P O L I T I K Menuju Indonesia Mandiri Edisi Senin, 30 November 2015
Harga Rp. 10.000 (Pulau Jawa)
PILKADA
Ahok: Hei, Aku Sudah Sembuh Ya angan (BPK) kemarin. Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama berhasil menahan diri selama diperiksa oleh Badan Pemeriksa Keu Presiden Jokowi (kiri) bergandeng tangan dengan perdana Menteri Jepang Shinzo Abe dan Perdana Menteri Laos Thongsing Thammavong (ki-ka) pada KTT Asia Timur ( EAS ) ke 10 di Kuala Lumpur, Malaysia, (22/11). (REUTERS/Olivia Harris)
Pengamat LIPI: Jokowi, Presiden yang Lebih Manusiawi Terpilihnya Jokowi sebagai presiden ke-7 RI dipandang sebagai salah satu hal baru di era demokrasi Indonesia. Seperti diungkapkan
Profesor Riset Politik Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI), Indria Samego. “Hadirnya Presiden Jokowi..(Baca Halaman 3)
Ia tak mengutarakan katakata tak pantas meski banyak hal membuatnya kesal saat pemeriksaan berlangsung. Situasi itu berbanding terbalik
Kunjungi Makassar, Komisi II DPR Tinjau Kesiapan Pilkada
“Buat yang suka ngatangatain saya... (Baca Halaman 3)
Hukum Bukan Panglima Tertinggi, Tapi Kekuasaan
Jalani Sidang Perdana MKD, Arzeti Gugup
Aktris yang merupakan anggota DPR F-PKB Arzetti Bilbina saat menjalani sidang kode etik di Mahkamah Kehormatan Dewan, Jakarta, Selasa (24/11
Anggota Komisi VIII DPR Arzetti Bilbina akhirnya memenuhi panggilan Mahkamah Kehormatan Dewan (MKD)
dan menyelesaikan pemeriksaan perdananya terkait dugaan perselingkuhan ..( Baca Halaman 3)
Ketum Partai Golkar Aburizal Bakrie membuka Seminar di DPR RI dengan tema "Impelementasi Visi Negara Kesejahteraan 2045 Dalam Menjalankan Fungsi Legislasi, Anggaran dan Pengawasan di Parlemen", Jakarta, Jumat (20/11).
Kalimat ‘hukum panglima tertinggi’ di Indonesia kerap diucapkan oleh sejumlah pihak. Namun, kadang-kadang hu
kum tak selalu bisa menjadi panglima tertinggi. Hal itu diutarakan oleh Aburizal Bakrie alias Ical versi Munas Bali.
Menurut dia, tak meluluý hukum selalu di atas segalanya. Melainkan kekekuasaan yang menjadi paling teratas dalam
bernegara. “Negara kita memang secara resmi (menganut) hukum merupakan ..( Baca Halaman 3)
Maruarar PDIP Ungkap 'Ritual' Jokowi Sebelum Reshuffle Kabinet
Alasan Agung Laksono Tak Hadiri Perayaan HUT Golkar Kubu Ical Ketua Umum Partai Golkar hasil Munas Ancol
Nama politikus PDIP Maruarar Sirait dikenal dekat dengan Presiden Joko Widodo atau Jokowi. Maruarar telah lama mendampingi Jokowi. Meski tak masuk dalam kabinet atau staf
kepresidenan, pria yang akrab disapa Ara itu acap kali bertemu dan berbincang dengan Presiden Jokowi.
Agung Laksono tidak menghadiri perayaan HUT ke-51 Partai Golkar di kantor DPP Golkar, Slipi, Jakarta Barat yang digelar kubu Aburizal
Bakrie atau Ical pada Kamis 26 November 2015. Agung beralasan, ketidakhadirannya tersebut karena sudah memiliki agenda lain di hari dan waktu yang sama sebelum Golkar ?kubu Munas Bali mengundangnya. "Diundang, saya terima undangannya. Cuma memang saya lagi ada acara lain," kata Agung Laksono saat dihubungi di Jakarta, Minggu (29/11/2015). Agung juga mengatakan, pihaknya telah menggelar perayaan HUT Golkar di tempat yang sama sebelum kubu Munas Bali.
Pengalaman mendampingi Jokowi itulah yang ...(Baca Halaman 3)
"Saya sebelumnya sudah buat acara HUT ke51 juga tepat pada 20 Oktober Ultah Golkar di DPP juga, kemudian kita juga lakukan renungan di TMP Kalibata. Jadi sudah lebih dahulu. ARB agak telat... (Baca Halaman 3)
Foto : Herman Zakharia
JK Harap Sidang Setnov di MKD Terbuka untuk Umum
Wapres Jusuf Kalla bersama Menlu Retno Marsudi saat pembukaan Kongres ke-3 Diaspora Indonesia di Jakarta, Rabu (12/8). Kongres yang berlangsung selama 12-14 Agustus 2014 tersebut mengusung tema “Diaspora Bakti Bangsa”.
