan para pemilih tombol yang dapat ditekan pemilih sesuai dengan calon yang dipilihnya dalam pemilu itu. Setiap pilihan dihubungkan dengan kabel ke kotak suara elektronik yang akan merekam jumlah pilihan tersebut. Keberhasilan penerapan e-voting di negara yang pada tahun 2013 tercatat memiliki populasi sebanyak 1.252 miliar jiwa itu bukan semata-mata karena soal teknologi, melainkan juga karena sistem pemilihan umum yang sederhana. India menggunakan system first past the post atau sistem distrik yang merupakan varian paling sederhana dan mudah dalam keluarga sistem mayoritas/ pluralitas. Dengan kata lain hanya ada satu kandidat dari setiap partai di surat suara. Selain menggunakan EVMs, India rupanya semakin terbuka akan teknologi dengan menerapkan e-voting melalui internet. Namun hal itu belum diterapkan secara nasional, melainkan baru di daerah tertentu dalam lingkup yang lebih kecil. Negara bagian India yang pertama kali menerapkan e-voting lewat internet adalah Gujarat pada April 2011 lalu. (Mel)

Penerapan e-voting di India tidak semerta-merta dilakukan seketika, melainkan melalui rangkaian proses yang tidak sebentar. E-voting di India pertama kali diujicobakan pertama kali pada pemilihan Majelis Bort Parur di Negara Bagian Kerala sejak tahun 1982.

suara daerah

Jatim Monitoring Evaluasi Pemilu 2014 SUARA KPU. KPU Provinsi Jawa Timur melakukan verifikasi terhadap kelengkapan seluruh data hasil penyelenggaraan Pemilu 2014 di tingkat KPU Kabupaten/ Kota, baik Pemilu Anggota DPR, DPD dan DPRD maupun Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014. Beberapa data yang diverifikasi tersebut meliputi di antaranya Laporan Relawan Demokrasi, Data Pemantau, Partisipasi Pemilih Pemula, Laporan Harta Kekayaan Pejabat Negara DPRD, Laporan Pileg dan Laporan Pilpres. “Target kami adalah agar terkumpul data Pemilu Anggota DPR, DPD dan DPRD maupun Pemilu Presiden dan Wakil Presiden tahun 2014 secara komprehensif, sekaligus sebagai evaluasi penyelenggaraan Pemilu 2014 di Provinsi Jawa Timur”, ucap komisioner KPU Provinsi Jawa Timur, Dewita Hayu Shinta saat mengunjungi kantor KPU Kabupaten Sidoarjo, dalam rangka Monitoring Kelengkapan Data dan Dokumentasi Penyelenggaraan Pemilu Tahun 2014, Rabu (3/12). Kedatangan Dewita Hayu beserta tiga orang staf Sekretariat KPU Provinsi Jawa

Komisioner KPU Jawa Timur, Dewita Hayu Shinta

Timur disambut hangat Ketua KPU Kabupaten Sidoarjo, M. Zainal Abidin, M.PdI dan empat anggota komisioner KPU lainnya. “Monitoring ini merupakan tindak lanjut dari Surat Edaran KPU Provinsi Jawa Timur Nomor : 539.03/KPU-Prov-014/ XII/2014 tanggal 1 Desember 2014 perihal Permintaan Data,” jelas Dewita. Dewita menambahkan, monitoring tak

semata fokus pada KPU Kabupaten Sidoarjo, tapi ke seluruh KPU Kabupaten/Kota di Jawa Timur, mulai 2-11 Desember 2014. Selanjutnya, hasil dari monitoring ini, akan dibawa ke Rapat Koordinasi Seluruh KPU se-Indonesia dan Penghargaan KPU Award yang dijadwalkan oleh KPU Republik Indonesia di Jakarta, tanggal 17 sampai dengan 19 Desember 2014.

KPU Padang Pariaman Siap Melaksanakan Pilkada Serentak

“Dalam pelaksanaan pemilihan kepala daerah serentak, KPU kabupaten Padang Pariaman bersandar pada Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) nomor 1 tahun 2014 tentang pilkada langsung. Dan, nantinya sesuai dengan pasal 4 ayat 2 Perppu nomor 1 tahun 2014 DPRD akan memberitahukan secara tertulis kepada Bupati Padang Pariaman dan kepada KPU setempat tentang berakhirnya masa jabatan kepala daerah tersebut. Hal itu akan disampaikanya paling lambat 6 bulan sebelum masa jabatannya berakhir,” tutur pria kelahiran

Sungai Laban, 11 Februari 1977 ini. Zu l n a d i m e n a m b a h k a n K P U a k a n menggelar berbagai kegiatan tahapan pemilu. Antara lain membentuk panitia uji publik, yang tugasnya akan melakukan pengujian terhadap bakal calon kepala daerah. Uji publik bersifat mandiri. Dan akan dilakukan secara terbuka, yang dalam pelaksanaannya meliputui tentang kompetensi dan integritas bakal calon. Uji publik merupakan langkah pertama dalam mempersiapkan calon kepala daerah. Sesuai ketentuan dalam pelaksanaan uji publik bakal calon akan memaparkan profil atau rekam jejak, visi dan misi serta progam yang akan dilakukan ketika terpilih nanti. “Panitia uji publik yang akan dibentuk berjumlah 5 orang. Formasinya 2 orang

Foto: Aldi H Gultom

Komisioner Komisi Pemilihan Umum kabupaten Padang Pariaman, Sumatera Barat, Zulnadi menegaskan penyelenggara pemilu siap melaksanakan pemilihan kepala daerah serentak 2015 dengan penuh professional dan integritas.

Zulnaidi dari akademis. Dua orang dari tokoh masyarakat. Dan satu orang dari anggota KPU kabupaten Padang Pariaman,” ujar Zulnadi lagi. Lanjut dia, sedangkan khusus untuk kepala daerah yang akan mengikuti pemilihan kepala daerah untuk masa selanjutnya memiliki ketentuan tersendiri yang diatur dalam Perppu nomor 1 tahun 2014 yakni pada pasal 71 ayat 1,2,3 dan ayat 4. Edisi Desember 2014

Suara KPU

suara daerah

Pelantikan PAW KPU Kabupaten Jembrana SUARA KPU. Ketua KPU Provinsi Bali resmi melantik Made Widiastra, SE sebagai anggota KPU Kabupaten Jembrana menggantikan Ketut Rahayu Tantrawan yang meninggal pada 19 Oktober 2014 Pelantikan dan pengangkatan sumpah janji Pengganti Antar Waktu Anggota KPU Kabupaten Jembrana ini berlangsung di ruang rapat KPU Provinsi Bali, Senin (24/11). Hadir dalam acara pelantikan ini yaitu Ketua Bawaslu Provinsi Bali, Anggota KPU Provinsi Bali, Sekretaris KPU Provinsi Bali, Ketua KPU Kabupaten/Kota se-Bali, Kepala BKPB Kabupaten Jembrana, Anggota KPU Kabupaten Jembrana, Sekretaris KPU Kabupaten/Kota se-Bali dan pejabat stuktural di lingkungan Sekretariat KPU Provinsi Bali. Sesuai dengan peraturan KPU yang ada, yang mengamanatkan bahwa PAW Anggota KPU Kabupaten Jembrana adalah

