Jujur Bersuara by Diana Kusnati

Jujur Bersuara

Proses Kreatif Penulisan Editorial Media Indonesia

iii

JUJUR BERSUARA Proses Kreatif Penulisan Editorial Media Indonesia

Daftar Isi

Prolog

Pengantar: Anies Baswedan

Pendahuluan Bab I

Editorial Media Indonesia

Bab II Demokrasi

Bab III Good Governance

Bab IV Public Service

Tidak Hanya Bebas dan Independen

114

Kebodohan Partai yang Sempurna

148 Kepura-puraan Studi Banding

180 Perspektif Megapolitan

Konsisten Tampil di Halaman Muka

117

Demokrasi Suka-Suka di Banyuwangi

150 Menggusur Eselon I

183 Mencari Kenyamanan di Proyek

Bersuara Lantang Mewakili Rakyat

119

Presiden bukan Jabatan Akademik

153 Parsel dan Budaya Malu

Pembaca pun Ikut Bersuara

122 Mesum dan Korupsi

Sosok Penggemar Berat Editorial

125 Menanti Final Kaji versus Karsa

Proses Pemaknaan Sebuah Fakta

128

Pemilu di Tengah Apatisme Publik

158 Surat Sudi Sarat Aroma KKN

192 Kebijakan Baru yang Membingungkan

Bukan Asal Berbahasa

131

Anarki Demokrasi

160 Polisi Bunuh Polisi Dibunuh Polisi

195 Mengorbankan Anak Sekolah

Ditayangkan di Metro TV

134

Pemilu 2009 kian Mencemaskan

163 Kasus Samsul Bahri dan Politik Kebenaran

198 Petaka Transportasi

Objek Penelitian Mahasiswa

137

Mewakili Rakyat dari Kubur

167 Setelah Bea dan Cukai Instansi Mana Lagi?

202 Jembatan Selat Sunda

140

Selamat buat para Kesatria

170 Pemimpin dan Krisis

205 Transportasi Publik bukan soal

155 Diskriminasi dan Perlunya Birokrasi ‘Cuci Darah’

172 Pidato Antiklimaks

‘Subway’ 186 Kompetensi Buruk Pelabuhan Kita 189 Ibu Kota yang Sakit

Musiman 208 Buruknya Penanganan Bencana

Hak Cipta dilindungi oleh undang-undang. All rights reserved © 2010 Diterbitkan oleh Media Indonesia Publishing Jl. Pilar Mas Raya Kav.A-D, Kedoya Selatan, Kebon Jeruk, Jakarta Barat 11520. Ketua tim Penulis: Gantyo Koespradono Anggota: Sadyo Kristiarto, Ahmad Punto, Rina Garmina, Heru Primantoro, Fardiansah Noor Koordinator foto: M Soleh, Agung Sastro Koordinator Artistik: Diana Kusnati tim Artistik: Gugun Permana, Lisa Saputra, Permana PJ, Putra Adji Illustrator: Ruddy Pata Areadi, Tiyok Dilarang mengutip atau memperbanyak sebagian atau seluruh isi buku ini tanpa izin dari penerbit.

D A f t A R Bab V

Civil Society

I S I

Bab VI Nasionalisme

Bab VII Law Enforcement

216 Sekolah Pembunuh dengan Biaya Negara

250 Fatwa di Tengah Problem Bangsa

284 Perseteruan Memalukan BPK versus MA

219 Selamat Datang (Kembali) Film Indonesia

252 Nasionalisme yang Sempit

287 Bersih-Bersih Kejaksaan Agung

222 Televisi dan BBM

255 Menata Lembaga Negara

290 Nafsu Menghukum Pers

224 Devisa Simalakama

258 Menyayangkan Komitmen Kebersamaan

293 Borgol untuk Koruptor

227 Papua dan LSM

Pengusaha Kita

295 Premanisme yang Membelenggu

229 Untung Ada ‘Quick Count’

261 Ujian Nasional yang Menghakimi

298 Kasus Salah Tangkap dan Asas Legalitas

232 Hantu Rahasia Negara

264 Mencari Makna Baru Kebangkitan

301 Prita dan Nurani Kita

235 Buku Elektronik dan Kekonyolan Depdiknas

Nasional

304 Inkonsistensi Perang Melawan Kejahatan

238 Ironi Membengkaknya Anggaran Pendidikan

267 Jangan Biarkan Indonesia Terus Meluruh

307 KPK adalah Mandat Rakyat

241 Tekanan Melalui ‘Facebook’

271 Erosi Nasionalisme dan Godaan Malaysia

310 Rupa Buruk Panggung Hukum

274 Pelajaran dari Inaugurasi Obama 277 Penjualan Pulau dan Harga Kedaulatan

prolog

prolog RUBRIK EdItoRIal yang setiap hari dimuat di halaman satu surat kabar Media Indonesia sam-

Karena begitu besar dampak Editorial Media Indonesia — apalagi setelah divisualkan di Metro

pai sekarang menempati posisi teratas rubrik yang paling banyak dibaca pembaca surat kabar ini.

tV — rubrik ini pun dijadikan objek penelitian bagi para mahasiswa program strata 1, 2, maupun tingkat doktoral.

Pada 2004, surat kabar ini pernah melakukan angket dan melibatkan 794 pembaca. Kepada mereka diajukan pertanyaan, “setujukah anda bahwa Media Indonesia dikenal publik karena edi-

Waktu terus bergulir demikian cepat. tahun 2010 ini, usia Media Indonesia telah mencapai 40

torialnya?” lebih dari 80% responden menjawab setuju. Mereka juga menyatakan sepakat tatkala

tahun. Koran ini lahir di Jakarta pada 19 Januari 1970. sang pemrakarsa adalah teuku yousli syah

disodorkan pertanyaan bahwa opini redaksi yang tertuang di kolom Editorial sangat kritis.

(almarhum). Pada mulanya Media Indonesia hidup segan mati tak mau. Kadang-kadang terbit, kerap pula tidak menyapa pembacanya.

Kali lain tim marketing mengadakan focus group discussion (Fgd) guna membedah performance surat kabar ini di mata pembaca. lagi-lagi menghasilkan informasi bahwa rubrik editorial

Hidup di era “pers yang bebas dan bertanggung jawab” namun penuh tekanan (baik politis

merupakan kekuatan Media Indonesia.

maupun ekonomis), Media Indonesia sempat menjadi koran kelas papan bawah.

Menggunakan bahasa Indonesia Jurnalistik yang sederhana, singkat, jelas, padat, dan lugas —

dalam suasana seperti itu, semasa orde Baru, koran ini memang tetap terbit, tapi hanya untuk

alergi terhadap penghalusan bahasa (eufemisme) — Editorial Media Indonesia diakui terbukti

“nomor bukti” ke departemen Penerangan agar surat Izin terbit (sIt) tidak dicabut. Waktu itu

telah memikat banyak pembaca, bahkan mempengaruhi masyarakat dan insan pers di Indonesia

ada ketentuan, pemerintah akan mencabut sIt sebuah koran jika dalam waktu tiga bulan tidak

dalam mengungkapkan pendapat saat mengomentari sebuah isu atau permasalahan.

terbit.

lambat laun, pendapat atau opini resmi redaksi yang sebelumnya populer dengan sebutan

tahun 1989, koran itu berubah wajah dan manajemen setelah berkongsi dengan Pt Citra Media

“tajuk rencana” telah berganti menjadi “editorial.” Bahkan ada radio di Jakarta (Smart FM) yang

nusa Purnama yang dipimpin surya Paloh yang ditolak pemerintah saat akan menghidupkan

menamai opini redaksi radio itu dengan “smartorial.”

kembali koran Prioritas yang dibredel pemerintahan soeharto pada 1988.

JUJUR BERSUARA Proses Kreatif Penulisan Editorial Media Indonesia

vii

JUJUR BERSUARA Proses Kreatif Penulisan Editorial Media Indonesia

prolog

sejak ada pergantian manajemen, koran Media Indonesia melakukan “revolusi”, baik di bidang isi,

disadari atas kenyataan itulah, desain atau layout buku ini kami rancang sedemikian rupa,

perwajahan, maupun sumber daya manusianya. Redaksi koran ini dari waktu ke waktu terus ber-

sehingga tampilannya tidak saja menyejukkan dan segar manakala dipandang, tapi juga meng-

benah diri agar tetap profesional demi pembaca.

asyikkan saat dibaca. dengan begitu para mahasiswa komunikasi misalnya tidak perlu harus mengernyitkan dahi saat membaca manakala sang dosen menjadikan buku ini sebagai bacaan

seperti halnya surat kabar lain, semula rubrik Editorial ada di halaman dalam. namun pada

wajib.

tahun 1990, atas “kesepakatan bersama”, rubrik itu mendapat kehormatan tampil di halaman satu; dan inilah satu-satunya koran di Indonesia yang menempatkan sikap redaksinya di

sebagian besar materi yang tertuang dalam buku ini memang berisi editorial-editorial terbaik

halaman depan.

yang pernah ditulis oleh tim penulis. guna memenuhi rasa ingin tahu pembaca, di bagian awal buku ini, kami juga informasikan apa dan bagaimana Editorial Media Indonesia, termasuk proses

sejak itulah Editorial Media Indonesia dijadikan bacaan utama di samping headline oleh para

kreatif penulisan editorial yang oleh banyak kalangan dinilai sebagai unik itu.

pembaca. Pada 2003, analisis atas “tajuk rencana” Media Indonesia pernah diterbitkan dalam sebuah buku bertajuk Politik Editorial Media Indonesia oleh Pustaka lP3Es Indonesia. Mem-

Maka tidak berlebihan jika kami berpendapat bahwa buku ini layak dijadikan referensi atau

peringati hari jadinya yang ke-40 tahun ini, sebuah buku kembali diterbitkan ke hadapan anda

bacaan wajib bagi para mahasiswa jurusan apa pun, utamanya komunikasi, sehingga mereka

berjudul Jujur Bersuara — Proses Kreatif Penulisan Editorial Media Indonesia.

dapat mengetahui “dapur” redaksi sebuah penerbitan surat kabar, khususnya apa dan bagaimana ketika awak redaksi mempersiapkan opini yang merupakan sikap resmi penerbit.

sungguh, merupakan kebahagiaan tersendiri bagi kami manakala pimpinan Media group memercayakan kami untuk merencanakan konsep dan menyusun buku ini. Berbeda dengan

Bagi masyarakat, membaca satu demi satu editorial yang kami pilih di buku ini, setidaknya akan

buku sebelumnya, isi buku kedua ini kami rancang lebih populer, sehingga tidak saja penting dan

dapat memberikan gambaran tentang berbagai soal yang tengah dihadapi bangsa ini, berikut

perlu dibaca oleh para akademisi, tapi juga mayarakat awam, utamanya adalah para penggemar

solusinya.

rubrik Editorial dan produk ikutannya “Bedah Editorial” di Metro tV.

viii

JUJUR BERSUARA Proses Kreatif Penulisan Editorial Media Indonesia

pengantar

prolog

Kami mengucapkan terimakasih kepada dr anies Baswedan yang telah memberikan pengantar di dalam buku ini. Benar apa yang dikatakannya bahwa editorial Media Indonesia merupakan representasi suara masyarakat Indonesia. tidak hanya mewakili suara mereka, editorial Media Indonesia, menurut anies, juga mampu menghancurkan bendungan yang menahan mengalirnya

Membuka Kemampatan Artikulasi Aspirasi Bangsa Anies Baswedan

suara-suara masyarakat luas. Ucapan serupa juga kami sampaikan kepada pimpinan Media Indonesia, para kolega yang duduk

sEPERtI hujan di musim kemarau, editorial Media Indonesia menghadirkan kelugasan di tengah

di Panitia HUt ke-40 Media Indonesia yang telah memberikan kepercayaan kepada kami untuk

kegemaran berbasa-basi. Mungkin karena itulah, kehadirannya selalu ditunggu-tunggu: menurut

menyusun buku ini. dan tentunya terimakasih dan apresiasi kami sampaikan kepada diana

angket yang disebarkan Media Indonesia pada tahun 2005, 77,3% pembaca menilai rubrik

Kusnati dan timnya yang telah mempercantik penampilan buku ini. Begitu pula terima kasih

editorial sebagai yang paling menarik. angket yang disebarkan setahun sebelumnya juga me-

kami sampaikan kepada Febri Wulansari, mahasiswa Institut Ilmu sosial dan Ilmu Politik Jakarta

nunjukkan bahwa 80% responden menilai bahwa Media Indonesia dikenal karena editorialnya.

yang telah memperkaya bab tentang editorial Media Indonesia yang dijadikan objek penelitian mahasiswa, sehingga menjadikan buku ini pantas dibaca oleh masyarakat kampus.

sebagaimana lazimnya bangsa-bangsa ‘timur’ dengan kesadaran tradisi dan budaya yang tinggi — berlawanan dengan bangsa amerika serikat yang merupakan kumpulan para imigran,

akhirnya kami mengucapkan terimakasih kepada anda para pembaca yang telah berkenan

misalnya—IndonesiadalamklasifikasiantropologEdwardT.Hall(1976)dapatdigolongkan

memiliki dan membaca buku ini. sungguh, tanpa anda, kami bukanlah apa-apa.*

dalam kategori high context culture (budaya dengan konteks tinggi). dalam high context culture, pesan disampaikan dengan simbol dan kata-kata yang tidak

Jakarta, 19 Januari 2010

langsung merujuk kepada persoalan. Maksud disembunyikan dalam kata-kata yang berputar-

Gantyo Koespradono

putar, membiarkan orang yang diajak bicara menebak pesan yang tersirat.

Ketua tim Penulis tentu saja, kita tidak boleh melupakan bahwa kekayaan ragam budaya kita menghadirkan pula keberagaman dalam derajat tinggi rendahnya konteks dalam budaya komunikasi masyarakat kita

JUJUR BERSUARA Proses Kreatif Penulisan Editorial Media Indonesia

pengantar

(misalnya, orang Jawa timur secara stereotipikal lebih lugas daripada orang yogyakarta, atau orang

juga tidak melupakan aspek-aspek lainnya. Pada edisi 22 Februari 2008 misalnya, di bawah tajuk

BataklebihlugasdaripadaorangJawa).Namun,kesehariankitamengafirmasipandanganbahwa

Kebijakan Baru yang Membingungkan, editorial membahas mengenai permasalahan kebijakan

high-context culture adalah budaya komunikasi yang dominan dalam masyarakat Indonesia.

kesehatan, khususnya mengenai asuransi kesehatan. Kebijakan ‘unik’ Pemerintah daerah Khusus Ibukota dalam menangani kemacetan, yaitu dengan memajukan jam masuk anak sekolah pun

satu hal yang harus diingat adalah bahwa kebiasaan kita untuk menutupi keinginan dengan

menjadi ledekan dalam edisi 8 desember 2008 (Mengorbankan anak sekolah).

bahasahalusdanberputar-putartidakmenafikanbahwamasyarakatkitamemilikikeinginankeinginan, kegelisahan-kegelisaan, protes-protes, dan bahkan kemarahan-kemarahan.

dalam buku yang secara khusus mengulas editorial Media Indonesia ini, tim penulis mengklasifikasikanberbagaitulisaneditorialitudalamlimabab:demokrasi,good governance, public

Keinginan, kegelisahan, dan protes — kadang-kadang kemarahan — masyarakat itulah yang

service, civil society, dan nasionalisme.

setiap hari tampil dalam editorial Media Indonesia dengan tegas dan lugas. Masyarakat yang ingin menyampaikannya tapi terikat oleh budaya high context yang melingkupinya kemudian

Membaca denyut nadi adalah salah satu cara untuk mengenali kesehatan seseorang. Jika ada

mendapati diri mereka terwakili. Kadang, editorial tidak berhenti di situ. tidak hanya mewakili

gangguan, maka barangkali ada kelainan di salah satu organ penting orang tersebut. demikian

suara mereka, editorial juga mampu menghancurkan bendungan yang menahan mengalirnya

pula dengan editorial Media Indonesia. di saat banyak orang menyimpan rapat-rapat ‘penyakit-

suara-suara masyarakat luas. Hal ini terlihat misalnya dari tanggapan terhadap editorial Media

penyakit’ yang dialami oleh bangsa ini, editorial berkata dengan lugas membuka satu demi satu

Indonesia —terutama setelah disiarkan di televisi — yang selalu mencapai ratusan setiap harinya.

penyakit itu dan memanggil kita untuk memberikan jawaban yang tidak berlama-lama. dalam ketegasan dan kelugasan, sense of urgency hadir dengan pekat, seperti sirene yang menyalak

dengan kerajinannya menyapa masyarakat Indonesia setiap pagi, kita dapat menyebut Editorial

keras di atas sebuah mobil ambulans.

Media Indonesia sebagai salah satu cermin denyut nadi bangsa Indonesia. Ia merekam setiap detak dari berbagai permasalahan yang dihadapi dalam perjalanan bangsa ini.

satu hal lagi yang menarik adalah tentang analogi denyut nadi dan penggunaan kata-kata lugas dan tegas oleh editorial Media Indonesia: menahan semua kekecewaan, kegelisahan, dan

Meskipun permasalahan yang paling banyak dibahas adalah politik, Editorial Media Indonesia

xii

JUJUR BERSUARA Proses Kreatif Penulisan Editorial Media Indonesia

kemarahan hingga menggunung dapat menghadirkan stroke. Bahasa lugas dan tegas editorial

xiii

JUJUR BERSUARA Proses Kreatif Penulisan Editorial Media Indonesia

pengantar

Media Indonesia bisa jadi merupakan kanal penting bagi bangsa ini untuk mencegahnya mengalami stroke yang berujung pada kelumpuhan atau kematian. agaknya, biarkan editorial menjelaskan alasannya memilih kata-kata lugas itu dalam katakatanya sendiri: â&#x20AC;&#x153;Bangsa ini harus diingatkan, tanpa kecintaan dan komitmen kebangsaan yang kuat, negeri ini suatu saat bisa tinggal namaâ&#x20AC;Śâ&#x20AC;? (Jangan Biarkan Indonesia Terus Meluruh, 1 Juli 2007) Editorial sudah mengingatkan dengan lugas. Kini giliran seluruh komponen bangsa memanfaatkan kelugasan itu untuk terbuka, untuk sadar dan untuk mau menjalankan solusi-solusi objektif bagi kemajuan bangsa Indonesia.

selamat membaca.

xiv

JUJUR BERSUARA Proses Kreatif Penulisan Editorial Media Indonesia

Terus Terang, tegas, dan lugas adalah karakter paling menonjol dari editorial Media Indonesia. Dengan tiga karakter ini, editorial berharap tidak terjadi multitafsir terhadap maksud dari sebuah kata atau kalimat.

pendahuluan

seJaraH persuratkabaran dunia mencatat, editorial — di Indonesia istilah “editorial” sebagai

saat para wartawan di negeri itu dituntut harus menulis berita objektif, hanya berdasarkan fakta,

sikap redaksi dikenalkan oleh koran Media Indonesia — pada mulanya populer dengan sebutan

dan tindakan mencampuradukkan antara fakta dan opini sebagai sesuatu yang haram bagi para

“tajuk rencana” atau “induk karangan.”

jurnalis.

Tajuk rencana tidak lain adalah artikel pokok dalam surat kabar yang merupakan pandangan

Pada saat itulah, menurut Hikmat Kusumaningrat dan Purnama Kusumaningrat dalam buku

atau opini redaksi/penerbit terhadap suatu peristiwa yang sedang atau baru saja terjadi dan

nya Jurnalistik Teori dan Praktek, tajuk rencana di mana di dalamnya penulis atau jurnalis boleh

menjadi pembicaraan di masyarakat.

beropini mulai dikenal dan dipakai oleh banyak surat kabar hingga sekarang.

Dalam tajuk rencana, biasanya diungkapkan adanya informasi atau masalah yang akan disikapi,

Mazab bahwa seorang wartawan tidak boleh mencampuradukkan fakta dan opini dalam menulis

penegasan pentingnya masalah, opini redaksi tentang masalah tersebut, kritik, saran atas per

berita sampai sekarang tetap berlaku; bahkan di Indonesia secara legal formal tertuang dan

masalahan, dan harapan redaksi atas masalah yang dikemukakan.

diatur dalam Kode etik Jurnalistik dan uu no 40/1999 tentang Pers.

ada pula yang menyebut tajuk rencana sebagai sebuah saluran bagi redaksi surat kabar untuk

Oleh sebab itu tajuk rencana dimanfaatkan secara maksimal oleh redaksi surat kabar sebagai

menimbulkan simpati rakyat/pembaca sekaligus untuk menyenangakan pembaca.

tempat untuk mengungkapkan opini – bahkan sikap resmi penerbit – mengenai suatu peristiwa yang memang layak disikapi dengan opini.

Lyle spencer dalam bukunya Editorial Writing sebagaimana dikutip Dja’far assegaf dalam bukunya Jurnalistik Masa Kini mengatakan tajuk rencana merupakan pernyataan mengenai fakta

Meskipun begitu, dalam praktek, mengungkapkan opini yang secara teori jurnalistik dan legal

dan opini secara singkat, logis, menarik ditinjau dari segi penulisan dan bertujuan untuk me

formal dibenarkan, toh kerap mendapatkan sandungan. sandungan ini bahkan bisa mengakibat

mengaruhi pendapat atau memberikan interpretasi terhadap suatu berita yang menonjol begitu

kan kematian, seperti yang dialami surat kabar Prioritas (1988).

rupa, sehingga pembaca surat kabar akan meyimak pentingnya arti berita yang ditajukkan tadi. Tajuk rencana pada koran yang dipimpin surya Paloh itu bernama “selamat Pagi Indonesia” (sPI). Di dunia persuratkabaran, tajuk rencana baru muncul sekitar seabad lalu, dimulai di amerika

JUJUR BERSUARA Proses Kreatif Penulisan Editorial Media Indonesia

Terus terang, tegas, dan lugas adalah karakter paling menonjol dari editorial Media Indonesia.

pendahuluan

Meskipun isi dalam sPI telah dikemas sedemikian rupa (dalam bentuk satire), toh tetap diangap

terhadap sebuah kata dan kalimat agar bangsa ini memiliki efisiensi dan efektivitas berpikir dan

sebagai tulisan insinuasi oleh penguasa pada saat itu. Ibarat membakar rumah untuk melum

bertindak.

puhkan seekor tikus, surat kabar Prioritas pun diberangus. Karakter seperti itulah yang sampai sekarang mewarnai untaian kata dan kalimat editorial Media Karena itu belajar dan mengikuti perjalanan editorial Media Indonesia menjadi sebuah

Indonesia sejak surat kabar ini dikelola oleh PT Citra Media nusa Purnama pada tahun 1989.

pengalaman yang sangat mengasyikkan. Oleh sebab itulah mengapa buku ini terbit. Pasalnya, sebagaimana diungkapkan surya Paloh dalam buku Politik Editorial Media Indonesia—Analisis

ashadi siregar yang menulis kata pengantar pada buku Politik Editorial Media Indonesia (LP3es,

Tajuk Rencana 1998-2001, editorial Media Indonesia merupakan evolusi dari rubrik selamat Pagi

2003) melihat berbagai opini dan pesan yang dituangkan dalam editorial Media Indonesia tidak

Indonesia di harian Prioritas yang dibredel, karena telah berani berterus terang sebagai wujud

bisa dilepaskan dari visi misi koran ini.

perjuangan kebebasan berpendapat dan berpikir. Visi dan misi Media Indonesia adalah: Terus terang, tegas, dan lugas adalah karakter paling menonjol dari editorial Media Indonesia.

—

Dengan tiga karakter ini, editorial berharap tidak terjadi multitafsir terhadap maksud dari sebuah kata atau kalimat.

Pembawa suara rakyat yang berpijak pada asas kebangsaan, independen, nonpartisan dengan penyajian berita berimbang, objektif, dan akurat.

—

selalu bersikap kritis, dinamis dan inovatif dengan tujuan mencerdaskan kehidupan bangsa.

Pasalnya, menurut surya Paloh, multitafsir membuka ruang terlalu lebar bagi deviasi makna dan

—

pesan. Kelaparan, misalnya, sangat jauh berbeda dengan kekurangan makanan. Kelaparan adalah kondisi di mana manusia tidak memiliki alternatif makanan.

Ikut mendorong terwujudnya masyarakat Indonesia yang sejahtera, makmur dan demokratis.

—

Peka terhadap kemajuan teknologi dalam penyempurnaan produk dan pelayanan kepada pembaca.

sebagai perjuangan terhadap kemerdekaan berpikir dan berekspresi, editorial tidak boleh berhenti berteriak. evolusi keberanian dalam kata dan gaya, begitu pesan surya Paloh, harus

—

Dengan didukung landasan bisnis yang kukuh serta profesional, bertekad menjadi koran referensi yang berkualitas yang dapat mempengaruhi pengambil keputusan.

terus dikembangkan mengikuti gerakan demokratisasi yang kian menggumpal. Konkritnya, kata dan pesan harus memiliki makna yang satu; tidak boleh terlalu banyak tafsir

JUJUR BERSUARA Proses Kreatif Penulisan Editorial Media Indonesia

ashadi berpendapat, sebelum runtuhnya kekuasaan Orde Baru, tajuk Media Indonesia sudah

JUJUR BERSUARA Proses Kreatif Penulisan Editorial Media Indonesia

pendahuluan

77,3% Menilai Editorial Media Indonesia sebagai rubrik yang paling menarik.

berupaya untuk menyampaikan visi dan misi di atas. Karenanya, visi misi itu dapat disebut

kreatif penulisan editorial di Media Indonesia. Lebih ekstrem lagi, ada yang ingin tahu, siapa

sebagai rumusan yang berasal dari pergulatan dunia praksis dalam rentang waktu yang panjang,

penulis editorial koran ini, sesuatu yang tidak mungkin dibeberkan di buku ini, karena soal siapa

diwujudkan melalui penulisan dan penyajian editorial. Visi dan misi yang berasal dan bertujuan

yang menulis merupakan hak privat redaksi.

secara struktural pada kebangsaan Indonesia, dan secara kultural pada rasionalitas, merupakan benang merah yang menjelujuri wacana yang dibangun melalui tajuktajuk Media Indonesia.

namun untuk tidak mengecewakan banyak kalangan, di buku ini, tim penulis mencoba mengungkapkan apa dan bagaimana editorial Media Indonesia, termasuk proses kreatifnya pada

Maka tidak berlebihan jika anwari WMK, editor buku Politik Editorial Media Indonesia dalam

bagian awal buku ini.

prolognya di buku tersebut menulis, dalam jagad jurnalisme Indonesia, editorial Media Indonesia sesungguhnya merupakan sebuah fenomena. Tampil dengan kelugasan naratif dan semantiknya,

Di bab awal buku ini, kami juga tampilkan respons para pembaca atas editorial Media Indonesia,

editorial Media Indonesia termasuk yang banyak memperoleh perhatian dari publik pembaca

baik yang tercetak di surat kabar, maupun respons setelah pembaca menyaksikan Bedah editorial

Indonesia.

di Metro TV. Dalam bagian bab ini, kami juga informasikan sosoksosok penggemar editorial Media Indonesia.

Pada tahun 2005, koran ini pernah melakukan angket kepada 600an pembacanya, dan meng hasilkan fakta bahwa ternyata sebagian besar pembaca (77,3%) menilai editorial Media Indonesia

Masih di bagian ini, kami juga sajikan informasi tentang karya tulis berupa skripsi beberapa

sebagai rubrik yang paling menarik. setelah itu baru berita utama (headline) yang dibaca oleh

mahasiswa yang kemudian lulus menjadi sarjana setelah meneliti editorial Media Indonesia. Ini

70,4% pembaca.

merupakan bukti bahwa editorial Media Indonesia adalah produk jurnalistik yang layak dijadikan kajian penelitian bagi para akademisi dengan beragam latar belakang keilmuan.

Fakta itu jelas merupakan fenomena unik dalam dunia jurnalisme di Indonesia. Bagi surat kabar, tajuk rencana adalah “mahkota”. namun di banyak surat kabar, tajuk rencana adalah rubrik yang

Pada bagianbagian selanjutnya kami sajikan kumpulan editorial pilihan dari sudut pandang atau

justru paling tidak disukai. Harap maklum, berbeda dengan Media Indonesia, penulisan tajuk di

perspektif demokrasi, good governance, public service, nasionalisme, law enforcement,

koran lain acap terlalu berada di awangawang dan kurang berorientasi kepada pembaca.

dan civil society. Bidangbidang itulah yang selama ini menjadi titik atau pusat perhatian Media Indonesia. [MI]

Beralasan jika banyak masyarakat Indonesia yang bertanyatanya, apa dan bagaimana proses

JUJUR BERSUARA Proses Kreatif Penulisan Editorial Media Indonesia

editorial Media Indonesia

JUJUR BERSUARA Proses Kreatif Penulisan Editorial Media Indonesia

Bagian 1

TidAk HAnyA BEBAS dAn indEpEndEn

Bagian 1

TidAk HAnyA BEBAS dAn indEpEndEn

eDITOrIaL Media Indonesia memang unik. Isinya begitu lugas. siapa pun orangnya dan apa pun lembaganya bisa dipuji dan dipuja setinggi langit, tapi bisa juga dicaci maki dan dikritisi. Bebas dan independen, itulah editorial Media Indonesia. Tema dan arah penulisan editorial Media Indonesia benar benar murni dikembangkan dalam diskusi rutin tim edito rial. Dalam menentukan topik yang akan diterbitkan, tim

Bahkan, editorial Media indonesia bukanlah editorial pesanan atau permintaan pihak tertentu.

bebas menentukan sendiri dan masingmasing individu bisa memberikan usulan dan mengeluarkan argumen logis untuk mempertahankan pendapatnya. editorial Media Indonesia bukanlah editorial pesanan atau permintaan pihak tertentu. Tim editorial, tidak berada dalam

Buktinya ketika Surya paloh menjadi ketua dewan Penasihat Partai Golkar, tim editorial pernah dan sering pedas mengkritisi Partai Golkar.

pengaruh siapa pun atau lembaga mana pun dalam menentu kan tema dan arah penulisan editorial Media Indonesia. Bahkan, pemilik Media Indonesia, surya Paloh, tidak bisa me mengaruhi tim editorial. Buktinya ketika surya Paloh menjadi Ketua Dewan Penasihat Partai golkar, tim editorial pernah dan sering pedas mengkritisi Partai golkar. Benar, Partai golkar memang tidak pernah luput dari kritikan Media Indonesia. Faktanya dapat kita simak dalam editorial

JUJUR BERSUARA Proses Kreatif Penulisan Editorial Media Indonesia

Tidak Hanya Bebas dan Independen 11

JUJUR BERSUARA Proses Kreatif Penulisan Editorial Media Indonesia

Bagian 1

TidAk HAnyA BEBAS dAn indEpEndEn

Bagian 1

TidAk HAnyA BEBAS dAn indEpEndEn

yang terbit pada 14 Juli 2009, bertajuk Golkar di Persimpangan. Isi editorialnya pun pedas meng

Kalau partai yang di dalamnya ada pemilik saja sudah berani dikritisi dan disindirsindir,

kritisi para elite partai pohon beringin itu. Kutipannya:

apalagi partai lainnya. Tim editorial selalu menyikapi isuisu kekinian dan yang persoalannya memengaruhi rakyat banyak. Misalnya, ketika berkembang wacana Partai Demokrasi Indonesia

“Orang-orang Golkar sekarang bertengkar. Setelah terjerembap dalam

Perjuangan (PDIP) akan berkoalisi dengan Partai Demokrat sebagai pemenang pemilu legislatif

pemilihan legislatif dan pemilihan presiden, Golkar linglung memilih posisi

2009.

berdiri. PDIP yang selama ini beroposisi dan menjadi mesin check and balances bagi pemerintahan Sebagian elite partai berlambang beringin ini ngebet membawa Golkar untuk

berkuasa rupanya digadanggadang untuk masuk pemerintahan. Maka tim editorial pun mem

dipersembahkan kepada pemerintah. Ini berarti Golkar harus berdiri dalam

berikan pendapatnya dalam terbitan 5 agustus 2009 yang bertajuk PDIP Tergoda Kursi. editorial

lingkaran koalisi partai-partai yang menjadi satelit Partai Demokrat.

ini pedas mengkritisi dengan mengangkat fakta yang terjadi. Kutipannya:

Elite yang lain di partai ini menghendaki posisi berdiri di luar lingkaran

Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan mulai berada di persimpangan jalan.

satelit Partai Demokrat. Ada yang mengatakan posisi ini sama dengan

Partai yang lama dikenal dengan karakter oposisi di bawah kepemimpinan

oposisi, tetapi ada juga yang mengartikan posisi di luar pemerintahan tidak

Megawati Soekarnoputri rupanya goyah.

sama dengan oposisi...” Bendera oposisi yang dikibarkan PDIP tegas dan gampang terbaca. Yaitu Tim editorial dan penulisnya tidak gamang untuk mengkritisi Partai golkar, walaupun pemilik

rebutlah kemenangan bila ingin berkuasa. Itulah platform perjuangan

Media Indonesia ketika itu juga berposisi sebagai Ketua Dewan Penasihat Partai golkar. Bahkan,

sebagai partai yang berusaha melembagakan oposisi di Indonesia.

tim editorial pun dalam tulisan yang sama tidak segan untuk mengkritisi Ketua umum Partai golkar Jusuf Kalla yang ketika itu juga menjadi Wakil Presiden rI.

Namun, bendera oposisi itu mulai tidak kuat lagi berkibar di tiang PDIP. Tanpa merebut kemenangan, PDIP pun ingin bergabung dengan yang

Hal itu tercermin dalam tulisan yang sama, ...Jusuf Kalla dalam kapasitas

berkuasa. Tidak tahan lagi beroposisi?

yang lebih besar sebagai wakil presiden dan ketua umum partai tidak membawa kemenangan bagi Golkar, apalagi hanya bermodalkan kursi menteri.

Adalah Ketua Dewan Pertimbangan Pusat PDIP Taufiq Kiemas yang

Jadi, jangan berharap akan memperoleh kapitalisasi besar bagi partai dari

memberi sinyal untuk merapat kepada Susilo Bambang Yudhoyono, capres

kehadiran satu-dua orang di dalam kabinet....

incumbent yang meraih suara 60,8% dalam Pilpres 2009. Menurut Taufiq,

JUJUR BERSUARA Proses Kreatif Penulisan Editorial Media Indonesia

Bagian 1

TidAk HAnyA BEBAS dAn indEpEndEn

Bagian 1

TidAk HAnyA BEBAS dAn indEpEndEn

PDIP tidak menutup pintu untuk masuk kabinet SBY.

...Pemerintahan tanpa oposisi akan membawa negara ini ke tepi

Pernyataan Taufiq yang disampaikan sesaat setelah ia berjabat tangan dan

otoritarianisme. Itulah yang terjadi selama 32 tahun Orde Baru. Semua

berangkulan dengan SBY di Gedung MPR/DPR pada Senin (3/8) itu bagaikan

partai dikendalikan penguasa sehingga melahirkan relasi kolutif antara

halilintar di siang bolong.

presiden dan DPR. Bahkan, ketika itu, presiden menjadikan dirinya seakan atasan langsung parlemen yang berakibat pada kebijakan pemerintah

Bukankah Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri selama ini selalu

disambut tanpa kritik dan koreksi.

mengumandangkan partainya sebagai oposisi? Bukankah Megawati yang juga istri Taufiq itu adalah kompetitor SBY dalam dua pilpres terakhir? Apa

Melalui forum ini kita mendorong pemenang pilpres dan partai yang kalah

kah pernyataan Taufiq Kiemas adalah terjemahan dari bisikan Megawati?

untuk sama-sama membangun tradisi oposisi. Pemenang pilpres tidak mengajak partai yang kalah masuk kabinet dan partai yang kalah tidak perlu

Harus tegas kita katakan bahwa PDIP tidak boleh bosan menjadi oposisi.

menjual diri terlalu murah untuk menjadi penguasa.

Oposisi itu sama mulianya dengan partai yang memerintah sepanjang berjuang untuk rakyat. Pada saat PDIP bosan menjadi oposisi dan tergoda oleh

Hasil pilpres—jika disahkan Mahkamah Konstitusi—sangatlah ideal.

kekuasaan, maka pada saat itulah kata ‘Perjuangan’ yang ada di belakang

Sebanyak lima partai pendukung SBY-Boediono menguasai 314 kursi di

nama partai itu harus ditanggalkan.

parlemen atau 56% dari total 560 kursi DPR. Koalisi yang dibangun SBYBoediono itu sudah mampu menciptakan pemerintahan yang solid, tetapi

Masih ada cara paling elegan bagi PDIP untuk berjuang bersama rakyat, yaitu menjadi pelopor oposisi. PDIP mestinya mengajak semua partai yang kalah dalam pilpres bersatu menjadi oposisi...

tetap memberikan ruang kepada oposisi yang juga bergigi... Media Indonesia ingin mengajak pembaca untuk berani

berpendapat, berekspresi.

apalagi kebebasan berekspresi dan berpendapat di Indonesia dijamin oleh konstitusi dan men Media Indonesia berpendapat pemerintahan tanpa oposisi sama dengan mengulangi sejarah

jaga keseimbangan jalannya pemerintahan yang demokratis.

buruk bangsa. sejarah yang seharusnya menjadi pelajaran penting bagi siapa pun pemimpin Itulah yang kemudian diingatkan oleh penulis editorial,

Indonesia.

...Harus diingat, pemerintahan dan partai-partai sama berkeIndonesia pernah mengalami masa di mana penguasa tidak bisa dikoreksi. Masa ketika tindakan

pentingan membangun oposisi yang kuat. Kita yakin peme-

kekerasan oleh penguasa membungkam kebebasan berekspresi rakyatnya, menghancurkan

rintahan yang kuat hanya bisa dilahirkan karena kehadiran

sendisendi keadilan yang seharusnya dinikmati oleh masyarakat.

oposisi yang kuat pula. Bila PDIP nanti bergabung dengan pemerintahan, inilah pemerintahan yang superkuat dan

Itulah yang coba dilakukan oleh Media Indonesia, membuka memori masa silam yang harus

mengkhawatirkan karena akan berjalan tanpa kontrol...

dijadikan pelajaran bagi tegaknya demokrasi di Indonesia yang tanpa kekerasan. Demokrasi yang tidak menyisihkan kepentingan rakyat. Bukan demokrasi untuk kepentingan elite politik.

JUJUR BERSUARA Proses Kreatif Penulisan Editorial Media Indonesia

Bagian 1

TidAk HAnyA BEBAS dAn indEpEndEn

Bagian 1

TidAk HAnyA BEBAS dAn indEpEndEn

Media Indonesia berupaya memberikan solusi yang membangun. Ini hanya bisa dilakukan jika

Fakta. Itulah yang disuguhkan oleh editorial Media Indonesia. semua kenyataan yang terjadi,

Media Indonesia bersikap independen, tidak memihak. Termasuk, memiliki kebebasan untuk

baik yang sebelumnya sudah disuguhkan dalam bentuk berita di harian Media Indonesia maupun

melakukan apa pun tanpa ada campur tangan pihak lain.

yang belum bisa diangkat dalam editorial demi memperbaiki nasib publik.

Itulah yang kemudian bisa dilihat hasilnya dalam editorial edisi 17 Juni 2009 yang bertajuk

Bersikap seperti itu, otomatis Media Indonesia akan â&#x20AC;&#x2DC;berhadapanâ&#x20AC;&#x2122; dengan banyak orang maupun

Kampanye Saling Serang yang isinya sebagai berikut:

lembaga yang terkena kritikan, atau bahkan cemoohan. Bagi Media Indonesia, itu bukan masalah. Terpenting bagi Media Indonesia adalah menyampaikan peristiwa yang terjadi, menganalisis,

Masa kampanye pemilihan presiden kini telah memasuki pekan ketiga.

lalu memberikan nasihat kepada bangsa ini agar masyarakatnya bisa maju bersama, menjadi

Dengan berbagai cara, para capres/cawapres beserta tim sukses masing-

masyarakat yang madani dan sejahtera.

masing berkampanye untuk merebut simpati pemilih yang diperkirakan mencapai 176 juta orang.

Berikut salah satu contoh solusi yang ditawarkan, setelah memaparkan fakta yang terjadi.

Meski telah memasuki lebih dari setengah masa kampanye, publik belum

...Namun, fakta berbicara lain. Saling sindir, saling menjatuhkan, saling

disuguhi kampanye yang berkualitas dan bermartabat. Yang ditebar justru

menjelekkan, saling klaim keberhasilan menjadi menu utama kampanye para

racun politik yang tidak sehat bagi rakyat lewat kampanye saling serang dan

capres/cawapres beserta tim sukses masing-masing.

saling klaim kesuksesan. Sejumlah isu pun disodorkan ke ruang publik mulai dari masalah neolib, Padahal, tim sukses ketiga capres maupun cawapres telah berjanji tidak

kuda seharga miliaran rupiah, pengusaha menjadi penguasa, jilbab, hingga

ingin larut dalam strategi saling serang. Mereka berkomitmen untuk

sejarah kelam masa lalu. Bahkan, isu berbau SARA pun ikut terangkat.

menghindari konflik dan menjatuhkan citra lawan. Bahkan, para capres dan cawapres dalam berbagai kesempatan juga lantang mengumandangkan hal

Lantaran sudah menyerempet ke persoalan sensitif, salah satu pasangan

serupa...

capres/cawapres terpaksa mencopot dua penyokongnya dari tim kampanye nasional. Kampanye saling serang tidak cuma giat dilakukan anggota tim sukses capres, para kandidat pun getol melakukannya. Capres Partai Demokrat SBY, misalnya, di Kupang Minggu (14/6), menyebutkan visi dan misinya yang menolak kapitalisme untuk menepis tudingan neolib.

JUJUR BERSUARA Proses Kreatif Penulisan Editorial Media Indonesia

Bagian 1

TidAk HAnyA BEBAS dAn indEpEndEn

SBY pun mengobral wacana, “Kita tidak suka kapitalisme global. Kita juga

Bagian 1

TidAk HAnyA BEBAS dAn indEpEndEn

satu lagi kekuatan Media Indonesia adalah bebas

dari tekanan kekuasaan dan alat

tidak ingin ada kapitalisme rambut hitam.” SBY kemudian menambahkan,

alatnya. Kinerja kepolisian, kejaksaan, dan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) tetap berada

“Kalau janji, semua orang bisa; saya lebih baik, saya lebih cepat. Jangan

dalam radar pantauan. Bukan hanya untuk dicaci dan dimaki, tapi untuk diperbaiki kinerjanya.

terlalu mudah bikin janji.” apalagi tiga lembaga itu sebenarnya adalah satu kesatuan penegakan hukum yang seharusnya Pada saat yang sama, capres Partai Golkar dan Hanura Jusuf Kalla di Padang

bisa bahumembahu, bekerja sama demi memperbaiki citra penegakan hukum di Indonesia yang

mengatakan moto ‘lebih cepat, lebih baik’ sangat diperlukan untuk mengejar

kini sedang meredup.

ketertinggalan bangsa ini dari negara-negara tetangga. salah satunya adalah mendorong agar kepolisian berkinerja positif terhadap seorang yang Lain halnya dengan capres PDIP dan Gerindra Megawati Soekarnoputri.

diduga pelaku penyuapan, dan yang dalam rekaman hasil sadapan KPK, sang pelaku begitu

Saat kampanye di Malang, Jawa Timur, Minggu (14/6), Mega mengklaim ke-

vulgar mengaturatur para penegak hukum. Bukan, malah mencoba melindungi sang pelaku

berhasilan Jembatan Suramadu. “Yang buat tiang pancangnya itu adalah Ibu

penyuapan.

Presiden Megawati. Sekarang, jangan dilihat jembatan sudah jadi dan berdiri megah, tapi siapa yang mengawali.”

soalsoal begini muncul dalam editorial terbitan 21 november 2009, yang bertajuk Menggertak Pers demi Anggodo. Kutipannya:

Kampanye adalah bagian dari pendidikan politik. Melalui kampanyelah mestinya tiap calon presiden/wakil presiden mengedepankan visi, misi, dan

“Demi seorang Anggodo, polisi seperti gelap mata. Rambu-rambu hukum

program masing-masing. Seranglah visi, misi, dan program itu dengan data

ataupun kepatutan dilabrak asal memenuhi keinginan pengusaha asal

dan argumentasi yang cerdas.

Surabaya itu.

Tapi yang terjadi justru kampanye negatif, baik yang dikemas dalam bentuk

Tidak berlebihan untuk mengatakan begini. Polisi seperti tidak terganggu

berita, iklan politik, maupun ‘talk show’, yang sangat jelas tidak memberikan

kehormatan dan harga dirinya ketika rekaman pembicaraan Anggodo diper-

pendidikan politik kepada publik. Rakyat tidak dibuat cerdas dengan kampa-

dengarkan di Mahkamah Konstitusi. Rekaman yang membuat harga diri

nye jorok itu.

bangsa amat terganggu itu malah membuat polisi semakin mengistimewakan Anggodo.

Publik semestinya diberi ruang pilihan, mana program yang terukur dan terarah beserta alternatif kebijakan yang mampu meningkatkan kesejahtera-

Pengusaha yang kini diketahui sebagai makelar kasus berpengaruh itu sam-

an rakyat banyak serta mampu mengejar ketertinggalan dari bangsa lain.

pai sekarang belum bisa ditetapkan sebagai tersangka. Polisi, yang biasanya

Bukan dengan adu kampanye negatif, menjatuhkan saingan dengan segala

pandai mencari jerat-jerat hukum untuk melumpuhkan penjahat, tidak

cara. Itu kekanak-kanakan. Malu ah...

mampu menemukan kesalahan Anggodo setitik pun.

JUJUR BERSUARA Proses Kreatif Penulisan Editorial Media Indonesia

Bagian 1

TidAk HAnyA BEBAS dAn indEpEndEn

Bagian 1

TidAk HAnyA BEBAS dAn indEpEndEn

Lembaga-lembaga penegak hukum selama ini terkesan tanpa aib. KejakPadahal, semua yang mendengar pembicaraan Anggodo yang dibuka di

saan dan kehakiman tidak tersentuh hukum. Pengaduan tentang jaksa yang

Mahkamah Konstitusi tahu bahwa dialah inisiator penting dari perkara

memeras menguap tanpa bekas. Laporan tentang hakim yang melakukan

Bibit-Chandra yang kini mengguncang kredibilitas serta kehormatan bangsa

transaksi vonis dikubur dalam-dalam.

dan negara kita. Di ruang sidang ada terdakwa mengaku sudah membayar jaksa agar ditunDengan alasan melindungi hak setiap warga negara, polisi kemudian menjadi

tut hukuman ringan. Di ruang sidang pula ada terdakwa melempari hakim

pengawal Anggodo. Setiap saat Anggodo bisa muncul di Mabes Polri melalui

dengan sepatu karena divonis lebih berat, tidak sesuai dengan transaksi.

pengelabuan yang rapi. Banyak lagi dosa Anggodo yang menurut common

Tapi, nyaris tak ada jaksa dan hakim dibawa ke meja persidangan karena

sense publik patut dipersalahkan, tetapi oleh polisi dibela mati-matian den-

kasus pemerasan atau pun suap.

gan alasan demi proses dan fakta hukum. Kasus pemerasan dan suap oleh jaksa dan hakim dibungkus apik-apik kePolisi sekarang dipaksa lagi melabrak rambu yang semakin mengancam

mudian lenyap. Para pencari keadilan lelah sehingga menyelesaikan kasus di

kredibilitas yang memang sudah amat merosot gara-gara Anggodo. Atas

luar ruang sidang. Rakyat memilih main hakim sendiri.

laporan Anggodo yang merasa haknya dilanggar, polisi memanggil orang pers untuk didengar keterangannya.â&#x20AC;?

Era patgulipat dan transaksi-transaksi hukum segera berakhir. Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) membuat terapi kejut. KPK menangkap jaksa Urip

Tidak hanya kepolisian, kejaksaan sebagai aparat negara yang bertugas menuntut para pelaku

Tri Gunawan dan Artalyta Suryani dalam kasus dugaan suap perkara senilai

tindakan kriminal dan koruptor pun diperlakukan serupa. Dikritik apabila dinilai tidak berpiÂ

US$ 660 ribu atau Rp 6 miliar.

hak kepada keadilan dan kebenaran, dipuji bila melakukan tindakan terpuji. Artalyta tidak hanya mengubah posisi Urip dari penuntut umum menjadi sudah pula menjadi kewajiban Media Indonesia sebagai pilar keempat demokrasi untuk melakuÂ

terdakwa, tapi juga mendepak dua Jaksa Agung Muda dari singgasana. Kemas

kan peran check and balances. Karena itulah, lembaga penegak hukum pun harus didesak untuk

Yahya Rahman digusur dari jabatan Jaksa Agung Muda Pidana Khusus dan

menegakkan hukum bagi aparatnya yang bersalah. Itulah yang dilakukan Media Indonesia

kemarin giliran Jaksa Agung Hendarman Supandji mencopot Untung Udji

dalam editorial edisi 27 Juni 2008, yang bertajuk Bersih-Bersih Kejaksaan Agung. Isinya:

Santoso dari jabatan Jaksa Agung Muda Perdata dan Tata Usaha Negara. Pangkal perkara adalah telepon Artalyta dengan kedua pejabat Kejaksaan Agung itu dinilai mengandung aroma khas. Sarat dengan muatan yang dalam persepsi publik mengandung transaksi...

JUJUR BERSUARA Proses Kreatif Penulisan Editorial Media Indonesia

Bagian 1

TidAk HAnyA BEBAS dAn indEpEndEn

Desakan kepada lembaga penegak hukum untuk berani menindak aparatnya yang korup harus

Bagian 1

TidAk HAnyA BEBAS dAn indEpEndEn

hanya akan menjadikan wajah lembaga peradilan penuh dengan bopeng足bopeng kepalsuan. Yang

Kelugasan editorial Media Indonesia tidak hanya digunakan untuk mengkritisi. Lembaga negara yang bekerja dengan sungguh足sungguh untuk menghadirkan

salah jadi benar dan yang benar bisa jadi salah.

keadilan bagi publik, tentu patut mendapatkan sanjungan.

Jangan sampai upaya saling melindungi terhadap aparat yang korup terus terjadi di negeri yang

Tapi, pujian tidak bisa diberikan kepada lembaga yang tidak berprestasi. Pujian hanya pantas

ingin makmur ini. Harus ada langkah tegas dari pimpinan lembaga penegak hukum untuk me足

diberikan kepada mereka yang benar足benar melakukan tindakan untuk menegakkan keadilan

nindak mereka yang telah menciderai rasa keadilan publik, hanya karena mereka adalah aparat

bagi rakyat. seperti tindakan berani dan cerdas Mahkamah Konstitusi untuk membuka hasil

hukum yang memahami lemahnya aturan.

sadapan KPK terhadap pelaku penyuapan terhadap aparat penegak hukum.

dilakukan dengan keras. Pasalnya, aparat yang korup, apalagi penegak hukum, apabila dibiarkan

Itulah yang dilakukan oleh editorial ini: Fakta itu kemudian dijadikan bahan utama penulisan editorial yang terbit 5 november 2009 Tidak ada pilihan lain bagi Hendarman kecuali membersihkan institusi yang

dengan tajuk Mahkamah Konstitusi yang Memukau. Petikannya:

dipimpinnya. Sebelum telepon mesra Artalyta itu saja, kejaksaan sudah dicibir. Kini, citra kejaksaan mencapai titik nadir.

Sebuah tontonan telah digelar Mahkamah Konstitusi, tetapi bukan sembarang panggung. Lakon itu menjadi amat istimewa karena membuka rekaman

Keputusan Hendarman mengganti Kemas Yahya Rahman kemudian Untung

percakapan rekayasa kriminalisasi pimpinan nonaktif Komisi Pemberan-

Udji Santoso merupakan langkah kecil yang patut diapresiasi. Hendarman

tasan Korupsi, Bibit Samad Rianto dan Chandra Hamzah.

harus memiliki nyali besar untuk memecat lebih banyak jaksa yang terindikasi mencederai institusi kejaksaan. Karena bukan mustahil, masih

Sembilan punggawa hakim konstitusi memutuskan membuka rekaman

banyak jaksa nakal bersembunyi menunggu momentum.

percakapan rekayasa kriminalisasi KPK. Jutaan warga di seluruh pelosok negeri menyimak melalui layar televisi bagaimana penegakan hukum negeri

Hendarman tidak perlu menunggu KPK membuka rekaman percakapan lain

ini dikuasai para bandit dan mafia. Persekongkolan yang selama ini selalu

antara jaksa dengan pihak beperkara. Satu jaksa Urip dan dua jaksa agung

saja dibantah.

muda lebih dari cukup untuk membuat kita mengelus dada prihatin melihat institusi kejaksaan.

Bintangnya seorang yang bernama Anggodo Widjojo. Dia bisa begitu leluasa mengatur para petinggi Kejaksaan Agung dan kepolisian untuk menyusun

Kejaksaan harus diselamatkan. Kejaksaan tidak akan mengukir wibawa jika

skenario mengkriminalkan pejabat KPK.

dihuni para pedagang perkara. Semakin lama Kejaksaan Agung memelihara jaksa nakal, institusi penegak hukum itu kian terpuruk...

Seorang Presiden tidak bisa mengintervensi penegak hukum, tetapi seorang Anggodo Widjojo menjadi amat perkasa. Pejabat Kejaksaan Agung dan kepolisian begitu mudah dia taklukkan.

JUJUR BERSUARA Proses Kreatif Penulisan Editorial Media Indonesia

Bagian 1

TidAk HAnyA BEBAS dAn indEpEndEn

Bagian 1

TidAk HAnyA BEBAS dAn indEpEndEn

Kita patut memberi apresiasi kepada Mahkamah Konstitusi karena telah

Kita kian percaya bahwa Mahkamah Konstitusi semakin cerdas mengukuh-

menciptakan lorong untuk membuka rekaman percakapan itu. Berhari-hari

kan diri sebagai pilar penegakan hukum dan HAM. Di tengah tuntutan

bahkan berminggu-minggu, rekaman percakapan rekayasa kriminalisasi

transparansi, Mahkamah Konstitusi menjadi pendobrak pihak-pihak yang

KPK itu hanya menjadi bahan diskusi. Polisi bahkan mengancam akan

masih sok main kuasa. Ketua Mahkamah Konstitusi Mahfud MD, misalnya,

mengusut pihak yang merekam, mengedarkan, dan menyita transkrip

dengan piawai mengatakan polisi tidak perlu menyita rekaman rekayasa

rekaman yang menghebohkan itu. Tetapi polisi tidak menyebutkan apakah

milik KPK karena bisa mengambilnya di Mahkamah Konstitusi.

juga akan mengusut pihak yang namanya disebut dalam rekaman itu... Seluruh warga bangsa telah mengetahui isi rekaman yang dibuka MahkaMedia Indonesia berprinsip langkah bebas dan independen dalam membuat editorial adalah

mah Konstitusi. Isi rekaman itu telah menampar wajah kita semua sebagai

sesuatu yang harus dipertahankan. Bukan hanya oleh Media Indonesia saja, tapi juga oleh seluruh

bangsa. Kita pantas malu sebagai bangsa karena telah gagal membina jaksa

kalangan, baik kelembagaan maupun perorangan. Itulah alasan mengapa Media Indonesia men足

dan polisi.

dukung transparansi yang dilakukan oleh Mahkamah Konstitusi. Jika itu aib, aib kita sebagai bangsa. Bila itu kebobrokan, itu kebobrokan Pujian itu pun tertuang dalam editorial yang sama,

kita sebagai bangsa. Dan itulah jasa terbesar Mahkamah Konstitusi. Telah

Langkah Mahkamah Konstitusi membuka rekaman itu membuat semuanya

memberi kita cermin yang bening untuk mengaca.

menjadi terang benderang. Masyarakat memang marah. Publik pantas geram hasrat publik tersalurkan dan masyarakat menemukan jalan pelampiasan.

editorial Media Indonesia berupaya menjadi jendela penghubung nurani masyarakat dengan jiwa足jiwa para pemimpin negeri, para pembuat kebijakan, dan para pelayan publik. Karena itulah mengapa nurani

Banyak pertanyaan, termasuk dari Menteri Hukum dan HAM Patrialis

kebebasan dan independensi terus dipertahankan dan diperjuangkan oleh Media Indonesia

Akbar, apa relevansinya sidang Mahkamah Konstitusi mendengarkan reka-

dalam editorialnya.

mengetahui penegak hukum diperalat cukong. Tetapi bersamaan dengan itu,

man percakapan rekayasa kriminalisasi pimpinan KPK? Bukankah tugas dan fungsi Mahkamah Konstitusi adalah menguji sebuah UU terhadap UUD?

editorial yang penuh pesanan tidak akan menjadikan bangsa lebih cerdas. editorial pesanan hanya akan menjadikan pembaca bagaikan kerbau dicucuk hidungnya. editorial yang bebas dan

Sembilan pendekar konstitusi tentu bukan orang sembarangan yang ujuk-

independen akan menjadikan public lebih kritis, tidak hanya kepada negara, lembaga, ataupun

ujuk memanfaatkan isu politik. Majelis hakim konstitusi tentu memiliki alas

perorangan, tapi juga kepada Media Indonesia.

an amat kuat untuk membuka rekaman itu dalam persidangan terbuka. Dan alasan yang paling utama bagi hakim konstitusi adalah penegakan hak asasi manusia dan keadilan.

JUJUR BERSUARA Proses Kreatif Penulisan Editorial Media Indonesia

Bagian 1

TidAk HAnyA BEBAS dAn indEpEndEn

Konsisten Tampil di Halaman Muka

editorial. Bahkan, pembaca setia Media Indonesia dapat berkomunikasi langsung dengan tim editorial yang menyampaikan sikapnya secara langsung di MetroTV dalam acara Bedah editorial Media Indonesia. Kritikan dan nasihat berharga akan selalu diterima dengan kehangatan hati dan kepala yang dingin, karena Media Indonesia menyadari hanya dengan mau berbesar hati menerima nasihat dari pembaca dan masyarakat, maka nurani bebas dan independen tetap akan bertahan dan bisa

Polri Tetapkan Dua Tersangka Baru Kasus Munir

KASUS IPDN

Inu Harus Dilindungi, Rektor Perlu Diperiksa

JAKARTA (Media): Rektor Institut Pemerintahan Dalam Negeri (IPDN) I Nyoman Sumaryadi harus bertanggung jawab atas berbagai peristiwa yang terjadi di kampus yang dipimpinnya itu. Sebaliknya, dosen IPDN yang berani membongkar kebobrokan di lembaga itu, Inu Kencana Syafei, harus dilindungi, bukan diberi sanksi. “Rektor IPDN harus bertanggung jawab dan diberhentikan karena berusaha menutupi kasus kekerasan di lembaga itu,” ujar anggota Komisi II DPR Andi Yuliani Paris di Jakarta, kemarin. Menurutnya, tertutupnya birokrasi di IPDN membuat kasus kekerasan tidak berhasil dihapus. Karena itu tidak masuk akal jika pimpinan IPDN justru memberi sanksi atas orang yang membongkar kasus tersebut. Sebagaimana diketahui, pimpinan IPDN menonaktifkan Inu sebagai dosen setelah membongkar kebobrokan di kampus itu, termasuk kasus tewasnya Cliff Muntu akibat penganiayaan. Sebelum terbongkar, Sumaryadi mengatakan Cliff meninggal karena sakit lever. Di tempat terpisah, Wakil Ketua MPR Aksa Mahmud menegaskan siapa pun yang akan memecat Inu justru yang harus dipecat terlebih dahulu. “Saya menghargai Inu. Siapa yang berani pecat dia, itu harus lebih dulu dipenjara,” katanya. Aksa juga mengatakan tidak setuju jika hanya mahasiswa yang terlibat kekerasan yang dipecat dan dipenjara. Dalam teori organisasi, tambahnya, orang nomor satu organisasi itu yang bertanggung jawab. “Jadi rektor harus bertanggung jawab dan harus diperiksa,” tegasnya. Pakar hukum Universitas Padjadjaran Bandung Komariah Sapardjaja juga menyayangkan sanksi atas Inu. “Sayang sekali kalau dinonaktifkan. Karena beliau (dengan mengungkapkan kekerasan itu) terbukti memiliki moral yang tinggi,” ujarnya. Koordinator Kontras Usman Hamid menilai tindakan Inu tersebut sebenarnya bisa menjadi inspirasi bagi siapa pun untuk mengungkap tindak kekerasan. “Karena itu, Inu seharusnya mendapat perlindungan karena telah berani membongkar tindak kekerasan dan kebobrokan dalam sistem pendidikan IPDN,” ujarnya. Wakil Ketua MPR AM Fatwa juga menyatakan rasa hormatnya kepada Inu. Karena itu, Fatwa berinisiatif membawa Inu ke Mabes Polri untuk mendapatkan perlindungan. “Polisi harus melindungi orang-orang seperti Inu,” kata Fatwa. Sementara itu, Inu Kencana kemarin diperiksa secara maraton oleh tim investigasi Depdagri di kantor Rektor IPDN selama sekitar 7,5 jam sejak pukul 09.00 WIB. Seusai diperiksa, Inu mengatakan pimpinan IPDN telah mencabut sanksi tidak boleh mengajar atas dirinya. “Saya sudah bisa ngajar lagi. Ini ada,” ujar Inu sambil menunjukkan surat pencabutan skors itu. (Tim/X-10)

. . . PAU S E

Tubuh Kebal berkat ’Tai Chi’

SERING kita melihat pria wanita berusia lanjut berkumpul di lapangan tengah memperagakan jurus-jurus silat. Tangan dan tubuhnya bergerak gemulai seperti menari ke kiri ke kanan. Mereka sedang mempraktikkan tai chi, salah satu seni bela diri kungfu aliran lembut. Mereka melakukannya bukan tanpa alasan, banyak memang manfaat darinya. Penelitian terbaru yang diterbitkan dalam Journal of the American Geriatrics Society menemukan bahwa para lanjut usia yang melakukan tai chi mempunyai daya tahan tubuh lebih baik terhadap penyakit shingles daripada mereka yang tidak. Shingles, biasa juga disebut sinanaga, adalah infeksi yang menyebabkan erupsi kulit yang terasa sangat nyeri berupa lepuhan berisi cairan. Penelitian itu dilakukan pada 112 pria dan wanita lanjut usia sehat, berusia antara 59 hingga 86 tahun. Separuh dari mereka melakukan tai chi tiga kali seminggu selama tiga bulan. Setelah diteliti, mereka yang melakukan tai chi dua kali lebih kebal terhadap shingles. (AP/BP/X-7)

JAKARTA (Media): Polisi telah menetapkan dua tersangka baru kasus pembunuhan aktivis HAM Munir. Dua orang dari PT Garuda Indonesia itu berinisial IS dan R.

AMUK DI ARENA FESTIVAL

PARLEMEN

Hanya Beda Persepsi Panja Imigrasi Bubar Panja DPR yang Belum Tuntas

Kejaksaan Agung belum mengaKapolri Jenderal Sutanto mengungjukan peninjauan kembali atas kasasi kapkan hal itu kepada wartawan di itu karena masih menunggu bukti baJakarta, kemarin, seusai bertemu Preru. Mabes Polri pun membentuk tim siden Susilo Bambang Yudhoyono. penyidik baru yang bekerja sama deSebelum bertemu Presiden, Kapolri ngan FBI, penyidik dari Amerika Semasih enggan menyebutkan identitas rikat, untuk mengusut kasus Munir. tersangka. Ia khawatir tersangka Kapolri menjelaskan IS adalah melarikan diri. atasan Polly, sebagai pihak yang meIa menjelaskan dua tersangka itu merintahkan penerbitan surat palsu berperan dalam penerbitan surat petersebut. “Ya, mereka terlibat dalam nugasan palsu untuk Pollycarpus Bukejadian, antara lain surat palsu yang dhihari Priyanto, pilot Garuda yang dikeluarkan untuk Polly. (Terbitnya sedang tidak bertugas, tapi ikut satu surat itu) atas perintah yang bersangpesawat dengan Munir. Ia berada kutan, IS,” ujarnya. dalam pesawat dengan menggunaSementara itu, Kepala Divisi Hukan surat palsu. mas Mabes Polri Irjen Sisno Adiwino“Hasil laboratorium forensik diketo di Semarang, Jawa Tengah, kematahui tempat kejadiannya ada di Banrin, meminta dara Changi, Singakejaksaan membuka pura. Dari situ kita lakukan pemeriksa’Kita akan pelajari kembali kasus Munir. “Ada tersangka an dan terus berlanperan tersangka (baru) dalam kasus jut dan muncul terMunir. Jaksa silakan sangka yang semenbaru itu dalam mengajukan novum, tara ini ada dua, okkematian Munir. nanti proses selanjutnum dari Garuda Kalau ada modus nya akan kita lakudengan inisial IS dan kan,” ujarnya. R. Ini masih terus operandi baru, Jaksa Agung Muberkembang,” papar berarti bisa da Bidang Pidana Kapolri. Umum Abdul Haris Sebelumnya, 8 menjadi novum.’ Ritonga mengatakan April 2005, Mabes penetapan tersangka Polri memeriksa baru itu bisa menjadi novum atau bukti mantan Direktur Utama PT Garuda baru bagi kejaksaan untuk Indonesia Indra Setiawan dan Wakil mengajukan peninjauan kembali atas Direktur Pengamanan PT Garuda Inputusan kasasi Mahkamah Agung donesia Ramelgia terkait dengan suyang membebaskan Polly dari rat penugasan Pollycarpus. tuduhan sebagai pembunuh Munir. Munir meninggal dalam pesawat “Kita akan pelajari peran tersangka Garuda GA 974 yang terbang dari baru itu dalam kematian Munir. Kalau Jakarta menuju Belanda pada 7 Sepada modus operandi baru, berarti bisa tember 2004. Pesawat sempat singgah menjadi novum,” katanya. di Changi dan Pollycarpus turun di Munir lahir di Malang pada 8 DeSingapura. Menurut hasil autopsi sember 1965. Jabatan terakhirnya DiInstitut Forensik Belanda, Munir merektur Eksekutif Imparsial, lembaga ninggal lantaran keracunan arsenik. pemantau hak asasi manusia IndoneAtas kasus itu, Polly didudukkan sia. Saat menjabat Koordinator Konsebagai terdakwa. Ia divonis 14 tahun tras, ia membela para aktivis yang penjara di Pengadilan Negeri Jakarta menjadi korban penculikan Tim MaPusat. Namun, dalam keputusan kawar dari Kopassus. sasi, Mahkamah Agung menyatakan Menurut sumber Media Indonesia, ia tidak terlibat dalam pembunuhan ada empat tersangka baru, yakni dua Munir. Polly hanya dinyatakan bersadari sipil dan dua purnawirawan yang lah dalam penggunaan surat palsu pernah bekerja di institusi intelijen. sehingga ia divonis dua tahun pen(Msc/Hil/San/P-1) jara.