Rombongan Komisi II DPR-RI melakukan kunjungan kerja di Sulawesi Selatan untuk meninjau langsung kesiapan penyelenggara pemilihan kepala daerah (Pilkada) di 11 kabupaten. Ketua rombongan Komisi II DPR-RI Azikin Soelthan di Komisi Pemilihan Umum (KPU) Sulsel di Makassar, Kamis (26/11), mengatakan kedatangannya ke Makassar adalah... (Baca Halaman 3)
Jika Menangi Pilgub, Olly Ingin Dilantik Presiden Jokowi Calon Gubernur Sulawesi Utara (Sulut) Olly Dondokambey mengaku optimistis dirinya akan terpilih pada pilkada serentak 9 Desember 2015 dan dirinya ingin dilantik langsung oleh Presiden RI Joko Widodo. “Keyakinan itu diperoleh dari hasil survei yang dilakukan sejumlah lembaga independen di Sulut dimana elektabilitas saya mencapai 75 persen,” kata Olly di Bandar Udara Naha, Kabupaten Kepulauan Sangihe, Jumat (27/ 11) kemarin... (Baca Halaman 3) Wakil Presiden Jusuf Kalla atau JK berharap sidang etik Mahkamah Kehormatan Dewan (MKD) dengan terduga Ketua DPR Setya Novanto berlangsung terbuka. Sebab, kata JK, kasus dugaan pencatutan nama Presiden Joko Widodo dan Wapres ini patut diawasi publik. Apalagi menyangkut nama baik Jokowi dan dirinya. “Karena masalah yang sangat urgen dan masalah yang perlu keterbukaan, ya sebaiknya terbuka, agar masyarakat mengetahui... (Baca Halaman 3)
Formasi Anggota MKD Berubah Jelang Sidang Setya Novanto, Ada Apa? Mahkamah Kehormatan Dewan (MKD) DPR memutuskan untuk melanjutkan dugaan pelanggaran kode etik Ketua DPR Setya Novanto ke proses persidangan.
Ini terkait laporan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Sudirman Saidý ke MKD atas dugaan pencatutan nama Jokowi-JK dalam negosiasi perpan
jangan kontrak dengan PT Freeport Indonesia. Sebelum memutuskan melanjutkan proses persidangan, pada 24 November 2015, MKD menghadirkan pakar,yakni ahli
bahasa hukum Yayah Bachria Mugnisjah untuk dimintai pendapat akademiknya terkait frasa ‘dapat’ dalam Bab IV Pasal 5 ayat (1) tentang... (Baca Halaman 3)
P O L I T I K Menuju Indonesia Mandiri Edisi Senin, 30 November 2015
Ahok: BPK Ini Bikin Kita ‘Skak-Ster’ Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama atau Ahok merasa temuan BPK terkait pem Æbelian lahan RS Sumber Waras membuatnya serba salah. Bila keputusan BPK tetap ada kerugian negara, mau tidak mau DKI harus mengembalikan lahan itu. Padahal kalau dikembalikan kerugian negara semakin besar. “Saya pikir BPK DKI udah jelas tendensius. Membuat kita skak-ster. Dia menuduh kita kemahalan beli tanah ini dibandingin NJOP belakang. Yang tentukan NJOP bukan saya. Kalau ini saya buka nanti bocor lagi. Nanti saya ditangkap lagi gara-gara saya membuka,” ujar Ahok di Balai Kota, Jakarta, Selasa (24/11/2015). “Makanya saya tanya, berani enggak BPK pusat yang periksa saya kemarin kasih lihat aja deh, enggak usah jawaban saya deh, pertanyaannya apa aja,” sambung Ahok. Mantan Bupati Belitung Timur itu tidak mengerti
“Ini BPK ngerti enggak sih beli tanah itu hukumnya adalah terang dan tunai. Kalau udahapa yang diteliti oleh BPK. Sudah jelas bila lahan itu dikembalikan dan dibeli lagi untuk tahun lebih mahal. dibalikin enggak bisa dong, BPHTB (Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan)-nya siapa? Terus kalau jual balik mesti minta izin DPRD. Barang sudah dibeli,” jelas Ahok. “Kalau kita jual sekarang barang lebih mahal enggak harusnya? Mau enggak yang jual beli harga mahal sekarang? Enggak mau. Kalau kita jual harga sama kerugian negara enggak? Jadi namanya memang tendensius lalu kasih buah simalakama,” imbuh Ahok. Dengan begitu, Ahok semakin yakin hasil pemeriksaan terhadap APBD DKI sangat tendensius. Kalau memang berani silakan buka. “Jadi laporan itu udah enggak becus, jadi saya bilang ke BPK kalau mau bersihkan di situ buka aja (pemeriksaan) yang kemarin, pasti top kamu,” tutup Ahok. (Ali/Ans)
PKS Sebut 3 Hal Tak Terjadi di Era SBY, Apa Saja? Partai Keadilan Sejahtera (PKS) melihat ada perubahan signifikan saat Presiden Joko Widodo menduduki kursi presiden menggantikan Susilo Bambang Yudhoyono atau SBY. Ketua DPP PKS, Al Muzzammil Yusuf pun mengatakan ada 3 hal yang dilakukan Presiden Jokowi dalam setahun pemerintahannya, yang tak bisa dilakukan pemerintahan SBY selama 10 tahun sebelumnya. “Saya apresiasi apa yang tidak bisa dilakukan SBY saat memimpin 10 tahun negeri ini tapi bisa dilakukan Presiden Jokowi. Yaitu menghukum mati narkoba, kemudian menjaga kedaulatan Indonesia di laut, seperti yang dilakukan oleh Menteri Susi,” ujar Al Muzzammil saat diskusi di salah satu hotel kawasan Jalan Sudirman, Jakarta Pusat, Selasa (24/11/2015). Al Muzzammil Yusuf juga menilai perkembangan di sektor pertanian yang mendapatkan kenaikan anggaran hingga 100 persen. “Mungkin kalau soal pertanian dulu kan dari PKS, takut dibilang untungkan PKS. Sekarang kan menterinya dari nonpartai,” lanjut dia. Menurut anggota Komisi IV DPR itu, sebetulnya Presiden Jokowi pun sudah menjalani Nawa Cita yang pertama dari 9 poin lainnya.