Suasana pelantikan PAW komisioner KPU Kabupaten Jembrana Bali

Calon Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/ Kota urutan berikutnya dari hasil pemilihan yang dilakukan oleh KPU Provinsi. Berkaitan dengan hal tesebut KPU Provinsi telah melakukan verifikasi terhadap calon anggota KPU Kabupaten Jembrana nomor urut 6 atas nama Made Widiastra, SE, yang ditetapkan melalui rapat pleno pada tanggal 11 November 2014. Pada kesempatan ini juga Ketua KPU Provinsi Bali, I Dewa Kade

Wiarsa Raka Sandi, ST menekankan bahwa dalam melaksanakan tugas hendaknya memperhatikan koordinasi dan kemitraan dilingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Jembrana dibawah koordinasi KPU Provinsi Bali. Kepada anggota KPU Kabupaten Jembrana yang baru dilantik diucapkan selamat menjalankan tugas semoga Ida Sang Hyang Widhi Wasa/Tuhan Yang Maha Esa senantiasa memberikan bimbingan dan tuntunannya.

Orientasi Tugas KPU Kabupaten/Kota se-Maluku

Peserta orientasi tugas KPU se-Maluku

SUARA KPU. Sedikitnya 53 Komisioner KPU Kabupaten/Kota se-Maluku mengikuti Orientasi Tugas yang berlangsung selama empat hari, 25-28 November 2014 di Hotel Amaris, Ambon. Ketua KPU Provinsi Maluku, Musa L. Toekan dalam sambutannya menekankan, pentingnya kegiatan orientasi ini karena sejak dilantiknya anggota KPU Kabuapten/Kota berselang beberapa hari kemudian dilangsungkannya Pemilu Legislatif Edisi Desember 2014

Suara KPU

Tahun 2014. Sehingga Kegiatan Orientasi terhadap Anggota KPU Kabupaten/Kota sempat tertunda. Orientasi tugas ini dilakukan sebagai penguatan kapasitas kelembagaan untuk benar-benar bekerja sesuai aturan yang berlaku, apalagi pada tahun 2015 ada dua Kabupaten yakni Kabupaten Aru dan Kabupaten Seram Bagian Timur yang akan menyelenggarakan Pemilihan Kepala Daerah. â&#x20AC;&#x153;Selaku penyelenggara kita semua

bertanggung jawab terhadap keberhasilan lembaga ini dengan memperhatikan semua tugas, kewajiban dan melaksanakannya dengan baik sesuai visi, misi KPU menciptakan suasana kerja yang berintegritas, transparan, akuntabel, yang ditunjukkan dengan tercipta dan terjaganya soliditas di antara komisioner, serta hubungan yang bak/harmonis, saling menghargai dan menghormati satu dengan yang lain juga dengan kesekretariatan, menjaga etika penyelenggara dengan menjaga independensi, tidak berpihak, menjunjung tinggi nilai-nilai penyelenggaraan dan benar-benar memposisikan diri pada tempat yang sebenarnya,â&#x20AC;? papar Musa. KPU Provinsi Maluku juga dihadirkan narasumber berkompeten di bidangnya yakni Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) RI, Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) RI, Pemerintah Provinsi Maluku, BPK Perwakilan Maluku, serta fasilitator berpengalaman. Kegiatan ini diikuti peserta dengan penuh antusiasme yang tinggi, sarat keakraban, yang ditunjukkan dengan kehadiran mereka hingga berakhirnya acara dan partisipasi aktif dalam diskusi-diskusi yang digelar.

suara daerah

Ketua KPU Sulsel Iqbal Latif

11 Kabupaten di Sulsel Gelar Pilkada Serentak Tahun 2015 SUARA KPU. Dipastikan 11 kabupaten di Provinsi Sulsel akan menggelar pemilihan kepala daerah (Pilkada) pada tahun depan. Masing-masing Kabupaten Gowa, Bulukumba, Selayar, Maros, Pangkep, Barru, Soppeng, Luwu Utara, Luwu Timur, Tana Toraja, dan Toraja Utara. Sebagai landasan hukumnya, Ketua KPU Sulsel Iqbal Latif mengatakan, KPU sudah menerbitkan surat edaran bernomor 1667/KPU/XI/2014 sebagai tindak lanjut terbitnya Perppu. Dalam surat edaran tersebut dimuat tiga point. Pertama, provinsi dan kabupaten/ kota yang masa jabatan kepala daerahnya berakhir pada tahun 2015 dilaksanakan pemilihan secara serentak pada tahun 2015, sebagaimana dimaksud dalam pasal 201 ayat (1) Perppu Nomor 1 Tahun 2014. Penetapan hari, tanggal, dan bulan pelaksanaan pemilihan kepala daerah secara serentak tahun 2015. Kedua, berkenaan dengan hal tersebut pada angka 1, KPU Provinsi/KIP Aceh dan KPU/KIP

kabupaten/kota diminta tetap melanjutkan koordinasi dengan pemerintah daerah terkait penyediaan anggaran pemilihan gubernur, bupati, dan walikota, sehingga anggaran dapat ditetapkan dalam APBD tahun 2015 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 200 ayat (1) Perppu Nomor 1 Tahun 2014. Ketiga, petunjuk teknis terkait dengan penyusunan program, jadwal, dan tahapan pemilukada akan diberitahukan lebih lanjut. Atas dasar surat edaran itu, sambung Iqbal, maka Pilkada Toraja Utara (Torut) yang digelar 2016 akan dimajukan ke 2015. “Untuk Torut, kami majukan pelaksanaan pemilihan kepala daerahnya di tahun 2015 daripada diundur ke 2018,” kata Iqbal. Menurutnya, percepatan pelaksanaan pilkada Torut tidak akan mengganggu masa jabatan kepala daerah setempat

ketimbang daerah tersebut dijabat caretaker hingga 2018. “Namun kita akan konsultasikan ke KPU RI dan gubernur terkait pelaksanaan Pilkada serentak,” kata Iqbal Latif. Dosen non aktif Unhas ini menambahkan, pembahasan anggaran pelaksanaan Pilkada sudah bisa diajukan ke pemda sambil menunggu kepastian pembahasan Perppu yang direncanakan akan dibahas pada awal Januari 2015 mendatang. Ketua KPU Toraja Utara, Merry Parura turut mengakui jika percepatan Pilkada tidak mengganggu masa jabatan kepala da erah. “Kami sudah komunikasi dengan KPU Provinsi, pelaksanaan Pilkada Torut dimajukan di 2015. Tahapan akan kami mulai April 2015,” jelas Merry Parura melalui sambungan telepon.