Menanti Komitmen Bulog MULAI 1 April 2007, pemerintah menaikkan harga pokok pembelian gabah petani dari Rp1.730 menjadi Rp2.000 per kilogram. Banyak petani yang bersukacita. Tetapi masih banyak juga petani yang tidak tahu, bahkan tidak sedikit yang tidak percaya. Yang bersukacita, tentu, jelas rasionalitasnya. Dengan harga pembelian baru yang dilakukan Badan Urusan Logistik, pendapatan petani per kilogram gabah kering panen yang tadinya cuma Rp1.730 naik menjadi Rp2.000. Ada uang yang bertambah sebesar Rp270 per kilogram. Tentu, tambahan penghasilan ini bisa berdampak riil pada peningkatan daya beli petani, dengan asumsi ongkos sarana produksi yang lain tidak ikut naik. Seperti pupuk dan obat-obatan antihama. Yang menarik dikaji, justru petani yang tidak tahu dan tidak percaya pada kenaikan HPP. Ada apa? Ternyata, banyak sekali petani yang tidak mengerti apa itu HPP. Seminggu setelah pemerintah menaikkan harga pembelian pokok gabah, petani di Banten, daerah yang berbatasan langsung dengan Jakarta sebagai pusat pemerintahan republik, tidak mengetahui apa-apa. Ketidaktahuan mereka tidak cuma semata mengenai informasi tentang kenaikan harga, tetapi juga tentang badan yang bernama Bulog. Kata Bulog menjadi barang asing bagi kuping petani di Banten. Karena ketidaktahuan itu mereka tetap saja menjual gabah ke para pedagang dengan harga di bawah HPP. Yang juga menarik adalah mereka yang tahu, tapi tidak percaya. Para petani di Grobogan, Jawa Tengah, dan Indramayu, Jawa Barat, termasuk dalam kelompok ini. Mereka malah bersumpah tidak mau berurusan lagi dengan Dolog, badan yang menjadi perpanjangan tangan Bulog di daerah-daerah. Ketidaktahuan disebabkan informasi yang tersumbat, sedangkan ketidakpercayaan dilahirkan karena praktik kotor yang diperankan Dolog selama ini. Adalah ironis bila Bulog yang berdiri sejak 1960 dan menguasai perdagangan bahan pokok serta memiliki uang sangat banyak tidak mempunyai anggaran untuk sosialisasi. Padahal uang yang mengalir ke mana-mana dari kantong Bulog dalam rangka persekongkolan korupsi berlipat ganda. Dari delapan kepala Bulog, lima masuk bui, termasuk Widjanarko Puspoyo yang kini ditahan dan harta bendanya diburu. Para petani yang tidak percaya dan kemudian sakit hati kepada Bulog memiliki pengalaman pahit. Bulog melalui Dolog tidak memberi petani kemudahan dalam transaksi. Petani dipersulit untuk menjual gabahnya ke Dolog dengan berbagai syarat dan alasan yang dibuat-buat. Ujung-ujungnya ialah korupsi oleh kalangan Dolog itu sendiri. Misalnya syarat kadar air (rendemen) gabah. Ternyata syarat ini menjadi pintu masuk bagi kompromi. Gabah dengan kadar air lebih tinggi bisa saja dibeli asal petani mau bermain kotor dengan oknum Dolog. Sebaliknya, petani yang tidak paham permainan, gabahnya ditolak dengan berbagai alasan. Dari tiga kategori sikap petani terhadap HPP baru gabah, terlihat betapa kepercayaan terhadap Bulog di kalangan petani tidak tumbuh, bahkan merosot. Bulog di mata mereka belum menjadi instrumen negara yang sungguh-sungguh berpihak kepada kesejahteraan petani. Dalam soal akses langsung ke petani, Bulog kalah tangguh dari para tengkulak. Padahal Bulog memiliki tidak kurang dari 60 ribu pegawai di seluruh Indonesia. Ini belum terhitung dukungan lintas bidang dari Departemen Pertanian dan Perdagangan. Bulog memang memiliki daya tampung terbatas dengan uang yang walaupun banyak, tetapi terbatas juga. Akan tetapi yang harus segera dibuktikan adalah akses kepada petani atau akses petani kepada Bulog yang jauh lebih mudah. Bulog harus mampu membeli gabah langsung dari petani tanpa perantara. Hanya dengan begitu petani menikmati kenaikan HPP. Harus diakui, dalam praktik, aparatur Dolog di daerah masih menggunakan pedagang untuk membeli gabah petani. Inilah yang menyebabkan petani tidak pernah menikmati HPP secara utuh.

LEMBAGA PENDIDIKAN

Presiden Perintahkan Akmil Dievaluasi

JAKARTA (Media): Hanya karena perbedaan persepsi, Panitia Kerja (Panja) Imigrasi bentukan Komisi III DPR bubar di tengah jalan. Panja yang dibentuk 13 Februari 2006 akhirnya ditutup pada 30 Maret silam karena komisi bidang hukum itu beda persepsi dengan Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia (Depkum dan HAM). ‘’Kita tutup karena terjadi perbedaan persepsi mengenai sumber dana pembuatan paspor,’’ kata Ketua Panja Imigrasi Mulfachri Harahap (F-PAN) kepada Media Indonesia, kemarin. Panja tersebut semula mengusung misi mengungkap dan mendalami berbagai kasus pembuatan paspor, termasuk pengadaan automatic fingerprint identification system (AFIS), di Depkum dan HAM. Sebelumnya, Panja Imigrasi gencar mengatakan akan memanggil Menteri Hukum dan HAM Hamid Awaludin. Namun hingga panja tersebut bubar, Hamid tidak pernah memberikan keterangan kepada panja. Panja Imigrasi telah memanggil mantan Sekjen Depkum dan HAM Hasanuddin, mantan Dirjen Imigrasi Iman Santoso, dan pakar IT dari UI Zainal Arifin. Keberadaan panja beranggotakan 27 orang itu juga bertujuan menindaklanjuti pernyataan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono pada awal 2006 yang menyebut Ditjen Imigrasi sebagai lembaga paling korup. Menurut Mulfachri, setelah mere-

ka mendalami masalah tersebut, muncul perbedaan pendapat tentang sumber dana. Awalnya, ia menambahkan, Komisi III beranggapan dana pembuatan dan pengadaan paspor bersumber dari APBN atau penerimaan negara bukan pajak (PNBP). Namun, berdasarkan keterangan berbagai pihak yang diundang panja dan aturan perundangan yang ada disimpulkan, dana pembuatan paspor itu tidak berasal dari APBN atau PNBP. Karena itu, penerimaan yang berasal dari biaya pembuatan paspor itu pun tidak masuk kas negara. ‘’Kalau bukan dana APBN dan juga bukan PNBP, itu di luar domain panja karena panja bekerja berdasarkan aturan perundangan,’’ kilah Mulfachri. Karena perbedaan persepsi itu, tutur Mulfachri, panja tersebut ditutup dengan tiga rekomendasi. Pertama, meminta Depkum dan HAM memasukkan dana pembuatan paspor sebagai PNBP. Kedua, meminta Depkeu mengeluarkan keputusan yang memasukkan dana itu sebagai PNBP. Ketiga, meminta Menkeu membuat cetak biru secara komprehensif mengenai semua tugas negara yang diemban Ditjen Imigrasi. Wakil Ketua Komisi III Almuzzamil Yusuf (F-PKS) mengatakan belum tahu tentang penutupan panja itu. Anggota Panja Imigrasi Mayasyak Johan dari F-PPP pun mengaku belum tahu alasan penutupan panja. Ia berjanji akan mempertanyakan masalah itu setelah reses, Mei.(Hil/X-11)

JAKARTA (Media): Presiden Susilo Bambang Yudhoyono memerintahkan evaluasi menyeluruh dilakukan terhadap metode pendidikan di akademi-akademi kemiliteran dan kepolisian. Evaluasi dilakukan agar tidak ada praktik-praktik kekerasan seperti di Institut Pemerintahan Dalam Negeri (IPDN). “Akan dilakukan evaluasi kembali. Apakah ada tradisi-tradisi yang menggunakan kekerasan. Kalau ada, diminta Presiden untuk dihapus,” kata Panglima TNI Marsekal Djoko Suyanto ketika menjelaskan hasil rapat terbatas di Kantor Presiden, Jakarta, kemarin. Rapat yang dipimpin Presiden itu antara lain diikuti Gubernur Akmil, AAU, AAL, Akpol, Kepala SMA Taruna Nusantara, dan sejumlah menteri terkait. Rapat itu digelar sebagai tindak lanjut atensi Presiden terhadap kasus kekerasan di IPDN yang telah menelan banyak korban jiwa. Djoko menjelaskan metode pendidikan dan pembinaan mental di akademi kemiliteran dan kepolisian sudah sejak lama meninggalkan bentukbentuk kekerasan dan kontak fisik. Menurutnya, metode yang ditempuh untuk menumbuhkan kepatuhan, ketaatan, dan loyalitas para taruna terhadap atasan dan pengajar dilakukan dengan pendekatan bersifat pembinaan. “Pendidikan agar siswa hormat dan patuh pada guru itu mutlak. Tetapi ada banyak metodenya. Tidak harus dengan kekerasan. Sejauh metodenya tepat, output-nya baik, dan tujuannya tercapai, itu bagus. Tetapi kalau ada tradisi-tradisi yang mungkin tidak bagus, Presiden minta untuk

dihapus,” terang Djoko. Sebelumnya, Djoko menegaskan apa yang terjadi di IPDN sama sekali bukan tradisi militer. “Itu bukan caracara pendidikan militer. Sekali lagi, bukan cara pendidikan militer. Jadi perlu saya klarifikasi, seolah-olah pendidikan militer seperti apa yang dilakukan oleh mahasiswa IPDN. Itu salah besar,” tegas Panglima sebelum rapat di Kantor Presiden. Tidak berpengaruh Di tempat terpisah, Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Taufiq Effendi menegaskan keberadaan IPDN tidak berpengaruh terhadap penyediaan pegawai negeri sipil. Karena itu, kebijakan memutus satu generasi di lembaga itu tidak mengganggu kebutuhan pegawai. “Penundaan itu tidak akan mengganggu. Karena produk-produk lain selain IPDN ini banyak. Universitasuniversitas juga menghasilkan banyak. Karena itu, tidak akan kekuranganlah,” kata Taufiq di Surabaya, kemarin. Di tempat yang sama, Gubernur Jawa Timur Imam Utomo bahkan mengatakan keberadaan IPDN bisa ditinjau kembali. Menurut Imam, sebaiknya pembinaan personel PNS dikembalikan ke daerah masing-masing, sesuai semangat otonomi daerah. Wakil Gubernur Papua Aleks Hesegem mengatakan bila manajemen di lembaga pendidikan itu tidak berubah, Papua tidak akan lagi mengirim siswa. “Saya akan memimpin tim ke Jakarta untuk meminta agar pendidikan setingkat itu dapat dilaksanakan di provinsi dan Papua siap melaksanakannya,” tegas Hesegem. (Tim/X-10)

Waspadai Teknologi!

TEKNOLOGI tidak pernah henti berkembang. Lewat kreativitas dan inovasi pribadi-pribadi cemerlang, berbagai alat untuk mempermudah kehidupan ras manusia diciptakan. Tetapi, jangan lupa, berbagai kemajuan itu bukan tanpa sumbangan negatifnya. Kerusakan alam, polusi, manusia yang makin malas, dan sebagainya lagi. Jadi, sikap yang paling tepat, kita harus bijaksana memanfaatkan teknologi. Lebih jauh lagi, para penulis dari SMPN 49 Jakarta juga menyoroti peluang kriminalitas dari pemanfaatan teknologi. Pekan depan, dalam rubrik yang sama, rekan-rekan mereka dari SMP Nurul Fikri Jakarta menyoroti fenomena persahabatan di dunia maya lewat situs Friendster. Okeoke saja sih. Tapi ingat, ada bahayanya juga lo!

Prakiraan cuaca hari ini di sejumlah kota

K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K

2009

2006

dipertahankan.

[MI]

2007

editorialnya, bisa dipuji, dikritik, atau dicaci maki dalam halaman khusus yang disebut Bedah

2008

Peluang untuk mengkritik atau tidak setuju dengan sikap Media Indonesia yang tertuang dalam

Editorial Media Indonesia konsisten tampil di halaman depan.

JUJUR BERSUARA Proses Kreatif Penulisan Editorial Media Indonesia

Bagian 2

konSiSTEn TAMpil di HAlAMAn MUkA

saTusaTunYa konsistensi yang terus dipertahankan surat kabar Media Indonesia adalah proses evolusi untuk menjadi koran yang lebih baik, termasuk dalam menulis dan menampilkan editorialnya.

Salah satu bentuk konsistensi yang nyata adalah rubrik Editorial Media Indonesia ditempatkan di halaman satu atau muka.

Bahasa yang digunakannya pun masih sangat basa-basi, dan sering menggunakan ungkapan-ungkapan yang sulit diterka oleh pembaca “apa maunya” Media Indonesia.

Bagian 2

konSiSTEn TAMpil di HAlAMAn MUkA

Penempatan editorial di halaman depan tidak urung membawa keasyikan tersendiri bagi pemba ca untuk segera mengetahui sikap Media Indonesia tentang berbagai soal yang dihadapi bangsa. Dalam sebuah focus group discussion yang diselenggarakan Desember 2009 kepada peserta dis kusi diajukan pertanyaan, setujukah anda jika editorial Media Indonesia di pindah ke halaman dalam? Dengan tegas mereka menjawab tidak setuju. editorial Media Indonesia tampil di halaman muka untuk pertama kalinya pada 1 september 1990. selain karena ingin melakukan inovasi dan berani tampil beda, pada saat itu menurut Laurens Tato, redaktur senior Media Indonesia, menempatkan editorial di halaman satu merupakan sikap redaksi yang wajarwajar saja karena tidak “dilarang” oleh penguasa. “Ya, apa salahnya kita melakukannya selagi itu bukan sesuatu yang tabu,” katanya suatu kali. Tahun 1990 adalah saat di mana pemerintahan Orde Baru yang represif masih berkuasa dan kekuasaan yang dimiliki kerap mengganggu kebebasan pers dalam mengungkapkan faktafakta yang dimiliki insititusi pers. Dua tahun sebelumnya, tepatnya pada 1988, koran Prioritas yang dimiliki surya Paloh dibredel, karena tajuk rencananya (selamat Pagi Indoneia) dinilai secara sepihak oleh penguasa mengan dung insinuasi, karena isinya bernuansa ajakan kepada siapa pun yang membaca untuk menen tang atau setidaknya antipati kepada penguasa.

setelah evolusi itu dinilai mencapai ke sebuah tahap kesempurnaan, maka yang harus dilaku

Tidak ingin mengulang peristiwa menyedihkan sebagaimana dialami Prioritas pada 1988, maka

kan adalah konsisten untuk menampilkannya. salah satu bentuk konsistensi yang nyata adalah

tajuk rencana Media Indonesia pun, seperti halnya surat kabar lain, “disembunyikan” di halaman

rubrik editorial Media Indonesia ditempatkan di halaman satu atau muka.

dalam. Bahasa yang digunakannya pun masih sangat basabasi, dan sering menggunakan ungkapanungkapan yang sulit diterka oleh pembaca “apa maunya” Media Indonesia. Kritik me

Inilah satusatunya tajuk rencana surat kabar harian di Indonesia yang mendapat “kehormatan”

mang sesekali muncul di editorial, tapi dibungkus dengan penghalusan kata (eufemisme).

tampil di halaman satu selevel dengan berita utama atau beritaberita menarik dan penting lain nya. Hampir sebagian besar redaksi atau penerbit surat kabar masih menempatkan tajuk rencana

namun dalam buku Politik Editorial Media Indonesia yang diterbitkan LP3es, ashadi siregar

atau sikap redaksinya di halaman dalam.

menulis proses metamorfosis dari selamat Pagi Indonesia (sPI) ketika di Prioritas menuju edito

JUJUR BERSUARA Proses Kreatif Penulisan Editorial Media Indonesia

Bagian 2

konSiSTEn TAMpil di HAlAMAn MUkA

Bagian 2

eufemistis.

institusi. Kalau itu sikap institusi ya harus penting. Kalau penting mengapa tidak di halaman muka. Bukankan sikap institusi lebih penting dari headline koran sekalipun,” ungkap Laurens Tato.

ashadi mengamati, evolusi hingga menjadi bentuk editorial Media

Lebih penting lagi, tegas Laurens, ketika soal penempatan editorial di surat kabar tidak ada

Indonesia yang sekarang melalui beberapa fase. Fase pertama, kelu

regulasinya, apa salahnya tajuk rencana kita tempatkan di halaman satu.

gasan dan keterusterangan muncul dalam sPI dari Prioritas, yang tidak

Lalu sejak 1 september 1990 hingga saat ini, editorial Media Indonesia tampil konsisten di

secara gamblang dideklarasikan sebagai tajuk rencana.

halaman pertama, meskipun pada awal mulanya bahasa yang digunakan masih berada di wilayah

rial yang akhirnya menjadi trade mark Media Indonesia, terjadi pelu ruhan dan pengikisan perlahan terhadap penggunaan bahasa yang pada fase ketiga, kelugasan dan keterusterangan tajuk rencana Media Indonesia muncul dalam format Editorial.

konSiSTEn TAMpil di HAlAMAn MUkA

abuabu. Pada fase kedua, kelugasan dan keterusterangan muncul pada rubrik ‘selamat Pagi republik’ (sPr) di harian Media Indonesia pada era

editorial pertama Media Indonesia yang muncul di halaman muka ketika itu menyoroti visi TnI

Orde Baru. Metode dialogis dalam penulisan sPr sama dengan cara

aD di masa itu. Tajuk tersebut terkait dengan akhir penyelenggaraan praseminar IV TnIaD

penulisan sPI.

pada awal pekan september 1990.

Pada fase ketiga, kelugasan dan keterusterangan tajuk rencana Media

Berikut adalah editorial yang pertama kali termuat di halaman satu berjudul Isyarat Visi TNI-AD:

Indonesia muncul dalam format editorial. Pada fase ini metode penu lisan yang bersifat dialogis digantikan oleh model penulisan yang pada

“Seminar I TNI-AD di Bandung 1966 memberi wawasan dasar Orde Baru

umumnya tajuk rencana.

dalam pengembangan kehidupan bernegara dan berbangsa hingga mencapai tingkat kemajuan nasional cukup berarti dewasa ini. Pra-Seminar serupa

Evolusi memang tidak terjadi hanya pada gaya berbahasa, tetapi juga pada posisi letak tajuk rencana dan penamaannya.

Pada fase keempat, kelugasan dan keterusterangan muncul pada

untuk yang ke-IV selesai dilakukan pekan ini.

editorial era pasca Orde Baruyang sudah terbebaskan dari kendala politik dan psikologis. evolusi memang tidak terjadi hanya pada gaya

Bisa diharapkan, Seminar IV itu nantinya juga akan menghasilkan wawasan

berbahasa, tetapi juga pada posisi letak tajuk rencana dan penamaan

mendasar berikutnya dalam gerak maju kita menuju Pembangunan Jangka

nya. selain pada awalnya diletakkan di halaman 6, bersama dengan

Panjang Tahap II. Waktunya memang memberi peluang Seminar ini secara

Opini dari penulis lepas dan Poros (semacam sindiran pendek), kolom

amat tepat untuk memberi arti sepenting itu.

tajuk rencana pun diberi nama sikap Kami, kemudian sikap sebelum akhirnya bernama editorial dan dipindah ke halaman muka.

Dari Pra-Seminar IV itu transparan kemungkinan isyarat TNI-AD dewasa ini. Bahwa TNI-AD tidak berpretensi tahu segala hal, misalnya, sebagai-

sejak 1 september 1990, Media Indonesia mulai konsisten menem patkan editorial di halaman muka. “editorial

adalah sikap

mana ditegaskan KSAD Edi Sudradjat saat membuka Pra-Seminar itu, menunjukkan konsistensi sikap seperti pada Seminar I di Bandung, yang juga akomodatif terhadap pandangan kalangan intelektual di luar ABRI.

JUJUR BERSUARA Proses Kreatif Penulisan Editorial Media Indonesia

Bagian 2

konSiSTEn TAMpil di HAlAMAn MUkA

Sedang penekanan betapa wajar munculnya pola pemikiran yang bersifat pluralistik, yang dikemukakannya saat menutup Pra-Seminar tersebut, selain memperjelas jalinan visinya dari masa lampau itu, juga bisa dilihat

Bagian 2

konSiSTEn TAMpil di HAlAMAn MUkA

Dihadapkan dengan dinamika perkembangan masyarakat yang demikian pesat itu, bobot Seminar IV TNI-AD mendatang menjadi tumpuan harapan tersendiri.

sebagai isyarat bagi visinya ke masa depan. Dengan demikian, ada kecenderungan sikap akomodatifâ&#x20AC;&#x201D;yang juga bisa Sebagai kesinambungan visi dari era 1966 itu, penekanan tersebut me-

berarti semangat keterbukaan, dituntut semakin besar dari ABRI. Untuk

mancarkan pemahaman mendalam terhadap dinamika perkembangan

itu, berarti ABRI juga dituntut untuk mengikuti irama zaman. Berdasar-

bangsa Indonesia dewasa ini.

kan pengalaman, kemungkinan ABRI untuk itu tidak tertutup. Bahkan dalam hal keterbukaan untuk menyerap teknologi dan teori-teori sosial

Sekaligus merefleksikan kesadaran betapa semakin lama cara penanganan

kemasyarakatan baru, ABRI berada di barisan depan. Hingga di tengah

dinamika semakin memerlukan tata pandang yang lebih komperhensif.

dinamika perubahan yang pesat ini, ABRI tetap bisa menempatkan dirinya sebagai motivator. Dihadapkan dengan dinamika perkembangan masyarakat

Perubahan-perubahan mendasar memang terjadi dalam masyarakat kita

yang demikian pesat itu, bobot Seminar IV TNI-AD mendatang menjadi

sebagai hasil Pembangunan Nasional yang berhasil mengubah struktur

tumpuan harapan tersendiri.

masyarakat secara siginifikan. Bobot dimaksud diharapkan tercapai, karena TNI-AD khususnya dan ABRI Jumlah orang yang hidup di bawah garis kemiskinan semakin kecil. Jumlah

umumnya, secara nyata juga menyadari betapa tantangan dan tuntutan

orang pintar bertambah secara absolut. Tatanan-tatanan sosial baru dengan

yang dihadapi juga terus berubah.

tekanan orientasi yang juga baru, muncul. Globalisasi ekonomi, kosmopolitansi budaya, menyertai perubahan ini. Sedang dalam skala mondial,

Kesadaran ini bukan mustahil akan membawa kemungkinan ke arah berkem-

peta pengaruh ideologi juga berubah drastis. Terutama, dengan pudarnya

bangnya terminologi-terminologi, yang sebelumnya cenderung mengandung

pengaruh komunisme dan semakin populer dan meluasnya demokrasi.

mitos maupun obsesi tertentu, sehingga tekanan pemikiran yang dihasilkan juga bisa menatap ke dimensi yang tepat, sesuai dengan kondisi zamannya.

Semua itu, membawa konsekuensi logisnya sendiri. Tumbuhnya tuntutan-

Perubahan dalam hal ini bisa saja menyentuh secara konsepsional dalam

tuntutan baru, terutama yang muncul bersama dengan peningkatan daya

kehidupan nasional. Misalnya konsepsi tentang stabilitas, yang bukan mus-

kritis dan peningkatan taraf hidup masyarakat secara sosial dan ekonomi,

tahil untuk bisa ditempatkan dalam konteks dinamika yang semakin menjadi

mengembangkan sikap dan orientasi yang berbeda dari waktu sebelumnya.

determinan dari perubahan itu sendiri.â&#x20AC;?

Antisipasi yang tepat terhadap semua perkembangan dan perubahan yang amat pesat ini, dengan sendirinya menjadi kebutuhan nyata bagi ABRI dalam

Meskipun sudah beranjak ke halaman muka, gaya penulisan editorial yang

pelaksaan dan peranannya sebagai motivator pembangunan di masa-masa

pertama masih seperti ketika berada di halaman 6. Mengapa bahasa yang

mendatang.

digunakan masih seperti itu?

JUJUR BERSUARA Proses Kreatif Penulisan Editorial Media Indonesia

Bagian 2

konSiSTEn TAMpil di HAlAMAn MUkA

Bagian 2

konSiSTEn TAMpil di HAlAMAn MUkA

Berikut penjelasan Laurens Tato: “sejak zaman Prioritas hing

Tetapi sekarang saatnya orang mempertanyakan, kapankah sebuah tinda-

ga Media Indonesia, editorial koran ini memang mengalami

kan disebut perbuatan oknum, dan kapankah pula perbuatan itu merupakan

evolusi keberanian. Harap maklum, karena di masa Orde

produk institusi. Yaitu, produk sebuah sisdur (sistem dan prosedur), yang pa-

Baru, situasinya sangat kental dengan sikap represif dari pe

dat disiplin, topdown, dengan hierarki yang ketat. Dan, tidak boleh meno-

nguasa. Ketika itu, kita tidak boleh menertawakan penguasa,

lak perintah. Katakanlah, ada serdadu yang maling mobil. Ia melakukan itu

pejabat dan tentara secara vulgar. akhirnya, tulisan editorial

memakai baju preman, dan atas inisiatifnya sendiri.

pun bergaya menertawakan diri sendiri, meski secara tersirat pembaca tahu kita menertawakan siapa.”

Akal sehat akan bilang, ini oknum. Tetapi apa namanya, apabila ia memakai seragam dinas? Sekalipun atas inisiatifnya sendiri, sekurang-kurangnya ia

Akhirnya, tulisan editorial pun bergaya menertawakan diri sendiri, meski secara tersirat pembaca tahu kita menertawakan siapa.

Pilihan tema soal TnIaD pada editorial yang pertama kali

harus disebut sebagai seorang anggota korps. Yaitu, anggota korps yang

termuat di halaman muka surat kabar Media Indonesia dan

keblinger. uniform-nya itu merupakan bagian identitas, yang menunjukkan

bahasa yang digunakanya pun tidak meledakledak. Harap

keanggotaannya. Bahwa ada seorang anggota yang maling, tidak berarti

maklum, ketika itu TnIaD merupakan institusi yang angker.

seluruh korps maling. Semua kita bisa memisahkan, perbuatan seorang anggota atas inisiatifnya sendiri, bukanlah perbuatan seluruh korps. Lalu, yang

Bandingkan dengan gaya penulisan editorial 10 tahun kemu

diperlukan hanya pekerjaan sederhana. Yaitu, adili anggota itu, dan laksana-

dian yang dimuat pada edisi 10 Mei 2000, berjudul: Oknum

kan hukuman sesuai keputusan mahkamah. Beres.

atau Institusi. Tetapi, bisakah sebuah perbuatan, yang melibatkan para jenderal, kemu“ADA sebuah kata yang paling mustajab di lingkungan

dian diklaim sebagai perbuatan oknum? Inilah pertanyaan, yang mencuat

tentara. Yaitu, kata oknum. Kata ini pendek, padat, dan luar

misalnya berkaitan dengan peristiwa 27 Juli. Bisakah Kepala Staf Angkatan

biasa manjur untuk semua persoalan miring yang melibatkan

Darat mengatakan bahwa secara institusional TNI-AD tidak terkait kasus

serdadu. Tetapi dengan kata itu pula, tanggung jawab institusi,

27 Juli, sementara sejumlah perwiranya sedang dimintakan kesaksiannya?

seakan boleh ditiadakan. Institusi, atau korps, lalu serta merta

Bukankah seorang Soerjadi telah mengatakan bahwa ia hanya korban? Bu-

lepas tangan, tepatnya, cuci tangan.

kankah di antara para jenderal itu pun telah pula menyebut-nyebut keterlibatan perwira sospol, yang notabene berasal dari tentara? Bukankah kodam

Sejak zaman prioritas hingga Media Indonesia, editorial koran ini memang mengalami evolusi keberanian.

Menyebutkan oknum, pada mulanya adalah sebagian perbuatan

pun bagian institusional dari TNI-AD? Pangkat berkaitan dengan kewenan-

untuk memelihara citra institusi. Orang per orang dikorbankan,

gan. Semakin tinggi pangkat, semakin besar kewenangan publik. Semakin

untuk menjaga keluhuran korps. Yang korban biasanya ‘kroco’,

besar pula tanggung jawab.

lapisan pangkat paling bawah. Ini berlangsung puluhan tahun, melembaga, dan sadar atau tidak sadar lalu menjadi cara yang dianggap benar.

JUJUR BERSUARA Proses Kreatif Penulisan Editorial Media Indonesia

Bagian 2

konSiSTEn TAMpil di HAlAMAn MUkA

Di titik ini, apa pun pasalnya, tidak ada lagi oknum. Itu sebabnya, kian banyak bintang di bahu, semestinya kian ksatria. Makanya, tak mudah menjadi jenderal. Salah satu sikap ksatria itu ialah mengakui kesalahan. Dan, berani mempertanggungjawabkan kesalahan di muka hukum. Terlebih, kesalahan yang menyebabkan terjadinya kejahatan kemanusiaan. Lantas, di manakah institusi berdiri? Jawabnya, adalah pertanyaan, apakah keberatannya mengakui adanya kesalahan institusional, dan dengan jujur pula meminta maaf secara institusional? Adalah sehat, bagi kehidupan TNI di masa depan, untuk memulai reformasi ini dengan jujur dan ksatria. Terutama, terhadap masa silam yang hitam.”

Cara menulis dengan katakata yang lebih tegas dan lugas memang sangat terasa pada editorial 10 Mei 2000 bila dibandingkan dengan editorial 1 september 1990 yang samasama berfokus kepada TnIaD. Membaca dua editorial yang berjarak sepuluh tahun itu, menjadi jelas bahwa Media Indonesia

Bagian 3

BERSUARA lAnTAng MEwAkili RAkyAT

Bersuara Lantang Mewakili rakyat KeTIKa suara masyarakat selalu dibuntukan oleh mekanisme dan prosedur birokrasi yang ruwet, jalan alternatif untuk menyuarakan pendapat mereka akan terus dicari. Ketika sekumpulan wakil rakyat yang mereka pilih dengan semangat tinggi lewat jalur pemilu juga tidak mampu menangkap dan menyampaikan aspirasi mereka, maka mau tidak mau rakyat akan men cari corong lain yang lebih lantang dan berani.

selalu menyuarakan sikapnya dengan bahasa yang lugas, tegas, dan lebih berani, termasuk berani untuk tetap konsisten tampil di halaman muka. [MI]

JUJUR BERSUARA Proses Kreatif Penulisan Editorial Media Indonesia

Bagian 3

BERSUARA lAnTAng MEwAkili RAkyAT

Bagian 3

BERSUARA lAnTAng MEwAkili RAkyAT

Tak bisa dimungkiri, pers atau media massa adalah corong yang akhirnya banyak dipilih

namun dalam praktek, hal itu tidak banyak terjadi. apalagi dengan makin tenarnya konsep jur

masyarakat. Lewat media inilah sejatinya semua keluhan, persoalan, ide, desakan, kejengahan

nalisme masa kini yang mengusung jurnalisme kepublikan (public meaning), keberpihakan pers

maupun dukungan masyarakat terhadap penguasa bisa dilontarkan dan kemudian didengar oleh

terhadap kepentingan publik yang lebih luas sudah menjadi keharusan. Di sisi lain, masyarakat

penguasa. Karena itu, keberpihakan kepada masyarakat yang lebih luas sepatutnya juga menjadi

makin pintar. Bila media massa tak mau lagi berpihak kepada mereka, maka dengan mudah me

agenda utama media massa dalam setiap produk berita maupun editorialnya.

reka akan meninggalkannya, kemudian mencari jalur lain yang lebih mampu mewakili mereka.

Tentu saja berbeda antara berita dan editorial dalam menerjemahkan sikap keberpihakan kepada

Dengan kata lain, editorial

masyarakat luas ini. Dalam penulisan berita, netralitas menjadi nomor satu. Haram hukumnya memasukkan opini penulis (redaksi) dalam unsur berita. Menyampaikan fakta dan data dengan

tidak hanya mewakili suara redaksi, tapi juga dituntut bisa mewakili suara masyarakat. Dalam ruang lingkup yang lebih kecil, ia mampu mewakili suara pembacanya.

tingkat netralitas yang tinggi melalui ’berita’ inilah yang diharapkan bisa membantu memper editorial Media Indonesia dengan kesadaran penuh telah mengambil sikap itu. Lewat tulisan yang

temukan suara rakyat dengan suara penguasa.

lugas, lantang dan tak berteletele yang selalu disajikan setiap hari di halaman satu, editorial Kebalikannya dalam editorial, penulis atau redaksi malah ’diharuskan’ beropini. editorial tidak

Media Indonesia bukan saja ingin mengutarakan apa yang menjadi sikap atau kegelisahan redaksi

boleh netral, karena tulisan dalam editorial sejatinya mewakili ideologi atau nilai yang diusung

atas suatu peristiwa, fenomena yang terjadi.

oleh sebuah media massa. editorial adalah representasi visi dan misi dari redaksi. Lebih dari itu, editorial ini mencoba menjadi penyampai kegelisahan publik. editorial Media Opini yang dibangun dalam sebuah editorial merupakan sikap media terhadap suatu persoalan

Indonesia mencoba menyampaikan suara pembaca atau aspirasi masyarakat yang selama ini

tertentu yang sedang menjadi sorotan dalam pemberitaan ataupun kejadiankejadian yang meng

tidak tersuarakan atau tiadanya tempat bagi suara itu akan disalurkan melalui media apa.

gelisahkan di tengah masyarakat. sikap media terhadap satu berita, kasus, peristiwa atau isu

Dengan kata lain, apa yang tersaji di editorial Media Indonesia boleh jadi merupakan aspirasi dari

yang sedang berkembang saat itu tergambar dengan jelas lewat tulisan editorial.

masyarakat Indonesia yang selama ini menyandang sebagai silent majority.

redaksi media massa bisa memanfaatkan kolom editorial untuk menggiring opini yang berkem

Pada saat yang sama Media Indonesia juga sangat sadar, di era reformasi peran pers begitu luar

bang di masyarakat, tentu saja bila itu sesuai dengan nilai dan kebijakan yang dipegang teguh

biasa. Keinginan, kegelisahan ataupun tuntutan publik yang ketika itu disuarakan lewat pers,

oleh redaksi. satu hal yang bila dilakukan di kolom berita (bagian lain dari media massa selain

kekuatannya menjadi berlipat lebih besar. Tekanantekanan yang dilakukan media dengan segala

editorial) sangat tidak dibolehkan.

produk jurnalistiknya, termasuk editorial Media Indonesia, seringkali terbukti ampuh melunak kan hati penguasa dan aparatnya yang kadang tidak bertindak dengan hati.

Dengan posisi seperti itu, editorial menjadi lebih strategis dibandingkan berita dalam menyuara kan keberpihakan kepada masyarakat luas. Memang, ada kalanya opini atau suara sebagian besar

si lent majority

masyarakat tidak sejalan dengan sikap dan kebijakan redaksi. sehingga editorial media massa pun mengambil posisi berseberangan dengan suara yang lebih luas.

JUJUR BERSUARA Proses Kreatif Penulisan Editorial Media Indonesia

Bagian 3

BERSUARA lAnTAng MEwAkili RAkyAT

Bagian 3

BERSUARA lAnTAng MEwAkili RAkyAT

simak cuplikan editorial berjudul ’Prita dan Nurani Kita’ (Media Indonesia, 5 Juni 2009) berikut

Bahkan di bagian akhir editorial itu, ganjalanganjalan publik terkait kusut dan diskriminatif

ini:

nya pelayanan rumah sakit, negeri ataupun swasta, juga coba diungkapkan dengan bahasa yang bernas untuk dijadikan bahan perenungan para pemangku pelayanan kesehatan di negeri ini. ”Apa yang membuat penderitaan Prita menggugah perhatian kita? Pertama, ibu muda ini menderita karena mempertanyakan haknya. Kedua, soal

Kutipannya seperti ini:

kepatutan sehingga dia harus ditahan hanya karena berkeluh kesah tentang

”Rumah sakit swasta dengan kapital besar dan janji pelayanan prima, kini

pelayanan sebuah rumah sakit melalui internet.

bermunculan. Tetapi yang kurang diperlihatkan adalah komitmen pada pemenuhan hak-hak dasar konsumen. Di rumah sakit, dokter dan paramedis

Ketiga, digunakan Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik oleh

muncul menjadi pribadi-pribadi super, sedangkan pasien diperlakukan

jaksa dan polisi dalam kasus ini. Undang-undang ini yang kelahirannya lebih

sebagai orang yang tidak berdaya, bukan semata karena sedang menderita

didorong keinginan untuk mencegah ’cyber crime’, dipakai juga dalam soal

sakit, melainkan juga sebagai pribadi.

pencemaran nama baik sehingga mengancam kebebasan berpendapat. Karena kapital yang besar, rumah sakit, suka atau tidak suka, harus berKeempat, kasus Prita sekali lagi mempertegas tentang tabiat hukum dan

bisnis. Pasien akhirnya diperlakukan sebagai komoditas. Padahal, sebuah

penegakan keadilan di Indonesia yang masih sangat kuat berhamba pada

aspek pelayanan kesehatan yang juga tidak kalah penting adalah komunikasi

yang kuasa dan yang beruang.”

antara rumah sakit, dokter, dan pasien.” Di sisi yang berbeda, ketegasan dan konsistensi sikap dalam

Cuplikan di atas adalah contoh bagaimana kegelisahan sekaligus kegeraman masyarakat atas kasus pasien Prita Mulyasari, ibu rumah tangga yang harus menghadapi gugatan dari sebuah rumah sakit karena keluhannya terhadap pelayanan rumah sakit itu yang ia sampaikan melalui email kepada temantemannya, sama dengan kegelisahan yang dirasakan redaksi Media Indonesia.

setiap editorial akan sangat berpengaruh pada bagaimana dia tidak bisa disebut mewakili suara masyarakat (pembaca) ketika sikap yang diambilnya dalam menanggapi satu peristiwa selalu berubah dan tak konsisten.

media tersebut bisa menjadi pilihan publik sebagai ’wakil’ mereka saat berhadapan dengan penguasa, baik aparat negara maupun pemilik kapital besar. Dia tidak bisa disebut mewakili suara masyarakat (pembaca) ketika sikap yang diambilnya dalam menanggapi satu peristiwa selalu berubah dan tak

Lewat editorial ini, redaksi Media Indonesia berupaya membantu menyuarakan apa yang di

konsisten.

rasakan masyarakat terkait kasus Prita dengan cara dan versinya. apa pun hasilnya nanti, yang pasti tuntutan publik agar pengadilan membebaskan Prita harus didengar aparat penguasa, dan

Media Indonesia dalam setiap editorialnya selalu menempat

editorial Media Indonesia harus menjadi salah satu jalur untuk menyuarakannya.

kan sikap konsisten ini sebagai pagar yang tak boleh dilom pati. selain bernas dan lugas, konsistensi menjadi karakter editorial Media Indonesia.

JUJUR BERSUARA Proses Kreatif Penulisan Editorial Media Indonesia

Bagian 3

BERSUARA lAnTAng MEwAkili RAkyAT

Tidak ada gunanya tulisan yang keras dan berani namun tidak ada ketegasan dan kekonsitenan sikap di dalamnya. Keberanian akan menuai sim pati dan dukungan hanya ketika ia didukung oleh sikap yang tidak mencla-mencle dan gampang berubah. Bagi editorial Media Indonesia, sikap yang menggadaikan konsistensi seperti ini hanya

Bagian 3

Tetap dengan gayanya yang khas, yaitu lugas dan berani, editorial tetap menyuarakan kegelisahannya dan juga kegelisahan masyarakat menyaksikan tontonan tak bermoral itu.

BERSUARA lAnTAng MEwAkili RAkyAT

Ketika kemudian terjadi kembali kasus yang membuat sakit hati rakyat, yang lagilagi melibatkan aparat penegak hukum dan mafia peradilan, sikap editorial Media Indonesia pun tidak berubah. Tetap dengan gayanya yang khas, yaitu lugas dan

akan menyakiti hati pembaca dan rakyat yang sudah mempercayakan sebagian kepercayaannya

berani, editorial tetap menyuarakan kegelisahannya dan juga

kepada pers untuk menyampaikan suara dan perasaannya.

kegelisahan masyarakat menyaksikan tontonan tak bermoral

Dalam hal penegakan hukum misalnya, editorial Media Indonesia tak pernah lelah menyoroti kebobrokan yang terjadi di lembaga penegak hukum beserta aparataparatnya. Pada editorial ber judul ”Bersih-Bersih Kejaksaan Agung” (Media Indonesia, 27 Juni 2008), yang menyikapi terbong karnya kasus patgulipat antara aparat kejaksaan urip Tri gunawan dan makelar kasus artalyta

itu.

dalam hal penegakan hukum misalnya, editorial Media indonesia tak pernah lelah menyoroti kebobrokan yang terjadi di lembaga penegak hukum beserta aparataparatnya.

Pada editorial berjudul “Rupa Buruk Panggung Hukum” (Media Indonesia, 11 november 2009), kegeraman publik akan kebera daan mafia peradilan kembali diungkapkan.

suryani oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), ketegasan sikap Media Indonesia dalam menolak ketidakberesan hukum di negeri ini sudah tergambar jelas dari awal tulisan: ”Sudah sangat terang benderang bahwa hukum sudah lama diatur mafioso. “Lembaga-lembaga penegak hukum selama ini terkesan tanpa aib. Kejak-

Akan tetapi, tangan penegak hukum seakan tak mampu menjangkaunya,

saan dan kehakiman tidak tersentuh hukum. Pengaduan tentang jaksa yang

apalagi menangkap dan menahan para mafia.

memeras menguap tanpa bekas. Laporan tentang hakim yang melakukan transaksi vonis dikubur dalam-dalam.

Identitas mafioso sudah terkuak dalam rekaman yang diperdengarkan di Mahkamah Konstitusi dan nama mereka disebut-sebut dalam panggung Tim

Di ruang sidang ada terdakwa mengaku sudah membayar jaksa agar ditun-

Delapan dan Komisi III DPR. Alangkah ajaibnya, sejauh ini, belum satu pun

tut hukuman ringan. Di ruang sidang pula ada terdakwa melempari hakim

yang ditahan, termasuk Anggodo sang aktor utama rekayasa kriminalisasi

dengan sepatu karena divonis lebih berat, tidak sesuai dengan transaksi.

Bibit dan Chandra. Publik melihat terang benderang kesalahan Anggodo,

Tapi, nyaris tak ada jaksa dan hakim dibawa ke meja persidangan karena

tetapi atas nama hukum polisi mengaku sulit menemukan kesalahannya.

kasus pemerasan atau pun suap. Kita tidak mau berburuk sangka bahwa aparatur hukum sudah bisa diatur Kasus pemerasan dan suap oleh jaksa dan hakim dibungkus apik-apik

mafioso. Jika para mafia peradilan yang namanya disebutkan dalam rekaman

kemudian lenyap. Para pencari keadilan lelah sehingga menyelesaikan kasus

tidak juga disentuh, jangan salahkan publik menuding telah terjadi politik

di luar ruang sidang. Rakyat memilih main hakim sendiri.”

pembiaran.”

JUJUR BERSUARA Proses Kreatif Penulisan Editorial Media Indonesia

Bagian 3

Media Indonesia meyakini problem bangsa tak akan pernah bisa diselesaikan hanya oleh tangan penguasa beserta aparatnya, tanpa ada dukungan dan peran serta warga negara.

BERSUARA lAnTAng MEwAkili RAkyAT

Bagian 3

BERSUARA lAnTAng MEwAkili RAkyAT

Menjadi menarik ketika isi editorial Media Indonesia juga

Semua pertanyaan itu mengajak untuk berani melihat muka buruk, tanpa

tidak melulu ditujukan untuk menekan atau mengingatkan

kaca dibelah. Dengan sudut pandang yang berani melihat kenyataan diri

penguasa saja. Dalam salah satu fungsinya mewakili suara

sendiri itulah kebangkitan nasional harus direnungkan, dan kemudian dari

pembaca (publik), editorial juga tidak lupa untuk memberikan

sana memberinya makna baru.”

kritik, mengingatkan sekaligus mengajak pembacanya untuk berlaku sebagaimana mestinya sebagai anak bangsa.

Kutipan dari editorial dengan judul ”Mencari Makna Baru Kebangkitan Nasional” (Media Indonesia, 19 Mei 2007) itu hanya satu dari banyak editorial Media Indonesia yang mencoba mengajak

Media Indonesia meyakini problem bangsa tak akan pernah

pembaca dan semua anak bangsa untuk merenungkan kembali posisi dan kontribusi mereka

bisa diselesaikan hanya oleh tangan penguasa beserta aparat

dalam kehidupan berbangsa.

nya, tanpa ada dukungan dan peran serta warga negara. Ke

karena itu, menjaga keutuhan bangsa serta memupuk kehidupan berbangsa yang lebih bermartabat melalui genjotan semangat kepada masyarakat luas, juga menjadi titik perhatian redaksi.

tidakberesan pengelolaan negara ini bukan cuma disebabkan

Kesadaran dan kebanggaan sebagai warga sebuah bangsa yang besar seringkali membuat mereka

aparat negaranya yang tidak becus, tapi juga karena faktor

lalai dan lupa untuk menjaganya, seperti yang dengan secara jelas diungkapkan dalam editorial

lain, termasuk masyarakatnya. Karena itu, menjaga keutuh

berjudul ”Perampokan Harta Kultural” (Media Indonesia, 26 agustus 2009) ini:

an bangsa serta memupuk kehidupan berbangsa yang lebih bermartabat melalui genjotan semangat kepada masyarakat

”Pencurian-pencurian terhadap harta kekayaan intelektual maupun kultu-

luas, juga menjadi titik perhatian redaksi dalam proses pen

ral yang terus saja terjadi, tidak cuma oleh Malaysia, adalah dampak dari

ciptaan editorialnya.

sindrom Indonesia yang bangga dengan semua yang besar dan banyak.

”Kejujuran itu sangat penting digarisbawahi, sebab salah satu yang hilang

Kita bangga pada pulau-pulau yang banyak, tetapi tidak mengenal satu demi

dari dada anak bangsa ini adalah keberanian untuk jujur. Bahkan, kehi-

satu. Kita kagum pada kekayaan budaya yang luar biasa, tetapi tidak men-

langan kejujuran terhadap diri sendiri.

genalnya dengan rinci. Kebanggaan pada kekayaan alam menyebabkan kita lupa pada besar dan jenis kekayaan itu semua.

Yang merebak adalah kemunafikan. Yang berkembang adalah merasa benar sendiri sesuai dengan kepentingan. Di manakah nasionalisme? Tidakkah

Karena kita bingung dengan seluruh kebesaran dan kekayaan, Malaysia

nasionalisme tinggal sisa-sisa? Di manakah patriotisme? Di manakah

dengan mudah mengambilnya. Lama-kelamaan Indonesia lupa bahwa

kebangsaan? Tidakkah kebangkitan nasional cuma tinggal catatan sejarah

Borobudur ada di tanah Jawa.”

yang diam, dingin, dan berhenti sebagai hafalan di sekolah dasar?

JUJUR BERSUARA Proses Kreatif Penulisan Editorial Media Indonesia

Bagian 3

BERSUARA lAnTAng MEwAkili RAkyAT

Pada akhirnya, menyuarakan apa yang dirasakan publik luas telah menjadi tuntutan bagi media dalam setiap produk jurnalistiknya termasuk editorial. Dengan kekuatannya pers diharapkan

Pembaca pun Ikut Bersuara

bisa mewakili suara masyarakat yang selama ini belum merasa terwakili oleh wakil rakyat.

Media Indonesia, keberpihakan kepada kepentingan yang luas, kepentingan bangsa menjadi agenda utama sekaligus menjadi roh dari setiap tulisan editorial yang dihasilkan. Tanpa harus ragu berkata sehingga, bagi

keras, berteriak lantang, memberikan kritik pedas sekaligus mengingatkan semua elemen bagsa, baik penguasa maupun warga biasa, untuk terus menjaga kehidupan berbangsa yang berkeadilan dan bermartabat.

”Bangsa ini harus diingatkan, tanpa kecintaan dan komitmen kebangsaan yang kuat, negeri ini suatu saat bisa tinggal nama.” (editorial Media Indonesia, ”Jangan Biarkan Indonesia Terus Meluruh”, 1 Juli 2007). Lewat untaian katakata yang terangkai dalam kalimat dan terbingkai dalam paragraf demi pa ragraf, editorial Media Indonesia, dulu, kini dan selamanya akan terus bersuara lantang mewakili pembaca. Pembaca yang terkadang ikut bersuara lantang lewat Bedah editorial, atau pembaca yang diam dan kemudian tersentak setuju manakala sepaham dan sepikiran dengan apa yang

sandiwara keji marah akui

setuju rasional ide mengutuk

disposisi

khawatir

disuarakan Media Indonesia. [MI]

JUJUR BERSUARA Proses Kreatif Penulisan Editorial Media Indonesia

problem Sarkasme perspektif tanggapan pro keputusan

petunjuk

dilema penilaian kontra anti 47

JUJUR BERSUARA Proses Kreatif Penulisan Editorial Media Indonesia

kecewa

menilai

antipati irasional

massa pikiran

objectivesuara

Dukung

forum

Oposisi alasan rabel Opini keputusan manipulasi Harapan prihatin terlibat efektif dimanfaatkan

abstain melawan

Bagian 4

pEMBAcA pUn ikUT BERSUARA

“TaMPaKnYa para petinggi polisi sudah bingung mencaricari strategi, apalagi untuk menciptakan kewibawaannya di mata masyarakat yang sudah jatuh. Kalau ingin berwibawa, seret paksa anggoro, gantung anggodo. Penjarakan yang memberi kebijakan billout rp 6,7 triliun ke Bank Century. Berhentikan polisipolisi yang suka caricari tambahan di jalanan. setelah berhasil melaku kan itu semua, mundurlah. Pasti masyarakat acung jempol. Mudahmudahan allah sWT ikut campur tangan dalam menyelesaikan karut marutnya Indonesia.”

Bagian 4

pEMBAcA pUn ikUT BERSUARA

rambut boleh sama hitam, tapi isi kepala tidak selalu sama. Itulah respons para pembaca editorial Media Indonesia. sebagian besar pembaca umumnya mendukung dengan sikap redaksi Media Indonesia. Hanya cara pengungkapannya saja yang berbedabeda. ada yang biasabiasa saja, keras, bahkan cenderung kasar. seorang pembaca yang mengaku bernama adji Prasetya menulis: “napoleon Bonaparte tidak ta kut dengan kekuatan senjata, tetapi lebih takut dengan kekuatan ujung pena seorang wartawan, karena wartawan mampu mengungkapkan kebenaran dengan bebas dan cepat, dan mampu menyadarkan masyarakat untuk berpikir dan berbuat, sehingga bisa menjadi people power yang sangat dahsyat. Makanya para wartawan bersatulah, demi menegakkan rasa keadilan rakyat!” editorial adalah sikap resmi redaksi. namun karena editorial adalah milik publik, maka siapa pun boleh berkomentar, setuju atau tidak setuju. Karena itu selain ada pembaca yang memberi kan komentar bernada netral, juga ada yang memberikan komentar berseberangan dengan sikap

Bukan. Itu bukan bagian dari kalimat editorial Media Indonesia, tapi komentar pembaca (andy

redaksi Media Indonesia sebagaimana tertulis di editorial.

sunarto) atas editorial yang pernah dimuat di koran itu dan ditayangkan di Metro TV. “Tolong ya kaliankalian, jangan sekalisekali menghujat anggodo. Dia, kan belum tentu bersalah sejak Media Indonesia menyajikan editorial dengan bahasa yang sederhana (sehingga mudah di

dan KPK belum tentu benar. Mengapa? Mungkin saja anggodo itu sedang dalam penyamaran

pahami), lugas dan tajam, banyak pembaca yang memberikan respons. Para pembaca merasa, apa

untuk menjebak orangorang yang mau korupsi atau mau menerima uang suap. Jadi, dia perlu

yang terungkap di editorial Media Indonesia, itulah suara mereka. Maka wajar jika saat bereaksi

dilindungi, karena ini adalah bagian dari tugas kepada negara. Tunggu saja episode selanjutnya,

dan memberikan respons, para pembaca menuangkan katakata atau kalimat seperti di atas.

pasti polri bukabukaan,” tulis Daphne.

Ketika editorial Media Indonesia mengulas tentang polisi yang memanggil dua pimpinan surat

˚˚˚

kabar terkemuka terkait kasus bocornya rekaman penyadapan telepon antara anggodo dan pejabat kepolisian, juga mendapat komentar tajam dari pembaca.

Media Indonesia lewat editorialnya, boleh jadi adalah satusatunya surat kabar yang memberi editorial yang juga termuat di situs www.mediaindonesia.com itu dibaca ribuan pembaca, dan

peluang atau kesempatan kepada para pembacanya untuk ikut berpartisipasi aktif dan peduli

banyak yang memberikan komentar. Tercatat 524 pembaca memberikan tanggapan atas sikap

terhadap nasib dan masa depan bangsa.

arogansi polisi itu.

JUJUR BERSUARA Proses Kreatif Penulisan Editorial Media Indonesia

Bagian 4

pEMBAcA pUn ikUT BERSUARA

Bagian 4

Media Indonesia tetap menghargai setiap komentar, baik yang men dukung atau berseberangan, yang sopan maupun yang tidak sopan.

Media Indonesia melalui editorialnya bersikap bahwa upaya yang digagas pemerintah tersebut salah kaprah, apalagi jika

Koran ini amat menghargai perbedaan pendapat dan menghormati prinsip demokrasi. setiap masukan atau respons dari siapa dan mana pun tetap dianggap bernilai. Media Indonesia yakin pendapatpendapat tersebut bisa dijadikan bahan pemikiran atau masukan bagi para pengambil keputusan.

pEMBAcA pUn ikUT BERSUARA

usulan pembuatan rancangan peraturan pemerintah (rPP) itu Setelah editorial tersebut dibacakan, ratusan pesan singkat pun mengalir ke redaksi Media Indonesia dan Metro TV.

digagas oleh Menkominfo yang kini dijabat Tifatul sembiring, mantan Presiden Partai Keadilan sejahtera yang selama ini dikenal antikorupsi.

reaksi yang disampaikan para pembaca atas editorial Media Indonesia yang disiarkan Metro

setelah editorial tersebut dibacakan, ratusan pesan singkat

TV juga tidak kalah banyak. Pada saat editorial itu didiskusikan oleh anggota Dewan redaksi

pun mengalir ke redaksi Media Indonesia dan Metro TV.

Media Indonesia dalam acara Bedah editorial di Metro TV, setiap harinya ada 5001.000 sMs yang

Banyak pemirsa Metro TV yang berinteraksi dan menelepon

masuk mengomentari editorial tersebut.

redaksi.

Berikut adalah respons pembaca mengenai berbagai masalah setelah mereka menyaksikan edito rial Media Indonesia “on air” di Metro TV: — — —

seorang lakilaki yang mengaku berdomisili di nusa Teng

dibuatnya aturan itu dikhawatirkan bisa mengakibatkan turunnya kepercayaan rakyat kepada pemerintah.

gara Barat berkomentar, semestinya pemerintah, dalam hal ini Menkominfo, tidak terburuburu membuat aturan tentang pe

Kalau reformasi di bidang hukum harus dilakukan, oknumoknum harus ditindak supaya

nyadapan, apalagi di tengah upaya masyarakat meningkatan

Indonesia tidak tambah hancur di tangan mereka.

kepercayaan kepada KPK. Dibuatnya aturan itu dikhawatirkan

Itulah hukum Indonesia. siapa yang punya uang banyak bisa beli hukum. Dari dulu sam

bisa mengakibatkan turunnya kepercayaan rakyat kepada

pai sekarang hukum sama saja. Pelakunya tidak ada yang malu.

pemerintah.

Mohon dijelaskan apa sebabnya koruptor yang lari ke singapura susah untuk ditangkap. Bangsa ini kacau garagara koruptor.

Komentar senada dikemukakan pemirsa yang berdomisili di aceh. Katanya, “Pemerintah hendaknya berhatihati atas setiap keputusan yang diambil, mengingat kepercayaan

˚˚˚

rakyat terhadap lembaga kepolisian/pemerintah dan Menteri Keuangan atas kasus Bank Century belum pulih.”

suatu pagi Metro TV menayangkan editorial Media Indonesia yang mengulas tentang adanya pihakpihak tertentu yang berupaya melemahkan KPK dengan cara ‘mengebiri’ wewenangnya melalui aturan tentang penyadapan telepon.

Ada pula pemirsa yang curiga kepada Tifatul Sembiring yang disebutnya sedang menyiapkan agenda khusus.

ada pula pemirsa yang curiga kepada Tifatul sembiring yang disebutnya sedang menyiapkan agenda khusus. namun ko mentator ini tidak merinci apa yang dimaksud dengan agenda khusus.

JUJUR BERSUARA Proses Kreatif Penulisan Editorial Media Indonesia

Bagian 4

data di Metro TV mengungkapkan, lebih dari 500 pesan singkat soal itu masuk ke Metro TV.

pEMBAcA pUn ikUT BERSUARA

Kenyataan itulah yang membuat pemirsa lain merasa heran dan bertanyatanya apa niat Tifatul sembiring di balik itu semua, “padahal saya mengenal Tifatul dan PKsnya yang selalu konsern memberantas korupsi dan KKn. apakah Tifatul sembiring berani mengorbankan idealismenya setelah menjadi bagian dari Kabinet Indonesia Bersatu dan anggota kabinet yang kompak ikut melemahkan KPK dengan menelur kan aturan baru?

Komentar yang masuk melalui pesan singkat (sMs) pun tidak kalah seru. Data di Metro TV mengungkapkan, lebih dari 500 pesan singkat soal itu masuk ke Metro TV. sebagian besar pemirsa menolak rencana pemerintah menerbitkan rPP dan mendukung apa yang disuarakan editorial Media Indonesia. “Lebih baik Menkominfo mengurusi soal lain saja

ke depan tampaknya produk jurnalistik ini tetap akan digemari dan memotivasi para pembaca untuk bersuara tentang apa yang memang harus disuarakan.

yang lebih meluaskan akses komunikasi daripada mengurusi peraturan penyadapan yang malah dapat melemahkan fungsi dan kinerja KPK,” begitu bunyi salah satu sMs. selama editorial Media Indonesia hadir ke tengah pembaca dan peduli dengan aspirasi rakyat, ke depan tampaknya produk jurnalistik ini tetap akan digemari dan memotivasi para pembaca untuk bersuara tentang apa yang memang harus disuarakan. [MI]

JUJUR BERSUARA Proses Kreatif Penulisan Editorial Media Indonesia

sosok Penggemar Berat editorial

Bagian 5

SoSok pEnggEMAR BERAT EdiToRiAl

Bagian 5

IBaraT seorang artis, editorial Media Indonesia, ternyata juga punya penggemar berat (fans). survei yang dilakukan tahun 2005 membukti kan, editorial dibaca oleh 77,3% pelanggan koran ini.

SoSok pEnggEMAR BERAT EdiToRiAl

semasa mahasiswa Indra adalah aktivis kampus. Dia per nah menjadi ketua senat universitas Trisakti, Jakarta. Dia kini bekerja di sebuah hotel ternama di kawasan Lapangan Banteng, Jakarta Pusat. Beberapa tahun lagi dia akan pensiun. Tapi Indra mengata

Setelah editorial itu ditayangkan di Metro TV di pagi hari, ada pembaca yang tidak pernah absen menonton acara itu.

Prosentase itu adalah yang paling tinggi. Menempati urutan

kan tidak akan pernah pensiun menikmati editorial Media

kedua adalah membaca berita utama (headline) di halaman

Indonesia.

satu (70,4%). Latar belakang pendidikannya adalah ilmu eknomi. namun ada pelanggan yang mengaku berlangganan Media Indonesia

dia menyenangi politik, karena banyak bergaul dengan orang

karena ingin membaca editorialnya. setelah editorial itu

orang yang bergerak di bidang politik. Karena sering bertemu

ditayangkan di Metro TV di pagi hari, ada pembaca yang

dengan mereka, Indra lambat laun paham soal politik, isu

tidak pernah absen menonton acara itu. Mereka ingin men

yang sering ditulis Media Indonesia lewat editorialnya.

cocokkan apa yang tersurat (versi cetak) dan yang tertayang. Kesimpulannya, banyak pembaca yang berkomentar, kedua

Meskipun mengetahui soal politik, Indra mengaku tidak

nya samasama asyik.

ingin terjun ke dunia politik, karena ada sesuatu yang tidak mensejahterakannya. Dia menyayangkan banyak tokoh yang

Indra Kemal misalnya. Dia adalah penggemar berat editorial

terjun ke politik untuk mencari uang. “Mestinya cari duit

Media Indonesia, baik yang edisi cetak, maupun yang di

dulu. setelah kaya barulah terjun ke politik, sehingga tidak

tayangkan di Metro TV. Dia mengaku sudah menggemari

menyengsarakan rakyat,” kata Indra.

acara editorial Media Indonesia di Metro TV sejak 34 tahun lalu.

Apa yang ditulis di dalam editorial Media Indonesia selalu baru (up to date), topik yang diangkat menarik sesuai dengan minatnya.

alasannya, apa yang ditulis di dalam editorial Media Indonesia selalu baru (up to date), topik yang diangkat menarik sesuai dengan minatnya.

JUJUR BERSUARA Proses Kreatif Penulisan Editorial Media Indonesia

“Saya semakin gregetan untuk memberikan komentar atau masukan.

Menurut Indra, editorial yang ditulis Media Indonesia sangat bagus dan mewakili suara yang berkembang di masyarakat. setelah membaca dan menyaksikan editorial ditayangkan di Metro TV, Indra berujar: “saya semakin gregetan untuk mem berikan komentar atau masukan.”

JUJUR BERSUARA Proses Kreatif Penulisan Editorial Media Indonesia

inspiras

Bagian 5

SoSok pEnggEMAR BERAT EdiToRiAl

Bagian 5

SoSok pEnggEMAR BERAT EdiToRiAl

“Saya mencoba ikut meluruskan apa yang sesungguhnya terjadi seperti apa yang diulas editorial Media Indonesia itu.”

Indra memberikan apresiasi kepada Media Indonesia yang memberikan kesempatan kepada para pembacanya untuk memberikan respons atas editorial yang ditulis. “saya senang dan kagum karena para pembaca diberi kesempatan untuk mengutarakan pendapat atau memberi masukan atas peristiwa yang sedang berlangsung. Ini merupakan hal positif yang perlu dipertahankan,” katanya.

Menggunakan bahasa yang lugas dan tajam, editorial Media Indonesia dinilai oleh Indra sebagai ulasan yang enak dan penting dibaca siapa pun. “Banyak teman saya yang akhirnya ikut membaca dan berlangganan Media Indonesia,”

setelah editorial Media Indonesia ditayangkan di Metro TV, “saya sering memberikan komen

katanya.

diri. Oleh sebab itu saya perlu bersuara untuk memperjuangkan kebenaran dan memberantas

tar. Bagi saya ini sematamata dalam rangka beribadah, menjalankan pesan atau amanah yang tertuang dalam alquran, surat al ashr, yakni demi masa, dirinya merasa rugi bila hanya berdiam kebathilan di Indonesia.”

usianya sudah 75 tahun. Tapi bukan alasan bagi antarsyah untuk merasa tua dan kemudian

memutuskan tidak lagi membaca editorial Media Indonesia. sangat mungkin, buat antarsyah,

antaryah menambahkan, “saya mencoba ikut meluruskan apa yang sesungguhnya terjadi seperti

bahasa “gaul” yang dipakai editorial Media Indonesia justru semakin membuat dirinya bertambah

apa yang diulas editorial Media Indonesia itu.”

muda dan bersemangat.

Berbekal pendidikan ilmu admnistrasi negara ditambah latar belakang sebagai mantan pejabat

antarsyah mengaku sudah tahunan menggemari editorial Media Indonesia. “semestinya seperti

negara yang mengurusi ekonomi, maka antarsyah bertekad untuk terus berpartisipasi agar

tiulah sebuah surat kabar dalam bersikap. apa yang ditulis Media Indonesia, terutama menyang

masalah yang tengah dihadapi bangsa ini sebagaimana sering ditulis editorial Media Indonesia

kut paham kebangsaan dan nasionalisme sama dengan citacita para pejuang angkatan 45,”

cepat selesai.

katanya.

editorial Media Indonesia rupanya menginspirasi antarsyah untuk peduli kepada bangsanya. Dia

Menurut mantan tentara pelajar ini, Media Indonesialah satusatnya surat kabar yang mau mem

lantas menyinggung kasus Bank Century. “Menurut saya, bank sentral harus bertanggung jawab.

buka diri kepada pembacanya untuk ikut serta dan memberi kesempatan mengomentari atau

BIlah yang paling tahu soal itu. Bukankah BI yang mengeluarkan uang untuk Bank Century?”

memberi masukan atau kritik terhadap halhal yang kurang benar dilakukan pemerintah. “Media

ujar antarsyah.

Indonesia berani mengungkapkan peristiwa atau sesuatu yang tidak benar dengan gamblang dan terbuka,” katanya.

antarsyah mengatakan, materi yang dibahas dalam editorial Media Indonesia membuka otak

Masih banyak pembaca yang menjadi penggemar berat editorial Media Indonesia yang terbukti berani menyuarakan kepentingan masyarakat apa adanya. [MI]

para pembacanya, juga pemirsa Metro TV.

JUJUR BERSUARA Proses Kreatif Penulisan Editorial Media Indonesia

Bagian 6

pRoSES pEMAknAAn SEBUAH fAkTA

Proses BreaKIng news yang ditayangkan Metro TV pada 9 Desember 2009 memperlihatkan aksi sekelompok peserta demo antikorupsi yang sedang melempari sebuah rumah makan waralaba asal amerika serikat. aksi perusakan terjadi di Kota Makassar, sulawesi selatan. selain rumah makan, mereka juga merusak beberapa kendaraan. Ketika adegan tersebut disiarkan, tim penulis editorial Media Indonesia sedang mengadakan pertemuan untuk merumuskan tajuk yang akan diangkat pada beberapa hari ke depan.

Pemaknaan

rupanya, tayangan itu menggelitik tim penulis editorial yang pada siang itu, tepatnya sekitar pukul 14.00 WIB, sedang rapat editorial di ruangan Direktur Pemberitaan Media Indonesia. Kepada seluruh anggota tim penulis editorial, Direktur Pemberitaan Media Indonesia saur Hutabarat yang waktu itu memimpin rapat mengatakan bahwa aksi perusakan merupakan con toh memalukan soal penerapan demokrasi dan bukan untuk ditiru.

Sebuah

seluruh peserta rapat setuju bahwa kasus perusakan yang terjadi di Makassar merupakan pe nyimpangan. Ketika unjuk rasa di kota lain berlangsung tenang, demo di Makassar justru ber akhir ricuh. satu hal yang perlu ditekankan, hampir setiap demonstrasi yang terjadi di ibu kota sulawesi selatan itu berujung dengan kekacauan.

