Laporan Studio Rencana Kabupaten Pati by Danur Arkan

Perencanaan Wilayah dan Kota UGM

Studio Wilayah Kabupaten Pati 1 2020

Membenahi Pati

Laporan Rencana Kabupaten Pati

Membenahi Pati Laporan Rencana Kabupaten Pati

Kata Pengantar Puji syukur kami panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa atas rahmat dan karunia-Nya sehingga laporan Membenahi Pati ini dapat terselesaikan tepat waktu dan sesuai dengan arahan yang diberikan. Laporan ini dapat terselesaikan berkat bantuan dan dukungan baik berupa moral maupun material dari berbagai pihak. Kami juga dapat melalui proses pembelajaran yang berharga dalam penyusunan laporan ini. Di dalam kata pengantar ini, kami ingin mengucapkan terima kasih sebesar-besarnya kepada: 1. Bapak Retno Widodo Dwi Pramono, S.T., M.Sc. selaku dosen pembimbing Kelompok Studio Wilayah Pati 1 yang telah memberikan bimbingan, arahan, kritik, dan saran selama proses pembelajaran; 2. Bapak Doddy Aditya Iskandar, S.T., M.CP., Ph.D., Bapak Rendy Bayu Aditya, S.T., M.UP., Ibu Beti Guswantari, S.Si., M.Eng., Ibu Ratna Eka Suminar, S.T., M.Sc., dan Ibu Atrida Hadianti S.T., M.Sc., Ph.D. selaku dosen pengampu mata kuliah Studio Analisis Wilayah yang telah memberikan bimbingan, arahan, kritik, dan saran selama proses pembelajaran;

3. Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah (Bappeda) serta Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Pati yang telah memberikan saran, kritik, informasi, dan data yang kami butuhkan untuk analisis wilayah Kabupaten Pati; 4. Segenap instansi pemerintahan terkait di Kabupaten Pati yang telah membantu kami dalam proses pengumpulan data sekunder wilayah Kabupaten Pati; serta 5. Teman-teman jurusan Perencanaan Wilayah dan Kota angkatan 2017 yang telah memberikan motivasi, kritik, dan saran dalam penyusunan laporan. Kami berharap laporan yang telah disusun dapat memberikan sumbangsih untuk menambah pengetahuan para pembaca juga pertimbangan bagi pembuat kebijakan di Kabupaten Pati. Di akhir kata, kami selalu terbuka terhadap saran dan masukan dari semua pihak karena kami menyadari laporan yang telah disusun memiliki banyak kekurangan yang bisa diperbaiki berdasarkan masukan dan saran tersebut.

Tim Penulis, Kelompok Studio Wilayah Kabupaten Pati 1

Tim Kami Jalu Herawan 45921

Rahayu Santoso 45931

Margarettha Roselyn 45475

Nadela Fitrizqy 45479

Alfi Hilman 45924

Mutia Mesanda 45978

Galuh Purnamaningrum 46385

Danur Arkan 45915

Daftar Isi Latar Belakang Landasan Hukum Tujuan Penelitian Ruang Lingkup Metode Analisis Sistematika Penulisan

Pendahuluan

1 6 9 12 14 18

Karakteristik Geografis Sosial Kependudukan Ekonomi Wilayah Sarana dan Prasarana Struktur dan Pola Ruang

Konsep Pembangunan dan Penataan Ruang

2 2 2 3 3 4

Profil Wilayah

Konsep Pembangunan Ruang Wilayah Konsep Penataan Ruang Wilayah

20 26

3 33 34 35

Visi dan Misi Arah Kebijakan Strategi dan Indikator Kunci

Rencana Tata Ruang Wilayah

5 94

Pengembangan Kawasan Ristek JAKATINATA

103

Pengembangan Kawasan Pelabuhan Pendaratan Ikan

117

Pengembangan Koridor Agroindustri Margorejo

131

Konservasi Ekosistem Karst Sukolilo

146

Peningkatan Daya Dukung Lahan Pertanian

169

Perencanaan Mitigasi Banjir, Longsir, dan Kekeringan

184

Pengembangan, Peningkatan, dan Pemantapan Pusat Kegiatan Pertanian di Kecamatan Kayen

199

Pengembangna Smart Regional Kabupaten Pati

Rencana Pembangunan

4 Tujuan, Kebijakan, dan Strategi Rencana Struktur dan Pola Ruang Penetapan Kawasan Strategis Arahan Pemanfaatan Ruang Ketentuan Pengendalian Pemanfaatan Ruang

Program Prioritas

38 40 53 63 80

Pendahuluan

LATAR BELAKANG

LANDASAN HUKUM

Wilayah Kabupaten Pati merupakan salah satu Kabupaten Pati di Jawa Tengah yang terletak di sebelah timur-laut Kota Semarang. Dengan keunikan lokasi, kondisi kependudukan, ekonomi, sosial-budaya serta kondisi alamnya membuat Kabupaten Pati banyak memiliki potensi yang harus dikembangkan.

1. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan

Adapun analisis terhadap Kabupaten Pati telah dilakukan pada semester sebelumnya yang berfokus pada pengkajian profil, termasuk kondisi fisik wilayah, kependudukan, ekonomi, dan sosial budaya. Tidak hanya itu, hasil analisa juga meliputi analisis potensi, masalah, dan isu strategis yang terdapat di Kabupaten Pati. Ketiga hal tersebut merupakan variabel yag menjadi dasar pada tahap perencanaan selanjutnya.

4. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2009 tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (LP2B)

Tahapan yang selanjutnya harus dilakukan adalah perencanaan secara komprehensif dengan tujuan agar hasil dari rencana tersebut dapat diimplementasikan sesuai dengan kondisi dan kebutuhan wilayahnya sehingga tercapai pembangunan yang berkelanjutan. Hal tersebut yang melatarbelakangi lahirnya “Laporan Studio Rencana Kabupaten Pati”. Selain itu, lahirnya laporan tersebut merupakan respon hasil analisis yang telah dilakukan sebelumnya serta bentuk pengakomodasian potensi dan masalah yang didapatkan melalui wujud rekomendasi dasar pengambilan keputusan.

TUJUAN PENELITIAN Tujuan disusunnya Laporan Studio Rencana Kabupaten Pati adalah sebagai berikut: 1. Menyusun Rencana Pembangunan dan Rencana Tata Ruang Kabupaten Pati tahun 2019-2039

2. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang 3. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisataan

5. Keputusan Menteri Pertanian Nomor 837 Tahun 1980 tentang Kriteria Penetapan Hutan Lindung 6. Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/ Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 1 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi, Kabupaten, dan Kota 7. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 41/PRT/M/2007 tentang Pedoman Kriteria Teknis Kawasan Budidaya 8. SNI 03-1733-2004 tentang Tata Cara Perencanaan Lingkungan Perumahan di Perkotaan 9. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 3 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2005-2025 10. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 5 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2018-2023 11. Peraturan Daerah Kabupaten Pati Nomor 5 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Pati Tahun 2010-2030

2. Menyusun Rencana Program Prioritas Pembangunan Kabupaten Pati tahun 20192039

12. Peraturan Daerah Kabupaten Pati Nomor 8 Tahun 2011 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Pati Tahun 2005-2025

3. Memberikan masukan perencanaan pembangununan wilayah kepada pemerintah Kabupaten Pati dan pemangku kepentingan lainnya.

13. Peraturan Daerah Kabupaten Pati Nomor 1 Tahun 2018 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Pati Tahun 2017-2022

Pe n d a h u l u a n

RUANG LINGKUP Lingkup Areal

Lingkup Temporal

Meliputi keseluruhan wilayah administrasi Kabupaten Pati dengan batasan wilayah:

Penyusunan laporan memakan waktu total selama kurang lebih empat bulan dari Februari 2020 hingga Mei 2020. Waktu tersebut tidak termasuk waktu pengumpulan data atau survei primer ke lapangan.

•

Bagian Utara: Kabupaten Jepara dan Laut Jawa

•

Bagian Timur: Kabupaten Rembang dan

Laut Jawa •

Bagian Selatan: Kabupaten Grobongan dan

Kabupaten Blora •

Bagian Barat:

Kabupaten Kudus dan

Kabupaten Jepara

Lingkup Areal Substansi laporan ini berisikan review hasil analisis meliputi profil, potensi, masalah, dan isu, konsep dan arah pengembangan wilayah meliputi kebijakan pembangunan dan rencana tata ruang, serta rencana pembangunan prioritas wilayah.

METODOLOGI Pemilihan Konsep Rencana

Skenario Lintas Sektor

Pemilihan konsep rencana dilakukan dengan menggali; (i) Potensi, yang didasari dari sektor utama yaitu Sektor Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan; (ii) Masalah, yang didasari dengan apa yang menghambat pengembangan potensi; dan (iii) Tujuan, dilandasi dengan apa cita-cita dari Kabupaten Pati secara keseluruhan. Hasil analisis tersebut akan dijadikan dasar dalam menentukan perencanaan ke depannya.

Pembentukan skenario digunakan sebagai persiapan utnuk mencapai tujuan yang digagas. Skenario dirumuskan dengan melakukan identifikasi dan proyeksi untuk kondisi saat ini kemudian dilakukan perbandingan antara konsep yang telah diusulkan. Perbandingan tersebut dilakukan dengan AHP untuk menjadi dasar pembentukan skenario.

Penyusunan Tujuan, Kebijakan, dan Strategi

Rencana Keruangan

Perumusan konsep perencanaan Kabupaten Pati merupakan dasar dalam penentuan visi dan misi. Visi merupakan sasaran atau situasi ideal yang dikehendaki dari sebuah wilayah. Sedangkan dalam proses mencapai visi tersebut diperlukannya misi yaitu tahapan strategis atau sistematis yang perlu dilakukan oleh seluruh elemen wilayah sehingga pelaksanaan implementasi rencana tersebut berjalan secara efektif dan efisien.

Perencanaan keruangan merupakan komponen terpenting dalam rencana penataan ruang sebagai salah satu langkah dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Perencanaan secara spesifik juga dilakukan terhadap kawasankawasan strategis yang tetapkan sebagai program prioritas.

L a p o r a n R e n c a n a W i l a ya h K a b u p a t e n Pa t i

SISTEMATIKA PENULISAN BAB I Pendahuluan Terdiri dari latar belakang, tujuan penelitian, landasan hukum, ruang lingkup, metode penelitian, dan sistematika penulisan.

BAB II Profil Wilayah Berisi profil Kabupaten Pati yang meliputi kondisi geografis, sosial dan ekonomi wilayah, karakteristik penduduk, sarana dan prasarana, serta keadaan tata ruang.

BAB III Konsep Pengembangan Wilayah Berisi mengenai rumusan konsep pengembangan wilayah serta konsep penataan ruang wilayah Kabupaten Pati.

BAB IV Rencana Pembangunan Berisi mengenai rencana pembangunan wilayah sebagai turunan dari perumusan konsep di BAB III. Rencana tersebut kemudian turun menjadi visi, misi, arah kebijakan, strategi dan indikator kunci.

BAB V Rencana Penataan Ruang Berisi mengenai rencana penataan ruang sebagai turunann dari perumusan konsep di BAB III. Rencana tersebut kemudian turun menjadi tujuan, rencana struktur dan pola ruang, penetapan kawasan strategis, arahan pemanfaatan ruang, dan ketentuan pengendalian pemanfaatan ruang.

BAB VI Rencana Program Prioritas Berisi rencana program-progam prioritas sebagai salah satu upaya mencapai tujuan wilayah.

Pe n d a h u l u a n

Profil Wilayah

KARAKTERISTIK GEOGRAFIS Batas Administrasi Kabupaten Pati merupakan salah satu dari 35 daerah/ kabupaten/kota di Jawa Tengahbagian timur, yang terletak diantara 110°,15’ - 111°,15’ Bujur Timur dan 6°,25’- 7°,00’ Lintang Selatan. Adapun batas-batas administrasi Kabupaten Pati adalah sebagai berikut: •

Utara : Kab. Jepara dan Laut Jawa

•

Barat : Kab. Kudus dan Kab. Jepara

•

Selatan : Kab. Grobogan dan Kab. Blora

•

Timur : Kab. Rembang dan Laut Jawa

Kabupaten Pati memiliki luas wilayah sebesar 150.368 Ha yang terdiri dari 21 kecamatan, 401 desa, dan 5 kelurahan, dimana Kecamatan Sukolilo merupakan kecamatan yang memiliki luas wilayah paling besar, yaitu sebesar 15.874 Ha. Sedangkan Kecamatan Wedarijaksa merupakan kecamatan yang memiliki luas wilayah paling kecil, yaitu sebesar 4.085 Ha.

Peta Batas Administrasi Kabupaten Pati Sumber: Tim Penyusun, 2020

Jenis Tanah Bagian utara Kabupaten Pati didominasi oleh jenis tanah Latosol, Aluvial, Mediteran, dan Regosol. Sedangkan di bagian selatan didominasi oleh jenis tanah Aluvial, Litosol, Mediteran, dan Grumusol.

Peta Jenis Tanah Kabupaten Pati Sumber: Tim Penyusun, 2020

P ro f i l W i l a ya h

Kebencanaan

Topografi

Berdasarkan peta kebencanaan diatas, dapat dilihat bahwa bencana kekeringan merupakan bencana yang paling krusial di Kabupaten Pati, khususnya di bagian selatan. Hal ini dikarenakan kondisi geografis Kabupaten Pati di bagian selatan yang didominasi oleh kawasan karst sehingga sulit untuk menyerap air, yang berujung pada kekeringan panjang yang terjadi setiap tahunnya. Selain kekeringan, terdapat bencana banjir yang rutin melanda Kabupaten Pati setiap tahunnya, khususnya di kawasan yang terletak di sepanjang Sungai Juwana dan Pegunungan Kendeng, serta bencana longsor yang kerap terjadi di bagian barat Kabupaten Pati yang berbatasan dengan Kabupaten Jepara dan Kudus.

Wilayah Kabupaten Pati terletak pada ketinggian antara 0 - 1.000 m di atas permukaan air laut rata-rata dan terbagi atas 3 relief daratan, yaitu : a. Lereng Gunung Muria, yang membentang sebelah barat bagian utara Laut Jawa dan meliputi Wilayah Kecamatan Gembong, Kecamatan Tlogowungu, Kecamatan Gunungwungkal, dan Kecamatan Cluwak. b. Dataran rendah, membujur di tengah sampai utara Laut Jawa, meliputi sebagian Kecamatan Dukuhseti, Tayu, Margoyoso, Wedarijaksa, Juwana, Winong, Gabus, Kayen bagian Utara, Sukolilo bagian Utara, dan Tambakromo bagian utara. c. Pegunungan Kapur, yang membujur di sebelah selatan meliputi sebagian kecil wilayah Sukolilo, Kayen, Tambakromo, Winong, dan Pucakwangi.

Peta Rawan Bencana Kabupaten Pati Sumber: Tim Penyusun, 2020

Peta Kelerengan Kabupaten Pati Sumber: Tim Penyusun, 2020

L a p o r a n R e n c a n a W i l a ya h K a b u p a t e n Pa t i

Kesesuaian Lahan Kesesuaian lahan merupakan suatu kondisi yang menggambarkan cocok atau tidaknya sebuah lahan dalam mendukung kegiatan manusia yang ada di atasnya. Kesesuaian lahan yang ada di Kabupaten Pati diklasifikasikan menjadi tiga, yaitu kawasan lindung, budidaya, dan penyangga. Pengklasifikasian tersebut dilakukan berdasarkan ketentuan dari SK Mentan, yaitu dengan melakukan penjumlahan skor kelerengan, curah hujan, dan jenis tanah. Kelerengan

Skor

0% - 8%

8% -15%

15% - 25%

25% - 40%

>40%

100

Melalui penjumlahan skoring, klasifikasi peruntukkan lahan yang ada di Kabupaten Pati dapat dibagi menjadi tiga, yaitu : • Kawasan Budidaya • Kawasan Penyangga • Kawasan Lindung

Tabel Skor Kelerengan

Sumber: SK Mentan 837/KPTS/UM/1980

Jenis Tanah

Skor

Aluvial

Lotosol

Mediteran

Grumusol

Litosol

Rogosol

Tabel Skor Jenis Tanah

Sumber: SK Mentan 837/KPTS/UM/1980

Curah Hujan

Skor

750-1250

1250-1750

1750-2250

2250-2750

2750-3250 3500-3750

30 30 40

3750-4250

3250-3500

Peta Kesesuaian Lahan Kabupaten Pati Sumber: Tim Penyusun, 2020

Tabel Skor Curah Hujan

Sumber: SK Mentan 837/KPTS/UM/1980

Setelah dilakukan skoring, maka skor dari ketiga kriteria tersebut dijumlahkan dan dihasilkan tiga peruntukkan lahan sebagai berikut : Peruntukan

Skor

Kawasan Budidaya

<125

Kawasan Penyangga

125-174

Kawasan Lindung

>174

Tabel Skoring Peruntukan Lahan

Sumber: SK Mentan 837/KPTS/UM/1980

P ro f i l W i l a ya h

KEPENDUDUKAN Jumlah Penduduk Kecamatan

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

Sukolilo

90377

84915

85240

86567

87476

88362

89232

90089

90924

91755

Kayen

73722

71359

70309

709988

71480

71938

72380

72806

73211

73610

Tambakromo

50037

47910

48127

48477

48772

49051

49317

49574

49815

50051

Winong

59386

49985

49399

49528

49671

49796

49906

50007

50090

50167

Puncakwangi

51709

41339

41371

41443

41564

41667

41760

41844

41913

41977

Jaken

45783

42199

42382

42331

42453

42559

42654

42739

42809

42876

Batangan

40952

40896

41040

41565

41910

42241

42563

42878

43181

43481

Juwana

90173

91374

90447

92079

92992

93876

94745

95597

96426

97249

Jakenan

44505

40241

40145

40411

40527

40628

40719

40801

40868

40932

Pati

107512

103122

103425

104494

105172

105814

106432

107028

107590

108144

Gabus

55587

51875

51984

52076

52227

52357

52474

52579

52666

52747

Margorejo

54109

55842

56327

57817

58732

59418

60542

61445

62340

63241

Gembong

41772

42143

42471

42976

43345

43701

44048

44388

44715

45038

Tlogowungu

49864

49035

49206

49692

49974

50238

50493

50734

50960

51181

Wedarijaksa

58270

57524

57874

58536

58986

59418

59836

60243

60632

61017

Trangkil

60724

59284

59658

60090

60480

60850

61205

61548

61871

62189

Margoyoso

73810

70268

70601

71322

71814

72280

72732

73169

73582

73990

Gunungwungkal

36670

35059

35132

35356

35536

35703

35861

36012

36151

36286

Cluwak

44287

42485

42501

42780

42981

43165

43340

43505

43655

43800

Tayu

68746

64507

64589

64746

64933

65094

65240

65370

65477

65578

Dukuhseti

58187

56240

56301

56741

56991

57218

57433

57633

57815

57990

Jumlah

1256182

1197602

1198529

1210025

1218016

1225594

1232912

1239989

1246691

1253299

Tabel Jumlah Penduduk per Kecematan di Kabupaten Pati Tahun 2009-2018 Sumber: Kab Pati Dalam Angka, Tim Penyusun 2020

Tabel di atas menunjukkan jumlah penduduk Kabupaten Pati, baik berdasarkan kecamatannya maupun secara total. Sebagai ibu kota kabupaten, Kecamatan Pati memiliki penduduk terbanyak dengan kisaran seratus ribuan jiwa, terpaut sekitar sepuluh ribuan jiwa dari kecamatan berpenduduk terbanyak selanjutnya yaitu Kecamatan Juwana. Jika dilihat dari data per kecamatan saja, penduduk di tiap kecamatan cenderung meningkat tiap tahunnya tanpa ada perubahan drastis pada peringkatnya. Ini menunjukkan bahwa di penduduk Kabupaten Pati cenderung tidak berpindah antarkecamatan (atau dari desa ke kota) karena pertumbuhan penduduk terjadi secara alami. Visualisasi lebih lanjut dapat dilihat pada grafik batang di bawah. 2018

2017

2016

2015

2014

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

Sukolilo

Kayen

Tambakromo

Winong

Pucakwangi

Jaken

Batangan

Juwana

Jakenan

Pati

Gabus

Margorejo

Gembong

Tlogowungu

Wedarijaksa

Trangkil

Margoyoso

Gunungwungkal

Cluwak

Tayu

Dukuhseti

100%

Grafik Komposisi Jumlah Penduduk Kabupaten Pati menurut Kecematan Tahun 2014-2018 Sumber: Kab Pati Dalam Angka, Tim Penyusun 2020

L a p o r a n R e n c a n a W i l a ya h K a b u p a t e n Pa t i

Pertumbuhan Penduduk 1260000

Proyeksi Jumlah Penduduk

1256182

1250000

1253299 1246691

1240000

1239989

1230000

1232912 1225594

1220000 1218016

1210000 1200000

1210025 1197602

1190000 2009

2010

1198529 2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

Jumlah Penduduk

Grafik Jumlah Penduduk Kab Pati Tahun 2009-2018 Sumber:Kab Pati Dalam Angka, Tim Penyusun 2020

Berdasarkan grafik di atas dapat diambil kesimpulan bahwa jumlah penduduk Kabupaten Pati setiap tahunnya cenderung naik. Namun, terdapat penurunan jumlah penduduk Kabupaten Pati secara drastis pada tahun 2010. Hal tersebut dikarenakan adanya penyesuaian data jumlah penduduk yang diambil melalui sensus penduduk secara berkala selama 10 tahun sekali pada tahun 2010, sedangkan data jumlah penduduk yang didapatkan pada tahun 2009 merupakan hasil proyeksi yang dilakukan oleh Badan Pusat Statistik (BPS) dari sensus tahun 2000. Perbedaan sensus itulah yang menyebabkan penurunan jumlah penduduk yang tercatat di BPS.

Proyeksi jumlah penduduk dilakukan guna menentukan jumlah penduduk di masa yang akan datang. Dalam proyeksi ini digunakan asumsi yang disesuaikan dengan perkiraan kondisi ke depannya. Asumsi tersebut didasarkan pada tren pertumbuhan penduduk sebelumnya, yaitu laju pertumbuhan penduduk selama lima tahun ke belakang akan sama dengan tahun-tahun berikutnya. Penggunaan tren ini dikarenakan data dan informasi yang didapat bahwa Kabupaten Pati kurang memiliki daya tarik bagi pendatang, ditambah tidak adanya program yang saat ini dijalankan untuk mendorong naiknya jumlah penduduk. Tahun

Jumlah Penduduk

2018

1.253.299

2023

1.397.363

2028

1.557.987

2033

1.737.074

2038

1.936.746

Tabel Proyeksi Jumlah Penduduk Kab Pati 2018-2038 Sumber:Kab Pati Dalam Angka, Tim Penyusun 2020

Laju Pertumbuhan Penduduk Dikarenakan terjadinya penurunan jumlah penduduk pada tahun 2010, laju pertumbuhan penduduk pada tahun tersebut menjadi -4,6. Kemudian, pada tahun 2011–2012 laju pertumbuhan penduduk di Kabupaten Pati mengalami kenaikan tertinggi dengan nilai 0,95 di tahun 2012. Namun, dari tahun 2012–2018 Kabupaten Pati mengalami penurunan laju pertumbuhan penduduk setiap tahunnya. Hal ini terjadi meskipun jumlah penduduknya selalu naik tiap tahunnya. Sehingga, dapat ditarik kesimpulan bahwa kenaikan tersebut tidak terlalu signifikan dan bahkan cenderung menurun.

10.

P ro f i l W i l a ya h

2 0.95

0.66

0.62

0.59

0.57

0.54

0.53

2013

2014

2015

2016

2017

2018

0.07

0 2010

2011

2012

-1 -2 -3 -4 -5

-4.6 Laju Pertumbuhan

Grafik Laju Pertumbuhan Penduduk 2010-2018 Sumber:Kab Pati Dalam Angka, Tim Penyusun 2020

Komposisi Penduduk Usia

Piramida Penduduk Jumlah Penduduk

Tahun

Tidak Produktif

Dependency Ratio

Produktif

70-74 60-64

0–14

65+

15–64

2009

334.813

73.912

856.500

47,7

2010

291.506

93.837

805.650

47,8

2011

293.382

94.398

810.749

47,8

20-24

2012

295.567

95.098

816.734

47,8

10-14

2013

287.942

99.550

830.524

46,7

0-4

2014

285.849

102.318

827.427

46,9

50-54 40-44 30-34

1500.00

1000.00

500.00 Persentase Laki-Laki

0.00

500.00

1000.00

1500.00

Persentase Perempuan

2015

283.784

105.405

860.600

45,2

2016

280.046

108.964

856.115

45,4

Sumber: Kab Pati Dalam Angka, Tim Penyusun 2020

2017

277.896

112.680

850.979

45,9

2018

275.922

116.779

843.723

46,5

Sebagaimana terjadi di Indonesia pada umumnya, Piramida Penduduk Kabupaten Pati berbentuk stasioner. Jumlah penduduk muda di Kabupaten Pati lebih banyak dibanding dengan jumlah penduduk tua. Hal tersebut dikarenakan angka kelahiran yang tinggi dan angka kematian yang rendah mengakibatkan banyaknya jumlah penduduk muda.

Grafik Piramida Penduduk Kab Pati 2018

Tabel Jumlah Penduduk Menurut Usia Produktif Sumber: Kab Pati Dalam Angka, Tim Penyusun 2020

Rasio Ketergantungan 48.0 47.5

47.7

47.8

47.0

46.9

46.5

46.7

46.5

46.0 45.9

45.5 45.0 2009

2010

2011

2012

2013 2014 Dependency Ratio

45.2 2015

45.4 2016

2017

2018

Grafik Dependecy Ratio Penduduk Kab Pati 2009-2018 Sumber: Kab Pati Dalam Angka, Tim Penyusun 2020

Dari data dan tabel di atas dapat disimpulkan bahwa angka dependency ratio di Kabupaten Pati selama kurun waktu sepuluh tahun menunjukkan rata-rata sebesar 47%, yang berarti setiap 100 orang produktif harus menanggung 47 orang tidak produktif. Dalam kurun waktu sepuluh tahun tersebut juga sempat terjadi penurunan dependency ratio pada tahun 2013–2015, yang berarti semakin sedikit penduduk usia tidak produktif yang harus ditanggung oleh penduduk usia produktif. Akan tetapi, pada tahun 2016–2018 angka dependency ratio kembali meningkat.

L a p o r a n R e n c a n a W i l a ya h K a b u p a t e n Pa t i

11.

EKONOMI Laju Pertumbuhan Ekonomi 6

Tahun

PDRB ADHK Tahun 2010 (ribu rupiah)

Laju (%)

2010

18.782.546.640

2011

19.893.325.240

5,58

2012

21.072.328.700

5,59

2013

22.314.753.780

5,57

2014

23.365.213.990

4,49

2015

24.770.000.000

5,67

2016

26.130.000.000

5,56

2017

27.609.000.000

5,66

2018

29.195.000.000

5,75

Rata-Rata

5,47

Tabel Laju Pertumbuhan PDRB Kab. Pati Tahun 2010–2018 Sumber: Kabupaten Pati dalam Angka, 2020

5.8 5.6

5.59

5.58

5.67

5.57

5.75 5.56

5.56

2016

2017

5.4 5.2 5 4.8 4.6 4.4

4.49

4.2 4 2011

2012

2013

2014

2015

2018

Laju Pertumbuhan PDRB

Grafik Laju Pertumbuhan PDRB Kab. Pati Tahun 2010–2018 Sumber: Hasil Olah Tim Penyusun, 2020

Dari tabel dan grafik di atas, laju pertumbuhan ekonomi Kabupaten Pati cenderung stagnan dan mengalami penurunan pada tahun 2014, namun meningkat kembali pada tahun 2015. Laju pertumbuhan ekonomi dihitung menggunakan jumlah PDRB atas dasar harga konstan tahun 2010.

Struktur Ekonomi 2018

26.25%

2017

26.58%

2016

26.77%

2015

26.97%

25.36%

14.77%

7.78%

3.97%

2014

27.31%

24.97%

14.98%

7.76%

3.91%

10%

23.71%

15.32%

24.24%

15.08%

25.00%

20%

Industri Pengolahan Jasa Pendidikan Informasi dan Komunikasi Real Estate Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah

30%

40%

Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum Jasa Keuangan dan Asuransi Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial

14.86%

50%

60%

8.05% 8.02% 7.87%

4.22% 4.13% 4.04%

70%

Perdagangan dan Reparasi Kendaraan Pemerintahan, Pertahanan, dan Jamsos Jasa Lainnya Jasa Perusahaan

80%

90%

100%

Konstruksi Transportasi dan Pergudangan Pertambangan dan Penggalian Pengadaan Listrik dan Gas

Grafik Struktur Ekonomi Kabupaten Pati Tahun 2014–2018

Sumber: Kabupaten Pati dalam Angka 2019 dan Hasil Olah Tim Penyusun, 2020

Dari grafik di atas terlihat bahwa pergerakan ekonomi wilayah Kabupaten Pati didominasi oleh tiga sektor: industri pengolahan; pertanian, kehutanan, dan perikanan; serta perdagangan besar dan eceran. Dominansi ketiga sektor tersebut tidak lepas dari potensi sumber daya alam di Kabupaten Pati berupa pertanian dan perikanan, yang kemudian diolah oleh sektor industri pengolahan, lalu dijual sebagai produk turunan di pasar lokal dan regional. 12.

P ro f i l W i l a ya h

Dari tahun 2016-2018, dapat dilihat bahwa persentase sektor pertanian, kehutanan, dan perikanan cenderung terus menurun sedangkan persentasi sektor industri pengolahan terus meningkat. Hal ini dikarenakan mulai terjadi alih fungsi lahan pertanian sehingga kegiatan perekonomian di Kabupaten Pati perlahan mengalami pergeseran dari sektor primer menjadi sektor tersier dan sekunder.

Disparitas Antarwilayah 0.05 0.049

0.049

0.048 0.047 0.046

0.045

0.045 0.044 0.043

0.042

0.044

0.043

0.041 0.04 2011

2012

2013

2014

2015

Indeks Williamson

Indeks Williamson Kab. Pati Tahun 2011-2015 Sumber: BPS Kab. Pati, diolah oleh Susilo (2017)

Tingkat kesenjangan antarkecamatan di Kabupaten Pati berdasarkan data yang tersedia pada tahun 2011-2015 dapat diketahui dari Indeks Williamson yang berkisar antara 0,043–0,049. Hal ini menunjukkan bahwa tingkat kesenjangan antarkecamatan di Kabupaten Pati rendah karena mendekati angka 0. Tingkat kesenjangan yang rendah ini memiliki dua kemungkinan yaitu antara meratanya kemiskinan atau meratanya kesejahteraan.

Sektor Unggulan Tahun 2014

2015

2016

2017

2018

RataRata

Keterangan

Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan

1,77

1,79

1,82

1,83

1,81

Basis

Perdagangan Besar dan Eceran

1,03

1,04

1,05

1,03

Basis

Penyediaan Akomodasi dan Makanan Minuman

1,14

1,16

1,17

1,15

Basis

Administrasi Pemerintahan, Pertahanan, dan Jaminan Sosial Wajib

1,26

1,20

1,27

1,26

1,27

Basis

Jasa Pendidikan

1,09

1,08

1,09

Basis

Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial

1,16

1,15

1,16

Basis

Jasa Lainnya

1,20

1,19

1,18

1,20

Basis

Sektor

Tabel Hasil Analisis Location Quotient Kabupaten Pati Tahun 2014–2018 Sumber: Hasil Olah Tim Penyusun, 2020

Hasil analisis LQ, sebagaimana tertera pada tabel di atas, menunjukkan terdapat tujuh sektor basis yaitu sektor pertanian, kehutanan, dan perikanan (1.81), sektor perdagangan besar dan eceran (1.03), sektor penyediaan akomodasi dan makanan minuman (1.15), sektor administrasi pemerintahan, pertahanan, dan jaminan sosial wajib (1.27), sektor jasa pendidikan (1.09), sektor jasa kesehatan dan kegiatan sosial (1.16), serta sektor jasa lainnya (1.2).

Angka lebih dari 1 menunjukkan bahwa ketujuh sektor tersebut merupakan basis atau sumber pertumbuhan Kabupaten Pati, memiliki keunggulan, dan hasil dari sektor tersebut tidak hanya dapat memenuhi kebutuhan di dalam wilayah namun juga dapat dijual ke wilayah lainnya. Dengan banyaknya sektor yang menjadi sektor basis di Kabupaten Pati merupakan sebuah potensi yang harus dioptimalkan keadaannya guna menaikkan pertumbuhan ekonomi Kabupaten Pati.

L a p o r a n R e n c a n a W i l a ya h K a b u p a t e n Pa t i

13.

SARANA Kesehatan

Peribadatan Jumlah Penduduk Pendukung

Jumlah Saat Ini

Kebutuhan Seharusnya

(-)

Apotek

30.000

Rumah Sakit

120.000

Poliklinik

30.000

120.000

Puskesmas Pembantu

30.000

Posyandu

1.250

1.608

Sarana Kesehatan

Jumlah Penduduk

1.253.299

Puskesmas

Tempat Ibadah

Jumlah

Masjid

1.143

Musala/Langgar

4.656

Gereja Kristen

192

Gereja Katolik

Vihara

1.003

Pura

Tabel Sarana Kesehatan Kab. Pati Tahun 2018

Tabel Sarana Peribadatan Kab. Pati Tahun 2018

Kabupaten Pati memiliki sarana kesehatan rumah sakit, puskesmas, puskesmas pembantu, poliklinik, posyandu, dan apotek. Terdapat juga sarana kesehatan lain seperti puskesmas keliling, polindes, dan pos kesehatan desa. Jika dianalisis dengan standar menurut SNI diketahui bahwa sarana kesehatan di Kabupaten Pati sudah mencukupi. Tetapi, jika dianalisis menurut kecamatan di Kabupaten Pati, maka terdapat kecamatan yang masih kekurangan sarana kesehatan rumah sakit, yaitu Sukolilo dan Wedarijaksa.

Kabupaten Pati memiliki sarana peribadatan yang lengkap dari Masjid, Musala, Gereja Kristen, Gereja Katolik, Vihara, dan Pura. Mayoritas penduduk Kabupaten Pati sebanyak 96% dari jumlah penduduk beragama Islam. Oleh sebab itu, jumlah sarana peribadatan yang paling banyak adalah Masjid dan Musala. Terdapat keunikan di Kecamatan Cluwak dengan tingginya konsentrasi vihara yang terdapat di kecamatan tersebut. Sarana peribadatan yang ada di Kabupaten Pati dinilai sudah mencukupi.

Pendidikan

Perniagaan

Pada tahun 2018, di Kabupaten Pati tercatat jumlah sarana pendidikan: • SD 886 unit (678 unit SD dan 208 MI) • SLTP 224 unit (87 unit SMP dan 137 MTs) • SLTA 135 unit (71 unit SMA/SMK dan 64 MA) Kuantitas sarana pendidikan di Kabupaten Pati masih belum dapat memenuhi SNI. Meskipun jangkauannya tergolong baik, jumlah sarana di tiap kecamatan masih sangat kurang pada keseluruhan jenjang pendidikan.

Sarana perniagaan yang tercatat di Kabupaten Pati terbagi ke dalam empat kategori: pasar grosir tradisional, pasar grosir modern, pasar daerah, dan pasar burung.

Sumber: Kab. Pati dalam Angka 2019 dan Hasil Olah Tim Penyusun, 2020

SD Sederajat

SMP Sederajat

23%

39%

77% SD

SMA Sederajat

47% 53%

61%

SMP

MTs

SMA

Proporsi Sarana Pendidikan Kab. Pati Tahun 2018 Sumber: Kab. Pati dalam Angka 2019 dan Hasil Olah Tim Penyusun, 2020

14.

P ro f i l W i l a ya h

Sumber: Kab. Pati dalam Angka 2019 dan Hasil Olah Tim Penyusun, 2020

Pasar grosir tradisional hampir tersebar di setiap kecamatan, di mana fungsi pasar ini adalah untuk menyediakan kebutuhan seharihari masyarakat setempat. Kemudian, pasar grosir modern hanya terletak di dua kecamatan, yaitu Pucakwangi dan Pati. Pasar daerah, yang berfungsi untuk melayani kebutuhan wilayah Kabupaten Pati, masih hanya tersebar di beberapa kecamatan saja yang dianggap memiliki lokasi yang strategis di Kabupaten Pati. Selain pasar yang menjual kebutuhan masyarakat, terdapat pasar burung yang menjual burung hias yang terdapat di Kecamatan Pati. Untuk ke depannya, perlu dilakukan penambahan sarana niaga berupa pasar di kecamatan-kecamatan yang belum terlayani.

Pariwisata

Transportasi

Tempat Ibadah

Jumlah

Alam

Budaya/Sejarah

Buatan

No.

Sarana

Klasifikasi

Radius Pelayanan

Terminal Kabupaten Pati

Terminal Tipe B

3000 m

Terminal Juwana

Terminal Tipe C

1500 m

Terminal Tayu

Terminal Tipe C

1500 m

Alun-alun

Terminal Kayen

Subterminal

750 m

Total

Terminal Gunungwungkal

Subterminal

750 m

Halte Gemeces

Halte

200 m

Halte Puri

Halte

200 m

Halte KSH

Halte

200 m

Halte RSUD Suwondo

Halte

200 m

Tabel Sarana Pariwisata Kab. Pati Tahun 2018 Sumber: Kab. Pati dalam Angka 2019 dan Hasil Olah Tim Penyusun, 2020

Wisata alam di Kabupaten Pati kebanyakan terletak di daerah Kayen-Sukolilo yang merupakan daerah Karst dan daerah GembongTlogowungu yang berada di kaki Gunung Muria. Oleh karena itu, wisata di kedua daerah tersebut merupakan wisata air terjun dan agrowisata. Selain itu, terdapat juga wisata alam berupa pantai yang terdapat di Kecamatan Tayu. Wisata buatan terdapat di kawasan perkotaan Kabupaten Pati berupa kolam renang dan wisata komersial seperti bioskop dan pusat perbelanjaan. Wisata budaya/sejarah cukup tersebar dengan mayoritas berupa makam para pemuka agama Islam dan kampung budaya. Alun-alun di Kabupaten Pati terletak di kawasan perkotaan kabupaten dan kecamatankecamatan yang diklasifikasikan sebagai PPK yaitu Kecamatan Juwana dan Tayu. Selain itu, terdapat juga alun-alun di Kecamatan Kayen. Kecenderungan alun-alun terletak di jalan arteri dan kolektor menjadikan keempat alun-alun tersebut menjadi open public space yang mudah dijangkau warga lokal maupun wisatawan yang ingin beristirahat sejenak.

Tabel Sarana Transportasi Kab. Pati Tahun 2018

Sumber: Dinas PUTR Kab. Pati, Google Maps 2019, dan Hasil Olah Tim Penyusun, 2020

Sarana transportasi di Kabupaten Pati berada di jalan arteri dan kolektor. Sarana tersebut tersebar kurang merata karena terletak di perkotaan kabupaten (terminal B dan halte-halte), dua perkotaan kecamatan yang termasuk dalam PPK (terminal), dan dua perkotaan kecamatan yang termasuk dalam PPL (subterminal). Radius pelayanan sarana transportasi di Kabupaten Pati baru melayani Kecamatan Pati, Kecamatan Margorejo, Kecamatan Juwana, Kecamatan Tayu, sebagian kecil Kecamatan Gunungwungkal, dan sebagian kecil Kecamatan Kayen.

Ruang Terbuka Ruang terbuka terbangun di Kabupaten Pati tergolong sedikit dan tidak merata. Ruang terbuka berupa taman kebanyakan terpusat di Kecamatan Pati. Alun-alun hanya berada di Kecamatan yang tergolong besar seperti Kayen, Juwana, dan Tayu. Wilayah Kabupaten Pati selain dari Kecamatan Pati tidak memiliki densitas bangunan yang tinggi dan mayoritas penduduk tinggal di daerah pedesaan. Kabupaten Pati juga memiliki banyak daerah pertanian dan perkebunan yang pada dasarnya juga merupakan RTH alami.

L a p o r a n R e n c a n a W i l a ya h K a b u p a t e n Pa t i

15.

PRASARANA Air Bersih No

Prasarana Air Bersih

Persampahan Jumlah (jiwa)

(%)

Sumur gali terlindung

542.979

43,32%

Sumur gali dengan pompa

290.530

23,18%

Terminal air

7.262

0,58%

Mata air terlindung

10.465

0,83%

Penampungan air hujan

4.945

0,39%

Perpipaan/PDAM

207.707

16,57%

Sumur bor dengan pompa

189.411

Total

1.253.299

Tahun

Sarana

2014

2015

2016

2017

2018

Truk sampah

Truk container

Container

Gerobak sampah

15,11%

TPS

100,00%

TPA

Tabel Prasarana Air Bersih Kab. Pati Tahun 2017

Tabel Sarana Persampahan Kab. Pati

Sumber: Profil Kesehatan Kab. Pati 2018

Sumber: Kabupaten Pati dalam Angka

Dari tabel di atas, terlihat bahwa mayoritas penduduk di Kabupaten Pati mendapatkan air bersih dari sumur galian. Jaringan perpipaan PDAM baru dapat menjangkau kurang dari seperlima penduduk. Kondisi ini akan menambah risiko kekurangan air di kala kekeringan bagi mayoritas penduduk, terutama di dataran tinggi yang air tanahnya langka.

Dari tabel diatas, dapat diketahui bahwa dari tahun ke tahun terdapat peningkatan sarana pengangkutan sampah yang ada di Kabupaten Pati. Dari aspek kapasitas pewadahan sampah, berdasarkan SNI, jumlah unit TPS yang ada di Kabupaten Pati adalah sebear 10 unit, sedangkan saat ini jumlah TPS yang ada di Kabupaten Pati sudah melebihi standarnya, yaitu sebesar 38 unit. Kemudian, jika ditinjau dari jumlah TPA, berdasarkan SNI, jumlah unit TPA yang seharusnya ada di Kabupaten Pati adalah sebesar 3 unit, sedangkan saat ini sudah ada 3 TPA yang tersebar di Desa Sukoharjo, Jempok, dan Plojosenar.

Menurut olahan data shapefile yang didapat dari Dinas PUTR, pelayanan PDAM di Kabupaten Pati saat ini baru mencakup 29,7 ribu hektare lahan atau sekitar seperlima dari total luas wilayah. Pelayanan tersebut mencakup tiga belas kecamatan, namun tidak ada sama sekali kecamatan yang seluruh wilayahnya terlayani. Hanya Kecamatan Juwana yang hampir terlayani seluruhnya, dan bahkan Kecamatan Pati sebagai ibu kota Kabupaten bagian utara wilayahnya belum terlayani PDAM.

Sanitasi Kabupaten Pati saat ini sudah mempunyai satu IPAL di TPA Sukoharjo untuk mengolah grey water. Sedangkan untuk limbah black water seperti limbah dari kamar mandi (tinja) menggunakan pengolahan setempat (on-site). Di Kabupaten Pati, masyarakat yang mempunyai sarana pembuangan air limbah selain tinja sebesar 70,43%. Khusus untuk pengelolaan limbah black water sudah dibangun biogas untuk pemanfaatan tinja sebanyak 7 unit di lingkungan pondok pesantren yang tersebar di kecamatan Margoyoso, Trangkil, Tayu dan Wedarijaksa.

16.

P ro f i l W i l a ya h

Drainase Kelompok Fungsi

Teknologi yang Digunakan Saluran induk

Jenis Data Sekunder

(Perkiraan) Nilai Data

Panjang

59.703 km

Panjang

1.138.043 km

Pembuangan/ daur ulang

Sungai

Jumlah

93 buah

Pengaliran

Saluran sekunder

Panjang

558.202 km

Penampungan awal

Saluran tersier

Panjang

1.078.440 km

User interface

Kamar mandi

Jumlah

157.186 rumah

Tabel Prasarana Drainase Kab. Pati Tahun 2012 Sumber: Strategi Sanitasi Kabupaten Pati

Diketahui dalam dokumen Strategi Sanitasi Kabupaten Pati isu-isu strategis dalam pengelolaan drainase antara lain yaitu banyaknya drainase yang tersumbat, baik oleh sedimentasi maupun akibat penumpukan limbah rumah tangga dan sampah dikarenakan banyak kioskios pedagang yang dibangun di atas drainase, masih terdapat banyak rumah tangga yang belum memiliki saluran drainase, dan isu-isu strategis lainnya.

Jalan

Irigasi

Menurut Hierarki

Daerah irigasi yang dilayani oleh bangunan bendung yang ada di Kabupaten Pati berjumlah 440 saluran irigasi dan sejumlah area tadah hujan yang tersebar merata di 21 kecamatan. Area irigasi yang ada di Kabupaten Pati terdiri dari: 1. Sawah irigasi teknis: 26.374,605 Ha 2. Sawah irigasi semi-teknis: 7.699,068 Ha 3. Sawah irigasi sederhana: 5.482,382 Ha 4. Sawah irigasi desa: 1.003,780 Ha 5. Sawah tadah hujan: 18.222,529 Ha

No.

Hierarki

Panjang (km)

Arteri Primer

35,28

Kolektor Primer

118,43

Lokal Primer

640,69

Lokal Sekunder

Lingkungan Primer

Lingkungan Sekunder

58,24 3.972,06 168,65

Total

4.993,35

Tabel Panjang Jalan menurut Hierarki di Kab. Pati Tahun 2018

Sumber: Dinas PUTR dan Hasil Olah Tim Penyusun, 2020

Berdasarkan olahan data shapefile yang didapat dari Dinas PUTR, terdapat 4.993,35 km jalan di Kabupaten Pati. Dari total panjang tersebut, sebanyak 3.972,06 km atau sekitar 4/5-nya merupakan Jalan Lingkungan Primer. Kabupaten Pati juga dilintasi 35,28 km Jalan Arteri Primer yang merupakan bagian dari Jalan Nasional Rute 1 penghubung kota Jakarta— Surabaya.

Menurut Perkerasan, Kondisi, dan Status Status dan Panjang Jalan (km) No.

Keadaan

Jalan Nasional

Jalan Provinsi

Total Panjang (km)

Jalan Kabupaten

Listrik Di Kabupaten Pati, terdapat 1 gardu induk yang terletak di Kecamatan Pati dan 2 jenis jaringan distribusi listrik: SUTET 500 kV dan SUTT 150 kV. Jaringan SUTET 500 kV yang ada di Kabupaten Pati tidak terhubung langsung dengan jaringan distribusi ke pelanggan di Kabupaten Pati, akan tetapi merupakan bagian dari saluran yang menghubungkan PLTU Tanjung Jati dengan GITET Ungaran. Jaringan SUTT 150 kV yang ada di Kabupaten Pati terhubung dengan GI Jekulo di Kudus dan GI Rembang. Jumlah pelanggan listrik di Kabupaten Pati adalah sebanyak 398.740.

Telekomunikasi

Perkerasan Jalan a.

Aspal

17,3

92,43

837,38

947,11

Beton

17,8

23,23

41,03

Kerikil

Tanah

Lainnya

Total

988,14

Kondisi Jalan a.

Baik

Sedang

c,.

Rusak

Rusak Berat

35,1

115,66

837,38

988,14

18,9

73,75

92,65

Total

1080,79

Tabel Panjang Jalan menurut Perkerasan, Kondisi, dan Status di Kab. Pati Tahun 2018 Sumber: Kabupaten Pati dalam Angka 2019

Berdasarkan data di atas, keseluruhan jalan dengan perkerasan aspal dan beton di Kab. Pati tercatat dalam kondisi baik, sementara jalan dengan perkerasan kerikil, tanah, dan lainnya dikategorikan rusak berat. Perbedaan data antara DPUTR dengan BPS terjadi karena data di BPS tidak turut menyertakan jalan lingkungan.

Kecamatan Batangan

BTS

Kecamatan

BTS

Kecamatan

BTS

Jakenan

Sukolilo

Cluwak

Juwana

Tambakromo

Dukuhseti

Kayen

Tayu

Gabus

Margorejo

Tlogowungu

Gembong

Margoyoso

Trangkil

Gunungwungkal

Pati

Wedarijaksa

Jaken

Pucakwangi

Winong

Total

286

Tabel Jumlah BTS di Kab. Pati Tahun 2018

Sumber: Dinas PUTR dan Hasil Olah Tim Penyusun, 2020

Berdasarkan tabel jumlah persebaran BTS (Base Transceiver Station) di atas, dapat dilihat bahwa persebaran Menara BTS masih tidak merata. Kecamatan Jaken dan Tlogowungu merupakan kecamatan dengan jumlah BTS tersedikit, yaitu tujuh. Sementara itu Kecamatan Pati merupakan kecamatan dengan jumlah BTS terbanyak, yaitu 52. Akan tetapi jika melihat jangkauan sinyal, sebenarnya seluruh wilayah Kabupaten Pati sudah terpenuhi dengan baik dengan kebanyakan wilayah mendapatkan sinyal yang baik.

L a p o r a n R e n c a n a W i l a ya h K a b u p a t e n Pa t i

17.

STRUKTUR RUANG Berdasarkan hasil analisis struktur ruang dengan metode agregasi permukiman, agregasi fasilitas, identifikasi jaringan penghubung, serta klasifikasi simpul perkotaan yang telah dilakukan sebelumnya, didapatkan hierarki pusat kegiatan perkotaan di Kabupaten Pati. Terdapat tujuh belas pusat kegiatan perkotaan di Kabupaten Pati, dengan Kecamatan Pati sebagai pusat kegiatan berhierarki tertinggi yaitu Pusat Kegiatan Lokal (PKL). Hasil evaluasi struktur ruang saat ini yang telah dilakukan sebelumnya menunjukkan kalau konektivitas serta mobilitas di Kabupaten Pati saat ini sudah sangat baik dan efisien, meskipun aksesibilitasnya masih kurang terutama di kawasan lereng Gunung Muria dan Perbukitan Kendeng. Interaksi antarpusat kegiatan tertinggi terjadi antara Kecamatan Trangkil dan Wedarijaksa, sedangkan interaksi terendah terjadi antara Kecamatan Cluwak dan Trangkil. Peta Struktur Ruang Kabupaten Pati Saat Ini

POLA RUANG

Sumber: Hasil Olah Tim Penyusun, 2020

Berdasarkan hasil analisis pola ruang dengan metode identifikasi penggunaan lahan dan klasifikasi sesuai nomenklatur RTRW, didapatkan luasan pola ruang Kabupaten Pati sebagai berikut.

Lindung

Pola

Jenis Penggunaan Lahan Badan Air

1.622,33

1,03

Hutan

22.097,65

14,08

Tanaman Pangan Berkelanjutan

41,293,42

26,31

15997

0,10

Permukiman

19.232,43

12,25

Perikanan

12.889,52

8,21

Hortikultura

14.037,86

8,94

Tanaman Pangan

25.067,26

16,39

20.067,49

12,78

156,971.09

100

Industri

Budidaya

Luas (Ha)

Perkebunan

Jumlah

Tabel Pola Ruang Kabupaten Pati Saat Ini Sumber: Hasil Olah Tim Penyusun, 2020

Hasil evaluasi pola ruang saat ini yang telah dilakukan sebelumnya menunjukkan kalau 54,25% penggunaan lahan di Kabupaten Pati sudah sesuai jika dibandingkan dengan kesesuaian lahan, kerawanan bencana, dan developability lahannya. Selanjutnya, lebih dari sepertiga lahan yang ada penggunaannya sesuai bersyarat, sementara sisanya tidak sesuai. 18.

P ro f i l W i l a ya h

Peta Pola Ruang Kabupaten Pati Saat Ini Sumber: Hasil Olah Tim Penyusun, 2020

Konsep Pengembangan dan Penataan Ruang

KONSEP PENGEMBANGAN WILAYAH Pohon Potensi Percepatan Pertumbuhan Ekonomi

Peluang Investasi Daerah

Tingkat Ketersediaan Tenaga Kerja Tinggi

Potensi Pemanfaatan Sektor Agro dan Perikanan

Potensi Pengembangan Industri

Cadangan Sumber Daya Alam Melimpah

Dilewati Jalur Pantura dan Jalan Tol Demak -- Tuban

Angka Usia Produktif Tinggi

Fenomena Bonus Demografi

Potensi di Kabupaten Pati banyak dipengaruhi oleh kondisi fisik Kabupaten Pati yang memiliki cadangan sumber daya alam yang cukup banyak. Hal ini membuat cadangan NSDA di Kabupaten Pati sangat berlimpah, terutama pada sektor pertanian dan sektor perikanan laut serta tambak. Hal tersebut membuat Kabupaten Pati memiliki potensi untuk dikembangkannya konsep Agropolitan dan Minapolitan sebagai konsep pengambangan wilayahnya. Selain itu, melintangnya Jalur Pantura di Kabupaten Pati berdampak terhadap tingkat aksesibilitasnya. Selain aspek spasial, aspek kependudukan di Kabupaten Pati juga menyimpan potensi yang dapat dimaksimalkan dengan tujuan untuk menyokong kebutuhan tenaga kerja. Kondisi geografis yang bagus dan tenaga kerja yang berkualitas akan mempercepat pertumbuhan ekonomi di Kabupaten Pati

Pohon Masalah Kesenjangan Wilayah

Ketidakmerataan sarana

Ketimpangan Kualitas SDM

Prasarana Belum Memadai

Ketimpangan Pendapatan Antardaerah

Rata-Rata Lama Sekolah Rendah

Pernikahan Dini

Kerja Langsung

Angka Kemiskinan Tinggi

Tingkat Produktivitas Manusia Rendah

Perbedaan Tingkat Developability Lahan

Tingkat Produktivitas Lahan Berbeda-beda

Perbedaan Kondisi Geografis

20.

K o n s e p Pe n g e m b a n g a n d a n Pe n a t a a n R u a n g Wi l a ya h

Rawan Bencana

Masalah di Kabupaten Pati, baik spasial maupun non-spasial berawal dari kurangnya kesadaran pihak-pihak terkait dalam menyikapi perbedaan kondisi geografis di Kabupaten Pati. Kabupaten Pati setidaknya memiliki 4 (empat) bentang lahan: pegunungan, pegunungan karst, dataran, dan pesisir pantai. Tiap-tiap bentang lahan memiliki karakteristik dan potensi pengembangan yang berbeda. Hal tersebut memicu efek domino sehingga menyebabkan masalah-masalah non-spasial seperti kemiskinan dan kualitas SDM yang rendah di beberapa daerah dan masalah spasial seperti ketidak merataan sarana dan prasarana. Oleh karena itu, terjadi kesenjangan wilayah yang sangat terlihat antara Kabupaten Pati bagian utara dengan bagian selatan.

Pohon Tujuan Mengatasi Kesenjangan Wilayah

Optimalisasi Pemanfaatan SDA

Implementasi Konsep Agropolitan

Implementasi Konsep Minapolitan

Peningkatan Ketahanan Bencana

Kapasitas dan Kualitas Infrastruktur Tahan Bencana

Peningkatan Kapasitas dan Kualitas Sarana Prasarana

Peningkatan Kesadaran Masyarakat Mitigasi Bencana

Pemanfaatan Teknologi

Pemanfaatan Teknologi untuk Layanan Publik

Peningkatan Kapasitas dan Kualitas SDM

Tujuan dari pembangunan wilayah Kabupaten Pati adalah mengatasi kesenjangan wilayah. Tujuan tersebut merupakan rumusan dari potensi dan masalah yang ada di Kabupaten Pati. Masalah kesenjangan wilayah merupakan masalah utama di Kabupaten yang perlu diatasi dalam pembangunan wilayah Kabupaten Pati kedepannya. Apabila masalah kesenjangan wilayah tersebut dapat teratasi, maka Kabupaten Pati dapat mengembangkan potensinya yaitu potensi percepatan pertumbuhan ekonomi. Tujuan pembangunan wilayah Kabupaten Pati ini akan dicapai melalui 3 hal yaitu optimalisasi sumber daya alam, peningkatan ketahanan bencana, dan pemanfaatan teknologi. Ketiga hal tersebut akan mendukung Kabupaten Pati menuju kemerataan pembangunan wilayah. Ketiga hal tersebut dapat terlaksana dengan peningkatan kapasitas dan kualitas sarana dan prasarana serta sumber daya manusia di Kabupaten Pati.

L a p o r a n R e n c a n a W i l a ya h K a b u p a t e n Pa t i

21.

Kajian Teori dan Perumusan Konsep Pengambangan Wilayah “Optimalisasi Pengelolaan Sumber Daya Alam Melalui Peningkatan Ketahanan Bencana dan Pemanfaatan Teknologi” Konsep pengembangan wilayah Kabupaten Pati di atas merupakan gabungan dari beberapa konsep pengembangan wilayah yang sudah ada. Konsep-konsep tersebut antara lain yaitu:

Agropolitan Berdasarkan UU No. 26 Tahun 2007, Kawasan Agropolitan adalah kawasan yang terdiri atas satu atau lebih pusat kegiatan pada wilayah perdesaan atau sebagai sistem produksi pertanian dan pengelolaan sumber daya alam tertentu yang ditunjukkan oleh adanya keterkaitan fungsional dan hierarki keruangan satuan sistem permukiman dan sistem agrobisnis. Konsep ini dikenalkan oleh Friedman dan Douglas (1975) yang merupakan hasil dari kegagalan pengembangan sektor industri yang terjadi di negara-negara berkembang di Asia.

Minapolitan Menurut UU Penataan Ruang No. 26 tahun 2007, Kawasan Minapolitan merupakan turunan dari Kawasan Agropolitan, yaitu kawasan yang terdiri atas satu atau lebih pusat kegiatan pada wilayah perdesaan sebagai sistem produksi perikanan dan pengelolaan sumberdaya alam tertentu yang ditunjukkan oleh adanya keterkaitan fungsional dan hierarki keruangan satuan sistem permukiman dan sistem minabisnis. Minapolitan merupakan kota perikanan berbasis pada pembangunan ekonomi kelautan dan perikanan wilayah melalui pendekatan dan sistem manajemen kawasan yang terintegrasi, efisien, berkualitas, dan berakselerasi tinggi.

22.

Kota Tangguh Menurut 100 Resilience Cities, Kota Tangguh/ Kota Berketahanan/Resilience City adalah kota dengan kapasitas individu, masyarakat, institusi, bisnis, dan sistem dari sebuah kota dapat bertahan, beradaptasi, dan tumbuh terhadap tekanan (stresses) yang terus menerus dan guncangan (shocks) besar yang dihadapi. Kota Tangguh Bencana adalah kota yang mempu menahan, menyerap, beradaptasi dengan dan memulihkan diri dari dampak bencana secara tepat waktu dan efisien (UNISDR, 2009), sambil tetap mempertahankan struktur-struktur dan fungsi-fungsi dasarnya (BNPB, 2018)

Smart City Dalam buku Pengenalan dan Pengembangan Smart City, kota cerdas diartikan sebagai sebuah konsep pengembangan dan pengelolaan kota dengan memanfaatkan Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) untuk menghubungkan, memonitor, dan mengendalikan berbagai sumber daya yang ada di dalam kota dengan lebih efektif dan efisien untuk memaksimalkan pelayanan kepada warganya serta mendukung pembangunan yang berkelanjutan.

K o n s e p Pe n g e m b a n g a n d a n Pe n a t a a n R u a n g Wi l a ya h

Penjabaran Konsep Pengelolaan Sumber Daya Alam Agropolitan Kabupaten Pati terletak di lereng Gunung Muria dan Daerah Aliran Sungai Juana yang subur. Sesuai dengan slogannya, yaitu “Bumi Mina Tani Sejahtera”, “Tani” dalam slogan tersebut melambangkan keunggulan pertanian dan perkebunan di Kabupaten Pati. Sebesar 101.129,06 hektare atau sekitar 2/3 lahan di Kabupaten Pati digunakan untuk peruntukan pertanian dan perkebunan. Berdasarkan data dari Badan Pusat Statistik Kabupaten Pati tahun 2018, subsektor tanaman bahan pangan dan tanaman perkebunan menyumbang Rp4.520,98 miliar atau sekitar 15,49% dari total Produk Domestik Regional Bruto Kabupaten Pati pada tahun 2018. Sektor pertanian secara keseluruhan juga menyerap 27% tenaga kerja di Kabupaten Pati pada tahun 2018. Dengan signifikansi yang sangat besar dari segi fungsi lahan, ketenagakerjaan, dan perekonomian tersebut, pengembangan pertanian dan perkebunan dengan konsep Agropolitan menjadi salah satu fokus pemerintah Kabupaten Pati saat ini.

Secara harfiah, istilah agropolitan berasal dari kata “Agro” yang berarti ‘pertanian’ dan “Polis”/”Politan” yang berarti ‘kota’. Dalam buku Pedoman Umum Pengembangan Kawasan Agroplitan & Pedoman Program Rintisan Pengembangan Kawasan Agropolitan yang diterbitkan oleh Kementerian Pertanian, Agropolitan didefinisikan sebagai kota pertanian yang tumbuh dan berkembang karena berjalannya sistem dan usaha agribisnis sehingga mampu melayani, mendorong, menarik, serta menghela kegiatan pembangunan pertanian (agribisnis) di wilayah sekitarnya. Buku tersebut juga mendefinisikan Kawasan Agropolitan sebagai sistem fungsional desa-desa yang ditunjukkan dari adanya hierarki keruangan desa yang ditandai dengan keberadaan pusat agropolitan dan desa-desa di sekitarnya sehingga terbentuklah Kawasan Agropolitan. Secara umum, konsep pengembangan agropolitan/minapolitan tergambar dalam ilustrasi berikut.

Skema Tata Ruang Kawasan Agro/Minapolitan Sumber: Departemen Kimpraswil, 2000

Pengembangan Kawasan Agropolitan di Kabupaten Pati mengacu pada Peraturan Bupati Pati No. 4 Tahun 2018, di mana wilayah lokasi Pengembangan Kawasan Agropolitan di Kabupaten Pati dibagi dalam dua Kota Tani Utama dan sembilan daerah penyangga. Kota Tani Utama Gembong menyangga Kecamatan Cluwak, Gunungwungkal, Margoyoso, dan

Tlogowungu, sedangkan Kota Tani Utama Kayen menyangga Kecamatan Gabus, Pucakwangi, Sukolilo, Tambakromo, dan Winong. Rencana Pengembangan Agropolitan Kabupaten Pati juga meliputi pengembangan sumber daya manusia (SDM), sarana perindustrian, sarana lembaga perekonomian, serta agroindustri, agrobisnis, dan agrowisata berbasis produk unggulan.

L a p o r a n R e n c a n a W i l a ya h K a b u p a t e n Pa t i

23.

Minapolitan

Ketahanan Bencana

Kabupaten Pati merupakan salah satu kabupaten di Jawa Tengah yang terletak di tepi Pantai Utara Jawa. Sesuai dengan slogannya yaitu “Bumi Mina Pati Sejahtera”, “Mina” dalam slogan ini menggambarkan potensi wilayah perikanan laut dan darat di Kabupaten Pati memiliki potensi. Oleh karena, itu sektor perikanan menjadi salah satu sektor yang bisa dikembangkan lebih jauh lagi untuk meningkatkan perekonomian masyarakat dan daerah. Kabupaten Pati juga merupakan kabupaten dengan produksi perikanan terbanyak kedua di Jawa Tengah dengan produksi sebesar 42.036,87 ton. Selain itu, produksi perikanan tambak di Kabupaten Pati juga menempati posisi kedua di Provinsi Jawa Tengah. Maka dari itu sektor perikanan di Kabupaten Pati menjadi salah satu sektor yang digenjot pemerintah dengan serius. Dengan potensi yang besar dan perencanaan minapolitan yang matang, diharapkan Kabupaten Pati dapat meningkatkan produksi, produktivitas komoditas perikanan budidaya dan tangkap serta produk olahan hasil perikanan yang terintegrasi.

Kabupaten Pati memiliki tingkat kerawanan terhadap bencana yang cukup tinggi, khususnya bencana kekeringan, banjir, dan longsor. Menurut Analisis KLHS untuk penyusunan strategi dan arah kebijakan pembangunan Pati tahun 20172022, dampak perubahan iklim merupakan salah satu faktor yang peningkatan erosi, longsor dan sedimentasi serta menurunnya fungsi pengendali air sehingga pada musim hujan terjadi banjir dan musim kemarau terjadi kekeringan.

Kabupaten Pati memiliki tujuh kecamatan pesisir yaitu Kecamatan Dukuhseti, Kecamatan Tayu, Kecamatan Margoyoso, Kecamatan Trangkil, Kecamatan Wedarijaksa, Kecamatan Juwana, dan Kecamatan Batangan yang memiliki total luas 37.943 Ha yang atau menempati sekitar 25% luas Kabupaten. Berdasarkan Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor Kep.32/Men/2010 tentang Penetapan Kawasan Minapolitan dan Surat Keputusan Bupati Pati Nomor 532/1867/2010 tentang Penetapan Kecamatan Juwana sebagai kawasan minapolitan di Kabupaten Pati, maka kawasan yang dipilih sebagai pusat area pengembangan Kawasan Minapolitan adalah kecamatan Juwana. Pengembangan agropolitan dan minapolitan di Kabupaten Pati dilakukan dengan merancang keterkaitan sumber daya perdesaan dan pesisir dengan industrialisasi dan sistem pemasaran. Penerapan konsep minapolitan ini bertujuan untuk mendorong percepatan pengembangan wilayah kawasan minapolitan atau wilayah dengan kegiatan perikanan industrialisasi perikanan sebagai kegiatan utama serta untuk meningkatkan kesejahteraan dan taraf hidup masyarakat Kabupaten Pati. 24.

Salah satu dampak kerugian yang cukup signifikan akibat bencana alam yang rutin melanda adalah terhentinya kegiatan pertanian yang masih menjadi sumber mata pencaharian utama Kabupaten Pati, yang berdasarkan Kabupaten Pati dalam Angka 2019, terdapat 30,47% masyarakat Kabupaten Pati merupakan petani. Selain menimbulkan kerugian bagi masyarakat, hal ini juga menghambat perekonomian Kabupaten Pati, mengingat sektor pertanian, kehutanan, dan perikanan merupakan sektor yang mengungguli struktur perekonomian Kabupaten Pati. Oleh karena itu, diperlukan beberapa upaya dari pihak pemerintah maupun masyarakat guna meningkatkan ketahanan Kabupaten Pati terhadap bencana yang kemungkinan akan melanda di masa mendatang. Konsep ketahanan bencana seperti pada konsep Kota Tangguh melaui Paradigma Pengurangan Resiko. Dalam paradigma ini, setiap individu, masyarakat di daerah diperkenalkan dengan berbagai ancaman yang ada di wilayahnya, bagaimana cara mengurangi ancaman (hazards) dan kerentanan (vulnerability) yang dimiliki, serta meningkatkan kemampuan (capacity) masyarakat dalam menghadapi setiap ancaman. Melalui konsep ini dapat mendukung pengembangan Kabupaten Pati dalam terwujudnya Kabupaten Pati sebagai agropolitan. Jika Kabupaten Pati memiliki ketahanan bencana terutama terhadap bencana banjir dan kekeringan maka dapat meningkatkan produktivitas pertanian di Kabuaten Pati.

K o n s e p Pe n g e m b a n g a n d a n Pe n a t a a n R u a n g Wi l a ya h

Pemanfaatan Teknologi Menurut dokumen Masterplan Smart City Kabupaten Pati, ada 6 strategi pembangunan Smart City Kabupaten Pati, yaitu: 1. Smart Governance: Strategi pertama dalam masterplan ini bertujuan untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang efektif, efisien, komunikatif, dan terus melakukan peningkatan kinerja birokrasi melalui inovasi dan adopsi teknologi yang terpadu. 2. Smart Branding: Smart Branding bertujuan untuk meningkatkan daya saing daerah dengan penataan wajah kota dan pemasaran potensi daerah dalam lingkup lokal, nasional, dan internasional, salah satunya melalui pelatihan dan promosi/marketing dalam jaringan (online). 3. Smart Economy: Strategi ini bertujuan untuk mewujudkan ekosistem yang mendukung aktivitas ekonomi masyarakat yang selaras dengan sektor ekonomi unggulan daerah yang adaptif terhadap perubahan, serta meningkatkan literasi keuangan masyarakat melalui berbagai program di antaranya mewujudkan less-cash society. 4. Smart Living: Smart Branding bertujuan untuk meningkatkan daya saing daerah dengan penataan wajah kota dan pemasaran potensi daerah dalam lingkup lokal, nasional, dan internasional, salah satunya melalui pelatihan dan promosi/marketing dalam jaringan (online). 5. Smart Society: Strategi ini bertujuan untuk mewujudkan ekosistem sosio-teknis masyarakat untuk menciptakan masyarakat yang produktif, komunikatif, dan interaktif, dengan digital literacy yang tinggi melalui penyediaan akses internet bagi masyarakat umum dan pembuatan early warning system.

Kesiapan Kabupaten Pati terhadap rencana Smart City dibagi dalam dua indikator yaitu Infrastruktur dan Suprastruktur. Untuk Infrastruktur, Kabupaten Pati sudah memiliki sarana dan prasarana sebagai berikut: (i) Infrastruktur fisik seperti jalan, listrik dan air, (ii) Terdapat beberapa Internet Service Provider, (iii) Penyedia jasa seluler dengan 290 Base Transceiver Station yang memberikan layanan komunikasi dan internet 4G, dan (iv) Pemerintah Kabupaten Pati sudah memiliki akses internet yang terpusat di Dinas Kominfo dengan total bandwidth sebesar 120Mbps. Distribusi dilakukan dengan media Wireless untuk 49 OPD dan 5 Kelurahan. Tahun 2019 sudah direncanakan untuk menggelar jaringan fiber optik untuk antar OPD. Sementara untuk suprastruktur, Kabupaten Pati sudah menyusun regulasi dan peraturan pendukung yang meliputi: (i) Rencana Pembangunan Jangka Menengah tahun 2017 –2022, yang di dalamnya menempatkan Smart City sebagai bagian dari pembangunan berkelanjutan, (ii) Rencana Tata Ruang Wilayah Kota tahun 2010 –2030, (iii) Peraturan Daerah Kabupaten Pati Nomor 13 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Pati, dan (iv) Peraturan Bupati Pati Nomor 47 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Pati. Selain itu, Kabupaten Pati sudah memiliki aplikasi Pati Smart City yang di dalamnya berisikan lokasi fasilitas umum terdekat, harga pangan, jadwal bioskop, aplikasi pemerintahan lain, dan informasi resmi pemerintah Kabupaten Pati. Sayangnya aplikasi ini hanya tersedia bagi ponsel yang memiliki sistem operasi Android dan belum tersedia di iOS.

6. Smart Environment: Smart Environment bertujuan untuk mewujudkan tata kelola lingkungan yang baik, bertanggung jawab, dan berkelanjutan melalui optimalisasi pengelolaan limbah dan menyediakan data dan informasi Lingkungan Hidup Daerah (LHD).

L a p o r a n R e n c a n a W i l a ya h K a b u p a t e n Pa t i

25.

KONSEP PENATAAN RUANG WILAYAH Alternatif Konsep Penataan Ruang Monosentris Latar Belakang

Monosentris merupakan suatu bentuk struktur ruang wilayah yang di dalamnya terdapat satu pusat kegiatan utama dan daerah sekitarnya sebagai kawasan penyangga pusat tersebut. Pusat kegiatan utama menjadi tempat hampir seluruh aktivitas ekonomi berlangsung, sementara kawasan penyangga hanya sebagai tempat tinggal dan aktivitas ekonomi kecil. Interaksi antara berbagai kawasan penyangga juga minim karena tidak ada magnet kegiatan di sana, semuanya lebih mengarah ke pusat kegiatan utama untuk melakukan aktivitas ekonomi dan memenuhi kebutuhan. Kabupaten Pati merupakan kabupaten dengan sektor agro yang cukup dominan dalam perekonomian dan ketersediaan lapangan kerja di kabupaten. Hal ini dibuktikan dengan persentase PDRB sektor Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan sebagai penyumbang PDRB kabupaten terbesar kedua di Kabupaten Pati pada lima tahun terakhir dan menyediakan sebanyak 27% dari seluruh lapangan kerja di Kabupaten Pati. Sektor industri pengolahan di Kabupaten Pati sebagai penyumbang terbesar PDRB Kabupaten Pati juga mengandalkan produk dari sektor agro sebagai input sektor tersebut. Hal ini dibuktikan dengan banyaknya industri olahan hasil pertanian di kabupaten seperti pabrik tepung tapioka, makanan ringan (termasuk PT. Garuda Food dan PT. Dua Kelinci), pabrik gula (PG. Trangkil), dan pabrik tahu yang tersebar di beberapa kecamatan. Dalam penghitungan Neraca Sumber Daya Alam, sektor agro memiliki cadangan moneter dalam jumlah yang sangat besar apabila dimanfaatkan secara optimal. Subsektor perkebunan memiliki cadangan moneter sebesar 51.820,5 triliun rupiah, subsektor pertanian pangan sebesar 1,15 triliun rupiah, subsektor hortikultura buah sebesar 416,31 miliar rupiah, dan subsektor hortikultura sayur sebesar 1,79

26.

triliun rupiah. Oleh karena itu, perencanaan wilayah berkonsep agropolitan dapat menjadi alternatif dalam mengembangkan Kabupaten Pati. Saat ini, terdapat 10 kecamatan yang termasuk dalam Kawasan Agropolitan Kabupaten Pati menurut RTRW Kabupaten Pati, yaitu Kecamatan Sukolilo, Kayen, Winong, Pucakwangi, Gabus, Gembong, Tlogowungu, Gunungwungkal, Cluwak, dan Tambakromo dengan Kecamatan Sukolilo sebagai kecamatan terbesar. Pengembangan kawasan agropolitan terfokus di lereng Gunung Muria dan wilayah bagian selatan kabupaten, yaitu Kecamatan Gembong dan Kecamatan Kayen. Kawasan agropolitan dialiri oleh 44 buah sungai/kali yang umumnya berpola kipas atau pohon dan berfungsi irigasi/ pengairan. Sungai yang berada di bagian utara kabupaten bersumber dari mata air Gunung Muria, sedangkan di bagian lainnya bersumber dari aliran drainase kota saja. Kebanyakan sungai mengalami kekeringan dan beberapa meluap saat musim hujan. Kecamatan yang termasuk dalam kawasan agropolitan memiliki jenis tanah yang berbeda-beda. Kecamatan Sukolilo dan Gabus memiliki jenis tanah aluvial, Kecamatan Cluwak, Gunungwungkal, dan Gembong merupakan tanah latosol, Kecamatan Juwana merupakan tanah aluvial dan red yellow mediteran, sedangkan Kecamatan Pucakwangi dan Winong merupakan tanah gromosol dan hidromer. Luas tanah kering yang ada di kawasan agropolitan sebesar 55.232 Ha, lebih luas dari luas tanah sawah yang memiliki luas 34.060 Ha.

K o n s e p Pe n g e m b a n g a n d a n Pe n a t a a n R u a n g Wi l a ya h

Kelebihan dan Kekurangan Kelebihan

Kekurangan

Kabupaten Pati memiliki modal awal yang cukup kuat sebagai dasar pengembangan wilayah berupa banyaknya penduduk yang bekerja di sektor pertanian dan keberadaan industri yang membutuhkan input dari hasil pertanian

Kabupaten Pati merupakan kabupaten yang rawan bencana Kabupaten Pati merupakan kabupaten yang rawan bencana kekeringan dan mengalami kekurangan air melalui penghitungan daya dukung air yang telah dilakukan

Kabupaten Pati memiliki kondisi Pengembangan wilayah berbasis hidrogeografis yang cukup baik untuk agropolitan memerlukan diseminasi dan mengembangkan kawasan agropolitan sosialisasi lanjutan terhadap warga yang ingin mengubah lahan pertanian menjadi pekarangan untuk meningkatkan harga jual tanah Posisi Kabupaten Demak sebagai penyangga pangan nasional membuat Kabupaten Pati perlu meningkatkan daya saing kompetitif dalam mengembangkan kawasan agropolitan

Tabel Kelebihan dan Kekurangan Konsep Monosentris Sumber: Hasil Olah Tim Penyusun, 2020

Skema

Berdasarkan hasil diskusi kami, pengembangan monosentris di Kabupaten Pati mengacu pada kondisi struktur ruang saat ini dan Masterplan Agropolitan yang tercantum dalam Peraturan Bupati Pati Nomor 4 Tahun 2018 tentang Pengembangan Kawasan Agropolitan Kabupaten Pati. Pada konsep ini, kawasan pusat kegiatan utama berada di sepanjang Jalan Nasional 1 (Jalur Pantura), tepatnya di kawasan perkotaan Pati dan Juwana yang menjadi Pusat Kegiatan Lokal (PKL). Kawasan penyangga primer terdiri dari Kayen sebagai Kota Tani Utama, Margorejo sebagai aglomerasi perkotaan Pati, dan Tayu sebagai Kota Mina Utama yang menjadi Pusat Kegiatan Lokal peningkatan (PKLp). Kawasan penyangga sekunder terdiri dari Gembong sebagai Kota Tani Utama sekaligus Pusat Pelayanan Kawasan (PPK) dan pusat permukiman lain yang menjadi Pusat Pelayanan Lingkungan (PPL).

Peta Skema Monosentris

Sumber: Hasil Olah Tim Penyusun, 2020

L a p o r a n R e n c a n a W i l a ya h K a b u p a t e n Pa t i

27.

Polisentris Latar Belakang

Polisentris disini terdiri dari satu pusat kegiatan utama dan sub-sub pusat lainnya yang memiliki tingkatan hierarki yang lebih rendah. Berdasarkan analisis agregasi fasilitas dengan menggunakan metode Marshall, didapatkan bahwa kecamatan yang tergolong dalam orde I hanya Kecamatan Pati, yang menunjukkan bahwa prioritas pembangunan masih terpusat di Kecamatan Pati sehingga menguatkan fungsi Kecamatan Pati sebagai pusat kegiatan utama di Kabupaten Pati. Sesuai dengan slogan “Bumi Mina Tani Sejahtera”, sektor pertanian dan perikanan sebagai sektor yang memberikan kontribusi terbesar pada struktur perekonomian Kabupaten Pati diharapkan dapat terus dipertahankan keberadaannya dan ditingkatkan kapasitas serta kualitasnya.

Saat ini sendiri, sudah terdapat dapat beberapa kawasan di Kabupaten Pati yang telah ditetapkan oleh pemerintah Kabupaten Pati untuk pengembangan Kawasan agropolitan dan minapolitan, yang nantinya akan dikembangkan menjadi sub-pusat wilayah Kabupaten Pati. Oleh karena itu, dengan penerapan model struktur ruang polisentris, kedepannya akan tercipta intergrasi antara pusat kegiatan utama (Kecamatan Pati sebagai CBD) dengan sub-sub pusat lainnya yang bergerak di sektor pertanian dan perikanan, sehingga nantinya dapat menciptakan proses pengolahan serta penjualan komoditas perikanan dan pertanian yang semakin efisien serta meningkatkan pendapatan masyarakat di kedua sektor tersebut.

Kelebihan dan Kekurangan Kelebihan

Kekurangan

Persebaran mata pencaharian dalam sektor pertanian dan perikanan merupakan modal untuk memicu tumbuhanya sub-pusat baru melalui pengembangan kegiatannya. Hal tersebut selaras dengan kondisi saat ini di Kabupaten Pati, dimana mayoritas masyarakatnya bekerja dalam sektor pertanian dan perikanan serta persebarannya yang terbilang cukup rata.

Baik proses pemunculan sub-pusat kegiatan baru maupun pengalihan sub-pusat lama menjadi pusat kegiatan baru membutuhkan waktu yang sangat lama. Kegiatan agribisnis yang masih berbasis onfarm atau hasil panen langsung dijual dapat menghambat proses pemunculan pusat kegiatan baru karena kegiatan yang ada akan konstan

Polisentris dapat membantu menerapkan Perkembangan wilayah cenderung tidak masterplan agropolitan dan minapolitan di dapat terkontrol, sehingga dapat memicu Kabupaten Pati melalui adanya hierarki pusat munculnya urban sprawl kegiatan serta interaksi diantara pusat-pusat tersebut.

Tabel Kelebihan dan Kekurangan Konsep Polisentris Sumber: Hasil Olah Tim Penyusun, 2020

28.

K o n s e p Pe n g e m b a n g a n d a n Pe n a t a a n R u a n g Wi l a ya h

Skema

Kondisi struktur ruang Kabuapaten Pati saat ini dapat berevolusi menjadi polisentris dengan mulai berkembangkan pusat-pusat permukiman yang berada di bawah hierarki PKL untuk kemudian terus mengembangkan skala pelayanan yang terdapat di dalamnya, dengan interaksi antarpusat kegiatan tersebut tinggi. Ketika skala pelayananya telah meluas, maka hierarki dari simpul tersebut juga akan naik, dan simpul tersebut akan membantu pekerjaan dari simpul pusat atau dalam konteks ini,yaitu Kecamatan Pati sebagai Pusat Kegiatan Lokal (PKL). Setelah bertumbuhnya simpul-simpul tersebut maka secara langsung akan berdampak terhadap struktur ruang Kabupaten Pati. Dalam mengvisualisasikan skema wilayah polisentris di Kabupaten Pati, kami berencana meningkatkan hierarki dari Kecamatan Pati menjadi Pusat Kegiatan Wilayah (PKW), agar dapat memicu simpul lainnya untuk berkembang. Struktur ruang yang direncakan pun diinisiasi dari konsep agropolitan dan minapolitan untuk kemudian disesuaikan kembali sesuai dengan skema polisentris. Nantinya, PKW berfungsi sebagai pusat pemasaran untuk kegiatan ekspor ke wilayah sekitar dari hasil pengolahan SDA. Sedangkan simpul di bawahnya, seperti PKL, berfungsi untuk mengakumulasikan simpulsimpul dibawahnya. Oleh karena itu, penunjukan Kayen sebagai PKL disesuaikan dengan Masterplan Agropolitan Kabupaten Pati yang mana memilih Kayen sebagai Kota Tani Utama. Dan dalam konteks Minapolitan, Juwana dipilih sebagai PKL sesuai dengan potensi perikanan yang dimilikinya. Terlepas dari itu, pemilihan PKL pun disesuaikan dengan fasilitas yang dimilikinya setelah melalui proses analisis.

Peta Skema Polysentris

Sumber: Hasil Olah Tim Penyusun, 2020

L a p o r a n R e n c a n a W i l a ya h K a b u p a t e n Pa t i

29.

Wilayah Pesisir Latar Belakang

Wilayah pesisir adalah suatu konsep struktur ruang yang dimana pengembangan wilayah difokuskan pada daerah pesisir pada suatu wilayah. Daerah pesisir sendiri diartikan sebagai daerah dimana terjadinya transisi antara lautan dan daratan. Daerah pesisir sendiri beragam bentuk dan fungsinya, dinamis, dan tidak memiliki batas spasial yang ketat dan terdefinisi jelas. Nantinya daerah pesisir ini akan dikembangkan potensinya seperti untuk perikanan, pertanian garam, dan kegiatan pesisir lainnya. Ada beberapa alasan mengapa Kabupaten Pati dapat menerapkan konsep struktur ruang ini pada masa mendatang.

Pertama, lokasi Kabupaten Pati yang terletak pada Pantai Utara pulau Jawa sehingga cocok jika menerapkan struktur ruang yang berfokus kepada daerah pesisir. Kedua, Sudah terkenalnya Produk Bandeng yang merupakan produk unggulan dari Kecamatan Juwana. Ketiga, Sektor Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan merupakan sektor terbesar penyumbang PDRB Kabupaten Pati setiap tahunnya.

Kelebihan dan Kekurangan Kelebihan

Kekurangan

Memicu kemajuan pusat-pusat kegiatan lama Berpotensi terjadinya konflik kewenangan maupun memicu pertumbuhan pusat-pusat dalam pengelolaan dan pemanfaatan wilayah kegiatan baru. pesisir dan laut. Dapat meningkatkan keselarasan perkembangan antara wilayah di dalam wilayah pesisir dan wilayah lain yang terkait di sekitarnya.

Semakin terjadi ketimpangan wilayah antara bagian utara dan selatan Kabupaten Pati karena wilayah utara Kabupaten Pati sudah lebih maju dibandingkan wilayah selatan.

Meningkatkan kesejahteraan masyarakat Pusat pengembangan berada di wilayah yang terutama masyarakat di wilayah pesisir. rentan terjadi banjir dan penurunan lahan akibat intrusi air laut. Sesuai dengan visi misi Kabupaten Pati yaitu Kabupaten Pati saat ini hanya memiliki “Pati Bumi Mina Tani Sejahtera”. pelabuhan perikanan, belum ada pelabuhan penumpang dan barang.

Tabel Kelebihan dan Kekurangan Konsep Polisentris Sumber: Hasil Olah Tim Penyusun, 2020

30.

K o n s e p Pe n g e m b a n g a n d a n Pe n a t a a n R u a n g Wi l a ya h

Skema

Skema penataan ruang di Kabupaten Pati akan mengarah pada pengembangan wilayah di pesisir Kabupaten Pati. Pada konsep ini, Kecamatan Pati, Kecamatan Juwana, dan Kecamatan Tayu akan berperan sebagai PKL. Kecamatan Juwana dan Kecamatan Tayu merupakan kecamatan yang berada di pesisir Kabupaten Pati dan dapat menjadi pusat dari minapolitan. Dengan berkembangnya Kecamatan Juwana dan Kecamatan Tayu menjadi PKL, maka akan mendorong perkembangan kecamatankecamatan pesisir di sekitarnya. Kecamatan Batangan, Kecamatan Dukuhseti, Kecamatan Margoyoso, dan Kecamatan Wedarijaksa akan naik fungsi struktur ruangnya dari PPL jadi PPK dan berperan sebagai sub-minapolitan.Dari perubahan struktur ruang ini juga nantinya akan berpengaruh terhadap pola ruang Kabupaten Pati juga. Wilayah pesisir Kabupaten Pati akan mengalami diversifikasi penggunaan lahan dan peningkatan kepadatan penduduk. Penambahan infrastruktur terutama jalan juga akan dilakukan untuk mendukung terwujudnya konsep ini.

Peta Skema Wilayah Pesisir

Sumber: Hasil Olah Tim Penyusun, 2020

Pemilihan Konsep Penataan Ruang Wilayah Pemilihan konsep menggunakan Analytical Hierarchy Process (AHP) dengan kriteria pemerataan pembangunan, kemudahan implementasi, dan konservasi lingkungan dengan bobot untuk masing-masing kriteria adalah 5, 3, dan 1. Dalam kriteria pemerataan pembangunan, bobot untuk konsep monosentris, polysentris, dan wilayah pesisir adalah 1, 5, dan 3. Lalu dalam kriteria kemudahan implementasi bobot untuk masing-masing konsep adalah 1, 3, dan 5. Dan yang terakhir dalam kriteria konservasi lingkungan, bobot untuk konsep monosentris, polisentris, dan wilayah pesisir adalah 3, 5, dan 1.

Kriteria

Alternatif Konsep

Pembangunan

Implementasi

Konservasi

Total

Monosentris

0,067

0,165

0,028

0,260

Polsentris

0,402

0,068

0,011

0,481

Wilayah Pesisir

0,165

0,028

0,067

0,260

Tabel Hasil Perhitungan AHP

Sumber: Hasil Olah Tim Penyusun, 2020

Dari hasil perhitungan lalu diketahui konsep polisentris mendapatkan nilai tertinggi, sehingga dalam penataan ruang wilayah Kabupaten Pati akan menggunakan konsep polisentris, yang nantinya tertuang dalam rencana struktur ruang.

L a p o r a n R e n c a n a W i l a ya h K a b u p a t e n Pa t i

31.

Rencana Pembangunan

VISI RPJP Berdasarkan potensi yang dimiliki oleh Kabupaten Pati baik untuk saat ini dan jangka panjang, serta tantangan yang mungkin akan dihadapi dalam kurun waktu yang lama maka dirumuskan visi pembangunan daerah Kabupaten Pati sebagai berikut: “Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat Kabupaten Pati Melalui Perwujudan Bumi Mina Tani yang Berkelanjutan” Visi pembangunan daerah ini mengarah kepada pencapaian cita-cita dan harapan masyarakat Kabupaten Pati. Selain berdasarkan potensi dan masalah yang baik saat ini ada maupun akan dihadapi di masa yang akan datang, terdapat juga hal-hal yang melatarbelakangi perumusan visi tersebut. Hal-hal tersebut dijabarkan sebagai berikut : 1. Kesejahteraan Masyarakat Tujuan dari adanya suatu pembangunan adalah untuk mencapai kesejahteraan masyarakat daerah tersebut, dengan tecapainya kesejahteraan maka banyak masalah dari berbagai aspek yang akan terselesaikan. Salah satu cara untuk mencapai kesejahteraan tersebut adalah melalui optimalisasi pemanfaatan sumber daya alam yang melimpah di Kabupaten Pati, yang tersirat dalam kata “Bumi Mina Tani”. 2. Bumi Mina Tani “Bumi” mengartikan adanya potensi alam dan keanekaragaman hayati yang terdapat di bumi atau dalam kata lain yaitu adanya potensi sumber daya alam yang terdapat di Kabupaten Pati. Sedangkan kata “Mina” dan “Tani” mengartikan sumber daya alam yang berasal dari sektor perikanan dan sektor pertanian. Kedua sektor tersebut merupakan salah dua sektor unggulan dari Kabupaten Pati yang skala pelayanannya hingga ke wilayah lain. Melalui optimalisi sumber daya alam tersebut diharapkan dapat mencapai visi Kabupaten Pati.

adanya pengintegrasian berbagai aspek yang ada guna memudahkan dalam pengembangan wilayah Kabupaten Pati. Pengintegrasian tersebut didukung dengan konsep “Smart City” yang saat ini sedang dalam tahap pengembangan di Kabupaten Pati.

MISI RPJP Untuk mewujudkan visi Kabupaten Pati maka ditetapkan beberapa misi yang kemudian diturunkan dalam beberapa arah kebijakan, strategi, dan indikator. Visi pembangunan daerah tersebut akan ditempuh melalui 7 (tujuh) misi pembangunan daerah yang dirumuskan sebagai berikut: 1. Meningkatkan kualitas sumber daya manusia melalui pelayanan kesehatan dan pendidikan Pelayanan kesehatan dan pendidikan merupakan pelayanan dasar bagi masyarakat. Dengan tersedianya pelayanan dasar kesehatan dan pendidikan maka akan meningkatkan kualitas sumber daya manusia Kabupaten Pati. 2. Meningkatkan konektivitas produksi hasil sumber daya alam

hulu-hilir

Peningkatan konektivitas hulu-hilir produksi hasil sumber daya alam bertujuan untuk mengoptimalisasi pemanfaatan sumber daya alam yang ada serta meningkatkan efektivitas dan efisiensi dalam pengelolaan sumber daya alam tersebut. Jika hal ini terwujud maka akan mendukung terwujudnya sistem produksi yang berkelanjutan. 3. Meningkatkan berkelanjutan

kualitas

lingkungan

yang

Optimalisasi pemanfaatan sumber daya alam perlu didukung dengan pelestarian dan peningkatan kualitas lingkungan. Hal ini bertujuan untuk mengurangi terjadinya kerusakan lingkungan sehingga tercapai keberlanjutan.

3. Berkelanjutan

4. Menyelenggarakan tata kelola pemerintahan yang transparan, akuntabel, dan satu data guna memudahkan pelayanan publik

Makna dari kata “berkelanjutan” pada visi Kabupaten Pati mengarah kepada kesejahteraan masyarakat Kabupaten Pati yang berkelanjutan. Berkelanjutan di sini juga mengarah kepada

Tata kelola pemerintahan yang transparan dan akuntabel bertujuan untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan Kabupaten Pati yang baik. Tata kelola pemerintahan yang baik akan

L a p o r a n R e n c a n a W i l a ya h K a b u p a t e n Pa t i

33.

menunjang pembangunan yang stabil dengan dan merata. Kemudian sistem satu data merupakan cara agar aksesibilitas informasi dapat lebih mudah dinikmati oleh semua kalangan masyarakat untuk menunjukkan bahwa tata kelola pemerintahan sudah semakin baik. 5. Meningkatkan pertumbuhan wilayah berbasis sektor unggulan

ekonomi

Sektor unggulan yang ada di Kabupaten Pati antara lain yaitu sektor pertanian, perikanan, dan industri pengolahan. Melalui optimalisasi pada sektor-sektor unggulan tersebut diharapkan dapat meningkatkan pertumbuhan ekonomi di Kabupaten Pati.

peningkatan infrastruktur jaringan jalan 3. Meningkatkan berkelanjutan •

kualitas

lingkungan

yang

Kemitraan pemerintah daerah dan masyarakat dalam mengurangi kerusakan lingkungan.

4. Menyelenggarakan tata kelola pemerintahan yang transparan, akuntabel, dan satu data guna memudahkan pelayanan publik •

Meningkatkan integritas aparatur pemerintahan.

•

Meningkatkan akuntabilitas dan transparansi tata kelola pemerintahan.

6. Mewujudkan sarana dan prasarana yang dapat menunjang keberlangsungan ekonomi

•

Sarana dan prasarana merupakan fasilitas pendukung dalam kegiatan ekonomi. Dengan tersedianya sarana dan prasarana yang memadai maka akan menunjang keberlangsungan ekonomi di Kabupaten Pati.

Penguatan sistem dan infrastruktur Smart Governance yang terintegrasi serta memperluas jangkauan publikasi informasi dan pelayanan pemerintah.

•

Meningkatkan kualitas manajemen kearsipan berbasis IT pada masing-masing perangkat daerah.

7. Meningkatkan kapasitas wilayah menghadapi bencana alam

•

Meningkatkan standar mutu dan pengembangan sistem pelayanan dan pengaduan publik yang terintegrasi.

dalam

Kabupaten Pati rawan akan 3 bencana yaitu tanah longsor, banjir, dan kekeringan. Dengan meningkatkan kapasistas Kabupaten Pati dalam menghadapi ketiga bencana alam tersebut, maka akan meminimalisir dampak negatif berupa kerugian yang terjadi.

5. Meningkatkan pertumbuhan wilayah berbasis sektor unggulan

Peningkatan pelayanan kesehatan dan pendidikan agar berkualitas, efisien, dan optimal.

2. Meningkatkan konektivitas hulu-hilir produksi hasil sumber daya alam • Peningkatan efektivitas dan pendapatan daerah dengan pengintegrasian kerja lembaga, penggunaan teknologi, penyederhanaan perizinan, dan 34.

R e n c a n a Pe m b a n g u n a n

ekonomi

Peningkatan efektivitas dan efisiensi produksi, distribusi, dan pengolahan hasil pertanian dan perikanan.

•

Pemudahan izin investasi yang berlandaskan pembangunan berkelanjutan dan pemberdayaan SDM lokal.

•

Pemberdayaan Balitbang dan akademisi untuk mengembangkan bibit unggulan.

•

Penyediaan tenaga kerja melalui pendidikan vokasi formal sesuai lapangan kerja industri pengolahan di Kabupaten Pati.

1. Meningkatkan kualitas sumber daya manusia melalui pelayanan kesehatan dan pendidikan •

kinerja

•

ARAH KEBIJAKAN Ketujuh misi pembangunan daerah yang ada tersebut masing-masing diturunkan menjadi arah kebijakan sebagai berikut:

dan

6. Mewujudkan sarana dan prasarana yang dapat menunjang keberlangsungan ekonomi •

Peningkatan infrastruktur seperti jalan dan jembatan

penghubung

•

Peningkatan infrastruktur bagi industri, baik industri besar maupun industri kecil dan menengah

•

Peningkatan infrastruktur perdagangan, baik skala besar, sedang, maupun kecil

•

Peningkatan infrastruktur perekonomian daerah

7. Meningkatkan kapasitas wilayah dalam menghadapi bencana alam •

Peningkatan ketersediaan infrastruktur ramah lingkungan guna mendukung mitigasi bencana pada wilayah Kabupaten Pati terutama pada Pati bagian selatan

•

Peningkatan peran pemerintah daerah terhadap pelayanan, penanganan, penanggulangan bencana

STRATEGI DAN INDIKATOR KUNCI RPJP Misi

Strategi •

Meningkatkan kapasitas layanan kesehatan dan pendidikan melalui penambahan jumlah fasilitas kesehatan dan pendidikan

•

Menambah keterjangkauan layanan kesehatan dan

Meningkatkan kualitas

pendidikan melalui optimalisasi cakupan layanan di

sumber daya manusia

daerah yang belum terjangkau sebelumnya

melalui pelayanan

•

kesehatan dan pendidikan

Mendorong efisiensi layanan kesehatan dan pendidikan melalui pelatihan lanjutan tenaga layanan dan penggunaan teknologi terkait

•

Meningkatkan kualitas layanan kesehatan dan

Indikator Kunci •

Angka Harapan Hidup

•

Angka Kesakitan

•

Angka Kelahiran & Kematian

•

Sekolah •

Angka Harapan Sekolah

•

Angka Buta Huruf

•

Rata-rata durasi pelayanan kesehatan dan

pendidikan melalui pelatihan lanjutan tenaga layanan

pendidikan

serta peremajaan dan pemeliharaan fasilitas layanan •

Meningkatkan konektivitas wilayah produksi dan pengolahan melalui peningkatan rasio jalan beraspal

Meningkatkan konektivitas hulu-hilir produksi hasil sumber daya alam

•

Pengintegrasian kerja lembaga melalui forum komunikasi rutin dan pengawasan rutin

•

Angka Rata-Rata Lama

Peningkatan rasio jaringan jalan beraspal

•

Peningkatan efektivitas

Peningkatan kualitas hasil olah sumber daya alam

dan pendapatan daerah

melalui penggunaan teknologi produksi terkait

dari hasil sumber daya

Menyederhanakan perizinan untuk mendirikan fasilitas

alam

pengolahan sumber daya alam •

Meningkatkan indeks kualitas air melalui peningkatan

Meningkatkan kualitas

kesadaran masyarakat dalam pengelolaan sampah dan

lingkungan yang

limbah domestik

berkelanjutan

•

Indeks Kualitas Lingkungan Hidup

Peningkatan luasan tutupan lahan melalui perluasan dan pengelolaan RTH

•

Peningkatan kualitas penyelenggaraan tata kelola

•

kelola pemerintahan dan

pemerintahan dan pelayan publik melalui transparasi dan akuntabilitasi kinerja pemerintahan Menyelenggarakan tata

•

Peningkatan kualitas, kapasitas, koordinasi,

kelola pemerintahan yang

akuntabilitas kerja, dan transparasi aparatur

transparan, akuntabel,

pemerintah daerah dalam penyelenggaraan

dan satu data guna

pemerintahan yang baik

memudahkan pelayanan

•

publik

Peningkatan akurasi data dan informasi dalam

layanan publik •

•

Mewujudkan pelayanan publik berbasis teknologi informasi melalui optimalisasi Smart Governance

Proses pengadaan layanan publik transparan, akurat, serta cepat

•

Peningkatan ketersediaan data yang akurat dan

perencanaan dan pengambilan keputusan didukung dengan sistem satu data (big data)

Peningkatan kinerja tata

terbarukan •

Terwujudnya sistem big data dan Smart Governance

L a p o r a n R e n c a n a W i l a ya h K a b u p a t e n Pa t i

35.

Misi

Strategi •

Meningkatkan efektivitas serta efisiensi produksi,

Indikator Kunci •

distribusi, dan pengolahan komoditas pertanian dan perikanan •

pembangunan berkelanjutan dan pemberdayaan SDM

pertumbuhan ekonomi

lokal

wilayah berbasis sektor

•

unggulan •

Kabupaten Pati •

Mempermudah perizinan investasi yang berlandaskan

Meningkatkan

Peningkatan PDRB Peningkatan nilai shiftshare sektor basis

•

Peningkatan nilai investasi industri

Memberdayakan Balitbang Kabupaten dan akademisi

•

Peningkatan penyerapan

untuk mengembangkan bibit tahan hama dan tahan

tenaga kerja dan

kekeringan

penurunan tingkat

Menyediakan pendidikan vokasi formal yang sesuai

pengangguran terbuka

dengan kebutuhan lapangan kerja industri pengolahan

•

di Kabupaten Pati

Penurunan rasio gagal panen

•

Meningkatnya kualitas jalan serta jembatan

•

Mewujudkan sarana

•

Meningkatkan kualitas jalan yang ada di Kabupaten Pati

jumlah infrastruktur

•

Menambah dan memperbaiki jembatan yang ada di

perdagangan kecil,

Kabupaten pati

sedang, maupun besar

•

dan prasarana yang dapat menunjang

Adanya perubahan positif

•

keberlangsungan ekonomi •

Memperbanyak jumlah infrastruktur perdagangan yang

•

Meningkatnya jumlah

berskala kecil, sedang, maupun besar

lembaga perekonomian

Meningkatkan keberadaan lembaga-lembaga

yang mendukung

perekonomian

kegiatan ekonomi

Meningkatkan kualitas infrastruktur yang menunjang

masyarakat

industri, baik industri besar maupun industri kecil dan

•

menengah

Adanya infrastruktur pendukung industri seperti pengolahan sampah dan limbah yang baik

• •

ramah lingkungan guna

Membangun infrastruktur ramah lingkungan yang dapat

mendukung mitigasi

mendukung mitigasi bencana Meningkatkan kapasitas wilayah dalam menghadapi bencana alam

•

Meningkatkan peran pemerintah daerah dalam menanggulangi bencana melalui penguatan lembaga

• •

bencana •

Meningkatkan kapasitas masyarakat dalam membangun

Peningkatan peran pemerintah daerah dalam

Meningkatkan pelayanan dan penanganan terhadap bencana alam

Peningkatan infrastruktur

penanggulangan bencana •

Desa Tangguh Bencana

Peningkatan kapasitas masyarakat dalam membangun desa tangguh bencana

Tabel Hubungan Misi, Strategi, dan Indikator Kunci RPJP Sumber: Hasil Olah Tim Penyusun, 2020

36.

R e n c a n a Pe m b a n g u n a n

Rencana Tata Ruang Wilayah

TUJUAN, KEBIJAKAN, DAN STRATEGI PENATAAN RUANG Tujuan Penataan Ruang

Kebijakan Penataan Ruang

Tujuan penataan ruang Kabupaten Pati diperoleh dari mempertimbangkan potensi, masalah, dan struktur ekonomi Kabupaten Pati. Kabupaten Pati memiliki potensi pengembangan sektor pertanian dan perikanan serta letak yang strategis untuk pengembangan sektor industri pengolahan. Ketiga sektor ini akan distimulasi pengembangannya melalui penataan ruang untuk mewujudkan percepatan pertumbuhan ekonomi di kabupaten. Sektor Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan & sektor Industri Pengolahan merupakan dua sektor dengan kontribusi PDRB Kabupaten Pati terbesar selama 5 tahun terakhir. Di sisi lain, Kabupaten Pati memiliki masalah berupa tingkat kerawanan bencana yang tinggi, ketidakmerataan prasarana, dan ketimpangan pendapatan daerah yang akan meyebabkan kesenjangan wilayah. Oleh karena itu, ketiga masalah ini harus segera ditangani dan diintervensi melalui penataan ruang

Kebijakan penataan ruang di Kabupaten Pati disusun berdasarkan tujuan penataan ruang yang telah dirumuskan serta menyesuaikan dengan Visi dan Misi RPJP. Berikut ini adalah kebijakan penataan ruang Kabupaten Pati

Berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, tujuan penataan ruang yang kami usung dalam perencanaan Kabupaten Pati adalah “Terwujudnya Ruang Kabupaten Pati yang Tangguh, Terintegrasi, dan Produktif Berbasis Sektor Industri Pengolahan, Perikanan, dan Pertanian Modern”.

1. Penataan ruang berbasis mitigasi bencana untuk mewujudkan Kabupaten Pati sebagai wilayah tangguh bencana. 2. Pengembangan sistem jaringan yang terintegrasi untuk mendukung pemerataan ekonomi wilayah. 3. Optimalisasi pemanfaatan ruang kawasan budidaya untuk mendorong pertumbuhan ekonomi wilayah.

Strategi Penataan Ruang Penyusunan strategi penataan ruang pada setiap kebijakan didapatkan dengan mempertimbangkan tujuan penataan ruang, potensi dan masalah, serta dokumen-dokumen rencana yang ada sehingga diperoleh strategistrategi penataan ruang yang sesuai dan layak untuk dilaksanakan.

Tujuan Penataan Ruang Terwujudnya Ruang Kabupaten Pati yang Tangguh, Terintegrasi, dan Produktif Berbasis Sektor Industri Pengolahan, Perikanan, dan Pertanian Modern Kebijakan Penataan Ruang Penataan ruang berbasis mitigasi Pengembangan sistem jaringan Optimalisasi pemanfaatan ruang bencana untuk mewujudkan Kabupaten yang terintegrasi untuk mendukung kawasan budidaya untuk mendorong Pati sebagai wilayah tangguh bencana pemerataan ekonomi wilayah pertumbuhan ekonomi wilayah Strategi Penataan Ruang Pemantapan kawasan lindung

Pengembangan pusat-pusat kegiatan ekonomi yang saling terkoneksi

Pemantapan kawasan pertanian pangan berkelanjutan

Pembentukan sistem ruang mitigasi bencana yang terintegrasi dengan EWS

Pengembangan sistem transportasi darat

Klasterisasi industri

Peningkatan sistem informasi dan komunikasi

Pengembangan kawasan agropolitan Pengembangan kawasan minapolitan di wilayah pesisir

Tabel Tujuan, Kebijakan, dan Strategi Penataan Ruang Kabupaten Pati Sumber: Tim Penyusun, 2020

38.

R e n c a n a Ta t a R u a n g Wi l a ya h

KERANGKA BERPIKIR Agropolitan (Kota Pertanian)

Resilient City (Kota Tangguh)

Smart City (Kota Cerdas)

Monocentric Region (Memusat di 1 Tempat)

Mono-Polycentric Region (Memusat di Beberapa Tempat dengan 1 Pusat Utama)

Analisis, Penyesuaian, dan Perumusan Konsep

Pemilihan Konsep melalui Pembobotan dengan AHP

Dengan mempertimbangkan Potensi dan Masalah Kabupaten Pati

Kriteria berdasarkan Bobot: 1) Pemerataan Pembangunan, 2) Kemudahan Implementasi, 3) Konservasi Lingkungan

“Optimalisasi Pengelolaan Sumber Daya Alam melalui Peningkatan Ketahanan Bencana dan Pemanfaatan Teknologi”

Coastcentric Region (Memusat di 1 Tempat)

Mono-Polycentric Region

Perumusan Konsep Pengembangan Wilayah

Perumusan Konsep Penataan Ruang Pemaduan Konsep

Perumusan Konsep Umum

Smart, Resilient, Mono-Polycentric Agro-Region (SEMAR)

Keterangan

Perumusan Tujuan Penataan Ruang

Input

Dengan mempertimbangkan Potensi, Masalah, dan Struktur Ekonomi Kabupaten Pati

Aliran Input

Proses Perumusan Tujuan Penataan Ruang Perumusan Kebijakan Penataan Ruang

"Terwujudnya Ruang Kabupaten Pati yang Tangguh, Terintegrasi, dan Produktif berbasis Sektor Industri Pengolahan, Perikanan, dan Pertanian Modern"

Aliran Output

Output

Perumusan Kebijakan Penataan Ruang Dengan menurunkan Tujuan Penataan Ruang serta menyesuaikan dengan Visi dan Misi RPJP

"Penataan Ruang berbasis Mitigasi Bencana untuk Mewujudkan Kabupaten Pati sebagai Wilayah Tangguh Bencana"

Penentuan Strategi Penataan Ruang Dengan mempertimbangkan Tujuan Penataan Ruang, Potensi dan Masalah, serta dokumen-dokumen rencana

Pemantapan Kawasan Lindung

Pembentukan Sistem Ruang Mitigasi Bencana yang Terintegrasi dengan EWS

"Pengembangan Sistem Jaringan yang Terintegrasi untuk Mendukung Pemerataan Ekonomi Wilayah"

Penentuan Strategi Penataan Ruang Dengan mempertimbangkan Tujuan Penataan Ruang, Potensi dan Masalah, serta dokumen-dokumen rencana

Pengembangan Pusat-Pusat Kegiatan Ekonomi yang Saling Terkoneksi Pengembangan Sistem Transportasi Darat Peningkatan Sistem Informasi dan Telekomunikasi

"Optimalisasi Pemanfaatan Ruang Kawasan Budidaya untuk Mendorong Pertumbuhan Ekonomi Wilayah"

Penentuan Strategi Penataan Ruang Dengan mempertimbangkan Tujuan Penataan Ruang, Potensi dan Masalah, serta dokumen-dokumen rencana

Pemantapan Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan (KP2B)

Klasterisasi Industri Pengembangan Kawasan Agropolitan Pengembangan Kawasan Minapolitan di Wilayah Pesisir

Penentuan Strategi Penataan Ruang

Diagram Alur Perumusan Tujuan, Kebijakan, dan Strategi Penataan Ruang Kabupaten Pati Sumber: Tim Penyusun, 2020

L a p o r a n R e n c a n a W i l a ya h K a b u p a t e n Pa t i

39.

RENCANA STRUKTUR RUANG Review Struktur Ruang Saat Ini Berdasarkan identifikasi struktur ruang saat ini, terdapat 17 simpul permukiman perkotaan dan 33 jaringan yang menghubungkan tiap-tiap simpulnya. Dari simpul, jaringan, dan fasilitas yang ada, muncullah hierarki pusat pelayanan. Integrasi antara hierarki pusat pelayanan dengan jaringan tersebut akan menentukan arah distribusi barang dan jasa serta arah mobilitas masyarakat Kabupaten Pati. Selain itu, konektivitas antara pusat pelayanan dengan jaringan-jaringannya juga dapat mengindikasikan interaksi yang terjadi antar pusat pelayanan untuk kemudian dapat diketahui hubungan antar pusat pelayanan tersebut. No.

Simpul

Pusat Pelayanan

Cluwak

PPL

Dukuhseti

PPL

Tayu

PKLp

Margoyoso

PKLp

Trangkil

PPL

Wedarijaksa

PPL

Juwana

PKLp

Batangan

PPL

Jaken

PPL

Pati

PKL

Tlogowungu

PPL

Gembong

PPL

Winong

PPL

Gabus

PPL

Kayen

PKLp

Sukolilo

PPL

Margorejo

PPL

Mengacu kepada hasil evaluasi struktur ruang yang telah dilakukan sebelumnya, indeks beta dari struktur ruang Kabupaten Pati saat ini bernilai 1,94 yang mengindikasikan bahwa konektivitas di Kabupaten Pati tinggi sehingga dapat memicu memudahkan masyarakatnya untuk bermobilitas dengan asumsi kondisi alam, sosial, serta kualitas prasarana jalannya sudah baik.

Tabel Hierarki Simpul Perkotaan Kabupaten Pati Sumber: Tim Penyusun, 2020

Peta Struktur Ruang Kabupaten Pati Saat Ini Sumber: Tim Penyusun, 2020

40.

R e n c a n a Ta t a R u a n g Wi l a ya h

Analisis Struktur Ruang Rencana Dalam perumusan rencana struktur ruang Kabupaten Pati untuk 20 tahun ke depan, akan dikembangkan konsep pengembangan wilayah Kabupaten Pati yaitu “Smart, Resilient, Polycentric Agro-Region”. Konsep ini menitikberatkan pada pengembangan beberapa pusat kegiatan di Kabupaten Pati yang berbasis sektor pertanian dan industri pengolahan serta didukung dengan aspek ketangguhan akan bencana dan pengintegrasian dengan teknologi guna mewujudkan pembangunan wilayah yang berkelanjutan di Kabupaten Pati. Guna mendukung pengoptimalan sektor pertanian di Kabupaten Pati, diperlukan penataan struktur ruang yang dapat mendukung keberlanjutan dari pengembangan kawasan agropolitan dan minapolitan yang sudah diregulasikan sebelumnya. Pada Peraturan Bupati Kabupaten Pati No. 4 Tahun 2018, Kec. Gembong dan Kayen telah ditetapkan fungsinya sebagai Kota Tani Utama sehingga memiliki peran penting dalam menopang kegiatan pertanian bagi daerahdaerah penyangganya. KTU memiliki fungsi sebagai pusat pengumpulan komoditas pertanian dari Kota Tani yang nantinya akan didistribusikan untuk dijual di pasaran. Untuk mengoptimalkan proses pendistrubusian komoditas tersebut, maka diperlukan perencanaan pembangunan sub-terminal di KTU Gembong dan Kayen. Selain pengembangan kawasan minapolitan, Kecamatan Juwana dan Tayu dipilih untuk menjadi kecamatan yang kedepannya akan dioptimalkan sektor perikanannya. Kecamatan Juwana sebagai salah satu penghasil perikanan tangkap terbesar di Kabupaten Pati membuat kecamatan itu ditetapkan sebagai kawasan minapolitan. Sedangkan untuk rencana 20 tahun mendatang, pengembangan kawasan minapolitan juga akan turut dilakukan di Kecamatan Tayu sebagai penghasil komoditas ikan terbesar setelah Kecamatan Juwana. Guna melakukan pengoptimalan kawasan minapolitan, dibutuhkan beberapa upaya terkait pembangunan sarana dan prasarana, khususnya perbaikan alur trayek angkutan barang serta perbaikan jaringan air bersih.

Peta Rencana Struktur Ruang Kabupaten Pati Sumber: Tim Penyusun, 2020

Terdapat beberapa perubahan dalam hierarki pusat kegiatan karena adanya prioritas pembangunan di beberapa kecamatan di Kab. Pati 20 tahun mendatang. Kec. Pati dan Margorejo nantinya akan dijadikan satu kawasan perkotaan yang berfungsi sebagai pusat kegiatan di Kabupaten Pati yang seiring berjalannya waktu akan semakin tinggi dinamikanya sehingga dinaikkan statusnya dari yang awalnya adalah PKL menjadi PKW, begitupun dengan Kec. Juwana yang juga menjadi PKW. Kec. Tayu dan Kayen akan naik status pelayanannya menjadi PKL karena kedepannya akan menjadi salah satu pusat kegiatan untuk sektor pertanian dan perikanan, yaitu dengan dibangunnya kawasan agropolitan serta minapolitan. Kecamatan Dukuhseti, Gembong, Wedarijaksa, dan Sukolilo akan naik status dari PPL menjadi PPK dan kecamatan lainnya akan tetap dengan statusnya sebagi PPL.

L a p o r a n R e n c a n a W i l a ya h K a b u p a t e n Pa t i

41.

Analisis Struktur Ruang Rencana Perwujudan konsep tahan bencana dalam rencana struktur ruang Kabupaten Pati berupa pembangunan embung di Kecamatan Gunungwungkal, Tlogowungu, Winong, Tambakromo dan Kayen, penegakan regulasi dan kegiatan reboisasi di kawasan Pegunungan Muria, dan pengembangan kawasan mangrove di beberapa titik pesisir Pantai Utara Jawa. Pembangunan embung berfungsi untuk mengurangi potensi terjadinya kekurangan air sekaligus banjir, penegakan regulasi dan reboisasi berfungsi untuk mengurangi potensi longsor yang terjadi, sedangkan pengembangan kawasan mangrove berfungsi untuk menahan abrasi. Kabupaten Pati memiliki potensi sumber daya alam yang besar, salah satunya adalah sektor perikanan. Industri perikanan di Kabupaten Pati terletak di sepanjang pesisir Pati dengan Kecamatan Juwana dan Tayu yang bekedudukan PKL. Untuk mengembangkan daerah pesisir Kabupaten Pati, maka konsep struktur ruang polisentris dipilih. Konsep ini dipilih karena akan mempermudah akses sehingga diharapkan akan menaikan produksi dari sektor perikanan. Selain itu konsep ini diharapkan akan menyelesaikan masalah ketimpangan di Kabupaten Pati terutama pada bagian selatan Pati. Dalam rangka mendukung terwujudnya struktur ruang seperti yang telah dipaparkan, maka diperlukan juga rencana pengembangan dan peningkatan layanan sarana dan prasarana di Kabupaten Pati. Rencana sarana dan prasarana ini tidak hanya merupakan rencana dari kabupaten sendiri tetapi termasuk juga rencana proyek strategis nasional maupun provinsi. Rencana sarana yang akan dilakukan antara lain rencana pembangunan terminal tipe A, terminal tipe C, dan terminal barang. Hal ini dilakukan untuk mendukung arus distribusi barang dan jasa di Kabupaten Pati. Selain itu, terdapat juga rencana pembangunan stasiun dalam rangka pengembangan jalur kereta komuter Semarang-Kudus, pengembangan pelabuhan ikan, pembangunan IPAL di Kecamatan Kayen, Pati, Juwana, Tayu, dan Gembong serta peningkatan 2 sarana TPA yang sudah ada dari open dumping menjadi sanitary landfill. Kemudian untuk rencana prasarana yang akan dilakukan yaitu pengembangan jalan tol nasional 42.

R e n c a n a Ta t a R u a n g Wi l a ya h

No.

Simpul

Pusat Pelayanan Saat Ini

Pusat Pelayanan Rencana

Cluwak

PPL

Dukuhseti

PPL

PPK

Tayu

PKLp

PKL

Margoyoso

PKLp

PKL

Trangkil

PPL

Wedarijaksa

PPL

PPK

Juwana

PKLp

PKL

Batangan

PPL

Jaken

PPL

Pati

PKL

PKW (digabung dengan Margorejo

Tlogowungu

PPL

Gembong

PPL

PPK

Winong

PPL

Gabus

PPL

Kayen

PKLp

PKL

Sukolilo

PPL

PPK

Margorejo

PPL

PKW (digabung dengan Pati)

Tambakromo

PPL

Pucakwangi

PPL

Jakenan

PPK

Gunungwungkal

PPL

Tabel Perbandingan Hierarki Simpul Perkotaan Kabupaten Pati Sumber: Tim Penyusun, 2020

Semarang-Demak yang melewati Kabupaten Pati dan pengembangan kereta api komuter Semarang-Kudus-Pati-Rembang yang merupakan proyek strategis nasional. Rencana prasarana lain yaitu pengembangan jalan lingkar Juwana, peningkatan status jalan di beberapa ruas jalan di Kabupaten Pati, dan rencana jaringan listrik transmisi. Pelaksanaan rencana struktur ruang Kabupaten Pati dibagi menjadi 4 tahap, dengan tiap tahap memiliki jangka waktu 5 tahun. Berikut merupakan tahapan pelaksanaan rencana struktur Ruang Kabupaten Pati.

Rencana Pentahapan Struktur Ruang Tahap I (2020 - 2024)

Tahap II (2025 - 2029)

Peta Pelaksanaan Rencana Struktur Ruang Kabupaten Pati Tahap I

Peta Pelaksanaan Rencana Struktur Ruang Kabupaten Pati Tahap II

Pada tahap pertama, pelaksanaan rencana struktur ruang Kabupaten Pati meliputi 5 (lima) agenda, yaitu: 1) Peningkatan hierarki Kecamatan Kayen menjadi PKL; 2) Pembangunan Jalan Lingkar Juwana; 3) Penurunan hierarki jalan dalam perkotaan Juwana menjadi kolektor (karena ada jalan lingkar); 4) Pembangunan IPAL di Margoyoso; dan 5) Peningkatan hierarki pusat perkotaan Juwana dan Kayen menjadi PKL.

Pada tahap kedua, pelaksanaan rencana struktur ruang Kabupaten Pati meliputi 6 (enam) agenda, yaitu: 1) Pembangunan jalan tol nasional; 2) Meningkatkan hierarki jalan Tayu ke Juwana menjadi kolektor primer; 3) Meningkatkan hierarki jalan dari Pati ke Gembong menjadi kolektor primer; 4) Pembangunan IPAL di Pati, Juwana, dan Kayen; 5) Pembangunan TPA di Margorejo; dan 6) Meningkatkan pusat perkotaan Sukolilo menjadi PPK.

Sumber: Tim Penyusun, 2020

L a p o r a n R e n c a n a W i l a ya h K a b u p a t e n Pa t i

43.

Tahap III (2030 - 2034)

Tahap IV (2035 - 2039)

Peta Pelaksanaan Rencana Struktur Ruang Kabupaten Pati Tahap III

Peta Pelaksanaan Rencana Struktur Ruang Kabupaten Pati Tahap IV

Pada tahap ketiga, pelaksanaan rencana struktur ruang Kabupaten Pati meliputi 7 (tujuh) agenda, yaitu: 1) Pembangunan jalur kereta api; 2) Meningkatkan hierarki sepanjang jalur Dukuhseti ke Juwana ( jalur pesisir) menjadi jalan kolektor primer; 3) Meningkatkan hierarki jalan dari Sukolilo ke Kudus menjadi kolektor primer; 4) Pembangunan TPA di Kecamatan Jakenan; 5) Pembangunan terminal tipe A di Kota Pati; 6) Meningkatkan hierarki pusat perkotaan Gembong dan Dukuhseti menjadi PPK; dan 7) Meningkatkan hierarki pusat perkotaan Tayu menjadi PKL.

Pada tahap keempat atau terakhir, pelaksanaan rencana struktur ruang Kabupaten Pati meliputi 4 (empat) agenda, yaitu: 1) Pembangunan Embung Desa di Bagian Utara Kabupaten Pati; 2) Menggabungkan pusat perkotaan Pati dan Margorejo kemudian ditingkatkan hierarkinya menjadi PKW; 3) Pembangunan TPA di Gunungwungkal; dan 4) Pembangunan IPAL di Tayu dan Gembong.

Sumber: Tim Penyusun, 2020

44.

R e n c a n a Ta t a R u a n g Wi l a ya h

Sumber: Tim Penyusun, 2020

Setelah tahap terakhir dilaksanakan, hierarki pusat perkotaan di Kabupaten Pati tentu mengalami banyak perubahan. Perubahan yang terjadi dituliskan dalam tabel berikut.

RENCANA POLA RUANG Review Pola Ruang Saat Ini Berdasarkan pola ruang Kabupaten Pati saat ini, terdapat peruntukkan lahan yang bervariasi karena kondisi geografis dan bentang alam di Kabupaten Pati yang juga beragam. Jika disesuaikan dengan nomenklatur yang tertera di RTRW, peruntukkan lahan di Kabupaten Pati dibagi menjadi 9, yaitu badan air, hutan, pertanian pangan berkelanjutan, industri, permukiman, perikanan, pertanian hortikultura, pertanian pangan, dan perkebunan. Saat ini, alokasi peruntukkan lahan terbesar untuk kawasan budidaya diduduki oleh sektor pertanian yang hampir tersebar merata di seluruh wilayah Kabupaten Pati, sedangkan untuk kawasan lindung didominasi oleh bentang alam karst yang berlokasi di sekitar lereng Gunung Kendeng dan Gunung Muria. Jika ditinjau dari evaluasi pola ruangnya, masih terdapat peruntukkan lahan yang bersifat tidak sesuai dan sesuai bersyarat. Peruntukkan lahan yang tidak sesuai didominasi oleh perikanan, mengingat wilayah yang diperuntukkan untuk kegiatan perikanan berada di pinggir laut yang rawan akan bencana seperti abrasi, serta maraknya alih fungsi kawasan lindung menjadi kawasan budidaya, khususnya di sekitar lereng Gunung Muria dan Gunung Kendeng. Sedangkan peruntukkan lahan yang bersifat sesuai bersyarat banyak terdapat pada kawasan budidaya yang termasuk dalam kawasan rawan bencana, khususnya banjir dan longsor, sehingga ke depannya diperlukan penguatan pola ruang yang dapat meminimalisasi degradasi lingkungan di Kabupaten Pati.

Peta Penggunaan Lahan Kabupaten Pati Saat Ini Sumber: Dinas PUTR Kabupaten Pati, 2020

Peta Pola Ruang Kabupaten Pati Saat Ini Sumber: Tim Penyusun, 2020

L a p o r a n R e n c a n a W i l a ya h K a b u p a t e n Pa t i

45.

Konsep Rencana Pola Ruang Rencana pola ruang Kabupaten Pati dibuat dalam rangka untuk mengatur alokasi peruntukan ruang untuk berbagai sosial ekonomi masyarakat dan kegiatan pelestarian lingkungan dalam wilayah Kabupaten Pati. Rencana pola ruang Kabupaten Pati ditentukan dengan mempertimbangkan beberapa hal yaitu analisis highest and best use, skenario guna lahan dan kebutuhan lahan permukiman, rencana struktur ruang, potensi NSDA, dan kawasan lindung. Adapun konsep rencana pola ruang Kabupaten Pati yaitu “mengoptimalkan guna lahan di Kabupaten Pati berdasarkan potensi dan produktivitas sumber daya alam.” Konsep ini beranjak dari skenario agropolitan dan struktur ruang polisentris, kemudian konsep tersebut disesuaikan dengan pertimbangan-pertimbangan yang ada.

Secara umum pola ruang ini akan memprioritaskan distribusi lahan untuk industri, pertanian, dan perikanan sebagai bentuk optimalisasi guna lahan. yang memiliki nilai produktivitas moneter tinggi serta pemantapan kawasan lindung untuk kelestarian lingkungan dan mitigasi bencana di Kabupaten Pati. Dengan konsep rencana pola ruang tersebut diharapkan dapat mendukung Kabupaten Pati untuk mencapai tujuan penataan ruang Kabupaten Pati yaitu “Terwujudnya Ruang Kabupaten Pati yang Tangguh, Terintegrasi, dan Produktif berbasis Sektor Industri Pengolahan, Perikanan, dan Pertanian Modern”. Dalam penentuan konsepnya pun didasari oleh beberapa pertimbangan, diantaranya pertumbuhan kebutuhan permukiman, skenario guna lahan, dan analisis higest and best use.

Pertumbuhan Kebutuhan Permukiman

Skenario Guna Lahan

Dalam memperkirakan pertumbuhan kebutuhan permukiman menggunakan asumsi kebutuhan luas lahan tiap penduduk di Kabupaten Pati tetap sama antara saat ini dan masa depan. Luas lahan permukiman tambahan didapat dari mengalikan tambahan jumlah penduduk tiap kecamatan hasil proyeksi dengan kebutuhan luas lahan tiap penduduk saat ini (mengacu pada standar BPS). Kemudian, dilakukan penambahan lahan permukiman pada peta dengan menaruh hexagon sesuai luas lahan tambahan dengan asumsi satu hexagon mewakili lahan seluas satu hektar. Dalam memproyeksi jumlah penduduk untuk 20 tahun ke depan menggunakan trend yang ada melalui laju pertumbuhan penduduk berdasarkan 5 tahun ke belakang. Ditambah dengan skenario yaitu berupa adanya penambahan jumlah penduduk karena adanya pembangunan kawasan industri di Kabupaten Pati.

46.

R e n c a n a Ta t a R u a n g Wi l a ya h

Dalam mempertimbangkan rencana pola ruang Kabupaten Pati mengacu kepada gabungan skenario antara agropolitan dan minapolitan melalui pengoptimalan NSDA yang tersedia di Kabupaten Pati. Sehingga, guna lahan yang menjadi prioritas adalah lahan yang berkaitan dengan sumber daya pertanian dan perikanan sebagai sektor unggulan dari Kabupaten Pati. Skenarion ini menggunakan asumsi peringkat sumber daya pertanian dan perikanan yang diprioritaskan berdasarkan (i) keberlanjutan sektor dan (ii) produktivitas moneter. Keberlanjutan sektor yang dimaksud adalah suatu sektor tidak dibolehkan menghilang dari guna lahan di masa depan meskipun seharusnya dialihfungsikan lahannya menjadi sektor lain karena produktivitas moneternya lebih rendah.

Analisis Highest and Best Use Analisis Highest and Best Use digunakan dalam proses alokasi perubahan guna lahan. Alat yang digunakan yaitu menggunakan analisis NSDA yang terdapat di Kabupaten Pati untuk dilihat komoditas mana yang paling memberikan nilai tertinggi, sehingga dapat menentukan alokasi guna lahan mana yang paling banyak. Dalam hal ini, industri pengolahan ikut dimasukkan dalam daftar guna lahan yang akan diprioritaskan selain NSDA. Hal tersebut dikarenakan industri pengolahan termasuk ke dalam sistem pengelolaan NSDA melalui pengolahan lebih lanjut hasil panen sebelum akhirnya dijual agar dapat meningkatkan harga jual. Dengan begitu, industri yang dimaksut lebih befokus kepada industri pengolahan berbasis sektor pertanian dan perikanan. Selain itu, dalam pertimbangannya pun melihat aspek regulasi yang ada. Mandat mutlak yang akan dijaga perubahannya untuk tidak dapat dibangun menjadi guna lahan apapun adalah kawasan lindung, sebagaimana tertera dalam Peraturan Daerah Kabupaten Pati Nomor 5 Tahun 2011 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Pati Tahun 2010-2030. Adapun yang termasuk dalam kawasan lindung di Kabupaten Pati adalah sekitar pegunungan muria dan pegunungan kendang.

Adapula regulasi yang mengatur kawasan budidaya yaitu adanya kebijakan LP2B (Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan), dengan menetapkan seluas 41.000 ha lahan pertanian di Kabupaten Pati untuk tidak dapat diubah guna lahannya menjadi selain lahan pertanian. Oleh karena itu, dalam alokasi guna lahan, lahan pertanian tidak lagi menjadi prioritas awal karena adanya Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (LP2B). Berdasarkan pertimbangan di atas, maka dilakukan perhitungan nilai lahan berdasarkan guna lahan yang ada di atasnya dengan hasil sebagai berikut. Guna Lahan Industri

Luas Lahan Saat Ini (Ha)

Produktivitas Moneter (Rp/Ha)

Prioritas

1.215

47.792.010.752,69

Horikultura Sayur

1.193,85

481.478.972,70

Horikultura Buah

6.334,44

49.756.441,00

Garam

2.838,11

73.969.500,00

Perikanan

10.406,05

14.171.202.880,48

Perkebunan

28.739,36

25.032.258.840,39

Perternakan

20.536,74

186.496.857,50

3.070,08

76.763.242,35

Pertanian Pangan

Tabel Perhitungan Nilai Lahan Kabupaten Pati Sumber: Tim Penyusun, 2020

L a p o r a n R e n c a n a W i l a ya h K a b u p a t e n Pa t i

47.

Analisis Rencana Pola Ruang Dalam rencana pola ruang, terdapat cukup banyak perubahan dibandingkan pola ruang saat ini. Dengan konsep rencana pola ruang “mengoptimalkan guna lahan di Kabupaten Pati berdasarkan potensi dan produktivitas sumber daya alam Kabupaten Pati” yang berdasarkan konsep agropolitan berstruktur polisentris dan pertimbangan-pertimbangan lainnya, maka dilakukan beberapa perubahan penggunaan lahan yang berdampak pada pola ruang. Salah satu pertimbangan dalam menentukan alokasi lahan adalah produktivitas moneter guna lahan.

Jenis Kawasan

Guna Lahan

Guna lahan dengan produktivitas moneter lebih tinggi dapat “menggunakan” lahan yang tadinya digunakan guna lahan lainnya. Namun, perubahan penggunaan lahan tetap merujuk pada pertimbangan lain seperti penetapan kawasan lindung. LP2B, dan pertimbangan lain yang bersifat regulatif dan ekologis. Tabel produktivitas moneter guna lahan dapat dilihat pada tabel berikut.

Produktivitas per Tahun (Rp/Ha)

Luas Lahan (Ha)

(%)

Kontribusi Moneter dalam 20 Tahun (Rp)

Kawasan yang Memberikan Perlindungan terhadap Kawasan Bawahannya

Kawasan Hutan Lindung

1.180,90

0,75%

Kawasan Resapan Air

2.182,67

1,39%

Kawasan Perlindungan Setempat

Sempadan Sungai

670,20

0,43%

Sempadan Pantai

493,16

0,31%

Sempadan Waduk

58,73

0,04%

Bentang Alam Karst

6.906,31

4,40%

Embung

16,05

0,01%

Sungai

1.288,23

0,82%

Waduk

172,48

0,11%

Permukiman Perkotaan

8.916,98

5,68%

Permukiman Perdesaan

24.739,47

15,75%

Hutan Produksi Terbatas

1.756,23

1,12%

Hutan Produksi Tetap

17.340,20

11,04%

Tanaman Pangan

76.763.252,35

3.070,08

1,95%

235.669.183.302,09

Tanaman Pangan Berkelanjutan

76.763.252,35

41.074,54

26,14%

3.153.015.507.857,90

Horikultura

531.235.414,00

5.883,43

3,74%

3.125.488.738.443,79

Perkebunan

25.032.258.840,39

7.595,55

4,83%

190.133.649.925.701,00

Peternakan

186.496.857,50

20.536,74

13,07%

3.830.037.210.333,98

Kawasan Lindung Geologi Kawasan Badan Air

Kawasan Permukiman

Kawasan Hutan Produksi

Kawasan Pertanian

Kawasan Perikanan

Perikanan

14.245.172.380,48

12.026,74

7,65%

171.323.020.999.836,00

Kawasan Peruntukan Industri

Industri

47.793.010.752,69

1.214,97

0,77%

58.067.129.236.158,10

87.941.700.749,76

157.123,66

100,00%

429.868.010.801.633,00

Total

Produktivitas Moneter Guna Lahan Kabupaten Pati Sumber: Tim Penyusun, 2020

48.

R e n c a n a Ta t a R u a n g Wi l a ya h

Pada kecamatan-kecamatan yang akan menjadi Kota Tani Utama (KTU), Kecamatan Gembong dan Kayen, terdapat perubahan pola ruang dari pertanian hortikultura ke industri. Pola ruang industri di kedua KTU ini dimaksudkan sebagai pusat pengolahan hasil pertanian di kawasan tersebut agar didistribusikan dalam bentuk setengah jadi/jadi. Komoditas hasil pertanian yang diolah terlebih dahulu di dekat sumbernya jelas akan mengurangi biaya transportasi karena pengolahan bahan mentah ke bahan setengah jadi/jadi akan mengurangi bobot residu dan membuat barang menjadi lebih ringkas saat didistribusikan. Selain itu, pengembangan-pengembangan kota tani akan meningkatkan aktivitas sosial-ekonomi kawasan sehingga pemerataan pembangunan terwujud. Selain itu, terdapat juga pola ruang industri di Juwana sebagai Kota Mina Utama dengan fungsi sebagai cold storage dan pengolahan yang juga akan meningkatkan aktivitas sosial-ekonomi kawasan.

Rencana pola ruang Kabupaten Pati yang kami susun tetap menjaga kelestarian alam dan mematuhi peraturan perundang-undangan yang berlaku sebagai perwujudan dari wilayah yang tangguh. Lahan-lahan P2B, hutan lindung, bentang alam karst, dan badan air yang tadinya sudah ada di Kabupaten Pati tetap sebagaimana mestinya, bahkan ada penambahan embung dan waduk untuk mengatasi banjir dan kekeringan yang sering terjadi di sebagian besar wilayah. Sebagai perwujudan dari hal tersebut, kami bahkan membuat pola ruang sempadan di badan air sebagai buffer sehingga konservasi air menjadi lebih baik. Selain itu, rencana pola ruang ini juga telah memperhitungkan kebutuhan permukiman selama 20 tahun yang akan datang dengan intervensi pengembangan kawasan industri yang akan menyerap tenaga kerja menuju pusat-pusat pengembangan kawasan industri. Pelaksanaan rencana pola ruang Kabupaten Pati dibagi menjadi 4 tahap, dengan tiap tahap memiliki jangka waktu 5 tahun.

Perubahan pola ruang juga terjadi secara linier dengan Jalur Pantura ke pola ruang industri sebagai pusat kegiatan Kabupaten Pati dari lahan pertanian pangan non-P2B. Hal ini disebabkan oleh faktor lokasi yang lebih strategis untuk aktivitas industri pengolahan. Industri pengolahan yang terletak di dekat jalan utama akan mempermudah akses kendaraan berat menuju dan dari kawasan industri pengolahan. Pola ruang dengan produktivitas moneter tinggi lainnya juga mendapat prioritas dalam perencanaan pola ruang, contohnya adalah penambahan pola ruang peternakan di dekat Pegunungan Kendeng yang tadinya merupakan pertanian hortikultura.

Peta Rencana Pola Ruang Kabupaten Pati Sumber: Tim Penyusun, 2020

L a p o r a n R e n c a n a W i l a ya h K a b u p a t e n Pa t i

49.

Rencana Pentahapan Pola Ruang Tahap I (2020 - 2024)

Tahap II (2025 - 2029)

Peta Pelaksanaan Rencana Pola Ruang Kabupaten Pati Tahap I

Peta Pelaksanaan Rencana Pola Ruang Kabupaten Pati Tahap II

Pada tahap pertama, pelaksanaan rencana pola ruang Kabupaten Pati meliputi 5 (lima) agenda, yaitu: 1) Pengembangan Kecamatan Kayen Sebagai Kota Tani Utama (KTU); 2) Pengembangan Kecamatan Juwana Sebagai Kawasan Minapolitan; 3) Pengembangan Kawasan Permukiman di Kawasan Perkotaan (Kecamatan Pati, Kayen, dan Juwana); 4) Pemantapan Kawasan Lindung di Lereng Gunung Muria dan Pegunungan Kendeng; 5) Pembangunan Kawasan Badan Air di Bagian Selatan.

Pada tahap kedua, pelaksanaan rencana pola ruang Kabupaten Pati meliputi 4 (empat) agenda, yaitu: 1) Pembangunan Kawasan Industri di Kecamatan Kayen; 2) Pembangunan Kawasan Industri di Kecamatan Juwana; 3) Pengembangan Kawasan Industri di Kecamatan Pati dan Margorejo; dan 4) Pembangunan Kawasan Permukiman di Kawasan Perdesaan dan di Sekitar Kawasan Industri.

Sumber: Tim Penyusun, 2020

50.

R e n c a n a Ta t a R u a n g Wi l a ya h

Sumber: Tim Penyusun, 2020

Tahap III (2029 - 2034)

Tahap IV (2035 - 2039)

Peta Pelaksanaan Rencana Pola Ruang Kabupaten Pati Tahap III

Peta Pelaksanaan Rencana Pola Ruang Kabupaten Pati Tahap IV

Pada tahap ketiga, pelaksanaan rencana pola ruang Kabupaten Pati meliputi 5 (lima) agenda, yaitu: 1) Pembangunan Kecamatan Gembong Sebagai Kota Tani Utama (KTU); 2) Pengembangan Kecamatan Tayu Sebagai Kawasan Minapolitan; 3) Pengembangan Kawasan Industri di Kecamatan Gembong; 4) Pembangunan Kawasan Industri di Kecamatan Tayu; dan 5) Pengembangan Kawasan Industri di Kecamatan Gabus dan Margoyoso.

Pada tahap keempat/terakhir, pelaksanaan rencana pola ruang Kabupaten Pati meliputi 2 (dua) agenda, yaitu pembangunan kawasan badan air di bagian utara kabupaten dan pengembangan kawasan permukiman di kawasan perdesaan.

Sumber: Tim Penyusun, 2020

L a p o r a n R e n c a n a W i l a ya h K a b u p a t e n Pa t i

51.

Analisis Rencana Guna Lahan Rencana penggunaan lahan Kabupaten Pati tahun 2040 jika dibandingkan dengan penggunaan lahan saat ini memiliki banyak perbedaan. Pada rencana penggunaan lahan yang kami rencanakan, kami mengikuti konsep kami yaitu pengoptimalan NSDA dan pengembangan Agropolitan dan Minapolitan di Kecamatan Kayen dan Juwana. Dalam menyusun rencana penggunaan ini, kami mempertahankan guna lahan LP2B seluas 41.000 Ha dikarenakan mandat dari pemerintah pusat dan juga Kawasan lindung di pegunungan muria dan pegunungan kendeng. Oleh karena itu kami melakukan analisis The Highest and Best Use untuk menentukan prioritas penggunaan lahan kami seperti yang sudah dijelaskan sebelumnya. Untuk guna lahan industri akan semakin luas demi mendukung konsep penataan ruang kami yang berupa pengembangan kawasan agropolitan dan minapolitan. Selain itu akan dibuat kawasan industri baru di Kayen dan Gembong. Adapun alasan kami memilih menambah industri di kecamatan tersebut adalah karena lokasinya yang linier dengan Jalan Nasional Pantura sehingga memiliki aksesibilitas yang baik sehingga memudahkan distribusi barang. Kami juga melakukan perluasan guna lahan NSDA yang memiliki nilai moneter tinggi seperti hortikultura sayur dan buah. Kami juga merencanakan guna lahan permukiman dengan memproyeksikan kebutuhannya sesuai dengan konsep kami yang akan mengembangkan agropolitan dan minapolitan di Kecamatan Kayen dan Juwana. Selain itu kami juga merencanakan badan air seperti embung dan waduk untuk mengatasi bencana banjir yang terus melanda Pati. Kami merencanakan badan air pada daerah yang memiliki elevasi tinggi seperti pada bagian selatan Kabupaten Pati di Pegunungan Kendeng dan Utara di Pegunungan Muria. Direncanakan pula guna lahan resapan air yang juga akan mengatasi permasalahan banjir.

52.

R e n c a n a Ta t a R u a n g Wi l a ya h

Peta Rencana Guna Lahan Kabupaten Pati Sumber: Tim Penyusun, 2020

PERUMUSAN RENCANA KAWASAN STRATEGIS Penetapan kawasan strategis di Kabupaten Pati ditentukan berdasarkan pada beberapa aspek, antara lain aspek perkembangan kawasan, aspek lingkungan, aspek ekonomi, dan aspek sosial budaya. Penetapan kawasan strategis di Kabupaten Pati juga berdasarkan arahan kawasan strategis dalam RTRW Provinsi Jawa Tengah serta potensi-potensi yang ada di Kabupaten Pati.

Kerangka Berpikir

Mempertimbangkan aspek-aspek regional dan konteks perkembangan wilayah Kabupaten Pati, maka rencana penetapan kawasan strategis di Kabupaten Patidan sosial budaya. Tidak hanya itu, hasil analisa juga meliputi analisis potensi, masalah, dan isu strategis yang terdapat di Kabupaten Pati.

Kawasan Strategis Provinsi

Kawasan Strategis Kabupaten (RTRW Saat Ini)

Diambil yang berada di Kabupaten Pati

Diambil seluruhnya untuk pertimbangan dan reklasifikasi

Perkotaan WANARAKUTI

Perkotaan JAKATINATA

Karst Sukolilo Muria

Konsep Pengembangan, Kebijakan dan Strategi Penataan Ruang

Rawan Masalah Lingkungan Agropolitan Pesisir Perlindungan Kars Permukiman Masyarakat Berkebudayaan Lokal

Analisis, Reklasifikasi, dan Penentuan Kawasan Strategis

Keterangan

Input

Dengan berpedoman pada Permen ATR/BPN No. 1 Tahun 2018 tentang Penyusunan RTRW Provinsi, Kabupaten, dan Kota

Aliran Input

Proses Penentuan Kawasan Strategis

Kawasan Strategis Kabupaten Pertumbuhan Ekonomi Terdiri dari

Perkotaan JAKATINATA

Kawasan Strategis Kabupaten Pati

Aliran Output

Dibagi ke dalam tiga sudut pandang

Output

Kawasan Strategis Kabupaten Fungsi dan Daya Dukung Lingkungan Hidup

Kawasan Strategis Kabupaten Sosial dan Budaya

Terdiri dari

Bentang Alam Karst

Permukiman Masyarakat

Berkebudayaan Lokal Agropolitan

Lindung Gunung Muria

Minapolitan Pesisir Kawasan Industri

Kerangka Berpikir Penentuan Kawasan Strategis Sumber: Tim Penyusun, 2020

Penentuan Delineasi Rencana Kawasan Strategis

Penentuan Delineasi Kawasan Strategis Kabupaten Pati

Rencana Pola Ruang dan Struktur Ruang Untuk Luasan Kawasan Strategis dan Hierarki Perkotaan

Rencana Kawasan Strategis Kabupaten Pati

L a p o r a n R e n c a n a W i l a ya h K a b u p a t e n Pa t i

53.

Kawasan Strategis Pertumbuhan Ekonomi Kawasan Perkotaan JAKATINATA Latar Belakang

Konsep Pengembangan

Kawasan Perkotaan Juwana dan Pati sebelumnya telah disebutkan dalam RTRW Provinsi Jawa Tengah 2009-2029 sebagai kawasan strategis yang terhimpun dalam pengembangan kawasan WANARAKUTI yang meliputi kawasan perkotaan Juwana, Jepara, Kudus, dan Pati dengan fokus berdasarkan sudut kepentingan pertumbuhan ekonomi. WANARAKUTI ini direncanakan juga akan dijadikan sebagai sistem perwilayahan yang akan berpusat di Kudus. Sedangkan kawasan perkotaan Juwana dan Pati dapat diklasifikasikan pusat perekonomian di Kabupaten Pati dengan adanya sektor unggul dalam perikanan di Juwana sehingga dapat melakukan kegiatan ekspor kepada wilayah lain. Dengan begitu, Juwana memiliki peran yang cukup signifikan dalam pertumbuhan ekonomi di Kabupaten Pati. Sedangkan kawasan perkotaan Pati sendiri merupakan pusat pertumbuhan Kabupaten Pati dilihat dari banyaknya pusat kegiatan dengan skala regional yang terdapat di Pati.

Konsep pengembangan yang diusung dalam pengoptimalan pengembangan kawasan strategis tersebut yaitu berlandaskan pengintegrasian pengelolaan potensi sumber daya yang dimiliki setiap kecamatannya sehingga dapat memunculkan pusat pertumbuhan baru.

Sebagai respons dengan ditetapkannya Juwana dan Pati sebagai kawasan strategis berdasarkan RTRW Jawa Tengah, dilakukan adaptasi dari kebijakan tersebut yaitu dengan menetapkannya Ibukota Kecamatan Jakenan, Ibukota Kecamatan Kayen, Kawasan Perkotaan Pati, Kawasan Perkotaan Juwana, dan Kawasan Perkotaan Tayu (JAKATINATA) sebagai kawasan strategis dari sudut kepentingan pertumbuhan ekonomi di Kabupaten Pati. Perluasan wilayah tersebut dilakukan dengan tujuan agar memancing pertumbuhan di kawasan perkotaan di titik-titik lain di Kabupaten Pati agar nanti pertumbuhan lebih merata.

54.

R e n c a n a Ta t a R u a n g Wi l a ya h

Kebijakan Rencana Sebagai upaya pengembangan kawasan strategis JAKATINATA ini nantinya meliputi: 1. Pengembangan kegiatan ekonomi yang mampu bersinergi dengan potensi ekonomi daerah yang ada di sekitarnya 2. Pengaturan pengembangan pengendalian pemanfaatan ruang 3. Penyediaan fasilitas dan prasarana perkotaan 4. Pengembangan sektor ekonomi perkotaan baik formal dan informal dalam satu kesatuan pengembangan 5. Mengembangkan pusat pelayanan baru yang mampu menjadi simpul distribusi dan pemasaran untuk beberapa kecamatan

Kawasan Industri Pati-Juwana, Margorejo, dan Margoyoso-Trangkil Latar Belakang

Konsep Pengembangan

Sebelumnya sudah di sebutkan dalam RTRW Kabupaten Pati tahun 2010-2030 bahwa untuk kecamatan Margorejo dan Kecamatan Pati ditetapkan sebagai Kawasan industri manufaktur sedangkan untuk kecamatan Margoyoso dan Kecamatan Trangkil ditetapkan sebagai kawasan industri agro.

Konsep Pengembangan yang diusung untuk mengembangkan kawasan industri di Kabuaten Pati adalah pengintegrasian industri mulai dari hulu hingga hilir demi meningkatkan efektivitas produksi dan menaikan daya saing produksi baik dari kualitas, kuantitas, dan harga.

Seperti yang sudah diketahui bahwa pada kawasan industri Margorejo terdapat banyak industri dengan pabrik dari PT. Dua Kelinci menjadi pabrik terbesar dan menjadi ikon saat memasuki kawasan perkotaan pati. Sementara itu pada kawasan industri Pati-Juwana terdapat kawasan industri pula dengan pabrik dari PT. Garuda Food menjadi yang terbesar di kawasan itu. Dengan adanya kedua pabrik besar tersebut memunculkan industri lain di sekitarnya baik yang mendukung atau menyuplai kebutuhan dari kedua pabrik besar tersebut maupun tidak.

Kebijakan Rencana Sebagai upaya pengembangan kawasan industri Pati-Juwana, Margorejo, dan MargoyosoTrankil ini nantinya meliputi: 1. Pengembangan industri

sistem

insentif

kegiatan

2. Identifikasi dampak lingkungan kegiatan industri 3. Pengembangan Kawasan Industri 4. Peningkatan kualitas sumber daya manusia untuk mendukung penyediaan tenaga kerja.

Terakhir, kawasan industri MargoyosoTrangkil sebagai kawasan industri agro sudah terbangun kawasan industri tapioka. Hal ini sesuai dengan Kabupaten Pati sebagai produsen ubi kayu nomor dua di Jawa Tengah pada tahun 2018 dengan produksi sebesar 570.579 kuintal. Selain itu kawasan strategis industri diatas memiliki lokasi yang strategis berada di sepanjang jalan arteri sehingga akan memperlancar distribusi barang dan mempermudah integrase hulu-hilir industri sesuai dengan konsep pengembangan kawasan industri.

L a p o r a n R e n c a n a W i l a ya h K a b u p a t e n Pa t i

55.

Kawasan Agropolitan Gembong Latar Belakang

Konsep Pengembangan

Kecamatan Gembong merupakan salah satu dari 21 Kecamatan diwilayah Kabupaten Pati. Kecamatan Gembong terletak di sebelah barat laut dari ibukota Kabupaten Pati dan berjarak sekitar 15 km. industri pula dengan pabrik dari PT. Garuda Food menjadi yang terbesar di kawasan itu. Dengan adanya kedua pabrik besar tersebut memunculkan industri lain di sekitarnya baik yang mendukung/mensuplai kebutuhan dari kedua pabrik besar tersebut maupun tidak.

Kawasan Agropolitan sebagai sistem fungsional desa-desa yang ditunjukkan dari adanya hierarki keruangan desa yang ditandai dengan keberadaan pusat agropolitan dan desa-desa di sekitarnya sehingga terbentuklah Kawasan Agropolitan.

Secara geografis Kecamatan Gembong berada pada dataran tinggi, tepatnya berada pada kaki dan lereng gunung Muria. Dataran terendah berada pada ketinggian 20 mdpl dan dataran tertinggi berada pada ketinggian 380 mdpl. Kecamatan Gembong mempunyai luas wilayah 6.730 Ha yang terdiri dari 765 Ha lahan sawah dan 5.965 Ha lahan bukan sawah (ladang, pemukiman dan hutan). Kecematan Gembong memiliki potensi utama yang mempunyai prospek untuk dikembangkan yaitu pada sektor pertanian yang meliputi pertanian tanaman pangan, perkebunan dan kehutanan. Oleh karena itu sebagian besar penduduk Kecamatan Gembong berprofesi sebagai petani dengan komoditas utama padi, tanaman buah (rambutan, durian, jeruk) dan tanaman keras. Dalam RTRW Kabupaten Pati tahun 2010-2030 dikatakan bahwa kawasan agropolitan berada di Kecamatan Gembong dan Kecamatan Kayen, yang meliputi Kota Tani utama Gembong dan Kota Tani utama Kayen. Kota Tani utama Gembong dengan daerah penyangga yaitu Kecamatan Tlogowungu, Kecamata Gunungwungkal, Kecamatan Cluwak dan Kecamatan Margoyoso. Sedangkan Kota Tani utama Kayen daerah penyangganya yaitu Kecamatan Tambakromo, Kecamatan Pucakwangi, Kecamatan Winong, Kecamatan Sukolilo, Kecamatan Gabus. Berdasarkan latar belakang tersebut, ditetapkanlah kawasan agropilitan Kecamatan Gembong sebagai kawasan strategis.

Konsep Pengambangan bagi kawasan agropolitan ini adalah yang mana nantinya Kota Tani Utama Gembong adalah sebagai pusat pengolahan hasil pertanian, sehingga hasil pertanian itu dapat didistribusikan dalam bentuk setengah jadi/jadi ke kawasan sekitarnya. Komoditas hasil pertanian tersebut diolah terlebih dahulu di dekat sumbernya, hal ini jelas akan mengurangi biaya transportasi karena pengolahan bahan mentah ke bahan setengah jadi/jadi akan mengurangi bobot residu dan membuat barang menjadi lebih ringkas saat didistribusikan. Selain itu, pengembangan-pengembangan kota tani akan meningkatkan aktivitas sosial-ekonomi kawasan sehingga pemerataan pembangunan terwujud. Pengembangan kawasan di Kabupaten Pati ini dilakukan dengan merancang keterkaitan sumber daya perdesaan dengan industrialisasi dan sistem pemasaran.

Kebijakan Rencana Menurut Peraturan Bupati Pati No 4 Tahun 2018 Tentang Pengembangan Kawasan Agropolitan Kabupaten Pati, Kawasan Agropolitan adalah kawasan agribisnis yang memiliki fasilitas perkotaan. Nantinya Rencana Pengembangan Kawasan Agropolitan tersebut, meliputi: 1. Pengembangan sumber daya manusia 2. Pengembangan sarana perindustrian 3. Pengembangan perekonomian

sarana

lembaga

4. Rencana pengembangan agroindustri, agrobisnis, agrowisata berbasis unggulan 5. Roadmap rencana pengembangan kawasan agropolitan 6. Peningkatan kualitas sumber daya manusia untuk mendukung penyediaan tenaga kerja.

56.

R e n c a n a Ta t a R u a n g Wi l a ya h

Kawasan Pesisir Dukuhseti Latar Belakang

Kebijakan Rencana

Kecamatan Dukuhseti merupakan salah satu dari 7 kecamatan pesisir yang ada di Kabupaten Pati dengan luas 8.152 Ha (5,43% dari luas Kabupaten Pati). Kecamatan Dukuhseti terletak di ujung utara Kabupaten Pati dengan jarak 35 km dari ibu kota Kabupaten Pati dan berbatasan langsung dengan Kabupaten Jepara.

Adapun kebijakan rencana bagi kawasan strategis pesisir Dukuhseti ini antara lain, yaitu :

Ada tiga tempat pelelangan ikan (TPI) di Kecamatan Dukuhseti, yaitu TPI Banyutowo, TPI Puncel, dan TPI Alasdowo. TPI Banyutowo merupakan TPI dengan produksi ikan segar terbesar setiap tahunnya di Kecamatan Dukuhseti dengan jumlah produksi ikan segar sebanyak 474.450 kg dengan nilai mencapai Rp 2,5 M di tahun 2018. Berdasarkan Kabupaten Pati Dalam Angka 2019, total produksi ikan segar di Kecamatan Dukuhseti pada tahun 2018 tercatat sebesar 705.636 kg.

1. Pembangunan pelabuhan pendaratan ikan (PPI) dan peningkatan akses menuju pelabuhan 2. Pengembangan kegiatan pengolahan hasil perikanan 3. Pengembangan sentra kawasan perikanan tangkap yang mencakup distribusi dan pemasaran hasil tangkapan dan pengolahan ikan 4. Peningkatan fasilitas sarana pengolahan dan pemasaran perikanan 5. Pengembangan budidaya perikanan tambak 6. Peningkatan kualitas sumber daya manusia untuk mendukung penyediaan tenaga kerja.

Di dalam RTRW Kabupaten Pati, di Kecamatan Dukuhseti akan dikembangkan outlet komoditas hasil laut dan perikanan. Di dalam RTRW tersebut juga disebutkan bahwa di Kecamatan Dukuhseti akan dikembangkan Pelabuhan Pendaratan Ikan (PPI) sebagai pusat pengembangan pesisir. Kecamatan Dukuhseti juga menjadi salah satu kecamatan yang termasuk dalam pengembangan kawasan minapolitan Juwana yang tertulis dalam dokumen Masterplan Kawasan Minapolitan Kabupaten Pati.

Konsep Pengembangan Konsep pengembangan bagi kawasan pesisir Dukuhseti adalah “agrbisnis minapolitan dengan berbasis komunitas lokal”. Agribisnis berarti bisnis berbasis usaha pertanian (dalam hal ini yaitu perikanan) dan minapolitan merupakan kawasan yang mempunyai fungsi utama ekonomi yang terdiri dari sentra produksi, pengolahan, dan pemasaran komoditas perikanan. Jadi dapat disimpulkan bahwa konsep agribisinis minapolitan merupakan konsep pengembangan pertanian sektor perikanan yang mencakup sentra produksi, pengolahan, dan pemasaran komoditas perikanan. Konsep ini kemudian didukung dengan berbasis komunitas lokal untuk memberdayakan komunitas setempat dalam pengolahan dan pemasaran komoditas perikanan.

Peta Kawasan Strategis Pertumbuhan Ekonomi Sumber: Tim Penyusun, 2020

L a p o r a n R e n c a n a W i l a ya h K a b u p a t e n Pa t i

57.

Kawasan Strategis Sosial dan Budaya Kawasan Permukiman Masyarakat Berkebudayaan Lokal Spesifik Sukolilo Latar Belakang

Kebijakan Rencana

Di bagian selatan Kabupaten Pati terdapat kelompok masyarakat yang memiliki kearifan lokal spesifik yang perlu dihormati, yaitu kelompok masyarakat “Sedulur Sikep”. Masyarakat merupakan keturunan para pengikut Ki Samin Surosentiko atau Raden Kohar (1859— 1914), yang menganut ajaran Samin atau Saminisme. Di dalam ajaran Samin terdapat beberapa pantangan dasar, di antaranya (a) tidak boleh mendidik dalam pendidikan formal, (b) tidak boleh bercelana panjang dan berpeci, (c) tidak diperbolehkan berdagang, dan (d) tidak diperbolehkan beristri lebih dari satu. Pantangan tersebut ditujukan untuk menjaga kejujuran (berdagang berpeluang berbohong) dan menjaga perdamaian (beristri lebih dari satu berpotensi menimbulkan konflik).

Kebijakan untuk Pengembangan Kawasan Permukiman Masyarakat Berkebudayaan Lokal Spesifik di Desa Baturejo, diantaranya: 1. Pemberian kepastian hukum melalui penetapan cagar budaya lokal dan pemantapan status Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (LP2B) di dalam kawasan; 2. Pemantapan jalur komunikasi dan koordinasi antara pemerintah dengan tokoh adat untuk menjangkau masyarakat setempat; dan 3. Peningkatan kualitas infrastruktur seperti jalan dan jaringan irigasi untuk mendukung kegiatan pertanian.

Sedulur Sikep juga merupakan masyarakat agraris yang swasembada dan sangat menjaga lingkungan. Mereka memelihara lahan pertanian dan semaksimal mungkin berusaha untuk meningkatkan produksi hasil panen. Ajaran Samin-nya menyimpan pesan dan ajaran moral seperti pentingnya menjaga hubungan baik antar manusia dan dengan lingkungan alam. Oleh karena itu, di dalam RTRW Kabupaten Pati permukiman Sedulur Sikep di Desa Baturejo, Kecamatan Sukolilo ditetapkan sebagai Kawasan Strategis Kabupaten Sosial dan Budaya agar kebudayaan di sana dapat lestari dan tidak tergerus arus modernisasi.

Konsep Pengembangan Konsep pengembangan yang diusung adalah “Preservasi berbasis Komunitas” dimana masyarakat berperan dominan dalam pelestarian kebudayaan dengan pemerintah sebagai pendukung dari segi infrastruktur, membantu masyarakat melakukan kegiatannya lebih efisien dan kepastian hukum yang menjamin kelangsungan hidup dan budaya masyarakat serta menjaga lahan dari intervensi pihak luar. 58.

R e n c a n a Ta t a R u a n g Wi l a ya h

Peta Kawasan Strategis Sosial dan Budaya Sumber: Tim Penyusun, 2020

Kawasan Strategis Fungsi dan Daya Dukung Lingkungan Hidup

Konsep Pengembangan

Kawasan Bentang Alam Karst Sukolilo Latar Belakang Kabupaten Pati terkenal akan keberagaman bentang alam geografisnya sehingga dalam perencanaan tata ruangnya, konservasi lingkungan merupakan aspek penting yang perlu diperhatikan oleh pemerintah. Terdapat banyak kawasan karst yang tersebar di penjuru wilayah Kabupaten Pati, seiring bertambahnya kebutuhan manusia untuk kegiatan budidaya, eksploitasi di kawasan karst pun semakin gencar dilakukan Dalam rangka menjaga keberadaan kawasan karst yang ada di Kabupaten Pati, Kementerian ESDM menetapkan Kawasan Bentang Alam Karst Sukolilo sebagai kawasan lindung geologi berdasaKeputusan Menteri Energi Dan Sumber Daya Mineral Nomor 2641 K/40/MEM/ 2014. Hal ini berpengaruh pada penetapan Kawasan Karst Sukolilo sebagai kawasan lindung di regulasi yang levelnya di bawah pemerintah pusat, seperti penetapan Kawasan Karst Sukolilo sebagai rencana pengembangan kawasan strategis dari sudut kepentingan fungsi dan daya dukung lingkungan hidup di dalam Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah No. 6 Tahun 2010 tentang RTRW Provinsi Jawa Tengah Tahun 2009 – 2029. Di level kabupaten, penetapan Kawasan Karst Sukolilo sebagai kawasan lindung dituangkan dalam RTRW Kabupaten Pati Tahun 2010 – 2030. Penetapan Kawasan Karst Sukolilo sebagai kawasan strategis di Jawa Tengah meliputi beberapa kecamatan yang di dalamnya terdapat bentang alam karst, yaitu Kecamatan Sukolilo, Kecamatan Kayen, dan Kecamatan Tambakromo.

Kawasan karst di Kecamatan Sukolilo sebagai kawasan karst lindung diprakarsai dengan konsep pengembangan yang berbunyi “Penetapan Kawasan Karst Sukolilo sebagai Kawasan Karst Lindung dengan Komponen Geologi yang Unik”. Dapat dikatakan bahwa Kawasan Karst Sukolilo ditetapkan sebagai kawasan karst lindung yang memiliki keunikan tersendiri, seperti fungsinya sebagai pengatur alami air tata air tanah dan menyimpan nilai ilmiah, sehingga perlu untuk dilestarikan dan dilindungi keberadaannya dalam rangka mencegah kerusakan dan eksploitasi berlebih di Kawasan Karst Sukolilo.

Kebijakan Rencana Selain penetapan kawasan karst lindung di Kecamatan Sukolilo sebagai kawasan strategis Jawa Tengah, Pemerintah Daerah Kabupaten Pati juga menurunkan kebijakan tersebut yang kemudian dituangkan dalam RTRW Kabupaten Pati Tahun 2010-2030. Di dalamnya, terdapat beberapa arahan penting untuk mengelola kawasan karst lindung di Kabupaten Pati, antara lain: 1. Pelarangan melakukan penambangan di dalam kawasan karst lindung. 2. Pelarangan melakukan kegiatan usaha yang mengganggu proses Karstifikasi yang sedang berlangsung serta merusak bentukbentuk morfologi, gua dengan speleotem di dalamnya dan fungsi kawasan karst di dalam kawasan kars lindung. 3. Di dalam kawasan karst lindung dapat dilakukan kegiatan lain yang tidak berpotensi mengganggu proses Karsifikasi, merubah bentuk-bentuk karst di bawah dan di atas permukaan, serta merusak fungsi kawasan karst. 4. Diperbolehkan kegiatan budidaya pengolahan secara terbatas untuk menunjang kepentingan umum dengan kajian lingkungan.

L a p o r a n R e n c a n a W i l a ya h K a b u p a t e n Pa t i

59.

Kawasan Gunung Muria Latar Belakang Kabupaten Pati merupakan wilayah yang rawan bencana banjir dan tanah longsor dan hampir selalu terjadi setiap tahun. Pada Januari 2020, terjadi banjir yang membuat Tanggul Sungai Tanjungrejo, Kecamatan Margoyoso, jebol sehingga air membanjiri 150-an rumah warga. Setelah ditelusuri, penyebab banjir ini merupakan kiriman dari kawasan Gunung Muria yang diguyur hujan deras yang berlangsung selama 3 jam. Apabila hujan terjadi lebih lama, maka banjir kiriman yang ada juga akan menyebabkan kerusakan yang lebih parah. Kawasan Gunung Muria menjadi habitat bagi flora seperti pohon aren, kayu putih, lamtorogung, bendo, cengkih dan fauna seperti kijang, elang jawa, ular sanca, monyet ekor panjang, dan macan tutul. Menurut survei The Nature Conservacy pada tahun 2019, masih terdapat sekitar 12-19 macan tutul di Gunung Muria. Namun, habitat mereka terancam dengan pengembangan kawasan permukiman dan aktivitas warga sekitar Gunung Muria.

Kebijakan Rencana Pengembangan Kawasan Lindung Gunung Muria di Kecamatan Gembong memiliki beberapa kebijakan sebagai berikut. 1. Rehabilitasi hutan dan lahan melalui penghijauan kembali terutama di bagian lereng dan lahan-lahan rawan longsor. 2. Optimalisasi pengelolaan kawasan resapan air di lahan dengan kemiringan 25% - 40%. 3. Penetapan kembali dan pemantapan batas kawasan lindung dan budidaya serta kawasan penyangga di tengah-tengah keduanya. 4. Patroli rutin dalam rangka menjaga florafauna asli dari pemburu dan mencegah fauna yang berpotensi membahayakan warga masuk ke permukiman tanpa melukai fauna tersebut.

Saat ini, kawasan Gunung Muria merupakan kawasan lindung daerah. Namun, bencana banjir dan tanah longsor, serta habitat flora-fauna yang terancam memerlukan pengambilan langkah lebih lanjut dalam upaya menjaga ekosistem di kawasan tersebut. Oleh karena itu, RTRW Kabupaten Pati memasukkan kawasan Gunung Muria ke dalam kawasan strategis kabupaten dari sudut kepentingan fungsi dan daya dukung lingkungan hidup.

Konsep Pengembangan Konsep pengembangan Kawasan Lindung Gunung Muria di Kecamatan Gembong adalah “Konservasi dan Rehabilitasi Kawasan Lindung Gunung Muria Berbasis Kolaborasi Pemerintah dan Masyarakat”. Konsep ini mengedepankan kolaborasi dan komunikasi yang intens dari kedua belah pihak dalam menjaga dan memperbaiki kawasan tersebut. Pemerintah sebagai pemilik resources menyediakan biaya, ilmu, dan sumber daya lain yang diperlukan dalam upaya konservasi dan rehabilitasi.

60.

R e n c a n a Ta t a R u a n g Wi l a ya h

Peta Kawasan Strategis Fungsi dan Daya Dukung Lingkungan Hidup Sumber: Tim Penyusun, 2020

PERBANDINGAN RENCANA KAWASAN STRATEGIS OLAHAN DENGAN RTRW Peta Rencana Kawasan Strategis RTRW

Peta Rencana Kawasan Strategis Olahan

Peta Kawasan Strategis Kabupaten Pati Versi RTRW Kab. Pati 2010 - 2030 Sumber: : Lampiran RTRW Kabupaten Pati Tahun 2010 - 2030

Peta Kawasan Strategis Kabupaten Pati Versi Olahan Sumber: Tim Penyusun, 2020

L a p o r a n R e n c a n a W i l a ya h K a b u p a t e n Pa t i

61.

PERBANDINGAN LUASAN KAWASAN STRATEGIS VERSI RTRW DENGAN OLAHAN No. 1

Pati-Margorejo

Pertumbuhan Ekonomi

Perkotaan JAKATINATA

Olahan Sudut KSK Pandang 1.480,02 Pertumbuhan Perkotaan Ekonomi JAKATINATA

Juwana

Pertumbuhan Ekonomi

Perkotaan JAKATINATA

1.480,02 Pertumbuhan Perkotaan Ekonomi JAKATINATA

Pesisir

5.819,93

Perkotaan JAKATINATA

1.480,02 Pertumbuhan Perkotaan Ekonomi JAKATINATA

Lokasi

Kayen

RTRW KSK

Sudut Pandang

Pertumbuhan Ekonomi

Luas (ha)

Pendayagunaan Agropolitan SDA

10.020,20

Tayu

Pertumbuhan Ekonomi

Perkotaan JAKATINATA

1.480,02 Pertumbuhan Perkotaan Ekonomi JAKATINATA

Jakenan

Pertumbuhan Ekonomi

Perkotaan JAKATINATA

1.480,02 Pertumbuhan Perkotaan Ekonomi JAKATINATA

Gembong

Pendayagunaan SDA

Agropolitan

7.486,57 Pertumbuhan Agropolitan Ekonomi

Dukuhseti

Pertumbuhan Ekonomi

Pesisir

9.237,52 Pertumbuhan Minapolitan Ekonomi Pesisir

Pati-Juwana

Margorejo

Margoyoso

11 12

GembongTlogowunguCluwak Sukolilo-Kayen

Fungsi dan Daya Rawan Dukung LH Masalah Lingkungan -

Sukolilo

Fungsi dan Daya Karst Dukung LH Sosial dan Budaya

Permukiman Masyarakat Berkebuday aan Lokal Spesifik

Pertumbuhan Industri Ekonomi Pertumbuhan Industri Ekonomi 501,99 Pertumbuhan Industri Ekonomi Fungsi dan Daya Dukung LH 2.244,40 Fungsi dan Daya Dukung LH - Sosial dan Budaya

Gunung Muria

Keterangan Luas (ha) 8.154,48 Delineasi KS di RTRW hanya lingkaran buffer, di olahan berdasarkan batas kecamatan dan desa 6.220,01 Terjadi tumpang tindih KS di RTRW, di olahan dipilih yang lebih berpengaruh dengan tetap mempertimbangkan peran Minapolitan-nya pada kebijakan 6.859,40 Terjadi tumpang tindih KS di RTRW, di olahan dipilih yang lebih berpengaruh dengan tetap mempertimbangkan peran Agropolitan-nya pada kebijakan 4.403,96 Delineasi KS di RTRW hanya lingkaran buffer, di olahan berdasarkan batas kecamatan dan desa 2.397,42 Delineasi KS di RTRW hanya lingkaran buffer, di olahan berdasarkan batas kecamatan dan desa 6.940,01 Delineasi KS di RTRW berdasarkan batas kecamatan, di olahan dikurangi area hutan lindung 4.779,17 Delineasi KS di RTRW berdasarkan batas kecamatan, di olahan dikurangi desa bukan pesisir 639,53 Penambahan delineasi kawasan industri pengolahan umum 332,95 Penambahan delineasi kawasan industri pengolahan umum 1.875,69 Penambahan delineasi berdasarkan batas desa dan pemantapan sebagai kawasan industri 1.095,94 Pemantapan kawasan hutan lindung di Gunung Muria

Bentang Alam Karst

6.906,31 Penambahan luas KBAK Sukolilo hingga ke Kecamatan Kayen

Permukiman Masyarakat Berkebudayaan Lokal Spesifik

895,14 Di RTRW tidak ada delineasi KS secara spesifik, di olahan ditambahkan untuk kepastian hukum

Tabel Perbandingan Luasan Lahan Kawasan Strategis Versi RTRW dengan Olahan Sumber: Tim Penyusun, 2020

62.

R e n c a n a Ta t a R u a n g Wi l a ya h

L a p o r a n R e n c a n a W i l a ya h K a b u p a t e n Pa t i

63.

Program Utama

Lokasi

Kec. Pati

Pengembangan, Peningkatan dan Pemantapan Kawasan Permukiman

Pengembangan, Peningkatan, dan Pemantapan Pusat Industri Pengolahan Skala Besar

Pengembangan, Peningkatan, dan Pemantapan Sistem Angkutan Umum Penumpang dan Angkutan Barang Regional

Pengembangan, Peningkatan, dan Pemantapan Pusat Pelayanan Pendidikan Tinggi

Pengembangan, Peningkatan, dan Pemantapan Pusat Pelayanan Kesehatan

Kec. Juwana, Kec. Margorejo Kec. Juwana, Kec. Margorejo

Kec. Juwana, Kec. Margorejo

Pengembangan, Peningkatan, dan Pemantapan Pusat Industri Pengolahan Skala Besar

Pengembangan, Peningkatan, dan Pemantapan Sistem Angkutan Umum Penumpang dan Angkutan Barang Regional Pengembangan, Peningkatan, dan Pemantapan Pusat Pelatihan Produksi Pengembangan, Peningkatan, dan Pemantapan Balai Latihan Kerja (BLK)

Kec. Juwana, Kec. Margorejo

Pengembangan, Peningkatan dan Pemantapan Kawasan Permukiman

Kec. Juwana, Kec. Margorejo

Pengembangan, Peningkatan dan Pemantapan Pusat Kegiatan Perdagangan dan Jasa Regional

APBD Kabupaten, Investasi Swasta

APBD Kabupaten, Investasi Swasta APBN, APBD Provinsi/Kab, Investasi Swasta

APBN, APBD Kabupaten

APBD Kabupaten

Sumber Pendanaan

Dinas PUTR, Dinas Perhubungan, Masyarakat

Kemendag, Kemenperin, Dinas Perindustrian dan Perdagangan, Masyarakat Dinas PUTR, Dinas Perumahan, Masyarakat Kemenperin, Dinas PUTR, Dinas Perindustrian dan Perdagangan, Masyarakat

Pemerintah Kabupaten (Pemkab)

Instansi Pelaksana

1.500

500

3.500

4.000

5.000

750

APBD Kabupaten

APBD Kabupaten, Investasi Swasta

APBD Kabupaten, Investasi Swasta APBN, APBD Provinsi/Kab, Investasi Swasta

APBN, APBD Kabupaten

APBD Kabupaten, Investasi Swasta

Dinas PUTR, Dinas Tenaga Kerja

Dinas PUTR, Dinas Perhubungan, Masyarakat

Kemendag, Kemenperin, Dinas Perindustrian dan Perdagangan, Masyarakat Dinas PUTR, Dinas Perumahan, Masyarakat Kemenperin, Dinas PUTR, Dinas Perindustrian dan Perdagangan, Masyarakat

Dinas PUTR, Dinas Kesehatan, Masyarakat

I Tahun ke 2 3 4 5 6

Waktu Pelaksanaan II III Tahun ke Tahun ke 7 8 9 10 11 12 13 14

IV Tahun ke 17 18 19

Arahan pemanfaatan ruang wilayah kabupaten merupakan upaya perwujudan rencana tata ruang yang dijabarkan ke dalam indikasi program utama penataan atau pengembangan provinsi dalam jangka waktu perencanaan lima tahunan sampai akhir tahun perencanaan (20 tahun). Indikasi program utama merupakan perwujudan rencana struktur ruang, pola ruang, dan kawasan strategis.