“Untuk Torut, kami majukan pelaksanaan pemilihan kepala daerahnya di tahun 2015 daripada diundur ke 2018,” Edisi Desember 2014

Suara KPU

suara daerah

KPU Resmikan Tiga Gedung Baru di Sulbar SUARA KPU. Setelah meresmikan gedung KPU kota Bandar Lampung, Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU), Husni Kamil Manik, kembali meresmikan gedung baru KPU di berbagai daerah. Ketiga gedung KPU yang diresmikan itu yakni gedung KPU Kabupaten Donggala, Kabupaten Sigi dan Kabupaten Poso di Provinsi Sulawesi Tengah. Secara simbolis peresmian ketiga gedung itu dilakukan di Kabupaten Donggala, Sabtu (16/11). Ketua KPU Husni Kamil Manik menjelaskan, dibangunnya gedung baru itu menempuh beberapa tahap. Seperti surat keterangan hibah tanah dari pemerintah daerah setempat hingga pengajuan anggaran pembangunan gedung kepada KPU RI. Untuk merealisasikannya, tentu memerlukan dukungan dari beberapa pihak. ”Dari perhitungan yang ada, baru sekitar 25 persen dari seluruh kantor KPU, baik di provinsi maupun di kabupaten/kota yang sudah memiliki gedung sendiri. Karena demikian, dalam kesempatan ini saya berterima kasih kepada pemerintah daerah dan juga DPRD yang telah menyetujui hibah tanah kepada tiga kabupaten (Kab. Donggala, Sigi

dan Poso) sehingga dapat terealisasi seperti saat ini,” ujar Husni. Berdasarkan informasi yang dihimpun, dari ketiga kabupaten itu, gedung Sekretariat KPU Kabupaten Donggala sudah sempat dipakai saat putaran pertama Pemilihan Bupati - Wakil Bupati (Pilbup) Donggala pada 4 September lalu. “Itu karena kebutuhan ruang untuk pelaksanaan tahapan Pilbup. Sehingga, kantor ini belum sempat diresmikan tapi sudah kami pakai dulu, sebab kantorkantor lama sudah tidak lagi menampung berkas kami,” ujar Sofandi Sohar, anggota KPU Kabupaten Donggala. Peresmian ketiga gedung kantor KPU itu ditandai dengan penandatanganan batu prasasti oleh Ketua KPU RI dilanjutkan dengan pengguntingan pita secara simbolis. Meskipun anggotanya banyak dirundung pelanggaran etik selama Pemilu Legislatif 9 April lalu, KPU di Sulsel tetap percaya diri bakal memboyong penghargaan KPU Award tingkat

nasional pada minggu ketiga Desember 2014. Hingga kini, ada 10 KPU kabupaten/kota di Sulsel yang masuk nominasi dan bersaing mewakili Sulsel. “Nanti akan mengerucut menjadi satu KPU mewakili setiap kategori,” ujar Divisi Sumber Daya Manusia KPU Sulsel, Faisal Amir, Selasa (9/12). Faisal menjelaskan, nominasi tersebut akan bersaing untuk mewakil Sulsel di Jakarta. Sejumlah daerah yang menjadi unggulan dengan mengacu pada hasil Pileg dan Pilpres yakni KPU Bone, Selayar, Luwu Timur, dan Pinrang diunggulkan. Mantan Ketua KPU Takalar ini menyebutkan, terdapat enam kategori KPU Award yang meliputi kreasi sosialisasi, kategori daftar pemilih berkualitas, penyelenggara pemilu berintegritas, transparansi informasi pemilu, iklan layanan masyarakat, serta pemilu akses. Sementara Ketua KPU Sulsel, Muh Iqbal Latief mengatakan, enam KPU kabupaten/ kota yang dianggap terbaik pada masingmasing kategori sudah dikirim namanya ke KPU RI. Sama dengan Faisal, Iqbal juga masih merahasiakan nominator KPU Award. Menurut dia, seleksi penjaringan nominator KPU Award melibatkan pihak ketiga yang dianggap netral. Proses seleksi dilakukan oleh perwakilan dari akademisi, praktisi, dan Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM). Selain itu disaat yang bersamaan, KPU Sulsel juga membentuk Pejabat Penyedia Indoformasi dan Dokumentasi (PPI) disetiap KPU kabupaten/kota. KPU Sulsel memberi batas akhir kepada seluruh KPU kabupaten/kota sudah membentuk PPID paling lambat 31 Desember 2014.

Ketua KPU Husni Kamil Manik menandatangani prasasti peresmian gedung baru KPU Kabupaten Donggala, Sulawesi Barat

Pembentukan PPID merupakan amanat dari Undang-Undang nomor 14/2009 tentang Kebebasan Informasi Publik. Nantinya PPID wajib menyediakan dan memberikan informasi khususnya yang terkait dengan pemilu dan Pemilukada kepada masyarakat yang membutuhkan.

”Dari perhitungan yang ada, baru sekitar 25 persen dari seluruh kantor KPU, baik di provinsi maupun di kabupaten/kota yang sudah memiliki gedung sendiri. Karena demikian, dalam kesempatan ini saya berterima kasih kepada pemerintah daerah dan juga DPRD yang telah menyetujui hibah tanah kepada tiga kabupaten (Kab. Donggala, Sigi dan Poso) sehingga dapat terealisasi seperti saat ini,” Edisi Desember 2014

Suara KPU

suara pakar

Urgensi Uji Publik Calon Kepala Daerah Via Pilkada Serentak Oleh:

P a n g i S y a r w i C h a n i a go Dosen Ilmu Politik UIN Syarif Hidayatullah Jakarta Peneliti Politik Nusantara Institute

Selama ini masyarakat kenal calon kepala daerah melalui spanduk, baliho dan media massa. Masyarakat hanya sekedar kenal wajah dan nama namun masih kurang mendalami tentang seluk beluk calon kepala daerah SUARA KPU. Pemilihan suatu pemilu merupakan salah satu keputusan kelembagaan yang penting bagi setiap negara demokratis. Pemilu mempunyai pengaruh besar bagi kehidupan politik masa depan negara yang bersangkutan dan kesejahteraan masyarakat tentunya.

Pertanyaan sederhananya adalah, seberapa penting uji publik calon kepala daerah via pilkada serentak dilaksanakan? Uji publik calon kepala daerah sangat penting dalam rangka memaparkan visi misi programnya, termasuk menyampaikan profil atau rekam jejak masing-masing untuk memberikan informasi yang lebih komprehensif kepada masyarakat.

Biaya penyelenggaraan pilkada masih dan perlu ditekan dengan mengubah metode sistem pemilihan. Upaya mengatur agar biaya pemilu lebih efektif dan efisien harus terus dipikirkan. Biaya pemilu yang tak terlalu membebani APBN akan menghasilkan demokrasi yang relatif lebih sehat. Sistem pemilihan dengan biaya yang lebih murah menjadi keinginan banyak orang. Ada banyak opsi untuk melakukan efisiensi dari segi biaya, salah satunya dengan penyelenggaraan pilkada serentak. Hal ini bisa dikongkritkan dan akan menghemat dana negara yang tidak sedikit. Komisi Pemilihan Umum akan menggelar pemilihan kepala daerah secara serentak, ada 188 daerah yang akan melaksanakan pilkada serentak di tahun 2015. Pilkada serentak harus dipastikan benar-benar menyehatkan demokrasi, mencerminkan semangat efektivitas dan efisiensi. Kalau misi itu tak terwujud maka pilkada serentak tak ada arti dan kering makna. Urgensi Uji Publik Calon Kepala Daerah

Dalam pelaksanaan pilkada 2015 ada yang menarik untuk dicermati yaitu adanya uji publik calon kepala daerah adalah syarat atau kehendak demokrat mendukung pilkada langsung disahkan. Dalam Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang (Perppu) Nomor 1 tahun 2014 Pasal 38 disebutkan, calon kepala daerah wajib mengikuti uji publik dalam pemilihan kepala daerah (pilkada) di tahun 2015. Pertanyaan mendasar yang muncul ke permukaan adalah seberapa besar dampak yang ditimbulkan dari aktifitas uji publik pemilihan kepala daerah, jangan sampai uji publik hanya sekedar formalitas, seremoni belaka.