Fakta

Padahal, unjuk rasa sejatinya tidak berakhir dengan keributan. Di dalam Pasal 6 undang undang no 9 Tahun 1998 tentang Kemerdekaan Menyampaikan Pendapat di Muka umum disebutkan bahwa warga negara yang menyampaikan pendapat di muka umum berkewajiban dan bertanggung jawab untuk menghormati hakhak dan kebebasan orang lain, menghormati aturanaturan moral yang diakui umum, menaati hukum dan ketentuan peraturan perundang undangan yang berlaku, menjaga dan menghormati keamanan dan ketertiban umum, serta menjaga keutuhan persatuan dan kesatuan bangsa.

JUJUR BERSUARA Proses Kreatif Penulisan Editorial Media Indonesia

Bagian 6

pRoSES pEMAknAAn SEBUAH fAkTA

Bagian 6

pRoSES pEMAknAAn SEBUAH fAkTA

apabila kewajiban itu dipenuhi, kerusuhan pasti tidak akan terjadi. Pertanyaannya, mengapa

Pada white board yang ada di ruangan bercantum rencana tajuk yang akan diangkat di dalam

Media Indonesia menyentil kejadian itu di dalam editorial yang terbit pada hari berikutnya?

editorial yang terbit mulai 7 hingga 10 Desember 2009. Di sana terdapat tulisan ‘Kamis: Melihat

sebab, fakta yang ada di balik peristiwa tersebut mengandung makna yang mempunyai dampak

demonstrasi besok.’

yang berkelanjutan. Itu berarti editorial yang diangkat pada Kamis, 10 Desember 2009, akan menyikapi makna dan Di samping aksi perusakan di Makassar, rapat menyoroti pula unjuk rasa bertema “Indonesia

fakta yang ada di balik pelaksanaan unjuk rasa yang terjadi sehari sebelumnya.

Bersih” yang berlangsung aman dan damai di Jakarta dan kota lain. gagasan untuk mengangkat tema pelaksanaan demonstrasi akhirnya terwujud dan dapat dilihat Menurut kaca mata Media Indonesia, informasi yang diterima Presiden susilo Bambang

pada editorial yang terbit pada keesokan harinya bertajuk “Kematangan Berdemonstrasi” sebagai

Yudhoyono bahwa pada 9 Desember 2009 akan ada gerakangerakan sosial yang motivasinya

berikut:

bukan sematamata untuk memeringati Hari antikorupsi sedunia tidak terbukti.

”Sebuah pujian layak dilayangkan kepada pengunjuk rasa yang berdemonstrasi menyambut Hari Antikorupsi Sedunia di Jakarta, kemarin. Sekalipun

“Bisa saja akan muncul tokohtokoh pada 9 Desember nanti yang selama lima tahun lalu tidak

melibatkan jumlah massa ribuan, unjuk rasa yang dipelopori Gerakan

pernah saya lihat kegigihan dalam memberantas korupsi,” kata Presiden sebagaimana dilansir

Indonesia Bersih itu berlangsung aman dan damai.

berbagai media cetak dan elektronik. Yang juga layak dicatat adalah kenyataan bahwa sebagian besar masyarakat Media Indonesia memaknai demonstrasi yang berlangsung aman dan damai itu sebagai bentuk

Ibu Kota pun tetap beraktivitas seperti biasa. Aktivitas di pusat elektronik

kedewasaan rakyat Indonesia dalam mengekspresikan pendapat melalui demonstrasi dan unjuk

Glodok dan Mangga Dua berjalan normal. Di kawasan Menteng, tidak jauh

rasa. Masyarakat sipil juga kian pandai mengorganisasikan diri, menghormati aturan, bahkan

dari pusat aksi massa, sutradara Hanung Bramantyo tetap melakukan

berkoordinasi dengan polisi.

pengambilan gambar “Menjemput Impian.”

semestinya pemimpin negara ini menghargai dan mengapresiasi hal tersebut. apalagi, Pasal

Pasar pun berlangsung normal. Buktinya, tidak ada kejutan di pasar. Harga

7 undangundang no 9 Tahun 1998 tentang Kemerdekaan Menyampaikan Pendapat di Muka

saham dan nilai rupiah bergerak wajar, pertanda bahwa pasar semakin ma-

umum menyebutkan bahwa aparatur pemerintah berkewajiban dan bertanggung untuk melin

tang merespons demonstrasi.

dungi hak asasi manusia, menghargai asas legalitas dan prinsip praduga tidak bersalah, serta me nyelenggarakan pengamanan bagi warga negara yang menyampaikan pendapat di muka umum.

Semua itu menunjukkan apa yang dikhawatirkan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono tidak terbukti. Satu-satunya pengecualian terjadi di Makassar,

Ide untuk mengangkat tema mengenai pelaksanaan demonstrasi pada 10 Desember 2009

demonstrasi berlangsung rusuh. Tetapi, kita harus memandangnya seba-

sebenarnya sudah direncanakan sejak dua hari sebelumnya. Pasalnya, tim penulis editorial

gai nomaly, penyimpangan. Sebab, di Makassar, nyaris setiap unjuk rasa

telah mendapat kabar bahwa pada 9 Desember 2009 akan ada demo untuk memeringati Hari

berakhir rusuh.

antikorupsi sedunia.

JUJUR BERSUARA Proses Kreatif Penulisan Editorial Media Indonesia

Bagian 6

pRoSES pEMAknAAn SEBUAH fAkTA

Sebagai karya kolektif, jelas di sini takkan ada masterpiece, seperti layaknya seni lukis. Karya kolektif ini pun lahir dalam situasi yang bergerak cepat.

Bagian 6

pRoSES pEMAknAAn SEBUAH fAkTA

Penguasa dalam penyelenggaraan negara semestinya belajar dari ketidakdewasaan rakyat dalam berdemonstrasi dan berdemokrasi. Ketidakdewasaan hanya akan menyulut kecemasan dan kecemasan itu, apalagi jika diidap oleh seorang kepala negara bisa mengganggu jalannya pemerintahan dan demokrasi. Demonstrasi menentang korupsi yang meluas sampai ke kota-kota kabupaten adalah peringatan sangat serius bahwa korupsi di negeri ini telah melukai

Oleh karena itu, kasus Makassar tidak lantas mencederai aksi antikorupsi

sanubari publik yang sangat luas. Luka itu, bila tidak segera diobati, akan

secara keseluruhan. Secara keseluruhan, rakyat Indonesia telah dewasa

menjadi kemarahan kolektif yang mengerikan.”

dalam mengekspresikan pendapat melalui demonstrasi. Mereka mampu

(editorial Media Indonesia, 10 Desember 2010)

mengorganisasikan massa secara rapi sehingga unjuk rasa besar-besaran

˚˚˚

tidak berubah menjadi aksi anarkistis.

CerITa di atas menggambarkan bagaimana tim penulis editorial merumuskan ide yang akan Bagi pikiran represif, memang tidak mudah untuk mengakui bahwa ada

diangkat. substansi rapat editorial yang dihadiri oleh tim penulis adalah adanya pertukaran

kemajuan besar anak bangsa ini dalam berekspresi melalui unjuk rasa. Bagi

pikiran dalam menentukan tajuk editorial yang akan terbit esok atau beberapa hari ke depan.

penganut ajaran stabilitas yang statis itu, demonstrasi merupakan gerakan massa yang harus dicegah bahkan ditindas.

Munculnya pertukaran pikiran dalam proses penyusunan editorial Media Indonesia pernah di ungkap oleh Tim redaksi LP3es di dalam buku berjudul Politik Editorial Media Indonesia.

Unjuk rasa bukan lagi perkara haram seperti di zaman Orde Baru. Demonstrasi telah menjadi bagian yang eksis dalam kehidupan kita berdemokrasi. Berdemonstrasi sama nilainya dengan datang ke kotak suara untuk mencontreng dalam pemilu. Sama nilainya, yaitu sama-sama menggunakan hak konstitusional. Dalam perspektif itulah, peringatan yang berkali-kali dilontarkan Presiden

Disebutkan, pada

tataran teknis, proses penyusunan editorial didahului oleh pertukaran pikiran. Dari sini, ide penulisan editorial dikembangkan menjadi sebuah kerangka yang di dalamnya terdapat sikap resmi Media Indonesia. setelah ini tuntas, semuanya diserahkan kepada setiap penulis untuk mengembangkan sendiri unit of analysis penulisan.

hanya menunjukkan kekhawatiran Presiden yang berlebihan. Bahkan, memperlihatkan hal yang sebaliknya, yaitu ternyata warga lebih dewasa dalam

sebagai karya kolektif, jelas di sini takkan ada masterpiece, seperti layaknya seni lukis. Karya

memandang demonstrasi sebagai ekspresi berdemokrasi jika dibandingkan

kolektif ini pun lahir dalam situasi yang bergerak cepat.

dengan Presiden.

JUJUR BERSUARA Proses Kreatif Penulisan Editorial Media Indonesia

Bagian 6

pRoSES pEMAknAAn SEBUAH fAkTA

Bagian 6

pRoSES pEMAknAAn SEBUAH fAkTA

Karena itu timbul kesadaran bahwa kesempurnaan editorial adalah kesempurnaan dalam ke

Melalui editorial, Media Indonesia menyatakan sikapnya

bergegasan, kesempurnaan dalam speedy, pada kecepatan.

dalam memahami fakta yang ada di balik peristiwaperistiwa

Di Media Indonesia, aktivitas pertukaran pikiran terjadi dalam rapat yang bersuasana santai.

aktual dan kontroversial.

Pemimpin rapat juga tidak mendominasi pembicaraan. ada semacam aturan tidak tertulis bahwa setiap peserta pertemuan bebas menyampaikan pikiran atau pendapatnya.

Di dalam setiap peristiwa pasti ada fakta. Ketika akan mem buat editorial, tim penulis editorial harus memberi makna

rapat berlangsung mulai hari senin sampai Jumat pada pukul 14.0014.30 WIB. Dari total waktu 30 menit, tim penulis editorial palingpaling hanya membutuhkan 10 menit untuk menentukan tema yang akan diangkat.

terhadap faktafakta yang ada di balik suatu kejadian. setelah

dari total waktu 30 menit, tim penulis editorial palingpaling hanya membutuhkan 10 menit untuk menentukan tema yang akan diangkat.

itu, baru menentukan sikap.

satu hal yang perlu mendapat perhatian, Media Indonesia hanya mengangkat peristiwa yang faktanya memiliki makna yang jauh.

pRoSES kREATif pEnUliSAn EdiToRiAl

Pengertian jauh di sini adalah makna pada hari itu memiliki dampak yang berkelanjutan. artinya tidak selesai pada hari

nilai Berita Fakta Sikap

itu. Peristiwa dengan makna yang sama pernah muncul sebe

1. proximity 2. Magnitude 3. dramatis 4. Trend

lumnya dan berpotensi untuk hadir kembali pada masa yang akan datang.

makna

Contohnya adalah peristiwa tentang tindakan sejumlah maha layak Editorial Bermakna Jauh

ketika akan membuat editorial, tim penulis editorial harus memberi makna terhadap fakta-fakta yang ada di balik suatu kejadian.

siswa yang tergabung dalam Jaringan Kampus nasional (JKn) yang menemui Pimpinan Panitia Khusus (Pansus) angket Bank Century pada senin, 7 Desember 2009. Mereka menuntut pansus bekerja secara transparan dan tidak

Berita — kebakaran diskotik di medan, 20 tewas — kecelakaan lalu lintas-bis masuk jurang, 15 tewas

menjadikan pansus angket sebagai alat transaksi politik.

‘one day Story’ — kalah bertarung untuk jadi editorial.

Peristiwa itu merupakan sebuah fakta yang memiliki makna jauh, yaitu adanya harapan dari masyarakat agar pansus

— kriminalisasi kpk

bekerja secara transparan dan tidak menjadikan angket seba

Bermakna untuk disikapi dalam editorial.

— kasus Bank Century

gai alat transaksi politik.

— Gagal jadi Bupati

JUJUR BERSUARA Proses Kreatif Penulisan Editorial Media Indonesia

Bagian 6

pRoSES pEMAknAAn SEBUAH fAkTA

Bagian 6

pRoSES pEMAknAAn SEBUAH fAkTA

Pada angket Bank Century, ada ketidakpercayaan masyarakat kepada Dewan Perwakilan rakyat

kebijakannya pun dipertanyakan. Karena melabrak banyak rambu kepatutan

(DPr). Mereka tidak percaya karena belum pernah sebuah angket di tangan DPr, dalam waktu

dan kehati-hatian.

enam tahun terakhir, bernarbenar tuntas. Angket Century harus merangkai aliran dana yang terputus-putus baik Ketidakterbukaan pansus juga menimbulkan dugaan bahwa ada skenario untuk menjegal

karena ketidaksengajaan untuk menghilangkan jejak maupun tidak untuk

pemanggilan Jusuf Kalla (JK) sebagai saksi. Padahal, JK adalah orang yang memahami dan

diketahui benang merahnya. Ke mana dan kepada siapa uang itu pergi.

mengetahui kasus Bank Century, sehingga kehadirannya di pansus sangat penting untuk meng Salah satu yang dianggap sebagai saksi mahkota adalah Jusuf Kalla. Mantan

ungkap kasus Bank Century.

wakil presiden itu tidak saja sentral karena kewenangan, tetapi juga sentral gelombang ketidakpercayaan itu akan terus ada apabila DPr tidak bekerja secara transparan.

karena dia penjabat presiden ketika keputusan tentang bailout Bank Century

Berangkat dari pemikiran tersebut, Media Indonesia membuat editorial bertajuk “Angket Century

diputuskan Komite Stabilitas Sektor Keuangan.

Mencekal JK?” yang selengkapnya sebagai berikut: Dia penjabat presiden karena Presiden Susilo Bambang Yudhoyono ketika itu “PANITIA Khusus Angket Bank Century selanjutnya disebut dengan Angket

sedang berada di Amerika Serikat.

Century hadir di tengah publik yang sedang dilanda bara ketidakpercayaan. Tidak percaya karena belum pernah sebuah angket di tangan DPR, dalam

Dalam wawancara dengan Metro TV beberapa saat lalu, JK mengatakan

enam tahun terakhir, berhasil.

bahwa dia sebagai penjabat presiden waktu itu tidak diberi tahu tentang keputusan bailout Bank Century. Ketika kemudian dia diberi tahu, reaksinya

Angket-angket DPR selama ini dirampok oleh pragmatisme DPR sendi-

waktu itu adalah memerintahkan penangkapan Robert Tantular. Karena

ri. DPR disumbat mulut dan hatinya sehingga mengkhianati kebenaran yang

menurut logika seorang wakil presiden ketika itu, kasus Century adalah jelas

sedang dicari publik.

perampokan bank oleh pemiliknya sendiri.

Angket Century yang diketuai Idrus Marham, politikus partai Golkar, juga

Bila situasi krisis ekonomi dunia waktu itu dianggap menjadi pemicu kepu-

sedang dilanda ketidakpercayaan. Tidak semata karena Idrus orang lama di

tusan bailout, JK adalah wakil presiden yang menilai Bank Century tidak

DPR, tetapi juga karena Idrus dianggap tokoh yang mau menjadi muara dari

memiliki potensi dampak sistemik. Dengan demikian, bank ini tidak pantas

berbagai kepentingan yang sedang dicurigai.

menerima kucuran dana Rp6,7 triliun.

Salah satu tugas berat yang diemban Angket Century adalah membong-

Artinya, kucuran dana itu dipaksakan oleh tangan yang tidak kelihatan-

kar setuntasnya aliran dana Rp6,7 triliun ke Bank Century. Uang yang

invisible hand. Tangan yang tidak terlihat itulah yang menyebabkan orang

sangat banyak itu tidak Cuma dipersoalkan ke mana larinya, tetapi dasar

JUJUR BERSUARA Proses Kreatif Penulisan Editorial Media Indonesia

Bagian 6

pRoSES pEMAknAAn SEBUAH fAkTA

Bagian 6

pRoSES pEMAknAAn SEBUAH fAkTA

seperti Boediono yang waktu itu menjadi Gubernur Bank Indonesia kehilan-

selain itu, kejadian tersebut juga tidak terkait dengan pemahaman yang keliru atau upaya untuk

gan kehati-hatian sehingga menyetujui bailout. Tangan yang tidak terlihat

mempertanyakan hakikat kebenaran. Di mata Media Indonesia, kejadian kebakaran itu hanya

itu juga yang menyebabkan orang seperti Sri Mulyani merasa tidak memiliki

cocok untuk menjadi one day story. artinya, peristiwa itu memiliki fakta yang hanya dapat di

pilihan lain kecuali menggelontorkan dana Rp6,7 triliun.

maknai pada hari itu.

Sebagai wakil presiden yang menangani bidang ekonomi dan sebagai orang

apabila pemaknaan fakta dan penentuan sikap telah selesai, proses berikutnya adalah menulis

yang memiliki pengalaman dan naluri perdagangan, JK mungkin tahu ten-

teks editorial dalam bahasa yang lugas, tegas dan bersih dari kalimatkalimat multitafsir. Penu

tang permainan tangan yang tidak terlihat itu.

lisan biasanya dilakukan secara bergiliran oleh anggota tim penulis editorial.

Adalah amat mencurigakan, ketika tersebar berita bahwa Angket Pansus

Di dalam buku Politik Editorial Media Indonesia disebutkan bahwa ada semacam kesepakatan

tidak&#8212;bahkan sengaja mengeblok&#8212;agar JK tidak dipanggil

tidak resmi antarbeberapa orang penulis tentang penulisan editorial.

untuk dimintai keterangan. Blok terhadap JK berhembus kencang bersamaan dengan menguatnya peluang Idrus memimpin Angket Century.

Penulisan tidak dimulai dengan newspeg, tetapi konsklusi, hipotesis atau gagasan besar. Inilah yang dapat menjelaskan mengapa format tulisan editorial ada

Apa yang ditakutkan dari JK? Ini pertanyaan yang menggelitik.”

yang menyerupai bangunan belah ketupat atau bangunan yang mempertemukan piramida nor

(editorial Media Indonesia, 8 Desember 2009)

mal dan piramida terbalik.

editorial tersebut berhasil mengundang perhatian pembaca. sejumlah orang bahkan menyebar

Dalam format seperti itu, konklusi, hipotesis, atau gagasan besar yang tampil di awal tulisan

luaskannya melalui milis (mailing list), blog, dan forum.

muncul kembali pada alinea terakhir. sementara di tengahtengah tulisan yang berbentuk seperti belah ketupat itu hadir fakta, data, informasi dan analisis kritis.

Dalam keadaan tertentu, editorial yang telah siap untuk diterbitkan, di tengah jalan bisa saja diganti, karena ada peristiwa penting (mendadak) yang punya dampak jauh.

namun, ada pula penulisan yang berformat piramida terbalik. Teks dimulai dengan pembahasan tentang fakta, data, informasi atau analisis masalah melalui berbagai argumentasi. Lalu, ditutup

Lagilagi editorial pengganti itu harus memenuhi syarat berdampak jauh, meskipun peristiwa

dengan alinea terakhir yang berisi kesimpulan.

yang baru saja terjadi bernilai tinggi. Peristiwa terbakarnya Diskotik Mcity di Medan pada 4 Desember 2009 misalnya, jumlah korban 20. Melihat korban yang jatuh, ini adalah peristiwa

Penulisan satu editorial membutuhkan waktu yang beragam. Biasanya berkisar 30 menit hingga

besar. Tapi tidak menimbulkan efek yang berkelanjutan hingga beberapa hari, bulan, atau tahun

1,5 jam. Tulisan umumnya sudah rampung sebelum pukul 21.00 WIB.

ke depan. sesungguhnya, tahap penulisan merupakan periode puncak (peak period) bagi penulis editorial. Pada tahap itu, ia berada di dalam wilayah isolasi dan tidak terganggu (untouchable). [MI]

JUJUR BERSUARA Proses Kreatif Penulisan Editorial Media Indonesia

Bagian 7

BUkAn ASAl BERBAHASA

PaDa mulanya adalah bahasa. Bahasa, termasuk yang digunakan untuk menyampaikan gagasan melalui tulisan, sesuai kodratnya berfungsi sebagai alat untuk berkomunikasi dengan sesama manusia; untuk bekerja sama dengan sesama manusia; dan alat untuk mengidentifikasi diri. namun dalam sejarah persuratkabaran di Indonesia, insan pers di Tanah air, tidak terkecuali Media Indonesia, pernah mengalami kendala dalam berbahasa, terutama ketika harus berhadapan dengan penguasa yang setiap saat bisa mencabut nyawa surat kabar yang secara sepihak dianggap â&#x20AC;&#x153;keliruâ&#x20AC;? dalam berbahasa keÂ tika mengungkapkan gagasan.

Bukan asaL BerBaHasa 71

JUJUR BERSUARA Proses Kreatif Penulisan Editorial Media Indonesia

Bagian 7

komunikasi yang seharusnya dua arah malah menjadi searah. Bahasa yang sebenarnya santun disalahartikan sebagai alat untuk membunuh dan balas membunuh.

BUkAn ASAl BERBAHASA

Bagian 7

BUkAn ASAl BERBAHASA

ujungujungnya bahasa yang berfungsi sebagai alat berkomu

anwari WMK dalam buku Politik Editorial Media Indonesia menulis, editorial Media Indonesia

nikasi, bekerja sama dengan sesama manusia, dan alat untuk

dapat dikatakan sebagai penerus sPI. editorial Media Indonesia bagaimanapun adalah penamaan

mengidentifikasi diri malah bertolak belakang dengan fungsi-

lain dari tajuk rencana, sebuah nomenklatur yang lazim digunakan oleh suratsurat kabar

fungsi tadi. Komunikasi yang seharusnya dua arah malah

nasional untuk mengekspresikan pandangan resmi pengelola surat kabar.

menjadi searah. Bahasa yang sebenarnya santun disalaharti kan sebagai alat untuk membunuh dan balas membunuh.

Itu berarti, menurut anwari, editorial tetap berfungsi sebagai tajuk rencana dengan mengadopsi logika penulisan sPI: lugas, satire namun membuang aksentuasi yang bersifat dialog antara dua

setidaknya pergumulan dalam berbahasa seperti itulah yang pernah dialami Prioritas saat surat kabar ini menuangkan buah pikirannya dalam tajuk selamat Pagi Indonesia (sPI). Prioritas ketika itu hadir ke tengah pembaca dalam situasi di mana iklim kebebasan pers berada dalam bingkai tafsir pe nguasa. Karena tidak mungkin menulis dengan bahasa yang lugas dan apa adanya, setiap kali terbit, sPI selalu menampil kan sikap redaksinya dengan tulisan satire, kerap bebentuk

orang.

surya Paloh sendiri menyebut editorial Media Indonesia adalah per jalanan sebuah perjuangan terhadap keterusterangan. Ia adalah evolusi kata dan gaya. Kata dan gaya yang ketika itu terpaksa dipiih dan dikemas sedemikian rupa agar tetap masuk ke ruang publik walaupun diluncurkan dari sebuah ruang kebebasan yang amat sempit.

cerita tanpa harus menyebut nama. Cerita itu dikemas dengan

karena tidak mungkin menulis dengan bahasa yang lugas dan apa adanya, setiap kali terbit, SPI selalu menampilkan sikap redaksinya dengan tulisan satire.

menggunakan bahasa yang penuh humor.

ruang kebebasan amat sempit yang dimaksud surya Paloh adalah adanya kungkungan kekuasa an (otoritarianisme) terhadap kebebasan pers. Otoritarianisme yang disebut surya Paloh sebagai

Tapi karena penguasa punya tafsir sendiri atas bahasa dan

kekuatan yang mampu mengusir kebebasan berpikir—suatu paradoks yang paling memalukan

gaya yang digunakan dalam sPI, ujungujungnya Prioritas

bagi harkat dan martabat manusia. editorial Media Indonesia menertawakan paradoks itu dengan

tetap diberangus. Meskipun tidak ada penjelasan yang trans

gayanya sendiri, termasuk gaya dalam berbahasa.

paran dari penguasa pada saat itu (1988) apa penyebab utama Prioritas dibredel, surya Paloh, pemilik Prioritas amat me

editorial di koran ini tidak ditulis oleh tim ahli. Ia digarap oleh para jurnalis yang memiliki

yakini, korannya dibredel karena sPI dan bahasa yang diguna

tradisi penulisan yang jernih serta jernih pula melihat paradoks berpikir masyarakat kita. Hanya

kan dalam tajuk tersebut. Belakangan beredar kabar, bahasa

dengan kejernihan dan ketajaman seperti itu editorial tetap tampil sebagai teks yang mem

yang digunakan dalam sPI insinuatif (menghasut).

pesona. surya Paloh mengatakan, ia mempesona sebagai naskah dan juga mempesona sebagai pemikiran. Di situlah letak kekuatan editorial Media Indonesia.

apa pun risikonya, itulah kekuatan sebuah bahasa yang ke mudian diteruskan oleh surya Paloh tatkala dia berkolaborasi

anwari mencatat, tatkala proses metamorfosis sPI menuju editorial bergerak kian jauh sebagai

dengan pendiri Media Indonesia yang kemudian dikelolanya

trade mark bagi surat kabar Media Indonesia, terjadi peluruhan dan pengikisan secara perlahan

sejak 1989 hingga saat ini.

JUJUR BERSUARA Proses Kreatif Penulisan Editorial Media Indonesia

Bagian 7

BUkAn ASAl BERBAHASA

Bagian 7

BUkAn ASAl BERBAHASA

terhadap penggunaan bahasa yang eufemistis. Begitulah, dalam masyarakat yang mengalami perubahan besar ke arah demokrasi, editorial Media Indonesia memasuki

Tatkala pemerintahan Orde Baru di bawah kepemimpinan soeharto berakhir, bahasa yang di gunakan dalam editorial Media Indonesia masih belum jelas ke arah mana. namun berdasarkan catatan anwari, editorial yang tampil di edisi 22 Mei 1998 berjudul “Dari Soeharto ke Habibie” merupakan awal munculnya paradigma baru penulisan editorial: melepaskan diri dari berbagai

Editorial Media Indonesia memasuki tahapan baru untuk memperkukuh hakikat kelugasan yang telah sejak lama diperjuangkan.

tahapan baru untuk memperkukuh hakikat kelugasan yang telah sejak lama diperjuangkan. Dalam konteks ini, penulisan editorial tidak lagi cukup kelugasan semata ditumpukan pada

tabu politik setelah berlalunya sistem kekuasaan otoriter.

bahasa, semantik dan logika, tapi juga pada halhal substan sial.

editorial itu memberikan penegasan terhadap munculnya sebab dan akibat dari kejatuhan soeharto. Mahasiswa adalah penyebab dari jatuhnya soeharto, sementara diangkatnya Habibie

Dibandingkan dengan periode kekuasaan soeharto, kini

sebagai Presiden rI ke3 merupakan akibat dari kejatuhan soeharto.

editorial Media Indonesia tampil dengan semangat dan format antieufemisme. Penghalusan bahasa itu, menurut surya

Corak kritisisme yang lebih dekat pada totalitas kelugasan dalam editorial 22 Mei 1998 itu, masih

Paloh, kini benarbenar telah mati, setidaknya di editorial

menurut anwari, lalu menjadi preseden untuk edisiedisi selanjutnya. editorial 22 Mei 1998 mun

Media Indonesia. Konkritnya, seorang menteri tidak pantas

cul sebagai milestone untuk mempararelkan secara tuntas keluguan bahasa, semantik, logika

lagi beretorika tentang “kekurangan pangan” tatkala menyak

dan substansi.

sikan secara riil ancaman “busung lapar.” Dalam konteks ini, eufemisme telah membunuh kecerdasan kolektif untuk dapat

sejak itu bahasa yang digunakan editorial Media Indonesia lebih tajam; bahkan ada yang menga

melihat secara kritis kesalahan mendasar pengelolaan negara.

takan semakin genit. Tak lagi sungkansungkan dalam mengungkapkan pendapat.

sekarang di masa reformasi, editorial Media Indonesia benarbenar telah merdeka dari “penjajahan” eufemisme bahasa. Inilah tahap paling matang dari evolusi editorial Media Indonesia.

Kenyataan itu terlihat misalnya pada kalimat: “Diakui atau tidak Habibie adalah, maaf, man of conflict. Karena itu menjadi tantangan yang tidak ringan adalah bagaimana dalam masa kepemimpinan Habibie ke depan konflikkonflik dalam masyarakat teratasi. Termasuk pro dan kontra tentang keabsahan jabatan presiden yang kini dipegangnya. Belum lagi Sidang Istimewa MPR yang oleh mahasiswa dan pejuang refor-

penghalusan bahasa itu, menurut Surya paloh, kini benar-benar telah mati, setidaknya di editorial Media Indonesia.

sekadar contoh bisa kita baca editorial berjudul “Bola di

masi masih dituntut untuk dilaksanakan secepatnya oleh pemerintahan

Tangan Presiden” yang dimuat pada 18 november 2009 sebagai

presiden yang baru.”

berikut:

JUJUR BERSUARA Proses Kreatif Penulisan Editorial Media Indonesia

Bagian 7

BUkAn ASAl BERBAHASA

Bagian 7

BUkAn ASAl BERBAHASA

â&#x20AC;&#x153;Tim 8 telah merampungkan tugas. Rekomendasi Tim 8 setebal 31 halaman

segera mengambil langkah-langkah yang diperlukan untuk mengatasi situasi

sudah pula diserahkan kepada Presiden Susilo Bambang Yudhoyono. Itu

kritis saat ini. Kalau Presiden gagal menuntaskan kasus Bibit dan Chandra,

berarti bola kini berada di tangan Presiden, apakah rekomendasi itu dilak-

tamatlah riwayat keseluruhan gerakan pemberantasan korupsi di Republik

sanakan atau disimpan dalam laci meja.

ini.

Adalah benar bahwa Presiden menghadapi dilema. Di satu sisi, publik meng-

Alangkah eloknya jika rekomendasi Tim 8 oleh Presiden tidak lagi didis-

harapkan Presiden merespons rekomendasi dengan cepat, tepat, dan tegas.

posisikan kepada kepolisian dan kejaksaan. Presiden langsung mengambil

Pada sisi lain, sebagai kepala negara ia tidak bisa begitu saja mengintervensi

keputusan sesuai dengan kewenangan konstitusionalnya sehingga wibawa

proses hukum yang tengah berjalan walaupun kewenangan itu ada dan

kepala negara di mata rakyatnya tetap terpelihara dengan baik.

dibolehkan undang-undang. Pemberian disposisi kepada kepolisian dan kejaksaan untuk menindaklanjuti Dilema itulah ujian sesungguhnya bagi seorang presiden yang mestinya bisa

rekomendasi Tim 8 hanya memupuk kerisauan dan memperluas ketidakper-

bersikap negarawan. Jika Presiden mengabaikan begitu saja rekomendasi

cayaan kepada pemerintah. Kepercayaan rakyat terhadap dua institusi itu

Tim 8, itu artinya ia menafikan kerja tim yang dibentuknya sendiri. Itu pula

sudah terjun bebas ke titik nol.

berarti pembentukan tim tidak lebih dari sekadar sebuah siasat memelihara citra biar dianggap responsif atas aspirasi masyarakat.

Tugas Presiden tidak berhenti pada kasus Bibit dan Chandra. Tugas lebih berat terbentang di depan mata, yaitu membersihkan institusi kepolisian

Tim dibentuk sebagai respons keraguan publik atas proses hukum yang

dan kejaksaan dari cengkeraman tangan mafia peradilan. Bukankah temuan

dihadapi Bibit Samad Rianto dan Chandra M Hamzah. Publik menilai telah

Transparansi Internasional Indonesia selalu menempatkan institusi kepoli-

terjadi rekayasa kriminalisasi atas dua pemimpin nonaktif KPK itu.

sian dan kejaksaan sebagai lembaga terkorup?

Keraguan publik telah menemukan pembenarannya dalam rekomendasi

Tekad memberantas mafia peradilan tidak cukup diucapkan dengan lantang

sementara Tim 8 bahwa bukti yang dimiliki kepolisian untuk menjerat Bibit

di atas podium. Tidak cukup pula hanya membuka kotak pos pengaduan

dan Chandra sangat lemah.

apalagi kalau mengharapkan kotak itu yang menyelesaikan persoalan.

Rekomendasi Tim 8 memang tidak bersifat mengikat secara ketatanegaraan.

Kasus Bibit dan Chandra harus dijadikan momentum memberantas mafia

Namun, harus tetap disadari bahwa rekomendasi itu mengikat Presiden

peradilan. Presiden jangan segan-segan mencopot pejabat yang bermain

secara moral. Mestinya Presiden mempertimbangkan rekomendasi itu dan

mata dengan mafia peradilan. Kini, bola berada di tangan Presiden dan rakyat menunggu perbuatan nyatanya.â&#x20AC;?

JUJUR BERSUARA Proses Kreatif Penulisan Editorial Media Indonesia

Bagian 7

BUkAn ASAl BERBAHASA

yang digunakan dalam editorial Media Indonesia memiliki karakter lugas dan tegas. Di dalamnya ada kesederhanaan (mudah dimengerti oleh siapa pun), tidak konotatif, berani, jelas, dan tajam. Bahasa yang digunakan editorial Media Indonesia juga ada unsur humornya. Meskipun menjunjung tinggi semangat kebebasan, bahasa yang digunakan tidak kasar atau vulgar. sampai sekarang, bahasa

Bagian 7

BUkAn ASAl BERBAHASA

Dengan kata lain bahasa jurnalistik harus dapat mudah dipahami oleh siapa pun, bahkan mereka yang memiliki latar belakang intelektual minimal. Hal ini dikarenakan tidak setiap orang memi liki cukup waktu untuk membaca surat kabar. Oleh karena itu bahasa jurnalistik sangat meng utamakan kemampuan untuk menyampaikan semua informasi yang dibawa kepada pembaca secepatnya dengan mengutamakan daya komunikasinya. editorial Media Indonesia pun ditulis sangat ringkas, tidak lebih dari 15 paragraf, langsung

sebenarnya karakter berbahasa seperti itu sudah diatur dalam

menuju pada pokok persoalan yang akan disuarakan.

bahasa jurnalistik. Di editorial Media Indonesia, karakter bahasa Indonesia itu semakin disublimasikan.

namun di luar itu, seperti telah disinggung di atas, inilah ciri khas bahasa editorial Media Indonesia:

Bahasa jurnalistik atau biasa disebut dengan bahasa pers,

Meskipun menjunjung tinggi semangat kebebasan, bahasa yang digunakan tidak kasar atau vulgar.

merupakan salah satu ragam bahasa kreatif bahasa Indonesia

TIdak konoTaTIf

di samping terdapat juga ragam bahasa akademik (ilmiah),

Contoh: “Demi seorang anggodo, polisi seperti gelap mata. ramburambu hukum ataupun ke

ragam bahasa usaha (bisnis), ragam bahasa filosofik, dan

patutan dilabrak asal memenuhi keinginan pengusaha asal surabaya itu.

ragam bahasa literer (sastra).

Tidak berlebihan untuk mengatakan begini. Polisi seperti tidak terganggu kehormatan dan harga dirinya ketika rekaman pembicaraan anggodo diperdengarkan di Mahkamah Konstitusi.

Bahasa jurnalistik memiliki kaidahkaidah tersendiri yang

rekaman yang membuat harga diri bangsa amat terganggu itu malah membuat polisi semakin

membedakannya dengan ragam bahasa yang lain. Bahasa

mengistimewakan anggodo.” (Menggertak Pers demi Anggodo, 21 november 2009)

jurnalistik merupakan bahasa yang digunakan oleh wartawan (jurnalis) dalam menulis karyakarya jurnalistik di media massa. Dengan demikian, bahasa Indonesia pada karya

BeranI

karya jurnalistiklah yang bisa dikategorikan sebagai bahasa

Contoh: “sedikitnya ada dua tantangan besar yang dihadapi Tentara nasional Indonesia dewasa

jurnalistik atau bahasa pers.

ini. Yang pertama adalah profesionalitas yang terkendala buruknya persenjataan dan yang kedua netralitas politik yang peka tergoda kekuasaan. Buruknya persenjataan terutama karena di

Kosakata yang digunakan dalam bahasa jurnalistik mengikuti

makan usia. alutsista TnI umumnya tua renta, lebih pantas masuk museum, tetapi kenyataan

perkembangan bahasa dalam masyarakat. sifatsifat terse

nya terus digunakan sekalipun tak laik pakai.” (TNI yang Profesional dan Netral, 5 Oktober 2009)

but merupakan hal yang harus dipenuhi oleh ragam bahasa jurnalistik mengingat surat kabar dibaca oleh semua lapisan

kosakata yang digunakan dalam bahasa jurnalistik mengikuti perkembangan bahasa dalam masyarakat.

masyarakat yang tidak sama tingkat pengetahuannya.

JUJUR BERSUARA Proses Kreatif Penulisan Editorial Media Indonesia

Bagian 7

BUkAn ASAl BERBAHASA

Bagian 7

BUkAn ASAl BERBAHASA

Tegas

Terus Terang

Contoh: “Karena itu, masyarakat harus memberi sanksi sosial dengan mempermalukan anggota

Contoh: “Peringatan yang dilontarkan Presiden itu tentu saja kontraproduktif. alangkah elok jika

dewan yang malas itu. Lembagalembaga swadaya masyarakat perlu lebih aktif menghimpun

demonstrasi dijadikan cermin untuk melihat kebijakan negara dalam memberantas korupsi. Tapi

data secara akurat dan memublikasikan nama dan fraksi anggota DPr yang malas. Hukuman

jangan pula buruk muka cermin dibelah hanya karena ingin tetap muka tampan.

seperti itu mestinya membuat anggota dewan berubah tabiat. apalagi di masa depan, terpilih nya seorang calon legislatif ditentukan suara terbanyak. Berarti pertanggungjawaban individual

Mestinya, Presiden tidak perlu panik menghadapi demonstrasi yang sudah diterima sebagai

harus lebih serius.”

keniscayaan dalam demokrasi. Demonstrasi merupakan salah satu bentuk kemerdekaan menya (Anggota DPR Tetap Merawat Kemalasan, selasa, 6 Januari 2009)

takan pendapat di muka umum yang dijamin konstitusi.” (Demonstrasi dan SBY, rabu 9 Desember 2009)

Lugas Contoh: “Mestinya, Presiden tidak perlu panik menghadapi demonstrasi yang sudah diterima

HuMorIs

sebagai keniscayaan dalam demokrasi. Demonstrasi merupakan salah satu bentuk kemerdekaan

Contoh: “skeptisisme terhadap polisi melalui sindiran lama masih bergema. Yaitu, melapor ke

menyatakan pendapat di muka umum yang dijamin konstitusi.

pada polisi tentang kambing yang dicuri kita harus menjual sapi. Kambing tidak ditemukan, sapi pun melayang.

Demonstrasi tidak perlu ditakuti berlebihan selama tuntutan yang dikumandangkan berbasis pada kepentingan publik dan diekspresikan dengan menjunjung tertib sosial. Tugas negara ialah

Ini semua adalah kompleksitas polisi terhadap uang yang kemudian dipopulerkan melalui istilah

memberikan ruang seluasluasnya kepada warga untuk berekspresi. Bukan menakutnakuti

menyindir delapan enam (86). Demi delapan enam polisi bisa menggadai peraturan bahkan

seperti orang paranoid.

harga diri. Premanpreman yang bermunculan di jalan dalam berbagai bentuk ternyata menjadi bagian dari kehausan polisi terhadap delapan enam.” (Polisi Belum Banyak Berubah, 1 Juli 2009) [MI]

Basis tuntutan yang dikumandangkan dalam demonstrasi pada hari ini sudah sangat terang benderang, yaitu membersihkan Indonesia dari korupsi, khususnya menuntaskan pengusutan megaskandal Bank Century. Karena itu, layak didukung, bukan dicurigai apalagi ditunggangi.” (Demonstrasi dan SBY, rabu 9 Desember 2009)

JUJUR BERSUARA Proses Kreatif Penulisan Editorial Media Indonesia

Bagian 8

diTAyAngkAn di METRo TV

Ditayangkan di Metro TV “negerI yang Tergadaikan.” Inilah topik perdana editorial Media Indonesia yang disiarkan Metro TV pada 11 Desember 2000. Kemunculan editorial Media Indonesia di layar kaca seolah menunjukkan kalau sebuah tajuk rencana tidak hanya enak dibaca, tetapi juga enak didengar dan dilihat. Ide untuk menayangkan editorial di stasiun televisi yang usianya pada saat itu belum genap setahun datang dari bos Media group surya Paloh. Membedah Editorial Media Indonesia di Metro TV. Berani tampil beda.

“Bedah editorial itu idenya datang dari surya Paloh. Kalau

“Bedah editorial itu idenya datang dari Surya Paloh. Kalau bukan Surya Paloh, tidak ada yang berani. Sebab dialah yang berani berpikir out of the box.”

bukan surya Paloh, tidak ada yang berani. sebab dialah yang berani berpikir out of the box,” kata salah seorang anggota tim penulis editorial Media Indonesia. sebenarnya surya Paloh telah lama memikirkan kemungkin an tampilnya editorial di televisi. Bahkan, jauh sebelum ia mendirikan Metro TV. Ketertarikan bos Media group itu beralasan. Di dalam buku Politik Editorial Media Indonesia yang disusun oleh Tim redaksi LP3es disebutkan bahwa editorial memiliki kekuatan yang luar biasa untuk menggugah kesadaran orang dan meng gugat timbulnya irasionalitas sosial dan politik.

MI/raMDanI

JUJUR BERSUARA Proses Kreatif Penulisan Editorial Media Indonesia

Bagian 8

Tampilnya editorial di koran dan televisi pada hari yang sama merupakan sebuah terobosan di dunia jurnalistik.

diTAyAngkAn di METRo TV

Bagian 8

diTAyAngkAn di METRo TV

Penayangan editorial di Metro TV membuat kekuatan itu

Lantas, mengapa Media Indonesia dan Metro TV malahan melanggar doktrin itu? Pelanggaran

meluas karena mampu membuat penonton program editorial

terhadap doktrin dipicu oleh adanya kesadaran bahwa tidak ada kebenaran yang mutlak. Tidak

Media Indonesia menjadi tertarik untuk mengikuti editorial di

ada orang atau institusi yang memonopoli kebenaran. sesuatu yang hari ini benar mungkin saja

Media Indonesia.

esok menjadi salah.

Di mata sejumlah orang, tampilnya editorial di koran dan

Membiarkan publik mendebat editorial sekaligus dapat menjadi cermin yang menggambarkan

televisi pada hari yang sama merupakan sebuah terobosan

sikap demokratis Media Indonesia dan Metro TV.

di dunia jurnalistik. Hingga buku ini diterbitkan, belum ada media lain di belahan dunia mana pun yang mengemas tajuk

ada dua pertimbangan mengapa editorial di Media Indonesia menjadi sebuah program

rencana ke dalam sebuah program televisi.

di Metro TV:

substansi penayangan editorial di layar kaca adalah, edito

Tidak ada regulasi yang melarang penayangan tajuk rencana di layar kaca.

rial menjelma dari teks menjadi sebuah pertunjukan (show).

Perbuatan menyiarkan editorial di Metro TV sesungguhnya merupakan bentuk kecer

selain itu juga mencerminkan kerelaan media selaku institusi

dasan dalam menyinergikan media cetak dengan noncetak. apalagi media noncetak itu

penerbitan untuk membiarkan publik mendebat atau meng

berada dalam satu grup perusahaan.

gugat hak istimewanya (privilege) dalam menyatakan opini,

namun, penayangan editorial di layar kaca justru membiarkan ruangan penting yang tadinya “haram” untuk dibantah menjadi boleh dipertanyakan dan dipertanggungjawabkan.

pendapat, atau sikap.

Tatkala sinergi itu terjadi, ada dramatisasi sikap media dalam memaknai berbagai peristiwa aktual, fenomenal atau kontroversial.

Padahal doktrin sebuah tajuk rencana atau editorial adalah tidak ada orang lain yang mempertanyakan atau mengganggu

Dramatisasi yang hadir saat membawa editorial ke layar kaca menuntut kemampuan Metro TV

gugat sikap media sebagai institusi penerbitan. artinya, tajuk

dalam menafsirkan substansi editorial, lalu mengaudiovisualkannya dalam bentuk suara dan

rencana “haram” untuk didebat.

gambar bergerak.

Tajuk rencana merupakan wilayah “aku” yang penting. na

Berangkat dari situ, lahirlah gaya baru dalam menyampaikan sebuah tajuk rencana kepada

mun, penayangan editorial di layar kaca justru membiarkan

publik. editorial tidak hanya dapat dibaca di koran, tetapi juga bisa didengar dan disaksikan

ruangan penting yang tadinya “haram” untuk dibantah men

pada televisi.

jadi boleh dipertanyakan dan dipertanggungjawabkan.

JUJUR BERSUARA Proses Kreatif Penulisan Editorial Media Indonesia

Bagian 8

diTAyAngkAn di METRo TV

Bagian 8

diTAyAngkAn di METRo TV

Di sini, peran seorang pengisi suara menjadi penting. sebagai orang yang bertugas untuk mem

Di Metro TV, ada dua editor yang menangani program editorial Media Indonesia. Keduanya be

bacakan teks editorial, ia harus memilih intonasi yang tepat agar penonton dapat menangkap

kerja secara bergantian. Teks editorial umumnya sudah sampai di tangan editor pada pukul 21.00

pesan yang ingin disampaikan.

WIB atau paling lambat pada pukul 22.00 WIB.

untuk membuat penonton menjadi greget, pengisi suara juga kadang menambahkan “bumbu”

naskah yang telah diterima akan diaudiovisualkan. Proses editing gambar dan pembuatan efek

lewat suara bernada satire.

dimulai pada pukul 24.00 malam dan selesai sebelum pukul 05.00 WIB.

naskahnaskah editorial yang dibacakan di layar kaca sama persis dengan yang dimuat di koran.

sejak pertama kali ditayangkan sampai sekarang, tayangan editorial Media Indonesia di Metro

Tidak ada satu pun kata yang dibuang. Jika dalam satu teks terdapat 13 alinea, pengisi suara akan

TV telah beberapa kali berganti wajah. Program awalnya hanya diisi dengan pembacaan teks

membacakannya sebanyak 13 alinea pula.

editorial dan ditayangkan pada pagi hari dalam program berita Metro Pagi.

agar penonton dapat menangkap pesan dengan bagus, tayangan menampilkan pula musik,

setelah itu dipindahkan ke Metro Hari Ini. Pada 2004, Metro sempat membuat program editorial

gambar-gambar bergerak, animasi atau grafik.

MI Malam. namun, hanya bertahan satu tahun dan kembali dipindahkan ke Metro Pagi.

satu hal yang perlu ditekankan, mekanisme pembuatan editorial Media Indonesia memiliki keunikan. Yakni, melawan teori jurnalistik yang umum.

sejalan dengan perpindahan jam tayang, Metro TV mengubah pula judul dan format program. editorial Media Indonesia yang tadinya berdurasi singkat karena hanya diisi dengan pembacaan naskah, diperpanjang rentang waktunya menjadi 30 menit. Program berdurasi 30 menit itu dibagi menjadi tiga segmen dan diselipi dengan penayangan komentar penonton.

Teknik write to pictures yang biasanya diterapkan dalam proses pengerjaan berita televisi tidak berlaku pada pembuatan editorial Media Indonesia.

Beberapa tahun kemudian, editorial Media Indonesia diubah judulnya menjadi Bedah editorial Media Indonesia. Program berformat baru itu memiliki rentang waktu yang lebih panjang, yaitu 1

Pembuatan berita lazimnya dimulai dengan pencarian gambar. setelah itu, barulah masuk pada

jam, dan dibagi menjadi lima segmen.

tahap penulisan. singkatnya, tulisan dibuat tim Metro TV berdasarkan gambar yang telah diam bil di lapangan.

Di situ, program dilengkapi dengan segmen khusus yang membahas tentang materi editorial

pada editorial Media Indonesia, gambar menyesuaikan tu lisan. artinya, pencarian gambar baru dilakukan setelah editor me nerima teks editorial dari Media Indonesia.

sedangkan

JUJUR BERSUARA Proses Kreatif Penulisan Editorial Media Indonesia

dan komentar penonton. Muatan dialog interaktif juga diperbanyak dan Metro TV menyedia kan ruang khusus untuk menayangkan komentar penonton yang masuk melalui nomor telepon interaktif dan sMs.

JUJUR BERSUARA Proses Kreatif Penulisan Editorial Media Indonesia

Bagian 8

diTAyAngkAn di METRo TV

Bagian 8

diTAyAngkAn di METRo TV

Ketika buku ini diterbitkan, Metro TV baru saja mengubah jam tayang Bedah editorial Media

Lima menit sebelum acara disiarkan, penonton umumnya juga sudah mulai menelepon. Tampak

Indonesia dari pukul 06.05 WIB menjadi 07.05 WIB. Di bawah nama Bedah editorial Media Indo-

jelas kalau mereka sangat menantikan kesempatan untuk menyampaikan pendapat di depan

nesia, program tampil lebih interaktif, karena Metro TV menyediakan tiga segmen khusus untuk

publik.

menayangkan komentar penonton yang masuk lewat telepon interaktif dan sMs.

Lewat program Bedah editorial Media Indonesia, Metro TV dan Media Indonesia melakukan apa yang disebut sebagai jurnalisme warga (citizen journalism). artinya, warga terlibat langsung dalam jurnalisme Media Indonesia dan Metro TV.

Berhubung proses penyiaran dilakukan secara langsung (live), durasi seringkali menjadi pemba tas bagi penonton yang sedang menyampaikan pendapat melalui telepon. Penyampaian opini umumnya memiliki rentang waktu sekitar dua menit. Oleh karena itu, telepon dari penonton mau tidak mau harus diputus begitu pembicaraan sudah memasuki menit kedua.

Peran news presenter juga menjadi besar. Ia harus mengajak penonton untuk menanggapi editorial yang disorot pada hari itu. Bedah editorial Media Indonesia yang ditayangkan pada 7

Terkadang Metro TV terpaksa memutus pembicaraan telepon jika penonton kelepasan menghu

Desember 2009 bisa menjadi contoh.

jat atau melontarkan katakata yang tidak etis.

Begitu memasuki segmen pertama, Prabu revolusi yang pagi itu menjadi news presenter sudah

siaran yang dilakukan secara live menyebabkan Metro TV tidak mungkin menyeleksi setiap

mulai mengundang penonton untuk menyampaikan pendapat mereka melalui nomor telepon

pendapat yang masuk. Meski begitu, hal tersebut tidak lantas membuat stasiun televisi itu

interaktif atau sMs.

melarang orang atau pihak tertentu untuk menyalurkan aspirasi mereka.

“Detik ini kami mengundang anda untuk memberikan partisipasi beropini, dan juga berkomen

siapa pun boleh mengungkapkan pendapatnya di program Bedah editorial Media Indonesia, ter

tar di line telepon kami, 021 58300022 dan juga sMs di nomor 0811140772.” Itulah salah satu gaya

masuk Octavianus yang berprofesi sebagai tukang ojek di ParePare, sulawesi selatan.

Prabu revolusi saat mengajak penonton untuk menyampaikan opini mereka.

antusiasme penonton untuk memberikan pendapat melalui program Bedah editorial Media Indonesia terbilang tinggi. Telepon yang masuk berkisar dari 70 sampai 100 perhari. untuk topiktopik tertentu, yang menyangkut emosi massa, jumlah penelepon bisa mencapai 150 orang.

JUJUR BERSUARA Proses Kreatif Penulisan Editorial Media Indonesia

Bagian 8

diTAyAngkAn di METRo TV

Bagian 8

diTAyAngkAn di METRo TV

“Saya ini kan cuma rakyat kecil. Profesi Saya cuma tukang ojek, Bung.

Octavianus bisa menjadi contoh kalau Metro TV memberi ke

Terus, rumah saya bocor-bocor. Nah, waktu kampanye lalu ada baliho Pak

bebasan kepada siapa saja yang ingin menyampaikan opininya

SBY (maksudnya adalah Presiden Susilo Bambang Yudhoyono). Itu yang saya suka. Semboyannya di situ ‘Berani Berantas Korupsi’. Nah itu, saking senangnya dengan ungkapan itu, saya tempeli baligo itu di plafon rumah saya, Bung. Jadi, tiap malam saya tidur sambil saya dengarkan berita dari Metro TV dan TV-TV lain, saya kok terkaget-kaget dan tidak percaya dengan

melalui acara Bedah editorial Media Indonesia. di samping memberi ruang kepada penonton, program Bedah Editorial Media Indonesia menyediakan pula rongga bagi anggota redaksi Media Group.

Dari lima segmen yang ada di program Bedah editorial Media Indonesia, tiga merupakan wadah untuk menampilkan komentarkomentar publik.

ucapan bapak presiden yang terakhir ini. Ya, mudah-mudahan saya keliru bahwa SBY kali ini salah mencari perhatian rakyat. Beliau keliru, ingin me-

Di samping memberi ruang kepada penonton, program Bedah

nyamakan saat ada serangan teroris yang memaparkan gambarnya menjadi

editorial Media Indonesia menyediakan pula rongga bagi

sasaran tembak. Mungkin dengan maksud mengundang simpati rakyat

anggota redaksi Media group. rongga tersebut merupakan

untuk menyatukan diri melawan teroris.

tempat untuk membedah editorial sekaligus menanggapi

Kali ini menurut saya, beliau salah. Dengan mengungkapkan bahwa ada skenario besar untuk menggulingkan beliau dalam gerakan antikorupsi pada 9 Desember 2009. Saya kira, itu justru jadi bumerang bagi beliau. Karena

respon penonton.

pembahasan editorial di layar kaca secara implisit menggambarkan perspektif dalam proses penulisan editorial di koran.

Pembahasan editorial di layar kaca secara implisit menggam barkan perspektif dalam proses penulisan editorial di koran.

masyarakat sekarang justru siap berdiri di belakang siapa saja yang berani

Perspektif tersebut mencakup fakta yang ada di balik suatu

berantas korupsi.

peristiwa, pemberian makna, dan sikap yang diambil Media Indonesia setelah memaknai suatu fakta.

Sekalipun itu bukan SBY, kalau dia betul-betul siap buang nyawanya demi memberantas korupsi, saya kira rakyat berdiri di belakangnya. Jadi, buat Pak

Coba simak cuplikan Bedah editorial Media Indonesia bertajuk “Persoalan Hari Ini yang Menentu-

SBY, tolong Pak diubah sedikit jangan informasi untuk konsumsi intelijen

kan” yang disiarkan pada 7 Desember 2009.

dijadikan bahan konsumsi oleh rakyat. Itu justru membahayakan posisi Bapak.”

saat itu, pembahasan editorial dibawakan oleh anggota redaksi Media group sugeng suparwoto.

(Bedah editorial Media Indonesia, 7 Desember 2009)

JUJUR BERSUARA Proses Kreatif Penulisan Editorial Media Indonesia

Bagian 8

diTAyAngkAn di METRo TV

Bagian 8

diTAyAngkAn di METRo TV

â&#x20AC;&#x153;Kalau kita lihat bahwa ada semacam hiruk pikuk dalam satu bulan terakhir. Kabinet yang kedua ini telah berjalan hampir dua bulan. Dua pertiga per-

Tidak meredakan masalah, justru akan membakar masalah.

jalanan dari 100 hari. Seyogyanya ada indikator-indikator yang terang, baik menyangkut ekonomi, politik, sosial, budaya, hukum dan sebagainya. Ada titik-titik terang di mana ada indikator-indikator yang jelas bahwa me-

Akan terus menarik persoalan-persoalan yang tidak pada subSatu hal yang menarik, teks editorial yang dibacakan di Metro TV seringkali menimbulkan kontroversi.

stansinya. Statement yang terakhir ada upaya penggulingan dan sebagainya. Itu justru membelokkan fokus. Yang semula adalah fokus persoalan hukum dalam konteks keputusan penyelamatan

mang bangsa ini bergerak maju. Itu yang menjadi mestinya concern banyak

Bank Century.

orang. Menurut kita beberapa catatan masih perlu ditingkatkan. Kalau Tapi, sebagaimana kita catat, dalam dua bulan terakhir ini ada hiruk pikuk

kita lihat beberapa hal. Infrastruktur, misalnya. Hari ini listrik

yang menyangkut persoalan hukum. Ini sangat luar biasa dan menyita

belum bisa menjadi andalan kita bahwa kita sebagai bangsa

perhatian masyarakat dengan solusi-solusi yang menurut hemat kami agak

siap untuk menangkap investasi yang lebih besar. Mengapa?

lamban.

Karena listrik, sebagaimana kita ketahui, ada target kerja yang harus diselesaikan pada bulan Desember (maksudnya Desember

Seharusnya ada indikator-indikator tindakan yang lebih tegas, misalnya

2009). Masih banyak lagi yang harusditingkatkan.â&#x20AC;?

penghentian penyidikan terhadap Bibit dan Chandra. Baru kemarin diputus-

(Bedah editorial Media Indonesia, 7 Desember 2009)

kan. Ini proses-proses yang membuat orang baru sadar bahwa semua tNah, ini salah satu indikator yang bisa kita catat.

secara implisit, cuplikan tersebut mendeskripsikan logika berpikir yang digunakan tim penulis editorial dalam proses pembuatan editorial.

Hal-hal lain yang menjadi sangat penting dalam persoalan hari ini yang menentukan di masa depan adalah tentang persoalan-persoalan yang menyang-

satu hal yang menarik, teks editorial yang dibacakan di Metro TV seringkali menimbulkan

kut Bank Century.

kontroversi. namun, pertentangan tersebut justru mempertegas adanya kerelaan Media Indonesia untuk membiarkan wilayah â&#x20AC;&#x153;akuâ&#x20AC;? miliknya diperdebatkan oleh publik. [MI]

Betul, ini adalah dinamika yang luar biasa besar. Tapi, dari stimulus respon dalam bedah politik terjadi semacam tarik-menarik atau dinamika. Pernyataan (statement) presiden terakhir juga menjadi catatan kami.

JUJUR BERSUARA Proses Kreatif Penulisan Editorial Media Indonesia

Bagian 9

Objek Penelitian Mahasiswa seBagaIMana telah diulas di bagian awal, banyak orang mengata kan rubrik editorial Media Indonesia sebagai produk jurnalistik yang unik. unik tidak saja ditinjau dari cara dan gaya penulisannya, tapi juga dalam hal pemilihan topik, proses kreatifnya dan kemudian cara menuangkannya dalam sebuah opini atau sikap redaksi.

oBJEk pEnEliTiAn MAHASiSwA

Didasarkan atas faktafakta di atas, wajar jika rubrik itu mengundang minat para mahasiswa dari berbagai perguruan tinggi dan disiplin ilmu untuk meneliti editorial Media Indonesia. salah seorang di antara para mahasiswa yang menaruh minat untuk meneliti editorial Media Indonesia adalah Duto Dwi Prasetyo, mahasiswa Institut Ilmu sosial dan Ilmu Politik (IIsIP) Jakarta yang lulus sarjana setelah melakukan penelitian dengan masalah pokok penerapan pasal 3 uu Pokok Pers nomor 21/1982 pada editorial Media Indonesia. Dia meneliti editorial Media Indonesia tahun 1999 beberapa bulan sebelum uu yang mengatur mengenai persuratkabaran disempurnakan melalui uu no 40 Tahun 1999. sebelum uu yang baru ini disahkan dan diberlakukan, dunia pers di Indonesia diatur dengan uu no 21/1982. Dalam uu itu, pasal 3 berbunyi sebagai berikut: “Pers mempunyai hak kontrol, kritik dan koreksi yang bersifat konstruktif.” Duto Dwi Prasetyo rupanya tertarik dengan bunyi pasal itu dan kemudian mencari tahu, sampai sejauh mana Media Indonesia menerapkan ketentuan pasal tersebut dalam editorialnya. roh dari uu tersebut, menurut Dwi Putro adalah kebebasan pers. Oleh sebab itulah maka soal kontrol, kritik dan koreksi yang bersifat konstruktif diatur dalam pasal 3 uu tersebut. setelah memperkaya dengan sejumlah referensi dan mengacu pada roh yang terdapat pada uu tersebut, dalam skripsinya, Dwi Putro mengungkapkan bahwa yang dimaksud dengan kontrol yang konstruktif adalah jika dalam penulisannya, editorial Media Indonesia mengandung pernyataan yang berupa pengawasan atau pengendalian yang bersifat membina atau membangun. Kritik yang konstruktif apabila dalam penulisan editorialnya banyak mengandung pernyataan berupa kecaman atau tanggapan yang disertai uraian pertimbangan baik buruk serta memberi kan alternatif jalan keluar yang bersifat membina atau membangun.

JUJUR BERSUARA Proses Kreatif Penulisan Editorial Media Indonesia

Bagian 9

oBJEk pEnEliTiAn MAHASiSwA

Bagian 9

oBJEk pEnEliTiAn MAHASiSwA

sedangkan koreksi konstruktif apabila dalam editorialnya, Media Indonesia membuat atau ter

Istimewa MPR bulan November, pemilu bulan Mei atau Juni 1999, dan Sidang

dapat pernyataan yang mengarah kepada perbaikan yang bersifat membina atau membangun.

Umum untuk memilih presiden pada bulan Desember 1999. Sehingga pada awal tahun 2000 pemerintahan baru yang benar-benar legitimate terbentuk.

Tema, topik atau bidang isi editorial yang diteliti Dwi Putro hanya politik dalam negeri. Pasalnya, wilayah itu mengandung bebagai bentuk permasalahan yang berhubungan dengan peristiwa

Kemarin, Presiden Habibie ke DPR. Di luar dugaan Presiden mengumumkan

peristiwa yang bernuansa politis yang terjadi di pusat atau daerah. selain itu di dalamnya juga

agenda demokrasi yang dipercepat. Sidang Umum yang semula ditetapkan

terdapat kebijakankebijakan yang dikeluarkan pemerintah pusat atau daerah dan berdampak

bulan Desember, dimajukan menjadi bulan Agustus, atau empat bulan lebih

langsung kepada masyarakat luas.

cepat dari rencana semula.

Melakukan penelitian pendahuluan, Dwi Putro tertarik dengan editorial Media Indonesia yang

Bila disimak pergumulan politik antara yang pro dan kontra, terlihat jelas

dimuat pada 4 Desember 1998 bertajuk “Memacu Agenda Reformasi.” Isinya:

bahwa jurang ketidakpercayaan itu demikian besar. Agenda-agenda reformasi yang ditetapkan pemerintah dianggap tidak mewakili sense of crisis

“PERGUMULAN reformasi yang sedang melanda bangsa Indonesia saat

yang memadai. Bahkan dianggap buying time—mengulur-ulur waktu saja.

ini, salah satunya, adalah soal agenda. Deru tuntutan reformasi dari masyarakat yang terpantul melalui demonstrasi di jalan-jalan selama ini be-

Dalam sejumlah kesempatan Presiden Habibie selalu mengingatkan bahwa

gitu hebatnya sehingga agenda apa pun yang ditetapkan pemerintah seakan

reformasi akan berubah menjadi anarki kalau mengabaikan proses dan

tidak menjawab tuntutan itu.

tahapan-tahapan. Ibarat membangun gedung bertingkat pengerjaannya harus berurutan walaupun dengan tingkat akselerasi yang berbeda. Namun

Kehausan reformasi yang begitu lama terpendam lalu memberondong

masyarakat rupanya tidak mau terlalu terikat pada konsep-konsep teoretis.

dengan desakan yang seolah-olah tidak menghargai lagi proses dan mekanisme. Orang menuntut hasil yang instan dan total tanpa menghiraukan

Yang penting bagi mereka adalah hasil yang cepat dan total.

proses. Di sinilah salah satu masalah fundamental antara pro dan kontra yang selama ini berkecamuk dalam masyarakat.

Selama tujuh bulan terakhir, tahapan-tahapan reformasi yang sudah dilakukan ternyata meminta korban yang tidak sedikit. Untuk Sidang Istimewa

Sebagai kepala negara yang dihasilkan oleh reformasi, Presiden BJ Habibie

saja malapetaka begitu besarnya. Belum lagi pemilihan umum dan Sidang

menetapkan sejumlah agenda yang selain menjawab tuntutan hukum juga

Umum.

meredam masalah legitimasi. Agenda besar Kabinet Reformasi adalah Sidang Istimewa MPR, pemilihan umum, dan Sidang Umum. Menurut ren-

Dalam situasi seperti sekarang, memang, lebih baik mempersingkat jarak

cana awal tiga agenda besar itu dilakukan dalam kurun satu tahun. Sidang

antara pemilihan umum dan Sidang Umum. Masyarakat tidak boleh disiksa

JUJUR BERSUARA Proses Kreatif Penulisan Editorial Media Indonesia

Bagian 9

oBJEk pEnEliTiAn MAHASiSwA

Bagian 9

oBJEk pEnEliTiAn MAHASiSwA

oleh eskalasi konflik dan ketegangan yang berlaturlarut. Untuk keputusan

Pokok Pers, belum sepenuhnya digunakan secara maksimal oleh Media Indonesia dalam editorial

yang satu ini kita patut menyatakan salut kepada Habibie.

di atas. Dalam hal ini, editorial Media Indonesia edisi itu hanya melakukan kontrol yang kon struktif. Hal ini tercermin dalam kalimat yang tertuang di dalam paragrap 8 dan 9:

Tentu, kita berharap setelah pemilu dan Sidang Umum nanti, ketenangan dan ketenteraman bangsa ini kembali ditegakkan. Tidak peduli siapa presi-

Selama tujuh bulan terakhir, tahapan-tahapan reformasi yang sudah dilakukan ternyata meminta

den yang terpilih nanti bangsa ini harus menghormatinya. Hanya dengan

korban yang tidak sedikit. Untuk Sidang Istimewa saja malapetaka begitu besarnya. Belum lagi

tabiat seperti itu kita mampu membangun kembali martabat yang terkoyak-

pemilihan umum dan Sidang Umum.

koyak.” Dalam situasi seperti sekarang, memang, lebih baik mempersingkat jarak antara pemilihan umum Menyimak dan mengamati editorial di atas dengan berpedoman kepada kriteria yang telah

dan Sidang Umum. Masyarakat tidak boleh disiksa oleh eskalasi konflik dan ketegangan yang

ditetapkan, Dwi Putro menemukan faktafakta sebagai berikut:

berlatur-larut. Untuk keputusan yang satu ini kita patut menyatakan salut kepada Habibie.