APBN, APBD 1.500 Kabupaten, Investasi Kemenristekdikti, Masyarakat Swasta

4.000

4.500

5.000

750

500

Besaran (dalam juta rupiah)

1.2. Revitalisasi dan Pengembangan Kawasan Perkotaan di Sekitar Pusat Kegiatan Kabupaten

Kec. Pati

Pengembangan, Peningkatan dan Pemantapan Pusat Kegiatan Perdagangan dan Jasa Regional

A. Perwujudan Pusat Kegiatan 1. Program Pengembangan Pusat Kegiatan Wilayah (PKW) 1.1. Revitalisasi dan Pengembangan Pusat Kegiatan Kabupaten Pengembangan, Peningkatan, dan Pemantapan Pusat a. Kec. Pati Pemerintahan Kabupaten

No.

Struktur Ruang

Rencana Indikasi Program

ARAHAN PEMANFAATAN RUANG

64.

R e n c a n a Ta t a R u a n g Wi l a ya h

Program Utama

2,500

Kec. Tayu

Dinas PUTR, Dinas Perhubungan, Masyarakat

APBDKabupaten, Kabupaten, APBD Investasi Swasta Swasta Investasi APBD Kabupaten, APBN, APBD Investasi Swasta Provinsi/Kab, APBD Kabupaten, Investasi Swasta

APBD Kabupaten, Investasi Swasta

Wedarijaksa, Kec.

Industri Pengolahan Skala Besar

3,000 5,000

Seluruh Kecamatan

3,500

Pengembangan, Peningkatan, dan Pemantapan Sistem Angkutan Seluruh Kecamatan Umum Penumpang dan Angkutan Barang Lokal

4.3.

Pengembangan, Peningkatan, dan Pemantapan Pusat Kegiatan Industri Lokal Pengembangan, Peningkatan, dan Pemantapan Pusat Kegiatan 4.5. Pertanian

15,000

APBD Kabupaten

APBD Kabupaten, Investasi Swasta

Dinas Perindustrian dan Perdagangan, Dinas Koperasi dan UMKM, Masyarakat Dinas PUTR, Dinas Pertanian dan Peternakan, Masyarakat

Dinas PUTR, Dinas Perhubungan, Masyarakat

Dinas PUTR, Dinas Perumahan, Masyarakat

Masyarakat

Dinas Perindustrian Perdagangan, Dinas PUTR, Dinas dan Tenaga Kerja

APBD Kabupaten APBD Kabupaten

2,500

500

Dinas PUTR, Dinas Tenaga Kerja

APBD Kabupaten

Peternakan, Masyarakat

Dinas PUTR, Dinas Perhubungan, Dinas PUTR, Dinas Pertanian dan Masyarakat

Dinas PUTR, Dinas Perumahan, Masyarakat Dinas PUTR, Dinas Perindustrian dan Kemenperin, Dinas PUTR, Dinas Perdagangan, Masyarakat Perindustrian dan Perdagangan, Masyarakat

500

Investasi Swasta

APBD Kabupaten, Investasi Swasta APBD Kabupaten, APBN, APBD Investasi Swasta Provinsi/Kab, Investasi Swasta APBD Kabupaten, APBD Kabupaten, Investasi Swasta

Seluruh Kecamatan

4.4.

Kemendag, Kemenperin, Dinas

Masyarakat

Dinas PUTR, Dinas Kesehatan, Dinas PUTR, Dinas Perumahan, Masyarakat

3,000

3.500

4.000

4,500

5.000

Pengembangan, Peningkatan dan Pemantapan Kawasan Permukiman

Margorejo Kec. Juwana, Kec. Seluruh Kecamatan Margorejo

Wedarijaksa, Kec. Sukolilo Kec. Juwana, Kec.

Kec. Dukuhseti, Kec. Kec. Juwana, Kec. Gembong, Kec. Margorejo

Investasi Swasta

APBD Kabupaten, APBD Kabupaten, Investasi Swasta

APBN, APBD Dinas PUTR, Dinas 750 APBD, Investasi Swasta Perindustrian danPerhubungan, Perdagangan, 3,000 Kabupaten Masyarakat Masyarakat

4.2.

3.5.

Pengembangan, Peningkatan, dan Pemantapan Sistem Angkutan Umum Penumpang dan AngkutanPusat Barang Pengembangan, Peningkatan, dan Pemantapan Kegiatan Regional Pertanian Pengembangan, Peningkatan, dan Pemantapan Pusat e. Pelatihan Produksi 4. Program Pengembangan Pusat Pelayanan Lingkungan (PPL) Pengembangan, Peningkatan, dan Pemantapan Balai Pengembangan, Peningkatan dan Pemantapan Pusat Kegiatan f. 4.1. Latihan Kerja (BLK) Perdagangan dan Jasa Lokal

Pengembangan, Peningkatan, dan Pemantapan Pusat Kegiatan 3.4. Industri Regional Peningkatan, dan Pemantapan Pusat Pengembangan,

Gembong, Kec. Wedarijaksa, Kec. Kec. Juwana, Kec. Sukolilo Margorejo

Kec. Juwana, Kec. Kec. Dukuhseti, Kec. Margorejo

Pengembangan, Peningkatan dan Pemantapan Kawasan Permukiman

Kec. Juwana, Kec. Kec. Dukuhseti, Kec. Margorejo Wedarijaksa

Pengembangan, Peningkatan dan Pemantapan Pusat a. Pengembangan, Peningkatan, dan Pemantapan Sistem Angkutan 3.3. Kegiatan Perdagangan dan JasaBarang Regional Umum Penumpang dan Angkutan Regional

Sukolilo 1.2. Revitalisasi dan Pengembangan Kawasan Perkotaan di Sekitar Pusat Kegiatan Kabupaten

4,500

1.500

Kec. Dukuhseti, Kec.

Kec. Pati Gembong, Kec.

Pengembangan, Peningkatan, dan Pemantapan Pusat

Pengembangan, Peningkatan dan Pemantapan Kawasan 3.2. Pelayanan Kesehatan Permukiman

APBN, APBD Dinas Perindustrian dan Perdagangan, 500 APBD Kabupaten Masyarakat Masyarakat 1.500 Kabupaten, Investasi Kemenristekdikti, Swasta

Pelayanan Pendidikan Tinggi

Pengembangan, Peningkatan dan Pemantapan Pusat Kegiatan 3.1. Pengembangan, Peningkatan, dan Pemantapan Pusat f. Perdagangan dan Jasa Lokal

Investasi Swasta

Masyarakat Kemenperin, Dinas Kemendag, Dinas PUTR, Dinas dan Perindustrian danPerindustrian Perdagangan, Perdagangan, Masyarakat Masyarakat Dinas PUTR, Perhubungan, Dinas PUTR,Dinas Dinas Perumahan, Masyarakat Masyarakat Dinas PUTR, Dinas Pertanian dan Kemenperin, Dinas PUTR, Dinas Peternakan, Masyarakat Perindustrian dan Perdagangan, Masyarakat Dinas PUTR, Dinas Perikanan, Masyarakat

Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Dinas PUTR, Dinas Perumahan,

Kemendag, Kemenperin, Dinas Perindustrian dan Perdagangan, Masyarakat

Instansi Pelaksana

Kec. Dukuhseti, Kec. Gembong, Kec. Wedarijaksa, Kec. Pati Kec. Sukolilo

Kec. Pati 4.500

2,500 5.000

Kec. Kayen

Kec. Tayu, Kec.

Kec. KayenPati

750 3,500

Investasi Swasta APBN, APBD APBD Kabupaten, Kabupaten Investasi Swasta

APBD Kabupaten APBD Kabupaten,

APBN, APBD Kabupaten

Sumber Pendanaan

4.000

Angkutan Umum Penumpang dan Angkutan Barang Regional

500

4,000

Kec. Pati Kec. Tayu, Kec.

Kayen Kec. Tayu, Kec. Pati Kec. Kayen

500

Besaran (dalam juta rupiah)

Kec. Tayu, Kec. Kayen

Lokasi

Kec. Pati

Pengembangan, Peningkatan, dan Pemantapan Sistem Angkutan Pengembangan, Peningkatan dan Pemantapan Kawasan 2.4. c. Umum Penumpang dan Angkutan Barang Regional Permukiman Pengembangan, Peningkatan dan Pemantapan Pusat Kegiatan 2.5. Pengembangan, Peningkatan, dan Pemantapan Pusat d. Pertanian Industri Pengolahan Skala Besar Pengembangan, Peningkatan, dan Pemantapan Pusat Kegiatan 2.6 Perikanan Pengembangan, Peningkatan, dan Pemantapan Sistem 3. Program Pengembangan Pusat Pelayanan Kawasan (PPK)

Permukiman Pengembangan, Peningkatan dan Pemantapan Pusat b. Pengembangan, Peningkatan, dan Pemantapan Pusat Kegiatan 2.3. Kegiatan Perdagangan dan Jasa Regional Industri Pengolahan Regional

2. A. 1. 2.1. 1.1.

Program Pengembangan Pusat Kegiatan Lokal (PKL) Perwujudan Pusat Kegiatan Program Pengembangan Pusat Kegiatan Wilayah (PKW) Pengembangan, Peningkatan dan Pemantapan Pusat Kegiatan Revitalisasi Perdagangandan danPengembangan Jasa Regional Pusat Kegiatan Kabupaten Pengembangan, Peningkatan, dan Pemantapan Pusat a. Pengembangan, Peningkatan dan Pemantapan Kawasan 2.2. Pemerintahan Kabupaten

No. 1

I Tahun ke 2 3 4 5 6

Waktu Pelaksanaan II III Tahun ke Tahun ke 7 8 9 10 11 12 13 14 15

IV Tahun ke 17 18 19

L a p o r a n R e n c a n a W i l a ya h K a b u p a t e n Pa t i

65.

Lokasi

Pengembangan, Peningkatan Pembangunan terminal tipe Adan Pemantapan Kawasan Permukiman

Perkotaan Pati Kec. Pati

Perwujudan Pusat Kegiatan Program Perwujudan Sistem Jaringan Prasarana Wilayah Program Pengembangan Pusat Kegiatan Wilayah (PKW) Perwujudan Sistem Jaringan Transportasi Revitalisasi dan Pengembangan Pusat Kegiatan Kabupaten Program Perwujudan Sistem Jaringan Transportasi Darat Pengembangan, Peningkatan, danLintas Pemantapan Pusat Jalan (LLAJ) Program Perwujudan Sistem Lalu dan Angkutan Kec. Pati Pemerintahan Kabupaten Seluruh Pengembangan transportasi massal kabupaten Pengembangan, Peningkatan dan Pemantapan Pusat Kecamatan Kec. Pati Kegiatan Perdagangan dan Jasa Regional

Program Utama

60.000 5.000

100.000 750

500

Besaran (dalam juta rupiah)

APBD Kabupaten APBN, APBD Provinsi, APBN, APBD APBD Kabupaten Kabupaten APBN, APBD Provinsi, APBD Kabupaten, APBD Kabupaten Investasi Swasta APBN, APBD Provinsi/Kab, APBD Kabupaten Investasi Swasta

Sumber Pendanaan

Pembangunan Jalan Tol Demak-Tuban

100.000

300.000

Kec. Margorejo dan Kec. Pati

Seluruh Kabupaten Pati

Pemeliharaan ruas jalan arteri Margorejo-Pati-JuwanaBatangan

150.000

80.000

200

Kec. Margorejo dan Kec. Pati

Kec. Margorejo, Kec. Pati, Kec. Juwana, Kec. Batangan Kec. Tayu, Kec. Margoyoso, Kec. Peningkatan jalan arteri sekunder yang menghubungkan Trangkil, Kec. Kecamatan Tayu dan Kecamatan Sukolilo (ruas jalan TayuWedarijaksa, Kec. Margoyoso-Trangkil-Wedarijaksa-Pati-Gabus-Kayen-

Pembangunan Jalan Lingkar Juwana

Penyusunan rencana induk pengembangan jaringan Jalur Jalan Lingkar Juwana

Pengembangan, Peningkatan, dan Pemantapan Pusat Industri Pengolahan Peningkatan terminalSkala tipe Besar C

d. c.

Kementerian PU, Kementerian Perhubungan, Dinas PUTR, Dishubkominfo

Dinas PUTR, Dinas Tenaga Kerja

Dinas PUTR, Dinas Tenaga Kerja Dinas PUTR, Dishubkominfo

Dinas PUTR, Dinas Perhubungan, Masyarakat

Dinas PUTR, Dishubkominfo Kemendag, Kemenperin, Dinas Perindustrian dan Perdagangan, Masyarakat Dinas PUTR, Dinas Perumahan, Masyarakat Kemenperin, Dinas PUTR, Dinas Perindustrian dan Perdagangan, Masyarakat

Dinas PUTR, Dinas Kesehatan, Masyarakat

Kemenristekdikti, Masyarakat

Dinas PUTR, Dinas Perhubungan, Masyarakat

Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Kementerian PU, Kementerian Kemendag, Kemenperin, Dinas Perhubungan, Dinas PUTR, Perindustrian dan Perdagangan, Dishubkominfo Masyarakat Kementerian PU, Kementerian Dinas PUTR, Dinas Perumahan, Perhubungan, Dinas PUTR, Masyarakat Dishubkominfo Kemenperin, Dinas PUTR, Dinas Perindustrian dan Perdagangan, Dinas PUTR, Dishubkominfo Masyarakat

Instansi Pelaksana

Kementerian PU, Dinas Binamarga Provinsi

Kementerian PU, Kementerian Perhubungan, Dinas PUTR, Dishubkominfo

APBD Provinsi, APBD Dinas Binamarga Provinsi, Dinas PUTR Kabupaten

APBN

APBN, APBD Provinsi, Kementerian PU, Dinas Binamarga APBD Kabupaten Provinsi

Perkotaan Tayu Kec. Pati 4.500 Perkotaan 90.000 Juwana Pengembangan, Peningkatan, dan Pemantapan Sistem IKK Kayen APBD Kabupaten, e. Angkutan Umum Penumpang dan Angkutan Barang Kec. Pati 4.000 IKK Sukolilo Investasi Swasta Regional IKK Tambakromo APBN, APBD IKK Gabus Pengembangan, Peningkatan, dan Pemantapan Pusat f. Kec. Pati 1.500 Kabupaten, Investasi IKK Winong Pelayanan Pendidikan Tinggi Swasta IKK Pucakwangi IKK Jaken Pengembangan, Peningkatan, dan Pemantapan Pusat APBD Kabupaten, IKK Batangan Kec. Pati 1.500 g. Pelayanan Kesehatan Investasi Swasta IKK Jakenan IKK Margorejo d. Revitalisasi Pembangunan tipe C Kawasan Perkotaan di Sekitar Pusat Kegiatan Kabupaten 60.000 APBD Kabupaten 1.2. danterminal Pengembangan IKK Gembong IKK Tlogowungu Pengembangan, Peningkatan dan Pemantapan Pusat Kec. Juwana, Kec. APBN, APBD a. 750 IKK Wedarijaksa Kegiatan Perdagangan dan Jasa Regional Margorejo Kabupaten IKK Trangkil Pengembangan, Peningkatan dan Pemantapan Kawasan Kec. Juwana, Kec. APBD Kabupaten, IKK Margoyoso b. 5.000 Margorejo Permukiman Investasi Swasta IKK APBN, APBD Gunungwungkal Pengembangan, Peningkatan, dan Pemantapan Pusat Kec. Juwana, Kec. c. 4.000 Provinsi/Kab, IKK Cluwak Industri Pengolahan Skala Besar Margorejo Investasi Swasta IKK Dukuhseti Pengembangan, Peningkatan, dan Pemantapan Sistem Kec. Juwana, Kec. APBD Kabupaten, Kayen d. Angkutan Umum Penumpang dan Angkutan Barang 3.500 Margorejo Investasi Swasta Kec. Gabus Regional Kec. Margorejo Pengembangan, Peningkatan, dan Pemantapan Pusat Kec. Juwana, Kec. e. 500 APBD Kabupaten Kec. Pati Margorejo Produksi e. Pelatihan Pembangunan terminal barang 50.000 APBD Kabupaten Kec. Juwana Pengembangan, Peningkatan, dan Pemantapan Balai Kec. Juwana, Kec. f. 500 APBD Kabupaten Kec. Batangan Latihan Kerja (BLK) Margorejo Kec. Margoyoso Kec. Tayu APBN, APBD Provinsi, Seluruh f. Monitoring, evaluasi, dan pelaporan 1.500 APBD Kabupaten, Kecamatan Swasta 1.1.2. Program Perwujudan Sistem dan Prasarana Jalan

b. c.

a. b.

A. B. 1. 1.1. 1.1.1. a.

No. 1

I Tahun ke 2 3 4 5 6

Waktu Pelaksanaan II III Tahun ke Tahun ke 7 8 9 10 11 12 13 14 15

IV Tahun ke 17 18 19

66.

R e n c a n a Ta t a R u a n g Wi l a ya h

Pembangunan Jalan Lingkar Juwana

2.2.

2.1.

1.3.2. e. a. f. b. 2.

d. b.

c. a.

1.3. b. 1.3.1.

a. c.

1.2. b.

1.2. g. a.

e. f.

b. e.

Lokasi Seluruh Kabupaten Pati

Kec. Margorejo dan Kec. Pati

Dinas PUTR

PLN

Dinas PUTR, Dinas Tenaga Kerja Dinas PUTR Dinas PUTR, Dinas Tenaga Kerja Dinas PUTR

Dinas PUTR, Dinas Perhubungan, Dinas PUTR Masyarakat

Dishubkominfo Kemendag, Kemenperin, Dinas Perindustrian dan Perdagangan, Dishubkominfo Masyarakat Dinas PUTR, Dinas Perumahan, Masyarakat Kemenperin, Dinas PUTR, Dinas Perindustrian Dinas PUTR dan Perdagangan, Masyarakat

Kemenristekdikti, Masyarakat Kementerian PU, Dinas Binamarga, Dinas PUTR, Dishubkominfo Dinas PUTR, Dinas Kesehatan, Masyarakat Dishubkominfo

Dinas PUTR, Dinas Perhubungan, Dinas PUTR Masyarakat

Kemendag, Kemenperin, Dinas Perindustrian dan Perdagangan, Masyarakat Dinas Binamarga Provinsi, Dinas PUTR Dinas PUTR, Dinas Perumahan, Masyarakat Kemenperin, Dinas PUTR, Dinas Perindustrian dan Perdagangan, Masyarakat

Pemerintah Kabupaten (Pemkab)

Kementerian PU, Dinas Binamarga Provinsi

Kementerian PU, Kementerian Instansi Pelaksana Perhubungan, Dinas PUTR, Dishubkominfo

Kementerian PU, Dinas Binamarga Provinsi

APBN, APBD Provinsi, Kementerian PU, Dinas Binamarga APBD Kabupaten Provinsi

APBN, APBD Provinsi, 100.000 APBD Kabupaten Besaran (dalam Sumber Pendanaan juta 300.000 APBN rupiah)

200

Kec. Margorejo, Kec. Pati, Kec. 80.000 APBN Juwana, Kec. Batangan Kec. Pati 500 APBD Kabupaten Kec. Tayu, Kec. Margoyoso, Kec. Pengembangan, dan yang Pemantapan Pusat APBN, APBD Peningkatan jalanPeningkatan arteri sekunder menghubungkan Kec. Pati Kec. 750 Trangkil, Kegiatan Perdagangan dan Jasa Regional APBDKabupaten Provinsi, APBD Kecamatan Tayu dan Kecamatan Sukolilo (ruas jalan Tayu150.000 Wedarijaksa, Kec. Kabupaten Margoyoso-Trangkil-Wedarijaksa-Pati-Gabus-KayenPengembangan, Peningkatan dan Pemantapan Kawasan APBD Kabupaten, Pati, Kec. Gabus, Kec. Pati 5.000 Sukolilo) Permukiman Investasi Swasta Kec. Kayen, dan APBN, APBD Kec. Sukolilo Pengembangan, Peningkatan, dan Pemantapan Pusat Pati 4.500 Provinsi/Kab, Peningkatan jalan kolektor primer, meliputi: Kec. Dukuhseti, Industri Pengolahan Skala Besar Investasi Swasta - Ruas jalan Dukuhseti-Tayu Kec. Tayu, Kec. Pengembangan, Peningkatan, dan Pemantapan Sistem - Ruas jalan Tayu-Margoyoso Margoyoso, Kec. APBD Kabupaten, Kec. Pati Kec. Angkutan Penumpang 4.000 APBD Kabupaten 100.000 - Ruas jalanUmum Margoyoso Juwanadan Angkutan Barang Juwana, Investasi Swasta Regional - Ruas jalan Gembong-Pati Gembong, Kec. APBN, APBD -Pengembangan, Ruas Jalan Margorejo-Pati Pati, Kec. Peningkatan, dan Pemantapan Pusat Kec. Pati 1.500 Kabupaten, Investasi -Pelayanan Ruas jalanPendidikan di perkotaan Pati Margorejo Tinggi Swasta Seluruh APBD, Investasi Monitoring, evaluasi, dan pelaporan 1.500 Kecamatan Swasta Pengembangan, Peningkatan, danLalu Pemantapan APBD Kabupaten, Program Perwujudan Manajemen Lintas Pusat Kec. Pati 1.500 Pelayanan Kesehatan Investasi Swasta Studi kelayakan dan kajian integrasi angkutan umum Seluruh 400 APBD Kabupaten massal kabupaten Kecamatan Revitalisasi dan Pengembangan Kawasan di Sekitar Pusat Kegiatan Kabupaten Penataan ulang dan pengembangan fungsiPerkotaan terminal serta Seluruh 1.000 APBD Kabupaten pelayanan fungsi terminal Kecamatan Pengembangan, Peningkatan dan Pemantapan Pusat Kec. Juwana, Kec. APBN, APBD 750 Seluruh Kegiatan Perdagangan dan Jasa Regional Margorejo Kabupaten Monitoring, evaluasi, dan pelaporan 1.500 APBD Kabupaten Kecamatan Pengembangan, Peningkatan dan Pemantapan Kawasan Kec. Juwana, Kec. APBD Kabupaten, Program Perwujudan Sistem Jaringan Transportasi Laut 5.000 Permukiman Investasi Swasta Program Pengembangan Pelabuhan Pendaratan Ikan (PPI) Margorejo APBN, APBD Kec. Batangan, Pengembangan, Peningkatan, dan Pemantapan Pusat Kec. Juwana, Kec. Pembangunan dan pengembangan Pelabuhan Pendaratan 4.000 APBD Provinsi/Kab, Kec. Tayu, Kec. 120.000 Kabupaten Industri Pengolahan Skala Besar Margorejo Ikan di Kecamatan Batangan, Tayu, dan Dukuhseti Investasi Swasta Dukuhseti Pengembangan, Peningkatan, dan Pemantapan Sistem Kec. Kec. Batangan, Juwana, Kec. APBD Kabupaten, Angkutan Umum Penumpang dan Angkutan Barang 3.500 Kec. Tayu, Kec. Monitoring, evaluasi, dan pelaporan 1.500 APBD Kabupaten Margorejo Investasi Swasta Regional Dukuhseti Pengembangan, Peningkatan, dan Pemantapan Pusat (PPP) Kec. Juwana, Kec. Program Pengembangan Pelabuhan Perikanan Pantai 500 APBD Kabupaten Pelatihan Produksi Margorejo Pengembangan dan peningkatan Pelabuhan Perikanan Kec. 80.000 APBD Kabupaten Pengembangan, Kec. Juwana Juwana, Kec. Pantai Juwana Peningkatan, dan Pemantapan Balai 500 APBD Kabupaten Latihan Kerja (BLK) dan pelaporan Margorejo Monitoring, evaluasi, Kec. Juwana 1.500 APBD Kabupaten Program Perwujudan Sistem Jaringan Energi APBD Kabupaten / Seluruh Penguatan, perbaikan, dan pemeliharaan jaringan listrik 10.000 Investasi Swasta Kecamatan Program pembangunan prasarana listrik tenaga mikrohidro Kec. Winong, Kec. Tambakromo, Investarisasi kebutuhan lahan dan dokumen perencanaan APBD, Investasi Kec. Kayen, Kec. pengadaan tanah untuk pembangunan pembangkit energi 100 Swasta Tlogowungu, Kec. listrik mikro hidro kawasan embung dan waduk Gunung-wungkal, Kec. Gembong Kec. Winong, Kec. Tambakromo, Pembebasan lahan untuk pembangunan pembangkit APBD, Investasi Kec. Kayen, Kec. 1.000 energi listrik mikro hidro kawasan embung dan waduk Swasta Tlogowungu, Kec. Gunung-wungkal, Kec. Gembong Kec. Winong, Kec. Tambakromo, Pembangunan pembangkit energi listrik mikro hidro Kec. Kayen, Kec. APBD, Investasi 7.000 kawasan embung dan waduk Tlogowungu, Kec. Swasta Gunung-wungkal, Kec. Gembong

A. Perwujudan Pusat Kegiatan 1. Program Pengembangan Pusat Kegiatan Wilayah (PKW) Pemeliharaan ruas jalan arteri Margorejo-Pati-Juwanad. 1.1. Revitalisasi Batangan dan Pengembangan Pusat Kegiatan Kabupaten Pengembangan, Peningkatan, dan Pemantapan Pusat a. Pemerintahan Kabupaten

No. Program Utama c. Pembangunan Jalan Tol Demak-Tuban

Penyusunan rencana induk pengembangan jaringan Jalur Jalan Lingkar Juwana

I Tahun ke 2 3 4 5

Waktu Pelaksanaan II III Tahun ke Tahun ke 7 8 9 10 11 12 13 14 15

IV Tahun ke 17 18 19

L a p o r a n R e n c a n a W i l a ya h K a b u p a t e n Pa t i

67.

Monitoring dan evaluasi program

5. Program Pewujudan Sistem Penyediaan Air Bersih 5.1. Program peningkatan kapasitas dan kualitas air bersih yang ada Seluruh Memperbaiki jaringan pipa air bersih yang ada secara a. bertahap Kecamatan Meningkatkan manajemen operasi dan pemeliharaan air Seluruh b. bersih Kecamatan 5.2. Program Pembangunan dan Pengembangan Jaringan Air Baku untuk Perkotaan Inventarisasi kebutuhan lahan dan dokumen perencanaan Seluruh kawasan perkotaan a. pengadaan tanah untuk pembangunan jaringan air baku

APBD Kabupaten ,

APBD Kabupaten

300

100

APBD Kabupaten

APBD Kabupaten, Dana Desa APBD Kabupaten, Dana Desa APBD Kabupaten, Dana Desa APBD Kabupaten, Dana Desa

APBD Kabupaten, Dana Desa

850

500

4.3. Pembangunan bangunan sumber daya air buatan baru melalui pemanfaatan air hujan Inventarisasi kebutuhan lahan dan dokumen perencanaan pengadaan tanah untuk pembangunan sumber daya air a. 100 berupa embung desa sebagai bangunan penampung air Desa Beketel, Kec. hujan Kayen; Desa b. Konsolidasi dan pembebasan lahan 1.500 Cabean, Kec. Pembangunan embung desa dan infrastruktur penunjang Winong; dan Desa c. 5.000 Godo, Kec. kegiatan pengairan Tambakromo Pemeliharaan, pengelolaan, dan peningkatan kualitas d. 800 embung

f. 4.2.

b. e.

4. b. 4.1.

a. d.

1.2. c.

a. g. b.

f. 3.

e. e.

c. d.

A. 1. 1.1. c. a.

b. No.

Swasta Tlogowungu, Kec. Gunung-wungkal, Kec. Gembong Kec. Winong, Kec. Tambakromo, Besaran Pembebasan lahan untuk pembangunan pembangkit APBD, Investasi Kec. Kayen, Kec. 1.000 (dalam energi listrik mikro hidro kawasan embung dan waduk Swasta Tlogowungu, Kec. Program Utama Sumber Pendanaan Lokasi juta Gunung-wungkal, rupiah) Kec. Gembong Perwujudan Pusat Kegiatan Kec. Winong, Kec. Program Pengembangan Pusat Kegiatan Wilayah (PKW) Tambakromo, Revitalisasi danpembangkit Pengembangan Pusat Kegiatan Kabupaten Kec. Kayen, Kec. Pembangunan energi listrik mikro hidro APBD, Investasi 7.000 Pengembangan, kawasan embungPeningkatan, dan waduk dan Pemantapan Pusat Swasta Tlogowungu, Kec. Kec. Pati 500 APBD Kabupaten Pemerintahan Kabupaten Gunung-wungkal, Kec. Gembong Pengembangan, Peningkatan dan Pemantapan Pusat APBN, APBD Kec. Winong, Pati 750 Kec. Kegiatan Perdagangan dan Jasa Regional Kabupaten Tambakromo, Pengembangan, Peningkatan dan Pemantapan Kawasan APBD Kabupaten, Pemeliharaan dan peningkatan kualitas pembangkit energi Kec. Kayen, Kec. APBD, Investasi Kec. Pati 5.000 Permukiman Investasi Swasta listrik mikro hidro kawasan embung dan waduk Tlogowungu, Kec. Swasta APBN, APBD Gunung-wungkal, Pengembangan, Peningkatan, dan Pemantapan Pusat Pati 4.500 Provinsi/Kab, Kec. Gembong Industri Pengolahan Skala Besar Investasi Swasta Kec. Winong, Kec. Pengembangan, Peningkatan, dan Pemantapan Sistem Tambakromo, APBD Kabupaten, Angkutan Umum Penumpang dan Angkutan Barang Pati Kec. 4.000 Kec. Kayen, APBD, Investasi 1.500 Investasi Swasta Monitoring, evaluasi, dan pelaporan Regional Tlogowungu, Kec. Swasta APBN, APBD Gunung-wungkal, Pengembangan, Peningkatan, dan Pemantapan Pusat Pati 1.500 Kabupaten, Investasi Kec. Gembong Pelayanan Pendidikan Tinggi Swasta Program Perwujudan Sistem Jaringan Telekomunikasi Seluruh Peningkatan kualitas pelayanan telekomunikasi 20.000 Swasta Pengembangan, Peningkatan, dan Pemantapan Pusat APBD Kabupaten, Kabupaten Pati Kec. Pati 1.500 Pelayanan Kesehatan Investasi Swasta Seluruh 20.000 Swasta Pengembangan jaringan telekomunikasi Kabupaten Pati Revitalisasi dan Pengembangan Kawasan Perkotaan di Sekitar Pusat Kegiatan Kabupaten Seluruh APBD Kabupaten, Pengembangan smart regional 50.000 Kabupaten Pati Swasta Pengembangan, Peningkatan dan Pemantapan Pusat Kec. Juwana, Kec. APBN, APBD 750 APBD Kabupaten, Seluruh Kegiatan Perdagangan dan Jasa Regional Margorejo Kabupaten Monitoring, evaluasi, dan pelaporan 1.500 Kabupaten Pati Swasta Pengembangan, Peningkatan Pemantapan APBD Kabupaten, Program Perwujudan Sistemdan Jaringan SumberKawasan Daya Air Kec. Juwana, Kec. 5.000 Margorejo Permukiman terhadap sumber-sumber mata air Investasi Swasta Perlindungan APBN, APBD Seluruh sumber Pengembangan, Peningkatan, dan Pemantapan Pusat Kec. Juwana, Kec. 4.000 Provinsi/Kab, daya air dan Industri Pengolahan Skala Besar Margorejo Pelestarian Sumber Daya Air dan Konservasi Daerah Investasi Swasta 500 APBD Kabupaten daerah resapan Resapan Air Pengembangan, Peningkatan, dan Pemantapan Sistem air diJuwana, Kabupaten Kec. Kec. APBD Kabupaten, 3.500 Angkutan Umum Penumpang dan Angkutan Barang Pati Margorejo Investasi Swasta Regional Sungai dan DAS di Pengembangan, Peningkatan, Pemantapan Kec. Juwana, Kec. Konservasi Sungai dan Daerah dan Resapan Air (DAS)Pusat 500 APBD Kabupaten 500 APBD Kabupaten Kabupaten Pati Margorejo Pelatihan Produksi Pengembangan, Peningkatan, dan Pemantapan Balai Kec. Juwana, Kec. 500 APBD Kabupaten Pengawasan penertiban sumber air yang berasal Seluruh Latihan Kerjadan (BLK) Margorejo 700 APBD Kabupaten berasal dari tanah, khususnya untuk kegiatan industri Kecamatan

listrik mikro hidro kawasan embung dan waduk

Dinas PUTR

BAPPEDA, Dinas PUTR,

Dinas PUTR

Dinas Tenaga Kerja Dinas PUTR, PUTR, Dinas BAPPEDA, Dinas Lingkungan Hidup

Dinas PUTR, BAPPEDA, Dinas Dinas PUTR, Hidup Dinas Tenaga Kerja Lingkungan

Dishubkominfo, PT. Telkom, Swasta Kemendag, Kemenperin, Dinas Perindustrian dan Perdagangan, PT. Telkom, Swasta, Dishubkominfo Masyarakat Dinas PUTR, Dinas Perumahan, Masyarakat Kemenperin, Dinas PUTR, Dinas Perindustrian dan Perdagangan, Dinas PUTR, BAPPEDA, Dinas Masyarakat Lingkungan Hidup Dinas PUTR, Dinas Perhubungan, Masyarakat

PT. Telkom, Swasta Dinas PUTR, Dinas Kesehatan, Masyarakat PT. Telkom, Swasta

Kemenristekdikti, Masyarakat

Dinas PUTR, Dinas Perhubungan, Masyarakat Dinas PUTR

Kemendag, Kemenperin, Dinas Perindustrian dan Perdagangan, Masyarakat Dinas PUTR, Dinas Perumahan, Dinas PUTR Masyarakat Kemenperin, Dinas PUTR, Dinas Perindustrian dan Perdagangan, Masyarakat

Dinas PUTR Pemerintah Kabupaten (Pemkab)

Dinas PUTR Instansi Pelaksana 1

I Tahun ke 2 3 4 5 6

Waktu Pelaksanaan II III Tahun ke Tahun ke 7 8 9 10 11 12 13 14 15

IV Tahun ke 17 18 19

68.

R e n c a n a Ta t a R u a n g Wi l a ya h

Konsolidasi dan pembebasan lahan

hujan

6.2

f. 6. 6.1.

e. 5.4.

d. e.

c. d.

c. b.

1.2. b. a.

g. a.

5.3.

f. d.

e. c.

d. b.

a. c.

b. 5.2.

A. 5. 5.1. 1. 1.1. a. a. b.

Lokasi

Desa Beketel, Kec. Kayen; Desa Cabean, Kec. Winong; dan Desa Godo, Kec. Tambakromo APBD Kabupaten, Dana Desa APBD Kabupaten, 5.000 Dana Desa APBD Kabupaten, Besaran 800 Dana Desa (dalam Sumber Pendanaan APBD Kabupaten, juta 500 Dana Desa rupiah)

1.500

Perwujudan Pusat Kegiatan Program Pewujudan Sistem Penyediaan Air Bersih Program kapasitas kualitas air bersih yang ada Programpeningkatan Pengembangan Pusatdan Kegiatan Wilayah (PKW) Revitalisasi dan Pengembangan Pusatyang Kegiatan Kabupaten Seluruh Memperbaiki jaringan pipa air bersih ada secara 850 APBD Kabupaten Pengembangan, Peningkatan, dan Pemantapan Pusat Kecamatan bertahap Kec. Pati 500 APBD Kabupaten Pemerintahan manajemen Kabupaten operasi dan pemeliharaan air Meningkatkan Seluruh 300 APBD Kabupaten bersih Kecamatan Pengembangan, Peningkatan dan Pemantapan Pusat APBN, APBD Kec. Pati Perkotaan 750 Program Pembangunan dan Pengembangan Jaringan Air Baku untuk Kegiatan Perdagangan dan Jasa Regional Kabupaten Inventarisasi kebutuhan lahan dan dokumen perencanaan Seluruh kawasan APBD Kabupaten , Pengembangan, dan Pemantapan perkotaan 100 APBD Kabupaten, pengadaan tanahPeningkatan untuk pembangunan jaringanKawasan air baku Kec. Pati 5.000 KPBU Permukiman Investasi Swasta Kabupaten Pati daerah perkotan APBN, APBD Seluruh kawasan Pengembangan, Peningkatan, dan Pemantapan Pusat APBD Kabupaten , Kec. Pati 4.500 Provinsi/Kab, Pembangunan jaringan air baku perkotaan 3.000 Industri Pengolahan Skala Besar KPBU Investasi Swasta Kabupaten Pati Pengembangan, Peningkatan, dan Pemantapan Sistem Seluruh kawasan APBD Kabupaten Kabupaten,, Pemeliharaan, pengelolaan, dan peningkatan kualitas APBD Kec. Pati Angkutan Umum Penumpang dan Angkutan Barang 4.000 perkotaan 1.800 Investasi Swasta jaringan air baku KPBU Regional Kabupaten Pati APBN, APBD Seluruh kawasan Pengembangan, Peningkatan, dan Pemantapan Pusat APBD Kabupaten , Kec. Pati 1.500 Monitoring dan evaluasi program perkotaan 900 Kabupaten, Investasi Pelayanan Pendidikan Tinggi KPBU Swasta Kabupaten Pati Pengembangan SPAM Non-PDAM (Komunal) Pengembangan, Peningkatan, dan Pemantapan Pusat APBD Kabupaten, Seluruh kawasan 1.500 Inventarisasi kebutuhan lahan dan dokumen perencanaan Kec. Pati Pelayanan Kesehatan Investasi Swasta perdesaan 100 KPBU, serta Dana pengembangan SPAM non-PDAM komunal Desa Kabupaten Pati Revitalisasi dan Pengembangan Kawasan Perkotaan di Sekitar Pusat Kegiatan Seluruh kawasan Kabupaten APBD Kabupaten, Konsolidasi dan pembebasan lahan perdesaan 2.000 KPBU, serta Dana Pengembangan, Peningkatan dan Pemantapan Pusat Kec. Juwana, Kec. APBN, APBD 750 Kabupaten Pati Desa Kegiatan Perdagangan dan Jasa Regional Margorejo Kabupaten Seluruh kawasan APBD Kabupaten, Pembangunan SPAM non-PDAM komunal serta infrastuktur Pengembangan, Peningkatan dan Pemantapan Kawasan Kec. Juwana, Kec. 2.700 APBD KPBU,Kabupaten, serta Dana perdesaan 5.000 penunjang kegiatan Margorejo Permukiman Investasi Swasta Desa Kabupaten Pati APBN, APBD Seluruh kawasan APBD Kabupaten, Pengembangan, Peningkatan, dan Pemantapan Pusat Kec. Juwana, Kec. Pemeliharaan, pengelolaan, dan peningkatan kualitas 4.000 Provinsi/Kab, perdesaan 1.000 KPBU, serta Dana Industri Pengolahan Skala Besar Margorejo SPAM non-PDAM komunal Investasi Swasta Kabupaten Pati Desa Pengembangan, Peningkatan, dan Pemantapan Sistem Seluruh kawasan APBD Kabupaten, Kec. Juwana, Kec. APBD Kabupaten, Angkutan Umum Penumpang dan Angkutan Barang 3.500 Monitoring dan evaluasi program perdesaan 900 KPBU, serta Dana Margorejo Investasi Swasta Regional Kabupaten Pati Desa Pengembangan,kemitraan Peningkatan, dan Pemantapan Pengembangan dengan pihak swasta Pusat dan/atau Kec. Juwana, Kec. 500 APBD Kabupaten Seluruh Pelatihan Produksi Margorejo masyarakat dalam memperluas wilayah pelayanan dan 1.500 APBD Kabupaten kecamatan Pengembangan, Peningkatan, dan Pemantapan Balai Kec. Juwana, Kec. peningkatan kualitas 500 APBD Kabupaten Latihan Kerja (BLK) Margorejo Program Perwujudan Sistem Jaringan Irigasi Pengembangan dan Pengelolaan Jaringan Irigasi Mengoptimalkan pengairan air baik untuk melayani keperluan irigasi, meningkatkan produktifitas pertanian Seluruh APBD Kabupaten, 3.000 dengan mempertahankan lahan pertanian pangan Kecamatan KPBU berkelanjutan Memperbaiki jaringan pipa air bersih yang ada secara Seluruh APBD Kabupaten, 4.000 Kecamatan bertahap KPBU Meningkatkan manajemen operasi dan pemeliharaan air Seluruh APBD Kabupaten, 1.700 bersih Kecamatan KPBU Pembangunan infrastruktur irigasi buatan baru berupa embung desa Inventarisasi kebutuhan lahan dan dokumen perencanaan Kec. Kayen, APBD Kabupaten, Tambakromo, pengembangan embung desa sebagai bangunan 100 Dana Desa Winong, penampung air hujan untuk pengairan irigasi Puncakwangi, APBD Kabupaten, 1.500 Konsolidasi dan pembebasan lahan Gabus, Jaken, Dana Desa Pembangunan embung desa dan infrastruktur penunjang Jakenan, APBD Kabupaten, 5.000 Batangan, kegiatan pengairan Dana Desa Margorejo, Pemeliharaan, pengelolaan, dan peningkatan kualitas APBD Kabupaten, 800 Tlogowungu, embung Dana Desa Gunung Wungkal, APBD Kabupaten, Monitoring dan evaluasi program 500 Cluwak Dana Desa

Pembangunan embung desa dan infrastruktur penunjang c. kegiatan pengairan Pemeliharaan, pengelolaan, dan peningkatan kualitas d. embung No. Program Utama e. Monitoring dan evaluasi program

Dinas PUTR, BAPPEDA, Pemerintah Desa Dinas PUTR, BAPPEDA, Pemerintah Desa Dinas PUTR, BAPPEDA, Pemerintah Desa Dinas PUTR, BAPPEDA, Pemerintah Desa

Dinas PUTR, BAPPEDA, Pemerintah Desa

Dinas PUTR

Dinas PUTR, Dinas Tenaga Kerja BAPPEDA, Pemerintah Kabupaten Dinas PUTR, Dinas Tenaga Kerja

Dinas PUTR, Dinas Perhubungan, Dinas PUTR, BAPPEDA Masyarakat

Kemendag, Dinas PUTR Kemenperin, Dinas Perindustrian dan Perdagangan, Masyarakat Dinas PUTR, PUTR Dinas Perumahan, Masyarakat Kemenperin, Dinas PUTR, Dinas Perindustrian Dinas PUTR dan Perdagangan, Masyarakat

Dinas PUTR, Dinas Kesehatan, BAPPEDA, Dinas PUTR dan Masyarakat Pemerintah Desa

Kemenristekdikti, Masyarakat Dinas PUTR, BAPPEDA

Dinas PUTR, Dinas Perhubungan, Dinas PUTR Masyarakat

Dinas PUTR Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Dinas PUTR Kemendag, Kemenperin, Dinas Perindustrian dan Perdagangan, Masyarakat Dinas PUTR, PUTR Dinas Perumahan, Masyarakat Kemenperin, Dinas PUTR, Dinas Perindustrian Dinas PUTR dan Perdagangan, Masyarakat

Dinas PUTR Instansi Pelaksana BAPPEDA, Dinas PUTR,

Dinas PUTR

I Tahun ke 2 3 4 5

Waktu Pelaksanaan II III Tahun ke Tahun ke 7 8 9 10 11 12 13 14 15

IV Tahun ke 17 18 19

L a p o r a n R e n c a n a W i l a ya h K a b u p a t e n Pa t i

69.

10.000

Pemeliharaan, pengelolaan, dan peningkatan kualitas IPAL Kec. Morgoyoso, Kec. Gembong Industri

Kec. Morgoyoso, Kec. Gembong

Monitoring, evaluasi dan pelaporan

50.000

Kec. Morgoyoso, Kec. Gembong

Pembangunan dan pengembangan jaringan IPAL Industri

APBD Kabupaten, KPBU

bersih Kecamatan KPBU 6.2 Pembangunan infrastruktur irigasi buatan baru berupa embung desa Inventarisasi kebutuhan lahan dan dokumen perencanaan Kec. Kayen, APBD Kabupaten, Tambakromo, a. pengembangan embung desa sebagai bangunan 100 Dana Desa Winong, penampung air hujan untuk pengairan irigasi Puncakwangi, APBD Kabupaten, Besaran 1.500 b. Konsolidasi dan pembebasan lahan Gabus, Jaken, Dana Desa (dalam No. Program Utama Sumber Pendanaan Lokasi Pembangunan embung desa dan infrastruktur penunjang Jakenan, APBD Kabupaten, juta c. 5.000 Batangan, kegiatan pengairan Dana Desa rupiah) Margorejo, Pemeliharaan, pengelolaan, APBD Kabupaten, A. Perwujudan Pusat Kegiatandan peningkatan kualitas d. 800 embung Pengembangan Pusat Kegiatan Wilayah (PKW) Tlogowungu, Dana Desa 1. Program 1.1. Revitalisasi dan Pengembangan Pusat Kegiatan Kabupaten Gunung Wungkal, APBD Kabupaten, 500 e. Monitoring dan evaluasi program Pengembangan, Peningkatan, dan Pemantapan Pusat Cluwak Dana Desa a. Kec. Pati 500 APBD Kabupaten Pemerintahan Kabupaten 7. Program Perwujudan Sistem Pengolahan Air Limbah 7.1. Pengembangan IPAL Skala Perkotaan Pengembangan, Peningkatan dan Pemantapan Pusat APBN, APBD b. Inventarisasi kebutuhan lahan dan dokumen perencanaan Kec. Pati 750 Ibukota Kegiatan Perdagangan dan Jasa Regional Kabupaten APBD Kabupaten, a. pengadaan tanah untuk pembangunan dan 5.000 Kabupaten, Kec. KPBU Pengembangan,IPAL Peningkatan dan Pemantapan Kawasan APBD Kabupaten, penbembangan Skala Kota Pati, Kec. Juwana c. Kec. Pati 5.000 Permukiman Investasi Swasta Pembebasan lahan untuk pembangunan dan Ibukota APBN, APBD APBD Kabupaten, Pengembangan,jaringan Peningkatan, Pemantapandan Pusat 30.000 b. pengembangan untukdan pembangunan Kabupaten, Kec. d. Kec. Pati 4.500 Provinsi/Kab, KPBU Industri Pengolahan pengembangan IPALSkala SkalaBesar Kota Pati, Kec. Juwana Investasi Swasta Ibukota Pengembangan, Peningkatan, dan Pemantapan APBD Kabupaten, Pembangunan dan pengembangan jaringan IPALSistem Skala c. 50.000 APBD Kabupaten, Kabupaten, Kec. e. Kota Angkutan Umum Penumpang dan Angkutan Barang Kec. Pati 4.000 KPBU Investasi Swasta Pati, Kec. Juwana Regional Ibukota APBN, APBD APBD Kabupaten, Pemeliharaan, pengelolaan, dan peningkatan kualitas IPAL d. Pengembangan, Peningkatan, dan Pemantapan Pusat 10.000 Kabupaten, Kec. f. Skala Kota Kec. Pati 1.500 Kabupaten, KPBUInvestasi Pelayanan Pendidikan Tinggi Pati, Kec. Juwana Swasta Ibukota APBD Kabupaten, e. Monitoring, evaluasi dan pelaporan 10.000 Kabupaten, Kec. Pengembangan, Peningkatan, dan Pemantapan Pusat APBD Kabupaten, KPBU Kec. Pati 1.500 g. Pati, Kec. Juwana Pelayanan Kesehatan Investasi Swasta 7.2. Pengembangan IPAL Skala Kecamatan Inventarisasi kebutuhan lahan dan dokumen perencanaan 1.2. Revitalisasi dan Pengembangan Kawasan Perkotaan di Sekitar Pusat Kegiatan Kec. Kayen, Kec. Kabupaten APBD Kabupaten, a. pengadaan tanah untuk pembangunan dan 5.000 Tayu KPBU Pengembangan,IPAL Peningkatan dan Pemantapan Pusat Kec. Juwana, Kec. APBN, APBD penbembangan Skala Kecematan a. 750 Kegiatan Perdagangan danpembangunan Jasa Regionaldan Margorejo Kabupaten Pembebasan lahan untuk Kec. Kayen, Kec. APBD Kabupaten, b. pengembangan jaringan untuk pembangunan dan 30.000 Pengembangan, Peningkatan dan Pemantapan Kawasan Kec. Juwana, Kec. APBD Kabupaten, Tayu KPBU b. pengembangan IPAL Skala Kecematan 5.000 Margorejo Permukiman Investasi Swasta APBN, APBD Pembangunan dan pengembangan jaringan IPAL Skala Kec. Kayen, Kec. APBD Kabupaten, Kec. Juwana, Kec. c. Pengembangan, Peningkatan, dan Pemantapan Pusat 50.000 c. Kecematan 4.000 Provinsi/Kab, Tayu KPBU Industri Pengolahan Skala Besar Margorejo Investasi Swasta Pengembangan, Peningkatan, dan Pemantapan SistemIPAL Kec. Kayen, Kec. Pemeliharaan, pengelolaan, dan peningkatan kualitas APBD Kabupaten, Kec. Juwana, Kec. APBD Kabupaten, d. 10.000 d. Skala 3.500 Angkutan Umum Penumpang dan Angkutan Barang Kecematan Tayu KPBU Margorejo Investasi Swasta Regional Pengembangan, Peningkatan, dan Pemantapan Pusat Juwana, Kec. Kec. Kayen, Kec. APBD Kabupaten, 500 APBD Kabupaten e. Monitoring, evaluasi dan pelaporan 10.000 Margorejo Pelatihan Produksi Tayu KPBU Pengembangan, Peningkatan, dan Pemantapan Balai Kec. Juwana, Kec. f. Pengembangan IPAL Industri 500 APBD Kabupaten 7.3 Latihan Kerja (BLK) Margorejo Inventarisasi kebutuhan lahan dan dokumen perencanaan Kec. Morgoyoso, APBD Kabupaten, a. pengadaan tanah untuk pembangunan dan 5.000 Kec. Gembong KPBU penbembangan IPAL Industri Pembebasan lahan untuk pembangunan dan Kec. Morgoyoso, APBD Kabupaten, b. pengembangan jaringan untuk pembangunan dan 30.000 Kec. Gembong KPBU pengembangan IPAL Industri Dinas PUTR; Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman, dan Kemendag, Kemenperin, Dinas Lingkungan Hidup Perindustrian dan Perdagangan, Dinas PUTR; Dinas Perumahan, Masyarakat Kawasan Permukiman, dan Dinas PUTR, Dinas Perumahan, Lingkungan Hidup Masyarakat Dinas PUTR; Dinas Perumahan, Kemenperin, Dinas PUTR, Dinas Kawasan Permukiman, dan Perindustrian dan Perdagangan, Lingkungan Hidup Masyarakat Dinas PUTR; Dinas Perumahan, Dinas PUTR, Dinas Perhubungan, Kawasan Permukiman, dan Masyarakat Hidup Lingkungan Dinas PUTR; Dinas Perumahan, Dinas PUTR, Dinas Tenaga Kawasan Permukiman, danKerja Lingkungan Hidup Dinas PUTR, Dinas Tenaga Kerja Dinas PUTR; Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman, dan Lingkungan Hidup Dinas PUTR; Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman, dan Lingkungan Hidup Dinas PUTR; Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman, dan Lingkungan Hidup Dinas PUTR; Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman, dan Lingkungan Hidup Dinas PUTR; Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman, dan Lingkungan Hidup

Kemendag, Kemenperin, Dinas Perindustrian dan Perdagangan, Dinas PUTR; Dinas Perumahan, Masyarakat Kawasan Permukiman, dan Dinas PUTR, Hidup Dinas Perumahan, Lingkungan Masyarakat Dinas PUTR; Dinas Perumahan, Kemenperin, Dinas PUTR, Dinas Kawasan Permukiman, dan Perindustrian dan Perdagangan, Lingkungan Hidup Masyarakat Dinas PUTR; Dinas Perumahan, Dinas PUTR, Dinas Perhubungan, Kawasan Permukiman, dan Masyarakat Hidup Lingkungan Dinas PUTR; Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman, dan Kemenristekdikti, Masyarakat Lingkungan Hidup Dinas PUTR; Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman, dan Dinas PUTR, Dinas Kesehatan, Lingkungan Hidup Masyarakat

Dinas PUTR, BAPPEDA, Pemerintah Desa Instansi Pelaksana Dinas PUTR, BAPPEDA, Pemerintah Desa Dinas PUTR, BAPPEDA, Pemerintah Desa Dinas PUTR, BAPPEDA, Pemerintah Desa Pemerintah Kabupaten (Pemkab)

Dinas PUTR, BAPPEDA, Pemerintah Desa

I Tahun ke 2 3 4 5 6

Waktu Pelaksanaan II III Tahun ke Tahun ke 7 8 9 10 11 12 13 14 15

IV Tahun ke 17 18 19

70.

R e n c a n a Ta t a R u a n g Wi l a ya h

Lokasi

1.500

1.500 5.000

4.000 5.000

4.500 5.000

5.000 6.000

750 5.000

1.000 500

Besaran (dalam juta rupiah)

Seluruh wilayah a. Penyusunan masterplan jaringan drainase 2.000 1.2. Revitalisasi dan Pengembangan Kawasan Perkotaan di Sekitar Pusat Kegiatan Kabupaten Pati Kabupaten Seluruh wilayah Peningkatan dankawasan Pemantapan Pusat Kec. Juwana, Kec. b. Pengembangan, Pembangunan jaringan drainase perkotaan 10.000 a. 750 Kabupaten Pati Kegiatan Perdagangan dan Jasa Regional Margorejo Seluruh wilayah Pemelihraan, pengelolaan, dan peningkatan kualitas c. 7.000 Pengembangan, dan Pemantapan Kawasan Kec. Juwana, Kec. jaringan drainasePeningkatan kawasan perkotaan Kabupaten Pati b. 5.000 Margorejo Permukiman Seluruh wilayah d. Monitoring, evaluasi dan pelaporan 5.000 Kabupaten Pati Pengembangan, Peningkatan, dan Pemantapan Pusat Kec. Juwana, Kec. c. Program Perwujudan Sistem Jaringan Prasarana Lainnya 4.000 10. Industri Pengolahan Skala Besar Margorejo 10.1. Program Pengembangan Jalur Evakuasi Bencana Pengembangan, Peningkatan, dan Pemantapan Sistem Pengembangan dan/atau peningkatan sarana dan Seluruh wilayah Kec. Juwana, Kec. a. 5.000 d. Angkutan 3.500 Penumpang dan Angkutan Barang prasarana Umum jalur evakuasi Kabupaten Pati Margorejo Regional Seluruh wilayah sarana dan prasarana jalur evakuasiPusat b. Pemantapan 3.000 Pengembangan, Peningkatan, dan Pemantapan Kec. Juwana, Kec. Kabupaten Pati e. 500 Margorejo Pelatihan Produksi Pengembangan, Peningkatan, dan Pemantapan Balai Kec. Juwana, Kec. f. 500 Latihan Kerja (BLK) Margorejo

Kec. Pati

Perwujudan Pusat Kegiatan Program Perwujudan Sistem Jaringan Persampahan Program Pengembangan Pusat KegiatanPersampahan Wilayah (PKW) Program Pengaturan Sistem Pengelolaan Regional Revitalisasi dan Pengembangan Pusat Kegiatan Kabupaten Pengembangan sarpras persamapahan untuk mendukung Seluruh Ibukota Pengembangan, Peningkatan, dan Pemantapan Pusat Kec. Pati sistem 3R Kecamatan Pemerintahan Kabupaten Inventarisasi kebutuhan lahan dan dokumen perencanaan Pengembangan, Peningkatan dan Pemantapan Pusat Seluruh Ibukota Kec. Pati pengadaan tanah untuk pembangunan dan Kegiatan Perdagangan dan Jasa Regional Kecamatan pengembangan TPS Pengembangan, Peningkatan dan Pemantapan Kawasan PatiIbukota Pembebasan lahan untuk pembangunan/pengembangan Kec. Seluruh Permukiman jaringan dan pembangunan/ pengembangan TPS Kecamatan Pengembangan, Peningkatan, dan Pemantapan Pusat Kec. Pati Industri Pengolahan Skala Pengembangan sarana TPSBesar (Tempat Pembuangan Seluruh Ibukota Sementara) Kecamatan Pengembangan, Peningkatan, dan Pemantapan Sistem Angkutan Umum Penumpang dan Angkutan Barang Kec. Pati Seluruh Ibukota Regional Pemeliharaan, pengelolaan dan peningkatan kualitas TPS Kecamatan Pengembangan, Peningkatan, dan Pemantapan Pusat Kec. Pati Pelayanan Pendidikan Tinggi Seluruh Ibukota Monitoring, evaluasi dan pelaporan Kecamatan

Program Utama

Pengembangan, Peningkatan, dan Pemantapan Pusat 9. g. Program Perwujudan Sistem Jaringan Drainase Kesehatan 9.1. Pelayanan Program Pengembangan Sistem Drainase Perkotaan

f. f.

e. e.

d. d.

c. c.

A. 8. 1. 8.1. 1.1. a. a.

No.

Instansi Pelaksana

Dinas PUTR

Perindustrian dan Perdagangan, Masyarakat Dinas Dinas Perhubungan, BPBD PUTR, dan Dinas PUTR Masyarakat BPBD dan Dinas PUTR Dinas PUTR, Dinas Tenaga Kerja Dinas PUTR, Dinas Tenaga Kerja

APBD APBD Kabupaten, Kabupaten Investasi Swasta APBD Kabupaten APBD Kabupaten APBD Kabupaten

Kemendag, Kemenperin, Dinas Dinas PUTR Perindustrian dan Perdagangan, Masyarakat Dinas PUTR Dinas PUTR, Dinas Perumahan, Masyarakat BAPPEDA LITBANG dan Dinas PUTR Kemenperin, Dinas PUTR, Dinas

APBN, APBD APBD Kabupaten Kabupaten APBD Kabupaten APBD Kabupaten, Investasi Swasta APBD Kabupaten APBN, APBD Provinsi/Kab, Investasi Swasta

APBD Kabupaten

Dinas PUTR; Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman, dan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Lingkungan Hidup Kemendag, Dinas Dinas PUTR;Kemenperin, Dinas Perumahan, APBN, APBD dan Perdagangan, APBD Kabupaten Perindustrian Kawasan Permukiman, dan Kabupaten Masyarakat Lingkungan Hidup APBD Kabupaten, Dinas PUTR, PUTR; Dinas Perumahan, Investasi Swasta Masyarakat APBD Kabupaten Kawasan Permukiman, dan APBN, APBD Kemenperin, Dinas PUTR, Dinas Lingkungan Hidup Provinsi/Kab, Perindustrian dan Perdagangan, Dinas PUTR; Dinas Perumahan, Investasi Swasta Masyarakat APBD Kabupaten Kawasan Permukiman, dan Lingkungan Hidup APBD Kabupaten, Dinas PUTR, Dinas Perhubungan, Dinas PUTR; Dinas Perumahan, Investasi Swasta Masyarakat APBD Kabupaten Kawasan Permukiman, dan APBN, APBD Lingkungan Hidup Kabupaten, Investasi Kemenristekdikti, Dinas PUTR; Dinas Masyarakat Perumahan, APBDSwasta Kabupaten Kawasan Permukiman, dan Lingkungan Hidup APBD Kabupaten, Dinas PUTR, Dinas Kesehatan, Investasi Swasta Masyarakat APBD Kabupaten APBD Kabupaten

Sumber Pendanaan 1

I Tahun ke 2 3 4 5 6

Waktu Pelaksanaan II III Tahun ke Tahun ke 7 8 9 10 11 12 13 14 15

IV Tahun ke 17 18 19

L a p o r a n R e n c a n a W i l a ya h K a b u p a t e n Pa t i

71.

Besaran (dalam juta rupiah)

Sumber Pendanaan

Pemantauan, evaluasi, dan pelaporan

e. Sosialisasi pencegahan dan dampak kebakaran hutan 100

100

2000

Seluruh hutan di Kabupaten Pati

100

d. Pengadaan alat pemadam kebakaran hutan

Seluruh hutan di Kabupaten Pati 1500

Penyusunan norma, standar, prosedur, dan manual pengendalian kebakaran hutan

200

c. Pemetaan kawasan rawan kebakaran hutan

a. Koordinasi pengendalian kebakaran hutan

1.3. Program Pengendalian Kebakaran Hutan

d. Pemantauan, evaluasi, dan pelaporan

Pengendalian pemanfaatan lahan pada hutan lindung c. melalui penerapan mekanisme insentif-disinsentif 1500

100

Seluruh hutan lindung di Kabupaten Pati

Penyusunan pedoman standar dan prosedur rehabilitasi kawasan hutan lindung

200

APBN, APBD Prov., APBD Kab., KPBU APBN, APBD Prov., APBD Kab. APBN, APBD Prov., APBD Kab. APBN, APBD Prov., APBD Kab. APBN, APBD Prov., APBD Kab. APBN, APBD Prov., APBD Kab.

APBN, APBD Prov., APBD Kab.

BKSDA., Bappeda Kab.

BPBD Prov., BPBD Kab.

BKSDA Prov., Bappeda Kab., Dinas PUTR Kab. BKSDA Prov., Bappeda Kab., Dinas PUTR Kab., Dinas Lingkungan Hidup Kab. BKSDA Prov., Bappeda Kab., Dinas PUTR Kab., Dinas Lingkungan Hidup Kab. BKSDA Prov., Bappeda Kab.

BKSDA Prov., Bappeda Kab.

APBN, APBD Prov., APBD Kab.

300 APBN, APBD Prov., APBD Kab.

BKSDA Prov., Dinas Lingkungan Hidup Kab. Dinas Lingkungan Hidup Kab., Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kab.

500

200

BKSDA Prov.

APBN, APBD Prov. APBN, APBD Prov., APBD Kab.

3500

a. Pengembangan kelembagaan rehabilitasi hutan dan lahan

1.2. Program Konservasi Hutan Lindung

Seluruh hutan lindung di Pembinaan, pengendalian, dan pengawasan gerakan d. Kabupaten Pati rehabilitasi hutan Peningkatan peran masyarakat dalam pengembalian fungsi e. hutan lindung dengan mekanisme insentif

BKSDA Prov., Bappeda Kab.

Instansi Pelaksana

c. Pengadaan bibit tanaman/pohon sesuai karakteristik lahan

Lokasi

Bappeda Kab., Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kab.

Program Utama 1

I Tahun ke 2 3 4 5

Waktu Pelaksanaan II III Tahun ke Tahun ke 7 8 9 10 11 12 13 14

IV Tahun ke 17 18 19

Arahan pemanfaatan ruang wilayah kabupaten merupakan upaya perwujudan rencana tata ruang yang dijabarkan ke dalam indikasi program utama penataan/pengembangan provinsi dalam jangka waktu perencanaan lima tahunan sampai akhir tahun perencanaan (20 tahun). Indikasi program utama merupakan perwujudan rencana struktur ruang, pola ruang, dan kawasan strategis.

A. Perwujudan Kawasan Lindung 1. Program untuk Kawasan Yang Memberikan Perlindungan Terhadap Kawasan Bawahannya 1.1. Program Rehabilitasi Hutan Lindung Koordinasi penyelenggaraan reboisasi dan penghijauan APBN, APBD Prov., a. 200 hutan APBD Kab. APBN, APBD Prov., b. Analisis dan pemetaan bagian hutan yang rusak 2500 APBD Kab.

No.

Pola Ruang

Rencana Indikasi Program

ARAHAN PEMANFAATAN RUANG

72.

R e n c a n a Ta t a R u a n g Wi l a ya h

Program Utama

Lokasi

Besaran (dalam juta rupiah)

Sumber Pendanaan

Pengendalian pemanfaatan lahan budi daya pada kawasan bentang alam karst

b. Penguasaan kawasan sempadan mata air

a. Penetapan batas kawasan sempadan mata air

3.2. Program Konservasi Kawasan Sempadan Mata Air

e. Pemantauan, evaluasi, dan pelaporan

c. Rehabilitasi kawasan bentang alam karst

Kec. Pucakwangi, Tambakromo, Kayen, Sukolilo, Pati, Margoyoso,

300

100

200

500

2500

100

Penyusunan pedoman standar dan prosedur rehabilitasi kawasan bentang alam karst

Kec. Sukolilo, Kayen, dan Tambakromo

200

Pengembangan kelembagaan rehabilitasi kawasan bentang alam karst

APBN, APBD Prov.,

APBN, APBD Prov., APBD Kab.

APBD Prov., APBD Kab.

APBD Prov., APBD Kab. APBD Prov., APBD Kab.

APBD Prov., APBD Kab.

A. Perwujudan Kawasan Lindung 1.4. Program Konservasi Kawasan Resapan Air 1. Pengendalian Program untuk Kawasan Yang Memberikan Perlindungan Terhadap Kawasan Bawahannya perkembangan budi daya terbangun di Kec. Cluwak, a. 100 APBD Kabupaten 1.1. kawasan Program resapan Rehabilitasi air Hutan Lindung Gembong, Koordinasi penyelenggaraan reboisasi dan penghijauan APBN, APBD Prov., Pengendalian kegiatan yang menghasilkan limbah di Gunungwungkal, a. 200 b. APBD Kabupaten hutan kawasan resapan air APBD Kab. sekitar Kayen, APBN, APBD Prov., APBD Kabupaten c. Pengendalian pemanfaatan ruang kawasan resapan air 100 Margoyoso, b. Analisis dan pemetaan bagian hutan yang rusak 2500 APBD Kab. d. Pemantauan, evaluasi, dan pelaporan 100 APBD Kabupaten Sukolilo, dan 2. Program untuk Kawasan Perlindungan Setempat c. Pengadaan bibit tanaman/pohon sesuai karakteristik lahan 3500 APBN, APBD Prov. Seluruh hutan 2.1. Program Konservasi Kawasan Sempadan Pantai lindung di Pembinaan, pengendalian, dan pengawasan gerakan APBN, APBD APBD Prov., APBD Prov., d. Pengembangan sistem pengelolaan pesisir laut 500 a. 200 Kabupaten Pati rehabilitasi hutan APBD Kab. Kab. Peningkatan peran masyarakat dalam pengembalian fungsi APBD Prov., APBD APBN, APBD Prov., b. Pembangunan tanggul pemecah ombak 4300 e. hutan lindung dengan 300 Kab. APBD Kab. Kec. Dukuhseti, mekanisme insentif APBD Prov., APBD Tayu, Margoyoso, c. Pembangunan sarana pengaman pantai 2000 APBN, APBD Kab. Prov., f. Pemantauan, evaluasi, dan pelaporan 200 Wedarijaksa, APBD Kab. APBD Prov., APBD Trangkil, Juwana, d. Pengembangan mangrove dan tanaman pantai 1000 1.2. Program Konservasi Hutan Lindung Kab. dan Batangan APBN, APBD APBD Prov., Pengendalian pemanfaatan ruang di kawasan sempadan APBD Prov., a. Pengembangan kelembagaan rehabilitasi hutan dan lahan 200 e. 300 APBD Kab. pantai Kab. APBD Prov., APBD Penyusunan pedoman dan prosedur rehabilitasi APBN, APBD Prov., f. Pemantauan, evaluasi, standar dan pelaporan 200 b. 100 Kab. Seluruh hutan kawasan hutan lindung APBD Kab. 2.2. Program Konservasi Kawasan Sempadan Sungai lindung di Pengendalian pemanfaatan lahan pada hutan lindung Kabupaten Pati APBN, APBD APBD Prov., APBD Prov., melalui penerapan c. Rehabilitasi/pemeliharaan 1500 a. bantaran dan tanggul sungai 5000 APBD Kab. Kab. mekanisme insentif-disinsentif Seluruh APBN, APBD Prov., Peningkatan partisipasi masyarakat dalam konservasi d. Pemantauan, evaluasi, dan pelaporan 200 Kecamatan di APBD Prov., APBD APBD Kab. b. kawasan sempadan sungai melalui mekanisme insentif800 Kabupaten Pati Kab. 1.3. disinsentif Program Pengendalian Kebakaran Hutan APBN, APBD APBD Prov., APBD Prov., a. pengendalian kebakaran 200 c. Koordinasi Pemantauan, evaluasi, dan pelaporanhutan APBD Kab., Kab. KPBU Seluruh hutan di Penyusunan norma, standar, dan manual APBN, APBD Prov., 2.2. Program Konservasi Kawasanprosedur, Sempadan Waduk b. 100 Kabupaten Pati pengendalian kebakaran hutan APBD Kab. APBD Prov., APBD a. Rehabilitasi/pemeliharaan bantaran waduk 1000 APBN, APBD Kab. Prov., c. Pemetaan kawasan rawan kebakaran hutan 1500 APBD Kab. APBD Prov., APBD b. Reparasi/pemeliharaan bendungan 2000 APBN, APBD Kec. Gembong Kab. Prov., d. Pengadaan alat pemadam kebakaran hutan 2000 APBD Kab. Peningkatan partisipasi masyarakat dalam konservasi APBD Prov., APBD Seluruh hutan di APBN, APBD Prov., c. kawasan sempadan sungai melalui mekanisme insentif300 e. Sosialisasi pencegahan dan dampak kebakaran hutan 100 Kab. Kabupaten Pati APBD Kab. disinsentif APBN, APBD APBD Prov., APBD Prov., f. Pemantauan, evaluasi, dan pelaporan 100 d. Kec. Gembong 200 APBD Kab. Kab. 3. Program untuk Kawasan Lindung Geologi 3.1. Program Konservasi Kawasan Bentang Alam Karst

No.

BKSDA Prov., Bappeda Kab., Dinas PUTR Kab. BKSDA Prov., Bappeda Kab., Dinas PUTR Kab., Dinas Lingkungan Hidup Kab. BKSDA Prov., Bappeda Kab., Dinas

BKSDA Prov., Bappeda Kab., Dinas Lingkungan Hidup Kab. BKSDA Prov., Bappeda Kab. BKSDA Prov., Dinas Lingkungan Hidup Kab. Dinas Lingkungan Hidup Kab., Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kab. BKSDA Prov., Bappeda Kab.

BKSDA., Bappeda Kab. BBWS Jratunseluna, Bappeda Kab.

BPBD Prov., BPBD Kab. BBWS Jratunseluna, Dinas Lingkungan Hidup Kab. BPBD Prov., BPBD Kab. BBWS Jratunseluna, Dinas PUTR Kab. BPBD Prov., BPBD Kab. Dinas Lingkungan Hidup Kab., Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa BPBD Prov., BPBD Kab. Kab.

BPBD Prov., BPBD Kab. BBWS Jratunseluna, Bappeda Kab.

BKSDA Prov., Bappeda Kab.,Dinas DinasLingkungan LingkunganHidup Kab. Kab. Hidup Dinas Lingkungan Hidup Kab., Dinas Dinas PUTR Kab. Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kab. Dinas PUTR Kab. BKSDA Prov., Bappeda Kab. BKSDA Prov., Dinas Lingkungan Hidup Kab. BKSDA Prov., Bappeda Kab., Dinas Bappeda Kab., Dinas PUTR Kab. PUTR Kab. BKSDA Prov., Bappeda Kab., Dinas Bappeda Kabupaten PUTR Kab., Dinas Lingkungan Hidup Kab. BKSDAJratunseluna, Prov., Bappeda Kab., Dinas BBWS Dinas PUTR Kab., Dinas Lingkungan HidupLingkungan Kab., DinasHidup PUTR Kab. BKSDA Prov., Dinas Lingkungan Hidup Kab., Dinas Bappeda Kab. Masyarakat dan Desa Pemberdayaan Kab.

BKSDA Prov.

Kehutanan Bappeda Kab., Dinas PUTR Kab. dan Perkebunan Bappeda Kab. Kab.

BKSDALingkungan Prov., Bappeda Kab. Dinas Hidup Kab.

Bappeda Kab., Dinas PUTR Kab.

Instansi Pelaksana 1

I Tahun ke 2 3 4 5

Waktu Pelaksanaan II III Tahun ke Tahun ke 7 8 9 10 11 12 13 14 15

IV Tahun ke 17 18 19

L a p o r a n R e n c a n a W i l a ya h K a b u p a t e n Pa t i

73.

kawasan bentang alam karst

500 Besaran (dalam juta 200 rupiah)

2500

100

Reinventarisasi kondisi, status kepemilikan, dan luasan hutan produksi

Seluruh hutan Penelitian dan pengembangan bibit/benih unggul tanaman produksi di kehutanan produksi Kabupaten Pati Hutan produksi yang

1.2. Program Pelestarian Kawasan Hutan Produksi 200

250

Seluruh hutan produksi di Kabupaten Pati

Pemantauan, evaluasi, dan pelaporan

1500

600

800

300

Kecamatan Kayen

Seluruh hutan produksi di Kabupaten Pati

e. Pengembangan industri dan pemasaran hasil hutan

Lokasi

Kec. Sukolilo, Kayen, dan Tambakromo

APBD Kab.

APBD Prov., KPBU

APBD Prov., APBD Kab. APBD Prov., APBD Kab.

APBD Prov., APBD Kab.

Balitbang Kab., Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kab.

Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kab., Bappeda Kab.

Dinas Kehutanan Prov., Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kab., Dinas Kehutanan Prov., Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kab., Dinas PUTR Prov., Dinas PUTR Kab. Dinas Kehutanan Prov., Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kab., Dinas Kehutanan Prov., Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kab., Dinas Kehutanan Prov., Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kab., Dinas Penanaman Modal dan PTSP Kab., Dinas Perindag Kab.

BKSDA., Bappeda Kab.

BPBD Prov., BPBD Kab. Dinas PUTR Kab. BPBD Prov., BPBD Kab. Dinas PUTR Kab., BPBD Kab. BPBD Prov., BPBD Kab. Bappeda Kab., Dinas PUTR Kab. BPBD Prov., BPBD Kab. Bappeda Kab. BPBD Prov., BPBD Kab.

BKSDA Prov., Bappeda Kab., Dinas PUTR Kab. BKSDA Prov., Bappeda Kab., Dinas BKSDA Prov., Bappeda Kab. PUTR Kab., Dinas Lingkungan Hidup Kab. Bappeda Kab., Dinas Kehutanan BKSDA Prov., Bappeda dan Perkebunan Kab. Kab., Dinas PUTR Kab., Dinas Lingkungan Hidup BKSDA Prov. Kab. BKSDA Prov., Dinas Lingkungan Hidup Bappeda Kab. Kab. Dinas Lingkungan Hidup Kab., Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kab. BBWS Jratunseluna, Dinas PUTR Kab. BKSDA Prov., Bappeda Kab. BBWS Jratunseluna, Dinas PUTR Kab., BPBD Kab. BKSDA Prov., Bappeda Kab., Dinas Bappeda Kab., Dinas PUTR Kab. PUTR Kab. BKSDA Prov., Bappeda Kab., Dinas BBWS Jratunseluna, Bappeda Kab. PUTR Kab., Dinas Lingkungan Hidup Kab. BKSDA Prov., Bappeda Kab., Dinas BBWS Jratunseluna, Dinas PUTR Kab. PUTR Kab., Dinas Lingkungan Hidup Kab. Bappeda Kab., Dinas PUTR Kab. BKSDA Prov., Bappeda Kab. BBWS Jratunseluna, Bappeda Kab.

Bappeda Kab. BKSDA Prov., Dinas Lingkungan Hidup Kab. Dinas Lingkungan Hidup Kab., Dinas APBD Prov., APBD Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kab. Kab. Sumber Pendanaan Instansi Pelaksana APBD Prov., APBD BKSDA Prov., Kab. Bappeda Kab.

Kab. APBD Prov., APBD Kab.

Program Konservasi Kawasan Sempadan Mata Air Perwujudan Kawasan Lindung Program untuk Kawasan Yang Memberikan Perlindungan Terhadap Kawasan BawahannyaAPBN, APBD Prov., Penetapan batas kawasan sempadan mata air 100 APBD Kab. Program Rehabilitasi Hutan Lindung Kec. Pucakwangi, Koordinasi penyelenggaraan reboisasi dan penghijauan APBN, APBD Prov., APBN, APBD Prov., 200 Tambakromo, Penguasaan kawasan sempadan mata air 300 hutan APBD Kab. APBD Kab. Kayen, Sukolilo, APBN, APBD Prov., Analisis dan pemetaan bagian hutan yang rusak 2500 Pati, Margoyoso, APBD Kab. APBN, APBD Prov., dan Penataan kawasan sempadan mata air 1000 APBD Kab. Pengadaan bibit tanaman/pohon sesuai karakteristik lahan 3500 APBN, APBD Prov. Gunungwungkal Seluruh hutan lindung di APBN, APBD Prov., Pembinaan, pengendalian, dan pengawasan gerakan Pemantauan, evaluasi, dan pelaporan 100 500 Kabupaten Pati rehabilitasi hutan APBD Kab. Peningkatan peran masyarakat dalam pengembalian fungsiKerawanan Atau Dampak Paling Tinggi Program untuk Kawasan Rawan Bencana Yang Tingkat APBN, APBD Prov., Program Pelestarian 300 hutan lindung denganKawasan Rawan Bencana Banjir APBD Kab. Seluruh APBN, APBD Prov., mekanisme insentif Penyediaan prasarana mitigasi bencana banjir 1500 kecamatan di APBD Kab. APBN, APBD Prov., Pemantauan, evaluasi, dan pelaporan 200 Pengembangan sarana prasarana pemantau dan evakuasi Kabupaten Pati, APBN, APBD Prov., APBD Kab. 2000 bencana kecuali Kec. APBD Kab. Program banjir Konservasi Hutan Lindung Pengendalian kegiatan budi daya di dalam kawasan rawan Cluwak, APBN, APBD Prov., 1000 Pengembangan kelembagaan rehabilitasi hutan dan lahan 200 bencana banjir Gembong, APBD Kab. APBN, APBD Prov., Gunungwungkal, Pemantauan, evaluasi, dan pelaporan 500 Penyusunan pedoman standar dan prosedur rehabilitasi APBN, APBD Prov., APBD Kab. dan Tlogowungu 100 Seluruh hutan kawasan hutan lindung APBD Kab. Program Pelestarian Kawasan Rawan Bencana Kekeringan lindung di Penyediaan sarana dan prasarana bencana Seluruh APBN, APBD Prov., Pengendalian pemanfaatan lahan mitigasi pada hutan lindung Kabupaten Pati 2000 APBN, APBD Prov., kecamatan di kekeringan APBD Kab. melalui penerapan 1500 APBD Kab. Pengendalian kegiatan budi daya di dalam kawasan rawan Kabupaten Pati, APBN, APBD Prov., mekanisme insentif-disinsentif 700 bencana kekeringan kecuali Kec. APBD Kab. APBN, APBD Prov., Pemantauan, evaluasi, dan pelaporan 200 Cluwak, APBN, APBD Prov., APBD Kab. Pemantauan, evaluasi, dan pelaporan 300 Gunungwungkal, APBD Kab. Program Pengendalian Kebakaran Hutan Program Pelestarian Kawasan Rawan Bencana Tanah Longsor APBN, APBD Prov., Koordinasi pengendalian kebakaran hutan 200 Kec. Cluwak, APBD APBD APBD Prov., Kab., KPBU Penyediaan prasarana mitigasi bencana tanah longsor 1000 Seluruh hutan di Dukuhseti, Kab. Prov., Penyusunan norma, standar, prosedur, dan manual APBN, APBD 100 Kabupaten Pati Pengembangan sarana prasarana APBD Prov., APBD pengendalian kebakaran hutan pemantau dan evakuasi Gembong, APBD Kab. 500 Gunungwungkal, bencana tanah longsor Kab. Prov., APBN, APBD Pemetaan kawasan rawan kebakaran hutan 1500 Pengendalian kegiatan budi daya di dalam kawasan rawan Kayen, APBD Prov., APBD APBD Kab. 300 Margoyoso, bencana tanah longsor Kab. Prov., APBN, APBD Pengadaan alat pemadam kebakaran hutan 2000 Pucakwangi, APBD Prov., APBD APBD Kab. Pemantauan, evaluasi, dan pelaporan 200 Seluruh hutan di Sukolilo, Kab. Prov., APBN, APBD Sosialisasi pencegahan dan dampak kebakaran hutan 100 Kabupaten Pati APBD Kab. Perwujudan Kawasan Budi Daya APBN, APBD Prov., Perwujudan Kawasan Hutan Produksi Pemantauan, evaluasi, dan pelaporan 100 APBD Kab. Program Optimalisasi Pengelolaan dan Pemanfaatan Kawasan Hutan Produksi APBD Prov., APBD Pengembangan kelembagaan pengelolaan hutan produksi 100 Kab.

Pengembangan pengelolaan dan optimalisasi hasil hutan kayu Pengembangan pengelolaan dan optimalisasi hasil hutan d. non-kayu

b. d. c. 1.3. 4.3. a. a. b. b. c. c. d. d. e. B. 1. f. 1.1.

a. c.

d. b. 4.2.

c. a.

a. f. b. 1.2.

4. 4.1. e.

c. c.

a. b.

3.2. A. 1. a. 1.1.

Pengendalian pemanfaatan lahan budi daya pada kawasan bentang alam karst No. Program Utama e. Pemantauan, evaluasi, dan pelaporan

c. Rehabilitasi kawasan bentang alam karst

I Tahun ke 2 3 4 5

Waktu Pelaksanaan II III Tahun ke Tahun ke 7 8 9 10 11 12 13 14 15

IV Tahun ke 17 18 19

74.

R e n c a n a Ta t a R u a n g Wi l a ya h

Pengembangan pengelolaan dan optimalisasi hasil hutan non-kayu

Seluruh hutan Lokasi produksi di Kabupaten Pati

Kecamatan Kayen Besaran (dalam 250 juta rupiah)

1500

600

APBD Kab., KPBU

APBD Kab. APBD Prov., APBD Kab. APBD Kab.

300

250 500

APBD Kab., KPBU

1500

APBD Prov., APBD Kab.

e. Pemantauan, evaluasi, dan pelaporan 2.4. Program Peningkatan Nilai Produk Pertanian/Perkebunan dan Pemasarannya Kerja sama kemitraan pemasaran hasil a. pertanian/perkebunan regional, nasional, dan internasional Reinventarisasi dan pemetaan komoditas unggulan tiap b.

750

2000

d. Penyediaan sarana produksi perkebunan

c. Intensifikasi perkebunan

Seluruh kecamatan

Dinas Kehutanan Prov., Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kab., Dinas Kehutanan Prov., Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kab., Dinas Penanaman Modal dan PTSP Kab., Dinas Perindag Kab.

Dinas Pertanian Prov., Dinas Pertanian

Pemda Kabupaten Pati, Dinas Pertanian Kab.

Dinas Pertanian Prov., Dinas Pertanian Kab. Dinas Pertanian Prov., Dinas Pertanian Kab., Dinas PUTR Kab. Dinas Pertanian Prov., Dinas Pertanian Kab. Dinas Pertanian Prov., Dinas Pertanian Kab. Dinas Pertanian Kab., Bappeda Kab.

Balitbang Kab., Bappeda Kab.

Balitbang Prov., Balitbang Kab., Dinas BPBD Prov., BPBD Kab. Pertanian Kab. Balitbang Prov., Balitbang Kab., Dinas BPBD Prov., BPBD Kab. Pertanian Kab. Balitbang Prov., Balitbang Kab., Dinas BKSDA., Bappeda Kab. Pertanian Kab. Balitbang Prov., Balitbang Kab., Dinas Pertanian Kab. Balitbang Prov., Balitbang Kab., Dinas Pertanian Kab.

BKSDAKehutanan Prov., Dinas Lingkungan Dinas Prov., Dinas Hidup Kab. Kehutanan dan Perkebunan Kab., Dinas Lingkungan HidupDinas Kab., Dinas Kehutanan Prov., Pemberdayaan Desa Kehutanan dan Masyarakat Perkebunandan Kab., Kab. Dinas Kehutanan Prov., Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kab., BKSDA Prov., Bappeda Kab. Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kab., Bappeda Kab. BKSDA Prov., Bappeda Kab., Dinas PUTR Kab. BKSDA Prov., Bappeda Kab., Dinas Dinas Pertanian Kab., Balitbang Kab. PUTR Kab., Dinas Lingkungan Hidup Kab. Dinas Pertanian Prov., Dinas Pertanian BKSDA Prov., Bappeda Kab., Dinas Kab., Dinas Koperasi dan UMKM Kab. PUTR Kab., Dinas Lingkungan Hidup Kab. Pertanian Kab., Balitbang Kab. Dinas BKSDA Prov., Prov., Dinas Pertanian Dinas Pertanian Bappeda Kab. Kab., Dinas PUTR Prov., Dinas PUTR Kab. Dinas Pertanian Kab., Balitbang Kab. BPBD Prov., BPBD Kab. Dinas Pertanian Prov., Dinas Pertanian Kab., Dinas PUTR Prov., Dinas PUTR BPBD Prov., BPBD Kab. Kab. Dinas Pertanian Kab., Bappeda Kab. BPBD Prov., BPBD Kab.

Bappeda Kab., Dinas Kehutanan Dinas Kehutanan Prov., Dinas dan Perkebunan Kab. Kehutanan dan Perkebunan Kab., BKSDA Prov.

Balitbang Kab., Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kab. BKSDA Prov., Bappeda Kab.

Perkebunan Sumber Pendanaan Dinas Kehutanan Instansidan Pelaksana APBD Kab. Kab., Bappeda Kab.

APBD Prov., KPBU

APBD Prov., APBD Kab.

Program Pelestarian Kawasan Hutan Produksi Perwujudan Kawasan Lindung hutan Program untuk Kawasan Yang Memberikan PerlindunganSeluruh Terhadap Kawasan Bawahannya Penelitian dan pengembangan bibit/benih unggul tanaman 200 APBD Kab. produksi di Program Rehabilitasi Hutan Lindung kehutanan produksi Kabupaten Pati Koordinasi penyelenggaraan reboisasi dan penghijauan APBN, APBD Prov., 200 Hutan produksi hutan APBD Kab. yang APBN, APBD Prov., Pengadaan penanaman pohon kawasan APBN, APBD Prov., Analisis dandan pemetaan bagian hutandiyang rusakhutan 2500 2000 teridentifikasi APBD Kab. produksi APBD Kab. kritis/hampir Pengadaan bibit tanaman/pohon sesuai karakteristik lahan 3500 APBN, APBD Prov. Seluruh hutan kritis lindung di Pembinaan, pengendalian, dan pengawasan gerakan APBN, APBD Prov., 500 Pemeliharaan kawasan hutan produksi 1000 Kabupaten Pati rehabilitasi hutan APBD Kab. Peningkatanpengawasan, peran masyarakat dalam pengembalian fungsi Pembinaan, dan pengendalian rehabilitasi APBD Prov., APBD Seluruh hutan APBN, APBD Prov., 400 300 lindung dengan hutan produksi Kab. produksi di APBD Kab. mekanisme insentif Peningkatan peran masyarakat dan badan usaha dalam APBD Prov., APBD Kabupaten Pati 500 APBN, APBD rehabilitasi hutan produksi dengan sistem insentif Kab. Prov., Pemantauan, evaluasi, dan pelaporan 200 APBD Kab. Pemantauan, evaluasi, dan pelaporan 250 APBD Kab. Program Konservasi Hutan Lindung APBN, APBD Prov., Perwujudan Kawasan Peruntukan Pertanian, Perkebunan, dan Peternakan Pengembangan kelembagaan rehabilitasi hutan dan lahan 200 APBD Kab. Program Peningkatan Daya Dukung Lahan Pertanian APBN, APBD Prov., Penyusunankualitas pedoman standar dan prosedur rehabilitasi APBN, APBD Prov., Rehabilitasi lahan pertanian 600 100 APBD Kab. Seluruh hutan kawasan hutan lindung APBD Kab. lindung di APBN, APBD Prov., Pengendalian pemanfaatan pada hutan lindung Pengembangan desa mandirilahan pangan 1000 Kabupaten Pati APBN, APBD Prov., APBD Kab. melalui penerapan 1500 APBD Kab. mekanisme insentif-disinsentif Optimalisasi pemanfaatan lahan pertanian 1200 APBD Kab. APBN, APBD Prov., Seluruh Pemantauan, evaluasi, dan pelaporan 200 APBD Prov., APBD APBD Kab. kecamatan Pelestarian LP2B 750 Kab. Program Pengendalian Kebakaran Hutan APBN, APBD Prov., Penyuluhan pertanian ramah lingkungan 300 APBD Kab. Koordinasi pengendalian kebakaran hutan 200 APBD Kab., KPBU APBD Prov., APBD Seluruh hutan di Penyusunan norma, standar, prosedur, dan manual APBN, APBD Prov., Pengendalian alih fungsi lahan pertanian 350 100 Kab. Kabupaten Pati pengendalian kebakaran hutan APBD Kab. APBN, APBD Prov., Pemantauan, evaluasi, dan pelaporan 250 APBD Kab. Pemetaan kawasan rawan kebakaran hutan 1500 APBD Kab. Program Peningkatan Penerapan Teknologi Pertanian/Perkebunan APBN, APBD Prov., Penelitian dan pengembangan bibit/benih unggul tanaman Pengadaan alat pemadam kebakaran hutan 2000 300 APBD Kab. pertanian/perkebunan Seluruh hutan di Penelitian dan pengembangan teknologi budi daya APBN, APBD Prov., Sosialisasi pencegahan dan dampak kebakaran hutan 100 500 Kabupaten Pati APBD Kab. pertanian/perkebunan APBN, APBD Prov., Pemantauan, dan pelaporan 100 Kecamatan Penelitian danevaluasi, pengembangan teknologi pascapanen 600 APBD Kab. Gembong dan APBD Prov., APBD Kayen Penelitian dan pengembangan bioteknologi 900 Kab. Penelitian dan pengembangan sarana dan prasarana APBN, APBD Prov., 1000 APBD Kab. pertanian/perkebunan mutakhir APBD Prov., APBD Pemantauan, evaluasi, dan pelaporan 300 Kab. Program Peningkatan Produksi Perkebunan APBD Prov., APBD Rehabilitasi kualitas lahan perkebunan 500 Kab.

b. Ekstensifikasi di cadangan lahan perkebunan

2.3.

f. c.

e. b.

d. a.

j c. 2.2.

i b.

d. f. 1.3. h a.

b. c. c.

a b.

e. f. f. 1.2. 2. a. 2.1.

d. e.

d. c.

b. b.

1.2. A. 1. a. 1.1.

No. Program Utama f. Pemantauan, evaluasi, dan pelaporan

e. Pengembangan industri dan pemasaran hasil hutan

I Tahun ke 2 3 4 5

Waktu Pelaksanaan II III Tahun ke Tahun ke 7 8 9 10 11 12 13 14 15

IV Tahun ke 17 18 19

L a p o r a n R e n c a n a W i l a ya h K a b u p a t e n Pa t i

75.

Peningkatan kualitas dermaga dan galangan kapal

4.2. Program Pengembangan Kawasan Pelabuhan Perikanan Pantai (PPP)

e. Pemantauan, evaluasi, dan pelaporan

Pengembangan kegiatan usaha pendukung perikanan d. tangkap

c. Penelitian dan teknologi penangkapan ikan

b. Perbaikan akses dari dan menuju dermaga

Kec. Dukuhseti, Tayu, Batangan

Peningkatan kualitas dermaga dan galangan kapal

750

250

600

750

1500

1000

APBD Prov., APBD Kab.

APBD Kab.

APBN, APBD Prov., APBD Kab. APBD Prov., APBD Kab. APBD Prov., APBD Kab.

APBD Prov., APBD Kab.

APBD Kab., KPBU APBD Kab.

500 250

Pengembangan pengecekan kualitas hasil ternak Pemantauan, evaluasi, dan pelaporan Perwujudan Kawasan Peruntukan Perikanan Program Pengembangan Kawasan Pelabuhan Pendaratan Ikan (PPI)

f. g. 4. 4.1.

1.3. c a. d. b. e. 2.7. c. a. d. b. e. c. f. d.

d. b.

c. b. d. 2.6. c. a.

1.2. b. a.

f. a.

e. f. 2.5.

a. b. b. c. c. d. d. e.

Pemantauan, evaluasi, dan pelaporan Program Peningkatan Produk Pertanian/Perkebunan dan Pemasarannya Perwujudan KawasanNilai Lindung Kerja sama kemitraan pemasaran hasil Program untuk Kawasan Yang Memberikan Perlindungan Terhadap Kawasan Bawahannya APBD Prov., APBD Program Rehabilitasi Hutan Lindung pertanian/perkebunan regional, nasional, dan 250 Kab. Koordinasi penyelenggaraan reboisasi dan penghijauan APBN, APBD Prov., internasional 200 hutan APBD Kab. Reinventarisasi dan pemetaan komoditas unggulan tiap APBD Kab. 500 APBN, APBD Prov., kecamatan Analisis dan pemetaan bagian hutan yang rusak 2500 APBD Kab. Pembangunan lumbung-lumbung pertanian/perkebunan Seluruh APBD Prov., APBD 1500 kecamatan modern Kab., KPBU Pengadaan bibit tanaman/pohon sesuai karakteristik lahan 3500 APBN, APBD Prov. Pengembangan metode pemasaran komoditas unggulan Seluruh hutan APBD Prov., APBD 300 lindung di Pembinaan, pengendalian, dan pengawasan gerakan APBN, APBD pertanian/perkebunan kabupaten Kab. Prov., 500 Kabupaten Pati rehabilitasi hutan APBD Kab. Pengembangan pengecekan kualitas hasil 500 APBD Kab., KPBU Peningkatan peran masyarakat dalam pengembalian fungsi pertanian/perkebunan APBN, APBD Prov., 300 hutan lindungevaluasi, dengan dan pelaporan Pemantauan, 200 APBD Kab. APBD Kab. mekanisme insentif Penerapan Teknologi Peternakan Program Peningkatan Penelitian dan pengembangan teknologi peternakan tepat APBN, APBD Prov., Kec. Sukolilo, Pemantauan, evaluasi, dan pelaporan 200 600 APBD Kab. guna Kayen, Program Konservasi Hutan Lindung Tambakromo, APBD Prov., APBD APBN, APBD Prov., Pengadaan sarana dan prasarana peternakan mutakhir 1500 Pengembangan kelembagaan rehabilitasi hutan dan lahan Gembong, 200 Kab. APBD Kab. Tlogowungu, APBD Prov., APBD Gunungwungkal, Penyusunan pedoman standar dan prosedur rehabilitasi APBN, APBD Prov., Pengembangan teknologi biogas 950 100 Kab. Seluruh hutan Cluwak kawasan hutan lindung APBD Kab. Pemantauan, evaluasi, dan pelaporan 250 APBD Kab. lindung di Pengendalian pemanfaatan lahan pada hutan lindung Program Peningkatan Produksi Hasil Peternakan Kabupaten Pati APBN, APBD Prov., melalui penerapan 1500 APBN, APBD Prov., APBD Kab. Penelitian dan pengembangan pakan ternak unggul 300 Kec. Sukolilo, mekanisme insentif-disinsentif APBD Kab. Kayen, APBN, APBD APBD Prov., APBD Prov., Pemantauan, dan pelaporan 200 350 Penelitian danevaluasi, pengembangan pembibitan unggul Tambakromo, APBD Kab. Kab. Gembong, Program Pengendalian Kebakaran Hutan APBN, APBD Prov., Pembangunan kandang pembesaran 800 Tlogowungu, APBN, APBD Prov., APBD Kab. Koordinasi pengendalian kebakaran hutan 200 Gunungwungkal, APBD Prov., Kab., KPBU Pembangunan sarana dan prasarana kesehatan hewan APBD APBD 750 Seluruh hutan di Penyusunan norma, standar, prosedur, dan manual APBN, APBD Cluwak ternak Kab. Prov., 100 Kabupaten Pati pengendalian evaluasi, kebakaran hutan APBD Kab. Pemantauan, dan pelaporan 200 APBN, APBD Prov., Program Peningkatan Nilai Produk Peternakan dan Pemasarannya Pemetaan kawasan rawan kebakaran hutan 1500 APBD Kab. Kerja sama kemitraan pemasaran hasil peternakan APBD Prov., APBD 250 APBN, APBD regional, nasional, dan internasional Kab. Prov., Pengadaan alat pemadam kebakaran hutan 2000 APBD Kab. APBD Prov., APBD Kec. Sukolilo, 750 Pembangunan sarana pemotongan ternak mutakhir Seluruh hutan di APBN, APBD Kab. Prov., Sosialisasi pencegahan dan dampak kebakaran hutan 100 Kayen, Kabupaten Pati APBD Kab. APBN, APBD Prov., Tambakromo, Pembangunan sarana cold storage daging ternak 2500 APBN, APBDKPBU Prov., APBD Kab., Pemantauan, evaluasi, dan pelaporan 100 Gembong, APBD Kab. APBD Prov., APBD Tlogowungu, Pembangunan sarana pengolahan hasil ternak 1000 Kab. Gunungwungkal, Pengembangan metode pemasaran hasil ternak kabupaten Cluwak 200 APBD Kab.

Lokasi

750 Besaran (dalam 1500 juta 300 rupiah)

Dinas Kelautan dan Perikanan Prov., Dinas Kelautan dan Perikanan Kab., Dinas PUTR Kab.

Dinas Kelautan dan Perikanan Prov., Dinas Kelautan dan Perikanan Kab., Dinas PUTR Kab. Dinas Kelautan dan Perikanan Kab., Dinas PUTR Prov., Dinas PUTR Kab. Balitbang Prov., Balitbang Kab., Dinas Kelautan dan Perikanan Kab. Dinas Kelautan dan Perikanan Prov., Dinas Kelautan dan Perikanan Kab. Dinas Kelautan dan Perikanan Kab., Bappeda Kab.

Dinas Pertanian Kab. Dinas Pertanian Kab., Bappeda Kab.

Dinas Pertanian Kab.

BPBD Prov., BPBD Kab. Pemda Kabupaten Pati, Dinas Pertanian Kab. BPBD Prov., BPBD Kab. Dinas Pertanian Kab. BPBD Prov., BPBD Kab. Dinas Pertanian Prov., Dinas Pertanian Kab. BKSDA., Bappeda Kab. Dinas Pertanian Prov., Dinas Pertanian Kab.

Pemda Kabupaten Pati, Dinas Pertanian Kab. BKSDA Prov., Bappeda Kab. Dinas Pertanian Prov., Dinas Pertanian Bappeda Kab., Dinas Kehutanan Kab. dan Perkebunan Kab. Dinas Pertanian Dinas Pertanian Prov., Kab. BKSDA Prov. Dinas Pertanian Prov., Dinas Pertanian BKSDA Prov., Dinas Lingkungan Hidup Kab. Kab. Dinas Pertanian Kab. Dinas Lingkungan Hidup Kab., Dinas Pemberdayaan danKab. Desa Dinas PertanianMasyarakat Kab., Bappeda Kab. Balitbang Prov., Balitbang Kab., Dinas BKSDA Prov., Bappeda Kab. Pertanian Kab. Dinas Pertanian Prov., Dinas Pertanian BKSDA Prov., Bappeda Kab., Dinas PUTR Prov.,Kab., DinasDinas PUTR PUTR Kab. Kab. BKSDA Prov., Bappeda Kab., Dinas Balitbang Kab., Dinas Pertanian Kab. PUTR Kab., Dinas Lingkungan Hidup Kab. Pertanian Kab., Bappeda Kab. Dinas BKSDA Prov., Bappeda Kab., Dinas PUTR Kab., Dinas Lingkungan Hidup Balitbang Kab., Dinas Pertanian Kab. Kab. BKSDA Prov., Balitbang Prov., Balitbang Kab., Dinas Bappeda Kab. Pertanian Kab. Dinas Pertanian Kab., Dinas PUTR Kab. BPBD Prov., BPBD Kab. Dinas Pertanian Kab., Dinas PUTR Kab. BPBD Prov., BPBD Kab. Dinas Pertanian Kab, Bappeda Kab.

Kab. Dinas Pertanian Prov., Dinas Pertanian APBD Kab., KPBU Kab., Dinas PUTR Kab. APBD Prov., APBD Dinas Pertanian Prov., Dinas Pertanian Kab. Kab. Dinas Pertanian Prov., Dinas Pertanian Sumber Pendanaan Instansi Pelaksana APBD Kab., KPBU Kab. APBD Kab. Dinas Pertanian Kab., Bappeda Kab.

Kab.

e. 2.4. A. 1. 1.1. a.

No. Program Utama d. Penyediaan sarana produksi perkebunan

c. Intensifikasi perkebunan

2000

b. Ekstensifikasi di cadangan lahan perkebunan

Seluruh kecamatan

500

a. Rehabilitasi kualitas lahan perkebunan

I Tahun ke 2 3 4 5

Waktu Pelaksanaan II III Tahun ke Tahun ke 7 8 9 10 11 12 13 14 15

IV Tahun ke 17 18 19

76.

R e n c a n a Ta t a R u a n g Wi l a ya h

5.2.

5. 5.1.

b. f.

a. e.

d. 4.6.

c. c.

b. b.

d. d. e. 1.3. 4.5. a. a.

a. b. b.

1.2. d. f. a. 4.4.

c. f. e.

c. 4.3. b. a. d. c. b. e. d.

b. a.

A. d. 1. 1.1. e. a. 4.2.

b. No. c.

Peningkatan kualitas dermaga dan galangan kapal

1000

APBD Prov., APBD Kab.

Dinas Kelautan dan Perikanan Prov., Dinas Kelautan dan Perikanan Kab., Dinas PUTR Kab. APBN, APBD Prov., Dinas Kelautan dan Perikanan Kab., Besaran Perbaikan akses dari dan menuju dermaga 1500 APBD Kab. Dinas PUTR Prov., Dinas PUTR Kab. (dalam Kec. Dukuhseti, Sumber Pendanaan Instansi Pelaksana Program Utama Lokasi APBD Prov., APBD Balitbang Prov., Balitbang Kab., Dinas juta Tayu, Batangan Penelitian dan teknologi penangkapan ikan 750 Kab. Kelautan dan Perikanan Kab. rupiah) Pengembangan kegiatan usaha pendukung perikanan APBD Prov., APBD Dinas Kelautan dan Perikanan Prov., Perwujudan Kawasan Lindung 600 Dinas Kelautan dan Perikanan Kab. tangkap Kab. Program untuk Kawasan Yang Memberikan Perlindungan Terhadap Kawasan Bawahannya Program Rehabilitasi Hutan Lindung Dinas Kelautan dan Perikanan Kab., Pemantauan, evaluasi, dan pelaporan 250 APBD Kab. Koordinasi penyelenggaraan reboisasi dan penghijauan APBN, APBD Prov., Bappeda Kab. 200 BKSDA Prov., Bappeda Kab. hutan Pengembangan Kawasan Pelabuhan Perikanan Pantai (PPP) APBD Kab. Program APBN, APBD Prov., Dinas Bappeda Kab., Dinas Kehutanan Kelautan dan Perikanan Prov., Analisis dan pemetaan bagian hutan yang rusak 2500 APBD Prov., APBD APBD Kab. dan Perkebunan Kab. Peningkatan kualitas dermaga dan galangan kapal 750 Dinas Kelautan dan Perikanan Kab., Kab. Dinas PUTR Kab. Pengadaan bibit tanaman/pohon karakteristik 3500 APBN, APBD Prov. BKSDA Prov. Program Pengembangan Kawasansesuai Budidaya Tambak lahan Seluruh hutan APBN, APBD Prov., Dinas Kelautan dan Perikanan Prov., Pembangunan cold storage hasil perikanan tangkap 1250 APBD Prov., APBD Dinas Kelautan dan Perikanan Prov., lindung di Pembinaan, pengendalian, dandan pengawasan APBN, APBDKPBU Prov., Dinas BKSDAKelautan Prov., Dinas Hidup APBD Kab., dan Lingkungan Perikanan Kab. Reinventarisasi, penambahan, penataan gerakan tambak 500 500 Kab. Dinas Kelautan dan Perikanan Kab. Kabupaten Pati rehabilitasi hutan APBD Kab. Kab. Kelautan dan Perikanan Prov., Kec. Dukuhseti, Pengembangan kegiatan usaha pendukung perikanan APBD Prov., APBD Dinas Kecamatan 500 Dinas Kelautan dan Perikanan Prov., Peningkatan peran masyarakat dalam pengembalian fungsi Tayu, Margoyoso, Lingkungan Kab., Dinas tangkap danHidup Perikanan Kab. Kab. Prov., Dinas Kelautan Pembangunan sarana-prasarana pendukung perikanan APBN, APBD APBN, APBD Prov., Dinas Kelautan dan Perikanan Kab., Juwana 600 300 hutan lindung dengan Pemberdayaan Masyarakat danProv., Desa Wedarijaksa, APBD Prov., APBD Dinas Kelautan dan Perikanan tambak APBD Kab. APBD Kab. Pengembangan usaha pengolahan perikanan tangkap 600 Dinas PUTR Kab. mekanisme insentif Kab. Kelautan dan Perikanan Kab. Trangkil, Juwana, Dinas Kab., KPBU Penelitian dan pengembangan pembenihan dan APBD Prov., APBD Balitbang Prov., Balitbang Kab., Dinas APBN, APBD APBD Prov., Balitbang Prov., Balitbang Kab., Dinas Batangan, dan APBD Prov., 350 Pemantauan, dan pelaporan 200 BKSDA Prov., Bappeda Kab. Penelitian danevaluasi, teknologi penangkapan ikan 400 pembudidayaan perikanan tambak Kab. Kelautan dan Perikanan Kab. APBD Kab. Pati Kelautan dan Perikanan Kab. Kab. Dinas Kelautan dan Perikanan Kab., Program Konservasi Hutan Dinas Kelautan dan Perikanan Kab., Pemantauan, evaluasi, dan Lindung pelaporan 200 APBD Kab. Pemantauan, evaluasi, dan pelaporan 250 APBD Kab. Bappeda Kab. APBN, APBD Prov., BKSDA Prov., Bappeda Kab.Bappeda Kab., Dinas Pengembangan kelembagaan rehabilitasi hutan dan lahan 200 Program Pengembangan Kawasan Budidaya Kolam APBD Kab. PUTR Kab. Pengembangan sarana-prasarana pembenihan dan BKSDAKelautan Prov., Bappeda Kab., Dinas 500 APBD Kab. Dinas dan Perikanan Kab. Penyusunan pedoman standar dan prosedur rehabilitasi APBN, APBD Prov., budidaya kolam PUTR Kab., Dinas Lingkungan Hidup 100 Seluruh hutan kawasan hutan lindung APBD Kab. Dinas Kelautan dan Perikanan Kab., Kab. Pengelolaan limbah perikanan kolam 600 APBD Kab. lindung di Dinas Lingkungan Hidup Kab. Pengendalian pemanfaatan lahan pada hutan lindung BKSDA Prov., Bappeda Kab., Dinas Kec. Kayen dan Kabupaten Pati APBN, APBD Prov., Balitbang Kab., Dinas Kelautan dan Penelitian dan pengembangan pembenihan dan melalui penerapan PUTR Kab., Dinas Lingkungan Hidup 1500 Gabus 350 APBD Kab. APBD Kab. pembudidayaan perikanan kolam Perikanan Kab. mekanisme insentif-disinsentif Kab. Revitalisasi perikanan budidaya kolam 450 APBD Kab. Dinas Kelautan dan Perikanan Kab. APBN, APBD Prov., BKSDA Prov., Pemantauan, evaluasi, dan pelaporan 200 Dinas Kelautan dan Perikanan Kab., APBD Kab. Bappeda Kab. Pemantauan, evaluasi, dan pelaporan 200 Bappeda Kab. Program Pengendalian Kebakaran Hutan Program Pelestarian Kawasan Tambak Garam APBN, APBD Prov., Koordinasi pengendalian kebakaran hutan tambak 200 BPBD Prov., BPBD Kab. Reinventarisasi, penambahan, dan penataan APBD Kab., KPBU Dinas Kelautan dan Perikanan Kab. Kec. Dukuhseti, 200 APBD Kab. garam Seluruh hutan di Penyusunan norma, standar, prosedur, dan manual APBN, APBD Prov., Tayu, Margoyoso, 100 BPBD Prov., BPBD Kab. Peningkatan peran serta masyarakat dalam melestarikan Kabupaten Pati pengendalian kebakaran hutan APBD Kab. Wedarijaksa, 400 Dinas Kelautan dan Perikanan Kab. tambak garam dengan sistem insentif APBN, APBD Prov., Trangkil, Juwana, Pemetaan kawasan rawan kebakaran hutan 1500 BPBD Prov., BPBD Dinas Kelautan danKab. Perikanan Kab., APBD Kab. dan Batangan Pemantauan, evaluasi, dan pelaporan 200 Bappeda Kab. APBN, APBD Prov., Pengadaan alat pemadam kebakaranTambak hutan Garam 2000 BPBD Prov., BPBD Kab. Program Peningkatan Produktivitas APBD Kab. APBD Prov., APBD Dinas Kelautan dan Perikanan Prov., Seluruh hutan di 1000 APBN, APBD Prov., Pengembangan pusat pengolahan garam Sosialisasi pencegahan dan dampak kebakaran hutan 100 BPBD Kelautan Prov., BPBD Dinas danKab. Perikanan Kab. Kab. Kabupaten Pati APBD Kab. Kec. Dukuhseti, Penelitian dan pengembangan teknologi tambak garam Dinas Kelautan dan Perikanan Prov., APBN, APBD Prov., Tayu, Margoyoso, 300 APBD Kab. Pemantauan, 100 BKSDA., Bappeda Kab. Dinas Kelautan dan Perikanan Kab. tepat guna evaluasi, dan pelaporan APBD Kab. Wedarijaksa, Pembangunan sarana-prasarana pendukung kegiatan APBD Prov., APBD Dinas Kelautan dan Perikanan Prov., Trangkil, Juwana, 1000 tambak garam Dinas Kelautan dan Perikanan Kab. Kab. dan Batangan Dinas Kelautan dan Perikanan Kab., Pemantauan, evaluasi, dan pelaporan 200 APBD Kab. Bappeda Kab. Perwujudan Kawasan Peruntukan Industri Program Pengembangan Industri Mikro, Kecil, dan Menengah APBD Prov., APBD Disperindag Kab., Dinas Lingkungan Pembangunan dan pengelolaan limbah industri UMKM 1000 Kab. Hidup Kab. Pelatihan pengolahan, pemasaran, dan pengelolaan Disperindag Kab., Dinas Koperasi dan 400 APBD Kab. limbah bagi pelaku industri UMKM UMKM Kab. APBD Prov., APBD Disperindag Kab., Dinas Koperasi dan Seluruh Penguatan klusterisasi industri 600 Kab. UMKM Kab. Kecamatan di APBD Prov., APBD Disperindag Kab., Dinas Koperasi dan Kabupaten Pati Penyediaan fasilitas inkubator teknologi dan bisnis 1750 Kab., KPBU UMKM Kab. Kerja sama kemitraan pemasaran produk olahan industri Pemda Kabupaten Pati, Disperindag 350 APBD Kab. UMKM ke pasar regional, nasional, dan internasional Kab., Dinas Koperasi dan UMKM Kab. Disperindag Kab., Dinas Koperasi dan Pemantauan, evaluasi, dan pelaporan 250 APBD Kab. UMKM Kab., Bappeda Kab. Program Peningkatan Kemampuan Teknologi Industri Pengembangan pelayanan dan alih ilmu dan teknologi APBN, APBD Prov., BPPT, Balitbang Prov., Balitbang Kab., 2000 industri APBD Kab., KPBU Disperindag Kab. Kecamatan Pati, APBN, APBD Prov., BPPT, Balitbang Prov., Balitbang Kab.,

4. Perwujudan Kawasan Peruntukan Perikanan 4.1. Program Pengembangan Kawasan Pelabuhan Pendaratan Ikan (PPI)

I Tahun ke 2 3 4 5

Waktu Pelaksanaan II III Tahun ke Tahun ke 7 8 9 10 11 12 13 14 15

IV Tahun ke 17 18 19

L a p o r a n R e n c a n a W i l a ya h K a b u p a t e n Pa t i

77.

Besaran 350 (dalam juta 250 rupiah)

1750

600

b. Pengendalian kegiatan kawasan permukiman

a. Pengendalian perkembangan lahan terbangun

Seluruh Kecamatan di Kabupaten Pati

APBD Kab.

100

APBD Kab.

150

100

APBD Kab.

100

6.4. Pelestarian Lingkungan Wilayah Permukiman

APBD Kab., KPBU

100

APBD Kab., KPBU

300

e. Monitoring, evaluasi, dan pelaporan 6.3. Pengendalian Pembangunan Permukiman pada Kawasan Rawan Bencana Pengendalian pemanfaatan lahan pada kawasan rawan a. bencana Seluruh Pengembangan mitigasi struktural pada permukiman Kecamatan di b. kawasan rawan bencana Kabupaten Pati c. Monitoring, evaluasi, dan pelaporan

Bapedda Kab., Dinas Perumahan, Kawasan permukiman, dan Lingkungan Hidup Kab., Dinas PUTR Kab. Bapedda Kab., Dinas Perumahan, Kawasan permukiman, dan Lingkungan Hidup Kab., Dinas PUTR Kab.

Bapedda Kab., Dinas PUTR Kab., BPBD Kab.

Dinas PUTR Kab., BPBD Kab.

Bapedda Kab., Dinas PUTR Kab.

Dinas PUTR Kab.

BPBD Prov., BPBD Kab. Dinas PUTR Kab. BKSDA., Bappeda Kab. Dinas PUTR Kab., PDAM Kab.

Dinas PUTR Kab., PDAM Kabupaten BPBD Prov., BPBD Kab. Dinas Perumahan, Kawasan permukiman, dan Lingkungan Hidup BPBD Prov., BPBD Kab. Kab., Dinas pemberdayaan masyarakat dan desa Kab. BPBD Prov., BPBD Kab. Dinas PUTR Kab. Dinas PUTR Kab. BPBD Prov., BPBD Kab. Bapedda Kab., Dinas PUTR Kab.

BPPT, Balitbang Prov., Balitbang Kab., Disperindag Kab. BPPT, Balitbang Prov., Balitbang Kab., BKSDA Prov., Bappeda Kab. Disperindag Kab. Bappeda Kab., Dinas Kehutanan Disperindag Prov., Disperindag Kab. dan Perkebunan Kab. Dinas Pendidikan Prov., Dinas BKSDA Prov. Pendidikan Kab., Disperindag Kab. BKSDA Prov.,Kab., DinasBappeda Lingkungan Disperindag Kab.Hidup Kab. Dinas Lingkungan Hidup Kab., Dinas Disperindag Kab. Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kab. Disperindag Kab., Dinas PUTR Kab., Bappeda Kab. BKSDA Prov., Bappeda Kab. Disperindag Kab., Dinas PUTR Kab., Bappeda Kab. BKSDA Prov.,Kab., Bappeda Kab.,Kab. Dinas Disperindag Bappeda PUTR Kab. BKSDA Prov., Bappeda Kab.,Kab. Dinas Balitbang Kab., Disperindag PUTR Kab., Dinas Disperindag Kab.,Lingkungan Dinas PUTR Hidup Kab., Kab. Bappeda Kab. BKSDA Prov.,Kab., Bappeda Disperindag DinasKab., PUTRDinas Kab., PUTR Kab., Dinas Lingkungan Hidup Bappeda Kab. Kab. Disperindag Kab., Dinas PUTR Kab., BKSDA Prov., Bappeda Kab. Bappeda Kab.

Disperindag Kab., Dinas Koperasi dan UMKM Kab. Disperindag Kab., Dinas Koperasi dan UMKM Kab. Pemda Kabupaten Pati, Disperindag APBD Kab. Kab., Dinas Koperasi dan UMKM Kab. Sumber Pendanaan Instansi Pelaksana Disperindag Kab., Dinas Koperasi dan APBD Kab. UMKM Kab., Bappeda Kab.

APBD Prov., APBD Kab. APBD Prov., APBD Kab., KPBU

Perwujudan KawasanKemampuan Lindung Program Peningkatan Teknologi Industri Program untuk pelayanan Kawasan Yang Memberikan Perlindungan Terhadap Kawasan BawahannyaAPBN, APBD Prov., Pengembangan dan alih ilmu dan teknologi 2000 Program industri Rehabilitasi Hutan Lindung APBD Kab., KPBU Kecamatan Pati, Koordinasi penyelenggaraan reboisasi dan penghijauan APBN, APBD Prov., 200 Margorejo, Pengembangan riset dan teknologi industri 1250 hutan APBD Kab. Juwana, APBN, APBD APBD Prov., Pembangunan sarana pelatihan teknologi industri APBD Prov., Analisis dan pemetaan bagian hutan yang rusak 2500 Gembong, Kayen, 1000 APBD Kab. bersertifikat Kab. Margoyoso, dan APBN, APBD Prov., Pengadaan bibit tanaman/pohon sesuai karakteristik lahan Trangkil 3500 APBN, APBD Prov. Penambahan kelas kejuruan industri di SMK 600 Seluruh hutan APBD Kab. lindung di Pembinaan, pengendalian, pengawasan gerakan APBN, APBD Prov., Pemantauan, evaluasi, dan dan pelaporan 300 APBD Kab. 500 rehabilitasi hutan APBD Kab. Program Pengembangan Sentra-Sentra Industri Potensial Kabupaten Pati Peningkatan peran masyarakat dalam pengembalian fungsi Pemetaan produksi dan komoditas unggulan tiap APBN, APBD Prov., 400 APBD Kab. 300 hutan lindung dengan kecamatan APBD Kab. mekanisme insentif Seluruh APBN, APBD Prov., Penetapan dan pengembangan kluster industri 300 APBN, APBDKPBU Prov., Kecamatan di APBD Kab., Pemantauan, evaluasi, dan pelaporan 200 APBD Kab. Kabupaten Pati Penyediaan sarana dan prasarana penunjang kegiatan APBN, APBD Prov., 2000 Program Konservasi Hutan Lindung industri APBD Kab. APBN, APBD Prov., Pemantauan, evaluasi, dan pelaporan 200 APBD Kab. Pengembangan kelembagaan rehabilitasi hutan dan lahan 200 APBD Kab. Program Penataan Struktur Industri Pengkajian keterkaitan kawasan industri hulu-hilir 300 APBD Kab. Penyusunan pedoman standar dan prosedur rehabilitasi APBN, APBD Prov., 100 APBD Prov., APBD Seluruh hutan kawasan hutan lindung APBD Kab. Pengembangan dan pemantapan kluster industri 650 Seluruh Kab., KPBU lindung di Pengendalian pemanfaatan pada hutan lindung Kecamatan di Pengembangan jaringan danlahan alur produksi-distribusi APBN, APBD Prov., Kabupaten Pati APBN, APBD Prov., 2250 melalui penerapan 1500 Kabupaten Pati industri APBD Kab. APBD Kab. mekanisme insentif-disinsentif Pemantauan, evaluasi, dan pelaporan 250 APBD Kab. APBN, APBD Prov., Pemantauan, evaluasi, dan pelaporan 200 APBD Kab. Program Perwujudan Kawasan Peruntukan Permukiman Program Pengendalian Kebakaran Hutan Lingkungan Sehat Perumahan APBN, APBDKPBU Prov., Penyediaan sarana air bersih dan sanitasi dasar pada permukiman khusus 800 APBD Kab., Koordinasi pengendalian kebakaran hutan 200 APBD Kab., KPBU Seluruh hutan di Penyusunan norma, standar, prosedur,dalam dan manual APBN, APBD Prov., Peningkattan peran serta masyarakat pelestarian 100 Seluruh APBD Kab., KPBU Kabupaten Pati pengendalian kebakaran hutan APBD Kab. lingkungan perumahan Kecamatan di APBN, APBD Prov., Pemetaan kawasan rawan kebakaran hutan 1500 Kabupaten Pati APBD Kab. Penyediaan sarana persampahan 300 APBD Kab., KPBU APBN, APBDKPBU Prov., Perbaikan dan peningkatan material dasar bangunan 1000 APBD Kab., Pengadaan alat pemadam kebakaran hutan 2000 APBD Kab. Monitoring, evaluasi, dan pelaporan 50 APBD Kab., KPBU Seluruh hutan di APBN, APBD Prov., Peningkatan Sarana Prasarana dan Utilitas Umum Permukiman Sosialisasi pencegahan dan dampak kebakaran hutan 100 Kabupaten Pati APBD Kab. Penyediaan RTH 30% pada kawasan permukiman 1000 APBD Kab., KPBU APBN, APBD Prov., perkotaan Pemantauan, evaluasi, dan pelaporan 100 APBD Kab. Penyediaan dan peningkatan kualitas sistem air bersih 800 APBD Kab., KPBU Seluruh pada daerah padat penduduk Kecamatan di Penyediaan pengolahan air limbah pada daerah padat 800 APBD Kab., KPBU Kabupaten Pati penduduk

Lokasi

Seluruh Kecamatan di Kabupaten Pati

d. Penyediaan dan peningkatan TPS dan sistem persampahan

c. c. d. d. e. 6.2. e. a. f. b.

d. d. 6. 1.3. 6.1. a. a.

c. c.

b. f. c. 1.2. d. a. 5.4. a. b. b.

a. e.

e. d. 5.3.

c. d.

b. c.

a. b.

A. 5.2. 1. a. 1.1.

Kerja sama kemitraan pemasaran produk olahan industri e. UMKM ke pasar regional, nasional, dan internasional No. Program Utama f. Pemantauan, evaluasi, dan pelaporan

d. Penyediaan fasilitas inkubator teknologi dan bisnis

c. Penguatan klusterisasi industri

I Tahun ke 2 3 4 5

Waktu Pelaksanaan II III Tahun ke Tahun ke 7 8 9 10 11 12 13 14 15

IV Tahun ke 17 18 19

78.

R e n c a n a Ta t a R u a n g Wi l a ya h

Monitoring, evaluasi, dan pelaporan

500

b. Penyadiaan sarana prasarana perikanan tambak

100

500 300

500

1000

Kecamatan Gembong

100

200

Peningkatan kualitas Pangkalan Pendaratan Ikan

1.4. Kawasan Pesisir Dukuhseti

e. Monitoring, evaluasi, dan pelaporan

c. Pengembangan kawasan agroindustri d. Peningkatan sistem pemasaran hasil produksi pertanian

b. Pengembangan kawasan produksi pertanian dan kota tani

Besaran 150 (dalam juta 50 rupiah)

100

100 Dinas PUTR Kab., BPBD Kab.

Bapedda Kab., Dinas PUTR Kab.

APBD Prov., APBD Kab.

APBD Kabupaten

APBD Kabupaten APBD Kabupaten

APBD Kabupaten

APBD Kab., KPBU

Dinas Kelautan dan Perikanan Prov., Dinas Kelautan dan Perikanan Kab., Dinas PUTR Kab. Dinas Kelautan dan Perikanan Prov., Dinas Kelautan dan Perikanan Kab., Dinas PUTR Kab.

Dinas Pertanian dan Peternakan Kab. Dinas Pertanian dan Peternakan Kab. Bapedda Kab, Dinas Pertanian dan Peternakan Kab.

Dinas Pertanian dan Peternakan Kab.

BPBD Prov., BPBD Kab. Bapedda Kab., Disperkim LH Kab., Dinas PUTR Kab. BPBD Prov., BPBD Kab. Bapedda Kab., Disperkim LH Kab., Dinas PUTR Kab. BPBD Prov., BPBD Kab. Bapedda Kab., Disperkim LH Kab., Dinas PUTR Kab. BKSDA., Bappeda Kab. Bapedda Kab., Disperkim LH Kab., Dinas PUTR Kab. Bapedda Kab., Disperkim LH Kab., Dinas PUTR Kab. Bapedda Kab., Disperkim LH Kab., Dinas PUTR Kab.

Bapedda Kab., Disperkim LH Kab., BKSDA Prov., Bappeda Kab., Dinas Dinas PUTR Kab. PUTR Kab.Kab., Disperkim LH Kab., Bapedda BKSDA Prov., Bappeda Kab., Dinas Dinas PUTR Kab. PUTR Kab., Dinas Lingkungan Hidup Bapedda Kab., Disperkim LH Kab., Kab. Dinas PUTR Kab. BKSDA Prov., Kab., Bapedda Kab.,Bappeda Disperkim LH Dinas Kab., PUTR Kab., Dinas PUTR Dinas Kab. Lingkungan Hidup Kab. Bapedda Kab., Disperkim LH Kab., BKSDAPUTR Prov., Dinas Kab. Bappeda Kab., Kab. Disperkim LH Kab., Bapedda Dinas PUTR Kab. Bapedda Kab., Disperkim LH Kab., BPBD Prov., BPBD Kab. Dinas PUTR Kab. Bapedda Kab., Disperkim LH Kab., BPBD Prov., BPBD Kab. Dinas PUTR Kab.

BKSDA Prov., Bappeda Kab.

Bapedda Kab., Dinas Perumahan, Kawasan permukiman, dan Lingkungan Hidup Kab., Dinas PUTR BKSDA Prov., Bappeda Kab. Kab. Bappeda Kab., Dinas Perumahan, Kehutanan Bapedda dan Perkebunan Kab. dan Kawasan permukiman, Lingkungan Hidup Kab., Dinas PUTR BKSDA Prov. Kab. BKSDA Prov., Hidup Bapedda Kab.,Dinas DinasLingkungan Perumahan, Kab. Kawasan permukiman, dan Dinas Lingkungan Kab., Dinas Lingkungan HidupHidup Kab., Dinas PUTR Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kab. Kab.

APBD Kab. Dinas PUTR Kab., BPBD Kab. Sumber Pendanaan Instansi Pelaksana Bapedda Kab., Dinas PUTR Kab., BPBD APBD Kab. Kab.

APBD Kab.

APBD Kab., KPBU

PerwujudanLingkungan Kawasan Lindung Pelestarian Wilayah Permukiman Program untuk Kawasan Yang Memberikan Perlindungan Terhadap Kawasan Bawahannya Program Rehabilitasi Hutan Lindung Pengendalian perkembangan lahan terbangun 100 APBD Kab. Koordinasi penyelenggaraan reboisasi dan penghijauan APBN, APBD Prov., 200 hutan APBD Kab. APBN, APBD Prov., Analisis dan pemetaan bagian hutan yang rusak 2500 Seluruh APBD Kab. Kecamatan di Pengendalian kegiatan kawasan permukiman 100 APBD Kab. Pengadaan bibit tanaman/pohon sesuai karakteristik lahan Kabupaten Pati 3500 APBN, APBD Prov. Seluruh hutan lindung di Pembinaan, pengendalian, dan pengawasan gerakan APBN, APBD Prov., 500 Kabupaten Pati rehabilitasi hutan APBD Kab. Monitoring, evaluasi, dan pelaporan 50 APBD Kab. Peningkatan peran masyarakat dalam pengembalian fungsi APBN, APBD Prov., 300 hutan lindung dengan APBD Kab. mekanisme insentif Perwujudan Kawasan Strategis APBN, APBD Prov., Perwujudan Kawasan Strategis Dari Sudut Kepentingan Ekonomi Pemantauan, evaluasi, dan pelaporan 200 APBD Kab. Kawasan Perkotaan JAKATINATA Program Konservasi Hutan Lindung Pengembangan kawasan riset dan teknologi 250 APBD Kab., KPBU APBN, APBD Prov., Pengembangan kelembagaan rehabilitasi hutan dan lahan 200 APBD Kab. Penyediaan prasarana sistem jaringan air bersih 800 APBD Kab., KPBU Penyusunan pedoman standar dan prosedur rehabilitasi APBN, APBD Prov., 100 Seluruh hutan kawasan hutan lindungsistem jaringan sanitasi APBD Kab. Penyediaan prasarana 800 APBD Kab., KPBU lindung di Pengendalian pemanfaatan lahan pada hutan lindung Kecamatan Kabupaten Pati APBN, APBDKPBU Prov., APBD Kab., Penyediaan prasarana sistem jaringan persampahan 300 melalui penerapan 1500 Jakenan, Kayen, APBD Kab. mekanisme insentif-disinsentif Pati, Juwana, Penyediaan prasarana sistem jaringan drainase 400 APBD Kab., KPBU APBN, APBD Prov., Tayu Pemantauan, evaluasi, dan pelaporan 200 APBD Kab. APBD Kab., KPBU Penyediaan prasarana sistem jaringan air limbah industri 800 Program Pengendalian Kebakaran Hutan APBN, APBD Prov., Koordinasi kebakaran hutan ruang kawasan perkotaan 200 Pengawasanpengendalian dan pengendalian pemanfaatan 100 APBD Kab., KPBU APBD Kab., KPBU Seluruh hutan di Penyusunan norma, standar, prosedur, dan manual APBN, APBD Prov., 100 APBD Kab., KPBU Monitoring, evaluasi, dan pelaporan Kabupaten Pati pengendalian kebakaran hutan APBD Kab. APBN, APBD Prov., Kawasan Industri Pati-Juwana, Margorejo, dan Margoyoso-Trangkil Pemetaan kawasan rawan kebakaran hutan 1500 APBD Kab. Peningkatan kualitas indutri saat ini 1000 APBD Kab., KPBU APBN, APBD Prov., Pengadaan alat pemadam kebakaran hutan 2000 APBD Kab. Penyediaan sarana prasarana penunjang industri 1000 APBD Kab., KPBU Seluruh hutan di APBN, APBD Prov., Sosialisasi pencegahan dan dampak kebakaran hutan 100 Kecamatan Pati, Kabupaten Pati APBD Kab. Juwana, Penyediaan prasarana sistem jaringan air bersih 800 APBD Kab., KPBU APBN, APBD Prov., Pemantauan, evaluasi, dan pelaporan 100 Margorejo, APBD Kab. Penyediaan prasarana sistem jaringan air limbah industri Margoyoso, 800 APBD Kab., KPBU Trangkil Penyediaan prasarana sistem jaringan persampahan 400 APBD Kab., KPBU

1.3. Kawasan Agropolitan Gembong Pengembangan komoditas pertanian yang memiliki nilai a. ekonomi tinggi

1.2. c. a. d. b. e. c. f. d.

b. h.

a. g.

e. d. f. 1.3.

d. c.

b. c.

e. C. 1. f. 1.1. 1.2. a. a. b.

d. c.

b. b. c.

A. 6.4. 1. 1.1. a. a.

e. Monitoring, evaluasi, dan pelaporan 6.3. Pengendalian Pembangunan Permukiman pada Kawasan Rawan Bencana Pengendalian pemanfaatan lahan pada kawasan rawan a. bencana Seluruh Pengembangan mitigasi struktural pada permukiman Kecamatan di b. kawasan rawan bencana No. Program Utama LokasiPati Kabupaten c. Monitoring, evaluasi, dan pelaporan 1

I Tahun ke 2 3 4 5

Waktu Pelaksanaan II III Tahun ke Tahun ke 7 8 9 10 11 12 13 14 15

IV Tahun ke 17 18 19

L a p o r a n R e n c a n a W i l a ya h K a b u p a t e n Pa t i

79.

Pengembangan komoditas pertanian yang memiliki nilai ekonomi tinggi

Lokasi

Kecamatan Gembong 500 Besaran 300 (dalam juta 100 rupiah)

500

100 Dinas Pertanian dan Peternakan Kab.

Dinas Pertanian dan Peternakan Kab.

APBD Kabupaten Dinas Pertanian dan Peternakan Kab. APBD Kabupaten Dinas Pertanian dan Peternakan Kab. Sumber Pendanaan Instansi Pelaksana Bapedda Kab, Dinas Pertanian dan APBD Kabupaten Peternakan Kab.

APBD Kabupaten

Monitoring, evaluasi, dan pelaporan

Pengendalian perkembangan kegiatan yang mengganggu lingkungan

Identifikasi karakteristik dan kerusakan lingkungan

Pengendalian alih fungsi lahan kawasan Gunung Muria

Kawasan Gunung Muria (Kecamatan Gembong, Kecamatan Tlogowungu, Kecamatan Gunungwungkal, Kecamatan Cluwak) 50

APBD Prov., APBD Kab.

Dinas Lingkungan Hidup Dan Kehutanan Prov., Dinas Lingkungan Hidup Kab. Dinas Lingkungan Hidup Dan Kehutanan Prov., Dinas Lingkungan Hidup Kab. Dinas Lingkungan Hidup Dan Kehutanan Prov., Dinas Lingkungan Hidup Kab. Bapedda Kab., Dinas Lingkungan Hidup Dan Kehutanan Prov., Dinas Lingkungan Hidup Kab.

1.4. Kawasan Pesisir Dukuhseti A. Perwujudan Kawasan Lindung Dinas Kelautan dan Perikanan Prov., 1. Program untuk Kawasan Yang Memberikan Perlindungan Terhadap Kawasan Bawahannya APBD Prov., APBD 1.1. Program Rehabilitasi Lindung a. Peningkatan kualitas Hutan Pangkalan Pendaratan Ikan 1000 Dinas Kelautan dan Perikanan Kab., Kab. Koordinasi penyelenggaraan reboisasi dan penghijauan APBN, APBD Prov., Dinas PUTR Kab. a. 200 BKSDA Prov., Bappeda Kab. hutan APBD Kab. Dinas Kelautan dan Perikanan Prov., APBD Prov., APBD APBN, APBD Prov., Dinas Bappeda Kab., Dinas Kehutanan Kelautan dan Perikanan Kab., b. Penyadiaan sarana prasarana perikanan tambak 500 b. Analisis dan pemetaan bagian hutan yang rusak 2500 Kab. APBD Kab. dan Perkebunan Dinas PUTR Kab. Kab. Kecamatan APBD Prov., APBD Balitbang Prov., Balitbang Kab., Dinas bibit tanaman/pohon sesuaiikan karakteristik lahan 3500 APBN, APBD Prov. BKSDA Prov. c. Pengadaan Penelitian dan teknologi penangkapan 300 Seluruh hutan Dukuhseti Kab. Kelautan dan Perikanan Kab. lindung di Pembinaan,cold pengendalian, dan pengawasan gerakan APBN, APBD APBD Prov., Dinas BKSDAKelautan Prov., Dinas Hidup Pengadaan penyimpanan hasil APBD Prov., dan Lingkungan Perikanan Prov., storage sebagai 500 d. 400 Kabupaten Pati rehabilitasi hutan APBD Kab. Kab. Kelautan dan Perikanan Kab. tangkapan Kab. Dinas Peningkatan peran masyarakat dalam pengembalian fungsi Lingkungan Kab., Prov., Dinas Pelebaran dan perbaikan jalan sebagai akses kendaraan APBD Prov., APBD Dinas Kelautan danHidup Perikanan APBN, APBD Prov., e. 1000 e. angkut 300 hutan lindung dengan Pemberdayaan Masyarakat danKab. Desa Kab. Dinas Kelautan dan Perikanan APBD Kab. mekanisme insentif Kab. Kelautan dan Perikanan Kab., Dinas f. Monitoring, evaluasi, dan pelaporan 150 APBD Kab. APBN, APBD Prov., Bappeda Kab. f. Pemantauan, evaluasi, dan pelaporan 200 BKSDA Prov., Bappeda Kab. APBD Kab. 2. Perwujudan Kawasan Strategis Dari Sudut Kepentingan Sosial dan Budaya 1.2. Kawasan Program Konservasi Hutan LindungBerkebudayaan Lokal Spesifik Sukolilo 2.1. Permukiman Masyarakat APBN, APBD Prov., Dinas BKSDAPariwisata, Prov., Bappeda Kab., Dinas Penetapan delineasi kawasan permukiman kelompok Kebudayaan, 200 a. Pengembangan kelembagaan rehabilitasi hutan dan lahan 20 APBD Kab. APBD Kab. PUTR Kab.dan Olah raga masyarakat lokal spesifik Sukolilo Pemuda, BKSDAPariwisata, Prov., Bappeda Kab., Dinas Pengembangan sarana dan prasarana di kawasan Dinas Kebudayaan, Kecamatan APBN, APBD Prov., b. Penyusunan pedoman standar dan prosedur rehabilitasi 100 APBD Kab. b. permukiman kelompok masyarakat lokal spesifik Sukolilo PUTR Kab., Dinas Hidup 100 Pemuda, dan OlahLingkungan raga Seluruh hutan Sukolilo (Desa kawasan hutan lindung APBD Kab. Kab. Pariwisata, Kebudayaan, Meningkatkan kualitas sumber daya manusia kelompok Dinas lindung di Baturejo) c. 100 APBD Kab. Pengendalian pemanfaatan lahan pada hutan lindung BKSDA Prov., masyarakat yang memiliki kearifan budaya lokal Pemuda, dan Bappeda Olah ragaKab., Dinas Kabupaten Pati APBN, APBD Prov., PUTR Kab., Dinas Lingkungan Hidup c. melalui penerapan 1500 Bapedda Kab., Dinas Pariwisata, d. Monitoring, evaluasi, dan pelaporan 50 APBD Kab. mekanisme insentif-disinsentif Kab. Kebudayaan, Pemuda, dan Olah raga Perwujudan Kawasan Strategis Dari Sudut Kepentingan Fungsi dan Daya Dukung LingkunganAPBN, HidupAPBD Prov., BKSDA Prov., d. Pemantauan, evaluasi, dan pelaporan 200 APBD Kab. Bappeda Kab. Kawasan Bentang Alam Karst Sukolilo 1.3. Program Pengendalian Kebakaran Hutan Dinas Lingkungan Hidup Dan APBD Prov., APBD APBN, APBD Prov.,Kehutanan Prov., Dinas Lingkungan Pengendalian alih fungsi lahan bentang alam Karst 50 a. Koordinasi pengendalian kebakaran hutan 200 BPBD Prov., BPBD Kab. Kab. APBD Kab., KPBUHidup Kab. Seluruh hutan di Penyusunan norma, standar, prosedur, dan manual APBN, APBD Prov.,Dinas Lingkungan Hidup Dan b. 100 APBD Prov., APBD BPBD Prov., BPBD Kab. Kabupaten Pati 50 pengendalian kebakaran hutan APBD Kab. Kehutanan Prov., Dinas Lingkungan Identifikasi karakteristik dan kerusakan lingkungan Kab. APBN, APBD Prov.,Hidup Kab. Kecamatan c. Pemetaan kawasan rawan kebakaran hutan 1500 BPBD Prov., BPBD Kab. APBD Kab. Dinas Lingkungan Hidup Dan Sukolilo Pengendalian perkembangan kegiatan yang mengganggu APBD Prov., APBD APBN, APBD Prov., 50 2000 Kehutanan Prov., Dinas Lingkungan d. Pengadaan alat pemadam kebakaran hutan BPBD Prov., BPBD Kab. lingkungan Kab. APBD Kab. Hidup Kab. Seluruh hutan di APBN, APBD Prov.,Bapedda Kab., Dinas Lingkungan e. Sosialisasi pencegahan dan dampak kebakaran hutan 100 APBD Prov., APBD BPBD Prov., BPBD Kab. Kabupaten Pati 50 APBD Kab. Hidup Dan Kehutanan Prov., Dinas Monitoring, evaluasi, dan pelaporan Kab. APBN, APBD Prov.,Lingkungan Hidup Kab. f. Pemantauan, evaluasi, dan pelaporan 100 BKSDA., Bappeda Kab. APBD Kab. Kawasan Gunung Muria

c. Pengembangan kawasan agroindustri d. Peningkatan sistem pemasaran hasil produksi pertanian No. Program Utama e. Monitoring, evaluasi, dan pelaporan

b. Pengembangan kawasan produksi pertanian dan kota tani

I Tahun ke 2 3 4 5

Waktu Pelaksanaan II III Tahun ke Tahun ke 7 8 9 10 11 12 13 14 15

IV Tahun ke 17 18 19

80.

R e n c a n a Ta t a R u a n g Wi l a ya h

Pengembangan Pusat-Pusat Kegiatan Ekonomi yang Saling Terkoneksi

Pembentukan Sistem Ruang Mitigasi Bencana yang Terintegrasi dengan EWS

Pemantapan Kawasan Lindung

Strategi

Peningkatan kapasitas dan kualitas air bersih yang ada Program Pembangunan dan Pengembangan Jaringan Air Baku untuk Perkotaan Pengembangan SPAM Non-PDAM

Pengembangan IPAL Industri

Pengembangan IPAL Skala Kecamatan

Revitalisasi dan Pengembangan Pusat Kegiatan Kabupaten

Revitalisasi dan Pengembangan Kawasan Perkotaan di Sekitar Pusat Kegiatan Kabupaten Pengembangan Pusat Kegiatan Lokal (PKL) Pengembangan, Peningkatan dan Pemantapan Pusat Kegiatan Perdagangan dan Jasa Regional Pengembangan, Peningkatan dan

Pengembangan IPAL Skala Perkotaan

Pengembangan Pusat Kegiatan Wilayah (PKW)

Pengembangan dan/atau peningkatan sarana dan prasarana jalur evakuasi

Program Konservasi Kawasan Sempadan Pantai, Sungai, Waduk, dan Mata Air

Pemantapan sarana dan prasarana jalur evakuasi

Peningkatan Sarana Prasarana dan Utilitas Umum Permukiman Program Strategis Pengembangan Kawasan Perkotaan JAKATINATA

Pelestarian Lingkungan Wilayah Permukiman

Pengendalian Pembangunan Program Pelestarian Kawasan Rawan Bencana Permukiman pada Kawasan Rawan Banjir, Kekeringan, dan Tanah Longsor Bencana

Pengembangan Jalur Evakuasi Bencana

Program Strategis Pelestarian Kawasan Bentang Alam Karst Sukolilo

Program Strategis Pelestarian Kawasan Gunung Muria

Program Konservasi Kawasan Bentang Alam Karst

Program Konservasi Kawasan Resapan Air

Program Pengendalian Kebakaran Hutan

Budidaya Program Strategis Pelestarian dan Pengembangan Kawasan Permukiman Masyarakat Berkebudayaan Lokal Spesifik Sukolilo Program Optimalisasi Pengelolaan dan Pemanfaatan Kawasan Hutan Produksi Program Pelestarian Kawasan Hutan Produksi

Perwujudan Pola Ruang

Program Rehabilitasi dan Konservasi Hutan Lindung

Lindung

Rencana indikasi program yang dituangkan dalam tabel arahan pemanfaatan ruang kemudian diklasifikasikan sesuai dengan strategi yang telah ditetapkan sebelumnya sehingga dapat memudahkan proses pemilihan program prioritas.

Perwujudan Struktur Ruang Pewujudan Simpul Perwujudan Jaringan

HUBUNGAN STRATEGI DENGAN RENCANA INDIKASI PROGRAM

L a p o r a n R e n c a n a W i l a ya h K a b u p a t e n Pa t i

81.

Pengembangan Sistem Transportasi Darat

Pembentukan Sistem Ruang Mitigasi Bencana yang Terintegrasi dengan EWS

PemantapanPusat-Pusat Kawasan Lindung Pengembangan Kegiatan Ekonomi yang Saling Terkoneksi

Pengembangan Pusat-Pusat Kegiatan Ekonomi yang Saling Terkoneksi

Strategi

Pengembangan Pusat-Pusat Kegiatan Ekonomi yang Saling Terkoneksi

Kabupaten

Penyusunan rencana induk pengembangan jaringan Jalur Jalan Lingkar Juwana

Program Strategis Pelestarian Kawasan Bentang Alam Karst Sukolilo

Program Strategis Pelestarian Kawasan Gunung Muria

Program Konservasi Kawasan Bentang Alam Karst

Program Konservasi Kawasan Resapan Air

Program Pengendalian Kebakaran Hutan

Perwujudan Pola Ruang

Program Rehabilitasi dan Konservasi Hutan Lindung

Lindung

Perkotaan JAKATINATA Kawasan Perkotaan JAKATINATA

Peningkatan jalan kolektor primer, meliputi: - Ruas jalan Dukuhseti-Tayu - Ruas jalan Tayu-Margoyoso - Ruas jalan Margoyoso Juwana - Ruas jalan Gembong-Pati - Ruas Jalan Margorejo-Pati - Ruas jalan di perkotaan Pati

Pengendalian Pembangunan Program Pelestarian Kawasan Rawan Bencana Permukiman pada Kawasan Rawan Pengembangan JalurLalu Evakuasi Perwujudan Sistem LintasBencana dan Angkutan Banjir, Kekeringan, dan Tanah Longsor Jalan (LLAJ) Bencana Pengembangan transportasi massaljalur kabupaten Program Konservasi Kawasan Sempadan Pemantapan sarana dan prasarana Pelestarian Lingkungan Wilayah Pembangunan terminal tipe A evakuasi Pantai, Sungai, Waduk, dan Mata Air Permukiman Peningkatan terminal tipe C Pengembangan dan/atau peningkatan sarana Pembangunan terminal tipe C dan prasarana jalur evakuasi Pembangunan terminal barang Perwujudan Sistem dan Prasarana Jalan Pembangunan Jalan Lingkar Juwana Pembangunan Jalan Tol Demak-Tuban Pemeliharaan ruas jalan arteri Margorejo-PatiJuwana-Batangan Peningkatan jalan arteri sekunder yang menghubungkan Kecamatan Tayu dan Kecamatan Sukolilo (ruas jalan TayuMargoyoso-Trangkil-Wedarijaksa-Pati-GabusKayen-Sukolilo)

Revitalisasi dan Pengembangan Kawasan Revitalisasi dan Pengembangan Kawasan Pengembangan IPAL Industri Perkotaan di Sekitar Pusat Kegiatan Perkotaan di Sekitar Pusat Kegiatan Kabupaten Pengembangan IPAL Industri Kabupaten Pengembangan Pusat Kegiatan Lokal Peningkatan kapasitas dan kualitas air Perwujudan Struktur Ruang Peningkatan kapasitas dan kualitas air bersih Pengembangan Pusat Kegiatan Lokal (PKL) Pewujudan Simpul Jaringan (PKL) bersih yangPerwujudan ada yang ada Pengembangan, Peningkatan dan Program Pembangunan dan Pengembangan, Peningkatan dan Pemantapan Pengembangan Program Pembangunan dan Air Pengembangan Pemantapan Pusat Kegiatan Perdagangan Jaringan Baku untuk Pusat Kegiatan Perdagangan dan Jasa Regional Jaringan Air Baku untuk Perkotaan Perkotaan dan Jasa Regional Pengembangan, Peningkatan Pengembangan, Peningkatan dandan Pemantapan Pengembangan SPAM Non-PDAM Pengembangan SPAM Non-PDAM (Komunal) Pemantapan Kawasan Permukiman (Komunal) Kawasan Permukiman Pengembangan Pusat Pelayanan Kawasan Pengembangan dan Pengelolaan Jaringan Pengembangan Pusat Pelayanan Kawasan Pengembangan dan Pengelolaan Jaringan (PPK) Irigasi (PPK) Irigasi Pengembangan, Peningkatan dan infrastruktur irigasi buatan Pengembangan, Peningkatan dan Pemantapan Pembangunan Pembangunan infrastruktur irigasi buatan baru Pemantapan Pusat Kegiatan Perdagangan Pusat Kegiatan Perdagangan dan Jasa Lokal berupa embung desa desa baru berupa embung dan Jasa Lokal Pengembangan Sistem Drainase Pengembangan Sistem Drainase Perkotaan Perkotaan Pengaturan Sistem Pengelolaan Program Pusat Program Pengembangan Pengembangan Pusat Pengaturan Sistem Pengelolaan Persampahan Pelayanan Lingkungan Persampahan Regional Pelayanan Lingkungan(PPL) (PPL) Regional Pengembangan sarpras persampahan Pengembangan sarpras persampahan untuk mendukung sistem 3R untuk mendukung sistem 3R

82.

R e n c a n a Ta t a R u a n g Wi l a ya h

Pemantapan Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan (KP2B)

Peningkatan Sistem Informasi dan Telekomunikasi

Pembentukan Sistem Ruang Mitigasi Bencana yang Terintegrasi dengan EWS

Pengembangan Sistem Transportasi Darat

Pemantapan Kawasan Lindung

Strategi

Penyusunan rencana induk pengembangan jaringan Jalur Jalan Lingkar Juwana

Perwujudan Sistem Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ) Pengembangan transportasi massal kabupaten Pembangunan terminal tipe A Peningkatan terminal tipe C Pembangunan terminal tipe C Pembangunan terminal barang Perwujudan Sistem dan Prasarana Jalan Pembangunan Jalan Lingkar Juwana Pembangunan Jalan Tol Demak-Tuban Pemeliharaan ruas jalan arteri MargorejoPati-Juwana-Batangan Peningkatan jalan arteri sekunder yang menghubungkan Kecamatan Tayu dan Kecamatan Sukolilo (ruas jalan TayuPengembangan Jalur Evakuasi Bencana Margoyoso-Trangkil-Wedarijaksa-PatiGabus-Kayen-Sukolilo) Pemantapan sarana dan prasarana jalur Peningkatan jalan kolektor primer, evakuasi meliputi: Pengembangan dan/atau peningkatan sarana - Ruas jalan Dukuhseti-Tayu dan prasarana jalur evakuasi - Ruas jalan Tayu-Margoyoso - Ruas jalan Margoyoso Juwana - Ruas jalan Gembong-Pati - Ruas Jalan Margorejo-Pati - Ruas jalan di perkotaan Pati Peningkatan kualitas pelayanan telekomunikasi Pengembangan jaringan telekomunikasi Pengembangan smart regional

Perwujudan Struktur Ruang Pewujudan Simpul Perwujudan Jaringan

Program Konservasi Kawasan Sempadan Pantai, Sungai, Waduk, dan Mata Air

Program Peningkatan Daya Dukung Lahan Pertanian

Pelestarian Lingkungan Wilayah Permukiman

Pengendalian Pembangunan Program Pelestarian Kawasan Rawan Bencana Permukiman pada Kawasan Rawan Banjir, Kekeringan, dan Tanah Longsor Bencana

Program Strategis Pelestarian Kawasan Bentang Alam Karst Sukolilo

Program Strategis Pelestarian Kawasan Gunung Muria

Program Konservasi Kawasan Bentang Alam Karst

Program Konservasi Kawasan Resapan Air

Program Pengendalian Kebakaran Hutan

Perwujudan Pola Ruang

Program Rehabilitasi dan Konservasi Hutan Lindung

Lindung

L a p o r a n R e n c a n a W i l a ya h K a b u p a t e n Pa t i

83.

Pengembangan Kawasan Minapolitan di Wilayah Pesisir

Pembentukan Sistem Ruang Mitigasi Bencana yang Terintegrasi dengan EWS Pengembangan Kawasan Agropolitan

Pemantapan Kawasan Lindung

Klasterisasi Industri

Strategi

Bencana

Pembangunan dan pengembangan Pelabuhan Pendaratan Ikan di Kecamatan Batangan, Tayu, dan Dukuhseti Pengembangan Pelabuhan Perikanan Pantai (PPP) Pengembangan dan peningkatan Pelabuhan Perikanan Pantai Juwana

Program Pelestarian Kawasan Tambak Garam Program Peningkatan Produktivitas Tambak Garam Program Pengembangan Kawasan Pelabuhan Pendaratan Ikan (PPI) Program Strategis Pengembangan Kawasan Pesisir Dukuhseti Program Pengembangan Kawasan Pelabuhan Perikanan Pantai (PPP)

Program Pengembangan Kawasan Budidaya Kolam

Program Pengembangan Kawasan Budidaya Tambak

Program Pengembangan Pelabuhan Pendaratan Ikan (PPI)

Permukiman

Program Peningkatan Produksi Pelestarian Lingkungan Wilayah Hasil Perkebunan dan Peternakan Program Peningkatan Penerapan Teknologi Agro Program Peningkatan Nilai Produk Agro dan Pemasarannya

Program Konservasi Kawasan Sempadan Pantai, Sungai, Waduk, dan Mata Air

Banjir, Kekeringan, dan Tanah Longsor

Program Konservasi Kawasan Bentang Alam Karst

Sentra Industri Potensial Program Strategis Pengembangan Kawasan Industri Program Strategis Pelestarian Kawasan Gunung Muria Pati-Juwana, Margorejo, dan Margoyoso-Trangkil Program Strategis Pelestarian Kawasan Bentang Alam Karst Sukolilo Program Strategis Pengembangan Kawasan Pengendalian Pembangunan Program Pelestarian Kawasan Rawan Bencana Permukiman pada Kawasan Rawan Agropolitan Gembong

Program Konservasi Kawasan Resapan Air

Program Pengendalian Kebakaran Hutan

Budidaya Program Strategis Pelestarian dan Program Penataan Struktur Pengembangan Kawasan Industri Permukiman Masyarakat Berkebudayaan Lokal Spesifik Sukolilo Pengembangan Industri Program ProgramKecil, Optimalisasi Pengelolaan Mikro, dan Menengah dan Pemanfaatan Kawasan Hutan Produksi Peningkatan Program Kemampuan Teknologi Industri Program Pelestarian Kawasan Hutan Produksi Pengembangan SentraProgram

Perwujudan Pola Ruang

Program Rehabilitasi dan Konservasi Hutan Lindung

Lindung

Pengembangan dan/atau peningkatan sarana dan prasarana jalur evakuasi

Pemantapan sarana dan prasarana jalur evakuasi

Pengembangan Jalur Evakuasi Bencana

Pengembangan, Peningkatan, dan Pemantapan Pusat Kegiatan Pertanian

Pengembangan, Peningkatan, dan Pemantapan Pusat Kegiatan Industri Pengolahan Regional Pengembangan, Peningkatan, dan Pemantapan Pusat Industri Pengolahan Skala Besar

Perwujudan Struktur Ruang Pewujudan Simpul Perwujudan Jaringan

84.

R e n c a n a Ta t a R u a n g Wi l a ya h

Diperbolehkan

Kawasan Resapan Air

Kawasan Perlindungan Setempat Kawasan Sempadan Pantai

Kawasan Sempadan Sungai

Kawasan Sempadan Waduk

A. 2. A. 2. 1.

A. 2. 2.

A. 2. 3.

a) Kegiatan perikanan yang tidak merusak ekosistem b) Kegiatan pariwisata, khususnya yang berkaitan dengan penikmatan pemandangan alam sekitar waduk

a) Kegiatan budidaya pertanian dengan jenis tanaman yang diizinkan, namun lebih diutamakan dilakukan penanaman tumbuhan/pepohonan berakar guna mencegah terjadinya longsor b) Pemasangan papan reklame, papan penyuluhan dan peringatan, rambu-rambu pekerjaan/pengamanan, serta sarana bantu navigasi pelayaran c) Pemasangan rentang kabel listrik, kabel telepon, dan pipa air minum d) Pemancangan tiang atau pondasi prasarana jalan/jembatan umum e) Pembangunan prasarana lalu lintas air dan bangunan pengambilan dan pembuangan air

Tidak Diperbolehkan

a) Kegiatan yang bersifat menghalangi masuknya air hujan ke dalam tanah

a) Kegiatan pertanian dengan jenis tanaman tertentu b) Kegiatan lain yang tidak memanfaatkan ruang secara luas seperti pemasangan iklan, kabel, tiang listrik, beton dermaga, atau kegiatan lain yang sejenis, khususnya yang dapat menjadi pelengkap kegiatan pariwisata

a) Kegiatan masyarakat seperti olah raga, rekreasi, parkir, dan lain-lain dengan memperhatikan kelestarian kawasan sempadan sungai

a) Kegiatan pembangunan fisik atau penanaman tanaman semusim yang mempercepat proses pendangkalan b) mendirikan bangunan, permukiman, atau kegiatan lain yang dapat mengganggu kelestarian daya tampung waduk, pada kawasan sempadannya, termasuk daerah pasang surutnya

a) Mengadakan alihfungsi lahan yang menyebabkan kerusakan kualitas air sungai b) membangun bangunan di sekitar sempadan sungai yang dapat membahayakan kelestarian sempadan sungai c) Menanam tanaman selain rumput d) Mendirikan bangunan e) Mengurangi dimensi tanggul

a) Usaha-usaha yang berkaitan dengan kelautan meliputi : pelabuhan, tempat a) Alih fungsi lahan yang menyebabkan pelelangan ikan, tower penjaga keselamatan kerusakan kualitas pantai pengunjung pantai, dan/atau kegiatan lain yang membutuhkan lokasi di tepi pantai

a) Kegiatan agrowisata dengan tidak mengganggu penyerapan air hujan di kawasan resapan air

a) Melakukan berbagai usaha atau kegiatan yang mengganggu fungsi alam a) Pengalihfungsian sesuai dengan peraturan dan/atau mengubah bentang alam serta dan undang-undang yang berlaku ekosistem alam b) Merubah fungsi pokok hutan lindung

Diperbolehkan dengan Syarat

KDB yang diizinkan = 10%, KLB = 10%, dan KDH = 90%

Ketentuan Umum Intensitas Bangunan

Ketentuan Umum Peraturan Zonasi

Bebas dari aktivitas yang mengancam kelestarian ekosistem dan keanekaragaman hayati

Ketentuan Khusus

a) Prasarana sumber daya air b) Prasarana yang mendukung kegiatan pariwisata, olah raga c) Prasarana dan sarana sanitasi

a) Penyediaan jaringan jalan yang menunjang aktivitas di kawasan b) Penyediaan sistem drainase kawasan c) Penyediaan jaringan prasarana energi untuk menunjang kebutuhan listik di kawasan d) Penyediaan jaringan prasarana telekomunikasi untuk meningkatkan kemudahan aktivitas di kawasan e) Penyediaan jaringan persampahan

Kawasan Sempadan Pantai di Kabupaten Pati meliputi a) Kecamatan Dukuhseti (184 Ha) b) Kecamatan Tayu (76 Ha) c) Kecamatan Margoyoso (70 Ha) d) Kecamatan Trangkil (29 Ha) e) Kecamatan Wedarijaksa (28 Ha) f) Kecamatan Juwana (36 Ha) g) Kecamatan Batangan (96 Ha)

Kawasan Resapan Air di Lereng Gunung Muria meliputi : a) Kecamatan Gombong (342 Ha) b) Kecamatan Tlogowungu (263 Ha) c) Kecamatan Gunungwungkal (177 Ha) d) Kecamatan Cluwak (137 Ha)

Kawasan Hutan Lindung di Kabupaten Pati seluas 1.578 Ha yang meliputi Kecamatan Cluwak, Kecamatan Gembong, Kecamatan Gunungwungkal, dan Kecamatan Tlogowungu

Keterangan

Mengacu pada PP No. 37 Tahun 2010 tentang Bendungan

Kawasan Sempadan Waduk terdapat di : a. Waduk Gunung Rowo b. Waduk Gembong

Kawasan Sempadan Sungai meliputi : Sungai Bapoh, Sungai Simo, Sungai Ngeluk, Sungai Langkir, Sungai Mudal, Sungai a) Mengacu pada Peraturan Menteri Ngasinan, Sungai Kedungtelon, Pekerjaan Umum dan Perumahan Sungai Juwana, Sungai Kersulo, Rakyat No. 28/PRT/M/2015 Tentang Penetapan Garis Sempadan Sungai dan Sungai Sentul, Sungai Jering, Garis Sempadan Danau Sungai Lampean, Sungai Wuni, Sungai Sekar Gading, Sungai Tempur, Sungai Sani, Sungai Anyar, Sungai pembuang Sungai Anyar, Sungai Tayu

a) Mengacu UU No. 01 Tahun 2014 tentang Perubahan atas UU No. 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil

Bebas dari bangunan atau aktivitas Sarana dan prasarana yang mendukung pemanfaatan kawasan yang berpotensi merusak kawasan resapan air resapan air

a) Bangunan Kantor b) Kendaraan Operasional c) Peralatan kantor d) Peralatan operasional

Ketentuan Prasarana dan Sarana Minimum

Ketentuan Teknis

Ketentuan Umum Peraturan Zonasi (KUPZ) adalah ketentuan ruang yang dilengkapi dengan ketentuan persyaratan pemanfaatan ruang untuk setiap klasifikasi peruntukan/ fungsi ruang dan kawasan sekitar jaringan prasarana yang ditetapkan dalam rencana tata ruang wilayah kabupaten. KUPZ yang akan dijabarkan merupakan teks zonasi yang memuat persyaratan pemanfaatan ruang.

Ketentuan Umum Kegiatan dan Penggunaan Lahan

a) Penghijauan (reboisasi) terhadap hutan bakau di kawasan sempadan pantai yang telah rusak b) Melakukan kegiatan yang mampu melindungi atau memperkuat perlindungan kawasan sempadan pantai dari abrasi dan infiltrasi air laut ke dalam tanah

a) pertanian tanam semusim bukan monokultur dan tanaman tahunan yang disertai tindakan konservasi

a) Pelestarian keanekaragaman hayati dan ekosistemnya

Kawasan Lindung Kawasan Lindung yang Memberikan Perlindungan Kawasan di Bawahnya Kawasan Hutan Lindung

Pola Ruang Kawasan Kabupaten

A. 1. 2.

A. A. 1. A. 1. 1.

Rencana Ketentuan Umum Peraturan Zonasi (KUPZ)

L a p o r a n R e n c a n a W i l a ya h K a b u p a t e n Pa t i

85.

Kawasan Rawan Bencana Kekeringan

A. 4. 2.

a) Tanaman hijau alamiah; b) Bangunan pengumpul air dan penadah hujan (embung); dan c) Kegiatan mitigasi bencana baik struktural maupun nonstruktural.

Kawasan Rawan Bencana yang Tingkat Kerawanan Atau Dampak Paling Tinggi Kawasan Rawan Bencana Banjir a) Tanaman hijau alamiah; b) Kegiatan perhutanan, perkebunan, dan pertanian; c) Bangunan penahan banjir yang dilengkapi dengan sistem peringatan dini (early warning system ); dan d) Kegiatan mitigasi bencana baik struktural maupun nonstruktural.

A. 4. A. 4. 1.

a) Tanaman hijau alamiah; b) Kegiatan perhutanan dengan jenis tanaman tahunan yang produksinya tidak dilakukan dengan cara penebangan pohon; dan b) Kegiatan sosial masyarakat yang tidak merusak tanah dan mengganggu kelestarian mata air.

a) Pemanfaatan ruang untuk wisata alam tanpa mengubah bentang alam; a) pertanian tanam semusim bukan b) Kegiatan preservasi dan konservasi; monokultur dan tanaman tahunan yang c) Kegiatan pembinaan dan penyuluhan kepada disertai tindakan konservasi masyarakat dalam upaya pelestarian bentang alam karst; serta d) Eksplorasi skala kecil untuk kegiatan penelitian.

Kawasan Sempadan Mata Air

Kawasan Resapan Kawasan Lindung Air Geologi Kawasan Bentang Alam Karst

A. 3. 2.

1. 2. A. 3. A. 3. 1.

A. 2. 3. A. 1. A. 1. 1.

a) Kegiatan permukiman dan/atau industri yang menggunakan sistem penyediaan air minum/baku terpusat; b) Kegiatan pertanian yang menggunakan sistem pengairan irigasi teknis; c) Kegiatan perikanan budi daya yang menggunakan sistem pengairan irigasi teknis; dan d) Kegiatan penambakan garam yang mengambil air laut.

a) Kegiatan budidaya tidak terbangun; dan b) Permukiman yang telah ada dan dilengkapi dengan sistem kesiapsiagaan bencana.

a) Kegiatan penelitian dan pengembangan ilmu pengetahuan dengan syarat tidak mengubah bentang alam; b) Kegiatan persawahan, perikanan, atau kegiatan pertanian dengan jenis tanaman tertentu yang diperbolehkan; dan c) Kegiatan budidaya terbatas untuk penduduk asli.

a) Pemanfaatan ruang yang digunakan untuk pembangunan kepentingan umum dengan tetap menjaga fungsi lindung dan kewajiban a) Kegiatan agrowisata dengan tidak menyusun dokumen lingkungan; mengganggu penyerapan air hujan di b) Pemanfaatan ruang kawasan resapan air untuk kegiatan permukiman hanya diizinkan bagi penduduk asli dengan kepadatan rendah; c) Pemanfaatan ruang untuk kegiatan budi daya hanya diizinkan bagi penduduk asli dengan luasan tetap, tidak mengurangi fungsi lindung sebagai Kawasan Bentang Alam Karst; dan d) Kegiatan berburu diperbolehkan jika populasi binatang tertentu melebihi kapasitas daya dukung dan daya tampung.

Intensitas pemanfaatan ruang yang diizinkan KDB maksimal 5%, KLB maksimal 0,05, KDH minimal 95%

Intensitas pemanfaatan ruang yang diizinkan KDB maksimal 10%, KLB maksimal 0,1, dan KDH minimal 90%. KDB yang diizinkan = 10%, KLB = 10%, dan KDH = 90%

a) Kegiatan pertambangan yang merusak kesuburan tanah; b) Kegiatan perhutanan dan perkebunan yang sifatnya mengambil banyak air tanah; dan c) Bangunan yang menghalangi atau mengurangi luas resapan air

Intensitas pemanfaatan ruang yang diizinkan KDB maksimal 70%, KLB maksimal 0,7, dan KDH minimal 30%

Pembangunan kawasan terbangun baru, Intensitas pemanfaatan ruang yang khususnya permukiman (untuk kawasan diizinkan KDB maksimal 60%, KLB yang telah terbangun, secara bertahap dan maksimal 0,6, dan KDH minimal 40% terencana kegiatan permukiman dipindahkan)

a) Kegiatan eksploitasi tanaman hijau alamiah yang berpotensi merusak keseimbangan ekosistem; dan b) Kegiatan penggalian atau eksploitasi tanah lainnya yang sifatnya mengubah bentuk kawasan sempadan mata air dan/atau dapat mengakibatkan tertutupnya sumber mata air.

a) Pertambangan; dan b) Pendirian bangunan serta pengembangan baru yang a) Kegiatan yangkegiatan bersifat menghalangi berpotensi merusak bentang masuknya air hujan ke dalamalam. tanah

a) Kegiatan masyarakat seperti olah raga, b) membangun bangunan di sekitar penyuluhan dan peringatan, rambu-rambu rekreasi, parkir, dan lain-lain dengan sempadan sungai yang dapat KDB yang diizinkan = 10%, KLB = 10%, dan pekerjaan/pengamanan, serta sarana bantu memperhatikan kelestarian kawasan membahayakan kelestarian sempadan KDH = 90% navigasi pelayaran sempadan sungai sungai c) Pemasangan rentang kabel listrik, kabel c) Menanam tanaman selain rumput telepon, dan pipa air minum d) Mendirikan bangunan d) Pemancangan tiang atau pondasi prasarana Ketentuan Umum Peraturan Zonasi e) Mengurangi dimensi tanggul jalan/jembatan umum Ketentuan Umum Kegiatan dan Penggunaan Lahan Pola Ruang e) Pembangunan prasarana lalu lintas air dan Kawasan Kabupaten Ketentuan Umum bangunan pengambilan dan pembuangan air Diperbolehkan Diperbolehkan dengan Syarat Tidak Diperbolehkan Intensitas Bangunan Kawasan Sempadan a) Kegiatan pembangunan fisik atau Kawasan Lindung Waduk a) Kegiatan pertanian dengan jenis tanaman penanaman tanaman semusim yang Kawasan Lindung yang Memberikan Perlindungan Kawasan di Bawahnya tertentu a) Kegiatan perikanan yang tidak merusak mempercepat proses pendangkalan Kawasan Hutan Lindung b) Kegiatan lain yang tidak memanfaatkan a) usaha atau ekosistem b) Melakukan mendirikanberbagai bangunan, permukiman, ruang secara luas seperti pemasangan iklan, KDB yang diizinkan = 10%, KLB = 10%, dan a) keanekaragaman hayati kegiatan yang lain mengganggu fungsi alam b) Pelestarian Kegiatan pariwisata, khususnya yangdan atau kegiatan yang dapat kabel, tiang listrik, beton dermaga, atau KDH yang = 90%diizinkan = 10%, KLB = 10%, dan a) Pengalihfungsian sesuai dengan peraturan KDB ekosistemnya dan/atau mengubah bentang serta berkaitan dengan penikmatan pemandangan mengganggu kelestarian dayaalam tampung kegiatan lain yang sejenis, khususnya yang dan undang-undang yang berlaku KDH = 90% ekosistem alam alam sekitar waduk waduk, pada kawasan sempadannya, dapat menjadi pelengkap kegiatan b) Merubah fungsipasang pokok hutan lindung termasuk daerah surutnya pariwisata

Bebas bangunan potensial merusak kualitas air dan lingkungan sekitar mata air

a) Bebas bangunan potensial merusak bentang alam b) Mengacu Kepmen ESDEM No 1456 Bebas dari bangunan atau aktivitas K/20/MEM/2000 Pedoman yang berpotensitentang merusak kawasan Pengelolaan resapan air Kawasan Kars.

Mengacu pada PP No. 37 Tahun 2010 Bebas dari aktivitas yang mengancam tentang Bendungan kelestarian ekosistem dan keanekaragaman hayati

Ketentuan Khusus

Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat No. 28/PRT/M/2015 Tentang Penetapan Garis Sempadan Sungai dan Garis Sempadan Danau

a) Penyediaan prasarana dan sarana mitigasi bencana kekeringan seperti embung dan bendungan; dan b) Pengembangan sistem penyediaan air minum/baku terpusat untuk mengurangi konsumsi air tanah.

Mengacu pada UU No. 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana

a) Penyediaan prasarana dan Mengacu pada UU No. 24 Tahun 2007 sarana pemantauan bencana, tentang Penanggulangan Bencana sistem peringatan dini (early warning system), dan jalur evakuasi bencana; b) Tempat Evakuasi Sementara; c) Penyediaan prasarana dan sarana penunjang kegiatan perhutanan, perkebunan, dan pertanian pangan; serta d) Konstruksi infrastruktur air seperti bendungan, tanggul, talud, dan turap.

Prasarana dan sarana yang mendukung aspek lindung geologi

a) Disesuaikan dengan prasarana dan sarana minimal perumahan perdesaan; Sarana dan prasarana yang b) Prasaranapemanfaatan dan sarana yang mendukung kawasan menunjang resapan air kegiatan wisata alam yang tidak mengubah bentang alam; dan c) Prasarana dan sarana yang mendukung aspek lindung geologi.

a) Prasarana sumber daya air b) Bangunan Prasarana Kantor yang mendukung a) kegiatan pariwisata, olah raga b) Kendaraan Operasional Prasaranakantor dan sarana sanitasi c) Peralatan d) Peralatan operasional

Ketentuan Prasarana dan Sarana Minimum

Ketentuan Teknis

a) Prasarana sumber daya air b) Prasarana yang mendukung kegiatan pariwisata, olah raga c) Prasarana dan sarana sanitasi

Kawasan Rawan Bencana Kekeringan Tinggi yang terdapat di Kabupaten Pati seluas 113.391,54 ha dan tersebar di tujuh belas kecamatan: a) Batangan (5.703,75 ha) b) Dukuhseti (5.900,54 ha) c) Gabus (5.620,49 ha) d) Gembong (3.873,66 ha) e) Jaken (6.901,07 ha) f) Jakenan (5.435,03 ha) g) Juwana (6.235,23 ha) h) Kayen (10.332,78 ha) i) Margorejo (7.012,18 ha) j) Pati (4.533,46 ha) k) Pucakwangi (11.992,54 ha) l) Sukolilo (15.825,74 ha)

apa

Kawasan Sempadan Mata Air terdapat di enam kecamatan, yaitu Kecamatan Pucakwangi, Tambakromo, Kayen, Sukolilo, Pati, Margoyoso, dan Gunungwungkal.

Kawasan Bentang Resapan Alam Air di Karst Lereng Sukolilo yang terdapat Gunung Muria meliputi di : Kabupaten Pati seluas 6.096,31 ha a) Kecamatan Gombong (342 Ha) yang terbagi dalam tiga (263 Ha) b) Kecamatan Tlogowungu kecamatan: c) Kecamatan Gunungwungkal (177 a) Ha)Sukolilo (4.986,26 ha); b) (1.367,84 ha); dan d) Kayen Kecamatan Cluwak (137 Ha) c) Tambakromo (552,21 ha).

Sempadan Waduk Kawasan Hutan Lindung di terdapat di Pati : Kabupaten seluas 1.578 Ha a. Waduk Gunung Rowo Cluwak, yang meliputi Kecamatan b. Waduk Gembong Kecamatan Gembong, Kecamatan Gunungwungkal, dan Kecamatan Tlogowungu

Ngasinan, Sungai Kedungtelon, Sungai Juwana, Sungai Kersulo, Sungai Sentul, Sungai Jering, Sungai Lampean, Sungai Wuni, Sungai Sekar Gading, Sungai Tempur, Sungai Sani, Sungai Anyar, Sungai pembuang Sungai Anyar, Sungai Tayu Keterangan

86.

R e n c a n a Ta t a R u a n g Wi l a ya h

Kawasan Rawan Bencana Tanah Longsor

Kawasan Budi Daya Kawasan Hutan Produksi Kawasan Hutan Produksi Terbatas Diperbolehkan secara terbatas dengan kententuan apabila pemanfaatannya memerhatikan prinsip-prinsip kelestarian lingkungan serta intensitas yang cukup rendah

Kawasan Hutan Produksi Tetap

A. 4. 3.

B. B. 1. B. 1. 1.

B. 1. 2.

Diperbolehkan apabila pemanfaatanya memperhatikan prinsip-prinsip kelestarian lingkungan

a) Hutan dan tanaman hijau alamiah; b) Bangunan pemantauan bencana dan sistem peringatan dini (early warning system ); dan c) Kegiatan mitigasi bencana baik struktural maupun nonstruktural.

a) pertanian tanam semusim bukan monokultur dan tanaman tahunan yang disertai tindakan konservasi

Kawasan Resapan Air

A. 1. 2.

Diperbolehkan

a) Pengembangan kawasan hutan dilakukan dengan cara kegiatan tumpang sari atau budidaya sejenis dengan tidak mengganggu tanaman pokok b) Pengembangan dan diversifikasi penanaman jenis hutan sehingga memungkinkan untuk diambil hasil nonkayu, seperti getah dan buah dengan catatan tidak mengganggu keseimbangan

a) Penelitian dan pengembangan ilmu pengetahuan yang tidak mengubah bentang alam b) Kegiatan perhutanan dan perkebunan yang produksinya tidak dilakukan dengan cara penebangan pohon; c) pertanian yang menerapkan prinsip rekayasa lereng tanah (terasering); d) Permukiman yang telah ada dan dilengkapi dengan sistem kesiapsiagaan bencana; dan e) Kegiatan pertambangan yang dilaksanakan dengan memperhatikan topografi.

a) Kegiatan agrowisata dengan tidak mengganggu penyerapan air hujan di kawasan resapan air

a) Kegiatan permukiman dan/atau industri yang menggunakan sistem penyediaan air minum/baku terpusat; b) Kegiatan pertanian yang menggunakan sistem pengairan irigasi teknis; a) Pengalihfungsian sesuai dengan peraturan c) Kegiatan perikanan budi daya yang dan undang-undang yang berlaku menggunakan sistem pengairan irigasi teknis; dan d) Kegiatan penambakan garam yang mengambil air laut.

Diperbolehkan dengan Syarat

Tidak Diperbolehkan

KDB yang diizinkan = 10%, KLB = 10%, dan KDH = 90%

a) Kegiatan yang berdampak negatif terhadap keseimbangan dan kelestarian ekologis b) Kegiatan eksploitasi dan eksplorasi serta segala kegiatan yang tidak memiliki izin dari pihak terkait dan secara berlebihan

Intensitas pemanfaatan ruang yang diizinkan KDB maksimal 5%, KLB maksimal 0,05, KDH minimal 95%

Pembangunan kawasan terbangun baru, Intensitas pemanfaatan ruang yang khususnya permukiman (untuk kawasan diizinkan KDB maksimal 30%, KLB yang telah terbangun, secara bertahap dan maksimal 0,3, dan KDH minimal 70% terencana kegiatan permukiman dipindahkan)

a) Kegiatan yang bersifat menghalangi masuknya air hujan ke dalam tanah

Ketentuan Prasarana dan Sarana Minimum

b) Tempat Evakuasi Sementara; c) Penyediaan prasarana dan sarana penunjang kegiatan perhutanan, perkebunan, dan pertanian pangan; serta d) Konstruksi infrastruktur air seperti bendungan, tanggul, talud, dan turap. Ketentuan Teknis

Bebas dari aktivitas yang mengancam kelestarian ekosistem dan keanekaragaman hayati

Mengacu pada UU No. 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana

Ketentuan Khusus

Pembangunan sarana dan prasarana penunjang kegiatan pemanfaatan hasil hutan

a) Pemanfaatan hutan mengikuti acuan UU No.41 Tahun 1999 Tentang Kehutanan dan PP No. 24 Tahun 2010 tentang Penggunana Kawasan Hutan b) Dilakukan pengolahan hasil hutan sehingga memiliki nilai ekonomi yang lebih tinggi c) Peningkatan partisipasi masyarakat sekitar dalam menjaga kelestarian melalui pengembangan hutan kerakyatan

a) Penyediaan prasarana dan a) Bebas permukiman sarana pemantauan bencana, b) Mengacu pada UU No. 24 Tahun 2007 sistem peringatan dini (early tentang Penanggulangan Bencana warning system ), dan jalur evakuasi bencana; b) Tempat Evakuasi Sementara; c) Penyediaan prasarana dan sarana penunjang kegiatan perhutanan, perkebunan, dan pertanian pangan; serta d) Konstruksi penahan tanah seperti tanggul, talud, dan turap.

Sarana dan prasarana yang Bebas dari bangunan atau aktivitas mendukung pemanfaatan kawasan yang berpotensi merusak kawasan resapan air resapan air

a) Penyediaan prasarana dan sarana mitigasi bencana kekeringan seperti embung dan bendungan; dan a) Bangunan Kantor b) Pengembangan sistem KDB yang diizinkan = 10%, KLB = 10%, dan b) Kendaraan Operasional penyediaan air minum/baku KDH = 90% c) Peralatan kantor terpusat untuk mengurangi d) Peralatan operasional konsumsi air tanah.

Intensitas pemanfaatan ruang yang diizinkan KDB maksimal 70%, KLB maksimal 0,7, dan KDH minimal 30%

Ketentuan Umum Intensitas Bangunan

Ketentuan Umum Peraturan Zonasi

a) Kegiatan pertambangan yang merusak kesuburan tanah; b) Kegiatan perhutanan dan perkebunan a) Melakukan usaha atauair yang sifatnya berbagai mengambil banyak kegiatan yang mengganggu fungsi alam tanah; dan dan/atau mengubah bentang alam serta c) Bangunan yang menghalangi atau ekosistem alam mengurangi luas resapan air b) Merubah fungsi pokok hutan lindung

Ketentuan Umum Kegiatan dan Penggunaan Lahan

KawasanRawan Lindung Kawasan Bencana a) Tanaman hijau alamiah; Kawasan Lindung yang Memberikanb)Perlindungan Kawasanair di Bawahnya Kekeringan Bangunan pengumpul dan penadah hujan Kawasan Hutan Lindung (embung); dan c) Kegiatan mitigasi bencana baik struktural a) Pelestarian keanekaragaman hayati dan maupun nonstruktural. ekosistemnya

Pola Ruang Kawasan Kabupaten

A. 4. 2. A. 1. A. 1. 1.

system ); dan d) Kegiatan mitigasi bencana baik struktural maupun nonstruktural.

Hutan Produksi Tetap meliputi Kecamatan Sukolilo, Kayen, Tambakromo, Winong, Puncakwangi, Jaken, Margorejo, Gembong, Tlogowungu, Gunungwungkal, Tayu, Cluwak, Dukuhseti

Hutan Produksi Terbatas meliputi Kecamatan Cluwak, Gunungwungkal, Tlogowungu, Gembong, Margorejo, Sukolilo, dan Kayen

Tinggi yang terdapat di Kabupaten Pati seluas 8.482,71 ha dan tersebar di sepuluh kecamatan: a) Cluwak (1.252,71 ha) b) Dukuhseti (0,14 ha) c) Gembong (2.229,19 ha) d) Gunungwungkal (1.788,71 ha), e) Kayen (687,32 ha) f) Margoyoso (1,93 ha) g) Pucakwangi (47,68 ha) h) Sukolilo (1.092,42 ha) i) Tambakromo (1.208,98 ha)

Kawasan Rawan Bencana Kekeringan Tinggi yang terdapat di Kabupaten Pati seluas 113.391,54 ha Kawasan Hutan Lindung di dan tersebar di tujuh belas Kabupaten Pati seluas 1.578 Ha kecamatan: yang meliputi Kecamatan Cluwak, a) Batangan (5.703,75 ha) Kecamatan Gembong, Kecamatan b) Dukuhseti (5.900,54 ha) Gunungwungkal, dan Kecamatan c) Gabus (5.620,49 ha) Tlogowungu d) Gembong (3.873,66 ha) e) Jaken (6.901,07 ha) Kawasan f) JakenanResapan (5.435,03Air ha)di Lereng Gunung Muria meliputi g) Juwana (6.235,23 ha) : a) Kayen Kecamatan Gombong h) (10.332,78 ha) (342 Ha) b)Margorejo Kecamatan Tlogowungu i) (7.012,18 ha) (263 Ha) c)Pati Kecamatan (177 j) (4.533,46Gunungwungkal ha) Ha) k) Pucakwangi (11.992,54 ha) d)Sukolilo Kecamatan Cluwak (137 Ha) l) (15.825,74 ha) m) Tambakromo (7.894,79 ha) n) Tlogowungu (2.651,85 ha) o) Trangkil (692,86 ha) p) Wedarijaksa (3.691,56 ha) Kawasan Rawan Bencana Longsor

Keterangan

L a p o r a n R e n c a n a W i l a ya h K a b u p a t e n Pa t i

87.

Kawasan Perkebunan

Kawasan Peternakan

B. 2. 4.

a) Kegiatan perternakan yang bergabung dengan kegiatan pertanian, horikultura, dan perkebunan dalam satu lahan dengan catatan tidak mengganggu b) Pengelolaan peternakan memiliki prosepek pasar serta mempertimbangkan spek sosial ekonomi masyarakat c) Pelibatan masyarakat dalam pengembangan dan pengelolaan kawasan perternakan

a) Diperbolehkan pemanfaatan pembangunan dan pengembangan teknologi yang menunjang kegiatan perkebunan b) Industri kecil pengolahan hasil perkebunan dan sentra perkebunan berbasis bisnis yang ramah lingkungan c) Pengembangan jenis komoditas perkebunan yang memiliki prosepek pasar serta mempertimbangkan kesesuaian lahan, konservasi air dan tanah, serta aspek sosial ekonomi masyarakat d) Pelibatan masyarakat dalam pengembangan dan pengelolaan kawasan perkebunan

Kawasan Pertanian Hortikultura

B. 2. 2.

B. 2. 3.

Kawasan Resapan Air

A. 1. 2.

Ketentuan Teknis Ketentuan Prasarana dan Sarana Minimum

Intensitas pemanfaatan ruang yang diizinkan KDB maksimal 70%, KLB maksimal 0,7, dan KDH minimal 30%

Pembangunan sarana dan prasarana penunjang kegiatan perternakan

Pembangunan sarana dan prasarana penunjang kegiatan perkebunan seperti jaringan irigasi, bangunan penampung air (embung, waduk), bangunan penyimpanan barang, dan sebagainya.

Pembangunan sarana dan prasarana penunjang kegiatan pertanian seperti jaringan irigasi, a) Bangunan Kantor bangunan penampung air (embung, KDB yang diizinkan = 10%, KLB = 10%, dan b) Kendaraan Operasional waduk), dan sebagainya. KDH = 90% c) Peralatan kantor d) Peralatan operasional

Intensitas pemanfaatan ruang yang diizinkan KDB maksimal 20%, KLB maksimal 0,2, dan KDH minimal 80%

Ketentuan Umum Intensitas Bangunan

a) Pengalihfungsian pada Lahan Pertanian Intensitas pemanfaatan ruang yang Pangan Berkelanjutan (LP2B) diizinkan KDB maksimal 40%, KLB b) Pembangunan di atas jaringan irigasi maksimal 0,4, dan KDH minimal 60% c) Kegiatan yang berpotensi menyebabkan kerugian secara fisik maupun materil serta mampu menyebabkan pencemaran d) Pengalihfungsian dan pembangunan dari lahan perkebunan yang memiliki nilai ekonomi tinggi

a) Pengalihfungsian pada Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (LP2B) a) Pembangunan Melakukan berbagai usaha atauirigasi b) di atas jaringan kegiatan yang mengganggu c) Ada alihfungsi lahan pada fungsi sawahalam irigasi dan/atau mengubah bentang alam serta teknis karena telah ditetapkan sebagai ekosistem alam pangan abadi lahan pertanian b) Merubah fungsi pokok hutan lindung

Tidak Diperbolehkan

a) Kegiatan terbangun baik permukiman Kegiatan yang dapat mengganggu maupun fasilitas sosial ekonomi yang kegiatan utama perternakan serta menunjang kegiatan perternakan ataupun mengganggu keseimbangan alam kegiatan lainnya dengan catatan tidak mengganggu kegiatan utama perternakan b) Permukiman petani yang berada di dalam lahan perternakan

a) Kegiatan horikultura yang bergabung dengan kegiatan pertanian, perkebunan, dan perternakan dalam satu lahan dengan catatan tidak mengganggu kelangsungan setiap kegiatan di dalamnya b) Permukiman petani yang berada di dalam lahan perkebunan c) Pengembangan Kawasan Agropolitan dengan tetap memperhatikan keseimbangan alam

a) Kegiatan yang berbasis wisata alam dengan catatan tidak merusak fungsi dan keseimbangan alam b) Pengembangan Kawasan Agropolitan a) Pengalihfungsian sesuai dengan peraturan dengan tetap memperhatikan keseimbangan dan undang-undang yang berlaku alam c) Permukiman petani yang berada di dalam lahan pertanian horikultura

Diperbolehkan dengan Syarat

Ketentuan Umum Peraturan Zonasi

a) Mengacu peraturan pemerintah No. 6 tahun 2013 tentang pemberdayana ternak b) Mengacu peraturan daerah Kabupaten Pati No. 1tahun 2019 tentang penyelenggaraan perternakan dan kesehatan hewan

a) Mengacu peraturan menteri no. 50/Permentan/OT.140/8/2012 tentang pedoman pengembangan kawasan pertanian b) Mengacu pada Peraturan Bupati Pati No. 4 Tahun 2008 tentang Pengembangan Kawasan Agropolitan

a) Mengacu pada UU No. 41 Tahun 2009 tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan Bebas dari aktivitas yang mengancam b) Mengacu peraturan menteri no. kelestarian ekosistem dan tentang 50/Permentan/OT.140/8/2012 keanekaragaman hayati kawasan pedoman pengembangan pertanian c) Mengacu pada Peraturan Bupati Pati No. 4 Tahun 2008 tentang Pengembangan Kawasan Agropolitan

Ketentuan Khusus

Keterangan

Perternakan meliputi Kecamatan Pati, Juwana, Margorejo, Dukuhseti, Cluwak, Tayu, Gunungwungkal, Margoyoso, Gembong, Trangkil, Wedarijaksa, Tlogowungu, Batangan, Jakenan, Gabus, Jaken, Kayen, Sukolilo, Tambakromo, dan Puncakwangi.

Kawasan perkebunan di Kabupaten Pati terbagi dalam 13 kecamatan yaitu Kecamatan Dukuhseti, Cluwak, Tayu, Gunungwungkal, Margorejo, Jaken, Puncakwangi, Winong, Tambakromo, Kayen, Sukolilo, Tlogowungu, dan Gembong

Lahan Pertanian Pangan meliputi Kecamatan Pati, Juwana, Cluwak, Kawasan Hutan Lindung di Tayu, Margorejo, Dukuhseti, Kabupaten Pati seluas 1.578 Ha Gunungwungkal, Margoyoso, yang meliputi Kecamatan Cluwak, Tlogowungun, Gembong, Trangkil, Kecamatan Gembong, Kecamatan irigasi, pembangunan embung, dan waduk Wedarijaksa, Batangan, Jakenan, Gunungwungkal, dan Kecamatan Jaken, Winong, Gabus, Kayen, Tlogowungu Sukolilo, Tambakromo, dan Puncakwangi. Kawasan Resapan Air di Lereng Gunung Muria meliputi : a) pertanian tanam semusim bukan a) Kegiatan agrowisata dengan tidak a) Kegiatan yang bersifat menghalangi Sarana dan prasarana yang Bebas dari bangunan atau aktivitas a) Kecamatan Gombong (342 Ha) monokultur dan tanaman tahunan yang KDB yang diizinkan = 10%, KLB = 10%, dan mengganggu penyerapan air hujan di masuknya air hujan ke dalam tanah mendukung pemanfaatan kawasan yang berpotensi merusak kawasan b) Kecamatan Tlogowungu (263 Ha) disertai tindakan konservasi KDH = 90% kawasan resapan air resapan air resapan air c) Kecamatan Gunungwungkal (177 Ha) a) Diperbolehkan pemanfaatan pembangunan a) Kegiatan horikultura yang bergabung a) Pengalihfungsian pada Lahan Pertanian Intensitas pemanfaatan ruang yang Pembangunan sarana dan a) Mengacu peraturan menteri no. Kawasan pertanian horikultura d) Kecamatan Cluwak (137 Ha) dan pengembangan teknologi yang menunjang dengan kegiatan pertanian, perkebunan, dan Pangan Berkelanjutan (LP2B) diizinkan KDB maksimal 40%, KLB prasarana penunjang kegiatan 50/Permentan/OT.140/8/2012 tentang yang terdapat di Kabupaten Pati kegiatan pertanian horikultura perternakan dalam satu lahan dengan b) Pembangunan di atas jaringan irigasi maksimal 0,4, dan KDH minimal 60% pertanian horikultura seperti pedoman pengembangan kawasan meliputi Kecamatan Pati, Juwana, b) Pengupayaan sumber air bagi lahan sawah catatan tidak mengganggu kelangsungan c) Kegiatan yang berpotensi menyebabkan jaringan irigasi, bangunan pertanian Batangan, Puncakwangi, yang kekeringan melalui peningkatan saluran setiap kegiatan di dalamnya kerugian secara fisik maupun materil serta penampung air (embung, waduk), b) Mengacu pada Peraturan Bupati Pati Dukuhseti, Kayen, Sukolilo, Jaken, irigasi, pembangunan embung, dan waduk b) Permukiman petani yang berada di dalam mampu menyebabkan pencemaran bangunan penyimpanan barang, No. 4 Tahun 2008 tentang Jakenan, Tlogowungu, c) Industri kecil pengolahan hasil horikultura lahan pertanian horikultura d) Pengalihfungsian dan pembangunan dan sebagainya. Pengembangan Kawasan Agropolitan Gunungwungkal, Gembong, dan sentra horikultura berbasis bisnis yang c) Pengembangan Kawasan Agropolitan dari lahan horikultura yang memiliki nilai Tambakromo, Winong, Margoyoso, ramah lingkungan dengan tetap memperhatikan keseimbangan ekonomi tinggi Margorejo, Trangkil, Wedarijaksa, d) Pengembangan horikultura yang memiliki alam Gabus, dan Tayu. prosepek pasar serta mempertimbangkan kesesuaian lahan, konservasi air dan tanah, serta aspek sosial ekonomi masyarakat

Diperbolehkan

Ketentuan Umum Kegiatan dan Penggunaan Lahan

Lindung Kawasan Pertanian KawasanPertanian Lindung yang Memberikana)Perlindungan Kawasan di Bawahnya Kawasan Tanaman Diperbolehkan pemanfaatan pembangunan Kawasan Hutan Lindung Pangan dan pengembangan teknologi yang menunjang kegiatan pertanian a) Pengupayaan Pelestarian keanekaragaman dan b) sumber air bagihayati lahan sawah ekosistemnya yang kekeringan melalui peningkatan saluran

Pola Ruang Kawasan Kabupaten

A. 2. B. A. 2. 1. 1. B. A. 1. 1.

88.

R e n c a n a Ta t a R u a n g Wi l a ya h

Kawasan Perikanan Budidaya

Kawasan Peruntukan Industri Kawasan Industri

Kawasan Industri Kecil dan Menengah

B. 3. 2.

B. 4. B. 4. 1.

B. 4. 2.

a) Diperbolehkan melakukan pengembangan kegiatan industri yang ditunjang ketersediaan sarana dan prasarana pendukungnya b) Diperbolehkan kegiatan industri yang tidak mengakibatkan kerusakan lingkungan c) Diperbolehkan pembangunan dan pengembangan industri baru pada kawasan industr

a) Industri yang dikembangkan memiliki keterkaitan proses produksi mulai dari industri hulu dan industri hilir serta industri antara, yang dibentuk berdasarkan pertimbangan efisiensi biaya produksi, biaya keseimbangan lingkungan dan biaya aktifitas sosial b) Melibatkan penduduk sekitar dalam proses kegiatan untuk menghindari permasalahan sosial dan ekonomi dengan warga sekitar c) Pembangunan kegiatan agro industri dapat dilakukan di kawasan pusat produksi d) Diperbolehkan pembangunan dan pengembangan industri baru pada kawasan industr

a) pertanian tanam semusim bukan monokultur dan tanaman tahunan yang disertai tindakan konservasi a) Pemanfaatan ruang untuk pembudidayaan ikan air tawar dan jaring apung b) Pengembangan fasilitas penunjang kegiatan perikanan budidaya c) Pemanfaatan ruang untuk permukman di sekitar kawasan

Kawasan Resapan Air

A. 1. 2.

Diperbolehkan

Tidak Diperbolehkan

Pengembangan industri kecil dan menengah yang berpotensi mencemari lingkungan disatukan di kawasan peruntukan industri dan dilengkapi dengan dengan IPAL serta kawasan sabuk hijau

a) Diperbolehkan pembangunan perumahan baru sekitar kawasan peruntukan industri dengan syarat tidak mengganggu fungsi utama dan hanya untuk perumahan karyawan industri b) Diperbolehkan bersyarat kegiatan industri dengan memiliki sistem pengolahan limbah dan/atau limbah B3 c) Diperbolehkan bersyarat kegiatan industri pada lokasi yang berdekatan dengan memiliki pengelolaan limbah terpadu d) Diperbolehkan bersyarat pengembangan kawasan peruntukan industri pada sepanjang jalan arteri atau kolektor dengan dilengkapi jalan frontage road

tidak sesuai dengan kegiatan ini, yang tidak sejalan dengan kegiatan perikanan dapat tetap diperahankan dengan syarat tidak melakukan perluasan dan pengembangan

a) Kegiatan agrowisata dengan tidak mengganggu penyerapan air hujan di kawasan resapan air Kegiatan budidaya yang sudah ada yang

Intensitas pemanfaatan ruang yang diizinkan yaitu KDB maksimal 50%, KLB maksimal 1, dan KDH minimal 30%

KDB yang diizinkan = 10%, KLB = 10%, dan KDH = 90% Intensitas pemanfaatan ruang yang diizinkan yaitu KDB 40-50%, KLB maksimal 1, dan KDH minimal 30%

Kegiatan industri menengah dan kecil yang Intensitas pemanfaatan ruang yang menimbulkan polusi dan atau limbah diizinkan yaitu KDB maksimal 70%, KLB berbahaya dapat bercampur dengan maksimal 1,5, dan KDH minimal 30% kawasan permukiman dengan memperhatikan keserasian kawasan dan dukungan infrastruktur kawasan

a) Tidak diperbolehkan kegiatan yang memberikan dampak merusak dan menurunkan kualitas lingkungan b) Menyebabkan alih fungsi kawasan lindung

a) Kegiatan yang menganggu aktivitas perikanan budidaya b) Kegiatan yang mengakibatan pencemaran air dan kerusakan lingkungan lainnya

a) Kegiatan yang bersifat menghalangi masuknya air hujan ke dalam tanah

Ketentuan Teknis Ketentuan Prasarana dan Sarana Minimum

Bebas dari bangunan atau aktivitas yang berpotensi merusak kawasan resapan Mengacuair pada PP No. 28 Tahun 207

a) Kawasan mengacu pada Perda Provinsi Jawa Tengah No. 13 Tahun 2018 b) Pembangunan TPI mengacu pada Bebas dari aktivitas yang Perda Kabupaten Pati No.mengancam 19 Tahun 2009 kelestarian dan c) Mengacu ekosistem pada UU No. 31 Tahun 2004 keanekaragaman tentang Perikananhayati dan Permen No. 14 Tahun 2011 tentang Usaha Perikanan Tangkap

Ketentuan Khusus

Prasarana dan sarana minimum yaitu jaringan jalan, sumber dan jaringan air baku yang memadai, sarana dan prasarana pengelolaan limbah, sarana dan prasarana pengelolaan persampahan, jaringan listrik, dan sarana prasarana pendukung kegiatan industri lainnya

Prasarana dan sarana minimum yaitu jaringan jalan, sumber dan jaringan air baku yang memadai, IPAL/pengelolaan limbah terpadu, sarana dan prasarana pengelolaan persampahan, jaringan listrik, dan sarana prasarana pendukung kegiatan industri lainnya

Mengacu pada UU No. 3 Tahun 2014 tentang Perindustrian, PP No. 2 Tahun 2017 tentang Pembangunan Sarana dan Prasarana Industri, dan PP No. 142 Tahun 2015 tentang Kawasan Industri

berupa jaringan jalan, jaringan air, tentang Pembudidayaan Ikan dan dan sarana prasarana pendukung Permen Mo. 12 tahun 2007 tentan kegiatan perikanan budidaya Perizinan Usaha Pembudidayaan Ikan lainnya

Sarana dan prasarana yang mendukung pemanfaatan kawasan resapan airdan sarana minmum Prasarana

Intensitas pemanfaatan ruang yang Prasarana dan sarana minmum diizinkan yaitu KDB 40-50%, KLB maksimal berupa jaringan jalan, pelabuhan, 1, dan KDH minimal 20% TPI, dan sarana prasarana a) Bangunan Kantor pendukung kegiatan perikanan KDB yang diizinkan = 10%, KLB = 10%, dan b) Kendaraan Operasional tangkap lainnya KDH = 90% c) Peralatan kantor d) Peralatan operasional

Ketentuan Umum Intensitas Bangunan

Ketentuan Umum Peraturan Zonasi

Kegiatan perikanan tangkap selama tidak a) Tidak boleh mengakibatkan pencemaran melebihi potensi bahari dan memperhatikan lingkungan dan kerusakan lingkungan a) Melakukan kelestarian lingkungan b) Tidak bolehberbagai merusakusaha fungsiatau pariwisata kegiatan yang mengganggu fungsiyang alam pada kawasan perikanan tangkap a) Pengalihfungsian sesuai dengan peraturan dan/atau mengubah bentang alam serta juga dibebani fungsi pengembangan dan undang-undang yang berlaku ekosistem alam wisata b) Merubah fungsi pokok hutan lindung

Diperbolehkan dengan Syarat

Ketentuan Umum Kegiatan dan Penggunaan Lahan

Lindung Kawasan Perikanan KawasanPerikanan Lindung yang Memberikana)Perlindungan Kawasan di Bawahnya Kawasan Tangkap Adanya bangunan prasarana wilayah dan Kawasan Hutan Lindung bangunan yang bersifat mendukung kegiatan perikanan a) keanekaragaman hayati dan b) Pelestarian Pengembangan sarana dan prasarana ekosistemnya perikanan tangkap

Pola Ruang Kawasan Kabupaten

A. 3. B. A. 3. 1. 1. B. A. 1. 1.

Industri agro dan pertambangan berlokasi di : a) Kecamatan Tayu b) Kecamatan Trangkil c) Kecamatan Margoyoso d) Kecamatan Tambakromo e) Kecamatan Kayen f) Kecamatan Sukolilo

Industri manufaktur dan perikanan berlokasi di : a) Kecamatan Batangan b) Kecamatan Juwana

Industri manufaktur berlokasi di : a) Kecamatan Margorejo b) Kecamatan Pati

Margoyoso, Kecamatan Trangkil, Kecamatan Wedarijaksa, Kecamatan Juwana, Kecamatan Batangan, Kecamatan Sukolilo, Kecamatan Kayen, Kecamatan Gabus, Kecamatan Margorejo, dan Kecamatan Pati

a) Kawasan penangkapan ikan skala kecil dengan area tangkapan Kawasan Hutan Lindung di antara 0-3 mil dari pantai; Kabupaten Pati seluas 1.578 Ha b) Kawasan penangkapan ikan yang meliputi Kecamatan Cluwak, skala menengah dengan area Kecamatan Gembong, Kecamatan tangkapan antara 3-6 mil dari garis Gunungwungkal, dan Kecamatan pantai; dan Tlogowungu c) Kawasan penangkapan ikan skala besar/industri dengan area tangkapan lebih dari garis Kawasan Resapan Air6dimil Lereng pantai. Gunung Muria meliputi : a) Kecamatan Gombong (342 Ha) b) Kecamatan Tlogowungu (263 Ha) c) Kecamatan Gunungwungkal (177 Kawasan perikanan budidaya yang Ha) berada di Kecamatan Dukuhseti, d) Kecamatan Cluwak (137 Ha) Kecamatan Tayu, Kecamatan

Keterangan

L a p o r a n R e n c a n a W i l a ya h K a b u p a t e n Pa t i

89.

C. 1. 2.

C. C. 1. C. 1. 1.

B. 5. 2.

A. 1. 2.

A. B. 5. A. B. 1. 5. 1. A. 1. 1.

Kawasan Sekitar Jalan Kolektor Primer

Pembangunan ruas jalan yang menghubungkan kota jenjang kedua dengan kota jenjang kedua lainnya atau ruas yang menghubungkan kota jenjang kedua dengan kota jenjang ketiga yang ada di bawah pengaruhnya.

Kawasan Sekitar Jaringan Prasarana Jaringan Prasarana Transportasi Kawasan Sekitar Jalan Arteri Pembangunan jaringan jalan yang Primer menghubungkan antar Pusat Kegiatan Nasional, atau antara Pusat Kegiatan Nasional dengan Pusat Kegiatan Wilayah (serta menghubungkan Pusat Kegiatan Nasional dengan kota lain di negara tetangga yang berbatasan langsung).

Dilarang kegiatan seperti berikut : a) Pemanfaatan tanah sawah beririgasi a) Melakukan berbagai usaha atau teknis; kegiatan yang mengganggu alam b) Penggunaan tanah sawahfungsi beririgasi dan/atau bentang alam serta setengah mengubah teknis, ekosistem alam penggunaannya lebih dari tetapi intensitas b) Merubah fungsi pokok hutan lindung satu kali dalam

Tidak Diperbolehkan

a) Jalan kolektor primer didesain berdasarkan kecepatan rencana paling rendah 40 (empat puluh) kilometer per jam dengan lebar badan jalan paling sedikit 9 (sembilan) meter. b) Jalan kolektor primer mempunyai kapasitas yang lebih besar dari volume lalu lintas rata-rata.

a) Dilarang melakukan alih fungsi lahan yang berfungsi lindung di sepanjang sisi jalan b) Dilarang membuat jalan masuk atau keluar, serta interchange jalan bebas hambatan, kecuali dengan izin Pemerintah; c) Dilarang seluruh pemanfaatan pada

a) Dilarang melakukan alih fungsi lahan yang berfungsi lindung di sepanjang sisi jalan a) Kelancaran b) Dilarang membuat jalan masuk atau kelancaran lalu lintas ini ditunjang dengan keluar, serta interchange jalan bebas terbatasnya persimpangan sebidang hambatan, kecuali dengan izin maupun tidak sebidang Pemerintah; pada ruas jalan, serta hambatan yang c) Dilarang seluruh pemanfaatan pada disebabkan penggunaan ruang manfaat jalan kecuali untuk ruang di sekitarnya untuk kegiatan pergerakan orang atau barang dan fungsional tertentu. (minimal kecepatan 60 kendaraan; km/jam, lebar daerah manfaat jalan minimal d) Dilarang melakukan kegiatan 11 m) pemanfaatan budidaya sampai batas b) Keselamatan ruang Penataan lahan secara teknis terkait dengan pengawasan jalan lebar bahu jalan, lebar bahu median, jarak simpang, tempat istirahat, frontage road (jalur lambat), dan lain-lain. c) Kenyamanan berkaitan dengan penataan lingkungan jalan secara teknis, baik dalam penerapan geometrik jalan, penerapan bentuk arsitektur bangunan dan lansekap, serta berkaitan dengan lingkungan hidup alami dan kegiatan sosial ekonomi.

Kawasan di sekitar jalan arteri primer harus meliputi beberapa kriteria berikut :

Pengembangan permukiman pada tempattempat yang menjadi pusat pelayanan penduduk sekitarnya, dialokasikan di sekeliling kota yang bersangkutan atau a) Pengalihfungsian sesuai dengan peraturan merupakan perluasan areal permukiman dan undang-undang yang berlaku yang telah ada

Diperbolehkan dengan Syarat

Intensitas pemanfaatan ruang yang diizinkan: KDB maksimum 60%; KLB maksimum 2,4; KDH minimal 30%

Intensitas pemanfaatan ruang yang diizinkan: KDB maksimum 60%; KLB maksimum 2,4; KDH minimum 20%

Ketentuan Umum Intensitas Bangunan

Ketentuan Umum Peraturan Zonasi Ketentuan Teknis Ketentuan Prasarana dan Sarana Minimum Ketentuan Khusus

a) Harus mempunyai perlengkapan jalan yang cukup seperti rambu, marka, lampu pengatur lalu lintas, dan lampu penerangan jalan b) Penyediaan tempat pemberhatian angkutan yang sesuai dengan tipe penggunaan lahan dan pengguna jalan

a) Harus mempunyai perlengkapan jalan yang cukup seperti rambu, marka, lampu pengatur lalu lintas, lampu penerangan jalan, dan lainlain; b) Jalur khusus seharusnya disediakan, yang dapat digunakan untuk sepeda dan kendaraan lambat lainnya; c) Jalan arteri primer mempunyai 4 lajur atau lebih dan seharusnya dilengkapi dengan median (sesuai dengan ketentuan geometrik); d) Apabila persyaratan jarak akses jalan dan atau akses lahan tidak dapat dipenuhi, maka pada jalan arteri primer harus disediakan jalur lambat (frontage road) dan juga jalur khusus untuk kendaraan tidak bermotor (sepeda, becak, dll).

Mengacu pada : a) UU No.38 Tahun 2004 tentang Jalan dan PP No.34 Tahun 2006 tentang Jalan b) Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 20/PRT/M/2010 tentang Pedoman Pemanfaatan dan Penggunaan Bagian-Bagian Jalan c) RTRW Kabupaten Pati Tahun 2010 -

Kawasan permukiman perkotaan Mengacu pada : setidaknya terdiri dari jenis SNI 03-1733-2004 tentang Tata cara pelayanan : perencanaan lingkungan perumahan a) Bangunan Kantor Bebas dari aktivitas yang mengancam a) Perumahan di perkotaan KDB yang diizinkan = 10%, KLB = 10%, dan b) Kendaraan Operasional kelestarian ekosistem b) Air minum RTRW Kabupaten Pati dan Tahun 2010 - 2030 KDH = 90% c) Peralatan kantor keanekaragaman hayati c) Drainase d) Peralatan operasional d) Prasarana jalan lingkungan B. 5. Kawasan Permukiman satu tahun e) Persampahan B. 5. 1. Kawasan Permukiman Perkotaan Diperuntukkan untuk pengembangan bagi Pengembangan permukiman pada tempatDilarang kegiatan seperti berikut : Intensitas pemanfaatan ruang yang Kawasan permukiman perkotaan Mengacu pada : Kawasan permukiman di wilayah Kawasan Resapan Air f)tentang Air limbah tempat tinggal atau hunian serta fungsi tempat yang menjadi pusat pelayanan a) Pemanfaatan tanah sawah beririgasi diizinkan: KDB maksimum 60%; KLB setidaknya terdiri dari jenis SNI 03-1733-2004 Tata cara perkotaan Kabupaten Pati pendukung permukiman di kawasan perkotaan penduduk sekitarnya, dialokasikan di pelayanan : perencanaan lingkungan perumahan teknis; maksimum 2,4; KDH minimum 20% g) Energi dengan kepadatan sedang hingga tinggi yang sekeliling kota yang bersangkutan atau a) Perumahan di perkotaan b) Penggunaan tanah sawah beririgasi h) Pati Komunikasi dan informasi b) Air minum RTRW Kabupaten Tahun 2010 - 2030 didominasi oleh kegiatan utama non pertanian merupakan perluasan areal permukiman setengah teknis, a) pertanian tanam semusim bukan tetapi a) intensitas penggunaannya lebih dari menghalangi c) Drainase telah ada i) Ruangdan Terbuka Hijau yang (RTH) a) Kegiatan yang agrowisata dengan tidak Kegiatan yang bersifat Sarana prasarana Bebas dari bangunan atau aktivitas satu kali dalam Prasarana jalan lingkungan monokultur dan tanaman tahunan yang KDB yang d)diizinkan = 10%, KLB = 10%, dan mengganggu penyerapan air hujan di masuknya air hujan ke dalam tanah mendukung pemanfaatan kawasan yang berpotensi merusak kawasan e) Persampahan satu tahun disertai tindakan konservasi KDH = 90% Kawasan Permukiman Perdesaan Diperuntukkan untuk pengembangan bagi Pada kawasan permukiman perdesaan Dilarang kegiatan seperti berikut : Intensitasf) Air pemanfaatan ruang yang Kawasanair permukiman perkotaan Mengacuair pada : limbah kawasan resapan air resapan resapan Energi tempat tinggal atau hunian serta fungsi diperbolehkan kegiatan pembangunan dan a) kawasan permukiman perdesaan diizinkan:g)KDB maksimum 60%; KLB setidaknya terdiri dari dimensi : RTRW Kabupaten Pati Tahun 2010 - 2030 h) Komunikasi dan informasi pendukung permukiman di kawasan perkotaan peningkatan kualitas infrastruktur yang dipisahkan dengan tempat usaha maksimum 2,4;Terbuka KDH minimum i) Ruang Hijau (RTH) 20% dengan kepadatan rendah hingga sedang yang dapat meningkatkan kualitas permukimanDilarang pertanian dan atau peternakan sehingga a) Pelayanan dasar meliputi B. 5. 2. Kawasan Permukiman Perdesaan Diperuntukkan untuk pengembangan bagi Pada kawasan permukiman perdesaan kegiatan seperti berikut : Intensitas pemanfaatan ruang yang Kawasan permukiman perkotaan Mengacu pada : Kawasan permukiman di wilayah tempat pertanian tinggal atau hunian serta fungsi diperbolehkan kegiatan pembangunan dan a) kawasan permukiman perdesaan diizinkan: KDB maksimum setidaknya terdiri dari dimensi : RTRW Kabupaten Pati Tahun 2010 - 2030 perdesaan Kabupaten Pati didominasi oleh kegiatan utama perdesaan serta mendukung pengembangan lokasi pengembangannya dilakukan pada 60%; KLB pelayanan pendidikan dan pendukung permukiman di kawasan perkotaan peningkatan kualitas infrastruktur yang dipisahkan dengan tempat usaha maksimum 2,4; KDH minimum 20% ekonomi kawasan, khususnya yang berkaitan kampung-kampung yang tidak jauh pendidikan kesehatan dengan kepadatan rendah hingga sedang yang dapat meningkatkan kualitas permukiman a) Pelayanan dasar meliputi pertanian dan atau peternakan sehingga didominasi oleh kegiatan utamadengan pertanian kegiatan perdesaan serta mendukung pengembangandan pelayanan pendidikan dan lokasi pengembangannya dilakukan pada pertanian, peternakan, dengan kawasan pertanian dan atau b) Kondisi infrastruktur meliputi ekonomi kawasan, khususnya yang berkaitan kampung-kampung yang tidak jauh pendidikan kesehatan perikanan dengan kegiatan pertanian, peternakan, dan denganpeternakan infrastruktur ekonomi, infrastruktur b) Kondisi infrastruktur meliputi kawasan pertanian dan atau perikanan infrastruktur ekonomi, infrastruktur peternakan b) alih fungsi lahan pertanian sawah. energi, dan infastruktur air bersih & energi, dan infastruktur air bersih & b) alih fungsi lahan pertanian sawah. sanitasi sanitasi c) Aksesibilitas / transportasi c) Aksesibilitas / transportasi meliputi sarana transportasi dan meliputi sarana transportasi dan aksesibilitas transportasi d) Pelayanan publik meliputi aksesibilitas transportasi kesehatan masyarakat dan d) Pelayanan publik meliputi olahraga e) Penyelenggaraan pemerintahan kesehatan masyarakat dan meliputi kemandirian dan kualitas olahraga SDM e) Penyelenggaraan pemerintahan meliputi kemandirian dan kualitas SDM

Diperbolehkan

Ketentuan Umum Kegiatan dan Penggunaan Lahan

Kawasan KawasanLindung Permukiman Kawasan Lindung yangPerkotaan MemberikanDiperuntukkan Perlindungan untuk Kawasan di Bawahnya Kawasan Permukiman pengembangan bagi Kawasan Hutan Lindung tempat tinggal atau hunian serta fungsi pendukung permukiman di kawasan perkotaan a) Pelestarian keanekaragaman hayati dan dengan kepadatan sedang hingga tinggi yang ekosistemnya didominasi oleh kegiatan utama non pertanian

Pola Ruang Kawasan Kabupaten

Ruas jalan yang mengubungkan Cluwak, Tayu, Margoyoso, Trangkil, Wedarijaksa, Pati, Gabus, Sukolilo, Pucakwangi, Dukuhseti

a) Jaringan Jalan Arteri Primer yang telah berkembang di wilayah Kabupaten Pati yaitu jalur Pantura yang menghubungkan Kota Pati dengan kota-kota besar lainnya seperti Semarang, Jakarta, dan Surabaya. b) Jaringan jalan arteri tesebut melalui wilayah Kabupaten Pati terutama wilayah Kecamatan Margorejo, Pati, Juwana, dan Batangan.

d) Kecamatan Cluwak (137 Ha)

Kawasan Resapan Air di Lereng Gunung Muria meliputi : a) Kecamatan Gombong (342 Ha) b) Kecamatan Tlogowungu (263 Ha) Kawasan permukiman di wilayah c) Kecamatan Gunungwungkal (177 perdesaan Kabupaten Pati Ha)

Kawasan permukiman di wilayah perkotaan Kabupaten Pati Kawasan Hutan Lindung di Kabupaten Pati seluas 1.578 Ha yang meliputi Kecamatan Cluwak, Kecamatan Gembong, Kecamatan Gunungwungkal, dan Kecamatan Tlogowungu

Keterangan

90.

R e n c a n a Ta t a R u a n g Wi l a ya h

Jaringan Prasarana Sumber Daya Air Kawasan Sekitar Prasarana Pemanfaatan ruang yang memungkinkan Sumber Daya Air masyarakat untuk dapat mengakses berbagai jenis sumber air, yang meliputi air hujan, air tanah, dan air permukaan

Jaringan Prasarana Energi Kawasan Sekitar Prasarana Energi a) Pengembangan jaringan dan instalasi energi kelistrikan b) Pengembangan jaringan dan instalasi BBM c) RTH berupa taman d) Pertanian tanaman pangan

Jaringan Prasarana Telekomunikasi Kawasan Sekitar Prasarana pengembangan jaringan telekomunikasi Telekomunikasi diarahkan pada pusat-pusat kegiatan seperti pemerintahan, perdagangan dan jasa, pariwisata, industri dan permukiman.

C. 2. C. 2. 1.

C. 3. C. 3. 1.

C. 4. C. 4. 1.

a) pertanian tanam semusim bukan monokultur dan tanaman tahunan yang disertai tindakan konservasi

Kawasan Resapan Air

A. 1. 2.

Diperbolehkan

KawasanSekitar Lindung Kawasan Jalan Kolektor Pembangunan ruas jalan yang Kawasan Lindung yang Memberikanmenghubungkan Perlindungan Kawasan di Bawahnya Primer kota jenjang kedua dengan Kawasan Hutan Lindung kota jenjang kedua lainnya atau ruas yang menghubungkan kota jenjang kedua dengan a) Pelestarian kota jenjang keanekaragaman hayati dan ekosistemnya ketiga yang ada di bawah pengaruhnya.

Pola Ruang Kawasan Kabupaten

A. 1. 2. C. A. 1. A. 1. 1.

KDB yang diizinkan = 10%, KLB = 10%, dan KDH = 90%

Intensitas pemanfaatan ruang yang diizinkan: KDB maksimum 60%; KLB maksimum 2,4; KDH minimal 30%

Ketentuan Umum Intensitas Bangunan

Dilarang kegiatan sebagai berikut : a) Kegiatan budidaya yang dapat mengganggu fungsi dan pelayanan energi listrik b) Fasilitas umum, komersial, dan perumahan dengan jarak kurang dari 500 m dari pelayanan energi listrik

a) Intensitas pemanfaatan ruang yang diizinkan : KDB = 20 - 40%; KLB kurang dari 0,4; KDH lebih dari 60% b) Bebas interferensi

a) Intensitas pemanfaatan ruang yang diizinkan : KDB = 20 - 60%; KLB kurang dari 0,6; KDH lebih dari 40% b) Intensitas pemanfaatan ruang lain berupa penentuan KDB, KLB, dan KDH yang menyesuaikan dengan jenis peruntukan yang memenuhi ketentuan energi dan kelistrikan

a) Dilarang mendirikan bangunan pada Intensitas pemanfaatan ruang yang kawasan sempadan sungai. diizinkan: KDB = 10%; KLB kurang dari 0,1; b) Dilarang melakukan kegiatan yang KDH lebih dari 90% secara sengaja dan jelas menghambat arah dan intensitas aliran air sama sekali tidak diperbolehkan. c) Diperbolehkan bagi kegiatan pertanian dengan jenis tanaman yang diijinkankan pada kawasan sempadan sungai; d) Diperbolehkan bagi kegiatan yang tidak memanfaatkan lahan secara luas; e) Diperbolehkan melakukan kegiatan yang dapat memperkuat fungsi perlindungan kawasan sempadan sungai dan tidak mengubah fungsi kegiatannya di masa mendatang.

ruang manfaat jalan kecuali untuk pergerakan orang atau barang dan kendaraan; d) Dilarang melakukan kegiatan pemanfaatan budidaya batas a) Kegiatan yang bersifatsampai menghalangi ruang pengawasan masuknya air hujanjalan ke dalam tanah

a) Dilarang melakukan alih fungsi lahan yang berfungsi lindung di sepanjang sisi jalan a) Dilarang Melakukan berbagaijalan usaha atauatau b) membuat masuk kegiatan yang mengganggu fungsi alam keluar, serta interchange jalan bebas dan/atau mengubah bentang hambatan, kecuali dengan izinalam serta ekosistem alam Pemerintah; b) Dilarang Merubah seluruh fungsi pokok hutan lindung c) pemanfaatan pada

Tidak Diperbolehkan

Ketentuan Umum Peraturan Zonasi

Kriteria lokasi sentral telepon Kegiatan yang dapat mengganggu fungsi mempertimbangkan faktor-faktor dan pelayanan jaringan telekomunikasi berikut : a) Lokasi sentral harus di tengah-tengah dari daerah yang mempunyai kepadatan permintaan yang tinggi dan merata dalam suatu daerah pelayanan sentral b) Lokasi sentral terletak pada suatu jalan besar (utama) yang jauh dari rel KA, saluran listrik tegangan tingi dan sungai besar

Pengembangan jaringan listrik disesuaikan dengan kriteria jalan: a) Jaringan listrik tegangan menengah akan ditempatkan pada jalan-jalan utama, b) Jaringan listrik tegangan rendah (jaringan distribusi) akan dikembangkan di setiap ruas jalan. c) Pengembangan dititikberatkan pada peningkatan daya terpasang dengan meningkatkan kapasitas gardu yang ada.

Pada kawasan sekitar prasarana sumber daya air diperbolehkan kegiatan : a) Pemanfaatan ruang pada kawasan di sekitar wilayah sungai dengan tetap menjaga kelestarian lingkungan dan fungsi lindung kawasan b) Pendirian bangunan untuk mendukung sarana pengelolaan sumber daya air

a) Jalan kolektor primer didesain berdasarkan kecepatan rencana paling rendah 40 (empat puluh) kilometer per jam dengan lebar badan jalan paling sedikit 9 (sembilan) meter. a) Pengalihfungsian sesuai dengan peraturan b) Jalan kolektor primer mempunyai dan undang-undang yang berlaku kapasitas yang lebih besar dari volume lalu lintas rata-rata. c) Jalan kolektor primer yang memasuki kawasan perkotaan dan/atau kawasan pengembangan perkotaan tidak boleh terputus. a) Kegiatan agrowisata dengan tidak mengganggu penyerapan air hujan di kawasan resapan air

simpang, tempat istirahat, frontage road (jalur lambat), dan lain-lain. c) Kenyamanan berkaitan dengan penataan lingkungan jalan secara teknis, baik dalam penerapan geometrik jalan, penerapan bentuk arsitektur bangunan dan lansekap, serta berkaitan Ketentuan Umum Kegiatan danalami Penggunaan Lahan dengan lingkungan hidup dan kegiatan sosial ekonomi. Diperbolehkan dengan Syarat Mengacu pada : a) UU No.38 Tahun 2004 tentang Jalan dan PP No.34 Tahun 2006 tentang Jalan b) Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Bebas aktivitas yang mengancam Nomordari 20/PRT/M/2010 tentang kelestarian ekosistem dan Pedoman Pemanfaatan dan keanekaragaman hayati Penggunaan Bagian-Bagian Jalan c) RTRW Kabupaten Pati Tahun 2010 2030

Ketentuan Khusus

a) Pembangunan sistem jaringan kabel b) Pembangunan sistem jaringan nirkabel c) Pembangunan menara telekomunikasi bersama

Pengembangan sistem jaringan listrik di Kabupaten Pati dilakukan melalui pengembangan jaringan : a) Saluran Udara Tegangan Ekstra Tinggi (SUTET); b) Saluran Udara Tegangan Tinggi (SUTT); c) Saluran Udara Tegangan Menengah (SUTM); dan d) Saluran Udara Tegangan Rendah (SUTR)

a) Pengembangan sistem prasarana air baku dan irigasi b) Penyediaan prasarana air bersih dan penggunaan air tanah c) Pengendalian rob dan banjir

Kawasan Resapan Air di Lereng Gunung Muria meliputi : a) Kecamatan Gombong (342 Ha) b) Kecamatan Tlogowungu (263 Ha) c) Kecamatan Gunungwungkal (177 Ha) Di Kabupaten Pati terdapat d) Kecamatan Cluwak (137 Ha) beberapa sungai cukup besar yang bermuara ke Laut Jawa. Diantara beberapa sungai tersebut yang memiliki peranan penting antara lain Sungai Tayu dan Sungai Juwana.

Ruas jalan yang mengubungkan Cluwak, Tayu, Margoyoso, Trangkil, Wedarijaksa, Pati, Gabus, Sukolilo, Kawasan Hutan Lindung di Pucakwangi, Dukuhseti Kabupaten Pati seluas 1.578 Ha yang meliputi Kecamatan Cluwak, Kecamatan Gembong, Kecamatan Gunungwungkal, dan Kecamatan Tlogowungu

Keterangan

Mengacu pada : a) Permen Kominfo 01/PER/M/01/2010 tentang Penyelenggaraan Jaringan Telekomunikasi b) RTRW Kabupaten Pati Tahun 2010 2030

Untuk jaringan telepon, instalasi rumah kabel, ‘distribution point’, kabel primer dan kabel sekunder akan ditempatkan pada jalan-jalan utama. Pengembangan jaringan telepon diutamakan pada permukiman kapling menengah sampai kapling besar.

a) Mengacu UU No. 30 Tahun 2009 Diberlakukan di seluruh wilayah tentang Ketenagalistrikan Kabupaten Pati b) Mengacu Permen ESDM No. 18 Tahun 2015 tentang Ruang Bebas dan Jarak Bebas Minimum pada SUTT, SUTET, dan SUTTAS c) RTRW Kabupaten Pati Tahun 2010 2030

Mengacu pada : a) UU No. 11 Tahun 1974 tentang Pengairan b) RTRW Kabupaten Pati Tahun 2010 2030

Sarana dan prasarana yang Bebas dari bangunan atau aktivitas mendukung pemanfaatan kawasan yang berpotensi merusak kawasan resapan air resapan air

a) Harus mempunyai perlengkapan jalan yang cukup seperti rambu, marka, lampu pengatur lalu lintas, dan lampu penerangan jalan a) Bangunan Kantor b) Penyediaan tempat b) Kendaraan Operasional pemberhatian angkutan yang c) Peralatan kantor sesuai dengan tipe penggunaan d) Peralatan operasional lahan dan pengguna jalan

Ketentuan Prasarana dan Sarana Minimum

Ketentuan Teknis

arteri primer harus disediakan jalur lambat (frontage road) dan juga jalur khusus untuk kendaraan tidak bermotor (sepeda, becak, dll).

Program Prioritas

PERUMUSAN PRIORITAS

PROGRAM

Pemilihan program prioritas didasari oleh kesesuaian terhadap tujuan, strategis, dan arah kebijakan penataan ruang yang sebelumnya telah ditetapkan. Pemilihan dilakukan dengan cara memilih masing-masing satu program quick win untuk setiap strategi yang dirasa mampu berkontribusi banyak dalam mewujudkan visi dan misi Kabupaten Pati. Adapun strategi penataan ruang Kabupaten Pati adalah sebagai berikut:

Dari kesembilan strategi tersebut kemudian dipilih masing-masing satu program yang akan menjadi program prioritas. Kesembilan program prioritas yang terpilih yaitu: 1. Program Strategis Pelestarian Bentang Alam Karst Sukolilo

Kawasan

2. Program Pelestarian Kawasan Rawan Bencana Banjir, Kekeringan, dan Tanah Longsor

a. Pemantapan Kawasan Lindung

3. Program Pengembangan Kawasan Perkotaan JAKATINATA

b. Pembentukan Sistem Ruang Mitigasi Bencana yang Terintegrasi dengan EWS

4. Program Pengembangan Transportasi Massal Kabupaten

c. Pengembangan Pusat-Pusat Ekonomi yang Saling Terkoneksi

5. Program Pengembangan Smart Regional

Kegiatan

6. Program Peningkatan Daya Dukung Lahan Pertanian

d. Pengembangan Sistem Transportasi Darat e. Peningkatan Sistem Telekomunikasi

Informasi

dan

f. Pemantapan Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan g. Klasterisasi Industri h. Pengembangan Kawasan Agropolitan i. Pengembangan Wilayah Pesisir

92.

Kawasan

P ro g ra m P r i o r i t a s

Minapolitan

7. Program Strategis Pengembangan Kawasan 8. Program Pengembangan Peningkatan Dan Pemantapan Pusat Kegiatan Pertanian 9. Program Pembangunan dan Pengembangan Pelabuhan Pendaratan Ikan di Kecamatan Batangan, Tayu, dan Dukuhseti Kemudian dilakukan penilaian kepada sembilan program prioritas di atas untuk memilih delapan program prioritas.

PEMILIHAN PRIORITAS

PROGRAM

Kriteria Program Prioritas Dalam pemilihan program prioritas, dibutuhkan kriteria-kriteria berupa rasionalitas yang dipertimbangkan dalam memilih program prioritas tersebut. Kriteria dalam pemilihan program prioritas harus sesuai dengan potensi & masalah wilayah dan berkesinambungan dengan analisis dan perencanaan yang telah dilakukan di tahap sebelumnya. Kriteria-kriteria yang akan digunakan juga memiliki pembobotan yang berbeda-beda sesuai dengan tingkat kepentingan dari tiap kriteria tersebut. Dari beberapa hal di atas, kriteria-kriteria yang didapatkan adalah sebagaimana tertera di samping.

No.

Kriteria

Bobot

Kesesuaian dengan visi, misi, strategi, dan arah kebijakan pengembangan wilayah

Kesesuaian dengan tujuan, arah kebijakan, dan strategi penataan ruang

Kesesuaian dengan potensi & masalah wilayah

Kesesuaian dengan isu strategis wilayah

Jumlah

100

Tabel Kriteria Pemilihan Program Prioritas Sumber: Tim Penyusun, 2020

Penilaian Program Prioritas Metode yang digunakan dalam penilaian program prioritas ialah metode Utility Value Analysis. Metode ini menilai tiap program prioritas berdasarkan kriteria-kriteria yang telah ditetapkan. Lalu didapatkan 8 program prioritas, sebagaimana tertera di bawah, kecuali Pengembangan Transportasi Massal. No.

Nilai Skala Kriteria

Program

Total

Program Strategis Pelestarian Kawasan Bentang Alam Karst Sukolilo

Program Pelestarian Kawasan Rawan Bencana Banjir, Kekeringan, dan Tanah Longsor

100

Program Strategis Pengembangan Kawasan Perkotaan JAKATINATA

Pengembangan transportasi massal

Pengembangan smart regional

Program Peningkatan Daya Dukung Lahan Pertanian

Program Strategis Pengembangan Kawasan Industri Pati-Juwana, Margorejo, dan Margoyoso-Trangkil

Pengembangan, Peningkatan, dan Pemantapan Pusat Kegiatan Pertanian

100

Pembangunan dan pengembangan Pelabuhan Pendaratan Ikan di Kecamatan Batangan, Tayu, dan Dukuhseti

100

Tabel Kriteria Pemilihan Program Prioritas Sumber: Tim Penyusun, 2020

L a p o r a n R e n c a n a W i l a ya h K a b u p a t e n Pa t i

93.

Danur Arkan M | 45915

PROGRAM PENGEMBANGAN KAWASAN RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI DI KAWASAN STRATEGIS PERKOTAAN JAKATINATA

Latar Belakang Sumber Daya Manusia (SDM) merupakan salah satu aspek penting yang menentukan perkembangan wilayah. Wilayah dengan kualitas SDM yang baik serta kuantitas yang mencukupi makan akan dapat berkembang dengan pesat dan dapat mendorong sektor potensial wilayah tersebut. SDM sendiri dapat diukur dengan Indeks Pembangunan Manusia (IPM). Pendidikan sendiri menjadi salah satu dimensi yang digunakan dalam menghitung IPM dimana pendidikan dihitung dengan angka harapan lama sekolah dan Rata-rata lama Sekolah. 94.

P ro g ra m P r i o r i t a s

Kurangnya ketersediaan sarana pendidikan tinggi menjadi salah satu hambatan dalam pembangunan SDM di Kabupaten Pati. Padahal menurut proyeksi BAU angka rata-rata lama sekolah di Kabupaten Pati, setiap tahunnya selalu naik di angka sekitar setengah tahun. Berarti pada tahun 2030 angka rata-rata lama sekolah di pati akan mencapai 12 tahun atau lama wajib sekolah di Indonesia.

Selain itu pendidikan tinggi yang tersedia di kabupaten pati juga kebanyakan merupakan pendidikan perawat dan bidan sehingga tidak mendukung sektor potensi lokal yaitu pertanian dan perikanan. Hal ini menyebabkan potensi terjadinya migrasi keluar dari para anak muda yang ingin melanjutkan ke pendidan tinggi. Padahal saat ini Kabupaten Pati juga memiliki potensi berupa Bonus demografi dan angka usia produktif yang tinggi. Potensi tersebut harus dimaksimalkan sebaik mungkin karena bukan hal yang sering terjadi.

Oleh karena itu, program pengembangan kawasan riset dan pendidikan tinggi dirancang sebagai upaya peningkatan kualitas dan kuantitas SDM Kabupaten Pati. Dengan meningkatnya SDM maka akan mendukung pelaksanaan pembangunan di Kabupaten Pati di berbagai sektor potensial. Adapun alasan mengapa fokus lokasi rencana adalah kawasan perkotaan JAKATINATA disebabkan oleh aksesnya yang sudah baik dan juga kepadatan penduduknya yang tergolong tinggi.

Rasionalitas

Tujuan Perencanaan

Program ini dipilih berdasarkan rendahnya kualitas SDM akibat kurangnya sarana pendidikan di Kabupaten Pati. Hal ini merupakan salah satu permasalahan utama yang dihadapi oleh Kabupaten Pati. Meskipun seperti itu, menurut data BPS, IPM di Kabupaten pati sendiri berada di angka 70,71 pada tahun 2018. Angka tersebut sebenarnya tergolong tinggi akan tetapi berada di ambang batas bawah. Selain itu potensi dari Kabupaten pati yaitu Bonus demografi dan Tingginya usia produkti juga membuat program ini dipilih karena akan memaksimalkan potensi tersebut.

Ada tiga tujuan dalam program ini, yaitu peningkatan kualitas sumber daya manusia, peningkatan penyerapan tenaga kerja, dan Peningkatan sektor potensial lokal yaitu agropolitan. Nantinya ketiga tujuan itu akan berujung ke tujuan akhir yaitu meningkatnya kesejahteraan masyarakat.

Oleh karena itu Program ini bertujuan untuk semakin meningkatkan lagi kualitas sumber daya manusia yang akan berpengaruh bagi pengembangan sektor potensial kabupaten dan membantu mewujudkan tujuan rencana yaitu “Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat kabupaten Pati melalui Perwujudtan Bumi Mina Tani yang Berkelanjutan”

Berdasarkan potensi, masalah, dan juga tujuan program, maka diperoleh pohon keterkaitan sebagai berikut.

L a p o r a n R e n c a n a W i l a ya h K a b u p a t e n Pa t i

95.

Pohon keterkaitan potensi, masalah, dan tujuan Sumber: Olah Data Penulis, 2020

Berdasarkan pohon keterkaitan di atas, terdapat keterkaitan yang kuat antara masalah, potensi, dan tujuan program pengembangan kawasan riset, teknologi, dan pendidikan tinggi di Kabupaten Pati. Dua masalah yang terjadi di Kabupaten Pati adalah tingkat produktivitas manusia yang rendah dan ketimpangan kualitas SDM. Sementara dua potensi yang ada adalah angka usia produktif yang tinggi dan adanya fenomena bonus demografi, yaitu fenomena dimana jumlah populasi dengan usia produktif lebih banyak dibanding usia non produktif.

96.

P ro g ra m P r i o r i t a s

Pengoptimalan kedua potensi tersebut dapat dilakukan dengan pengembangan pendidikan tinggi dan hinterlandnya yang akan menaikan kualitas sumber daya manusia serta membuka lapangan pekerjaan baru yang mendukung kegiatan pendidikan tinggi. Untuk penyelesaian masalah yang berpusat pada kualitas SDM di kabupaten pati, maka pendidikan tinggi dibangun untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia. Nantinya diharapkan dengan meningkatnya kualitas SDM di Kabupaten Pati akan mendorong berkembangnya sektor potensial di Kabupatan Pati yaitu Pertanian dan Perikanan.

Landasan Hukum a. UU No. 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang b. UU no. 18 Tahun 2012 tentang Sistem Nasional Penelitian, Pengembangan, dan Penerapan Iptek c. UU No.12 Tahun 2012 tentang pendidikan tinggi d. Permenristekdikti No. 25 tahun 2019 tentang Tata Kelola Penyelenggaraan Kawasan Sains dan Teknologi e. RTRW Kabupaten Pati tahun 2010-2030

Metode Perencanaan -

Analisis Wilayah

Salah satu permasalahan di Kabupaten Pati adalah timpangnya kualitas SDM, tinggat produktivitas manusia yang rendah, dan kurangnya sarana pendidikan terutama pendidikan tinggi. Pendidikan tinggi yang tersedia di kabupaten pati lebih sedikit dibandingkan SMA/SMK di Kabupaten Pati sehingga tidak semua lulusan SMA/SMK dapat melanjutkan ke perguruan tinggi. Selain itu perguruna tinggi yang tersedia kebanyakan merupakan pendidikan Kesehatan seperti perawat ataupun bidan sehinga tidak sejalan dengan potensi lokal Kabupaten. Hal ini membuat banyak siswa yang pergi keluar dan menyebabkan emigrasi karena harus melanjutkan pendidikan. Hal ini akan berdampak pada semakin berkurangnya potensi tenaga kerja yang saat ini sedang tinggi di Kabupaten Pati dengan Tingginya angka usia produktif dan adanya fenomena Bonus Demografi. Untuk itu perlu adanyanya penidikan tinggi di Kabupaten Pati yang bergerak di bidang pertanian dan perikanan. Dengan adanya pendidikan tinggi di Kabupaten Pati diharapkan akan mengurangi angka migrasi keluar dan tentunya meningkatkan kualitas SDM Pati. Diharapkan dengan adanya program pengembangan kawasan riset, teknologi, dan pendidikan tinggi ini akan mewujudkan tujuan utama program yaitu meningkatkan kesejahteraan masyarakat Kabupaten Pati melalui pengoptimalan sektor potensial lokal Kabupaten Pati.

Kawasan Strategis

Salah satu permasalahan di Kabupaten Pati adalah timpangnya kualitas SDM, tinggat produktivitas manusia yang rendah, dan kurangnya sarana pendidikan terutama pendidikan tinggi. Pendidikan tinggi yang tersedia di kabupaten pati lebih sedikit dibandingkan SMA/SMK di Kabupaten Pati sehingga tidak semua lulusan SMA/SMK dapat melanjutkan ke perguruan tinggi. Selain itu perguruna tinggi yang tersedia kebanyakan merupakan pendidikan Kesehatan seperti perawat ataupun bidan sehinga tidak sejalan dengan potensi lokal Kabupaten. Hal ini membuat banyak siswa yang pergi keluar dan menyebabkan emigrasi karena harus melanjutkan pendidikan. Hal ini akan berdampak pada semakin berkurangnya potensi tenaga kerja yang saat ini sedang tinggi di Kabupaten Pati dengan Tingginya angka usia produktif dan adanya fenomena Bonus Demografi. Untuk itu perlu adanya perguruan tinggi yang bergerak di bidang pendidikan Agro. - Studi Literatur Studi literatur dilakukan dengan melihat berbagai literatur dari berbgai summber seperti dokumen pemerintahan.

Konsep Perencanaan Menurut UU No.12 Tahun 2012, pendidikan tinggi pendidikan tinggi adalah jenjang pendidikan setelah pendidikan menengah yang mencakup program diploma, program sarjana, program magister, program dok tor, dan program profesi, ser ta program spesialis, yang diselenggarakan oleh perguruan tinggi berdasarkan kebudayaan bangsa Indonesia.

Adapun fungsi pendidikan tinggi adalah:

• mengembangkan kemampuan dan membentuk watak serta peradaban bangsa yang bermartabat dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa • Mengembangkan berdaya saing, dan pelaksanaan tridharma

sivitas akademika kooperatif melalui

• Mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi dengan memperhatikan dan menerapkan nilai humaniora

L a p o r a n R e n c a n a W i l a ya h K a b u p a t e n Pa t i

97.

Detail Rencana Penetapan Lokasi Pembangunan kawasan riset dan pendidikan tinggi di Kabupaten pati akan di rencanakan di Kawasan Strategis JAKATINATA. Lebih spesifiknya di Kecamatan Kayen dan Juwana agar perguruan tinggi dekat dengan lokasi strategis pertanian di Kayen dan perikanan di Juwana. Selain itu penetapan ini juga bertujuan agar perkembangan bisa menyebar dan tidak hanya di Kecamatan Pati saja.

Penetapan Kawasan hinterland Penetapan kawasan hinterland di sekitar perguruan tinggi ini dimaksudkan untuk membangun Gedung dengan fungsi penunjang kegiatan seperti asrama dan gedung penunjang lainnya seperti administrasi. Pada kawasan ini masyarakat sekitar diharapkan dapat membuat usaha komersil penunjang aktivitas pelajar seperti kos, warung makan, percetakan, dll. Rencananya kawasan hinterland akan ditetapkan sejauh dua kilometer dari perguruan tinggi.

Peta Visualisasi Program

Sumber: Olah Data Penulis, 2020

98.

P ro g ra m P r i o r i t a s

Project cycle

Inisiasi

Pelaksanaan

o Sebagai tindakan untuk menyelesaikan salah satu masalah Kabupaten Pati yaitu kurangnya sarana pendidikan terutama pendidikan tinggi.

Pelaksanaan program terbagai menjadi pembangunan sarana baru; revitalisasi, pengalihan fungsi, dan pengembangan sarana yang sudah ada; Perekrutan Sumber Daya Manusia sebagai tenaga pendidik dan administrasi; serta pembangunan sarana penunjang kegiatan riset

o Program ini merupakan tanggung jawab Dinas Pendidikan, Pemuda, dan Olahraga; Bapedda; Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang o Program ini diharapkan dapat menciptakan Sumber Daya Manusia Kabupaten Pati yang lebih berkualitas yang mampu mendorong perkembangan ekonomi Kabupaten Pati dalam sektor potensial yang ada

Perencanaan o Progarm direncanakan berlangsung selama lima tahun dengan tiga tahun berada pada kuartal pertama dan dua tahun pada kuartal kedua o Program terbagi pembangunan sarana baru dan revitalisasi, pengalihan fungsi, dan pengembangan sarana yang sudah ada o Program direncanakan memiliki anggran sebesar Rp.110,000,000,000 o Menggunakan Cost-Benefit dengan suku bunga 11%

Analysis

Pemantauan dan Pengendalian o Pemantauan dilakukan dengan maksud menjaga kualitas pelaksanaan agar sesuai standar dan rencana o Pemantauan dilakukan mulai dari awal perencanaan hingga tahap pelaksanaan selesai dilakukan

Penyelesaian dan Evaluasi Apabila rencana, pelaksanaan, hasil, serta dampak telah mencapai indikator yang sudah ditentukan maka program dinyatakan berhasil. Akan tetapi jika banyak indikator yang belum terpenuhi maka perlu dilakukan evaluasi dan perbaikan agar jika ingin menyelenggarakan program sejenis bisa menjadi lebih baik.

L a p o r a n R e n c a n a W i l a ya h K a b u p a t e n Pa t i

99.

Logframe Narasi singkat

Indikator yang dapat di verifikasi

Alat verifikasi

Asumsi penting

Goal 1. Meningkatnya kesejahteraan masyarakat Kabupaten Pati

1. IPM meningkat

1. Bapedda

2. Angka Pengangguran menurun

2. Disperindag

2. Meningkatkan kualitas sumber daya manuasia Kabupaten Pati

3. Jumlah lulusan pendidikan tinggi sesuai dengan program studi

3. BPS

1. Disdikpora

Seluruh program/Kegiatan tepat sasaran, output tercapai, dan tidak ada hal yang teradi diluar kendali.

3. Membentuk sumber daya manusia sesuai dengan kebutuhan dan potensi serta pengembangan sektor lain

Purpose/Outcome 1.

Meningkatkan akses pendidikan tinggi bagi masyarakat

1. Daya tampung perguruan tinggi meningkat

Meningkatkan kualitas pendidikan tinggi

2. Biaya untuk menempuh pendidikan terjangkau

Meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pendidikan

3. Akreditasi perguruan tinggi meningkat

2. Perguruan tinggi bersangkuran

Masyarakat memiliki minat yang tinggi untuk menempuh pendidikan tinggi

4. Rata-rata lama menempuh pendidikan

Output 1.

Tersedianya perguruan tinggi

Meningkatnya partisipasi masyarakat dalam pendidikan tinggi

Tersedianya sarana pendukung kegiatan pendidikan tinggi

1. Jumlah perguruan tinggi meningkat 2. Jumlah masyarakat yang menempuh pedidikan tinggi meningkat 3. Jumlah sarana akomodasi mahasiswa di sekitar perguruan tinggi meningkat

Disdikpora

BPS

Perguruan tinggi bersangkutan

Dinas PUTR

Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kecil dan Menengah

Disdikpora

Bapedda

Dinas PUTR

Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kecil dan Menengah

1. Peserta didik yang ingin menjalani pendidikan tinggi telah memenuhi syarat kualitas 2. Masyarakat sekitar menerima adanya pembangunan perguruan tinggi

Activities 1.

Pembangunan 2 kompleks Gedung perguruan tinggi di Kayen dan Juwana Penyediaan tenaga pendidik perguruan tinggi sebesar 50 orang

Penyediaan tenaga administrasi perguruan tinggi 100

Pembentukan zonasi kawasan pedidikan tinggi

Pembangunan sarana akomodasi perguruan tinggi (Asrama mahasiswa sebanyak 1 setiap univ)

Pengembangan kawasan hinterland untuk mendukung kegiatan perguruan tinggi

1. Terlaksananya pembangunan komples perguruan tinggi 2. Meningkatnya penyediaan tenaga pendidik 3. Meningkatnya penyediaan tenaga administrasi 4. Perubahan pola ruang zonasi pendidikan tinggi 5. Terbangunnya asrama pada setiap perguruan tinggi 6. Terciptanya suatu kawasan komersil oleh masyarakat yang menunjang kegiatan perguruan tinggi

Sumber: Olah Data Penulis, 2020

100.

P ro g ra m P r i o r i t a s

Masyarakat sekitar menerima adanya pembangunan perguruan tinggi dan memiliki kemauan serta modal untuk berinvestasi dalam penyediaan sarana penunjang.

Cost-Benefit Analysis Pentahapan dan Pembiayaan

L a p o r a n R e n c a n a W i l a ya h K a b u p a t e n Pa t i

101.

Benefit Benefit

Tahun (Juta Rupiah) II III IV 5000 5000 5000 250 250 250 7000 8000 9000 360 360 360 10500 10500 10500 23110 24110 25110

I 5000 250 6000 360 10500 22110

Biaya Pendidikan (1000 mahasiswa) Biaya Asrama (500 penghuni) Perdagangan dan Jasa Sewa Gedung Sumbangan Pendanaan Pendidikan Total

V 5000 250 10000 360 10500 26110

Total (Juta Rupiah) 25000 1250 40000 1800 52500 120550

Cost-Benefit Analysis Tahun

Cost-Benefit Analysis

Discount Rate

III

Total

0.9009

0.8116

0.7312

0.6587

Rp101,500,000

Rp17,595,800,000

Rp29,435,800,000

Rp29,055,000,000

Rp21,055,000,000

Rp97,243,100,000

Rp22,110,000,000

Rp23,110,000,000

Rp24,110,000,000

Rp25,110,000,000

Rp26,110,000,000

Rp120,550,000,000

Total Biaya Benefit

Biaya (dr)

0.5935

Rp91,441,350

Rp14,280,751,280

Rp21,523,456,960

Rp19,138,528,500

Rp12,496,142,500

Rp67,530,320,590

Benefit (dr)

Rp19,918,899,000

Rp18,756,076,000

Rp17,629,232,000

Rp16,539,957,000

Rp15,496,285,000

Rp88,340,449,000

BCR

1.3081598

NPV

Rp20,810,128,410

o BCR >1 yang menandakan bahwa proyek feasible o Perhitungan menggunakan discount rate 11% o Jumlah mahasiswa mencapai maksimal daya tampung setiap tahun o Fasilitas asrama digunakan sepenuhnya tiap tahun o Asumsi jika semua berjalan tanpa ada kejadian diluar kendali

102.

P ro g ra m P r i o r i t a s

Jalu Risang Herawan | 45921

PENGEMBANGAN KAWASAN PELABUHAN PENDARATAN IKAN (PPI) KABUPATEN PATI

Latar Belakang Sektor Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan merupakan sektor dengan kontribusi PDRB kedua terbesar di Kabupaten Pati dari tahun 2014 – 2018 setelah sektor Industri Pengolahan. Bahkan, dalam analisis LQ yang telah dilakukan dalam analisis ekonomi wilayah, sektor ini menjadi sektor basis perekonomian wilayah Kabupaten Pati. Apabila dianalisis lebih lanjut, ditemukan fakta bahwa subsektor perikanan merupakan subsektor dengan kontribusi PDRB sektor Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan terbesar kedua setelah subsektor tanaman perkebunan pada tahun 2019. Hal ini menunjukkan bahwa subsektor perikanan merupakan salah satu subsektor yang berpengaruh besar terhadap sektor Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan serta perekonomian wilayah secara umum. Subsektor perikanan di Kabupaten Pati dibagi menjadi 5 (lima) bagian, yaitu perikanan laut, kolam, tambak, waduk, dan sungai. Letak Kabupaten Pati yang berada di pesisir Pantai

Utara Jawa membuat perikanan laut memiliki potensi yang besar untuk dikembangkan. Saat ini, terdapat 8 (delapan) pelabuhan ikan yang ada di Kabupaten Pati yang tersebar di Kecamatan Juwana sebagai kawasan Pelabuhan Perikanan Pantai dan Kecamatan Dukuhseti, Tayu, dan Batangan sebagai kawasan Pelabuhan Pendaratan Ikan. Namun, valuasi moneter keseluruhan pelabuhan ikan tersebut yang sebesar 324 milyar, masih kalah dengan perikanan tambak yang mampu mencapai 620 milyar pada tahun 2018. Hal ini menjadi suatu tantangan tersendiri untuk mengembangkan PPI yang ada agar tangkapan ikan nelayan menjadi lebih banyak sehingga pendapatan masyarakat dan wilayah menjadi lebih besar. Dalam membangun dan mengembangkan kawasan Pelabuhan Pendaratan Ikan, organisasi pangan dan pertanian PBB, FAO (Food and Agriculture Organization), telah mengeluarkan pedoman teknis berjudul Fishing harbour

L a p o r a n R e n c a n a W i l a ya h K a b u p a t e n Pa t i

103.

planning, construction, and management yang ditulis oleh J.A. Sciortino pada tahun 2010. Pedoman tersebut mencakup pedoman banyak hal, di antaranya pedoman penilaian kebutuhan dan perencanaan infrastruktur, pengelolaan, dan audit kelingkunganan di kawasan PPI. Ketiga hal tersebut menjadi hal terpenting dalam mengembangkan PPI di Kabupaten Pati, terutama di Kecamatan Dukuhseti, Tayu, dan Batangan. Dari sisi nelayan, penggunaan teknologi modern serta pembekalan perikanan ramah lingkungan dapat menjadi solusi dalam meningkatkan produktivitas kawasan PPI yang ada di ketiga kecamatan tersebut untuk mewujudkan visi pembangunan Kabupaten Pati, yaitu “Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat Kabupaten Pati melalui Perwujudan Bumi Mina Tani yang Berkelanjutan”.

Tani yang Berkelanjutan” dan tujuan penataan ruang kabupaten, yaitu “Terwujudnya Ruang Kabupaten Pati yang Tangguh, Terintegrasi, dan Produktif berbasis Sektor Industri Pengolahan, Perikanan, dan Pertanian Modern”.

Rasionalitas

Program pengembangan PPI Kabupaten Pati ini juga memiiki keterkaitan dengan dua isu strategis yang telah diangkat, yaitu isu pengembangan kawasan minapolitan dan pengaruh pembangunan infrastruktur terhadap pertumbuhan ekonomi dan pengentasan disparitas Kabupaten Pati.

Saat ini, ada delapan pelabuhan ikan yang ada di Kabupaten Pati yang tersebar di Kecamatan Juwana sebagai kawasan Pelabuhan Perikanan Pantai dan Kecamatan Dukuhseti, Tayu, dan Batangan sebagai kawasan Pelabuhan Pendaratan Ikan. Namun, valuasi moneter keseluruhan pelabuhan ikan tersebut yang sebesar 324 milyar, masih kalah dengan perikanan tambak yang mampu mencapai 620 milyar pada tahun 2018. Hal ini menjadi suatu tantangan tersendiri untuk mengembangkan PPI yang ada agar tangkapan ikan nelayan menjadi lebih banyak sehingga pendapatan masyarakat dan wilayah menjadi lebih besar. Oleh karena itu, pengembangan Pelabuhan Pendaratan Ikan di Kabupaten Pati perlu dilakukan untuk menunjang ketercapaian visi pembangunan Kabupaten Pati, yaitu “Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat Kabupaten Pati melalui Perwujudan Bumi Mina 104.

P ro g ra m P r i o r i t a s

POTENSI

Potensi Pemanfaatan Lahan Untuk PPI

KESESUAIAN DENGAN ISU

MASALAH

Hasil Tangkap Ikan Sedikit Pencemaran Lingkungan Ancaman Banjir Buruknya Akses Dari dan Menuju PPI

Pengembangan Kawasan Minapolitan Pengaruh Pembangunan Infrastruktur Terhadap Pertumbuhan Ekonomi dan Pengentasan Disparitas Kabupaten Pati

Tujuan Program Ada tiga tujuan dalam program ini, yaitu meningkatnya produktivitas dan kualitas hasil tangkap ikan, meningkatnya aktivitas di PPI, dan terciptanya kawasan PPI yang ramah lingkungan dan tangguh bencana. Ketiga tujuan tersebut nantinya akan bermuara pada tujuan akhir, yaitu meningkatnya kesejahteraan masyarakat. Produktivitas dan Kualitas Hasil Tangkap Meningkat

TUJUAN

Program ini dipilih berdasarkan potensi pengembangan sektor perikanan yang ada di Kabupaten Pati. Secara geografis, Kabupaten Pati terletak di pesisir utara Pulau Jawa dan memiliki 7 kecamatan pesisir yang memiliki luas sekitar 25% dari total luas kabupaten. Selain itu, Kabupaten Pati merupakan kabupaten dengan produksi perikanan terbanyak di Jawa Tengah dengan produksi sebesar 42.036,87 ton. Sektor Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan juga merupakan sektor dengan kontribusi PDRB terbesar kedua selama lima tahun berturut-turut.

Potensi Penggunaan Teknologi

Aktivitas di PPI Meningkat Kawasan PPI Ramah Lingkungan dan Tangguh Bencana

Kesejahteraan Masyarakat Meningkat

Berdasarkan masalah dan potensi yang ada di Pelabuhan Pendaratan Ikan Kabupaten Pati dan tujuan program Pengembangan PPI, maka diperoleh pohon keterkaitan sebagai berikut.

Kesejahteraan Masyarakat Meningkat

Produktivitas dan Kualitas Hasil Tangkap Meningkat

Kawasan PPI Ramah Lingkungan dan Tangguh Bencana

Aktivitas di PPI Meningkat

Terwujudnya Kawasan PPI dengan Dukungan Teknologi dan Ramah Lingkungan

Terwujudnya Kawasan PPI yang Tangguh Bencana

Terwujudnya Kawasan PPI dengan Akses yang Baik

Pengembangan Kawasan PPI Ramah Lingkungan Berbasis Teknologi Modern

Penanaman Mangrove

Perbaikan Prasarana

Ancaman Banjir

Buruknya Akses Kawasan PPI

Potensi Pemanfaatan Lahan Untuk PPI

Potensi Penggunaan Teknologi Ramah Lingkungan

Hasil Tangkap Ikan Sedikit

Pencemaran Lingkungan Keterangan MASALAH POTENSI TUJUAN

Pohon Keterkaitan Masalah, Potensi, dan Tujuan Pengembangan Kawasan PPI Kabupaten Pati Sumber: Analisis Penulis, 2020

Berdasarkan pohon keterkaitan di atas, terdapat keterkaitan yang kuat antara masalah, potensi, dan tujuan dari program pengembangan Kawasan PPI di Kabupaten Pati. Dua masalah yang terjadi di PPI yang ada di Kabupaten Pati, yaitu sedikitnya hasil tangkap ikan jika dibandingkan dengan Pelabuhan Perikanan Pantai Juwana dan pencemaran lingkungan yang terjadi dapat diselesaikan dengan potensi yang ada. Potensi yang dimaksud adalah potensi pemanfaatan cadangan lahan perikanan dan potensi penggunaan teknologi perikanan ramah lingkungan. Pengoptimalan kedua potensi tersebut akan mampu menuntaskan masalah yang ada dan mewujudkan pengembangan kawasan PPI yang ramah lingkungan berbasis teknologi modern.

Penyelesaian masalah-masalah lainnya, yaitu ancaman banjir memiliki solusi penanaman mangrove, sedangkan permasalahan buruknya akses kawasan PPI perbaikan prasarana melalui peningkatan kelas jalan dari dan menuju kawasan PPI dari lokal primer menjadi kolektor sekunder. Penyelesaian keempat masalah tersebut akan membuat tujuan pengembangan kawasan PPI tercapai, yaitu: 1) produktivitas dan kualitas hasil tangkap meningkat; 2) kawasan PPI yang ramah lingkungan dan tangguh bencana; dan 3) aktivitas di kawasan PPI meningkat. Pencapaian ketiga tujuan tersebut pada akhirnya akan membuat tujuan akhir dari program ini tercapai, yaitu meningkatnya kesejahteraan masyarakat.

L a p o r a n R e n c a n a W i l a ya h K a b u p a t e n Pa t i

105.

Landasan Hukum

Metode Perencanaan

1. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan 2. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Undang-undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan 3. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor PER.08/MEN/2012 tentang Kepelabuhan Perikanan 4. Peraturan Daerah Kabupaten Pati Nomor 5 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Pati 2010-2030

Perencanaan program ini menggunakan tiga metode, yaitu kajian literatur, matriks kerangka kerja logis, dan cost-benefit analysis. Kajian literatur digunakan untuk menganalisis kondisi saat ini, pematangan konsep rencana yang akan diusung dalam pengembangan kawasan PPI, dan referensi pembiayaan. Kerangka kerja logis digunakan untuk merinci sistematika program dari kegiatan sampai tujuan akhir melalui asumsi dan indikator yang ditetapkan. CBA digunakan untuk mengukur kelayakan program yang ditinjau dari keuntungan-kerugian ekonomi, sosial, dan lingkungan yang telah dirupiahkan.

5. Peraturan Daerah Kabupaten Pati Nomor 1 Tahun 2018 tentang RPJMD Kabupaten Pati 2017-2022

Kerangka Berpikir MASALAH • • • •

Hasil Tangkap Ikan Sedikit Pencemaran Lingkungan Ancaman Banjir Buruknya Akses Kawasan PPI

TUJUAN • • •

Meningkatnya Produktivitas dan Kualitas Hasil Tangkap Meningkatnya Aktivitas di PPI Terwujudnya Kawasan PPI Ramah Lingkungan dan Tahan Bencana

Menambah Lapangan Pekerjaan PROGRAM PENGEMBANGAN KAWASAN PELABUHAN PENDARATAN IKAN (PPI) KABUPATEN PATI

POTENSI • • •

Nilai Hasil Perikanan Tangkap Meningkat Polusi dan Potensi Bencana di Kawasan PPI Dapat Ditekan

Terwujudnya tujuan penataan ruang kabupaten, yaitu “Terwujudnya Ruang Kabupaten Pati yang Tangguh, Terintegrasi, dan Produktif berbasis Sektor Industri Pengolahan, Perikanan, dan Pertanian Modern”.

Potensi Kontribusi Sektoral Subsektor Perikanan Potensi Penggunaan Teknologi dalam penangkapan ikan Potensi Pemanfaatan Lahan untuk PPI

Konsep Rencana Pengembangan PPI Ramah Lingkungan, Tangguh Bencana, dan Modern Saat ini, pengembangan pelabuhan ikan yang ramah lingkungan sedang digalakkan. Hal ini merupakan suatu kewajiban pemerintah untuk menjaga lingkungan agar mencapai tujuan pembangunan berkelanjutan (Sustainable Development Goals/SDGs). Salah satu SDGs yang berkaitan langsung dengan aktivitas Pelabuhan Pendaratan Ikan adalah SDGs nomor 14 tentang ekosistem lautan. Ekosistem lautan harus dijaga 106.

P ro g ra m P r i o r i t a s

dari polusi, terutama polusi akibat aktivitas di darat. Salah satu aktivitas di darat penyumbang polusi terbesar di laut adalah aktivitas pelabuhan ikan. UNESCAP membagi dampak lingkungan yang disebabkan oleh pelabuhan ke dalam tiga kategori, yaitu dampak dari lokasi pelabuhan, dampak konstruksi dan pengerukan, dan aktivitas pelabuhan. Semua kategori tersebut menyebabkan penurunan kualitas air dan kerusakan ekosistem sekitar pantai. Oleh karena itu, pengembangan kawasan Pelabuhan Pendaratan Ikan di Kabupaten Pati harus berdasarkan pada asas sustainability dan kesejahteraan masyarakat agar masyarakat dapat merasakan dampak ekonomi dan sosial

yang dihasilkan secara langsung sekaligus tidak mengganggu ekosistem yang ada di sekitar kawasan PPI. Selain itu, kualitas ikan yang segar dan tidak terkontaminasi polutan juga akan meningkatkan kualitas hasil tangkap nelayan agar bisa bersaing dengan produk dari wilayah di sekitar kabupaten. FAO mengeluarkan pedoman teknis berjudul Fishing harbour planning, construction, and management yang digunakan dalam pedoman pembangunan pelabuhan ikan, termasuk pengembangan kawasan PPI di Kabupaten Pati. Pedoman tersebut mencakup banyak hal, di antaranya pedoman penilaian kebutuhan dan perencanaan infrastruktur, pengelolaan, dan audit kelingkunganan di kawasan PPI. Pembangunan dan pengembangan yang ramah lingkungan ini bertujuan untuk meningkatkan kualitas hasil tangkapan nelayan yang bebas dari polutan hasil dari aktivitas di kawasan PPI. Pedoman teknis ini bertujuan untuk meningkatkan kualitas hasil tangkapan nelayan dengan mengintegrasikan sistem jaminan mutu HACCP (Hazard Analysis and Critical Control Points) dan standar Uni Eropa agar tidak membahayakan konsumen dan membuka peluang untuk pemasaran secara internasional. Dari segi ketahanan bencana, Kabupaten Pati memiliki kecenderungan terjadi gelombang pasang yang cukup tinggi, walaupun tidak setinggi kabupaten di sekitarnya. Oleh karena itu, perencanaan kawasan PPI berbasis mitigasi bencana penting untuk dilakukan. Hegde (2010) menyatakan bahwa pengembangan tanaman greenbelt berupa pepohonan dengan akar tunjang cukup efektif dalam membendung gelombang pasang yang dapat menyebabkan abrasi. Dari sisi geografis dan banyaknya preseden yang ada di sekitar kabupaten, pepohonan mangrove menjadi pilihan utama dalam mengurangi gelombang pasang sehingga aktivitas PPI tidak terganggu. Selain dari aspek ramah lingkungan dan ketahanan bencana, aspek pemanfaatan teknologi juga dapat menunjang ketercapaian tujuan pengembangan kawasan PPI di Kabupaten Pati. Penggunaan teknologi yang dimaksud adalah teknologi penangkapan, penyimpanan, dan pemasaran. Penggunaan teknologi dalam penangkapan ikan dapat berupa penggunaan alat yang modern, namun tidak merusak lingkungan. Lalu, penggunaan teknologi dalam penyimpanan

berupa pengadaan cold storage untuk menjaga kesegaran ikan agar kualitasnya terjamin. Dari segi pemasaran, dapat dilakukan pemasaran maupun penjualan secara daring melalui marketplace yang banyak tersedia.

Pengembangan Industri Pengolahan Hasil Perikanan Pengembangan industri pengolahan hasil perikanan di sekitar kawasan PPI bertujuan untuk mengurangi procurement cost yang dibutuhkan. Lokasi industri pengolahan yang berada dekat dengan sumber membuat kualitas mutu dan kesegaran hasil perikanan lebih terjamin. Selain itu, keberadaan industri pengolahan juga akan membuat ragam tenaga kerja yang dibutuhkan semakin luas sehingga semakin banyak kesempatan kerja bagi para angkatan kerja. Hal ini akan membuat serapan tenaga kerja meningkat dan tingkat pengangguran di Kabupaten Pati akan menurun.

Preseden Contoh Masterplan dari FAO

Gambar Masterplan Pelabuhan Perikanan Sumber: FAO, 2010

Dari gambar di atas, terdapat banyak fasilitas yang perlu dipenuhi untuk dapat memenuhi standar FAO. Pelabuhan perikanan memiliki akses yang mudah karena dekat dengan jalan utama. Terdapat juga penyimpanan beku dan industri pengolahan yang akan diadopsi di dalam pengembangan PPI di Kabupaten Pati.

L a p o r a n R e n c a n a W i l a ya h K a b u p a t e n Pa t i

107.

Marsaxlokk, Malta Marsaxlokk merupakan kawasan pelabuhan perikanan yang diintegrasikan dengan pasar ikan yang berada di Malta. Kawasan ini memiliki penduduk yang hampir seluruhnya merupakan nelayan. Namun, pengelolaan kawasan di Marsaxlokk telah memenuhi standar Uni Eropa. Manajemen dan mutu yang sangat baik membuat kawasan ini menjadi daya tarik wisata. Saat ini, kawasan tersebut memiliki area wisata, industri pengolahan hasil perikanan, restoran, dan pelabuhan perikanan. Dalam pengembangan selama 20 tahun, PPI di Kabupaten Pati diharapkan memiliki kualitas fisik dan standar

mutu seperti Marsaxlokk, sehingga pada periode perencanaan selanjutnya dapat dikembangkan segi pengelolaannya agar menjadi kawasan wisata.

Gambar Kawasan Marsaxlokk, Malta Sumber: www.vistapointe.net

Kerangka Kerja Logis

Overall Objectives

Operation Purposes

Objectively Verifiable Indicators

Mening katnya kesejahteraan masyarakat serta pendapatan da erah dari sektor perikanan tangkap

Pening katan kontribusi sektoral subsektor perikanan minimal sebesar 5% terhadap Sektor A tiap tahun

BPS Kabupaten Pati

Produktivitas ikan tangkap meningkat

Produktivitas perikanan tang kap meningkat minimal 7% setiap tahun

Dinas Kelautan dan Perikanan Kab.

Aktivitas di PPI meningkat

Jumlah kendaraan yang melintasi kawasan PPI meningkat

Dinas Perhubungan Kab.

Tercipta nya ka wasan PPI ramah lingkungan da n tahan bencana

Tingkat polusi dan prevalensi terjadi banjir menurun

DLH Kab.

1.1.

Jumlah tangka pan meningkat tiap tahun

ikan

Jumlah meningkat tahun (kg)

Dinas Kelautan dan Perikanan Kab.

1.2.

tangkapan Nilai meningkat tiap tahun

ikan

2.1.

2.2.

ha sil

tang kapan minimal 4%

ikan tiap

Kab.,

Dinas Kelautan dan Perikanan Kab.

Aktivitas bongkar-muat kendaraan pengangkut ha sil perikanan meningkat

Aktivitas bong kar-muat terjadi setidaknya 12 jam per hari

Dinas Perhubungan Kab.

Tenaga kerja yang bekerja di kawasan PPI meningkat

Penyerapan tenaga kerja kawasan PPI meningkat 20%

Disna kertrans Kab., Dinas Kelautan dan Perikanan Kab.

Results 2.3.

Aktivitas perdagangan ikan meningkat

3.1.

Polutan yang timbul aktivitas PPI menurun

3.2.

3.3.

Aktivitas bongkar muat dan pemasaran ha sil ikan rata-rata naik 1 ton/hari setiap 5 tahun (Gabungan PPI Banyutowo dan Alasdowo) Aktivitas bongkar muat dan pemasaran ha sil ikan rata-rata naik 600 kuintal/hari setiap 5 tahun (PPI lainnya)

Setidaknya purposes dika tegorikan berhasil

dua

Tenaga kerja berasal dari Kabupaten Pati

Dinas Kelautan dan Perikanan Kab.

Tingkat polusi berada di bawah ambang batas minimal

DLH Kab.

Kualitas ikan ha sil tangkap meningkat

Kualitas ikan segar dan awet

Dinas Kelautan dan Perikanan Kab.

Aktivitas di kawa san PPI tidak terdampak banjir

Genangan air karena ombak pasang menurun atau tida k terjadi

BPBD Kab.

P ro g ra m P r i o r i t a s

dari

•

Assumptions

BPBD

Nilai ta ngkapan ikan meningka t minimal 3% tiap tahun (Rp.)

•

108.

Sources of Verification

Intervention Logic

Terdapat peng ecekan berkala polusi

Terdapat peng ecekan berkala genangan air

teknologi Penggunaan penang kapan ikan pada 75% kapal penangkap ikan

Dinas Kelautan dan Perikanan Kab.

Nelaya n telah melek teknologi

Pelatihan penang kapan ikan oleh praktisi dan pakar

Pelatihan diada kan seka li setiap tahun

Dinas Kelautan dan Perikanan Kab.

Seluruh nelayan menghadiri pelatihan

1.1.3.

Per emajaan kapa l penangkap ikan

20% kapal tahun

Dinas Kelautan dan Perikanan Kab.

1.2.1.

Pembangunan cold storage/penyimpanan beku

Setidaknya ada 1 cold storage berukuran sedang-besar di tiap kawasan PPI

Dinas Kelautan dan Perikanan Kab.

2.1.1.

Studi pendahuluan pembangunan PPI

Studi selesai pa da tahun keempa t Periode II

Dinas Kelautan dan Perikanan Ka b. DPUTR Kab., Bappeda Kab.

2.1.2.

Penetapan zonasi penyusunan DED

DED 5 Ka wasan PPI selesai pada tahun keempat Periode II

DPUTR Ka b, Bappeda Kab.

2.1.3.

Pembebasan lahan

Pembebasan lahan sebesar 11 Ha selesai pada tahun kelima periode II

DPUTR Ka b, Bappeda Kab., Kecamatan, Desa Dinas Perikanan dan Kelautan Kab., Bappeda Kab., Dinas Koperasi dan UMKM, DPUTR Kab.

1.1.1.

Penggunaan penangkapan ikan

1.1.2.

teknologi

dan

teremaja kan

2.1.4.

Penyusunan kelembagaan

Selesai pada periode II

2.1.5.

Audiensi dan penyampaian studi pendahuluan

Dilakukan pada tahun kelima periode II

Bappeda Kab., Dinas Kelautan dan Perikanan Kab.

2.1.6.

Pening katan kawasan PPI

kapa sitas

Pening katan kapasita s sebesar 10% tiap tahun

Dinas Kelautan dan Perikanan Kab., DPUTR Kab.

2.1.7.

Pembangunan bongkar-muat tangkapan

tempat ha sil

Setia p kawasa n PPI memiliki setida knya 1 kawasa n bongkar muat barang

Dinas Kelautan dan Perikanan Kab., DPUTR Kab.

2.1.8.

Pening katan kelas jalan dari dan menuju kawasan PPI

Kelas jala n diting katkan dari lokal primer ke kolektor sekunder

DPUTR Kab., Dishub Kab.

2.2.1.

Diver sifikasi lapangan pekerjaan kawasan PPI

Terdapat tenaga keamanan dan penjual di kawasan PPI

Disnakertrans Kab.

2.2.2.

Pembukaan lapangan kerja baru

Tenaga kerja setiap tahun

Disnakertrans Kab.

2.3.1.

Pengembangan TPI dan industri pengolahan hasil ikan

Pema saran hasil ikan dan pengola hannya naik sebesar 5% per tahun

Dinas Koperasi dan UMKM Kab.

3.1.1.

Penggunaan non-BBM

Penggunaan bahan bakar nonBBM meningkat 10% tiap tahun

Dinas Perhubungan Kab.

3.1.2.

instala si Penggunaan peng elolaan limba h PPI berstandar internasional

Pengelolaan limbah berstandar HACCP dan Uni Eropa

DLH Kab.

3.2.1.

Penggunaan alat ramah lingkungan

Alat tang kap yang diguna kan berstandar nasional

Dinas Kelautan dan Perikanan Kab.

3.3.1.

Penanaman hutan mangrove

Penanaman hutan ma ngrove di kawasan PPI

DLH Kab.

Activities

ikan

bahan

bakar

tangkap

tahun

tiap

kelima

mening kat

Kab.,

Ada asesor dari Kementeria n Kelautan dan Perikanan dan Kementerian LHK

BPBD

Tabel Kerangka Kerja Logis Program Sumber: Analisis Penulis, 2020

L a p o r a n R e n c a n a W i l a ya h K a b u p a t e n Pa t i

109.

Visualisasi Rencana Program Produksi

Kawasan PPI

Kecamatan

Alasdowo

Dukuhseti

5.063

226.644.400

Banyutowo

Dukuhseti

529.880

Puncel

Dukuhseti

Margomulyo

(kg)

Nilai (Rp.)

Kawasan PPI

Kecamatan

Luas Saat Ini (ha)

Luas Rencana (ha)

Alasdowo

Dukuhseti

Banyutowo

Dukuhseti

3.324.421.000

Puncel

Dukuhseti

3,5

207.093

2.309.720.000

Margomulyo

Tayu

0,5

Tayu

2.151

268.711.300

Sambiroto

Tayu

0,5

Sambiroto

Tayu

1.937

173.467.600

Pecangaan

Batangan

0,5

Pecangaan

Batangan

5.472

315.894.100

Tabel Data PPI Kabupaten Pati

Sumber: DKP Kabupaten Pati, 2018

Saat ini terdapat 6 PPI di Kabupaten Pati yang tersebar di tiga kecamatan, yaitu Kecamatan Dukuhseti, Tayu, dan Batangan. Dalam program pengembangan PPI, ada 2 (dua) PPI yang dijadikan satu, yaitu PPI Alasdowo dan Banyutowo. Penggabungan kedua PPI tersebut didasarkan pada letak keduanya yang dekat sehingga dapat meningkatkan efisiensi.

Tabel Rencana Luas Kawasan PPI Kabupaten Pati Sumber: Analisis Penulis, 2020

Pembangunan kawasan PPI didasarkan pada ketersediaan lahan dan prioritas pembangunan. Saat ini, gabungan PPI Alasdowo-Banyutowo memiliki valuasi moneter yang lebih besar sehingga menjadi prioritas pengembangan kawasan PPI. PPI tersebut merupakan yang terluas karena akan dibangun industri pengolahan hasil perikanan tangkap. Namun, pada umumnya pengembangan keseluruhan kawasan PPI tersebut akan mengacu pada pedoman teknis dari FAO, baik dari segi desain, konstruksi, maupun pengelolaan limbah. Pada jarak 100 meter dari pemecah ombak pelabuhan, terdapat gugusan pohon mangrove untuk mengurangi potensi gelombang pasang. Berikut merupakan desain tapak kawasan PPI Alasdowo-Banyutowo yang dirancang penulis.

Peta Rencana Kawasan PPI Kabupaten Pati Sumber: DKP Kabupaten Pati, 2018

Peta Rencana Tapak PPI Alasdowo-Banyutowo Sumber: Analisis Penulis, 2020

110.

P ro g ra m P r i o r i t a s

Project Cycle Perencanaan

Project Cycle

Penyelesaian dan Evaluasi

Pelaksanaan

Pemantauan dan Pengendalian

Diagram Alur Project Cycle

Sumber: Analisis Penulis, 2020

Periode II Sub-program

Periode III

Biaya (juta Rp.)

Pelaksana

Besaran dan Satuan

Studi pendahuluan pembangunan PPI

Dinas Kelautan dan Perikanan Kab. DPUTR Kab., Bappeda Kab.

3 kec.

APBD Kab.

Penetapan zonasi dan penyusunan DED

DPUTR Kab, Bappeda Kab.

5 PPI

200

APBD Kab.

Pembebasan lahan

DPUTR Kab, Bappeda Kab., Kecamatan, Desa

11 ha

12.500

APBD Kab.

Penyusunan kelembagaan

Dinas Perikanan dan Kelautan Kab., Bappeda Kab., Dinas Koperasi dan UMKM, DPUTR Kab.

1 unit

APBD Kab

Audiensi dan penyampaian studi pendahuluan ke masyarakat

Bappeda Kab., Dinas Kelautan dan Perikanan Kab.

1 kali

APBD Kab.

Aktivitas

Lokasi 1

Sumber Dana

TAHAP PERENCANAAN

Kec. Dukuhseti, Tayu, Batangan

L a p o r a n R e n c a n a W i l a ya h K a b u p a t e n Pa t i

111.

TAHAP PELAKSANAAN DAN PEMBANGUNAN

Peningkatan Kualitas Pelabuhan, Galangan Kapal, dan Kapal

Perbaikan akses dari dan menuju dermaga

Pengembangan kegiatan usaha pendukung perikanan tangkap

Pelatihan dan Instalasi Teknologi Penangkapan Ikan

Peremajaan kapal penangkap ikan

Dinas Kelautan dan Perikanan Kab.

Penanaman hutan mangrove

DLH Kab., BPBD Kab.

Penggunaan alat tangkap ramah lingkungan Peningkatan kapasitas kawasan PPI

Semua Kapal

1.500

APBD Kab., Swasta

20 ha

3.000

APBD Kab.

Dinas Kelautan dan Perikanan Kab.

Semua Kapal

1.000

APBD Kab.

Dinas Kelautan dan Perikanan Kab., DPUTR Kab.

5 PPI

7.500

APBD Kab., Swasta

Dinas Kelautan dan Perikanan Kab., DPUTR Kab.

5 Unit

1.800

APBD Kab., Swasta

Penggunaan instalasi pengelolaan limbah PPI berstandar internasional

DLH Kab., Dinas Kelautan dan Perikanan Kab.

5 Unit

7.500

Swasta

Pembangunan cold storage/ penyimpanan beku

Dinas Kelautan dan Perikanan Kab.

6 Unit

5.000

APBD Kab., Swasta

Pembangunan tempat bongkarmuat ikan hasil tangkapan

Peningkatan kelas jalan dari dan menuju kawasan PPI

Kec. Dukuhseti, Tayu, Batangan

DPUTR Kab., Dishub Kab.

15 km

8.000

APBD Kab.

Pengembangan industri pengolahan hasil perikanan

Kecamatan Dukuhseti (PPI Baru)

Dinas Koperasi dan UMKM Kab., Dinas Perindustrian

1 unit

2.250

APBD Kab., Swasta

Dinas Koperasi dan UMKM Kab., Dinas Kelautan dan Perikanan Kab.

5 unit

750

APBD Kab.

Disnakertrans Kab.

10 Maca m

APBD Kab.

Pembukaan lapangan kerja baru

Disnakertrans Kab.

10.000 Naker

APBD Kab.

Pelatihan penangkapan ikan oleh praktisi dan pakar

Dinas Kelautan dan Perikanan Kab.

2 kali

APBD Kab.

Dinas Kelautan dan Perikanan Kab.

Semua Kapal

1.500

APBD Kab., Swasta

Dinas Kelautan dan Perikanan Kab.

Semua Kapal

1.400

APBD Kab., Swasta

Pengembangan TPI

Diversifikasi lapangan pekerjaan kawasan PPI

Penggunaan teknologi penangkapan ikan Pengalihan menuju bahan bakar non-BBM

112.

Kec. Dukuhseti, Tayu, Batangan

P ro g ra m P r i o r i t a s

Kec. Dukuhseti, Tayu, Batangan

TAHAP PEMANTAUAN DAN PENGENDALIAN Pemantauan dan pengendalian tahap perencanaan

Bappeda Kab.

5 PPI

APBD Kab.

Bappeda Kab.

5 PPI

APBD Kab.

Bappeda Kab.

5 PPI

APBD Kab.

Bappeda Kab.

5 PPI

APBD Kab.

Total

Total Pertahun

Kec. Dukuhseti, Tayu, Batangan

Pemantauan dan pengendalian tahap pelaksanaan TAHAP PENYELESAIAN DAN EVALUASI Evaluasi tahap perencanaan

Kec. Dukuhseti, Tayu, Batangan

Evaluasi tahap pelaksanaan

Tabel Project Cycle Program Sumber: Analisis Penulis, 2020

Cost-Benefit Analysis Cost Program Penanggung cost Periode

4 II 5

Cost

10,00

Persiapan legal-formal

6353,50

Perbaikan kapal

1.418,21

1.350,00

2.768,21

Audiensi

12,00

Instalasi teknologi penangkap ikan

1.350,00

2.700,00

Persiapan legal-formal

6.305,71

Perbaikan akses

4.000,00

Pembangunan PPI dan fasilitasnya

4.890,71

2.000,00

6.890,71

Diversifikasi dan pembukaan lapangan kerja

9,00

2.000,00

Pembangunan PPI dan fasilitasnya

6.276,61

12.553,21

Diversifikasi dan pembukaan lapangan kerja

9,00

2.500,00

Pembangunan PPI dan fasilitasnya

3.399,43

2.266,29

5.665,71

Diversifikasi dan pembukaan lapangan kerja

9,00

Penanaman mangrove

1.000,00

1000,00

1.250,00

1.250

Eksternalitas (polusi, kemacetan lalu lintas)

Swasta

Studi awal

Eksternalitas (polusi, kemacetan lalu lintas)

III

Pemda Kab. Pati

Masy.

Eksternalitas (polusi, kemacetan lalu lintas)

9.131,71

9.021,21

12.899,71

15.062,21

7.294,71

L a p o r a n R e n c a n a W i l a ya h K a b u p a t e n Pa t i

113.

Pembangunan PPI dan fasilitasnya

2.060,71

200

2.260,71

Diversifikasi dan pembukaan lapangan kerja

9,00

Penanaman mangrove

1.000,00

200,00

Pembangunan PPI dan fasilitasnya

1.010,71

500

1.510,71

Diversifikasi dan pembukaan lapangan kerja

9,00

Penanaman mangrove

1.000,00

200,00

200

Eksternalitas (polusi)

3.469,71

2.719,71

Tabel Cost Program

Sumber: Analisis Penulis, 2020

Benefit Program Penerima Benefit (juta Rp.) Periode

Th 4

III

Benefit

Pemda Kab. Pati

Masy.

Total Pertahun

Total

Swasta

Peningkatan hasil tangkap perikanan

7.942,63

Peningkatan hasil tangkap perikanan

8.339,76

Serapan tenaga kerja

1.260,00

3.780,00

Peningkatan hasil tangkap perikanan

8.419,19

Serapan tenaga kerja

1.260,00

3.780,00

Peningkatan hasil tangkap perikanan

8.816,32

Serapan tenaga kerja

1.260,00

3.780,00

Peningkatan hasil tangkap perikanan

9.372,30

Serapan tenaga kerja

1.260,00

3.780,00

Peningkatan hasil tangkap perikanan

9.928,29

Serapan tenaga kerja

1.260,00

1.260

3.780,00

12.119,76

12.199,19

12.596,32

13.152,30

13.708,29

Tabel Benefit Program

Sumber: Analisis Penulis, 2020

Penerima benefit dalam pelaksanaan program ini mayoritas merupakan masyarakat. Hal ini disebabkan karena masyarakat menerima dampak langsung dari instalasi teknologi penangkapan ikan modern dan ramah lingkungan, serta pelatihan dari pakar dan praktisi yang ahli di bidang perikanan. Benefit berupa serapan tenaga kerja dibagi rata ke tiga sektor. Hal ini disebabkan karena serapan tenaga kerja akan mendatangkan dampak 114.

P ro g ra m P r i o r i t a s

positif bagi masyarakat sebagai tenaga kerja dan pemerintah serta swasta sebagai stakeholder yang membutuhkan tenaga kerja untuk kelancaran pelaksanaan kegiatan.

Uji Kelayakan Program URAIAN

EXP

Periode II Tahun 4 Periode II Tahun 5 Periode III Tahun 1 Periode III Tahun 2 Periode III Tahun 3 Periode III Tahun 4 Periode III Tahun 5 JUMLAH

9.131,71 9.021,21 12.899,71 15.062,21 7.924,71 3.469,71 2.719,71 60.228,97

NPV BCR

11.489,52 1,19

URAIAN

EXP

Periode II Tahun 4 Periode II Tahun 5 Periode III Tahun 1 Periode III Tahun 2 Periode III Tahun 3 Periode III Tahun 4 Periode III Tahun 5 JUMLAH

9.131,71 9.021,21 12.899,71 15.062,21 7.924,71 3.469,71 2.719,71 60.228,97

NPV BCR

11.489,52 1,19

REV 7.942,63 12.119,76 12.199,19 12.596,32 13.152,30 13.708,29 71.718,49

0,08 Exp Rev 8.455,29 7.734,23 6.809,53 10.240,21 9.621,06 11.071,17 8.966,77 5.393,42 8.572,84 2.186,51 8.288,18 1.586,92 7.998,66 46.667,76 50.257,03 3.589,27 1,08

REV 7.942,63 12.119,76 12.199,19 12.596,32 13.152,30 13.708,29 71.718,49

0,09 Exp Rev 8.377,72 7.592,97 6.685,15 9.960,94 9.358,68 10.670,45 8.642,21 5.150,52 8.186,74 2.068,87 7.842,29 1.487,77 7.498,90 45.309,25 48.213,98 2.904,73 1,06

0,12 Exp Rev 8.153,31 7.191,65 6.331,82 9.181,76 8.626,61 9.572,31 7.752,81 4.496,69 7.147,49 1.757,86 6.663,36 1.230,26 6.200,93 41.583,85 42.723,02 1.139,17 1,03

0,13 Exp Rev 8.081,16 7.064,93 6.220,24 8.940,15 8.399,60 9.237,94 7.481,99 4.301,22 6.836,78 1.666,57 6.317,29 1.156,04 5.826,85 40.447,99 41.082,76 634,77 1,02

0,1 Exp Rev 8.301,55 7.455,55 6.564,16 9.691,74 9.105,76 10.287,69 8.332,21 4.920,62 7.821,32 1.958,56 7.424,13 1.395,64 7.034,52 44.011,36 46.282,10

0,11 Exp Rev 8.226,77 7.321,82 6.446,42 9.432,16 8.861,86 9.921,94 8.035,98 4.702,93 7.475,30 1.855,05 7.031,76 1.309,97 6.602,71 42.770,63 44.454,04

2.270,74 1,05

1.683,40 1,04

0,14 Exp Rev 8.010,27 6.941,53 6.111,60 8.706,94 8.180,49 8.918,04 7.222,90 4.115,85 6.542,13 1.580,75 5.992,01 1.086,90 5.478,34 39.360,27 39.527,48 167,21 1,00

0,15 Exp Rev 7.940,62 6.821,33 6.005,77 8.481,77 7.968,94 8.611,87 6.974,93 3.939,98 6.262,60 1.500,05 5.686,10 1.022,44 5.153,45 38.318,06 38.051,79 -

266,27 0,99

Tabel Uji Kelayakan Program Sumber: Analisis Penulis, 2020

Uji kelayakan program dilakukan dengan menggunakan metode Cost-Benefit Ratio yang diujikan dengan berbagai besaran suku bunga. Berdasarkan uji CBR, diperoleh kesimpulan bahwa Program Pengembangan Kawasan Pelabuhan Pendaratan Ikan (PPI) Kabupaten Pati layak untuk dijalankan sampai tingkat suku bunga 13%. Oleh karena itu, pelaksanaan program ini layak dijalankan karena pada standar suku bunga BI yaitu 8%, nilai BCR > 1. Lebih jauh lagi, program ini memiliki kemungkinan yang cukup besar untuk berhasil bermitra dengan swasta karena kelayakan pelaksanaan Program Pengembangan Kawasan PPI Kabupaten Pati ini terbilang cukup tinggi sehingga cukup aman bagi calon investor.

L a p o r a n R e n c a n a W i l a ya h K a b u p a t e n Pa t i

115.

Daftar Pustaka Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Pati. (2018). Kelautan dan Perikanan Pati dalam Angka Tahun 2017. Pati: Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Pati. Sciortino, J. A. (2010). Fishing harbour planning, construction and management. Roma: Food and Agriculture Organization of The United Nations.

116.

P ro g ra m P r i o r i t a s

Muhammad Alfi Hilman | 45924

PROGRAM PENGEMBANGAN KORIDOR AGROINDUSTRI MARGOREJO

Latar Belakang Pati merupakan salah satu kabupaten terluas di Provinsi Jawa Tengah dengan total wilayah 1.503,68 km 2. Wilayah yang luas tersebut memiliki bentang alam yang beragam. Di dalam Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Pati Tahun 2011–2030, bentang alam Kabupaten Pati diklasifikasikan menjadi tiga relief daratan, yaitu Lereng Gunung Muria di bagian utara– barat laut, dataran rendah di bagian tengah, dan Pegunungan Kapur di bagian selatan. Keragaman bentang alam tersebut telah menjadi berkah bagi Kabupaten Pati. Wilayah pesisirnya memberikan tempat untuk penangkapan dan budidaya ikan, terutama bandeng yang terkenal se-Jawa Tengah, dengan Kecamatan Juwana sebagai pusatnya. Wilayah datarannya sangat cocok untuk dijadikan lahan pertanian dan perkebunan, dengan Kabupaten Pati menjadi produsen kapuk dan tebu terbesar di Jawa Tengah menurut data Badan Pusat Statistik tahun 2018. Signifikansi dari kedua sektor tersebutlah yang kemudian dituangkan menjadi slogan Kabupaten Pati, yaitu “Bumi Mina Tani”.

Berdasarkan analisis sektor unggulan perekonomian Kabupaten Pati dengan metode tipologi klassen dan shift-share, sektor pertanian, kehutanan, dan perikanan merupakan salah satu yang unggul di Kabupaten Pati dengan nilai Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) yang selalu meningkat. Sektor tersebut tergolong primer, yang berarti ekstraksi sumber daya alam secara langsung. Komoditas dari sektor tersebut harus diolah agar lebih bernilai, sehingga peran industri pengolahan sebagai sektor sekunder unggulan selanjutnya menjadi penting. Sektor industri pengolahan sendiri menjadi penyumbang terbesar bagi PDRB Kabupaten Pati pada tahun 2018 dengan kontribusi 26,25%. Akan tetapi, jika dilihat tren dari tahun 2014 yang proporsinya 27,31%, terjadi penurunan kontribusi terhadap PDRB keseluruhan. Hal ini menandakan bahwa meskipun angka PDRB-nya terus meningkat, pertumbuhan sektor industri pengolahan kalah dibanding sektor lainnya seperti Perdagangan dan Reparasi Kendaraan serta Konstruksi.

L a p o r a n R e n c a n a W i l a ya h K a b u p a t e n Pa t i

117.

Berdasarkan kondisi tersebut, pengembangan sektor industri pengolahan berbasis agroindustri dapat menjadi pilihan untuk meningkatkan nilai tambah komoditas agro yang dihasilkan sembari mendorong pertumbuhan sektor industri agar tetap relevan dan meningkatkan perekonomian masyarakat Kabupaten Pati ke depannya.

Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat Kabupaten Pati melalui Perwujudan Bumi Mina Tani yang Berkelanjutan Peningkatan kesejahteraan masyarakat dengan optimalisasi pemanfaatan sumber daya alam

Visi

Pengembangan agroindustri ini dilakukan berdasarkan rencana pembangunan wilayah selama dua puluh tahun ke depan yang telah dirumuskan sebelumnya. Berikut adalah diagram kesesuaian visi, misi, serta arah kebijakan yang menjadi dasar implementasi program ini.

Meningkatkan pertumbuhan ekonomi wilayah berbasis sektor unggulan

Peningkatan efektivitas dan efisiensi produksi, distribusi, dan pengolahan hasil pertanian dan perikanan

Peningkatan perekonomian dengan mendorong utilisasi sektor unggulan

Misi Kelima

Arah Kebijakan Pertama

Diagram Kesesuaian Visi, Misi, serta Arah Kebijakan yang Mendasari Program Sumber: Hasil Olah Penyusun, 2020

Rasionalitas

Tujuan

Pengembangan agroindustri ini dilakukan untuk meningkatkan perekonomian wilayah Kabupaten Pati. Program pengembangan ini akan berfokus pada koridor agroindustri dengan lokus yang ada di Kecamatan Margorejo, Kabupaten Pati. Fokus dan lokus tersebut dipilih karena:

Tujuan dari program pengembangan Koridor Agroindustri Margorejo ini antara lain:

1. Banyaknya komoditas agro unggulan dan potensial yang dihasilkan Kabupaten Pati; 2. Banyaknya pabrik industri pengolahan yang saat ini telah ada di Kecamatan Margorejo; 3. Kebedaraan Jalan Nasional 1 (Jalur Pantura) sebagai tulang punggung Koridor Agroindustri Margorejo; dan 4. Kedekatan Koridor Agroindustri Margorejo dengan rencana jalan tol (axial growth). Keempat faktor di atas diharapkan dapat menjadikan pengembangan Koridor Agroindustri Margorejo tepat guna serta mempermudah implementasi pembangunannya. Dengan demikian, baik pemanfaatan hasil komoditas agro Kabupaten Pati maupun kontribusi sektor industri pengolahan dapat ditingkatkan. Selain dari tren penurunan kontribusi sektor industri pengolahan, proporsi pekerja di sektor industri pengolahan juga menurun pada 2015– 2017. Kondisi infrastruktur seperti jalan, air baku, dan air limbah juga belum memadai serta pemanfaatan teknologi belum maksimal. 118.

P ro g ra m P r i o r i t a s

1. Menerapkan konsep koridor industri pada kawasan industri Kecamatan Margorejo; 2. Menciptakan sistem agroindustri di Kabupaten Pati untuk mendukung pengembangan sistem perkotaan agropolitan; 3. Meningkatkan nilai guna sumber daya alam dengan pengembangan pola produksi dan pemanfaatan teknologi industri; 4. Meningkatkan kualitas serta kuantitas hasil pengolahan produk pertanian masyarakat Kabupaten Pati; dan 5. Meningkatkan kesejahteraan masyarakat dengan perluasan lapangan pekerjaan serta peningkatan pendapatan daerah.

Goal

Purposes

Potensi

Terwujudnya sistem industri pengolahan pada sektor pertanian dan perkebunan untuk mendorong pertumbuhan ekonomi wilayah Kabupaten Pati

Terwujudnya Koridor Agroindustri Margorejo sebagai sentra kegiatan agroindustri kabupaten yang dapat mendorong pertumbuhan ekonomi masyarakat

Meningkatnya produksi bahan baku penunjang industri dengan mengandalkan komoditas unggulan dan potensial, khususnya komoditas berbasis agro

Meningkatnya penyerapan dan optimalisasi potensi tenaga kerja lokal untuk mengurangi angka pengangguran dan mendukung perekonomian masyarakat sekitar

Keberadaan Jalan Nasional 1 dan Kedekatan Lokasi dengan Rencana Jalan Tol

Penerapan konsep koridor agroindustri

Perkembangan pabrik industri yang ada saat ini dan yang akan datang

Kondisi Infrastruktur belum Memadai

Pemanfaatan Teknologi belum Maksimal

Penyerapan tenaga kerja yang masih rendah

Masalah Tren Kontribusi Sektor Industri Pengolahan terhadap PDRB Kabupaten Pati yang menurun

Diagram Rasionalitas Perencanaan Program Sumber: Hasil Olah Penyusun, 2020

Landasan Hukum

Metode Perencanaan

Penyusunan program pengembangan kawasan agroindustri ini didasari pada beberapa landasan hukum sebagai acuan kebijakan serta panduan pelaksanaan program. Beberapa landasan hukum yang digunakan adalah:

Penyusunan program pengembangan kawasan agroindustri ini menggunakan metodemetode perencanaan sebagai berikut.

1. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perindustrian; 2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 142 Tahun 2015 tentang Kawasan Industri; 3. Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 35 Tahun 2010 tentang Pedoman Teknis Kawasan Industri; 4. Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 14 Tahun 2019 tentang Penumbuhan dan Pengembangan Industri Kecil dan Industri Menengah melalui Program Restrukturisasi Mesin dan/atau Peralatan; dan 5. Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 75 Tahun 2010 mengenai Pedoman Cara Produksi Pangan Olahan yang Baik.

1. Analisis Wilayah Analisis ini dilakukan untuk mengetahui potensi dan masalah yang berkaitan dengan pengembangan industri di Kabupaten Pati 2. Kajian Literatur Kajian ini dilakukan untuk menentukan konsep dan alternatif rencana yang sesuai dengan kondisi dan kebutuhan perencanaan industri di Kabupaten Pati berdasarkan referensi teori dan preseden yang ada. 3. Kerangka Kerja Logis Penyusunan kerangka kerja logis dilakukan untuk menentukan target capaian serta indikator dari program pengembangan Koridor Agroindustri Margorejo 4. Analisis Biaya-Manfaat Analisis perbandingan biaya-manfaat dilakukan untuk menguji kelayakan program pengembangan Koridor Agroindustri Margorejo.

L a p o r a n R e n c a n a W i l a ya h K a b u p a t e n Pa t i

119.

Kerangka Berpikir

Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat Kabupaten Pati melalui Perwujudan Bumi Mina Tani yang Berkelanjutan

Visi Pembangunan

Meningkatkan pertumbuhan ekonomi wilayah berbasis sektor unggulan

Misi Kelima

Peningkatan efektivitas dan efisiensi produksi, distribusi, dan pengolahan hasil pertanian dan perikanan

Arah Kebijakan Pertama

Produktivitas Kurang Optimal

Kondisi Infrastruktur belum Memadai

Penyerapan Tenaga Kerja masih Rendah

Kombinasi Kondisi Kabupaten Pati Secara Umum dan Lokasi Kecamatan Margorejo yang Strategis

Pemanfaatan Teknologi belum Maksimal

Keberadaan Jalur Pantura dan Rencana Jalan Tol

Tren Kontribusi Sektor Industri Pengolahan terhadap PDRB Kabupaten Pati yang menurun

Tersedianya Komoditas Unggulan dan Potensial

Kesiapan Kecamatan Margorejo untuk menjadi Kawasan Industri

Masalah

Potensi

Program Pengembangan Koridor Agroindustri Margorejo

Analisis

Goal

Logical Framework

Pentahapan

Cost-Benefit Analysis

Terwujudnya sistem industri pengolahan pada sektor pertanian dan perkebunan untuk mendorong pertumbuhan ekonomi wilayah Kabupaten Pati

Diagram Kerangka Berpikir Perencanaan Program Sumber: Hasil Olah Penyusun, 2020

120.

Keberadaan Industri Saat Ini dan Lahan yang Luas

P ro g ra m P r i o r i t a s

Konsep Rencana

Preseden

Dalam Marrian (2001), Council for Scientifc and Industrial Research dari Afrika Selatan mendefinisikan koridor aktivitas sebagai elemen struktur ruang linear dengan guna lahan campuran yang terjadi ketika beberapa rute transportasi bekerja sama. Koridor aktivitas ini akan memberikan pengaruh bagi daerah-daerah yang berbatasan langsung dengannya, terutama dengan membentuk area-area aglomerasi.

Koridor Industri di India

Lebih lanjut, Manushi (2019) dalam studi kasusnya di India mengartikan koridor industri sebagai sebuah jalur yang terdiri dari klasterklaster manufaktur, unit-unit penyokong, serta kota-kota yang terhubung melalui jalur rel kereta api, jalan, udara, maupun laut. Koridor industri mengintegrasikan sektor industri dengan infrastruktur, yang akan meningkatkan pertumbuhan sosioekonomi secara keseluruhan. Keberadaan koridor industri akan memungkinkan pengadaan infrastruktur mutakhir seperti jaringan transportasi cepat (rel/jalan), pelabuhan kapasitas besar, bandara modern, kawasan industri khusus, dan lainnya yang difokuskan untuk memenuhi kebutuhan dari sektor industri. Dalam kasus Kabupaten Pati, keberadaan industri pengolahan dapat menjadi pemberi nilai tambah terhadap komoditas agro yang selama ini banyak dihasilkan. Kedua sektor tersebut, yaitu industri pengolahan serta pertanian, kehutanan, dan perikanan, merupakan dua sektor bernilai tertinggi bagi PDRB Kabupaten Pati dengan kontribusi hampir 50% dari angka keseluruhan. Dengan demikian, integrasi antara dua sektor tersebut menjadi sangat penting untuk pertumbuhan ekonomi wilayah ke depannya. Berdasarkan paparan dan kondisi di atas, konsep pengembangan Koridor Agroindustri Margorejo dirumuskan sebagai berikut. 1. Pengembangan koridor industri dengan klaster industri pengolahan agro; 2. Pengintegrasian sektor agro lokal sebagai sumber bahan baku utama untuk meningkatkan pemanfaatan komoditas serta menjamin ketersediaan bahan baku; dan 3. Pembangunan dan peningkatan kualitas infrastruktur pelayanan industri yang memenuhi standar.

Pengembangan koridor-koridor industri di India berawal dari keinginan untuk menggenjot sektor manufaktur domestik dengan mencontoh kebijakan Zona Ekonomi Khusus (ZEK) pada 2005 yang telah sukses diterapkan di Tiongkok. Akan tetapi, ZEK di India tidak memiliki akses krusial ke pelabuhan sehingga tidak berhasil memantik aktivitas manufaktur di negara tersebut. Karena itulah kemudian konsep ZEK dikembangkan menjadi koridor-koridor Industri yang lebih cocok diterapkan di India dengan luasnya daratan yang dimilikinya. (Manushi, 2019) Terdapat lima koridor ekonomi utama di India yang tergambar pada peta berikut.

Koridor Industri di India Sumber: DMIC

Pembangunan koridor-koridor industri tersebut diharapkan dapat menambah lapangan pekerjaan bagi penduduk India, baik secara langsung di sektor industri maupun tidak langsung di sektor lainnya. Berbagai institusi pendidikan, jalan, rel kereta api, bandara, dan rumah sakit yang akan hadir di koridor-koridor tersebut akan dapat menyerap tenaga kerja baru dan meningkatkan standar hidup keseluruhan. Dengan implementasi koridor-koridor ekonomi ini, Pemerintah India menargetkan penambahan 100 juta pekerjaan baru. Pengaplikasian konsep koridor industri India dalam skala kecil di Kabupaten Pati diharapkan dapat memberikan efek pembangunan dan penambahan pekerjaan yang sama.

L a p o r a n R e n c a n a W i l a ya h K a b u p a t e n Pa t i

121.

Siklus Program Park Hill Industrial Corridor

Inisiasi

s 9th st

rd et

Pl garVin

dO aVe cOmPtO n st creel aVe mOntan a aVe

e aV

hardy

aVe

Sumber: EDAW, 2009

ntati On strat E Gy

m st

st OOK

easter

n PKy

WinKle

r aVe

m st

heyWOO d aVe burtOn aVe

iOWa aV

s 2nd st

a ut

ee aVe

Not to scale

Park Hill Industrial Corridor ie irV Fa

e barb

university of Louisville

cOlOra

Ve ha

s br

e riley aV

e aV e aV ln

Map illustrating boundaries of the study area.

Ve na

lia

lil

Source: LOJIC, PVA, Louisville EDD

lin

study area

s 9th st

Ve Pa

LEGEnD

s 2nd st

mOOr

PattOn ct

st th

e aV

s 16

e aV

bernheim

s 5th st

s 6th st

e ct

W hill

s 1st st

aVe

r chin

s 10th

aly

Olia aVe

Vi da

in PKy

W magn

algOnQu

diXdale aVe

ParK aV

aVe

W lee st

VOr

ge st

e ct

myrtle

W gaulbert

Wl ee bur st We ll a Ve ste r aV e

s 7th st

st s 10th

st s 11th

Pal rd s 13th

il st

st lOuis

Pelaksanaan program pengembangan Koridor Agroindustri Margorejo ini terdiri dari empat tahap yang membentuk siklus:

Kinrid

s 4th st

aVe

bOlling aVe

OregOn aVe

W OaK st

Akan 0 tetapi, sama4000 Feetseperti kebanyakan 1000 2000 kawasan industri di kota AS lainnya, Park Hill mengalami kemunduran cepat dalam 30 tahun terakhir. Saat ini hanya tersisa beberapa industri lokal yang masih beroperasi di Park Hill, sementara banyak perusahaan lainnya yang menutup operasional di koridor tersebut. Banyaknya pabrik yang tutup meninggalkan area lahan kosong atau kurang termanfaatkan yang luas. Lokasi-lokasi itu memberi peluang untuk pembangunan kembali area tersebut untuk pertumbuhan di masa depan. nOrth

centra

l aVe

Kasus Park Hill Industrial Corridor dapat menjadi percontohan tentang bagaimana membangun sebuah koridor industri yang sukses. Di sisi lain, kasus itu dapat dijadikan pelajaran betapa pentingnya keberlanjutan dan integrasi sumber daya dalam koridor industri untuk menjamin keberlangsungan jangka panjangnya. 122.

P ro g ra m P r i o r i t a s

Pelaksanaan Proyek

Sumber: Hasil Olah Penyusun, 2020

ucKy st

dumesn

Persiapan Pelaksanaan

Diagram Siklus Pelaksanaan Program

W Kent

aVe

ett

by aVe

WilsOn

W brec

s 3rd st

rd a Ve

urn

s 12th

dr W J

il st

s 25

W Orms

s 23

her st

hale aV

4th

gallag

yOrK st

cOlleg

Zane st

dumesn

nda

e st

s 20 th st diX ie h Wy

sta

st d aVe

ucKy st

Prentic

s 15th

s 23rd st

W Kent

hale aV

s 13th

Kinridge

hOdge

Osage aV

garlan

st s 25th

dWay

s 8th st

st s 17th

st s 22nd

s 24th st humler st s 23rd st

W brec

date st

grand aV

W brOa

maPle

s 9th street ramP

ment ridor’s land tential rowth t and nction way o incuess and usinessment h, umer’s

rOy Wi lKins aV

e st

tnut st

magaZin

aVe

ali blVd

W ches

andersOn st

le’s ey work

mmad

sOn st

elliOtt

maPle

dus-

W muha

W madi

PlymOu th

s 16th

tudy ntriberous e s to

Park Hill Industrial Corridor merupakan possibilities, adjunct faculty opportunities, manufacturing and available land sebuah koridor industri yang terletak dipotential, Louisville, within the Industrial Corridor. AS. Area ini merupakan jantung industri Operasi dan manufaktur dan distribusi di Louisville pada akhir Pengendalian abad ke-19, dikarenakan lokasinya yang berada di pertemuan dua jalur rel kereta api nasional dan posisinya yang relatif dekat dengan Sungai Ohio.

force. Additionally, the Park Hill Corridor’s proximity to the University of Louisville provides further opportunities for growth. Both the university and corridor businesses can benefit from strategic partnerships. Businesses can take advantage of the talent pool, creative research and development potential of students and faculty. The university in turn can benefit from the internship

osed y luding ies, and usid plan rridor.

1. Inisiasi Inisiasi merupakan tahap awal dari pelaksanaan program. Terdiri dari sosialisasi kepada masyarakat, pendataan kebutuhan, serta Focus Group Discussion (FGD). 2. Persiapan Pelaksanaan Persiapan pelaksanaan merupakan tahap awal dari pelaksanaan proyek. Tahap ini dimulai dengan analisis wilayah, pembebasan lahan, serta diakhiri dengan pembuatan Detailed Engineering Design (DED). 3. Pelaksanaan Proyek O PPO rt uni t y / 1-3 Pelaksanaan proyek merupakan tahap di mana pembangunan dan implementasi kebijakan dilakukan. Tahap ini disertai dengan evaluasi capaian target demi mendukung keberhasilan program. 4. Operasi dan Pengendalian Operasi dan pengendalian merupakan tahap pascapembangunan proyek. Tahap ini dilakukan untuk memastikan berjalannya program sesuai dengan rencana, baik secara waktu maupun biaya.

Kerangka Kerja Logis

Outputs/Results

Purpose/Outcome

Goal

Narrative Summary

Measurable Indicators

Means of Verification

Terwujudnya sistem industri pengolahan pada sektor pertanian dan perkebunan untuk mendorong pertumbuhan ekonomi wilayah Kabupaten Pati

Produk Domestik Regional Bruto

Terwujudnya Koridor Agroindustri Margorejo sebagai sentra kegiatan agroindustri kabupaten yang dapat mendorong pertumbuhan ekonomi masyarakat

Pertumbuhan PDRB dengan rincian sebagai berikut. 1. Sektor industri pengolahan Data dari Badan Pusat meningkat minimal 5% tiap tahunnya Statistik Kab. Pati 2. Sektor pertanian, kehutanan, dan perikanan minimal 5% tiap tahunnya

Meningkatnya produksi bahan baku penunjang industri dengan mengandalkan komoditas unggulan dan potensial, khususnya komoditas berbasis agro

Produksi komoditas unggulan dan potensial dengan rincian sebagai berikut. 1. Komoditas unggulan meningkat minimal 5% tiap tahunnya 2. Komoditas potensial meningkat minimal 10% tiap tahunnya

Meningkatnya penyerapan dan optimalisasi potensi tenaga kerja lokal untuk mengurangi angka pengangguran dan mendukung perekonomian masyarakat sekitar

1. Menurunnya tingkat pengangguran di Kabupaten Pati 2. Meningkatnya proporsi tenaga kerja Data dari Badan Pusat sektor industri Statistik Kab. Pati 3. Meningkatnya pendapatan per kapita masyarakat Kabupaten Pati

Terbangunnya prasarana dan sarana untuk kegiatan industri skala besar di Koridor Agroindustri Margorejo: 1. Bangunan untuk kegiatan industri pengolahan dan pengalengan skala besar. 2. Teknologi terbangun untuk meningkatkan kuantitas dan kualitas produksi olahan 3. Tempat pemasaran langsung produk olahan bagi konsumen 4. Akses langsung menuju jaringan distribusi regional dan nasional 5. Sistem penyediaan bahan baku dan pengelolaan limbah bersama yang sesuai standar internasional

Tersedianya prasarana dan sarana untuk kegiatan industri skala besar di Koridor Agroindustri Margorejo: 1. Bangunan untuk kegiatan industri pengolahan dan pengalengan skala besar. 2. Teknologi terbangun untuk meningkatkan kuantitas dan kualitas produksi olahan 3. Tempat pemasaran langsung produk olahan bagi konsumen 4. Akses langsung menuju jaringan distribusi regional dan nasional 5. Sistem penyediaan bahan baku dan pengelolaan limbah bersama yang sesuai standar internasional

Terwujudnya fasilitas optimalisasi pengadaan dan pemanfaatan bahan baku untuk produksi: 1. Kemitraan antara industri dan koperasi agro untuk penyediaan bahan baku 2. Gudang penyimpanan hasil komoditas agro

Terwujudnya fasilitas optimalisasi peran serta masyarakat dalam kegiatan industri: 1. Kemitraan antara industri dan Sekolah Menengah Kejuruan 2. Balai pelatihan keterampilan dan teknologi industri 3. Kegiatan pelatihan keterampilan dan teknologi industri

Data dari Badan Pusat Statistik Kab. Pati

Data dari Dinas Kehutanan dan Perkebunan serta Dinas Pertanian dan Peternakan Kab. Pati

Important Assumptions Tidak terjadi kesalahan pencatatan data

Kondisi lahan produksi komoditas bebas dari gangguan bencana, tingkat partisipasi angkatan kerja tinggi, kualitas SDM siap, utilitas dasar tersedia, serta kondisi keamanan, sosial dan politik kondusif

Data dari DPUTR, Balitbang, Dinas Koperasi dan UMKM, PDAM, Dinas LH, PLN Kab. Pati

Tersedianya anggaran serta kegiatan perbaikan dan penambahan utilitas dasar dan lanjutan tepat waktu

Tersedianya fasilitas optimalisasi pengadaan dan pemanfaatan bahan baku untuk produksi: 1. Kemitraan antara industri dan koperasi agro untuk penyediaan bahan baku 2. Gudang penyimpanan hasil komoditas agro

Data dari Dinas Koperasi dan UMKM, Bulog, dan Dinas Perhubungan Kab. Pati

Komoditas unggulan dan potensial sepenuhnya dimanfaatkan oleh industri yang di kompleks koridor agroindustri

Tersedianya fasilitas optimalisasi peran serta masyarakat dalam kegiatan industri: 1. Kemitraan antara industri dan Sekolah Menengah Kejuruan 2. Balai pelatihan keterampilan dan teknologi industri 3. Kegiatan pelatihan keterampilan dan teknologi industri

Data dari Dinas Pendidikan dan Kebudayaan serta Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kab. Pati

Masyarakat sepenuhnya antusias dan terlibat

L a p o r a n R e n c a n a W i l a ya h K a b u p a t e n Pa t i

123.

Activities

Membangun prasarana dan sarana untuk kegiatan industri skala besar di Koridor Agroindustri Margorejo: 1. Parsel lahan untuk kegiatan industri pengolahan dan pengalengan skala besar dengan rincian luasan dan lokasi sebagai berikut. a) 1 parsel besar (@15 ha), 3 parsel sedang (@10 ha), dan 4 parsel kecil (@5 ha) di Desa Bumirejo b) 2 parsel besar (@15 ha), 1 parsel sedang (@10 ha), dan 4 parsel kecil (@5 ha) di Desa Sukokulon c) 3 parsel besar (@15 ha), 4 parsel sedang (@10 ha), dan 4 parsel kecil (@5 ha) di Desa Wangunrejo d) 2 parsel kecil (@5 ha) di Desa Ngawen e) 1 parsel kecil (@5 ha) di Desa Pegandan 2. Unit teknologi terbangun pada tiap parsel industri pengolahan yang ada 3. 3 unit tempat pemasaran langsung produk olahan bagi konsumen di Desa Bumirejo, Sukokulon, dan Wangunrejo 4. 4 km jalan utama koridor yang ditingkatkan kualitasnya (arteri dan kolektor) 5. 1 unit Stasiun barang di Desa Pegandan 6. 1 unit Terminal barang di Desa Sukokulon 7. Sistem penyediaan air baku dan air limbah masing-masing 1 unit di Desa Pegandan

Terlaksananya pembangunan prasarana dan sarana untuk kegiatan industri skala besar di Koridor Agroindustri Margorejo: 1. Parsel lahan untuk kegiatan industri pengolahan dan pengalengan skala besar dengan rincian luasan dan lokasi sebagai berikut. a) 1 parsel besar (@15 ha), 3 parsel sedang (@10 ha), dan 4 parsel kecil (@5 ha) di Desa Bumirejo b) 2 parsel besar (@15 ha), 1 parsel sedang (@10 ha), dan 4 parsel kecil (@5 ha) di Desa Sukokulon c) 3 parsel besar (@15 ha), 4 parsel sedang (@10 ha), dan 4 parsel kecil (@5 ha) di Desa Wangunrejo d) 2 parsel kecil (@5 ha) di Desa Ngawen e) 1 parsel kecil (@5 ha) di Desa Pegandan 2. Unit teknologi terbangun pada tiap parsel industri pengolahan yang ada 3. 3 unit tempat pemasaran langsung produk olahan bagi konsumen Desa Bumirejo, Sukokulon, dan Wangunrejo 4. 4 km jalan utama koridor yang ditingkatkan kualitasnya (arteri dan kolektor) 5. 1 unit Stasiun barang di Desa Pegandan 6. 1 unit Terminal barang di Desa Sukokulon 7. Sistem penyediaan air baku dan air limbah masing-masing 1 unit di Desa Pegandan

Data dari DPUTR, Balitbang, Dinas Koperasi dan UMKM, PDAM, Dinas LH, PLN Kab. Pati

Anggaran memadai, jaringan infrastruktur sepenuhnya terbangun, serta minat dan partisipasi masyarakat tinggi

Pengadaan fasilitas optimalisasi pengadaan dan pemanfaatan bahan baku untuk produksi: 1. Kemitraan antara tiap unit industri dan koperasi agro untuk penyediaan bahan baku 2. 2 unit gudang penyimpanan hasil komoditas agro di Desa Sukokulon dan Wangunrejo

Terlaksananya pengadaan fasilitas optimalisasi pengadaan dan pemanfaatan bahan baku untuk produksi: 1. Kemitraan antara tiap unit industri dan koperasi agro untuk penyediaan bahan baku 2. 2 unit gudang penyimpanan hasil komoditas agro di Desa Sukokulon dan Wangunrejo

Data dari Dinas Koperasi dan UMKM, Bulog, dan Dinas Perhubungan Kab. Pati

Pengadaan fasilitas optimalisasi peran serta masyarakat dalam kegiatan industri: 1. Kemitraan antara tiap unit industri dan Sekolah Menengah Kejuruan 2. 1 unit balai pelatihan keterampilan dan teknologi industri di Desa Pegandan 3. 1 kegiatan pelatihan keterampilan dan teknologi industri tiap 3 bulan

Terlaksananya pengadaan fasilitas optimalisasi peran serta masyarakat dalam kegiatan industri: 1. Kemitraan antara tiap unit industri dan Sekolah Menengah Kejuruan 2. 1 unit balai pelatihan keterampilan dan teknologi industri di Desa Pegandan 3. 1 kegiatan pelatihan keterampilan dan teknologi industri tiap 3 bulan

Data dari Dinas Pendidikan dan Kebudayaan serta Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kab. Pati

124.

P ro g ra m P r i o r i t a s

Pentahapan Kegiatan

Sub-Kegiatan

Luas dan Unit

Lokasi

Pentahapan Tahap 1

Tahap 2

Tahap 3

Tahap 4

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

Inisiasi Inisiasi proyek

Persiapan Pelaksanaan Pembebasan lahan

263 ha

Survei dan perancangan DED

Kec. Margorejo

Pelaksanaan Proyek

Membangun prasarana dan sarana untuk kegiatan industri skala besar di Koridor Agroindustri Margorejo

Pengadaan lahan parsel besar untuk industri pengolahan

15 ha

Pengadaan lahan parsel sedang untuk industri pengolahan

10 ha

Pengadaan lahan parsel kecil untuk industri pengolahan

5 ha

Pengadaan unit tempat pemasaran produk olahan

2,5 ha

Pengadaan unit teknologi terbangun pada tiap industri Peningkatan kualitas jalan arteri

Desa Bumirejo, 8 Desa Sukokulon, Desa 15 Wangunrejo, Desa 3 Pegandan, Desa Ngawen (Margorejo) 29

4 km

Pengadaan SPAB terpusat

1 ha

Pengadaan terminal barang

10 ha

Pengadaan stasiun barang

5 ha

Pengadaan IPAL terpusat

1 ha

Desa Pegandan (Margorejo)

Operasi dan Pengendalian Operasional dan pemeliharaan

Pemantauan dan evaluasi

Inisiasi Inisiasi proyek

Persiapan Pelaksanaan Pengadaan fasilitas optimalisasi pengadaan dan pemanfaatan bahan baku untuk produksi

Pembebasan lahan

Kec. Margorejo

66 ha

Survei dan perancangan DED

Pelaksanaan Proyek Pembangunan koperasi agro

8 ha

Pembangunan sarana gudang penyimpanan hasil agro

10 ha

Operasi dan Pengendalian Operasional dan pemeliharaan

Pemantauan dan evaluasi

Inisiasi Inisiasi proyek

Desa Bumirejo dan Desa Wangunrejo (Margorejo)

Kec. Margorejo

Persiapan Pelaksanaan Pengadaan fasilitas optimalisasi peran serta masyarakat dalam kegiatan industri

Pembebasan lahan

5 ha

Survei dan perancangan DED

Pelaksanaan Proyek Kemitraan tiap industri–SMK Pembangunan balai pelatihan Kegiatan pelatihan keterampilan dan teknologi industri

Desa Sukokulon (Margorejo)

29 5 ha

1 80

Operasi dan Pengendalian Operasional dan pemeliharaan

Pemantauan dan evaluasi

Kec. Margorejo

L a p o r a n R e n c a n a W i l a ya h K a b u p a t e n Pa t i

125.

Analisis Biaya-Manfaat: Pengeluaran dan Pemasukan Kegiatan

Sub-Kegiatan

Pembiayaan Tahap 1

Tahap 2

Tahap 3

Tahap 4

Total

Pengeluaran (Expenditure) Inisiasi 20

656.875

328.438

1.313.750

225.000

450.000

Pengadaan lahan parsel sedang untuk industri pengolahan

200.000

400.000

Pengadaan lahan parsel kecil untuk industri pengolahan

187.500

312.500

375.000

10.000

5.000

15.000

Inisiasi proyek Persiapan Pelaksanaan Pembebasan lahan Pengumpulan data dan perancangan DED Pelaksanaan Proyek Pengadaan lahan parsel besar untuk industri pengolahan

Pengadaan unit tempat pemasaran langsung produk olahan bagi konsumen Pengadaan unit teknologi terbangun pada setiap kawasan industri pengolahan Peningkatan kualitas jalan arteri primer Pengadaan SPAB terpusat Pengadaan terminal barang Pengadaan stasiun barang Membangun prasarana dan sarana untuk kegiatan industri skala besar di Koridor Agroindustri Margorejo

Pengadaan IPAL terpusat

4.000

12.500

25.000

300.000

50.000

300.000

120.000

150.000

12.500

25.000

500

2.000

921.425

1.391.448

746.448

510

3.059.830

Operasi dan Pengendalian Operasional dan pemeliharaan Pemantauan dan evaluasi Total

Pemasukan (Revenue) Direct Benefit Persewaan kavling industri besar Persewaan kavling industri sedang

105.000

735.000

1.050.000

2.940.000

240.000

760.000

800.000

1.800.000

72.000

552.000

600.000

1.224.000

900

4.500

14.400

Retribusi terminal barang

800

2.000

4.800

Retribusi stasiun barang

500

2.500

5.500

Retribusi pajak air dan limbah

4.500

72.000

142.500

217.500

436.500

Retribusi pajak industri

3.000

48.000

95.000

145.000

291.000

1.500

24.000

47.500

72.500

145.500

8.700

14.500

37.700

300

500

1.800

Peningkatan produksi hasil industri pengolahan

2.250

36.000

71.250

108.750

218.250

Pengadaan unit teknologi terbangun pada setiap kawasan industri pengolahan

1.500

24.000

47.500

72.500

145.500

118.950

1.266.000

2.789.750

3.090.250

7.006.200

Persewaan kavling industri kecil Persewaan kios perdagangan

Indirect Benefit Peningkatan kualitas dan kuantitas produk Efisiensi biaya transportasi barang (bahan maupun produk hasil olahan) Peningkatan konektivitas dan distribusi hasil pertanian

Total

126.

P ro g ra m P r i o r i t a s

Kegiatan

Pentahapan

Sub-Kegiatan

Tahap 1

Tahap 2

Tahap 3

Tahap 5

Total

Pengeluaran (Expenditure) Inisiasi Inisiasi proyek

9.000

18.000

40.000

20.000

80.000

50.000

100.000

9.000

Pembangunan koperasi agro Pembangunan gudang komoditas agro

Persiapan Pelaksanaan Pembebasan lahan Pengumpulan data dan perancangan DED Pelaksanaan Proyek

Operasi dan Pengendalian Pengadaan fasilitas Operasional dan pemeliharaan optimalisasi pengadaan dan Pemantauan dan evaluasi pemanfaatan Total bahan baku untuk produksi

100

200

9.040

90.110

29.010

70.110

198.270

Pemasukan (Revenue)

Direct Benefit Biaya anggota koperasi

600

750

1.500

2.850

Persewaan gudang

600

1.000

1.600

3.200

Kas anggota koperasi

400

500

1.000

1.900

Penjualan produk pertanian

600

750

1.500

2.850

400

500

1.000

1.900

2.250

36.000

71.250

108.750

218.250

2.250

36.350

74.750

115.350

226.450

Indirect Benefit Peningkatan sekuritas permodalan petani Peningkatan produksi bahan industri Total

Pengeluaran (Expenditure) Inisiasi Inisiasi proyek

2.000

45.000

100

400

140

110

47.110

170

47.530

Persiapan Pelaksanaan Pembebasan lahan Pengumpulan data dan perancangan DED Pelaksanaan Proyek Pembangunan balai pelatihan Pelatihan keterampilan teknologi industri Pengadaan fasilitas optimalisasi peran serta masyarakat dalam kegiatan industri

Kemitraan antara tiap industri dan SMK Operasi dan Pengendalian Operasional dan pemeliharaan Pemantauan dan evaluasi Total

Pemasukan (Revenue) Direct Benefit -

600

1.250

1.850

1.000

8.206

10.778

11.345

31.329

Peningkatan kualitas SDM

500

2.500

8.000

Peningkatan branding produk

300

4.800

9.500

14.500

29.100

Peningkatan standarisasi produk

360

5.760

11.400

17.400

34.920

2.160

21.266

34.778

46.995

105.199

Persewaan balai pelatihan Indirect Benefit Masyarakat bekerja sebagai buruh pabrik

Total

L a p o r a n R e n c a n a W i l a ya h K a b u p a t e n Pa t i

127.

Analisis Biaya-Manfaat: Benefit-Cost Ratio (BCR) Discounted Value

Present Value

Thn. Uraian 1

Inisiasi proyek (Sosialisasi masyarakat, pendataan kondisi wilayah, dan pengajuan perizinan)

8% EXP

REV

EXP

15% REV

EXP

REV

120

111

104

Pembebasan lahan dan peningkatan kualitas jalan

165.239

141.666

124.944

Pembangunan kavling industri skala besar

240.239

100

190.709

157.961

Pembangunan kavling industri skala besar plaza agro

249.989

100

183.749

142.932

Pembangunan kavling industri skala besar, plaza agro, IPAL, dan SPAB

275.019

123.160

187.173

83.821

136.733

61.232

Pembangunan kavling industri skala besar, IPAL, SPAB dan terminal barang

237.570

117.660

149.709

74.146

102.708

50.868

Pembangunan kavling industri skala besar, sedang, dan kecil, serta terminal dan stasiun barang

337.570

132.420

196.969

77.266

126.905

49.782

Pembangunan kavling industri skala besar, sedang, dan kecil, serta terminal dan stasiun barang

267.520

258.442

144.533

139.628

87.453

84.485

Pembangunan kavling industri skala sedang dan skala kecil, serta terminal dan stasiun barang

356.989

348.842

178.583

174.508

101.478

99.163

Pembangunan kavling industri skala sedang dan skala kecil serta stasiun barang

282.019

440.002

130.629

203.806

69.711

108.762

Pembangunan kavling industri skala sedang dan skala kecil serta stasiun barang

281.739

493.252

120.833

211.547

60.558

106.021

Pembangunan kavling industri skala sedang dan skala kecil serta stasiun barang

252.739

533.819

100.366

211.987

47.239

99.775

Pembangunan kavling industri skala kecil

103.520

577.769

38.064

212.444

16.825

93.904

Pembangunan kavling industri skala kecil dan balai pelatihan

107.270

577.919

36.521

196.759

15.160

81.677

Pembangunan kavling industri skala kecil dan balai pelatihan

77.300

629.019

24.368

198.293

9.500

77.303

Pembangunan balai pelatihan

20.020

614.149

5.844

179.264

2.139

65.631

Pembangunan gudang penyimpanan

50.020

614.149

13.519

165.985

4.648

57.070

Pembangunan gudang penyimpanan

614.349

153.740

49.643

Operasional, Pemantauan dan Evaluasi

350

614.349

142.352

43.167

Operasional, Pemantauan dan Evaluasi

380

650.599

139.585

39.752

3.305.630

7.340.099

1.843.514

2.565.285

1.207.048

Jumlah

1.168.356

Net Present Value (NPV)

4.034.469

721.770,14

-38.691,97

Benefit-Cost Ratio (BCR)

2,22

1,39

0,97

Dalam analisis biaya-manfaat ini digunakan dua discount rate, yaitu 8% (3% di atas suku bunga pasar Bank Indonesia 2020 sebagai headroom) dan 15% (tingkat bunga pertama di mana NPV mulai negatif dan BCR kurang dari 1). Dari perhitungan analisis tersebut, NPV yang didapat pada discount rate 8% adalah Rp721.770,14 dengan BCR 1,39 atau masih lebih besar dari 1. Hal tersebut mengindikasikan program pengembangan Koridor Agroindustri Margorejo layak diimplementasikan secara finansial. Pada discount rate 15%, NPV telah bernilai negatif. Internal Rate of Return yang didapat dari discount rate tersebut adalah 14,35 yang mana lebih besar dari 8%. Hal tersebut menunjukkan bahwa program pengembangan Koridor Agroindustri Margorejo adalah good project.

128.

P ro g ra m P r i o r i t a s

Indikasi Program Peta Indikasi Program Pengembangan Kawasan Industri Sumber: Hasil Olah Penyusun, 2020

Terdapat tiga kawasan industri yang direncanakan akan dibangun di Kabupaten Pati, yaitu 1. Koridor Agroindustri Margorejo, dengan spesialisasi di komoditas pertanian, kehutanan, dan perkebunan; 2. Kawasan Industri Margoyoso–Trangkil, dengan spesialisasi di komoditas tapioka; dan 3. Koridor Agroindustri Pati–Juwana, dengan spesialisasi di komoditas pertanian, perkebunan, dan perikanan.

Denah Denah Koridor Industri Margorejo Sumber: Hasil Olah Penyusun, 2020

Terdapat 5 jenis fasilitas penunjang yang akan dibangun: 1. Jalan konstruksi beton 4 lajur dua arah, dengan rincian 3 km Jalan Arteri dan 1 km Kolektor; 2. Stasiun dan Terminal Barang, dengan rincian lokasi di Desa Pegandan dan Sukokulon, masing-masing terhubung dengan jalur kereta api nasional dan arteri primer; 3. Sistem Penyediaan Air Baku dan Instalasi Pengolahan Air Limbah, berlokasi di Desa Pegandan; 4. Koperasi dan Gudang Penyimpanan Hasil Agro, berlokasi di Desa Sukokulon dan Wangunrejo; dan 5. Balai Pelatihan Vokasi dan Tempat Pemasaran Produk, berlokasi di Desa Pegandan, Sukokulon, Bumirejo, dan Wangunrejo. L a p o r a n R e n c a n a W i l a ya h K a b u p a t e n Pa t i

129.

Referensi Badan Pusat Statistik Kabupaten Pati. (2019). Kabupaten Pati dalam Angka 2019. Dipetik 29 April 2020, dari BPS Kabupaten Pati: https://patikab.bps.go.id/publication/2019/08/16/8b050d98d8a8d3a7a96f1c81/kabupatenpati-dalam-angka-2019.html EDAW. (2009). Park Hill Industrial Corridor Implementation Strategy - Louisville, Kentucky. Dipetik 29 April 2020, dari LouisvilleKy: https://louisvilleky.gov/sites/default/files/advanced_planning/park_hill_corridor_study.pdf. EMB India. (2016). Investment opportunities in Corridors, NIMZ and Cluster under IIUS. Dipetik 29 April 2020, dari LouisvilleKy: https://louisvilleky.gov/sites/default/files/advanced_planning/park_hill_corridor_study.pdf. Kementerian Perindustrian. (2010). Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 35 Tahun 2010 tentang Pedoman Teknis Kawasan Industri. Jakarta: Kementerian Perindustrian. Marrian. (2001). Towards a General Theory on Corridor Development in South Africa. Dipetik 29 April 2020, dari University of Pretoria: https://repository.up.ac.za/bitstream/handle/2263/8193/5b6.pdf?sequence=1. Pemerintah Kabupaten Pati. (2011). Peraturan Daerah Kabupaten Pati Nomor 5 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Pati Tahun 2010—2030. Pati: Sekretariat Daerah Kabupaten Pati.

130.

P ro g ra m P r i o r i t a s

Margarettha Roselyn | 45475

PROGRAM PENGENDALIAN KERUSAKAN DAN PEMELIHARAAN EKOSISTEM KARST SUKOLILO, KABUPATEN PATI

Latar Belakang Kawasan Bentang Alam Karst (KBAK) Sukolilo merupakan kawasan karst yang terletak di Pegunungan Kendeng Utara, Jawa Tengah. Dalam Keputusan Menteri ESDM No. 2641 K/4-/MEM/2014 disebutkan bahwa KBAK Sukolilo merupakan kawasan lindung geologi sebagai bagian dari kawasan lindung nasional. KBAK Sukolilo ini tersebar di 3 kabupaten yaitu Kabupaten Pati, Kabupaten Grobogan, dan Kabupaten Blora dengan luas 200,79 km2. Di Kabupaten Pati, KBAK Sukolilo memiliki luas 71,80 km2 yang berada di Kecamatan Sukolilo, Kecamatan Kayen, dan Kecamatan Tambakromo.

Kawasan karst diartikan sebagai wilayah singkapan batuan karbonat (batu gamping dan dolomit) yang telah dan sedang mengalami gejala karstifikasi akibat pelarutan oleh air. Kawasan karst Pegunungan Kendeng Utara di Kabupaten Pati lebih banyak didominasi oleh batuan kapur (karst). Kawasan karst ini berfungsi sebagai kawasan resapan air dan selanjutnya akan dialirkan di daerah lain sebagai mata air. Berdasarkan data

Peta Kawasan Strategis Karst Sukolilo Sumber: Hasil Olah Penyusun, 2020

L a p o r a n R e n c a n a W i l a ya h K a b u p a t e n Pa t i

131.

hasil penelitian, terdapat sebanyak 79 sumber mata air di Kecamatan Sukolilo, 9 sumber mata air di Kecamatan Kayen, dan 15 sumber mata air di Kecamatan Tambakromo. Sumber mata air yang ada pada kawasan karst Kabupaten Pati tersebut menjadi sumber daya alam yang sangat bermanfaat bagi kehidupan masyarakat Kabupaten Pati. Dari hasil penelitian oleh Oktaviana (2015), sekitar 75% wilayah Kabupaten Pati dialiri oleh sumber mata air dari kawasan karst Pegunungan Kendeng Utara. Sebanyak lebih dari 8.000 KK di sekitar kawasan karst Kabupaten Pati memanfaatkan sumbersumber mata air tersebut untuk mengairi sawah, mandi, memasak, mencuci, dan keperluan seharihari lainnya. Selain terdapat sumber-sumber mata air, terdapat juga gua, air terjun, dan sungai bawah tanah di sekitar kawasan karst Kabupaten Pati yang dimanfaatkan masyarakat sebagai objek wisata. Batu gamping yang merupakan bahan baku dalam pembuatan semen juga menjadi potensi dari kawasan karst tersebut. Potensi tersebut dimanfaatkan oleh masyarakat bahkan mengundang para investor untuk melakukan penambangan. Pada saat ini, kawasan karst Kabupaten Pati banyak dimanfaatkan untuk kegiatan budidaya dan dieksploitasi. Kegiatan illegal mining dan illegal logging menjadi kegiatan yang masih sering dilakukan oleh masyarakat hingga sekarang. Eksploitasi penambangan batu gamping dan rencana pembangunan pabrik semen semakin mengancam ekosistem kawasan karst Kabupaten Pati. Sebagai sumber daya alam, kawasan karst Kabupaten Pati memiliki begitu banyaknya nilainilai yang terkandung di dalamnya, baik sosial, budaya, ekonomi, ekologi, bahkan spiritual. Untuk menjaga nilai-nilai tersebut serta untuk memelihara ekosistem kawasan karst, pemerintah Kabupaten Pati memberikan arahan pengelolaan kawasan karst di Kabupaten Pati yang meliputi: • Di kawasan karst yang masuk dalam kategori lindung yang tidak diperkenankan adanya kegiatan budidaya yang bersifat mengolah dan mencemari tanah. • Di kawasan karst budidaya, kegiatan budidaya pengolahan dan pencemaran tanah secara terbatas diperkenankan sepanjang untuk menunjang kepentingan umum, 132.

P ro g ra m P r i o r i t a s

namun kegiatan ini harus dilengkapi dengan dokumen AMDAL. Dalam mendukung arahan pengelolaan tersebut, maka dibutuhkan juga program sebagai bentuk realisasi arahan tersebut. Oleh sebab itu, perlu disusun program Pengendalian Kerusakan dan Pemeliharaan Ekosistem Karst Sukolilo di Kabupaten Pati sebagai bentuk kebijakan untuk pembudidayaan dan perlindungan kawasan karst Kabupaten Pati.

Rasionalitas Program Visi: Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat Kabupaten Pati Melalui Perwujudan Bumi Mina Tani yang Berkelanjutan

Misi: Meningkatkan kualitas lingkungan yang berkelanjutan

Arah Kebijakan: Kemitraan pemerintah daerah dan masyarakat dalam mengurangi kerusakan lingkungan

Potensi: Pemanfaatan SDA dan potensi ekowisata

Masalah: Rawan bencana banjir dan kekeringan akibat kerusakan lingkungan kawasan karst

Rencana Kawasan Strategis: Kawasan Strategis Karst Sukolilo

Program: Pengendalian Kerusakan dan Pemeliharaan Ekosistem Karst Sukolilo

Kerangka Rasionalitas Program

Sumber: Hasil Olah Penyusun, 2020

Kawasan karst Kabupaten Pati memiliki potensi sumber daya alam batu gamping yang melimpah. Sumber daya batu gamping tersebut mengundang para investor untuk melakukan investasi yang dapat memajukan perekonomian Kabupaten Pati. Akan tetapi, apabila kegiatan penambangan ini tidak dikendalikan maka akan menyebabkan masalah yaitu ekploitasi yang dapat merusak ekosistem kawasan karst padahal di kawasan karst terdapat sumber-sumber mata air yang menjadi sumber air masyarakat Kabupaten Pati. Hal ini perlu dihindari karena Kabupaten Pati sudah rawan akan bencana banjir dan kekeringan. Oleh sebab itu, berdasarkan potensi dan masalah tersebut maupun latar belakang yang telah disampaikan, disusunlah program Pengendalian Kerusakan dan Pemeliharaan

Ekosistem Karst Sukolilo. Selain itu, pemilihan program ini didasarkan juga oleh isu strategis, arah kebijakan, strategi, serta tujuan dari pengembangan wilayah Kabupaten Pati. Program ini merupakan perwujudan dari strategi penataan ruang Kabupaten Pati yaitu “Pemantapan Kawasan Lindung”. Program ini juga didukung oleh visi dari Kabupaten Pati yaitu “Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat Kabupaten Pati Melalui Perwujudan Bumi Mina Tani yang Berkelanjutan” dimana melalui program ini keberlanjutan ekosistem karst di Kabupaten Pati dapat tercapai.

Tujuan Program Tujuan dari penyelenggaraan program Pengendalian Kerusakan dan Pemeliharaan Ekosistem Karst Sukolilo, Kabupaten Pati, yaitu: 1. Meningkatkan perlindungan kawasan lindung karst Sukolilo Kabupaten Pati. 2. Mengoptimalkan pembudidayaan di kawasan budidaya karst Sukolilo Kabupaten Pati untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat setempat dengan mempertimbangkan daya dukung lingkungan.

Landasan Hukum Penyusunan program ini didasarkan pada beberapa landasan hukum sebagai acuan kebijakan serta panduan pelaksanaan program. Beberapa landasan hukum tersebut, yaitu: •

Undang-Undang No. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup

•

Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional

•

Peraturan Menteri ESDM No. 17 Tahun 2012 tentang Penetapan Kawasan Bentang Alam Kars

•

Surat Keputusan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 1456 K/20/MEM/2000 tentang Pedoman Pengelolaan Kawasan Kars

•

Keputusan Menteri ESDM Nomor 2641 K/40/ MEM/2014 tentang Penetapan Kawasan Bentang Alam Sukolilo

•

Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor

128 Tahun 2008 tentang Penetapan Kawasan Lindung Karst Sukolilo •

Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah No. 6 Tahun 2010 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Jawa Tengah Tahun 20092029

•

• Peraturan Daerah Kabupaten Pati No. 5 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Pati Tahun 2010-2030

Metode Perencananaan Perencanaan program Pengendalian Kerusakan dan Pemeliharaan Ekosistem Karst Sukolilo, Kabupaten Pati menggunakan tiga metode yaitu studi literatur, matriks kerangka kerja logis (logical framework), dan perhitungan cost-benefit analysis (CBA). Kajian literatur digunakan untuk menganalisis kondisi eksisting Kawasan Bentang Alam Karst (KBAK) Sukolilo Kabupaten Pati, mencari beberapa referensi mengenai pembiayaan yang akan digunakan pada CBA serta teori-teori dan preseden. Kerangka kerja logis digunakan untuk merincikan sistematika program dari kegiatan sampai ke tujuan akhir melalui asumsi-asumsi dan indikator yang ditetapkan. CBA digunakan untuk mengukur kelayakan program ini yang ditinjau dari keuntunganan dan kerugian baik secara ekonomi, lingkungan, maupun sosial yang sudah di konversi menjadi nilai rupiah.

L a p o r a n R e n c a n a W i l a ya h K a b u p a t e n Pa t i

133.

Kerangka Berpikir Visi: Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat Kabupaten Pati Melalui Perwujudan Bumi Mina Tani yang Berkelanjutan

Misi: Meningkatkan kualitas lingkungan yang berkelanjutan Batu Gamping

Sumber Mata Air

Potensi SDA

Arah Kebijakan: Kemitraan pemerintah daerah dan masyarakat dalam mengurangi kerusakan lingkungan Rencana Kawasan Strategis: Kawasan Strategis Karst Sukolilo

Potensi Masalah Potensi Ekowisata

Gua

Program: Pengendalian Kerusakan dan Pemeliharaan Ekosistem Karst Sukolilo

Banjir dan Kekeringan

Sungai Bawah Tanah Illegal Mining

Analisis

Kerangka Kerja Logis

Pentahapan dan Pembiayaan

Illegal Loging

Analisis BiayaManfaat

Kerangka Berpikir

Sumber: Hasil Olah Penyusun, 2020

Konsep Rencana Dalam program Pengendalian Kerusakan dan Pemeliharaan Ekosistem Karst Sukolilo, Kabupaten Pati ini terdapat dua konsep rencana yang utama. Dua konsep rencana tersebut adalah konsep wanatani (agroforestry) dan konsep ekowisata. Konsep agroforestry adalah sistem penggunaan lahan (usahatani) yang mengkombinasikan pepohonan dengan tanaman pertanian untuk meningkatkan keuntungan, baik secara ekonomis maupun lingkungan. Melalui konsep agroforesty ini diharapkan dapat mengoptimalkan pembudidayaan kawasan karst. Dengan optimalnya pembudidayaan kawasan karst maka akan mengurangi konversi lahan hutan.

134.

P ro g ra m P r i o r i t a s

Konsep ekowisata merupakan konsep yang digunakan untuk mengembangkan potensi yang ada di kawasan Karst Sukolilo. Potensi tersebut ialah keberadaan gua dan sungai bawah tanah yang dapat menjadi obyek wisata. Ekowisata merupakan kegiatan pariwisata yang berwawasan lingkungan dengan mengutamakan aspek konservasi alam, sosial budaya dan ekonomi masyarakat. Melalui konsep ekowisata tersebut, maka pemerintah dapat mengembangkan wisata sekaligus serta memelihara ekosistem kawasan Karst Sukolilo.

Preseden

Rencana Detail Program

Goa Pindul, Gunung Kidul, DIY

Project Cycle

Gua Pindul merupakan objek wisata berupa gua dan sungai bawah tanah yang terletak di Desa Bejiharjo, Kecamatan Karangmojo, Kabupaten Gunungkidul. Obyek wisata ini dikenal karena cara menyusuri gua yang dilakukan dengan menaiki ban pelampung di atas aliran sungai bawah tanah di dalam gua. Pengembangan ekowisata yang ada di kawasan Karst Sukolilo, Kabupaten Pati, dapat mengadopsi konsep wisata Gua Pindul. Hal ini karena ekowisata karst di Kabupaten Pati memiliki karakteristik yang serupa dengan wisata Gua Pindul.

Fase Inisiasi

Fase Pemantauan dan Evaluasi

Fase Perencanaan

Fase Pelaksanaan

Project Cycle

Sumber: Hasil Olah Penyusun, 2020

Fase pertama dalam project cycle adalah fase inisiasi. Fase ini meliputi identifikasi kebutuhan proyek, rencana pentahapan dan pembiayaan, hingga analisis kelayakan proyek. Tahap kedua adalah fase perencanaan. Pada fase ini ditentukan tujuan, ruang lingkup, dan besaran proyek. Pada fase ini juga akan direncanakan manajemen proyek yang mencakup metode pelaksanaan dan pihak-pihak yang terlibat. Gua Pindul, Kabupaten Gunung Kidul, DIY Sumber: www.google.com

Tahap selanjutnya ialah tahap pelaksanaan. Pada tahap ini program dilaksanakan berdasarkan rencana proyek yang telah disusun sebelumnya. Tahap terakhir yaitu tahap pemantauan dan evaluasi. Tahap ini dilakukan untuk memastikan berjalannya program sesuai dengan rencana, baik secara waktu maupun biaya.

L a p o r a n R e n c a n a W i l a ya h K a b u p a t e n Pa t i

135.

Kerangka Kerja Logis Narasi

Indikator

Alat Verifikasi

Asumsi

Tujuan Daya dukung dan daya tampung kawasan karst

a) Dokumen KLHS b) Bappeda Kab. c) Dinas Lingkungan Hidup Kab.

Seluruh/sebagian besar indikator dikategorikan berhasil

Meningkatkan perlindungan dan kelestarian kawasan karst lindung

Terjaganya kelestarian dan luas kawasan karst lindung (luas kawasan karst lindung tidak menyusut lebih dari 10% selama 20 tahun ke depan)

Data dari a) Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Prov. b) Bappeda Kab. c) Dinas Lingkungan Hidup Kab. d) Dinas PUTR Kab.

a) Kegiatan rehabilitasi kawasan karst lindung terlaksana b) Regulasi dan kebijakan ditegakkan

Mengoptimalkan pembudidayaan kawasan karst budidaya

Pemanfaatan kawasan karst tidak melebihi daya dukung dan daya tampung kawasan karst budidaya

Data dari a) BKSDA Prov. b) Bappeda Kab. c) Dinas Lingkungan Hidup Kab. e) Dinas PUTR Kab.

Seluruh kegiatan budidaya dan penambangan di kawasan karst terkendali

Terwujudnya pengembangan 6 ekowisata di sekitar kawasan karst

Data dari a) Bappeda Kab. b) Dinas PUTR Kab. c) Dinas Pariwisata Kab.

a) Anggaran dana mencukupi b) Terjalin kerja sama antar pemerintah, swasta, kelompok masyarakat

Data dari a) Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Prov. b) BKSDA Prov. c) Bappeda Kabupaten d) Dinas Lingkungan Hidup Kab. e) Dinas PUTR Kab.

Pemerintah tegas dalam penegakkan regulasi dan kebijakan terkait perlindungan Kawasan Bentang Alam Karst Sukolilo, Kabupaten Pati

Terwujudnya pelestarian dan pembangunan Kawasan Strategis Karst Sukolilo Pati yang berkelanjutan Sasaran

Mewujudkan ekowisata karst yang berkelanjutan

Luaran

1.1

a) Adanya regulasi dan kebijakan terkait Penmantapan area kaKawasan Bentang Alam wasan karst lindung (KaKarst Sukolilo, Kabuwasan Bentang Alam Karst paten Pati Sukolilo, Kabupaten Pati) b) Tidak ada kegiatan pertambangan pada kawasan karst lindung

1.2

Luas kawasan karst lindung yang rusak Menurunnya kerusakan katidak melebihi 10% wasan karst lindung luasan kawasan karst lindung

136.

P ro g ra m P r i o r i t a s

2.1

2.2

a) Jumlah pelanggaran Terkendalinya kegiatan pe- pemanfaatan ruang kamanfaatan kawasan karst wasan karst menurun Data dari budidaya b) Jumlah penamban- a) BKSDA Prov. gan ilegal menurun b) Bappeda Kab. c) Dinas Lingkungan Hidup Kab. d) Dinas Pertanahan Meningkatnya daya a) Berkurangnya alih Kab. dukung dan produktivifungsi lahan hutan tas lahan kawasan karst b) Kawasan sumber budidaya mata air tetap terjaga

Berkembangnya kawasan ekowisata karst di 6 titik lokasi rencana

3.1

Terbentuknya kawasan ekowisata karst

3.2

Terwujudnya sarana dan prasarana pendukung pariwisata

3.3

Terwujudnya organisasi masyarakat yang bertujuan untuk mengelola ekowisata karst

Adanya organisasi masyarakat pengelola ekowisata karst

Melakukan pengkajian klasifikasi kawasan karst lindung dan budidaya

Adanya hasil kajian kawasan karst Sukolilo, Kabupaten Pati

Tersedianya sarana dan Data dari prasarana pendukung a) Bappeda Kab. b) Dinas PUTR Kab. pariwisata c) Dinas Pariwisata Kab.

Izin kegiatan pemanfaatan kawasan karst budidaya dan penambangan dikeluarkan sesuai dengan prosedur

Seluruh pihak terkait kooperatif

a) Anggaran dana mencukupi b) Seluruh pihak terkait kooperatif

Anggaran dana mencukupi

Masyarakat aktif turut serta dan mendukung ekowisata karst

Kegiatan

1.1.1

1.1.2

1.1.3

1.1.4

Pemetaan dan penetapan Adanya peta klasifikasi kawasan karst lindung dan kawasan karst Sukolilo, budidaya Kabupaten Pati Data dari a) Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Prov. Adanya peraturan daer- b) Bappeda Kab. Penyusunan regulasi dan ah terkait perlindungan c) Dinas Lingkungan kebijakan perlindungan kawasan karst Sukolilo, Hidup Kab. kawasan karst lindung Kabupaten Pati

Adanya badan/lembaPembentukan badan/ ga khusus untuk perlembaga perlindungan dan lindungan dan rehabilirehabilitasi kawasan karst tasi kawasan karst

Kegiatan pengkajian dan pengklasifikasian berjalan lancar

Penyusunan regulasi dan kebijakan berlandaskan hukum yang jelas

Sistem kelembagaan yang legal

L a p o r a n R e n c a n a W i l a ya h K a b u p a t e n Pa t i

137.

Penyusunan pedoman standar dan prosedur rehabilitasi kawasan karst

Adanya pedoman standar dan prosedur rehabilitasi kawasan bentang alam karst

1.2.2

Identifikasi karakteristik dan kerusakan lingkungan kawasan karst

Adanya peta dan informasi sebaran kerusakan lingkungan kawasan karst

1.2.3

Kawasan karst yang telah terehabilitasi Rehabilitasi kawasan karst mencapai 90% dari lindung luas kawasan karst lindung

1.2.1

2.1.1

Penyusunan regulasi dan kebijakan pemanfaatan kawasan karst budidaya

a) Adanya regulasi dan kebijakan pemanfaatan karst budidaya b) Adanya izin terkait penambangan di kawasan karst

2.1.2

Penegakan hukum terhadap pelanggaran di kawasan karst

Adanya sanksi hukum terhadap pelanggaran

Data dari a) Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Prov. b) BKSDA Prov. c) Bappeda Kabupaten d) Dinas Lingkungan Hidup Kab. e) Dinas PUTR Kab.

Pihak terkait memahami pedoman dan prosedur rehabilitas kawasan karst Kerusakan lingkungan dikawasan karst teridentifikasi

Anggaran dana mencukupi

Penyusunan regulasi dan kebijakan berlandaskan hukum yang jelas

Data dari a) Bappeda Kab. b) Dinas PUTR Kab. c) Dinas Pertanahan Kab. d) Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

Pemerintah tegas dalam penegakkan hukum Perizinan penambangan diberikan sesuai prosedur dan memperhatikan daya dukung lingkungan

2.1.3

Pembatasan kegiatan Jumlah izin kegiatan penambangan batu gamp- penambangan yang ing di kawasan karst dikeluarkan

2.1.4

Sosialisasi dan pembinaan Adanya kegiatan sosialmasyarakat dalam peman- isasi dan pembinaan faatan kawasan karst masyarakat

2.2.1

a) Penurunan alih fungsi lahan di kawasan Pengembangan kegiatan karst budidaya di kawasan karst b) Peningkatan produkdengan konsep agroforsi tanaman pangan dan estry non-pangan dari lahan pertanian kawasan karst

Data dari: a) Bappeda Kab. b) Dinas Lingkungan Hidup Kab. c) Dinas Pertanian Kab.

Pembinaan masyarakat terkait pembudidayaan dengan konsep agroforestry terlaksana

Konservasi kawasan sumber mata air di sekitar kawasan karst

Data dari a) BKSDA Prov. b) Bappeda Kab. c) Dinas Lingkungan Hidup Kab. e) Dinas PUTR Kab.

Anggaran dana mencukupi

2.2.2

138.

P ro g ra m P r i o r i t a s

Kawasan sumber mata air di sekitar kawasan karst terkonservasi

Masyarakat memahami prosedur pemanfaatan kawasan karst untuk kegiatan budidaya

3.1.1

Penyusunan kebijakan pengembangan ekowisata karst

Adanya kebijakan pengembangan ekowisata karst

3.1.2

Ditetapkannya lokasi ekowisata karst yaitu: 1) Air terjun Lorodan Semar Penetapan lokasi ekowisa2) Air terjun Mukerto ta karst 3) Argo Pesona Beketel 4) Bukit Pandang 5) Gua Pancur 6) Gua Wareh

3.1.3

Penyusunan masterplan ekowisata karst

3.1.4

Pembangunan kawasan ekowisata karst

3.2.1

Pembangunan sarana dan prasarana pendukung pariwisata yang mencakup: - Perbaikan akses jalan menuju lokasi ekowisata karst - Pengembangan fasilitas pendukung pariwisata (amenitas)

Adanya dokumen masterplan ekowisata karst Terbentuknya kawasan ekowisata karst di 6 titik lokasi rencana Data dari a) Bappeda Kabupaten a) Meningkatnya kuali- b) Dinas Pariwisata tas jalan menuju lokasi Kab. c) Dinas PUTR Kab. ekowisata karst b) Fasilitas pendukung d) Dinas Pemberdayaan Masyarakat pariwisata di kawan ekowisata karst mema- dan Desa

Anggaran dana mencukupi

dai

Pendidikan dan pelatihan masyarakat dalam pengelolaan ekowisata karst

Terlaksana kegiatan pendidikan dan pelatihan masyarakat untuk mengelola ekowisata karst

3.3.2

Pembentukan organisasi masyarakat setempat untuk mengelola pariwisata

Terbentuknya Pokdarwis setempat

3.3.3

Terjalin kerjasama antara pemerintah, Optimalisasi lembaga penswasta, dan kelompok gelola ekowisata masyarakat dalam pengelolaan ekowisata

3.3.1

a) Anggaran dana mencukupi b) Kebijakan dan masterplan pengembangan ekowisata karst tersusun c) Komitmen dan kerjasama dari seluruh pihak terkait d) Sarana dan prasaran pendukung pariwisata terbangun

Masyarakat aktif turut serta dan mendukung ekowisata karst

Terdapat kerjasama antara pemerintah, swasta, dan kelompok masyarakat dalam pengelolaan ekowisata karst

Tabel Kerangka Kerja Logis

Sumber: Hasil Olah Penyusun, 2020

L a p o r a n R e n c a n a W i l a ya h K a b u p a t e n Pa t i

139.

Pentahapan dan Pembiayaan Program Tahun keSub Program

Kegiatan

Satuan

Lokasi 1

Penegakan area kawasan karst lindung (Kawasan Bentang Alam Karst Sukolilo, Kabupaten Pati)

Menurunnya kerusakan kawasan karst lindung

Meningkatnya daya dukung dan produktivitas lahan kawasan karst budidaya

140.

Sumber Dana

Melakukan pengkajian klasifikasi kawasan karst lindung dan budidaya

1 dokumen

100

APBD Provinsi, APBD Kabupaten

Pemetaan dan penetapan kawasan karst lindung dan budidaya

1 dokumen

APBD Provinsi, APBD Kabupaten

Penyusunan regulasi dan kebijakan perlindungan kawasan karst lindung

1 dokumen

APBD Provinsi, APBD Kabupaten

Pembentukan badan/ lembaga perlindungan dan rehabilitasi kawasan karst

1 lembaga

APBD Provinsi, APBD Kabupaten

Penyusunan pedoman standar dan prosedur rehabilitasi kawasan bentang alam karst

1 dokumen

APBD Provinsi, APBD Kabupaten

Identifikasi karakteristik dan kerusakan lingkungan kawasan bentang alam karst

1 dokumen

APBD Provinsi, APBD Kabupaten

3 kali

1500

APBD Provinsi, APBD Kabupaten

Penyusunan regulasi dan kebijakan pemanfaatan kawasan karst budidaya

1 dokumen

APBD Kabupaten

Penegakan hukum terhadap pelanggaran di kawasan karst

160

APBD Kabupaten

160

APBD Kabupaten

300

APBD Kabupaten

1000

APBD Provinsi, APBD Kabupaten

Rehabilitasi kawasan karst lindung

Terkendalinya kegiatan pemanfaatan kawasan karst budidaya

Biaya (dalam juta Rupiah)

Pembatasan kegiatan penambangan batu gamping di kawasan karst

Sosialisasi dan pembinaan masyarakat dalam pemanfaatan kawasan karst

1 kali

Pengembangan kegiatan budidaya di kawasan karst dengan konsep agroforestry

Konservasi kawasan sumber mata air di sekitar kawasan karst

3 kali

P ro g ra m P r i o r i t a s

Kawasan Bentang Alam Karst Sukolilo, Kabupaten Pati, yang tersebar di Kecamatan Kayen, Kecamatan Sukolilo, dan Kecamatan Tambakromo

Kawasan karst Sukolilo yang tersebar di Kecamatan Sukolilo, Kecamatan Kayen, dan Kecamatan Tambakromo

Terbentuknya kawasan ekowisata karst

Penyusunan kebijakan pengembangan ekowisata karst

1 dokumen

APBD Kabupaten

Penetapan lokasi ekowisata karst

1 dokumen

APBD Kabupaten

Penyusunan masterplan ekowisata karst

1 dokumen

100

APBD Kabupaten

900

APBD Kabupaten, kerjasama dengan BUMDes, investasi swasata

1500

APBD Kabupaten, kerjasama dengan BUMDes, investasi swasata

120

APBD Kabupaten, kerjasama dengan BUMDes, investasi swasata

Pembangunan kawasan ekowisata karst

Tersedianya sarana dan prasarana pendukung pariwisata

Pembangunan sarana dan prasarana pendukung pariwisata yang mencakup: - Perbaikan akses jalan menuju lokasi ekowisata karst - Pengembangan fasilitas pendukung pariwisata (amenitas)

Pendidikan dan pelatihan masyarakat dalam pengelolaan ekowisata karst

Terwujudnya organisasi masyarakat yang bertujuan untuk mengelola ekowisata karst

Pembentukan organisasi masyarakat setempat untuk mengelola pariwisata

Optimalisasi lembaga pengelola ekowisata

6 kawasan ekowisata Kawasan ekowisata karst yaitu: 1) Air terjun Lorodan Semar 2) Air terjun Mukerto 3) Argo Pesona Beketel 4) Bukit Pandang 5) Gua Pancur 6) Gua Wareh

6 kawasan ekowisata

1 kali tiap kecamatan

3 pokdarwis

Tabel Pentahapan dan Pembiayaan Sumber: Hasil Olah Penyusun, 2020

L a p o r a n R e n c a n a W i l a ya h K a b u p a t e n Pa t i

141.

Cost-Benefit Analysis Rincian Biaya Program Keterangan

Tahun

Biaya (dalam juta rupiah)

Total Biaya (dalam juta rupiah)

Pengkajian klasifikasi kawasan karst lindung dan budidaya

100

Pemetaan dan penetapan kawasan karst lindung dan budidaya

Penyusunan regulasi dan kebijakan perlindungan kawasan karst lindung

Penyusunan pedoman standar dan prosedur rehabilitasi kawasan bentang alam karst

Penyusunan regulasi dan kebijakan pemanfaatan kawasan karst budidaya

Pembentukan badan/lembaga perlindungan dan rehabilitasi kawasan karst

Identifikasi karakteristik dan kerusakan lingkungan kawasan bentang alam karst Sosialisasi dan pembinaan masyarakat dalam pemanfaatan kawasan karst Pengembangan kegiatan budidaya di kawasan karst dengan konsep agroforestry Konservasi kawasan sumber mata air di sekitar kawasan karst Penyusunan kebijakan pengembangan ekowisata karst Rehabilitasi kawasan karst lindung

142.

50 50

490

100 250 20 1000

Penegakan hukum terhadap pelanggaran di kawasan karst

Pembatasan kegiatan penambangan batu gamping di kawasan karst

Pengembangan kegiatan budidaya di kawasan karst dengan konsep agroforestry

100

Konservasi kawasan sumber mata air di sekitar kawasan karst

250

Penetapan lokasi ekowisata karst

Penyusunan masterplan ekowisata karst Rehabilitasi kawasan karst lindung Pengembangan kegiatan budidaya di kawasan karst dengan konsep agroforestry Penyusunan masterplan ekowisata karst Pendidikan dan pelatihan masyarakat dalam pengelolaan ekowisata karst Operasional Pembangunan kawasan ekowisata karst Pembangunan sarana dan prasarana pendukung pariwisata Pendidikan dan pelatihan masyarakat dalam pengelolaan ekowisata karst Pembentukan organisasi masyarakat setempat untuk mengelola pariwisata Optimalisasi lembaga pengelola ekowisata

50 300

Operasional

P ro g ra m P r i o r i t a s

1440

100 50

530

60 20 300 500 60 920 30 10

10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

Pembangunan kawasan ekowisata karst Pembangunan sarana dan prasarana pendukung pariwisata Optimalisasi lembaga pengelola ekowisata Operasional Pembangunan kawasan ekowisata karst Pembangunan sarana dan prasarana pendukung pariwisata Optimalisasi lembaga pengelola ekowisata Operasional Konservasi kawasan sumber mata air di sekitar kawasan karst Operasional Rehabilitasi kawasan karst lindung Operasional Operasional Operasional Operasional Operasional Konservasi kawasan sumber mata air di sekitar kawasan karst Rehabilitasi kawasan karst lindung Operasional Operasional Operasional Operasional Operasional Total

300 500 10 20 300 500 10 20 250 20 100 20 20 20 20 20 250 100 20 20 20 20 20 6170

830

270 120 20 20 20 20 370 20 20 20 20 6170

Tabel Rincian Biaya Program

Sumber: Hasil Olah Penyusun, 2020

Rincian Manfaat Program Tahun 4 5

7 8 9 10

Manfaat (dalam juta rupiah)

Keterangan Peningkatan kualitas sumber mata air Peningkatan produktivitas hasil pertanian Peningkatan kualitas sumber mata air Peningkatan produktivitas hasil pertanian Peningkatan daya dukung kawasan karst Peningkatan kualitas sumber mata air Peningkatan produktivitas hasil pertanian Peningkatan daya dukung kawasan karst Peningkatan kualitas sumber mata air Peningkatan produktivitas hasil pertanian Peningkatan daya dukung kawasan karst Kontribusi ekowisata Kontribusi ekowisata Pendapatan manfaat tahunan lainnya Kontribusi ekowisata Pendapatan manfaat tahunan lainnya Pendapatan manfaat tahunan

500 300 800 500 200 1000 500 300 1000 700 300 100 200 2000 300 2000 2350

Total Manfaat (dalam juta rupiah) 800 1500

1800

2100

2200 2300 2350

L a p o r a n R e n c a n a W i l a ya h K a b u p a t e n Pa t i

143.

11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

Pendapatan manfaat tahunan Pendapatan manfaat tahunan Pendapatan manfaat tahunan Pendapatan manfaat tahunan Pendapatan manfaat tahunan Pendapatan manfaat tahunan Pendapatan manfaat tahunan Pendapatan manfaat tahunan Pendapatan manfaat tahunan Pendapatan manfaat tahunan Total

2350 2500 2500 2500 2500 2600 2600 2600 2600 2600 38400

Tabel Rincian Manfaat Program

Sumber: Hasil Olah Penyusun, 2020

Analisis Biaya-Manfaat Tahun

Discounted Value

Present value

25%

Exp

Rev

Exp

Rev

Exp

Rev

100

92,6

42,9

47,6

30,7

490

800

360,2

588

200,7

327,7

1440

1500

980

1020,9

471,9

491,5

530

1800

334

1134,3

138,9

471,9

920

2100

536,8

1225,3

192,9

440,4

830

2200

448,4

1188,6

139,3

369,1

830

2300

415,2

1150,6

111,4

308,7

270

2350

125,1

1088,5

252,3

120

2350

51,5

1007,9

10,3

201,9

2500

7,9

992,8

1,4

171,8

2500

7,4

919,2

1,1

137,4

2500

6,8

851,2

0,9

110

2500

6,3

788,1

0,7

370

2600

108

758,9

10,4

73,2

2600

5,4

702,7

0,5

58,5

2600

650,6

0,4

46,8

2600

4,6

602,5

0,3

37,5

800

4,3

171,6

0,2

9,2

Total

6170

36600

3590

14841,7

1453

3595,9

NPV

30430

11251,72

2142,95

BCR

5,9

4,13

2,47

Tabel Analisis Biaya-Manfaat

Sumber: Hasil Olah Penyusun, 2020

144.

P ro g ra m P r i o r i t a s

Melalui analisis biaya-manfaat, suatu proyek dapat dinilai kelayakannya. Pada perhitungan analisis biaya-manfaat program ini yang telah dilakukan terhadap program Pengendalian Kerusakan dan Pemeliharaan Ekosistem Karst Sukolilo, Kabupaten Pati, didapatkan bahwa nilai BCR tetap berada di posisi lebih dari 1 (BCR>1) hingga pada suku bunga (discount rate) 25%. Begitu pula dengan nilai NPV yang tetap postif hingga discount rate 25%. Berdasarkan hasil ini dapat disimpulkan bahwa program layak untuk dijalankan mengingat suku bunga standar Bank Indonesia adalah sebesar 8%.

Peta Visualisasi Program Pada rencana program, kawasan Karst Sukolilo, Kabupaten Pati akan dibagi dan dipetakan menjadi kawasan karst lindung dan kawasan karst budidaya. Hal ini dilakukan untuk memberikan batas kawasan yang jelas antara kawasan lindung dan budidaya sehingga dalam pengembangannya dapat sesuai. Rencana pengembangan ekowisata karst akan dilakukan pada 6 titik lokasi wisata yang sudah ada sebelumnya. Wisata tersebut akan dikembangkan dengan konsep ekowisata sehingga selain dapat menguntungkan secara ekonomi tetapi dapat tetap menjaga ekosistem kawasan karst.

Peta Rencana Indikasi Program

Sumber: Hasil Olah Penyusun, 2020

Referensi •

Oktaviana, G., 2015. “Analisis Konflik Sumber Daya Alam Di Pegunungan Kendeng Utara, Kabupaten Pati, Provinsi Jawa Tengah (Studi Kasus: Rencana Pembangunan Pabrik Semen Oleh Pt Sms Di Kecamatan Tambakromo Dan Kayen)” (Doctoral dissertation, tesis, Institut Pertanian Bogor).

•

Peraturan Daerah Kabupaten Pati No. 5 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Pati Tahun 2010-2030

•

Purnaweni, H., 2014. Kebijakan Pengelolaan Lingkungan di Kawasan Kendeng Utara Provinsi Jawa Tengah. Jurnal ilmu lingkungan, 12(1), pp.53-65.

L a p o r a n R e n c a n a W i l a ya h K a b u p a t e n Pa t i

145.

Mutia Mesanda | 45478

Program Peningkatan Daya Dukung Lahan Pertanian Kabupaten Pati

Latar Belakang Sektor pertanian merukapan sektor yang memiliki peran penting di Kabupaten Pati. Sektor ini merupakan salah satu sektor penyumbang terbesar terhadap PDRB Kabupaten Pati. Sektor pertanian secara keseluruhan juga menyerap 27% tenaga kerja di Kabupaten Pati pada tahun 2019. Hal ini juga didukung oleh kondisi geografis Kabupaten yang mana 80% luas lahan di Kabupaten Pati merupakan lahan pertanian dengan 40% diantaranya merupakan lahan sawah. Namun, dilihat dari kondisi produktivitas pertanian di Kabupaten Pati bersifat fluktuatif, yang mana mengalami kenaikan dan penurunan tiap tahunnya. Hal ini disebabkan karena rendahnya kualitas lahan pertanian diakibatkan adanya pengelolaan lahan yang tidak sesuai dengan kaidah-kaidah konservasi sehingga berujung pada rendahnya jumlah produksi pangan dan gagal panen. Pengelolaan lahan pertanian yang tidak sesuai ini disebabkan oleh rendahnya pengetahuan masyarakat mengenai pertanian konservasi dan teknik-teknik konservasi secara umum, masyarakat petani mengelola lahan. 146.

P ro g ra m P r i o r i t a s

Perlunya sebuah program sehingga dapat meningkatkan Produktivitas Pertanian tersebut. Salah satunya adalah dengan memperhatikan kemampuan lahan yang tersedia agar sektor pertanian dan produktivitas pertanian di Kabupaten Pati agar dapat terus mengalami pertumbuhan yang baik dan memberikan peran pada perekonomian. Daya dukung lahan pertanian merupakan kemampuan lahan pertanian dalam mendukung kehidupan masyarakat yang ada di suatu kawasan, terutama terkait dengan pemenuhan kebutuhan pangan. Perubahan daya dukung lahan dapat terjadi karena adanya perubahan tata ruang wilayah yang di akibatkan oleh adanya perubahan atau kebijakan arah pembangunan dan karena mekanisme pasar. Jika daya dukung lahan pertanian merosot akan berpengaruh besar terhadap kehidupan masyarakat terutama para petani, yang mana dapat menurunkan nilai tukar petani dan meningkatkan angka pengangguran di pedesaan.

Tidak hanya berdampak kepada masyarakat dan petani, Namun juga berdampak kepada kondisi perekonomian wilayah Kabupaten Pati. Rendahnya daya dukung lahan pertanian ini disebabkan oleh pertambahan jumlah penduduk dari tahun ke tahun, sementara luas lahan pertanian cenderung statis dan bahkan semakin berkurang dengan kualitas lahan yang semakin menurun Penyebab lain dari menurunya produktivitas pertanian dan rendahnya kualitas dan kuantitas pertanian di Kabupaten Pati adalah adanya rawan bencana banjir dan tanah longsor di Kabupaten Pati. Dengan adanya bencana tersebut membuat tingkat kesuburan lahan menurun sehingga luas lahan pertanian yang rusak meningkat dan konversi lahan pertanian semakin meningkat. Maka dari itu menyebabkan tingkat pencemaran dan kerusakan lingkungan pertanian meningkat sehingga daya dakung lahan pertanian merosot. Oleh karena itu sangat diperlukan program peningkatan daya dukung lahan pertanian ini untuk meningkatkan produktivitas pertanian, kualitas hasil produksi pertanian, serta dapat menjaga kelestarian lingkungan pertanian.

Diagram yang Mendasari Pogram Peningkatan Daya Dukung Lahan Pertanian Kabupaten Pati Sumber : Analisis Penulis, 2020

Rasionalitas Program Pogram peningkatan daya dukung lahan pertanian menjadi salah satu program yang diusulkan bagi perencanaan pembangunan Kabupaten Pati. Program ini merupakan salah satu program pada Arahan Pemanfaatan Ruang bagian Perwujudan Kawasan Strategis Kabupaten Pati. Program ini dipilih berdasarkan visi dari Kabupaten Pati yaitu “Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat Kabupaten Pati Melalui Perwujudan Bumi Mina Tani yang Berkelanjutan” , misi ke lima yaitu “ Meningkatkan pertumbuhan ekonomi wilayah berbasis sekstor unggulan” dan di detailkan pada arah kebijakan pertama yaitu “ Peningkatan efektivitas dan efisiensi produksi, distribusi, dan pengolahan hasil pertanian dan perikanan” serta tujuan dari Kabupaten Pati yaitu “Terwujudnya Ruang Kabupaten Pati yang Tangguh, Terintegrasi, dan Produktif berbasis Sektor Industri Pengolahan, Perikanan dan Pertanian Modern” yang mana semua itu saling berkaitan dan mempunyai makna memanfaatkan potensi sumber daya alam dan keragaman hayati yang terkandung dalam wilayah Kabupaten Pati semaksimal mungkin dengan tetap menjaga kelestarian alamnya. Selain itu program ini dipilih berdasarkan potensi masalah yang ada di Kabupaten Pati dan juga di tinjau dari kondisi produktivitas pertanian yang bersifat fluktuatif tiap tahunnya. Harapanya dengan adanya program ini dapat meningkatkan daya dukung lahan pertanian Kabupaten Pati, meingkatkan kualitas SDM, memberdayakan potensi pertanian dengan menambah value added dari produk pertanian serta dapat meningkatkan produktivitas & kualitas pertanian, dan meningkatkan kelestarian lingkungan pertanian sehingga menjadikan pertanian yang ramah lingkungan dan berkelanjutan.

L a p o r a n R e n c a n a W i l a ya h K a b u p a t e n Pa t i

147.

Diagram Rasionalitas Pogram Peningkatan Daya Dukung Lahan Pertanian Kabupaten Pati Sumber : Analisis Penulis, 2020

Landasan Hukum

Tujuan Program

•

Undang-Undang No. 26 tahun 2007 tentang Penataan Ruang

1. Meningkatkan produktivitas hasil pertanian di Kabupaten Pati

•

Peraturan Menteri Pertanian No. 50 Tahun 2012 Tentang Pedoman Pengembangan Kawasan Pertanian

2. Meningkatkan kuantitas dan kualitas produksi pertanian Kabupaten Pati

•

Pedoman Penentuan Daya Dukung dan Daya Tampung Lingkungan Hidup dari Deputi Bidang Tata Lingkungan Kementerian Lingkungan Hidup tahun 2014

•

Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Republik Indonesia No. 17 tahun 2009

•

Undang-Undang No. 19 tahun 2003 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Petani Peraturan Daerah Kabupaten Pati Nomor 5 Tahun 2011 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Pati Tahun 2010-2030

148.

P ro g ra m P r i o r i t a s

3. Meningkatkan kontribusi sektor pertanian dalam PDRB Kabupaten Pati 4. Meningkatan daya dukung lahan pertanian Kabupaten Pati 5. Meningkatkan kesejahteraan petani dan masyarakat di Kabupaten Pati 6. Meningkatkan nilai tukar petani 7. Meningkatkan kelestarian lingkungan pertanian sehingga menjadikan pertanian yang ramah lingkungan dan berkelanjutan 8. Kualitas SDM merata

Metode Perencanaan Perencanaan program ini menggunakan 4 metode yaitu :

1. Analisis Wilayah

3. Analisis Kerangka Kerja Logis

Analisis wilayah merupakan tahap awal yang harus dilakukan sebelum melakukan kegiatan perencanaan program. Dilihat dari kondisi kesesuaian lahan, potensi masalah, kondisi pemanfaatan lahan saat ini, dan rencana pemanfaatan lahan di Kabupaten Pati.

2. Kajian Literatur Kajian literatur digunakan untuk menganalisis kondisi eksisting daya dukung lahan pertanian Kabupaten Pati, memperkuat hasil analisis dalam rencana penyusunan program peningkatan daya dukung lahan pertanian, serta teoriteori dan preseden peningkatan daya dukung pertanian. Dilakukan dengan cara mengakses website, jurnal, artikel, berita dan dokumen-dokumen perencanaan yang ada.

Metode ini dilakukan untuk melihat keterkaitan antara tujuan dari perencanaan yang ada dengan rencana kegiatankegiatan yang disusun agar mencapai tujuan yang telah ditetapkan serta digunakan untuk merincikan sistematika program dari kegiatan sampai ke tujuan akhir melalui asumsi-asumsi dan indikator yang ditetapkan.

4. Cost Benefit Analysis Metode ini digunakan untuk melihat bagaimana kelayakan program yang telah direncanakan dari sudut pandang ekonomi dengan cara mempertimbangkan perbandingan antara untung dan rugi. dan untuk mengukur kelayakan program yang ditinjau dari keuntungan dan kerugian baik secara ekonomi, lingkungan, maupun sosial yang sudah di konversi menjadi nilai rupiah.

Kerangka Berpikir

L a p o r a n R e n c a n a W i l a ya h K a b u p a t e n Pa t i

149.

Konsep Rencana Kajian Teoritis Menurut Peraturan Menteri Lingkungan Hidup No. 17 Tahun 2009 tentang Pedoman Penentuan Daya Dukung Lingkungan Hidup dalam Penataan Ruang Wilayah, daya dukung lahan dihitung berdasarkan ketersediaan dan kebutuhan lahan bagi penduduk yang hidup di suatu wilayah. Pengukuran daya dukung merupakan suatu pendekatan untuk mengetahui apakah suatu wilayah mampu atau tidak menyediakan pangan untuk penduduknya. Konsep dari daya dukung ini adalah selalu memperhatikan perbandingan dan keseimbangan antara ketersediaan & permintaan dan juga ke-semuanya sesuai dengan tujuan yang diinginkan. Ketersediaan lahan ditentukan berdasarkan hasil produksi actual tiap jenis komoditas, baik tanaman pangan, sayuran, ternak, dan lainnya, harga tiap jenis komoditas di tingkat produsen, harga satuan beras, dan produktivitas beras.Dengan adanya daya dukung peningkatan lahan pertanian dapat meningkatkan produktivitas pertanian sehingga membuat kebutuhan pangan terpenuhi dan perekonomian Kabupaten meningkat.

Konsep Pertanian Ramah Lingkungan Untuk menjaga keberlangsungan daya dukung lahan pertanian dan kelestarian lingkungan pertanian dibutuhkan konsep pertanian ramah lingkugan. Pertanian ramah lingkungan merupakan sistem pertanian berkelanjutan yang bertujuan untuk meningkatkan dan mempertahanan produktivitas tinggi dengan memperhatikan pasokan hara dari penggunaan bahan organik, minimalisasi ketergantungan pada pupuk anorganik, perbaikan biota tanah, pengendalian organisme pengganggu tanaman (OPT) berdasarkan kondisi ekologi, dan diversifikasi tanaman (Hendrawati, 2001). Konsep pertanian ramah lingkungan tersebut bermuara pada kualitas tanah yang mempengaruhi : (i) produktivitas tanah untuk meningkatkan produktivitas tanaman dan aspek hayati lainnya; (ii) memperbaiki kualitas lingkungan dalam menetralisasi kontaminan-kontaminan dalam tanah dan produk pertanian; dan (iii) kesehatan manusia yang mengkonsumsi produk pertanian (Doran dan Parkin, 1999). 150.

P ro g ra m P r i o r i t a s

Pengembangan pertanian ramah lingkungan terutama untuk tanaman pangan dan hortikultura harus memperhatikan beberapa hal, antara lain: (i) menjaga keragaman hayati dan keseimbangan ekologis biota alami; (ii) memelihara kualitas fisik, kimiawi, hayati sumber daya lahan pertanian; (iii) meminimalisasi kontaminan residu bahan agrokimia, limbah organik dan anorganik yang berasal dari dalam ataupun luar usaha tani; (iv) mempertahankan produktivitas lahan secara alami; (v) patogen penyakit dan serangan hama tidak terakumulasi secara endemik dan terjaganya musuh alami; dan (vi) produk pertanian aman sebagai bahan pangan dan pakan (Soemarno, 2001).

Preseden Kebijakan Pembangunan Pertanian di Thailand Visi pembangunan pertanian Thailand adalah “petani mendapatkan standar hidup yang lebih baik, masyarakat memiliki ketahanan pangan, dan negara memperoleh penerimaan”. Sementara itu, sasarannya yaitu untuk: (1) peningkatan indeks kemakmuran petani hingga 80 persen pada tahun 2016 (2) peningkatan ekonomi sektor pertanian sebesar tiga persen per tahun (3) pemanfaatan sumber daya secara tepat untuk peningkatan produksi pertanian. Strategi kunci kebijakan pertanian Thailand meliputi: (1) pengembangan kualitas hidup petani (smart farmer); (2) pengembangan efisiensi produksi pertanian, manajemen, dan ketahanan pangan; (3) pengembangan sumber daya pertanian secara efisien, seimbang, dan berkelanjutan. Kebijakan pembangunan pertanian kunci Thailand salah satunya terkait dengan peningkatan harga beras (rice pledging policy). Melalui kebijakan tersebut, pemerintah Thailand berupaya menjamin agar petani beras mendapatkan harga riil yang relatif tinggi di tingkat panen dan penggilingan padi. Untuk itu pemerintah Thailand menyiapkan mekanisme pembelian langsung beras petani. Kebijakan peningkatan harga di atas diiringi dengan program dan kegiatan peningkatan kualitas dan mutu beras, mulai dari tingkat petani/panen sampai ke tingkat eksportir/pasar dunia. Di samping itu, juga diimplementasikan kebijakan pendukung lain seperti fasilitas pupuk, benih, pengolahan, distribusi, pengemasan, dan pemasaran.

Rencana Detail dan Visualisasi Program Kerangka Pelaksanaan Program

Kerangka Pelaksaan Pogram Peningkatan Daya Dukung Lahan Pertanian Kabupaten Pati Sumber : Analisis Penulis, 2020

L a p o r a n R e n c a n a W i l a ya h K a b u p a t e n Pa t i

151.

Visualisasi Rencana Program Visualisasi Pertanian Kabupaten Pati

Peta Lahan Pertanian Kabupaten Pati Sumber : Analisis Penulis, 2020

Visualisasi Pemanfaatan Lahan Potensial Pertanian

Peta Lahan Pertanian Potensial Kab Pati Sumber : Analisis Penulis, 2020

Pembukaan lahan potensial adalah kegiatan yang memberdayakan lahan-lahan semak belukar/ tegalan menjadi lahan yang tepat guna berdasarkan analisis NSDA. Pemanfaatan lahan potensial pada program ini terletak pada Kecematan Kayen dan Gembong yang mana seluas 7000 Ha.

152.

P ro g ra m P r i o r i t a s

Visualisasi Pertanian Rawan Bencana

Peta Pertanian Rawan Bencana Sumber : Analisis Penulis, 2020

Visualisasi Pembangunan Saluran Irigasi dan Pengairan Lain

Peta Jaringan Irigasi dan Sumber Perairan Sumber : Analisis Penulis, 2020

Kabupaten Pati merupakan salah satu Kabupaten yang memiliki tingkat rawan bencana banjir,longsor yang cukup tinggi. Hal ini sangat mempengaruhi kualitas dan kuantitas hasil produksi peranian, maka dari itu di perlukan Restorasi lahan pertanian yang rawan terkena bencana dengan teknik cover crop. Teknik cover crop dilakukan di lahanper tanian pangan dan hor tikultura yang rawan terkena erosi (banjir dan longsor). Tujuan cover crop ini adalah menjaga nutrisi tanah agar tidak tergerus oleh limpasan air hujan.

Pembangunan saluran irigasi dan pengairan lain diarahkan pada lahan-lahan sawah tadah hujan yang ada saat ini. Saluran irigasi dibangun di Ke Kec Sukolilo, Kayen, Tambakromo, Margorejo, Gembong, Tlogowungu, Pucukwangi, Winong, Jaken, Gabus, Pati, Jakenan, Batangan, Juwana, Wedarijaksa , sarana pengairannya mengandalkan sumber air lain seperti pemanen air hujan atau pompa dan embung. Serta sumber air lainya di bangun pada Kecamatan Kayen, Tambakromo, Winong, Puncakwangi, Gabus, Jaken, Jakenan, Batangan, Margorejo, Tlogowungu, Gunung Wungkal, Cluwak .

L a p o r a n R e n c a n a W i l a ya h K a b u p a t e n Pa t i

153.

Project Cycle Project Cycle (Siklus Proyek) adalah tahapan langkah yang diambil dalam menjalankan sebuah proyek dari awal hingga akhir. Siklus proyek dibutuhkan untuk menyatukan pemahaman dan persepsi antara manajer proyek dengan tim proyek dalam menjalankan proyek. Setiap proyek memiliki fase awal, tengah, dan akhir (sukses atau gagal).

1. Langkah pada Tahap Inisiasi adalah :

3. Langkah pada Tahap Pelaksanaan adalah :

•

Identifikasi kebutuhan proyek

•

Analisis kelayakan proyek Return On Investment)

Melaksanakan rencana proyek dan mencapai target proyek

•

Pembuatan sistem pelaksanaan proyek

•

Penetapan keputusan terkait membuat atau membeli unsur dalam proyek

•

Penetapan standar kualitas proyek

•

Perencanaan pengeluaran

(terutama

2. Langkah pada Tahap Perencanaan adalah :

154.

•

Menentukan tujuan, ruang lingkup, dan batasan proyek

•

Mengidentifikasi pihak yang terlibat dan tugasnya

•

Menentukan cara berkomunikasi, metode, frekuensi, dan isi dari informasi yang disampaikan

•

Perencanaan manajemen resiko

P ro g ra m P r i o r i t a s

4. Langkah pada Tahap Penyelesaian •

Memberikan hasil dari proyek

•

Melakukan Operasi dan Perawatan

•

Melakukan Evaluasi dan Pemantauan

Project Cycle Program Pelaksanaan sounding; Perencanaan Pembiayaan dan PengeIdentifikasi kebutuhan proyek

luaran; Pelaksanaan; dan Sumber dana Program Peningkatan Daya Dukung Lahan Pertanian Kabupaten Pati Mengadakan penyuluhan dan pelatihan dalam memberikan in-

Sosialisasi

formasi atau kegiatan terkait program

Tahap Inisiasi Analisis kelayakan proyek

Menggunakan Cost Benefit Analysis

Penetapan keputusan terkait membuat Penetapan kebijakan program peningkatan daya dukung lahan atau membeli unsur dalam proyek Menentukan tujuan, ruang lingkup, dan besaran proyek

pertanian Meningkatnya produktivitas dan hasil produksi pertanian Kabupaten Pati dan Terciptanya sistem pertanian yang ramah lingkungan di Kabupaten Pati Ruang lingkup pada program ini adalah pada 21 Kecematan

Tahap Perencanaan

Menetapkan ruang lingkup dan batasan proyek

yang ada di Kabupaten Pati. Fokus berada kepada kecematan yang memiliki lahan potensial pertanian yaitu Kecematan Gembong dan Kayen, dan yang kecematan yang lahan pertaniannya terkena bencana sehingga rusak BAPPEDA Kab , Balitbang Kab, Dinas PUTR, BLH, Dinas Pertani-

Pihak yang terlibat

an dan Pangan Kabupaten Pati, APBD Kab,Prov Pemanfaatan Lahan Potensial Pertanian di Kabupaten Pati Pembangunan sarana dan prasanana penunjang kegiatan pertanian Kabupaten Pati Peningkatan SDM Petani melalui penyuluhan dan pelati-

Melaksanakan rencana proyek dan mencapai target proyek Tahap Pelaksanaan

han Rehabilitasi lahan pertanian yang mengalami kerusakan Pengendalian dan Pengawasan terhadap koversi lahan pertanian Pengembangan sistem pertanian organik

Pembatasan sistem pelaksanaan proyek Pelaksanaan dilakukan dalam jangka waktu 20 tahun Tahap dimana proyek diserahkan kepada pemberi proyek, beruClosing Proyek

pa dokumentasi, mengakhiri kontrak dan mengkomunikasikan penutupan proyek kepada seluruh stakeholders.

Tahap Penyelesaian

Operasi dan Perawatan

Tahap dimana proyek digunakan serta memanajemen proses pemeliharaan/perawatan Tahap dimana selama proses pelaksanaan proyek hingga men-

Evaluasi dan pemantauan

jelang selesai proyek dengan melakukan evaluasi terkait dengan biaya, jadwal pelaksanaan dan kualitas pelaksanaan

L a p o r a n R e n c a n a W i l a ya h K a b u p a t e n Pa t i

155.

Pohon Tujuan Program

Pohon Tujuan Program Peningkatan Daya Dukung Lahan Pertanian Kabupaten Pati Sumber : Analisis Penulis, 2020

Pohon Kerangka Kerja Logis Program Peningkatan Daya Dukung Lahan Pertanian Kabupaten Pati Sumber : Analisis Penulis, 2020

156.

P ro g ra m P r i o r i t a s

Kerangka Kerja Logis Elemen Logframe

Narrative Summary

Meningkatnya daya dukung lahan pertanian Kabupaten Pati

Goal

berdasarkan tingkat produktivitas pertanian, hasil produksi pertanian, dan kelestarian lingkungan pertanian

Indicators

Important Assumptions

Means of Verification

- Indeks daya dukung pertanian di

BAPPEDA Kab ,

Kabupaten Pati terus meningkat

Balitbang Kab, Dinas

Semua atau sebagian dari

- Nilai tukar petani di Kabupaten Pati

PUTR, BLH, Dinas Pertani-

objective dikategorikan

meningkat

an dan Pangan Kabupat-

berhasil

- Produktivitas pertanian dan Kualitas

en Pati

hasil pertanian meningkat BBAPPEDA Kab ,

Meningkatnya produktivitas dan

Produktivitas pertanian (ton/Ha) dan

Balitbang Kab, Dinas

Tercapainya peningkatan

hasil produksi pertanian Kabu-

hasil produksi pertanian (ton) di

PUTR, BLH, Dinas Pertani-

produktivitas dan hasil

paten Pati

Kabupaten Pati meningkat

an dan Pangan Kabupat-

pertanian

en Pati

Purposes Terciptanya sistem pertanian yang ramah lingkungan di Kabupaten Pati

Outcomes

Penggunaan pestisida berkurang (%),

BAPPEDA Kab , Balitbang

penggunaan pupuk organik meningkat

Kab, Dinas PUTR, BLH, Di-

(%), penggunaan pupuk anorganik

nas Pertanian dan Pangan

berkurang(%)

Kabupaten Pati

Terlaksananya sistem pertanian yang ramah lingkungan sehingga kegiatan pertanian berjalan dengan baik

BAPPEDA Kab , Balitbang

Pembukaan lahan potensial

Lahan pertanian potensial di

Luas lahan pertanian di Kabupaten Pati

Kab, Dinas PUTR, BLH, Di-

sampai pendistribusian

Kabupaten Pati termanfaatkan

meningkat (Ha)

nas Pertanian dan Pangan

sertifikat berjalan dengan

Kabupaten Pati

baik

BAPPEDA Kab , Balitbang

Terdapat sarana prasarana

Kab, Dinas PUTR, BLH, Di-

yang mampu menunjang

nas Pertanian dan Pangan

kegiatan produksi pertani-

Kabupaten Pati

an dengan baik

Sarana prasarana penunjang

Tersedianya sarana prasana porduksi

kegiatan produksi pertanian di

pertanian yang tersebar merata di

Kabupaten Pati terbangun

seluruh Kabupaten Pati

Meningkatnya SDM Petani

Pengetahuan dan keterampilan petani

melalui penyuluhan dan pela-

terhadap teknik dan teknologi pertani-

tihan

an meningkat

BAPPEDA Kab , Balitbang Kab, Dinas PUTR, BLH, Dinas Pertanian dan Pangan Kabupaten Pati

Pengetahuan dan keterampilan petani dapat di implementasikan

BAPPEDA Kab , Balitbang

Lahan pertanian yang rusak

Luas lahan yang berhasil di rehabilitasi

Kab, Dinas PUTR, BLH, Di-

sudah terehabilitasi; petani

terehabilitasi

meningkat (Ha)

nas Pertanian dan Pangan

disekitar lokasi dapat ber-

Kabupaten Pati

tani dengan lancar

Laju pertambahan luas guna lahan

BAPPEDA Kab , Balitbang

Rendahnya tingkat konversi

selain pertanian lebih lambat apabila

Kab, Dinas PUTR, BLH, Di-

Tidak ada perubahan fungsi

lahan pertanian

dibandingkan dengan pertanian (%)

nas Pertanian dan Pangan

lahan yang nenjadi negatif

Kabupaten Pati Kegiatan dan sarana -Luas lahan pertanian yang menggu-

prasarana pendukung

nakan sistem organic meningkat (Ha) -Jumlah kelompok pertanian yang

sistem pertanian organik BAPPEDA Kab , Balitbang

berhasil dilaksanakan

Berkembangnya sistem pertanian menggunakan metode pertanian or-

Kab, Dinas PUTR, BLH, Di-

dengan baik; kualitas SDM

organik di Kabupaten Pati

ganic bertambah ( jumlah kelompok)

nas Pertanian dan Pangan

untuk mendukung sistem

-Mutu produk dan nilai produksi

Kabupaten Pati

pertanian organik

pertanian di Kabupaten Pati meningkat

sudah memadai, Hasil

(Rupiah)

pertanian berkualitas

L a p o r a n R e n c a n a W i l a ya h K a b u p a t e n Pa t i

157.

Elemen Logframe

Narrative Summary

Pemanfaatan lahan potensial untuk kegiatan pertanian

Indicators

Termanfaatnya lahan potensial untuk kegiatan pertanian di Kec Gembong dan Kayen (7000 Ha)

Terdistribusinya sertifikat lahan Sertifikasi Lahan

pertanian baru pada kelompok petani (100 unit)

BAPPEDA Kab , Balitbang

lahan potensial untuk kegia-

Kab, Dinas PUTR, Dinas

tan pertanian sudah berhasil

Pertanian dan Pangan Kabu-

dibebaskan

paten Pati BAPPEDA Kab , Balitbang Kab, Dinas PUTR, Dinas

Masing-masing Para Petani

Pertanian dan Pangan Kabu-

memiliki sertifikat lahan

paten Pati

Terbangunnya saluran irigasi pertanian di di Kec Sukolilo, Kayen, Tambakromo, BAPPEDA Kab , Balitbang Pembangunan saluran irigasi pertanian

Important Assumptions

Means of Verification

Margorejo, Gembong, Tlogowungu,

Kab, Dinas PUTR, Dinas

Pucukwangi, Winong, Jaken, Gabus,

Pertanian dan Pangan Kabu-

Pati, Jakenan, Batangan, Juwana,

paten Pati

Wedarijaksa (13 km)

Lahan tempat terbangunnya saluran irigasi sudah berhasil dibebaskan; petani disekitar lokasi mengetahui manfaat saluran irigasi

Sumber perairan membaik di Desa

BAPPEDA Kab , Balitbang

Terlaksananya perbaikan

Perbaikan sumber perairan yang

Beketel, Kecamatan Kayen; Desa

Kab, Dinas PUTR, Dinas

sumber perairan sehingga

ada sekitar lahan pertanian

Cabean, Kecamatan Winong; dan Desa

Pertanian dan Pangan Kabu-

kegiatan pertanian berjalan

Godo, Kecamatan Tambakromo (1 unit)

paten Pati

lancar

Tersedianya pompa/ sumber air pertanian di di Kecamatan Kayen,

BAPPEDA Kab , Balitbang

Penyediaan pompa/sumber air

Tambakromo, Winong, Puncakwangi,

Kab, Dinas PUTR, Dinas

lainnya

Gabus, Jaken, Jakenan, Batangan, Mar-

Pertanian dan Pangan Kabu-

gorejo, Tlogowungu, Gunung Wungkal,

paten Pati

Penyediaan sumber air lain menyesuaikan karakteristik hidrologi kawasan setempat

Cluwak (2 unit)

Activities

Terbangunnya tempat pengelolaan

BBAPPEDA Kab , Balitbang

Lahan tempat terbangunnya

Pembangunan tempat pengelo-

sampah sisa hasil pertanian di Kec

Kab, Dinas PUTR, Dinas

tempat pengelolaan sampah

laan sampah sisa hasil pertanian

Gembong dan Kayen ( masing-masing

Pertanian dan Pangan Kabu-

sisa hasil pertanian sudah

1 unit)

paten Pati

berhasil dibebaskan

Lahan tempat terbangunnya

Terbangunnya gudang penyimpanan hasil pertanian di Kec Gembong,

BAPPEDA Kab , Balitbang

gudang penyimpanan hasil

Pembangunan gudang penyim-

Kayen, Tlogowungu, Gununwungkal,

Kab, Dinas PUTR, Dinas

pertanian sudah berhasil

panan hasil pertanian

Cluwak, Moargoyoso,Tambakromo,

Pertanian dan Pangan Kabu-

dibebaskan; petani di sekitar

Pucukwangi, Winong, Sukolilo, Gabus

paten Pati

lokasi mengetahui manfaat gudang penyimpanan hasil

(masing-masing 1 unit )

pertanian Penyediaan alat pasca panen dan pengolahan hasil panen di tiap kecematan

Pembentukan kelompok petani di tiap kecematan

Penyuluhan dan pelatihan kelompok petani dalam pengembangan pola tanam di tiap kecematan

158.

P ro g ra m P r i o r i t a s

Tersedianya alat pasca panen dan pen-

BAPPEDA Kab , Balitbang

golahan hasil panen di tiap kecematan

Kab, Dinas PUTR, Dinas

, 21 kecematan di Kabupaten Pati

Pertanian dan Pangan Kabu-

(Trotoar 1/21 kec, pupuk,dst)

paten Pati

Terbentuknya kelompok tani di tiap kecematan , 21 kecematan di Kabupaten Pati ( 5 kelompok/kec)

Terdapat alat yang mampu mengolah hasi panen dengan baik

Dinas Pertanian dan Pangan

Sudah terbentuknya kelom-

Kabupaten Pati

pok tani

Terlaksananya kegiatan penyuluhan dan pelatihan kelompok petani dalam pengembangan pola tanam (Jumlah petani yang mengikuti penyuluhan) 21 kecematan di Kabupaten Pati (8 kali)

Dinas Pertanian dan Pangan Kabupaten Pati

Petani sudah mengetahui peraturan mengenai cara pengembangan pola tanam

Elemen Logframe

Narrative Summary

Indicators

Important Assumptions

Means of Verification

Telaksananya penelitian Pengembangan pembenihan/ pembibitan di tiap kecematan)

Jumlah dan kualitas benih/bibit meningkat di tiap kecematan ,21 kecematan di Kabupaten Pati (15 kali)

mengenai benih/bibit yang Dinas Pertanian dan Pan-

sesuai dengan karakteristik

gan Kabupaten Pati

wilayah tanam; kualitas benih/ bibit yang dikembangkan lebih baik dari sebelumnya

Terlaksananya kegiatan penyuluhan Penyuluhan dan pelatihan pengelolaan hasil pertanian pasca panen di tiap kecematan

dan pelatihan pengelolaan hasil pertanian pasca panen (Jumlah petani

Dinas Pertanian dan Pan-

yang mengikuti penyuluhan) di tiap

gan Kabupaten Pati

kecematan , 21 kecematan di Kabupat-

Petani sudah mengetahui cara mengolah hasil pertanian pasca panen

en Pati (8 kali)

Restorasi lahan pertanian yang rawan terkena bencana dengan teknik cover crop

Restorasi lahan dengan manajemen pertanahan

BAPPEDA Kab , Balitbang Luas lahan pertanian rawan bencana

Kab, BLH, Dinas PUTR, Di-

berhasil direstorasi (7894Ha)

nas Pertanian dan Pangan Kabupaten Pati

Terlaksananya restorasi lahan dengan manajemen lahan di 21 kecematan Kabupaten Pati (7894 Ha) Terlaksananya sosialisasi pelestarian,

Sosialisasi, pelestarian dan pene-

Activities

tapan LP2B di tiap kecematan

dan penetapan lokasi LP2B (Jumlah petani yang mengikuti sosialisasi) di tiap kecematan, 21 kecematan di Kabupaten Pati (8 kali)

lahan pertanian dengan teknik tersebut

Kab, BLH, Dinas PUTR, Di-

kompeten dalam bidang

nas Pertanian dan Pangan

manajemen pertanahan

Kabupaten Pati BAPPEDA Kab , Balitbang Kab, BLH, Dinas PUTR, Dinas Pertanian dan Pangan Kabupaten Pati

pertanian ramah lingkungan di tiap

Dinas Pertanian dan Pan-

lingkungan di tiap kecematan

kecematan , 21 kecematan di Kabupat-

gan Kabupaten Pati

en Pati (8 kali)

kecematan

manajemen restorasi

Petani atau pihak terkait

Terlaksananya kegiatan penyuluhan

pada pemilik lahan LP2B di tiap

kompeten dalam bidang

BAPPEDA Kab , Balitbang

Penyuluhan pertanian ramah

Pemberian insentif perlindungan

Petani atau pihak terkait

Petani sudah mengetahui cara pelestarian dan penetapan LP2B

Petani sudah mengetahui kegiatan pertanian ramah lingkungan

Intensif perlindungan berhasil didis-

Dinas Pertanian dan Pan-

Insentif diberikan pada

tribusikan pada pemilik lahan LP2B

gan Kabupaten Pati

petani-petani yang tidak

di tiap kecematan , 21 kecematan di

mengubah guna lahan

Kabupaten Pati (5 kali)

LP2B Terbentuknya kelompok

Pengendalian dan pengawasan terhadap konversi lahan pertanian di tiap kecematan

Terlaksananya pengendalian dan

BAPPEDA Kab , Balitbang

pengawas kegiatan

pengawasan konversi lahan pertanian

Kab, Dinas PUTR, Dinas

konversi lahan pertanian

di tiap kecematan , 21 kecematan di

Pertanian dan Pangan

yang terdiri petani, ahli

Kabupaten Pati (5 kali)

Kabupaten Pati

hukum, perencana, dan lainnya

Terlaksananya kegiatan sosialisasi Sosialisasi peraturan mengenai

peraturan mengenai konversi lahan

konversi lahan pertanian di tiap

pertanian (Jumlah petani yang mengi-

kecematan

kuti sosialisasi) di tiap kecematan, (21

Dinas Pertanian dan Pangan Kabupaten Pati

Petani sudah mengetahui peraturan mengenai konversi lahan pertanian

kecematan di Kabupaten Pati (5 kali) Pengadaan pupuk organik di tiap kecematan

Tersedianya pupuk organik di tiap kecematan, 21 kecematan di Kabupaten Pati (15 kali)

Dinas Pertanian dan Pangan Kabupaten Pati

Terdapat pupuk organik yang dapat membuat hasil pertanian semakin bagus

L a p o r a n R e n c a n a W i l a ya h K a b u p a t e n Pa t i

159.

Elemen Logframe

Narrative Summary

Indicators

Means of Verification

Important Assumptions Lahan tempat terbangunn-

Pembangunan balai pengolahan pupuk organik di tiap kecematan

Terbangunnya balai pengelolaan pu-

BAPPEDA Kab , Balitbang

puk organik di tiap kecamatan di tiap

Kab, Dinas PUTR, Dinas

kecematan , 21 kecematan di Kabupat-

Pertanian dan Pangan Kabu-

en Pati ( masing-masing 1 unit)

paten Pati

ya balai pengelolaan pupuk organik sudah berhasil dibebaskan; petani disekitar menyetujui adanya balai pengelolaan pupuk organik

Terlaksananya kegiatan sosialisasi dan Sosialisasi dan pelatihan pen-

pelatihan pengelolaan pupuk organik

golahan pupuk organik di tiap

(Jumlah petani yang mengikuti sosial-

kecematan

isasi) di tiap kecematan , 21 kecematan

Dinas Pertanian dan Pangan Kabupaten Pati

Petani sudah mengetahui cara pengolahan pupuk organik

di Kabupaten Pat) (10 kali)

Pengadaan biopestisida di tiap kecematan

Tersedianya biopestisida di tiap kecematan , 21 kecematan di Kabupaten Pati (5 kali)

Dinas Pertanian dan Pangan Kabupaten Pati

Terdapat biopestisida yang dapat membuat hasil pertanian semakin bagus

Terlaksananya kegiatan sosialisasi dan Sosialisasi penggunaan biopestisida di tiap kecematan

pelatihan penggunaan biopestisida (Jumlah petani yang mengikuti sosialisasi) di tiap kecematan , 21 kecematan

Dinas Pertanian dan Pangan Kabupaten Pati

Petani sudah mengetahui manfaat penggunaan biopeptisida

di Kabupaten Pati (5 kali)

Pemantauan, Pemeliharaan, evaluasi, dan pelaporan di tiap kecematan

160.

P ro g ra m P r i o r i t a s

Adanya pembiayaan dan

Terlaksananya kegiatan pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di tiap kece-

Dinas Pertanian dan Pangan

matan 21 kecematan di Kabupaten Pati

Kabupaten Pati

(setiap tahun)

kontribusi yang cukup dan sinergi antarapemerintah,petani, tenaga ahli dan Masyarakat

Pentahapan Program Sub Program

Kegiatan

Lokasi/Sasaran

Volume

Pentahapan (Tahun Ke 1) 1

Pemanfataan Lahan Potensial Pertanian di Kab Pati

Pembangunan sarana dan prasanana penunjang kegiatan pertanian Kabupaten Pati

Pemberdayaan lahan potensial untuk kegiatan pertanian

di Kec Gembong dan Kayen

7000 (Ha)

Sertifikasi Lahan

di Kec Gembong dan Kayen

(100 unit)

Pembangunan saluran irigasi pertanian

di Kec Sukolilo, Kayen, Tambakromo, Margorejo, Gembong, Tlogowungu, Pucukwangi, Winong, Jaken, Gabus, Pati, Jakenan, Batangan, Juwana, Wedarijaksa

13 km

Perbaikan sumber perairan yang ada sekitar lahan pertanian

di Desa Beketel, Kecamatan Kayen; Desa Cabean, Kecamatan Winong; dan Desa Godo, Kecamatan Tambakromo

2 unit

Penyediaan pompa/sumber air lainnya

di Kecamatan Kayen, Tambakromo, Winong, Puncakwangi, Gabus, Jaken, Jakenan, Batangan, Margorejo, Tlogowungu, Gunung Wungkal, Cluwak

2 unit

Pembangunan tempat pengelolaan sampah sisa hasil pertanian

di Kec Gembong dan Kayen

1unit/kec

Pembangunan gudang penyimpanan hasil pertanian

di Kec Gembong, Kayen, Tlogowungu, Gununwungkal, Cluwak, Moargoyoso,Tambakromo, Pucukwangi, Winong, Sukolilo, Gabus

1 unit/kec

Penyediaan alat pasca panen dan pengolahan hasil panen

di 21 Kecematan Kabupaten Pati

Trotoar 1/21 kec, pupuk,dst

Pentahapan (Tahun Ke 2) 5

Pentahapan (Tahun Ke 3) 5

Pentahapan (Tahun Ke 4) 5

L a p o r a n R e n c a n a W i l a ya h K a b u p a t e n Pa t i

161.

Kegiatan

Sub Program

Lokasi/Sasaran

Volume

Pentahapan (Tahun Ke 1) 1

Pembentukan kelompok petani

di tiap kecematan (21 kecematan di Kabupaten Pati)

5 kelompok /kec

Penyuluhan dan pelatihan kelom-

di tiap kecematan (21

pok petani dalam

kecematan di Kabu-

Peningkatan

pengembangan pola

paten Pati)

SDM Petani

tanam

8 kali

melalui penyuluhan dan pelatihan

Pengembangan pem- di tiap kecematan (21 benihan/pembibitan

kecematan di Kabu-

pertanian

paten Pati)

Penyuluhan dan pelatihan pengelolaan hasil pertanian pasca panen

15 kali

di tiap kecematan (21 kecematan di Kabu-

8 kali

paten Pati) (2 kali)

Restorasi lahan pertanian yang rawan

di 21 Kecematan yang

terkena bencana

terkena bencanar

Rehabilitasi

dengan teknik cover

(7894 Ha)

lahan pertanian

crop

(7894 Ha)

yang mengalami kerusakan

Restorasi lahan

di tiap kecematan (21

dengan manajemen

kecematan di Kabu-

pertanahan

paten Pati) (7894 Ha)

Sosialisasi, pelestar-

di tiap kecematan (21

ian dan penetapan

kecematan di Kabu-

LP2B

paten Pati) (3 kali)

(7894 Ha)

8 kali

Pengendalian dan Pengawasan

Penyuluhan pertani-

terhadap

an ramah lingkungan

koversi lahan

di tiap kecematan (21 kecematan di Kabu-

8 kali

paten Pati) ( 3 kali)

pertanian

162.

Pemberian insentif

di tiap kecematan (21

perlindungan pada

kecematan di Kabu-

pemilik lahan LP2B

paten Pati)

P ro g ra m P r i o r i t a s

5 kali

Pentahapan (Tahun Ke 2) 5

Pentahapan (Tahun Ke 3) 5

Pentahapan (Tahun Ke 4) 5

Kegiatan

Sub Program

Lokasi/Sasaran

Volume

Pentahapan (Tahun Ke 1) 1

Pengendalian dan pengawasan terhadap konversi lahan pertanian

Sosialisasi peraturan mengenai konversi lahan pertanian

Pentahapan (Tahun Ke 2) 5

Pentahapan (Tahun Ke 3) 5

Pentahapan (Tahun Ke 4) 5

di tiap kecematan (21 kecematan di

5 kali

Kabupaten Pati)

di tiap kecematan (21 kecematan di

5 kali

Kabupaten Pati)

di tiap kecePengadaan pupuk organik

matan (21 kecematan di

15 kali

Kabupaten Pati)

di tiap kecePembangunan balai pen-

matan (21

golahan pupuk organik

kecematan di

1 unit/kec

Kabupaten Pati)

Pengembangan sistem pertanian organik

Sosialisasi dan pelatihan pengolahan pupuk organik

di tiap kecematan (21 kecematan di

10 kali

Kabupaten Pati

di tiap kePengadaan biopestisida

cematan (21 kecematan di

5 kali

Kabupaten Pati)

di tiap keSosialisasi penggunaan

cematan (21

biopestisida

kecematan di

5 kali

Kabupaten Pati)

Pemantauan, Peme-

Pemantauan, Pemeli-

liharaan,

haraan, evaluasi, dan

evaluasi, dan

pelaporan

di tiap kecematan (21 kecematan di

20 kali

Kabupaten Pati)

L a p o r a n R e n c a n a W i l a ya h K a b u p a t e n Pa t i

163.

Pembiayaan Program Kegiatan

Sub Program

Pemberdayaan lahan Pemanfaatan Lahan Potensial

potensial untuk kegiatan pertanian

Lokasi/Sasaran

di Kec Gembong dan Kayen

Volume

7000 (Ha)

Nominal Pembiayaan

14.000.000.000

Sumber Biaya

Instansi Terkait

APBN, APBD

BAPPEDA Kab , Balitbang

Prov, DAK,

Kab, Dinas PUTR, Dinas

APBD Kab. Pati

Pertanian dan Pangan Kabupaten Pati

Pertanian di

BAPPEDA Kab , Balitbang

Kabupaten Pati Sertifikasi Lahan

di 21 Kec Gembong dan Kayen

(100 unit)

100.000.000

APBD Kab. Pati

Kab, Dinas PUTR, Dinas Pertanian dan Pangan Kabupaten Pati

di Kec Sukolilo, Kayen, Tambakromo, Margorejo, Pembangunan saluran irigasi pertanian

Gembong, Tlogowungu, Pucukwangi, Winong,

APBN, APBD 13 km

1.000.000.000

Jaken, Gabus, Pati, Jake-

Prov., APBD Kab. Pati

nan, Batangan, Juwana,

BAPPEDA Kab , Balitbang Kab, Dinas PUTR, Dinas Pertanian dan Pangan Kabupaten Pati

Wedarijaksa Perbaikan sumber perairan yang ada sekitar lahan pertanian

di Desa Beketel, Ke-

BAPPEDA Kab , Balitbang

camatan Kayen; Desa Cabean, Kecamatan

2 unit

500.000.000

APBD Kab. Pati

Winong; dan Desa Godo,

Kab, Dinas PUTR, Dinas Pertanian dan Pangan Kabupaten Pati

Kecamatan Tambakromo di Kecamatan Kayen,

Pembangunan sarana dan prasanana penunjang kegiatan

Tambakromo, Winong, Penyediaan pompa/

Puncakwangi, Gabus,

sumber air lainnya

Jaken, Jakenan, Batangan,

BAPPEDA Kab , Balitbang 2 unit

300.000.000

APBD Kab. Pati

Margorejo, Tlogowungu,

pertanian Kabupat-

Kab, Dinas PUTR, Dinas Pertanian dan Pangan Kabupaten Pati

Gunung Wungkal, Cluwak

en Pati Pembangunan tempat pengelolaan sampah sisa hasil pertanian

BAPPEDA Kab , Balitbang di Kec Gembong dan Kayen

1unit/kec 2.000.000.000

DAK, APBD

Kab, Dinas PUTR, Dinas

Kab. Pati

Pertanian dan Pangan Kabupaten Pati

di Kec Gembong, Kayen, Pembangunan gudang penyimpanan hasil pertanian

Tlogowungu, Gununwungkal, Cluwak, Moargoyoso,Tambakromo,

BAPPEDA Kab , Balitbang 1 unit/ kec

7.000.000.000

APBD Kab. Pati

Pucukwangi, Winong,

Kab, Dinas PUTR, Dinas Pertanian dan Pangan Kabupaten Pati

Sukolilo, Gabus Penyediaan alat pasca panen dan pengolahan hasil panen

Pembentukan kelompok petani

di 21 Kecematan Kabupaten Pati

di tiap kecematan (21 kecematan di Kabupaten Pati)

Trotoar 1/21 kec, pupuk,dst 5 kelompok /kec

BAPPEDA Kab , Balitbang 1.500.000.000

APBD Kab. Pati

Kab, Dinas PUTR, Dinas Pertanian dan Pangan Kabupaten Pati

40.000.000

APBD Kab. Pati

70.000.000

APBD Kab. Pati

Dinas Pertanian dan Pangan Kabupaten Pati

Penyuluhan dan pelatihan kelom-

di tiap kecematan (21

pok petani dalam

kecematan di Kabupaten

pengembangan pola

Pati)

tanam

164.

P ro g ra m P r i o r i t a s

8 kali

Dinas Pertanian dan Pangan Kabupaten Pati

Kegiatan

Sub Program

Lokasi/Sasaran

Pengembangan pem-

di tiap kecematan (21

Peningkatan

benihan/pembibitan

kecematan di Kabupaten

SDM Petani

pertanian

Pati)

melalui penyulu-

Penyuluhan dan pelati-

di tiap kecematan (21

han dan pelatihan

han pengelolaan hasil

kecematan di Kabupaten

pertanian pasca panen

Pati)

Volume

Nominal Pembiayaan

15 kali

500.000.000

8 kali

40.000.000

Sumber Biaya APBD Kab.

Dinas Pertanian dan Pan-

Pati

gan Kabupaten Pati

APBD Kab.

Dinas Pertanian dan Pan-

Pati

gan Kabupaten Pati

Restorasi lahan pertani-

BAPPEDA Kab , Balitbang

an yang rawan terkena

di 21 Kecematan yang

Rehabilitasi lahan

bencana dengan teknik

terkena bencana

pertanian yang

cover crop

mengalami kerusakan

Restorasi lahan dengan manajemen pertanahan

Instansi Terkait

(7894 Ha)

5.000.000.000

APBD Kab.

Kab, BLH, Dinas PUTR, Di-

Pati

nas Pertanian dan Pangan Kabupaten Pati BAPPEDA Kab , Balitbang

di tiap kecematan (21 kecematan di Kabupaten

(7894 Ha)

1.000.000.000

Pati)

APBD Kab.

Kab, BLH, Dinas PUTR, Di-

Pati

nas Pertanian dan Pangan Kabupaten Pati BAPPEDA Kab , Balitbang

Sosialisasi, pelestarian

di tiap kecematan (21

dan penetapan LP2B

kecematan di Kab Pati)

8 kali

50.000.000

APBD Kab.

Kab, BLH, Dinas PUTR, Di-

Pati

nas Pertanian dan Pangan Kabupaten Pati

Pengendalian dan Pengawasan terhadap koversi lahan pertanian

Penyuluhan pertanian

di tiap kecematan (21

ramah lingkungan

kecematan di Kab Pati)

Pemberian insentif perlindungan pada pemilik lahan LP2B Pengendalian dan pengawasan terhadap konversi lahan pertanian

Pati)

Pengadaan pupuk

di tiap kecematan (21

organik

kecematan di Kab Pati)

Sosialisasi dan pelatihan pengolahan pupuk organik Pengadaan biopestisida

kecematan di Kabupaten

Dinas Pertanian dan Pangan Kabupaten Pati

APBD Kab. Pati

Dinas Pertanian dan Pangan Kabupaten Pati

800.000.000

APBD Kab.

Kab, Dinas PUTR, Dinas

Pati

Pertanian dan Pangan

5 kali

30.000.000

15 kali

1.000.000.000

APBD Kab.

Dinas Pertanian dan Pan-

Pati

gan Kabupaten Pati

APBD Kab.

Dinas Pertanian dan Pan-

Pati

gan Kabupaten Pati BAPPEDA Kab , Balitbang

1 unit/kec

2.000.000.000

DAK, APBD

Kab, Dinas PUTR, Dinas

Kab. Pati

Pertanian dan Pangan Kabupaten Pati

di tiap kecematan (21 kecematan di Kab Pati) di tiap kecematan (21 kecematan di Kab Pati)

biopestisida

kecematan di Kab Pati)

pelaporan

5 kali

Pati)

di tiap kecematan (21

haraan, evaluasi, dan

1.000.000.000

di tiap kecematan (21

Sosialisasi penggunaan

Pemantauan, Pemeli-

5 kali

APBD Kab. Pati

Kabupaten Pati

pertanian

organik

pelaporan

kecematan di Kabupaten

sistem pertanian

evaluasi, dan

di tiap kecematan (21

Pengembangan

60.000.000

BAPPEDA Kab , Balitbang

mengenai konversi lahan

golahan pupuk organik

Pemeliharaan,

kecematan di Kab Pati)

Sosialisasi peraturan

Pembangunan balai pen-

Pemantauan,

di tiap kecematan (21

8 kali

10 kali

50.000.000

5 kali

500.000.000

5 kali

160.000.000

APBD Kab.

Dinas Pertanian dan Pan-

Pati

gan Kabupaten Pati

APBD Kab.

Dinas Pertanian dan Pan-

Pati

gan Kabupaten Pati

APBD Kab.

Dinas Pertanian dan Pan-

Pati

gan Kabupaten Pati BAPPEDA Kab , Balitbang

di tiap kecematan (21 kecematan di Kab Pati)

20 kali

1.000.000.000

DAK, APBD

Kab, Dinas PUTR, Dinas

Kab. Pati

Pertanian dan Pangan Kabupaten Pati

L a p o r a n R e n c a n a W i l a ya h K a b u p a t e n Pa t i

165.

Cost- Benefit Analysis Cost Benefit Analysis (CBA) digunakan untuk proses identifikasi, pengukuran dan perbandingan sosial manfaat dan biaya proyek atau program investasi dalam mengevaluasi penggunaan sumber daya ekonomi yang langka agar dapat digunakan secara efisien. Dalam program ini asumsi benefit yang ditimbulkannya adalah dari keuntungan langsung dan keuntungan tidak langsung, yang mana keuntungan langsung yaitu berupa hasil produksi pertanian tanaman pangan dan pertanian holtikultura, keuntungan tidak langsung yaitu berupa peningkatan kualitas tanah dan kualitas air. Sedangkan asumsi cost yang ditimbulkannya adalah antara lain: biaya yang harus dikeluarkan untuk memanfaatkan lahan, membangun sarana prasarana, perbaikan mengadakan pelatihan dan penyuluhan, sosialisasi, pengadaan alat dan pupuk, operasional, dan evaluasi

166.

P ro g ra m P r i o r i t a s

Pada Analisis CBA Program ini, Digunakan dua discount rate, yaitu 7% . Sehingga Didapat NPV pada discount rate 7% sebesar Rp126.453.581.439 dengan BCR 1,65 atau lebih besar dari 1, yang mengindikasikan program ini layak diimplementasikan.

L a p o r a n R e n c a n a W i l a ya h K a b u p a t e n Pa t i

167.

Daftar Pustaka Penerapan Model Pertanian Ramah Lingkungan sebagai Jaminan Perbaikan Kuantitas dan Kualitas Hasil Tanaman Pangan ,Anicetus Wihardjaka,2018 Kebijakan Pembangunan Pertanian Thailand, India, Dan Jepang Serta Implikasinya Bagi Indonesia), Frans B.M. Dabukke dan Muhammad Iqbal ,2014 Peraturan Daerah Kabupaten Pati No. 5 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Pati Tahun 2010-2030 Pedoman Penentuan Daya Dukung dan Daya Tampung Lingkungan Hidup dari Deputi Bidang Tata Lingkungan Kementerian Lingkungan Hidup tahun 2014

168.

P ro g ra m P r i o r i t a s

Nadela Fitrizqy | 45479

PROGRAM PELESTARIAN KAWASAN RAWAN BENCANA BANJIR, KEKERINGAN, DAN TANAH LONGSOR

Latar Belakang Sektor pertanian merukapan sektor yang meKabupaten Pati memiliki bentang alam yang bervariasi, sehingga menciptakan perbedaan karakteristik alam di setiap bagian wilayahnya yang dapat ditinjau dari berbagai aspek, seperti kondisi topografi, geologi, dan klimatologi. Beragamnya kondisi bentang alam di Kabupaten Pati selain mampu mendorong pertumbuhan ekonomi wilayah melalui sektor pertanian dan perikanan, tetapi juga menimbulkan potensi bencana alam yang cukup besar. Berdasarkan hasil dari pengkajian indeks dan kelas bahaya bencana alam di Provinsi Jawa Tengah, hampir semua jenis bencana alam memiliki kelas bahaya yang tergolong “Tinggi” di Kabupaten Pati, dikarenakan besarnya potensi luas bahaya bencana alam berdasarkan parameter-parameter yang telah disesuaikan dengan setiap jenis bencana alam.

Berdasarkan RTRW Kabupaten Pati Tahun 2010 – 2030, terdapat empat kawasan rawan bencana yang ditetapkan, yaitu kawasan rawan bencana banjir, kawasan rawan bencana longsor, kawasan rawan bencana kekeringan, dan kawasan rawan bencana gelombang pasang. Dalam program prioritas ini, kawasan rawan bencana yang akan dibahas lebih lanjut terkait penanganannya adalah kawasan rawan bencana hidrometeorologi yang meliputi banjir, longsor, dan kekeringan saja, karena dipengaruhi beberapa faktor seperti tingginya frekuensi kejadian bencana dan kerugian besar yang harus ditanggung oleh masyarakat akibat terjadinya ketiga bencana alam tersebut.

L a p o r a n R e n c a n a W i l a ya h K a b u p a t e n Pa t i

169.

Berdasarkan peta kebencanaan Kabupaten Pati, bencana kekeringan merupakan bencana yang paling krusial di Kabupaten Pati, khususnya di bagian selatan. Hal ini dikarenakan kondisi geografis Kabupaten Pati di bagian selatan yang didominasi oleh kawasan karst sehingga sulit untuk menyerap air, yang berujung pada kekeringan panjang yang terjadi setiap tahunnya. Selain kekeringan, terdapat bencana banjir yang rutin melanda Kabupaten Pati setiap tahunnya, khususnya di kawasan yang terletak di sepanjang Sungai Juwana dan Pegunungan Kendeng, serta bencana longsor yang kerap terjadi di bagian barat Kabupaten Pati yang berbatasan dengan Kabupaten Jepara dan Kudus. Dalam rangka melestarikan kawasan rawan bencana banjir, longsor, dan kekeringan di Kabupaten Pati, upaya mitigasi perlu diimplementasikan. Adapun pengertian dari mitigasi adalah upaya untuk mengurangi risiko bencana, baik melalui pembangunan fisik maupun penyadaran dan peningkatan kemampuan menghadapi ancaman bencana (BNPB, 2008), sehingga mitigasi menjadi bagian dari tahap awal penanggulangan bencana (pra bencana). Dalam melakukan mitigasi di kawasan rawan bencana, diperlukan dua pendekatan, yaitu pendekatan struktural, yaitu upaya mitigasi bencana melalui pembangunan prasarana fisik dan pemanfaatan teknologi, serta pendekatan non-struktural, yaitu upaya mitigasi bencana melalui pembuatan kebijakan atau peraturan tertentu.

170.

P ro g ra m P r i o r i t a s

Peta Kawasan Rawan Bencana Sumber: Tim Penyusun, 2020

Rasionalitas

Tujuan

Program ini dipilih berdasarkan pohon masalah Kabupaten Pati, yaitu terkait kerentanan wilayah terhadap tiga jenis bencana utama, yaitu banjir, kekeringan, dan longsor karena perbedaan kondisi geografis yang ada di Kabupaten Pati Permasalahan ini menimbulkan kerugian fisik maupun ekonomi yang harus ditanggung oleh masyarakat maupun pemerintah, seperti kerusakan tempat tinggal masyarakat, menurunnya produktivitas sektor pertanian, serta kerusakan infrastruktur daeraah. Program mitigasi bencana banjir, kekeringan, dan longsor juga selaras dengan konsep pengembangan wilayah Kabupaten Pati yang berbunyi “Smart, Resilient, Mono-Polycentric Agro-Region (SEMAR)” serta tujuan penataan ruang Kabupaten Pati yang berbunyi “Terwujudnya Kabupaten Pati yang Tangguh, Terintegrasi, dan Produktif berbasis Sektor Industri Pengolahan, Perikanan, dan Pertanian Modern”. Di dalam konsep pengembangan wilayah dan tujuan penataan ruang tersebut, terdapat aspek “Resilient” atau “Tangguh” yang mengindikasikan bahwa ketangguhan Kabupaten Pati terhadap bencana banjir, kekeringan, dan longsor perlu ditingkatkan, yaitu dengan melakukan upaya mitigasi baik struktural maupun non-struktural.

Tujuan dari pelestarian kawasan rawan bencana hidrometeorologi di Kabupaten Pati adalah sebagai berikut. 1. Meminimalisir degradasi lingkungan yang terjadi akibat bencana banjir, longsor, dan kekeringan 2. M eningkatkan kesadaran masyarakat terkait pentingnya upaya mitigasi bencana banjir, longsor, dan kekeringan 3. Meminimalisir kerugian yang harus ditanggung oleh masyarakat akibat bencana banjir, longsor, dan kekeringan 4. Meningkatkan ketangguhan wilayah dalam menghadapi bencana banjir, longsor, dan kekeringan di masa mendatang

Project Cycle Dilakukan penilaian terkait kegiatan yang telah dieksekusi, apakah telah memenuhi outcome yang ingin dicapai atau belum, seperti menurunnya kerugian yang ditanggung masyarakat dan pemerintah akibat terjadinya banjir, kekeringan, dan longsor

Frekuensi terjadinya banjir, kekeringan, dan longsor yang tinggi di Kab. Pati setiap tahunnya mendorong urgensi diperlukannya mitigasi bencana yang perlu dilakukan oleh seluruh lapisan masyarakat

Inisiasi

Perencanaan

Evaluasi

Kegiatan yang telah tereksekusi dipantau kinerjanya agar dapat berjalan sesuai dengan target yang telah ditetapkan

Operation & maintanance

Pelaksanaan

Dilakukan perancangan regulasi dan kebijakan terkait mitigasi bencana di Kab. Pati serta pemetaan kawasan rawan bencana, permasalahannya, serta penyusunan masterplan untuk kawasan rawan bencana

Setelah dilakukan pemantapan regulasi dan kebijakan, tahap pelaksanaan dimulai dengan pemasangan EWS di kawasan rawan banjir dan longsor, pelibatan partisipasi masyarakat, Perluasan Areal Tanam Baru, rekayasa vegetasi, dan peningkatan sarana prasarana penunjang mitigasi bencana

Project Cycle Program

Sumber: Analisis Penulis, 2020

Konsep Rencana Kajian Teoritis Bagan Rasionalitas Program Sumber: Analisis Penulis, 2020

Mitigasi bencana adalah serangkaian upaya untuk mengurangi risiko bencana, baik melalui pembangunan fisik maupun penyadaran dan peningkatan kemampuan menghadapi ancaman bencana. Mitigasi bencana merupakan suatu aktivitas yang berperan sebagai tindakan pengurangan dampak bencana, atau usaha-usaha yang dilakukan untuk megurangi korban ketika L a p o r a n R e n c a n a W i l a ya h K a b u p a t e n Pa t i

171.

ketika bencana terjadi, baik korban jiwa maupun harta (P2MB UPI, 2010). Mengacu pada Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 4 Tahun 2008 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Penanggulangan Bencana, pada tahap Prabencana dalam situasi tidak terjadi bencana, dilakukan penyusunan Rencana Penanggulangan Bencana (Disaster Management Plan), yang merupakan rencana umum dan menyeluruh yang meliputi seluruh tahapan / bidang kerja kebencanaan. Secara khusus untuk upaya pencegahan dan mitigasi bencana tertentu terdapat rencana yang disebut rencana mitigasi. Mitigasi bencana terbagi menjadi dua jenis, yaitu mitigasi struktural dan mitigasi non-struktural. Mitigasi dikelompokkan menjadi dua, yaitu mitigasi struktural dan mitigasi non-struktural. Mitigasi struktural merupakan upaya untuk mengurangi risiko bencana dengan melakukan pembangunan fisik seperti pembangunan talud, bronjong dan lain sebagainya. Mitigasi non-struktural merupakan upaya untuk mengurangi risiko bencana dengan meningkatkan kapasitas masyarakat, seperti sosialisasi, simulasi, dan lain sebagainya. Keduanya memiliki peran penting dalam meningkatkan ketangguhan wilayah terhadap bencana, sehingga diperlukan perencanaan mitigasi bencana di Kabupaten Pati, baik mitigasi struktural maupun non-struktural.

Preseden Mitigasi Bencana di Kabupaten Cilacap Kabupaten Cilacap merupakan wilayah di Provinsi Jawa Tengah yang tingkat ancamannya paling tinggi. Hal ini didukung dengan kondisi wilayah yang tingkat rawan bencananya tinggi, baik berupa banjir bandang, banjir rendaman, longsor dan bencana angin kencang atau puting beliung pada musim penghujan. Adapun pada musim kamarau, Kabupaten Cilacap berisiko terdampak kekeringan dan air bersih, Pemerintah Kabupaten Cilacap pun terus berbenah untuk melakukan upaya antisipasi dan mitigasi. Cilacap terus mempersiapkan masyarakatnya untuk tangguh dalam menghadapi bencana, hingga akhirnya sejak Agustus 2017, Kabupaten Cilacap menjadi satusatunya pemerintah daerah

172.

P ro g ra m P r i o r i t a s

Indonesia yang menjadi pilot project untuk Kota Tangguh bersama-sama dengan 19 pemerintah daerah lainnya di dunia. Adapun beberapa langkah yang dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Pati dalam meminimalisir dampak yang ditimbulkan dari bencana alam adalah sebagai berikut. 1. Pembentukan masyarakat tangguh bencana, yang kemudian desa-desa itu disebut sebagai desa tangguh bencana atau Kampung Siaga Bencana (KSB) 2. Penetapan 44 lokasi yang dapat dijadikan lokasi evakuasi. Dalam kasus ini, PBD telah melakukan MoU dengan 44 pemilik gedung di wilayah Cilacap agar membuka akses seluas-luasnya sebagai tempat pengungsian 3. Mengundang pakar kebencanaan yang dapat mengetahui sejauh mana kondisi keniscayaan akan potensi kerentanan khusus gempa tsunami yang ada di wilayah Kabupaten Cilacap, sebagai bentuk antisipasi bencana sedari dini

Rincian Rencana Early Warning System (EWS) Early Warning System (EWS) adalah Sistem peringatan dini merupakan serangkaian sistem untuk memberitahukan akan timbulnya kejadian alam, dapat berupa bencana maupun tanda-tanda alam lainnya. Pada pengimplementasiannya, dibutuhkan alat EWS yang berfungsi sebagai pendeteksi bencana yang berpotensi melanda suatu wilayah. Dengan adanya alat EWS, diharapkan dapat meningkatkan antisipasi pihak pemerintah maupun masyarakat setempat dalam melakukan upaya mitigasi bencana, sehingga dapat meminimalisir dampak yang akan ditimbulkan dari bencana tersebut. Pemasangan alat EWS di Kabupaten Pati akan dilakukan di wilayah-wilayah yang termasuk dalam kawasan rawan bencana banjir dan longsor karena memiliki dampak langsung dan dapat terjadi secara tiba-tiba. Selain pemasangan alat EWS, nantinya akan dilakukan pengintegrasian antara alat EWS dengan sistem yang disediakan oleh SKPD terkait, sehingga peringatan dini bencana

dapat disebarluaskan oleh masyarakat melalui aplikasi “Pati Smart City” atau media lainnya yang dapat diakses oleh masyarakat luas.

Desa Tangguh Bencana Desa/Kelurahan Tangguh Bencana adalah desa/kelurahan yang memiliki kemampuan mandiri untuk beradaptasi dan menghadapi potensi ancaman bencana. Desa/kelurahan ini juga mampu memulihkan diri dengan segera dari dampak-dampak bencana. Ketangguhan menghadapi bencana ini diwujudkan dalam perencanaan pembangunan yang mengandung upaya-upaya pencegahan, kesiapsiagaan, pengurangan risiko bencana dan peningkatan kapasitas untuk pemulihan pasca keadaan darurat. Pada pelaksanannya, masyarakat memegang peran penting dalam mengkaji, menganalisis, menangani, memantau, mengevaluasi dan mengurangi risiko-risiko bencana yang ada di wilayah mereka dengan memanfaatkan sumber daya lokal. Nantinya, pembentukan Desa Tangguh Bencana akan dilaksanakan pada 15 desa di kecamatan-kecamatan yang termasuk dalam kawasan rawan bencana di Wilayah Kabupaten Pati, yang nantinya diharapkan dapat menjadi percontohan bagi desa-desa lainnya guna meningkatkan ketangguhan desa terhadap bencana.

Perluasan Areal Tanam Baru Sebagai upaya untuk menghindari penurunan produktivitas tanaman pangan saat kekeringan melanda, Kementerian Pertanian RI mengeluarkan terobosan baru berupa Perluasan Areal Tanam Baru. Lahan-lahan yang memiliki potensi sebagai lahan untuk menanam tanaman pangan tetapi belum dioptimalkan fungsinya di Kabupaten Pati, seperti lahan kering dan rawa nantinya akan dialihfungsikan sebagai lahan pertanian pangan, guna menghindari gagal panen yang massif saat terjadi kekeringan atau puso.

Penyediaan Sarana Prasarana Penunjang Mitigasi Bencana Sarana prasarana penunjang mitigasi bencana berfungsi untuk meminimalisir dampak yang ditimbulkan dari bencana yang akan terjadi di masa mendatang. Penyediaan sarana prasarana penunjang mitigasi bencana dapat berupa pembangunan sarana prasarana baru seperti pembangunan embung desa di beberapa titik yang ada di Kabupaten Pati, penentuan titik-titik yang akan berfungsi sebagai bangunan evakuasi maupun pengungsian serta menyediakan jalur evakuasi, serta pengendalian kualitas sarana dan prasarana yang sudah ada saat ini, seperti pemeliharaan bantaran dan tanggul sungai serta pemeliharaan jaringan drainase dan irigasi.

Rekayasa Vegetasi Rekayasa vegetasi merupakan salah satu alternatif yang dapat diimplementasikan di wilayah yang termasuk dalam kawasan rawan longsor. Jenis tanaman yang akan ditanam nantinya harus disesuaikan dengan karakteristik geografis wilayah tersebut. Untuk melakukan rekayasa vegetasi, 2/3 bagian dari stek tanaman dimasukkan dalam tanah sedangkan 1/3 nya muncul di atas permukaan tanah. Dengan metode ini, akan muncul akar yang dapat mengikat tanah, sehingga dapat memperkuat tanah dengan performa yang lebih baik dibandingkan hanya sekedar melakukan reboisasi saja. Fokus pengimplementasian rekeyasi vegetasi akan berlokasi di Kecamatan Cluwak dan Gembong yang termasuk dalam kawasan rawan longsor di Kabupaten Pati. L a p o r a n R e n c a n a W i l a ya h K a b u p a t e n Pa t i

173.

Pohon Tujuan Mewujudkan Kabupaten Pati sebagai wilayah tangguh bencana

Kerugian ekonomi yang ditanggung pemerintah terminimalisir

Pemanfaatan teknologi dalam upaya mitigasi bencana

Pemasangan alat EWS di 5 kecamatan yang termasuk rawan banjir dan longsor

Peningkatan sarana dan prasarana penunjang mitigasi

Pembangunan 6 unit embung desa

Goal program

Kelestarian Sumber Daya Alam dapat tetap terjaga

Kesadaran masyarakat akan mitigasi bencana meningkaat

Outcome program

Pengimplementasian metode pelestarian Sumber Daya Alam berbasis mitigasi

Pelibatan masyarakat dalam upaya mitigasi

Output program

Rekayasa vegetasi di kawasan rawan longsor

Pengembangan 15 unit Desa Tangguh Bencana

Output kegiatan Pengintegrasian EWS dengan platform yang dapat diakses publik

Pembangunan 6 unit bangunan evakuasi beserta jalur evakuasi

Perluasan Areal Tanam Baru di kawasan rawan kekeringan

Pembentukan 15 unit Forum Tanggap Bencana

Sosialisasi mitigasi bencana di 15 kelurahan

Pohon TujuanProgram

Sumber: Analisis Penulis, 2020

Kerangka Kerja Logis Ringkasan Narasi

Indikator Kinerja

Alat Verifikasi

Asumsi

Goal & Impact Mewujudkan Kabupaten Pati sebagai wilayah tangguh bencana melalui upaya mitigasi yang bersifat struktural maupun nonstruktural

Terminimalisirnya dampak lingkungan, sosial, dan ekonomi yang timbul akibat terjadinya bencana banjir, longsor, dan kekeringan

Adanya koordinasi dari berbagai stakeholder guna BPBD, BNPB, Dinas PUTR mengoptimalkan outcome Kab. Pati, dari program yang diimplementasikan

Kerugian ekonomi yang harus ditanggung pemerintah dapat terminimalisir

Meminimalisir anggaran yang harus dikeluarkan pemerintah dalam menangani bencana yang BPBD Kab. Pati, Dinas terjadi, baik dari segi infastruktur PUTR Kab. Pati yang terdampak maupun kerugian warga

Outcome

Kelestarian Sumber Daya Alam Menurunnya luasan lahan yang dijadikan tonggak utama pertanian yang terimbas bencana BPBD Kab. Pati perekonomian wilayah dapat tetap banjir, longsor, dan kekeringan terjaga

Kesadaran masyarakat akan pentingnya mitigasi bencana meningkat

174.

P ro g ra m P r i o r i t a s

Terwujudnya Desa Tangguh Bencana serta komunitas tanggap bencana, khususnya di kawasan BPBD Kab. Pati rawan bencana yang tersebar di penjuru wilayah Kabupaten Pati

Pemerintah mengalokasikan anggaran yang lebih besar, guna memprioritaskan upaya mitigais bencana Pemerintah memprioritaskan upaya mitigasi bencana, khususnya di wilayah yang aktivitas perekonomiannya bergantung pada sektor pertanian Pemerintah dan SKPD terkait gencar dalam memberikan sosialisasi untuk mitigasi bencana yang berbasis masyarakat

Output Mengoptimalkan teknologi Early Warning System (EWS) sehingga Pemanfaatan teknologi dalam dapat meminimalisir dampak yang BPBD Kab. Pati upaya mitigasi bencana ditimbulkan dari bencana yang terjadi Peningkatan sarana dan prasarana Tersedianya sarana dan prasarana yang dapat menunjang yang sudah disesuaikan standar Dinas PUTR Kabupaten Pati pencegahan bencana ketahanan bencana Penerapan rekayasa vegetasi di kawasan rawan kekeringan serta Pengimplementasian metode Dinas Kehutanan Kab. Pati, pelestarian Sumber Daya Alam melakukan Perluasan Areal Dinas Pertanian Kab. Pati Tanam Baru di kawasan rawan berbasis mitigasi bencana kekeringan Memuat tentang langkah-langkah Terbentuknya regulasi atau teknis yang dapat dilakukan oleh kebijakan khusus terkait mitigasi baik pemerintah maupun Bappeda Kab. Pati bencana masyarakat dalam upaya mitigasi bencana yang terintegrasi Masyarakat diberikan sosialisasi terkait upaya apa saja yang dapat dilakukan dalam upaya mitigasi Pelibatan masyarakat dalam upaya bencana, seperti pembentukan BPBD Kab. Pati mitigasi bencana Desa Tangguh Bencana dan pembentukan Forum Tanggap Bencana Activities Perancangan dan penetapan kebijakan pemerintah terkait upaya mitigasi bencana yang terintegrasi

Upaya yang tercantum di dalam kebijakan atau regulasi tersebut dapat dipertanggungjawabkan pengimplementasiannya

Bappeda Kab. Pati

Terdapat informasi yang jelas terkait persebaran lokasi rawan bencana berdasarkan tingkatan rendah, sedang, tingginya, dan juga pemetaan masalah yang Pembuatan peta rawan bencana BPBD Kab. Pati, Pakar ditimbulkan dari bencana tersebut, serta pemetaan masalah Kebencanaan sehingga dapat diprioritaskan wilayah mana yang harus ditangani terlebih dahulu jika terjadi bencana Target : Tidak hanya berupa alat yang dapat mendeteksi potensi Pengintegrasian Early Warning terjadinya bencana, tetapi System (EWS) dengan platform- diharapkan informasi terkait Diskominfo Kab. Pati, platform yang dapat diakses potensi bencana tersebut dapat BPBD Kab. Pati publik disebarluaskan melalui media seperti media sosial, berita online, maupun aplikasi Pati Smart City Pengembangan Desa Tangguh Bencana di kawasan rawan bencana, khususnya desa-desa Pengembangan Desa Tangguh BPBD Kab. Pati, Bappeda yang dekat dengan EWS banjir, Bencana Kab. Pati dan longsor, yaitu di Kecamatan Cluwak, Gembong, Margoyoso, Tayu, dan Dukuhseti Partisipasi masyarakat dalam Pembentukan forum atau upaya mitigasi bencana di skala komunitas di kalangan masyarakat BPBD Kab. Pati wilayah yang paling kecil yaitu yang tanggap bencana kelurahan dapat meningkat Dilakukan khususnya di wilayah yang rawan bencana, sehingga Sosialisasi kepada masyarakat kesadaran masyarakat akan BPBD Kab. Pati terkait mitigasi bencana pentingnya mitigasi bencana semakin meningkat

Anggaran daerah dapat lebih difokuskan untuk membangun sarana dan prasaranaserta metode baru yang dapat menunjang pencegahan bencana

Sosialisasi kebijakan terhadap publik sehingga informasi dapat tersampaikan dengan baik

Ketersediaan masyarakat untuk terlibat dalam upaya mitigasi bencana

Perlunya analisis yang akurat terkait program prioritas terkait mitigasi bencana di wilayahwilayah yang rawan bencana

Kolaborasi antara pemerintah setempat dengan pakar maupun lembaga yang ahli dalam bidang kebencanaan

Informasi EWS harus gencar disebarluaskan guna meningkatkan kesadaran masyarakat terkait potensi bencana

Perlu analisis terkait kesiapan SDM dan sarana prasarana yang dapat menunjang keberhasilan Desa Tangguh Bencana Perlu adanya koordinasi yang baik antara pemerintah dan masyarakat untuk memastikan keberhasilan peningkatan kesadaran masyarakat tentang upaya mitigasi bencana

L a p o r a n R e n c a n a W i l a ya h K a b u p a t e n Pa t i

175.

Terpasangnya 2 unit � alat EWS longsor, masingmasing di Kecamatan Cluwak dan Kecamatan Gembong yang termasuk di dalam kawasan rawan Pemasangan Alat Early Warning bencana longsor BPBD Kab. Pati, Dinas System di kawasan rawan bencana PUTR Kab. Pati Terpasangnya 3 unit � banjir dan longsor alat EWS banjir, masingmasing di Kecamatan Margoyoso, Tayu, dan Dukuhseti yang termasuk di dalam kawasan rawan bencana banjir Rehabilitasi / pemeliharaan Dilakukan di seluruh wilayah Dinas PUTR Kab. Pati bantaran dan tanggul sungai Kabupaten Pati guna meminimalisir dampak yang Perbaikan dan pengembangan Dinas PUTR Kab. Pati ditimbulkan oleh banjir sistem drainase dan irigasi Terbangunnya 6 unit embung sebagai media pengairan sawah saat musim kekeringan yang Pembangunan embung di kawasan masing-masing berlokasi di Dinas PUTR Kab. Pati rawan kekeringan Kecamatan Gunungwungkal, Tlogowungu, Winong, Tambakromo, dan Kayen Penanaman jenis-jenis vegetasi tertentu yang dapat mencegah Melakukan rekayasa vegetasi di terjadinya longsor seperti rumput Dinas Kehutanan Kab. Pati kawasan rawan longsor vetiver (akar wangi) di Kecamatan Cluwak dan Gembong Terbangunnya 6 � bangunan sesuai standar yang dapat dijadikan sarana bagi warga untuk evakuasi atau mengungsi, yang perseberannya terletak di zona aman bencana tetapi Pembangunan bangunan untuk BPBD Kab. Pati, Dinas masih berlokasi tidak jauh PUTR Kab. Pati evakuasi atau pengungsian warga dari kawasan rawan bencana dan dekat dengan jalan utama, yaitu di Kecamatan Trangkil, Tlogowungu, Margoyoso, Tayu, Gunungwungkal, dan Cluwak Pembangunan jalur evakuasi yang menghubungkan kawasan rawan BPBD Kab. Pati, Dinas Pengadaan jalur evakuasi bencana dengan lokasi titik PUTR Kab. Pati evakuasi / pengungsian yang telah ditetapkan Diadakan di sepanjang jalur BPBD Kab. Pati, Dinas Pengadaan rambu evakuasi evakuasi hingga lokasi titik PUTR Kab. Pati evakuasi yang telah ditetapkan Peralihan aktivitas cocok tanam Perluasan Areal Tanam Baru di yang secara konvensional Dinas Pertanian Kabupaten kawasan yang kecenderungan dilakukan di sawah menjadi media Pati terjadi bencananya tinggi lain, seperti rawa atau lahan kering saat terjadi kekeringan

176.

P ro g ra m P r i o r i t a s

Pemrioritasan alokasi anggaran daerah yang dapat menunjang upaya mitigasi bencana

Pentahapan Program Subprogram

Kegiatan

Pemanfaatan teknologi dalam upaya mitigasi bencana

Lokasi

Periode I 1

Periode II 5

Tahun 5

Periode III 2

Periode IV 5

Seluruh wilayah Kab. Pati

Kawasan rawan banjir, kekeringan, dan longsor yang ada di Kabupaten Pati

Kecamatan Pemasangan Alat Cluwak, Early Warning System Gembong, di kawasan rawan Margoyoso, bencana banjir dan Tayu, longsor Dukuhseti Pemeliharaan Alat Early Warning System di kawasan rawan bencana banjir dan longsor Pengintegrasian Early Warning System (EWS) dengan Seluruh platform-platform wilayah Kab. digital / mobile yang Pati dapat diakses publik dengan leluasa Pengembangan Desa Tangguh Bencana

Pembentukan forum Desa-desa Pelibatan masyarakat atau komunitas di yang terdapat dalam upaya mitigasi kalangan masyarakat di kawasan bencana yang tanggap bencana rawan bencana Sosialisasi kepada masyarakat terkait mitigasi bencana Penanaman jenis-jenis vegetasi tertentu yang Kecamatan dapat mencegah Cluwak dan Rekayasa vegetasi terjadinya longsor Gembong seperti rumput vetiver (akar wangi) Peralihan aktivitas Lahan yang memiliki cocok tanam yang kegunaan secara konvensional Perluasan Areal dilakukan di sawah sebagai rawa Tanam Baru atau lahan menjadi media lain, kering yang seperti rawa atau tersebar di lahan kering saat Kab. Pati terjadi kekeringan

L a p o r a n R e n c a n a W i l a ya h K a b u p a t e n Pa t i

177.

Pemeliharaan bantaran dan tanggul sungai Pemeliharaan sistem drainase dan irigasi

Seluruh wilayah Kab. Pati

Kecamatan Gunungwungkal Pembangunan embung , Tlogowungu, desa Winong, Tambakromo, dan Kayen Kecamatan Gunungwungkal Pemeliharaan embung , Tlogowungu, desa Winong, Tambakromo, Peningkatan sarana dan dan Kayen prasarana yang dapat Kecamatan menunjang pencegahan Trangkil, bencana Pembangunan bangunan Tlogowungu, untuk evakuasi atau Margoyoso, pengungsian warga Tayu, Gunungwungkal , dan Cluwak Kecamatan Trangkil, Pemeliharaan bangunan Tlogowungu, untuk evakuasi atau Margoyoso, pengungsian warga Tayu, Gunungwungkal , dan Cluwak Jalur yang menghubungkan Pengadaan jalur evakuasi kawasan rawan bencana dengan lokasi evakuasi Pengadaan rambu Di sepanjang evakuasi jalur evakuasi

178.

P ro g ra m P r i o r i t a s

Pembiayaan Program Subprogram

Kegiatan

Penyusunan dasar hukum dan studi terkait mitigasi Penyusunan regulasi bencana banjir, kekeringan, dan terkait mitigasi longsor bencana Penetapan regulasi terkait mitigasi bencana Pemetaan kawasan rawan bencana banjir, kekeringan, dan longsor berdasarkan tingkatannya (tinggi, Perumusan arahan sedang, rendah) dan perencanaan untuk pemetaan masalah kawasan rawan Perancangan bencana masterplan untuk mitigasi bencana di kawasan rawan banjir, kekeringan, dan longsor Pemasangan Alat Early Warning System di kawasan rawan bencana banjir dan longsor Pemeliharaan Alat Early Warning System di kawasan rawan bencana banjir dan longsor Pengintegrasian Early Warning System (EWS) dengan platform-platform digital / mobile yang dapat diakses publik dengan leluasa Pengembangan Desa Tangguh Bencana Pembentukan forum Pelibatan masyarakat atau komunitas di dalam upaya mitigasi kalangan masyarakat bencana yang tanggap bencana Sosialisasi kepada masyarakat terkait mitigasi bencana Penanaman jenis-jenis vegetasi tertentu yang dapat mencegah Rekayasa vegetasi terjadinya longsor seperti rumput vetiver (akar wangi) Peralihan aktivitas cocok tanam yang secara konvensional Perluasan Areal dilakukan di sawah Tanam Baru menjadi media lain, seperti rawa atau lahan kering saat terjadi kekeringan Pemanfaatan teknologi dalam upaya mitigasi bencana

Vol

Satuan

dokumen

Harga Biaya (dalam juta rupiah) Satuan (dalam juta Uraian Jumlah rupiah)

dokumen

150

dokumen

250

unit

400

2.000

kali

600

kali

150

desa

100

1500

lembaga

750

kelurahan

225

kali

100

500

8750

Hektar

Seluruh wilayah Kab. Pati

400

Kawasan rawan banjir, kekeringan, dan longsor yang ada di Kabupaten Pati

250

140000

Lokasi

Sumber Pendanaan

APBD Kabupaten

Kecamatan Cluwak, Gembong, Margoyoso, Tayu, Dukuhseti

2.750

Seluruh wilayah Kab. Pati

2475

500

140000

Desa-desa yang terdapat di kawasan rawan bencana APBD Kabupaten, APBDes, Dana Kecamatan Cluwak dan Mandiri Gembong Masyarakat Lahan yang memiliki kegunaan sebagai rawa atau lahan kering yang tersebar di Kab. Pati

L a p o r a n R e n c a n a W i l a ya h K a b u p a t e n Pa t i

179.

Pemeliharaan bantaran dan tanggul sungai Pemeliharaan sistem drainase dan irigasi

Peningkatan sarana dan prasarana yang dapat menunjang pencegahan bencana

kali

100

2000

kali

150

3000

Pembangunan embung desa

unit

12000

72000

Pemeliharaan embung desa

kali

540

Pembangunan bangunan untuk evakuasi atau pengungsian warga

unit

750

4500

Pemeliharaan bangunan untuk evakuasi atau pengungsian warga

kali

325

Pengadaan jalur evakuasi

kali

1500

Pengadaan rambu evakuasi

kali

150

Total Biaya

Seluruh wilayah Kab. Pati Kecamatan Gunungwung kal, Tlogowungu, Winong, Tambakromo , dan Kayen

84015

Kecamatan Trangkil, Tlogowungu, Margoyoso, APBD Tayu, Kabupaten Gunungwung kal, dan Cluwak

Jalur yang menghubung kan kawasan rawan bencana dengan lokasi evakuasi Di sepanjang jalur evakuasi 230190

Cost Benefit Analysis (CBA) Analisis Benefit Benefit dalam program ini dilkasifikasikan menjadi dua jenis, yaitu direct benefit dan indirect benefit. Direct benefit pada program ini berupa anggaran kebencanaan dari pemerintah Kabupaten Pati sebesar Rp 5 Milyar untuk setiap tahunnya, yang dapat digunakan untuk melakukan perbaikan sarana dan prasarana yang rusak akibat terjadi bencana maupun kegiatankegiatan yang sifatnya adalah untuk upaya mitigasi bencana.

Dokumen Kajian Resiko Bencana yang diterbitkan oleh BPBD Provinsi Jawa Tengah adalah sebesar 1,6 T dengan rincian seperti berikut.

Sedangkan indirect benefit pada program ini berupa jumlah total kerugian yang timbul akibat terjadinya 3 bencana utama di Kabupaten Pati, yaitu banjir, kekeringan, dan longsor. Total potensi kerugian di Kabupaten Pati yang

Diasumsikan benefit yang akan didapatkan dengan diimplementasikannya program ini berupa minimalisir jumlah kerugian akibat bencana, yaitu dengan membagi rata total kerugian dengan jumlah tahun, dimulai dari tahun ke-11 hingga tahun ke-20. Hal ini dikarenakan pertimbangan

180.

P ro g ra m P r i o r i t a s

Jenis Bencana Banjir Bandang Longsor Kekeringan TOTAL

Biaya (dalam juta rupiah) 17800 75200 1213600 1306600

telah terlaksananya beberapa kegiatan utama yang dapat menunjang keberhasilan program saat memasuki tahun ke-11.

Perhitungan CBA

Tahun ke-

EXP (dalam juta rupiah)

REV (dalam juta rupiah)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 TOTAL

263 263 338 530 455 12992 13083 13508 12892 12725 13950 17191 16816 16816 17191 16356 16356 16356 16056 16056 230193

5000 5000 5000 5000 5000 5000 5000 5000 5000 5000 135660 135660 135660 135660 135660 135660 135660 135660 135660 135660 1406600

NPV BCR

Discount Rate 11% 0.90 0.81 0.73 0.66 0.59 0.53 0.48 0.43 0.39 0.35 0.32 0.29 0.26 0.23 0.21 0.19 0.17 0.15 0.14 0.12

EXP Disc Rate 11% (dalam juta rupiah)

REV Disc Rate 11% (dalam juta rupiah)

236.94 213.46 247.14 349.13 270.02 6946.05 6301.54 5861.48 5039.80 4481.55 4426.10 4913.89 4330.36 3901.22 3592.99 3079.71 2774.51 2499.56 2210.55 1991.49 63667.49 247150.55 4.88

4504.50 4058.11 3655.96 3293.65 2967.26 2673.20 2408.29 2169.63 1954.62 1760.92 43042.65 38777.17 34934.38 31472.42 28353.53 25543.72 23012.36 20731.86 18677.35 16826.44 310818.04

Berdasarkan perhitungan CBA, dengan menggunakan discount rate 11% (3% diatas suku bunga pasar BI), dihasilkan nilai NPV sekitar Rp 247 M dan BCR sebesar 4,88, yang mengindikasikan bahwa program ini layak untuk diimplementasikan. Kemudian, berdasarkan discount rate yang digunakan untuk program ini, IRR yang dihasilkan adalah sebesar 21,4%, yang berarti program ini dapat digolongkan sebagai good project.

L a p o r a n R e n c a n a W i l a ya h K a b u p a t e n Pa t i

181.

Visualisasi Program

Peta Sarana Prasarana Mitigasi Bencana

Peta Perluasan Areal Tanam Baru

Dari beberapa upaya mitigasi bencana yang dapat divisualisasikan melalui peta, dilakukan pemetaan terkait persebaran alat Early Warning System (EWS) yang terbagi menjadi EWS longsor (berlokasi di Kecamatan Cluwak dan Gembong yang termasuk dalam kawasan rawan longsor) serta EWS banjir (berlokasi di Kecamatan Margoyoso, Tayu, dan Dukuhseti). Selain itu, dilakukan peningkatan sarana prasarana antisipasi bencana dengan membangun bangunan serta jalur untuk evakuasi yang terletak di zona aman bencana yang masih terletak tidak jauh dari kawasan rawan banjir dan longsor, serta pembangunan embung desa yang tersebar di beberapa wilayah, guna mendukung keberlangsungan perairan untuk kegiatan pertanian saat musim kemarau melanda.

Perluasan Areal Tanam Baru perlu dilakukan sebagai upaya mengantisipasi penurunan produktivitas sektor pertanian pangan saat kekeringan atau puso melanda. Lahan-lahan yang memiliki potensi sebagai lahan untuk menanam tanaman pangan tetapi belum dioptimalkan fungsinya di Kabupaten Pati, seperti lahan kering dan rawa nantinya akan dialihfungsikan sebagai lahan pertanian pangan yang persebarannya dapat dilihat pada peta di atas.

Sumber: Hasil Olah Penulis, 2020

182.

P ro g ra m P r i o r i t a s

Sumber: Hasil Olah Penulis, 2020

Daftar Pustaka Direktorat Perluasan dan Pengelolaan Lahan. 2014. Pedoman Teknis Perluasan Areal Tanaman Pangan. Riyanto, Heru Dwi. 2016. REKAYASA VEGETATIF UNTUK MENGURANGI RISIKO LONGSOR. Qodriyatun, Sri Nurhayati. 2013. BENCANA HIDROMETEOROLOGI DAN UPAYA ADAPTASI PERUBAHAN IKLIM. Kementerian Pekerjaan Umum. 2012. Pedoman Penyusunan Sistem Peringatan Dini dan Evakuasi untuk Banjir Bandang. Hastuti, D., Sarwono, & Muryani, C. 2017. MITIGASI, KESIAPSIAGAAN, DAN ADAPTASI MASYARAKAT. Jurnal GeoEco Vol. 3 No. 1.

L a p o r a n R e n c a n a W i l a ya h K a b u p a t e n Pa t i

183.

Rahayu Santoso Putri | 45931

PROGRAM PENGEMBANGAN, PENINGKATAN, DAN PEMANTAPAN PUSAT KEGIATAN PERTANIAN

Latar belakang Sektor primer memegang peranan penting dalam perekonomian Kabupaten Pati, dimana Sektor Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan menyumbang kontribusi terbesar kedua dalam PDRB Kabupaten Pati, setelah Sektor Industri Pengolahan. Hal tersebut didukung oleh hasil analisis LQ, dimana Sektor Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan merupakan salah satu sektor basis serta masuk kategori sektor yang maju dan tumbuh dengan pesat, berdasarkan hasil analisis Tipologi Klassen. Sektor Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan memiliki tiga subsektor dibawahnya yaitu; (i) pertanian tanaman pangan, (ii) perkebunan, dan (iii) perikanan, dan diketahui bahwa subsektor perkebunan merupakan subsektor yang memiliki kontribusi terbesar terhadap PDRB dibandingkan dengan subsektor perikanan dan pertanian tanaman pangan.

184.

P ro g ra m P r i o r i t a s

Oleh karena itu, guna memaksimalkan potensi yang ada, maka diadakannya Rencana Pengembangan Kawasan Agropolitan di Kabupaten Pati sesuai amanat Bupati yang tertuang dalam Peraturan Bupati Kabupaten Pati No. 4 Tahun 2018 tentang Pengembangan Kawasan Agropolitan dengan tujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui pengembangan wilayah yang memiliki potensi pertanian. Dalam pedoman tersebut mengatur banyak hal, diantaranya pengembangan sumber daya manusia, sarana perindustrian, sarana lembaga perekonomian, pengembangan agroindustri, agrobisnis, agrowisata berbasis produk unggulan, dan roadmap rencana pengembangan kawasan agropolitan. Kawasan Agropolitan sendiri mengatur sub-sektor pertanian tanaman pangan, perkebunan, horikultura sayur serta horikultura buah.

Secara garis besar Kawasan Agropolitan adalah kawasan yang memiliki sistem agribisnis di dalamnya, serta mencakup 5 sub-sistem agribisnis. Dalam kebijakan tersebut disebutkan bahwa Kecamatan Kayen dan Gembong dipilih sebagai lokasi Kota Tani Utama (KTU) berdasarkan kelengkapan fasilitas pendukung dengan fungsi untuk menghimpun daerah penyangga dibawahnya. KTU Kayen memiliki daerah penyangga yaitu Kecamatan Tambakromo, Kecamatan Pucakwangi, Kecamatan Winong, Kecamatan Sukolilo, dan Kecamatan Gabus. Sedangkan KTU Gembong memiliki daerah penyangga yaitu Kecamatan Tlogowungu, Kecamatan Gunungwungkal, Kecamatan Cluwak, Kecamatan Margoyoso. Program Pengembangan, Peningkatan, dan Pemantapan Pusat Kegitan Pertanian Kecamatan Kayen merupakan salah satu upaya untuk dalam peningkatan hierarki Pusat Kegiatan Kayen untuk menjadi Pusat Kegiatan Lokal (PKL).

Program ini berfokus pada Pengembangan Pusat Kegiatan Pertanian melalui peningkatan sistem agribisnis mengingat Kecamatan Kayen merupakan Kota Tani Utama dalam Pengembangan Kawasan Agropolitan Kabupaten Pati. Untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat, perlu dikembangkan sistem agribisnis yang tidak hanya terpaku pada on-farm namun juga diperlukannya pengelolaan lebih lanjut yang efisien dan menguntungkan. Wacana perubahan struktur ekonomi dari sektor primer, yaitu sektor pertanian, kehutanan dan perikanan, menjadi sektor sekunder, yaitu sektor industri pengolahan menjadi sebuah salah satu fokus untuk meningkatkan nilai tambah dari hasil pertanian. Sehingga, perlu diadakannya perekonomian yang berimbang antara sektor pertanian dengan sektor industri pengolahan agar perkembangannya saling mendukung.

Tujuan Program

Landasan Hukum

Tujuan Pengembangan, Peningkatan, dan Pemantapan Pusat Kegiatan Pertanian di Kecamatan Kayen, diantaranya:

Aturan hukum atau regulasi yang menjadi acuan dalam perencanaan program ini adalah:

1. Mendukung pencapaian rencana visi Kabupaten Pati “Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat Kabupaten Pati Melalui Perwujudan Bumi Mina Tani yang Berkelanjutan” 2. Meningkatkan daya saing pertanian dan ketahanan pangan Kabupaten Pati 3. Meningkatkan lokal

kesejahteraan

masyarakat

4. Meningkatkan nilai tambah dari produk pertanian

1. Undang-Undang No. 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang 2. Peraturan Bupati Kabupaten Pati No. 4 Tahun 2018 tentang Pengembangan Kawasan Agropolitan Kabupaten Pati 3. Peraturan Menteri Pertanian No. 50/ Permentan/CT. 140/8/2012/Pengembangan Kawasan Pertanian 4. Peraturan Daerah Kabupaten Pati No. 5 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Pati tahun 2010-2030

5. Meningkatkan peran dan kontribusi sektor pertanian dan industri pengolahan Kabupaten Pati terhadap pasar global

L a p o r a n R e n c a n a W i l a ya h K a b u p a t e n Pa t i

185.

Rasionalitas Program Masalah

Tingkat Produktivitas SDM Rendah Harga Jual Produk Rendah Kegiatan Pertanian Masih On-Farm

Sub-sektor Pertanian Tanaman Pangan Sub-sektor Perkebunan Potensi

Pengembangan Pusat Kegiatan Pertanian di Kota Tani Utama Kayen harus memperhatikan kesejahteraan dan prinsip keberlanjutan sehingga tidak adanya eksploitasi secara berlebihan yang dapat mengurangi ketersediaan untuk masa depan. Pemilihan program ini didasarkan oleh potensi, masalah, isu strategis, serta tujuan dari pengembangan wilayah Kabupaten Pati sendiri. Potensi sumber daya alam yang melimpah dilihat dari luasan lahan aktiva neraca sumber daya alam pertanian tanaman pangan, horikultura sayur dan buah, serta perkebunan. Lalu masalah yang ada dengan rendahnya daya saing sektor pertanian dari Kabupaten Pati maka timbul isu strategis dimana Pengembangan Kawasan Agropolitan mampu menyelesaikan masalah yang ada melalui pengoptimalisasian potensi yang ada. Hal yang sama juga selaras dengan rencana visi Kabupaten Pati yaitu “Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat Kabupaten Pati Melalui Perwujudan Bumi Mina Tani yang Berkelanjutan”.

Sub-sektor Horikultura Buah Sub-sektor Horikultura Sayur Skema Rasionalitas Program Sumber: Analisis Penulis, 2020

Metode Perencanaan 1. Kajian Literatur Untuk menganalisis kondisi eksisting kawasan agropolitan Kabupaten Pati, meliath kondisi eksisting Kota Tani Utama Kayen dan beberapa daerah penyangganya, serta teoriteori dan preseden pengembangan sistem agrobisnis dalam upaya meningkatkan kegiatan pertanian 2. Kerangka Kerja Logis Digunakan untuk merincikan sistematika program dari kegiatan yang mampu mencapai tujuan yang telah ditetapkan berdasarkan asumsi-asumsi dan indikator-indikator yang telah ditetapkan.

186.

P ro g ra m P r i o r i t a s

3. Cost-Benefit Analysis Merupakan teknik untuk melakukan analisis hubungan antara biaya dan manfaat. Digunakan untuk menilai kelayakan proyek/ kegiatan dengan tujuan dasar untuk memperoleh keuntungan baik yang bersifat sosial maupun ekonomi. 4. Project Cycle Siklus proyek ini merupakan tahap-tahap atau urutan yang dilalui dalam kegiatan suatu proyek yang meliputi identifikasi, persiapan dan analisis, penilaian, pelaksanaan, dan evaluasi.

Kerangka Berpikir

Visi RPJP "Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat Kabupaten Pati melalui Perwujudan Bumi Mina Tani yang Berkelanjutan"

Tujuan Penataan Ruang "Terwujudnya Ruang Kabupaten Pati yang Tangguh, Terintegrasi, dan Produktif Berbasis Sektor Industri Pengolahan, Perikanan, dan Pertanian Modern"

Misi ke-5 RPJP "Meningkatkan Pertumbuhan Ekonomi Wilayah Berbasis Sektor Unggulan"

Arah Kebijakan Pertama Misi 5 RPJP "Peningkatan Efektivitas dan Efisiensi Produksi, Distribusi, dan Pengolahan Hasil Pertanian dan Perikanan"

Kebijakan Penataan Ruang "Optimalisasi Pemanfaatan Ruang Kawasan Budidaya untuk Mendorong Pertumbuhan Ekonmi Wilayah"

Rasionalitas Program Pemberdayaan Potensi Sumber Daya Alam (sub-sektor pertanian tanaman pangan, perkebunan, horikultura buah dan sayur) serta Ketersediaan Sarana dan Prasarana Penunjang Kegiatan Agribisnis

Penyelesaian Masalah Rendahnya Produktivitas SDM, Kesenjangan Wilayah, serta Kegiatan Pertanian yang masih Terpaku pada Sistem On-Farm

Strategi Penataan Ruang "Pengembangan Kawasan Agropolitan"

Kesesuaian Isu Strategis

Program Prioritas Pengembangan, Peningkatan, dan Pemantapan Pusat Kegiatan Pertanian Kecamatan Kayen

Kerangka Kerja Logis

Project Cycle

Cost Benefit Analysis

Diagram Kerangka Berpikir Perencanaan Program Sumber: Analisis Penulis, 2020

L a p o r a n R e n c a n a W i l a ya h K a b u p a t e n Pa t i

187.

Konsep Perencanaan

Preseden

Secara garis besar, pengembangan pusat pertanian Kecamatan Kayen menggunakan konsep agribisnis. Menurut Sutawi (2002) sistem agribisnis mencakup 5 sub-sistem, yaitu: 1) sub sistem agribisnis hulu, yaitu industri yang menghasilkan barang-barang modal bagi pertanian; 2) sub sistem usaha tani (on farm agribusiness), yaitu kegiatan yang menggunakan barang modal dan sumber daya alam untuk menghasilkan komoditas primer; 3) Sub sistem pengolahan (down stream agrobusiness), yaitu industri yang mengolah komoditas primer menjadi produk olahan baik menjadi produk antara maupun produk akhir; 4) Sub sistem pemasaran, yaitu kegiatan-kegiatan untuk memperlancar pemasaran komoditas pertanian baik segar maupun olahan; 5) Sub sistem jasa yang menyediakan jasa bagi sub sistem agribisnis hulu, sub sistem usaha tani dan sub sistem agribisnis hilir.

From Farm To Table, Thailand

Namun dalam program ini akan lebih menekankan kepada sub-sistem pengolahan, pemasaran, dan jasa. Hal tersebut dikarenakan kegiatan pertanian yang ada saat ini masih berorientasi pada sub-sistem on-farm, dimana hasil panen langsung dijual secara segar tanpa adanya pengolahan terlebih dahulu. Mengacu pada preseden From Farm to Table yang ada di Thailand, program ini akan memancing para pelaku kegiatan pertanian yang ada saat ini untuk mengolah hasil panenya sehingga harga jual dari produk pertaniannya akan lebih mahal karena memiliki added value. Untuk mewujudkannya, program ini tidak hanya membangun infrastruktur fisiknya saja, namun juga membangun kualitas sumber daya manusia serta meningkatkan peran kelembagaan di dalamnya. Melalui pembangunan kualitas sumber daya manusia diharapkan mampu meningkatkan kompeten dari para pelaku kegiatan pertanian, sehingga dapat memicu para pelaku kegiatan pertanian tersebut untuk membangun usahanya baik berupa UKM maupun UMKM sebagai usaha pengolah hasil pertanian.

188.

P ro g ra m P r i o r i t a s

Bertujuan untuk membangun untaian rantai produk pangan yang berkualitas mencakup rangkaian kegiatan dari proses produksi hingga pengolahan hasil produksi, mulai dari panen, distribusi pasca panen, proses pengolahan hasil produksi menjadi makanan olahan atau makanan siap saji atau kemudian dikenal dengan From Farm to Table. Yang terpenting dari kegiatan ini adalah program yang terintegrasi, komprehensif yang merangkai produk dari hulu ke hilir secara berkesinambungan dan terkoordinasi. 1. Good Agriculture Practices (GAPs) Mendukung adanya bibit unggul pertanian serta teknik-teknik bercocok tanam. 2. Good Handling Practices (GHPs) Meliputi pengelolaan dari sistem agrikultur yang ada yang didukung dengan keberadaan lembaga penunjang seperti BumDes, Koperasi, atau lembaga terkait lainnya. 3. Good Manufacturing Practices (GMPs) Cara mengolah hasil produksi pertanian sehingga memiliki nilai tambah yang baik sesuai dengan permintaan pasar. 4. Good Distribution Practices (GDPs) Cara pengakutan dan pemasaran hasil pertanian yang baik dengan penyediaan sarana dan prasarana pendukung pemasaran (pasar, jalan, perbankan, dsb).

Rencana Detil Program Project Cycle

Fase Inisiasi Fase Pemantauan

Fase Perencanaan Fase Pelaksanaan

Siklus Project Cycle Progam Prioritas Sumber: Analisis Penulis, 2020

•

Fase Inisiasi

•

Fase ini merupakan tahap awal perencanaan,berupa identifikasi kebutuhan proyek, mulai dari perencanaan konsep program, rencana pentahapan dan pembiayaan, hingga analisis kelayakan program melalui cost benefit analysis. •

Fase pelaksanaan dimana proyek dilaksanakan selama 4 periode dengan tujuan keberlanjutan dan juga menyesuaikan kondisi ke depannya. Dalam pelaksanaan disesuaikan dengan standar kualitas proyek yang tercantum dalam kerangka kerja logis sehingga mampu mencapai tujuan.

Fase Perencanaan Fase perencanaan mencakup penentuan tujuan proyek, termasuk bagaimana cara untuk mencapainya. Selain itu juga mengidentifikasi pihak yang terlibat dan apa saja tugasnya, serta menentukan metode pelaksanaan program.

Fase Pelaksanaan

•

Fase Pemantauan dan Pengendalian Fase pemantauan meliputi evaluasi dan pengendalian terkait biaya, jadwal pelaksanaa, dan kualitas pelaksanaan proyek yang dilakukan secara berkala selama pelaksanaan program.

L a p o r a n R e n c a n a W i l a ya h K a b u p a t e n Pa t i

189.

Peta Indikasi Program Sebagaimana telah disebutkan sebelumnya, Kecamatan Kayen sebagai Kota Tani Utama menghimpun lima Kota Tani di bawahnya, yaitu Kecamatan Gabus, Kecamatan Sukolilo, Kecamatan Pucakwangi, Kecamatan Tambakromo, dan Kecamatan Winong. Kelima Kecamatan tersebut masing-masing memiliki konektivitas dengan Kawasan Sentra Produksi yang memproduksi komoditas unggulan Kabupaten Pati dari sektor pertanian.

Peta Hierarki Pusat Pertanian KTU Kayen Sumber: Hasil Olah Penulis, 2020

Dalam pengembangan Kecamatan Kayen sebagai pusat kegiatan pertanian, kurang lebih terdapat 5 sarana dan prasarana penunjang yang akan dibangun. Dalam peta di samping, terdapat 3 jenis sarana dan prasarana penunjang, diantaranya: 1. Tempat Pemberhentian Barang Berfungsi untuk menjadi menerima barangbarang dari Kota Tani sebelum akhirnya disimpan di bangunan penyimpang barang. 2. Bangunan Penyimpan Barang Berfungsi untuk menyimpan barang-barang hasil panen maupun hasil olahan dari Kota Tani sebelum akhirnya didistribusikan dan dipasarkan. 3. Tempat Hasil Panen Berfungsi untuk menyimpan hasil panen pertanian di setiap desa agar hasil panen tidak rusak sebelum akhirnya didistribusikan dan dipasarkan.

Peta Rencana Sarana dan Prasarana Penunjang KTU Kayen Sumber: Hasil Olah Penulis, 2020

190.

P ro g ra m P r i o r i t a s

Inputs

Outputs

Outcomes

Impact

Kerangka Kerja Logis Program Intervention Logic

Objectivity Indicators

Source Verification

Assumption

Terwujudnya Kecamatan Kayen sebagai Kota Tani Utama Berbasis Agribisnis yang Berdaya Saing Tinggi berdasarkan Kualitas Sumber Daya Manusia, Lembaga Penunjang, Tingkat Produktivitas, dan Hasil Produksi Pertanian

a) Meningkatnya income perkapita (rupiah) b) Agricultural Competitiveness Index c) Meningkatnya Kontribusi Pertanian terhadap PRDB Kabupaten Pati d) Meningkatnya Nilai Tukar Petani (NTP) > 100

BAPPEDA Kabupaten Pati

Semua indikator dikategorikan berhasil

a) Dengan adanya usaha baru, mampu membuka lapangan pekerjaan baru

a) Harga jual dari komoditas petanian tidak rendah

Meningkatnya Kualitas Sumber Daya Manusia

Berkurangnya angka pengangguran

a) BPS Kabupaten Pati b) Dinas Ketenagakerjaan Kabupaten Pati c) Dinas Industri dan Perdagangan Kabupaten Pati

Meningkatnya Nilai Mutu Produk Pertanian

Meningkatnya Nilai Produksi Pertanian (rupiah)

a) BPS Kabupaten Pati b) Dinas Pertanian dan Perternakan Kabupaten Pati

1.1.

Munculnya usaha pengolah hasil produksi pertanian baik berskala mikro maupun makro sebagai hasil dari meningkatnya kompeten para pelaku kegiatan pertanian

1.2.

Munculnya kelembagaan yang mampu mendukung peningkatan kompetensi dan produktivitas pelaku kegiatan pertanian

a) Meningkatnya jumlah UMKM b) Meningkatnya jumlah lapangan pekerjaan

Terdapatnya kelembagaan penunjang

a) Orang yang berkompeten bisa mempunyai pekerjaan sehingga a) BPS Kabupaten Pati mampu mengurani jumlah b) Dinas pengangguran Ketenagakerjaan b) Masyarakat menerima ide Kabupaten Pati agribisnis dengan baik c) BAPPEDA Kabupaten c) Pemerintah, masyarakat, serta Pati lembaga terkait berperan secara aktif dan terbuka BAPPEDA Kabupaten Pati

a) Pemerintah, masyarakat, serta lembaga terkait berperan secara aktif dan terbuka

a) Tidak adanya gangguan hama dan serangga yang dapat mengurangi produktivitas Meningkatnya Tingkat Produktivitas dan Jumlah a) Meningkatnya Tingkat Produktivitas Pertanian (ton/ha) 2.1. b) Lahan untuk pertanian a) BPS Kabuapaten Pati Produksi Pertanian b) Meningkatnya Jumlah Produksi Pertanian (ton) tercukupi dan produktif b) BAPPEDA Kabupaten c) Tidak adanya bencana alam Pati banjir dan kekeringan c) Dinas Pertanian dan Perternakan Kabupaten a) Sarana dan Prasarana tersedia Pati Tersedianya sarana dan prasarana agribisnis yang Terbangunnya Sarana dan Prasarana Penunjang Kegiatan secara merata dan sesuai 2.2. tersebar secara merata sesuai jumlah rencana Agribisnis dengan rencana pembangunan pembangunan a) Pelaksanaan penyuluhan mengenai strategi penanaman bibit kepada petani b) Pelaksanaan penyuluhan dan pelatihan dasar pengolahan hasil produksi pertanian c) Pelaksanaan penyuluhan dan pelatihan dasar pemasaran produk pertanian d) Adanya Pembagian subsidi pupuk dan penyediaan benih unggul kepada para petani minimal setahun dua kali

a) Terlaksananya kegiatan penyuluhan mengenai strategi penanaman bibit kepada petani b) Terlaksananya penyuluhan dan pelatihan dasar pengolahan hasil produksi pertanian 1.1.1 c) Terlaksananya penyuluhan dan pelatihan dasar pemasaran produk pertanian d) Para petani menerima pembagian subsidi pupuk dan a) Dinas Pertanian dan benih unggul minimal setahun dua kali Perternakan Kabupaten Pati a) Terbentuknya komunitas pelaku kegiatan agribisnis b) BAPPEDA Kabupaten a) Pembentukan komunitas yang meliputi petani, yang meliputi petani, pengelola hasil produksi, dan yang Pati pengelola hasil produksi, dan yang memasarkan produk memasarkan produk pertanian pertanian b) Berjalannya kredit usaha tani dengan minimal nasabah b) Memfasilitasi akses permodalan kepada petani melalui 1.2.1 sebanyak 100 orang kredit usaha tani c) Terbangunnya 2 koperasi pertanian 1 menghimpun c) Adanya 2 koperasi pertanian, 1 untuk kecamatan kayen wilayah kecamatan kayen, 1 lagi untuk wilayah dan 1 lagi untuk Kota Tani dibawahnya dengan luasan himpunanya (Kota Tani dibawahnya) dengan seluas 0.2 untuk setiap bangunan seluas 0.2 ha ha untuk masing-masing koperasi

a) Tersedia sumber daya manusia yang terampil b) Terdapat dana yang mencukupi c) Pemberian dilakukan secara merata

a) Masyarakat berperan aktif dalam pembentukan dan pengelolaan komunitas

L a p o r a n R e n c a n a W i l a ya h K a b u p a t e n Pa t i

191.

Impact Outcomes

Objectivity Indicators

Terwujudnya Kecamatan Kayen sebagai Kota Tani Utama Berbasis Agribisnis yang Berdaya Saing Tinggi berdasarkan a) Pengadaaan alat traktor untuk kegiatan pertanian Kualitas Sumber Daya Manusia, Lembaga Penunjang, Tingkat untuk para petani dengan jumlah 500 unit dan Produktivitas, dan Hasil Produksi Pertanian penyaluran per tahunnya 250 unit b) Terbentuknya sistem saluran irigasi yang mampu mengairi seluruh lahan sawah baik disaat musim penghujan maupun musim kemarau di 17 desa/kelurahan Kecamatan Kayen 1 Meningkatnya Kualitas Sumber Daya Manusia 2.1.1. c) Terbangunnya embung desa sebagai penampung air hujan serta bangunan irigasi di Desa Beketel dengan luas 1.5 ha d) Tersedianya tempat penyimpanan hasil panen per desa/kelurahan e) Adanya informasi Nilai mengenai hasil produk pertanian 2 Meningkatnya Mutu Produk Pertanian KTU Kayen berbasis daring (online)

a) Meningkatnya income perkapita (rupiah) b) Agricultural Competitiveness Index a) Pemberian 500 unit alat traktor untuk memudahkan c) Meningkatnya Kontribusi Pertanian terhadap PRDB proses pembajakan sawah kepada petani dengan Kabupaten Pati penyaluran 250 unit per tahun d) Meningkatnya Nilai Tukar Petani (NTP) > 100 b) Adanya sistem saluran irigasi yang mampu mengaliri seluruh lahan sawah baik disaat musim penghujan maupun musim kemarau di seluruh 17 desa/kelurahan Kecamatan Kayen pengangguran c) AdanyaBerkurangnya embung desaangka sebagai penampung air hujan serta bangunan irigasi di Desa Beketel dengan luas 1.5 ha d) Adanya tempat penyimpanan hasil panen untuk setiap desa/kelurahan dengan total 17 tempat di Kecamatan Kayen dalam pengoptimalisasian produksi pertanian e) Terbangunnya website yang menjual produk kegiatan Meningkatnya Nilai Produksi Pertanian pertanian dan pemasaran UMKM yang ada di(rupiah) Kecamatan Kayen

Inputs

Intervention Logic

a) Tersedianya jaringan jalan yang memenuhi kebutuhan a) Terlaksananya pelebaran dan perbaikan ruas jalan mobilitas melalui pelebaran dan perbaikan ruas jalan dengan total 20 km b) Pembangunan 3 bangunan penyimpanan barang yang b) Tersedianya 3 bangunan penyimpanan barang untuk mampu menghimpun barang-barang dari Kota Tani di menghimpun barang dari Kota Tani dan Kecamatan Kelurahan Kayen, Talun, dan Sumbersari dengan luas Kayen di Kelurahan Kayen, Talun, dan Sumbersari masing-masing 0.5 ha dengan luas masing-masing 0.5 ha c) Pembangunan 1 tempat pemberhentian barang agro di c) Tersedianya 1 tempat pemberhentian barang agro di 2.2.1 kelurahan kayen kelurahan kayen dengan luas 0.3 ha d) Pengadaan sistem pengelolaan sampah agro d) Tersedianya sistem pengelolaan sampah agro e) Pengadaan IPAL komunal untuk melayani homee) Pengadaan IPAL komunal untuk melayani homeindustry atau UMKM industry atau UMKM seluas 0.4 ha f) Pengadaan rumah pajang berupa pasar atau centra tani f) Terbangunnya pasar atau centra tani sebagai rumah untuk memasarkan komoditas unggulan hasil panen dan pajang untuk memasarkan komoditas unttulan serta hasil produksi UMKM Kelurahan Kayen serta Kota Tani hasil produksi UMKM yang berlokasi di Kelurahan Kayen dibawahnya yang berlokasi di Kelurahan Kayen

Tabel Kerangka Kerja Logis Program Sumber: Analisis Penulis, 2020

192.

P ro g ra m P r i o r i t a s

Source Verification

Assumption

BAPPEDA Kabupaten Pati

Semua indikator dikategorikan berhasil

a) BPS Kabupaten Pati b) Dinas Ketenagakerjaan Kabupaten Pati c) Dinas Industri dan Perdagangan Kabupaten Pati

a) Dengan adanya usaha baru, mampu membuka lapangan pekerjaan baru

a) BPS Kabupaten Pati b) Dinas Pertanian dan a) Harga jual dari komoditas a) BAPPEDA Kabupaten Perternakan Kabupaten petanian tidak rendah Pati Pati b) Dinas PUTR a) Tidak adanya bencana banjir Kabupaten Pati dan kekeringan c) Dinas Pertanian dan b) Tersedia dana yang Perternakan Kabupaten mencukupi Pati

Pohon Tujuan Program Goals Terwujudnya Kecamatan Kayen sebagai Kota Tani Utama Berbasis Agribisnis yang Berdaya Saing Tinggi berdasarkan Kualitas Sumber Daya Manusia, Lembaga Penunjang, Tingkat Produktivitas, dan Hasil Produksi Pertanian

Outcome 1.

Outcome 2.

Berkurangnya Angka Pengangguran sebagai hasil dari meningkatnya kualitas sumber daya manusia

Meningkatnya Nilai Mutu Produk Pertanian

Output 1.2.

Output 2.1.

Output 2.2.

Meningkatnya jumlah UKM dan UMKM karena munculnya usaha pengolah hasil pertanian sebagai hasil dari meningkatnya kompeten para pelaku kegiatan pertanian

Terdapat kelembagaan yang mendukung peningkatan kompetensi dan produktivitas

Meningkatnya tingkat poroduktivitas (ton/ha) dan jumlah produksi pertanian (ton)

Terbangunnya sarana dan prasarana penunjang kegiatan agribisnis sesuai dengan rencana pembangunan

Kegiatan 1.1.1.

Kegiatan 1.2.1.

Kegiatan 2.1.1.

Kegiatan 2.2.1.

a. Terlaksananya kegiatan penyuluhan mengenai strategi penanaman bibit kepada petani b. Terlaksananya penyuluhan dan pelatihan dasar pengolahan hasil produksi pertanian c. Terlaksananya penyuluhan dan pelatihan dasar pemasaran produk pertanian d. Para petani menerima pembagian subsidi pupuk dan benih unggul minimal setahun dua kali

a. Terbentuknya komunitas pelaku kegiatan agribisnis yang meliputi petani, pengelola hasil produksi, dan yang memasarkan produk pertanian b. Berjalannya kredit usaha tani dengan minimal nasabah sebanyak 10 orang c. Terbangunnya 2 koperasi pertanian 1 menghimpun wilayah kecamatan kayen, 1 lagi untuk wilayah himpunanya (Kota Tani dibawahnya) dengan seluas 0.2 ha untuk masingmasing koperasi

a. Pemberian 500 unit alat traktor untuk memudahkan proses pembajakan sawah kepada petani dengan penyaluran 250 unit per tahun b. Adanya sistem saluran irigasi yang mampu mengaliri seluruh lahan sawah baik disaat musim penghujan maupun musim kemarau di seluruh 17 desa/kelurahan Kecamatan Kayen c. Adanya embung desa sebagai penampung air hujan serta bangunan irigasi di Desa Beketel dengan luas 1.5 ha d. Adanya tempat penyimpanan hasil panen untuk setiap desa/ kelurahan dengan total 17 tempat di Kecamatan Kayen dalam pengoptimalisasian produksi pertanian e. Terbangunnya website yang menjual produk kegiatan pertanian dan pemasaran UMKM yang ada di Kecamatan Kayen

a. Terlaksananya pelebaran dan perbaikan ruas jalan b. Tersedianya 3 bangunan penyimpanan barang untuk menghimpun barang dari Kota Tani dan Kecamatan Kayen di Kelurahan Kayen, Talun, dan Sumbersari dengan luas masing-masing 0.5 ha c. Tersedianya 1 tempat pemberhentian barang agro di kelurahan kayen dengan luas 0.3 ha d. Tersedianya sistem pengelolaan sampah agro e. Pengadaan IPAL komunal untuk melayani homeindustry atau UMKM seluas 0.4 ha f. Terbangunnya pasar atau centra tani sebagai rumah pajang untuk memasarkan komoditas unttulan serta hasil produksi UMKM yang berlokasi di Kelurahan Kayen

Tabel Pohon Tujuan Program Sumber: Analisis Penulis, 2020

L a p o r a n R e n c a n a W i l a ya h K a b u p a t e n Pa t i

193.

Pentahapan dan Pembiayaan Program SubProgram

Kegiatan

Satuan

Lokasi 1

Tahap-Tahap Kegiatan Total Periode 2 Periode 3 Periode 4 Pembiayaan 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 (juta rupiah)

Pelaksanaan penyuluhan mengenai strategi penanaman bibit kepada petani di setiap desa dan kelurahan Kecamatan Kayen

setahun 2 kali

100 (pertahun 25)

Pelaksanaan penyuluhan dan pelatihan dasar pengolahan hasil produksi pertanian di setiap desa dan kelurahan Kecamatan Kayen

setahun 2 kali

100 (pertahun 25)

Pelaksanaan penyuluhan dan pelatihan dasar pemasaran produk setahun 2 pertanian di setiap desa dan kelurahan kali Kecamatan Kayen

100 (pertahun 25)

Pembentukan komunitas yang meliputi minimal Desa/Kelurahan Beketel, petani, pengelola hasil produksi, dan satu desa Boloagung, Brati, yang memasarkan produk pertanian di satu Durensawit, setiap desa dan kelurahan Kecamatan komunitas Jatiroto, Kayen tani Jimbaran, Munculnya Kayen, usaha pemberian Pasuruhan, pengolah sesuai Pesagi, hasil dengan Purwokerto, produksi komoditas Rogomulyo, pertanian yang Slungkep, Adanya pembagian subsidi pupuk dan baik ditanam Srikaton, penyediaan benih unggul kepada para berskala oleh petani Sumbersari, petani mikro dengan Sundoluhur, maupun pemberian Talun, dan makro minimal Trimulyo setahun 2 kali

Setelah berjalan 2 tahun Memfasilitasi akses permodalan kepada minimal petani melalui kredit usaha tani kepada nasabah seluruh petani di Kecamatan Kayen sebanyak 100 hingga akhir program Pembangunan 2 koperasi pertanian, 1 untuk kecamatan kayen secara keseluruhan dan 1 lagi di daerah penyangga Monitoring dan Evaluasi

Sumber Dana

APBD Kabupaten Pati

100 (pertahun 50)

1000

APBD Kabupaten Pati, KPBU, Investasi Swasata

APBD Kabupaten Pati, KPBU 1600 dengan Bank (pertahun 100) Daerah seperti Bank Jateng

masingmasing 0.2 Kelurahan Kayen ha

200

APBD Kabupaten Pati

dilakukan selama program berlaku

2000

APBD Kabupaten Pati

Kecamatan Kayen

Desa/Kelurahan Beketel, 500 buah Boloagung, Brati, Durensawit, Jatiroto, Jimbaran, Terbentuknya sistem saluran irigasi Kayen, yang mampu mengairi seluruh lahan Pasuruhan, sawah baik disaat musim penghujan 10 km Pesagi, maupun musim kemarau di 17 Purwokerto, desa/kelurahan Kecamatan Kayen Rogomulyo, Tersedianya 17 tempat penyimpanan masingSlungkep, Meningkatny hasil panen yang tersebar di masing- masing 1 Srikaton, a Nilai Mutu masing desa di Kecamatan Kayen ha Sumbersari, Produk Tersedianya jaringan jalan yang Seluruh Sundoluhur, Pertanian memenuhi kebutuhan mobilitas Jalan di Talun, dan melalui pelebaran dan perbaikan ruas Kecamatan Trimulyo jalan Kayen Pengadaaan alat traktor untuk kegiatan pertanian untuk setiap petani dengan ketersediaan sebanyak 500 buah

Terbangunnya embung desa di Desa Beketel sebagai bangunan penampung hujan dan bangunan irigasi

1.5 ha

Desa Beketel

Pembangunan 3 bangunan Kelurahan penyimpanan barang yang mampu masingKayen, menghimpun barang-barang dari Kota masing 0.5 DesaTalun, dan Tani di Kelurahan Kayen, Desa Talun, ha Sumbersari dan Sumbersari

194.

Periode 1 2 3 4

P ro g ra m P r i o r i t a s

7500 (asumsi harga APBD perunitnya 15 Kabupaten dan per tahun Pati, KPBU disalurkan 250 unit)

600

140

APBD Kabupaten Pati

1100

800

1050 (alokasi per bangunan 300)

APBD Kabupaten Pati

SubProgram

Kegiatan

Satuan

Lokasi 1

Pelaksanaan penyuluhan mengenai Pembangunan 1 sub terminal barang strategi penanaman bibit kepada agro di kelurahan kayen petani di setiap desa dan kelurahan Kecamatan Kayen Pengadaan sistem pengelolaan Pelaksanaan penyuluhan dan sampah agro pelatihan dasar pengolahan hasil produksi pertanian di setiap desa dan kelurahan Kecamatan Kayen Pengadaan IPAL komunal

Periode 1 2 3 4

Tahap-Tahap Kegiatan Total Periode 2 Periode 3 Periode 4 Pembiayaan 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 (juta rupiah)

0.3 ha 2 setahun kali -

1000 100 (pertahun 25) Kelurahan Kayen

500

setahun 2 kali 0.4 ha

100 (pertahun 25) 500

Pelaksanaan penyuluhan dan pelatihan dasar pemasaran produk setahun 2 pertanian di setiap desa dan kelurahan kali Pengadaan rumah pajang untuk Kecamatan Kayen memasarkan komoditas unggulan 2 ha berupa pasar atau centra Meningkatny Pembentukan komunitas yangtani meliputi minimal a Nilai Mutu petani, pengelola hasil produksi, dan satu desa Produk yang memasarkan produk pertanian di satu Pertanian setiap desa dan kelurahan Kecamatan komunitas Kayen tani

Informasi pasar dan market mengenai produk pertanian

Monitoring dan Evaluasi

100 (pertahun 25) 1500

Kelurahan Kayen Desa/Kelurahan Beketel, Boloagung, Brati, Desa/Kelurahan Durensawit, Beketel, Jatiroto,Brati, Boloagung, Jimbaran, Durensawit, Kayen, Jatiroto, website Pasuruhan, Jimbaran, Pesagi, Kayen, Purwokerto, Pasuruhan, Rogomulyo, Pesagi, Slungkep, Purwokerto, Srikaton, Rogomulyo, dilakukan Sumbersari, Slungkep, selama Sundoluhur, Srikaton, program Talun, dan Sumbersari, berlaku Trimulyo Sundoluhur,

Sumber Dana APBD Kabupaten Pati, KPBU APBD Kabupaten Pati, KPBU APBD Kabupaten APBD Pati Kabupaten Pati APBD Kabupaten Pati, Investasi Swasata

100 380 50) (pertahun (100 untuk harga APBD pembangunan Kabupaten website, dan Pati, KPBU, tahun-tahun Investasi selanjutnya Swasata pembiayaan maintence 20)

2000

APBD Kabupaten Pati, Investasi Swasta

Tabel Pentahapan dan Pembiayaan Program Sumber: Analisis Penulis, 2020

Rincian Pembiayaan Sub-Program

Pengeluaran Langsung (juta rupiah) Rincian

Total Pengeluaran

Pelaksanaan penyuluhan mengenai strategi penanaman bibit kepada petani di setiap desa dan kelurahan Kecamatan Kayen

200

Pelaksanaan penyuluhan dan pelatihan dasar pengolahan hasil produksi pertanian di setiap desa dan kelurahan Kecamatan Kayen

200

Pelaksanaan penyuluhan dan pelatihan dasar pemasaran produk pertanian di setiap desa dan kelurahan Kecamatan Kayen

Munculnya Pembentukan komunitas yang usaha meliputi petani, pengelola hasil pengolah hasil produksi, dan yang memasarkan produksi produk pertanian di setiap desa pertanian baik dan kelurahan Kecamatan Kayen berskala mikro maupun Adanya pembagian subsidi pupuk makro dan penyediaan benih unggul kepada para petani

Meningkatnya Nilai Mutu Produk Pertanian

Jumlah

Pengeluaran Tidak Langsung (juta rupiah) Rincian Jumlah

Pemasukan Langsung (juta rupiah) Rincian Jumlah

Pemasukan Tidak Langsung (juta rupiah) Rincian Jumlah

Total Pemasukan

Peningkatan kualitas dan produktivitas SDM (pertahun 150)

2250

8550

200

Meningkatnya added value produk pertanian (pertahun 200)

3000

200

Munculnya UMKM dan usaha baru (pertahun 100)

1500

100

pengintegrasian karena komunitas (pertahun 50)

750

Penjualan bibit benih (pertahun 350)

1000

Bunga pinjaman kredit usaha tani (200 di 4 tahun pertama, 500 di tahun-tahun selanjutnya)

Memfasilitasi akses permodalan kepada petani melalui kredit usaha tani kepada seluruh petani di Kecamatan Kayen

2300

Biaya anggota koperasi

Pembangunan 2 koperasi pertanian, 1 untuk kecamatan kayen secara keseluruhan dan 1 lagi di daerah penyangga

200

Monitoring dan Evaluasi

1000

Pengadaaan alat traktor untuk kegiatan pertanian untuk setiap petani dengan ketersediaan sebanyak 500 buah

7500

Terbentuknya sistem saluran irigasi yang mampu mengairi seluruh lahan sawah baik disaat musim penghujan maupun musim kemarau di 17 desa/kelurahan Kecamatan Kayen

800

Pengalihfungsian guna lahan tak terbangun (pertahunnya 50)

850

6300

6800

Meningkatkan produktivitas dan hasil produksi petani (pertahun 100)

1500

8300

3200

Bertambahnya lapangan pekerjaan (pertahun 150)

2250

5450

Meningkatnya jumlah produksi (pertahun 300)

4500

L a p o r a n R e n c a n a W i l a ya h K a b u p a t e n Pa t i

195.

Sub-Program

Pengeluaran Langsung (juta rupiah) Rincian

Jumlah

Pengeluaran Tidak Langsung (juta rupiah) Rincian Jumlah

Total Pengeluaran

Pelaksanaan Tersedianyapenyuluhan 17 tempat mengenai strategi penyimpanan hasilpenanaman panen yang bibit kepada petani di setiap desadi tersebar di masing-masing desa dan kelurahan Kecamatan Kecamatan Kayen Kayen

200 850

penyempitan ruang perkotaan di sekitar jalanan yang dilebarkan

200 900

Pelaksanaan penyuluhan Tersedianya jaringan jalan dan yang pelatihan dasar pengolahan hasil memenuhi kebutuhan mobilitas produksipelebaran pertaniandan di setiap desa melalui perbaikan dan kelurahan Kayen ruasKecamatan jalan

200 880

Pengalihfungsian guna lahan tak terbangun (pertahunnya 50)

150

Pelaksanaan penyuluhan dandi Terbangunnya embung desa pelatihan pemasaran Desa Beketeldasar sebagai bangunan produk pertanian di setiap desa penampung hujan dan bangunan dan kelurahanirigasi Kecamatan Kayen

200 600

Pengalihfungsian guna lahan tak terbangun

100 1050

Pengalihfungsian guna lahan tak terbangun

Munculnya Pembentukan komunitas yang Pembangunan 3 bangunan usaha meliputi petani, pengelola hasil penyimpanan barang yang pengolah hasil produksi, yang memasarkan mampu dan menghimpun barangproduksi produk pertanian di setiap desa barang dari Kota Tani di pertanian baik dan kelurahan Kecamatan Kayen Kelurahan Kayen, Desa Talun, dan berskala Sumbersari mikro maupun Adanya pembagian subsidi pupuk makro dan penyediaan benih unggul kepada para petani Pembangunan 1 sub terminal Memfasilitasi akses permodalan barang agro di kelurahan kayen kepada petani melalui kredit Meningkatnya usaha tani kepada seluruh petani Nilai Mutu di Kecamatan Kayen Produk Pembangunan 2 koperasi Pertanian pertanian, 1 untuk kecamatan kayen secara keseluruhan dan 1 lagi di daerah penyangga

8550 2250

200 1030

Meningkatnya added value produk pertanian (pertahun 200)

3000

200 650

Munculnya UMKM dan usaha baru (pertahun 100)

1500

200

100 1250

pengintegrasian karena komunitas (pertahun 50)

750

Meningkatkan produktivitas dan hasil produksi petani (pertahun 100)

1500

8300

Bertambahnya lapangan pekerjaan (pertahun 150)

2250

1000

500

2300

200

Monitoring dan Evaluasi

1000

Pengadaan sistem pengelolaan sampah agro

500

Pengadaan IPAL komunal

500

Pengadaan rumah pajang untuk memasarkan komoditas unggulan berupa pasar atau centra tani

1800

Informasi pasar dan market mengenai produk pertanian

380

Total

100

1000 21560

Total Pemasukan

2250

2300

Monitoring dan Evaluasi

Pemasukan Tidak Langsung (juta rupiah) Rincian Jumlah Peningkatan kualitas Meningkatnya dan produktivitas SDM aksesibilitas mobilitas (pertahun 150)

1000

Pengalihfungsian guna lahan tak terbangun dan kebisingan (pertahunnya 100)

Pemasukan Langsung (juta rupiah) Rincian Jumlah

600

Penjualan bibit benih (pertahun 350)

Bunga pinjaman kredit usaha tanikendaraan (200 di 4 Retribusi pertama, 500 di (tahun asumsi perkendaraan tahun-tahun harus membayar selanjutnya) 10.000, per hari rata-

rata terdapat 20 kendaraan lalu Biaya anggota koperasi dibulatkan sehingga pertahunnya mendapat 100) Retribusi pengelolaan sampah (asumsi per bulan retiribusi untuk sampah 500.000 perbulan terdapat 8 pasar tradisional dan 3 bangunan penyimpanan barang agro, biaya 1.000.000 per bulan untuk centra tani, serta biaya tambahan sehingga pertahunnya mendapat 100) Penjualan hasil produksi yang dijual di rumah pajang (penjualan tahun awal 1200, setiap 3 tahun Penjualan hasil produksi melalui website (setiap 3 tahun asumsi naik 3%)

6300

6800

1800

3200

1800

1500

0 19440

19440

12540

1000 600

22160

5450

0 51580

18000

69580

Tabel Rincian Pembiayaan Program Sumber: Analisis Penulis, 2020

Dalam merencanakan detail pembiayaan dari Program Pengembangan, Peningkatan, dan Pemantapan Pusat Kegiatan Pertanian Kecamatan Kayen, terdapat asumsi-asumsi yang digunakan. Pertama, perhitungan pendapatan dilakukan pertahun lalu disesuaikan dengan jangka waktu program. Misalkan hasil penjualan bibit pertahunnya mendapat 350 juta rupiah, lalu untuk tahun-tahun selanjutnya juga diasumsikan jumlah pendapatannya sama. Hal tersebut berlaku untuk beberapa kegiatan.

196.

P ro g ra m P r i o r i t a s

Kedua, jangka waktu yang dimaksud adalah dari tahun pembangunan selesai dilaksanakan hingga periode program berakhir. Misalkan pembangunan sistem pengelolaan sampah agro dilaksanakan pada tahun ke-empat dan tahun ke-lima. Manfaat yang dirasakan mulai dari tahun ke-enam hingga tahun ke-dua puluh, sebagai akhir dari periode program. Ketiga, pemasukan tidak langsung seperti manfaat dari kenaikan produktivitas dihitung mulai dari tahun ke-enam dengan asumsi tahun pertama sampai ke-lima masih dalam tahap pembangunan.

Uji Kelayakan Program No 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

Disc Factor Future Value Future Value Pengeluaran Pemasukan (disc rate: Pengeluaran Pemasukan (juta rupiah) (juta rupiah) 15%) (Juta Rupiah) (Juta Rupiah) 0.87 0.76 0.66 0.57 0.50 0.43 0.38 0.33 0.28 0.25 0.21 0.19 0.16 0.14 0.12 0.11 0.09 0.08 0.07 0.06 Total NPV BCR

1420 1970 5670 6170 1800 450 270 270 270 270 420 270 270 270 270 420 270 270 270 270 21560

0 0 450 450 850 3350 3350 3350 4698 4698 4698 4776 4776 4776 4854 4854 4854 4932 4932 4932 69580

1633.00 2605.33 8623.36 10791.37 3620.44 1040.88 718.21 825.94 949.83 1092.30 1954.00 1444.57 1661.25 1910.44 2197.01 3930.20 2905.54 3341.37 3842.58 4418.97 59506.57

0 0 684.39 787.05 1709.65 7748.75 8911.07 10247.73 16526.98 19006.03 21856.93 25552.79 29385.71 33793.57 39497.30 45421.89 52235.18 61035.74 70191.10 80719.76 525311.64 465,805.06

8.8 Tabel Cost Benefit Analysis

Sumber: Analisis Penulis, 2020

Uji kelayakan program dilakukan dengan menggunakan metode Cost-Benefit Analysis dengan total pengeluaran dan pemasukannya berdasarkan tabel rincian pembiayaan. Dalam hal ini, program diuji kelayakannya pada suku bunga 13% mengacu pada standar yang digunakan untuk uji kelayakan proyek pada kegiatan Kerjasama Pemerintah dengan Badan Usaha (KPBU) yaitu diantara 13%-17%. Berdasarkan tabel di atas, diketahui bahwa Program Pengembangan, Peningkatan, dan Pemantapan Pusat Kegiatan Pertanian Kecamatan Kayen, Kabupaten Pati layak dijalankan secara finansial.

Hal tersebut dilihat dari nilai BCR sebesar 8,8 atau lebih dari 1, yang mengindikasikan bahwa sampai suku bunga 15% program tetap bisa berjalan mengingat standar suku bunga yang dikeluarkan BI berada di angka 8%. Dengan begitu dapat diambil kesimpulan bahwa Program Pengembangan, Peningkatan, dan pemantapan Pusat Kegiatan Pertanian Kecamatan Kayen adalah good project.

L a p o r a n R e n c a n a W i l a ya h K a b u p a t e n Pa t i

197.

Daftar Pustaka Pemerintah Kabupaten Pati. Laporan Akhir Studi Pengembangan Kawasan Agropolitan Kabupaten Pati. Kabupaten Pati: Bappeda Kabupaten Pati, 2004. Suryanto, Bambang Trihartanto dan Wiwandari Handayani. “Pengembangan Kawasan Agropolitan di Kabupaten Kulonprogo, Daerah Istimewa Yogyakarta”. Jurnal Perencanaan Wilayah dan Kota Vol. 25, No. 3 (Desember 2014): 243-261. Diakses melalui http://journals.itb.ac.id/index.php/jpwk/article/ download/1290/824 Kementrian Pertanian. Pedoman Umum Pengembangan Kawasan Agropolitan. Jakarta: Kementrian Pertanian, 2012. Basuki, Agus Tri. “Pengembangan Kawasan Agropolitan”. Jurnal Ekonomi dan Studi Pembangunan Vol. 13, No. 1 (April 2012): hlm.53-71. Diakses melalui https://media.neliti.com/media/publications/78395ID-pengembangan-kawasan-agropolitan.pdf

198.

P ro g ra m P r i o r i t a s

Galuh Purnamaningrum | 46385

PENGEMBANGAN SMART REGION BAGI PENANGGULANGAN BENCANA

Latar Belakang Bencana alam merupakan salah satu kelemahan yang dimiliki Kabupaten Pati. Dengan penataan ruang yang tepat, kerawanan akan bencana alam dapat diatasi dengan lebih baik. Bencana alam selama ini menjadi momok bagi masyarakat Kabupaten Pati. Setiap tahunnya selalu terulang bencana yang sama yaitu banjir dan kekeringan. Dengan potensi utama sebagai kota Tani, bencana alam kekeringan dan banjir bisa mengancam keberlanjutan potensi tersebut. Dengan adanya potensi kota Tani, apabila terjadi kedua bencana tersebut akan mengakibatkan gagal panen dan bisa menurunkan hasil produksi tanaman pangan di Kabupaten Pati. Konsep Smart region merupakan sebuah inovasi dalam pembangunan berkelanjutan di level wilayah yang mengedepankan knowledgebased development untuk mengoptimalkan sumber daya alam dan sumber daya manusia yang ada di wilayah tersebut. Smart region berfokus kepada penggunaan teknologi untuk membantu

manusia dalam melakukan pembangunan dengan mengemat waktu dan biaya. Karena tidak semua wilayah memiliki kemampuan yang sama dalam melakukan Konsep ‘Smart Region, maka pada pengaplikasiannya di daerah tertentu akan memperhatikan banyak aspek didalamnya sehingga konsep ini dapat diaplikasikan dengan efektif. Untuk mengatasi permasalahan bencana alam yang terjadi di Kabupaten Pati, Konsep Smart Region dipilih karena bisa banyak membantu pemerintah dalam mengatasi masalah yang ada. Program Smart Region yang akan diterapkan untuk mengatasi permasalah tersebut adalah penggunaan Early Warning System yang akan digunakan sebagai pemantauan banjir dan juga penggunaan alat untuk memantau ketersediaan air di Kabupaten Pati untuk mencegah kekeringan. Dengan dipilihnya konsep ini, diharapkan dapat mengurangi resiko bencana alam yang melanda Kabupaten Pati.

L a p o r a n R e n c a n a W i l a ya h K a b u p a t e n Pa t i

199.

Tujuan Program

Kajian Teori

Dengan adanya konsep smart region dalam upaya menanggulangi dampak bencana alam banjir dan bencana kekeringan yang bisa mengancam keselamatan masyarakat dan kelangsungan potensi utama Kabupaten Pati yaitu potensi sector pertanian dan perikanan.

Teori Penanggulangan Bencana

Landasan Hukum 1. Rencana Pembangunan Jangka Menengah tahun 2017-2022 yang didalamnya menempatkan Smart City sebagai bagian dari pembangunan berkelanjutan 2. Rencana Tata Ruang Wilayah Kota tahun 2010-2030 3. Peraturan Daerah No 3 tahun 2016 tentang Penyelenggaraan penanggulangan bencana 4. Masterplan Smart City Kabupaten Pati

Metode Perencanaan Analisa Wilayah Setelah melakukan analisis pada studio sebelumnya, telah didapatkan adanya potensi dan masalah yang ada di Kabupaten Pati. Dari potensi dan masalah tersebut diketahui bahwa bencana alam adalah salah satu masalah besar yang berakibat pada kelangsungan hidup masyarakat Kabupaten Pati. Untuk menyelesaikan masalah tersebut dan melindungi potensi yang dimiliki Kabupaten Pati dibentuklah perencanaan Smart Region

Studi Literatur Untuk mengembangkan konsep smart region digunakan metode studi literatur dengan melihat dokumen dokumen yang dimiliki oleh pemerintah mengenai program Smart City yang sedang dikembangkan di Kabupaten pati dan dokumen-dokumen terkait lainnya. 200.

Pe n d a h u l u a n

Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Pati Nomor 3 Tahun 2016 Tentang Penyelenggaraan penanggulangan Bencana, penyelenggaraan penanggulangan bencana adalah serangakaian upaya yang meliputi penetapan kebijakan pembangunan di wilayah yang beresiko terjadi bencana, meliputi kegiatan pencegahan bencana, saat bencana dan rehabilitasi serta rekonstruksi

Teori Smart City Smart city adalah sebuah konsep bagaimana cara menghubungkan antara berbagai aspek seperti infrastruktur, manusia, teknologi, ekonomi pemerintahan, lingkungan, dan mobilitas, serta mengintegrasikan semua aspeknya untuk membuat sebuah Kawasan yang ramah lingkungan, efisien, dan tentunya layak huni

Preseden Smart EWS: Sebelas Maret Early Warning System Pada penelitian yang telah dilakukan oleh Yulianto, dkk (2015) telah dibuat alat pendeteksi dini bencana banjir berbasis telemetri, alat tersebut telah dapat mendeteksi ketinggian serta kondisi pelevelan muka air sungai, data muka air sungai di deteksi menggunakan sensor jarak kemudian hasil pendeteksiannya diolah melalui Arduino uno untuk kemudian diolah menjadi data digital berupa data berapa nilai ketinggian air, sebagai catu daya untuk kelistrikan menggunakan aki yang disuport sel surya. Data yang sudah dikirim oleh alat ke server pusat kemudian diolah untuk dimunculkan berupa data ketinggian, status, histori serta informasi map lokasi monitoring dan diinformasikan ke pengguna. Proses penampilan data dimulai dengan dideteksinya level ketinggian oleh sensor kemudian diolah dan dikirimkan ke provider. Dari provider, data akan dikirimkan ke server. Aplikasi berbasis android dibuat dan diunduh di alat komunikasi yang menggunakan OS Android.

Alat Pemantau Kekeringan Karya Siswa SMAN 1 SIngaraja Siswa SMAN 1 Singaraja membuat sebuah prototype alat untuk mendeteksi kekeringan. Lewat karya tulis yang dibuat oleh ketiga siswa ini, mereka menemukan alat yang dapat membantu BMKG untuk lebih cepat dalam menangani kekeringan supaya tidak meluas. Secara garis besar, alat tersebut terdiri dari sejumlah sensor yang menggunakan panel surya sebagai energi sehingga alat tersebut ramah lingkungan. Hasil pembacaan sesor akan masuk lewat pesan singkat di ponsel.

Kerangka Berpikir Penyimpangan iklim

Banjir

Bencana Alam

Gangguan Keseimbangan Hidrologi

Rusaknya sawah dan lahan pertanian

Sulitnya air bersih

Kekeringan

Menurunnya produksi tanaman pangan Kerugian materian dan finansial

Rencana Detail Early Warning System Banjir Pembentukan platform digital yang diperuntukkan kepada masyarakat untuk memantau bila ada banjir yang tidak terdeteksi oleh alat Early Warning System

Pemasangan Sensor Air Tanah Pembuatan teknologi sensor sebagai alat untuk monitoring ketersediaan air tanah di Kabupaten Pati

Pembentukan Komunitas Masyarakat yang Tangguh Pengadaan program penyuluhan untuk seluruh masyarakat untuk memahami cara kerja EWS dan penyuluhan secara khusus kepada masyarakat Kecamatan Juwana, kawasan perkotaan Pati, Kayen, Gabus, Sukolilo, Tambakromo, Dukuhseti, Margoyoso, Batangan, Jaken, dan Jakenan sebagai kecamatan yang paling terdampak banjir Pengadaan program penyuluhan untuk seluruh masyarakat untuk memahami cara kerja sensor untuk monitoring ketersediaan air khususnya kepada masyakarat Kecamatan Sukolilo, Kayen, Tambakromo, Winong, Puncakwangi, Jaken, Batangan, Gabus

L a p o r a n R e n c a n a W i l a ya h K a b u p a t e n Pa t i

201.

Logical Framework Deskripsi

Indikator

Sumber Verifikasi

Asumsi

GOALS Terwujudnya Kabupaten Pati yang berketahanan bencana berbasis teknologi yang terintegrasi

Tidak adanya kasus bencana banjir dan kekeringan yang terjadi di Kabupaten Pati

Dinas BPBD Kabupaten Pati

Tersedia data yang valid, up-todate, dan realtime

PURPOSE Terwujudnya sistem ketahanan bencana bajir berbasis teknologi

Adanya sistem ketahanan bencana berbasis teknologi di Kabupaten Pati

Dinas BPBD Kabupaten Pati

Terdapat data yang lengkap dan valid

Meningkatkan kemampuan Kabupaten Pati untuk mengelola Sumber Daya Air dengan bantuan teknologi

Adanya peningkatan Kabupaten Pati dalam mengelola Sumber Daya Air

Dinas BPBD Kabupaten Pati

Data yang didapatkan realtime

Dinas BPBD Kabupaten Pati dan Dinas Sosial Kabupaten Pat

Masyarakat tidak ada penolakan

Meningkatkan kapasitas masyarakat Masyarakat menjadi siap siaga akan dalam mitigasi bencana banjir dan bencana kekeringan

OUTPUTS Mewujudkan teknologi Early Warning System untuk meningkatkan kewaspadaan akan bahaya banjir

Adanya alat EWS yang digunakan di Kabupaten Pati

Dinas BPBD Kabupaten Pati

Semua data tersedia

Mewujudkan teknologi untuk monitoring ketersediaan air di Kabupaten Pati

Adanya pemasangan sensor air di Kabupaten Pati

Dinas BPBD Kabupaten Pati

Informasi yang dibutuhkan tersedia

Melakukan penyuluhan kepada masyarakat mengenai kebencanaan baik banjir maupun kekeringan

Masyarakat mengerti dan pahan mengenai bencana yang terjadi serta kerugian yang ditimbulkan

Dinas BPBD Kabupaten Pati dan Dinas Sosial Kabupaten Pati

Kerjasama masyarakat dan pemerintah berjalan dengan baik

INPUTS Pembentukan platform digital yang diperuntukkan bagi masyarakat untuk memantau bila ada banjir yang terjadi di Kabupaten Pati

Adanya platform digital yang bisa digunakan masyarakat untuk update mengenai banjir yang terjadi di sekitarnya

Pembuatan teknologi sensor sebagai alat untuk monitoring ketersediaan air tanah di Kabupaten Pati

Adanya sensor untuk monitoring Dinas BPBD Kabupaten Pati, Bappeketersediaan air tanah di Kabupaten da Kabupaten Pati, Diskominfo Pati dengan data yang real-time Kabupaten Pati

Kesiapan data dan pendanaan

Pengadaan program penyuluhan untuk seluruh masyarakat untuk memahami cara kerja EWS dan penyuluhan secara khusus kepada masyarakat Kecamatan Juwana, kawasan perkotaan Pati, Kayen, Gabus, Sukolilo, Tambakromo, Dukuhseti, Margoyoso, Batangan, Jaken, dan Jakenan sebagai kecamatan yang paling terdampak banjir

Semua masyarakat, khususnya masyarakat di kecamatan terdampak banjir paham dan mengerti cara kerja EWS dan dapat menerapkan dalam kondisi darurat

Dinas BPBD Kabupaten Pati, Bappeda Kabupaten Pati, Diskominfo Kabupaten Pati, Dinas Sosial Kabupaten Pati

Tidak ada penolakan dari masyarakat, dan seluruh masyarakat memiliki telfon seluler

Pengadaan program penyuluhan untuk seluruh masyarakat untuk memahami cara kerja sensor untuk monitoring ketersediaan air khususnya kepada masyakarat Kecamatan Sukolilo, Kayen, Tambakromo, Winong, Puncakwangi, Jaken, Batangan, Gabus

Semua masyarakat, khusunya masayarakat Kecamatan Sukolilo, Kayen, Tambakromo, Winong, Pucukwangi, Jaken, Batangan, Gabus paham dan mengerti cara kerja sensor tersebut dan bisa mengaplikasikannya dalam keadaan darurat

Dinas BPBD Kabupaten Pati, Bappeda Kabupaten Pati, Diskominfo Kabupaten Pati, Dinas Sosial Kabupaten Pati

Masyarakat mau diajak bekerjasama, dan seluruh masyarakat memiliki telfon seluler

202.

Pe n d a h u l u a n

Dinas BPBD Kabupaten Pati, Bappeda Kabupaten Pati, Diskominfo Kabupaten Pati

Adanya pendanaan yang cukup untuk melakukan kegiatan

Pentahapan dan Pendanaan NO

RENCANA KEGIATAN

5 TAHUN I I

A. Tahap Perencanaan

III

5 TAHUN II IV

III

5 TAHUN III IV

III

5 TAHUN IV IV

III

LOKASI IV

SEKTOR UTAMA

RENCANA ANGGARAN

SUMBER DANA

20,000,000

APBD

Kabupaten Pati

Pelaksanaan kajian literatur mengenai ketahanan bencana berbasis teknologi

BPBD

25,000,000

APBD

Pelaksanaan survey kondisi eksisting

BPBD, Bappeda

50,000,000

APBD

Perencanaan pemasangan EWS

BPBD, DPU

50,000,000

APBD

Perencanaan pemasangan sensor air tanah

BPBD, DPU

50,000,000

APBD

Perencanaan regulasi dan kelembagaan mengenai bencana alam dan kesiapsiagaan

Bappeda

50,000,000

APBD

B. Tahap Pelaksanaan 1

Pemasangan Early Warning System

Kecamatan Juwana

BPBD, DPU

300,000,000

APBD

Pemasangan sensor air tanah

Kabupaten Pati

BPBD, DPU

300,000,000

APBD

Peyuluhan kepada masyarakat mengenai penggunaan EWS

Kabupaten Pati

BPBD

5,000,000,000

APBD, Swadaya masyarakat

Penyuluhan kepada masyarakat mengenai sensor air tanah

Kabupaten Pati

BPBD

5,000,000,000

APBD, Swadaya masyarakat

Kabupaten Pati

Bappeda

50,000,000

APBD

C. Tahap Pra-pelaksanaan 1

Operasional

Total Rencana Anggaran

10,845,000,000

L a p o r a n R e n c a n a W i l a ya h K a b u p a t e n Pa t i

203.

Studio Wilayah Kabupaten Pati 1 Perencanaan Wilayah dan Kota Universitas Gadjah Mada 2020