Uji publik bertujuan untuk mengukur dan menguji kompetensi, keterampilan, gambaran tentang action plan dan integritas sang bakal calon kepala daerah. Masyarakat bisa menilai langsung kapasitas, pengetahuan, pandangan dan gagasannya serta menilai bagaimana sang calon pemimpin memecahkan sebuah problem yang muncul. Sehingga diharapkan pemilih lebih kenal dan lebih mengetahui karakter masing-masing calon pemimpin mereka. Selama ini masyarakat kenal calon kepala daerah melalui spanduk, baliho dan media massa. Masyarakat hanya sekedar kenal wajah dan nama namun masih kurang mendalami tentang seluk beluk calon kepala daerah. Forum uji publik baik format, materi, isi dan konsepnya harus tampil berbeda dengan â&#x20AC;&#x2DC;dialog terbukaâ&#x20AC;&#x2122; sebagai ajang kampanye yang pernah digelar berbagai forum termasuk melalui televisi, kelompok masyarakat dan LSM.

Suara KPU

suara pakar Ada baiknya model-model seperti ini untuk terus dikembangkan KPU sebagai wahana pendidikan politik untuk rakyat. Tidak ada peluang bagi calon yang tidak siap ‘ditelanjangi’ dan diuji kemampuannya. Sehingga masyarakat tidak akan seperti ‘membeli kucing dalam karung’, atau sesat memilih ‘ibarat memilih timun bungkuk dalam karung’. Ada pun mekanisme teknis uji publik terdapat dalam Pasal 38 ayat 2 Perppu nomor 1 tahun 2014, disebutkan bahwa partai politik atau gabungan dapat mengusulkan lebih dari 1 (satu)

bakal calon gubernur, bupati, dan walikota untuk dilakukan uji publik. Lalu ayat 4 menyatakan, panitia uji publik beranggotakan 5 (lima) orang yang terdiri dari 2 (dua) orang yaitu dari unsur akademisi, 2 (dua) orang dari tokoh masyarakat, dan 1 (satu) orang anggota KPU. KPU tidak akan menetapkan seorang bakal calon kepala daerah menang atau kalah. Melainkan hanya bertugas menggelar uji publik kemudian mengeluarkan surat keterangan (SK) bahwa para bakal calon tersebut telah

diuji. Semoga saja pemilihan kepala daerah (pilkada) serentak di tahun 2015 dipastikan menghemat APBN. Begitu juga uji publik calon kepala daerah benar benar memiliki dampak yang besar melahirkan kepala daerah yang berkualitas, pemimpin yang mencintai rakyat dan rakyat mencintainya. Harapan penyelenggaraan uji publik dapat membantu menyebarkan informasi kepada masyarakat, sehingga publik betul-betul memiliki banyak pengetahuan sebelum menjatuhkan pilihannya di bilik suara. Semoga!

Tidak ada peluang bagi calon yang tidak siap ‘ditelanjangi’ dan diuji kemampuannya. Sehingga masyarakat tidak akan seperti ‘membeli kucing dalam karung’, atau sesat memilih ‘ibarat memilih timun bungkuk dalam karung’.

Banjir tak menyurutkan petugas KPU menegakkan demokrasi Edisi Desember 2014

Suara KPU

suara Pustaka

Berpolitik Tanpa Partai Fenomena Relawan dalam Pilpres Oleh: Fransisca Ria Pemilu Presiden 2014 menampilkan fenomena yang berbeda dalam sejarah politik Indonesia. Partisipasi publik terhadap kandidat presiden dan wakil presiden yang maju dalam Pilpres muncul begitu massif. Menyebut diri sebagai relawan, individu maupun komunitas yang bergerak dalam Pilpres 2014 lebih termotivasi untuk melihat Indonesia lebih baik. Kemunculan mereka terjadi persis saat kepercayaan publik kepada kinerja partai politik nyaris runtuh. Beberapa komunitas relawan memang ada yang digerakkan oleh kader-kader parpol pendukung, tapi lebih banyak lagi adalah komunitas-komunitas baru yang lahir karena tak menginginkan kembalinya rezim otoritarian Orde Baru. Buku ini berkisah tentang mereka. Tentang sebuah gerakan yang digerakkan oleh ‘idealisme’ berbangsa, bukan sekadar pragmatisme kursi. Pada gerakan ini, partai politik semestinya bisa melakukan refleksi. ** Komentar : “Buku ini menggugah tumbuhnya masyarakat sipil dalam mengkritisi kebijakan dan mengawal tata kelola pemerintahan yang baik.” - Sudharto P. Hadi; Rektor dan Profesor Universitas Diponegoro, Semarang “Sebagai salah satu dari ribuan orang yang ikut hadir mendukung Konser Salam Dua Jari, saya merasakan sendiri ketulusan dan antusiasme masyarakat biasa dari berbagai kalangan untuk berpartisipasi dan mempengaruhi jalannya proses pemilihan langsung Presiden yang sudah tersandera mesin politik dan kampanye hitam.”

Data Buku: • 13.5 x 20 cm • Tebal : 232 halaman • Terbit : Oktober 2014 • Cover : Softcover • ISBN : 978-602-03-1065-7 • No Produk : 20701140014 Edisi Desember 2014

Suara KPU

suara selebriti Ade Herlina:

E-Voting? Why Not? Selain beralih dari sistem pemilihan manual menjadi elektronik, e-voting juga bisa mengakomodir kebutuhan terutama di daerah-daerah pelosok serta menekan anggaran penyelenggaraan pemilu SUARA KPU. RENCANA penerapan sistem pemilihan secara elektronik atau e-voting di Indonesia diapresiasi oleh salah seorang selebritas Indonesia, Ade Herlina. Presenter kawakan yang mengawali karir sebagai penyiar radio dan model itu menilai, penerapan sistem e-voting di Indonesia akan lebih mengefektifkan penyelenggaraan pemilu serta turut memberikan dampak lingkungan. “Kita kan sudah punya e-KTP, kenapa sih pemilu kemarin kita masih harus didaftarin melalui surat-surat pemilih. Kenapa tidak e-KTP kita difungsikan seperti ATM. Jadi ketika masuk TPS, e-KTP kita di-scan atau dimasukkan nomornya saja untuk mengetahui apakah kita

sudah terdaftar sebagai pemilih atau belum,” kata Ade kepada Suara KPU. Menurutnya, sistem manual seperti itu lebih rumit dan rentan akan kesalahan serta penyalahgunaan. Ia mencontohkan sejumlah kasus yang diamatinya dalam pemilihan umum 2014 lalu di mana banyak warga yang tidak mendapatkan surat suara dan ketika hendak menggunakan KTP untuk memilih di TPS, justru namanya menjadi ganda. “Di luar negeri juga banyak yang komplain kalau pakai e-KTP atau paspor secara online kan akan masalah seperti itu akan bisa lebih terhindar,” jelas Ade. “Untuk menghindari masalah-masalah itu mungkin lebih simple e-voting itu,”

sambungnya. Ade menambahkan, selain beralih dari sistem pemilihan manual menjadi elektronik, e-voting juga bisa mengakomodir kebutuhan terutama di daerah-daerah pelosok serta menekan anggaran penyelenggaraan pemilu. “Saya setuju karena efisien. Cost pemerintah lebih irit karena tidak perlu kirim surat-surat suara, produksi kertaskertas tidak perlu, box-box suara dan keperluan lainnya yang dikirimkan ke daerah-daerah juga bisa lebih dipangkas,” ujar Ade.