Hasil analisis sementara atas editorial tersebut memunculkan sejumlah pertanyaan pada Dwi

Menyinggung soal penyelenggaraan negara, yaitu tentang pelaksanaan dan tindak

lanjut agenda reformasi yang akan dilaksanakan pemerintah di era reformasi (pemerintahan BJ

Putro, seperti mengapa Media Indonesia tidak melaksanakan hak kebebasan pers sebagaimana

Habibie). Hal ini dapat dilihat di ainea 34:

mestinya dengan memberikan solusi atau jalan keluar? apakah redaksi Media Indonesia dalam menulis editorial tidak menyadari bahwa di dalam uu no 21 tahun 1982 ada ketentuan yang

Sebagai kepala negara yang dihasilkan oleh reformasi, Presiden BJ Habibie menetapkan sejumlah

mengatur soal “kontrol, kritik dan koreksi” yang konstruktif?

agenda yang selain menjawab tuntutan hukum juga meredam masalah legitimasi. Agenda besar Kabinet Reformasi adalah Sidang Istimewa MPR, pemilihan umum, dan Sidang Umum. Menurut

Penasaran dengan jawaban atas pertanyaan itu, Dwi Putro lantas melakukan penelitian terhadap

rencana awal tiga agenda besar itu dilakukan dalam kurun satu tahun. Sidang Istimewa MPR bulan

editorial Media Indonesia edisi FebruariMaret 1999. Hasilnya, 54,55% editorial Media Indonesia

November, pemilu bulan Mei atau Juni 1999, dan Sidang Umum untuk memilih presiden pada bulan

menerapkan kontrol, kritik dan koreksi yang konstruktif; 27,27% editorial Media Indonesia hanya

Desember 1999. Sehingga pada awal tahun 2000 pemerintahan baru yang benar-benar legitimate

menerapkan dua unsur (kontrol dan kritik); sedangkan 18,18% hanya menerapkan satu unsur

terbentuk.

(kontrol).

˚˚˚

Kemarin, Presiden Habibie ke DPR. Di luar dugaan Presiden mengumumkan agenda demokrasi yang dipercepat. Sidang Umum yang semula ditetapkan bulan Desember, dimajukan menjadi bulan Agus-

rini aryani, mahasiswa dari perguruan tinggi yang sama juga tertarik untuk meneliti edito

tus, atau empat bulan lebih cepat dari rencana semula.

rial Media Indonesia. Pada tahun 2003 dia menulis hasil penelitiannya itu dalam skripsi ber judul “Sikap Redaksi Surat Kabar Media Indonesia terhadap Pemerintah dalam editorial tentang

Hak kebebasan pers sebagaimana diatur dalam pasal 3 uu no 21 Tahun 1982 tentang

JUJUR BERSUARA Proses Kreatif Penulisan Editorial Media Indonesia

Masalah ekonomi.”

JUJUR BERSUARA Proses Kreatif Penulisan Editorial Media Indonesia

Bagian 9

oBJEk pEnEliTiAn MAHASiSwA

Bagian 9

oBJEk pEnEliTiAn MAHASiSwA

Dalam pengantarnya, rini tertarik melakukan penelitian atas surat kabar ini, sebab Media Indo-

Mengkritik (unfavorable), apabila dalam editorial terdapat kalimat yang menunjukkan indikasi

nesia dianggap sebagai salah satu koran yang cukup berpengaruh di masyarakat. sedangkan dia

ke arah tidak menyetujui, tidak menyepakati atau menolak sikap atau pendapat dari pemerin

tertarik untuk meneliti editorial dengan konten ekonomi, karena masalah ekonomi berkait erat

tah. Dengan kata lain editorial tersebut ditujukan untuk menentang, tidak sepakat atau menolak

dengan kepentingan publik.

pendapat atau sikap pemerintah.

“Dibandingkan dengan surat kabar lain, editorial di Media Indonesia punya kekhasan tersendiri,

Lalu seperti apa hasil penelitian rini atas sikap redaksi Media Indonesia atas masalah ekonomi

karena ditempatkan di halaman depan yang dimaksudkan untuk menonjolkan keaktualitasan

yang tertuang dalam editorialnya? Dalam periode itu (Januariapril 2003), editorial Media

nya,” ungkap rini aryani.

Indonesia lebih banyak bersikap mengkritik (70%), mendukung pemerintah (17%), dan bersikap netral (13%).

Maka rini pun meneliti editorial Media Indonesia yang isinya berkaitan dengan masalah ekonomi edisi Januariapril 2003. Mengumpulkan banyak referensi, rini akhirnya menemukan kajian

Menutup skripsinya, rini memberi saran, editorial Media Indonesia sebaiknya tidak hanya

bahwa dalam editorial, selalu muncul sikap dari redaksi yang meliputi:

mengkritik kebijakan pemerintah mengenai masalah ekonomi, tapi juga memberikan solusi yang bermanfaat bagi upaya perbaikan ekonomi, khususnya ekonomi rakyat kecil.

Mendukung (favorable), apabila dalam editorial terdapat kalimat yang menunjukkan indikasi

˚˚˚

kea rah menyepakati, menyetujui sikap maupun pendapat dari pemerintah dalam menangani dan menanggapi masalah ekonomi. Dengan kata lain isieditorial ditujukan untuk menyetujui,

Yudi Herdianto, mahasiswa universitas Dr Moestopo jurusan jurnalistik angkatan 2001 juga

menganjurkan atau menerima pendapat atau sikap pemerintah.

tertarik meneliti editorial Media Indonesia. editorial yang ditelitinya adalah yang dimuat pada pe riode septemberOktober 2006 yang berisi mengenai berbagai bidang (politik, ekonomi, hukum,

Tidak memihak, apabila dalam editorial tidak terdapat kalimat yang menunjukkan kea rah

sosial dan budaya).

menerima atau menentang sikap atau pendapat dari pemerintah dalam menangani masalah ekonomi. Dengan kata lain isi editorial tersebut ditujukan untuk memperjelas persoalan atau

Yudi tertarik meneliti editorial pada periode itu, sebab pada kurun waktu itu banyak peristiwa

memperluas perspektif dalam melihat kebijakan atau kinerja pemerintah. Dalam konteks ini,

menarik dan penting yang perlu diketahui publik, seperti wacana pengurangan jumlah partai

struktur penulisan editorial berorientasi untuk memaparkan persoalan, dimulai dengan melon

politik menghadapi Pemilu 2009 dan kasuskasus lain.

tarkan satu persoalan, gagasan atau gejala tertentu yang kemudian disusul dengan penelahaan guna melihat sisi positif dan negatif. editorial biasanya diakhiri dengan memberikan nasihat

namun berbeda dengan skripsi yang ditulis dua mahasiswa IIsIP Jakarta yang lebih menekan

atau mengemukakan pendapat untuk memaksimalkan sisi positif dan menghindari sisi negatif

kan kepada analisis isi, dalam penelitiannya, Yudi hanya menyorot gejala, dalam hal ini adalah

dari persoalan, gagasan atau gejalagejala.

masalah atau bidang apa yang kerap ditulis Media Indonesia dalam editorialnya.

100

JUJUR BERSUARA Proses Kreatif Penulisan Editorial Media Indonesia

101

JUJUR BERSUARA Proses Kreatif Penulisan Editorial Media Indonesia

Bagian 9

oBJEk pEnEliTiAn MAHASiSwA

Bagian 9

oBJEk pEnEliTiAn MAHASiSwA

Dalam kurun waktu itu, ada 59 editorial yang diteliti Yudi. Hasilnya, 19 edisi editorial (32,20%) mengulas tentang politik; 10 editorial (16,94%) membahas ekonomi; 15 editorial (25,42%) me ngupas soal hokum; 9 editorial (15,25%) menulis tentang pertahanan keamanan; dan 2 editorial (3,38%) mengulas soal sosial, pendidikan dan budaya.

˚˚˚ Holid noviandi, mahasiswa lulusan tahun 2008 program studi ekstensi komunikasi massa universitas Indonesia juga tertarik dengan editorial Media Indonesia dan dijadikan sebagai objek penelitian skripsinya, dengan masalah pokok “Pembingkaian editorial Media Indonesia Mengenai Mangkatnya soeharto Mantan Presiden.” Pemberitaan media, terutama rubrik tajuk rencana yang menjadi fokus penelitian ini adalah realitas pasca meningggalnya mantan Presiden soeharto. Dalam skripsinya, Holid menulis, media seharusnya mengungkap bukan hanya kelebihan, melainkan juga kekurangan soeharto secara proposional, mengingat pers yang baik adalah yang fair dan covers both sides. Ideologi setiap surat kabar, ungkap Holid, mempengaruhi penulisan tajuk rencananya. Menurut

setelah melakukan penelitian terhadap editorial Media

Pemimpin umum Media Indonesia, surya Paloh, Media Indonesia berusaha memperkuat sikap

Indonesia edisi 28 Januari 2008 tentang pemberitaan mengenai

nonpartisan, independensi dan proporsionalitas. Intinya adalah keterusterangan, ketegasan, dan

masamasa soeharto, Holid menyimpulkan, dari analisis sintak

kelugasan.

sis, pandangan Media Indonesia diwujudkan dalam skema atau

Editorial Media Indonesia jadi objek penelitian mahasiswa.

bagan–bagan berita. Judul tajuk menunjukkan penghormatan namun permasalahan yang muncul, setelah Holid melakukan penelitian pendahuluan,

terakhir bagi soeharto.

tajuk rencana Media Indonesia terkesan hanya menekankan kelebihan soeharto, sedangkan kekurangannya kurang ditampilkan, sehingga tidak objektif.

Lead tajuk menonjolkan bahwa soeharto meninggal dengan “duka panjang dan derita yang dalam.” Pernyataan teks tajuk ini mewakili dua pandangan mengenai soeharto:

Terdapat faktor–faktor yang menghalangi terwujudnya objektivitas sikap sebuah surat kabar.

hormatan dari pemimpin negara tetangga.

salah satunya adalah pemilik media. Kebijakan berita dan tajuk rencana sangat mungkin berada di tangan pemilik media. sebagai perwakilan dari suatu kepemilikan, mereka berhak menetap

Pandangan berpihak atau pro. Misalnya keberhasilannya saat memerintah dan peng

Pandangan yang sebaliknya atau kontra, yakni kekurangan soeharto.

kan dan memaksa kebijakan tertentu.

102

JUJUR BERSUARA Proses Kreatif Penulisan Editorial Media Indonesia

MI/sanTIrTa

103

JUJUR BERSUARA Proses Kreatif Penulisan Editorial Media Indonesia

Bagian 9

oBJEk pEnEliTiAn MAHASiSwA

Bagian 9

oBJEk pEnEliTiAn MAHASiSwA

secara kuantitas, Holid menyatakan, jumlah paragraf yang pro lebih banyak daripada yang kon

kesimpulan, berdasarkan analisis sintaksis, judul tajuk menekankan adanya pelajaran besar dari

tra. skema tajuk diisi dengan beberapa pandangan pro dari awal hingga tengah tajuk, diselingi

soekarno dan soeharto. Lead menekankan kegagalan para pemimpin memperlakukan para man

satu pandangan kontra. Lalu kembali di isi pandangan pro hingga akhir tajuk.

tan pemimpin sebelumnya.

Dari analisis skrip, Holid mengungkapkan, penonjolan dilakukan dengan menuliskan kisah soe

skema tajuk didominasi penekanan terhadap kebesaran soekarno dan soeharto; hal ini terlihat

harto. unsur why dan how diuraikan cukup panjang lebar. skrip tajuk diawali dengan bagaimana

pada paragraf 5 sampai 10. Maka, setengah dari tajuk ini sematamata membicarakan kebesaran

soeharto meninggal. Kemudian dikisahkan keberhasilan pemerintahannya dengan dibumbui

mereka.

satu paragraf yang memuat kekurangannya. efeknya terkesan paragraf tersebut sekadar pe nyeimbang agar skrip tidak berat sebelah.

Ditempatkan pada awal tajuk, ada pandangan mengenai kegagalan para pemimpin dalam menangani kasus yang menyangkut para mantan pemimpin sebelumnya. skema ditutup de

Dari analisis tematik, Holid menyebutkan, ada tiga tema yang menonjolkan kelebihan soeharto,

ngan pandangan bahwa soekarno dan soeharto menjadi korban pengkhianatan orangorang di

sementara kekurangannya dilaporkan dengan satu tema saja. urutan temanya: soeharto wafat

lingkaran satu, dan mereka adalah pemimpin besar yang tidak dihargai dengan keberanian besar

dengan duka dan derita; Orde Baru lebih baik daripada era saat ini; kelebihan soeharto; serta

oleh kalangan para penggantinya.

kekurangannya. Dari analisis skrip, Holid mengatakan, penekanan dilakukan dengan unsur how yang menjelas Tematema yang menonjolkan kelebihan soeharto ditunjang dengan rincian dan bentuk kalimat

kan kebesaran soekarno dan soeharto serta tindakantindakan yang pernah mereka ambil.

yang majemuk, sehingga terkesan lebih elaboratif. Dari analisis retoris, Holid menyimpulkan, pe

Pengisahan dimulai dari para pemimpin yang tidak belajar dari pengalaman.

nonjolan dilakukan dengan menggunakan idiomidiom yang menunjukkan kelebihan soeharto. Misalnya nama besar, “Bapak Pembangunan”, serta jenderal besar. retorika yang dimaksudkan

Kemudian pengisahan menekankan kebesaran soekarno dan soeharto secara hiperbolis yang

untuk meraih simpati khalayak diwakili dengan katakata majemuk seperti “duka yang panjang”,

ditandai dengan penggunaan kata “besar” di sanasini.

dan “derita yang dalam”. Dari analisis tematik, Holid menjelaskan, penekanan juga ditunjukkan pada kebesaran dua ada juga pemuatan gambar yang bertujuan untuk menunjukkan peristiwa meninggalnya, yaitu

pemimpin awal Indonesia tersebut. Tema ini mencakup empat paragraf; hamper setengah dari

gambar soeharto diapit rangkaian daun serta bunga. selain itu ada juga gambar soeharto yang

semua paragraf tajuk ini.

ditampilkan dengan raut wajah kebapakan lengkap dengan senyuman dan penutup kepala berupa kopiah. Hal ini sangat kontras dengan fotofoto, misalnya yang memperlihatkan soeharto

Tema ini juga ditunjang dengan data yang menjelaskan ketegasan soekarno dan soeharto selaku

sedang mengisap cerutu atau mengendarai motor Harley Davidson, imaji yang bertentangan

presiden meski mendapat tantangan dari dalam dan luar negeri. Tema pengkhianatan yang

dengan prinsip hidup hemat dan sederhana sebagaimana sering soeharto anjurkan.

dilakukan oleh inner circle, yang masing–masing ditunjukkan dalam paragraf langsung setelah tema kebesaran soekarno dan soeharto. Maka, terkesan jatuhnya kekuasaan mereka bukan

selain itu, Holid juga menganalis editorial Media Indonesia edisi 29 Januari 2008 yang berisi

karena kekurangan mereka saja, melainkan juga akibat orang–orang di lingkaran satu.

mengenai masamasa ketika soekarno dan soeharto berkuasa. Dari hasil penelitiannya diperoleh

104

JUJUR BERSUARA Proses Kreatif Penulisan Editorial Media Indonesia

105

JUJUR BERSUARA Proses Kreatif Penulisan Editorial Media Indonesia

Bagian 9

oBJEk pEnEliTiAn MAHASiSwA

Bagian 9

Tema kegagalan pembelajaran dari pemimpin sebelumnya ditempatkan di awal tajuk, tapi bukan

oBJEk pEnEliTiAn MAHASiSwA

˚˚˚

tema utama.

sukosono, mahasiswa program Magister Ilmu Politik dari universitas Indonesia pun mengguna Dari analisis retoris, dalam skripsinya Holid mengatakan, penonjolan dilakukan dengan me

kan editorial Media Indonesia sebagai objek penelitian untuk menyusun tesisnya.

nambahkan kata “besar” pada sejumlah kata majemuk. namun hiperbolisasi ini tidak diterapkan pada isu kekurangan soekarno dan soeharto. retorika juga menjangkau sisi emosi dengan peng

Pria yang menyelesaikan pendidikan s2 nya pada tahun 2005 ini mengambil pokok permasalahan

gunaan kata “dibawa sampai mati” untuk menekankan kontroversi yang gagal dituntaskan oleh

“Wacana Media tentang Pengadobsian dan Perdagangan anak Korban gempa dan Tsunami”.

pengganti mereka. Tujuan sukosono melakukan penelitian adalah untuk: Berdasarkan faktafakta tersebut di atas, Holid menyimpulkan Media Indonesia kerap mendasari

pembingkaian isi media, termasuk tajuk dengan elemen–elemen jurnalisme seperti objektivitas, proporsionalitas dan indepedensi.

Menganalisis teks editorial harian Media Indonesia tentang isu pengadopsian dan perda gangan anakanak aceh korban bencana gempa dan tsunami.

Mengetahui dan memahami makna yang tidak terungkap di balik Media Indonesia tentang pemberitan isu pengadopsian dan perdagangan anakanak korban bencana gempa bumi

Media Indonesia, disimpulkan oleh Holid, juga kurang melaksanakan fungsi tajuk yang berkaitan dengan intisari suatu peristiwa, yaitu meneruskan suatu penilaian moral yang menilai suatu masalah secara objektif lalu menyuguhkan penilaian itu pada khalayak untuk diapresiasi.

dan tsunami di provinsi naD dan sumatera utara. 3.

Mengetahui keperpihakan dan ideologi yang dianut harian Media Indonesia. Kerangka pemikiran yang dipakai sukosono adalah teori interpretasi. sedangkan studi analisis wacana ini menggunakan pendekatan teoriteori hegemoni yang menekankan

Pembingkaian tajuk–tajuk Media Indonesia lebih menonjolkan kebesaran soeharto, sehingga

bagaimana penerimaan kelompok didominasi oleh kehadiran kelompok dominan.

menjadi tidak fair dan kurang berimbang dibandingkan realitas soeharto sebenarnya, yakni tindakan–tindakan tercela yang juga dia lakukan.

Dalam tesisnya, sukosono menuliskan, peristiwa yang melanda kawasan nangroe aceh Darus salam dan sumatera utara ini telah menghentakkan hati masyarakat dunia. Bencana yang terjadi

Korelasi yang dilaksanakan Media Indonesia dilakukan dengan menafsirkan peristiwa mening

pada hari minggu, 26 Desember 2004 ini bermula dari terjadinya gempa bumi berkekuatan 8,9

galnya soeharto sedemikian rupa untuk memberikan pemahaman yang bersifat propaganda

skala richter yang berpusat 120 km sebelah barat laut pulau sumatera. gempa ini mengakibat

halus mengenai kebesaran soeharto, sehingga pembaca diharapkan memiliki persepsi yang

kan gelombang air laut yang sangat besar dan dahsyat yang disebut gelombang Tsunami.

bagus–bagus saja terhadap soeharto. Peristiwa itu meluluhlantakkan ekosistem dan seluruh infrastruktur di kotakota pantai kedua Ideologi Media Indonesia, begitu kesimpulan Holid, kurang diterapkan dengan baik. Tajuk–tajuk

provinsi ini. Korban jiwa manusia mencapai lebih dari 100.000 orang meninggal dunia, 77.000

yang lebih menekankan kebesaran soeharto justru bertentangan dengan ideologi nonpartisan,

orang hilang, ratusan ribu orang menjadi pengungsi dan lenyapnya harta benda yang tak terhi

independen dan proporsional yang dianut Media Indonesia.

tung nilainya. Begitu pula korban di negaranegara tetangga yang ikut terserang bencana ini.

106

JUJUR BERSUARA Proses Kreatif Penulisan Editorial Media Indonesia

107

JUJUR BERSUARA Proses Kreatif Penulisan Editorial Media Indonesia

Bagian 9

oBJEk pEnEliTiAn MAHASiSwA

Bagian 9

oBJEk pEnEliTiAn MAHASiSwA

setelah terjadinya bencana tersebut, berkembanglah isu tentang adanya aktivitas pengadopsian

Ditinjau dari segi kalimat, sukosono pun menyimpulkan, pernyataan pejabat pemerintah melalui

dan pengambilan anakanak oleh sekelompok orang. Masalahnya, apakah tindakan tersebut

teks yang diamati dapat menimbulkan kesimpangsiuran makna dan pengertian dari masyarakat.

telah sesuai dengan peraturan perundangundangan yang berlaku?

selain itu, disebutkan bahwa penggunaan bahasa dalam menyampaikan informasi, pejabat pe merintah sering mengunakan gaya bahasa eufemisme. gaya bahasa ini dipakai untuk mengganti

sebagaimana diketahui dalam sistem hukum di Indonesia dikenal adanya undangundang ten

kata lain dengan maksud menghaluskan arti yang sesungguhnya.

tang pengadopsian anak, yang diatur dalam uu no 62 tahun 1958, uu no 6 tahun 1974, uu no 4 tahun 1979, surat edaran Mahkamah agung no 6 tahun 1983, dan Keputusan Menteri sosial

akibatnya pemakaian gaya bahasa seperti itu dapat menimbulkan kecurigaan di kalangan

republik Indonesia no 58/HuK/1985 tentang pertimbangan perizinan pengangkatan anak antara

masyarakat yang akhirnya menjadi saling curiga terhadap sesamanya.

warga negara Indonesia dan warga negara asing.

˚˚˚

setelah melakukan penelitian, sukosono menyimpulkan, ditinjau dari segi kepentingan media massa, bencana ini merupakan sumber berita yang sangat menguntungkan bagi komunitas media. Hal ini terlihat dari agenda media, khususnya dalam negeri yang serempak menempatkan

Itu adalah beberapa contoh penelitian yang dilakukan para akademisi. Teori dan praktek me

peristiwa ini menjadi berita utama, termasuk Media Indonesia.

mang sering berbeda. Terlepas adanya perbedaanperbedaan tersebut, yang pasti editorial Media Indonesia selalu berusaha konsisten menggunakan bahasa yang serba terus terang dan terang

Ditinjau dari segi bahasa, sukosono menjelaskan, para komunikator menyadari bahwa kekuatan

benderang.

bahasa dapat digunakan untuk membangun citra dan mempengaruhi khalayak melalui pesan Ke depan tampaknya editorial Media Indonesia tetap akan dijadikan objek penelitian para maha

yang ditampilkan di media massa.

siswa, terutama yang mengambil program studi komunikasi. agung nursusiyanto, mahasiswa Dengan pemilihan kata dan kalimat, dalam konteks isu pengadopsian anak, bebagai pihak beru

universitas Indonusa esa unggul, juga sudah memutuskan untuk meneliti editorial Media Indo-

saha manjadikan suatu peristiwa sebagai ajang untuk menyerang atau memojokkan kelompok

nesia guna penyusunan skripsinya.

lain. Katakata yang dipergunakan dalam peristiwa ini misalnya “kelompok tertentu”. Kata ini dipakai untuk menunjuk pihak atau orang lain yang tidak satu keyakinan dengan agama komu

Mahasiswa semester akhir ini akan meneliti editorial Media Indonesia yang banyak mengulas

nikator.

soal kriminalisasi Komisi Pemberantasan Korupsi. Dia mengamati Media Indonesialah satusa tunya surat kabar yang konsisten menulis kasus ini. Di matanya, editorial Media Indonesia tegas

Berdasarkan fakta yang didapat dari analisis teks harian Media Indonesia, termasuk editorialnya,

dan konsisten dalam bersikap, gagasan dan opininya dituangkan dengan bahasa yang komu

diketahui bahwa pemerintah melalui presiden sBY terlambat memberikan informasi terhadap

nikatif dan sangat transparan. Media Indonesia juga menjunjung demokrasi, karena memberikan

masyarakat tentang sistem penanganan anakanak aceh dan nias korban bencana.

kesempatan kepada pembaca untuk bersuara mengomentari apa yang ditulis dalam editorial. [MI]

108

JUJUR BERSUARA Proses Kreatif Penulisan Editorial Media Indonesia

109

JUJUR BERSUARA Proses Kreatif Penulisan Editorial Media Indonesia

Demokrasi

110

JUJUR BERSUARA Proses Kreatif Penulisan Editorial Media Indonesia

111

JUJUR BERSUARA Proses Kreatif Penulisan Editorial Media Indonesia

Norma tertinggi demokrasi bukan “jangkauan kebebasan” atau “jangkauan kesamaan”, tetapi ukuran tertinggi partisipasi. (AD Benoist)

Masyarakat Indonesia di berbagai tempat mulai menyadari akan haknya.

112

JUJUR BERSUARA Proses Kreatif Penulisan Editorial Media Indonesia

MI/roMMy pujIANto

113

JUJUR BERSUARA Proses Kreatif Penulisan Editorial Media Indonesia

Demokrasi Kebodohan Partai yang Sempurna

Media Indonesia â&#x20AC;&#x201D; 7 Januari 2004

Kebodohan Partai yang Sempurna

proteS terhadap susunan calon anggota legislatif semakin kencang menerpa partai. ketidakpuasan terjadi di mana-mana. Ini mencerminkan buruknya kemampuan partai menyerap aspirasi di tingkat bawah, di level konstituen. GerAkAN protes dari bawah ini, terutama menyangkut

Pemilu 2004 adalah pemilihÂ an umum secara langsung pertama di Indonesia.

nomor urut. Nomor urut lebih banyak ditentukan pimpinan partai, alias diputuskan dari atas. tidak memperhatikan usulan daerah.

Banyak yang memperkirakan pelaksanaan Pemilu 2004 terancam mundur akibat ketidaksiapan KPU.

protes juga ditujukan terhadap calon anggota legislatif yang

tidak sedikit pula yang tidak melampirkan surat keterang-

tidak berasal dari daerah tempat mereka dicalonkan. Inilah

an dari pengadilan bahwa yang bersangkutan tidak sedang

calon-calon wakil rakyat yang didrop dari langit. Mereka

menjalani pidana penjara karena melakukan kejahatan dengan

tidak berakar, bahkan tidak dikenal track record-nya oleh

hukuman lima tahun atau lebih. Dan, surat pengadilan yang

anggota partai setempat.

menyatakan tidak sedang dicabut hak pilihnya.

Bukan hanya itu persoalan yang dihadapi partai. Hasil veri-

Bahkan, ada partai yang mengajukan calon legislatif di bawah umur yang ditentukan undang-

fikasi Komisi Pemilihan Umum (KPU) juga menunjukkan

undang. Ada yang mengajukan calon wakil rakyat umur 18 tahun dan 19 tahun. padahal, syarat-

semua partai memiliki masalah karena banyak calon yang

nya minimal 21 tahun.

Simpatisan partai politik menghadiri kampanye pemilu. Ada yang protes.

diajukan ternyata belum beres persyaratannya. Sebagian

Danpuspom TNI memberi peringatan agar TNI berÂ sikap netral dalam pemilu.

calon tidak disertai dengan surat keterangan kesehatan badan

protes juga mulai mengalir dari kalangan aktivis perempuan. Sebagian partai memang tidak

dan jiwa.

memenuhi kuota 30% calon perempuan seperti diatur dalam undang-undang.

Sebagian lagi, tidak memiliki surat keterangan kelakuan baik.

Singkatnya, partai-partai menghadapi sejumlah front sekaligus. Dari dalam, partai diserang dan

yang lain tidak dilengkapi dengan surat keterangan kekayaan

dikecam karena gagal mengartikulasikan aspirasi dari bawah. Dari luar, partai dikritik karena

mereka.

114

JUJUR BERSUARA Proses Kreatif Penulisan Editorial Media Indonesia

MI/SuMAryANto

115

JUJUR BERSUARA Proses Kreatif Penulisan Editorial Media Indonesia

Demokrasi Kebodohan Partai yang Sempurna

Media Indonesia â&#x20AC;&#x201D; 6 Mei 2006

Demokrasi SukaÂSuka di Banyuwangi Dari dalam, partai diserang dan dikecam karena gagal mengartikulasikan aspirasi dari bawah. Dari luar, partai dikritik karena tidak mampu memperhatikan aspirasi kaum perempuan.

tidak mampu memperhatikan aspirasi kaum perempuan. Dari sudut undangundang, partai gagal mengajukan calon legislatif yang memenuhi semua syarat

SeBuAH anomali politik sedang berlangsung di Banyuwangi, jawa timur. DprD Banyuwangi melalui sidangnya, kamis (4/5), mengusulkan kepada Mendagri agar memberhentikan Bupati ratna Ani Lestari karena dinilai telah gagal.

administratif. Lebih dari itu, partai juga menghadapi gerakan antipolitikus busuk yang dilancarkan Indonesia Corruption Watch (ICW) dan sejumlah LSM, yang kemudian menjalar di kalangan organisasi kemahasiswaan.

GAGAL menjalankan program pendidikan gratis, menghapus

Pemerintah menurunkan tim ke Banyuwangi pada 5 Mei 2006 untuk mencari fakta terkait desakan mundur terÂ hadap Bupati Banyuwangi.

perda tentang retribusi sesuka hati, dan tidak becus menghafal pancasila. Setidaknya terdapat 13 dosa ratna yang menurut DprD serta sebagian masyarakat tidak bisa lagi diampuni.

tentu, terpulang kepada tiap-tiap partai, apakah tetap nekat mempertahankan polikerisauan DprD dan masyarakat yang dirugikan kebijakan

tikus busuk. terserah kepada tiap-tiap partai, apakah akan bersikap anjing menggonggong kafilah berlalu. Yaitu, tetap tidak peduli dengan aspirasi dari bawah. yang jelas, partai buta dan tuli semacam itu pasti akan menuai badai kecaman yang tiada kunjung padam. Semakin dekat pemilu, badai itu semakin kencang.

ratna bisa dipahami. juga bisa dimengerti bila sebagian

Pada kasus ini ulama setempat menggalang dukungan terhadap keputusan DPRD Banyuwangi.

rakyat Banyuwangi memandang ratna overacting dalam memimpin daerahnya. Namun, keputusan DprD meminta Mendagri mencopot ratna yang terpilih dalam pilkada 2005 adalah langkah politik prematur dan terburu-buru.

Akhirnya, tidak dipilih oleh rakyat. Sesungguhnya, inilah kebodohan berpolitik yang sempurna. yaitu, partai maju ke pemilu tetapi tidak untuk dilirik rakyat yang empunya suara.

116

[MI]

JUJUR BERSUARA Proses Kreatif Penulisan Editorial Media Indonesia

terlepas dari sepak terjang ratna yang kacau balau di mata

Agustus 2006 Bupati Banyuwangi Ratna Ani Lestari ditetapkan sebagai tersangka korupsi pengadaan lahan Bandara Banyuwangi oleh Kejaksaan Agung.

publik, ratna memiliki legitimasi politik yang sangat kukuh. Ia dipilih langsung oleh rakyat, sebuah mekanisme demokrasi yang tidak saja dijamin oleh konstitusi, tetapi juga telah menjadi peradaban baku demokrasi di dunia.

117

JUJUR BERSUARA Proses Kreatif Penulisan Editorial Media Indonesia

Demokrasi Demokrasi Suka-Suka di Banyuwang

Media Indonesia — 6 Agustus 2008

Presiden bukan Jabatan Akademik Adalah bijak merespons aspirasi warga Banyuwangi dengan introspeksi dan dialog. Kalau tidak, yang terjadi adalah demokrasi suka-suka. Siapa pun yang meraih kekuasaan dengan sistem pemilihan langsung harus dijamin legitimasinya. Bahkan, bila kucing sekalipun yang terpilih, sistem ini menjamin bahwa ia tidak bisa dipecat semena-mena.

peMBICArAAN seputar kriteria calon presiden terus bergulir liar dan genit. Liar karena sedemikian bebasnya orang mengimpikan kualitas calon. Genit karena kriteria yang kedengaran hebat itu sesungguhnya diarahkan untuk mendukung atau menggagalkan calon tertentu.

Dengan logika yang sama, hanya rakyatlah yang berhak mencopot ratna. Mekanismenya, persis seperti saat ia terpilih. yakni, melalui pilkada. Caranya pun terang dan jelas. rakyat tidak perlu memilihnya kembali pada pilkada berikutnya.

MASIH ingat bagaimana anggota Dpr bersitegang soal kriteria sarjana bagi calon presiden pada pemilu 2004? kriteria

Atau, kalau tidak sabar, gunakan saja uu 32/2004 tentang pemerintahan Daerah. uu itu mem-

itu jelas dimaksudkan untuk mengganjal Megawati Soekarno-

buka pintu pencopotan kepala daerah. Namun, syaratnya harus terpenuhi. Misalnya, ia telah melanggar sumpah jabatan, melakukan tindak pidana, atau dosa lain yang diatur uu. Namun, semua harus terbukti secara hukum. tidak bisa bupati dijatuhkan melalui demonstrasi di jalanan.

putri yang pendidikan formalnya cuma SMA.

Menjelang Pemilu Presiden adaada saja ulah para kon testan untuk menyingkirkan pesaingnya.

kriteria itu akhirnya dilepas dengan imbalan meloloskan kriteria lain untuk mengamankan peluang Akbar tandjung

Ketika itu Ratna yang ber suamikan Bupati Jembrana menunjuk OC Kaligis sebagai pengacaranya.

karena itu, DprD Banyuwangi agar mencabut usulan kepada

yang waktu itu tersangkut kasus Bulog. kriteria yang menjerat

Mendagri untuk mencopot Bupati ratna serta mengambil

sampai sekarang itu adalah seseorang yang belum memper-

langkah politik yang proporsional. kepada ratna, kita juga

oleh putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap

mengharap agar ia lebih sensitif, arif, dan legowo.

masih boleh mencalonkan diri.

Adalah bijak merespons aspirasi warga Banyuwangi de-

Masih ada contoh lain. ketika Abdurrahman Wahid dipilih

ngan introspeksi dan dialog. kalau tidak, yang terjadi adalah demokrasi suka-suka. Suka-suka DprD, suka-suka bupati. Dan, itu adalah parodi politik yang tidak lucu. Meski begitu keras diguncang Ratna Ani Lestari tetap menjabat Bupati Banyuwangi sampai masa akhir jabatannya (2003 2008).

118

menjadi presiden, semua anggota Dpr tutup mulut soal krite-

Salah satu faktor yang digunakan untuk menjegal lawan adalah dengan meng gunakan persyaratan pen calonan terkait pendidikan capres.

ria sehat jasmani. presiden partai keadilan Sejahtera tifatul Sembiring belum

Menjatuhkan sebuah pemerintahan melalui demonstrasi di

lama ini melontarkan kriteria baru yang mengundang debat

jalanan adalah contoh demokrasi lucu-lucu. Sama lucunya

luas. Menurut tifatul, calon presiden haruslah orang muda

dengan mengesahkan sebuah pemerintahan melalui jalan yang

dari sisi usia. yang tua, apalagi yang pernah menjabat dan

sama. Cara itu hanya memperlihatkan demokrasi yang sakit.

gagal, no way. Megawati berang dengan kriteria itu.

JUJUR BERSUARA Proses Kreatif Penulisan Editorial Media Indonesia

[MI]

119

JUJUR BERSUARA Proses Kreatif Penulisan Editorial Media Indonesia

Demokrasi Presiden bukan Jabatan Akademik

Kriteria paling mendasar bagi seorang presiden adalah integritas diri, empati pada persoalan rakyat, dan memiliki kompetensi.

Demokrasi Presiden bukan Jabatan Akademik

kriteria paling mendasar bagi seorang presiden adalah integritas diri, empati pada persoalan rakyat, dan memiliki kompetensi. Dari tiga kriteria ini, dua tidak diperoleh atau diberikan lembaga pendidikan. Hanya kompetensi yang lahir dari dunia pendidikan.

Sekarang ada lagi kriteria yang dikehendaki pkS. yaitu

Dan, yang patut diingat, jabatan presiden itu bukan jabatan akademik. kalau kriteria akademik

presiden sebaiknya mereka

diterapkan untuk menyeleksi calon presiden, berapa banyak putra-putri bangsa ini yang ber-

yang mengantongi gelar dok-

gelar doktor? Selain tidak dengan sendirinya mencerminkan kemampuan memimpin, kriteria itu

tor. tinggal tunggu bagai-

membunuh partisipasi publik yang menjadi syarat kedaulatan rakyat.

mana reaksi publik. Dari sejumlah survei tentang calon pemimpin yang disukai, diperoleh jawaban bahwa mayoritas telah berulang kali wacana

warga mengimpikan pemimpin yang memiliki empati terhadap persoalan yang dialami rakyat

kriteria calon presiden

banyak. Selain itu, rakyat menghendaki pemimpin yang memiliki integritas. yaitu yang sesuai

dibicarakan. Dari yang

antara kata dan perbuatan.

konyol-konyol sampai yang hebat-hebat. Setiap kali berbicara tentang topik seperti ini, kita selalu mengingatkan agar menetapkan kriteria yang lebih substansial daripada sekadar untuk mengganjal.

Integritas dan empati adalah dua soal yang tidak diperoleh

Upaya pembusukan pun di足 lakukan. Bahkan salah satu calon presiden, sebelum melalukan dzikir ber足 sama, sempat melontarkan kekhawatirannya terhadap pesaing足pesaingnya yang menggunakan ilmu sihir.

dari dunia pendidikan. Itu adalah masalah etika dan moralitas, dua soal yang justru amat diabaikan sistem pendidikan kita dewasa ini. karena itu, hentikan kebiasaan mencari-cari kriteria kerdil

Apakah kriteria yang substansial itu?

calon presiden. Berwacana pun hendaknya kita semakin

patut ditegaskan lagi bahwa presiden dan

dewasa. Buatlah kriteria yang berlaku umum dan bisa dicapai

Dpr adalah lembaga publik yang merepresentasikan kedaulatan rakyat. karena Syarat calon presiden harus sarjana dilemparkan untuk menjegal pesaing. Presiden bukan jabatan akademik.

banyak orang. Seorang presiden minimal bisa membaca dan

Isu serangan fajar pun masih mewarnai menjelang pilpres.

menulis serta memiliki inteligensi untuk memahami dan

itu, rekrutmen orang-orang untuk duduk

menjelaskan. Itu saja sudah memadai. jangan menjerat kha-

pada kedua lembaga itu haruslah membuka

layak dengan kriteria aneh-aneh. [MI]

partisipasi publik seluas mungkin. Dengan demikian, pembatasan harus dikurangi semaksimal mungkin.

MI/SuSANto

120

JUJUR BERSUARA Proses Kreatif Penulisan Editorial Media Indonesia

121

JUJUR BERSUARA Proses Kreatif Penulisan Editorial Media Indonesia

Demokrasi Mesum dan Korupsi

Media Indonesia â&#x20AC;&#x201D; 28 Agustus 2008

Mesum dan Korupsi Sebagai lembaga penegak dan penjaga etika, Badan kehormatan pada dasarnya tidak terlalu dan selalu mengaitkan dirinya dengan proses dan kepastian

BADAN kehormatan Dewan perwakilan rakyat Indonesia, yang sering dikecam karena tidak bergigi, memperlihatkan taringnya. Badan itu memecat Max Moein, anggota Dpr dari Fraksi partai Demokrasi Indonesia perjuangan, yang tersandung kasus susila.

Pertengahan tahun 2008 merupakan masa kelabu bagi lembaga legislatif.

Setelah didera isu suap aliran dana BI, DPR digunÂ cang skandal foto mesra salah satu anggota dengan sekretarisnya.

hukum. Badan kehormatan lebih berurusan dengan citra, bukan dengan kepastian hukum. Seorang anggota Dpr yang tidak pernah menghadiri sidang tanpa alasan melanggar etika dan karena itu, patut dihukum berat, termasuk dipecat sebagai anggota. Apalagi mereka yang telah terbukti bersalah di pengadilan.

INI bukan yang pertama Bk memecat anggota Dpr. pada juli 2006 lembaga yang bertugas menjaga kode etik itu memecat

Kader partai yang duduk di DPR harus siap menghadapi atau berurusan dengan Badan Kehormatan DPR.

anggota yang lain, yaitu Aziddin. Anggota dari Fraksi partai Demokrat itu diberhentikan karena terlibat kasus percaloan proyek pemondokan haji di Arab Saudi. keberanian yang langka dari Badan kehormatan mengundang Kasus ini memicu banyak orang yang mempertanyakan efektivitas Badan Kehormatan DPR.

pertanyaan dan kekecewaan sekaligus. karena, di tengah maraknya kasus penyelewengan yang dilakukan anggota Dpr, sedikit sekali tindakan yang bisa diambil badan yang menjadi polisi etika itu. pertanyaan yang amat mengganggu adalah mengapa terhadap Max Moein yang tersandung masalah susila bisa dengan gampang dan cepat dipecat, sementara banyak anggota lain yang terindikasi korupsi tidak atau belum diambil tindakan apa-apa? Apakah lebih gampang dan mendesak memecat

Dalam enam bulan di awal masa tugasnya, KPK pun mulai menangkapi anggota DPR yang menyalahgunakan wewenangnya.

anggota yang mesum daripada yang terindikasi korupsi, suap, dan penyalahgunaan wewenang?

122

JUJUR BERSUARA Proses Kreatif Penulisan Editorial Media Indonesia

MI/M.IrFAN; MI/AGuNG WIBoWo

123

JUJUR BERSUARA Proses Kreatif Penulisan Editorial Media Indonesia

Demokrasi Mesum dan Korupsi

Media Indonesia — 4 Desember 2008

Menanti Final Kaji versus Karsa Sebagai lembaga penegak dan penjaga etika, Badan Kehormatan pada dirinya dengan proses dan logika hukum dasarnya tidak terlalu dan selalu formal, Badan kehormatan bisa memberi mengaitkan dirinya dengan proses dan sanksi kepada anggotanya yang terindikasi melakukan korupsi atau menerima suap atau kepastian hukum. karena tidak selalu dan terlalu mengaitkan

menjadi calo proyek dan pelanggaran lainnya. karena Badan kehormatan adalah lembaga etika, bukan lembaga penegak hukum.

SupreMASI hukum ditentukan power yang mengharuskan ketaatan publik untuk percaya. Agar publik taat, lembaga-lembaga penegak hukum haruslah institusi yang kredibel. Hanya dengan kredibilitas yang tidak tergoyahkan, hukum mampu memaksakan ketaatan.

kalau cara pikir itu—dan seharusnya demikian—dianut dengan sungguh-sungguh, Badan ke-

Power yang mampu memaksakan ketaatan itulah yang sekarang sedang diuji

hormatan harus menindak banyak sekali anggotanya yang terlibat dalam banyak kasus korupsi.

dalam pemilihan Gubernur jawa timur.

kita tahu banyak anggota Dpr yang disebut menerima aliran dana dari Departemen kelautan dan perikanan yang menyeret rokhmin Dahuri masuk bui. tetapi tidak ada satu pun anggota

Dua pasang calon Gubernur jawa timur yang bertarung di putaran kedua berseng-

Dpr yang ikut masuk penjara. juga tidak ada yang diberhentikan oleh Badan kehormatan.

keta di Mahkamah Konstitusi. Pasangan Khofifah Indar Parawansa-Mudjiono (Kaji) menggugat ke Mk hasil penghitungan komisi pemilihan umum jawa timur yang

Demikian juga dalam kasus aliran dana Bank Indonesia yang menyeret mantan Gubernur

memenangkan pasangan Soekarwo-Saifullah yusuf (karsa) dengan margin yang

Burhanuddin Abdullah sebagai terdakwa sekarang ini. tidak kurang dari 52 nama anggota Dpr

amat tipis yaitu 0,39%.

periode 1999-2004— sebagian masih aktif di Senayan—disebut menerima uang suap itu. komisi pemberantasan korupsi hanya menyeret dua anggota Dpr ke kursi terdakwa, sementara Badan

penghitungan kpu jatim ini berbeda dengan penghitungan cepat yang dilakukan

kehormatan tidak berbuat apa-apa dalam hal penegakan etika.

Lembaga Survei Indonesia yang menghasilkan keunggulan amat tipis bagi kaji. karena perbedaan hasil quick count yang sangat tipis itu, LSI tidak berani mengata-

Nyanyian Agus Condro—anggota Fraksi pDIp—tentang aliran dana yang berkaitan dengan

kan siapa yang menang. Artinya, peluang keduanya untuk tampil sebagai pemenang

pemilihan Miranda Goeltom sebagai Deputi Senior Gubernur BI tempo hari juga sebuah ujian

melalui perhitungan manual di kpu jatim sama besar.

bagi Badan kehormatan. tetapi hingga sekarang Bk masih betah menunggu laporan. rakyat jatim telah memperlihatkan ketaatan. Hasil penghitungan suara pada puBadan kehormatan harus menancapkan posisinya kuat-kuat sebagai penjaga etika. Agar Badan

taran pertama tidak menimbulkan bentrok apa-apa. Demikian pula ketika meng-

kehormatan berwibawa, tidak bisa diserahkan sepenuhnya kepada lembaga Dpr. partai politik

hadapi putusan kpu jatim dan sekarang putusan Mk. kultur demokrasi yang paling

memegang peran penting bagi integritas dan kewibawaan lembaga itu.

beradab adalah ketika para pihak, termasuk rakyat, sadar dan menerima bahwa dalam pertarungan pemilu harus ada yang kalah dan yang menang. Betapa pun

jangan cuma berani memecat yang mesum, tetapi loyo menghadapi anggota yang terlibat korupsi.

pahitnya kekalahan itu.

[MI]

124

JUJUR BERSUARA Proses Kreatif Penulisan Editorial Media Indonesia

125

JUJUR BERSUARA Proses Kreatif Penulisan Editorial Media Indonesia

Demokrasi Menanti Final Kaji versus Karsa

Mahkamah penjaga konstitusi ini tidak sekadar membela kebenaran prosedural, tetapi juga mencari kebenaran substansial. Tetapi ketaatan publik itu masih menunggu cobaan final. yaitu hasil pemilu ulang di Bangkalan dan Sampang serta penghitungan kembali suara di pamekasan, semuanya di

Pada peristiwa ini Presiden sempat memperingatkan agar pilkada ulang tidak menimbulkan keonaran.

Madura. Bila rakyat menerima hasil itu dengan senyum,

Salah satu Pilkada yang mendapat sorotan publik pada akhir 2008 adalah Pilkada Jawa Timur.

mereka telah menumbuhkan budaya demokrasi yang betul. tidak hanya ketaatan publik yang diuji. ketaatan dari kaji dan karsa juga sedang dicoba. Apakah mereka akan menerima hasilnya dengan tersenyum atau memprovokasi pendukung untuk melawan. kalau kaji dan karsa membawa lagi hasil tersebut ke Mahkamah konstitusi, artinya ada keraguan terhadap kredibilitas lembaga kpu jatim.

Selisih kemenangan yang tipis dan dituding berbau kecurangan mendorong pasangan Kaji mengadu ke Mahkamah Konstitusi.

Mahkamah konstitusi sendiri memberi terobosan pikiran yang fundamental dalam sengketa tersebut. Mahkamah

Pasangan Khofifah Indar Parawansa - Mudjiono menggugat hasil pilkada Jawa Timur.

penjaga konstitusi ini tidak sekadar membela kebenaran

Pilkada ulang pun sempat dilakukan pada 21 Januari 2009 khusus untuk Bang足 kalan dan Sampang yang ditengarai terjadi praktik kecurangan.

126

prosedural, tetapi juga mencari kebenaran substansial. karena

kebenaran prosedural sehingga mengkhianati kebenaran substansial. Asal prosedur benar, hasil

sesungguhnya kebenaran substansial adalah inti terdalam

tidak perlu dipersoalkan walaupun menyimpang. Inilah yang disebut dengan penyanderaan

dari hukum dan penegakan hukum.

substansi oleh prosedur.

Mahkamah konstitusi harus melangkah ke ranah pencarian

kedewasaan dan kredibilitas dibutuhkan dari semua pihak dalam menegakkan demokrasi. kede-

kebenaran substansial karena lembaga ini yakin telah terjadi

wasaan dari para calon, kredibilitas lembaga-lembaga penegak hukum dan kedewasaan serta

pelanggaran yang terstruktur dan masif. kalau sudah begini,

kejujuran kpu/D. karena, hanya lembaga-lembaga yang kredibel dalam memutuskan keadilan-

tidak ada pilihan lain kecuali membela dan mencari kebe-

lah yang mampu memaksa rakyat untuk patuh dan percaya. tanpa itu, sengketa pilkada akan

naran substansial.

terus terjadi.

Inilah terobosan yang melegakan. karena, dalam banyak

pemilu di mana pun harus menghasilkan pemenang dan yang kalah. tidak bisa semua ingin dan

kasus, badan-badan penegak hukum hanya bersandar pada

memaksakan kemenangan. [MI]

JUJUR BERSUARA Proses Kreatif Penulisan Editorial Media Indonesia

MI/M.IrFAN

127

JUJUR BERSUARA Proses Kreatif Penulisan Editorial Media Indonesia

Demokrasi Pemilu di Tengah Apatisme Publik

Media Indonesia — 25 Februari 2009

Pemilu di Tengah Apatisme Publik

MeSkI tinggal 43 hari lagi, demam dan ingar-bingar pemilu 9 April 2009 belum juga terasa. Ada indikasi masyarakat tidak cukup antusias, bahkan apatis menghadapi hajatan demokrasi lima tahunan itu. DI tengah apatisme publik, patut dicatat sejumlah persiapan

Mendekati Pemilu Presi den April 2009 respon masyarakat tidak memper lihatkan atusiasme yang berlebihan. Bahkan, muncul dugaan golput akan mem bengkak.

pemilu yang belum juga kelar. Sebut saja contoh daftar pemilih tetap yang masih berubah-ubah, surat suara yang rusak, dan pemilih yang belum paham teknis pemberian suara. Selain itu belum adanya payung hukum tentang tanda pemberian suara yang bisa lebih dari satu kali dan penetapan

perubahan daftar pemilih

caleg terpilih berdasarkan suara terbanyak.

berkorelasi dengan surat suara. Di beberapa daerah,

Suasana semakin mengkha watirkan masyarakat karena sejumlah persiapan logistik pemilu yang dilakukan KPU tidak kunjung tuntas.

kita khawatir sekaligus prihatin dengan persiapan pemilu kali

pencetakan surat suara di-

ini. Dengan waktu yang kian mepet, kpu belum juga tuntas

hentikan karena menunggu

dengan jumlah pemilih tetap. penambahan dan pengurangan

kepastian jumlah pemilih

jumlah pemilih masih saja terjadi. padahal kpu sudah me-

tetap. karena sesuai pasal

netapkan jumlah pemilih tetap sebanyak 171.068.667 orang.

145 uu No 10 tahun 2008

jumlah itu merupakan rekapitulasi secara nasional dari kpu

tentang pemilu, jumlah surat

provinsi dan kpu kabupaten/kota.

suara cadangan tidak boleh lebih dari 2% dari jumlah pemilih tetap di daerah

perubahan jumlah pemilih di satu daerah bukanlah kecil. Di

Peristiwa itu pun diwarnai dengan perdebatan fatwa haram bagi golput oleh Ma jelis Ulama Indonesia (MUI).

jawa timur, misalnya, dalam pilkada baru-baru ini diduga

Para pemilih. Ada yang antusias dan ada yang apatis menghadapi Pemilu 2009.

pemilihan tersebut.

terdapat 345 ribu pemilih fiktif. Di daerah lain terjadi juga pepencetakan surat suara juga

ngurangan atau penambahan jumlah pemilih secara signifikan.

amburadul. Sekitar 14 juta

128

JUJUR BERSUARA Proses Kreatif Penulisan Editorial Media Indonesia

MI/M.IrFAN; MI/SuSANto

129

JUJUR BERSUARA Proses Kreatif Penulisan Editorial Media Indonesia

Demokrasi Pemilu di Tengah Apatisme Publik

Media Indonesia â&#x20AC;&#x201D; 4 Februari 2009

Anarki Demokrasi Kita khawatir sekaligus prihatin dengan persiapan pemilu kali ini. Dengan waktu yang kian mepet, KPU belum juga tuntas dengan jumlah pemilih tetap. surat suara dinyatakan rusak dan sebagian lainnya ditarik kembali karena salah cetak. Di jakarta timur, sebanyak 300 ribu surat suara yang sudah didistribusikan ke kpu jakarta timur terpaksa ditarik.

DeMoNStrASI sebagai instrumen demokrasi telah berubah menjadi praktik anarkisme. perubahan itu sangat jelas terjadi dalam unjuk rasa pembentukan provinsi tapanuli di DprD Sumatra utara. para pengunjuk rasa dalam sekejap berubah menjadi pembunuh ketua DprD Sumatra utara Abdul Aziz Angkat.

Ancaman klasik setiap pemilu adalah munculnya orang-orang yang tidak menggunakan hak pilih alias golput. jumlah itu diperkirakan meningkat pada pemilu 2009. tren golput sejak reformasi terus meningkat. pada pemilu 1999, jumlah golput sekitar 10,21%. pada 2004 meningkat lebih dua kali lipat mencapai 23,34%, sedangkan pada pemilihan presiden putaran kedua mencapai angka 23,32%, meningkat dari putaran pertama sebesar 21,5%.

ABDuL Aziz yang baru dua bulan menjabat ketua DprD itu

Euforia pemekaran wilayah di sejumlah daerah mencaÂ pai puncaknya di Sumatra Utara. Kerusuhan di gedung DPRD Sumatra Utara meÂ minta tumbal Ketua DPRD Sumatra Utara.

menjadi korban demonstrasi brutal yang mengatasnamakan demokrasi. Nyawa politikus dari partai Golkar itu tidak bisa diselamatkan setelah dipukuli sejumlah demonstran meski hasil visum menyebutkan ia meninggal akibat serangan

tanda-tanda angka golput meningkat bisa dilihat dari pilkada yang berlangsung di berbagai daerah. rata-rata angka golput dalam setiap pilkada mencapai lebih dari 30%. Semua itu memperlihatkan bahwa persiapan pemilu 2009 memang mengkhawatirkan. Mengkhawatirkan karena banyak hal masih memerlukan sosialisasi, tapi kpu tidak kunjung me-

jantung. Buntut dari tewasnya Abdul Aziz Angkat mendorong pemerintah mengevaluasi kembali proses pemekaran wilayah di sejumlah daerah.

tragedi Medan itu sedikitnya memberikan tiga pelajaran sangat berharga. pertama, pengamanan lembaga negara yang belum maksimal. Adalah benar bahwa Gedung DprD itu

lakukannya. Daerah-daerah terpencil tidak terjamah sosialisasi dan dibiarkan mengambang.

rumah rakyat yang terbuka untuk siapa saja yang menyam-

tanpa sosialisasi, hak suara rakyat bisa hangus hanya karena persoalan teknis. tanpa sosialisasi

paikan aspirasi. keterbukaan itu hendaknya tidak membuat

jumlah golput bisa menanjak tajam.

aparat keamanan lalai dan lengah melindungi penyelenggara

jika apatisme pemilih bukan karena kurangnya sosialisasi, melainkan karena kesengajaan tidak berkiprah dalam pemilu, berarti kesalahan tidak semata karena kpu. Akan tetapi, itu bentuk hukuman terhadap elite politik yang lama mengabaikan suara dan kepercayaan rakyat.

negara.

Akibat peristiwa itu dua perguruan tinggi swasta di Sumatra Utara terancam ditutup, karena anggota civitas akademikanya diduga terlibat unjuk rasa anarkis itu.

ketika tragedi Medan terjadi, jumlah personel kepolisian yang bersiaga di Gedung DprD jauh lebih sedikit daripada jumlah pengunjuk rasa. karena itulah, polisi tidak berdaya saat

kini saatnya seluruh elite politik harus bergerak menyelamatkan pemilu yang merupakan agenda

demonstran memaksa masuk ke ruang sidang DprD.

penting bangsa ini. tidak hanya menjadi beban kpu, sebab seluruh elite politik mempunyai andil menciptakan apatisme kronis di lapisan masyarakat. [MI]

130

JUJUR BERSUARA Proses Kreatif Penulisan Editorial Media Indonesia

131

JUJUR BERSUARA Proses Kreatif Penulisan Editorial Media Indonesia

Demokrasi Anarki Demokrasi

Bangsa ini jelas belum siap berdemokrasi. Mengutamakan hak dan serentak dengan itu tidak peduli dengan kewajiban. habisan. Sebab hak untuk hidup merupakan hak asasi. Bangsa ini jelas belum siap berdemokrasi. Mengutamakan hak dan serentak dengan itu tidak peduli dengan kewajiban. Sangat hebat mengutamakan hak menyatakan pendapat, dan sebaliknya juga sangat hebat tidak mengindahkan kewajiban mendengarkan pendapat orang lain. Hak orang lain diperkosa atas nama demokrasi yang sesungguhnya hanyalah cermin nafsu merusak dan membunuh. Memalukan, bahwa sebagian orang mengagungkan peradaban primitif di zaman modern ini. pelajaran ketiga adalah nafsu memekarkan wilayah pemerintahan yang membawa petaka dan kini berujung maut. Harus jujur diakui, sekalipun pahit, pemekaran wilayah yang terjadi selama ini hanya berbasiskan kepentingan sempit. Lebih celaka lagi, dari perspektif kebangsaan yang menganut paham keberagaman, gagasan pemekaran itu sebuah langkah mundur karena sangat kuat diwarnai kepentingan primordialisme. Ketua DPRD Sumatra Utara Abdul Aziz Angkat tewas dalam aksi unjuk rasa.

pelajaran kedua adalah kegemaran merusak dan membunuh atas nama demokrasi belum juga hilang dari negeri

Sumatra utara selama ini dikenal sebagai daerah yang sangat pluralis dengan tingkat toleransi

ini. Bahkan, vandalisme dan barbarisme itu kian hari kian

sangat tinggi. penyebaran etnik dan agama di daerah itu sangat beragam. tuntutan pembentuk-

meningkat dipertontonkan secara atraktif di ruang publik.

an provinsi tapanuli itu jelas memecah-belah warga Sumatra utara, khususnya orang Batak.

Seolah-olah merusak merupakan perilaku yang sah bagi demonstran. Itulah ironi demokrasi yang melahirkan anarki

Bukan rahasia lagi pemekaran wilayah hanya membawa buntung bagi rakyat. elite lokal yang di-

demokrasi.

untungkan karena pemekaran menciptakan banyak jabatan baru. karena itulah elite lokal sering menggerakkan demonstrasi pemekaran wilayah yang berubah menjadi anarki demokrasi.

Adalah benar bahwa kemerdekaan menyampaikan pendapat

Dok. WASpADA oNLINe

132

di muka umum merupakan hak setiap warga negara yang

Nafsu memekarkan wilayah harus dihentikan. tragedi kematian Abdul Aziz hendaknya menjadi

dijamin konstitusi. Namun pada saat bersamaan, hak hidup

lonceng kematian bagi barbarisme yang berkedok demokrasi. Berapa banyak lagi ketua DprD

orang lain pun harus dihormati, bahkan harus dibela habis-

yang harus mati sia-sia? [MI]

JUJUR BERSUARA Proses Kreatif Penulisan Editorial Media Indonesia

133

JUJUR BERSUARA Proses Kreatif Penulisan Editorial Media Indonesia

Demikrasi Pemilu 2009 kian Mencemaskan

Media Indonesia â&#x20AC;&#x201D; 4 April 2009

Pemilu 2009 kian Mencemaskan mencetak surat suara? Bukankah itu membangkitkan tuduhan adanya gelagat manipulasi?

jANGAN membuat publik menyimpan prasangka buruk terhadap kpu. kecurigaan yang kronis akan mereduksi kesahihan hasil pemilu.

jangan membuat publik menyimpan prasangka buruk terhadap kpu. kecurigaan yang kronis akan mereduksi kesahihan hasil pemilu. Belum lagi soal logistik. Surat suara

Lambatnya respons KPU seÂ bagai penyelenggara Pemilu terus menjadi sorotan. Kali ini persiapan Pemilu Presiden juga amburadul. Di awal April DPT fiktif, surat suara cacat dan keseluruhan logistik belum mendapat penanganan yang memadai.

SeMAkIN mendekati hari pemungutan suara 9 April,

yang rusak dan cacat tersebar hampir merata di berbagai

masalah bukannya berkurang, melainkan kian bertambah.

wilayah tanah Air. kpu sudah menutup pintu rapat-rapat untuk tidak menerima lagi permintaan

Semua itu memperlihatkan kinerja komisi pemilihan umum

penggantian surat suara. Akibatnya, ada kpuD yang memesan langsung surat suara pengganti

(kpu) yang amat buruk.

ke percetakan.

Daftar pemilih tetap (DPT) fiktif terungkap di semakin

Ada pula kpuD yang mengais-ngais surat suara cacat untuk digunakan lagi dengan segenap

banyak daerah. orang yang telah meninggal bertahun-tahun

risiko. penggunaan surat suara cacat sangat berpotensi menimbulkan masalah saat peng-

masih terdaftar sebagai pemilih, sedangkan yang sehat dan

hitungan suara karena bisa dianggap tidak sah. Apalagi surat suara cacat itu berupa tanda-tanda

segar bugar tidak masuk Dpt.

tertentu pada lajur nama caleg atau tanda gambar partai.

tentara dan polisi aktif juga tertera dalam Dpt meski

Distribusi logistik juga bukan hal yang bebas dari masalah.

undang-undang dengan amat jelas melarangnya. Bahkan di

Ada daerah tertentu yang amat sulit dijangkau dengan alat transportasi apa pun kecuali cara alamiah, yakni berjalan

papua, aneh tapi nyata, Dpt sama banyaknya dengan jumlah penduduk.

Soal DPT fiktif melebar menjadi masalah kepenÂ dudukan.

Jangan membuat publik menyimpan prasangka buruk terhadap KPU. Kecurigaan yang kronis akan mereduksi kesahihan hasil pemilu.

Pendataan penduduk di setiap daerah tidak cermat.

kaki. pemerintah mengakui ada dua daerah paling rawan distribusi logistik pemilu, yakni kalimantan tengah dan papua.

Masalah Dpt tidak hanya ditemui di daerah nun jauh di

kpu sendiri khawatir surat suara akan terlambat tiba di tpS

pelosok yang sulit terdeteksi, tapi juga terjadi di depan hidung

satu hari menjelang pemungutan suara.

di wilayah ibu kota negara, jakarta. jumlah pemilih ganda pun Masih ada persoalan lain. Hingga kini, kpu belum juga

tidak sedikit. kpu sudah memerintahkan kpuD untuk melakukan penyisiran Dpt. Sepatutnya Dpt hasil validasi itu diumumkan kepada publik. jika tidak diumumkan, akan muncul banyak

mengumumkan partai-partai yang gugur di daerah sehingga

Masalah DPT fiktif menuai protes dari sejumlah partai dan masyarakat yang tidak rela suaranya hilang begitu saja.

tidak mengikuti pemilu. Artinya ribuan caleg juga tercoret. Itu berpotensi besar menimbulkan ketegangan. Selain itu, hak suara pemilih akan terbuang sia-sia karena memberikan suara kepada partai atau caleg yang sebenarnya sudah gugur, tetapi

pertanyaan. Misalnya, tanpa DPT definitif, apa dasar KPU

nama mereka masih tertera dalam surat suara.

134

JUJUR BERSUARA Proses Kreatif Penulisan Editorial Media Indonesia

135

JUJUR BERSUARA Proses Kreatif Penulisan Editorial Media Indonesia

Demikrasi Pemilu 2009 kian Mencemaskan

Media Indonesia â&#x20AC;&#x201D; 27 Mei 2009

Mewakili Rakyat dari Kubur

repreSeNtASI rakyat dalam demokrasi di Indonesia rupanya melampaui batas ruang dan waktu. karena itu, nama seseorang yang sudah meninggal tetap dicantumkan agar dipilih rakyat. komisi pemilihan umum pun kemudian memperkuat pengertian representasi dari liang kubur ketika calon yang meninggal itu ditetapkan sebagai anggota legislator. Daftar masalah pemilu 9 April 2009 bisa diperpan-

DI masa lalu, sebagai protes atas pembatasan rakyat untuk memilih pemimpin,

jang dan itu bukan mengada-ada. Semuanya ter-

kotak kosong banyak sekali memenangi pemilihan kepala desa. Artinya rakyat

bentang terang benderang dan kasatmata. pemilu

lebih percaya kepada pemimpin anonim. tetapi sekarang, saat rakyat disuguhkan

yang amburadul sudah amat jelas terpampang di

begitu banyak calon legislatif, kpu-lah yang justru lebih percaya pada legalitas

depan mata, meski kpu selalu memekikkan opti-

representasi calon yang sudah terbungkus oleh peti mati.

misme untuk menghibur diri. pemilu 2009 bukan mustahil justru akan membenamkan demokrasi.

Akal sehat publik terganggu ketika kpu menetapkan tiga nama calon yang berhak atas kursi Dpr. Dua nama, Sutradara Gintings (pDIp, Banten III) dan Henry usman

Berulang kali kita ingatkan melalui forum ini agar

(pD, kalimantan Barat) telah meninggal pada Maret sebelum pemilu dilaksana-

kpu membangun optimisme publik menghadapi

kan. Satu nama lagi, Freddy Numberi (pD, papua), ditetapkan juga sebagai anggota

pemilu. Namun, dari hari ke hari yang kita temui

legislatif padahal sudah mengundurkan diri.

adalah pesimisme. Apalagi jika benar 40% pemilih akan menjadi golput dan masyarakat lebih memilih

Itulah salah satu contoh dari sekian banyak kebingungan yang dihadiahkan ke-

berlibur panjang ke luar kota atau ke luar negeri

pada publik oleh kpu. Dari soal daftar calon tetap yang amburadul, akuntabilitas

daripada mencontreng.

rekapitulasi suara yang membingungkan, sampai teknologi informasi yang macet. Belum lagi tafsir pembagian sisa suara tahap ketiga yang berubah-ubah.

Meski pahit, kita mesti katakan bahwa masalah

Persiapan Pemilu 2009 kian mencemaskan, terutama menyangkut logistik.

MI/SuSANto; MI/FAISHoL tASeLAN

136

Dpt dan logistik benar-benar membuat pemilu

Adalah berbahaya bagi asas pemilu yang jujur dan adil, ketika kpu sebagai lembaga

2009 terancam. Lampu merah untuk kpu.

penyelenggara tidak memberi kepastian terhadap tafsir hukum pemilu itu sendiri.

JUJUR BERSUARA Proses Kreatif Penulisan Editorial Media Indonesia

[MI]

137

JUJUR BERSUARA Proses Kreatif Penulisan Editorial Media Indonesia

Demokrasi Mewakili Rakyat dari Kubur

Bagaimana mungkin seorang calon yang meninggal dua minggu sebelum pemilihan umum bisa dibiarkan KPU untuk dipilih rakyat?

