dan dimiliki oleh pemilik bangunan yang hendak membangun, menambah atau mengurangi luas, merobohkan, ataupun merenovasi sebuah bangunan. Kewajiban memiliki IMB ini diatur dalam Pasal 7 ayat 1 dan 2 UU No. 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung (UUBG) serta ditekankan ulang pada Pasal 40 ayat 2 huruf b UUBG yang berbunyi: “Memiliki IMB merupakan kewajiban dari pemilik bangunan gedung.” Hal ini diperkuat dengan dikeluarkannya aturan mengenai kepemilikan IMB pada PP No. 36 Tahun 2005 tentang Peraturan Pelaksanaan UU No. 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung (PP 36/2005). Di dalam Pasal 14 Ayat 1 dan 2 PP 36/2005 disebutkan bahwa: “Setiap orang yang ingin mendirikan bangunan gedung harus memiliki Izin Mendirikan Bangunan yang diberikan oleh pemerintah daerah (Pemda) melalui proses permohonan izin.” Keberadaan IMB sangatlah penting karena bertujuan untuk menciptakan tata kelola bangunan yang aman dan sesuai dengan fungsi lahan. Selain itu, kepemilikan IMB juga diperlukan saat terjadi transaksi jual beli bangunan (rumah). Berdasarkan Pasal 115 PP 36/2005, pemilik bangunan rumah yang tidak memiliki IMB bisa dikenakan berbagai sanksi. Sederet sanksi siap mengancam bagi yang berani melanggar aturan IMB mulai dari sanksi administratif, penghentian sementara bangunan rumah, denda paling banyak 10% dari nilai bangunan yang sedang atau telah dibangun, hingga pembongkaran bangunan. Sebagai warga negara yang baik sudah sepatutnya kita patuh hukum dan mendukung pemerintah untuk tertib administrasi. Bagi Anda yang masih bingung dengan pengurusan IMB, berikut ini syarat dan tata cara mengurus IMB rumah tinggal maupun non tinggal.
Persyaratan IMB (Izin Mendirikan Bangunan) Sebelum mengajukan permohonan IMB, sebaiknya Anda mempersiapkan terlebih dahulu kelengkapan persyaratan yang diperlukan. Beberapa persyaratan pengajuan IMB di Pemkot, diantaranya yaitu : 1. Identitas pemohon (KTP), fotocopy sebanyak 3 lembar 2. Sertifikat bukti kepemilikan tanah, fotocopy sebanyak 3 lembar 3. Bukti pelunasan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) terakhir, fotocopy sebanyak 3 lembar 4. Akte Pendirian Perusahaan (bagi pemohon yang berbentuk badan usaha), fotocopy sebanyak 3 lembar 5. Akte Pendirian Badan/Yayasan (bagi pemohon yang berbentuk badan hukum/yayasan), fotocopy sebanyak 3 lembar 6. Surat Rekomendasi Teknis dari instansi yang berwenang sesuai fungsi lahan,
6/40