Arzeti Bilbina

E-Voting Tak Ubahnya Pemilihan Idol Televisi Arzeti Bilbina dalam sebuah percakapan dengan Suara KPU beberapa waktu lalu, sistem pemilihan umum lebih baik bila dilakukan secara manual seperti yang berlaku hingga saat ini yakni dengan cara mencoblos kertas suara di bilik suara TPS. Karena hasil pemungutan suara seperti itu, menurutnya, lebih murni. “Lebih baik seperti kemarin saja, biarlah masyarakat memilih langsung pemimpin mereka dengan cara seperti itu. Hasil pemungutan suara yang ditampung pun menjadi lebih murni,” ujarnya. SUARA KPU. Rancangan penerapan elektronik voting atau e-voting dalam sistem pemilihan umum di Indonesia dinilai kurang tepat. Pasalnya, hal tersebut dapat menggerus nilai-nilai sosial yang kental terbangun di masyarakat Indonesia. Menurut artis sekaligus model senior Edisi Desember 2014

Suara KPU

Arzeti menambahkan, kendati lebih modern dan efisien, namun pelaksanaan e-voting lebih rentan manipulasi. Pasalnya setiap orang di mana pun bisa menggunakan hak pilihnya. Hal itu justru memperbesar potensi manipulasi. Bukan hanya itu, Arzeti juga menyebut bahwa penerapan e-voting tak ubahnya pemilihan idol di televisi.

“Pemilihan seperti itu, setiap PH (production house) itu mereka bisa membeli hingga 500 juta voucher untuk memilih satu artis yang mereka usung,” kata wanita kelahiran 4 September 1976 itu. “Jadi bisa dikatakan pemilihan semacam itu tidak murni. Justru lebih murni dan akurat kalau pemilihan dilakukan secara manual, begitupun dengan e-voting,” sambungnya. Menurutnya, pemilihan umum dengan sistem yang berlaku hingga saat ini dapat memicu semangat silaturhami masyarakat sebagai pemilik suara. “Masyarakat jadi punya cerita untuk datang ke TPS, ada silaturhami. Sebelum TPS dibangun ada rapatrapat musyawarah terlebih dahulu dari panitia setempat. Menurutku itu lebih membentuk ikatan batin bila dibanding penggunaan e-voting nantinya,” kata Arzeti.

suara selebriti Judika

Senang Banyak Anak Muda Ikut Pemilu 2014 Banyaknya kalangan muda Indonesia yang terlibat dalam mengambil bagian pada Pemilu 2014 menandakan kepedulian kalangan muda untuk masa depan bangsa. mantan Putri Indonesia 2007, Duma Riris Silalahi ini kepada Suara KPU.

SUARA KPU. Kesempatan menggunakan hak suaranya sebagai warga negara Indonesia dalam pemilu tak pernah dilewatkan oleh seorang musisi seperti Judika.

Hal ini menurut Judika karena kuatnya dukungan terhadap masing-masing capres sehingga menciptakan hasil suara yang beda tipis. “Tentunya (pemilu) kali ini sangat menarik karena kita hanya mendapatkan dua kandidat pemimpin, Namun hasil akhir yang beda tipis itu sebenarnya bisa dilihat sebagai bukti bahwa kedua kandidat pemimpin kita memang sama-sama kompeten dan didukung oleh masyarakat,” jelasnya.

Pelantun jingle Pemilu 2014 yang berjudul ‘Memilih untuk Indonesia’ ini mengaku kalau dirinya sangat bersemangat mengikuti pesta demokrasi lima tahunan ini. “Tahun ini aku paling bersemangat untuk berkontribusi kepada Pemilu 2014. Selain berkontribusi lewat lagu,” tuturnya. Artis jebolan ajang pencarian bakat salah satu stasiun televisi swasta ini merasa keberlangsungan pesta demokrasi kali ini sangat menarik. “Saya lihat di Pemilu kali ini rasanya

seluruh warga negara Indonesia excited menggunakan hak pilihnya. Sepertinya, jumlah pemilih jauh melebihi pemilupemilu sebelumnya,” kata suami dari

Judika juga merasa senang dan bangga di mana kalangan muda Indonesia banyak yang terlibat dalam mengambil bagian pada Pemilu 2014 kemarin. Menurutnya, itu menandakan kepedulian kalangan muda untuk masa depan bangsa. (Mel)

Jadi Moderator Debat Capres, Hikmahanto Tak Bisa Tidur Indonesia (UI) sampai tidak bisa tidur setelah ditunjuk Komisi Pemilihan Umum (KPU) memandu acara yang akan mengulik visi-misi kedua capres. “Jadi waktu dengar saya yang terpilih (sebagai moderator debat capres) saya langsung kaget, tegang, dan gak bisa tidur. Saya harus baca banyak buku, mempelajari (debat) yang sebelumnya, dan lain sebagainya. Itu tegang sekali,” kisahnya. Selain itu, Hikmahanto juga masih merasa perlu banyak belajar mendalami kiat-kiat menjadi seorang moderator. SUARA KPU. Mendapat kesempatan sebagai moderator dalam debat calon presiden (capres)putaran ketiga merupakan kesempatan yang sangat luar biasa bagi seorang Hikmahanto Juwana. Diakuinya, meski kerap wara-wiri di layar kaca sebagai narasumber, namun Guru Besar Hukum Internasional Universitas

“Saya biasa jadi narasumber, yang ditanya, eh tiba-tiba diminta jadi presenter (moderator). Jadi mindset itu yang harus saya rubah dan kemudian belajar dari debat-debat yang ada di luar negeri. Meskipun tidak sama tapi sebagai inspirasi saya supaya bisa menjalankan tugas dengan baik,” ungkapnya. Profesor termuda di Fakultas Hukum UI (FHUI) ini sempat heran mengapa harus

dirinya yang ditunjuk memandu debat capres bertemakan “Politik Internasional dan Ketahanan Nasional.” “Saya kan biasa bicara hukum, hukum internasional, dan hubungan internasional. Jadi saya pada waktu itu bertanya-tanya kenapa bisa saya yang dipilih oleh kedua tim (sukses capres) ini,” ujarnya. Namun, masalah itu dikatakannya dapat terselesaikan dengan adanya kerjasama dari calon-calon moderator yang ada, di mana mereka adalah para pakar hubungan internasional. Hikmahanto juga merasa bersyukur kalau pertanyaan yang akan dilemparkan dalam acara yang disiarkan secara live di beberapa stasiun televise swasta pada 22 Juli lalu bukan ia yang buat. “Saya sendiri kan tidak boleh bertanya. Pertanyaan itu diformulasikan oleh tim. Nah, jadi saya sangat terbantu di situ,” kata pria kelahiran Jakarta, 23 November 1965. [Sof] Edisi Desember 2014

Suara KPU

serba serbi

Tekanan Darah Tinggi & Penyebabnya Tekanan darah tinggi merupakan masalah umum yang dapat menyebabkan penyakitpenyakit serius seperti stroke, serangan jantung, dan penyakit kardiovaskular. Tekanan darah tinggi terjadi pada 1 dari setiap 3 orang dewasa. Naiknya tekanan darah kerap tidak disadari oleh mereka yang menderita hipertensi. Tiba-tiba saja mereka mengalami pusing, atau bahkan serangan jantung akibat meningkatnya tekanan darah. Meskipun dibilang sepele, namun kondisi tersebut tak bisa dibiarkan begitu saja, karena jika dibiarkan maka dapat berkembang menjadi penyakit kronis seperti stroke dan jantung. Maka dari itu, mengenali penyebab hipertensi atau tekanan darah tinggi adalah hal yang penting sebagai tindakan pencegahan. Ada beberapa faktor yang mempengaruhi seseorang terkena tekanan darah tinggi, diantaranya adalah : • Usia Semakin bertambahnya usia seseorang, semakin tinggi pula risikonya untuk terkena hipertensi. Hal ini karena ketika seseorang beranjak senja, maka akan cenderung terjadi pengerasan arteri yang pada akhirnya membuat tekanan darah menjadi naik. Edisi Desember 2014

Suara KPU

• Jenis Kelamin Tak banyak yang tahu bahwa pria lebih berpotensi terkena hipertensi dibandingkan wanita. Meskipun demikian, wanita juga harus berhatihati dan tetap waspada akan datangnya hipertensi. Maka dari itu, terapkan selalu pola hidup dan makan yang sehat.

dari itu, hindarilah konsumsi alkohol. • Stress Tekanan yang Anda dapat dari stres secara otomatis bisa membuat tekanan darah Anda naik. Maka dari itu, ketika Anda mengalami stres, maka kelola stres Anda dengan baik dan tenangkan diri segera mungkin.

• Kelebihan Berat Badan Kondisi seperti gemuk atau bahkan berujung obesitas, bisa menjadi penyebab utama naiknya tekanan darah. Hal ini karena lemak yang ada dalam tubuh dapat mengganggu sirkulasi darah.

• Pemakaian Kontrasepsi Sebuah penelitian terbaru menunjukkan bahwa penggunaan kontresepsi seperti pil KB dapat meningkatkan risiko yang lebih besar untuk terjadi naiknya tekanan darah.

• Sensitivitas Garam Sebagian orang mempunyai sensitivitas yang tinggi terhadap garam sampai menyebabkan tekanan darah meningkat. Maka dari itu, apabila Anda mengalami hal tersebut, segera batasi konsumsi garam Anda. • Alkohol Alkohol dapat meningkatkan tekanan darah Anda sampai dua kali lipat. Maka

• Bermalas-malasan Bermalas-malasan adalah kegiatan yang sebaiknya anda hindari karena dapat meningkatkan timbunan lemak dalam tubuh anda yang pada akhirnya bisa menjadi penyebab hipertensi. • Konsumsi obat-obatan tertentu Mengonsumsi obat tertentu dapat membuat tekanan darah menjadi naik. Oleh karena itu berkonsultasilah terlebih dahulu pada dokter saat anda mendapatkan resep obat.

serba serbi

5 Cara Sederhana Menurunkan Tekanan Darah Tinggi Tekanan darah tinggi merupakan masalah umum yang dapat menyebabkan penyakitpenyakit serius seperti stroke, serangan jantung, dan penyakit kardiovaskular. Tekanan darah tinggi terjadi pada 1 dari setiap 3 orang dewasa. Obat-obatan telah lama digunakan sebagai solusi, namun ada juga beberapa cara sederhana yang dapat mengontrol dan menurunkan tekanan darah tinggi. Metode murah ini meliputi olahraga, menjaga berat badan, dan perubahan gaya hidup yang dapat mengontrol hipertensi. Para ahli percaya bahwa gaya hidup sehat dapat mencegah dan melawan hipertensi.

sering dikaitkan dengan tekanan darah tinggi.

Berikut Cara Sederhana Menurunkan Tekanan Darah Tinggi :

â&#x20AC;˘ Kurangi Berat Badan Kenaikan berat badan menjadi salah satu faktor penyebab hipertensi. Mengurangi berat badan walau hanya beberapa kilogram saja sudah dapat menurunkan tekanan darah yang tinggi. Pinggang adalah indikator yang baik terhadap berat badan. Bertambahnya ukuran lingkar pinggang bisa menjadi alarm akan datangnya hipertensi.

â&#x20AC;˘ Olahraga Olah raga rutin merupakan cara yang efektif untuk menurunkan tekanan darahÂ tinggi. Dianjurkan untuk melakukannya beberapa kali dalam seminggu, kurang lebih selama 30 hingga 60 menit setiap kali berolahraga. Aktivitas seperti ini dapat menurunkan tekanan darah hingga 4-9 mmHg. Seseorang dengan hipertensi harus sering terlibat dalam aktivitas fisik. Hal ini juga berlaku bagi pasien prehipertensi demi menghindari terjadinya hipertensi. Olahraga juga dapat membantu mengurangi berat badan, di mana berat badan berlebih

â&#x20AC;˘ Hindari alkohol Mengonsumsi alkohol tidak baik bagi kesehatan dan dapat menyebabkan tekanan darah tinggi yang pada akhirnya akan memperbesar risiko terjadinya hipertensi. Jadi, jauhkan diri Anda dari minuman beralkohol.

Pada orang yang kelebihan berat badan atau obesitas, semakin banyak berat badannya berkurang, maka tekanan darah juga akan ikut berkurang. Untuk mewujudkannya bisa dilakukan dengan pola makan sehat, diet, ataupun berolahraga. â&#x20AC;˘ Mengurangi asupan sodium

(natrium) Mengurangi asupan natrium bisa membantu menurunkan tekanan darah. Umumnya, natrium dikaitkan dengan makanan yang tinggi garam, walaupun terkadang keduanya tidak selalu berjalan berdampingan. Garam yang biasa kita kenal terdiri dari 40 persen natrium, dan sisanya adalah ion klorida. Agar kesehatan tubuh selalu terjaga dan terhindar dari naiknya tekanan darah, asupan natrium yang direkomendasikan adalah 2300 miligram atau kurang. Bagi orang-orang yang berusia lebih dari 51 tahun keatas, asupan harian yang direkomendasikan adalah 1500 gram atau kurang. â&#x20AC;˘ Hindari stres Stres merupakan faktor penting dari beberapa penyakit dan juga sering dikaitkan dengan tekanan darah tinggi. Kecemasan dan stres dapat menyebabkan naiknya tekanan darah walau sifatnya hanya sementara. Maka dari itu, usahakan jangan sampai stres. Latihan pernapasan merupakan salah satu cara terbaik untuk mengatasi stress dan dapat mengurangi risiko hipertensi. Pasien dengan tekanan darah tinggi sangat disarankan untuk mencari bantuan dari seorang konselor profesional. (mel)

Edisi Desember 2014

Suara KPU

Suara Publik

Evaluasi Pilkada langsung Taraf hidup masyarakat yang tinggi juga dengan sendirinya akan menghilangkan upaya vote buying (money politic) dari para elit, karena bisa dipastikan tidak ada satu kandidat pun yang akan mampu untuk melakukan vote buying sehingga praktik ‘perang ide dan program’ akan lebih mendominasi ketimbang ‘perang uang’ dalam pilkada. Ketiga, ketidaksiapan masyarakat secara psikologis maupun kedewasaan politiknya dalam menghadapi persaingan yang cenderung keras dan terbuka pada pilkada langsung berdampak terhadap retaknya hubungan sosio cultural di dalam masyarakat.