Di mana, menurut Al Muzzamil, Nawa Cita yang pertama adalah menghadirkan kembali negara untuk melindungi segenap bangsa dan memberikan rasa aman pada seluruh warga negara. “Ini kan jelas, setidaknya Nawa Cita yang pertama, pungkas Fahri. sudah dijalankan. Meskipun belum dengan baik, karena masih banyak masalah,” jelas dia. Masalah itu di antaranya, imbuh Al Muzzammil, masih banyak nelayan yang hidupnya belum sejahtera. Kemudian kedaulatan pangan Indonesia yang hanya lebih unggul dari Myanmar dan Vietnam. Inilah yang perlu ditingkatkan. “Tapi saya optimis, dari pembicaraan dengan sejumlah menteri, mereka sudah mau ke arah perbaikan di sektor itu. Ini momen untuk segera melakukannya,” pungkas Al Muzzamil. (Dms/ Ans)
Harga Rp. 10.000 (Pulau Jawa)
Ahli Bahasa Hukum: MKD Bisa Terima Laporan Sudirman Said
Politic Highlight Menkumham: PP Salah Tangkap Diubah, Polisi-Jaksa Harus Hatihati
Menkumham Yasonna H Laoly.
Ketua Mahkamah Kehormatan Dewan (MKD), Surahman Hidayat memberikan keterangan usai sidang di Ruang Sidang MKD DPR RI, Jakarta, Senin (23/11/2015). Hasil Rapat MKD akan menentukan kelanjutan kasus Setya Novanto.
Mahkamah Kehormatan Dewan (MKD) menggelar sidang terbuka dugaan pelanggaran kode etik Ketua DPR Setya Novanto atas laporan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Sudirman Said. Sidang kali ini beragenda mendengarkan keterangan ahli terkait frasa ‘dapat’ dalam Bab IV Pasal 5 ayat (1) tentang tata beracara MKD. Dalam pasal itu disebutkan laporan dapat disampaikan oleh: a. Pimpinan DPR atas aduan anggota terhadap anggota; b. Anggota terhadap pimpinan DPR atau pimpinan AKD; dan/atau c. Masyarakat secara perseorangan atau kelompok terhadap anggota, pimpinan DPR, atau pimpinan Alat Kelengkapan Dewan (AKD). “Setiap orang dapat mengadu. Konteks masyarakat secara perseorangan sebagai anggota masyarakat. Dalam hal ini, sesuai dengan maknanya. Boleh atau dapat. Kata boleh, bagian kata makna. Boleh dalam kamus bermakna dapat bahkan sejalan dengan juga bersinonim diizinkan atau se-
Ayo Sukseskan Pilkada 2015
jalan dengan tidak dilarang,” kata ahli bahasa hukum Yayah Bachria Mugnisjah selaku ahli dalam sidang MKD, Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Selasa (24/ 11/2015). Dengan demikian, Yayah mengatakan, Menteri ESDM diperbolehkan melapor dugaan pelanggaran etik Setya Novanto. “Jadi laporan Menteri Sudirman Said dapat dikatakan boleh. Diizinkan, tidak dilarang,” tegas Yayah. Yayah mencontohkan, dalam pasal 1 ayat (10) atau di bagian umum disebutkan bahwa setiap orang berhak untuk melaporkan dugaan pelanggaran Kode Etik anggota DPR, tanpa terkecuali seorang menteri. “Memang bunyinya ada setiap orang. Kan, setiap orang tidak memandang status pejabat,” ucap Yayah. Di dalam pasal tersebut dijelaskan, mengenai masyarakat dan perseorangan. Dalam kasus Setya Novanto, lanjut Yayah, bisa diterima lantaran menteri termasuk juga perorangan dan juga bagian dari masyarakat. Pernyataannya merujuk pada Pasal 5 ayat (1) Peraturan DPR Nomor 2
Tahun 2015 tentang Tata Beracara MKD. “Di bagian pengertian kan cukup jelas setiap orang. Kalau setiap orang kan, tidak dibatasi. Statusnya juga tidak persoalkan karena kan menurut saya, ini kan dia termasuk perseorangan. Cuma statusnya kebetulan dia menteri,” tandas Yayah. Dalam sidang terbuka tersebut, seluruh anggota MKD hadir. Dari jajaran pimpinan hadir Ketua MKD Surahman Hidayat (PKS), Wakil Ketua MKD Hardisoesilo (Golkar), Wakil Ketua MKD Junimart Girsang (PDIP), dan Wakil Ketua MKD Sufmi Dasco Ahmad (Gerindra). Dari jajaran anggota hadir Ahmad Riski Sadiq (PAN), Hang Ali Saputra Syah Pahan (PAN), Budi Supriyanto (Golkar), Zainut Tauhid (PPP), Muhammad Prakosa (PDIP), Guntur Sasono (Demokrat), Darizal Basir (Demokrat), Sarifuddin Sudding (Hanura), Muhammad Syafii (Gerindra), Marsiaman Saragih (PDIP), Dadang S Mochtar (Golkar), Acep Adang Ruhiat (PKB), dan Fadholi (Nasdem). (Din/Ans)
Menteri Hukum dan HAM Yasonna H Laoly telah mengubah Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Ganti Rugi Korban Salah Tangkap. Dimana draft perubahan itu akan segera dibawa ke Presiden Joko Widodo atau Jokowi untuk segera membentuk peraturan baru. Dia pun mengingatkan dengan adanya perubahan baru itu, baik pihak Kepolisian dan Kejaksaan untuk bekerja lebih profesional dalam menindak seseorang. “Ini menjadi penting. Bagi Polri dan Kejaksaan, untuk bekerja profesional. Kalau tidak negara yang akan menanggung kerugian tersebut,” ujar Yasonna di kantornya, Jakarta, Selasa 24 November 2015. Terkait bagi pihak Kepolisian dan Kejaksaan yang salah tangkap, Yasonna menegaskan itu bukan menjadi kewenangannya. Dia pun menuturkam itu diserahkan kepada institusi
masing-masing. “Kalau itu, tentu diserahkan kepada institusinya masing-masing. Jadi tentu sebelum ada putusan pun, pasti orang tersebut sudah akan diproses,” jelas dia. Yasonna pun berharap, dengan PP itu diubah, maka ini menjadi jalan bagi keadilan ditegakan di Indonesia. “Ini kan salah satu upaya kita dibalik perubahan petaturan lainnya. Kemenkumham selalu berupaya untuk itu (memberikan keadilan),” pungkas Yasonna. Diketahui, dengan diubahnya PP Nomor 27 Tahun 1983, yang dimana dulu korban salah tangkap hanya diganti Rp 5 ribu sampai Rp 1 juta. Sekarang dari Rp 500 ribu sampai Rp 100 juta. Untuk korban salah tangkap yang mengalami luka-luka akibat salah tangkap, akan diganti sebesar Rp 25-300 juta. Sedangkan meninggal dunia akibat salah tangkap maka kerugiannya akan diganti oleh negara sebesar Rp 50-600 juta. Bukan hanya itu saja. Dulunya untuk ganti rugi, memakan waktu 2 bulan. Kini dengan adanya perubahan, maka hanya memakan waktu 14 hari. (Ron/ Dan)
Fahri Hamzah: Datang ke MKD, Sudirman Said Tak Punya Dasar Hukum Wakil Ketua DPR Fahri Hamzah menegaskan, dalam trias politica sudah diatur tentang cabang-cabang kekuasaan agar tidak bisa saling menjatuhkan. Karena itu, menurut Fahri, di dalam negaranegara yang matang demokrasinya ada aturan kuat bahwa lembaga eksekutif tidak boleh seenaknya datang ke lembaga legislatif dan begitu juga sebaliknya. “Jadi saudara Menteri ESDM Sudirman Said datang pagi-pagi ke MKD DPR tanpa undangan itu sebetulnya ilegal. Apalagi dia memakai kop kementerian. Itu jelas intervensi lembaga eksekutif kepada lembaga legislatif,” tutur Fahri di Gedung DPR, Senayan, Jakarta Pusat, Selasa (24/ 11/2015). Politikus Partai Keadilan Sejahtera (PKS) itu menegaskan, apa yang dilakukan Menteri ESDM tidak mempunyai legal standing atau dasar hukum. “Karena itu saudara Sudirman tidak punya legal
Fahri Hamzah
standing untuk datang ke MKD DPR, tapi saudara Sudirman kan menggunakan jabatannya,” jelas dia. Fahri mempertanyakan, apakah Presiden Jokowi mengetahui tindakan menterinya adalah tindakan institusi kementerian. Jika Presiden tahu bahwa ini adalah tindakan institusi, maka Presiden dapat terlibat dalam kasus ini. “Di dalam MKD (Sudirman Said) tidak punya legal standing. Saudara Sudirman Said dalam hal ini tidak mengerti undangundang. Maksud baik harus disampaikan dengan cara yang benar. Jadi pejabat eksekutif tidak boleh menyerang anggota Dewan,”
P O L I T I K Menuju Indonesia Mandiri Edisi Senin, 30 November 2015
Maruarar PDIP Ungkap ‘Ritual’ Jokowi Sebelum Reshuffle Kabinet ...membuat Ara mengetahui cara Jokowi saat mengambil keputusan terkait perombakan atau reshuffle Kabinet Kerja. Dia mengatakan ada 2 hal yang dilakukan Jokowi jelang perombakan kabinet. “Dalam melakukan itu (reshuffle), Presiden Jokowi hanya melakukan 2 hal, yaitu bekerja dan berpikir. Semuanya itu dilandaskan dengan pola pikir beliau yaitu pertimbangan legal justice dan social justice,” ujar Ara dalam sebuah diskusi di Jakarta, Selasa 24 November 2015. Isu reshuffle Kabinet Kerja berhembus kencang
belakangan ini. Namun, baik Jokowi dan Jusuf Kalla mengatakan belum akan ada perombakan. Profesor Riset Politik Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI), Indria Samego, mengingatkan Jokowi tentang perlunya arah yang jelas bagi menteri baru untuk mendukung Presiden. Walaupun, reshuffle masih isu. “Kita ingin jelas arahnya. Bukan hanya normatif saja. Tapi secara yang lainnya. Intinya jangan sampai ada gap (antarmenteri lagi),” jelas Indria yang juga Dewan Pakar The Habibie Center itu. (Bob/Mut)
Ahok: Hei, Aku Sudah Sembuh Ya saya mau nasehatin ‘hey aku sudah sembuh ya. Sudah bisa mengendalikan diri tidak keluar kata-kata toilet, terima kasih,” tegas Ahok di Balai Kota, Jakarta, Selasa (24/11/2015). Mantan Bupati Belitung Timur itu mengungkapkan beberapa peristiwa yang membuatnya kesal. Saat itu, Ahok ingin videografer Humas Pemprov DKI Jakarta ikut masuk ke ruang pemeriksaan dan merekam semua proses dari awal hingga akhir. Namun, BPK melarang perekaman itu. “Mereka pengen tidak ada video lho waktu melarang saya di dalam. Saya paksain kan, sampai yang di luar ngotot cari peraturan yang
enggak jelas juga. Ya sudah daripada saya tolak, langsung pidana lho,” jelas Ahok. Kekesalan lain muncul saat Ahok hendak memanggil masuk stafnya untuk membantu meneliti data yang dibeberkan BPK. BPK lagi-lagi tidak memperkenankan, sehingga Ahok terpaksa membaca sendiri dan langsung menandatangani berita acara pemeriksaan (BAP). “Mereka tuh udah jebak seperti itu. Makanya kemarin saya ke luar, saya senyum-senyum aja kan. Kalau saya ribut di luar gimana? Dibilang menghina BPK. Ya sudah gua senyum-senyum aja lah. Dalam hati saya, kena lu kemarin,” tutup Ahok. (Din/Sun)
Kunjungi Makassar, Komisi II DPR Tinjau Kesiapan Pilkada Rombongan Komisi II DPR-RI melakukan kunjungan kerja di Sulawesi Selatan untuk meninjau langsung kesiapan penyelenggara pemilihan kepala daerah (Pilkada) di 11 kabupaten. Ketua rombongan Komisi II DPR-RI Azikin Soelthan di Komisi Pemilihan Umum (KPU) Sulsel di Makassar, Kamis (26/11), mengatakan kedatangannya ke Makassar adalah rangkaian dari kunjungan kerja yang dilakukan di beberapa daerah di Indonesia. “Ini adalah kunjungaan kerja yang kesekian kalinya kita dan
kali ini berkunjung ke Makassar. Kami sengaja datang ke sini karena Sulsel termasuk dalam zona merah,” ujarnya. Rombongan Komisi II DPR-RI ini melakukan pertemuan selama dua jam dengan seluruh perwakilan KPU di 11 kabupaten serta Panitia Pengawas Pemilu (Panwaslu) sekaligus meminta langsung penjelasan mengenai perkembangan situasi di tiap daerah. Azikin Soelthan yang memimpin langsung jalannya rapat itu dengan didampingi Ketua KPU Sulsel Muh lqbal Latief dan Komisioner Bawaslu
PILKADA Kunjungi Makassar, Komisi II DPR Tinjau Kesiapan Pilkada ...rangkaian dari kunjungan kerja yang dilakukan di beberapa daerah di Indonesia. “Ini adalah kunjungaan kerja yang kesekian kalinya kita dan kali ini berkunjung ke Makassar. Kami sengaja datang ke sini karena Sulsel termasuk dalam zona merah,” ujarnya. Rombongan Komisi
II DPR-RI ini melakukan pertemuan selama dua jam dengan seluruh perwakilan KPU di 11 kabupaten serta Panitia Pengawas Pemilu (Panwaslu) sekaligus meminta langsung penjelasan mengenai perkembangan situasi di tiap daerah. Azikin Soelthan yang memimpin langsung jalannya rapat itu dengan dida
...menjadi presiden ini merupakan hal yang baru dan membanggakan di era demokrasi kita. Orang makin rasional. Dimana beliau tidak berdarah ningrat, darah biru, atau pun berasal dari anak presiden,” ujar Indria dalam diskusi di Hotel Le-
nurut Ical, perlu dilakukan lantaran sudah tak sesuai dengan keadaan zaman sekarang. Bahkan sejak zaman Belanda, KUHP sudah tak bisa diterapkan di Indonesia pascamerdeka. "KUHP sejak jaman Belanda sudah tidak sesuai dengan keadaan zaman. Harus ada pembicaraan baru. Karena itu untuk
KUHP harus direvisi yang sesuai dengan zaman dan demokratis," ujar dia. Lebih jauh Ical mengatakan, nantinya revisi KUHP itu dapat dilaksanakan dan kemudian hasilnya harus ditaati oleh semua pihak. Termasuk oleh Presiden dan Wakil Presiden beserta rakyat. Apalagi, saat ini banyak sekali persoalan hukum.
JK Harap Sidang Setnov di MKD Terbuka untuk Umum nuhnya kepada lem-
sendiri, pasti DPR itu punya dan jaga kredibilitas," ujar dia. Soal legal standing yang dipermasalahkan MKD, JK mengingatkan, Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Sudirman Said tak berbeda dengan masyarakat lain. "?Menteri manusia biasa juga," tandas JK. (FN/DY)
Apalagi, jangan lupa ini menyangkut presiden dan wapres," kata JK, di Kantor Wapres, Jakarta, Selasa (24/11/2015). Terkait pergantian anggota MKD, JK menyerahkan perihal itu sepe-
baga DPR itu. Menurut dia, MKD punya aturan sendiri menyelesaikan kasus ini, dan tak bisa diintervensi pemerintah. "Ya kita melihat itu sebagai kewenangan DPR, tentu saya tidak
mpingi Ketua KPU Sulsel dan Komisioner Bawaslu Sulsel Fatmawati mendengarkan penjelasan dari masing-masing daerah. Bahkan dalam pertemuan itu pun menjadi ajang “curahan haati” karena adanya perlakuan yang maksimal karena tidak didukung anggaran yang mencukupi,” sebutnya. (Ant)
Beberapa anggota Komisi II DPR yang hadir antara lain Azikin Soelthan, Libert Ibo, Lutfhi Andi Mutty, Rufinus, Frans Agung, Diah Pitaloka, HM Ali Umri, Amirul Tamim, Henry Yosodiningrat dan Ammy Amalia. Sementara itu, Komisioner Bawaslu Sulsel Fatmawati menyebutkan ada dua daerah yang sampai saat ini Panwaslu mengalami kesusahan dalam menggaet pengawas Tempat Pemungutan Suara (TPS) akibat minimnya anggaran yang dicairkan oleh Pemerintah Daerah (Pemda). “Kami laporkan ada
Jika Menangi Pilgub, Olly Ingin Dilantik Presiden Jokowi Olly yang sebelumnya menyampaikan orasi politik saat kampanye di alun-alun Kabupaten Sangihe, sempat berseloroh. Ia akan meminta Presiden Joko Widodo melantik dirinya di alun-alun tersebut jika kelak terpilih. Bukan tanpa alasan Bendahara Umum PDI Perjuangan itu mengajukan permintaan itu. Se
dua daerah yaitu Panwaslu Toraja Utara dan Selayar yang Panwaslunya kesusahan merekrut pengawas TPS. Ini terjadi karena minimnya anggaran yang disetujui oleh Pemda,” ujarnya. Fatmawati menambahkan, bisa dipastikan pengawasan pengawasan yang dilakukan Panwaslu di TPS tidak akan berjalan maksimal karena kurangnya dukungan pemerintah daerah. “Peranan pengawas TPS itu sangat penting karena ini bisa mencegah kecurangan yang dilakukan pasangan kandidat ” sebutnya.(Ant)
bab, ketika Pemilu Presiden 2014 lalu, pasangan Joko Widodo-Jusuf Kalla menang telak Prabowo Subianto-Hatta Rajasa dengan perolehan suara 68 persen di daerah itu. “Kalau saya menang 100 persen di Sangihe, maka kita minta Pak Presiden lantik di Sangihe. Kalau enggak mempan kita nanti minta Ibu Ketum (Megawati Soekarnoputri) untuk minta kepada Presiden,” kata mantan Ketua Fraksi PDI Perjuangan di DPR itu. (Ant)
Pengamat LIPI: Jokowi, Presiden yang Lebih Manusiawi Meridien, Jakarta pada Selasa 24 November 2015. Dewan Pakar The Habibie Center itu menuturkan, tidak mudah menjadi presiden. Banyak masalah pada masa lalu yang harus diselesaikan. “Pak Jokowi itu fo-
Hukum Bukan Panglima Tertinggi, Tapi Kekuasaan ...panglima tertinggi. Tapi kadangkala hukum bukan panglima tertinggi, tapi kekuasaan. Ini tidak bisa kita biarkan," kata? Aburizal di Kantor DPP Golkar, Slipi, Jakarta Barat, Jumat (27/11/2015). Dia mengatakan itu, dalam sebuah diskusi mengenai RUU KUHP. Saat ini, KUHP tengah direvisi oleh DPR. Revisi itu me
Sulsel Fatmawati mendengarkan penjelasan dari masing-masing daerah. Bahkan dalam pertemuan itu pun menjadi ajang “curahan haati” bagi anggota Panwaslu karena adanya perlakuan yang tidak seimbang seperti KPU oleh pemerintah daerah. “Inilah maksud kedatangan kami ke sini ingin mendengarkan langsung kesiapan mereka semua. KPU dan Panwaslu adalah satu kesatuan yang harus berjalan beriringan dan pemerintah daerah tidak boleh seperti itu membedakan keduanya,” katanya.
