SKM FAKTUAL EDISI 460 * 8-15 JUNI 2018 by Uce Nasir

FAKTUAL SURAT KABAR MINGGUAN

HARGA Rp.12500,- Edisi 460/ Tahun Ke-17/ 9 - 15 Juli 2018

BENAR BERIMBANG

ANGGOTA PGRI PESAWARAN CURHAT HALAMAN

DPD PAN TUBA GELAR RAKERDA HALAMAN

POLRES TANGERANG AKAN GELAR OPERASI ANTIBEGAL JALANAN HALAMAN

SUHU POLITIK DI LAMPUNG

KIAN MEMANAS

FAKTUAL SURAT KABAR MINGGUAN

OPINI

BENAR BERIMBANG

Edisi 460/ Tahun Ke-17/ 9 - 15 Juli 2018

Cawa Kham MEMBELA YANG MEMBAYAR

UCE NASIR

SUHU politik di Lampung pasca Pilgub 2018 lalu kian membara. Dan isu politik uang kian kental. Betapa tidak, aksi menuntut politik uang diusut tuntas justru berbalas aksi agar pemenang Pilgub yang notebene melakukan kecurangan disahkan. Luar biasa, mereka rupanya membela yang membayar kendati salah. Lantas dikemanakan hukum di negara ini? Demokrasi ternyata hanya celoteh belaka. Politik uang pada Pilgub bukan dugaan. Bahkan dilakukan kasat mata, beberapa timses Arinal-Nunik membagikan uang Rp 50 ribu hingga Rp100 ribu, di jalan-jalan maupun rumahrumah warga bahkan ada yang membagikan kain dan alat kampanye di masjid saat itikab. Munculnya massa bayaran dalam aksi, terutama mereka yang pro pemenang Pilgub menunjukkan adanya tangantangan “cukong” dan kelompok tertentu pada pesta demokrasi di Lampung dengan tujuan kepentingan pribadi. Di sisi lain, masih maraknya politik uang dan aksi massa bayaran menunjukkan kegagalan pemerintah serta partai politik yang ada di negeri ini dalam mensejahtarekan dan mencerdaskan bangsa. “Kefakiran mendekati kekufuran.” Terbukti sudah. Fakir iman dan taqwa membuat orang tidak berakhlakul karimah, fakir ilmu teknologi mengantarkan orang kufur terhadap nikmat Allah yang telah menyediakan potensi alam di laut, darat, dan udara yang berlimpah ruah untuk dikelola dan dimanfaatkan, fakir materi membuat orang berfikir instan. Pilgub Lampung 2018, tidak sedikit rakyat yang menunggu kucuran uang recehan. Dan rakyat tidak dapat disalahkan karena mereka terdesak kebutuhan hidup. Mereka lebih tertarik dengan nominal kendati sedikit dibandingkan dengan program yang disuguhkan calon kendati cukup bagus demi masa depan bangsa. Program beasiswa bagi siswa SMA dan SMK serta mahasiswa dengan dana miliaran rupiah yang telah digelontorkan ternyata tidak membuat banyak rakyat tergiur. Miris memang.Dan “Tahun mendatang tidak akan lebih baik dari tahun sebelumnya” juga sudah terbukti. Pilgub Lampung 2018 merupakan yang terburuk dibandingkan sebelumnya. Slogan Tolak Politik Uang yang dipasang Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) hanya isapan jempol belaka. Dan apa yang telah terjadi hendaknya perlu sesegera mungkin diselesaikan dengan mempertimbangkan masa depan bangsa bukan kepentingan segelintir orang atau “sang cukong”. Tidak ada kata terlambat untuk berakhlakul karimah termasuk menghentikan membela yang membayar.

l n l n l

Gelombang demo diberbagai Kabupaten/Kota menuntut Pilgub ulang terkait dugaan politik uang Tunggu saja apa keputusan Bawaslu Pansus DPRD Lampung terkait politik uang di Pilgub akhirnya terbentuk Apakah bisa mengubah hasil Pilgub? Lagi, warga menjadi korban keganasan gajah liar di Tanggamus Alam berbicara, siapa yang merusak dia menanggung akibat

FAKTUAL SURAT KABAR MINGGUAN

BENAR BERIMBANG

PT. FAKTUAL BERITA LAMPUNG Akta Notaris No.175 Tanggal 20 Januari 2015 (Fahrul Rozi, SH) NPWP No.: 71.987.123.8-322.000 No. AHU : 0002986.AH.01.01 TAHUN 2015 Anggota SPS : No.32/Kep/I/2015

Melarang Mantan Koruptor Menjadi Caleg

ESKIPUN ditentang mayoritas partai politik di Senayan, Komisi Pemilihan Umum (KPU) ber sikeras untuk menyusun aturan me larang mantan narapidana kasus korupsi atau koruptor maju menjadi anggota legislatif pada Pemilu 2019. Bahkan, Komisioner KPU Wahyu Setiawan mengatakan, KPU telah menyusun substansi aturan untuk itu. Jika tidak ada aral melintang, peraturan KPU (PKPU) melarang mantan napi koruptor nyaleg diterbit kan dalam waktu dekat. Langkah KPU tersebut juga disam but positif oleh sejumlah lembaga swadaya masyarakat (LSM) yang concern terhadap pemilu dan korupsi. Di dunia maya, warganet ramai-ramai menunjukkan dukungan dengan menandatangani petisi di situs change. org. Kendati demikian, sejumlah pakar tata negara mempertanyakan kewenangan KPU melarang napi koruptor mempergunakan hak me reka untuk dipilih sebagai wakil rakyat. Maraknya kepala daerah yang tersangkut kasus korupsi dan menjadi tersangka Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menjadi salah satu alasan KPU mengeluarkan terobosan melarang napi kasus korupsi nyaleg. Komisioner KPU Wahyu Setiawan menegaskan, KPU menggunakan payung hukum Undang-Undang Nomor 7 tahun 2017 tentang Pemilih an Umum (UU Pemilu) dalam menerbitkan PKPU. Dalam UU Pemilu, eks terpidana korupsi memang tidak dilarang maju sebagai caleg. Namun, terpidana kasus korupsi bisa dikategorikan sebagai kejahatan luar biasa atauextraordinary crime sebagaimana kejahatan narkotika dan kejahatan seksual terhadap anak. Menurut Wahyu Setiawan Komisio ner KPU kita memahami bahwa dalam UU (Pemilu) yang dimaksud kejahatan luar biasa itu adalah kejahatan seksual terhadap anak dan narkoba. Tetapi kita memandang pula bahwa korupsi itu adalah kejahatan yang daya rusak nya luar biasa. Sehingga KPU mem perluas tafsir. Yang semula hanya dua poin, kita perluas dengan satu norma lagi, yaitu korupsi. KPU menyiapkan 2 opsi untuk me larang mantan napi kasus korupsi menjadi caleg. Kedua opsi ini memiliki substansi yang sama, namun berbeda pada redaksional di PKPU. Pada opsi pertama, larangan akan dimasukkan dalam substansi pasal 8 ayat (1) huruf J rancangan PKPU. Pada pasal itu, akan disebutkan secara tegas bahwa ‘bakal calon anggota legislatif (caleg) bukan mantan narapidana kasus korupsi. Sedangkan opsi kedua akan diberlakukan pada parpol. Di PKPU, setiap parpol diwajibkan untuk

Oleh : NORMANSYAH LUBIS, SE, M.SI Dosen Fakultas Ekonomi UNA Kisaran

menjalankan rekrutmen caleg secara transparan dan bersih. Dalam hal ini, parpol tidak diperbolehkan meng usung caleg yang terbukti merupa kan mantan napi kasus korupsi. Sikap Teguh KPU Menurut Peneliti Formappi Lucius Karus keteguhan sikap KPU untuk mengatur larangan bagi mantan koruptor untuk menjadi caleg patut diapresiasi. Sikap KPU ini segaligus menjadi koreksi serius atas pem bentukan legislasi yang dimotori oleh DPR bersama pemerintah cen derung permisif pada isu yang sangat mendasar seperti soal larangan menjadi caleg bagi napi koruptor. Pembuatan legislasi terkait isu politik selama ini memang sangat elitis. DPR dan pemerintah rela bekerja ngebut untuk membahas RUU Politik. Sangat berbeda jika RUU lain yang tak ada kaitan langsung dengan kepentingan politik. DPR dan peme rintah akan cenderung lamban, se perti RUU Anti Terorisme. Proses pembahasan RUU Paket Politik juga cenderung tidak partisipasif. Sum bangsih saran dan pikiran melalui RDPU cenderung formalitas belaka. Hasilnya paling kentara pada ketentuan mengenai syarat menjadi caleg. UU Pemilu masih nampak permisif terhadap pelaku korupsi yang sudah terbukti bersalah bahkan telah mendapatkan sanksi pidana. Sikap politik DPR dan Pemerintah dalam RUU Pemilu tersebut bias dianggap sebagai bentuk penging karan kedua lembaga tersebut pada komitmen pemberantasan korupsi. Keduanya patut dianggap sebagai penanggungjawab atas sistemiknya korupsi di negara. Sikap permisif tersebut dibela oleh DPR dan Peme rintah dengan seolah-olah menam pilkan diri sebagai pihak yang taat hukum atau aturan. Berlindung dibalik slogan taat hukum mereka lalu terus melawan kengototan KPU yang tetap menging ingkan adanya peraturan yang tegas untuk melarang napi koruptor dicalonkan menjadi caleg. Kengototan KPU nampaknya mewakili sikap publik kebanyakan yang mengingin kan adanya sikap tegas dan tanpa basa-basi terhadap napi koruptor. Publik sudah gerah dengan peri laku elit yang tanpa kenal jera terlibat aksi korupsi tentu akan menjadi penyokong misi KPU membuat per aturan tersebut. Dukungan terhadap KPU ini sekaligus tamparan bagi DPR, Pemerintah dan Parpol yang bukannya jujur dalam menyerap suara publik dalam menyusun aturan. Mereka malah cenderung mempoli

tisasi aspirasi public dengan kamuflase aturan menggunakan batasan waktu bukan substansi persoalan korupsi. Dengan demikian KPU justru sekaligus mengoreksi cara DPR dan Pemerintah dalam membuat peratur an yang selama ini cenderung elitis. Mereka hanya membaca kemauan elit yang ingin agar kesempatannya meraih kekuasaan tidak dihalanghalangi sekalipun sebelumnya sudah terbukti melakukan kejahatan luar biasa dalam kasus korupsi. Logika elitis ini tentu sangat meru sak etika berpolitik, apalagi jika itu dilindungi secara sistematik melalui regulasi yang elitis tersebut. Seolaholah lamanya hukuman membedakan kejahatan korupsi. Padahal lamanya hukuman sesungguhnya hanya masalah sedikit-banyaknya jumlah kerugian. Tetap saja antara korupsi dengan jumlah sedikit dan banyak sama-sama didorong oleh niat jahat untuk melakukan penyimpangan keuangan negara. Jadi mestinya tak pantas DPR, Pemerintah dan Parpol membela aturan yang sesungguhnya hanya memberi jalan bagi makin masifnya korupsi men cengkeram urat nadi bangsa. KPK Dukung KPU Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mendukung penuh Komisi Pe milihan Umum (KPU) membuat dan mengesahkan Peraturan KPU (PKPU) tentang larangan mantan narapidana korupsi ?atau mantan koruptor maju dalam Pemilu Legislatif (Pileg) 2019. Juru Bicara KPK Febri Diansyah menyatakan, pihaknya sudah men dengar dan menyimak pemberitaan tentang upaya dan rencana KPU membuat dan menerbitkan PKPU tentang larangan mantan narapidana perkara korupsi maju dalam P?ileg 2019. Kami sudah sampaikan sejak awal, karena sudah dilakukan pem bahasan, KPU segera saja menerbit kan itu. Secara subtansi, dari aspek pemberantasan korupsinya, KPK sepaham dengan KPU. Pimpinan KPK sudah bertemu dengan pimpinan KPU beberapa kali membahas rencana KPU melarang mantan koruptor maju sebagai calon legislatif. Di dalam forum tersebut, pimpinan KPK menyampaikan sikap KPK secara lisan. Intinya sudah disampaikan bagaimana konsen untuk meminimalisir korupsi terjadi lagi karena masyarakat yang dirugikan. Tinggal KPU saja sekarang menerbitkan KPK memahami alasan di balik KPU membuat dan akan menerbitkan PKPU tentang larangan tersebut. Salah satu alasan yang sesuai dengan yang selama ini diyakini KPK adalah baik calon anggota legislatif maupun calon kepala daerah sebelum dipidana dalam perkara korupsi, kemudian saat menja bat ternyata masih melakukan korupsi.

Ombudsman : Hi. Ahmad Rio Teguh, Ariyansah SH. Pemimpin Umum/Perusahaan : Uce Nasir Pemimpin Redaksi/ Penanggung Jawab : Dadang Saputra Redaktur Pelaksana : Yulizar Kundo Redaktur : Subki Roni, Elwin Sianturi, Muammar Habie Y, Ahmad Sidik. Sekretaris Redaksi : Angga Saputra Penasehat Hukum : Mahdalena,SH., Serly Aprilia,SH.,MH. Provinsi : Angga Saputra, Asnaini, Zen, Gani Bazar, Firmansyah Lampung Timur : Damiri (Ka.Biro), Drs. A.Wahid, Mustafa Lampung Tengah Wilayah Timur : Berliansyah (Ka.Biro) Lampung Tengah (Gayabaru) : Johanda S : Lampung Selatan : - Biro Pringsewu : Made Setiawan,Subali, Budi Karyadi, Supriyanto. Biro Pesawaran : Nasrin (Kabiro), Iwan S, Bustromi, Ngatijo. Biro Tanggamus : Dodi Kasuma (Kabiro), Andi Raya Biro Way Kanan : Rusdi,S.Sos. (Kabiro), Herman, Usman Hadi, Jefri Julfan Biro Pesisir Barat : Nasiarudin (Kabiro), Amirudin. Biro Lampung Barat : Adi Suwiknyo (Ka. Biro). Biro Mesuji : Tabrani (Ka.Biro). Tulang Bawang : Muhtar (Ka.Biro), Hermansyah. Biro Tulang Bawang Barat : - Perwakilan Jambi : Chandra Andesta (Kaper), OKU Raya : Anton Saputra Perwakilan Jabodetabek : Rio Andaru (Kaper) Perwakilan Banten : N Iskandar (Kaper) Manager Umum : Tia Amelia Manager Keuangan : Windri Widiarti Promosi dan Iklan : Oma Amanah Tarif Iklan : Rp. 4000,- Per Baris (Min. 3 Baris Max. 10 Baris) Umum Display Rp.10.000,-/mmk(BW), Rp.16.000,-/mmk (Full Colour), Harga Belum Termasuk PPN 10% Harga Eceran : Rp. 12.500,- (luar kota tambah ongkos kirim) No. Rekening : BCA: 0230929033 BRI: 5798-01-011580-53-6 BUKOPIN : 0505004943 Bank Lampung : 3910304112917 a.n UCE NASIR Penerbit : PT. Faktual Berita Lampung Alamat Redaksi Pemasaran : Jl.Sisingamangaraja No.44 Bandar Lampung. Hp.0853 8427 1117 - 0812 7224 5525 Alamat Biro Bandar Lampung : Perum Wana Asri. Jl.Tata Lestari Blok C4/9 Beringin Jaya Kemiling Bandar Lampung. Email : ucenasir.faktualnews@gmail.com Website : www.faktualnews.com Percetakan : Media Tanjung Karang Jl. Duku No.4 Pasir Gintung Bandarlampung (0721) 5600 454 / 256 169 (isi diluar tanggung jawab percetakan)

FAKTUAL SURAT KABAR MINGGUAN

UTAMA

BENAR BERIMBANG

Edisi 460/ Tahun Ke-17/ 9 - 15 Juli 2018

Suhu Politik di Lampung Kian Memanas Bandarlampung, FAKTUAL - Pasca Pemiihan Gubernur Lampung (Pilgub) 27 Juni 2018, suhu politik di daerah itu cenderung kian memanas. Betapa tidak, hasil pemilihan tersebut masih disoal hingga sekarang bahkan sudah diwarnai demo pro dan kontra. Pemicunya, dugaan praktik politik uang telah dilakukan satu pasangan calon, dari empat pasangan calon dalam Pilgub Lampung 2018 itu, belakangan tiga pasangan calon lain, yang dari hasil hitung cepat dinyatakan kalah menyoal secara serempak. Demo menolak praktik politik uang juga terus menerpa Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) dan Komisi Pemilihan Umum (KPU) Lampung. Demo tersebut berbalas, mereka yang pro terhadap pasangan Arinal-Nunik juga melakukan hal yang sama, menuntut KPU mengesahkan hasil Pilgub tersebut. Akibat aksi tersebut diperkirakan bakal berlanjut, jalan di depan Kantor KPU Lampung yang semula dua jalur menjadi satu arah. Polisi menutup sebagian jalur tersebut. Pilgub Lampung 2018 diikuti empat pasangan calon, yaitu petahana M Ridho Ficardo-Bachtiar Basri nomor urut 1, Herman HN-Sutono (2), Arinal Djunaidi-Chusnunia (3), dan MustafaAhmad Jajuli (4). Hasil hitung cepat pasangan Arinal Djunaidi-Chusnunia (Arinal-Nunik) dinyatakan mengungguli tiga pasangan lain dalam Pilgub Lampung 2018. Usai penghitungan suara 27 Juni hari itu juga, tim dari tiga pasangan calon lain mengadukan dugaan kecurangan berupa praktik politik uang terjadi secara terstruktur, sistematis, dan masif (TSM), sehingga mendesak Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) bersama Komisi Pemilihan Umum (KPU) Provinsi Lampung untuk memproses dan membatalkan pasangan Arinal-Nunik. Arinal Djunaidi adalah mantan sekdaprov Lampung, kini ketua DPD Partai Golkar Lampung, sedangkan Chusnunia, bupati Lampung Timur. Keduanya diusung Partai Golkar, PKB, dan PAN dalam Pilgub Lampung 2018. Tiga pasangan calon gubernur-wakil gubernur Lampung itu sepakat mendesak Bawaslu Provinsi Lampung bersama Sentra Gakkumdu segera memproses dugaan politik uang. Ketiga pasangan calon, M. Ridho Ficardo-Bachtiar Basri, Herman HN-Sutono, dan Mustafa-Ahmad Jajuli. Ketua Tim Pemenangan Herman HN-Sutono, Mingrum Gumai, dalam keterangan bersama dua tim pasangan cagub-cawagub Lampung lainnya menyatakan, pasangan Arinal-Nunik diduga melakukan politik uang dalam pelaksanaan Pilgub Lampung 2018. Sebagai bentuk penegakan Pilgub Lampung 2018 yang bersih, dirinya beserta pimpinan tim pemenangan Ridho-Bachtiar dan MustafaAhmad Jajuli sepakat mendesak Bawaslu dan Sentra Gakkumdu Lampung segera memproses laporan dugaan politik uang yang dilakukan Arinal-Nunik. “Ini bukan masalah menang atau kalah, namun ini menyangkut kesakralan kontestasi Pilgub Lampung yang dinodai oleh pelanggaran politik uang. Kami akan mengerahkan segala daya dan upaya agar keadilan dapat ditegakkan di Lampung,” ujar Mingrum Gumay, sekretaris DPD PDI Perjuangan Provinsi Lampung itu. Ketua Tim Pemenangan Mustafa-Ahmad Jajuli, Fauzan Sibron, menegaskan hal serupa. Menurutnya, setelah berkoordinasi dengan tim pemenangan paslon nomor 1 dan nomor 2, disepakati bahwa harus ada langkah konkrit untuk mendesak penyelenggara Pilgub Lampung 2018 segera menindak tegas dugaan politik uang yang sistematis, terstruktur, dan masif. “Tiga hari menjelang pencoblosan, suhu politik Lampung memanas, disebabkan dugaan politik uang yang sistematis, terstruktur, dan masif oleh pasangan Arinal-Nunik. Karenanya kami mendesak Bawaslu dan Sentra Gakkumdu untuk segera memproses laporan-laporan yang sudah masuk, seperti di Kabupaten Lampung Tengah, Pesawaran, Tanggamus, Lampung Selatan, dan Kota Bandarlampung,” kata anggota DPRD Provinsi Lampung itu. Ketua Tim Pemenangan Ridho-Bachtiar, Fajrun Najah Ahmad, Bawaslu dan Sentra Gakkumdu dibatasi oleh waktu dalam menangani setiap laporan terkait pelanggaran Pilgub Lampung 2018. Oleh sebab itu, dugaan politik uang tersebut harus secepatnya dituntaskan.

“Bawaslu dan Sentra Gakkumdu jangan mengulur-ulur waktu. Dugaan politik uang ini sudah terjadi menyeluruh di Provinsi Lampung. Selain laporan di Kabupaten Lampung Tengah, Tanggamus, Pesawaran, Kota Bandarlampung, dan Kabupaten Lampung Selatan ternyata tim kami di lapangan juga menemukan dugaan politik uang di Kabupaten Pesisir Barat. Beberapa hari menjelang pencoblosan pada hari tenang Pilgub Lampung 2018, sejumlah pihak telah melaporkan indikasi politik uang diduga dilakukan untuk pemenangan pasangan calon Arinal-Nunik. Panwas di wilayah setempat maupun Bawaslu Lampung membenarkan adanya beberapa laporan itu, dan pihaknya tengah memprosesnya. Kemudian, tim pemenangan pasangan calon gubernur-wagub Lampung nomor urut 1 dan 2 resmi melaporkan dugaan pelanggaran pidana politik uang Arinal-Nunik ke Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Provinsi Lampung, Rabu (27/6), tepat pukul 23.54 WIB. Menurut tim kedua paslon itu, dugaan pelanggaran pidana politik uang Pilgub Lampung 2018 yang dilakukan paslon nomor 3 Arinal Djunaidi-Chusnunia (Arinal-Nunik) dilakukan secara terstruktur, sistematis dan masif (TSM). Fajrun Najjah Ahmad, ketua tim pemenangan paslon nomor urut 1 (M Ridho Ficardo-Bachtiar Basri) mengatakan kedatangan ke Bawaslu ingin menegakkan Pilgub Lampung bersih sebagaimana iklan Bawaslu perang terhadap politik uang. “Kami datang ke sini untuk melakukan gugatan, dugaan tindakan pidana Pilgub Lampung dilakukan secara TSM oleh paslon nomor 3,” kata Fajar, sapaan akrab ketua tim pemenangan paslon 1, Rabu (27/6) tengah malam itu. Menurut Fajar, politik uang sangat mencederai proses demokrasi Pilgub Lampung. Padahal saat ini pemerintah sedang menggalakkan pilkada serentak bersih tanpa politik uang. “Dugaan politik uang yang dilakukan oleh paslon 3 ini telah mencederai proses demokrasi dalam Pilgub Lampung,” ujar dia. Watoni Noerdin, tim pemenangan paslon 2 Herman HN-Sutono mengatakan, kedatangan nya dengan tim pemenangan paslon satu di Bawaslu untuk menciptakan pilgub bersih tanpa politik uang. “Kedatangan kami ke Bawaslu untuk menggugat dugaan politik uang yang dilakukan paslon 3. Kita inginkan terwujudnya Pilgub Lampung tanpa politik uang,” kata Watoni yang juga pengurus DPD PDI Perjuangan Lampung dan anggota DPRD Provinsi Lampung itu. Kedua tim pemenangan itu sama-sama berharap Bawaslu berani memberikan sanksi tegas berupa pembatalan paslon 3 dari kandidat paslon dalam Pilgub Lampung. “Kami berharap

Bawaslu memberikan sanksi tegas kepada paslon 3 sebagaimana yang sering digaungkan oleh Bawaslu, politik uang dapat membatalkan paslon demi tercipta pilgub bersih tanpa politik uang,” kata dia. Ketua Bawaslu Lampung Fatikhatul Khoiriah mengatakan, untuk laporan dugaan pelanggaran sesuai aturan tidak boleh lewat jam 12 malam hari pencoblosan. “Laporan ini kami terima karena laporannya belum lewat jam 12 malam. Untuk berkas yang belum lengkap ada waktu tiga hari untuk melengkapinya,” kata dia. Tudingan politik uang dalam Pilgub Lampung pun kencang diutarakan elite PDI Perjuangan. PDIP menuding terjadi politik uang secara terstruktur dan sistematis serta masif di Lampung. “Tidak hanya praktik money politics terjadi secara luar biasa, terstruktur, sangat sistematis, dan menyebar di tengah masyarakat secara masif (TSM), mengindikasikan bahwa kekuatan kapital yang muncul dan digerakkan oleh korporasi raksasa di Lampung untuk melakukan kontrol atas tanah dan mengisap kekayaan Lampung telah membunuh demokrasi,” kata Ketua DPP PDIP Idham Samawi dalam pernyataan tertulis kepada wartawan, Senin (2/7). Kekuatan kapital atau pemodal besar yang “mengatur” hasil pilkada di Lampung itu memang telah jadi sorotan sejak pilkada Lampung sebelumnya. Belakangan dalam Pilgub Lampung 2018 mengemuka lagi. PDIP, kata Idham, telah melaporkan 16 kasus dugaan politik uang di Lampung. Namun tak ada tindak lanjut berarti dari pihak yang berwenang. Anggota DPR F-PDIP dari Lampung Endro Suswantoro menyebut pihak yang berwenang tahu dan melakukan pembiaran praktik kotor itu. “Praktik politik uang terjadi secara luas. Contoh praktik money politics di Pekon Kresno Mulyo, Ambarawa, Pringsewu, Cimanuk, Way Lima, Pesawaran, Pekon Sinar Betung, Pekon Singosari, Talang Padang, Tanggamus, yang dilaporkan masyarakat ratusan amplop masingmasing berisi Rp50 ribu. Masih banyak lagi money politics di masyarakat yang tidak dilaporkan dan penyelenggara pemilu tahu dan membiarkan,” ujar Endro. Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto dalam kun jungan ke Lampung, bahkan telah memerintah kan jajarannya terus memproses secara hukum dugaan pelanggaran yang terjadi. PDIP akan merangkul pihak-pihak lain yang juga merasa Pilgub Lampung 2018 dipenuhi money politics. “Kemenangan ditentukan melalui rekapitulasi manual. Terus berjuang dan tegakkan demokrasi dari rakyat, oleh rakyat dan untuk rakyat,” ujar Hasto. DPP PDI Perjuangan bahkan mewacanakan

pemilihan ulang Gubernur Lampung bersamaan dengan Pemilu Legislatif dan Pilpres, April 2019. Wacana ini dilontarkan Sekjen PDIP Hasto Kristianto saat bertemu dua Cagub Lampung M Ridho Ficardo (Gubernur petahana) dan Herman HN (Wali Kota Bandarlampung). Menurut Hasto wacana tersebut bisa dijalankan jika Bawaslu menemukan praktik politik uang dalam Pilgub Lampung 2018. Hasto juga yakin bakal ada pasangan calon gubernur yang didiskualifikasi jika terbukti terlibat politik uang di Lampung. Hasto berpendapat demokrasi daerah ini telah dibunuh oleh kekuatan kapital. “Presiden ketujuh RI Jokowi tak mungkin melindungi pasangan calon yang melakukan politik uang. Dengan pemilihan ulang gubernur bersamaan dengan Pileg dan Pilpres 2019, biayanya bisa murah,” ujar Hasto di Mahan Agung, rumah dinas Gubernur Lampung, Selasa (3/7). Dalam pertemuan tersebut, hadir pula Ketua DPRD Lampung Dedi Afrizal (Fraksi PDIP) dan Wakil Ketua DPRD Lampung Imer Darius (Fraksi Demokrat). Imer mengatakan ada lima partai yang telah mendesak pihak kepolisian untuk mengusut politik uang yang mengarah secara terstruktur, sistematis, dan masif pada Pilgub Lampung 2018. Kelima partai tersebut, katanya, Partai Demokrat, PDI Perjuangan, PKS, Partai Gerindra, dan Partai NasDem. Partai-partai itu juga telah sepakat membentuk Panitia Khusus (Pansus) Politik Uang di DPRD Lampung. Imer juga mengatakan telah meminta Bawaslu Lampung dan KPU Lampung berhati-hati dan cermat dalam mengurai maraknya laporan politik uang agar tak terjadi konflk horizontal antarmasyarakat. Beberapa tokoh agama di Provinsi Lampung juga mendorong Badan Pengawas Pemilu dan Komisi Pemilihan Umum agar menegakkan hukum sesuai aturan terkait dugaan politik uang dalam Pemilihan Gubernur Lampung 27 Juni 2018. “Sebagai rakyat, kami mendorong agar hukum ditegakkan untuk tercipta pilkada yang demokratis, jujur, adil dan bebas dalam menentukan pilihan pasangan calon gubernurwakil gubernur Lampung,” kata Ketua Pengurus Wilayah Nahdlatul Ulama (PWNU) Provinsi Lampung Prof M Mukri, dalam pernyataan di Bandarlampung, Rabu (4/7). Menurut Rektor Universitas Islam Negeri (UIN) Raden Intan Lampung itu, para pengawas dan penyelenggara pemilu harus mengambil tindakan untuk menanggapi maraknya dugaan “money politics” itu sehingga jika terbukti, maka hukum harus ditegakkan seadil-adilnya. (TIM)

FAKTUAL SURAT KABAR MINGGUAN

BANDARLAMPUNG

BENAR BERIMBANG

Edisi 460/ Tahun Ke-17/ 9 - 15 Juli 2018

Pemprov Lampung Bahas Persiapan Festival Krakatau 2018 Bandarlampung, FAKTUAL - Pemerintah Provinsi Lampung kembali akan menggelar event tahunan Lampung Krakatau Festival (LKF) ke- XXVIII Tahun 2018 pada 24-26 Agustus 2018 mendatang. Hal itu dibahas dalam Rapat Persiapan Pelaksanaan LKF tahun 2018, di Ruang Abung, Balai Keratun, Kamis (5/7/2018). LKF 2018 akan dipusatkan di beberapa tempat yakni Lapangan Saburai 043 Gatam, Taman Gajah (Elephant Park), Pulau Sebesi Lampung Selatan, dan Pulau Anak Krakatau. Adapun rangkaian kegiatan dimulai 13 Juli 2018 dengan acara “Road to Lampung Krakatau Festival” yang di antaranya meliputi Pemilihan Muli Mekhanai Lampung, Lampung Run, Lampung Fashion, Parade Lagu dan Tari Kreasi Lampung. Sementara event utamanya meliputi Pesona Kemilau Sai Bumi Ruwa Jurai kemudian Tour Krakatau yang nantinya akan menjelajahi Gunung Anak Krakatau dengan kapal. Lalu ada Lampung Culture and Tapis juga parade aneka kuliner Lampung serta Lampung Krakatau Travel Fair yang menawarkan berbagai paket wisata kepada puluhan buyer baik nasional maupun mancanegara. Pj. Sekretaris Daerah Provinsi Lampung Hamartoni Ahadis saat memimpin rapat tersebut berharap LKF 2018 harus lebih baik dari tahuntahun sebelumnya. Panitia yang terlibat khususnya Event Organizer (EO) hendaknya dapat bekerja secara profesional, bertanggung jawab dan berdedikasi. “Usia LKF sudah menginjak 28 tahun, harusnya di usianya ini event ini dapat terselenggara dengan baik, agar nantinya festival dapat dikenal bukan cuman ditingkat nasional tetapi juga dimata internasional, ” ujarnya. Hamartoni meminta agar seluruh kabupaten/ kota se Provinsi Lampung ikut berpartisipasi memeriahkan LKF. “LKF bukanlah agenda kegiatan Pemerintah Provinsi saja, LKF adalah

hajat Pemerintah Daerah Lampung yang didalamnya ada Pemerintah Kabupaten dan Kota karenanya kita berharap kepada seluruh pimpinan daerah ikut berpartisipasi menyukses kan event ini,” ujar Hamartoni.

Sementara itu, Kepala Dinas Pariwisata Provinsi Lampung, Budiharto berharap dukungan seluruh pihak baik pemerintah kabupaten/ kota, masyarakat juga media dapat mendukung LKF untuk mengangkat nama Lampung . “LKF

Pemprov Dorong Percepatan Pelaksanaan Participating Interrest 10% Minyak dan Gas Bumi Bandarlampung, FAKTUAL --Pemprov Lampung terus mendorong Satuan Kerja terkait membentuk Tim percepatan Pelaksanaan Participating Interrest (PI) 10% pada wilayah kerja minyak dan gas bumi. Hal itu diungkapkan Plt. Asisten Ekonomi dan Pembangunan Taufik Hidayat dalam rapat lanjutan tentang penawaran Participating Interest (PI) 10% pada Wilayah Kerja Minyak dan Gas Bumi South East Sumatera (WK-SES) kepada Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) Provinsi Lampungn di Ruang Rapat Bappeda Provinsi Lampung Rabu, (4/7/2018). Seperti diketahui, wilayah kerja minyak dan gas bumi South East Sumatera (SES) terdapat pada wilayah administrasi Provinsi Lampung, Kabupaten Lampung Timur dan Provinsi DKI Jakarta. Sesuai aturan yang berlaku maka perlu segera dilakukan penjajakan dengan kabupaten Lampung Timur dan Provinsi DKI Jakarta agar terciptanya kesepakatan bersama yang tertuang dalam MOU bersama. Sebelumnya, Kementerian Energi dan Sumberdaya Mineral ( ESDM) mendorong Pemerintah Daerah aktif berpartisipasi atas kepemilikan 10% pada Wilayah Kerja Minyak dan gas Bumi. Dengan partisipasi ini BUMD diharapkan lebih maksimal memberikan kontribusi bagi kemajuan usaha hulu migas, meningkatkan Pendapat Asli Daerah (PAD) dan pada akhirnya dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat Lampung. “Untuk itu diharapkan kepada satker terkait segera membentuk Tim percepatan Pelaksanaan Participating Inerest (PI) 10%,” ujar Taufik. Rapat lanjutan ini untuk menyatukan persepsi atau pemahaman tentang implementasi Peraturan Menteri (Permen) ESDM No. 37 Tahun 2016 tentang Ketentuan Penawaran Participating Interest 10% pada Wilayah Kerja Minyak dan Gas Bumi kepada daerah penghasil minyak dan gas bumi. Rapat menghadirkan Direktur Utama PT. Petrpogas Pantai Madura Hadi Ismoyo, yang telah memiliki pengalaman dalam mengelola PI di Jawa Timur dan Jawa Tengah. Hadi mengungkapkan, Peraturan Menteri ESDM No. 37 Tahun 2016 bertujuan untuk meningkatkan peran serta daerah dalam pengelolaan migas oleh Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) atau oleh Perusahaan Daerah (Perusda). PI 10% tidak bisa diperjualbelikan/ dialihkan/dijaminkan. BUMD tersebut disahkan melalui peraturan

daerah dan berbentuk perusahaan daerah (perusda) dengan kepemilikan saham 100% atau perseroan terbatas dengan kepemilikan saham 99% milik pemda dan sisanya terafiliasi dengan Pemda setempat. “Tujuan pemberian PI melalui BUMDagar daerah dapat benarbenar berpartisipasi dalam pengelolaan hulu migas, termasuk untuk mendorong transparansi dan akuntabilitas tata kelola, alih teknologi, serta melakukan pengawasan langsung kinerja industri migas di daerah-mulai dari tahap perencanaan sampai evaluasi” kata Hadi. Pada rapat tersebut Biro perekonomian dan Biro Hukum Setda Provinsi Lampung bersama OPD terkait telah berkomitmen untuk segera melakukan analisis pembentukkan badan usaha baru atau anak perusahaan dari BUMD sesuai dengan amanat Permen ESDM yaitu membentuk BUMD baru dengan mekanisme penetapan melalui peraturan daerah dan membentuk anak perusahaan yang khusus pada bidang usaha PI pada BUMD Pemerintah Provinsi Lampung yang sudah ada saat ini. Dengan demikian diharapakan kontribusi dari PI 10 % yang merupakan hak Provinsi Lampung atas kepilikan Sumberdaya Minyak dan gas di wilayahnya dapat segera dirasakan oleh masyarakat Lampung. (AGA)

bukan milik pemerintah daerah bukan milik Dinas Pariwisata, tapi justru pemda mengganggas agar keterlibatan masyarakat di LKF ini bisa besar dan semakin menggembangkan LKF,” ujarnya. (AGA)

Pemprov Respons Cepat Pencegahan Campak dan Rubella Bandarlampung, FAKTUAL --Pemerintah Provinsi Lampung merespons cepat pencegahan penyakit campak dan rubella dua. Respons ini menindaklanjuti Instruksi Presiden No. 1 Tahun 2017 yang telah diimplementasikan melalui Peraturan Gubernur Lampung No. 38 Tahun 2017 tentang Pedoman Pelaksanaan Gerakan Masyarakat Hidup Sehat (GERMAS) di Provinsi Lampung dan Keputusan Gubernur Lampung No. G/487/V.02 tentang Pembentukan Forum Komunikasi Gerakan Masyarakat Hidup Sehat (FORKOM GERMAS) Tingkat Provinsi Lampung. Hal tersebut disampaikan Gubernur Lampung Muhammad Ridho Ficardo yang diwakili oleh Pj. Sekda Provinsi Lampung Hanartoni Ahadist saat melaksanakan Workshop Kampanye GERMAS dan Introduksi Vaksin MR Provinsi Lampung Tahun 2018, di Hotel Novotel Bandar Lampung, Selasa (3/7/2018). Hamartoni mengimbau orangtua yang memiliki bayi berusia 9 bulan dan anak di bawah 15 tahun untuk memberikan Vaksin measles rubella (MR) untuk pencegahan penyakit campak dan rubella. Dua penyakit ini dampaknya dapat menyebabkan komplikasi yang memicu keguguran hingga penyakit bawaan pada bayi baru lahir. “Ayo bawa Anak anak dan balita yang berusia dibawah 15 tahun untuk mendapatkan vaksin, guna mencegah kesakitan dan kematian akibat penyakit yang disebabkan oleh virus campak dan rubella,” ujar Hamartoni. Sebagai bentuk respons cepat Pemerintah Provinsi Lampung juga mengajsk masyarakat menerapkan pola hidup sehat. “Forkom Germas Provinsi Lampung yang mempunyai kewajiban untuk melaksanakan Pergub Germas tersebut dan juga mengajak masyarakat untuk melakukan Gerakan Masyakat Hidup Sehat dalam rangka mewujudkan terintergasinya implementasi Rencana Aksi Daerah (RAD),” kata Hamartoni. Sementara itu, Kepala Dinas Kesehatan Reihana mengatakan meskipun sebelumnya pemerintah memiliki program nasional vaksin dasar wajib seperti DPT, Hepatitis, hingga Campak, para orang tua diharapkan tetap mengi munisasi anaknya. (AGA)

FAKTUAL SURAT KABAR MINGGUAN

BANDARLAMPUNG

BENAR BERIMBANG

Edisi 460/ Tahun Ke-17/ 9 - 15 Juli 2018

641 Mahasiswa Ikuti KKN Kebangsaan di Lampung

Bandarlampung, FAKTUAL - Pemerintah Provinsi Lampung memberikan apresiasi dan mendukung penuh pelaksanaan Kuliah Kerja Nyata (KKN) kebangsaan yang diikuti 641 mahasiswa dari 55 Perguruan Tinggi di Provinsi Lampung. Rencananya KKN ini dilaksanakan 26 Juli - 25 Agustus 2018 di 92 desa yang tersebar di 3 Kabupaten (Tulang Bawang Barat, Tanggamus dan Lampung Timur). Menurut Asisten Bidang Pemerintahan dan Kesra Provinsi Lampung, Hery Suliyanto, saat membuka rapat koordinasi II Kuliah Kerja Nyata (KKN) Kebangsaan tahun 2018 di Swissbel Hotel, Bandar Lampung, Rabu (4/7/2018), KKN tersebut diharapkan sejalan dengan program pembangunan Lampung. “KKN merupakan salah satu bentuk kegiatan akademik sebagai bentuk pengabdian pada masyarakat dan juga sebagai tempat untuk berkarya dan berperan nyata untuk masyarakat,

khususnya di Provinsi Lampung. Dan saya berharap rapat koordinasi KKN kebangsaan ini juga dapat sejalan dengan program pem bangunan Provinsi Lampung,” ujar Hery. Tema KKN tersebut “Merajut kebersamaan dan kesa maan dalam kebhinekaan.” Atas nama Pemerintah Provinsi Lampung, Hery Suliyanto mengucapkan selamat kepada Universitas Lampung yang terpilih menjadi tuan rumah KKN Kebangsaan yang ke 7 (tujuh) ini. Hal ini merupakan suatu kehormatan sekaligus kebangaan bagi Unila maupun Provinsi Lampung. Hery menjelaskan KKN akan berjalan efektif, apabila pelaksanaanya disesuaikan dengan kondisi masyarakat setempat dan mahasiswa yang terlibat di dalamnya bersikap proaktif dalam menghadapi berbagai kondisi yang mungkin terjadi di Iapangan. “Saya berharap kegiatan KKN Kebangsaan ini nantinya dapat

menjadi ajang mempererat persaudaraan dan membina kebersamaan diantara sesama maha siswa peserta KKN maupun dengan masyarakat di tempat pelaksanaan KKN, serta mampu menanamkan nilai kebangsaan dan nasionalisme ditengah Kebhinekaan Provinsi Lampung,” jelasnya. Hery menambahkan Pemerintah Provinsi Lampung melalui SKPD terkait terus bekerja keras memberikan pemahaman akan pentingnya nilai kebangsaan kepada masyarakat Iuas di Provinsl Lampung, baik melalui sosialisasi maupun Dialog dan Bimbingan Teknis. “Diharapkan melalui upaya tersebut mampu menggugah kesadaran masyarakat tentang pentingnya kesamaan pandangan, pemahaman mengenai nilai kebangsaan agar seluruh masyarakat bertanggung jawab atas kemajuan pembangunan Nasional khususnya di Provinsi Lampung, sesuai dengan peran dan tugasnya

masing-masing,” ujar Hery. Rektor Universitas Lampung, Hasriadi Mat Akin, menjelaskan Universitas Lampung sangat terhormat dapat dipercaya menyelenggarakan KKN Kebangsaan 2018, dan berbagai persiapan telah dilakukan panitia secara mendetail. “Provinsi Lampung disebut sebagai Indonesia mini, karena hampir seluruh suku Indonesia ada disini. Semoga dalam pelaksanaanya tidak terdapat halangan yang sangat berarti,” ujar Mat Akin. Ia menjelaskan KKN merupakan kegiatan intra kurikuler dan salah satu mata kuliah yang bertujuan membentuk jati diri mahasiswa dalam mengabdi dan memperdayakan masyarakat, serta menyelesaikan berbagai permasalahan yang muncul ditengah masyarakat. “Terdapat 641 mahasiswa dalam kegiatan KKN kebangsaan ini yang berasal dari Sabang sampai Merauke. Dan mereka adalah generasi penerus kita yang akan mewarisi bangsa Indonesia,” jelas Mat Akin. Kegiatan KKN Kebangsaan ini juga diharapkan mampu membangun nilai NKRI. “Saat ini arus globalisasi yang menerpa bangsa sangat intensif, diharapkan kegiatan KKN ini mampu membangun kembali nilai-nilai NKRI dan Kebhinekaan,” ujarnya. Mat Akin menuturkan waktu 30 hari bukanlah waktu yang banyak untuk dapat melakukan berbagai hal. Namun, dampak dari apa yang mereka lakukan akan sangat berarti untuk ke depannya. Sementara itu, Ketua Pelaksana BPKKN Sri Waluyo menjelaskan penetapan Lampung sebagai tuan rumah KKN Kebangsaan tahun 2018 mendapatkan sambutan dan dukungan luar biasa dari Pemerintah Provinsi Lampung dan stakeholder lainnya. “Terima kasih banyak kepada Pemerintah Provinsi Lampung, Pemeritah Daerah Tanggamus, Tulang Bawang Barat, Lampung Timur dan, TNI/Polri yang telah memberikan kesempatan dan dukungan penuh kepada BP-KKN Unila untuk menjalankan amanah sebagai penyelenggara KKN Kebangsaan 2018,” jelas Sri Waluyo. Ia menjelaskan KKN di Kabupaten Tanggamus akan ditempatkan sebanyak 224 mahasiswa, Lampung Timur sebanyak 224 mahasiwa, dan Tulang Bawang Barat sebanyak 193 mahasiwa. Kegiatan KKN Kebangsaan ini diharapkan mampu mewujudkan Bumi Lampung sebagai Laborato rium Sosial, Tempat Belajar Nilai-nilai Kebangsaan bagi Generasi Muda calon Pemimpin Bangsa melalui kegiatan KKN Kebangsaan. (AGA)

Pemprov Lampung dan Kemenhan Bahas Rencana Wilayah Pertahanan Bandarlampung, FAKTUAL --Perwakilan Kementerian Pertahanan (Kemenhan) Provinsi Lampung dan Pemerintah Provinsi Lampung membahas Rencana Wilayah Pertahanan (RWP) agar sesuai dengan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Pemprov Lampung. Pembahasan RWP tersebut dilaksanakan dalam Raker Penataan Wilayah Pertahanan Negara di Provinsi Lampung Tahun 2018, di Ruang Rapat Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Provinsi Lampung, Rabu (4/7/2018). Raker juga merupakan wujud sinegi antara Kemenhan dan Pemprov guna melakukan sinkronisasi tata ruang. Hadir dalam acara itu Pejabat Perwakilan Kemenhan Provinsi Lampung, Kolonel Kav. Robert Owen Tambunan. Pada kesempatan itu, Owen mengatakan Raker tersebut merupakan salah satu upaya mensinkronkan RWP dengan RTRW yang telah diatur oleh Pemprov Lampung. “Sikronisasi ini sudah memiliki Perda Nomor 1 Tahun 2010 tentang RTRW Provinsi Lampung, yang kami berusaha menginput data-data yang masuk dalam RWP kedalam RTRW Provinsi Lampung,” ujarnya.

Hal tersebut dilakukan, agar saat Pemprov Lampung melakukan penerapan kebijakan RTRW dalam hal pembangunan kesejah teraan, dapat memperhatikan pula aspekaspek yang akan dilakukan dalam RWP. “Sebaliknya kami juga pada saat menyusun RWP ini, kami turut pula memperhatikan aspek-aspek dari apa yang sudah ada di dalam RTRW nya Pemprov Lampung. Artinya kita bersinergi dan saling berkoordinasi, sehingga diharapkan dua pendekatan ini bisa berjalan dengan baik,” katanya. Robert mengatakan Raker juga menjadi bahan masukan Kemenhan sebelum keluar keputusan Menhan tentang RWP. “Kebijakan pengembangan pertahanan ini merupakan kebijakan pusat yang dalam hal ini tidak bisa didelegasikan kecuali pengukuran untuk hal tertentu dan terbatas itu bisa pada kewenangan Gubernur sebagai wakil pemerintah pusat,” ujarnya. Ia menuturkan bahwa Rencana Tata Ruang Pertahanan sesuai PP No. 68 Tahun 2014, yakni penataan wilayah pertahanan dibagi menjadi dua aspek yakni Statis/ Permanen, dan Dinamis/Tidak Tetap. “Untuk

statis meliputi daerah latihan militer, instalasi militer, daerah uji coba peralatan dan persenjataan militer, dan perkantoran yang memang sudah merupakan aset dari TNI. Dan aspek dinamis yakni apabila terjadi antisipasi pertempuran kita sudah merencanakan dimana daerah perlawanan, daerah logistik, itu yang sedang kita susun dan bicarakan serta sinkronkan dengan Pemprov Lampung,” katanya. Robert menyebutkan hal yang perlu diperhatikan dan dikoordinasikan dalam tata ruang pertahanan di antaranya yakni perlu adanya peninjauan kembali kebijakan tata ruang pertahanan yang sudah ada maupun yang telah direncanakan. Lalu, peta wilayah pertahan statis juga perlu dilakukan update dihadapkan pada perkembangan tata ruang aspek lainnya. “Perlu pula adanya penguatan aspek hukum serta peningkatan sosialisasi Peraturan Menteri Pertahanan Nomor 26 Tahun 2013 tentang pengamanan survei dan pemetaan wilayah nasional guna mencegah berbagai pelanggaran survei dan pemetaan SDA yang dapat merugikan aspek pertahanan,” ujarnya.

Ditempat yang sama, Plt. Asisten Ekonomi dan Pembangunan Provinsi Lampung Taufik Hidayat mengatakan bahwa Pemprov Lampung harus terlebih dahulu mengetahui apa saja RWP yang akan dilakukan pem bangunannya oleh Kemenhan. “Kita perlu juga tahu apa yang akan dibangun oleh Kemenhan yang terdiri dari tiga angkatan yakni darat, laut dan udara tersebut ke depannya. Kita perlu menyampaikan kepada mereka terhadap RTRW Pemprov Lampung baik darat maupun laut, begitu pula terhadap Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan PulauPulau Kecil (RZWP3K),” ujarnya. Menurut Taufik, RWP bisa terlaksana sesuai RTRW Pemprov Lampung dan tidak menggangu kawasan konservasi. “Tapi jelas, apa pun infratrusktur pertahanan yang akan dibangun, harus sesuai dengan RTRW yang Pemprov Lampung sudah buat, tidak mungkin kita izinkan membangun semua itu di wilayah untuk konservasi, ataupun hutan lindung. Apa yang ingin direncanakan oleh ketiga angkatan ini harus melalui RTRW yang ada atau sebaliknya untuk mereka menyesuaikannya,” ujar Taufik.(AGA)

FAKTUAL

PESAWARAN

BENAR BERIMBANG

Edisi 460/ Tahun Ke-17/ 9 - 15 Juli 2018

SURAT KABAR MINGGUAN

Anggota PGRI Pesawaran Curhat

Pesawaran, FAKTUAL - Halal Bihalal keluarga besar Persatuan Guru Republik Indonesia (PGRI) bersama bupati Pesawaran,

Provinsi Lampung, jadi ajang curhat para tenaga pendidik. Seperti keluhan seorang Kepala SMP di

Kabupaten Pesawaran, Hasbiul Furkon yang menanyai Permendikbud Nomor 44 Tahun 2012 tentang pungutan dan sumbangan biaya

pendidikan. “Di mana, setiap ada pungutan yang dilakukan oleh pihak sekolah, kemudian banyak pihak yang menyatakan bahwa apa yang diminta kepada para siswa merupakan pungutan liar (pungli), jadi kami minta pak bupati bisa menerbitkan perdanya,” kata dia, kemarin, di Aula Pemkab Pesawaran. Menyikapi pertanyaan tersebut, Dendi Ramadhona mengintruksikan agar setiap sekolah menempelkan isi Permendagri No 44 tahun 2012, agar para wali murid bisa membaca dan memahami mana yang dimaksud dengan pungli ataupun pungutan resmi. “Besok, saya minta di sekolah itu tempelkanlah Permendagri 44 itu, biar wali murid bisa baca, dan paham, karena itu aturan baku, karena menurut saya, enggak mungkinlah pendidik mintain pungutan sepuluh ribu buat masuk kantong pribadi,” kata Dendi. Dendi menjelaskan , Permendikbud sudah baku dan tak perlu dibuatkan perdanya, karena sudah Permen lebih tinggi dari perda. Dendi juga menyoroti Permendikbud Nomor 75 Tahun 2016 tentang Komite Sekolah, yang menyebutkan, bahwa Komite Sekolah adalah lembaga mandiri yang beranggotakan orangtua/ wali peserta didik yang aktif. “Jadi gimana itu masalah komite, kalau komite bukan wali murid yang aktif, misalnya anaknya sudah enggak sekolah di tempat dia menjabat sebagai komite? Kalau menurut saya aneh, karena dalam aturannya itu diutamakan wali murid aktif,” katanya. (RIN)

Peserta Didik SMPN 1 Pesawaran Turun Pesawaran, FAKTUAL - Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) di SMPN 1 Pesawaran, mengalami penurunan dibandingkan tahun lalu, kata Kepala Sekolah tersebut, Didik Purwanto, saat ditemui di ruang kerjanya. kemarin. Menurutnya walaupun menjadi sekolah favorit pihak sekolah tetap membatasi jumlah murid yang diterima di sekolah tersebut. Dia juga mengatakan, untuk tahun ajaran 2018/2019 pihaknya hanya menerima siswa baru 320 orang. “Ya tahun ini kami hanya menyediakan 10 kelas dengan jumlah setiap kelas 32 siswa, kami menerima 320 siswa,” ujarnya. “Alhamdulillah setiap tahunnya, banyak orang tua yang mendaftarkan putra putrinya ke SMP 1 Pesawaran,” katanya. Menurutnya penerimaan siswa baru tahun ini lebih sedikit dari penerimaan tahun sebelumnya. “Tahun ini kami meluluskan 11 kelas namun

kami hanya menerima 10 kelas artinya ada penurunan,” ujarnya. Dia menjelaskan untuk sistem penerimaan pihaknya mengacu kepada peraturan yang berlaku. “Ya sesuai peraturan yang telah ditetapkan untuk penerimaan tahun ini kami menggunakan sistem zonasi dan non zonasi, untuk calon siswa akan kami lihat dari jarak rumah calon siswa ke sekolah yang paling jauh jaraknya tiga kilometer sementara untuk non zonasi, kami punya kuota 10 persen,” katanya. Sementara seorang wali siswa berasal dari Desa Tamansari beralasan sengaja mendaftarkan anaknya ke SMPN 1 Pesawaran karena lokasinya berada di dekat jalan raya. “Kalau ke SMP yang ada di kampung saya walaupun jaraknya hanya 2 km tapi gak ada angkot yang masuk ke sana jadi harus jalan kaki kalau di sinikan bisa naik angkot,” ujarnya. (RIN)

Polres Pesawaran Tekan Peredaran Narkoba Pesawaran, FAKTUAL - Polres Pesawaran, Provinsi Lampung terus berkomitmen menekan angka peredaran narkoba yang lalu lalang di kabupaten itu. Dan hasil yang didapat sebulan terakhir, Polres setempat menghentikan aksi bandar narkoba antar provinsi. “Pelaku yang bernama Wahid asal Kecamatan Tegineneng ini, memang cukup besar jaringannya karena dirinya bermain antar provinsi,” kata Kapolres Pesawaran AKBP Syaiful Wahyudi, saat konferensi pers di halaman Mapolres setempat. kemarin. Menurut kapolres, barang bukti yang diamankan dari Wahid, 170 gram barang haram jenis sabu sabu. “Kalau dari keterangan pelaku, barang haram ini dia dapat dari Provinsi Riau, yang dikirim ke Lampung menggunakan mobil,”

katanya. Selain itu juga, Polres Pesawaran mengaman kan Dayat alias Kunyuk yang menjadi target operasi polres setempat sejak lama. “Sejak akhir tahun 2017, kami memang sudah mengintai si Kunyuk ini, yang berlamatkan di daerah Kedondong, dan dari tangan pelaku ini kita berhasil mengamankan barang bukti sebanyak 11 gram sabu sabu,” ujarnya. “Dan untuk si Kunyuk ini kita kenakan pasal 111 junto 121 dengan ancaman hukuman 10 tahun,” katanya. Diketahui dalam 1 bulan terakhir Polres Pesawaran berhasil mengamankan 182 gram narkotika jenis sabu sabu dari 5 kasus yang ditangani. (RIN)

FAKTUAL SURAT KABAR MINGGUAN

PRINGSEWU

BENAR BERIMBANG

Edisi 460/ Tahun Ke-17/ 9 - 15 Juli 2018

Wabup Pringsewu Hadiri Rapat Kerja Nasional Apkasi XI Pringsewu, FAKTUAL - Wakil Bupati Pringsewu Dr.H.Fauzi, S.E., M.Kom., Akt., C.A. didampingi Wakil Ketua TP-PKK Pringsewu Ny.Hj.Rita Irviani Fauzi menghadiri Rapat Kerja Nasional (Rakernas) ke XI Asosiasi Pemerintah Kabupaten Seluruh Indonesia (Apkasi) di ICE BSD City, Tangsel, Banten, Jumat (6/7/2018). Rakernas yang dibuka oleh Presiden RI Joko Widodo ini juga dirangkai dengan kegiatan Apkasi Otonomi Expo 2018 yang diikuti oleh pemerintah kabupaten/kota, provinsi, kemente rian, lembaga negara non kementerian, BUMN, kalangan swasta nasional dan multinasional, atase perdagangan luar negeri dan para pelaku usaha serta UMKM. Sejumlah menteri kabinet kerja juga tampak hadir diantaranya Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo, Kapolri Jend. Pol. Tito Karnavian, dan lainnya. Presiden RI Joko Widodo dalam sambutannya saat membuka kegiatan tersebut mengingatkan kepada para kepala daerah bahwa saat ini sudah tidak zamannya pengurusan izin segala sesuatu memakan waktu lama. Dikatakannya, saat ini pemerintah telah membuat Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik atau Online Single Submission (OSS) yang dalam waktu dekat akan segera diluncurkan. Ditegaskan, era sekarang adalah zaman yang serba cepat, dan bukan lagi sebuah negara besar mengalahkan negara kecil atau negara kuat mengalahkan negara lemah. Melainkan, negara yang cepatlah yang akan mengalahkan negara yang lambat. (PRI)

Pringsewu Timur MUI Lampung Gelar Ikuti Lomba Kelurahan Rakerda di Pringsewu Pringsewu, FAKTUAL – Majelis Ulama Indonesia (MUI) Provinsi Lampung menyeleng garakan Rapat Kerja Daerah (Rakerda) II yang berlangsung di Hotel Urban, Peringsewu, pada hari Jumat, (29/6/2018). Acara yang berlangsung 2 hari dimulai dari tanggal 29-30 Juni 2018. Rakerda II ini mengusung tema Meneguhkan Peran Majelis Ulama Indonesia (MUI) Dalam Dakwah Islam Wasathiyah Arus Baru Ekonomi Dan Anti Narkoba Hoaks Serta Radikalisme. Dalam acara tersebut turut hadir KH. Khairudin Tahmid selaku Ketua Umum MUI Provinsi Lampung. Dalam pleno 2 membahas implementasi dakwah wasathiyah dengan narasumber Kapolda Lampung Irjen Pol Nazarudin, BIN Daerah Lampung Brigen TNI Daru Cahyono dan Ketua

Pringsewu, FAKTUAL - Kelurahan Pringsewu Timur, Kecamatan Pringsewu, akan mewakili Kabupaten Pringsewu mengikuti Lomba Kelurahan tingkat Provinsi Lampung Tahun 2018. Menurut Lurah Pringsewu Timur Sukron, S.E., Selasa (3/7), kelurahan yang dipimpinnya berhasil terpilih sebagai wakil Kabupaten Pringsewu dalam Lomba Kelurahan tingkat Provinsi Lampung yang penilaiannya direncanakan pada tanggal 2 Agustus 2018 mendatang. Dikatakan Sukron, dipilihnya Pringsewu Timur sebagai wakil Kabupaten Pringsewu adalah berdasarkan keputusan serta penilaian dari Pemerintah Kabupaten Pringsewu atas

seleksi yang dilakukan terhadap 5 kelurahan yang ada di Kecamatan Pringsewu. Terpisah, Sekretaris Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pekon Kabupaten Pringsewu Ivan Kurniawan, S.T. mengungkapkan kreteria penilaian atas terpilihnya Pringsewu Timur untuk mengikuti lomba tersebut adalah 80 persen berdasarkan penilaian administrasi kelurahan tersebut yang dinilai terbaik dari seluruh kelurahan yang ada di Pringsewu. Karena itu, kata Ivan, atas kerjasama semua pihak, baik pemerintah daerah maupun masyarakat, Kelurahan Pringsewu Timur dinyatakan siap untuk dinilai, serta berharap nantinya dapat mewakili Provinsi Lampung pada lomba serupa di tingkat nasional. (PRI)

Ganas Annar MUI Kota Bandar Lampung dr.Zam Zanariah,Sp.S.M.Kes. dr.Zam Zanariah,Sp,S.M.Kes menjelaskan tentang penyalahan narkoba dan cara menanggulanginya. “Kita mencoba berpartisipasi aktif didalam masalah perhatian kita kepada generasi muda khususnya dalam peredaran narkoba. Karena ini bisa menyerang keluarga kita, keluarga umat dan keluarga bangsa sehingga oleh karenanya kita mempunyai kewajiban untuk langkah-langkah perfentik generasi muda” ungkap dr.Zam. Selain itu, Rakerda II ini juga mengamanahkan peningkatan peran ekonomi dan kebangsaan umat Islam, baik di lokal, regional, nasional maupun internasional. (PRI)

FAKTUAL SURAT KABAR MINGGUAN

PRINGSEWU

BENAR BERIMBANG

Edisi 460/ Tahun Ke-17/ 9 - 15 Juli 2018

Pringsewu Tampilkan Tiga Kerya Seni di TMII

Pringsewu,FAKTUAL - Putra-putri Kabu paten Pringsewu, Provinsi Lampung unjuk kebolehan dengan menampilkan tiga karya tari dan musik tradisional pada Pekan Libur Sekolah, di Taman Mini Indonesia Indah (TMII). Ketiga penampilan pada Sabtu (30/6) di halaman anjungan Provinsi Lampung di TMII itu, musik tradisional Lampung Secancanan, musik tradisional dan modern cangget serta solo song. Untuk meramaikan moment itu, jajaran kepala sekolah dan pengawas SD, SMP, jajaran MKKS SMP serta seluruh Kepala UPT Dinas Pendidikan se-Kabupaten Pringsewu dan sejumlah pejabat di Disdikbud Pringsewu turut menghadirinya. Bahkan Wakil Bupati Pringsewu Fauzi

didampingi istri Ny. Rita Irviani menyempatkan hadir. Nampak pula Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Pringsewu Heri Iswahyudi, beserta jajarannnya. Serta mendapat kehormatan kehadiran Sekretaris Dirjen Pembudayaan dan Olahrga pada Kemenpora Samsudin, Ketua Papringan Joko Sapto Pranolo yang juga Ouditor Dirjen Kemendikbud pusat, serta ada wisatawan negara tetangga. Juga sejumlah anggota Ikatan Anak Rantau Pringsewu (IARP), Koordinator Unit Usaha TMII Jaya Purnajaya dan Pengelola TMII Ny.Sulastri Kesempatan itu Wabup.Fauzi memaparkan, Kabupaten Pringsewu sebagai daerah otonom dan baru berkembang tentunya banyak keterbatasan baik SDM maupun SDA nya.

Bahkan belum banyak potensi yang dimiliki. “Oleh karena itu diperlukan adanya semacam kegiatan promosi guna memperkenalkan potensi yang dimiliki Pringsewu, termasuk potensi kepariwisataan di antaranya berupa seni budaya lokal,” ujarnya. Pada 2018,i Pemkab Pringsewu mendapat kehormatan pengelola TMII untuk berperan aktif dan tampil di Pekan Liburan Sekolah tersebut. Merupakan kesempatan emas dan peluang besar untuk memperkenalkan kebera daan Kabupaten Pringsewu masyarakat luas. “Bahkan tidak hanya masyarakat ibukota saja melainkan seluruh masyarakat Indonesia hingga manca negara,” katap Fauzi. Sebab TMII merupakan destinasi wisata yang telah banyak dikenal luas di seluruh dunia

dan menjadi obyek wisata yang banyak dikunjungi para pelancong atau wisatawan baik Nusantara maupun manca negara. “Maka inilah yang menjadi salah satu alasan mendasar untuk ikut serta pada Pekan Liburan Sekolah di TMII,” katanya. Sementara Kadisdikbudpar Pringsewu Heri Iswahyudi menuturkan, kegiatan tersebut sangat positif sebab menjadi sarana silaturahim dan temu kangen bagi masyarakat Pringsewu yang ada di perantauan, kususnya yang berada di ibukota dan sekitarnya. “Sekaligus sebagai ajang pengembangan bakat seni putra-putri daerah Pringsewu,” ujarnya. Dia mengatakan, Pagelaran Seni Kabupaten Pringsewu dalam rangka Pekan Liburan Sekolah dengan menampilkan seni tari dan musik tradisional Lampung Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Pringsewu Bekerja sama dengan UPTD Balai Pengelolaan Anjungan Lampung TMII di Jakarta dan Dinas Pendidikan Provinsi Lampung. Kesempatan yang sama Pengelola Taman Mini Indonesia Indah Sulastri memaparkan pihaknya konsisten di setiap tahun menggelar Pekan Liburan Sekolah dengan penampilan seni budaya dari berbagai provinsi, guna menjaga dan melestarikan kebudayaan daerahnya masingmasing seperti kebudayaan Lampung. “Juga turut mempromosikan produk-produk unggulan yang berasal dari daerahnya,” ujar Sulastri. Di tempat terpisah Kabid Kebudayaan pada Disdikbud Pringsewu Safril mengatakan, kegiatan tersebut berdasarkan Surat Yayasan Kita, Badan Pengelolaan dan Pengembangan Taman Mini Infonesia Indah Nomor : B.257/TMII/UVI/2018 perihal permohonan peran serta Pagelaran Seni Budaya Lampung di TMII. “Juga merupakan program dari Dinas Pen didikan dan Kebudayaan Kabupaten Pringsewu tahun anggaran 2018 dalam rangka membangun pengelolaan kenitraan antar daerah,” kata Safril. (PRI)

Ratusan Bacaleg Pringsewu Ikut Tes Kejiwaan Pringsewu,FAKTUAL -Ratusan peserta calon anggota legilslatif mengikuti test fisikologi kejiwaan yang diselenggarakan oleh pihak Rumah Sakit Jiwa (RSJ) Bandar Lampung di gedung SMP Islam jalan KH. Gholib Pringsewu, Senin (2/7). Pada kesempatan tersebut para peserta diwajibkan menjawab sebanyak 567 pertanyaan yang dibuat oleh profesi psikiater. “Ada beberapa hal yang akan diketahui dari jawaban peserta, misalnya apakah ada gangguan kejiawaan, bagaimana motivasinya, serta tingkat kebohong an,” ujar Hazilbi pegawai fisikilogi bagian rehabiltasi RSJ Bandar Lampung. Menurut dia, pelaksanaan test pisikologi ini berdasarkan usulan permintaan dari gabungan Partai Politik di Kabupaten Pringsewu. Selan jutnya hasil test akan dinilai melalui program komputer. “Waktu untuk menjawab pertanyaan

maksimal 2 jam, nanti jika tidak lulus boleh mengulang. Kegiatan yang sama telah kami laksankan di Mesuji dan Kalianda,” ungkapnya. Bambang Kurniawan salah satu peserta mengaku tidak begitu sulit untuk menjawab pertanyaan asalkan tidak membohongi diri sendiri. Sebab, kata dia kebanyakan pertanyaan menyangkut kehidupan kita sehari hari. “Misalnya jika ditanya apakah anda pemarah, kalau me mang iya, tinggal dijawab aja dengan menyonteng setuju dikolom yang telah disediakan,” kata dia. Terpisah Sahidin salah satu peserta sekaligus penggagas kegiatan mengatakan, test dilaksankan di Pringsewu untuk mepermudah rekan rekan yang ingin mencalonkan diri untuk anggota legislatif. “Yang jelas lebih efektif dan efisien karena jarak tempuh lebih dekat. (Pri)

Hasil Rekapitulasi KPU Pringsewu Arinal Unggul Dalam Prolehan Suara Pringsewu, FAKTUAL -Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubenur Arinal DjunaidiChusnunia Chalim (Nunik), unggul dalam perolehan suara Pemilihan Gubernur Lampung Tahun 2018 di Kabupaten Pringsewu. Berdasarkan hasil rekapitulasi penghitungan suara yang digelar Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Pringsewu, Kamis (05/07), paslon nomor urut 3 itu mendapat 91.751 suara. Posisi kedua ditempati paslon nomor urut 1 Ridho Ficardo-Bachtiar Basri dengan 52.755 suara. Paslon nomor urut 2 Herman HN-Sutono meraih 47.334 suara. Sedangkan paslon nomor urut 4 Mustapa-Ahmad Jajuli hanya mendapat 17.519 suara. Ketua KPU Pringsewu Andreas Andoyo

mengatakan, perolehan suara paslon itu berdasar kan hasil penghitungan di sembilan kecamatan se-kabupaten setempat. “Jumlah total daftar pemilih tetap Pilgub Lampung Tahun 2018 di Kabupaten Pringsewu, mencapai 291.034. Sedangkan total suara sah 213.115,” kata Andoyo. Rapat pleno KPU Pringsewu dengan agenda rekapitulasi hasil penghitungan suara Pilgub Lampung Tahun 2018 dimulai pukul 08.30 WIB dan selesai pukul 11.00 WIB. Rapat pleno dipimpin langsung Ketua KPU Pringsewu Andreas Andoyo didampingi komisioner : H.Warsito, Hermansyah, Sofyan Akbar Budiman, Agus Prianto dan Sekretaris KPU Ihsan Hendrawan. (Pri)

FAKTUAL SURAT KABAR MINGGUAN

LAMPUNG TIMUR

BENAR BERIMBANG

Edisi 460/ Tahun Ke-17/ 9 - 15 Juli 2018

Arinal-Nunik Menang Telak di Lamtim Lampung Timur, FAKTUAL - Pasangan calon (Paslon) Gubernur-Wakil Gubernur Lampung Nomor Urut 3, Arinal DjunaidiChusnunia (Arinal-Nunik) menang telak di Lampung Timur. Itu terungkap saat Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Lampung Timur pada Rapat Pleno terbuka rekapitulasi hasil perhitungan di tingkat Kabupaten Dalam Pemilihan Gubernur Lampung dan Wakil Gubernur Lampung tahun 2018. Dalam data Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lampung Timur secara resmi, telah melakukan rekapitulasi secara manual, membuktikan Pasangan Arjuna jauh unggul jauh meninggalkan lawan-lawan politiknya, Kamis (05/07) Dari perolehan suara secara resmi pasangan Arjuna Arinal Junaidi dan Chusnia Khalim mendapatkan 304,931 ribu suara, disusul pasangan nomor urut dua Herman HN dan Satono mendapatkan 87,109 ribu suara. Sedangkan di posisi ketiga, di isi oleh pasangan petahana M. Ridho Ficardo dan Bahtiar Basri mendapatkan 73, 858 ribu suara dan yang paling sedikit pasangan nomor urut empat Mustafa dan Ahmad Jajuli mendapatkan 52,350 ribu suara. Sehingga dalam pemilihan umum secara rekapitulasi manual Pasangan Arjuna jauh unggul meninggalkan lawan-lawan politiknya. Jumlah surat suara pemilihan umum pada pemilihan gubernur Lampung sebanyak 523,674 suara yang sah. Rapat Pleno terbuka yang di mulai dari jam 13 : 00 serta di diakhiri pada pukul 21 : 00 wib di aula Kantor KPU di Jalan Sampurnajaya Nomor 03 Desa Negara Nabung Sukadana, Lampung Timur. Selain Ketua KPU Andri Oktavia, S.si, turut hadir dalam rapat tersebut, tim penwas kabupaten, Kapolres Lampung Timur AKBP Taufan Dirgantoro S, ik, Asisten 1 Tarmizi, Mayor Joko Subroto

mewakili Dandim 0411/LT dan di saksikan Saksi-saksi dari empat calon yang mengikuti pemilihan gubernur Lampung 2018.

Berakhir rapat pleno di KPU kabupaten Lampung Timur Andri Oktavia Selaku Ketua KPU mengucapkan berterima kasih atas

partisipasi masyarakat dalam menyukseskan Pemilihan Umum dalam menentukan pemimpin Lampung. (IRI)

Dinkes Lampung Timur Halal Bi Halal di Rumah Dinas Bupati

Wakil Bupati Sambut Kunjungan Kodam II/Sriwijaya Lampung Timur, FAKTUAL – Wakil Bupati Lampung Timur Zaiful Bokhari menyambut kunjungan Kodam II/Sriwijaya yang diwakili Asrendam II/Swj Kolonel Inf Hadi Purwo Subroto beserta rombongan di Aula Utama Pemda Lampung Timur, Jumat (06/07/18). Hadir pula pada kesempatan itu, Kasrem 043/Gatam Letkol Inf Jajang Kurniawan, Kapolres Lampung Timur AKBP Taufan Dirgantoro, Sekretaris Daerah Kabupaten Lampung Timur Syahrudin Putera, serta Forkopimda Kabupaten Lampung Timur. Adapun tujuan kunjungan kali ini ialah untuk meninjau persiapan terkait rencana peresmian Kodim di wilayah Lampung Timur yang bernomor 0429/Lampung Timur serta empat koramil baru di wilayah Lampung Timur. Dalam sambutannya Wakil Bupati Lampung Timur Zaiful Bokhari mengatakan, “Kami atas nama Pemerintah Kabupaten Lampung Timur dan masyarakat lamtim akan berupaya dalam rangka bekerja sama dengan jajaran TNI agar kodim yang akan diresmikan ini dapat terlaksana dengan baik”. Hal senada disampaikan Kasrem 043/Gatam Letkol Inf Jajang Kurniawan, ia berharap dengan hadirnya kodim ini dapat langsung memperkuat

dan mendukung sepenuhnya jajaran Pemda Lampung Timur. Ditempat yang sama Asrendam II/Swj Kolonel Inf Hadi Purwo Subroto menjelaskan bahwa di awal pembentukan Kodim di wilayah Lampung Timur tidak masuk dalam rencana strategis angkatan darat, hal tersebut dikarenakan Angkatan Darat sedang melakukan perkembangan kekuatan di wilayah Indonesia Timur. Namun berkat usaha dan kerja keras Pemerintah Kabupaten Lampung Timur Makodim Lampung Timur akan segera diresmikan. “Dalam recana strategis angkatan darat, sebenarnya tidak ada perencanaan pembentukan kodim di wilayah Lampung Timur, namun karena pemda Lampung Timur sangat antusias dengan didukungnya pemda Lampung Timur yang menghibahkan tanah serta bangunan untuk dijadikan sebagai makodim termasuk juga koramil jadi yang sebelumnya tidak dimasukkan di perencanaan maka dimasukkan bercermin dari keinginan kuat dari pemda Lampung Timur tadi”. Acara kunjungan dilanjutkan dengan peninjauan ke Kodim yang baru serta koramil baru yang tersebar di empat Kecamatan, Way Bungur, Marga Tiga, Labuhan Ratu, dan Bandar Sribhawono.(IRI)

Lampung Timur, FAKTUAL - Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Lampung Timur melalui Dinas Kesehatan (Dinkes) menyelenggarakan acara halal bi halal bersama keluarga besar Tenaga Kesehatan Kabupaten Lampung Timur, di Aula Rumah Dinas Bupati Lampung Timur, Kamis (05/07/18). Pada acara yang bertemakan “Dengan Silaturahmi Kita Tanamkan Jiwa Pemaaf Dan Persaudaraan” tersebut di pimpin oleh Bupati Lampung Timur Chusnunia Chalim, dengan didampingi Plt.Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Lampung Timur, Syamsu Rijal, Kepala Puskesmas, serta TKS Kesehatan seKabupaten Lampung Timur. Dalam sambutannya Bupati Lampung Timur menyampaikan ucapkan Selamat Idul Fitri 1439 H seluruh tenaga kesehatan se-Lampung Timur. Lebih lanjut Chusnunia menyampaikan “Di momen Syawal ini, kita berharap ini jadi momen baik untuk kita melakukan evaluasi, menata diri untuk lebih memberikan pelayanan yang baik lagi kepada masyarakat, dan Insya Allah komitmen pemda semuanya memikirkan kawankawan, karena saya melihat dan menyaksikan secara langsung semangat kerja kawan-kawan yang luar biasa, betul-betul ikhlas walaupun

jika dibandingkan dengan reward yang diterima sangat jauh sekali, tapi Insya Allah sisanya itu jadi pahala semua dan keberkahan”. Untuk diketahui, Kabupaten Lampung Timur saat ini memiliki 611 orang Tenaga Kerja Sukarela Kesehatan yang terdiri dari Perawat, Bidan, serta Tenaga Non Medis lainnya, yang tersebar di Rumah Sakit Umum Daerah dan Puskesmas se-Kabupaten Lampung Timur. Pada kesempatan itu, mewakili TKS seLampung Timur, Wakil Ketua TKS Se-Lampung Timur, Usli Udin berharap dengan diadakannya acara halal bihalal ini, dapat lebih mempererat silaturahmi antara pemerintah dengan jajaran kesehatan guna meningkatkan akselerasi pembangunan kesehatan ke depan. Usli menambahkan pada acara halal bihalal kali ini tidak semua TKS hadir “Ibu bupati dan pak Kepala Dinas, Dari jumlah 611 orang TKS, yang saya sebutkan tadi sengaja tidak semuanya hadir dikarenakan kami selaku petugas kesehatan tidak lupa akan kewajiban kami untuk melakukan pelayanan di instansi tempat kami bekerja”. Acara ditutup dengan foto bersama Bupati Lampung Timur dan semua pihak yang hadir. (IRI)

FAKTUAL SURAT KABAR MINGGUAN

RAGAM 10

BENAR BERIMBANG

Edisi 460/ Tahun Ke-17/ 9 - 15 Juli 2018

Polres Way Kanan Gotong Royong Bersihkan Tempat Ibadah

Way Kanan, FAKTUAL - Guna mempererat tali silatuhrami dan menciptakan kerukunan antarumat beragama, Polres Way Kanan, Provinsi Lampung dan jajaran melaksanakan aksi nyata

bhakti sosial dan kerja bakti, membersihan tempat ibadah di kecamatan, kemarin. Kapolres Way Kanan AKBP Doni Wahyudi mengatakan, rangkain dari kegiatan Hari

Wakil Bupati Minta ASN Lebih Disiplin Way Kanan, FAKTUAL - Wakil Bupati, DR. H. Edward Antony, M.M meminta kepada seluruh jajaran Aparatur Sipil Negara untuk lebih meningkatkan disiplin pada upacara bendera dan apel yang diselenggarakan Pemda Way Kanan, serta dapat bersikap siap dan tegap pada saat baris-berbaris agar terlihat rapi pada saat upacara maupun apel. Hal tersebut disampaikan Wakil Bupati, Edward Antony saat memimpin upacara bendera mingguan di lapangan Pemda setempat, Senin (02/07/2018). “Jika disiplin sudah tertanam maka akan terlihat saat berbaris pada upacara maupun apel. Sikap siap sempurna dan kehadiran baik dalam upacara maupun apel menunjukkan tingkat disiplin yang dimiliki. Untuk itu lebih ditingkatkan agar kinerja juga ikut meningkat”, ujar Wakil Bupati Edward Antony. Pada kesempatan tersebut, Wakil Bupati kelahiran Muara Enim, 08 Oktober 1960 itu juga mengapresiasi atas terselenggaranya Pemilihan Gubernur di Kabupaten Way Kanan yang berjalan dengan aman dan lancar. Ketertiban dan kenyamanan yang terjaga baik sebelum, saat dan sesudah pemilihan merupakan hasil kerjasama masyarakat Way Kanan, dan semoga hasilnya nanti juga dapat diterima oleh masyarakat dan tidak menimbulkan perpecahan di Kabupaten Way Kanan. “Pesta demokrasi telah berakhir, saatnya kita kembali pada rutinitas keseharian dan

terus mendukung program-program Bupati untuk mewujudkan Way Kanan Maju dan Berdaya Saing 2021. Kepada kita semua untuk dapat mendukung salah satu program unggulan Bupati yaitu Kopi Putri Malu, kepada dinas terkait agar dapat dirapatkan kembali terkait dengan promosi Kopi Putri Malu dan harapannya promosi yang dilakukan benar-benar dilaksanakan dengan aktif”, lanjut Wakil Bupati ayah empat anak itu. Selanjutnya, pada upacara bendera yang juga diikuti oleh Sekretaris Daerah Kabupaten, Saipul, S.Sos.,M.I.P, para Staf Ahli Bupati, para Asisten, para Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah dan staf itu juga menekankan kepada seluruh jajaran untuk lebih memperhatikan data-data terkait perencanaan dan pencapaian selama kepemimpinan Bupati, Raden Adipati Surya. “Kita telah memasuki tahun ketiga kepemim pinan Bupati dan Wakil Bupati, untuk itu segera lengkapi data-data yang valid, dan disetiap SKPD agar dikhususkan satu atau dua orang staf untuk merekap data-data yang pada akhir jabatan Saya dan Pak Bupati nanti dapat dipaparkan pencapaian-pencapaian untuk mewujudkan Way Kanan Maju dan Berdaya Saing 2021”, tutup Wakil Bupati yang juga mengingatkan Sekda untuk lebih menegaskan kembali disiplin dan kinerja para Aparatur Negeri Sipil. (MAN)

Bhayangkara ke 72 Polres Way Kanan dan jajaran, mulai dari pejabat utama, para Kapolsek jajaran dan anggota bersama-sama melakukan kerja bakti membersihkan tempat beribadah

umat beragama. Wujud kerja sama sinergitas Polri yang hadir ditengah-tengah masyarakat, seperti yang terlihat di salah satu Pura, di Kampung Pakuansakti Indah Kecamatan Pakuanratu para pemangku adat, masyarakat dan anggota sangat antusias bersama-sama melakukan kerja bakti membersihkan fisik Pura yang kotor dari debu dengan menyeprotkan air untuk menjaga tempat suci menjadi bersih, semoga banyak umat sedharma selalu menjaga kebersihkan, kata AKBP Doni. Sementara itu, warga yang turut ikut serta dalam kerja bakti tersebut mengatakan bahwa kerja bakti yang dilakukan personil Polsek Pakuanratu bernilai positif dan mendapatkan pahala, sehingga terjalin hubungan yang baik antara masyakarat dengan Polri, tutur warga. Doni mengatakan, selain Pura tempat ibadah bagi umat Hindu, ada beberapa masjid dan gereja menjadi sasaran bagi anggota Polres Way Kanan dan jajaran untuk melakukan gotong royong bersih – bersih yang serentak dilaksanakan di setiap kecamatan. Dengan adanya kegiatan ini, sekat-sekat antara umat beragama akan hilang, sehingga saling curiga akan ikut hilang dan pada akhirnya akan terciptalah kedamaian, kegiatan sejenis terus konsisten dilaksanakan tidak akan berhenti sampai di sini saja, melainkan harus terus hidup dan eksis guna menjaga ketentraman di wilayah nya, ujarnya. (MAN)

289 Calon Jemaah Haji Tuba Ikuti Manasik Tulangbawang, FAKTUAL - Sekira 289 calon jemaah haji asal Tulangbawang (Tuba), Provinsi Lampung mengikuti manasik di Ruang Rapat Islamic Center Menggala, kemarin. Kegiatan tersebut merupakan kali kedua, sebelumnya dilaksanakan 26 Juni dan dibuka Sekretaris Daerah Tulangbawang Anthoni. Kepala Kementerian Agama Kabupaten Tulangbawang Budi Cipto Utomo mengatakan, jumlah jamaah yang akan berangkat pada 1439 H/ 2018 M sekira 289, laki-laki 144 orang

sedangkan perempuan 145 orang. Jemaah tertua berasal dari Penawartama, Rosminah sedangkan termuda Muhamad Ilham, dari Kecamatan Menggala, katanya. Ia berharap melalui pembinaan dan penyuluhan manasik haji diharapkan mampu mengantarkan calon jemaah haji menuju kemandirian meraih kemabruran. “Semogga seluruh jamaah haji juga diberikan kesehatan dan kelancaran dalam melaksanakan haji dengan sebaik mungkin,” katanya. (MUH)

Warga Lamtim Minta Perbaikan Jalan Lampung Timur, FAKTUAL - Sejumlah warga di Kabupaten Lampung Timur, Provinsi Lampung berharap pemerintah setempat membenahi jalan terutama jalan-jalan utama desa mereka agar tidak lagi harus bersusah payah saat beraktivitas sehari-hari. Hambali (60), warga Lampung Timur, kemarin, mengaku mobil pick up digunakannya terjerembab dalam lumpur di jalan yang rusak di Desa Karang Anyar, Kecamatan Labuhan Maringgai, Sabtu (30/6) sore. Dia berharap bupati dan wakil bupati baru bisa memperbaiki jalan yang kerap dilewatinya mengangkut gabah. “Harapanya jalan ini diperbaiki agar bagus,”

kata Hambali. Dia tidak berharap lain selain infrastruktur jalan yang baik. “Udah cukup jalan saja, tidak yang lain,” ujarnya pula. Menurut dia, kondisi jalan yang rusak telah menghambat aktivitas kesehariannya bekerja dan aktivitas keseharian warga lainnya. Dia pun menginginkan jalan yang diperbaiki nantinya berkualitas, sehingga tidak berulang kali harus diperbaiki dalam waktu tidak lama. “Kalau bisa dicor biar kuat, katanya. Warga lainnya pun meminta pemerintah segera memperbaiki jalan itu, sehingga mereka tidak lagi bersusah payah saat bepergian. (DAS)

FAKTUAL SURAT KABAR MINGGUAN

RAGAM

BENAR BERIMBANG

Edisi 460/ Tahun Ke-17/ 9 - 15 Juli 2018

Pemprov Ajak Nahdliyin Ikut Wujudkan Masyarakat Berkualitas Bandarlampung, FAKTUAL - Plt. Asisten Bidang Ekonomi dan Pembangunan Provinsi Lampung, Taufik Hidayat mengajak warga Nahdlatul Ulama (NU) bersinergi dan berpartisipasi aktif mewujudkan masyarakat Lampung yang berkualitas, berdaya saing dan berakhlakul karimah, melalui penguatan dakwah yang berfokus pada pengembangan Islam. Menurut Plt. Asisten Bidang Ekonomi dan Pembangunan Provinsi Lampung, Taufik Hidayat dalam acara Silaturahmi Nasional Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) dan pengurus wilayah Nahdlatul Ulama (PWNU) Se-Indonesia, di Asrama Haji Rajabasa, Bandarlampung, kemarin, sebagai organisasi keagamaan, NU telah membuktikan sumbangsihnya dalam menjaga NKRI. NU sangat berperan dalam perjalanan sejarah perjuangan bangsa ini terutama dalam memperkuat persatuan dan kesatuan umat serta memberikan nilai-nilai agama yang sesuai dengan cara pandang hidup bangsa Indonesia. Taufik mengatakan, Pemerintah Provinsi Lampung saat ini sedang fokus dalam percepatan pembangunan yang berpihak pada kepentingan masyarakat yaitu dalam bidang pembangunan infrastruktur dan pelayanan kepada masyarakat. “Hal ini diharapkan akan menjadi pendorong pertumbuhan ekonomi Lampung, sekaligus mengurangi kesenjangan yang ada baik antarindividu ataupun antarwilayah,” katanya. Tidak hanya itu, Pemprov Lampung juga fokus terhadap pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM) yang potensial dan kompetitif untuk menjadikan Lampung sebagai Provinsi yang selalu bergerak maju dalam roda pem bangunan. “Memajukan Provinsi Lampung tidaklah semudah membalikkan telapak tangan, tetapi diperlukan kerja nyata, inovasi dan kreatifitas kita semua, termasuk keluarga besar PWNU Provinsi Lampung serta stakeholder terkait dan seluruh Iapisan masyarakat memiliki tanggung jawab yang sama sesuai dengan profesi yang

dimiliki,” ujarnya. Dalam kesempatan itu, Ketua Umum PBNU KH. Said Aqil Siradj menjelaskan semangat kebangsaan dan nasionalisme. Menurutnya, pada prinsip nasionalisme haruslah sejalan dengan agama Islam. “Nabi Muhammad diperintahkan untuk membangun umat islam yang modern dan cerdas, serta tidak radikalisme,” kata. Said. Ia menjelaskan, Nabi Muhammad sangat melarang akan adanya permusuhan, baik itu karena beda agama, suku, warna kulit, dan

lainnya. “Tidak boleh ada permusuhan karena beda agama, suku, warna kulit, dan lainnya, kecuali kepada yang melanggar hukum seperti teroris, pejabat korupsi, dan penjudi,” katanya. Said menuturkan NU juga berperan dalam menentukan nasib proklamasi kemerdekaan Indonesia. “Semoga NU kedepannya semakin lebih baik dan bermanfaat bagi NKRI,” katanya. Dia berharap Lampung menjadi daerah maju dan sejahtera yang masyarakatnya kaya, memiliki aklak baik, iman kuat, rukun dan solid.

Sementara itu, Ketua Tanfidziyah PWNU Lampung, Mohammad Mukri, menjelaskan Musyawarah Kerja Wilayah I PWNU Provinsi Lampung 2018-2023 berjalan dengan tertib, nyaman dan kondusif. “Warga NU di Lampung sangat kompak, dan tidak ada yang saling menjatuhkan,” jelas Mukri. Diharapkan dengan adanya Muswil ini mampu mewujudkan NU yang lebih solid, kompak, dan mampu memberikan manfaat bagi Indonesia, khususnya Lampung. (AGA)

Pemprov Apresiasi Program Pendidikan Spesialis Unila Bandarlampung, FAKTUAL Pemerintah Provinsi Lampung mengapresiasi jajaran Universitas Lampung (Unila) yang mengembangkan Program Pendidikan Spesialis (PPDS) Pulmonologi dan Kedokteran Res pirasi di Fakultas Kedokteran Univer sitas Lampung. Apresiasi itu disampaikan Gubernur Lampung Muhammad Ridho Ficardo yang diwakili Asisten Pemerintahan dan Kesra Hery Suliyanto saat membuka Acara Visitasi dalam rangka Pendirian PPDS Pulmonologi dan Kedokteran Respirasi Fakultas Kedok teran Universitas Lampung. Acara ini diadakan Kolegium Pulmonologi dan Kedokteran Respirasi FK Unila - RSUD Dr.H Abdul Moeloek, di Aula Gedung Administras RSUDAM, kemarin. “Gubernur Lampung begitu mensupport adanya program studi baru ini, karena mempunyai tujuan yang sangat strategis dalam menghasilkan sumber daya manusia (SDM) di bidang kedokteran yang berkualitas dan bermartabat berbasis ilmu pengetahuan dan teknologi kedokteran,” ujar Hery. Menurut Hery, ilmu kedokteran di era globalisasi dewasa ini telah memberikan pengaruh besar terhadap kehidupan masyarakat. Dengan

berkembangnya ilmu kedokteran yang didukung dengan teknologi yang canggih, membuat masyarakat semakin tercukupi akan kebutuhan kesehatan. Perkembangan ilmu kedokteran tersebut juga telah mempengaruhi kualitas dokter dengan Iahirnya berbagai jenis keahlian. “Untuk saat ini masih ada beberapa

kabupaten di Provinsi yang masih kekurangan dokter spesialis, untuk itu di sini Pemprov Lampung akan berupaya meyakinkan Komisi DPRD memberikan dana beasiswa untuk pendidikan Dokter Spesialis. Ini kalau tidak kita back up, kemungkinkan sekian tahun ke depan semakin banyak kekurangan dokter

spesialis atau tenaga medis profesional di Provinsi Lampung ini,” ujar Hery. Dengan program pendidikan spesia lus ini diharapkan mampu menjawab tantangan dan kebutuhan pembaruan keilmuan serta profesionalisme dokter untuk dapat tetap menjadi salah satu ujung tombak dunia kesehatan di Indonesia, khususnya di Provinsi Lam pung. “Melalui pertemuan yang dilaksana kan hari in, diharapkan dapat tercipta kesamaan visi dan persepsi untuk bersama-sama mensukseskan pelaksa naan program studi baru, yaitu Program Pendidikan Spesialis (PPDS) Pulmono logi dan Kedokteran Respirasi Fakultas Kedokteran Universitas Lampung,” ujar Hery, yang juga didampingi Rektor Universitas Lampung Prof. Dr. Ir. Hasriadi Mat Akin. Sementara itu, Ketua Kolesium Pulmonologi dan Kedokteran Respirasi Indonesia Prof. Dr. Faisal Yunus meminta bantuan kepada Pemerintah Provinsi Lampung untuk bisa men-support dana bagi para dokter yang akan mengambil spesialis ini mengingat biaya yang dikeluarkan selama 4 tahun untuk menjadi Spesialis (PPDS) Pulmonologi dan Kedokteran Respirasi cukup besar. (RIL)

FAKTUAL SURAT KABAR MINGGUAN

TULANG BAWANG

BENAR BERIMBANG

Edisi 460/ Tahun Ke-17/ 9 - 15 Juli 2018

Halal Bi Halal Tokoh Adat Megow Pak Dihadiri Bupati

Tulang Bawang, FAKTUAL - Bupati Tulang Bawang Hj. Winarti SE MH mengikuti Halal Bihalal di Nuwou Adat Sesat Agung bersama para Tokoh Adat Megow Pak Tulang Bawang, Selasa, (3/7/18), bertempat di Jalan Lintas Timur, Kecamatan Menggala, Kabupaten Tulangbawang.

Hadir dalam acara Halal Bihalal, Bupati pasangan Wakil Bupati Hendriwansyah ini disambut Ketua Adat Megow Pak Tulangbawang Drs. H. Abdurachman Sarbini SH, MM (Mance), yang pula merupakan mantan Bupati Tulang Bawang dua periode beserta para Tokoh Adat Megow Pak Tulang Bawang diantaranya

Hermansyah TB selaku Penasehat. Pada kesempatan tersebut, Bupati Gotong Royong ini mengucapkan terima kasih kepada para Tokoh Adat Megou Pak Tulang Bawang yang telah mengundangnya. Bupati perempuan pertama di Kabupaten Tulang Bawang itu juga menyampaikan bahwa

akan terus mendukung Lembaga Megow Pak Tulang Bawang, terutama dalam pelestarian dan perawatan Nuwow Adat Sesat Agung. “Selain itu, Winarti-Hendriwansyah (WinHendri) pula mempunyai program unggulan yang telah digulirkan kepada masyarakat Tulang Bawang, diantaranya seperti dana santunan kematian, bantuan terhadap lansia dan disabilitas,” terang Bupati Winarti. “Lalu sebagai Icon, pada Tahun 2019 terhadap Tugu Garuda yang ada di Terminal Menggala akan kembali kita bangun agar semakin indah dan menarik, maka dari itu, saya meminta doa dan dukungannya kepada masyarakat, terkhusus Tokoh Adat Megow Pak Tulang Bawang, agar apa yang menjadi tugas dan tanggungjawab kita bersama, yakni mewujudkan kesejahteraan dan kemajuan Tulang Bawang hingga mampu sejajar dengan Kabupaten lainya di Provinsi Lampung,” imbuhnya. Tidak lupa, Bupati Tulang Bawang Hj. Winarti SE MH juga menyampaikan ucapan terima kasih kepada Lembaga Adat Megow Pak Tulang Bawang atas dukungan terhadap Pemerintahan Winarti-Hendriwansyah (Win-Hendri) dalam mewujudkan Tulang Bawang yang Aman, Mandiri dan Sejahtera. “Saya juga mengucapkan terima kasih, atas kemitraan dan kekeluargaan yang diberikan oleh Lembaga Adat Megow Pak Tulang Bawang terhadap saya selama ini, sementara pesan untuk menjaga dan melestarikan pembangunganpembangunan terutama di zaman Kepemimpinan Papi Mance, Insyaallah akan terus saya laksana kan,” tutur wanita yang dalam adat berjuluk Pangeran Suri tersebut. (MUH)

Satreskrim Polres Tuba Ungkap Pelaku Curat Rumah di Menggala Tulang Bawang, FAKTUAL - Satuan Reserse Kriminal (Satreskrim) Polres Tulang Bawang bersama Polsek Menggala berhasil menangkap BT (18), ZD (19) dan RS (22), yang merupakan pelaku Curat (pencurian dengan pemberatan). Kasat Reskrim AKP Zainul Fachry, SIK mewakili Kapolres Tulang Bawang AKBP Raswanto Hadiwibowo, SIK, M.Si mengatakan, para pelaku ditangkap Satreskrim dan Polsek Menggala pada Rabu (4/7) sekira pukul 22.30 WIB di rumahnya masing-masing. “BT, ZD dan RS, sama-sama berprofesi wiraswasta dan mereka merupakan warga Kampung Kagungan Rahayu Kec Menggala Kab Tulang Bawang dan BT (18) yang berprofesi wiraswasta, merupakan warga Kampung Kagungan Rahayu,” ujar AKP Zainul. Kamis (5/7). Lanjutnya, penangkapan terhadap para pelaku berdasarkan laporan dari Sumijan (43), yang merupakan bapak kandung dari korban Sutrisno, berprofesi petani, warga Kampung Kagungan Rahayu, Kecamatan Menggala, Kabupaten Tulang Bawang. Tertuang dalam Laporan Polisi Nomor : LP / 383 / VII /2018 / Polda Lpg / Res Tuba / Sek Menggala, tanggal

04 Juli 2018. Kerugian sepeda motor Honda Supra X 125 BE 5284 FO Warna hitam, laptop Acer, handphone (HP) Nokia XL warna hitam dan Senter kepala warna merah, yang semuanya ditaksir sekira Rp. 9 Juta. Kejadian yang menimpan korban, terjadi hari Rabu (4/7) sekira pukul 04.00 WIB saat korban sedang tertidur lelap di rumahnya. “Berbekal laporan tersebut, anggota kami bersama Polsek Menggala melakukan penyelidik an dimana keberadaan para pelaku, berkat keuletan anggota kami di lapangan, para pelaku berhasil ditangkap kurang dari 24 jam,” tegas AKP Zainul. Dari tangan para pelaku, petugas kami berhasil mengamankan barang bukti berupa Sepeda motor merk Honda Supra X 125 BE 5284 FO Warna hitam, Laptop Acer, Tas laptop warna hitam, HP Nokia XL warna hitam, Senter kepala warna merah, Linggis warna coklat dan Sajam (senjata tajam) gagang warna coklat. “Saat ini para pelaku sudah ditahan di Mapolres Tulang Bawang dan akan dijerat dengan Pasal 363 ayat 1 ke 4 dan 5 KUHPidana tentang pencurian, diancam dengan pidana penjara paling lama 7 tahun.” Tandasnya.(MUH)

Sofi’i Ashari Pimpin Koni Tulangbawang Tulangbawang, FAKTUAL -Komite Olahraga Nasional Indonesia (Koni) Kabupaten Tulangba wang rabu pagi menggelar Musyawarah Olahraga Kabupaten Luar Biasa (Musorkablub). Acara berlangsung di ruang aula Rapat Hotel Sarbini menggala. Rabu (4/7) Kegiatan ini dibuka langsung Asisten 1 Ah mad Suharyo, yang mewakili Bupati Tulangba wang, Hadir juga pada kesempatan itu Sekretaris umum Koni Provinsi lampung beserta rombongan, Ketua DPRD Tulangbawang, Sofi’i, Kapolsek Menggala, perwakilan Kodim 0426, serta puluhan para anggota penggurus koni kabupaten Tulangbawang yang hadir pada kegiatan itu. Sekretaris umum Koni Provinsi lampung, Margono Tarmuji, menjelaskan adapun kegiatan Musorkablub hari ini, ialah dalam rangka Memilih ketua dan membentuk kepengurusan koni Tulangbawang yang baru masa bhakti 2018-2022 kedepan. “Kami Koni provinsi lampung berharap, dengan adanya kepengurusan yang baru nantinya dapat menjalankan amanah dengan sebaik mungkin, sehingga apa yang menjadi tujuan bersama, dapat diwujudkan kedepan, dan juga saya tekankan kepada peserta untuk memilih ketua koni sesuai dgn mekanisme angaran dasar dan anggaran rumah tangga yang sesuai”jelasnya.

Lanjutnya, Koni provinsi lampung sangat mendukung dengan adanya kegiatan ini,demi terciptanya kepengurusan yang baik dan handal yang dapat memunculkan para bibit atlet yang hebat kedepan. Ditempat yang sama Asisten 1 Pemerintah Daerah Tulangbawang Ahmad Suharyo, sangat mengapresiasi kegiatan koni, salah satunya kegiatan Musorkablub yang digelar pada hari. “Saya juga berharap koni kedepan dapat lebih berkarya dalam kepengurusan baru ini,yang diharapkan dapat menghasilkan bibit2 unggul atlet olahraga yang dapat membanggakan indonesia khususnya Kabupaten Tulangbawang dan provinsi lampung” ungkapnya. Dan juga, lanjutnya pada pembentukan ini pilihlah pigur-pigur yang dapat mumpuni dalam olahraga. yang mumpuni dalam mengembangkan olahraga dari berbagai macam unsur cabang olahraga yang ada, sehingga menghasilkan bibit-bibit anak bangsa yang dapat mengha rumkan nama kabupaten Tuba ditingkat provinsi maupun nasional. Menurut pantauan hingga akhirnya acara tersebut,secara aklamasi, Sofi’i Ashari yang terpilih sebagai ketua koni masa bakti 201820222 ia juga sebagai Ketua DPRD Tulangbawang sebagi ketua Koni kabupaten Tulangbawang. (MUH)

FAKTUAL SURAT KABAR MINGGUAN

TULANG BAWANG

BENAR BERIMBANG

Edisi 460/ Tahun Ke-17/ 9 - 15 Juli 2018

DPD PAN Tuba Gelar Rakerda Tulangbawang, FAKTUAL - Dalam upaya menghadapi pemilihan anggota legislatif (Pileg ) dan pemilihan presiden (Pilpres) 2019, Dewan Pimpinan Daerah Partai Amanat Nasional (DPD PAN) Kabupaten Tulangbawang, Provinsi Lampung menggelar rapat kerja daerah (Rakerda), di daerah itu, Minggu (1/7). Utusan Dewan Pimpinan Wilayah (DPW) PAN Lampung, Suprapto mengatakan DPD PAN Tulangbawang (Tuba) harus mampu memenangkan Pileg 2019, dengan meloloskan sejumlah calon anggota legislative (caleg) di seluruh daerah pemilihan yang ada. Seluruh kader PAN, baik tingkat Pimpinan Anak Cabang (PAC) dan ranting yang ada di Tuba, kata dia,harus berjuang dan bekerja maksimal merangkul warga di masing-masing kecamatan. “Sesuai kecamatan yang ada, DPD PAN Tuba memiliki 15 PAC. Saya berharap masing-masing kecamatan mampu meloloskan dua calon anggota legislatif atau dua kursi di Dewan Perwakilan Rakyat (DPR),” ujarnya. Sementara itu Ketua DPD PAN setempat, Hendriwansyah mengaku bangga dengan kehadiran kader PAN dari 15 PAC pada kegiatan tersebut. “Sebagai kader PAN, saya bangga dapat menduduki kursi wakil bupati dan semua itu atas dukungan warga dan kader,” katanya. Wakil Bupati Tuba itu mengatakan, seluruh calon anggota legislatif dari seluruh daerah pemilihan (dapil) hendaknya harus bahu membahu dan bekerja keras untuk memperoleh suara terbanyak.

“Saya beharap seluruh kader bekerja keras memenangkan Pileg 2019 dengan meraih tiga kursi di setiap dapil,” ujarnya.

Hadir pada kegiatan tersebut, dari Fraksi PDI Bambang Semedi, anggota DPRD Partai Golkar, tokoh masyarakat, tokoh agama,

Rekrutmen Tenaga Honorer Segera Diumukan Tulang Bawang, FAKTUAL - Bupati Tulangbawang Hj Winarti berjanji jika keputusan terkait pembukaan Rekrutmen terhadap penerimaan Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) khusus melalui jalur tenaga honorer Pemkab Tulangba wang akan di umumkan pada pekan depan ini. Pasalnya Winarti mengatakan jika pada hari Rabu 11 juli pekan depan ini pihaknya telah di panggil secara resmi oleh pihak kementrian pemberdayaan aparatur negera dan birokrasi (Menpan) RI guna membahas terkait rencana rekrutmen terhadap penerimaan Pegawai CPNS pada tahun ini. Bahkan menurut Winarti kedatangan pihaknya pada Rabu mendatang ke Menpan RI bukan saja sebatas untuk membahas kelanjutan mengenai keputusan terkait pembukaan Rekrutmen terhadap penerimaan CPNS tahun 2018 ini saja. “Melainkan mengenai jadwal pelaksanaannya, untuk jumlah kuota penerimaan Pegawai CPNS termasuk juga mengenai formasi apa yang akan di buka juga akan di bahas dan di putuskan pada rapat tersebut nantinya,” katanya kemarin kamis (05/07) kemarin. Selain itu termasuk juga dengan Winarti menerangkan status nasib tenaga honorer Pemkab Tulangbawang akan ikut dilakukan pembahasan lebih lanjut oleh pihaknya bersamaan dengan pihak Menpan Ri. Karena Sambung Winarti dalam pembukaan Rekrutmen terhadap penerimaan Pegawai CPNS pada tahun ini pihaknya menginginkan jika tenaga honorer Pemkab Tulangbawang dapat diikutsertakan dalam penerimaan Pegawai CPNS melalui tahun 2018 ini. “Sebab kshusnsya di Tulangbawang kita ini pegawai honorer kita sangat banyak dan sudah layak untuk di angkat menjadi PNS mengingat untuk massa kerja sudah sesuai aturan pegawai honorer di Tulangbawang sudah masuk dalam kata gori semua karena memang rata - rata sudah lebih dari 5 tahun ke atas,” terangnya. Oleh karena itu Winarti menjelaskan mengingat pada Rabu pemkab dekan pihaknya akan melakukan pembahasan lebih lanjut terkait pembukaan Rekrutmen terhadap penerimaan Pegawai CPNS pada tahun ini. Maka Winarti berjanji jika pada pekan depan pula semua keputusan mengenai lanjutan informasi rencana adanya pembukaan Rekrutmen terhadap penerimaan Pegawai CPNS khususnya di Tulangbawang akan di umumkan pada pekan depan juga.

“Kepada semua masyarakat tunggu saja sampai pekan depan khususnya kepada tenaga honorer Pemkab Tulangbawang karena dalam pekan depan semua keputusannya akan kami umumkan dan informasikan nantinya,” jelasnya. Sementara di tempat terpisah Sekretaris Daerah Kabupaten (Sekdakab) Tulangbawang Ir Antoni membenarkan jika memang pada pekan depan depan semua kesimpulan mengenai pembukaan Rekrutmen cpns khusus di Tulangbawang memang baru akan di umumkan pada pekan depan. Karena Antoni menambahkan dalam pembukaan Rekrutmen terhadap penerimaan Pegawai CPNS pada tahun ini pihak Pemkab Tulangbawang berupaya semaksimal mungkin agar semua tenaga honorer Pemkab Tulangbawang khususnya dapat di angkat menjadi pegawai PNS Tulangbawang. “Tunggu saja pekan depan karena kami janji setelah pulang dari rapat bersama dengan Menpan RI nantinya akan langsung kami umumkan begitu juga dengan formasi tenaga honorer Pemkab Tulangbawang juga akan ikut kami berikan keputusan,” janjinya. (MUH)

perwakilan dari Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), Saidi,anggota Polres Tulangbawang, dan,anggota Kodim Tulangbawang. (MUH)

Bupati Tuba Apresiasi Polres Tulang Bawang, FAKTUAL - Bupati Kabupaten Tulang Bawang Hj. Winarti, SH, MH mengapresiasi berbagai perlombaan yang digelar Polres Tulang Bawang. Karena menurutnya kegiatan tersebut dapat memupuk rasa kebersamaan dan solidaritas antar masyarakat baik dari dalam maupun luar kabupaten. Apresiasi itu diutarakan Winarti saat menghadiri pembukaan Expo Jambore Lintas Komunitas II dalam rangka HUT Bhayangkara ke-72 Tahun 2018 di Polres Tulang Bawang, Minggu (01/07). “Selamat HUT Bhayangkara ke 72,” ungkap Winarti. Dijelaskan Bunda panggilan akrab Bupati, bahwa Expo Jambore Lintas Komunitas II berisi berbagai kegiatan seperti acara otomotif, expo, lomba poto, turnamen olahraga, bhakti sosial, festival musik, gowes sepeda, lomba polisi cilik, event dan berbagai kegiatan lainnya. “Terselenggaranya kegiatan Expo Jambore Lintas Komunitas II oleh Polres Tulang Bawang, yang bertepatan dalam merayakan Hari Bhayangkara ke-72, tentunya ini suatu kebanggaan kita semua. Mengingat Kabupaten Tulang Bawang menjadi meriah karena banyak acara yang bersifat positif dan bermasyarakat,” jelasnya. Bupati berjanji jika kedepan digelar kegiatan yang sama dirinya dan Wakil Bupati Tulangbawang, WinartiHendriwansyah (Win-Hendri) akan mensuport dan mendukung agar dapat terlaksana dengan baik. “Apalagi kegiatan positif yang berkaitan dengan masyarakat,” tukas Bupati perempuan pertama di Kabupaten Tuba ini. Selain dihadiri Bupati juga hadir dalam kegiatan tersebut Danlanud Pangeran M. Bunyamin Letkol PNB Ahmad Mulyono, Dandim 0426 TB Letkol Arm Kusfiandar Yusuf, Wakil Bupati Tulang Bawang Barat Fauzi Hasan SE, MM, Ketua DPRD Tulangbawang Sopi’i, SH, Ketua DPRD Tulang Bawang Barat Busroni, SH. (MUH)

FAKTUAL SURAT KABAR MINGGUAN

WAYKANAN

BENAR BERIMBANG

Edisi 460/ Tahun Ke-17/ 9 - 15 Juli 2018

DPRD Way Kanan Gelar Paripurna Penyampaian Raperda Pertanggungjawaban APBD 2017

Way Kanan, FAKTUAL - Bertempat di Ruang Rapat Utama Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Way Kanan, Selasa (03/07/2018), Bupati H. Raden Adipati Surya, S.H., M.M didampingi Wakil Bupati DR.H.Edward Antony, M.M dan Sekretaris Daerah Kabupaten

Saipul, S.Sos., M.IP menghadiri Rapat Paripurna penyampaian Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2017. Membacakan sambutan tertulisnya, Raden Adipati Surya menyampaikan Raperda

Way Kanan Kembangkan Kopi Robusta Putri Malu Way Kanan, FAKTUAL - Bertempat di Aula PKK Pemerintah Daerah Kabupaten Way Kanan, Wakil Bupati, DR. H. Edward Antony, M.M memimpin rapat lanjutan pengem bangan Kopi Ro busta Putri Malu, S e n i n (02/07/2018). Didampingi oleh Sekretaris Daerah Kabupa ten, Saipul, S.Sos., M.I.P dan Staf Ahli Bidang Ekonomi, Keuangan dan Pembangunan, Yunada Atiek, S.E, Wakil Bupati Edward Antony mengatakan bahwa apa yang men jadi program Pemerintah harus benar-benar fokus dan serius dalam merumus kan pengembangan produk Kopi Robusta Putri Malu. “Promosi harus dilakukan dan dilaksanakan dengan serius, apapun jenis kegiatannya harus diupayakan untuk dapat mempromosikan produk unggulan kita ini. Promosi juga akan saya bantu , namun yang terpenting adalah ketersediaan dari produk itu sendiri. Jangan sampai promosi yang dilakukan sudah besar-besaran, dan ketika sudah ada pemesannya kita tidak bisa memenuhi permintaan dan terkait dengan permodalan agar segera berkoordinasi dengan Bank Indonesia”, ujar Wakil Bupati Edward Antony. Pada rapat yang juga diikuti oleh Asisten Bidang Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat, Drs. Abu Kori, Kepala Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah, Drs. Rudi Joko Kurnianto, S. H., Kepala Dinas Koperasi dan UKM, Drs. Akhmad Basyar, AH., M. M dan Kepala Dinas Tanaman Pangan, Holtikultura dan Peternakan, Ir. Maulana, M. MAP itu, Wakil Bupati yang pernah menjabat Kepala Dinas P2KA Way Kanan itu juga mengatakan bahwa dinas terkait agar saling berkoordinasi dalam pelaksanaan program pengembangan kopi robusta. “Untuk SK yang sudah terbentuk dan disetujui oleh Pak Bupati untuk tiap bidang saling berkoordinasi dalam tugas dan targetnya agar dapat berjalan segera dan tepat sasaran”, lanjut Wakil Bupati Edward Antony. Hal senada disampaikan oleh Sekretaris Daerah Kabupaten, Saipul, S. Sos.,M.I.P juga mengatakan bahwa program unggulan Kopi Robusta Putri Malu merupakan salah satu program yang dicanangkan oleh Bupati dan agar segera dapat dilaksanakan baik pengembangan maupun promosinya. Selanjutnya, ditempat yang sama, Kepala Bappeda, Rudi Joko menjelaskan bahwa terkait dengan beberapa kendala yang harus segera dibenahi yakni tentang tata cara pengelolaan agar Kopi terproduksi mempunyai cita rasa dan aroma yang khas Selanjutnya Rudi Joko juga menyarankan agar instansi terkait dapat memberikan solusi terkail modal, pengembangan sampai dengan kemitraan. (MAN)

pertanggungjawaban atas pelaksanaan APBD itu memuat Informasi keuangan Tahun Anggaran 2017 yang telah diaudit oleh BPK-RI raihan Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP), yang merupakan kedelapan kalinya Kabupaten Way Kanan memperoleh opini tertinggi dari BPK-

RI atas penilaian terhadap Laporan Pertanggungjawaban Keuangan. “Raihan Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) yang merupakan kedelapan kalinya Kabupaten Way Kanan memperoleh opini tertinggi dari BPK-RI atas penilaian terhadap Laporan Pertanggungjawaban Keuangan, yang tentunya ini buah kerja keras kita semua, baik eksekutif maupun legislative,”Tegas Bupati Muda itu pada Rapat paripurna yang dipimpin langsung oleh Ketua DPRD Nikman, S.H Di dalam Raperda tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2017 yang disampaikan tersebut memuat Laporan Realisasi Anggaran, Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih, Neraca, Laporan Operasional, Laporan Arus Kas, Laporan Perubahan Ekuitas dan Catatan atas Laporan Keuangan. Pada Tahun Anggaran 2017 Pemerintah Kabupaten Way Kanan menerima total Pendapatan Daerah sebesar Rp.1,34 Triliun dan melakukan belanja sebesar Rp. 1,35 Triliun, Pembiayaan Netto sebesar Rp. 35,25 Milyar, sedangkan SILPA akhir tahun 2017 adalah Rp.25,18 Milyar. Kemudian pada neraca per 31 Desember 2017 Pemerintah Kabupaten Way Kanan memiliki total aset sebesar Rp. 2,12 Triliun, Hutang sebesar Rp. 23,17 Milyar, Ekuitas dana sebesar Rp. 2.10 Triliun. Untuk diketahui bahwa Raperda Pertanggungja waban Pelaksanaan APBD tersebut disusun dan sampaikan kepada DPRD adalah perwujudan pelaksanaan amanat Pasal 320 ayat (1) Undangundang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah, sebagaimana telah diubah sebanyak dua kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015, dan amanat Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006, khususnya pasal 298 ayat (1). (MAN)

OPD Diminta Berkoordinasi Hadapi Lomba Kampung

Way Kanan, FAKTUAL - Mengingat persiapan yang tinggal satu bulan lagi, diharapkan seluruh Satuan Kerja Perangkat Daerah dan instansi terkait dapat saling berkoordinasi dan bekerjasama dalam persiapan segala sesuatu yang dibutuhkan dalam perlombaan kampung tingkat Provinsi Tahun 2018 di Kampung Bumi Baru Kecamatan Blambangan Umpu. Hal tersebut disampaikan Sekretaris Daerah Kabupaten, Saipul, S.Sos.,M.I.P saat membuka Rapat Koordinasi Pembahasan Persiapan Lomba Kampung Tingkat Provinsi Tahun 2018 di Aula PKK Pemda Way Kanan, Rabu (04/07/2018) yang didampingi oleh Asisten I Bidang Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat, Drs. Abu Kori serta Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kampung, Ixuan Akhmadi, S.Sos. “Penilaian lomba desa akan dilaksanakan di Kampung Bumi Baru Kecamatan Blambangan Umpu sesuai dengan Keputusan Bupati Way Kanan, pada lomba yang akan dilaksanakan pada tanggal 07 Agustus 2018 mendatang itu perlu adanya keseriusan serta partisipasi aktif baik dari SKPD yang langsung terkait maupun yang tidak, karena ini merupakan tugas dan tanggung jawab bersama guna kelancaran keberlangsungan perlombaan tersebut”, ujar Saipul. Dirinya juga berharap agar Satuan Kerja Perangkat Daerah dapat bekerjasama dengan Dinas PMK terkait dengan tugas pokok dan fungsi yang telah ditentukan pada SKPD masing-masing.

“Saya meminta partisipasi aktif, bukan hanya sekedar kehadiran namun tidak berbuat apa-apa terlebih tidak memahami dan menjalankan tupoksi yang telah ditentukan. Untuk itu perlu adanya kerjasama yang baik”, lanjut Saipul. Diketahui, pada rapat yang juga dihadiri oleh Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika, H. Bakhril, S.H.,M.M, Kepala Dinas Koperasi dan UKM, Drs. Akhmad Basyar, AH.,M.M, Kepala Satuan Polisi Pamong Praja, Kompol Suwandhi, S.H, Camat Blambangan Umpu, Yustian Umri Sangon, S.STP, Kepala Kampung Bumi Baru, Candra Kurniawan, serta unsur PKK Kabupaten Way Kanan itu berdasarkan hasil rapat pada hari Jum’at tanggal 29 Juni 2018 di Ruang Rapat Dinas PMD Provinsi Lampung didapatkan hasil bahwa kelengkapan administrasi keikutsertaan Pemerintah Kabupaten Way Kanan dalam Lomba Desa / Kampung Tahun 2018 dinyatakan lengkap. Selanjutnya, pada saat lomba desa / kampung sekaligus akan dilaksanakan juga penilaian Lomba BUMDes Tingkat Provinsi Lampung, BUMDes yang akan diikutsertakan lomba adalah BUMDes Kampung Bumi Merapi Kecamatan Baradatu. Penilaian lomba desa / kampung dan BUMDes untuk Kabupaten Way Kanan akan dilaksanakan pada hari Selasa tanggal 07 Agustus 2018. Dengan acara seremonial lomba desa / kampung diharapkan dilaksanakan secara sederhana, berdasarkan penjelasan Kepala Dinas PMD Provinsi Lampung bahwa Ketua Tim yang akan melakukan penilaian adalah Pejabat Eselon III, unsur yang harus ada pada saat penilaian adalah Dinas PMK, Kecamatan, Aparatur serta warga masyarakat kampung yang akan dilakukan penilaian. