Kerjasama antar daerah kabupaten siak by dave gustian

BAB. I PENDAHULUAN

1.1

LATAR BELAKANG

Kebijakan Desentralisasi dan Otonomi Daerah yang efektif dilaksanakan sejak tahun 2001, meningkatkan

kesempatan

bagi

Pemerintah

Daerah untuk memberikan alternatif penyelesaian yang

bersifat

inovatif

dalam

menghadapi

tantangan-tantangan yang dihadapinya. Pemerintah Daerah dituntut untuk

memberikan

perhatian

yang

lebih

besar

terhadap

kualitas

penyelenggaraan pelayanan publik dasar serta bagaimana meningkatkan kemandirian daerah dalam melaksanakan pembangunan. Berangkat dari fakta sementara, saat ini konsep desentralisasi dan Otonomi Daerah diartikulasikan oleh daerah untuk hanya terfokus pada usaha menata dan

mempercepat

pembangunan

Penerjemahan

seperti

ini

meningkatkan

pelayanan

ternyata kepada

wilayahnya belum

cukup

masyarakat,

masing-masing. efisien

karena

tidak

dalam dapat

dipungkiri bahwa maju mundurnya satu daerah juga bergantung pada daerah-daerah lain, khususnya daerah yang berdekatan. Untuk

mengoptimalkan

potensinya,

kerjasama

antar

daerah

merupakan salah satu alternatif inovasi/konsep yang didasarkan pada pertimbangan efisiensi, efektivitas, sinergis dan saling menguntungkan terutama dalam bidang-bidang yang menyangkut kepentingan lintas wilayah. Kebijakan desentralisasi dan otonomi daerah, melalui berbagai payung regulasi (peraturan pemerintah) mendorong kerjasama antar daerah. Kerjasama diharapkan menjadi salah satu wadah yang dapat mengubah potensi konflik kepentingan antar daerah menjadi sebuah potensi pembangunan yang saling menguntungkan. Kerjasama Antar Daerah (KAD) hanya dapat terbentuk dan berjalan apabila didasarkan pada adanya kesadaran saling membutuhkan untuk LAPORAN PELAKSANAAN KERJASAMA ANTAR DAERAH KABUPATEN SIAK TAHUN 2015

mencapai satu tujuan. Oleh karena itu, inisiasi Kerjasama Antar Daerah (KAD) baru dapat berjalan dengan efektif apabila telah ditemukan kesamaan isu, kesamaan kebutuhan atau kesamaan permasalahan. Kesamaan inilah yang dijadikan dasar dalam mempertemukan daerahdaerah yang akan dijadikan mitra.

Gambar 1: Dokumentasi Pertemuan Kerjasama Antar Daerah

Kerjasama Antar Daerah bisa meningkat atau lebih efektif dalam berjalanannya

apabila

ada

external

support

(misalnya

dalam

hal

pendanaan) dan demand public atau permintaan dan dukungan dari masyarakat. Meskipun dua hal tersebut penting, akan tetapi hal utama yang harus mendasari kerjasama tersebut adalah adanya komitmen dari masing-masing Pemerintahan Daerah yang terkait. Komitmen yang dimaksud adalah komitmen untuk bekerjasama dalam penanganan isuisu yang telah disepakati dan lebih mendahulukan kepentingan bersama dibanding kepentingan masing-masing daerah. Komitmen tersebut perlu dimiliki oleh para pejabat, baik pada level teknis, manajerial, maupun pimpinan,

sehingga

pemangkasan

langkah-langkah

birokrasi

dalam

yang

kerjasama

diperlukan

dapat

termasuk

dilakukan

untuk

meningkatkan efektifitas dan efisiensi gerak. Mengingat sulitnya mengkoordinasikan Pemerintah Daerah dalam semua aspek kepemerintahan, akan lebih efektif apabila isu/bidang yang ditangani dalam kerjasama itu terfokus pada satu isu/bidang saja atau beberapa bidang prioritas. Perluasan lingkup kerjasama dapat dilakukan

LAPORAN PELAKSANAAN KERJASAMA ANTAR DAERAH KABUPATEN SIAK TAHUN 2015

kemudian, tergantung pada kondisi/komitmen dari Pemerintah Daerah dan tanggapan dari masyarakat. Selain itu, yang juga perlu dipikirkan adalah masalah feasibilitas kerjasama, baik secara ekonomi maupun politis. Secara politis karena walau bagaimanapun, keputusan akhir mengenai komitmen untuk bekerjasama adalah sebuah keputusan politis yang harus diambil pada level pimpinan, sehingga diperlukan argumentasi-argumentasi untuk bekerja sama yang cukup menarik secara politis bagi level pimpinan itu. Tentu saja, karena secara politis kerjasama ini harus menarik bagi semua daerah yang terlibat, maka juga harus menguntungkan bagi semua daerah. Prinsip ”saling menguntungkan” inilah yang menjadi salah satu filosofi dasar kerjasama. Secara teoritis, kerjasama dapat dipahami sebagai berikut:

Tabel 1 : Prinsip Kerjasama Antar Daerah

Saat ini Pemerintah Daerah Kabupaten Siak telah melakukan Kerjasama Antar Daerah melalui Forum Kerjasama Antar Daerah SIAP BEDELAU ( Siak – Pelalawan – Bengkalis – Dumai – Kepulauan Meranti ) dan Forum Kerjasama Antar Daerah Pekan Sikawan ( Pekanbaru – Siak – Kampar – Pelalawan). Adapun lingkup kegiatan dari kedua forum kerjasama tersebut meliputi: pembangunan infrastruktur, pelayanan kesehatan, pengembangan destinasi pariwisata, peningkatan sarana dan prasarana pendidikan, penyelesaian tata batas pemerintahan, dan kerjasama BUMD

LAPORAN PELAKSANAAN KERJASAMA ANTAR DAERAH KABUPATEN SIAK TAHUN 2015

1.2

MAKSUD DAN TUJUAN

a. Maksud Maksud penyusunan laporan pelaksanaan Forum Kerjasama Antar

Daerah Pemerintah Daerah Kabupaten Siak ini adalah untuk

mengidentifikasi,

melakukan

evaluasi,

dan

menginformasikan

pelaksanaan kerjasama antar daerah yang dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Siak dalam Forum Kerjasama Antar Daerah SIAP BEDELAU dan PEKANSIKAWAN. b. Tujuan Tujuan penyusunan laporan pelaksanaan Forum Kerjasama Antar Daerah Kabupaten Siak ini adalah sebagai upaya untuk melakukan percepatan progress pelaksanaan lingkup kegiatan yang tertuang dalam perjanjian kerjasama yang telah disepakati, yang telah disesuaikan dengan isu strategis kerjasama antar daerah dan kebijakan kerjasama antar daerah Pemerintah Kabupaten Siak. Selain itu penyusunan laporan ini sebagai bahan rujukan bahwa dalam pelaksanaannya, sebelum suatu daerah melakukan kerjasama antar daerah sebaiknya perlu memperhatikan role (peran), risk (resiko) dan revenue (hasil). Ketiganya merupakan dampak yang ditimbulkan dari pelaksanaan Kerjasama Antar Daerah, dan berdasarkan analisa tersebut daerah daerah yang akan melakukan kerjasama antar daerah seharusnya memprioritaskan isu permasalahan yang

akan dijadikan lingkup

kegiatan Kerjasama Antar Daerah, karena semakin banyak lingkup kegiatan yang dimunculkan dalam pelaksanaan Kerjasama Antar Daerah, maka resiko kegagalan dalam pelaksanaannya akan semakin besar. 1.3

LANDASAN HUKUM

Dasar hukum pelaksanaan kerjasama antar daerah antara lain : 1. Undang â&#x20AC;&#x201C; undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah, Bab XVII tentang Kerjasama Daerah dan Perselisihan; 2. Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2007 tentang Tata Cara Pelaksanaan Kerjasama Daerah;

LAPORAN PELAKSANAAN KERJASAMA ANTAR DAERAH KABUPATEN SIAK TAHUN 2015

3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 69 Tahun 2007 tentang Kerjasama Pembangunan Perkotaan; 4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 03 Tahun 2008 tentang Pedoman Pelaksanaan Kerjasama Pemerintah Daerah Dengan Pihak Luar Negeri; 5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2009 tentang Pedoman Peningkatan Kapasitas Pelaksanaan Kerjasama Daerah; 6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 22 Tahun 2009 tentang Petunjuk Teknis Tata Cara Kerjasama Daerah; 7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 23 Tahun 2009 tentang Tata Cara Pembinaan dan Pengawasan Kerjasama Antar Daerah; 8. Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2015 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2016, Uraian ke V tentang Hal – hal Khusus Lainnya, poin ke delapan ( 8 ) menjelaskan tentang tata cara penganggaran kerjasama antar daerah. 9. Nota Kesepakatan tanggal 03 November 2011 di Bengkalis, tentang Forum Kerjasama Pengembangan Kawasan Regional Bengkalis, Dumai, Siak, Pelalawan dan Kepulauan Meranti. 10. Kesepakatan Bersama Para Bupati/Walikota tanggal 25 Januari 2012 di Siak Sri Indrapura tentang Pengembangan Kawasan Regional Bengkalis, Dumai, Siak, Pelalawan, Kepulauan Meranti. 11. Kesepakatan Bersama Pemerintah Kabupaten Siak - Kabupaten Pelalawan – Kabupaten Bengkalis – Kota Dumai – Kabupaten Kepulauan Meranti tanggal 26 Juni 2013 di Selat Panjang, tentang Pembangunan Infrastruktur Jalan, Jembatan, Penyelenggaraan Penebrangan Roll On Roll Of ( Ro-Ro), Listrik, Rumah Sakit Rujukan, Kelautan dan Perikanan. 12. Kesepakatan Pemerintah

Bersama Kabupaten

Pemerintah Siak

Kota

tanggal

Pekanbaru Oktober

dengan 2013

Pekanbaru, tentang Kerjasama Pembangunan Daerah. 13. Kesepakatan

Bersama

antara

Pemerintah

Kota

Pekanbaru,

Pemerintah Kabupaten Siak, Pemerintah Kabupaten Kampar dan Pemerintah Kabupaten Pelalawan tanggal 16 Desember 2014

LAPORAN PELAKSANAAN KERJASAMA ANTAR DAERAH KABUPATEN SIAK TAHUN 2015

tentang Kerjasama Pembangunan Daerah Pekanbaru, Siak, Kampar dan Pelalawan. 14. Surat

Keputusan

Bupati

Siak

Nomor

162.2/HK/KPTS/2015,

tentang Tim Koordinasi Kerjasama Daerah Kabupaten Siak dan Sekretariat Tim. 1.4 SISTEMATIKA PENULISAN •

Bab I

Pendahuluan

•

Bab II

Isu Strategis dan Kebijakan Kerjasama Antar Daerah Kabupaten Siak

•

Bab III

Forum Kerjasama SIAP BEDELAU

•

Bab IV

Forum Kerjasama PEKANSIKAWAN

•

Bab V

Permasalahan

Yang

Dihadapi

Dalam

Pelaksanaan

Forum Kerjasama Antar Daerah •

Bab VI

Rencana Kerjasama Antara Pemerintah Kabupaten Siak dengan Luar Negeri dan Kerjasama

Antara

Pemerintah Kabupaten Siak dengan Lembaga •

Bab VII

Kesimpulan dan Saran

LAPORAN PELAKSANAAN KERJASAMA ANTAR DAERAH KABUPATEN SIAK TAHUN 2015

BAB. II ISU STRATEGIS DAN KEBIJAKAN KERJASAMA ANTAR DAERAH KABUPATEN SIAK Kerjasama antar pemerintah daerah merpakan suatu isu yang perlu

diperhatikan

Pemerintah

saat

ini,

untuk

mensukseskan

pelaksanaan kerjasama antar daerah ini diperlukan identifikasi terhadap isu â&#x20AC;&#x201C; isu strategis, bentuk kebijakan kerjasama serta pronsip â&#x20AC;&#x201C; prinsip yang menunjang keberhasilan pelaksanaan kerjasama tersebut. 2.1

ISU

STRATEGIS

KERJASAMA

ANTAR

DAERAH

PEMERINTAH

KABUPATEN SIAK Dalam perkembangannya selama ini, sebagian daerah yang memiliki kesamaan kebutuhan telah memiliki kesadaran untuk melakukan kerjasama dengan daerah lain disekitarnya, adapun isu strategis yang menjadi prioritas dalam pelaksanaan kerjasama antar daerah seperti peningkatan pelayanan publik, kawasan perbatasan, tata ruang, penanggulangan bencana dan penanganan potensi konflik, kemisikinan dan pengurangan disparitas wilayah, peningkatan peran provinsi, serta pemekaran daerah. 2.1.1

Peningkatan Pelayanan Publik. Kerjasama antar daerah diharapkan menjadi salah

satu

metode

meningkatkan

kualitas

inovatif dan

dalam cakupan

pelayanan publik. Efektivitas dan efisiensi dalam penyediaan sarana dan prasarana pelayanan

publik

seperti

pendidikan,

kesehatan, air bersih, dan sebagainya juga menjadi issue yang penting, terutama untuk daerah-daerah tertinggal. Peningkatan pelayanan publik ini juga termasuk pembangunan infrastrukutur. Infrastruktur ini bisa mencakup jaringan jalan, pembangkit listrik, dan sebagainya.

LAPORAN PELAKSANAAN KERJASAMA ANTAR DAERAH KABUPATEN SIAK TAHUN 2015

2.1.2

Kawasan Perbatasan Kerjasama dalam hal keamanan di kawasan perbatasan juga menjadi salah satu isu strategis. Selain

dalam

hal

keamanan,

kerjasama

kawasan-kawasan perbatasan juga difokuskan pada pengembangan wilayah, karena daerahdaerah di kawasan perbatasan ini sebagian besar adalah daerah tertinggal. 2.1.3

Tata Ruang Keterkaitan

tata

ruang

diperlukan

dalam

antar

hal-hal

daerah

yang

dapat

mempengaruhi lebih dari satu daerah, seperti Daerah

Aliran

lindung,

dan

Sungai

(DAS),

sebagainya.

kawasan

Dan

dalam

pelaksanaannya jika terdapat kegiatan yang tertuang dalam kerjasama antar

daerah

yang

merubah

tata

ruang

wilayahnya

sebaiknya

berkoordinasi dengan instansi yang terkait dengan rencana tata ruang wilayah. 2.1.4

Penanggulangan Bencana dan Penanganan Potensi Konflik Usaha tindakan bencana

pasca yang

Pemerintah Pemerintah bencana

mitigasi

bencana,

rutin

dan seperti

dihadapi

Provinsi

oleh

riau

dan

Kabupaten/Kota

yaitu

asap.

merupakan

bencana

Bencana

asap

ini

dampak dari kebakaran hutan dan lahan yang ada di

Provinsi Riau. Dampak dari bencana asap tersebut adalah terganggunya kehidupan masyarakat baik pada sector kesehatan, pendidikan, maupun sector perekonomian.

LAPORAN PELAKSANAAN KERJASAMA ANTAR DAERAH KABUPATEN SIAK TAHUN 2015

2.1.5

Kemiskinan dan Pengurangan Disparitas Wilayah. Keterbatasan kemampuan, kapasitas dan sumber daya yang berbeda-beda antar daerah menimbulkan adanya disparitas wilayah

dan

kemiskinan

(kesenjangan

sosial). Melalui kerjasama antar daerah, diharapkan terjadi peningkatan kapasitas daerah dalam penggunaan sumber daya secara lebih optimal dan pengembangan ekonomi lokal, dalam rangka menekan angka kemiskinan dan mengurangi disparitas wilayah. 2.1.6 Peningkatan peran Provinsi UU 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, mengisyaratkan perlunya peningkatan peran provinsi, termasuk dalam memfasilitasi penyelesaian antar

permasalahan-permasalahan

daerah.

peningkatan

Untuk

kemampuan

itu

diperlukan

provinsi

menyelenggarakan/mendorong

dalam

kerjasama

antar daerah (local government cooperation). Peranan

ini

terutama

dalam

kapasitas

provinsi sebagai perpanjangan tangan pemerintah pusat dan sebagai fasilitator dan katalisator Kerjasama Antar Daerah (KAD). 2.1.7 Pemekaran Daerah Kerjasama Antar Daerah (KAD) dapat menjadi salah satu alternatif lain untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi penyelenggaraan pelayanan publik selain

kebijakan

pemekaran

daerah.

Hal

ini

mengingat kebijakan pemekaran memerlukan lebih banyak sumber daya dibanding Kerjasama Antar Daerah (KAD), dan perkembangan daerah otonom baru tidak selalu memberikan hasil seperti yang diinginkan. LAPORAN PELAKSANAAN KERJASAMA ANTAR DAERAH KABUPATEN SIAK TAHUN 2015

Dalam perkembangannya selama ini, sebagian daerah telah memiliki kesadaran sendiri untuk bekerjasama dengan daerah lain dalam berbagai bidang, terkait dengan isu-isu strategis tadi. Meskipun begitu, karena pada awalnya tidak ada kewajiban bagi daerah untuk menginformasikan atau melaporkan pembentukan Kerjasama Antar Daerah (KAD) baik ke Pemerintah maupun Pemerintah Provinsi, maka belum dilakukan pendataan mengenai apa saja bentukan- bentukan kerjasama yang telah terselenggara di seluruh Indonesia. Berbagai bentukan kerjasama ini banyak yang telah berkembang sebelum adanya peraturan perundangan yang khusus memayungi Kerjasama Antar Daerah (KAD) dari pemerintah. Akan tetapi, dalam perkembangannya dirasakan bahwa payung peraturan itu memang diperlukan, meskipun pelaksanaan teknis kerjasama itu sendiri akan sangat

tergantung

dari

karakteristik

daerah-daerah

yang

terkait.

Peraturan perundangan tersebut misalnya diperlukan sebagai pedoman penyelenggaraan

untuk

kerjasama

sebagai

dan

daerah-daerah pedoman

yang

akan

penyelesaian

membentuk

apabila

terjadi

perselisihan dalam pelaksanaan kerjasama tersebut. Berdasarkan

kebutuhan

tersebut,

Pemerintah

kemudian

merumuskan beberapa kebijakan sebagai pedoman penyelenggaraan Kerjasama Antar Daerah (KAD). Setelah era desentralisasi dan otonomi daerah, kebijakan yang mengatur tentang Kerjasama Antar Daerah (KAD) adalah Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 120/1730/SJ tanggal 13 Juli 2005. Setelah itu, dimulai penyusunan PP mengenai Kerjasama Antar Daerah (KAD) yang kemudian disahkan pada tahun 2007, yaitu PP No. 50 Tahun 2007 tentang Tatacara Pelaksanaan Kerjasama Antar Daerah. Dan dalam penganggaran kerjasama antar daerah dapat berpedoman pada Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2015 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2016, Uraian ke V tentang Hal â&#x20AC;&#x201C; hal Khusus Lainnya, poin ke delapan ( 8 ) menjelaskan tentang tata cara penganggaran kerjasama antar daerah.

LAPORAN PELAKSANAAN KERJASAMA ANTAR DAERAH KABUPATEN SIAK TAHUN 2015

2.2

KEBIJAKAN KERJASAMA ANTAR DAERAH PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN SIAK Pemerintah Kabupaten Siak telah melakukan Kerjasama Antar Daerah melalui Forum Kerjasama Antar Daerah SIAP BEDELAU ( Siak – Pelalawan – Bengkalis – Dumai – Kepulauan Meranti )

dan Forum

Kerjasama Antar Daerah Pekan Sikawan ( Pekanbaru – Siak – Kampar – Pelalawan ). Sebagai tindak lanjut dari dikemukakan Koordinasi

diatas,

Kerjasama

Pemerintah Daerah

isu – isu strategis yang telah

Kabupaten

Siak

melalui

dan

Tim

Sekretariat

Pengolahan Data Kerjasama Daerah Kabupaten Siak telah merumuskan kebijakan sementara terkait pelaksanaan kerjasama antar daerah. Kebijakan tersebut diprioritaskan pada pembangunan infrastruktur, pelayanan kesehatan, pengembangan destinasi pariwisata, peningkatan sarana

dan

prasarana

pendidikan,

penyelesaian

tata

batas

pemerintahan, dan kerjasama BUMD. 2.2.1 Pembangunan Infrastruktur Secara

umum

pembangunan

infrastruktur

Kabupaten Siak terbagi kedalam beberapa bidang yaitu pekerjaan umum,

perumahan,

penataan

ruang, perhubungan, energi dan kelistrikan serta jaringan telekomunikasi. Adapun

yang

infrastruktur

menjadi di

prioritas

Kabupaten

pembangunan Siak

meliputi

peningkatan jalan dari base menjadi jalan beton/hotmix, pengembangan transportasi di wilayah perbatasan, pembangunan KITB, penyediaan air baku dan air bersih, peningkatan rasio elektrifikasi, peningkatan sarana transportasi umum dan pengendalian konversi lahan produktif karena tingginya tingkat alih fungsi lahan.

LAPORAN PELAKSANAAN KERJASAMA ANTAR DAERAH KABUPATEN SIAK TAHUN 2015

2.2.2 Pelayanan Kesehatan Komitmen

internasional

dalam

upaya

percepatan menurunkan kematian ibu menjadi indikator utama dalam MDGs. Hal lain yang menjadi

target

pelayanan

kesehatan

Kabupaten Siak adalah ketersediaan tenaga kesehatan yang masih sangat terbatas, belum optimalnya

Pengembangan

Sistem

Jaminan

Sosial Nasional ( SJSN ), kesanggupan pelayanan kesehatan dasar dalam memberikan pelayanan kesehatan kepada masyarakat, serta tingkat pemanfaatan ( utilasi ) dan fungsionalisasi pelayanan rujukan/RSUD ( spesialistik ) belum memenhui target yang ideal. 2.2.3 Pengembangan Destinasi Pariwisata Kabupaten yang

Siak

memiliki

merupakan nilai

kabupaten

historis

dan

kebudayaan melayu yang tinggi, dimana di kabupaten

ini

merupakan

pusat

kebudayaan melayu di Provinsi Riau pada masa sebelum kemerdekaaan. Di Kabupaten Siak terdapat peninggalan â&#x20AC;&#x201C; peninggalan kerajaan berupa situs makam, bangunan kerajaan beserta isinya, balai kerapatan tinggi, kesemuanya

merupakan

sarana

penunjang

yang

diharapkan

bisa

menjadikan Kabupaten Siak sebagai destinasi pariwisata di Provinsi Riau dan pusat perkembangan wisata dan budaya di Pulau Sumatera. Selain itu dalam upaya mendukung pengembangan pariwisata, Pemerintah Daerah Kabupaten Siak telah memasukkan pelaksanaan balap sepeda Tour de Siak kedalam agenda rutin tahunan, dimana dalam pelaksanaannya diikuti oleh beberapa Negara didunia.

LAPORAN PELAKSANAAN KERJASAMA ANTAR DAERAH KABUPATEN SIAK TAHUN 2015

2.2.4 Peningkatan Sarana dan Prasarana Pendidikan Dalam rangka meningkatkan jumlah penduduk

yang

menamatkan

jenjang

pendidikan yang lebih tinggi Pemerintah Kabupaten Siak telah menyediakan sarana dan prasarana pendidikan yang memadai. Dan

permasalahan

yang

umum

terjadi

dalam peningkatan pendidikan adalah belum terimplementasinya

dengan

baik

good

governance

dan

prinsip

desentralisasi dalam tata kelola pendidikan, masih terdapat disparitas dalam berbagai aspek pendidikan. Dan di Kabupaten Siak sendiri banyak terdapat sekolah â&#x20AC;&#x201C; sekolah yang berbatasan langsung dengan wilayah administrasi daerah lain, sehingga berdampak terhadap persaingan mutu pendidikan yang berada di wilayah â&#x20AC;&#x201C; wilayah perbatasan tersebut. Oleh karena itu diharapkan melalui kerjasama antar daerah bisa mengurangi disparitas dan persaingan yang dapat menghambat system pendidikan yang telah ada. 2.3.4 Penyelesaian Tata Batas Pemerintahan Hingga

saat

Indonesia

ini

masih

diberbagai

wilayah

dihadapkan

dengan

permasalahan batas daerah/wilayah yang seharusnya tidak menjadi polemik ketika suatu daerah ditetapkan secara otonom berdasarkan

aturan

dan

ketentuan

perundangan yang berlaku. Hal ini disebabkan belum adanya pemahaman yang sama mengenai batas daerah/wilayah sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 76 Tahun 2006 tentang Pedoman Penegasan Batas Daerah. Saat ini Pemerintah Daerah Kabupaten Siak tengah berupaya untuk menyelesaikan batas wilayah administrasinya dengan Kabupaten yang bersinggungan langsung.

Dan hal ini menjadi

prioritas utama yang dimasukkan dalam lingkup Kerjasama Antar Daerah, sehingga bisa memperkecil kemungkinan terjadinya konflik antar daerah. LAPORAN PELAKSANAAN KERJASAMA ANTAR DAERAH KABUPATEN SIAK TAHUN 2015

2.4.4 Kerjasama BUMD BUMD merupakan usaha yang dimiliki oleh pemerintah daerah, dimana tujuan utamanya adalah sebagai salah satu sumber penerimaan daerah ( PAD ). Namun

pada

BUMD

selama

kenyataannya ini

belum

bahwa mampu

memberikan kontribusi yang signifikan terhadap PAD, kondisi ini menjadi beban bagi APBD. Melalui kerjasama antar daerah,

Pemerintah Daerah

Kabupaten Siak

berupaya

untuk

meningkatkan kinerja pada BUMD tersebut. Salah satunya dengan dilakukannya perjanjian kerjasama antara BUMD Pemerintah Daerah Kabupaten Siak PD. Sarana Pembangunan Siak dengan BUMD Pemerintah Daerah Kabupaten Bengkalis PT. Bumi Laksmana Jaya. Sebagai contoh lingkup pekerjaan yang dijadikan objek kerjasama antar daerah adalah penigkatan produksi padi dan pengolahan padi menjadi beras di kedua daerah tersebut.

LAPORAN PELAKSANAAN KERJASAMA ANTAR DAERAH KABUPATEN SIAK TAHUN 2015

BAB III FORUM KERJASAMA SIAP BEDELAU ( SIAK – PELALAWAN – BENGKALIS – DUMAI KEPULAUAN MERANTI ) 3.1

KRONOLOGIS

PEMBENTUKAN

KERJASAMA

ANTAR

DAERAH

SIAP

BEDELAU Kronologis Pertemuan Forum Kerjasama Pengembangan Kawasan Regional

“ SIAP BEDELAU “ ( Siak – Pelalawan – Bengkalis – Dumai -

Kepulauan – Meranti ) dapat dijelaskan sebagai berikut :

1. Pertemuan Pertama diadakan di Kabupaten Bengkalis, Kabupaten Bengkalis pada tanggal 3 Nopember 2011, dengan peserta antara lain Pemerintah Kabupaten

Bengkalis, Pemerintah Kabupaten

Siak,

Pemerintah Kabupaten Pelalawan, Pemerintah Kabupaten Kepulauan Meranti, Pemerintah Kota Dumai, dan Pemerintah Propinsi Riau. Agenda Pertemuan tersebut adalah Pembahasan

awal

rencana

kerjasama kawasan regional Bengkalis, Dumai, Siak, Pelalawan, dan Kepulauan Meranti. Hasil dari Pertemuan tersebut adalah : •

Nota Kesepakatan antara 5 Kepala Daerah Kabupaten/Kota dan Pemerintah Provinsi Riau;

•

Rencana Rapat II : paling lambat 3 bulan kedepan di Kabupaten Kepulauan Meranti;

•

Karena sesuatu hal, maka Pertemuan yang ke II disepakati untuk diselenggarakan di Siak Sri Indrapura, Kabupaten Siak pada tanggal 21 Januari 2012.

Pertemuan berikutnya membahas Kerjasama Pengembangan Kawasan Regional - I pada tanggal 12 Januari 2012 diadakan di Kota Siak Sri Indrapura, Kabupaten Siak

dengan peserta antara lain Kepala

LAPORAN PELAKSANAAN KERJASAMA ANTAR DAERAH KABUPATEN SIAK TAHUN 2015

Bappeda Kabupaten Bengkalis, Kepala Bappeda Kabupaten Siak, Kepala Bappeda Kabupaten Pelalawan, Kepala Bappeda Kabupaten Kepulauan Meranti, dan Kepala Bappeda Kota Dumai. Hasil dari Pertemuan tersebut adalah : a)

Usulan Nama Forum Kerjasama;

Penetapan

Mekanisme

Penunjukan

Ketua

dan

Periodisasi

Seketariat; c)

Kesepakatan Rencana Pengembangan Rute Infrastruktur Jalan, Jembatan dan Ro-ro Penyeberangan;

Pembentukan Tim Bersama Penyelesaian Tata Batas dan Aset di Kawasan Perbatasan;

Kerjasama Pertanian;

Kerjasama Kelistrikan;

Kerjasama Pariwisata;

h) Kerjasama Antar BUMD; i)

Kerjasama Pelayanan Kesehatan (JAMKESMAS)

Pertemuan Kedua diadakan di Kota Siak Sri Indrapura, Kabupaten Pelalawan pada tanggal 21 Januari 2012, dan menandatangani Nota Kesepakatan Bersama. Ringkasan

Nota Kesepakatan tersebut antara

lain : “Dalam

rangka

mewujudkan

suatu

wadah

bagi

terciptanya

komunikasi dan koordinasi serta sinkronisasi program pembangunan di Kawasan Regional Bengkalis, Dumai, Siak, Pelalawan, dan Kabupaten Kepulauan Meranti, serta mengembangkan kerjasama yang saling menguntungkan dengan prinsip – prinsip kesetaraan dan kepentingan bersama” , dengan ini bersepakat : a)

Membentuk Forum Kerjasama Pengembangan Kawasan Regional Bengkalis, Dumai, Siak, Pelalawan, dan Kabupaten Kepulauan Meranti, dan mengembangkan program kerjasama dan program bersama.

Menginventarisasi shopping list masalah, potensi, dan peluang kerjasama pembangunan di lima wilayah regional ini.

Membangun dan meningkatkan kerjasama BUMD masing – masing sesuai dengan potensi dan peluang yang tersedia.

LAPORAN PELAKSANAAN KERJASAMA ANTAR DAERAH KABUPATEN SIAK TAHUN 2015

Menginventarisasi ruas jalan yang akan diusulkan menjadi ruas jalan strategis nasional dengan dikoordinasikan oleh Pemerintah Provinsi Riau.

Mengembangkan program kerjasama dan program bersama yang meliputi : i.

Pembangunan jalan, jembatan, energi listrik, air bersih, pelabuhan dan bandar udara;

ii.

Pembangunan objek dan promosi pariwisata bersama;

iii. Mengembangkan potensi perekonomian masyarakat, antara lain,

klaster

perkebunan,

sagu, dan

komoditi

pertanian,

strategis

perikanan,

lainnya

untuk

pengembangan industri seperti pabrik gula, operasional RPC, dan industri lainnya; iv. Menuntaskan dan menyelesaikan permasalahan tapal batas untuk kepentingan bersama; v.

Menyelesaikan

permasalahan

lingkungan

hidup,

cagar

biosfer, limbah operasional perusahaan migas dan industry pengolahan hasil perkebunan serta permasalahan aliran sungai dan pantai; vi. Melaksanakan program kerjasama dan program bersama lainnya yang

dirasa perlu dengan pertimbangan dan

kesepakatan bersama. Disamping memutuskan hasil kesepakatan bersama, Forum ini juga menginventarisasi

isu

strategis

berkaitan

dengan

kepentingan

kerjasama antar daerah, yang antara lain : ď ś

Isu Strategis Pembangunan Infrastruktur, yaitu Pembangunan Jalan dan RoRo dengan beberapa alternative, alternatif pertama Pembangunan Jalan dan RoRo di mulai dari Daerah Dakal, Desa Ketam Putih Kabupaten Bengkalis, menuju Dakal Pulau Padang, dilanjutkan

jalan

darat

menuju

Desa

Lukit,

selanjutkan

dihubungkan dengan Roro menuju Desa Mengkapan, Kabupaten Siak ke Jalan menuju Pangkalan Kerinci Kabupaten Pelalawan. Alternatif lain Pembangunan RoRo dari Desa Meranti Bunting Pulau Padang Menuju Mengkikit Pulau Tebing Tinggi kemudian LAPORAN PELAKSANAAN KERJASAMA ANTAR DAERAH KABUPATEN SIAK TAHUN 2015

dihubungkan Jalan Darat dan dilanjutkan RoRo dari Desa Mengkikit menuju Pulau Sumatera Desa Tanjung Pal Kabupaten Siak dan dilanjutkan ke Kabupaten Pelalawan. Alternatif

Kedua

Jalan

yang

menghubungkan

Pulau

Bengkalis dan daratan Pulau Sumatera dimulai dari Roro Desa Sungai Alam menuju Desa Sungai Selari Kecamatan Bukit Batu dan dilanjutkan Jalan Darat menuju Sungai Pakning menuju Teluk Mesjid dan simpang pusako melewati Jalan strategis nasional (MP3EI) Buton menuju Pekanbaru sepanjang 115,63 KM. Alternatif Ketiga di mulai dari Desa Ketam Putih Kabupaten Bengkalis, menuju Dakal Pulau Padang, dilanjutkan jalan darat menuju Desa Lukit, selanjutnya dihubungkan dengan Roro menuju Desa Mengkapan, Kabupaten Siak ke Jalan menuju Pangkalan Kerinci Kabupaten Pelalawan. Selain isu strategis diatas,

isu

strategis

infrastruktur

yang

lain

adalah

pembangunan/peningkatan jalan dan jembatan, energi listrik, air bersih, pelabuhan, pelabuhan udara, dan penyeberangan(peta rencana infratruktur terlampir). ď ś Isu Strategis Bidang Pariwisata Usulan Pembangunan Objek Dan promosi Pariwisata Kabupaten Siak yaitu : 1.

Pembuatan Pusat Informasi Pariwisata Terpadu (PIPT);

Pembuatan majalah pariwisata terpadu;

Pelaksanaan kegiatan Expo pariwisata secara bergiliran;

Pelaksanaan promosi terpadu dalam mengikuti even Promosi;

Pembuatan website promosi wisata terpadu;

Pemasaran pariwisata terpadu secara rutin;

Kajian penyusunan paket wisata terpadu;

Kerjasama promosi seni budaya ke berbagai daerah.

LAPORAN PELAKSANAAN KERJASAMA ANTAR DAERAH KABUPATEN SIAK TAHUN 2015

 Isu Strategis Bidang Peningkatan Ekonomi Masyarakat dan Pengurangan disparitas wilayah - Tujuan : meningkatkan kapasitas daerah dalam penggunaan sumber daya secara lebih optimal dan pengembangan ekonomi lokal. -

Rencana Kerjasama : 

Kerjasama agribisnis pertanian (padi, nenas, dan kelapa, sagu);



Pembangunan KITB sebagai pendukung Kawasan Industri Dumai.

 Isu Strategis Bidang Tata Ruang – Lingkungan Hidup Tujuan : Penanganan DAS, penanganan kawasan lindung, dan penanganan kawasan resapan air (catchment area). Rencana Kerjasama : a. Penanganan

tata

batas

Kabupaten

Siak

Kabupaten

Bengkalis, dan Kabupaten Pelalawan – Kabupaten kepulauan Meranti - Kabupaten Pelalawan; b. Pelestarian kawasan resapan air untuk persawahan di kecamatan bunga raya dan cagar bisofer Giam Siak Kecil – Bukit Batu (GSK-BB).  Isu Strategis Bidang Peningkatan Pelayanan Publik Tujuan : Meningkatkan kualitas dan cakupan pelayanan publik dengan lingkup kegiatan: penyediaan sarana/prasarana pendidikan, kesehatan, air bersih, kelistrikan. Rencana Kerjasama : a. Pelayanan bidang kesehatan di wilayah berbatasan (Siak – Bengkalis); b. Pelayanan kesehatan di RSUD Kabupaten Siak; c. Pelayanan Pendidikan.  Isu Strategis Bidang Peningkatan Jaringan Listrik Usulan Kerjasama di bidang Kelistrikan antara lain :

LAPORAN PELAKSANAAN KERJASAMA ANTAR DAERAH KABUPATEN SIAK TAHUN 2015

1. Pemanfaatan potensi gas di Mengkikit yang diperoleh PT. PLN (Persero) dari PT.Kondur Petroleum sebesar 1 Million Meter Standart Cubic Feet Day (MMSCFD) dan lapangan melibur sebesar 0,3 MMSCFD yang dimanfaatkan untuk kebutuhan energy listrik antara Kabupaten Kepulauan Meranti dan Kabupaten Siak; 2. Pemanfaatan potensi gas di Langgam yang diperoleh PT. PLN (persero) dari PT.Kalila sebesar 30 Million Meter Standart Cubic Feet Day (MMSCFD) yang dimanfaatkan untuk kebutuhan energi listrik antara Kabupaten Pelalawan dan Kabupaten Siak; 3. Kerjasama

Pemerintah

Kabupaten

Siak

dan

Pemerintah

Kabupaten Pelalawan dalam hal pemanfaatan sumber daya kelistrikan.  Isu Strategis terkait “ MP3EI ” Peraturan Presiden Nomor 32 Tahun 2011 tentang MP3EI adalah mengenai

pentingnya

percepatan

terkait

upaya-upaya

dan

perluasan

pembangunan ekonomi nasional dan daerah serta meningkatkan koordinasi antar

daerah

pembangunan

dalam

hal

ekonomi

percepatan Provinsi

Riau.

dan

perluasan

Selain

potensi

geografis yang dimiliki pemerintah pusat melalui MP3EI telah menetapkan rencana

investasi sebesar Rp.14,013 Triliun

sampai dengan tahun 2017 untuk koridor ekonomi sumatera yang dilalui kelima kabupaten/kota ini. Hal ini perlu ditindak lanjuti dalam formulasi guna mendukung program MP3EI tersebut.

LAPORAN PELAKSANAAN KERJASAMA ANTAR DAERAH KABUPATEN SIAK TAHUN 2015

ď ś MDGs Dalam Instruksi Presiden Nomor 3 Tahun 2010 Tentang Program Pembangunan yang berkeadilan, maka tujuan MDGs adalah : a. Memberantas kemiskinan dan kelaparan ekstrim; b. Mewujudkan pendidikan dasar untuk semua; c. Mendorong

kesetaraan

gender

dan

pemberdayaan

perempuan; d. Menurunkan angka kematian anak; e. Meningkatkan angka kesehatan ibu; f. Memerangi HIV dan AIDS, Malaria, serta penyakit lainnya; g. Memastikan kelestarian lingkungan; h. Promote global partnership for development.

Pertemuan Ketiga diadakan di Kota Siak Sri Indrapura, Kabupaten Siak pada hari Rabu, tanggal 25 Januari 2012, dengan agenda antara lain : a. Usulan Nama Forum Kerjasama; b. Penetapan

mekanisme

penunjukan

ketua

dan

periodisasi

sekretariat; c. Kesepakatan rencana pembangunan rute infrastruktur jalan, jembatan, dan RoRo penyeberangan; d. Pembentukan tim bersama penyelesaian tapal batas dan aset di kawasan perbatasan; e. Kerjasama pariwisata; f. Kerjasama pertanian; g. Kerjasama kelistrikan; h. Kerjasama antar BUMD; i.

Kerjasama Pelayanan Kesehatan (Jamkesmas).

LAPORAN PELAKSANAAN KERJASAMA ANTAR DAERAH KABUPATEN SIAK TAHUN 2015

Pertemuan Keempat diadakan di

Kota Selat Panjang, Kabupaten

Kepulauan Meranti pada hari Rabu 26 Juni 2013, dan dalam pertemuan ini menandatangani Nota Kesepakatan Bersama. Nota Kesepakatan

Bersama

ini

berisikan

tentang

pembangunan

infrastruktur jalan, jembatan, penyelenggaraan penyeberangan roll on roll off ( ro â&#x20AC;&#x201C; ro ), listrik, rumah rakit rujukan, kelautan dan perikanan, kesemuanya bertujuan untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi masyarakat dan meningkatkan daya saing daerah pada kelima kabupaten/kota tersebut. Selain itu dalam Nota Kesepakatan Bersama tersebut juga memuat sharing informasi yang terdiri dari sinkronisasi

dan

koordinasi

keterkaitan

secara

geografis,

program/kegiatan kemudian

yang

melakukan

memiliki

komunikasi

intensif antar dinas dalam rangka pengembangan potensi kelautan dan perikanan. 3.2

TUJUAN PEMBENTUKAN KERJASAMA DAERAH SIAP BEDELAU Kerjasama

merupakan

pemusatan,

dan

sinkronisasi pemanfaatan sumberdaya pihak-pihak yang bekerjasama agar intensitas program kegiatan pembangunan, berjalan lebih lebih cepat. Melalui kerjasama yang baik, perwujudan sasaran dan tujuan pembangunan akan lebih mudah tercapai. Melalui kerjasama, akan mendorong dialog dan komunikasi serta pertukaran informasi, yang dapat mengakselerasi terbukanya kemungkinan-kemungkinan yang lebih positif. Kemungkinan-kemungkinan yang timbul tersebut, berupa peningkatan perhatian yang mendorong share dan rasa kebersamaan, simpati dan rasa penghormatan yang belum pernah timbul sebelumnya, dan dapat dimanfaatkan untuk menyelesaikan persoalan-persoalan rumit yang lain.

LAPORAN PELAKSANAAN KERJASAMA ANTAR DAERAH KABUPATEN SIAK TAHUN 2015

Gambar 2 : Elemen pokok strategi pengembangan ekonomi

Dari uraian tersebut dapat disimpulkan bahwa peran kerjasama antar daerah (KAD) dalam peningkatan daya saing wilayah adalah dalam hal meningkatkan efektivitas dan efisiensi pengelolaan sumberdaya, termasuk dalam hal tataran kebijakan yang terkait investasi, pemasaran maupun promosi daerah. Pada gilirannya hal hal inilah yang diharapkan mampu meningkatkan keunggulan komparatif dan kompetitif wilayah untuk bersaing ditingkat nasional maupun global. Terkait hal tersebut diatas Pemerintah Kabupaten Siak bersama dengan daerah lain disekitarnya telah membentuk suatu forum kerjasama antar daerah regional SIAP BEDELAU yang mempunyai tujuan: â&#x20AC;&#x153;MENYATUKAN PERSEPSI SATU VISI DAN MISI DALAM MELAKUKAN PEMBANGUNAN KAWASAN REGIONAL YANG STRATEGIS DI PROVINSI RIAUâ&#x20AC;? 1.

Menjalin kerjasama dan koordinasi pembangunan antar kawasan ;

2. Meningkatkan konektivitas pembangunan infrastruktur pendukung antar kawasan ; 3. Menigkatkan akselerasi pembangunan di 5 kab/kota guna mendukung pelaksanaan MP3EI ; 4. Meningkatkan aksebilitas antar kawasan guna memperlancar arus barang dan jasa serta transaksi ekonomi ; 5. Menghubungkan pusat pertumbuhan ekonomi utama berdasarkan prinsip keterpaduan. LAPORAN PELAKSANAAN KERJASAMA ANTAR DAERAH KABUPATEN SIAK TAHUN 2015

3.3

PROFIL ANGGOTA FORUM KERJASAMA SIAP BEDELAU

3.3.1

Kabupaten Siak Pembentukan

Kabupaten

Siak

dikukuhkan

dengan berdasarkan Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999 oleh Menteri Dalam Negeri (ad interim) Faisal Tanjung pada tanggal 12 Oktober 1999 dimana Siak Sri Indrapura sebagai ibukota Kabupaten Siak. Kabupaten Siak terdiri dari terdiri

dari 14

Kecamatan dan 131 Desa/Kelurahan. Data akhir Agustus 2014 jumlah

penduduk Kabupaten Siak

tercatat sebesar 501.030 Jiwa. Kabupaten Siak mempunyai luas wilayah sebesar 8.556,09 Km, Wilayah Kabupaten Dengan Batas wilayah :  Sebelah Utara :Kabupaten Bengkalis, Kabupaten Kepulauan Meranti;  Sebelah Selatan:Kabupaten Kampar, Kabupaten Pelalawan, dan Kota Pekanbaru;  Sebelah Barat :Kabupaten Bengkalis, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Kampar, dan Kota Pekanbaru;  Sebelah Timur :Kabupaten Bengkalis, Kabupaten Kepulauan Meranti, dan Kabupaten Pelalawan. Visi pembangunan Kabupaten Siak sebagai rumusan umum mengenai keadaan yang diinginkan pada akhir periode perencanaan pembangunan 5 (lima) tahun pertama 2011-2016 dan merupakan bagian dari visi RPJPD Kabupaten Siak Tahun 2005-2025 dirumuskan sebagai berikut : “ Terwujudnya Masyarakat Kabupaten Siak yang Sehat, Cerdas, dan Sejahtera dalam lingkungan masyarakat yang agamis

dan

berbudaya

Melayu

serta

Kabupaten

Siak

sebagai kabupaten dengan Pelayanan Terbaik di Provinsi Riau Tahun 2016 “.

LAPORAN PELAKSANAAN KERJASAMA ANTAR DAERAH KABUPATEN SIAK TAHUN 2015

Misi pembangunan sebagai penjabaran dari upaya yang akan dilaksanakan untuk mewujudkan visi pembangunan Kabupaten Siak dirumuskan sebagai berikut : 1. Meningkatkan kualitas SDM, beriman dan bertaqwa serta berbudi pekerti yang luhur melalui pembangunan sektor pendidikan, kesehatan, kebudayaan, dan keagamaan; 2. Mengembangkan

perekonomian

daerah

dan

masyarakat

melalui pembangunan dan pengembangan sektor pariwisata, pertanian, perkebunan, perikanan dan peternakan serta sektor â&#x20AC;&#x201C;

sektor

produktif

lainnya

dan

dengan

memanfaatkan

kekayaan sumber daya alam yang terbarukan; 3. Menanggulangi kemiskinan melalui pemberdayaan ekonomi kerakyatan,

pemberdayaan

perekonomian

perdesaan,

pembangunan sektor ketenagakerjaan, serta pemerataan dan pengendalian kependudukan; 4. Membangun, meningkatkan dan memeratakan pembangunan infrastruktur daerah melalui peningkatan prasarana jalan, jembatan, pelabuhan, energi listrik, pengelolaan sumber daya air, pengelolaan lingkungan, penataan ruang dan perumahan; 5. Mengimplementasikan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih (clean government and good governance), menerapkan Standar Pelayanan Minimal (SPM) bidang pelayanan dan perizinan dan mengoptimalkan impelementasi otonomi kepada desa. Kabupaten Siak memiliki potensi

yang

cukup besar

terutama pada sektor pariwisata, perkebunan dan pertambangan. Selain itu kabupaten siak juga memiliki potensi berupa sektor pertanian, perikanan, industri dan migas.

LAPORAN PELAKSANAAN KERJASAMA ANTAR DAERAH KABUPATEN SIAK TAHUN 2015

3.3.2

Kabupaten Pelalawan Pembentukan Kabupaten Pelalawan dikukuhkan dengan berdasarkan Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999 oleh Menteri Dalam

Negeri (ad

interim) Faisal Tanjung pada tanggal 12 Oktober 1999 dimana Pangkalan Kerinci sebagai ibukota Kabupaten Pelalawan. Kabupaten Pelalawan terdiri dari terdiri dari 12 Kecamatan dan 129 Desa/Kelurahan. Data akhir Pertengahan 2011 jumlah

penduduk Kabupaten

Pelalawan tercatat sebesar 321.947 Jiwa. Kabupaten Pelalawan mempunyai luas wilayah sebesar 13.924,94 Km, Kabupaten Pelalawan berbatasan dengan :  Sebelah Utara

: Kabupaten

Bengkalis,

Kabupaten

Kepulauan Meranti  Sebelah Selatan : Kabupaten Kampar, Kabupaten Siak, dan Kota Pekanbaru  Sebelah Barat

: Kabupaten Bengkalis, Kabupaten Rokan Hulu,

Kabupaten

Kampar,

dan

Kota

Pekanbaru  Sebelah Timur

: Kabupaten

Bengkalis,

Kabupaten

Kepulauan Meranti, dan Kabupaten Siak. Visi pembangunan Kabupaten Pelalawan sebagai rumusan umum mengenai keadaan yang diinginkan pada akhir periode perencanaan pembangunan 5 (lima) tahun pertama 2011-2016 dan merupakan bagian dari visi RPJPD Kabupaten Pelalawan Tahun 2005-2025 dirumuskan sebagai berikut : “ Terwujudnya Masyarakat Kabupaten Pelalawan Maju Dan Sejahtera, Melalui Pemberdayaan

Ekonomi Kerakyatan

Yang Didukung oleh Pertanian Yang Unggul Dan Industri Yang Tangguh Dalam Masyarakat Yang Beradat, Beriman, Bertakwa, Dan Berbudaya Melayu Tahun 2030 “.

LAPORAN PELAKSANAAN KERJASAMA ANTAR DAERAH KABUPATEN SIAK TAHUN 2015

Rumusan Visi tersebut diatas mengandung makna sebagai berikut : 1. Kabupaten Pelalawan yang maju dan sejahtera; 2. Pemberdayaan Ekonomi Kerakyatan; 3. Pertanian yang unggul; 4. Industri yang tangguh; 5. Masyarakat beriman dan bertakwa serta berbudaya melayu. Visi Bupati Pelalawan Periode 2011 – 2016 adalah : “Pembaharuan

Menuju

Kemandirian

Pemerintah

Dan

Masyarakat Kabupaten Pelalawan.” Sedangkan Misi Kabupaten Pelalawan : 1. Meningkatkan

kualitas

kehidupan

dengan

terpenuhinya

kebutuhan dasar, sandang, pangan, pendidikan, kesehatan, bermartabat dan berbudaya; 2. Menciptakan lapangan kerja yang meningkatkan pendapatan masyarakat

melalui

pembangunan

usaha

ekonomi

kerakyatan; 3. Meningkatkan hasil dan mutu pertanian melalui pemanfaatan teknologi berbasis agrobisnis serta pengelolaan hutan – hutan yang lestari; 4. Menciptakan

dan

membina

industry

yang

mampu

menghasilkan produk yang berdaya saing dan berwawasan lingkungan; 5. Peningkatan pengamalan ajaran agama dalam kehidupan sehari – hari melalui pendidikan agama dan memfungsikan lembaga – lembaga keagamaan sebagai wadah pembinaan umat;

LAPORAN PELAKSANAAN KERJASAMA ANTAR DAERAH KABUPATEN SIAK TAHUN 2015

3.3.3

Kabupaten Bengkalis Pembentukan Kabupaten Bengkalis dikukuhkan dengan berdasarkan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956. Kabupaten Bengkalis terdiri dari terdiri

dari 8 Kecamatan.

Kabupaten Bengkalis

adalah salah satu kabupaten di Provinsi Riau yang wilayahnya mencakup daratan bagian timur pulau Sumatera dan wilayah kepulauan, dengan luas adalah 11.481,77 kmÂ˛. Ibukota kabupaten ini berada di Bengkalis tepatnya berada di Pulau Bengkalis yang terpisah dari Pulau Sumatera. Pulau Bengkalis sendiri berada tepat di muara sungai Siak, sehingga dikatakan bahwa pulau Bengkalis adalah delta sungai Siak. Kota terbesar di Kabupaten ini adalah Kota Duri di kecamatan Mandau. Data tahun 2012 jumlah penduduk Kabupaten Bengkalis tercatat sebesar 745.679 Jiwa. Kabupaten Bengkalis mempunyai luas wilayah 11.481,77 km2 Penghasilan terbesar Kabupaten Bengkalis adalah minyak bumi yang menjadi sumber terbesar APBD-nya bersama dengan gas. Selain itu potensi unggulan yang dimiliki adalah sektor pariwisata, perikanan, pertanian, perkebunan, dan perindustrian. Kabupaten

Bengkalis

mempunyai

letak

yang

sangat

strategis, karena dilalui oleh jalur perkapalan internasional menuju ke Selat Malaka. Bengkalis juga termasuk dalam salah satu program Indonesia Malaysia Singapore Growth Triangle (IMSGT) dan Indonesia Malaysia Thailand Growth Triangle (IMT-GT).

LAPORAN PELAKSANAAN KERJASAMA ANTAR DAERAH KABUPATEN SIAK TAHUN 2015

3.3.4

Kota Dumai Dumai merupakan sebuah dusun kecil dipesisir timur Provinsi Riau. Dumai merupakan hasil pemekaran dari kabupaten Bengkalis. Diresmikan sebagai Kota pada tanggal 20 April 1999 dengan Undang-undang No. 16 Tahun 1999 dimana status Dumai

sebelumnya

adalah

Kota

Administratif.

Pada

awal

pembentukan wilayah administrasi pemerintahan, Kota Dumai memiliki 3 wilayah kecamatan, 13 kelurahan dan 9 desa dengan jumlah penduduk hanya 250.376 jiwa dengan tingkat kepadatan 83,85 jiwa/km2. Secara geografis, Kota Dumai terletak di 101°. 23”.37’ – 101°.8”.23’ Bujur Timur dan 1°.23”.37’ - 1°.24”.23’ Lintang Utara dengan batas wilayah sebelah Utara, Dumai berbatasan dengan Pulau Rupat, Kabupaten Bengkalis, Sebelah Timur, Dumai berbatasan dengan Kecamatan Bukit Batu, Kabupaten Bengkalis, Sebelah Selatan, Dumai berbatasan dengan Kecamatan Mandau dan Kecamatan Bukit Batu, Kabupaten Bengkalis, dan Sebelah Barat,

Dumai

berbatasan

dengan

Kecamatan

Bangko

dan

Kecamatan Tanah Putih, Kabupaten Rokan Hilir. Wilayah Kota Dumai beriklim tropis dengan curah hujan antara 100-300 cm dan suhu udara 24-33C dengan kondisi tanah rawa bergambut. Kota Dumai memiliki luas wilayah 1.623,38 Km2 dan merupakan

kota

terluas

nomor

dua

Indonesia

setelah

Manokwari. Saat ini Dumai dicanangkan sebagai kota yang masuk dalam zona Pasar Bebas Internasional. Potensi daerah yang dimiliki oleh Kota Dumai meliputi sektor pertanian, kelautan, pariwisata, perdagangan, pelabuahan dan industri.

LAPORAN PELAKSANAAN KERJASAMA ANTAR DAERAH KABUPATEN SIAK TAHUN 2015

3.3.5

Kabupaten Kepulauan Meranti Pembentukan

Kabupaten

Kepulauan

Meranti

merupakan pemekaran dari Kabupaten Bengkalis dibentuk pada tanggal 19 Desember 2008. Dasar hukum berdirinya Kabupaten Kepulauan Meranti adalah Undang – undang Nomor 12 Tahun 2009, tanggal 06 januari 2009. Secara geografis Kabupaten Kepulauan Meranti berada pada koordinat antara sekitar 0° 42' 30" - 1° 28' 0" LU, dan 102° 12' 0" - 103° 10' 0" BT, dan terletak pada bagian pesisir timur pulau Sumatera, dengan pesisir pantai yang berbatasan dengan sejumlah negara tetangga dan masuk dalam daerah Segitiga Pertumbuhan Ekonomi (Growth Triagle) Indonesia - Malaysia Singapore (IMS-GT) dan secara tidak langsung sudah menjadi daerah Hinterland Kawasan Free Trade Zone (FTZ) Batam - Tj. Balai Karimun. Dalam rangka memanfaatkan peluang dan keuntungan posisi geografis dan mendorong pertumbuhan ekonomi wilayah perbatasan dengan negara tetangga Malaysia dan Singapura, maka wilayah Kabupaten Kepulauan Meranti sangat potensial berfungsi sebagai Gerbang Lintas Batas Negara/Pintu Gerbang Internasional yang menghubungan dengan Riau daratan dengan negara tetangga melalui jalur laut, hal ini untuk melengkapi kota Dumai yang terlebih dahulu ditetapkan dan berfungsi sebagai kota Pusat Kegiatan Strategis Negara yaitu yang berfungsi sebagai beranda depan negara, pintu gerbang internasional, niaga dan industri. Luas

Kabupaten

Kepulauan

Meranti :

3707,84

km²,

sedangkan luas kota Selatpanjang adalah 849,50 km². Kabupaten Meranti

memiliki

potensi

unggulan

berupa

perkebunan,

perikanan, perdagangan, pariwisata dan migas.

LAPORAN PELAKSANAAN KERJASAMA ANTAR DAERAH KABUPATEN SIAK TAHUN 2015

3.4

PROGRESS

PELAKSANAAN

KERJASAMA

ANTAR

DAERAH

SIAP

BEDELAU Dalam rangka mewujudkan suatu wadah bagi terciptanya komunikasi dan koordinasi serta sinkronisasi program pembangunan di Kawasan Regional Kabupaten Siak, Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Bengkalis, Kabupaten

Dumai

mengembangkan

dan

Kabupaten

kerjasama

yang

Kepulauan

saling

Meranti

serta

menguntungkan,

dalam

perkembangannya Kerjasama Antar Daerah SIAP BEDELAU terlihat mengalami kesulitan dalam berkoordinasi antara pelaku kerjasama Matrik realisasi pelaksanaan Kerjasama Antar Daerah SIAP BEDELAU dapat dilihat pada tabel dibawah ini. No 1

Uraian Tanggal

Keterangan

03/11/2011,

Pada pertemuan ini masing – masing

pertemuan Kepala Daerah

kepala daerah menyepakati beberapa

Pemda

hal, antara lain:

Kab.

Bengkalis,

Pemda Kab. Siak, Pemda  Membentuk Kab. Dumai

Pelalawan, dan

Kepulauan

Pemko

Pemda Meranti

Kab. di

lakukan di Kota Bengkalis.

forum

pengembangan

kerjasama

kawasan

regional

yang terdiri dari Kab. Siak, Kab. Pelalawan,

Kab.,

Bengkalis,

Kota

Dumai dan Kab. Kepulauan Meranti  Menginventarisasi

shopping

list

permasalahan, potensi dan peluang kerjasama pembangunan  Membangun

dan

meningkatkan

kerjasama BUMD  Menginventarisasi ruas jalan yang akan diusulkan menjadi ruas jalan strategis nasional  Mengembangkan

program

kerjasama dan program bersama 2

Tanggal 25 Januari 2012 Pada pertemuan ini kepala daerah yang dilakukan

pertemuan

Siak Sri Indrapura.

di tergabung regional

dalam

forum

menyepakati

LAPORAN PELAKSANAAN KERJASAMA ANTAR DAERAH KABUPATEN SIAK TAHUN 2015

kerjasama menamakan 31

forum kerjasama regional ini menjadi Forum

Kerjasama

Antar

Daerah

Regional SIAP BEDELAU. Dan pada kesempatan ini juga pelaku kerjasama bersepakat

untuk

mengadakan

kerjasama pada bidang:  Infrastruktur jalan, jembatan dan penyebrangan  Pertanian  Perikanan  Industry dan perdagangan  Kelistrikan  Pariwisata  Kesehatan  Pendidikan  Kehutanan dan tata batas 3

Tanggal 25 Januari 2012, penandatanganan Kesepakatan

Pertemuan

Nota Pemerintah antara

ini

Kabupaten

Siak,

oleh pada

pertemuan ini kedua pelaku kerjasama

Pemkab. Siak dan Pemkab. menandatangani Kepulauan Meranti.

fasilitasi

nota

kesepakatan

pada program pembinaan dan bidang ketenagalistrikan. kesepakatan

Tujuan

ini

dari

adalah

nota guna

meningkatkan rasio elektrifikasi pada masing

–

masing

wilayah

kedua

kabupaten, dimana pada wilayah ini akan dibangun system

interkoneksi

melalui kabel laut. 4

Tanggal 25 Januari 2012,

Pada pertemuan ini Pemda Kab. Siak

berita

yang

acara penyelesaian

tata batas daerah.

diwakili

oleh

Asisten

Pemerintahan dan Kesra sedangkan Pemda Kab. Pelalawan diwakili oleh Asisten

Pemerintahan

menyepakati

tentang tata batas antara Kab. Siak

LAPORAN PELAKSANAAN KERJASAMA ANTAR DAERAH KABUPATEN SIAK TAHUN 2015

dengan Kab. Pelalawan di Kecamatan Kerinci Kanan ( Kab. Siak ) dengan Kecamatan Pangkalan Kerinci. Pada pertemuan daerah

ini

kedua

pemerintah

akan

melakukan

sepakat

peninjauan lapangan di perbatasan. 5

Tanggal 25 Januari 2012, Kesepakatan

Pertemuan

ini

dilakukan

oleh

PD.

Bersama Sarana Pembangunan Siak dengan PT.

tentang

Kerjasama Bumi

Pengembangan

Usaha

Agribisnis.

Laksmana

Jaya,

dimana

menandatangani

kerjasama

pengembangan

usaha

Lingkup

kerjasama

melakukan

Studi

Pengembangan

tentang

agribisnis.

sepakat

untuk

Kelayakan

Bisnis

Usaha

Pertanian,

khususnya gabah dan beras. 6

Tanggal 01 Februari 2014,

Pertemuan

pertemuan lanjutan antara

Sarana Pembangunan Siak, PD. Bumi

Perusahaan

Daerah

ini

dilakukan

oleh

PD.

yang Laksmana Jaya dan PT. Pengembangan

ada di Kab. Siak dan Kab.

Investasi Riau. Pada pertemuan ini

Bengkalis.

ketiga

perusahaan

untuk

membuat

daerah studi

sepakat kelayakan

tentang:  Pasokan Gabah Guna Mendukung Operasional RPC  Tata Niaga Beras. Selain itu hasil pertemuan itu juga menyepakati:  PD. SPS dan PT. BLJ sepakat akan membentuk konsorsium yang akan membeli gabah pada petani  Akan menyediakan lahan seluas 200 ha yang akan dijadikan lahan inti untuk mensupply kebutuhan gabah di RPC.

LAPORAN PELAKSANAAN KERJASAMA ANTAR DAERAH KABUPATEN SIAK TAHUN 2015

 Mengoptimalkan pembinaan petani melalui

program

kemitraan

bina

lingkungan. 7

Tanggal 22 Februari 2012,

Pada

pertemuan

perjanjian

kerjasama sepakat

antara

Kesehatan

Kab.

Dinas Siak

dan

ini

untuk

kedua

daerah

bekerjasama

pada

lingkup kesehatan, dimana Pemkab.

RSUD Siak menunjuk RSUD Selasih untuk

Selasih

memberikan pelayanan kesehatan bagi peserta jamkesda meliputi Rawat Jalan Tingkat Lanjutan. Rawat Inap Tingkat Lanjutan, Pelayanan Gawat Darurat. Progress pada

pelaksanaan

tahap

tentang

telah

sampai

penandatanganan

Pelayanan

Kesehatan

MoA Bagi

Peserta Program Jaminan Kesehatan Daerah Kabupaten Siak Tahun 2012. 8

Tanggal 23 Februari 2012,

Bertempat

penyelesaian

dilakukan rapat penyelesaian cakupan

tata

batas

di Kab.

Pelalawan telah

antara Kab. Siak dengan wilayah administrasi antara Kabupaten Kab. Pelalawan.

Pelalawan

dengan

Kabupaten

Siak,

dimana persetujuannya terlampir. 9

Tanggal 23 Februari 2012,

Bertempat di Kab. Pelalawan kedua

Berita Acara Kesepakatan

daerah bersepakat untuk:

antara

 Menyerahkan asset SD Negeri 008

Dinas

Pendidikan

Pemda Kab. Siak dengan

Bukit Agung

Dinas

Kab. Siak ke Kab. Pelalawan

Pendidikan

Pemda

Kab. Pelalawan.

Kec. Kerinci Kanan

 Menyerahkan asset SD 10 Delima Jaya Kec. Pelalawan Kab. Pelalawan ke Kab. Siak

Tanggal

Mei

2012,

Kesepakatan

Bersama

ini

Kesepakatan

Bersama tandatangani oleh lima kepala dinas

tentang

Program pariwisata

Pengembangan Pariwisata

Destinasi

Forum

yang

Kerjasama

menjadi Regional

anggota SIAP

BEDELAU. Tujuan dari kesepakatan

LAPORAN PELAKSANAAN KERJASAMA ANTAR DAERAH KABUPATEN SIAK TAHUN 2015

bersama

ini

adalah

untuk

mengembangkan Destinasi Pariwisata berupa

paket

Terpadu

Perjalanan

pada

(

Wisata lima

)

Kabupaten/kota yang menjadi anggota SIAP BEDELAU. 11

Pada Tahun 2013 Bappeda

Pemerintah

Provinsi

Bappeda

Riau

melakukan

telah

Penyusunan

Provinsi Provinsi

melakukan

Riau

melalui

Riau

Studi

telah

Kelayakan

Studi

Kelayakan

Pembangunan Jembatan Buton Kab.

Pembangunan

Jembatan

Siak – Lukit Kab. Kep. Meranti, hal

Buton Kab. Siak – Lukit termasuk ke dalam lingkup kerjasama Kab. Kep. Meranti

siap bedelau yaitu pada pembangunan Jembatan Sungai Air Mabuk ( Kab. Kep.

Meranti

)

–

Pembangunan

Jembatan Futong ( Kab. Siak ). 12

Tanggal

April

2014,

Bertempat

di Kabupaten Pelalawan,

Berita Acara Kesepakatan Pemda Kab. Siak dan Pemda Kab. Tata

Batas

Daerah Pelalawan menyepakati tata batas yang

Administrasi Pemerintahan

terletak

Ds.

Mekar

Jaya

Kec.

Pangkalan Kerinci ( Kab. Pelalawan) dan Ds. Bukit Agung Kec. Kerinci Kanan ( Kab. Siak ). Dan Ds. Delik Kec. Pelalawan ( Kab. Pelalawan ) dan Ds. Kerinci Kanan Kec. Kerinci Kanan ( Kab. Siak ). Progress pelaksanaan pada saat ini sampai pada tahap persetujuan provinsi. 13

Surat Dinas Bina Marga Berdasarkan surat tersebut Pemerintah dan

Pengairan

Nomor Daerah Kabupaten Siak mengajukan

600/BMP/II/2014/105,

perubahan status ruas jalan Dumai –

Usulan Rencana Perubahan

Sei Pakning – Teluk Mesjid – Simpang

Status

Ruas

Kabupaten Siak.

Jalan

di Buton – Simpang Buatan – Simpang Lago menjadi jalan nasional. Rencana perubahan status ruas jalan tersebut

LAPORAN PELAKSANAAN KERJASAMA ANTAR DAERAH KABUPATEN SIAK TAHUN 2015

telah diajukan ke Gubernur Provinsi Riau. 14

Tanggal berita

Maret

acara

2014,

Bertempat

Kabupaten

Bengkalis

kesepakatan

telah dilakukan pengukuran tata batas

batas wilayah administrasi

administrasi antara Pemda Kab. Siak

Kab.

dengan Pemda Kab. Bengkalis, yaitu

Siak

dengan

Kab.

Bengkalis.

pada Ds. Tasik Betung â&#x20AC;&#x201C; Suak Pelabi Ds. Lubuk Umbut â&#x20AC;&#x201C; Jembatan Sungai Sam

â&#x20AC;&#x201C;

sam

dengan

Kabupaten

Bengkalis. 15

Tanggal 11 Desember 2014, Forum

Group

(FGD)

Provinsi

Riau

melalui

Disscusion Bappeda Provinsi Riau memfasilitasi

Pengembangan

Potensi

Pemerintah

Kerjasama

Antar

Daerah di Provinsi Riau

pertemuan kerjasama antar daerah, dimana para peserta terdiri dari 12 kabupaten/kota

Pertemuan

membahas

ini

pengembangan

Provinsi

potensi

Riau. tentang

kerjasama

antar daerah di Provinsi Riau, pada pertemuan ini juga bertujuan untuk membangkitkan semangat kerjasama antar daerah di Provinsi Riau. 16

Tanggal 05 Agustus 2015,

Pemrintah

Pemerintah Kabupaten Siak

mengadakan

mengadakan rapat dengan

yang dipertegas dengan adanya Nota

Kepolisian Daerah Provinsi

Kesepahaman

Riau

Pemrintah

Kabupaten

Kepolisian

Daerah

terkait

ketertiban

umum

memberikan kepada

peningkatan perlindungan

masyarakat

menambah aparat Kabupaten sekitarnya.

dan

Siak

kesepakatan

menyongsong

telah

kerjasama

Bersama Siak Riau

Masyarakat

antara dengan terkait Ekonomi

serta Asean ( MEA ), peningkatan ketertiban

perkuatan

keamanan

Kabupaten

umum dan memberikan perlindungan

di kepada masyarakat serta menambah dan

perkuatan

aparat

keamanan

Kabupaten Siak dan sekitarnya, dan meningkatkan masyarakat

LAPORAN PELAKSANAAN KERJASAMA ANTAR DAERAH KABUPATEN SIAK TAHUN 2015

pelayanan apabila

terjadi

kepada tindak 36

pidana dan keselakaan di perairan. Dari

Nota

Kesepahaman

tersebut

Pemerintah Kabupaten Siak berencana membangun gedung kantor Direktorat Polisi Air dan Udara, Kepolisian Daerah Riau. Dalam masterplan yang telah dibuat oleh Pemrintah Kabupaten Siak, rancana bangunan terdiri dari Rumah Dinas Brigadir, Rumah Direktur dan Wakil Direktur, Barak Bujang, Rumah Dinas

Perwira

Menengah,

Rumah

Dinas Pejabat Utama, Rumah Dinas Perwira Pertama, Mesjid, GOR, Aula Serba Guna, Parkir, Garasi Truk dan bus, Lapangan Tembak, Kantor Utama, Dermaga, Gudang

Bengkel SAR.

dan

Dok

Mengingat

serta

besarnya

anggaran yang akan dikeluarkan guna pembangunan

komplek

Ditpolairud

tersebut, Pemrintah Kabupaten Siak berencana untuk bekerjasama dengan Pemerintah yang

Daerah

tergabung

Kerjasama

Antar

Kabupaten/Kota dalam

Forum

Daerah

SIAP

BEDELAU. Hal ini perlu dilakukan koordinasi

lebih

lanjut

perlunya

menciptakan

mengingat ketertiban

umum dan memberikan perlindungan kepada masyarakat di perairan Provinsi Riau.

LAPORAN PELAKSANAAN KERJASAMA ANTAR DAERAH KABUPATEN SIAK TAHUN 2015

BAB IV FORUM KERJASAMA PEKANSIKAWAN ( PEKANBARU – SIAK – KAMPAR - PELALAWAN )

4.1 KRONOLOGIS PEMBENTUKAN KERJASAMA ANTAR DAERAH PEKAN SIKAWAN Konsep pembangunan yang diberi nama PEKANSIKAWAN adalah sebuah konsep cemerlang dalam penataan kawasan pembangunan, sebab pola pembangunan lebih mengedepankan sisi kebersamaan dengan daerah di sekitarnya, sehingga dampak dari kemajuan tersebut tidak hanya dinikmati oleh

sebagian

warga

saja

namun

turut

dirasakan

oleh

daerah

lain

disekitarnya. Kronologis terbentuknya Kerjasama Antar Daerah PEKANSIKAWAN ( Pekanbaru – Siak – Kampar – Pelalawan ) dapat dijelaskan sebagai berikut: I. Pertemuan pertama dilakukan pada tanggal 24 Oktober 2013 di Pekanbaru, dengan peserta Pemerintah Kota Pekanbaru, Pemerintah Kabupaten Siak, Pemerintah Kabupaten Kampar dan Pemerintah Kabupaten Pelalawan. Pada pertemuan tersebut disepakati perjanjian kerjasama secara bilateral antara Pemerinah Kota Pekanbaru dengan Pemerintah Kabupaten Siak, Pemerintah Kota Pekanbaru dengan Pemerintah Kabupaten Kampar dan Pemerintah Kota Pekanbaru dengan Pemerintah Kabupaten Pelalawan. Hasil

pertemuan

kerjasama

antara

tersebut

menyepakati

Pemerintah

Kota

rumusan

Pekanbaru

rencana dengan

program

Pemerintah

Kabupaten Siak sebagai berikut: 

Tata Batas Administrasi Wilayah



Pembangunan Infrastruktur



Pendidikan



Kesehatan



Pariwisata

LAPORAN PELAKSANAAN KERJASAMA ANTAR DAERAH KABUPATEN SIAK TAHUN 2015

II.



Kehutanan



Perhubungan/transportasi



Lingkungan Hidup

Pertemuan kedua dilakukan pada tanggal 25 Maret 2014 di Pekanbaru, pertemuan ini merupakan tindaklanjut dari pertemuan pertama dimana pada pertemuan ini Pemerintah Kota Pekanbaru diwakili oleh Dinas Perhubungan Kota Pekanbaru dan Pemerintah Kabupaten Siak diwakili oleh Dinas Perhubungan dan Infokom Kabupaten Siak menandatangani MoU Perpanjangan Rute Bus Transmetro Pekanbaru. Dimana nantinya rute bus Transmetro Pekanbaru akan melewati wilayah Kabupaten Siak yaitu di Kecamatan Minas. Sedangkan untuk Kabupaten Kampar bus transmetro akan melewati daerah rimbo panjang dan untuk Kabupaten Pelalawan bus Transmetro akan melewati Kecamatan Sikijang.

III.

Pertemuan ketiga dilakukan pada tanggal 20 Oktober 2014 di Pekanbaru, pada pertemuan ini Kerjasama Antar Daerah PEKANSIKAWAN dihadiri oleh perwakilan dari Pemerintah Kota Pekanbaru, Pemerintah Daerah Kabupaten Siak, Pemerintah Daerah Kabupaten Kampar dan Pemerintah Daerah Kabupaten Pelalawan. Hasil pertemuan ini merumuskan hal – hal sebagai berikut: a.

Perlu berkoordinasi dengan Pemerintah Provinsi Riau untuk segera membentuk Sekretariat Bersama PEKANSIKAWAN, dimana sekreariat bersama

ini nantinya

bertanggung

jawab terhadap pelaksanaan

Kerjasama Antar Daerah Perkotaan PEKANSIKAWAN. b.

Perlu segera melakukan pertemuan yang dilakukan oleh pelaku kerjasama antar daerah PEKANSIKAWAN untuk merumuskan kembali lingkup kerjasama yang akan dilakukan

Setiap daerah yang menjadi pelaku Kerjasama Antara Daerah perlu membentuk

tim

yang

bertujuan

sebagai

penanggung

jawab

pelaksanaan realisasi dan pelaporan kegiatan yang telah dirumuskan dalam lingkup kegiatan PEKANSIKAWAN d.

Setiap

daerah

perlu

memasukkan

kerjasama

antar

daerah

pekansikawan ini ke dalam dokumen perencanaan daerahnya masing – masing, meliputi RPJMD, Renstra dan RKPD LAPORAN PELAKSANAAN KERJASAMA ANTAR DAERAH KABUPATEN SIAK TAHUN 2015

Lingkup kegiatan yang menyangkut pada perubahan tata ruang daerah pelaku kerjasama, perlu segera berkoodinasi dengan instansi terkait perubahan tata ruang daerahnya masing – masing.

IV.

Nota Kesepakatan Bersama antara Pemerintah Kota Pekanbaru ( nomor: 100/KERJ/XII/22/2014 ), Pemerintah Kabupaten Siak ( 13/HK/MoU/2014 ), Pemerintah Kabupaten Kampar ( 500/BUP-KPR/16 ) dan Pemerintah kabupaten

Pelalawan

(

PLLW/180/HK/2014/28

)

tentang

Kerjasama

Pembangunan Daerah Pekanbaru, Siak, Kampar dan Pelalawan. Nota Kesepakatan bersama ini ditandatangani pada tanggal 16 Desember 2014, dimana penandatangan nota kesepakatan ini difasilitasi oleh Pemerintah Provinsi Riau. Pada nota kesepakatan ini bentuk kerjasama antar daerah PEKANSIKAWAN telah dibuat dalam konsep kerjasama regional. Kesepakatan Bersama ini dimaksudkan dalam rangka peningkatan efisiensi dan efektifitas pelayanan public, percepatan pengembangan daerah perbatasan, serta pengelolaan potensi daerah. Adapun objek yang telah disepakati dalam Kesepakatan Bersama ini antara lain adalah:  Bidang Sosial Budaya;  Bidang Sosial Ekonomi;  Bidang Tata Ruang dan Lingkungan Hidup;  Bidang Sarana dan Prasarana. 4.2

TUJUAN PEMBENTUKAN KERJASAMA ANTAR DAERAH PEKANSIKAWAN Perkembangan suatu daerah sangat dengan

daerah

berdekatan.

lain,

khususnya

Kerjasama

daerah

–

bergantung

daerah

yang

daerah

yang

berdekatan merupakan suatu kebutuhan seperti kehidupan bermasyarakat, bahwa diantara sesama manusia pasti saling membutuhkan antara satu dengan lainnya. Demikian juga dengan kerjasama daerah yang akhirnya akan menjadi

suatu

kebutuhan

dengan

pertimbangan

antara

lain

semakin

majemuknya masalah kebutuhan dasar masyarakat, semakin terbatasnya potensi sumberdaya alam, pengelolaan sumberdaya alam yang tidak ramah lingkungan, keterbatasan kemampuan dana daerah, serta keinginan menggali potensi unggulan daerah. LAPORAN PELAKSANAAN KERJASAMA ANTAR DAERAH KABUPATEN SIAK TAHUN 2015

Terkait hal tersebut diatas Pemerintah Kabupaten Siak bersama dengan daerah lain disekitarnya telah membentuk suatu forum kerjasama antar daerah perkotaan “ PEKAN SIKAWAN ” yang mempunyai tujuan: “PENINGKATAN

EFISIENSI

DAN

EFEKTIFITAS

PELAYANAN

PUBLIK,

PERCEPATAN PENGEMBANGAN DAERAH PERBATASAN, PENGELOLAAN POTENSI

DAERAH

DENGAN

SALING

MENGUNTUNGKAN

DEMI

KEPENTINGAN MASYARAKAT” Kemudian tujuan tersebut diprioritaskan pada rencana program kerjasama, antara lain: 1. Tata batas administrasi wilayah; 2. Pembangunan infrastruktur; 3. Pendidikan; 4. Kesehatan; 5. Pariwisata; 6. Perhubungan/ transportasi 7. Lingkungan hidup. 4.3

PROFILE ANGGOTA KERJASAMA ANTAR DAERAH PEKAN SIKAWAN Pada profile anggota kerjasama antar daerah pekan sikawan ini,

hanya mengulas profile Pemerintah Kota Pekanbaru dan Pemerintah Kabupaten Kampar saja, karena profile Pemerintah Kabupaten Siak dan Pemerintah Kabupaten Pelalawan telah diterangkan pada Kerjasama Antar Daerah SIAP BEDELAU. 4.3.1

Pemerintah Kota Pekanbaru Kota Pekanbaru merupakan ibukota dan kota terbesar di Provinsi Riau, kota ini merupakan pusat perdagangan dan jasa di Provinsi Riau. Dan di Kota

Pekanbaru

penduduk,

migrasi

ini dan

tingkat

pertumbuhan

urbanisasi

sangatlah

tinggi. Pada abad ke 18 wilayah Senapelan di tepi Sungai Siak menjadi pasar ( pekan ) bagi para pedagang, seiring berjalannya LAPORAN PELAKSANAAN KERJASAMA ANTAR DAERAH KABUPATEN SIAK TAHUN 2015

waktu daerah ini berkembang menjadi tempat pemukiman yang ramai. Pada tanggal 23 Juni 1784, berdasarkan musyawarah Dewan Menteri dari Kesultanan Siak

yang terdiri dari datuk

empat suku ( Pesisir, Limapuluh, Tanah Datar, dan Kampar ) kawasan

yang

ramai

ini

dinamai

dengan

Pekanbaru

dan

kemudian diperingati sebagai hari jadi kota ini. Secara geografis Kota Pekanbaru memiliki posisi strategis yang berada di jalur Lintas Timur Sumatera, terhubung dengan beberapa kota seperti Medan, Padang, dan Jambi. Dan Kota Pekanbaru

terletak

pada

koordinat

0028’53,5”

dan

1010287,23”BT . Sejak tahun 2010 Kota Pekanbaru telah menjadi kota ketiga berpenduduk terbanyak di Pulau Sumatera, setelah Medan dan Palembang, dengan jumlah penduduk berdasarkan data tahun 2013 sebesar 950,571 jiwa. Pemicu laju pertumbuhan penduduk

ini

adalah

laju

pertumbuhan

ekonomi

Kota

Pekanbaru sangatlah tinggi jika dibandingkan dengan kota – kota lain di Indonesia. Potensi yang ada pada Kota Pekanbaru adalah pada bidang industri di Kota Pekanbaru terus mengalami peningkatan dengan rata – rata pertumbuhan pertahun sebesar 3,82%, dengan kelompok industri terbesar pada sektor logam, mesin, elektronika, kemudian disusul oleh industri pertanian dan kehutanan. Potensi lainnya adalah dengan adanya perusahaan minyak, pabrik pulp dan

kertas,

serta

perkebunan

kelapa

sawit

dan

pabrik

pengolahannya sangat mempengaruhi pertumbuhan ekonomi di Kota Pekanbaru.

LAPORAN PELAKSANAAN KERJASAMA ANTAR DAERAH KABUPATEN SIAK TAHUN 2015

4.3.2

Pemerintah Kabupaten Kampar Kabupaten Kampar merupakan salah satu Kabupaten

Provinsi

Riau,

ibukotanya adalah Bangkinang.

dengan Kabupaten

Kampar memiliki luas 27.908,32 km2 atau 12,26% dari luas Provinsi Riau dan jumlah penduduk ± 688.204 jiwa. Secara geografis Kabupaten Kampar terletak pada posisi 1000’40” LU dan 100028’30” – 101014’30” BT, dan pada sebelah utara berbatasan dengan Kabupaten Rokan Hulu dan Kabupaten Bengkalis,

sebelah

Selatan

berbatasan

dengan

Kabupaten

Kuantan Singingi, sebelah Barat berbatasan dengan Kabupaten 50 Kota Provinsi Sumatera Barat dan sebelah Timur berbatasan dengan

Kota

Pekanbaru,

Kabupaten

Siak,

dan

Kabupaen

Pelalawan. Potensi perekonomian terutama pada bidang pertanian dan perikanan darat. Sebagian besar penduduknya bekerja pada sektor pertanian, perkebunan, dan kehutanan. Untuk kawasan perkebunan,

kelapa sawit merupakan perkebunan terbesar di

Provinsi Riau. Pada Kabupaten Kampar juga terdapat fasilitas dan infrastruktur

jaringan

listrik

PLTA

Koto

Panjang

yang

memproduksi energi dengan kapasitas tersambung 114,240 KWH, dimana fasilitas ini merupakan sumber utama pembangkit listrik di Provinsi Riau. Pada bidang perikanan budidaya, melalui PT. Benecom dengan jumlah investasi Rp. 30 Miliar, Pemerintah Daerah Kabupaten Kampar berusaha untuk menjadi sentra perikanan budidaya dengan produksi 220 ton/hari. Pada potensi pariwisata Kabupaten Kampar memiliki situs purbakala yang diperkirakan telah ada pada masa Kerajaan Sriwijaya, yaitu candi Muara Takus. Kawasan ini selain menjadi kawasan cagar budaya juga menjadi tujuan wisata religi bagi umat Budha.

LAPORAN PELAKSANAAN KERJASAMA ANTAR DAERAH KABUPATEN SIAK TAHUN 2015

4.4

PROGRES

PELAKSANAAN

KERJASAMA

ANTAR

DAERAH

PEKAN

SIKAWAN Konsep pembangunan yang diberi nama PEKANSIKAWAN adalah sebuah konsep cemerlang dalam penataan kawasan pembangunan, sebab pola pembangunan lebih mengedepankan sisi kebersamaan dengan daerah di sekitarnya, sehingga dampak dari kemajuan tersebut tidak hanya dinikmati oleh sebagian warga saja namun turut dirasakan oleh daerah lain disekitarnya. Dalam perkembangannya Kerjasama Antar Daerah PEKANSIKAWAN telah melakukan beberapa kali pertemuan, matrik realisasi pelaksanaan Kerjasama Antar Daerah Pekansikawan dapat dilihat pada table dibawah ini. No 1

Uraian Tanggal

Keterangan

24/10/2013, Pada

pertemuan

ini

merumuskan

pertemuan Kepala Daerah MoU/ Nota Kesepakatan yang dibuat Pemko Pekanbaru, Pemda dengan konsep bilateral antara Pemko Kab.

Siak,

Pemda

Kab. Pekanbaru dengan Pemda Kab. Siak,

Kampar dan Pemda Kab.

Pemko Pekanbaru dengan Pemda Kab.

Pelalawan

Kampar dan Pemko Pekanbaru dengan Pemda

Kab.

Pelalawan.

Pada

kesepakatan ini, Pemko Pekanbaru dan Pemda

Kab.

Siak

merumuskan

beberapa rencana program kerjasama, antara lain: tata batas administrasi wilayah, pembangunan infrastruktur, pendidikan,

kesehatan,

pariwisata,

kehutanan, perhubungan/transportasi dan lingkungan hidup. 2

Tanggal

Maret

2014 Pada

pertemuan

dilakukan pertemuan yang perhubungan ditandai

ini pada

kepala

SKPD

keempat

dengan kabupaten/kota menandatangani MoA

ditandatanganinya bidang perhubungan

MoA tentang

perpanjangan

rute

bus

Transmetro Pekanbaru. Dimana dalam MoA ini bus Transmetro Pekanbaru

LAPORAN PELAKSANAAN KERJASAMA ANTAR DAERAH KABUPATEN SIAK TAHUN 2015

akan

melewati

kabupaten/kota

wilayah pelaku

keempat kerjasama,

yaitu wilayah Kab. Siak ( Minas ), Kab. Kampar ( Rimbo Panjang ), dan Kab. Pelalawan

(

Sikijang

Mati

Pada

pertemuan ini dengan di fasilitasi oleh Dirjen Bina Bangda Kemendagri juga merumuskan beberapa hal ( rumusan terlampir ). 3

Tanggal 21 â&#x20AC;&#x201C; 23 Mei 2014, Pertemuan ini di fasilitasi oleh Dirjen Lokakarya

Peningkatan Bina Bangda Kemendagri, dimana para

Kerjasama Perkotaan Antar pelaku kerjasama antar daerah yang Daerah di Hotel Peninsula terkait dengan kerjasama perkotaan di Jakarta

Indonesia Bagian Barat diberi materi tentang pentingnya daerah,

potensi

kerjasama antar kerjasama

antar

daerah, dan mekanisme pelaksanaan kerjasama antar daerah. 4

Tanggal 21 Oktober 2014, Pertemuan ini difasilitasi oleh Pemko Diseminasi Kawasan

Kerjasama Pekanbaru melalui Bagian Kerjasama Metropolitan Sekko Pekanbaru, pada pertemuan ini

PEKANSIKAWAN

para pelaku kerjasama antar daerah dirasa perlu membentuk Sekretariat Bersama

PEKANSIKAWAN

merumuskan

beberapa

diharapkan

bisa

hal

dan yang

meningkatkan

pelaksanaan Kerjasama Antar Daerah PEKANSIKAWAN ( rumusan terlampir ). 5

Tanggal 04 November 2014, Pertemuan ini difasilitasi oleh Kamar Coffee Morning dan Focus Dagang dan Industri Provinsi Riau, Group Discussion ( FGD ),

pada pertemuan ini Pemerintah Daerah

Kerjasama PEKANSIKAWAN

Kabupaten

Siak

diminta

untuk

memaparkan kebijakan dan strategi, permasalahan kaitan

yang

dihadapi

pengembangan

LAPORAN PELAKSANAAN KERJASAMA ANTAR DAERAH KABUPATEN SIAK TAHUN 2015

dan

kerjasama 45

PEKANSIKAWAN

dengan tata ruang

Kabupaten Siak. 6

Tanggal 18 November 2014, Pertemuan ini difasilitasi oleh Kamar Focus

Group

Kerjasama

Discussion Dagang dan Industri Provinsi Riau,

Antar

PEKANSIKAWAN

Daerah pada pertemuan ini membahas tentang perubahan

Konsep

MoU

Kerjasama

PEKANSIKAWAN dari bilateral menjadi multilateral, dan merumuskan tentang perlunya

kajian tentang

Kerjasama

Masterplan

Antar

Daerah

Pekansikawan. 7

Tanggal 19 November 2014, Pertemuan ini difasilitasi oleh Biro Rapat Fasilitasi Kerjasama Pemerintahan Umum Provinsi Riau, Daerah PEKANSIKAWAN di pada pertemuan ini menyusun draft Provinsi Riau.

MoU

PEKANSIKAWAN

multilateral,

secara

penandatanganan

MoU

dijadwalkan pada tanggal 26 November 2014. 8

Tanggal 26 November 2014, Pertemuan ini difasilitasi oleh Kadin Seminar

Lokakarya Provinsi

Pengembangan Kotabaru

dengan

PEKANSIKAWAN

Riau,

Kawasan dilakukan

pada

pertemuan

penandatanganan

ini MoU

Konsep Kerjasama antara Pemerintah Provinsi Riau

dengan

Kadin

Provinsi

Riau.

Dalam pertemuan ini juga memahas beberapa hal yang bisa dijadikan isu dalam

kerjasama

PEKANSIKAWAN,

antara lain:  Rencana

pemindahan

internasional SSQ

bandara

ke Kec. Koto

Gasib Kabupaten Siak  Supply listrik sebesar 25 MW oleh PLN  Peningkatan daerah

produksi

anggota

padi

pada

kerjasama

antar

daerah PEKANSIKAWAN LAPORAN PELAKSANAAN KERJASAMA ANTAR DAERAH KABUPATEN SIAK TAHUN 2015

ď&#x201A;ˇ Percepatan

pembangunan

infrastruktur

Kawasan

Industry

Tanjung Buton Dalam pertemuan ini Bupati Siak juga mendapatkan

penghargaan

Best

Bussines Climate dari Kadin Provinsi Riau. 9

Tanggal 16 Desember 2014,

Pada

penandatangan

diadakan

Kesepakatan antara

Desember

pertemuan

Bersama menendatangani

Pemerintah

Pekanbaru,

tanggal

Kota Bersama

Nota

antara

Pemerintah Pekanbaru,

2014 untuk

Kesepakatan

Pemerintah

Kota

Kabupaten

Siak, Siak, Pemerintah Kabupaten Kampar

Pemerintah

Kabupaten dan Pemerintah Kabupaten Pelalawan.

Kampar

Pemerintah Nota Kesepakatan Bersama tersebut

dan

Kabupaten

Pelelawan tentang

Kerjasama

Pembangunan

tentang

Kerjasama Daerah untuk wilayah Kota Pekanbaru,

Pembangunan

Daerah

( Kabupaten Siak, Kabupaten Kampar

Pekanbaru, Siak, Kampar dan dan Pelalawan )

Kabupaten

Pelalawan.

Nota

kesepakatan bersama ini merupakan perubahan konsep dari kesepakatan bersama sebelumnya, yang mana jika konsep kerjasama yang sebelumnya merupakan kerjasama secara bilateral antara

Kota

Kabupaten

Pekanbaru Siak,

dengan

Kampar

dan

Pelalawan kemudian dirubah menjadi kerjasama Konsep

yang tersebut

besifat

regional.

perlu

direvisi

dikarenakan daerah â&#x20AC;&#x201C; daerah lain yang tergabung

dalam

Forum

Kerjasama

PEKANSIKAWAN juga perlu melakukan kerjasama Forum

dengan

Kerjasama

sesama

anggota

PEKANSIKAWAN.

Adapun objek Kesepakatan Bersama ini LAPORAN PELAKSANAAN KERJASAMA ANTAR DAERAH KABUPATEN SIAK TAHUN 2015

meliputi: 

Bidang Sosial Budaya



Bidang Sosial Ekonomi



Bidang Tata Ruang dan Lingkungan Hidup

 10

Tanggal

Maret

Rapat

Bidag Sarana dan Prasarana

2015, Pada tanggal 03 Maret 2015 diadakan

Koordinasi Rapat

Koordinasi

Pelaksanaaan

Pelaksanaan Pembangunan Pembangunan di Provinsi Riau yang di Provinsi Riau, yang di difasilitasi fasilitasi

oleh

Provinsi

Riau/

Provinsi Riau

oleh

Pemerintah

Provinsi

Pemerintah Riau/ Bappeda Provinsi Riau. Dalam Bappeda rapat ini membahas tentang: 

Gambaran Umum Provinsi Riau ( capaian pembangunan dan kinerja daerah )



Isu

–

isu

penyelenggaraan

Pemerintahan

Daerah

(

hasil

rakernas APPSI Ambon ), Pilkada serentak,

tata

kelola

dan

pemerintahan kab/kota. 

Harmonisasi RPJMN dan RPJMD Provinsi Riau



Arah Kebijakan Provinsi Riau



Kerjasama

Pembangunan

PEKANSIKAWAN, dan

SIAP

pengembangan

(

BEDELAU transportasi

pelabuhan) Pada

pertemuan

ini

Pemerintah

Provinsi Riau melalui Bappeda Provinsi Riau

dan

Dan

Dinas

Cipta

Karya

Provinsi Riau akan membuat Masterlan tentang

Pembangunan

Kawasan

PEKANSIKAWAN. Selain itu Pemerintah Provinsi

Riau

LAPORAN PELAKSANAAN KERJASAMA ANTAR DAERAH KABUPATEN SIAK TAHUN 2015

akan

mengadakan

pertemuan daerah

secara yang

intensif

dengan

menjadi

anggota

Kerjasama Antar Daerah Siap Bedelau untuk membahsan tentang kemajuan kerjasama Siap Bedelau. 11

Tanggal

Maret

Rapat

2015, Pada tanggal 13 Maret 2015 diadakan

Koordinasi Rapat

PEKANSIKAWAN

Koordinasi

diadakan

oleh

PEKANSIKAWAN,

Pemerintah

Provinsi

Riau, dimana dalam rapat tersebut menegaskan bahwa Forum Kerjasama Antar Daerah PEKANSIKAWAN perlu dimasukkan

perencanaan

daerah

masing

â&#x20AC;&#x201C;

dalam

masing

dokumen

yaitu

RPJMD

daerah.

Dalam

pertemuan ini membahas tentang hal â&#x20AC;&#x201C; hal yang perlu dilakukan dalam rangka mendukung

kerjasama

PEKANSIKAWAN, subjek,

ruang

kewajiban daerah/para kerjasama,

meliputi lingkup,

hak

pelaku pihak,

objek, dan

kerjasama jangka

waktu

pengakhiran,

dan

penyelesaian perselisihan. Selain itu dalam

pertemuan

kali

membahas

tentang

transportasi

untuk

transportasi

ini

juga

bantuan menunjang

kawasan

regional

PEKANSIKAWAN yang bersumber dari Kementerian

Perhubungan,

yaitu

bantuan bus sebanyak 60 unit, dan dalam pertemuan ini juga membahas tentang

perlunya

membentuk

Sekretariat Bersama PEKANSIKAWAN. 12

Tanggal Rapat

Juli

Kerjasama

2015, Pada tanggal 30 Juli 2015, diadakan Antar Rapat

Kerjasama

LAPORAN PELAKSANAAN KERJASAMA ANTAR DAERAH KABUPATEN SIAK TAHUN 2015

Antar

Daerah 49

Daerah dalam

PEKANSIKAWAN PEKANSIKAWAN, rangka

peresiapan persiapan

Menteri BAPPENAS/PPN.

dalam

rangka

kunjungan

Menteri

BAPPENAS/PPN, rapat ini di fasilitasi oleh

Pemerintah

Provinsi

Riau/

Bappeda Provinsi Riau, dimana rapat ini

diikuti

oleh

Pekanbaru,

Pemerintah

Kota

Kabupaten

Siak, Pemerintah Kabupaten Kampar dan Pemerintah Kabupaten Pelalawan. Dalam rapat ini mensinergikan antara tujuan

penyelenggaraan

kerjasama

antar daerah PEKANSIKAWAN dengan pembangunan tertuang

kewilayahan

dalam

Peraturan

yang Presiden

Nomor 12 Tahun 2015. Dimana dalam pengembangan

kerjasama

PEKANSIKAWAN

masing

–

masing

daerah menyesuaikan dengan potensi yang dimilikinya masing

– masing,

yaitu:  Kota Pekanbaru berencana menjadi pusat

perdagangan

dan

jasa,

pendidikan, dan kesehatan.  Kabupaten

Siak

berencana

mengembangkan Kawasan Industri Tanjung Buton, Potensi Pariwisata dan Budaya.  Kabupaten

Kampar

akan

mengembangkan agroindustry atau pertanian dan wisata. 

Kabupaten

Pelalawan

berencana

akan mengembangkan Technopark, Kawasan

Permukiman

Perbelanjaan,

serta

dan

objek

Pusat wisata

alam bono. LAPORAN PELAKSANAAN KERJASAMA ANTAR DAERAH KABUPATEN SIAK TAHUN 2015

Selain itu terdapat juga keselarasan antara

Program

Nasional

berkaitan

Jangka

Provinsi

Menengah Riau

dengan

yang

Kerjasama

PEKANSIKAWAN, yaitu:  Pembangunan

Jalur

Pekanbaru

Buatan

–

Kereta –

Api

Tanjung

Buton  Pengembangan

sisten

transit

dan

semi BRT Kota Pekanbaru  Pengembangan

Bandara

Sultan

Syarif Kasim II  Pengembangan

pelabuhan

Pekanbaru  Pengembangan Pelabuhan Tanjung Buton  Pembangunan jalan Sikijang Mati – Perawang – Sp. Buatan Km. 11 – Siak Sri Indrapura – Mengkapan ( outer ring road )  Pembangunan jalan Simpang Kulim – Pelabuhan Dumai  Pembangunan Jalan Tol Pekanbaru – Kandis – Dumai  Pembangunan Bypass

–

jalan

Pekanbaru

Kampar,

Siak

dan

Pelalawan.

LAPORAN PELAKSANAAN KERJASAMA ANTAR DAERAH KABUPATEN SIAK TAHUN 2015

–

BAB V PERMASALAHAN DALAM PELAKSANAAN KERJASAMA ANTAR DAERAH 5.1 PERMASALAHAN KERJASAMA ANTAR DAERAH SIAP BEDELAU Pemerintah kerjasama

Daerah

antar

masih

daerah

belum

sebagai

cukup

salah

mempertimbangkan

satu

inovasi

dalam

penyelenggaraan pembangunan. Salah satu penyebabnya adalah adanya persaingan dan ego daerah dimana semangat otonomi masih dipandang sempit dan kedaerahan. Setiap daerah memacu perkembangan daerahnya sendiri tanpa menimbang kemampuan dan kebutuhan wilayah lain. Kondisi ini menghambat prakarsa daerah untuk bekerjasama dengan daerah lain. Selain itu, belum ada mekanisme insentif untuk daerahdaerah

yang

bekerja

penyelenggaraan

sama

pelayanan

dalam

peningkatan

publik.

Dalam

efektivitas/efisiensi

pelaksanaannya

setiap

kerjasama antar daerah pastilah menimbulkan permasalahan, karena kebanyakan

setiap

daerah

dalam

melakukan

kerjasama

belum

mempertimbangkan role ( peran ), risk ( resiko ) dan revenue ( dampak ) yang dihasilkan dalam pelaksanaan kerjasama antar daerah. Adapun permasalahan yang paling

menonjol dalam pelaksanaan

kerjasama antar daerah SIAP BEDELAU adalah sebagai berikut:

1. Minimnya

informasi

perencanaan,

tentang

pembiayaan,

kerjasama

aspek

hukum,

baik

menyangkut

pembinaan

dan

pengawasan serta yang paling utama adalah kebijakan Pemerintah Daerah dalam perannya mendukung pengembangan kerjasama antar daerah;

2. Sulit melakukan komunikasi dengan baik apa yang menjadi permasalahan

dengan

daerah

yang

menjadi

mitra

kerjasama.

Sehingga yang terjadi adalah bisa saja satu daerah pelaku kerjasama telah

membuat

perencanaan,

penyiapan pembiayaan,

membuat

regulasi, melakukan pembinaan dan pengawasan, dan telah membuat sebuah komitmen tentang pentingnya kerjasama, tetapi daerah mitra belum mempersiapkannya dan begitu pula sebaliknya. Sehingga tidak

LAPORAN PELAKSANAAN KERJASAMA ANTAR DAERAH KABUPATEN SIAK TAHUN 2015

adanya sinkronisasi

baik di tataran kebijakan, program maupun

kegiatan;

3. Sekretariat Bersama yang ada pada Forum Kerjasama SIAP BEDELAU dilakukan secara bergiliran,

sehingga

jika daerah yang

diberi

tanggung jawab menjadi Sekretariat tidak menjalankan fungsinya, maka pelaku kerjasama yang lain akan mengalami kesulitan dalam berkoordinasi;

4. Perlu membentuk Sekretariat Bersama yang bersifat permanen yang bertugas sebagai Pembina dan Pengawas sebagaimana diamanatkan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2007 maupun Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 23 Tahun 2009 tentang Tata Cara Pembinaan dan Pengawasan Kerjasama Antar Daerah;

5. Pemerintah Kabupaten sebagai pelaku kerjasama antar daerah belum semuanya melaporkan tentang pelaksanaan kerjasama antar daerah yang dilakukannya kepada Pemerintah Provinsi Riau;

6. Adanya ego pada setiap daerah pelaku kerjasama antar daerah, dimana

masing

â&#x20AC;&#x201C;

masing

daerah

masih

menonjolkan

potensi

pengembangan daerahnya masing â&#x20AC;&#x201C; masing, tanpa memperhatikan unsur 3R ( role: peran, risk: resiko, dan revenue: hasil yang akan diperoleh );

7. Belum adanya kajian yang mengkaji tentang pengembangan potensi kerjasama antar daerah, sehingga sebelum merumuskan objek yang akan dikerjasamakan, setiap daerah akan mengerti tentang peran, resiko dan dampak dari pelaksanaan kerjasama antar daerah tersebut;

8. Belum adanya ketegasan tentang siapa yang menjadi leader terhadap pelaksanaan kerjasama antar daerah di daerah, karena dalam pelaksaaannya kerjasama antar daerah di Kabupaten Siak dilakukan oleh dua instansi, yaitu Bappeda Kabupaten Siak dan Bagian Administrasi Pemerintahan Umum Sekretariat Daerah Kabupaten Siak;

9. Lemahnya koordinasi antar level Pemerintah, ( antar Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi, dan Pemerintah Kabupaten/Kota ). Koordinasi akan lebih sulit dilakukan bila semangat egosentris dihinggapi oleh Pemerintah Daerah dengan dalih otonomi daerah. LAPORAN PELAKSANAAN KERJASAMA ANTAR DAERAH KABUPATEN SIAK TAHUN 2015

5.2

PERMASALAHAN KERJASAMA ANTAR DAERAH PEKANSIKAWAN Pemerintah Daerah masih belum cukup mempertimbangkan KAD sebagai salah satu inovasi dalam penyelenggaraan pembangunan. Salah satu penyebabnya adalah adanya persaingan dan ego daerah dimana semangat otonomi masih dipandang sempit dan kedaerahan. Setiap daerah memacu perkembangan daerahnya sendiri tanpa menimbang kemampuan dan kebutuhan wilayah lain. Kondisi ini menghambat prakarsa daerah untuk bekerjasama dengan daerah lain. Adapun permasalahan yang terjadi dalam pelaksanaan Kerjasama Antar Daerah PEKANSIKAWAN adalah sebagai berikut: 1. Pada Kerjasama Antar Daerah PEKANSIKAWAN ini belum dibentuk sekretariat bersama yang berfungsi sebagai pembina dan pengawas pelaksanaan kerjasama antar daerah; 2. Tujuan utama dari Kerjasama Antar Daerah PEKANSIKAWAN adalah pengembangan kawasan metropolitan Kota Pekanbaru, dan daerah â&#x20AC;&#x201C; daerah sekitarnya yang berbatasan dengan wilayah administrasi Kota Pekanbaru akan berperan sebagai hinterland. Untuk itu perlu dilakukan perubahan terhadap tata ruang daerah yang saling bersinggungan dengan Kota Pekanbaru agar pengembangan dapat terlaksana secara maksimal; 3. Belum adanya kajian yang mengkaji tentang pengembangan potensi kerjasama antar daerah, sehingga sebelum merumuskan objek yang akan dikerjasamakan, setiap daerah akan mengerti tentang peran, resiko dan dampak dari pelaksanaan kerjasama antar daerah tersebut; 4. Lemahnya koordinasi antar level Pemerintah, ( antar Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi, dan Pemerintah Kabupaten/Kota ). Koordinasi akan lebih sulit dilakukan bila semangat egosentris dihinggapi oleh Pemerintah Daerah dengan dalih otonomi daerah; 5. Objek

yang

akan

dikerjasamakan

masih

belum

jelas,

sehingga

pelaksanaan Kerjasama Antar Daerah PEKANSIKAWAN menjadi stagnan; 6. Masih lemahnya pengetahuan Pemerintah Daerah yang tergabung dalam forum

kerjasama

antar

daerah

tentang

pentingnya

pelaksanaan

kerjasama antar daerah yang dilandasi oleh rasa kebutuhan yang sama bukan berdasarkan suatu kepentingan daerah; LAPORAN PELAKSANAAN KERJASAMA ANTAR DAERAH KABUPATEN SIAK TAHUN 2015

7. Pemerintah Daerah yang terikat oleh perjanjian kerjasama antar daerah pekansikawan kurang menjaga komitmen yang telah disepakati dari masing-masing daerah. 5.3

PERAN PEMERINTAH PROVINSI DALAM PELAKSANAAN KERJASAMA ANTAR DAERAH Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah dan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 50 Tahun 2007 tentang Tata Cara Pelaksanaan Kerjasama Antar dapat di lihat bahwa peran Pemerintah Provinsi dalam pelaksanaan kerjasama antar daerah yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota sangatlah besar. Adapun peran Pemerintah Provinsi adalah sebagai berikut: 

Pemerintah Provinsi melakukan pengawasan dan pembinaan terhadap pelaksanaan kerjasama antar daerah yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah

Kabupaten,

dimulai

dari

penjajakan,

negosiasi,

penandatanganan, pelaksanaan sampai dengan pengakhiran kerjasma. 

Melakukan pengawasan yang bersifat teknis dan umum terhadap pelaksanaan kerjasama antar daerah.



Apabila dalam pelaksanaan kerjasama antar daerah yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota terdapat perselisihan, maka pihak Pemerintah Provinsi wajib menyelesaikan perselisihan tersebut secara musyawarah ataupun melalui surat keputusan Gubernur yang bersifat final dan mengikat.



Pemerintah Provinsi bisa berperan sebagai Sekretariat Bersama yang ditunjuk berdasarkan kesepakatan oleh sesame pelaku kerjasama antar daerah.



Pemerintah Provinsi dapat memfasilitasi proses pelaksanaan kerjasama antar daerah.



Pemerintah Provinsi Riau pada tanggal 26 November 2014, bersama dengan Kamar Dagang dan Industri Provinsi Riau menandatangai Perjanjian

Kerjasama

yang

bertujuan

untuk

memfasilitasi

Perkembangan Kerjasama Antar Daerah PEKANSIKAWAN.

LAPORAN PELAKSANAAN KERJASAMA ANTAR DAERAH KABUPATEN SIAK TAHUN 2015

5.4

DUKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN SIAK TERHADAP KERJASAMA ANTAR DAERAH Sampai saat ini Pemerintah Kabupaten Siak telah melakukan 2 (dua) forum kerjasama antar daerah yaitu Kerjasama Antar Daerah Regional SIAP BEDELAU dan Kerjasma Perkotaan PEKANSIKAWAN. Dari kedua forum kerjasama tersebut disadari bahwa implementasi dari Kesepakatan Bersama yang telah dilakukan belum bisa ditindaklanjuti secara optimal oleh SKPD dengan perjanjian kerjasama operasional/MoA sebagaimana yang menjadi harapan kita. Berbagai kendala yang dihadapi mulai dari minimnya informasi tentang kerjasama baik menyangkut perencanaan, pembiayaan, aspek hukum, pembinaan dan pengawasan serta yang paling utama adalah kebijakan Pemerintah Daerah dalam perannya mendukung pengembangan kerjasama antar daerah. Pemerintah Daerah Kabupaten Siak secara terus menerus mencoba melakukan langkah – langkah kongkrit agar terwujudnya kerjasama antar daerah yang optimal dari segi kualitas maupun kuantitas. Dari segi kualitas selalu mendorong agar kerjasama yang dilakukan menyentuh aspek – aspek yang subsetntive, sehingga kerjasama yang dilakukan dapat fokus pada pemecahan masalah – masalah yang fundamental yang tujuan akhirnya adalah meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Adapun bentuk dukungan Pemerintah Kabupaten Siak terhadap pelaksanaan kerjasama antar daerah adalah sebagai berikut:

1. Pemerintah Kabupaten Siak memfasilitasi Pertemuan Kerjasama Antar Daerah Pengembangan Kawasan Regional SIAP BEDELAU pada tanggal 12 Januari 2012 dengan peserta antara lain Kepala Bappeda Kabupaten Bengkalis, Kepala Bappeda Kabupaten Siak, Kepala Bappeda Kabupaten Pelalawan, Kepala Bappeda Kabupaten Kepulauan Meranti, dan Kepala Bappeda Kota Dumai;

2. Pada tanggal 15 April 2014, Pemerintah Kabupaten Siak melalui Bappeda Kabupaten Siak selaku Sekretariat TKKSD Kabupaten Siak melakukan kunjungan ke Kabupaten Kepulauan Meranti dalam hal tindaklanjut pelaksanaan Kerjasama Antar Daerah SIAP BEDELAU. Dimana Pemerintah Daerah Kabupaten Kepulauan Meranti ditunjuk sebagai Sekretariat Bersama secara bergiliran, sebagai Sekretariat LAPORAN PELAKSANAAN KERJASAMA ANTAR DAERAH KABUPATEN SIAK TAHUN 2015

Bersama Pemerintah Kabupaten Meranti diharuskan membuat Laporan Progress Pelaksanaan Kerjasama Antar Daerah SIAP BEDELAU tahun 2013;

3. Pada tanggal 17 Juni 2014, Pemerintah Kabupaten Siak melalui Bappeda Kabupaten Siak selaku Sekretariat TKKSD Kabupaten Siak melakukan kunjungan ke Kabupaten Pelalawan dalam hal tindaklanjut kesiapan Pemerintah Daerah Kabupaten Pelalawan sebagai pelaksana Kerjasama

Antar

Daerah

SIAP

BEDELAU.

Dimana

berdasarkan

kesepakatan hasil pertemuan SIAP BEDELAU di Kabupaten Kepulauan Meranti menunjuk Pemerintah Daerah Kabupaten Pelalawan sebagai Sekretariat Bersama selanjutnya yaitu periode tahun 2014;

4. Pada tanggal 19 Agustus 2014, Pemerintah Kabupaten Siak melalui surat Nomor 050/Bappeda-Lit/14/378, tentang Penyampaian Laporan Pelaksanaan Kerjasama Antar Daerah Kabupaten Siak, menyampaikan dokumen progress pelaksanaan Kerjasama Antar Daerah SIAP BEDELAU kepada Pemerintah Provinsi Riau melalui Bappeda Provinsi Riau;

5. Pada tanggal 25 Maret 2014, Pemerintah Daerah Kabupaten Siak melalui Dinas Perhubungan dan Infokom melakukan penandatanganan MoA tentang transportasi pada Kerjasama Antar Daerah PEKANSIKAWAN;

6. Pada tanggal 04 November 2014, Coffee Morning dan Focus Group Discussion ( FGD ), Kerjasama PEKANSIKAWAN. Pada acara tersebut Pemerintah Daerah Kabupaten Siak memaparkan Kebijakan dan Strategi Pemerintah Kabupaten Siak dalam Pelaksanaan Kerjasama Antar Daerah;

7. Pada tanggal 11 Desember 2014, Pemerintah Daerah Kabupaten Siak bersama â&#x20AC;&#x201C; sama dengan Pemerintah Provinsi Riau menyelenggarakan Forum Group Disscusion Pengembangan Potensi Kerjasama Antar Daerah di Provinsi Riau, dimana Pemerintah Daerah Kabupaten Siak menghadirkan narasumber dari Universitas Gadjah Mada yaitu Prof. Dr. Yemerias T. Keban, SU., MURP sebagai ahli kerjasama antar daerah;

8. Kebijakan Kerjasama Antar Daerah di Kabupaten Siak telah terencana dalam RPJMD di tahun 2011 - 2016 dan telah telah terdistribusi dalam RENJA dan RENSTRA serta telah menjadi program di salah satu SKPD yakni

Bappeda

Kabupaten

Siak,

yaitu

Program

Kerjasama

Pembangunan. Dengan demikian dari aspek legalitas formal kebijakan LAPORAN PELAKSANAAN KERJASAMA ANTAR DAERAH KABUPATEN SIAK TAHUN 2015

Kerja oleh

Sama

Antar

Daerah

(KAD)

telah

dipayungi

regulasi perencanaan yang ada. Sehingga implikasi dari sebuah

kebijakan semisal adanya konsekuensi perlu dukungan penganggaran, sumber daya baik modal maupun sumber daya alam, dan dukungan sarana prasarana dapat terpenuhi dengan baik;

9. Pada

bulan

Februari

2015

Pemerintah

Kabupaten

Siak

telah

memberikan dan melaporkan data tentang kerjasama antar daerah kepada Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Perwakilan Provinsi Riau terkait

surat

dari

BPKP Provinsi Riau Nomor S-

241/PW04/3/2015 tentang Permintaan Data Kerjasama Daerah;

10. Pada tanggal 30 Juli 2015 Pemerintah Kabupaten Siak bersama dengan Pemerintah Daerah yang tergabung dalam Forum Kerjasama Antar Daerah PEKANSIKAWAN telah melakukan rapat kerjasama antar daerah dimana rapat tersebut di fasilitasi oleh Pemerintah Provinsi Riau/ Bappeda Provinsi Riau. Dalam rapat tersebut masing Pemerintah

Daerah

memaparkan

potensi

–

potensi

– masing yang

akan

dikembangkan dalam Forum Kerjasama PEKANSIKAWAN.

11. Pemerintah Kabupaten Siak berencana untuk mengajak Pemerintah Kabupaten Pelalawan, Pemerintah Kota Pekanbaru dan Pemerintah Kabupaten

Kampar

untuk

bersama

–

sama

bekerjasama

dalam

penyelenggaraan sport tourism Tour de Siak, dimana event tersebut telah menjadi event wisata nasional di Provinsi Riau, selain Bakar Tongkang di Kabupaten Rokan Hilir dan Wisata Bono di Kabupaten Pelalawan. 5.5

KETERKAITAN KERJASAMA ANTAR DAERAH SIAP BEDELAU DENGAN PEKANSIKAWAN Dalam konsep kerjasama antar daerah yang dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Siak dengan daerah – daerah lain di Provinsi Riau, sebenarnya secara tidak langsung ada keterkaitan antara kerjasama antar DAERAH SIAP BEDELAU dengan PEKANSIKAWAN, keterkaitan tersebut terlihat pada kegiatan merangkai pulau. Keterkaitan kedua forum kerjasama antar daerah tersebut antara lain adalah:

1. Rencana pengembangan infrastruktur di Kabupaten Bengkalis meliputi: rencana pengembangan pelabuhan roro Sei Pakning – roro Sungai Alam, LAPORAN PELAKSANAAN KERJASAMA ANTAR DAERAH KABUPATEN SIAK TAHUN 2015

pembangunan infrastruktur jalan dari roro Sungai Alam - Pelabuhan Ketam Putih

2. Rencana pengembangan infrastruktur di Kabupaten Kepulauan Meranti meliputi: penghubung antara Pulau Bengkalis dengan Pulau Padang (dari

pelabuhan Ketam

Putih dihubungkan dengan

pembangunan

Pelabuhan

Desa

pembangunan

infrastruktur

Dakal,

jalan

kemudian

menuju

roro

dengan

dilanjutkan

Pelabuhan

Lukit,

pembangunan jembatan penghubung Meranti Bunting – kampong Balak. Kemudian pembangunan Pelabuhan Desa Mengkikit – Pelabuhan Futong ( Kabupaten Pelalawan ) atau pembangunan roro mengkikit menuju Kawasan KITB ( Kabupaten Siak ).

3. Rencana pengembangan infrastruktur di Kabupaten Pelalawan meliputi: rencana pembangunan jembatan penghubung dari roro Mengkikit menuju pelabuhan Futong kemudian pembangunan jalan menuju Kota Pekanbaru

4. Rencana pengembangan infrastruktur di Kabupaten Siak meliputi: penghubung roro dari Pelabuhan Lukit menuju Kawasan Industri Tanjung Buton ( pembangunan pelabuhan roro di Mengkapan ), dari Mengkapan

dibangun

Jalan

Strategis

Nasional

(MP3EI)

menuju

Pekanbaru, kemudian dari Desa Teluk Mesjid membangun infrastruktur jalan menuju Sungai Selari, kemudian diteruskan ke Pelabuhan Dumai ( MP3EI).

5. Rencana

pengembangan

infrastruktur

Kota

Dumai

meliputi:

pengembangan jalan TOL Pekanbaru – Dumai ) melewati Kec. Kandis ( Kabupaten Siak), pembangunan infrsrtruktur jalan dari pelabuhan Dumai menuju Sungai Selari.

6. Dengan adanya rencana pengembangan highway jalan Pekanbaru – KITB, diharapkan dapat mensupport aktifitas di KITB. Dan dengan terbukanya

jalur

infrasrtuktur

pada

kegiatan

merangkai

pulau

diharapkan dapat membuka daerah kepulauan di Provinsi Riau, sehingga dapat meningkatkan perekonomiannya.

7. Sedangkan bagi Kota Pekanbaru dengan berkembangnya daerah – daerah di sekitarnya, diharapkan daerah – daerah sekitarnya akan berfungsi sebagai pendukung bagi Kota Pekanbaru menuju kota metropolis. LAPORAN PELAKSANAAN KERJASAMA ANTAR DAERAH KABUPATEN SIAK TAHUN 2015

8. Penjelasan tersebut diatas dapat dilihat pada peta di bawah ini. 25

Roro Sungai Alam MP3EI : Jalan DumaiPelintung (25km)

Roro Ketam Putih

Roro Dakal

Sungai Selari

Jembatan Meranti buntingKampung balak

MP3EI : Jalan TOL PkuKandis-Dumai (135 km)

Roro Lukit

MP3EI : Jalan Sp. Pusako – Teluk Mesjid (15,63km) Roro Mengkikit MP3EI : Jalan Strategis Nasional Pekanbaru – Buton (115,63km)

Roro Mengkapan Roro Tanjung Pal

MP3EI : Jalan Sp. LagoSp.Buatan (25km) Desa Sp. Perak, Kec. Kerinci Kanan

LEGENDA

Jalan RAPP

Jl. MP3Ei Jl. Provinsi Jl. Perusahaan Jl. Rencana Roro

Gambar III. Rencana Kegiatan Merangkai Pulau

LAPORAN PELAKSANAAN KERJASAMA ANTAR DAERAH KABUPATEN SIAK TAHUN 2015

BAB VI RENCANA KERJASAMA ANTARA PEMERINTAH KABUPATEN SIAK DENGAN LUAR NEGERI DAN KERJASAMA ANTARA PEMERINTAH KABUPATEN SIAK DENGAN LEMBAGA

6.1 RENCANA KERJASAMA DENGAN NEGERI TERENGGANU Kerjasama antara Pemerintah dengan luar negeri di atur dalam Undang – Undang Nomor 37 Tahun 1999 tentang Hubungan Luar Negeri dan Undang – Undang Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perjanjian Internasional, kedua undang –

undang

tersebut

memberikan

landasan

hukum

yang

kuat

bagi

penyelenggaraan hubungan luar negeri, pelaksanaan politik luar negeri dan pembuatan perjanjian internasional. Dalam kaitannya antara hubungan dan kerjasama luar negeri yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah pada saat ini telah mengalami perkembangan baru yang dirasa penting dalam proses penyempurnaan system otonomi daerah yang berkelanjutan yang diharapkan dapat membawa perubahan dalam ruang lingkup dan kewenangan daerah dalam menjalin hubungan kerjasama dengan luar negeri.

Gambar IV. Dokumentasi Kunjungan Delegasi Kerajaan Negeri Terengganu ke Kabupaten Siak

LAPORAN PELAKSANAAN KERJASAMA ANTAR DAERAH KABUPATEN SIAK TAHUN 2015

Kronologis rencana kerjasama luar negeri yang dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten

Siak

dengan

Kerajaan

Negeri

Terengganu

dimulai

dengan

kunjungan delegasi Kerajaan Negeri Terengganu Malaysia ke Kabupaten Siak dalam rangka rencana Kerjasama kota Kembar ( sister city ) antara Kabupaten Siak Provinsi Riau dengan Daerah Dungun ( Negeri Terenganu ) kerjasama sama ini diantaranya meliputi sektor ekonomi, sector budaya dan sector industry. Kunjungan ini dilakukan pada tanggal 13 Februari 2014, latar belakang rencana kerjasama kota kembar ( sister city ) ini adalah adanya saling keterkaitan antara sejarah Kerajaan Siak dengan Daerah Dungun, dimana raja Kerajaan Siak yang ke enam yaitu Sultan Yahya Abdul Jalil Muzaffar Syah (1782 -1784), beliau wafat dan dimakamkan di Daerah Dungun Negeri Terengganu sehingga diberi gelar Marhum Mangkat di Dungun. Kemudian Pemerintah Kabupaten Siak melakukan kunjungan balasan ke Kerajaan Negeri Terengganu pada tanggal 23 September 2014, Disamping mempererat tali silaturahmi kunjungan ini dilakukan untuk mempertegas rencana kerjasama kota kembar/sister city dalam sector sejarah budaya, kepariwisataan dan perekonomian. Selain itu dalam kunjungan tersebut Pemerintah Kabupaten Siak juga menyempatkan ke TATi University College, dimana pihak university berencana untuk melakukan kegiatan pertukaran mengenai informasi pendidikan. Dan dalam kunjungan tersebut Pemerintah telah membuat sebuah draf nota kesepakatan yaitu PERNYATAAN KEINGINAN MEMBANGUN MEMORANDUM SALING PENGERTIAN UNTUK KERJASAMA KOTA BERSAUDARA ANTARA PEMERINTAH KABUPATEN SIAK PROVINSI RIAU REPUBLIK INDONESIA DENGAN KOTA DUNGUN NEGERI TERENGGANU KERAJAAN MALAYSIA TENTANG KEMITRAAN DAN KERJASAMA KOTA, adapun bidang – bidang yang dijadikan objek kerjasama yaitu:  Ekonomi dan Perdagangan;  Pariwisata;  Kebudayaan;  Pendidikan; dan  Bidang lain yang akan disetujui kemudian. Sebagai bentuk keseriusan Pemerintah Kabupaten Siak terhadap rencana kerjasama

luar

negeri

dengan

Kerajaan

Negeri

Terengganu

tersebut,

Pemerintah Kabupaten Siak telah berkoordinasi dengan Pemerintah Provinsi Riau untuk memasukkan rencana kerjasama tersebut ke dalam Forum LAPORAN PELAKSANAAN KERJASAMA ANTAR DAERAH KABUPATEN SIAK TAHUN 2015

Kerjasama Indonesia – Malaysia – Thailand Growth Triangle ( IMT – GT ). IMT – GT merupakan forum kerjsama luar negeri yang didirikan pada tanggal 20 Juli 1993 yang terdiri dari negara Indonesia, Malaysia dan Thailand, IMT – GT sendiri bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan dan pertumbuhan ekonomi masyarakat di daerah perbatasan IMT – GT dan anggota IMT – GT sendiri tertera pada table di bawah ini. No

Indonesia

Malaysia

Thailand

Aceh

Perak

Yala

Sumatera Utara

Penang

Pa Ani

Sumatera Barat

Kedah

Songkhla

Riau

Perlis

Satun

Jambi

Selangor

Pha Alung

Sumatera Selatan

Kelantan

Nakhonsri Thammarat

Bengkulu

Melaka

Krabi

Kep. Bangka Belitung

Trengganu

Phuket

Bengkulu

Negeri Sembilan

Phang-ga

Kepulauan Riau

Sura Hani

Lampung

Chumporn

Trang

Tabel. Anggota IMT – GT

6.2 RENCANA KERJASAMA DENGAN LEMBAGA Dalam berbagai literatur, dapat diketahui bahwa unsur dari sebuah negara adalah adanya wilayah, rakyat,

pemerintahan yang berdaulat serta adanya

pengakuan dari daerah lain. Pemerintahan yang berdaulat dalam hal ini termasuk kewenangan pemerintahan dalam menjalankan semua kegiatan pemerintahan atau dalam penyelenggaraan pemerintahan. Dalam Undang – undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah menerangkan tentang

kewenangan

antara

kewenangan

Pemerintahan

Pusat

dan

Pemerintahan Daerah, dimana kewenangan Pemerintahan Pusat meliputi politik luar negeri, pertahanan dan keamanan, peradilan, moneter dan fiskal, serta agama. Dalam menyelenggarakan kewenangan tersebut Pemerintah Pusat dapat melimpahkan kewenangan tersebut kepada instansi vertikal yang ada di daerah.

LAPORAN PELAKSANAAN KERJASAMA ANTAR DAERAH KABUPATEN SIAK TAHUN 2015

Namun

demikian,

sekalipun

Pemerintah

Daerah

tidak

memiliki

kewenangan dalam hal mengatur masalah pertahanan dan keamanan disebuah daerah, kepala daerah memiliki kewajiban untuk memajukan kesejahteraan umum di daerahnya. Untuk menciptakan kesejahetraan umum tersebut tentu dibutuhkan rasa aman di tengah – tengah kehidupan bermasyarakat. Sebagai alat negara, Kepolisian Daerah memiliki peranan yang sangat besar dalam menciptakan rasa aman dan tertib, untuk itu sangatlah diperlukan

hubungan

yang

saling

bersinergi

dengan

unsur

–

unsur

Pemerintahan di Daerah, hal ini sesuai dengan Undang – undang Nomor 02 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, pada pasal 42 ayat 2 yang menyatakan bahwa Hubungan dan kerjasama di dalam negeri dilakukan terutama dengan unsur – unsur pemerintahan daerah, penegak hukum

badan,

lembaga,

instansi

lain

serta

masyarakat

dengan

mengembangkan asas partisipasi dan subsidiritas. Sehubungan dengan hal tersebut diatas, Pemerintah Kabupaten Siak telah berupaya untuk bekerjasama dengan Kepolisian Daerah Provinsi Riau untuk menciptakan rasa aman dalam kehidupan bermasyarakat.

Kemudian pada

tanggal 29 Januari 2015 diterbitkan Nota Kesepahaman Bersama antara Pemerintah

Kabupaten

Siak

dengan

Kepolisian

Daerah

Riau

tentang

Pembangunan Kantor Direktorat Kepolisian Perairan Kepolisian Daerah Riau di Kabupaten Siak. Adapun isi dari Nota Kesepahaman Bersama tersebut adalah: 

Bahwa dalam rangka menyongsong Masyarakat Ekonomi Asean ( MEA )



Bahwa adanya keterbatasan anggaran Kepolisian Daerah Riau ( APBN ) untuk membangun Kantor Direktorat Kepolisian Perairan di Kabupaten Siak.



Bahwa

untuk

meningkatkan

ketertiban

umum

dan

memberikan

perlindungan kepada masyarakat serta menambah perkuatan aparat keamanan di Kabupaten Siak. 

Bahwa

guna

meningkatkan

keamanan

dan

keselamatan

pelayanan

khusunya di perairan Kabupaten Siak. 

Bahwa guna meningkatkan pelayanan kepada masyarakat apabila terjadi tindak pidana dan kecelakaan di perairan. Sebagai

Pemerintah

tindaklanjut

Kabupaten

Siak

dari telah

Nota

Kesepahaman

menganggarkan

Bersama

Penyusunan

tersebut

Masterplan

Makodirpolair Polda Riau pada Tahun Anggaran 2015, dan pada tanggal 05 LAPORAN PELAKSANAAN KERJASAMA ANTAR DAERAH KABUPATEN SIAK TAHUN 2015

Agustus 2015 Pemerintah Kabupaten Siak mengadakan rapat lanjutan dengan Polda

Riau

terkait

pelaksanaan

pembangunan

makodirpolair

tersebut.

Direncanakan pembangunan makodirpolair tersebut akan ditempatkan di Desa Sungai Rawa Kecamatan Sei Apit, dan untuk memenuhi segala fasilitas yang dibutuhkan dalam operasional makodirpolair tersebut diharapkan Pemerintah Daerah yang tergabung dalam Forum Kerjasama Antar Daerah SIAP BEDELAU ( Siak – Pelalawan – Bengkalis – Dumai – Kepulauan Meranti ) bisa saling bekerjasama untuk mewujudkan makodirpolair tersebut guna menciptakan keamanan dan ketertiban di perairan kelima daerah tersebut.

LAPORAN PELAKSANAAN KERJASAMA ANTAR DAERAH KABUPATEN SIAK TAHUN 2015

BAB VII KESIMPULAN DAN SARAN

7.1

KESIMPULAN Kerjasama Antar Daerah (KAD) hanya dapat terbentuk dan berjalan apabila

didasarkan

pada

adanya

kesadaran

bahwa

daerah-daerah

tersebut saling membutuhkan untuk mencapai satu tujuan. Oleh karena itu, inisiasi Kerjasama Antar Daerah (KAD) baru dapat berjalan dengan efektif apabila telah ditemukan kesamaan isu, kesamaan kebutuhan atau kesamaan permasalahan. Kesamaan inilah yang dijadikan dasar dalam mempertemukan daerah-daerah yang akan dijadikan mitra. Berdasarkan hasil penulisan laporan tentang Pelaksanaan Kerjasama Antar Daerah Kabupaten Siak Tahun 2015 di ambil beberapa kesimpulan sebagai berikut:

1. Berdasarkan PP 50

tahun 2007 tentang tata cara pelaksanaan

kerjasama daerah manfaat yang ingin dicapai dari KAD antara lain adalah :  Menyerasikan pembangunan;  Mensinergikan potensi antar daerah;  Meningkatkan pertukaran pengetahuan,  konologi, dan kapasitas fiskal;  Meningkatkan Kesejahteraan masyarakat;  Meningkatkan pendapatan asli daerah.

2. Objek yang bisa dikerjasamakan meliputi semua urusan yang menjadi daerah otonom, asset daerah dan potensi daerah serta penyediaan pelayanan umum. Pelaksanaan kerjasama harus berpegang pada prinsip sinergi, efisiensi dan efektivitas, saling menguntungkan, kesepakatan

bersama,

transparansi,

keadilan

itikad dan

baik,

kepastian

persamaan hukum.

kedudukan,

Sehingga

objek

kerjasama merupakan faktor utama yang harus diperhatikan dalam pelaksanaan

kerjasama

untuk

selanjutnya

menentukan

pilihan

bentuk kerjasama yang akan dilaksanakan

LAPORAN PELAKSANAAN KERJASAMA ANTAR DAERAH KABUPATEN SIAK TAHUN 2015

3. Dalam RPJMD Pemerintah Daerah Kabupaten Siak Kerjasama Antar Daerah menjadi urusan wajib pada SKPD Bappeda Kabupaten Siak yang di aplikasikan pada Program Kerjasama Pembangunan.

4. Dalam aplikasinya konsep perjanjian kerjasama antar daerah bisa dilakukan secara bilateral ( dilakukan oleh dua daerah ) dan multilateral ( dilakukan lebih dari dua daerah ). Jika kerjasama antar daerah dilakukan lebih dari 2 ( dua ) daerah, maka sebaiknya diberlakukan konsep perjanjian kerjasama secara multilateral, agar setiap

daerah

yang

tergabung

dalam

forum

kerjasama

bisa

bekerjasama satu sama lain.

5. Pemerintah daerah dalam menetapkan dan menggali potensi dan sumberdaya yang dimiliki daerah terlihat belum dilandasi dasar yang matang dan tepat. Selama ini pemilihan atau pengalian sektor belum dilihat sebagai suatu upaya yang sangat memiliki pengaruh sangat besar dalam mencapai nilai keberhasilan dan nilai manfaat dalam pada setiap pelaksanaan kerja sama daerah. penggalian potensi tersebut menjadi batu pijakan awal dalam menetapakan potensi dan sumberdaya daerah menjadi objek dari kerja sama tesebut.

6. Saat ini sudah cukup banyak pemerintah daerah yang sudah melakukan kerja sama, baik itu kerja sama antar daerah, kerja sama dengan pihak ketiga, dan kerja sama internasional. Ketiga

model

kerja sama tersebut sangat berkaitan erat dengan peningkatan pelayanan publik dan juga pengedaan infrastruktur daerah baik bersifat fisik dan non fisik. Bentuk pengaturan perjanjian kerja sama yang dilakukan oleh pemerintah daerah yaitu: 1)

coorperative

construction; 2) Contract services; dan 3) Pengaturan lainnya. Ketiga jenis pengaturan tersebut dimanfaatkan oleh pemerintah daerah untuk dapat memperlancar jalannya kerja sama yang dilakukan oleh pemerintah daerah. Selain itu seluruh bidang urusan pemerintah daerah dijadikan objek kerja sama daerah, dengan demikian kerja sama tersebut juga mendukung dan sangat erat betul dengan peningkatan knowledge Sumber daya manusia aparatur pemerintah daerah dalam mendukung penyelenggaraan tugas dan perannya setiap unit kerja.

LAPORAN PELAKSANAAN KERJASAMA ANTAR DAERAH KABUPATEN SIAK TAHUN 2015

7.2

SARAN Berdasarkan laporan pelaksanaan kerjasama antar daerah yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Siak, dapat diberikan beberapa saran yang bertujuan agar pelaksanaan kerjasama antar daerah dapat berjalan secara maksimal. Adapun saran tersebut antara lain adalah sebagai berikut:  Dalam pelaksanaannya setiap daerah yang melakukan kerjasama antar daerah

sebaiknya

melaporkan

progress

pelaksanaannya

kepada

Pemerintah Provinsi, karena Pemerintah Provinsi diberi kewenangan sebagai Pembina dan pengawas terselenggaranya kerjasama antar daerah sebagaimana yang tercantum dalam Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2007 tentang Tata Cara Pelaksanaan Kerjasama Daerah;  Untuk memaksimalkan pelaksanaan kerjasama antar daerah sebaiknya dalam setiap forum kerjasama antar daerah diharuskan membentuk Sekretariat Bersama yang bertujuan untuk memantau, mengevaluasi dan melakukan pembinaan progress pelaksanaan kerjasama antar daerah;  Perlu adanya identifikasi sektor kerjasama melalui skenario kerjasama antar daerah guna memberikan gambaran tentang visi bersama yang dilakukan melalui proses partisipatif yang sistematis diantara para aktor dan steakholder;  Sistem transportasi dapat merupakan sarana yang utama(vital) untuk menguatkan keterpaduan dengan wilayah lain. Perlu dikembangkan jaringan jalan dan sitem transportasi dengan membangun jaringan jalan yang menghubungkan antar kawasasn secara eksternal;  Agar tujuan kerjasama antar daerah dapat berjalan secara maksimal perlu segera dilakukan kajian menyeluruh terhadap objek yang akan dikerjasamakan dan kajian terhadap potensi – potensi objek yang bisa dikerjasamakan. Dengan adanya kajian tersebut diharapkan daerah – daerah yang melakukan kerjasama akan memahami role: peran, risk: resiko, dan revenue: dampak/hasil dari pelaksanaan kerjasama antar daerah tersebut;  Koordinasi antar pemerintah terkait kerjasama antar daerah mulai dari tingkat pusat, pemerintah provinsi, dan pemerintah kabupaten/kota LAPORAN PELAKSANAAN KERJASAMA ANTAR DAERAH KABUPATEN SIAK TAHUN 2015

yang selama ini lemah menjadi tantangan bagi semua pihak. Upaya – upaya

koordinasi

yang

intensif

untuk

menyamakan

persepsi,

sinkronisasi program dan kegiatan merupakan hal mutlak yang harus dilakukan;  Perlu ada upaya dari semua pihak untuk mendorong tumbuhnya pemahaman akan urgensi pelaksanaan kerjasama antar daerah yang ditindaklanjuti

dengan

adanya

sikap

dan

komitmen

dengan

menempatkan urusan kerjasama antar daerah sebagai salah satu prioritas kebijakan pemerintah di daerah yang diwujudkan dalam bentuk produk – produk hukum daerah.

LAPORAN PELAKSANAAN KERJASAMA ANTAR DAERAH KABUPATEN SIAK TAHUN 2015

Elok jati karena dipahat Molek nian dijadikan pintu Elok negeri karena sepakat Pemimpin bekerja bahu membahu Pelatuk terbang bersama kenari Lalu hinggap didahan delima Untuk bersama membangun negeri Perlu kita bekerjasama Kebaya labuh kain pelekat Dipakai dara saat menari Bersama membentuk kata mufakat Demi bersama membangun negeri

LAPORAN PELAKSANAAN KERJASAMA ANTAR DAERAH KABUPATEN SIAK TAHUN 2015