"Dan adakalanya kalau tidak punya kekuasaan dan pengaruh, maka orang itu tidak mendapatkan hukum yang semestinya," ucap Ical. Kemudian, Pelaksana Tugas (Plt) Ketua KPK Taufiequrachman Ruki, dan Kepala Badan Pengembangan SDM Kemenkumham Harkristuti Harkrisnowo.(Nil/Sun)
kus dengan masalah infrastruktur. Salah satu contoh, tidak ada yang pernah dengar soal bendungan di Sukabumi. Tapi karena ada teriakan dari masyarakat di sana, Pak Jokowi langsung turun dan menyelesaikannya. Ini kan persoalan lama, itu yang
dihadapinya,” tutur dia. “Belum lagi kompleksitasnya, kemudian state commision. Siapa pun yang menjadi presiden sekarang, pasti sulit. Karena itu perlu terus konsolidasi,” imbuh Indria. Terasa Kehadirannya Indria juga mengatakan,
Jalani Sidang Perdana MKD, Arzeti Gugup dengan mantan Dandim ýSidoarjo Letkol Rizeki Indra Wijaya Namun, dalam pemeriksaan yang berlangsung sekitar 2,5 jam ini Arzetti dinilai belum siap saat menjalani pemeriksaan tersebut. Terutama setiap menjawab pertanyaan yang diajukan MKD. “Sepertinya Arzetti sedikit tidak siap menghadapi sidang di MKD. Dia sedikit gelaga
pan (gugup) saat memberikan jawaban,” kata anggota MKD Sarifuddin Sudding di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Selasa (24/11/2015). Politikus Partai Hanura ini mengatakan, MKD dalam waktu dekat ini berencana memanggil pihak-pihak terkait usai pemeriksaan terhadap Arzetti Bilbina.ý Termasuk Suami Arzetti, Aditya Setyawan
Formasi Anggota MKD Berubah Jelang Sidang Setya Novanto, Ada Apa? tata beracara MKD. Menariknya, formasi MKD ini terus-menerus berubah. Pada sidang terbuka dengan pakar ahli bahasa hukum tersebut, hadir seluruh anggota MKD. Mereka, yakni Ketua MKD Surahman Hida
dengan adanya Jokowi, membuat negara terasa kehadirannya di masyarakat. Terutama bagi di daerah timur Indonesia dan di luar Jawa. (Ndy/ Ron)
yat (PKS), Wakil Ketua MKD Hardisoesilo (Golkar), Wakil Ketua MKD Junimart Girsang (PDIP) Wakil Ketua MKD Sufmi Dasco Ahmad (Gerindra) Sedangkan anggota MKD yang terdaftar adalah Ahmad Riski Sadig (PAN),
Hang Ali Saputra Syah Pahan (PAN) Budi Supriyanto (Golkar), Zainut Tauhid (PPP). Lalu Muhammad Prakosa (PDIP)?, Guntur Sasono (Demokrat), Darizal Basir (Demokrat), Sarifuddin Sudding (Ha
Wicaksono atau Didit. Saat disinggung apakah mantan Dandim Sidoarjo akan dipanggil dalam kasus tersebut, Dasco mengatakan, pihaknya akan melakukan verifikasi terhadap klarifikasi yang disampaikan Arzetti Bilbina itu. “Sidang berikut untuk menentukan langkberikutnya,” jawab Dasco. (Dms/Ans)
nura), Muhammad Syafii (Gerindra), Marsiaman Saragih (PDIP), Dadang S Mochtar (Golkar), Acep Adang Ruhiat (PKB), dan Fadholi (Nasdem). Namun, pada saat rapat pleno usai apakah bisa dilanjutkan atau tidak laporan Menteri ESDM Sudirman Said ini,? anggota MKD berubah formasi.