SUARA KPU. Kajian Pilkada langsung atau lewat DPRD sebenarnya sudah dimulai 1,5 - 2 tahun yang lalu. Hal ini saya tahu karena Prof. Djohermansyah sebagai salah seorang yang diminta pemerintah untuk mengkaji ulang Pilkada langsung adalah dosen S2 ilmu politik UI. Dia cerita banyak di kelas kala itu, bahkan soal UAS kita waktu itu adalah membuat paper kajian dampak positif dan negatif Pilkada langsung. Jadi ini bukan soal Koalisi Merah Putih atau bukan.

Hal ini terlihat dari data hingga Agustus 2013 dimana 75 jiwa sudah melayang, 256 korban luka berat dan ringan, kerusakan 279 tempat tinggal, kerusakan fasilitas umum di 156 lokasi, kantor pemerintahan di 56 lokasi. Data tersebut belum termasuk kerusakan kendaraan bermotor, kantor partai politik, kantor media massa, hotel, hingga kawasan pertokoan yang dirusak dan dibakar massa.

Mengutip tulisan Prof. Djohermansyah dan hasil diskusi dengan kepala atase politik kedutaan besar Amerika Serikat beberapa waktu lalu, disebutkan bahwa pelaksanaan proses demokrasi yang baik di dalam suatu masyarakat negara berbanding lurus terhadap lahirnya pemerintahan yang baik (almond & powell). Hiruk pikuk mengenai Pilkada langsung ataupun tidak langsung telah menjadi perhatian kita bersama.

Keempat, merebaknya politik uang yang tidak lagi terbatas pada elite politik, institusi politik dan penegak hukum tetapi sudah merambah luas kepada masyarakat pemilih. Bahkan di beberapa tempat masyarakat berani memasang spanduk yang berbunyi “disini menerima serangan fajar”.

Tulisan ini mencoba mendudukkan persoalan pada evaluasi pelaksanaan pilkada langsung yang tepat satu dekade kita lalui bersama. Sedikitnya ada tujuh catatan pelaksanaan Pilkada langsung yang dapat menjadi pertimbangan mengapa akhirnya pemilihan melalui perwakilan DPRD di kabupaten/ kota menjadi sebuah pilihan yang realistis dan masuk akal untuk Indonesia saat ini dan bukan semata persoalan koalisi merah putih atau Indonesia hebat saja. Pertama, biaya yang dikeluarkan para calon kepala daerah dalam pilkada langsung sangat mahal dan menjadi benih-benih praktek korupsi. Beberapa calon kepala daerah mengaku menghabiskan 20 miliar hingga 128 miliar untuk bisa memenangkan Pilkada. Sehingga tidak mengherankan jika saat ini tidak kurang 320 kepala daerah produk Pilkada langsung menjadi pesakitan di tahanan KPK.

Kedua, biaya yang dikeluarkan oleh KPU daerah dalam pelaksanaan Pilkada rata-rata menghabiskan 4-10 persen APBD. Bahkan yang paling ironis adalah pelaksanaan pilkada Jawa Timur yang menghabiskan biaya 1 triliun rupiah. Bayangkan jika biaya ini digunakan untuk membangun sekolah, rumah sakit, puskesmas atau subsidi biaya kesehatan dan pendidikan tentu akan lebih banyak manfaatnya bagi masyarakat.

Demokrasi yang seharusnya memuliakan manusia, malah merusak akhlak dan moral masyarakat kita. Kelima, pilkada langsung menyebabkan besarnya beban hutang ekonomi maupun hutang politik yang harus ditanggung seorang kepala daerah baik sponsor, partai politik pengusung, tim sukses, hingga birokrat dan konstituen itu sendiri sehingga cenderung menghadirkan pemerintahan daerah yang tidak efektif.

Keenam, mimpi demokratisasi masyarakat di daerah yang dapat didorong oleh pilkada langsung adalah mimpi di siang bolong. Mengapa? karena demokrasi sejatinya (John Stewart, Democracy and Local Governement) bukanlah demokrasi prosedural sebatas pelaksanaan pemilihan kepala daerah, namun lebih jauh dari itu adalah

Biaya yang dikeluarkan oleh KPU daerah dalam pelaksanaan Pilkada rata-rata menghabiskan 4-10persen APBD. Bahkan yang paling ironis adalah pelaksanaan pilkada Jawa Timur yang menghabiskan biaya 1 triliun rupiah. Edisi Desember 2014

Suara KPU

Suara Publik meningkatnya partisipasi publik dalam pemerintahan daerah dan kebijakannya. Ketujuh, pilkada langsung sebagai pelaksanaan demokrasi prosedural tidak serta merta menjamin pelaksanaan demokrasi yang substantif. Hal ini dapat dilihat dari 58 kepala daerah yang terbukti masuk dalam politik dinasti yang jelas-jelas menunjukkan bahwa pilkada langsung hanya membuat masyarakat larut dalam hingar bingar politik yang semu. Apa Solusinya? Pilkada langsung memang sebenarnya dalam konteks demokrasi liberal akan lebih baik ketimbang sistem keterwakilan karena dia melibatkan masyarakat secara langsung. Namun hal ini menjadi efektif dan dapat dijalankan jika masyarakat itu sendiri telah memenuhi beberapa syarat.

Demikian juga halnya dengan tingkat pendidikan. Semakin tinggi tingkat pendidikan sesorang maka semakin tinggi juga kesadaran hukumnya. Orang yang memilki tingkat pendidikan tinggi tentu selalu melihat segala sesuatunya atas dasar perhitungan untung rugi yang lebih rasional. Masyarakat dengan tingkat pendidikan tinggi biasanya akan lebih memahami mengenai hak dan kewajiban mereka sebagai warga negara, sehingga masyarakat dalam taraf ini akan lebih terbuka dengan perbedaan dan lebih kritis dalam menjalankan proses demokrasi bukan hanya berpikir keuntungan yang pragmatis.

Sehingga menjadi wajar jika Pilkada langsung di Indonesia berubah menjadi bencana demokrasi karena selain masyarakatnya memiliki taraf hidup yang rendah, masyarakat Indonesia pun saat ini masih diisi oleh mayoritas masyarakat berpendidikan dasar dan menengah dengan angka rata-rata usia belajar 7,7 tahun. Kurang dari 10 persen masyarakat kita yang mampu mengenyam pendidikan tinggi. Randy Bagasyudha Kandidat Master Ilmu Politik Universitas Indonesia Jalan Pelangi 2, Blok F, Jakasampurna, Bekasi Selatan.

Mengapa di Amerika sistem ini berjalan dengan baik sedangkan di Indonesia hanya melahirkan bencana demokrasi? Hal ini karena dua alasan utama dan mendasar yaitu tingkat taraf hidup kesejahteraaan dan tingkat pendidikan masyarakat Amerika jauh di atas Indonesia. Mengapa demikian? Karena jika taraf hidup sudah tinggi maka masyarakat tidak akan bisa lagi di bujuk dengan politik uang berimbas pada ongkos politik para kandidat yang semakin sedikit dan benih-benih korupsi juga akan semakin sedikit, dengan demikian satu-satunya cara membujuk masyarakat adalah dengan menawarkan program kerja yang spesifik dan dapat langsung dirasakan oleh masyarakat. Contohnya kalau di Indonesia dengan uang 50.000 (kurs dolar US /10.000 berarti 5 dolar) atau 100.000 (10 dolar) masyarakat Indonesia masih merasa ‘wah’ maka hal yang serupa tidak akan terjadi di Amerika. Dengan uang sebesar itu para kandidat akan ditertawakan oleh masyarakat karena dengan uang sebesar itu masyarakat Amerika hanya bisa membeli kentang goreng atau jajanan pinggir jalan lainnya. Artinya kondisi taraf hidup masyarakat yang tinggi juga dengan sendirinya akan menghilangkan upaya vote buying (money politic) dari para elit, karena bisa dipastikan tidak ada satu kandidat pun yang akan mampu untuk melakukan vote buying dengan jumlah 50-100 dolar per orang sehingga praktik ‘perang ide dan program’ akan lebih mendominasi ketimbang ‘perang uang’ dalam pilkada. Edisi Desember 2014

Suara KPU

Refleksi

Antara Voting dan Uji Publik Oleh: S i g i t J o y o w a r d o n o, Kepala Biro Teknis dan Hupmas KPU RI

Voting merupakan proses dua langkah. Pertama, orang harus memilih kandidat mana yang mereka sukai, dan kedua, memutuskan apakah akan memilih atau tidak. pengaturan preÂferensi (selera) yang koheren (teratur).

Proses dua langkah ini, sebagaimana disebutkan oleh C.J. Williams dari University of North Texas, terlihat sederhana. Namun prakteknya, dalam menentukan kandidat yang disukai saja rumitnya bukan main. Lebih-lebih bila ada lebih dari dua kandidat yang muncul.

Kerumitan dalam menentukan pilihan bagi individu pemilih, juga menjadi keruwetan bagi para kandidat pemimpin. Bukan perkara mudah bagi seorang kandidat untuk merebut kepercayaan publik dan membuka ruang kepantasan untuk dipilih. Kampanye monologis, semakin hari semakin tidak menarik untuk merebut hati pemilih.

Komparabilitas, yang merupakan salah satu prinsip penting dalam memilih secara rasional menurut panduan Donald M. Gooch, menemukan ganjalan di lapangan. Mencari tahu dan lalu membandingkan dua kandidat untuk kemudian dipilih, bukan perkara mudah. Di lapangan, ada banyak faktor dan variable mengapa pemilih mendukung si A dan bukan si B. Lebih rumit ketika irisan-irisan variabel itu ada pada dua kandidat. Berelson, Lazarsfeld dan McPhee pernah melakukan penelitan di Amerika Serikat terkait dengan perilaku pemilih.

Fakta yang diungkap oleh Zaller ini diperkuat oleh penelitian lain yang dilakukan Iyengar dan Kinder. Iyengar dan Kinder menemukan bukti yang mendukung peran media melalui media priming, media framing dan agenda setting.

Hasil studi mereka, yang kemudian dibukukan dalam Voting; A Study of Opinion Formation in a Presidential Campaign, menunjukkan bahwa konteks sosial memberikan dampak terbesar pada penentuan pilihan.

Di luar itu, sebagaimana disimpulkan C.J. Williams, ternyata juga ditemukan fakta bahwa kondisi psikologis juga menentukan pilihan. Pendekatan psikologis ini mengungkap bahwa individu punya afinitas (kedekatan) psikologis pada satu partai tertentu.

Seseorang, dalam memegang pandangan tertentu dan memilih kandidat dari partai tertentu, juga sangat tergantung pada interaksinya dengan anggota kelompok lain atau organisasi yang lain.

Afinitas ini mewarnai sikap individu terhadap kandidat. Artinya, pemilih memilih karena sejumlah alasan psikologis, dan yang paling penting adalah kekuatan afiliasi (hubungan) partisan.

Juga ditemukan fakta bahwa, kecondongan seseorang pada kandidat atau bahkan ideologi tertentu, kemudian menjauhi kandidat yang lain atau bahkan ideologi yang lain, sangat tergantung pada kelas sosial, kelompok agama, rasa atau etnis, dan bahkan juga keluarga. Persoalan voting semakin kompleks ketika juga ditemukan fakta bahwa menentukan atau memilih kandidat tertentu juga ternyata sangat dipengaruhi oleh media.

Hal yang pasti, di luar persoalan-persoalan di atas, individu yang serius terlibat dalam partisipasi politik sekali pun, akan mengalami ketidakpastian tertentu dalam menentukan pilihan. Bahkan bisa saja ia kekurangan informasi untuk membandingkan antarkandidat secara lengkap dan sempurna. Lebih-lebih pemilih yang pasif, ia akan terseok-seok dalam memutuskan di antara sejumlah alternatif yang saling berkompetisi seraya memiliki informasi yang luas serta

Di tengah persoalan yang bisa membingungkan pemilih dan juga bisa mengganggu calon dipilih inilah uji publik untuk menentukan bakal calon pemimpin pemerintah menjadi cukup relevan. Tentu saja, ini akan menjadi relevan bila uji publik dilakukan secara serius dan sungguh-sungguh. Dalam uji publik itu misalnya â&#x20AC;&#x2DC;dibongkarâ&#x20AC;&#x2122; secara mendalam setiap sosok kandidat. Ke depan, uji publik juga harus digelar memang untuk menguji, bukan untuk memuji. Karena itu, menjadi pekerjaan rumah yang cukup merepotkan sebab uji publik yang substansial ini juga harus mengikis habis mental-mental feodalistik (keningratan). Sehingga dalam ujian tersebut, publik benar-benar disajikan informasi yang mendalam dan dihidangkan kritik yang tajam, sehingga bisa membandingkan satu sama lain. Perbandingan juga baru bisa dilakukan ketika bakal kandidat pemimpin memiliki garis pembeda secara diametral (berseberangan) satu sama lain; baik dari sisi mau pun program. Medium uji publik ini, bila digarap dengan serius, tentu saja akan mematangkan proses demokratisasi di Indonesia. Ini akan melahirkan generasi pemilih yang

benar-benar rasional, juga akan memicu munculnya pemimpin yang berkualitas dan berintegritas. Semoga!

Persoalan voting semakin kompleks ketika juga ditemukan fakta bahwa menentukan atau memilih kandidat tertentu juga ternyata sangat dipengaruhi oleh media. Edisi Desember 2014

Suara KPU