Demokrasi Mewakili Rakyat dari Kubur

Bagaimana mungkin seorang calon yang meninggal dua

Itu bukan lagi semata kealpaan administratif, melainkan sebuah formalisme yang mengelabui

minggu sebelum pemilihan umum bisa dibiarkan kpu untuk

publik.

dipilih rakyat? Bagaimana mungkin orang yang sudah meninggal itu kemudian ditetapkan lagi sebagai calon terpilih?

kpu kemudian membuka ruang multitafsir lagi ketika kewenangan untuk menggantikan orang

Belum ada penjelasan masuk akal dari kpu soal ini.

meninggal yang telanjur ditetapkan sebagai anggota legislatif itu diserahkan kembali ke tangan partai. Dengan begitu, artinya kpu mengartikan penggantian antarwaktu anggota Dpr juga

yang paling mungkin terjadi adalah kpu tidak diberi tahu

berlaku bagi legislator yang belum sempat dilantik.

bahwa sang calon sudah meninggal sebelum pemilu sehingga namanya tidak sempat dicoret dari surat suara. Namun, jika

padahal, ketentuan tentang pAW hanya berlaku bagi anggota yang sempat dilantik dan kemudian

kemudian kpu menetapkan orang yang sudah meninggal

diganti karena meninggal, mengundurkan diri, atau karena pelanggaran hukum atau di-recall.

menjadi anggota legislatif, sulit diterima akal sehat. Dengan menyerahkan penggantian Sutradara Gintings, Henri usman, dan Freddy Numberi ke tangan partai, sistem

Menjelang digelarnya Pemilu Lagislatif, berbagai manuver yang dilakukan KPU menjadi sorotan publik, salah satu yang intens jadi perhatian adalah soal daftar nama calon legislatif yang masih mencamtumkan nama calon yang sudah meningÂ gal.

suara terbanyak terancam. Seharusnya pengganti Sutradara Gintingsâ&#x20AC;&#x201D;yang merebut suara terbanyak di dapilnyaâ&#x20AC;&#x201D;adalah otomatis peraih suara terbanyak kedua dari pDIp di dapil itu. Suara yang diraih Sutradara Gintings dikonversikan ke dalam suara partai. kpu sebagai penyelenggara pemilihan umum yang independen harus semakin memperkuat legitimasi dan kredibilitas badan ini dalam menjaga dan memelihara asas pemilu yang jujur dan adil.

Hendri Usman caleg dari daerah pemilihan II Sumatra Barat dan Sutradara Ginting caleg dari daerah pemilihan Banten III, yang sudah meÂ ninggal pun masih menjadi pilihan publik.

ketika kpu membuka diri bagi intervensi kekuasaan, asas jujur dan adil dari sebuah pemilu dipertanyakan. Itu, tentu, tidak saja merusak nama baik kpu, tetapi juga menyeret

Kantor Komisi Pemilihan Umum di Jl Imam Bonjol Jakarta dijaga ketat. Seharusnya KPU membuka diri.

MI/SuSANto

138

demokrasi kembali ke belakang. Demokrasi yang hanya berhamba pada yang kuat dan kuasa. [MI]

JUJUR BERSUARA Proses Kreatif Penulisan Editorial Media Indonesia

139

JUJUR BERSUARA Proses Kreatif Penulisan Editorial Media Indonesia

Demokrasi Selamat buat para Kesatria

Media Indonesia â&#x20AC;&#x201D; 9 Juli 2009

Selamat buat para Kesatria

peMILIHAN presiden yang menguras energi telah usai. Hitung cepat semua lembaga survei, baik yang berpihak maupun yang independen, memperlihatkan hasil yang tidak jauh berbeda. yaitu Susilo Bambang yudhoyono menang mutlak.

yANG pertama, tentu, kita mengucapkan selamat kepada SBy-Boediono yang mampu memenangi kepercayaan rakyat untuk melanjutkan kepemimpinan negeri ini lima tahun ke depan. yang kedua, kita juga harus mengucapkan selamat

Pemilihan Umum PresiÂ den yang sempat diundur pelaksanaannya oleh KPU dari 5 Juli menjadi 9 Juli 2009 berlangsung sukses dan aman.

kepada Megawati-prabowo dan jusuf kalla-Wiranto. Mereka berenam adalah kesatria yang kita daulat untuk bertarung di panggung pemilu. ruang kompetisi diciptakan buat mereka untuk bertempur. Merekalah wakil-wakil kita dalam pertarungan demokrasi.

Para kesatria adalah mereka yang menerima kekalahan dengan tersenyum sambil mengulurkan tangan persahabatan kepada yang menang.

Setelah pertarungan usai, kinilah saatnya mengurus rakyat. tidak boleh ada pemerintahan tanpa pemimpin karena mereka sibuk bertempur. yudhoyono dan kalla masih efektif se-

Para pasangan calon saling memberi selamat.

bagai presiden dan wakil presiden. Mereka berdua memerintah sampai dengan oktober. karena itu setelah pertempuran usai, kembalilah bergandeng tangan mengurus pemerintahan sampai akhir mandat.

140

JUJUR BERSUARA Proses Kreatif Penulisan Editorial Media Indonesia

tIyok

141

JUJUR BERSUARA Proses Kreatif Penulisan Editorial Media Indonesia

Demokrasi Selamat buat para Kesatria

karena itu, keinginan SBy untuk menempuh jalur hukum bagi mereka yang mencemarkan nama baiknya melalui kampanye hitam sebaiknya tidak dilanjutkan. Itu karena kampanye hitam menghajar semua calon. Dalam rangka mengoptimalkan energi kepemimpinan nasional, kita berharap para kesatria ini diberi peran. Lihatlah bagaimana mantan presiden

Presiden dan Wakil Presiden terpilih (Susilo Bambang Yudhoyono dan Boediono) serta para kandidat calon presiden lainnya. Kemenangan rakyat.

AS Bill Clinton dan jimmy Carter yang masih berperan di era

Melalui penghitungan cepat dari sejumlah lembaga survei, pasangan Susilo Bambang Yudhoyono dan Budiono tercatat sebagai pemenang.

kepemimpinan presiden dari kubu republik dulu. Lihat bagaimana seorang Barrack obama memberi peran penting bagi Hillary Clinton, lawan beratnya dalam pemilu. persahabatan begini tidak lalu berarti Megawati, misalnya, berhenti menjadi pemimpin partai yang beroposisi. kalau oposisi ditambah lagi dengan Gerindra dan Hanura, mudahmudahan Golkar juga mau, pemerintahan yang memperoleh legitimasi sangat kuat itu memperoleh pengawasan yang juga kuat.

oposisi yang kuat baik bagi rakyat. rakyat selalu diberi harapan tentang sebuah alternatif. Andai kata pemerintahan ternyata buruk, oposisi menjadi pilihan yang menjanjikan. jadi, rakyatlah yang selalu disajikan alternatif terbaik. para kesatria adalah mereka yang menerima kekalahan dengan tersenyum sambil mengulur tangan persahabatan kepada yang menang. Watak kesatria itulah yang selalu didorong agar men-

Adalah berbahaya jika pemerintahan yang memiliki legitimasi rakyat yang kuat, ditambah legiti-

jadi perilaku demokrasi. Sebuah tabiat yang buruk dari pertarungan politik di negeri ini adalah

masi koalisi parlemen yang amat kuat, berdampingan dengan oposisi yang lemah. pemerintahan

memelihara permusuhan setelah pertempuran.

seperti ituâ&#x20AC;&#x201D;seperti yang dikhawatirkan SBy terhadap kpkâ&#x20AC;&#x201D;akan berjalan tanpa kontrol.

jadi, kita ingin melihat sebuah persahabatan di antara keenam kesatria ini. tentu tidak berarti

pada akhirnya kemenangan seorang petarung dalam pemilu presiden adalah kemenangan

bahwa mereka harus selalu sepakat satu sama lain dalam segala hal. Namun, yang dibutuhkan

rakyat. Itu karena setelah menang, dia tidak menjadi pemimpin yang hanya melayani mereka

adalah sebuah semangat persahabatan dalam menyelesaikan perbedaan.

yang memilihnya, tetapi melayani kita semua. [MI]

MI/uSMAN ISkANDAr

142

JUJUR BERSUARA Proses Kreatif Penulisan Editorial Media Indonesia

143

JUJUR BERSUARA Proses Kreatif Penulisan Editorial Media Indonesia

Good Governance

144

JUJUR BERSUARA Proses Kreatif Penulisan Editorial Media Indonesia

145

JUJUR BERSUARA Proses Kreatif Penulisan Editorial Media Indonesia

â&#x20AC;&#x153;Hidup seekor lebah lebih bernilai daripada binatang lain, bukan lantaran ia pekerja giat, tapi karena ia lebih suka bekerja (menghasilkan madu) untuk kenikmatan pihak lain.â&#x20AC;? (Anonim) Para anggota Kabinet Indonesia Bersatu II. Siap melayani dan bekerja keras.

146

JUJUR BERSUARA Proses Kreatif Penulisan Editorial Media Indonesia

mi/USmAN iSKANDAR

147

JUJUR BERSUARA Proses Kreatif Penulisan Editorial Media Indonesia

Good Governance Kepura-puraan Studi Banding

Media Indonesia â&#x20AC;&#x201D; 4 Desember 2001

Kepura-puraan Studi Banding Atas nama akuntabilitas dan transparansi, penyelewengan memperoleh bentuk baru. Studi banding baik anggota eksekutif maupun legislatif ke sejumlah negara dengan berbagai alasan adalah

SiAPA bilang komitmen pada good governance menguat di setiap lembaga kenegaraan? Siapa bilang nafsu korupsi mengendur di jajaran aparat penyelenggara negara? Dan, siapa bilang akal-akalan mengeruk uang negara mulai berkurang?

bagian dari pencanggihan naluri penyelewengan itu. Para anggota DPRD di sejumlah provinsi tiba-tiba pergi ke luar negeri atas nama studi banding begitu laporan pertanggungjawaban gubernur diterima. Padahal, agenda terbesar dari studi banding itu adalah melancong ke tempat-tempat pariwisata. Sekarang kita mendengar ada lagi studi banding anggota Komisi iV DPR ke Jerman menjelang

Sejumlah anggota Komisi IV DPR diam-diam melancong ke Jerman, 18-24 November 2001. Keberangkatan 13 anggota Sub-Komisi IV, yang membidangi perhubungan dan telekomunikasi itu untuk studi banding ke Aker MTW Werft Gmbh, dok pembuat kapal.

JAwAbNyA, jelas tidak. Kepintaran mengakali setiap urusan

pelaksanaan tender pengadaan kapal bagi Pelni. Alasannya bagus. yaitu, untuk menghilangkan

menjadi keuntungan telah tumbuh dan mengalami pencang-

monopoli dalam pengadaan kapal oleh perusahaan tertentu.

gihan yang begitu hebat. Tetapi, tujuan â&#x20AC;&#x2DC;muliaâ&#x20AC;&#x2122; itu tercoreng. Sebab, ongkos studi begitu hebatnya sampai-sampai seluruh kehendak dan peraturan tentang pemberantasan korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN) menjadi usang dalam tempo amat singkat. bahkan, sebuah rancangan undang-undang tentang good governance harus diubah sebelum diberlakukan.

Kunjungan itu disebut sebagai studi banding. Ini dilakukan berkaitan dengan rencana PT Pelni melakukan tender pengadaan 17 kapal.

Kalau dulu, di zaman Orde baru eksekutif dianggap sebagai

banding 13 anggota DPR itu ternyata dibiayai salah satu perusahaan peserta tender. Jadi, antara tujuan akuntabilitas dan transparansi bertolak belakang dengan proses dan cara keberangkatan. bagi publik yang paham, studi banding seperti itu adalah pencanggihan dari sebuah naluri penyelewengan. Tetapi, di negeri

sarang penyamun, sekarang sarang itu meluas ke lembaga le-

ini roh publik selalu kalah dari roh penyelewengan. Sebab, roh

gislatif. Lembaga yang selama ini menjerit karena hak-haknya

publik tidak memiliki struktur dalam rezim. Roh publik tidak

untuk dewasa dan bertanggung jawab dimatikan eksekutif.

memiliki aparatur.

Coba bayangkan bagaimana malangnya sebuah bangsa yang

Sangat ironis, memang. Proses demokratisasi, kehendak akan

selalu bernegara di bawah rezim yang penuh kepura-puraan.

Delegasi studi banding dipimpin Amri Husni Siregar dari Fraksi Persatuan Pembangunan.

Bagi publik yang paham, studi banding seperti itu adalah pencanggihan dari sebuah naluri penyelewengan.

Pemberantasan KKN di indonesia tidak lebih dan tidak kurang adalah sebuah kepura-puraan faktual. Dan, seluruh energi yang bernama reformasi diarahkan untuk membenar-

good goverenance, dan komitmen terhadap clean government

Ketua DPR (saat itu) Akbar Tandjung belum mengetahui untuk apa kegiatan ke Jerman itu. Ia merasa tidak memberikan persetujuan.

berujung pada ketamakan. Negara tetap dianggap sebagai lumbung yang menyediakan emas bagi para perampok yang memiliki legalitas demokrasi. itulah indonesia. [MI]

kan kepura-puraan itu.

148

JUJUR BERSUARA Proses Kreatif Penulisan Editorial Media Indonesia

149

JUJUR BERSUARA Proses Kreatif Penulisan Editorial Media Indonesia

Good Governance Menggusur Eselon I

Media Indonesia â&#x20AC;&#x201D; 1 Maret 2005

Menggusur Eselon I

SEbUAH berita penting diluncurkan dari kantor Presiden Susilo bambang yudhoyono pekan lalu. Di tengah ramainya spekulasi publik tentang saat dan besarnya kenaikan harga bahan bakar minyak, berita itu cukup menyengat. menurut kabar, pemerintah sedang mempersiapkan kebijakan untuk mengganti sebagian besar pejabat eselon satu dalam waktu dekat.

jalan cepat seperti yang diinginkan khalayak. yudhoyono rupanya memahami bahwa tanpa kebijakan berani â&#x20AC;&#x201D; untuk tidak menyebut sebagai revolusi â&#x20AC;&#x201D;di bidang birokrasi, segala keinginan perubahan cepat di bidang good governance akan berhenti di tempat. Ada dua pendekatan terhadap perubahan

iTU berarti yang bakal tergusur adalah mereka yang saat

Tanggal 25 Februari 2005 Menneg PAN Taufiq Effendi mengatakan presiden akan segera merombak eselon I di beberapa departemen.

ini menjabat dirjen, sekjen dan irjen. Atau para pejabat lapis kedua setelah menteri.

berani di bidang birokrasi. Pendekatan pertama adalah efisiensi biaya.

Pejabat baru akan dipilih dari orang-orang yang profesional, mampu dan track record-nya bagus.

Kalau pendekatan ini yang dipakai maka gebrakan terhadap birokrasi harus ditujukan

Setelah Pak Harto jatuh, tiga presiden yang menggantikannya:

untuk menjawab pertanyaan, apakah jumlah

Presiden Habibie, Presiden Abdurrahman wahid, Presi-

pegawai negeri sekarang berlebihan atau

den megawati, seperti berjalan di tempat. Keinginan untuk

kurang? Untuk ini perlu dilakukan audit

menciptakan good governance seperti membentur tembok.

postur dan beban kerja.

itu yang menyebabkan indonesia masih saja tenggelam dalam krisis berkepanjangan, sementara negara-negara lain sudah

Pendekatan kedua adalah efektivitas komando operasi. Pemerin-

berhasil keluar dari krisis tersebut.

tah membutuhkan sebuah lapisan pelaksana di bawah menteri yang mampu menerjemahkan keinginan dan kebijakan secara

Tidak semua pejabat eselon I departemen akan diganti. Penggantian tergantung pada menteri-menteri yang bersangkutan.

Sekarang yudhoyono, presiden keempat setelah Pak Harto,

cepat dan tepat.

coba merobohkan tembok yang kukuh-kaku itu, yaitu birokrasi. Ketika menjadi presiden, Gus Dur dan megawati

Pendekatan kedua inilah yang rupanya menjadi tujuan peng-

pernah mengeluh karena merasa tidak mendapat dukungan

gantian besar-besaran pejabat eselon satu yang sedang digodok

memadai dari birokrasi yang ada. birokrasi ternyata menjadi

Presiden Susilo bambang yudhoyono. mudahkah?

salah satu penyebab penting mengapa reformasi tidak ber-

150

JUJUR BERSUARA Proses Kreatif Penulisan Editorial Media Indonesia

151

JUJUR BERSUARA Proses Kreatif Penulisan Editorial Media Indonesia

Good Governance Menggusur Eselon I

Media Indonesia â&#x20AC;&#x201D; 16 Oktober 2005

Parsel dan Budaya Malu

LEbARAN masih sekitar 20 hari lagi, tapi wacana perihal parsel telah bergema. Tak kurang dari Presiden Susilo bambang yudhoyono turut meramaikan wacana tersebut. Katanya, parsel lebih baik untuk panti asuhan.

Yang paling parah adalah kalau presiden kemudian tergoda untuk menjadikan pegawai negeri sebagai kekuatan politik seperti yang dilaksanakan di era Pak Harto. Tentu sangat tidak mudah. Presiden, tentu, tidak boleh asal comot dan tidak asal tunjuk. Paling tidak ada dua prinsip dasar yang harus diperhatikan dengan sungguh-sungguh.

PARSEL memang telah berkembang menjadi pemberian yang bermotif investasi. Dia bukan lagi

Pertama, jabatan eselon satu adalah jabatan karier, bukan

pemberian yang tulus, seperti membantu panti asuhan. Dia bukan pemberian dalam konteks

jabatan politik. Karena itu mereka yang dicomot harus digan-

hubungan sosial, yang selayaknya diasumsikan tidak menuntut imbal jasa. Parsel tidak sepi dari

tikan oleh orang-orang dari dalam birokrasi itu sendiri. bisa

kepentingan.

antara departemen, bisa dari dalam departemen itu sendiri. Kedua, birokrasi harus diperlakukan sebagai kekuatan pe-

Dalam bulan puasa, menjelang puncak kemenangan Lebaran, semestinya tidak patut mencuri-

layanan yang independen.

gai bahwa orang memberi parsel sebagai pemberian bermotif imbalan. bahwa tidak ada sarapan yang gratis. bahwa tidak ada pemberian yang ikhlas, yaitu semata sebagai ucapan rasa syukur. Di

Sekali prinsip ini dilanggar kebijakan pemangkasan eselon

balik batu ada udang, di balik parsel ada belang.

satu akan gagal total. Karena, Presiden akan tergoda menempatkan orang-orang dari kalangan dekatnya menurut garis partai atau menurut primordialisme lainnya. yang paling parah adalah kalau presiden kemudian tergoda untuk menProses penggantian pejabat eselon I ditangani Tim Penilai Akhir (TPA) yang dipimpin langsung Presiden Susilo Bambang Yudhoyono bersama dengan Wakil Presiden Jusuf Kalla, Sekretaris Kabinet Sudi Silalahi, Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara (Menneg PAN).

Setiap menjelang Lebaran, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengeluarkan larangan bagi pejabat menerima parsel.

mengapa parsel layak dicurigai? Jawabnya, memang tidak enak. Dalam negara yang korupsinya paling hebat di dunia, parsel di kala Lebaran pun sepatutnya dicurigai sebagai

jadikan pegawai negeri sebagai kekuatan politik seperti yang

pemberian yang mengandung motif, misalnya untuk memper-

dilaksanakan di era Pak Harto.

lancar urusan. itulah sebabnya, parsel tidak mengalir ke panti asuhan, tetapi terutama untuk para pejabat publik.

Jadi, birokrasi adalah komponen amat penting yang menentukan sukses atau gagalnya kinerja sebuah pemerintahan. Akan tetapi, kegagalan untuk mematuhi independensi pegawai negeri akan berakibat fatal.

152

Keluarnya larangan itu membuat para pedagang parcel merasa dirugikan.

Lebaran bahkan menjadi momentum yang dianggap pantas untuk memberi bingkisan secara terus terang kepada pejabat publik. Karena itu, parsel memang harus dipandang sebagai

[MI]

JUJUR BERSUARA Proses Kreatif Penulisan Editorial Media Indonesia

Tahun 2005, larangan itu kembali diingatkan KPK.

indikator yang menyedihkan.

153

JUJUR BERSUARA Proses Kreatif Penulisan Editorial Media Indonesia

Good Governance Parsel dan Budaya Malu

Media Indonesia â&#x20AC;&#x201D; 6 Februari 2006

Diskriminasi dan Perlunya Birokrasi â&#x20AC;&#x2DC;Cuci Darahâ&#x20AC;&#x2122; yaitu, menjadi petunjuk terbuka tentang semakin mengganas atau tidaknya korupsi. bila bisnis parsel meningkat, itu bukti bahwa pendekatan untuk melakukan korupsi pun menggaPejabat yang melanggar ketentuan tersebut bisa dikenai sanksi.

nas. Sebaliknya, jika parsel lenyap dari bumi indonesia, itu

Sejumlah pejabat mengembalikan parsel yang telah diterima ke KPK.

Karena itulah, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) tahun

pertanda bahwa rayuan untuk korupsi memudar.

lalu mengeluarkan seruan agar pejabat publik tidak menerima parsel. imbauan serupa tetap relevan sekarang ini.

Sebab, sekalipun KPK terus menunjukkan prestasinya (terakhir membongkar suap di mahkamah Agung), belum ada bukti bahwa korupsi berkurang.

Karena itu, parsel memang harus dipandang sebagai indikator yang menyedihkan. memberantas korupsi jelas memerlukan kemauan politik yang kuat. Termasuk di dalamnya, keberanian politik anggaran negara untuk menaikkan gaji pegawai negeri dan pejabat publik sehingga bisa hidup dengan layak dan bersih. Tapi itu saja tidak cukup. Hukum yang bisa dibeli membuat orang tidak takut korupsi.

PRESiDEN Susilo bambang yudhoyono (Sby) kembali menegaskan bahwa bangsa indonesia tak ingin lagi diskriminatif. Khusus mengenai agama, Sby mengatakan di negeri ini tidak dianut istilah agama yang diakui atau tidak diakui negara.

yang juga mendesak bagaimana menumbuhkan budaya malu. malu menerima suap, malu memakan uang yang tak halal. Dari mana harus dimulai? Salah satu jawabnya, menggunakan momen-

HAL itu disampaikan Sby dalam Perayaan Tahun baru imlek Nasional 2557 di Jakarta Conven-

tum Lebaran. yaitu, malu memberi parsel dan lebih malu lagi menerimanya.

tion Center, Sabtu (4/2). Acara itu diselenggarakan majelis Tinggi Agama Konghucu indonesia.

Kalau budaya malu memberi dan menerima parsel ini meluas, kita boleh optimistis bahwa ko-

masalah agama dan negara kembali mencuat berkaitan dengan perlakuan negara terhadap agama

rupsi dapat dibersihkan dari negeri ini.

Konghucu. Ketua Panitia Perayaan imlek Nasional 2557 Sugeng Santoso imam meminta agar nega-

[MI]

ra memenuhi hak dasar umat Konghucu. Agama itu tidak diajarkan di sekolah dan warga Tionghoa pemeluk Konghucu tidak boleh mencantumkan agamanya dalam kartu tanda penduduk mereka.

154

JUJUR BERSUARA Proses Kreatif Penulisan Editorial Media Indonesia

mi/HARiyANTO

155

JUJUR BERSUARA Proses Kreatif Penulisan Editorial Media Indonesia

Good Governance Diskriminasi dan Perlunya Birokrasi ‘Cuci Darah’

Satu-satunya yang berubah ialah Korpri telah bebas dari subordinasi politik, tidak lagi terbelenggu loyalitas tunggal kepada partai tertentu. Perayaan Tahun Baru Imlek Nasional 2557 berlangsung di Jakarta Convention Center, 5 Februari 2006.

Presiden menjawab dengan kejujuran bahwa dalam praktik masih terdengar keluhan dari warga Tionghoa. Keluhan itu terkait dengan pelayanan administrasi kependudukan, keimigrasian, peribadatan, dan pencatatan perkawinan. Namun, Sby kembali menegaskan, bangsa ini tak ingin lagi diskrimi-

Presiden SBY: Bangsa Indonesia saat ini tidak ingin lagi bersikap diskriminatif.

natif. Harus diakui, dalam merespons perubahan, birokrasi pemerintahan cenderung lamban, bahkan berkelakuan yang

Terkait status agama Konghucu, Presiden Yudhoyono mengingatkan sesuai Penetapan Presiden No 1 Tahun 1965 yang diundang-undangkan melalui Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1969, agama Islam, Kristen, Katolik, Hindu, Buddha, dan Konghucu merupakan agama yang dipeluk penduduk di Indonesia.

berlawanan dengan hak-hak dasar warga negara. Padahal, hak atas kebebasan beragama merupakan satu dari hak-hak absolut yang tidak boleh dikurangi pemenuhannya oleh negara

dan dihambat birokrasi. Semenjak reformasi, yang memimpin

Melaksanakan ritual keagamaan. Tidak boleh ada diskriminasi.

pemerintahan pusat maupun daerah telah silih berganti,

walaupun dalam keadaan darurat. Adalah kewajiban negara

namun roda pemerintahan pada dasarnya masih digerakkan

untuk mengizinkan dan melindungi pemeluk agama untuk

oleh watak dan mental birokrasi yang dulu juga. Satu-satunya

menyatakan atau mempraktikkan agama mereka, termasuk

yang berubah ialah Korpri telah bebas dari subordinasi politik, tidak lagi terbelenggu loyalitas tunggal kepada partai

agama Konghucu. Diskriminasi aparatur pemerintah terhadap warga Tionghoa bukan saja dalam hal agama

Akhir Januari 2006 Departemen Agama telah melayani umat Konghucu sebagai penganut agama Konghucu.

tertentu. Selebihnya, birokrasi masih mesin lama dengan paradigma dan kelakuan sama. Karena itu, saatnya Sby mempercepat reformasi birokrasi,

Konghucu. yang paling mencolok, serta menimpa siapa pun warga Tionghoa, menyangkut urusan kewarganegaraan. Dalam hal ini, bukan saja diskriminasi yang terjadi, bahkan sengaja dijadikan objek perahan dan pemerasan. Warga Indonesia keturunan Tionghoa sedang berdoa.

sehingga bisa melayani dengan baik dan benar warga negara

Terkait Pasal 12 A UU No 20/2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, Departemen Agama memfasilitasi penyediaan guru agama Konghucu untuk mengajarkan agama itu bagi murid yang menganutnya.

tanpa pandang bulu, apakah Aceh, bali, batak, bugis, Flores, Jawa, minang, Sunda, Tionghoa, dan lain-lain, serta apa pun agama dan keyakinan mereka. Untuk itu jelas perlu birokrasi yang telah ‘cuci darah’ atau ‘dilahirkan kembali’. [MI]

Penghapusan diskriminasi terhadap saudarasaudara kita warga Tionghoa, jelas terhambat

mi/ADAm Dwi

156

JUJUR BERSUARA Proses Kreatif Penulisan Editorial Media Indonesia

mi/ADAm Dwi

157

JUJUR BERSUARA Proses Kreatif Penulisan Editorial Media Indonesia

Good Governance Surat Sudi Sarat Aroma KKN

Media Indonesia — 18 Februari 2006

Surat Sudi Sarat Aroma KKN Dengan surat Sudi (dan ‘bertamunya’ para debitur BLBI tempo hari), istana makin menjadi locus yang kian tidak elok dipandang.

SEbUAH surat resmi yang lazimnya menjadi sumber ketertiban kini justru menjadi sumber keruwetan. Sebab, surat yang bisa masuk kategori katebelece itu menebarkan aroma korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN).

Surat Sudi itulah contoh amat nyata sebuah abuse of power, penyalahgunaan kekuasaan. Sebuah pengkhianatan terhadap spirit membangun pemerintahan yang bersih. Padahal, dari istanalah genderang perang melawan penyelewengan sering kali dikumandangkan. bahkan, Presiden berkali-kali bilang akan memimpin langsung pemberantasan KKN.

iTULAH isi surat berkop Sekretaris Kabinet bernomor b.68/Seskab/ii/2005 yang menghebohkan. Dalam surat itu Sekretaris Kabinet Sudi Silalahi meminta menlu Hassan wirajuda ‘memerhatikan’ PT Sun Hoo Engineering terkait dengan program renovasi Gedung Kedutaan besar Republik indonesia di Seoul, Korea Selatan.

Surat Sudi kian membuktikan praktik lama masih melekat

Sudi dengan tegas membantah surat tersebut. Dia menyebut surat itu penuh rekayasa dan dia melaporkan dugaan pemalsuan surat itu ke polisi.

erat dalam pemerintahan sekarang. Perubahan yang menjadi ikrar pemerintahan Susilo bambang yudhoyono bisa menjadi suara yang vibrasinya kian melemah. Karena tabiat para pengelola negara masih belum berubah. Tabiat yang setali tiga

Dengan jelas surat itu menyebutkan Presiden telah memberi petunjuk agar menlu merespons dan menerima presentasi PT Sun Hoo dalam kesempatan pertama. Tidak ada paksaan memang dalam surat itu agar PT Sun Hoo dimenangkan. Sebuah salinan surat yang ditandatangani Sekretaris Kabinet Sudi Silalahi dan dikirimkan ke Menlu Hassan Wirajuda pada 20 Januari dan 21 Februari 2005 bocor ke media.

uang dengan para pemimpin Orde baru, para seniornya itu. Kapolri (waktu itu) Jenderal Pol Sutanto mengatakan, polisi terus menyelidiki kasus surat rekomendasi Sudi Silalahi kepada Hassan Wirajuda.

istana sebagai pusat untuk mengelola kekuasaan mestinya menjadi contoh terdepan dalam bernegara secara benar. Dengan surat Sudi (dan ‘bertamunya’ para debitur bLbi tempo hari), istana makin menjadi locus yang kian tidak elok

Tetapi, jelas surat seperti itu sungguh amat mengandung

dipandang. istana sebagai simbol keagungan negara tengah

bahaya. Sebab dalam budaya masyarakat kita yang masih

dikerdilkan. istana seperti lampu terang yang tengah diredup-

paternalistis, surat Sudi artinya permintaan. bahkan, bisa berarti ‘harap dilaksanakan’. Ada apa Sekretaris Kabinet (bahkan jika benar juga Presiden)

Surat itu dianggap sebagai katebelece karena isinya meminta Deplu memberikan kesempatan pada PT Sun Hoo Engineering dalam renovasi gedung Kedubes RI di Seoul, Korsel.

harus ikut campur urusan seperti itu? Adakah udang di

kan.

PT Sun Hoo Engineering adalah perusahaan kontraktor yang mengajukan usulan renovasi Kedutaan Besar RI di Seoul, Korea Selatan, kepada Pemerintah melalui Sekretariat Kabinet.

Dan, publik yang di awal menggantungkan harapan pada pemerintahan ini sungguh amat kecewa. Kekuasaan ternyata tetap punya postulatnya sendiri, yakni selalu ingkar janji.[MI]

balik batu? Siapakah pemilik PT Sun Hoo sehingga para petinggi istana memperlakukannya begitu istimewa? itulah pertanyaan yang mengemuka di benak kita.

158

JUJUR BERSUARA Proses Kreatif Penulisan Editorial Media Indonesia

159

JUJUR BERSUARA Proses Kreatif Penulisan Editorial Media Indonesia

Good Governance Polisi Bunuh Polisi Dibunuh Polisi

Media Indonesia â&#x20AC;&#x201D; 15 Maret 2007

Polisi Bunuh Polisi Dibunuh Polisi banyak bicara, Hance menembak mati Liliek. Dia lalu menyandera seorang Polwan dalam rangka meloloskan diri. Tetapi Hance ditembak lagi oleh sekelompok polisi yang mengepungnya karena

JUDUL seperti ini sulit dimengerti. Tetapi yang lebih sulit dimengerti, bahkan mengerikan lagi adalah peristiwanya.

tidak mau menyerah. bukan sekali ini kejadian polisi menembak polisi. Di Jombang pada April 2005, AKP ibrahim Gani yang menjabat Kasat Samapta Polres setempat, ditembak anak buahnya, iptu Sugeng Triono. Seusai menembak atasannya, Triono bunuh diri dengan pistolnya sendiri. Dalam dua peristiwa pembunuhan sesama polisi yang disebutkan di atas, pemicunya sama. yaitu, soal mutasi. Hance, konon, tidak setuju keputusan Liliek Purwanto yang memindahkan dia ke Kendal. Sedangkan Triono menembak ibrahim Gani karena menggeser dia dari bagian lalu lintas. ini, tentu, baru cerita tentang tembak-menembak di antara sesama polisi. belum lagi kalau berbicara tentang saling tembak antara polisi dan tentara, atau polisi yang salah tembak. Kalau mau dibuka kembali file tentang penyalahgunaan senjata di tangan polisi, tentu daftarnya akan sangat panjang. Argumen bisa dibangun dengan berbagai rasionalitas. misal-

KEJADiAN di Semarang, Jawa Tengah, kemarin pagi mirip film laga para koboi Texas yang beradu cepat membunuh Rabu 14 Maret 2007 Wakil Kepala Kepolisian Wilayah Kota Besar (Waka Polwiltabes) Semarang, AKBP Liliek Purwanto meninggal dunia setelah ditembak anak buahnya, Briptu Hance.

Peristiwa itu terjadi di ruang kerja di Markas Polwiltabes. Setelah menembak Liliek, Hance menyandera rekanrekannya yang lain.

nya, polisi juga manusia yang bisa menderita depresi dan stres serta hilang kontrol terhadap emosi. Akan tetapi, persoalan saling bunuh di kalangan polisi tidak bisa dilihat sebagai hal

lawan. Seorang bawahan yang anggota polisi membunuh

yang sederhana. Ada perkara yang amat penting dan mengeri-

atasannya lalu dibunuh ramai-ramai oleh rekan-rekannya

kan, yakni kesewenangan di tangan orang-orang yang oleh

yang juga polisi.

negara diberi keistimewaan untuk memegang senjata.

Adalah AKbP Liliek Purwanto yang kemarin pagi ditembak mati bawahannya, briptu Hance. Seusai apel pagi, Hance memasuki ruangan Liliek, wakapolwiltabes Semarang. Tidak

Hance akhirnya tewas ditembak anggota Resimen Mobil (Resmob) Polwiltabes Semarang. Hance diduga stres, karena tidak pernah dipromosikan.

Polisi, memang manusia. Tetapi kelebihannya adalah dia manusia terpilih. Terpilih melalui seleksi tubuh dan mentalitas. Oleh karena itu, tidak semua orang bisa menjadi polisi. Tetapi menjadi malapetaka kalau polisi lalu menembak seenaknya.

mi/RAmDANi

160

JUJUR BERSUARA Proses Kreatif Penulisan Editorial Media Indonesia

161

JUJUR BERSUARA Proses Kreatif Penulisan Editorial Media Indonesia

Good Governance Polisi Bunuh Polisi Dibunuh Polisi

Media Indonesia â&#x20AC;&#x201D; 9 Oktober 2007

Kasus Samsul Bahri dan Politik Kebenaran Polisi-polisi di Indonesia ini rupanya belum sepenuhnya lepas dari persepsi dan praksis sebagai militer. Liliek Purwanto adalah lulusan Akademi Kepolisian (Akpol) tahun 1986 yang meninggalkan seorang istri, Ratih Lukitaningrum. Ia menjabat sebagai Wakapoltabes Semarang sejak September 2006, dan sebelumnya menjadi Kapolres Klaten, serta pernah menjabat sebagai Kapolres Kebumen.

Polisi adalah sipil bersenjata. Polisi-polisi di indonesia ini rupanya belum sepenuhnya lepas dari persepsi dan praksis sebagai militer. Terbukti, seorang Kepala Polisi Republik indonesia masih diberi gelar jenderal.

DEmOKRASi dan reformasi belum memberi pembelajaran signifikan bagi penegakan hukum. Logika dan argumen yang dibangun di wilayah politik cenderung merusak arah dan kehausan publik terhadap kebenaran dan kepatutan.

Sebagai kekuatan sipil, menembak bukan pekerjaan utama polisi. menembak hanya dilakukan polisi sebagai pilihan

KETiDAKbENARAN, ketika diintervensi oleh logika dan kepentingan politik, berubah menjadi

terakhir. itu pun tidak dimaksudkan untuk membunuh, tetapi

kebenaran yang dipaksakan. Kebenaran versi politik ini terasa sangat jorok dan memalukan.

melumpuhkan. ini doktrin kepolisian yang berwatak sipil dan takluk di bawah supremasi sipil.

Dewan Perwakilan Rakyat sebagai lembaga legislasi mempertontonkan itu dengan amat telanjang. Samsul bahri, yang berstatus tersangka dalam kasus dugaan korupsi, tetap dianggap tidak

Kalau polisi indonesia dengan mudah menembak setiap orang yang tidak disukai, kepolisian te-

mengganggu dan menyalahi apa-apa untuk menjabat sebagai anggota Komisi Pemilihan Umum

lah gagal secara substansial. bahkan boleh disebut sebagai kejahatan besar. Karena senjata yang

walaupun Kejaksaan Agung menetapkannya sebagai tersangka.

dipercayakan kepadanya untuk menciptakan rasa aman dan nyaman, berubah menjadi pemusnah dan pencabut nyawa.

Adalah asas praduga tak bersalah yang selalu dijadikan tameng para anggota DPR di Komisi ii untuk meloloskan

Polisi harus malu dengan peristiwa ini. iklan sebuah produk rokok tentang kehebatan polisi tidur telah menyinggung rasa harga diri korps sehingga diancam akan disomasi. Polisi tembak polisi dan ditembak polisi adalah guncangan harga diri yang amat memalukan.

Samsul Bahri adalah tersangka kasus korupsi pembangunan Kawasan Industri Gula Milik Masyarakat (Kigumas) di Malang, Jawa Timur.

Samsul bahri. Pikiran bahwa seseorang boleh tetap memangku jabatan publik dalam status tersangka sampai memperoleh kekuatan hukum tetap, harus mendapat telaah yang lebih jernih. bila sedikit berkeinginan untuk menegakkan good governance

Kita ingin lihat bagaimana kepolisian mengekspresikan rasa malunya dalam kasus di Semarang. Jangan-jangan dianggap biasa-biasa saja. Kalau begini, semakin sulit dimengerti.

[MI]

melalui penegakan citra lembaga maupun pemangku jabatan

Meskipun berstatus tersangka, Samsul terpilih menjadi anggota Komisi Pemilihan Umum. Sementara Kejaksaan akan tetap meneruskan kasus Samsul ke pengadilan.

publik, pasal ini seharusnya dihilangkan. Seseorang yang sedang dalam status tersangka, tanpa harus menunggu putusan yang berkekuatan hukum tetap, sepatutnya tidak boleh menduduki jabatan publik apa pun.

162

JUJUR BERSUARA Proses Kreatif Penulisan Editorial Media Indonesia

163

JUJUR BERSUARA Proses Kreatif Penulisan Editorial Media Indonesia

Good Governance Kasus Samsul Bahri dan Politik Kebenaran

Putusan yang berkekuatan hukum tetap tidaklah segalagalanya bagi esensi kebenaran dan keadilan serta kepatutan. Tidak boleh seluruh ruang eksistensi manusia dimonopoli Ketua Komisi II DPR EE Mangindaan (waktu itu) mengatakan bila ada di antara anggota KPU yang di kemudian hari dipidana dengan kekuatan hukum yang tetap, maka sesuai undang-undang diharuskan mundur dari jabatannya.

oleh tafsir kebenaran hukum. Harus pula ada ruang bagi kepatutan. Karena, ketika kepatutan tidak lagi memiliki harga, maka inilah masyarakat yang kehilangan peradaban. Seorang Theofilus gugur karena menyalahi aturan. Tetapi mengapa dia tidak digugurkan sejak seleksi tahap pertama oleh panitia seleksi? Apakah panitia seleksi tidak mengerti dan membaca aturan? Siapa yang berbohong? Theofilus atau panitia seleksi? Ketika di DPR dia akhirnya digugurkan, pertanyaannya tetap sama, siapa yang berbohong? Kalau Theofilus dianggap berbohong, kebohonganlah yang menggugurkannya. Lalu bagaimana dengan Samsul bahri. Dia mengatakan telah melakukan klarifikasi dengan aparat penegak hukum bahwa

Dalam kasus Samsul bahri, terlihat betul bagaimana DPR

Kasus Samsul Bahri, ada tafsir hukum yang tidak mendidik.

mempermainkan hukum melalui tafsir yang tidak mendidik bagi pembentukan moral hukum dan moral publik. Seorang

Theofilus Waimuri diputuskan tidak dapat mengikuti uji kelayakan dan kepatutan fit and proper test calon anggota KPU, karena saat diklarifikasi Komisi II DPR mengaku pernah menjadi calon legislatif Partai Demokrat pada 2004.

tidak berstatus tersangka, tetapi saksi. Tetapi ternyata Kejaksaan Agung kemudian menyatakan Samsul tersangka. Siapa yang berbohong di sini? Kejaksaan Agung atau Samsul bahri? Kalau dia masih terlindungi oleh pasal sesat tentang putusan yang telah berkekuatan hukum tetap, bagaimana

Theofilus Waimuri digugurkan oleh Komisi II karena terbukti

dengan pernyataan di atas meterai yang menegaskan dia tidak

melanggar aturan pernah menjadi anggota partai politik. Se-

berstatus tersangka, tetapi tidak demikian adanya?

orang Samsul bahri dianggap tidak melanggar aturan apa-apa walaupun sedang dalam status tersangka.

mi/SUSANTO

164

JUJUR BERSUARA Proses Kreatif Penulisan Editorial Media Indonesia

165

JUJUR BERSUARA Proses Kreatif Penulisan Editorial Media Indonesia

Good Governance Kasus Samsul Bahri dan Politik Kebenaran

Media Indonesia â&#x20AC;&#x201D;3 Juni 2008

Setelah Bea dan Cukai Instansi Mana Lagi? Kalau ini tidak dianggap sebagai kebohongan, berarti DPR yang melakukan kebohongan publik. Selama Kejaksaan Agung tidak mencabut statusnya sebagai tersangka, jelas Samsul bahri tidak bisa mempertanggungjawabkan pernyataan bahwa dia tidak berstatus tersangka. Kalau ini tidak dianggap sebagai kebohongan, berarti DPR yang melakukan kebohongan publik. Sebuah kesalahan yang tidak bisa dimaafkan jika kebohongan demi kebohongan dipaksakan menjadi kebenaran. wilayah politik haruslah berkontribusi, bahkan berkewajiban menjaga dan menegakkan tafsir tentang kebenaran yang tidak saja memperkuat supremasi hukum, tetapi juga

bANyAK yang senang ketika satuan Komisi Pemberantasan Korupsi menangkap basah pegawaipegawai di Kantor bea dan Cukai Tanjung Priok, Jakarta, yang menerima sogok ratusan juta rupiah. bagi publik yang sering berurusan dengan bea dan Cukai, instansi itu lebih banyak bekerja sebagai pemeras daripada pelayan kepentingan umum.

menghidupi kepatutan. Hanya dengan begini, supremasi dan tafsir hukum memperoleh akar peradaban yang betul. Sangat aneh jika DPR dalam sidang paripurna hari ini tetap meloloskan Samsul bahri yang ber-

KARENA praktik sogok dan suap boleh dikata merata di semua departemen, per-

status tersangka itu. Dan, kepada Samsul bahri pun kita bertanya, apakah menjadi anggota KPU

tanyaan yang mengemuka sekarang adalah selain bea dan Cukai, instansi mana lagi

demikian pentingnya sehingga mengorbankan kredibilitas diri oleh kecurigaan publik seperti

yang harus diinteli KPK? Kalau KPK mau, semua instansi menjadi target. Karena

ini? Kalau setelah dilantik lalu kemudian ternyata divonis masuk penjara, bagaimana Anda men-

semua orang tahu bahwa korupsi ada di mana-mana dengan berbagai cara.

jelaskannya kepada publik?

[MI]

Kalau harus memilih di antara yang banyak, pilihannya tentu pada instansi yang seakan-akan antipengawasan dan antiaudit. Ke sana KPK harus mengarahkan perhatian. badan-badan yang berlindung di bawah dalih sebagai badan independen yang memiliki hak-hak khusus. KPK sudah menangkap anggota DPR yang bertransaksi untuk memuluskan kebijakan yang menyimpang. Jaksa dan polisi pernah ditangkap. yang belum disentuh adalah badan Pemeriksa Keuangan dan mahkamah Agung. Dua badan ini sekarang bertikai soal kewenangan dan keistimewaan. bPK yang dengan senjata audit menangkap banyak praktik korupsi tentu tidak bersih dari godaan korupsi. Siapa yang menjamin bahwa para anggota bPK tidak

166

JUJUR BERSUARA Proses Kreatif Penulisan Editorial Media Indonesia

167

JUJUR BERSUARA Proses Kreatif Penulisan Editorial Media Indonesia

Good Governance Setelah Bea dan Cukai Instansi Mana Lagi?

Pemberantasan korupsi yang digembar-gemborkan selama ini belum memberi efek jera. Pemberantasan korupsi yang digembar-gemborkan selama ini belum memberi efek jera. Keterlibatan KPK dalam pemberantasan korupsi di birokrasi

Istilah pengawasan melekat dipopulerkan Sarwono Kusumaatmadja ketika menjadi Menteri Penertiban Aparatur Negara. Namun dalam perkembangannya, sistem pengawasan melekat itu tidak berjalan.

sesungguhnya hanyalah pada wilayah penegakan hukum. Sebaliknya, pembenahan kesisteman berada pada pimpinan lembaga masing-masing. Anehlah bila semua departemen memanggil KPK untuk memberantas korupsi di departemen masing-masing.

Kalau begitu caranya, apa saja kerja para menteri dan dirjen di departemen? mana pengawasan

Petugas KPK sedang memeriksa ruang pejabat publik. Urusan gampang dipersulit.

melekat? mana yang namanya reformasi birokrasi? tergoda untuk berkolaborasi dengan pihak-pihak yang diaudit untuk menyembunyikan penyimpangan tertentu. Dan untuk

Salah satu aspek pekerjaan birokrasi yang amat dilalaikan adalah perubahan mindset. Selalu

itu mereka dibayar?

dikatakan bahwa birokrasi adalah pelayan masyarakat. Namun, di indonesia birokrasi adalah pemeras publik. masyarakat tidak merasa terlayani ketika berurusan dengan birokrasi. yang

Jumat 30 Mei 2008 sejumlah petugas KPK menggerebek kantor Bea Cukai Tanjung Priok, Jakarta Utara. Semua berkas dan dokumen di komputer diperiksa.

mahkamah Agung sampai sekarang tidak mau diaudit biaya perkara yang dipungut dari orang-orang yang bersengketa di

Ketika petugas KPK masuk ke kantor Bea Cukai yang terletak di Jl Pelabuhan II, Jakarta Utara, puluhan orang yang hendak mengurus dokumen langsung lari kocar-kacir. Pegawai Bea Cukai juga terlihat panik.

mi/ADAm Dwi

kentara adalah kesulitan setiap kali berhadapan dengan birokrasi.

mA. Atas nama kemandirian lembaga peradilan dan benteng

Urusan yang gampang dipersulit, apalagi yang sulit. mentalitas itulah yang lalai diberantas. itu,

terakhir keadilan yang bebas dari intervensi, mA bisa saja

tentu, bukan pekerjaan KPK. itu pekerjaan menteri, dirjen, gubernur, dan bupati. Presiden tentu

menjadi sarang manipulasi. KPK harus membidik lembaga ini.

sebagai panglima reformasi birokrasi.

Pentingnya korupsi dan manipulasi masih menjadi perilaku

Jangan sampai KPK lalai mengurusi bidang penegakan hukum pemberantasan korupsi hanya

birokrasi indonesia. Penyakit itu hidup dan berkembang di

karena dipanggil untuk menakut-nakuti para karyawan di departemen. itu salah kaprah.

semua lembaga pemerintah, apalagi yang memiliki kekebalan pengawasan dan audit.

Good governance yang menjadi salah satu tujuan utama reformasi birokrasi adalah tugas para pemimpin di departemen dan dinas. bukan tugas KPK. [MI]

168

JUJUR BERSUARA Proses Kreatif Penulisan Editorial Media Indonesia

169

JUJUR BERSUARA Proses Kreatif Penulisan Editorial Media Indonesia

Good Governance Pemimpin dan Krisis

Media Indonesia â&#x20AC;&#x201D; 23 November 2009

Pemimpin dan Krisis Yang menarik, menghadapi krisis listrik, Presiden tidak ragu-ragu untuk segera mengganti pimpinan PLN sekalipun itu bukan solusi.

bANyAK sekali masalah yang mendera negara ini yang telah sampai pada tingkat memalukan. Dua di antaranya yang paling memalukan hari-hari ini adalah krisis hukum dan krisis listrik. KRiSiS hukum dipacu rekayasa mengkriminalkan pimpinan KPK bibit dan Chandra. Ketidakpercayaan pada kepolisian

Presiden Susilo Bambang Yudhoyono, Selasa (17/11) menerima Tim 8 di kantor Presiden, Jalan Veteran, Jakarta.

Masyarakat dan penggiat antikorupsi marah dan menganggap ada rekayasa untuk mengkriminalisasikan KPK.

dan kejaksaan meluas dan menajam. Namun, Presiden tidak segera mengambil keputusan. bahkan, Presiden pun tidak segera mengambil keputusan sekalipun Tim 8 yang dibentuknya telah melakukan verifikasi fakta dan menyampaikan rekomendasi yang tegas dan gamblang.

Tim pencari fakta ini menyerahkan hasil final rekomendasi terkait kasus pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Bibit Samad Rianto dan Chandra M Hamzah.

Sudah lebih dari dua bulan, PLN menggilir pemadaman listrik di sejumlah kota, tidak terkecuali di Jakarta. Kebijakan ini mengundang protes pelanggan.

Instalasi pembangkit tenaga listrik. Masih ada pemadaman di sana sini.

Apakah sulitnya bagi Presiden untuk tanggap dan cepat serta berani mewujudkan rekomendasi itu? Krisis yang kedua adalah krisis listrik. Pemadaman listrik telah menjadi gejala tetap di negeri ini. Kalau di ibu kota negara saja listrik sering padam, bagaimana di pelosok-pelosok negeri?

Tanggal 18 November 2009 Kementerian Negara Badan Usaha Milik Negara (BUMN) membentuk tim yang terdiri dari beberapa departemen terkait guna mengevaluasi kinerja direksi PLN.

berbeda dengan krisis hukum, sekalipun rekomendasi Tim 8 jelas dan tegas, Presiden terus berkelit. Padahal, orang berharap Presiden mampu bersikap noblesse oblige, yaitu kesesuaian sikap seorang â&#x20AC;&#x2DC;bangsawanâ&#x20AC;&#x2122; (baca negarawan) dengan martabatnya.

Listrik salah satu ukuran peradaban. Dalam ukuran itu, nyatalah betapa rendahnya kedudukan negara ini di mata

Sebelumnya oleh polisi, keduanya disangka melakukan pemerasan dan kemudian menyalahgunakan wewenang.

dunia. yang menarik, menghadapi krisis listrik, Presiden tidak ragu-

Berkembang isu Dirut PLN Fahmi Mochtar diganti, dan penggantinya adalah CEO Jawa Pos Group Dahlan Iskan.

Tidak pandang bulu, juga tidak membiarkan waktu yang menyelesaikan persoalan. Harapan yang kian sulit menjadi kenyataan. [MI]

ragu untuk segera mengganti pimpinan PLN sekalipun itu bukan solusi.

170

JUJUR BERSUARA Proses Kreatif Penulisan Editorial Media Indonesia

mi/ROmmy PUJiANTO

171

JUJUR BERSUARA Proses Kreatif Penulisan Editorial Media Indonesia

Good Governance Pidato Antiklimaks

Media Indonesia â&#x20AC;&#x201D;24 November 2009

Pidato Antiklimaks

PRESiDEN akhirnya mengambil keputusan yang bukan keputusan menyangkut rekomendasi Tim 8. yang terjadi justru antiklimaks yang mengecewakan. ANTiKLimAKS, karena rekomendasi yang isinya dan kalimatnya begitu jelas dan tegas, menjadi mentah dan mengambang kembali di tangan Presiden. Presiden memang berpidato panjang lebar, namun dari awal hingga akhir lebih banyak pembukaan ketimbang substansi. Pidato yang lebih menunjukkan kepiawaian retorika daripada ketegasan seorang pemimpin mengambil keputusan. Pidato yang hanya menyenggol duduk soal, bukan menuntaskan duduk perkara. Ada dua pokok soal yang disenggol Presiden selama pidato sekitar 30 menit. yang pertama menyangkut kasus bank Century, yang kedua menyangkut perkara bibit dan Chandra. menyangPresiden SBY menerima rekomendasi Tim 8 kasus Bibit - Chandra.

mi/USmAN iSKANDAR

172

JUJUR BERSUARA Proses Kreatif Penulisan Editorial Media Indonesia

mi/PATA AREADi

173

JUJUR BERSUARA Proses Kreatif Penulisan Editorial Media Indonesia

Good Governance Pidato Antiklimaks

kut kasus bank Century, Presiden melakukan pembelaan mengapa bank itu diselamatkan sampai menelan Rp 6,7

Presiden SBY Senin (23/11) malam menanggapi secara resmi rekomendasi Tim 8 kasus Bibit-Chandra. â&#x20AC;&#x153;Solusi terbaik, tidak membawa kasus ini ke pengadilan dengan asas keadilan,â&#x20AC;? katanya.

Presiden SBY belum 100 hari memimpin negeri ini untuk masa jabatan yang kedua kali. Baru 35 hari, tetapi kepercayaan publik telah terkikis deras.

triliun. Sedangkan untuk perkara bibit-Chandra, Presiden hanya menyebut penyelesaian perkara di luar pengadilan tanpa menjelaskan bagaimana hal itu dilakukan. Pidato yang mengecewakan. Padahal, publik telah menantinya dengan mengadakan acara nonton bareng di depan televisi. Nonton bareng selama ini digunakan para penggemar sepak bola untuk menyaksikan pertandingan yang dramatis antara dua klub besar dan reputasi dunia. Di situ akan ada keputusan yang tegas menyangkut hasil pertandingan dan itulah yang diharapkan publik dari Presiden dengan nonton bareng itu.

Stasiun televisi swasta (antara lain Metro TV) menyiarkan secara langsung pidato SBY tentang kasus itu dari Istana Negara.

Tapi apa yang terjadi? bola yang telah disiapkan oleh Tim 8 menjadi bola yang membingungkan karena tidak jelas apakah bola itu ditendang atau tidak ditendang sama sekali oleh Presiden. Nonton bareng mengandung makna hiburan. Dalam hal ini telah terjadi kemerosotan wibawa karena menganggap apa yang akan dilakukan Presiden hanyalah sebatas tontonan.

Banyak pihak menyesalkan apa yang disampaikan SBY, sebab dianggap belum tegas. Tanggapan SBY dinilai multitafsir dan tidak ingin menyakiti siapa pun.

Anggota Tim 8 kasus Bibit Chandra. Demi kepercayaan publik.

Presiden Sby belum 100 hari memimpin negeri ini untuk masa jabatan yang kedua kali. baru 35 hari, tetapi kepercayaan publik telah terkikis deras.

Dalam kesempatan tersebut, SBY juga menjelaskan kasus Bank Century. â&#x20AC;&#x153;Saya sungguh ingin kebenaran dan akuntabilitas ditegakkan. Desas-desus dan ketidakbenaran sebaiknya diungkap sesuai fakta yang ada,â&#x20AC;? katanya.

Erosi kepercayaan itu akan semakin deras bila kasus bank Century kembali diselesaikan dengan cara-cara retorika. Rakyat bukan lagi nonton bareng, tapi bisa-bisa marah bareng. [MI]

Celaka tiga belas, tontonan itu bukan pula tontonan yang membanggakan, melainkan tontonan yang membingungkan dan mengecewakan. Pidato Presiden kemarin jelas sebuah antiklimaks. bukan hanya antiklimaks atas kerja Tim 8, tetapi antiklimaks terhadap wibawa Presiden.

174

JUJUR BERSUARA Proses Kreatif Penulisan Editorial Media Indonesia

mi/SUSANTO

175

JUJUR BERSUARA Proses Kreatif Penulisan Editorial Media Indonesia

Public Service

176

JUJUR BERSUARA Proses Kreatif Penulisan Editorial Media Indonesia

177

JUJUR BERSUARA Proses Kreatif Penulisan Editorial Media Indonesia

Apa pun bisnis Anda, adalah bisnis pelayanan. (Hermawan Kartajaya) 178

JUJUR BERSUARA Proses Kreatif Penulisan Editorial Media Indonesia

Sarana transportasi yang tidak memadai membuat warga ibukota mencari solusi sendiri-sendiri.

mi/USmAN iSKANDAR

179

JUJUR BERSUARA Proses Kreatif Penulisan Editorial Media Indonesia

Public Service Perspektif Megapolitan

Media Indonesia — 15 Mei 2005

Perspektif Megapolitan

ADA banyak visi yang menghilang karena dicekik otonomi daerah. Satu diantaranya, perspektif megapolitan. meNAtA Jakarta, misalnya, tanpa perspektif yang komprehensif dengan juga menyertakan penataan kawasan sekitarnya, hanyalah akan melahirkan penyelesaian yang tambal sulam. Sebab, struktur ruang Jakarta pada dasarnya dan pada kenyataannya tidak hidup sendirian, tetapi bertali-temali dengan hinterland Bogor, Depok, tangerang, Bekasi. Jakarta di malam hari mungkin hanya dihuni sekitar lima atau enam jutaorang, tetapi kepadatannya tiba-tiba berlipat menjadi mungkin 10 juta atau 12 juta orang di siang hari. Jakarta ‘diserbu’pekerjaulangalik(komuter),yangmencarinafkahdiIbuKota,tetapitidurdipinggirannya karena tinggal di luar Jakarta. Karena itulah Ali Sadikin, Gubernur Jakarta yang paling legen-

kan hubungan telepon di kawasan megapolitan ini (kecuali Bogor)

daris, datang dengan pemikiran cemerlang, yaitu melihat Jakarta bukan lagi sebagai metropoli-

sebagai saluran jarak jauh.

tan, melainkan megapolitan. inilah kota raksasa yang mencakup Jabodetabek—Jakarta, Bogor, Depok, tangerang, dan Bekasi.

Antrean warga mengular di halte busway di jakarta. Sarana transportasi yang terintegrasi sangat mendesak bagi ibukota kita.

Sebaliknya, dari sudut transportasi, jarak yang justru mematikan. tetapi, gagasan yang cemerlang itu semakin hari semakin

merupakan penderitaan yang berat bagi jutaan manusia bila setiap pagi dan petang berebut,

masuk museum.

berjejal, dan berdesakan di stasiun kereta api dan terminal bus. Buruknya transportasi publik itu memacu orang untuk memiliki lebih banyak mobil pribadi. Jalan tol pun macet berat.

Jumlah penduduk Jakarta setiap tahun bertambah, terutama saat Lebaran usai, sebab banyak warga kota ini saat mudik yang mengajak teman dan saudara mengadu nasib di Jakarta.

Spirit otonomi daerah kian menyempitkan perspektif ruang, sehingga tiap-tiap kota dalam lingkup megapolitan itu meme-

Semuanya tumpah ruah menuju Jakarta di pagi hari, dan meninggalkannya di petang hari.

lihara infeksi usus buntunya masing-masing. Buruknya mutu pelayanan bus dan kereta api juga mendorong lahirnya banyak perusahaan taksi Jakarta dan kota-kota sekitarnya dari sudut telekomunikasi

baru. Bila izin tidak diperoleh dari Jakarta karena ada pembatasan, atau mahalnya uang suap dan

sudah lebih dulu mengalami the death of distance, kematian

berbelitnya birokrasi, izin justru dengan lebih gampang dan murah diperoleh dari pemerintah di

jarak. Lebih satu dekade, telkom, misalnya, tidak memasuk-

pinggiran Kota Jakarta. tujuan tetap tercapai, izin dari pinggiran, tetapi akhirnya tumpah ruah ke Jakarta juga.

180

JUJUR BERSUARA Proses Kreatif Penulisan Editorial Media Indonesia

mi/SUmARYANtO

181

JUJUR BERSUARA Proses Kreatif Penulisan Editorial Media Indonesia

Public Service Perspektif Megapolitan

Media Indonesia â&#x20AC;&#x201D; 20 April 2006

Mencari Kenyamanan di Proyek â&#x20AC;&#x2DC;Subwayâ&#x20AC;&#x2122; Spirit otonomi daerah kian menyempitkan perspektif ruang, sehingga tiap-tiap kota dalam lingkup megapolitan itu memelihara infeksi usus buntunya masing-masing. Sudah amat jelas kemacetan Jakarta tidak dapat dibenahi dengan kacamata kuda, yaitu memandang hanya dari sudut Jakarta. Ambil contoh busway. Akhir 2005 ini, pengoperasian

Setiap tahun Pemprov DKI Jakarta melakukan operasi yustisi, tapi tidak membawa efek.

busway koridor ii (Pulo Gadung-Harmoni) dan koridor iii (Ka-

PeRADABAN sebuah bangsa bisa ditilik dari aneka moda transportasi yang ada di negeri tersebut. Bus kota yang jorok, kereta api yang bau pesing, penumpang yang berjubel di pintu kendaraan umum merupakan cermin-cermin peradaban.

lideres-Harmoni) selesai dengan akibat menggusur 29 trayek angkutan umum karena bersinggungan dengan rute busway. inilah upaya menangkap arus penumpang di mulut terdekat dengan pinggiran Jakarta (Pulo Gadung di timur, Kalideres

Gubernur DKI Jakarta (ketika itu) Ali Sadikin sangat keras dalam mendisiplinkan warganya. Sering dia turun dari mobil dinasnya untuk mengatur lalu lintas dan menindak pengguna jalan yang tidak tertib.

SeBAGAi ibu kota negara, Jakarta juga menjadi barometer

Subway diperlukan untuk mengatasi kemacetan lalu lintas di Jakarta yang semakin akut.

kendaraan umum yang menjadi sarana transportasi khalayak. Setelah aneka macam bus kota, muncul busway, lalu monorel.

di barat), namun tidak menyelesaikan arus yang langsung

Kini sedang disiapkan kereta bawah tanah atau subway. Perla-

menusuk ke jantung ibu Kota.

han tapi pasti Jakarta mengubah peradabannya; menjadi lebih modern, sehat tanpa asap, tanpa keringat bercucuran karena

Semua itu baru dari segi transportasi. Belum lagi perihal banjir. Rusaknya tata ruang di pinggiran Jakarta, pasti memperparah Jakarta sebagai penerima banjir kiriman.

berdesakan, dan juga tanpa pencopet. Kereta api dipilih karena memiliki daya angkut yang besar dan sesuai dengan kebutuhan di Jakarta.

Sebagai kota metropolitan dengan sekitar 12 juta orang yang mondar-mandir (komuter) setiap hari, pilihan kereta bawah tanah sebagai alat transportasi publik ialah alternatif terbaik untuk mengurangi kepadatan arus lalu lintas di permukaan.

tak bisa lain, menata Jakarta memerlukan perspektif ruang

Jalan menuju subway kini kian dekat.

megapolitan.

Tahun 2005 busway diluncurkan, namun tetap belum mampu memberikan solusi kemacetan lalu lintas.

Sebanyak 15 badan usaha milik negara (BUmN) dan perusahaan swasta nasional membentuk konBukan cuma sebagai metropolitan. Untuk itu, jelas diperlu-

sorsium mendanai pembangunan subway.

kan pikiran yang juga megapolitan, yang melampaui sempit dan piciknya otonomi daerah yang mencekik Jakarta, Bogor,

Konsorsium itu menyediakan US$ 550 juta untuk membangun sistem subway satu jalur sepanjang

Depok, tangerang, dan Bekasi.

15,4 kilometer mulai dari Lebak Bulus, Jakarta Selatan, hingga Bundaran Hotel indonesia, Jakarta

[MI]

Pusat.

182

JUJUR BERSUARA Proses Kreatif Penulisan Editorial Media Indonesia

183

JUJUR BERSUARA Proses Kreatif Penulisan Editorial Media Indonesia

Public Service Mencari Kenyamanan di Proyek ‘Subway’

Curahan dana sebesar itu menunjukkan proyek itu sangat prospektif. Hanya saja, jika pemerintah mau menggandeng investor asing dalam proyek tersebut, sebagian dana dari konsorsium bisa dialihkan ke proyek lain. tidak semua dana tersedot ke proyek subway. tidak semua dana tertimbun di Jakarta,

Tentu saja Jepang punya kepentingan. Paling tidak ‘Negeri Sakura’ itu ingin menjaga pasarnya di sini. Melalui subway, Jepang memperbesar ‘sayap kontrolnya’ terhadap Indonesia.

Public Service Mencari Kenyamanan di Proyek ‘Subway’

Jepang memang ingin berinvestasi dalam proyek subway.

Pemerintah Provinsi DKI menganggarkan dana sebesar Rp135 miliar dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) 2006 untuk pembangunan subway.

Namun, pembicaraan dengan pemerintah indonesia belum ada kata sepakat. Padahal Jepang menyiapkan pinjaman sekitar US$ 860 juta untuk proyek tersebut. tentu saja Jepang punya kepentingan. Paling tidak ‘Negeri Sakura’ itu ingin menjaga pasarnya di sini. melalui subway,

karena di luar Jakarta, di luar Jawa masih membutuhkan dana yang besar untuk aneka proyek lain. Subway masih menjadi impian warga ibukota.

Jepang memperbesar ‘sayap kontrolnya’ terhadap indonesia.

Pembangunan meliputi manajemen lalu lintas, prakonstruksi, pembebasan tiga lahan, dan penyempurnaan jalan-jalan alternatif prakonstruksi.

Selain pinjaman dari Jepang, tidak adakah investor asing yang ingin membenamkan modalnya di proyek subway? Kita lebih memerlukan investor asing. Apalagi kita belum punya pengalaman dalam proyek seperti ini.

Pembangunan konstruksi, Pemprov DKI membebaskan tiga lahan. Namun proyek ini untuk sementara terhenti.

Kita menyarankan agar proyek tersebut ditawarkan kepada investor asing. Dengan demikian ada dana yang masuk. Jangan terburu-buru membicarakan soal pinjaman, soal utang. Kepada ‘Konsorsium 15’ kita ingatkan agar melirik juga proyekproyek lain di luar Jawa dengan pembiayaan sendiri. Jangan hanya mencari aman mengerjakan proyek-proyek pemerintah. mengerjakan proyek-proyek mega milik pemerintah kelihatannya wah. Padahal, itu hanya mencari aman, berlindung di bawah ketiak penjamin yang bernama pemerintah. [MI]

mi/USmAN iSKANDAR

184

JUJUR BERSUARA Proses Kreatif Penulisan Editorial Media Indonesia

185

JUJUR BERSUARA Proses Kreatif Penulisan Editorial Media Indonesia

Public Service Kompetensi Buruk Pelabuhan Kita

Media Indonesia — 7 September 2007

Kompetensi Buruk Pelabuhan Kita

KOmPeteNSi bangsa ini di bidang transportasi sungguh buruk. Setelah Uni eropa dan Arab Saudi melarang pesawat-pesawat indonesia terbang ke wilayah mereka, kini giliran Amerika Serikat (AS) mengancam memboikot ranah transportasi laut kita. BeRDASARKAN survei awal 2007, Pasukan Penjaga Pantai AS (US Coast Guard) menyimpulkan sebagian besar terminal pelabuhan dan kapal indonesia tidak memenuhi standar internasional. indonesia diberi waktu tiga bulan untuk memperbaiki kondisi pelabuhan dan kapal yang buruk itu. Jika tidak, AS akan memperketat masuknya kapal-kapal indonesia, bahkan yang terburuk, bisa menolak kapal-kapal kita. indonesia memang tidak tinggal diam. Pemerintah segera akan mengurangi jumlah pelabuhan internasional dari 141 hanya menjadi 25 pelabuhan. Beberapa terminal pelabuhan yang mendapat rapor buruk juga akan segera

Sosok pelabuhan laut Indonesia. Pelayanannya sangat buruk.

dibenahi agar sesuai standar Kode Keamanan Fasilitas Pelabuhan dan Kapal internasional (iSPS Code). Pihak pelabuhan pun lekas merazia beberapa pelabuhan dan menangkap beberapa orang yang melanggar aturan. tetapi, pertanyaannya, kenapa di negeri ini upaya pembenahan dan perbaikan di bidang apa saja selalu menunggu peringatan dan ancaman pihak asing? Bukankah standar keamanan dan kenyamanan di bidang transportasi, juga di bidang pelayanan publik yang lain, adalah sesuatu yang memang seharusnya? Bukankah problem-problem di bidang transportasi sesuatu yang kasatmata? terang benderang? Dan, pemerintah sesungguhnya sudah amat tahu bagaimana harus membenahinya? Lihat saja seluruh pelabuhan udara kita. Betapa tak beda kondisinya bandara dengan terminal-

Ketua Umum Indonesian National Shipowner Association (INSA) Oentoro Surya mendesak pemerintah agar mengurangi jumlah pelabuhan internasional.

pelayanan. Persaingan global dunia penerbangan yang tengah mengutamakan pelayanan dengan tingkat kenyamanan, ketepatan, dan kecepatan akhirnya menjadi omong kosong. tulisan ‘Dilarang merokok’ yang terpampang di area tertentu

Instruksi Presiden Nomor 5 Tahun 2005 tentang Pemberdayaan Industri Pelayaran Nasional menuntut adanya penciutan jumlah pelabuhan umum dan khusus yang berstatus internasional dari 141 menjadi 25.

di seluruh bandara seperti aneh jika dipatuhi. tak ada petugas yang berani menegur, terlebih jika yang merokok ‘orang penting’. Kita sudah amat sering berteriak betapa buruknya pelayanan di pelabuhan-pelabuhan laut dan kapal-kapal penyeberangan kita. Kita juga sudah bosan mengingatkan betapa tidak nyamannya dunia perkeretaapian di negeri ini. Kita juga

terminal bus. Semrawut, kotor, dan sikap para pegawai bandara yang minim praktik budaya

sudah kehabisan kata-kata mengingatkan pengelola jalan tol

186

JUJUR BERSUARA Proses Kreatif Penulisan Editorial Media Indonesia

mi/teReSiA AAN

187

JUJUR BERSUARA Proses Kreatif Penulisan Editorial Media Indonesia

Public Service Kompetensi Buruk Pelabuhan Kita

Media Indonesia — 2 Februari 2008

Ibu Kota yang Sakit Kita juga sudah kehabisan kata-kata mengingatkan pengelola jalan tol yang selalu mengumbar nafsu mengeruk untung dan mengabaikan aspek pelayanan. Suara-suara itu seperti membentur langit. yang selalu mengumbar nafsu mengeruk untung dan mengabaikan aspek pelayanan. Suara-suara itu seperti membentur langit.

BiLA dilihat, dari sudut apa pun, banjir yang menghajar Jakarta sudah memasuki tahap memalukan negara. malu memiliki ibu kota negara yang bukan hanya mengalami macet dan semrawut, tetapi juga tiap kali musim hujan datang berubah menjadi sungai dan waduk.

tak ada perbaikan! itu semua baru pelayanan di bidang transportasi. Kita bisa deretkan amat panjang buruknya pelayanan publik di bidang-bidang lain. Para petinggi bisa saja menjawab, “Rakyat juga sulit diatur.” Kita tak hendak berdebat panjang soal ini. tetapi, dalam banyak fakta, kesemrawutan itu terjadi karena banyak pejabat negara sering tidak memberi keteladanan ke-

COBA, apa kata dunia tentang Bandara internasional Soekar-

Tanggal 1-2 Februari 2008, Bandara Soekarno-Hatta lumpuh setelah diterjang banjir.

no-Hatta yang kemarin ditutup dan lumpuh?

pada rakyatnya. mereka sering memperlihatkan kehendak untuk diistimewakan sebagai ‘orang penting’. Sungguh, bangsa ini akan tergilas zaman jika upaya-upaya

Direktur Jenderal Perhubungan Laut Harijogi mengatakan jumlah ideal pelabuhan internasional tidak lebih dari sepuluh. Tetapi karena persoalan yang begitu kompleks, jumlahnya menjadi 25.

perbaikan harus menunggu orang asing bicara. Kita akan menjadi bangsa yang selalu kehilangan kompetensi dalam menghadapi persaingan global.

Pada tahun 2007 Uni Eropa mengeluarkan larangan bagi maskapai penerbangan Indonesia melewati benua Eropa.

Padahal, tahun ini diproklamasikan sebagai Visit indonesia Year.

Potensi pendapatan yang hilang (potential loss) dari terganggunya operasional Bandara Soekarno-Hatta akibat banjir di Jakarta diperkirakan mencapai Rp 3,1 miliar. Kerugian itu hanya dari hitungan hilangnya pendapatan karena ratusan penerbangan terganggu.

Hal yang dicanangkan dengan basis argumentasi sangat nasionalistis. Yaitu menyongsong Kebangkitan Nasional 100 tahun. Hal itu dihitung sejak 20 mei 1908, yang ditandai dengan lahirnya

Di tengah kebimbangan rakyat merajut masa depan, pe-

Boedi Oetomo, yang tergolong gerakan pertama kesadaran

merintah mestinya harus menjadi motivator dan inspirator

sebagai bangsa.

kemandirian. Kita setuju dengan para petinggi negeri yang sering mengatakan dalam membangun bangsa kita jangan

terlalu bergantung pada pihak asing. tetapi, justru pemerintahlah yang tidak bisa melepaskan diri dari ketergantungan pihak asing. termasuk dalam hal perbaikan, selalu menunggu ‘perintah’ asing.

Namun, kenyataannya ialah urus banjir saja belum beres. Ah,

Total 669 penerbangan yang terganggu saat itu berujung pada keterlambatan (delay). Bahkan, terjadi juga pembatalan jadwal penerbangan, baik yang datang maupun yang akan berangkat.

turis mana yang mau datang ke negara banjir? turis mana yang mau datang ke negeri yang bandara internasionalnya mendadak bisa lumpuh karena banjir?

Cara pemerintah bekerja menunggu reaksi pihak asing seperti itu sungguh amat berbahaya

turis mana yang mau memberi devisa datang ke ibu Kota bila

dalam membangun kemandirian. itu berarti terus mengajarkan kita untuk terus berkubang

melihat Presiden Republik indonesia sekalipun harus ganti

dalam inferioritas yang kini melanda masyarakat kita. Dan, inferioritas sungguh penyakit paling

mobil karena tak dapat menembus banjir?

berbahaya untuk membangun bangsa yang mandiri.

188

[MI]

JUJUR BERSUARA Proses Kreatif Penulisan Editorial Media Indonesia

189

JUJUR BERSUARA Proses Kreatif Penulisan Editorial Media Indonesia

Public Service Ibu Kota yang Sakit

Solusi mengatasi banjir di Jakarta adalah membangun proyek Banjir Kanal Barat dan Timur. Namun sampai sekarang proyek ini tidak berjalan mulus, karena keterbatasan dana dan sulitnya pembebasan tanah.

Public Service Ibu Kota yang Sakit

Jakarta adalah ibu kota negara yang sakit. Celakanya, itulah

spontan seperti pembantu rumah tangga yang datang dari desa, melainkan juga membuai

sakit yang dibiarkan sendirian untuk mengatasinya. Seakan-

wakil rakyat dari daerah yang duduk di kursi Dewan Perwakilan Daerah untuk juga tinggal

akan banjir Jakarta cuma tanggung jawab Bang Foke seorang.

di Jakarta.

Padahal, banjir Jakarta akibat banyak faktor. Di antaranya

Jakarta yang sakit itu bertambah sakit. Buktinya, gampang. Banjir kemarin merupakan

karena tekanan dari hulu. Selama ini ia mendapat banjir

fenomena berbeda. Bukan karena banjir kiriman, melainkan semata karena hujan lokal. Sebuah bukti tersendiri bahwa Jakarta memang telah sakit parah, sangat parah, yaitu tidak memiliki lagi daya dukung bahkan untuk menampung hujan lokal. Oleh karena itu, diperlukan banyak langkah yang berani untuk menyelamatkan Jakarta. Yang paling ideal adalah memperluas kawasan ibu kota negara menjadi megapolitan hingga ke Cianjur sehingga kantor pemerintah pusat pun boleh dipindahkan ke wilayah itu. Solusi lain menghancurkan sebuah kota kecil di wilayah hulu dan menjadikannya waduk raksasa untuk menampung curah hujan. Air bandang tak sempat turun ke bawah. Kedua pikiran itu adalah pikiran yang akan mendapat perlawanan sengit dari banyak pihak karena mengempiskan banyak kepentingan. Sampai lima kali ganti presiden, lima kali pula ganti DPR dan DPRD, kedua gagasan itu akan

Sampai lima kali ganti presiden, lima kali pula ganti DPR dan DPRD, kedua gagasan itu akan dilawan habis-habisan.

dilawan habis-habisan. Akses penting menuju Bandara Soekarno-Hatta pun rawan banjir.

kiriman dari wilayah Jawa Barat. Di hulu itu terjadi

Yang tersisa akhirnya pilihan yang bisa diterima common sense, yaitu membangun Banjir Kanal

penggundulan dan penyalahgunaan peruntukan yang mem-

timur dan Kanal Barat. Anggaran 2007 telah tersedia, tetapi celakanya tidak terserap. Apa pasal?

buat kawasan Puncak dihuni vila-vila yang tidak tahu aturan.

terhambat oleh pembebasan tanah. ini bukan zaman main gusur dan ada banyak LSm yang meraung membuat takut dan gentar pemerintah karena melanggar HAm.

Jakarta juga mendapat beban yang ditimpakan pemerintah

mi/ADAm DWi

190

pusat yang berdomisili di Jakarta. Jakarta menjadi magnet

maka, Jakarta yang sakit itu masih akan lama tetap sakit karena tidak ada solusi yang

raksasa yang menarik siapa pun. Bukan hanya migrasi

menyenangkan semua pihak. mari katakan, â&#x20AC;&#x2DC;Selamat datang banjir Jakarta!â&#x20AC;&#x2122; [MI]

JUJUR BERSUARA Proses Kreatif Penulisan Editorial Media Indonesia

191

JUJUR BERSUARA Proses Kreatif Penulisan Editorial Media Indonesia

Public Service Kebijakan Baru yang Membingungkan

Media Indonesia — 22 Februari 2008

Kebijakan Baru yang Membingungkan Depkes mencium aroma korupsi di balik besarnya tunggakan. Misalnya, ada tagihan yang cuma Rp 20 juta digelembungkan menjadi Rp 2,5 miliar.

tiNGKAt keadaban dan peradaban sebuah bangsa bisa diukur dari kemampuan negara memenuhi basic needs warganya. Semakin banyak basic needs warganya yang dipenuhi negara kian beradablah bangsa itu.

Anehnya, upaya untuk mewujudkan pelayanan kesehatan yang memadai justru dibelenggu hal-hal yang berbau birokratis dan teknis. Polemik antara Departemen Kesehatan dan Pt Asuransi Kesehatan tentang program asuransi kesehatan bagi keluarga miskin (askeskin) jadi contoh konyol dari belenggu seperti itu.

BAGi negara yang tergolong beradab, basic needs seperti sandang, pangan, papan, pendidikan, dan kesehatan tidak lagi menjadi persoalan.

Semula,pengelolaandanaaskeskindanmasalahverifikasidiserahkankepada Pt Askes. Namun, Departemen Kesehatan menilai kinerja BUmN yang

Bahkan, pengangguran pun dijamin negara. tidak ada warga negara

mengelola program yang diluncurkan pada 2005 itu buruk. itu terlihat dari

yang mati karena kelaparan atau mati kedinginan lantaran tak memiliki

tunggakan klaim askeskin pada 2007 yang mencapai lebih dari Rp 1,2 triliun.

pakaian. itu sebabnya, mereka dijuluki sebagai welfare state.

Apalagi, Depkes mencium aroma korupsi di balik besarnya tunggakan.

Negara ini mestinya juga berkeinginan bisa menjadi welfare state. Cuma Republikinimasihmiskinfilosofi,strategi,hinggaimplementasidalam memenuhi basic needs warganya. Pelayanan kesehatan, misalnya, bisa menjadi cermin betapa negara masih gagap dalam memenuhi salah satu unsur dari basic needs. Padahal,

misalnya, ada tagihan yang cuma Rp 20 juta digelembungkan

Di Medan, Asosiasi Rumah Sakit Daerah (Arsada) mendesak Departemen Kesehatan segera melunasi klaim askeskin semua rumah sakit daerah yang belum dibayar selama tujuh bulan terakhir.

menjadi Rp 2,5 miliar. Akibatnya, Departemen Kesehatan membuat mekanisme baru sekaligus mencopoti kewenangan PTAskes.Dalamskemaaskeskinbaruini,tenagaverifikatur tidak lagi menggunakan tenaga Pt Askes. Depkes memutuskanmerekrutribuantenagaverifikaturindependennonpe-

pemerintah selalu menyebutkan kesehatan, dan juga pendidikan, sebagai bidang yang masuk kategori prioritas utama dalam pembangunan. Namun, dalam praktiknya tidak demikian. Anggaran yang dikucurkan kepada kedua bidang itu masih tergolong kurang memadai. Amanat konstitusi yang mewajibkan alokasi anggaran pendidikan sebesar 20%

gawai negeri sipil. Menurut Kepala Badan Pelayanan Kesehatan RSU Pirngadi Medan, Syahrial R Anas, beberapa rumah sakit daerah saat ini sudah tidak memiliki anggaran lagi untuk melayani pasien miskin.

Keputusan lain, pembayaran akan langsung diberikan kepada rumah sakit lewat kas negara, tanpa melalui cabang regional Pt Askes.

dari APBN hingga kini juga belum terpenuhi. Sejatinya alokasi anggaran

Cuma lagi-lagi mekanisme baru itu justru menimbulkan

kesehatan juga sebesar itu, kalau bangsa ini tak mau selamanya menjadi

persoalan baru.

bangsa yang rapuh.

192

JUJUR BERSUARA Proses Kreatif Penulisan Editorial Media Indonesia

193

JUJUR BERSUARA Proses Kreatif Penulisan Editorial Media Indonesia

Public Service Kebijakan Baru yang Membingungkan

Media Indonesia — 8 Desember 2008

Mengorbankan Anak Sekolah Beberapa rumah sakit di sejumlah daerah terpaksa membatasi pelayanan terhadap pasien miskin.

Pt Askes sudah tentu menolak bertanggung jawab bila ada kesalahandalamverifikasi.Lalu,bisakahpertanggung jawabanhasilverifikasidibebankankepadaverifikatur independen? Apa landasan hukumnya? Apalagi, dalam mekanisme baru itu, direktur utama rumah sakit wajib bertanggung jawab jika terjadi kesalahan hasil

Kewenangan PT Askes dipangkas, tidak lagi menerima dan menyetor dana Askeskin. Fee PT Askes pun dikurangi 2,5% dari semula 5%.

verifikasidalamklaimaskeskin.Padahal,pihakrumahsakit-

PemeRiNtAH Daerah Khusus ibu Kota Jakarta tetap saja kerdil dan tidak berdaya mengatasi kemacetan lalu lintas yang semakin parah dari tahun ke tahun. Kekuasaan besar yang diberikan kepada gubernur seakan tumpul menghadapi kemacetan di jalan raya.

lah yang mengajukan jumlah klaim. KetiDAKBeRDAYAAN menghadapi kemacetan terlihat jelas dari kebijakan-kebijakan yang tidak cerdas, bahkan lucu.

Jelas,iniakanmenimbulkankonflikkepentingan.

Kebijakan three in one yang masih diberlakukan saat ini, seitu sebabnya, kebijakan baru askeskin justru membingungkan dan melimbungkan rumah sakit. memang, setiap kelemahan harus segera dibenahi. Namun, pembenahan yang menim-

bagai misal, memang menimbulkan kelancaran di jalur Jalan

Kebijakan three in one berlaku sejak 2003 dan memicu munculnya joki.

Sudirman dan Jalan thamrin, tetapi lucunya memacetkan jalan-jalan di sekitarnya.

bulkan persoalan baru justru kian menjauhkan masyarakat miskin untuk memperoleh pelayanan kesehatan secara cuma-

Pembenahan pelayanan kesehatan bagi masyarakat miskin mendesak dilakukan.

cuma.

[MI]

Meskipun Pemprov DKI Jakarta telah menindak para joki, mereka tetap leluasa beroperasi, karena pemilik mobil juga membutuhkan jasa mereka.

Three in one mempertegas wawasan sempit Pemerintah DKi. Seakan-akan Jakarta adalah kawasan Sudirman dan thamrin saja. Kebijakan itu pun menimbulkan penipuan yang kasatmata karena seseorang yang melintasi jalan itu pada jam three in one hanya perlu membawa dua joki untuk menipu polisi bahwa dia telah berpenumpang tiga orang.

Kebijakan three in one hanya menimbulkan kelancaran di jalur Jalan Sudirman dan Thamrin, bukan jalan-jalan di sekitarnya.

Yang lebih lucu lagi adalah konsep busway. Untuk memperlancar lalu lintas, pemda melawan teori dengan mempersempit jalan yang sudah ada. Kemudian di jalan-jalan yang sudah dilalui busway, bus reguler tetap saja beroperasi. Pemecahan terpadu untuk mengatasi kemacetan cuma ramai dalam wacana, cerdas dalam seminar. Dalam praktik loyo. Kereta bawah tanah dan monorel tidak pernah bisa dibangun

mi/ROmmY PUJiANtO

194

JUJUR BERSUARA Proses Kreatif Penulisan Editorial Media Indonesia

195

JUJUR BERSUARA Proses Kreatif Penulisan Editorial Media Indonesia

Public Service Mengorbankan Anak Sekolah

sampai saat ini. Padahal negara lain telah selesai dengan pilihan

memajukan jam sekolah berarti merampas kebutuhan yang paling

tersebut.

hakiki dari anak-anak sekolah, yaitu keceriaan dan kesegaran. Untuk murid yang tinggal di luar kota mereka harus sudah berangkat

Dan, sekarang Pemprov DKi melahirkan lagi kebijakan yang

pukul 04.00 agar tidak terlambat masuk sekolah pada pukul 06.30.

gampangan. Yaitu memajukan jam sekolah menjadi pukul 06.30

Kalau mereka harus berangkat pukul 04.00, pukul berapa mereka

WiB. Seakan-akan kemacetan di Jakarta diakibatkan jam seko-

bangun?

Pemprov DKI yang tidak becus mengatasi akar kemacetan, anak sekolah yang dikorbankan.

lah yang berbarengan dengan jam kantor. Kemacetan lalu lintas di Jakarta sebagian besar disebabkan infrastruktur jalan raya yang sangat tidak memadai. Selain itu, penegakan hukum dan disiplin berlalu lintas menyumbang porsi besar bagi kesemrawutan. Pembangunan ruas jalan baru dikalahkan kekurangan biaya yang terus-menerus menjadi alasan, padahal kebocoran anggaran baik karena korupsi maupun disalokasi terus terjadi. Pemprov DKI Jakarta mengeluarkan kebijakan memajukan jam sekolah dari pukul 07.00 WIB menjadi 06.30 WIB pada 1 Januari 2009.

Pemerintah juga tidak sungguh-sungguh membangun watak bangsa yang taat aturan dan disiplin di jalan raya. Siapa atau lembaga manakah di negeri ini yang bertanggung jawab terhadap lahirnya kultur disiplin dan taat hukum? Pemerintah, baik pusat maupun provinsi dan kabupaten, lalai dalam soal ini. memajukan jam sekolah yang akan dilaksanakan Pemprov DKi Jakarta mempertegas watak kebijakan kerdil yang selalu diambil dalam mengatasi kemacetan lalu lintas yang kian

Kebijakan itu sama dengan menggaruk di kaki untuk gatal yang terjadi di kepala. Kemacetan di Jakarta sesungguhnya disebabkan tidak seimbangnya jumlah ruas jalan dengan pertambahan

parah dari waktu ke waktu.

Kebijakan terkait pendidikan seharusnya dilakukan secara komprehensif.

Pemprov DKi yang tidak becus mengatasi akar kemacetan,

kendaraan bermotor baik roda dua maupun roda empat. Bukan

anak sekolah yang dikorbankan. ini sama dengan gatal di

karena jam sekolah.

kepala, kaki yang digaruk. [MI]

mi/ROmmY PUJiANtO

196

JUJUR BERSUARA Proses Kreatif Penulisan Editorial Media Indonesia

197

JUJUR BERSUARA Proses Kreatif Penulisan Editorial Media Indonesia

Public Service Petaka Transportasi

Media Indonesia â&#x20AC;&#x201D; 7 Agustus 2009

Petaka Transportasi

SeKtOR transportasi publik menjadi sindrom yang paling menakutkan di negeri ini. Sebabnya tidak lain nyawa manusia seperti tidak punya harga. Petaka demi petaka yang menelan korban jiwa selalu saja terjadi. tABRAKAN antara KRL Pakuan express dan KRL ekonomi di tanah Sereal, Bogor, Selasa (4/8), yang menewaskan satu orang dan melukai puluhan orang, hanyalah sebuah contoh yang memperlihatkan betapa sektor transportasi publik belum bisa memberikan jaminan keamanan dan

Human error masih mendominasi penyebab kecelakaan transportasi.

keselamatan. Faktor keselamatan dan keamanan tidak cuma menjadi barang mewah di sektor perkeretaapian. Sektor angkutan lain-

Selasa (4/8) Kereta Rel Listrik (KRL) Pakuan Express menabrak KRL Ekonomi Jakarta-Bogor di Tanah Sareal, Bogor. Akbar Pelani (21), asisten masinis Pakuan Express tewas di tempat kejadian.

nya pun idem dito. insiden tabrakan kereta di Bogor itu terjadi

Karena itu, sudah sepantasnya korban tewas akibat kecelakaan dipandang sebagai

hanya berselang tiga hari setelah jatuhnya pesawat merpati di

sebuah bencana. Sama dengan bencana penyakit atau bencana alam.

Papua. Dari berbagai kecelakaan angkutan publik baik di darat, laut, maupun udara, dua faktor selalu dituding sebagai biang keroknya. Yakni human error dan engine error.

Namun, pembunuh terbesar tetap di jalan raya. Paling tidak sekitar 25 orang tewas setiap hari akibat kecelakaan lalu

Akbar meninggal sebelum dievakuasi petugas.

lintas.

Padahal, secara makro, petaka demi petaka menunjukkan ada yang tidak beres dalam pembangunan dan pengelolaan sektor transportasi publik. Penanganannya

tren di dunia menunjukkan kecelakaan di jalan merupakan

Proses evakuasi memakan waktu sekitar lima jam, karena banyak penumpang yang terjepit. Puluhan penumpang mengalami luka-luka.

belum terintegrasi, masih sektoral.

pembunuh terbesar ketiga, bahkan lebih besar daripada korban perang. Di negeri ini, kecelakaan di jalan telah menjadi

Selama ini, pembangunan sektor transportasi publik baru sebatas mengutamakan

pembunuh nomor satu.

infrastruktur. Jalan, tol, pelabuhan, bandara, dibuat di sejumlah tempat. Namun, pembangunannya terkesan berjalan sendiri-sendiri, tidak integral.

198

JUJUR BERSUARA Proses Kreatif Penulisan Editorial Media Indonesia

mi/DeDe SUSiANti

199

JUJUR BERSUARA Proses Kreatif Penulisan Editorial Media Indonesia

Public Service Petaka Transportasi

Yang justru terabaikan adalah pembangunan sumber daya manusia (SDm). Padahal, pembangunan infrastruktur dan pembangunan SDm bak dua sisi uang logam, tidak terpisahkan. itu sebabnya, hingga kini belum terbentuk SDm yang andal di tingkat operator moda transportasi, yang tidak hanya memahami persoalan teknis, tapi juga menyangkut ketertiban dan

Public Service Petaka Transportasi

Contoh paling nyata dan mencolok ada di transportasi massal untuk kalangan bawah, yang kerap disediakan ala kadarnya.

kedisiplinan serta paham betul arti keselamatan.

mengapa? Karena dianggap penumpang bukan raja, melainkan hanya kelompok orang yang sangat membutuhkan jasa angkutan sehingga dapat diperlakukan seperti barang. mereka dijejal sedemikian rupa meski kapasitas beban telah terlampaui. Kondisi itu yang membuat angkutan tersebut sangat rentan terhadap risiko kecelakaan. Sejauh ini, keselamatan publik memang belum mendapat prioritas utama, khususnya dalam manajemen pengelolaan transportasi publik. Nyawa yang

Contoh paling nyata dan mencolok ada di transportasi massal

hilang percuma semestinya menggugah kesadaran baik pemerintah, operator

untuk kalangan bawah, yang kerap disediakan ala kadarnya.

moda transportasi, dan masyarakat. Regulasi yang lebih baik, pengaturan serta kerja sama dengan berbagai pihak termasuk swasta dalam membenahi transportasi publik yang lebih memberikan perlindungan, merupakan hal penting yang harus dilakukan pemerintah.

Pesawat Twin Otter Merpati dengan nomor MZ 9760D yang hilang kontak setelah 15 menit take off dari Bandara Sentani, jatuh di Amisibil, sekitar 3 mil arah Oksibil,ibukota Kabupaten Pegunungan Bintang, Papua.

Faktor keselamatan penumpang merupakan indikator yang paling gampang untuk melihat seberapa maju dan beradab sebuah bangsa dan negara. Dari sudut pandang itu, negeri ini masih jauh dari membanggakan. [MI]

Transportasi massal untuk kalangan bawah kerap disediakan ala kadarnya.

mi/AGUNG WiBOWO

200

JUJUR BERSUARA Proses Kreatif Penulisan Editorial Media Indonesia

201

JUJUR BERSUARA Proses Kreatif Penulisan Editorial Media Indonesia

Public Service Jembatan Selat Sunda

Media Indonesia â&#x20AC;&#x201D; 15 Agustus 2009

Jembatan Selat Sunda

FAKtA kebangsaan yang masih dan amat merisaukan setelah lebih dari setengah abad merdeka ialah paradoks indonesia. inilah negara dengan karunia maritim yang luar biasa, tetapi dikelola dengan mindset daratan. NUSANtARA dengan 18.000 pulau adalah gugus arsipelago terbesar di dunia. tetapi, pulau-pulau yang nyata-nyata terpisah dan tersebar itu dikelola dalam semangat sistem negara kesatuan yang sentralistis. ini semua mungkin sekali menjadi penyebab paradoks berikutnya. Yaitu indonesia

Banten dan Lampung, dua provinsi yang menjadi tuan rumah

Jembatan penghubung dua pulau mendinamisasi potensi pertumbuhan ekonomi.

Jembatan Selat Sunda, menikmati lonjakan pertumbuhan

yang memiliki kekayaan alam yang luar biasa menjadi miskin luar biasa juga. indo-

7% sampai 12%. Dan, yang tidak kalah pentingnya adalah

nesia dengan demikian sesungguhnya memiliki semua syarat untuk menjadi hebat.

jembatan ini akan menghasilkan penghematan luar biasa

impian besar, obsesi besar, dan keberanian besarlah yang mampu menggusur semua paradoks itu. ini hanya lahir dari sebuah visi yang jauh ke depan, cerdas, dan tepat.

terhadap waktu dan ongkos penyeberangan barang, manusia,

Proses pembangunan Jembatan Selat Sunda (JSS) sudah masuk dalam blue book Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas).

dan kendaraan bermotor. Jembatan ini di kemudian hari, bila dikelola dengan baik termasuk pengelolaan aset-aset di sekitarnya, akan menjadi objek wisata yang memukau. Dan, juga dalam jangka panjang,

Salah satu mahakarya yang visioner adalah membangun jembatan yang menghubungkan Pulau Jawa dan Pulau Sumatra yang melintasi Selat Sunda sejauh 29 kilometer. Bila terwujud, inilah jembatan terpanjang di dunia. Prastudi kelayakan jembatan ini oleh sebuah konsorsium yang diprakarsai

Selat Sunda akan menjadi alternatif bagi Selat malaka yang

Pemerintah telah mendukung upaya menghubungkan Pulau Sumatra dan Pulau Jawa dengan membangun jambatan, bukan terowongan bawah laut.

semakin padat dan dangkal. inilah peluang yang terbuka dan menjanjikan.

kelompok Artha Graha telah diserahkan kepada Pemerintah Provinsi Banten

Selain mendinamisasi potensi pertumbuhan ekonomi yang

dan Lampung untuk diserahkan kepada Bappenas.

sangat besar bagi Jawa dan Sumatra, Jembatan Selat Sunda, menjadi simbol yang lebih nyata terhadap kesatuan Sa-

Sebuah perubahan yang dahsyat akan menyusul. mobilitas barang dan manusia di

bang sampai merauke yang selama ini lebih bersifat ideal

antara dua pulau yang dihuni 78% penduduk indonesia dan sumber 80% produk

dan administratif. Bila kemudian dibangun lagi jembatan

domestik bruto, itu akan meningkat amat pesat.

202

JUJUR BERSUARA Proses Kreatif Penulisan Editorial Media Indonesia

mi/FAiSHOL tASeLAN

203

JUJUR BERSUARA Proses Kreatif Penulisan Editorial Media Indonesia

Public Service Jembatan Selat Sunda

Media Indonesia â&#x20AC;&#x201D; 14 September 2009

Transportasi Publik bukan soal Musiman

Baut Jembatan Suramadu dicuri tanpa bisa dicegah.

tiAP kali Lebaran tiba, tiap kali itu pula angkutan bagi pemudik menjadi perkara pelik. Penyiapan jaringan infrastruktur hingga penyediaan moda transportasi sering kedodoran. Padahal, perkaranya dari tahun ke tahun ya itu-itu saja. SALAH satu penyebabnya, tidak lain, angkutan mudik tidak diran-

Jangan sampai nasib jembatan ini sama dengan Jembatan Suramadu yang mur dan bautnya dicuri tanpa bisa dicegah sampai hari ini.

cang dan disiapkan secara utuh dan terpadu. Bahkan, yang lebih fatal, angkutan Lebaran dijadikan ajang untuk mencari keuntungan sebesarbesarnya tanpa memedulikan faktor keamanan dan kenyamanan.

penyeberangan yang menghubungkan Jawa dan Bali, negara kesatuan semakin kasatmata dan nyata melalui rantai infrastruktur.

Pembangunan dan perbaikan infrastruktur, baik jalan, pelabuhan, bandara, maupun yang lain, terkesan dilakukan secara ad hoc dan tambal

Sebuah mahakarya seperti Jembatan Selat Sunda tidak saja membutuhkan ongkos yang besar,

sulam. Departemen Pekerjaan Umum dan Departemen Perhubungan

tetapi juga komitmen hukum dan politik yang juga besar dan konsisten. tidak bisa lagi ganti

hampir dipastikan tampak sibuk menjelang Lebaran.

pemerintah ganti kebijakan. Pelebaran jalan dan pengaspalan, misalnya, terlihat di mana-mana. Selama ini â&#x20AC;&#x153;penghubungâ&#x20AC;? Pulau Jawa-Pulau Sumatra adalah kapal feri yang jumlahnya terbatas dan sering tidak beroperasi jika gelombang laut Selat Sunda tinggi.

Persoalannya, mengapa hanya sibuk menjelang Lebaran? Salah satu

arsitektur dan teknologi, tetapi menjadi mahakarya karena

faktornya adalah karena mental proyek. Ada Lebaran ada proyek dan itu

mengangkat indonesia ke tingkat peradaban dunia. Kredi-

artinya ada fulus yang masuk ke kantong.

bilitas yang didapat karena peradaban adalah juga sumber kemakmuran dan martabat.

Padahal, tingkat kerusakan jalan nasional di sejumlah provinsi di indonesia mencapai lebih dari 25%, bahkan ada yang lebih tinggi. Artinya,

Jembatan Selat Sunda akan mulai dibangun tahun 2012 dan selesai tahun 2025.

mi/FAiSHOL tASeLAN

Jembatan ini nantinya, tidak semata mahakarya dari sisi

Hanya, tabiat publik terhadap infrastruktur harus diperha-

pembenahannya harus dilakukan secara berkesinambungan, tidak cukup

tikan betul. Jangan sampai nasib jembatan ini sama dengan

hanya di saat Lebaran.

Jembatan Suramadu yang mur dan bautnya dicuri tanpa bisa dicegah sampai hari ini. [MI]

204

JUJUR BERSUARA Proses Kreatif Penulisan Editorial Media Indonesia

205

JUJUR BERSUARA Proses Kreatif Penulisan Editorial Media Indonesia

Public Service Transportasi Publik bukan soal Musiman

Jumlah pemudik pada saat Lebaran setiap tahun terus meningkat, namun tidak diimbangi dengan penyediaan sarana transportasi yang memadai.

Public Service Transportasi Publik bukan soal Musiman

Fakta juga memperlihatkan jumlah pemudik dari tahun ke

memperoleh tiket bila berani membayar jauh lebih mahal lewat

tahun terus meningkat. Untuk Lebaran tahun ini diperkira-

calo.

kan jumlah pemudik mencapai 16,25 juta orang atau naik 6,5% ketimbang tahun lalu yang mencapai 15,3 juta orang.

Perkara pelik yang muncul setiap ritual mudik memberi kesadaran bahwa pelayanan publik belum menjadi prioritas

Dengan kata lain, baik dari sisi jumlah pemudik maupun

pertama dan utama.

jumlah angkutan moda transportasi yang digunakan ada

Setiap kali Lebaran, PT Kereta Api menambah gerbong, namun tiket hampir selalu dikuasai para calo.

pertambahan.

Untuk itu, perlu dilakukan terobosan baik dari sisi konsepsi

Perkara pelik yang muncul setiap ritual mudik memberi kesadaran bahwa pelayanan publik belum menjadi prioritas pertama dan utama.

maupun implementasi, agar angkutan mudik merupakan bagian Selain pembenahan infrastruktur, audit terhadap kelaikan

yang integral dari transportasi publik yang aman dan nyaman,

seluruh jenis moda transportasi dan pengemudinya juga men-

yang dapat dinikmati rakyat kapan saja dan di mana saja.

jadi sebuah keharusan. Bukan rahasia umum lagi, salah satu Tiga tahun terakhir, banyak warga Jakarta yang mudik menggunakan sepeda motor. Konsekuensinya, angka kecelakaan lalu lintas, khususnya di jalan raya naik.

penyebab terjadinya kecelakaan, baik di darat, laut, maupun

Jadi, negara jangan hanya sibuk mengurus transportasi publik

udara lantaran moda yang tidak laik tetap dipaksakan untuk

sekali setahun, yaitu menjelang Lebaran saja. transportasi

dioperasikan.

publik bukan perkara musiman. [MI]

Arus mudik selalu saja menjadi masalah jelang perayaan hari besar di Indonesia.

Padahal, tingkat kecelakaan yang menyebabkan kematian sepanjang arus mudik dan arus balik masih tergolong tinggi. Pada tahun lalu saja, lebih dari 600 orang tewas dalam berbaKemacetan lalu lintas selalu terjadi di jalur pantura, karena di sana sini masih ada proyek perbaikan jalan.

gai jenis kecelakaan. Perkara lain yang kerap dihadapi pemudik adalah menyangkut penyediaan tiket di berbagai moda transportasi. Selain tiap tahun harga tiket selalu naik, pemudik pun kerap tidak kebagian tiket. Belum lagi pemudik dihadapkan dengan tindak kekerasan dan penipuan. Angkutan kereta api, misalnya, meskipun pemudik sudah antre berjam-jam, begitu loket dibuka, hanya dalam hitungan menit, tiket sudah terjual habis. Namun, pemudik masih bisa

206

JUJUR BERSUARA Proses Kreatif Penulisan Editorial Media Indonesia

mi/USmAN iSKANDAR

207

JUJUR BERSUARA Proses Kreatif Penulisan Editorial Media Indonesia

Public Service Buruknya Penanganan Bencana

Media Indonesia â&#x20AC;&#x201D; 8 Oktober 2009

Buruknya Penanganan Bencana

SUDAH lebih dari sepekan bencana gempa di Sumatra Barat terjadi, tapi sejumlah persoalan besar masih saja bermunculan. mulai kurangnya stok bahan makanan dan obat-obatan, amburadulnya koordinasi, hingga tersendatnya distribusi bantuan. BeRBAGAi persoalan semacam itu bukan hanya muncul di

Tugas BNPB memberikan pedoman dan pengarahan terhadap usaha penanggulangan bencana secara adil dan setara.

Sumatra Barat. Setiap ada bencana, setiap kali itu pula bangsa ini buruk dalam menanganinya. Padahal, sudah ada Undang-Undang Nomor 24 tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana. isi UU itu tergolong lengkap dan komprehensif karena sudah mengatur tentang

Tugas lainnya: menetapkan standarisasi dan kebutuhan penyelenggaraan penanggulangan bencana berdasarkan peraturan perundang-undangan.

kelembagaan dari pusat sampai ke daerah, penanganan prabencana, saat bencana, pascabencana, hingga sanksi denda dan penjara. Lewat UU itu pemerintah membentuk Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) pada 2008 dan Badan Penanggulangan Daerah. Badan yang bersifat operasional

Menyampaikan informasi kegiatan kepada masyarakat; melaporkan penyelenggaraan penanggulangan bencana kepada Presiden setiap sebulan sekali dalam kondisi normal dan pada setiap saat dalam kondisi darurat bencana.

nondepartemen setingkat menteri itulah yang bertanggung jawab acap kali muncul musibah bencana. BNBP menggantikan Badan Koordinasi Penanggulangan Bencana dan Penanganan Pengungsi yang ada sebelumnya.

208

JUJUR BERSUARA Proses Kreatif Penulisan Editorial Media Indonesia

tiYOK

209

JUJUR BERSUARA Proses Kreatif Penulisan Editorial Media Indonesia

Public Service Buruknya Penanganan Bencana

Dengan adanya BNPB, maka lembaga penanggulangan bencana sebelumnya, yaitu Badan Koordinasi Nasional Penanganan Bencana (Bakornas PB) dibubarkan.

Public Service Buruknya Penanganan Bencana

Kepala BNPB kini dijabat Syamsul ma’arif dengan 19 ang-

Sayangnya, kendati sudah ada UU dan badan operasional, bangsa ini tetap saja gagap dalam

gota pengarah, sembilan di antaranya dipilih dari kalangan

mengatasi bencana. Faktor penyebabnya lagi-lagi lantaran buruknya komitmen dan implemen-

profesionalolehDPRmelaluifitandpropertestpadaFebruari

tasi UU.

lalu. mereka adalah Sugimin Pranoto, Sudibyakto, Sarwidi, thabrani, i Nyoman Kandun, KRt Adikoesoemo Prasetyo,

Sebutlah misalnya perkara anggaran. Anggaran yang digelontorkan kepada BNPB hanya Rp 100

Didik eko Budi Santoso, Zainuddin maliki, dan Agus Hasan

miliar pada 2009 dan Rp 172 miliar pada APBN 2010, dengan anggaran cadangan sebesar Rp 3

Sulistiono Reksoprodjo.

triliun. Padahal, bencana di Aceh, Yogyakarta, dan kini di Sumatra Barat, memperlihatkan skala kerusakan yang sangat besar dan meluas. Lebih dari itu, kebutuhan dana tidak saja ketika terjadi bencana, tapi juga diperlukan sebelum dan sesudah bencana. itu semua jelas membutuhkan dana yang lebih besar. Buruknya komitmen pemerintah tidak cuma di pusat. Sekalipun undang-undangnya telah terbit pada 2007, dan BNPB telah dibentuk 2008, Badan Penanggulangan Daerah Sumatra Barat, contohnya, baru terbentuk Juli 2009. Umurnya baru tiga bulan ketika gempa terjadi di Padang dan Padang Pariaman. Akibatnya, badan itu belum memiliki anggaran sendiri dan sudah pasti organisasi yang masih bayi itu tertatih-tatih menghadapi bencana yang hebat. Pelajaran yang harus dipetik ialah selain perlu meningkatkan anggaran, pemerintah juga harus segera membentuk badanbadan penanggulangan bencana di semua wilayah yang memiliki tingkat kerawanan bencana yang tinggi, baik di tingkat provinsi maupun kabupaten/kota. Namun, apakah gunanya semua badan itu bila koordinasi bu-

Sayangnya, kendati sudah ada UU dan badan operasional, bangsa ini tetap saja gagap dalam mengatasi bencana.

ruk? Jadi, yang juga tak kalah penting adalah meningkatkan mutu koordinasi sehingga bantuan dapat disalurkan dengan Dampak bencana alam belum bisa ditangani secara komprehensif.

mi/ROmmY PUJiANtO

210

JUJUR BERSUARA Proses Kreatif Penulisan Editorial Media Indonesia

cepat, utuh, dan merata di semua wilayah bencana. [MI]

211

JUJUR BERSUARA Proses Kreatif Penulisan Editorial Media Indonesia

Civil Society

212

JUJUR BERSUARA Proses Kreatif Penulisan Editorial Media Indonesia

213

JUJUR BERSUARA Proses Kreatif Penulisan Editorial Media Indonesia

â&#x20AC;&#x153;Orang-orang yang berhenti belajar akan menjadi pemilik masa lalu. Orang-orang yang masih terus belajar, akan menjadi pemilik masa depan.â&#x20AC;? (Mario Teguh)

Sosok anak Indonesia yang gemar belajar dalam kondisi apa pun.

214

JUJUR BERSUARA Proses Kreatif Penulisan Editorial Media Indonesia

Mi/TERESiA AAN

215

JUJUR BERSUARA Proses Kreatif Penulisan Editorial Media Indonesia

Civil Society Sekolah Pembunuh dengan Biaya Negara

Media Indonesia â&#x20AC;&#x201D;7 September 2003

Sekolah Pembunuh dengan Biaya Negara

SEKOLAH Tinggi Pemerintahan Dalam Negeri, yang dibiayai negara, kembali terbukti hanya menjadi kampus untuk membunuh. Bayangkan, sebuah sekolah yang dimaksudkan untuk menghasilkan pamong praja, yang akan mengurus pemerintahan agar lebih baik, ternyata menjadi tempat membantai manusia.

Persitiwa kekerasan pada sekolah para pamong itu memang mecengangkan masyarakat. Kasus kematian Praja Wahyu Hidayat yang berulang-ulang ditayangkan televisi semakin menguak kebobrokan pada tempat pendidikan para pamong praja itu.

Menteri Dalam Negeri. Karena menterinya tentara, sekolah ini pun didesain dengan selera dan orientasi militer. Sekolah itu dipimpin tentara serta mendidik dan melatih mahasiswanya berwatak militeristis. Bukan mendidik dan melatih mahasiswanya untuk menjadi aparatur negara yang efektif dan efisien sebagai pelayan publik. Yang tumbuh dan dikembangkan di kampus itu adalah watak otoriter,

YANg dibantai adalah sesama mahasiswa. Yang dibunuh adalah rekan sendiri. itu ter-

hierarkis, dan mengandalkan kekerasan. Yang junior harus tunduk

jadi ketika nyawa binatang sekalipun semakin tinggi dihargai oleh manusia beradab.

dan ditundukkan yang senior dengan jalan kekerasan.

Sekolah Tinggi Pemerintahan Dalam Negeri adalah salah satu sumber untuk men-

Hasilnya adalah tewasnya Wahyu Hidayat. Sebelumnya, seorang mahasiswa baru

cetak birokrat. inilah sekolah yang dirancang untuk menelurkan para calon lurah,

pun tewas semasa orientasi. Berapa banyak lagi manusia tewas di kampus itu baru pemerintah

camat, lalu naik lebih tinggi menjadi aparatur negara yang menentukan jalannya

sadar bahwa rakyat telah membiayai sebuah sekolah pembunuh? Berapa banyak lagi orang mati di

pemerintahan. Ada banyak tugas birokrasi, di antaranya yang terpenting mem-

STPDN, baru Menteri Dalam Negeri sadar telah mendirikan sekolah kekerasan?

berikan pelayanan publik. Sebuah tugas yang menuntut perubahan di kalangan birokrat, yaitu dari berwatak sebagai penguasa menjadi pelayan rakyat.

Yang jelas, kita bisa membayangkan lurah atau camat macam apa yang akan dihasilkan STPDN. inilah lurah

Dari pejabat yang dilayani rakyat menjadi pejabat yang harus melayani rakyat.

dan camat yang akan menghadapi rakyatnya dengan

Sebuah pemerintahan bukan hadir untuk kepentingan aparatur pemerintahan itu

otoriter dan kekerasan. Karena, hanya itulah yang mereka

sendiri. Berdasarkan hasil pemilihan umum, misalnya, pemerintahan bisa berganti,

tahu. Buktinya, kekerasan itulah juga yang mereka laku-

presiden dan menteri pun bisa datang dan pergi. Tetapi, yang namanya birokrasi

kan terhadap wartawan yang meliput di kampus mereka.

tetap. ia tidak mengabdi kepada kekuasaan. Siapa pun yang menjadi presiden atau menteri, birokrasi tetap menjalankan roda pemerintahan dengan salah satu tugas-

Padahal, bangsa ini hidup dalam alam demokrasi.

nya yang utama adalah melayani publik.

Bahkan, pada 2004 rakyatlah yang menentukan siapa yang menjadi presiden. Rakyat semakin menuntut

Untuk mencapai mutu birokrasi yang tinggi tentu diperlukan pendidikan. Di

transparansi. Kesadaran akan mutu pelayanan publik

antaranya, melalui apa yang disebut sebagai Sekolah Tinggi Pemerintahan Dalam

yang semakin bersih dan baik pun terus meningkat.

Negeri (STPDN). inilah sekolah yang didirikan ketika Jenderal Rudini menjadi

216

JUJUR BERSUARA Proses Kreatif Penulisan Editorial Media Indonesia

217

Menteri Dalam Negeri sadar telah mendirikan sekolah kekerasan? Yang jelas, kita bisa membayangkan lurah atau camat macam apa yang akan dihasilkan STPDN

JUJUR BERSUARA Proses Kreatif Penulisan Editorial Media Indonesia

Civil Society Sekolah Pembunuh dengan Biaya Negara

Media Indonesia — 13 Mei 2004

Selamat Datang (Kembali) Film Indonesia

FESTiVAL Film indonesia (FFi) yang telah absen selama 12 tahun, digelar kembali Sabtu (11/12) malam, di Dunia Fantasi, Ancol, Jakarta. FFI adalah penyejuk hati para pekerja dan pencinta film, baik layar lebar maupun layar kaca.

Para taruna STPDN. Disiapkan sebagai pelayan publik.

YANg menggembirakan, dan boleh kita berharap, pada perfilman kita di masa depan, FFi 2004 telah memunculkan aktor-aktris, sutradara, dan para pekerja film “generasi baru”. Sebuah generasi film, yang melahirkan Ke sanalah mestinya aparatur pemerintahan yang dihasil-

karya-karya dengan bahasa ucap yang wajar, khas zaman sekarang, dan

kan STPDN dididik dan dilatih. Yaitu, menjadi aparatur

“berselera muda”. ia tidak terbebani oleh pandangan “seni serius” atau

pemerintahan di tengah menguatnya civil society, di tengah

“seni populer”.

alam demokrasi. Telah “lahir” pemeran wanita terbaik dalam film Ada Apa dengan Cinta,

Presiden dan Mendagri turun tangan mengatasi kasus itu. Pergantian kepala sekolah pun dilakukan. Tetapi kenyataannya peristiwa kekerasan selalu berulang.

Artinya, menghasilkan pamong praja yang rasional, toleran

Dian Sastrowardoyo. Telah “lahir” pemeran pria terbaik dalam film

terhadap perbedaan, serta dapat dipercaya. Bukan memaksa-

Arisan, Tora Sudiro. Telah “lahir” sutradara terbaik dalam film Ada Apa

kan otoritas dengan kekuasaan.

dengan Cinta, Rudi Sudjarwo. Telah “lahir” penulis skenario terbaik dalam film Eliana, Eliana, Riri Reza dan Prima Rusdi. Telah “lahir” film terbaik,

Melihat apa yang terjadi sekarang, STPDN bukan wadah

Arisan, yang disutradari Nia Dinata, dan menyabet lima Piala Citra.

yang betul untuk menghasilkan pelayan publik yang dicitacitakan. Sebelum lebih banyak lagi orang mati di kampus itu

Nia memang tidak terpilih sebagai sutradara terbaik, tetapi ia adalah

dan merusak rakyat serta demokrasi di masa depan, STPDN

sineas muda, bersama antara lain Riri Reza, Rizal Mantovani, juga Mira

harus berubah habis-habisan. Jika tidak, lebih baik sekolah itu

Lesmana dan Nan T Achnas, telah menjadi lokomotif baru perfilman

ditutup saja.

indonesia. Mereka adalah para sineas yang mewakili generasi baru yang

[mi]

membuat dunia film Indonesia menjadi hidup kembali. Dua belas tahun perfilman Indonesia absen dalam FFI.

Mi/KOHAR

218

JUJUR BERSUARA Proses Kreatif Penulisan Editorial Media Indonesia

219

JUJUR BERSUARA Proses Kreatif Penulisan Editorial Media Indonesia

Civil Society Selamat Datang (Kembali) Film Indonesia

Kini FFI telah digelar kembali, sejumlah sineas muda telah membuat sejarah dengan semangat zamannya sendiri. Bioskop Indonesia telah menyambut hangat karya-karya mereka.

Civil Society Selamat Datang (Kembali) Film Indonesia

Selama kurun itu perfilman kita memang seperti babak belur. Ada tiga hal yang sering disebut sebagai sebab surutnya film Indonesia. Pertama, monopoli kelompok “Bioskop 21” yang amat memanjakan film-film asing. Kedua, pemerintah yang makin tidak peduli, dan ketiga, kian tumbuhnya sinema elektronik (sinetron) yang diputar di televisi. Tetapi, sesungguhnya selama kurun waktu itu, film Indonesia tidak benar-benar mati. Pada 1996, misalnya, Riri Reza, Nan T Achnas, Mira Lesmana, dan Rizal Mantovani membuat film Kuldesak. Film dengan bahasa ucap anak muda yang bisa menarik 125.000 penonton itu, boleh disebut sebagai awal bangkit kembalinya film-film layar lebar, setelah mati suri sekian lama. Kini FFi telah digelar kembali, sejumlah sineas muda telah membuat sejarah dengan semangat zamannya sendiri. Bioskop indonesia telah menyambut hangat karya-karya

Para insan film dan kebangkitan film nasional. Selamat datang kembali film Indonesia.

mereka. Bahkan, ada spirit baru anak-anak muda menonton film sendiri. Apakah itu semua berarti awal kebangkitan perfilman Indone-

Momentum digelarnya kembali FFI menguak kembali kejayaan dunia perfilman di masa lalu.

sia? Mungkin saja, tetapi untuk benar-benar tumbuh berkembang dan berjejak kuat pada bumi indonesia, masih perlu waktu panjang. Kualitas para sineas, kritikus film, masyarakat penonton, regulasi, dukungan pemerintah, akan menjadi faktor yang sangat menentukan. Film adalah sebuah karya seni yang paling “ampuh” dalam

Film Arisan memenangi pernghargaan Film Terbaik pada FFI 2004.

membentuk image atau citra sebuah masyarakat/bangsa. Karena itu, jika kita semua menyadari kekuatan film, ia bisa menjadi “duta” atau “public relations” kita di tengah masyarakat dunia. Tetapi, apa pun kendalanya nanti, selamat datang kembali film Indonesia. [mi]

Mi/RAMDANi; Mi/ USMAN iSKANDAR

220

JUJUR BERSUARA Proses Kreatif Penulisan Editorial Media Indonesia

221

JUJUR BERSUARA Proses Kreatif Penulisan Editorial Media Indonesia

Civil Society Televisi dan BBM

Media Indonesia â&#x20AC;&#x201D;14 Juli 2005

Televisi dan BBM dua perkara pokok. Harga dan regulasi kendaraan bermotor. Pemerintah memiliki opsi menaikkan harga BBM sehingga

SUDAH tiga hari ini televisi di indonesia tidak bisa lagi dinikmati 24 jam oleh pemirsa. Masyarakat yang terbiasa menonton dan membutuhkan jasa televisi tengah malam harus gigit jari. Televisi tidak bisa lagi mengudara di tengah malam karena mengikuti imbauan pemerintah menghemat bahan bakar minyak.

meniadakan subsidi atau mengatur volume kendaraan bermotor. Ternyata pemerintah lari dari persoalan ini karena lebih gampang mengatur soal baju dan jas serta jam siaran televisi daripada kebijakan harga dan regulasi kendaraan bermotor. Sekali lagi, televisi tidaklah penyumbang signifikan dalam penghematan BBM. Kerugian publik karena pengurangan

Aksi kontra terhadap terbit nya Permen Kominfo yang membatasi siaran televisi dengan dalih penghematan energi ditentang berbagai kalangan.

Ternyata pemerintah lari dari persoalan ini karena lebih gampang mengatur soal baju dan jas serta jam siaran televisi daripada kebijakan harga dan regulasi kendaraan bermotor.

Di kantor-kantor pemerintah sekarang kita menyaksikan

jam siaran jauh lebih besar dan mendasar daripada jumlah

para menteri dan pejabat tinggi memakai baju batik untuk

liter BBM yang dihemat. Terlepas dari mutu isi siaran tele-

menghemat BBM. Logikanya, dengan memakai baju batik

visi di malam hari, televisi ialah instrumen penyebar informasi. informasi di abad seperti

para pejabat tidak kepanasan sehingga tidak tergoda untuk

sekarang tidak saja penting, tetapi asasi.

menyalakan penyejuk ruangan. Hal yang bisa saja terjadi kalau mereka memakai jas.

Bangsa yang beradab adalah bangsa yang menghargai kecerdasan. Tidak bisa dibantah, informasi adalah sumber kecerdasan. Nah, dalam substansi seperti ini, sangat lucu bila

Tentu dipertanyakan dengan sungguh-sungguh, apa

sebuah pemerintahan mengeluarkan kebijakan yang melawan pencerdasan.

hubungan pakaian dan televisi dengan BBM? Kalau dicariSejumlah pengelola televisi swasta mendukung aturan tersebut.

cari, tentu saja ada hubungan. Akan tetapi dalam konteks

Ketika di indonesia malam hari, di bagian dunia yang lain siang hari. Ketika indonesia

hemat BBM yang diserukan melalui instruksi presiden

tidur nyenyak, dunia yang lain beraktivitas. Tidak bisa dibayangkan kalau tiba-tiba te-

(inpres), yang perlu dicari adalah titik atau pos manakah di

ngah malam terjadi gempa dahsyat di Jakarta dan pemerintah pada saat itu merasa perlu

dalam masyarakat yang paling banyak menggunakan BBM?

menyampaikan pesan darurat kepada rakyatnya? Tidak bisa dibayangkan jika tiba-tiba ada negara yang memaklumkan perang kepada indonesia pada jam 01.00 dini hari?

inpres penghematan BBM justru tidak menyentuh sama sekali Pada 25 juli 2005 Departemen Komunikasi dan Informatika merevisi Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika nomor 11 tahun 2005 tentang Pengurangan Waktu Siaran Lembaga Penyiaran.

222

sektor terboros, yaitu kendaraan roda dua dan empat. inilah

Meminta televisi menyetop penyelenggaraan siaran pada (tengah) malam hari adalah cer-

yang menyebabkan banyak pihak menilai inpres itu hanya

min mindset bahwa informasi harus tidur di saat birokrasi juga memerlukan tidur. Padahal

bermain di pinggir persoalan.

birokrasi yang baik adalah yang hidup 24 jam karena informasi bergerak tiada henti.

Padahal, kalau mau menyentuh pokok persoalan, krisis (dan

Aneh bila para pejabat bobo di malam hari, informasi pun diminta bobo bersama-sama.

oleh karena itu diperlukan penghematan) BBM berada pada

Aneh bin ajaib. gatal di mana, garuk yang mana. [mi]

JUJUR BERSUARA Proses Kreatif Penulisan Editorial Media Indonesia

223

JUJUR BERSUARA Proses Kreatif Penulisan Editorial Media Indonesia

Civil Society Devisa Simalakama

Media Indonesia â&#x20AC;&#x201D; 26 Maret 2006

Devisa Simalakama

SEBUAH berita yang menggembirakan sekaligus menyimpan kepedihan terjadi pekan lalu. Berita itu diungkapkan Menteri Tenaga Kerja Erman Soeparno. isinya, para tenaga kerja indonesia (TKi) di luar negeri ternyata telah mendatangkan devisa yang amat besar bagi Republik ini, yakni Rp 24 triliun per tahun. Sebaliknya, berita itu menyimpan kesedihan yang dalam. Devisa yang dihasilkan memang menjulang, tapi nasib para pendulang pundi-pundi negara itu tak pernah beringsut dari kisah getir dan memilukan. KEPiLUAN itu terjadi ketika hendak berangkat, saat berada di negara tempat mereka bekerja, maupun saat kembali ke Tanah Air. Ketika masih menjadi calon TKi, mereka sudah harus merogoh kocek untuk urusan macam-macam. Ketika sudah di negeri orang, datang penyiksaan, pemerkosaan, hingga gaji yang tidak dibayar. Belum lagi akibat sosial yang mesti ditanggung keluarga. Berpisah dengan suami atau istri berlama-lama, telah memicu perceraian.

menonjol. Para TKi yang berjumlah 4,8 juta orang itu terus

Para TKI di Malaysia bagai buah simalakama.

memberikan devisa, tapi inilah devisa simalakama.

Saat kembali ke Tanah Air, para pahlawan devisa itu bukannya disambut

Adalah kenyataan bahwa di negeri sendiri pemerintah tidak

dengan karpet merah dan kalungan bunga, melainkan menjadi sapi perah

sanggup menciptakan lapangan kerja. Pengangguran terus

sejak turun di bandara. Kedatangan mereka memang disediakan tempat

meningkat. Karena itu, wajar bila pemerintah menggenjot

khusus, yakni Terminal iii Bandara Soekarno-Hatta, tapi tempat khusus

agar jumlah TKi bertambah dari rata-rata 360 ribu per tahun

itu bukannya untuk memudahkan dan melindungi mereka. Justru di tem-

menjadi satu juta pekerja tiap tahun.

pat khusus itulah para preman gampang menipu dan memeras mereka. Devisa yang bisa dikeruk juga berlipat dari Rp 24 triliun per Semua itu terjadi berulang-ulang. Sudah ada Lembaga Perlindungan

tahun menjadi Rp 75 triliun per tahun. Sebuah pertumbuhan

Tenaga Kerja indonesia, tapi kerja lembaga itu belum kentara apalagi

menjadi tiga kali lipat, dengan risiko yang juga pasti meningkat.

224

JUJUR BERSUARA Proses Kreatif Penulisan Editorial Media Indonesia

Mi/ USMAN iSKANDAR

225

JUJUR BERSUARA Proses Kreatif Penulisan Editorial Media Indonesia

Civil Society Devisa Simalakama

Media Indonesia — 8 April 2006

Papua dan LSM Adalah kenyataan bahwa di negeri sendiri pemerintah tidak sanggup menciptakan lapangan kerja. Pengangguran terus meningkat. Karena itu, wajar bila pemerintah menggenjot agar jumlah TKI bertambah

Oleh karena itu, sangat penting pemerintah bersama

Pada 8 Maret 2006 Malaysia, melalui Menteri Tenaga Kerjanya saat bertemu Sultan Hamengkubowno X di Yogyakarta menyatakan akan menjamin asuransi keselamatan TKI.

MENTERi Pertahanan Juwono Sudarsono gerah dengan lembaga swadaya masyarakat (LSM) yang mengipas-ngipas masalah Papua. Menurut Juwono, sekurangnya ada tujuh LSM yang bersaing mendapatkan dana (asing) untuk ‘menggarap’ Bumi Cenderawasih itu.

pengusaha penyedia TKi meningkatkan perlindungan bagi TKi. Mulailah dengan urusan di depan mata, yaitu mem-

LSM-LSM itu, kata sang menteri, memanipulasi data, memutarbalikkan fakta, dan men-

berantas pungutan dan pemerasan di negeri sendiri.

dramatisasi persoalan. Untuk mendapatkan dana, katanya, lembaga-lembaga swadaya masyarakat itu menjelek-jelekkan indonesia. Sayangnya, Juwono tidak menyebutkan berapa

Upaya diplomatik yang sangat serius harus dilakukan untuk

besar dan dari mana aliran dana itu mengucur ke kantong para pengelola LSM itu.

memberi perlindungan ketika TKi telah berada di negeri

Pada saat yang sama 64 TKI ilegal ditahan pemerintah Taiwan.

Pada bulan yang sama pemerintah menargetkan pengiriman 700 ribu TKI pada 2006.

orang, khususnya di Singapura, Malaysia, dan Timur Tengah.

Sebelumnya, beberapa hari setelah kerusuhan Abepura, Kepala Badan intelijen Negara

Dalam hal ini peranan negara sangat besar dan menentukan.

Syamsir Siregar juga pernah menengarai beberapa LSM yang menjadi sponsor kerusuhan.

Apa yang dilakukan pemerintah Filipina bagi tenaga

Tetapi, lagi-lagi, Syamsir juga tidak menyebutkan nama siapa-siapa yang ‘bermain’ di Papua

kerja mereka, kiranya bisa menjadi rujukan.

itu.

TKi adalah solusi dengan dua dimensi. Penghasil devisa,

Australia memang menjadi negara yang paling dekat sebagai sasaran kecurigaan-ke-

sekaligus penyelamat negara yang telah membantu

curigaan itu. Terlebih lagi, setelah Duta Besar indonesia untuk Australia Hamzah Thayeb

mengurangi tekanan sosial akibat pengangguran di dalam

mengatakan sejumlah LSM yang beroperasi di indonesia didanai pemerintah Australia.

negeri. Oleh sebab itu, sepatutnya pemerintah memberikan

Faktanya ada sejumlah anggota DPR Australia yang punya aktivitas politik untuk kemerde-

perlindungan yang optimal sehingga devisa yang dihasilkan

kaan Papua.

bukan buah simalakama.

[mi]

Kita memang sulit mengendalikan pihak asing agar tidak bermain di indonesia. Selain mereka punya dana, teknologi komunikasi telah menjelajah ke seluruh pelosok dunia. Sehingga, amat mudah bagi siapa pun untuk ‘menggenggam’ dunia. Apalagi ada dalil sederhana, negara bisa diobok-obok karena ia memang bisa diobok-obok. Selagi pertahanan negeri lemah, politik masih hiruk pikuk, ekonomi masih berada di ‘ruang

226

JUJUR BERSUARA Proses Kreatif Penulisan Editorial Media Indonesia

227

JUJUR BERSUARA Proses Kreatif Penulisan Editorial Media Indonesia

Civil Society Papua dan LSM

Media Indonesia â&#x20AC;&#x201D; 7 April 2008

Kita memang sulit mengendalikan pihak asing agar tidak bermain di Indonesia. Selain mereka punya dana, teknologi komunikasi telah menjelajah ke seluruh pelosok dunia.

Untung Ada â&#x20AC;&#x2DC;Quick Countâ&#x20AC;&#x2122;

DUA pemilihan gubernur dalam dua pekan terakhir memberi publik kepuasan.Tidak karena calon yang didukungnya menang, tetapi karena begitu cepatnya memperoleh gambaran tentang hasil akhir pemilihan.

tungguâ&#x20AC;&#x2122;, kemiskinan makin tinggi, pendidikan belum naik

Bumi Cenderawasih Papua. Tergantung LSM asing.

kelas, dan tidak munculnya pemimpin yang kuat, sulit negeri

Di Jawa Barat dalam hitungan beberapa jam saja setelah

ini bebas dari gangguan siapa pun.

penghitungan suara, publik tahu bahwa pasangan Heryawan dan Dede Yusuf keluar sebagai pemenang. Di Sumatra Utara,

Tetapi, dalam kondisi yang seperti itu pula, LSM dalam negeri mestinya justru ikut mencari jalan keluar mengatasi perso-

Pada 6 April 2006 Effendi Simbolon anggota Komisi I DPR mengungkapkan rencananya untuk membeberkan kepada parlemen Australia terkait keterlibatan LSM, perguruan tinggi, anggota parlemen pada kegiatan sparatisme di Papua.

alan bangsa ini. Jangan mengorbankan kepentingan bangsa untuk mencari

kemarin, publik memperoleh gambaran bahwa yang menang adalah pasangan Syamsul Arifin-Gatot Nugroho.

Dede Yusuf dicalonkan sebagai wakil gubernur Jawa Barat (periode 20082013) mendampingi Ahmad Heryawan (calon gubernur).

Kita tidak ingin membahas mengapa pasangan tertentu kalah dan mengapa yang lain menang di luar perkiraan. Yang

nafkah dan nama. Terlalu sayang negeri yang merdeka karena

hendak dibahas di sini adalah kehadiran lembaga survei yang

penderitaan seluruh rakyat dikorbankan hanya untuk kepen-

melakukan penghitungan cepat, quick count.

tingan sempit. Sementara di Australia pada 19 April 2006 tersiar berita tentang aksi genosida di Papua.

LSM-LSM di dalam negeri mestinya justru harus melepaskan diri dari ketergantungan asing. Sebab, dana-dana asing hanya

Hasil quick count yang dilakukan beberapa lembaga memerkirakan pasangan Heryawan-Dede menang.

Dalam pembahasan revisi undang-undang pemilihan anggota DPR/DPRD/DPD yang baru lalu, kehadiran dan peran quick count sempat dipersoalkan. Bahkan ada fraksi tertentu di DPR yang menginginkan quick count dilarang sama sekali.

akan memperlemah secara politis posisi LSM sendiri. LSM

Tudingan terhadap LSM buntut dari pengungkapan sejumlah data tentang Papua yang dinilai salah oleh pemerintah.

mestinya harus memulai mencari cara bagaimana menghidupi diri sendiri tanpa dana asing.

Bersyukurlah UU No 10/2008 akhirnya tidak mematikan penghitungan cepat. Menurut undang-undang itu, penghitungan

Bergantung kepada dana asing juga akan terus memperlemah citra LSM di mata masyarakat. ia

cepat boleh dilakukan satu hari setelah pemilu. Kelonggaran itu

menjadi ironi. Sebab, dalam alam demokrasi, kita justru mesti melakukan penguatan-penguatan

pun sesungguhnya dipertanyakan maksud dan tujuannya. Yang

masyarakat sipil yang mandiri dan independen. Sementara itu, banyak LSM justru dependen

melanggar ketentuan itu dikenai sanksi pidana.

alias tergantung.

Mi/ADAM DWi

[mi]

228

JUJUR BERSUARA Proses Kreatif Penulisan Editorial Media Indonesia

229

JUJUR BERSUARA Proses Kreatif Penulisan Editorial Media Indonesia

Civil Society Untung Ada Quick Count

itu. Dalam kasus pemilu, paling tidak hasil hitung cepat bisa dipakai sebagai pedoman untuk memercayai atau tidak memercayai hasil penghitungan oleh KPU. Selasa (22 April 2008) diumumkan Heryawan-Dede memanangi pilkada Jawa Barat.

Kecurangan pemilu tidak terjadi bila hasil yang diperoleh di antara calon atau partai berbeda sangat signifikan. Kecurangan pada hasil seperti itu akan sangat kentara. Akan tetapi, yang rawan adalah ketika perbedaan hasil

Warga memasukkan surat suara dan hasilnya dapat segera diketahui dengan metode quick count.

perolehan suara antarcalon--sebut saja contoh pilkada Jawa Baratâ&#x20AC;&#x201D;sangat tipis. Bila terjadi seperti itu, peluang untuk mengubah hasil terbuka luas. Dengan demikian, hasil quick count adalah pencegah manipulasi.

Dalam kasus pemilu, paling tidak hasil hitung cepat bisa dipakai sebagai pedoman untuk memercayai atau tidak memercayai hasil penghitungan oleh KPU. Para perancang undang-undang berargumen bahwa pengumuman hasil penghitungan cepat yang terlalu cepat bisa memengaruhi keyakinan publik. Khalayak yang telanjur percaya akan kemenangan atau kekalahan tidak mau menerima hasil sebaliknya. Padahal, menurut undang-undang, hasil quick count tidak resmi. Yang

Quick count, memang, tidak selalu benar. Terbuka kemungkinan kekeliruan dalam metodologi sampling dan penghi-

Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) mengkritik keras adanya penayangan hasil penghitungan cepat atau quick count. Padahal Tempat Pemungutan Suara (TPS) belum waktunya ditutup.

tungan. Bila terjadi hasil penghitungan cepat berbeda dari hasil penghitungan KPU, terbuka, dan harus, diuji siapa yang bersalah. Bisa lembaga survei yang salah, bisa juga KPU. Kalau lembaga survei ternyata salah, tamatlah riwayat lembaga itu karena tidak memperoleh kepercayaan publik.

sah dan resmi adalah hasil penghitungan yang dikeluarkan KPU. Kalangan penyelenggara quick count yang umumnya berasal dari LSM dan organisasi nonpemerintah mencium gelagat jelek dari penghambatan terhadap quick

Pengelola yang profesional tidak mau melacurkan diri untuk

Saat DPR membahas RUU Parlemen, muncul gagasan quick count sebaiknya dilarang.

kepentingan para kontestan.

count. Tenggang satu hari setelah pemilihan adalah jarak waktu yang sangat cukup

Demikian juga jika KPU yang salah. Mereka akan dikenai

untuk mengubah hasil pemilu, kalau mau. Di situlah letak pertentangannya.

sanksi pidana. Biasanya hasil quick count tidak jauh berbeda dari hasil sesungguhnya. Keunggulan metodologi dan

Salah satu aspek demokrasi yang harus terus dijaga adalah transparansi dan kon-

keyakinan akan kebenarannya itulah yang menyebabkan quick

trol. Penghitungan cepat adalah perwujudan terhadap transparansi dan kontrol

count dipercaya dan ampuh sebagai alat kontrol. [mi]

Mi/PALCE AMALO; Mi/ Mi/USMAN iSKANDAR

230

JUJUR BERSUARA Proses Kreatif Penulisan Editorial Media Indonesia

231

JUJUR BERSUARA Proses Kreatif Penulisan Editorial Media Indonesia

Civil Society Hantu Rahasia Negara

Media Indonesia â&#x20AC;&#x201D; 31 Mei 2008

Hantu Rahasia Negara Sebaliknya, korupsi dan transaksi gelap akan marak karena ber-

KEPUTUSAN Komisi i DPR menolak RUU Rahasia Negara untuk sementara melegakan. Melegakan karena dewan mengindahkan aspirasi rakyat yang meminta pemerintah menyempurnakan naskah RUU tersebut.

sembunyi di balik payung rahasia negara. Kebobrokan birokrasi semakin awet dan terawat karena para pejabat bisa secara sepihak mengklaim sebagai rahasia negara.

RUU Rahasia Negara sudah mengendap dua tahun di DPR. Dewan mengesampingkan RUU tersebut karena memprioritaskan UU Keterbu-

Kita khawatir RUU tersebut tidak

kaan informasi Publik dan berharap UU tersebut menjadi acuan UU lain.

hanya menjamin rahasia negara,

Bersepakat menolak RUU Rahasia Negara. Rakyat adalah tempat kebenaran berdomisili.

tapi juga menjamin rahasia Bila ditilik dari sisi apa pun, RUU Rahasia Negara menjadi ancaman

birokrasi bahkan rahasia politik.

dengan sejumlah pasal yang menjerat. Padahal UU Keterbukaan infor-

Dengan demikian, UU tersebut

masi Publik sudah membatasi hanya tiga jenis informasi yang tidak boleh

akan sangat mudah diselewengkan

diakses publik. Yakni menyangkut kerja intelijen, instalasi militer, dan

untuk mengabdi pada kepenting-

hak intelektual.

an pemerintah dan birokrasi.

RUU Rahasia Negara memberi kewenangan yang sangat luas kepada seluruh badan publik pada semua level birokrasi untuk melakukan klaim rahasia negara atas informasi atau dokumen yang mereka miliki. Siapa saja yang membocorkan rahasia negara akan melangkah ke penjara.

Klaim rahasia negara menjadi momok yang menakutkan di Pada 16 September 2009 Komisi I DPR resmi menghentikan pembahasan RUU Rahasia Negara yang mengundang polemik di masyarakat.

zaman otoritarianisme Orde Baru. Anehnya, pemerintahan demokratis hasil pilihan langsung rakyat kini sengaja menghidupkannya.

Bila kelak RUU Rahasia Negara disetujui, demokrasi dan reformasi yang

Kebebasan pers yang dinikmati sejak era reformasi segera

masih berusia belia akan terkubur atas nama rahasia negara. Kebebasan

memasuki masa senja. Hak rakyat mendapat akses informasi

pers dan transparansi juga akan tenggelam. Puluhan, ratusan, bahkan ribuan wartawan akan digiring ke bui dengan tuduhan melanggar rahasia negara dan diancam penjara seumur hidup.

232

JUJUR BERSUARA Proses Kreatif Penulisan Editorial Media Indonesia

kian tertutup atas nama rahasia negara.

Sejumlah pihak menilai definisi rahasia negara yang terlalu luas berpotensi mengirim jurnalis ke penjara.

Mi/SUSANTO

Adalah ironi ketika demokrasi baru berkembang, kita justru

233

JUJUR BERSUARA Proses Kreatif Penulisan Editorial Media Indonesia

Civil Society Hantu Rahasia Negara

Media Indonesia â&#x20AC;&#x201D; 27 Juli 2008

Buku Elektronik dan Kekonyolan Depdiknas Klaim rahasia negara menjadi momok yang menakutkan di zaman otoritarianisme Orde Baru. Anehnya, pemerintahan demokratis hasil pilihan langsung rakyat kini sengaja menghidupkannya. bersiap-siap kembali ke kultur ketertutupan dan kerahasiaan yang membungkam. Melalui UU Rahasia Negara, kita sedang menggali kubur untuk memakamkan demokrasi dan reformasi. Ternyata bangsa ini belum sepenuhnya paham bahwa demokrasi butuh rezim keterbukaan dan transparansi. Bukan kultur kerahasiaan.

BUKU adalah sumber ilmu. Dengan membaca buku, terbukalah pintu gerbang ilmu pengetahuan. Dengan membaca buku, kualitas sumber daya manusia dapat ditingkatkan. Karena itu, peradaban harus mampu membuat harga buku terjangkau oleh seluruh kalangan bila ingin martabat suatu bangsa semakin ditinggikan dan dimuliakan.

DPR sudah mengembalikan naskah RUU Rahasia Negara kepada pemerintah untuk direvisi. Masyarakat harus mengawasi secara cermat seluruh proses pembahasan

Di negeri ini, upaya itu jauh lebih mudah diucapkan daripada diwujudkan.

RUU itu. Kita berharap dalam tempo tiga bulan pemerintah bisa memahami nurani

Berbagai kebijakan telah ditetapkan, tetapi harga buku tetap saja mahal.

rakyat yang sebenarnya. Saat tahun ajaran baru dimulai seperti sekarang ini, siswa dan orang Pasal-pasal yang mengamputasi demokrasi, reformasi, dan kebebasan pers harus

tua murid tetap saja dibebani biaya pembelian buku yang semakin lama

dienyahkan. Juga pasal-pasal yang memberi ruang transaksi ilegal dan korupsi

semakin berat. Dari waktu ke waktu, persoalan itu dicoba diatasi, dari

patut disingkirkan.

tahun ke tahun pula masalah itu tidak pernah bisa dipecahkan.

Kita ingatkan DPR agar tetap menjaga nurani rakyat. Jangan sampai ada penyelun-

Upaya terakhir adalah program buku elektronik atau e-book yang di-

dupan pasal-pasal yang menjadi hantu yang menakutkan itu menjadi materi UU.

canangkan Depdiknas. Dengan kebijakan itu, pemerintah berharap dapat memutus mata rantai perdagangan buku yang dipandang sebagai sumber

Negeri ini tidak lagi membutuhkan UU Rahasia Negara. Sudah cukup UU Keterbu-

biaya tinggi, yang menyebabkan harga buku semakin tidak terjangkau.

kaan informasi Publik yang juga mengatur prinsip-prinsip kerahasiaan negara. Upaya itu dimulai dari proses penulisan, pencetakan, hingga penjualan. Jika UU Rahasia Negara meredusir UU Keterbukaan informasi Publik, DPR harus

Pemerintah membeli hak cipta (copyright) naskah buku dari penulis.

berani menolak. DPR tidak mempunyai pilihan lain kecuali mengabdi

Naskah itu dimasukkan ke situs web. Dari situs web itu, semua orang

pada suara rakyat. Karena rakyat adalah tempat kebenaran berdomisili.

234

JUJUR BERSUARA Proses Kreatif Penulisan Editorial Media Indonesia

[mi]

dapat mengambil dan mencetak, tanpa harus meminta izin dari penulis

235

JUJUR BERSUARA Proses Kreatif Penulisan Editorial Media Indonesia

Civil Society Buku Elektronik dan Kekonyolan Depdiknas

Buku-buku cetak di toko buku. Pintu gerbang ilmu pengetahuan.

Nyatanya, kebijakan itu tidak berjalan efektif. Salah satu penyebabnya adalah akses dan kemampuan siswa, guru, dan sekolah terhadap internet masih sangat rendah.

Yang membuat kebijakan itu konyol adalah Depdiknas tidak mempertimbangkan bahwa selain tingkat melek internet para guru dan institusi pendidikan kita masih rendah, sebagian besar sekolah di indonesia, apalagi di daerah terpencil, tidak memiliki akses terhadap listrik. Bagaimana sekolah yang tidak punya listrik bisa mengakses internet untuk mengunduh naskah buku? Meskipun tidak diharapkan, sejak awal, kegagalan program buku elektronik maupun Depdiknas. Tanpa harus membeli bukunya di toko

itu sejatinya sudah dikhawatirkan. Karena itu, Depdiknas harus menata ulang proyek tersebut.

buku. Mengingat tulang punggung keberhasilan program itu adalah akses teknologi informasi, sudah Sepintas, itu terobosan yang sangat menjanjikan. Dengan

Menjelang tahun ajaran baru 2008/2009 pemerintah melalui Depdiknas melakukan terobosan lewat peluncuran 376 buku eletronik yang bisa diunduh siswa secara gratis, tetapi kenyataannya siswa sulit mengakses buku itu.

seharusnya itu terlebih dahulu dibenahi.

teknologi internet yang membuat rantai produksi semakin pendek, asumsinya harga buku yang sampai kepada kon-

Buku adalah pintu gerbang ilmu pengetahuan. Depdiknas dapat memanfaatkan perkembangan

sumen akan menjadi semakin murah dan terjangkau.

teknologi internet untuk membuat harganya menjadi lebih terjangkau. Namun, dibutuhkan kecermatan dan akal sehat untuk mewujudkannya. Bukan kekonyolan.[mi]

Nyatanya, kebijakan itu tidak berjalan efektif. Salah satu penyebabnya adalah akses dan kemampuan siswa, guru, dan sekolah terhadap internet masih sangat rendah. itu menggelikan sekaligus menggusarkan. Menggelikan karena tingkat melek teknologi internet di kalangan para

Peristiwa ini diwarnai dengan perdebatan antara penerbit dan Badan Standarisasi Nasional Pendidikan (BSNP) soal harga eceran tertinggi (HET) buku yang dipublikasikan lewat internet itu.

Mi/ROMMY PUJiANTO

guru misalnya baru sekitar 10%-15%. Menggusarkan karena Depdiknas sama sekali tidak mempertimbangkan faktor itu dalam menetapkan kebijakan.

236

JUJUR BERSUARA Proses Kreatif Penulisan Editorial Media Indonesia

237

JUJUR BERSUARA Proses Kreatif Penulisan Editorial Media Indonesia

Civil Society Ironi Membengkaknya Anggaran Pendidikan

Media Indonesia â&#x20AC;&#x201D;25 Maret 2009

Ironi Membengkaknya Anggaran Pendidikan

DUNiA pendidikan lagi-lagi mendapat tamparan keras. Akibat proses pembayaran proyek pengadaan meja dan kursi di sejumlah sekolah dasar negeri di Malang tidak kunjung beres, pihak kontraktor pun menarik kembali perangkat sekolah tersebut. PROSES belajar-mengajar di sekolah itu mau tidak mau ter-

Para siswa belajar di bangunan sekolah yang tidak layak pakai. Sungguh ironis.

ganggu. Di beberapa lokasi, penyitaan meja kursi dilakukan saat para siswa sedang belajar. Proses penyitaan itu bahkan diwarnai tarik-menarik dan tangis siswa sehingga menjadi pemandangan yang sungguh-sungguh memilukan sekaligus memalukan.

Yang mengherankan, proses pembayaran itu hingga tiga tahun tidak kunjung beres. Akibatnya sang pengusaha terpaksa harus menyita meja dan kursi dari sekolah.

Kasus itu muncul sebagai buntut dari kontroversi proyek

Sejumlah advokat menggugat Bupati Malang terkait kisruh pembayaran perlengkapan sekolah di Malang.

pengadaan mebel yang masuk Anggaran Pendapatan Dan

Kasus penyitaan perangkat mebel di Malang itu jelas mencoreng dunia pendidikan.

Belanja Daerah (APBD) Pemerintah Kabupaten Malang 2006

Kasus yang tidak masuk akal sampai terjadi sebab anggaran sektor pendidikan

sebesar Rp 2,9 miliar.

terus meningkat bahkan membengkak hingga Rp 224 triliun karena sudah dipatok 20% dari APBN 2009.

Proyek pengadaan mebel berupa meja dan kursi itulah yang Bupati Malang pun sempat dipanggil Gubernur Jatim atas kasus ini.

dibagikan kepada sejumlah sekolah dasar negeri di sejumlah

Karena itu, kasus penyitaan mebel di Malang itu semestinya tidak boleh terjadi.

kecamatan di Kabupaten Malang.

Pemerintah kini punya dana banyak untuk membangun infrastruktur sekolah, penyediaan buku dan perlengkapan sekolah, serta kesejahteraan guru.

Pemerintah Kabupaten Malang ketika itu menggandeng sekitar 33 rekanan. Selanjutnya, para rekanan itu mengikut-

Kasus di Malang itu lagi-lagi mencerminkan bahwa penggelontoran dana yang

sertakan sejumlah perajin. Dari 33 rekanan itu, hanya lima

sangat besar belum diimbangi dengan penyiapan program yang jelas dan terarah,

kontraktor yang memenuhi spesifikasi dan dibayar pemerin-

terlebih pengawasannya.

tah daerah.

238

JUJUR BERSUARA Proses Kreatif Penulisan Editorial Media Indonesia

Mi/PALCE AMALO; Mi/LiLiEK DHARMAWAN

239

JUJUR BERSUARA Proses Kreatif Penulisan Editorial Media Indonesia

Civil Society Ironi Membengkaknya Anggaran Pendidikan

Media Indonesia â&#x20AC;&#x201D; 4 November 2009

Tekanan Melalui â&#x20AC;&#x2DC;Facebookâ&#x20AC;&#x2122; Kasus di Malang itu lagi-lagi mencerminkan bahwa penggelontoran dana yang sangat besar belum diimbangi dengan penyiapan program yang jelas dan terarah, terlebih pengawasannya.

Fakta juga membuktikan banyak departemen dan pemerintah daerah yang tidak mampu menyerap anggaran yang dialokasikan. Tidak sedikit departemen maupun pemerintah daerah yang membuat program seadanya, bahkan mengada-ada. itu sebabnya, banyak pemda yang kerap menempatkan dana di Sertifikat Bank Indonesia. Tanpa berpikir dan bekerja keras, mereka bisa menangguk bunga SBi. Di lain pihak, Departemen Pendidikan Nasional juga ter-

DUKUNgAN terhadap Bibit Samad Rianto dan Chandra M Hamzah, pimpinan nonaktif KPK yang kini mendekam dalam tahanan kepolisian, terus mengalir deras tiada henti. Dukungan itu datang dari dua dunia, yaitu dunia nyata dan dunia maya.

golong badan pemerintah yang buruk dalam mengelola keuangan negara. Tak mengherankan bila Badan Pemeriksa Keuangan kerap memberikan cap disclaimer kepada departemen itu. Di dunia nyata, para tokoh nasional dengan sukarela menjaminkan diri Karena itu, terkatung-katungnya proses pembayaran proyek

untuk membebaskan Bibit dan Chandra. Mereka pun dengan penuh se-

mebel di Malang hingga tiga tahun memperlihatkan ada se-

mangat turun ke jalan bergabung dengan elemen masyarakat lain untuk

suatu yang tidak beres, bahkan patut diduga keras ada sesuatu

berunjuk rasa. Dukungan di dunia nyata tersebar dari Jakarta hingga ke

yang busuk. Sebagian LSM setempat bahkan menuding ada

berbagai daerah.

korupsi dalam kasus itu. Wakil Bupati Malang membantah ada audit BPK soal kasus pembayaran kursi SD ini.

Yang lebih fantastis terjadi di dunia maya. Dukungan untuk Bibit dan Anggaran pendidikan yang besar ternyata tidak otomatis

Chandra di jejaring sosial Facebook sudah menembus angka 500 ribu dari

membuat segala persoalan lancar. Keteledoran dan ketidak-

target 1 juta.

becusan pejabat pemerintah di Malang itu pun harus dibayar mahal. Para siswa yang sebentar lagi menghadapi ujian na-

Rata-rata 100 orang setiap menit memberikan dukungan. inilah dukungan

sional terpaksa belajar beralaskan tikar. Sungguh ironis.

yang menembus batas ruang dan waktu.

[mi]

Harus diakui, dukungan yang hebat dari dunia nyata dan dunia maya itu mampu menekan Presiden. Buktinya, Presiden kemudian membentuk Tim Pencari Fakta.

240

JUJUR BERSUARA Proses Kreatif Penulisan Editorial Media Indonesia

241

JUJUR BERSUARA Proses Kreatif Penulisan Editorial Media Indonesia

Civil Society Tekanan Melalui ‘Facebook’

Dukungan rakyat di Facebook untuk Bibit dan Chandra adalah riil. Disebut riil karena mereka yang memberikan dukungan itu tidak pernah mengenal secara dekat dengan Bibit dan Chandra.

Yang perlu ditekankan ialah munculnya dukungan yang hebat melalui Facebook itu merupakan tanda bangkitnya kekuatan masyarakat sipil yang harus diperhitungSitus Jaringan sosial Facebook dimanfaatkan untuk menggalang dukungan. Saatnya suara publik didengar.

kan oleh yang berkuasa karena dukungan itu bisa saja berbuah menjadi people power.Suka atau tidak suka, telah terjadi pembangkangan sipil. Facebook efektif untuk kepentingan politik. Presiden Amerika Serikat pada saat

Teknologi memang sudah begitu dekat kehidupan masyarakat. Bahkan kasus terkait kriminalisasi salah satu institusi hukum di Indonesia bisa menggerakkan dukungan masyarakat, lewat situs jejaring sosial Facebook.

kampanye juga menggunakan Facebook. ia mendapatkan sumbangan kampanye Rp 6,9 triliun dari 3 juta pengguna internet melalui situsnya dan melalui Facebook. Perjalanan politik di Thailand juga dipengaruhi dunia maya dalam menggerakkan unjuk rasa.

PATA AREADi

242

JUJUR BERSUARA Proses Kreatif Penulisan Editorial Media Indonesia

Mi/TERESiA AAN; Mi/ ROMMY PUJiANTO

243

JUJUR BERSUARA Proses Kreatif Penulisan Editorial Media Indonesia

Civil Society Tekanan Melalui ‘Facebook’

Dukungan rakyat di Facebook untuk Bibit dan

Kebangkitan rakyat seperti yang diperlihatkan di Facebook

Chandra adalah riil. Disebut riil karena mereka

merupakan reaksi atas tersumbatnya saluran demokrasi

yang memberikan dukungan itu tidak pernah

resmi. Sekaligus reaksi terhadap kartel politik yang diperton-

mengenal secara dekat dengan Bibit dan Chan-

tonkan partai politik dengan koalisi besarnya.

dra. Mereka tergerak memberikan dukungan berdasarkan bisikan hati nurani. Sejumlah lembaga sempat meragukan dukungan lewat situs jejaring sosial itu.

Mereka terpanggil memberikan dukungan karena mereka yakin seyakin-yakinnya bahwa Bibit dan Chandra korban kriminalisasi.

Partai politik yang sejatinya alat perjuangan rakyat lebih doyan bersekutu dengan penguasa. Tidak mengherankan jika

Pada 15 November 2009 pun muncul situs tandingan dari para pendukung polisi dengan nama 200-juta Dukungan Untuk POLRI Ungkap Kasus Pimpinan KPK, Chandra Hamzah & Bibit Samad Rianto. Tetapi pendukung gerakan itu hanya sekitar 60.000-an.

saat ini partai memilih bungkam. Sama sekali tidak bersuara atas kriminalisasi KPK. Anggota DPR pun tidak bisa lagi diharapkan sebagai penyalur aspirasi rakyat. Sebab 75% DPR bersatu dengan pemerintah. Yang terjadi adalah demokrasi prosedural, yang mengabaikan substansi. Di dunia hukum pun terjadi hegemoni prosedur, yang mengabaikan nalar dan rasa keadilan publik. Akibatnya, timbul perlawanan yang luas melalui Facebook. Adalah kenyataan bahwa pemerintahan baru yang belum berumur 100 hari, dengan kasus Bibit dan Chandra, telah menuai ketidakpercayaan yang luas. Karena itu, melalui forum ini kita ingatkan agar kekuasaan lebih jujur mendengarkan suara publik. [mi]

Bibit Samad Rianto dan Chandra M Hamzah dapat dukungan dari Facebooker.

Mi/SUSANTO

244

JUJUR BERSUARA Proses Kreatif Penulisan Editorial Media Indonesia

245

JUJUR BERSUARA Proses Kreatif Penulisan Editorial Media Indonesia

Nasionalisme

246

JUJUR BERSUARA Proses Kreatif Penulisan Editorial Media Indonesia

247

JUJUR BERSUARA Proses Kreatif Penulisan Editorial Media Indonesia

â&#x20AC;&#x153;Cita-cita persatuan Indonesia itu bukan omong kosong, tetapi benar-benar didukung oleh kekuatan-kekuatan yang timbul pada akar sejarah bangsa kita sendiri.â&#x20AC;? (Mohamad Yamin)

Para pendahulu dan generasi muda bangsa berkomitmen untuk bersatu.

MI/MOHAMAD IRFAN

248

JUJUR BERSUARA Proses Kreatif Penulisan Editorial Media Indonesia

249

JUJUR BERSUARA Proses Kreatif Penulisan Editorial Media Indonesia

Nasionalisme Fatwa di Tengah Problem Bangsa

Media Indonesia — 4 Agustus 2005

Fatwa di Tengah Problem Bangsa Pandangan seperti ini sering kali memosisikan ‘pihak yang tidak benar’ adalah

FATWA Majelis Ulama Indonesia (MUI) pada Musyawarah Nasional, Kamis (28/7), pekan silam masih terus menyulut perdebatan. Seperti galibnya sebuah keputusan, ada yang pro dan kontra. Ada yang mendukung, tapi tidak sedikit yang mempertanyakan beberapa butir dari 11 poin fatwa itu.

bukan ‘kita’. Ia ‘musuh’. Karena itu, dilihat dari perspektif kebangsaan, beberapa tokoh berpendapat, fatwa MUI kali ini mundur. Sebab, untuk kepentingan perdamaian, kini justru tengah muncul spirit mencari kesamaan

Dalam Munasnya ke-7, Juli 2005, Majelis Ulama Indonesia (MUI) mengeluarkan 11 fatwa. Salah satunya tentang pelarangan Ahmadiyah, pluralisme, sekularisme dan liberalisme.

Butir-Butir fatwa yang dianggap mempunyai potensi

ajaran-ajaran agama daripada mencari

meresahkan masyarakat antara lain pengharaman terhadap

perbedaan-perbedaannya.

liberalisme, sekularisme, pluralisme, dan doa bersama antarberbagai pemeluk agama. MUI juga menegaskan kembali

Telah lama pula kita yakini, nilai-nilai

terhadap fatwa sebelumnya (1980), Ahmadiyah sebagai aliran

yang terkandung dalam Pancasila adalah

sesat.

kristalisasi dari spirit pluralisme itu. Inilah yang merekatkan kita sejak lama.

MUI memandang berkembangnya paham pluralisme, sekularisme dan liberalisme telah menyebabkan keresahan pada sebagian masyarakat.

Kita menghormati keputusan MUI. Kita percaya produktivi-

Spirit inilah yang pernah mengagum-

tas MUI—terutama Komisi Fatwa-nya—yang tinggi pastilah

kan dunia di masa silam. Kita (bangsa

bukan keluar tanpa dasar. Ia merupakan jawaban dari pertan-

Indonesia) menjadi contoh penerapan

yaan dan fenomena yang terjadi di masyarakat, lewat kajian

toleransi beragama.

Banyak aliran dalam komunitas keagamaan yang dianggap sesat dan dilawan dengan kekerasan.

yang tidak main-main. Mereka yang berada di lembaga itu juga bukan orang sembarangan. Beberapa di antaranya ialah

Kini di tengah spirit nasionalisme yang memudar dan deraan berbagai persoalan (bangsa), butir-

profesor, doktor.

butir fatwa itu menjadi terasa kurang bijak. Ia kurang memiliki sensitivitas terhadap problem kebangsaan. Sebab, spirit pluralisme dan praktik doa bersama antarumat beragama, justru

Kita juga memahami fatwa itu bagian dari tanggung jawabnya

kebajikan umat untuk perdamaian.

sebagai ulama terhadap umatnya. Namun, di tengah umat

Pro kontra di kalangan masyarakat terjadi menanggapi fatwa MUI tersebut. Beberapa tokoh seperti Gus Dur, Hazim Muzadi dan Azyumardi Azra menyatakan sikap menolak fatwa MUI tersebut.

yang beragam tingkat pemahaman keagamaannya, kita kha-

Bukankah ketika dunia marak dihujani teror bom, ada semacam syak wasangka di antara kita?

watir beberapa butir fatwa itu ditafsirkan sebagai kebenaran

Doa bersama adalah ikrar, kita (seluruh umat beragama) sama-sama cinta damai dan menolak

absolut. Dan, sebagai kebenaran mutlak, biasanya ada para

kekerasan! [mi]

pemeluknya yang tidak membuka ruang untuk ‘kebenaran’ yang lain.

250

JUJUR BERSUARA Proses Kreatif Penulisan Editorial Media Indonesia

MI/USMAN ISKANDAR

251

JUJUR BERSUARA Proses Kreatif Penulisan Editorial Media Indonesia

Nasionalisme Nasionalisme yang Sempit

Media Indonesia â&#x20AC;&#x201D; 7 April 2006

Nasionalisme yang Sempit Reaksi yang emosional juga ditunjukkan oleh mahasiswa. Misalnya, mahasiswa Universi-

SETIAP bangsa seharusnya memiliki dan mengembangkan nasionalismenya masingmasing. Dalam konteks globalisasi, serta menghadapi tata dunia yang berubah, ada yang memelihara nasionalisme secara proporsional, tetapi ada juga yang menyulutnya dengan gairah yang berlebihan sehingga emosional. Nasionalisme itu begitu diagungagungkan, akibatnya bangsa itu menjadi terlalu sensitif dan gampang tersinggung.

tas Islam Negeri Makassar mendatangi Hotel Sahid di kota itu, dengan maksud merazia warga Australia yang menginap di situ. Alasannya, warga Australia untuk sementara tidak diperkenankan tinggal di Indonesia, sebelum meminta maaf dan bersungguh-sungguh memperbaiki kembali hubungan diplomatiknya dengan Indonesia.

OvERSENSITIF dan overreaktif karena nasionalisme itulah yang nyaris terjadi terhadap Australia setelah negara tetangga

Mahasiswa itu bukan polisi.

itu memberikan suaka politik kepada 42 warga Papua.

Lagi pula, apa salah atau dosa warga Australia itu hingga harus

Selama ini hubungan Indonesia-Australia memang penuh dinamika dan pasang surut.

Yang muncul adalah pikiran yang ekstrem. Misalnya, ada

dirazia lalu diusir? Bukankah Membakar bendera Australia. Nasionalisme yang sempit?

anggota DPR yang mengusulkan agar Indonesia memutuskan hubungan diplomatik dengan Australia. Sebuah reaksi yang

mereka masuk ke negeri ini dengan legal?

lahir karena hebatnya nasionalisme, tetapi sekaligus juga menunjukkan sempitnya cakrawala serta watak yang cepat

Para mahasiswa itu pun rupanya

â&#x20AC;&#x2DC;mutungâ&#x20AC;&#x2122; atau kekanak-kanakan.

buta pada kenyataan, bahwa ribuan mahasiswa Indonesia

Tanpa konsultasi dan diskusi dengan pemerintah Indonesia, Australia memberikan visa (sementara) kepada 42 warga Papua yang meminta suaka politik ke Canberra.

252

Padahal, semakin intens dan luas hubungan diplomatik

sedang belajar di Australia, yang

dipelihara dan dikembangkan, kiranya lebih besar maslahat-

sama tidak berdosanya untuk

nya ketimbang menciptakan konflik dan putus hubungan.

dirazia dan diusir dari Negeri

Terlebih dengan negara tetangga.

Kanguru itu.

JUJUR BERSUARA Proses Kreatif Penulisan Editorial Media Indonesia

MI/AGUS MULYAWAN

253

JUJUR BERSUARA Proses Kreatif Penulisan Editorial Media Indonesia

Media Indonesia â&#x20AC;&#x201D; 21 Desember 2006

Nasionalisme Nasionalisme yang Sempit

Menata Lembaga Negara Hubungan dua negara memiliki dinamikanya sendiri. Sekali tempo hubungan memanas, menegang, meruncing, namun tidak boleh disikapi dengan nasionalisme yang sempit.

Ketegangan hubungan dua negara bisa saja sewaktu-waktu terjadi karena banyak sebab. Indonesia-Australia pernah memanas karena Timor Timur dan sekarang karena warga

NEGARA ini sudah mengalami inflasi lembaga. Nomenklatur lembaga itu bermacam-macam. Komisi, mahkamah, dewan, majelis, unit, atau badan. Lembaga itu dibentuk berdasarkan konstitusi, undang-undang, dan keppres. Sedikitnya ada 50 lembaga/komisi negara. Ironisnya, kehadiran lembaga-lembaga itu sama sekali tidak mengurangi problem kebangsaan.

Papua. Contoh lain, Indonesia-Malaysia pernah tegang gara-

Jauh sebelumnya, Presiden Susilo Bambang Yudhoyono telah menelepon langsung PM John Howard untuk meminta pemulangan para pengungsi tersebut dengan jaminan keamanan.

gara Blok Ambalat hendak dicaplok Malaysia. Tetapi, apa pun pasalnya, memilih putus hubungan atau konflik bukanlah buah kearifan.

TUGAS dan fungsi mereka malah cenderung tumpangtindih. Konflik antarlembaga pun tak terhindarkan. Satu

Hubungan dua negara memiliki dinamikanya sendiri. Sekali

yang pasti, keberadaan lembaga-lembaga negara itu sangat

tempo hubungan memanas, menegang, meruncing, namun

membebani keuangan negara. Triliunan rupiah uang negara

tidak boleh disikapi dengan nasionalisme yang sempit.

yang bersumber dari utang dan pajak setiap bulan di-

Ironisnya, kehadiran lembaga-lembaga itu sama sekali tidak mengurangi problem kebangsaan.

pakai untuk menggaji anggota dan membiayai operasional Nasionalisme yang sempit membuat overreaktif atau overApa yang dilakukan Australia memancing kemarahan sebagian masyarakat Indonesia yang kemudian mengekspresikannya dengan beragam cara, sebagian bahkan kebablasan.

lembaga-lembaga tersebut.

sensitif yang malah menambah keruh persoalan. Bahkan, menjadi bumerang, yaitu nasionalisme itu bukan memperli-

Standar gaji bulanan dan tunjangan pun berbeda-beda

hatkan kehebatan Indonesia sebagai bangsa, sebaliknya justru

sesuai dengan selera. Sama-sama pejabat negara, angkanya

menunjukkan kepada dunia sebagai bangsa yang kerdil, yang

bisa berbeda-beda. Misalnya, Presiden menerima gaji pokok

mudah marah dan tersinggung.

plus tunjangan sebesar Rp 62,7 juta. Take home pay Ketua

[mi]

DPR Rp 30,9 juta, sedangkan untuk Ketua MPR, Ketua BPK, dan Ketua MA Rp 20 juta. Untuk komisi negara juga tidak sama. Ketua KPU dan Komisi Pengawasan Persaingan Usaha (KPPU) digaji Rp 18 juta. Ketua Komisi Nasional Hak Asasi Manusia bergaji pokok Rp 12,5 juta plus tunjangan Rp 2 juta. Untuk Ketua KPK, take home pay sekitar Rp 60 juta.

254

JUJUR BERSUARA Proses Kreatif Penulisan Editorial Media Indonesia

255

JUJUR BERSUARA Proses Kreatif Penulisan Editorial Media Indonesia

Nasionalisme Menata Lembaga Negara

inflasi lembaga negara juga berkaitan dengan amendemen

Tidak semua lembaga atau komisi ini bekerja serta berfungsi efektif dan optimal.

konstitusi yang kental diwarnai transaksi di antara kekuatan politik yang menghuni Senayan. Sudah waktunya mendesain ulang konstitusi untuk menjadi payung hukum lembagalembaga negara. Konstitusi harus mengatur secara jelas dan tegas kewenangan, status, mekanisme pengisian jabatan, sampai hubungan kelembagaan semua lembaga negara.

Sejumlah lembaga negara. Perlu ditata.

Konstitusi juga harus menjamin tidak ada lagi dominasi satu

Presiden SBY seperti diungkapkan Mensesneg Yusril Ihza Mahendra ketika itu (18 Desember 2006) pernah menyatakan bahwa dirinya adalah presiden yang dikepung oleh begitu banyak komisi yang semuanya mengklaim independen.

lembaga atas yang lainnya. Kesetaraan antarlembaga itu akan memastikan berlangsungnya mekanisme checks and balances. Kelemahan mendasar dalam amendemen konstitusi ialah memindahkan pusat kekuasaan dari istana ke DPR sekalipun negara menganut sistem presidensial. Pergeseran dari kekuasaan yang executive heavy selama Orde Baru ke arah

Tumpang-tindih tugas dan wewenang lembaga negara itulah Jumlah lembaga atau komisi negara mencapai 52, itu artinya beban negara untuk membiayai berbagai komisi itu juga sangat besar.

Banyaknya lembaga negara ini mencerminkan ketidakefektifan pemerintahan yang sedang berjalan. Sebagai contoh, bila Kejaksaan Agung dan Polri efektif dalam memberantas korupsi, maka sebetulnya Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) tidak perlu ada.

MI/MOHAMAD IRFAN; MI/SUSANTO

yang membuat Presiden Susilo Bambang Yudhoyono menge-

legislative heavy di era reformasi membawa serta ekses-ekses kewenangan. Salah satunya adalah

luh. Keluhan Kepala Negara itu diungkapkan Menteri Sekre-

inflasi kelembagaan tadi. Yang lainnya adalah lambannya pengambilan keputusan oleh Presiden

taris Negara Yusril Ihza Mahendra di Jakarta, Senin (18/12).

karena terlalu banyak hal yang harus dimintakan persetujuan DPR.

Harus diakui, keberadaan lembaga dan komisi negara itu

Penataan ulang juga dilakukan terhadap komisi negara, terutama komisi yang tinggal papan

tidak sekadar soal distribusi kekuasaan dan perubahan sistem

nama, tapi masih menerima anggaran. Apalagi, terlalu banyak komisi yang hanya mampu mem-

sosial politik pascaamendemen UUD 1945. Tapi, sekaligus

produksi rekomendasi tanpa hasil.

memperlihatkan tabiat bangsa yang hendak menyelesaikan

256

persoalan secara ad hoc. Ada masalah, cara termudah ada-

Sudah tidak ada waktu lagi untuk mengeluhkan tumpang-tindih tugas dan wewenang lembaga

lah dengan membentuk lembaga baru. Sebagai contoh, ada

dan komisi negara. Presiden harus mengambil langkah konkret untuk membenahinya. Minimal

flu burung, dibentuk Komnas Flu Burung. Padahal aparatur

dimulai dengan membenahi lembaga yang dasar pembentukannya melalui keppres. Setelah itu

pertanian dan kesehatan ada dan hadir di setiap kabupaten.

baru membenahi lembaga yang dibentuk dengan undang-undang atau konstitusi. [mi]

JUJUR BERSUARA Proses Kreatif Penulisan Editorial Media Indonesia

257

JUJUR BERSUARA Proses Kreatif Penulisan Editorial Media Indonesia

Nasionalisme Menyayangkan Komitmen Kebersamaan Pengusaha Kita

Media Indonesia â&#x20AC;&#x201D; 23 Maret 2007

Menyayangkan Komitmen Kebersamaan Pengusaha Kita

BANGSA ini memang tengah mengalami rupa-rupa persoalan yang amat berat. Karena itu, untuk menghadapinya perlu orang-orang yang punya komitmen kebangsaan yang kuat dan tangguh. Tanpa kebersamaan seperti ini, kita akan sulit keluar dari pusaran persoalan yang datang berganti-ganti bertubi-tubi. Semburan lumpur panas akibat akibat pengeboran gas yang dilakukan PT Lapindo Brantas di Porong, Sidoarjo mulai terjadi pada 29 Mei 2006, yang kemudian menimbulkan dampak luar biasa terhadap kehidupan masyarakat.

KETANGGUHAN menghadapi persoalan harus datang dari kelompok mana pun, termasuk para pengusaha. Karena negeri ini telah memberikan kepada kelompok itu keuntungan besar dan hidup jauh lebih sejahtera bila dibandingkan rata-

Mempertanyakan komitmen pengusaha yang bertanggung jawab atas kasus lumpur Lapindo.

kepada pihak asing. Tetapi Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan (Bapepam-LK), tak merestuinya.

rata orang.

Demi asas keadilan, terhadap Medco Bapepam mestinya juga harus berlaku sama. Tetapi, dengan dua contoh itu, lepas

Lapindo Brantas diputuskan wajib mengganti kerugian yang dialami masyarakat akibat semburan lumpur panas.

Karena itu, adalah aneh jika dalam suasana seperti sekarang

nanti Bapepam merestui atau tidak terhadap Medco, betapa

ada pengusaha yang berupaya lari dari tanggung jawab. Lari

rapuhnya para pengusaha menghadapi risiko akibat lumpur

dari komitmen kebersamaan dan mencari selamat diri sendiri

panas itu. Bencana lumpur panas memang memerlukan ang-

demi keuntungan yang lebih besar.

garan tidak sedikit.

Contoh yang mengejutkan untuk bangsa ini, adalah berita

Pemerintah telah menghitung seluruh rehabilitasi bencana

cabut-nya PT Medco Energi Internasional Tbk dari Lapindo

lumpur Lapindo sebesar Rp 7,6 triliun. Dagang memang perlu

Brantas. Medco, pemegang 32% saham Lapindo Brantas, telah

untung. Akan tetapi, meninggalkan Lapindo yang tengah

menjual seluruh saham Lapindo kepada PT Prakarsa Cipta

menghadapi persoalan berat, dengan ribuan rakyat yang men-

Abadi dan PT Prakarsa Cipta Selaras.

Beberapa perusahaan berebut ingin melepas saham mereka di Lapindo Brantas ketika proses ganti rugi belum juga usai, yakni PT Energi Mega Persada Tbk dan PT Medco Energi Internasional Tbk.

Medco memang bukan yang pertama menjual sahamnya di Lapindo. Beberapa waktu lalu, PT Energi Mega Persada Tbk,

jadi korban, adalah sebuah sikap yang tidak kesatria.

Dua perusahaan itu notabene milik pentolan partai politik besar saat itu, Arifin Panigoro (PDI-Perjuangan) dan Aburizal Bakrie (Golkar)

Itulah yang namanya tinggal gelanggang colong playu. Bahasa mudahnya, lari dari tanggung jawab! Yang kita sesalkan, mereka yang berupaya â&#x20AC;&#x2DC;meninggalkan gelanggangâ&#x20AC;&#x2122; adalah dua

juga berencana menjual seluruh saham di Lapindo Brantas

258

JUJUR BERSUARA Proses Kreatif Penulisan Editorial Media Indonesia

MI/HARIYANTO

259

JUJUR BERSUARA Proses Kreatif Penulisan Editorial Media Indonesia

Nasionalisme Menyayangkan Komitmen Kebersamaan Pengusaha Kita

Media Indonesia — 19 April 2007

Ujian Nasional yang Menghakimi

UJIAN nasional tingkat SMU hari ini berakhir. Itulah sistem penilaian yang memiliki dampak krusial karena hasilnya akan memilah antara mereka yang lulus dan yang tidak lulus.

pengusaha nasional, yang menyandang predikat ‘pribumi’ lagi. Mereka adalah Aburizal Bakrie (pemilik PT Energi Mega Persada) dan Arifin Panigoro (pemilik Medco). Tidak hanya itu, selain pengusaha keduanya kader partai yang ideologi kebangsaannya begitu kuat. Aburizal Bakrie sebagai kader Golkar dan Arifin Panigoro sebagai kader Par-

Meninggalkan Lapindo yang tengah menghadapi persoalan berat, dengan ribuan rakyat yang menjadi korban, adalah sebuah sikap yang tidak kesatria.

LULUS berarti sukses, tidak berarti gagal. Sejalan dengan

Ujian Nasional mulai diterapkan sebagai standar kelulusan pelajar lanjutan tingkat atas (SMA/sederajat) pada 2003.

kategori itu, lulus berarti sama dengan memiliki masa depan cerah, tidak lulus artinya suram bahkan gelap nasibnya di kemudian hari. Lulus, gagal, menang, dan kalah selalu menjadi polemik setiap kali ujian nasional diadakan. Sistem pendidikan nasional hingga saat ini belum menemukan standar mutu dan sistem evaluasi yang membuat anak Indonesia memiliki harapan dan

tai Demokrasi Indonesia Perjuangan. Secara jujur kita sungguh tak suka membuat dikotomi ‘pribumi’ dan ‘nonpribumi’. Penyebutan itu semata-mata untuk menggugah tanggung jawab lebih terhadap kedua pengusaha yang menjadi kebanggaan bangsa itu.

kebanggaan dalam hidupnya. Depdiknas mencatat bahwa tingkat kelulusan UN terus meningkat. Pada 2006 tingkat ketidaklulusan UN SMA turun menjadi 9% dari angka tahun sebelumnya (2005) sekitar 22%.

Bila negara wajib mencerdaskan bangsanya melalui pendidikan, adalah hak semua warga untuk memiliki harapan hidup melalui pendidikan pula.

Publik tahu, baik usaha milik Aburizal Bakrie maupun Arifin Panigoro telah berekspansi ke ber-

Adalah bertolak belakang bila pendidikan yang bertugas

bagai negara. Sebagai bangsa kita bangga, karena putra bangsa ini ternyata bukan jago kandang.

mencerdaskan anak bangsa menghasilkan keluaran antara

Mereka ternyata punya reputasi internasional dalam berniaga.

yang gagal dan yang sukses. Antara yang lulus dan tidak lulus. Pendidikan malah menjadi hakim yang kejam terhadap

Tetapi, publik juga tahu, ketika berekspansi ke luar negeri, artinya mereka mempunyai uang.

kemanusiaan.

Karena itu, kenapa mereka berupaya lari dari tanggung jawab ekonomi dan sosial ketika bangsa ini amat membutuhkannya? Kita sungguh menyayangkannya. [mi]

MI/HARIYANTO

260

JUJUR BERSUARA Proses Kreatif Penulisan Editorial Media Indonesia

261

JUJUR BERSUARA Proses Kreatif Penulisan Editorial Media Indonesia

Nasionalisme Ujian Nasional yang Menghakimi

Sejak sistem UN dilakukan, muncul banyak pelanggaran dan kecurangan yang dilakukan murid, guru maupun sekolah. Tidak sedikit menyebabkan pelajar menjadi tertekan, stres bahkan bunuh diri, hanya karena mereka tidak lulus UN.

Nasionalisme Ujian Nasional yang Menghakimi

Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional No 20/2003

Jadi, tantangan terbesar sistem pendidikan

sebenarnya telah bernapaskan pendidikan yang menyelamat-

nasional adalah menghasilkan anak didik

kan warganya. Tetapi ujian nasional sebagai alat evaluasi

yang mampu mengelola kehidupannya secara

mutu pendidikan kemudian dibelokkan menjadi alat yang

mandiri. Dengan demikian, upaya pening-

memisahkan anak didik dari yang lulus dan tidak lulus de-

katan mutu pendidikan entah dengan ujian

ngan segala konsekuensinya yang fatal.

nasional atau tidak haruslah bermuara pada keluaran membangkitkan harapan pada si

Ujian nasional juga mengerdilkan tujuan pendidikan itu

anak didik.

sendiri. Karena hanya menguji tiga mata pelajaran (bahasa Banyaknya suara penolakan terhadap UN, tidak membuat pemerintah surut. UN tetap dilaksanakan meskipun standardisasi kualitas sekolah maupun pengajar di seluruh Tanah Airâ&#x20AC;&#x201D;seperti yang diminta para penentang UNâ&#x20AC;&#x201D; belum dilakukan.

Inggris, bahasa Indonesia, dan matematika). Pendidikan

Itu hanya bisa tercapai bila sistem pendidik-

hanya dinilai aspek kognitifnya, sedangkan keterampilan

an nasional tidak semata berorientasi pada

(psikomotorik) dan sikap (afektif) tidak dipentingkan.

penjenjangan vertikal, tetapi pada ekspansi horizontal berupa hadirnya pilihan lembaga

Padahal, baik yang lulus maupun yang tidak lulus, keterampil-

pendidikan yang mengelola keterampilan.

an dan sikap adalah dua hal penting yang sangat menentukan hidup dan kehidupan anak didik di kemudian hari.

Sehingga keluaran seleksi pendidikan nantinya tidak menghasilkan mereka yang lulus

Kalau pendidikan sudah menghasilkan dua kategori anak didik, yaitu yang lulus dan tidak lulus,

dan tidak lulus, tetapi anak-anak didik yang

mengapa ketika memasuki perguruan tinggi harus diuji lagi untuk menentukan yang lulus dan

mengetahui ke mana ia melanjutkan pen-

tidak lulus? Itu menyebabkan ujian nasional di tingkat SMU yang mengeluarkan biaya ratusan

didikannya demi kehidupan.

miliar menjadi mubazir ketika mereka yang lulus tidaklah dianggap cukup memenuhi syarat untuk memasuki perguruan tinggi.

Dengan demikian, pendidikan harus menjadi instrumen yang

Siswa mengikuti ujian nasional. Ganti menteri ganti kebijakan.

menghidupkan, bukan mematikan. Ia tidak boleh hanya ber-

Artinya terjadi ketidakpercayaan sesama lembaga pendidikan terhadap sistem ujian dan proses

pihak kepada yang pintar dan lulus, tetapi mengabdi kepada

belajar mengajar di level yang lebih rendah.

yang kalah dan gagal.

Dari segi kemanusiaan harus juga diperhitungkan bagaimana orang-orang miskin yang telah

Itulah tantangan terbesar pendidikan nasional yang hingga

mengeluarkan biaya dan energi luar biasa untuk menyekolahkan anak mereka hanya untuk ke-

sekarang belum ditemukan formula operasionalnya. Dari dulu

mudian divonis gagal oleh ujian nasional. Ketika anak-anak dari keluarga miskin tidak lulus ujian

sampai sekarang, penyakit ganti menteri ganti kebijakan terus

nasional, harapan memperbaiki kehidupan lenyap. Karena, untuk memasuki dunia kerja, syarat

saja terjadi. [mi]

formal yang diminta adalah ijazah.

262

JUJUR BERSUARA Proses Kreatif Penulisan Editorial Media Indonesia

MI/FAISHOL TASELAN

263

JUJUR BERSUARA Proses Kreatif Penulisan Editorial Media Indonesia

Nasionalisme Mencari Makna Baru Kebangkitan Nasional

Media Indonesia â&#x20AC;&#x201D; 19 Mei 2007

Mencari Makna Baru Kebangkitan Nasional Ada yang membagi-bagi dana nonbujeter departemen dan mengalir ke banyak tokoh dan banyak partai untuk dana pemilu. Ada yang membiarkan dana daerah disimpan di SBI dan tidak peduli

MASIHKAH nasionalisme bersemayam di dada anak bangsa ini? Bahkan, masihkah ada nasionalisme?

Mengambil momentum Hari Kebangkitan Nasional yang diperingati setiap 20 Mei.

sekalipun dana itu tidak dapat menggerakkan perekonomian. Ada yang menjadikan otonomi daerah sedemikian rupa sehingga seperti hendak memisahkan diri dari republik. Dan, tentu, ada yang dengan senang hati menggadaikan negara ini untuk kepentingan asing. Posisi negara ini dalam banyak hal yang hebat sudah sangat merosot. Bulu tangkis sepertinya sudah menjadi kejayaan masa lalu. Program KB yang dikagumi dunia tinggal kenangan. Negara yang disegani di kawasan ASEAN hanya tersisa sebagai basa-basi diplomasi. Gantinya ialah men-

ITULAH pertanyaan penting yang muncul tiap kali 20

Posisi Indonesia, baik di bidang politik, ekonomi, olah raga di percaturan dunia mulai kurang diperhitungkan. Sebagian karena ulah masyarakat Indonesia sendiri yang mulai kehilangan rasa nasionalisme dan patriotisme.

jadi negara yang paling korup di dunia.

Mei tiba, tiap kali bangsa ini merayakan Hari Kebangkitan Nasional. Pertanyaan yang tidak hanya mengandung

Dengan semua penilaian buruk itulah Hari Kebangkitan

skeptisisme, tetapi juga keraguan yang amat mendalam.

Nasional 20 Mei kita rayakan. Yaitu, dengan kejujuran mengakui bahwa di tengah percaturan bangsa-bangsa di dunia,

Tentu ada alasan yang sangat meyakinkan untuk tidak yakin lagi bahwa nasionalisme masih menggelegar. Ada banyak fakta kasat mata yang membuktikan bahwa nasionalisme hanya tinggal romantisme kaum republiken. Yang tampak semakin menonjol bukan patriotisme, bukan nasionalisme,

Makin banyaknya aset negara yang dilepas untuk kepentingan asing.

bukan cinta bangsa, melainkan cinta kepentingan. Contohnya bisa dijejer hingga yang membaca kelengar. Ada yang memperjuangkan sangat gigih amendemen konstitusi dengan kepentingan utama menambah kekuasaannya sebagai

Tingkah laku para pejabat negara maupun elite politik makin merusak kehidupan berbangsa. Indonesia kekurangan sosok negarawan.

264

Indonesia telah tertinggal sangat jauh. Nyaris masuk kotak,

Kejujuran itu sangat penting digarisbawahi, sebab salah satu yang hilang dari dada anak bangsa ini adalah keberanian untuk jujur. Bahkan, kehilangan kejujuran terhadap diri sendiri.

tidak layak lagi diperhitungkan. Kejujuran itu sangat penting digarisbawahi, sebab salah satu yang hilang dari dada anak bangsa ini adalah keberanian untuk jujur. Bahkan, kehilangan kejujuran terhadap diri sendiri. Yang merebak adalah kemunafikan. Yang berkembang adalah merasa benar sendiri sesuai dengan kepentingan. Di manakah nasionalisme? Tidakkah nasionalisme tinggal sisa-sisa? Di manakah patriotisme? Di manakah kebangsaan? Tidakkah

badan legislatif. Ada yang mencak-mencak karena pendiri

kebangkitan nasional cuma tinggal catatan sejarah yang diam,

partainya dicopot dari jabatan menteri, lalu mendesak par-

dingin, dan berhenti sebagai hafalan di sekolah dasar?

tainya untuk menarik dukungan kepada presiden. Ada yang

Semua pertanyaan itu mengajak untuk berani melihat muka

menjadikan pembuatan undang-undang di parlemen sebagai

buruk, tanpa kaca dibelah. Dengan sudut pandang yang

objek mencari uang besar.

berani melihat kenyataan diri sendiri itulah kebangkitan

JUJUR BERSUARA Proses Kreatif Penulisan Editorial Media Indonesia

265

JUJUR BERSUARA Proses Kreatif Penulisan Editorial Media Indonesia

Nasionalisme Mencari Makna Baru Kebangkitan Nasional

Media Indonesia â&#x20AC;&#x201D; 1 Juli 2007

Jangan Biarkan Indonesia Terus Meluruh

INDONESIA kini benar-benar dalam ruang tunggu yang mencemaskan. Mencemaskan karena hampir seluruh kebesaran negara dan kehormatan bangsa satu per satu seperti tengah meluruh. Seperti tengah bergerak ke titik nadir.

Pada peringatan Hari Keluarga Nasional (Harganas) ke-14 di Lapangan Merdeka Ambon, 29 Juni 2007, terjadi insiden memalukan ketika sejumlah anggota separatis Republik Maluku Selatan (RMS) dengan menyamar sebagai penari Cakalele mengibarkan bendera RMS di depan Presiden SBY. Tamparan bagi SBY maupun kedaulatan negeri ini.

TARIAN separatis di Ambon di depan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono, Jumat (29/6), adalah salah satu bukti-

nasional harus direnungkan, dan kemudian dari sana mem-

Indonesia membutuhkan sosok negarawan yang pantas diteladani.

berinya makna baru. Dunia memang telah berubah dibanding 1908. Nasionalisme

nya. Seorang presiden bukan saja pemimpin pemerintahan,

Sebelumnya pada 27 April 2007, RI dan Singapura telah menandatangani draft mengenai Kesepakatan Kerja sama Pertahanan (DCA-Defence Cooperation Agreement) yang dipaketkan dengan perjanjian ekstradisi.

tetapi juga kepala negara. Tetapi, dengan amat mudah aktivis Republik Maluku Selatan (RMS) meledek bangsa ini lewat tarian liar itu. Padahal, secara protokoler seorang presiden mendapat pengamanan dan pengawalan serba nomor satu. Ini sungguh memalukan!

pun memerlukan tafsir dan makna baru. Yang dihadapi bukan Sementara oleh bangsa lain, kita juga tengah dipermalukan

lagi penjajahan fisik.

dengan materi perjanjian pertahanan (defence cooperation agreement) antara Indonesia-Singapura.

Kebangsaan tidak cukup sekadar digelorakan kembali, tetapi juga dengan jawaban-jawaban baru sesuai dengan perubahan tantangan zaman. Tetapi sebagian besar masalah kiranya tidak terletak di dunia luar, melainkan berada di dalam diri sendiri. Sudah lama bangsa ini kehilangan keteladanan. Untuk bias bangkit dari dalam jelas diperlukan keteladanan baru. Itulah keteladanan yang hanya bisa muncul dari sosok negarawan.

MI/AGUNG WIBOWO

266

[mi]

JUJUR BERSUARA Proses Kreatif Penulisan Editorial Media Indonesia

Perjanjian itu dinilai banyak kalangan telah melukai rasa kebangsaan, karena isinya lebih menguntungkan pihak Singapura dibandingkan dengan pihak RI. Terlebih lagi dengan keengganan Singapura untuk mengekstradisi buronan-buronan korupsi yang banyak bersembunyi di Singapura.

Perjanjian bilateral yang telah ditandatangani kedua pemerintahan pada 27 April silam itu, isinya sungguh mengejutkan. Mengejutkan karena dinilai menginjak-injak rasa kebangsaan kita. Salah satunya Singapura diizinkan menembakkan rudal empat kali setahun di wilayah laut dan udara kita. Singapura juga bebas mengajak pihak ketiga tanpa seizin Indonesia.

267

JUJUR BERSUARA Proses Kreatif Penulisan Editorial Media Indonesia

Nasionalisme Jangan Biarkan Indonesia Terus Meluruh

Permasalahan batas negara yang belum jelas sering membuat Negeri Singapura memperluas wilayahnya ke Indonesia, terkait kepentingannya dalam pengamanan di Selat Malaka. Singapura juga merupakan sekutu tangguh dari Amerika Serikat terutama setelah AS menutup pangkalan militernya Clark/Subic di Mindanao, Filipina.

Nasionalisme Jangan Biarkan Indonesia Terus Meluruh

Pihak ketiga itu bisa Amerika atau Inggris, atau siapa saja sesuka Singapura! Perjanjian itu memang belum final di indonesia, karena DPR belum memberikan persetujuan. Beruntunglah DPR tak larut dalam kepentingan sesaat. Komisi I DPR secara resmi menolak kerja sama pertahanan itu. Demikianlah seharusnya jika sebuah perjanjian nyata-nyata tidak memberikan keuntungan, tetapi justru menginjak-injak harga diri bangsa.

Di mana pun sebuah perjanjian berkaitan dengan apa yang bisa diberikan dan apa yang bisa diperoleh oleh kedua pihak. Suara-suara penolakan oleh publik dan DPR, sesungguhnya karena Indonesia dianggap terlalu banyak memberi, tapi amat sedikit menerima. Perjanjian pertahanan sesungguhnya memang barter dengan perjanjian ekstradisi yang lebih dahulu ditandatangani. Dalam perjanjian ekstradisi, Indonesia berharap mendapat aset para korup-

Ia juga karena akumulasi fakta-fakta empiris di lapangan. Secara

tor yang selama ini disimpan di Singapura. Sementara dalam perjanjian pertahanan, Singapura

sengaja misalnya, Singapura melakukan perluasan wilayah (reklamasi)

mendapat tempat latihan militer yang luas dan murah.

hingga menjorok 12 mil ke wilayah perairan Indonesia. Luas wilayah

Salah satu kapal milik TNI-AL yang bertugas menjaga kedaulatan wilayah RI.

negeri yang pada 1960 hanya 581,5 kilometer persegi itu, kini telah berIndonesia merasa lebih banyak merugi. Kita belum tentu bisa mendapatkan aset-aset para korup-

tambah menjadi 650 kilometer persegi. Bahkan, pada 2030 diproyeksi-

tor di â&#x20AC;&#x2DC;Negeri Singaâ&#x20AC;&#x2122; itu. Boleh jadi mereka telah kabur sebelum perjanjian diteken. Atau boleh

kan menjadi 750 kilometer persegi.

jadi, pemerintah Singapura telah merancang strategi pengamanan buat mereka. Yang menyakitkan, penambahan wilayah itu dengan pasir yang dibeli Sesungguhnya, penolakan DPR dan juga publik akan perjanjian pertahanan, bukan semata-mata

amat murah dari Indonesia, atau mungkin diambil secara ilegal alias

karena kemungkinan kerugian lebih besar.

mencuri.

268

JUJUR BERSUARA Proses Kreatif Penulisan Editorial Media Indonesia

MI/USMAN ISKANDAR

269

JUJUR BERSUARA Proses Kreatif Penulisan Editorial Media Indonesia

Nasionalisme Jangan Biarkan Indonesia Terus Meluruh

Media Indonesia â&#x20AC;&#x201D; 14 Februari 2008

Erosi Nasionalisme dan Godaan Malaysia Negara yang tak becus mengurus wilayahnya sendiri memang selalu akan dimanfaatkan pihak mana saja yang banyak akal dan banyak uang. Singapura adalah salah satu contohnya. Tapi, membatalkan sebuah perjanjian yang sudah ditandatangani, tentu tindakan yang juga akan mempertontonkan kebodohan.

Negara yang tak becus mengurus wilayahnya sendiri memang selalu akan dimanfaatkan pihak mana saja yang banyak akal dan banyak uang.

KETIKA jutaan manusia Indonesia berbondong-bondong ke Malaysia mencari pekerjaan, banyak yang berbangga, terutama pemerintah, bahwa mereka adalah pahlawan devisa. NAMUN, ketika banyak warga Indonesia direkrut menjadi

Karena itu, jalan keluar yang bijak adalah bagaimana pemerintah Indonesia punya kekuatan diplomasi memaksa Singapura agar bersama-sama memperbaiki butir-butir perjanjian yang amat merugikan Indonesia itu.

milisi pada Tentara Diraja Malaysia untuk dipekerjakan di pos-pos perbatasan dengan Indonesia, masihkah kita ber-

Persoalan perbatasan dan perebutan wilayah antara Indonesia dan Malaysia tak pernah tuntas.

bangga hati? Tidak. Itulah bukti bahwa telah terjadi erosi nasionalisme

Memang, Singapura tak bisa sepenuhnya dipersalahkan. Tak

yang parah. Demi uang anak-anak negeri rela mengorbankan

ada jalan lain bagi Negara kaya tapi miskin wilayah, kecuali

harga diri, tidak cuma harga diri individu, tetapi harga diri

memanfaatkan setiap peluang untuk memperluas geografinya. Sebaliknya, seluas dan sekaya apa pun sebuah negara, jika para pemiliknya tak becus merawatnya, negeri itu bisa tergadai.

bangsa.

Cukong-cukong Malaysia selama ini ikut merusak alam dan ekonomi Indonesia dengan melakukan illegal logging di hutan Indonesia.

Menteri Pertahanan Juwono Sudarsono mengungkap sesuatu yang mengejutkan. Tentara Diraja Malaysia merekrut pemuda-

Cepat atau lambat! Banyak wilayah perbatasan kita yang kian

pemuda Indonesia, terutama yang berasal dari daerah-daerah

berkurang.

perbatasan di Kalimantan, untuk menjadi milisi. Jumlahnya belum dipastikan. Bisa puluhan, bisa ratusan, bisa juga telah

Bangsa ini harus diingatkan, tanpa kecintaan dan komitmen

mencapai ribuan.

kebangsaan yang kuat, negeri ini suatu saat bisa tinggal nama. Sayang, para pengelola negara tak memahami psikologi ruang

Dalam kunjungan kerja Komisi I DPR ke Provinsi Kalimantan Tengah beberapa waktu lalu, soal

tunggu yang mencemaskan ini.

ini terungkap dalam paparan Pangdam vI/Tanjungpura. Milisi-milisi yang masih berkewar-

[mi]

ganegaraan Indonesia itu mengenakan seragam militer Malaysia dan bergabung dalam satuan yang disebut Askar Wataniah. Diperkirakan, Malaysia mengerahkan dua brigade (sekitar 20 ribu personel) untuk menjaga perbatasan dengan Indonesia di Kalimantan.

270

JUJUR BERSUARA Proses Kreatif Penulisan Editorial Media Indonesia

271

JUJUR BERSUARA Proses Kreatif Penulisan Editorial Media Indonesia

Nasionalisme Erosi Nasionalisme dan Godaan Malaysia

Kalau sudah begitu, persoalan tidak boleh dilihat secara sederhana. Tidak bisa dijawab dengan argumen gampangan bahwa anak-anak Indonesia itu mencari pekerjaan di Malaysia karena alasan ekonomi semata, seperti jutaan TKI dan TKW yang berjubel di negeri jiran itu. Mempekerjakan milisi asal Indonesia oleh Malaysia memiliki konsekuensi luas dan krusial. Tidak

Nasionalisme Erosi Nasionalisme dan Godaan Malaysia

Sejumlah warga negara Indonesia (WNI) direkrut menjadi anggota Askar Wataniah atau tentara untuk kepentingan militer Malaysia. Para anggota Askar Wataniah pernah dilibatkan dalam latihan militer bersama antara Indonesia dan Malaysia beberapa tahun silam.

Bila warga Indonesia diberi hak memakai seragam tentara Malaysia untuk menjaga perbatasan, bisa dibayangkan potensi ancaman di kemudian hari. Sebagai tentara mereka dididik soal provokasi, soal merakit bom, dan kemampuan tempur lainnya.

semata suka atau tidak suka terhadap upaya menjadikan anak-anak Indonesia menjadi tentara bayaran yang bekerja untuk negara lain, seperti Gurkha yang direkrut dari orang-orang Nepal.

Malaysia mungkin saja tidak memiliki ambisi wilayah dengan langkah itu. Namun, sebagai negara yang bersahabat dan

Namun, yang lebih fundamental dari persoalan itu adalah ancaman nyata pada kedaulatan, teru-

serumpun sekalipun, potensi-potensi ancaman kedaulatan

tama bagi kepentingan Indonesia di perbatasan.

harus dikaji secara cermat dalam situasi apa pun. Tidak menjadi rahasia lagi bahwa garis batas

Bila warga Indonesia diberi hak memakai seragam tentara Malaysia untuk menjaga perbatasan, bisa dibayangkan potensi ancaman di kemudian hari.

antara Malaysia dan Indonesia di Kalimantan bergeser setiap tahun. Modusnya juga tidak baru. Melalui perusahaan-perusahaan yang diberi hak pengusahaan hutan di sepanjang perbatasan, mereka, perusahaan-perusahaan

Indonesia harus segera mengubah paradigma melihat per-

Perekrutan WNI menjadi tentara Malaysia tidak lepas dari semakin sulitnya perekonomian di Indonesia, terutama wilayah yang berbatasan dengan Malaysia. Negeri jiran terus menawarkan kehidupan ekonomi yang lebih baik.

batasan. Berbeda dengan Malaysia yang memperlakukan perbatasan sebagai daerah strategis, Indonesia sampai hari ini memperlakukan perbatasan sebagai daerah terpencil. Itulah yang menyebabkan penduduk di perbatasan, terutama di Kalimantan, lebih merasa hidup dan kehidupannya adalah karunia dari Malaysia alih-alih dari Indonesia.

Malaysia itu, membabat hutan di wilayah Indonesia yang tidak terkontrol.

Karena itu, pilihannya tidak bisa lain kecuali membangun Modus itu juga yang menyebabkan pembalakan liar di Kalimantan tidak bisa diperangi. Dan,

daerah perbatasan secara sungguh-sungguh. Misalnya mem-

aparat kepolisian Indonesia tahu betul bahwa cukong-cukong pembalakan liar sebagian besar

buka perkebunan sawit di sepanjang perbatasan yang didu-

adalah warga Malaysia.

kung dengan Trans-Borneo, entah jalan darat, entah kereta api. Dan, pembangunannya adalah integrasi konsep ekonomi dan pertahanan.[mi]

272

JUJUR BERSUARA Proses Kreatif Penulisan Editorial Media Indonesia

273

JUJUR BERSUARA Proses Kreatif Penulisan Editorial Media Indonesia

Nasionalisme Pelajaran dari Inaugurasi Obama

Media Indonesia â&#x20AC;&#x201D; 22 Januari 2009

Pelajaran dari Inaugurasi Obama

KURSI kepresidenan Amerika Serikat di Gedung Putih kini resmi diduduki Barack Obama. Untuk empat tahun ke depan, Obama akan mengendalikan satu-satunya negara adidaya itu dengan berbagai tantangan dan peluang. OBAMA memang telah mampu menyihir warga Amerika dan bahkan warga dunia ketika ia memenangi pemilu presiden November tahun lalu. Kini, sihir itu kembali muncul lebih dahsyat saat ia dilantik di Capitol Hill, Selasa (20/1).

Pada saat inaugurasi itulah, nilai-nilai kenegarawanan ia perlihatkan. Obama menunjukkan rasa hormat dan penghargaan yang besar terhadap pendahulunya, George W Bush, di awal pidatonya dengan ucapan terima kasih. Tidak sampai hanya di situ. Obama dan istri, Michelle, tanpa sungkan mengantar Bush hingga ke helikopter yang akan membawanya meninggalkan Gedung Putih. Seusai dilantik Ketua Mahkamah Agung AS, John Roberts,

Obama berhasil memenangkan pemilu presiden AS pada November 2008, salah satunya karena pola komunikasinya yang sangat bagus saat berhadapan dengan kawan maupun lawan politiknya.

Obama menyalami para mantan presiden, pejabat tinggi dan elite politik, termasuk lawan-lawan politiknya, mengalir tanpa jarak, tanpa hambatan. Singkatnya dengan jiwa besar, apa yang dilakukan Obama

Prosesi pelantikan Obama sebagai presiden ke-44 AS berlang-

jelas memperlihatkan bahwa mengelola negara di mana pun

sung sederhana, tapi memberikan banyak pelajaran berharga

membutuhkan komunikasi politik yang efektif. Ia berbanding

yang pantas ditiru.

lurus dengan sistem yang melingkupinya.

Pertama, meski dihadiri sekitar 2 juta orang yang memenuhi lapangan National Mall, inaugurasi bisa berjalan dengan Presiden kulit hitam pertama Amerika Serikat, Barrack Obama dilantik dalam sebuah acara inaugurasi yang sederhana (tapi dihadiri jutaan orang) di Capitol Hill pada 20 Januari 2009.

Presiden sebelumnya sekaligus lawan politiknya, George W Bush hadir dalam acara itu dan mendapat penghormatan yang tulus dari Obama dan keluarganya.

aman dan tertib. Tidak ada kegaduhan dan keributan kendati warga harus membayar untuk menyaksikannya. Kedua, dalam usia yang tergolong muda, Obama yang lahir

Sementara di Indonesia, hubungan antara presiden berkuasa dengan mantan presiden justru jauh dari kesan baik. Hubungan SBY dengan Megawati contohnya, boleh dikatakan buruk, bahkan untuk saling menyapa dan berjabat tangan pun sulit.

Obama menyadari benar bahwa bila komunikasi berjalan lancar, teratur, dan sehat, sistem politik pun memiliki kemampuan merespons yang tinggi terhadap tuntutan perubahan zaman. Itulah sistem politik yang andal, mapan, dan dinamis karena bias mengembangkan kapasitas dan kapabilitasnya secara berkelanjutan.

pada 4 Agustus 1961 itu telah memperlihatkan sikap dan perilakunya sebagai sosok negarawan. Padahal, Obama tergolong politikus pemula karena baru menjadi senator Negara Bagian Illinois pada 2004.

274

JUJUR BERSUARA Proses Kreatif Penulisan Editorial Media Indonesia

275

JUJUR BERSUARA Proses Kreatif Penulisan Editorial Media Indonesia

Nasionalisme Pelajaran dari Inaugurasi Obama

Media Indonesia â&#x20AC;&#x201D; 29 Agustus 2009

Penjualan Pulau dan Harga Kedaulatan Adakah bangsa ini memiliki sosok negarawan seperti Obama? Sayang, belum ada....

Selain itu, Obama menunjukkan pentingnya etika politik. Pada ujung yang satu, elite harus mampu menempatkan diri kapan dan di mana ber-

PENJUALAN pulau kepada pihak asing lagi-lagi terungkap. Tiga pulau di kawasan Kepulauan Mentawai, Sumatra Barat, dijual melalui sebuah situs yang berbasis di Kanada kepada publik mancanegara.

saing dan berlomba. Pada ujung yang lain, elite mesti bisa menentukan kapan dan di mana bersatu dan bergandengan tangan. Model komunikasi politik yang diperlihatkan Obama jelas belum tampak di republik ini. Dari Soekarno hingga yang sekarang, presiden yang ada bahkan tidak saling berkomunikasi.

INFORMASI itu sungguh mencengangkan karena bagaimana

Situs www.privateislandsonline.com mengiklankan penjualan tiga pulau di Indonesia lewat tajuk Islands for Sale in Indonesia, yaitu Pulau Makaroni yang dihargai US$ 4 juta (sekitar Rp 40 miliar), Pulau Siloinak (US$ 1,6 juta), dan Pulau Kandui (US$ 8 juta).

mungkin pulau yang dimiliki Indonesia itu bisa dengan gampang diperjualbelikan. Adalah situs www.privateislandsonline.com yang mengiklankan penjualan tiga pulau itu lewat tajuk Islands for Sale in Indonesia, yaitu Pulau Makaroni yang dihargai US$ 4 juta (sekitar Rp 40 miliar), Pulau Siloinak (US$

Presiden yang sedang berkuasa dan para mantan presiden begitu sulit untuk saling bertemu, saling bersapa. Di antara mereka seperti ada jarak, ada kendala, bahkan di hari-hari bersejarah bagi bangsa ini. Bagaimanapun komunikasi dan etika menjadi unsur penting sebuah sistem politik. Ia merupakan bagian integral dari sosok negarawan. Adakah bangsa ini memiliki sosok negarawan seperti Obama? Sayang, belum ada.

[mi]

1,6 juta), dan Pulau Kandui (US$ 8 juta). Sebelumnya, situs www. varealstate.co.uk juga pernah mengiklankan penjualan pulau di gugusan Kepulauan Karimunjawa. Lalu situs www.karangasemproperty.com mengiklankan penjualan Pulau Panjang dan Pulau Meriam Besar di Nusa Tenggara Barat pada 2007.

Setelah penjualan pulau itu diungkap media massa, banyak pihak yang terkaget-kaget. Mereka pun berbondong-bondong membantah bahwa pulau-pulau tersebut tidak dijual. Padahal iklan di situs itu dengan jelas membedakan istilah islands for rent (disewakan) dan islands for sale (dijual). Iklan penjualan pulau di Indonesia oleh situs www.privateislandsonline.com bukanlah kali pertama. Pada 2005, situs www.varealstate. co.uk juga pernah mengiklankan penjualan pulau dengan

Pulau Bidadari di Kabupaten Manggarai Barat, Nusa Tenggara Timur bahkan sudah dijual dan dikuasai warga Inggris.

judul Tujuh Pulau (Bengkoang, Geleang, Kembar, Kumbang, Katang, Krakal Kecil, dan Krakal Besar) yang Merupakan Gugusan Kepulauan Karimunjawa Ditawarkan kepada Publik.

Pembangunan kelautan di Indonesia belum menjadi prioritas meskipun 60% wilayah Indonesia berupa lautan.

276

JUJUR BERSUARA Proses Kreatif Penulisan Editorial Media Indonesia

Setahun kemudian kehebohan juga terjadi ketika Pulau Bidadari di Kabupaten Manggarai Barat, Nusa Tenggara

277

JUJUR BERSUARA Proses Kreatif Penulisan Editorial Media Indonesia

Nasionalisme Penjualan Pulau dan Harga Kedaulatan

Timur, dijual dan dikuasai warga Inggris. Lalu, giliran situs www.karangasemproperty.com yang mengiklankan penjualan Pulau Panjang dan Pulau Meriam Besar di wilayah Nusa Tenggara Barat pada 2007.

Nasionalisme Penjualan Pulau dan Harga Kedaulatan

Kasus penjualan pulau sejatinya menjadi momentum untuk mengkaji ulang paradigma bernegara.

Kasus penjualan pulau juga pernah terungkap di kawasan Sumenep, Jawa Timur, Natuna, dan Kepulauan Riau. Siapa pun tahu, kemerdekaan Republik ini direbut dengan susah payah. Setiap jengkal tanah harus ditebus dengan darah anak bangsa. Itu sebabnya memelihara dan menjaga seluruh kedaulatan menjadi harga yang tidak bisa ditawar-tawar. Lepasnya Pulau Ligitan dan Sipadan ke Malaysia haruslah menjadi pelajaran penting dan tidak boleh terulang. Lebih dari itu, kasus penjualan pulau sejatinya menjadi momentum untuk mengkaji ulang paradigma bernegara. Indonesia bagaimanapun juga adalah sebuah Negara kepulauan dengan sekitar 60% berupa lautan. Dengan demikian, pembangunan di wilayah daratan harus juga diberlakukan sama dengan wilayah di lautan. Bahkan, bila dilihat dari perimbangan kuantitas wilayah, pembangunan kelautan mestinya menjadi prioritas. Karena itu, pemerintah pusat dan pemerintah daerah memiliki kewajiban mengelola pulau-pulau terkecil dan terluar secara benar dan berimbang. Payung hukum pun telah tersedia, antara lain lewat UU No 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Pulau-Pulau Kecil dan Pulau Terluar, yang mengatur hak pengelolaan pulau dan wilayah pesisir. Kedaulatan bagaimanapun juga menjadi harga mati bagi eksistensi negara dan bangsa yang memiliki harkat dan martabat. Penjualan pulau kepada pihak asing, apa pun alasannya, haruslah dipandang sebagai upaya menggadaikan kedaulatan. Itu yang tidak boleh diberi tempat. [mi]

278

JUJUR BERSUARA Proses Kreatif Penulisan Editorial Media Indonesia

TIYOK

279

JUJUR BERSUARA Proses Kreatif Penulisan Editorial Media Indonesia

Law Enforcement

280

JUJUR BERSUARA Proses Kreatif Penulisan Editorial Media Indonesia

281

JUJUR BERSUARA Proses Kreatif Penulisan Editorial Media Indonesia

â&#x20AC;&#x153;Prinsip merupakan hukum alam yang tidak dapat dilanggar. Kita tidak mungkin melanggar hukum tersebut, kita hanya dapat menghancurkan diri kita karena melanggar hukumhukum itu.â&#x20AC;? (Cecil de Mille) Gedung Mahkamah Agung, tempat terakhir penegakan keadilan.

MI/USMAN ISKANDAR

282

JUJUR BERSUARA Proses Kreatif Penulisan Editorial Media Indonesia

283

JUJUR BERSUARA Proses Kreatif Penulisan Editorial Media Indonesia

Law Enforcement Perseteruan Memalukan BPK versus MA

Media Indonesia â&#x20AC;&#x201D;21 September 2007

Perseteruan Memalukan BPK versus MA Sudah saatnya MA memberi teladan kepada publik untuk menaati semua ketentuan perundang-undangan dan konstitusi. Jika tidak, sudah saatnya pula rakyat memaksa MA mereformasi diri.

LEMBAGA negara di Republik ini sepertinya baru belajar bernegara. Mereka ribut kewenangan yang sudah terang benderang diatur dalam konstitusi. Wibawa lembaga negara justru sedang dipertaruhkan egoisme para pemimpinnya.

kepada publik melalui lembaga perwakilan rakyat. hakikatnya transparansi dalam mengelola keuangan. CoNtohNyA adalah perseteruan terbuka antara Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) dan Mahkamah Agung (MA).

Setiap perbuatan yang mencegah BPK melakukan audit, sesuai

Itulah sengketa yang memalukan, sampai-sampai BPK harus

dengan Pasal 24 ayat (2) UU 15/2004 tentang Pemeriksaan

melaporkan pimpinan MA ke polisi.

Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) melaporkan Mahkamah Agung (MA) ke polisi karena menolak diaudit. BPK merujuk pada pasal 24 ayat (2) UU 15/2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara yang menyebut bahwa setiap perbuatan yang mencegah BPK melakukan audit diancam dengan sanksi pidana.

Semua itu bermula dari hasil audit BPK atas Laporan Keuangan Pemerintah Pusat 2006 yang menemukan uang Rp 7,45 miliar di rekening MA. Uang itu, menurut MA, bukan milik negara, melainkan milik MA dari hasil pungutan biaya perkara. Padahal, dasar hukum pungutan bukanlah undang-undang, melainkan

Pengelolaan dan tanggung Jawab Keuangan Negara, diancam

Sebelumnya, dalam auditnya atas atas Laporan Keuangan Pemerintah Pusat 2006, BPK menemukan dana Rp7,45 miliar di rekening MA. Uang itu, menurut MA, bukan milik negara, melainkan milik MA dari hasil pungutan biaya perkara, sehingga tidak masuk kas negara.

dengan sanksi pidana. Karena itulah, pada 13 September, BPK melaporkan MA ke polisi. BPK juga berniat mengadu ke Mahkamah Konstitusi yang punya tugas antara lain menyelesaikan sengketa kewenangan antar lembaga negara.

hanya selembar surat keputusan Ketua Mahkamah Agung. Kita sangat yakin, MA bukan tidak tahu ada ketentuan

284

Alasan MA untuk tidak menyetor hasil pungutan itu ke kas

undang-undang yang mengatur mengenai pungutan. Bahwa

negara sangatlah sederhana, yaitu untuk biaya operasional per-

setiap pungutan masuk kas negara dan kebutuhan lembaga

sidangan misalnya biaya pengiriman berkas perkara ke daerah

dialokasikan melalui APBN. Kita juga sangat yakin MA bukan

terpencil.

tidak tahu tugas BPK untuk mengaudit keuangan negara.

Sebaliknya bagi BPK, setiap sen pungutan dari rakyat harus

Lantas, mengapa MA tetap tidak mau diaudit? Di situlah letak

menjadi milik negara. Pungutan perkara dalam persepsi BPK

persoalan sesungguhnya. Benarkah uang yang masuk rekening

masuk kategori penerimaan negara bukan pajak yang harus

MA itu digunakan hanya untuk kepentingan lembaga tanpa

disetor ke negara dan wajib diaudit untuk kemudian dilaporkan

sesen pun dipakai untuk kepentingan di luar itu? Masih terlalu

JUJUR BERSUARA Proses Kreatif Penulisan Editorial Media Indonesia

285

JUJUR BERSUARA Proses Kreatif Penulisan Editorial Media Indonesia

Law Enforcement Perseteruan Memalukan BPK versus MA

Media Indonesia â&#x20AC;&#x201D; 27 Juni 2008

Bersih-Bersih Kejaksaan Agung

MA ngotot menolak BPK yang ingin mengaudit biaya perkara tersebut, yang kemudian memunculkan perseteruan terbuka antarlembaga negara.

banyak pertanyaan seputar penggunaan dana MA itu, yang semula rekeningnya atas nama Ketua MA Bagir Manan kemudian diganti atas nama Sekretaris MA dan Kepala Biro Keuangan MA. Rentetan pertanyaan itu harus dijawab secara transparan dan

LAPoRAN tentang hakim yang melakukan transaksi vo-

akuntabel. Untuk itulah, seharusnya dengan senang hati MA

nis dikubur dalam-dalam. Di ruang sidang ada terdakwa

menerima uluran tangan BPK melakukan audit agar publik tidak menaruh curiga atas penggunaan uang tersebut. hasil audit itulah jawaban atas keraguan publik. Kita sangat

Sejumlah pihak meminta agar konflik MA dan BPK diselesaikan di Mahkamah Konstitusi (MK), bukan diselesaikan â&#x20AC;&#x2DC;secara adatâ&#x20AC;&#x2122; dengan campur tangan presiden. Ketua MK Jimly Asshiddiqie juga meminta konflik ini diselesaikan melalui jalur pengadilan konstitusi.

LEMBAGA-LEMBAGA penegak hukum selama ini terkesan tanpa aib. Kejaksaan dan kehakiman tidak tersentuh hukum. Pengaduan tentang jaksa yang memeras menguap tanpa bekas.

mendukung keinginan Ketua BPK Anwar Nasution membentuk tertib hukum di Indonesia. tidak boleh ada instansi yang mengumpulkan dan menggunakan uang itu sesukanya sendiri

mengaku sudah membayar jaksa agar dituntut hukuman

Pada 2 Maret 2008 penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi menangkap jaksa Urip Tri Gunawan dan Artalyta Suryani dalam kasus dugaan suap perkara senilai US$ 660 ribu atau Rp6 miliar di rumah pengusaha Sjamsul Nursalim di kawasan Simprug, Jakarta Selatan.

ringan. Di ruang sidang pula ada terdakwa melempari hakim dengan sepatu karena divonis lebih berat, tidak sesuai dengan transaksi. tapi, nyaris tak ada jaksa dan hakim dibawa ke meja persidangan karena kasus pemerasan atau pun suap. Kasus pemerasan dan suap oleh jaksa dan hakim dibung-

tanpa laporan kepada rakyat secara akuntabel.

kus apik-apik kemudian lenyap. Para pencari keadilan lelah sehingga menyelesaikan kasus di luar ruang sidang. Rakyat

Sungguh ironis memang. Mestinya, keinginan menegakkan tertib hukum itu datang dari seorang Bagir Manan yang memimpin lembaga tertinggi penegakan hukum. Selama ini, yang didengar publik dari MA hanya keinginan untuk menaikkan tunjangan atau memperpanjang usia pensiun. Bahkan, keinginan untuk tidak mau diawasi Komisi yudisial dan memperpanjang sediri masa jabatan ketua. Sudah saatnya MA

286

memilih main hakim sendiri. Sjamsul merupakan bekas pemilik Bank Dagang Nasional Indonesia, salah satu debitur penerima dana Bantuan Likuiditas Bank Indonesia (BLBI). Kejaksaan Agung menghentikan penyelidikan kasus BLBI atas dirinya dua hari sebelumnya. Ketua Tim Penyelidikan kasus tersebut tak lain adalah Urip.

Era patgulipat dan transaksi-transaksi hukum segera berakhir. Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) membuat terapi kejut. KPK menangkap jaksa Urip tri Gunawan dan Artalyta Suryani dalam kasus dugaan suap perkara senilai US$ 660 ribu atau Rp 6 miliar.

memberi teladan kepada publik untuk menaati semua ketentuan

Artalyta tidak hanya mengubah posisi Urip dari penuntut

perundang-undangan dan konstitusi. Jika tidak, sudah saatnya

umum menjadi terdakwa, tapi juga mendepak dua Jaksa

pula rakyat memaksa MA mereformasi diri.

Agung Muda dari singgasana. Kemas yahya Rahman digusur

[mi]

JUJUR BERSUARA Proses Kreatif Penulisan Editorial Media Indonesia

287

JUJUR BERSUARA Proses Kreatif Penulisan Editorial Media Indonesia

Law Enforcement Bersih-Bersih Kejaksaan Agung

Keputusan hendarman mengganti Kemas yahya Rahman kemudian Untung Udji Santoso merupakan langkah kecil yang patut diapresiasi. hendarman harus memiliki nyali besar untuk

Kejaksaan tidak akan mengukir wibawa jika dihuni para pedagang perkara.

memecat lebih banyak jaksa yang terindikasi mencederai institusi kejaksaan. Karena bukan mustahil, masih banyak jaksa nakal bersembunyi menunggu momentum. hendarman tidak perlu menunggu KPK membuka rekaman percakapan lain antara jaksa dengan Demo karikatural menggugat rasa keadilan masyarakat yang kerap diabaikan para penegak hukum.

pihak beperkara. Satu jaksa Urip dan dua jaksa agung muda lebih dari cukup untuk membuat kita mengelus dada prihatin melihat institusi kejaksaan. Kejaksaan harus diselamatkan. Kejaksaan tidak akan mengukir wibawa jika dihuni para pedagang perkara. Semakin lama Kejaksaan Agung memelihara jaksa nakal, institusi penegak hukum

dari jabatan Jaksa Agung Muda Pidana Khusus dan kemarin

Artalyta merupakan makelar kasus besar yang kenal cukup banyak pejabat berpengaruh di lingkungan Kejaksaan Agung.

itu kian terpuruk.

giliran Jaksa Agung hendarman Supandji mencopot Untung Udji Santoso dari jabatan Jaksa Agung Muda Perdata dan tata

Apresiasi patut pula kita sampaikan kepada KPK. Meski Ketua KPK Antasari Azhar berasal dari

Usaha Negara.

Korps Adhyaksa, dia tidak tenggang rasa dalam penegakan hukum. Meski semula banyak yang meragukannya, kini dia membuktikan mampu. Antasari harus tega menghunus pedang meski

Pangkal perkara adalah telepon Artalyta dengan kedua

yang terkena adalah sahabat sendiri.

pejabat Kejaksaan Agung itu dinilai mengandung aroma Kasus ini juga membelit Jaksa Agung Muda Pidana Khusus Kemas Yahya Rahman dan Jaksa Agung Muda Perdata dan Tata Usaha Negara Untung Udji Santoso yang terlibat percakapan telepon dengan Artalyta. Kedua JAM ini kemudian dicopot dari jabatannya.

MI/USMAN ISKANDAR

khas. Sarat dengan muatan yang dalam persepsi publik

Penyakit yang membelit kejaksaan sudah kronis. Citra dan wibawa mencapai titik nol. Untuk

mengandung transaksi.

menyembuhkannya tidak cukup dengan sekali terapi kejut, tapi harus berulang kali. tidak cukup dengan obat dari dalam, tapi juga perlu tekanan dari luar.

tidak ada pilihan lain bagi hendarman kecuali

288

membersihkan institusi yang dipimpinnya. Sebelum telepon

Membersihkan institusi kejaksaan--juga penegak hukum lainnya--tidak boleh ada tenggang rasa.

mesra Artalyta itu saja, kejaksaan sudah dicibir. Kini, citra

Juga tidak boleh setengah-setengah. Siapa pun yang bersalah, termasuk karib sekalipun, harus

kejaksaan mencapai titik nadir.

dihukum. Dan hukuman terhadap penegak hukum seharusnya lebih berat.[mi]

JUJUR BERSUARA Proses Kreatif Penulisan Editorial Media Indonesia

289

JUJUR BERSUARA Proses Kreatif Penulisan Editorial Media Indonesia

Law Enforcement Nafsu Menghukum Pers

Media Indonesia â&#x20AC;&#x201D;2 Agustus 2008

Nafsu Menghukum Pers Salah satu yang dengan amat gamblang memperlihatkan nafsu menghukum pers adalah Undang-Undang Pemilu No

tIDAK mudah meyakinkan elite pemegang kekuasaan yang terlalu lama hidup dalam alam otoritarian untuk menerima eksistensi pers bebas. Selalu saja pers dianggap sebagai kekuatan jahat yang amat membahayakan. Padahal hanya pers yang bebaslah yang mampu menyuarakan suara publik secara jujur. PEMERINtAhAN yang berkedaulatan rakyat adalah

Keberadaan UU Nomor 10 Tahun 2008 tentang Pemilu Legislatif telah mengekang kebebasan pers dan berlawanan dengan hakikat dan fungsi media massa. Adanya semangat untuk mengontrol media dalam hal pemberitaan dan penayangan iklan kampanye, serta ancaman pembredelan bagi media yang tidak mengindahkan aturan itu, dinilai sangat bertentangan dengan UUD 1945 yang menjamin kebebasan pers.

pemerintahan yang menangkap dan menjalankan suara

10/2008. Dalam undang-undang itu pers terancam sanksi dari teguran tertulis sampai pencabutan izin penerbitan hanya karena melanggar ketentuan kampanye. Dan, larangan yang mengundang konsekuensi sanksi adalah larangan yang amat tidak substansial. Misalnya, melanggar ketentuan durasi

Kehadiran UU Pemilu Legislatif ini menjadi sebuah preseden buruk bagi tegaknya supremasi hukum di satu sisi, dan kemerdekaan mendapatkan dan menyampaikan informasi di sisi lain.

iklan. Itulah larangan ecek-ecek yang sesungguhnya tidak perlu diatur. Nafsu menghukum pers juga terlihat dari semangat pemba-

publik. Pers yang tidak bebas, harus diakui, tidak menyuara-

ruan hukum pidana yang mencantumkan ancaman hukum

kan kepentingan publik tetapi kepentingan penguasa.

penjara bagi insan pers yang melakukan kelalaian dalam tugas-tugas jurnalistik. Misalnya pencemaran nama baik

Karena itu, penguasa yang membelenggu kebebasan pers

yang diancam dengan hukuman penjara. KUhP seperti itu

adalah penguasa yang tidak berdaulat. Dengan demikian, ke-

dianggap sebagai kriminalisasi pers yang amat menakutkan.

bebasan pers atau pers yang bebas harus menjadi asas dalam

Padahal Undang-Undang Pokok Pers No 40 tahun 1999 telah

berbangsa dan bernegara.

menegaskan komitmen negara bahwa terhadap pers tidak lagi dikenakan pembatasan, larangan, dan pembredelan.

tidak terlalu gampang meyakinkan penguasa tentang keNafsu pemerintah untuk mengontrol dan membredel itu juga tidak selaras dengan UU Nomor 40/1999 tentang Pers yang berlandaskan pada UUD 1945.

mutlakan argumen ini. Penguasa selalu melihat pers dengan kecurigaan. Negara sekarang semakin menunjukkan penyesalan karena telah memberi pers kebebasan yang lama sekali

Sejumlah tokoh pers dan pemimpin redaksi media massa mengajukan gugatan uji materiil atas UU No 10 Tahun 2008 tentang Pemilu anggota DPR, DPD, dan DPRD.

Delik-delik pers diselesaikan melalui undang-undang itu. Semangat paling utama dan hakiki dari kemerdekaan pers adalah tidak boleh lagi pers dianggap sebagai penjahat. Karena

direnggut.

itu, tidak boleh ada pers yang diberedel dan wartawan yang dipenjara karena menjalankan tugas jurnalistiknya. Sanksi

Penyesalan itu sekarang tecermin dari nafsu untuk mengatur,

yang memadai adalah denda, bukan penjara.

membatasi, mengontrol, menyensor, bahkan memberedel pers

290

yang bersalah. Para pengelola pers juga diancam pidana pen-

Karena itu, adalah keharusan untuk merevisi semua undang-

jara dan denda yang amat berat bila melakukan kesalahan.

undang, termasuk UU Pemilu No 10/2008 yang melihat pers

JUJUR BERSUARA Proses Kreatif Penulisan Editorial Media Indonesia

291

JUJUR BERSUARA Proses Kreatif Penulisan Editorial Media Indonesia

Law Enforcement Nafsu Menghukum Pers

Media Indonesia â&#x20AC;&#x201D; 11 Agustus 2008

Borgol untuk Koruptor

PEMBERANtASAN korupsi di negeri ini tidak menciptakan budaya malu dan menimbulkan efek jera. Karena itulah, korupsi selalu beranak-pinak dengan modus yang hampir serupa.

Menuntut keÂ bebasan pers. Masa suram pers semasa Orde Baru harus diakhiri.

SEDIKItNyA ada dua alasan yang menyebabkan korupsi

Survei KPK 2008: 72% masyarakat berpendapat bahwa keberadaan KPK dan ringannya hukuman bagi koruptor belum menciptakan budaya malu di kalangan aparat pemerintah atau masyarakat untuk melakukan korupsi.

berkembang biak dengan cepat di segenap level kekuasaan penyelenggaraan negara. Pertama, hukuman terhadap koruptor tidak maksimal, malah cenderung menurun dari tahun ke tahun. Kedua, koruptor tidak mendapatkan sanksi sosial. Fakta menunjukkan dari 71 perkara korupsi yang ditangani

Semangat paling utama dan hakiki dari kemerdekaan pers adalah tidak boleh lagi pers dianggap sebagai penjahat. Karena itu, tidak boleh ada pers yang diberedel dan wartawan yang dipenjara karena menjalankan tugas jurnalistiknya.

sebagai penjahat. Mahkamah Konstitusi hendaknya berpihak pada supremasi pers bebas.

Dari 71 perkara korupsi yang ditangani Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada periode 2005 sampai 2008, hakim hanya memberi hukuman penjara rata-rata di bawah 4,5 tahun.

Pengadilan tindak Pidana Korupsi pada periode 2005 sampai

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mempertimbangkan wacana tahanan korupsi dilakukan pemborgolan sebagai salah satu upaya jera kepada pelaku tindak pidana korupsi. Ada juga usulan agar para koruptor ini mengenakan baju khusus korupsi.

Lama hukuman penjara yang dijatuhkan hakim pun

2008, hakim memberi hukuman penjara rata-rata di bawah 4,5 tahun. Dengan demikian, koruptor mendekam dalam bui paling lama tiga tahun setelah mendapatkan remisi.

Kita harus belajar dari sejarah. Bahwa krisis yang sampai sekarang menjerat bangsa dan negara Indonesia, salah satu penyebabnya adalah pembungkaman terhadap pers sebagai penyalur suara publik. Kita mencium ada gelagat sistematis hendak membungkam kembali dunia pers. Niat itu harus segera dipangkas. Segala komponen masyarakat perlu secara jeli mengamati agar kita tidak terperangkap pada jerat yang sama. Masa suram pers di rezim orde Baru harus dikubur dalam-dalam. Biarkan itu menjadi milik sejarah.

[mi]

cenderung menurun. Dalam kurun waktu 2005-2007 terdapat 59 perkara korupsi yang divonis Pengadilan tindak Pidana Korupsi dengan rata-rata hukuman 4,4 tahun. Dari 12 perkara korupsi pada 2008, rata-rata lama hukuman hanya 4,32 tahun. Mestinya, koruptor dijatuhi hukuman maksimal. Bila perlu, penjara seumur hidup.

Transparency International mencatat Indeks persepsi korupsi (IPK) Indonesia terus menurun. IPK pada 2006 mencapai 2,4 lalu menurun menjadi 2,3 pada 2007.

Ringannya hukuman tidak menimbulkan efek jera. Itulah antara lain yang menyebabkan indeks persepsi korupsi (IPK) Indonesia versi transparency International terus menurun dari tahun ke tahun. IPK pada 2006 mencapai 2,4 lalu menurun menjadi 2,3 pada 2007, alias ber tambah buruk.

DoK.MI/SAyUtI

292

JUJUR BERSUARA Proses Kreatif Penulisan Editorial Media Indonesia

293

JUJUR BERSUARA Proses Kreatif Penulisan Editorial Media Indonesia

Law Enforcement Borgol untuk Koruptor

Media Indonesia â&#x20AC;&#x201D; 12 November 2008

Premanisme yang Membelenggu Tapi ingat, borgol dan pakaian khusus hanyalah sebuah sandiwara jika tidak diikuti dengan vonis yang berat terhadap koruptor.

oPERASI polisi di seluruh Indonesia dalam satu minggu terakhir terhadap para preman menghasilkan tangkapan yang mencengangkan. tidak kurang dari 3.000 preman dari Sabang sampai Merauke diringkus. Sekitar 369 di antaranya ditahan karena memenuhi syarat sebagai pelaku tindak kejahatan.

Penanganan korupsi juga tidak menciptakan budaya malu karena koruptor tidak pernah mendapatkan sanksi sosial. Malah korupsi mengantar si penjahat menjadi terkenal bak selebritas yang muncul di ruang publik dengan senyum mengembang dan badan dibalut pakaian necis. Baju seragam yang disiapkan untuk para koruptor.

tidak itu saja. Setelah selesai menjalani hukuman penjara yang hanya sebentar, koruptor disambut dengan upacara dalam komunitasnya. hukuman sama sekali tidak membuat koruptor malu untuk hadir di ruang publik. Atas dasar itulah, prakarsa Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) untuk memborgol terdakwa koruptor dan

memberi pakaian khusus patut didukung sepenuhnya.

AnGkA-AnGkA itu membenarkan sebuah fakta. Premanisme

Pada 7 November 2008, gebrakan barunya sebagai Kapolri, Jenderal Bambang Hendarso Danuri menginstruksikan jajaran polda seluruh Indonesia menggelar operasi premanisme.

merebak dan sekaligus membelenggu hampir di semua sisi kehidupan. Mereka, para preman, tidak saja memaksakan kehendak di jalan-jalan. Premanisme terjelma juga dalam bentuk yang lebih keren dengan istilah preman berdasi.

Borgol dan pakaian khusus itu bukan semata-mata penting untuk menciptakan budaya malu dan menimbulkan efek jera. Borgol dan seragam tersebut juga dibutuhkan untuk memberikan perlakuan sama di muka hukum. Seorang maling ayam saja diborgol dan mengenakan baju tahanan ketika diproses di kepolisian. Kita mendesak KPK untuk tidak berlarut dalam wacana. Rencana itu harus segera direalisasikan. tapi ingat, borgol dan pakaian khusus hanyalah sebuah sandiwara jika tidak diikuti dengan vonis

Dari kalangan itu merebak praktik premanisme politik dan premanisme ekonomi.

Hanya dalam tiga hari polisi telah menangkap 3.184 preman di seluruh Indonesia. Dari jumlah tersebut, 369 orang ditahan dan diproses secara hukum menjadi tersangka. Sisanya, sebanyak 2.917 orang, dibina dan dilepaskan.

Belenggu premanisme dirasakan dan dilihat dengan kasatmata. Di jalan-jalan para preman memeras dan merampas. Di pelabuhan mereka beraksi. Di atas bus kota mereka meneror dengan kedok sebagai penyanyi yang menghibur. Di persimpangan lampu lalu lintas segala bentuk premanisme

yang berat terhadap koruptor.

mengancam. Baik dengan kapak merah maupun melalui para Korupsi sesungguhnya sebuah kejahatan kemanusiaan. Sebab koruptor merampas uang negara

pengemis yang berpura-pura memelas.

yang bisa dipakai untuk memberi subsidi kepada warga miskin. Sebagai penjahat kemanusiaan, koruptor memang layak diborgol dan memakai baju khusus. Bila perlu, baju dengan warna terang benderang sebagai sanksi. [mi]

MI/M.IRFAN

294

JUJUR BERSUARA Proses Kreatif Penulisan Editorial Media Indonesia

295

JUJUR BERSUARA Proses Kreatif Penulisan Editorial Media Indonesia

Law Enforcement Premanisme yang Membelenggu

Kalau para preman beraksi di jalan-jalan, salah satu keharusan adalah tegakkan aturan di jalan raya. Tetapi, sialnya, justru di jalan raya penegakan hukum sangat memprihatinkan.

Law Enforcement Premanisme yang Membelenggu

Pemangku kebijakan negara sudah sekian lama membelenggu diri pada dalih ekonomi. Preman dan premanisme adalah akibat langsung dari kemiskinan dan pengangguran. Karena itu, memerangi premanisme dipercayakan pada dalih pertumbuhan.

Di sana juga ada kelompok yang khusus mencongkel kaca spion mobil mewah. Mereka juga merampas milik orang

Dalih itu menimbulkan pertanyaan yang meng-

lain dan tidak segan membunuh. tirani minoritas mewujud

gugat. Kalau angka pertumbuhan ekonomi tidak

dan meneror di mana-mana. Dua-tiga pengemis yang ber-

dicapai pada tingkat yang secara teoretis menyerap

kumpul berubah menjadi teror. Lima-enam pengamen ketika

tenaga kerja dalam jumlah besar, apakah preman

bersama-sama menjelma jadi kekuatan yang mengancam.

dan premanisme dibenarkan? Angka pertumbuhan tinggi entah kapan bisa kita capai. Kemiskinan

Sistem sosial kemasyarakatan kita terbangun dan mulai

dan pengangguran entah kapan bisa dihapus.

terbiasa dengan perampasan atas hak orang lain. Apakah itu harus dibiarkan?

Namun, premanisme harus diperangi dari sekarang dan berkelanjutan. Jangan sekadar

tentu semua orang, terutama para pemegang otoritas di

gebrakan mendongkrak citra.

Para preman ditangkap polisi. Aksinya sangat meresahkan.

bidang keamanan dan ketertiban, akan bersuara lantang

Preman yang ditangkap itu sebagian besar terkait dengan kasus pemerasan, yaitu sebanyak 554 orang. Sisanya melakukan perampasan di lampu merah, mencopet, berjudi, penagih utang, dan kejahatan lainnya.

mengatakan tidak! tetapi diakui atau tidak, premanisme

Salah satu yang bisa dilakukan tanpa harus

tumbuh dan berkembang justru karena pembiaran. Bahkan

menunggu angka pertumbuhan tinggi adalah

premanisme dipelihara karena dari sana mengalir rezeki yang

penegakan hukum. Polisi merupakan faktor kunci

tidak terkira banyaknya.

dalam soal ini. Kunci karena di tangan polisi ketertiban ditegakkan, tetapi di tangan polisi juga

tahukah kita bahwa salah satu faktor yang membangkrutkan Sebagian kalangan menilai premanisme selama ini terus ada dan berkembang, selain karena persoalan ekonomi masyarakat juga karena ada pembiaran oleh aparat penegak hukum.

MI/RoMMy PUJIANto

ketertiban diselewengkan.

perusahaan-perusahaan angkutan adalah perampasan oleh

296

para preman di setiap ruas jalan yang dilalui? tahukah kita

Kalau para preman beraksi di jalan-jalan, salah

bahwa salah satu kegagalan Indonesia memerangi ekonomi

satu keharusan adalah tegakkan aturan di jalan

biaya tinggi adalah akibat pungutan-pungutan yang dipaksa-

raya. tetapi, sialnya, justru di jalan raya penegakan

kan?

hukum sangat memprihatinkan. [mi]

JUJUR BERSUARA Proses Kreatif Penulisan Editorial Media Indonesia

297

JUJUR BERSUARA Proses Kreatif Penulisan Editorial Media Indonesia

Law Enforcement Kasus Salah Tangkap dan Asas Legalitas

Media Indonesia â&#x20AC;&#x201D; 9 Desember 2008

Kasus Salah Tangkap dan Asas Legalitas J.J. Rizal (kanan) salah seorang korban kasus salah tangkap. Keadilan pun datang.

KEADILAN bagi korban salah tangkap akhirnya datang. Mereka kembali bisa menghirup kebebasan. Namun, fenomena itu lagi-lagi memperlihatkan betapa kerdilnya kedudukan warga di hadapan kekuasaan negara. ADALAh Imam hambali dan David Eko Priyanto, dua terpidana dalam kasus pembunuhan Asrori, yang menikmati

Imam Hambali, David Eko Priyanto, dan Maman Sugiarto ditangkap Polres Jombang dengan tuduhan melakukan pembunuhan terhadap Asrori. Kasus ini kemudian berlanjut sampai ke proses pengadilan. Hambali alias Kemat dan David bahkan sudah divonis Pengadilan Negeri Jombang masing-masing 17 tahun dan 12 tahun penjara.

Ada banyak kasus sejenis yang terangkat ke permukaan dan diketahui publik, tetapi tidak sedikit pula yang terpendam dalam-dalam. Dalam kasus ini terbukti polisi mengaku telah salah tangkap dan melakukan pemaksaan terhadap Kemat, David dan Maman agar mengaku telah membunuh Asrori.

Menyidik kasus pidana memang bukan perkara yang gampang. Di tengah segala keterbatasan, polisi lebih suka mengejar pengakuan tersangka. Caranya, antara lain, ya lewat paksaan, ancaman, bahkan tidak sedikit yang berujung pada

itu dibebaskan dari penjara setelah Mahkamah Agung

kekerasan dan siksaan. Dengan demikian, ketiga pilar tersebut tidak boleh lari dari

Kasus salah tangkap tersebut terungkap ketika pelaku pembunuhan berantai Ferry Idham henyansyah alias Ryan mengaku sebagai pembunuh Asrori. Pengakuan Ryan itu diperkuat dengan uji DNA. Petugas pun berhasil menemukan mayat Asrori di belakang rumah Ryan di Desa Jatiwates, Jombang, Agustus silam. Padahal, kematian Asrori telah menyeret Imam hambali, David Eko Priyanto, dan Maman Sugiarto sebagai pesakitan. Imam hambali dan David Eko bahkan sudah divonis Pengadilan Negeri Jombang masing-masing 17 tahun dan 12 tahun penjara, sedangkan Maman masih menjalani proses pengadilan. Kasus salah tangkap terhadap Imam, David, dan Maman bukanlah yang pertama terjadi. Publik masih memiliki ingatan

298

pada 1974.

kebebasan itu, Kamis (4/12) lalu. Kedua korban salah tangkap mengabulkan peninjauan kembali atas kasus mereka.

Pelaku pembunuhan berantai di Jakarta dan Jombang, Ferry Idham Henyansyah alias Ryan mengaku sebagai pembunuh Asrori. Belakangan polisi juga berhasil menemukan mayat Asrori di belakang rumah Ryan di Desa Jatiwates, Jombang, Agustus silam. Ini diperkuat dengan uji DNA yang dilakukan.

kuat atas kasus serupa yang menimpa Sengkon dan Karta

JUJUR BERSUARA Proses Kreatif Penulisan Editorial Media Indonesia

keputusan yang mereka buat dan sebaliknya, harus bertang-

Pada 2002, Budi Hardjono di Bekasi juga dipaksa mengaku oleh polisi telah membunuh ayahnya sendiri, Ali Hartawinata. Di persidangan, Budi membuktikan dirinyajuga bukan Kasus salah tangkap perpembunuh ayahnya. Empat nah terjadi terhadap Sengkon tahun kemudian, polisi medan Karta yang dituduh memnangkap pelaku pembunuhan bunuh suami-istri Sulaiman Ali sesungguhnya. danyang Siti Haya di Bekasi pada 1974. Mereka masing-masing telah divonis 12 dan 7 tahun penjara, sebelum ada orang lain yang akhirnya mengaku sebagai pembunuhnya.

Itu sebabnya polisi menjadi pihak yang paling sering dipergung jawab atas proses hukum yang berlangsung. salahkan dalam kasus salah tangkap. Sebab, dalam perkara pidana, merekalah yang pertama dan utama bersentuhan tidak seperti yang mereka perlihatkan selama ini, para dengan publik. penegak hukum itu terkesan saling lepas tangan. Itu sebabnya, untuk menghindari kasus salah tangkap terus berulang, Akan tetapi, menyalahkan polisi semata tidak pada temketiga pilar tersebut mau tidak mau harusjelas meningkatkan patnya. na Aparat kejaksaan pun sejatinya proaktif dan profesio litas dan kredibilitas mereka,bisa baiklebih dari segi teknis tidak hanya adanya mengikutsertakan berita acara pemeriksaan maupun darimenerima sisi y ridis.apa Misalnya, ke(BAP) yang disodorkan polisi. hakim semestinya jaksaan dalam proses penyidikan awaljuga seperti termuattidak pada begituKUhAP saja menerima berkas perkara yang mereka revisi yang kini tengah dibahas di membuat DPR.

Risman Lakoro dan Rostin Mahaji (2007) harus mendekam di balik pintu penjara setelah dituduh membunuh anak gadisnya sendiri yang hilang, Alta Lakoro. Beberapa bulan kemudian, Alta Lakoro yang ternyata masih hidup, muncul kembali di kampungnya di Negara tanpa harus Boalemo, Gorontalo.

lalu salah dalam memvonis perkara. Bagaimanapun, dalam negara demokrasi, keadilan dan kebenaran haruslah terbuka untuk setiap warga. Negara tanpa harus malu, tanpa mesti ditekan publik, wajib melaksanakan

malu, tanpa mesti yaitu ditekan publik, melaksanakan asas legalitas, memberi gantiwajib rugi dan merehabilitasi asas legalitas, yaitu memberi ganti nama baik tanpa warga nama baikrugi wargadan yangmerehabilitasi menjadi korban salah tangkap. yang menjadi korban salah tangkap. keberanian itu, asas legalitas hanya bagus di atas kertas. [mi]

MI/RoMMy PUJIANto

299 300

JUJUR Penulisan Editorial Media Indonesia JUJURBERSUARA BERSUARAProses ProsesKreatif Kreatif Penulisan Editorial Media Indonesia

Law Enforcement Prita dan Nurani Kita

Media Indonesia —5 Juni 2009

Prita dan Nurani Kita

DUA sosok perempuan Indonesia kini sedang merebut perhatian publik. yang satu bernama Manohara odelia Pinot dan yang satu lagi Prita Mulyasari. Manohara, yang ‘ngotot’ kawin pada usia muda dengan Pangeran Kelantan, tiba-tiba muncul menjadi wanita Indonesia yang sangat tersiksa karena kekerasan dalam rumah tangga yang dilakukan sang suami. SEDANGKAN Prita menderita karena memperjuangkan

Kejaksaan Negeri Tangerang menahan Prita Mulyasari di Lembaga Pemasyarakatan Wanita Tangerang sejak 13 Mei 2009 karena dijerat pasal pencemaran nama baik dengan menggunakan Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE), atas laporan RS Omni International secara pidana. Selama 20 hari ibu dua anak ini sempat ditahan.

haknya sebagai pasien sebuah rumah sakit. Keingintahuan dia untuk memperoleh hasil pemeriksaan laboratorium atas

Kasus Prita Mulyasari bermula dari keluhan dia terhadap pelayanan RS Omni dan sejumlah dokter yang menanganinya yang ia sampaikan melalui email kepada teman-temannya. Apa yang dilakukan Prita ini oleh RS Omni dianggap telah mencemarkan nama baik lewat surat elektronik.

didorong keinginan untuk mencegah ‘cyber crime’, dipakai juga dalam soal pencemaran nama baik sehingga mengancam kebebasan berpendapat. Keempat, kasus Prita sekali lagi mempertegas tentang tabiat hukum dan penegakan keadilan di Indonesia yang masih sangat kuat berhamba pada yang kuasa dan yang beruang. Prita beruntung karena kasusnya terungkap pada saat para

UU ITE yang yang sebetulnya diciptakan untuk mencegah kejahatan dunia maya, ternyata berpotensi untuk dipakai dalam soal pencemaran nama baik. Ini dinilai akan mengancam kebebasan berpendapat.

pemimpin negeri ini sedang bersaing dalam kampanye pemilihan presiden. Saat mereka mengasah seluruh sensitivitas kemanusiaan dan keadilan sehingga berlomba-lomba menjadi juru selamat Prita.

darahnya membawa ibu muda ini ke penjara. Pasalnya, dia mengeluh tentang pelayanan rumah sakit yang tidak memuaskan itu kepada teman-temannya melalui surat elektronik. Kita, tentu, tidak ingin membicarakan Manohara di sini. Kita hanya mau fokus pada tragedi yang menimpa Prita. Karena tragedi Prita lebih mewakili kepentingan umum, sedangkan prahara Manohara lebih berada pada koridor privat.

Sebelumnya Prita juga sudah diputus bersalah dalam pengadilan perdata.

Apa yang membuat penderitaan Prita menggugah perhatian kita? Pertama, ibu muda ini menderita karena mempertanyakan haknya. Kedua, soal kepatutan sehingga dia harus ditahan hanya karena berkeluh kesah tentang pelayanan sebuah rumah

301

Padahal, kita semua tahu bahwa masih banyak, bahkan sangat banyak manusia Indonesia harus menderita karena

Kasus Prita mendapat sorotan dari tiga kandidat presiden yang kala itu tengah bersaing menuju pemilihan presiden. Megawati bahkan sempat menjenguk Prita saat ditahan di LP Wanita Tangerang. Sisi positifnya, sorotan dan dukungan para capres ini ikut memperkuat tekanan kepada pihak pelapor maupun kejaksaan untuk segera menghentikan kasus ini. Meski pada kenyataannya kemudian kasus ini tetap diteruskan.

memperjuangkan hak mereka, atau karena memang tidak mengetahui hak mereka. Pencarian keadilan dan kebenaran di negeri kita masih saja menjadi persoalan yang mahal, berat, dan menyengsarakan. Karena, itu tadi. Penegak hukum masih tergoda untuk dibeli. Rumah sakit swasta dengan kapital besar dan janji pelayanan prima, kini bermunculan. tetapi yang kurang diperlihatkan adalah komitmen pada pemenuhan hak-hak dasar konsumen. Di rumah sakit, dokter dan paramedis muncul menjadi

sakit melalui internet. Ketiga, digunakan Undang-Undang

pribadi-pribadi super, sedangkan pasien diperlakukan sebagai

Informasi dan transaksi Elektronik oleh jaksa dan polisi

orang yang tidak berdaya, bukan semata karena sedang men-

dalam kasus ini. Undang-undang ini yang kelahirannya lebih

derita sakit, melainkan juga sebagai pribadi.

JUJUR BERSUARA Proses Kreatif Penulisan Editorial Media Indonesia

MI/RoMMy PUJIANto; MI/GINo

302

JUJUR BERSUARA Proses Kreatif Penulisan Editorial Media Indonesia

Law Enforcement Prita dan Nurani Kita

Media Indonesia â&#x20AC;&#x201D; 19 Agustus 2009

Inkonsistensi Perang Melawan Kejahatan

BAhAyA dan bahagia, kejahatan dan pahala, perang dan damai adalah sesuatu yang amat relatif di Indonesia. Ini, di satu sisi mengindikasikan sifat orang Indonesia yang tidak pernah berprasangka buruk, tetapi di lain sisi juga menunjukkan betapa pendek memori kolektif sebagai bangsa. INGAtAN pendek inilah yang menyebabkan inkonsistensi dalam sikap terhadap sebuah malapetaka. Sebagai contoh

Solidaritas untuk Prita Mulyasari. Nurani kita terganggu.

bisa ditunjukkan perilaku pemerintah terhadap terorisme, korupsi, dan narkoba.

Pada peringatan Hari Kemerdekaan ke-64, 17 Agustus 2009, sejumlah narapidana kasus korupsi, terorisme dan narkoba ikut mendapat remisi dengan masa yang bervariasi. Dengan tambahan remisi itu, beberapa narapidana ketiga kasus tersebut bebas.

Semua orang, termasuk pemerintah, sepakat bahwa terorisme, korupsi, dan narkoba adalah kejahatan kemanusiaan luar biasa yang harus dilawan dengan konsistensi luar biasa pula. tetapi dalam praktik terlihat inkonsistensi itu. Baru saja

Pencarian keadilan dan kebenaran di negeri kita masih saja menjadi persoalan yang mahal, berat, dan menyengsarakan.

Karena kapital yang besar, rumah sakit, suka atau tidak

publik, bahkan dunia mengutuk terorisme setelah bom bunuh

suka, harus berbisnis. Pasien akhirnya diperlakukan sebagai

diri di hotel JW Marriott dan Ritz-Carlton yang menewas-

komoditas. Padahal, sebuah aspek pelayanan kesehatan yang juga tidak kalah penting adalah komunikasi antara rumah sakit, dokter, dan pasien. Kasus Prita tidak akan menjadi tragedi seperti ini seandainya terjalin komunikasi yang ma-

pada tanggal 17 Agustus, bersamaan dengan sukacita bangsa merayakan 64 tahun kemerdekaan, para terpidana terorisme, korupsi, dan narkoba memperoleh remisi. Mereka dianggap

nusiawi. Karena komunikasi macet, jalur hukum ditempuh.

bagian dari terpidana biasa yang menurut undang-undang

Maka, Prita-lah yang menderita karena dia orang lemah. Di

pantas memperoleh remisi.

sinilah nurani kita terganggu.

303

kan banyak penduduk sipil tidak berdosa di Jakarta. tetapi

Semua itu sesuai dengan Peraturan Pemerintah No 28 Tahun 2006 yang memang tidak membedakan tiga jenis kejahatan tersebut dari kasus-kasus pidana umum.

[mi]

JUJUR BERSUARA Proses Kreatif Penulisan Editorial Media Indonesia

304

JUJUR BERSUARA Proses Kreatif Penulisan Editorial Media Indonesia

Law Enforcement Inkonsistensi Perang Melawan Kejahatan

Negara tidak cukup mendidik warga untuk membangun kesamaan sikap terhadap ancaman dan bahaya nasional.

Itu juga yang kita saksikan dengan kasus-kasus pembalakan liar yang lebih banyak dibebaskan daripada dihukum pelaku-

Adalah Peraturan Pemerintah No 28 tahun 2006 yang tidak membedakan tiga jenis kejahatan

nya. Padahal semua tahu bahwa

tersebut dari kasus-kasus pidana umum. Dengan demikian mereka juga berhak memperoleh

salah satu bencana terbesar di

remisi antara satu sampai enam bulan setelah menjalani 1/3 masa hukuman.

masa depan adalah hilangnya hutan di Indonesia.

tidak mengherankan jika atas nama kemerdekaan dan sukacita, kita menyaksikan terpidana Semua berteriak bahwa pencu-

terorisme bebas pada 17 Agustus. Demikian juga halnya beberapa terpidana korupsi dan narkoba.

rian ikan di laut Indonesia oleh Mengapa kita tidak bisa memerangi korupsi? Mengapa seorang Noordin M top masih leluasa

nelayan asing adalah kerugian

beroperasi dan menciptakan pengikut yang semakin banyak? Mengapa narkotik semakin mere-

amat besar. tidak semata penca-

bak dan merusak? Mengapa pembalakan liar tidak pernah surut?

plokan kekayaan nasional, tetapi sekaligus menampar kedaulatan

Jawabnya, karena kita tidak pernah bersepakat tentang musuh dan bahaya bersama. Apa itu

atas wilayah. tetapi dalam prak-

ancaman nasional, apa itu malapetaka, dan apa itu kejahatan. Semuanya serbarelatif dan bisa

tik, pencurian tetap dilanjutkan

dimaafkan sehingga tidak ada efek jera bagi para pelaku dan calon pengikutnya.

karena terjadi kompromi di lautan antara pencuri dan yang

Namun dari sisi semangat penegakan hukum, langkah remisi ini sangat kontradiktif dengan upaya pemerintah yang pada saat sama sebetulnya sedang gencar mengusut kasus-kasus korupsi, terorisme dan narkoba.

Negara tidak cukup mendidik warga untuk membangun ke-

seharusnya menangkap.

samaan sikap terhadap ancaman dan bahaya nasional. Negara

Banyak kalangan mendesak agar PP No 28/2006 itu direvisi, setidaknya untuk membedakan perlakukan terhadap pelaku kejahatan korupsi, terorisme dan narkoba dalam hal pengurangan hukuman.

malah mempertontonkan inkonsistensi yang melemahkan

Jadi, sudah saatnya aturan dan

komitmen nasional untuk memerangi kejahatan. Remisi bagi

undang-undang yang dibuat dan

terpidana terorisme, narkoba, dan korupsi adalah contoh yang

dilaksanakan harus mendorong

kasatmata.

agar bangsa ini memiliki tekad

Polisi dan kejaksaan boleh bersusah payah menangkap dan mengajukan pelaku korupsi ke pengadilan. tetapi di

kuat memperbaiki diri. hari Ke-

Lembaga Pemasyarakatan Cipinang. Konsistensi perang terhadap kejahatan.

merdekaan 17 Agustus seharusnya menjadi momentum untuk

pengadilan kerja mereka dicampakkan oleh para hakim

menggelorakan tekad bangsa

dengan membebaskan terdakwa.

memerangi berbagai kejahatan, bukan melonggarkan. [mi]

305

JUJUR BERSUARA Proses Kreatif Penulisan Editorial Media Indonesia

MI/M.IRFAN

306

JUJUR BERSUARA Proses Kreatif Penulisan Editorial Media Indonesia

Law Enforcement KPK adalah Mandat Rakyat

Media Indonesia —12 September 2009

KPK adalah Mandat Rakyat Salah satu yang amat melumpuhkan KPK adalah pemikiran yang berkembang dalam panitia kerja untuk menghilangkan hak penuntutan yang selama ini melekat pada KPK. yang

MENtALItAS korupsi masih menggurita dan merasuk. Mentalitas itu membunuh hampir segala keinginan dan kepatutan soal penegakan hukum, keadilan, dan kebenaran.

mengherankan, pikiran itu tumbuh dan berkembang di kalangan politisi dari partai yang selama kampanye memproklamasikan diri sebagai garda terdepan pemberantasan korupsi. Pemerintah pun tidak bersuara keras terhadap upaya penghilangan hak penuntutan dari KPK.

ItULAh mentalitas yang menyengsarakan rakyat dan bangsa. Rakyat yang muak dengan mentalitas korupsi menumbangkan rezim yang membentenginya selama tiga dasawarsa. Dan, rakyat memberi mandat sangat kuat kepada rezim reformasi

Komisi Pemberantasan Korupsi berdiri pada 2003 dengan berpedoman pada UU Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Komisi ini dibentuk untuk mengatasi, menanggulangi dan memberantas korupsi di Indonesia.

sejak 1998 untuk memberantas korupsi. Wujud dari mandat itu adalah hadirnya Komisi Pemberantasan Korupsi dengan segala keistimewaannya. Adalah amat bertentangan dengan mandat itu ketika hanya berselang 10 tahun kemudian, KPK ingin ditumbangkan. DPR dan pemerintah, dua kekuatan negara dalam fungsi legislasi,

Mahkamah Konstitusi dalam keputusannya 1 September 2009 meminta agar ada pengadilan khusus untuk tindak pidana korusi (tipikor). Pengadilan tipikor akan menjadi salah satu kamar khusus di peradilan umum.

menjadi pelopornya. Bertolak dari putusan Mahkamah Konstitusi yang meminta agar pengadilan tindak pidana korupsi—peradilan yang menyertai kehadiran KPK—harus memiliki payung hukum sendiri, pemerintah dan DPR membuat undang-undang baru tentang pengadilan tipikor. RUU itu sedang dibahas di DPR.

Rancangan Undang-undang (RUU) Pengadilan Tipikor dibahas alot di DPR dengan banyaknya kepentingan yang bermain, hingga mepet dengan tenggat waktu yang diamanahkan oleh Mahkamah Konstitusi.

Bertentangan dengan semangat dasar putusan MK yang hanya meminta dibentuk payung hukum tersendiri bagi pengadilan tipikor, pemerintah dan DPR malah mengutakatik kewenangan KPK.

307

JUJUR BERSUARA Proses Kreatif Penulisan Editorial Media Indonesia

Pimpinan KPK (Bibit Samad Riantokanan dan Chandra M Hamzahkiri) bersama pengacaranya Bambang Wijoyanto. KPK adalah mandat rakyat.

RUU Pengadilan Tipikor ini lahir karena Mahkamah Konstitusi membatalkan Pasal 53 UU KPK. Dalam putusa nya, Mahkamah Konstitusi memberikan jangka waktu selama 3 tahun kepada pemerintah dan DPR untuk merumuskan UU tersendiri yang mengatur keberadaan pengadilan tipikor.

MI/SUSANto

308

JUJUR BERSUARA Proses Kreatif Penulisan Editorial Media Indonesia

Law Enforcement KPK adalah Mandat Rakyat

Media Indonesia â&#x20AC;&#x201D; 11 November 2009

Rupa Buruk Panggung Hukum Elite bangsa ini baik pemerintah maupun DPR haruslah menjadi lokomotif yang memperkuat kehadiran KPK. Karena fakta memperlihatkan perang terhadap korupsi masih sangat jauh dari yang diharapkan.

yang meributkan justru kalangan yang tidak pernah berjanji atau berkampanye sebagai garda terdepan perang melawan korupsi. Selain pengebirian di DPR melalui pencabutan hak penuntutan, KPK kini pun diterabas dari sisi lain oleh polisi. Sejumlah pimpinan KPK diperiksa dalam kasus pidana, dan salah seorang di antaranya diduga kuat akan menjadi ter-

SEDIKIt demi sedikit tirai di panggung hukum terbuka. Semua orang terperangah dan ternganga-nganga menyaksikan wajah hukum yang selama ini borok. Buruk rupa ditutupi topeng dalam negara yang, menurut konstitusi, berdasar atas hukum.

sangka. Elite bangsa ini baik pemerintah maupun DPR haruslah men-

ADALAh lakon rekayasa kriminalisasi Bibit Samad Rianto

jadi lokomotif yang memperkuat kehadiran KPK. Karena fakta

dan Chandra M hamzah yang kini dipentaskan di atas pang-

memperlihatkan perang terhadap korupsi masih sangat jauh dari yang diharapkan. Elite bangsa juga harus menyadari bahwa memilih anggota KPK tidak boleh asal-asalan. Mereka haruslah orang-orang yang bersih dan bermoral karena merekalah yang menjaga wibawa lembaga istimewa itu.

Di tengah pembahasan itu, kewenangan KPK justru mulai diutik-utik, termasuk adanya wacana untuk mencabut hak penuntutan yang dimiliki dan upaya mengkriminalkan sejumlah pimpinan KPK.

gung hukum. Dan, tiga panggung sekaligus mementaskan

Pada Selasa, 3 November 2009, dalam kaitan sidang rekayasa kriminalisasi KPK, Mahkamah Konstitusi memperdengarkan rekaman percakapan antara Anggodo dan sejumlah orang, termasuk yang diduga pejabat kepolisian dan kejaksaan agung.

lakon yang sama. Panggung Mahkamah Konstitusi memperdengarkan rekaman telepon seorang Anggodo Widjojo dengan penyidik kepolisian, petinggi kejaksaan, dan pihak lain yang terkait dengan rekayasa kriminalisasi KPK.

Jadi, kita tidak goyah pada pendirian bahwa KPK sebagai lem-

Lainnya adalah panggung tim Delapan. tim yang kelahir-

baga harus dipertahankan. Kalau para pemimpinnya bersalah,

annya dibidani Presiden Susilo Bambang yudhoyono telah

hukumlah pemimpinnya. tetapi jangan menangkap tikus

memanggil sejumlah pihak dari kepolisian, kejaksaan, KPK,

dengan membakar rumah.

dan pihak lain yang relevan.

Selama kejaksaan dan kepolisian belum menjadi lembaga

tim yang diberi batas usia dua minggu itu ditugasi mem-

kredibel bagi penegakan hukum, keadilan, dan kebenaran,

verifikasi fakta yuridis dan melaporkannya kepada Presiden.

selama itu pula KPK tetap perlu. Karena KPK adalah mandat

Dalam kesimpulan sementaranya, tim Delapan berpendapat

rakyat yang geram melihat korupsi.

penyidikan terhadap Bibit dan Chandra belum memiliki bukti

[mi]

yang kuat.

309

JUJUR BERSUARA Proses Kreatif Penulisan Editorial Media Indonesia

310

JUJUR BERSUARA Proses Kreatif Penulisan Editorial Media Indonesia

[Bab] [Title by Topic List]

Law Enforcement Rupa Buruk Panggung Hukum

Panggung ketiga dimainkan Komisi III DPR yang mengge-

Masyarakat geram, marah dan malu setelah mendengar isi rekaman yang disiarkan secara langsung di televisi itu. Dalam rekaman ini sangat gamblang tergambar betapa besarnya peran mafia dalam proses penegakan hukum di Indonesia.

lar rapat kerja dengan Kapolri dan Jaksa Agung. Penjelasan Kapolri Jenderal Bambang hendarso Danuri terkait dengan dugaan pemerasan, penyuapan, dan penyalahgunaan wewenang yang disangkakan kepada Bibit dan Chandra hanya menuai bantahan dan kecaman. Begitu juga penjelasan Jaksa Agung hendarman Supandji yang pada intinya mengakui tidak ada bukti mutlak aliran dana kepada dua pemimpin nonaktif KPK itu. Kendati bukti mutlak tidak ada, Jaksa Agung berupaya menggunakan apa yang disebutnya sebagai bukti kuat. Bukti kuat itu sesungguhnya hanya tafsiran atas konstruksi rekayasa fakta.

Makin kerasnya suara rakyat terkait dugaan adanya rekayasa kriminalisasi terhadap KPK dan pimpinannya, dipicu oleh ketidakpercayaan masyarakat terhadap dua institusi penegakan hukum yaitu kepolisian dan kejaksaan, membuat Presiden membentuk tim verifikasi atau sering disebut Tim Delapan yang beranggotakan sosok-sosok yang dianggap kompeten dan independen.

Ada benang merah alur cerita yang disajikan di atas tiga panggung itu. Yaitu hukum ternyata telah lama diatur mafia. Jaksa Agung mengakui keberadaan makelar kasus alias markus dan makelar jabatan atau marjab. Amat disayangkan, buruk rupa penegakan hukum negeri ini hanya dibawa ke salon kecantikan kata-kata. Belum ada aksi. Pencanangan kegiatan memberantas mafia hukum dalam agenda 100 hari pemerintahan dengan mengumumkan program untuk melaporkan mafia hukum melalui PO Box 9949 Jakarta 10000 dengan kode â&#x20AC;&#x2DC;Ganyang Mafiaâ&#x20AC;&#x2122; bukanlah sebuah tindakan nyata yang diharapkan publik. Sudah sangat terang benderang bahwa hukum sudah lama diatur mafioso.Akan tetapi, tangan penegak hukum seakan tak mampu menjangkaunya, apalagi menangkap dan menahan para mafia.

PAtA AREADI

311

JUJUR BERSUARA Proses Kreatif Penulisan Editorial Media Indonesia

312

JUJUR BERSUARA Proses Kreatif Penulisan Editorial Media Indonesia

Law Enforcement Rupa Buruk Panggung Hukum

Anggodo Widjojo dituding mempengaruhi polisi dalam kasus kriminalisasi KPK.

Tangan penegak hukum seakan tak mampu menjangkaunya, apalagi menangkap dan menahan para mafia.

Identitas mafioso sudah terkuak dalam rekaman yang diperdengarkan di Mahkamah Konstitusi dan nama mereka disebut-sebut dalam panggung tim Delapan dan Komisi III DPR. Alangkah ajaibnya, sejauh ini, belum satu pun yang ditahan, termasuk Anggodo sang aktor utama rekayasa kriminalisasi Bibit dan Chandra. Publik melihat terang

Tim Delapan berpendapat bahwa penyidikan terhadap Bibit S Rianto dan Chandra M Hamzah tidak memiliki bukti yang kuat, namun tetap saja kepolisian dan kejaksaan ngotot membawa kasus mereka ke pengadilan. Sementara Anggodo justru tidak segera ditangkap dan dijadikan tersangka rekayasa kriminalisasi KPK.

MI/M.IRFAN

benderang kesalahan Anggodo, tetapi atas nama hukum polisi mengaku sulit menemukan kesalahannya. Kita tidak mau berburuk sangka bahwa aparatur hukum sudah bisa diatur mafioso. Jika para mafia peradilan yang namanya disebutkan dalam rekaman tidak juga disentuh, jangan salahkan publik menuding telah terjadi politik pembiaran. [mi]

313

JUJUR BERSUARA Proses Kreatif Penulisan Editorial Media Indonesia