P O L I T I K Menuju Indonesia Mandiri Edisi Senin, 30 November 2015
Disambangi Risma-Whisnu di Kediamannya, Khofifah: Semoga Sukses dan Lancar Surabaya - Di selasela kesibukan sosialisasi pasangan calon Tri Rismaharini-Whisnu Sakti Buana silaturahmi ke kediaman pribadi Ketua PP Muslimat NU, Khofifah Indar Parawansa di kawasan Jemursari, Surabaya. Risma datang untuk mengikuti pengajian rutin. Calon Wali Kota Surabaya yang diusung PDIP ini mengelak kunjungannya bersama pasangannya di Pilkada Surabaya sebuah bentuk mencari dukungan. Menurut Risma, kedatangannya untuk mengikuti pengajian rutin yang digelar di kediaman pribadi Khofifah yang juga Menteri Sosial itu. Risma, panggilan Tri Rismaharini sebelum pengajian mengatakan, kunjungannya ini untuk mengikuti pengajian yang digelar di kediaman Khofifah. Pengajian ini sendiri sudah rutin digelar dan dia mengaku sudah sering mengikuti. “Ya sebetulnya saya juga sudah pengajian disini, kami sudah berkomunikasi dengan muslimat dan sebenarnya sudah rutin,” kata Risma pada wartawan sambil tersenyum, Rabu (14/10/2015) .
KILAS Wapres India Temui Jokowi-JK Hari Ini Wakil Presiden India Hamid Ansari sedang berada di Indonesia. Dia dijadwalkan untuk bertemu dan Wakil Presiden Jusuf Kalla. Ansari akan lebih dulu menemui JK pada pagi hari. Berdasarkan agenda di laman Wapresri.goý.id, Senin (2/11/2015), Ansari melakukan kunjungan kehormatan ke JK pada pukul 10.00 WIB. Setelah itu, keduanya menggelar pertemuan tertutup. “Tentang kerja sama energi baru dan terbarukan
gelak jika kedatangannya dalam pengajian rutin dan dihadiri Ketua PP Namun, Risma tidak menMuslimat NU, Khofifah untuk meminta restu dan melakukan sosialisasi pencalonannya di Pilkada Surabaya. “Ya pastilah. Alhamdulillah muslimat dan fatayat sudah,” ujarnya. Hal senada dikatakan Khofifah yang mengaku sudah lama mengenal Risma jauh sebelum mencalonkan kembali dalam Pilwakot Surabaya.
Ia juga mengungkapkan jika bentuk komunikasi yang dilakukan bersama calon walikota yang diusung PDIP tidak hanya membahas politik dan pencalonan saja. “Kalau saya kenal bu Risma tidak hanya jelang pilwali, sejak dulu apalagi sekarang. Banyak hal, sering komunikasi dengan beliau, saat beliau akan berproses pilkada. Tidak hanya beliau, tapi teman teman (muslimat) juga berkomunikasi dan tidak
perlu instruksi,” katanya. Apakah muslimat mendukung pasangan yang mendapat nomor urut 2? “Saya sampaikan bahwa saya mengenal dekat dengan bu Risma dan kita mengenal banyak prestasi. Kita banyak berharap, bisa berikan prestasi untuk pembangunan Surabaya bisa dilanjutkan,” jawab Khofifah. Ditanya lebih lanjut terkait dukungan muslimat NU? Khofifah mengaku jumlah muslimat cukup
signifikan. “Saya tidak hitung satu per satu Surabaya cukup signifikan, biasanya pemilih perempuan tidak mudah berpindah ke lain hati,” ujarnya. Ia juga berpesan khusus pada pasangan yang akan berkompetisi dengan pasangan Rasiyo-Lucy Kurniasari agar tetap semangat. “Pesan saya, tetap sukses dan mudahan lancar semua,” ujarnya yang diamini Risma dan Whisnu yang ada di samping Khofifah.(ze/dhn)
Kementerian ESDM dan Duta Besar India untuk Indonesia.ý Kemudian, perjanjian tentang programming pertukaran budaya 20152018 oleh Dirjen kebudayaan Mendikbud dan Duta Besar India untuk Indonesia,” ujar Juru Bicara Wakil Presiden Husain Abdullah. Pertemuan dengan Jokowi pun akan dilaksanakan sore nanti sekitar pukul 14.00 WIB di Istana Merdeka.
Profil Edhie Baskoro Yudhoyono
Edhie Baskoro Yudhoyono ataiu yang akrab disapa Ibas adalah anak kedua dari orang nomor satu Indonesia, Susilo Bambang Yudhoyono. Sebelumnya, ia tak banyak terlibat dalam politik Indonesia karena sedang menyelesaikan studi di luar negeri. PENDIDIKAN • International Political Economy, Universitas Teknologi Nanyang, Singapura, 2005-2007 • Finance and Curtin, Perth, Australia. 19992005 • SMAN 39 Cijantung, 1996-1999
Nama Lengkap : Edhie Bas koro Yu dhoyono Profesi : Agama : Islam Tempat Lahir : Bandung Tanggal Lahir : Senin, 24 Novem ber 1980 Zodiac : Sagittarius Warga Negara : Indonesia KARIR • Sekretaris Jenderal Partai Demokrat periode 20102015 • Wakil Ketua Umum Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia Bidang - Promosi Internasional, Pariwisata, Seni Budaya, dan Olah Raga • Anggota Komisi I DPR RI periode 2009-2014 • Ketua Departemen Kaderisasi DPP Partai Demokrat • Sekretaris Yayasan Majelis Dzikir SBY Nurussalam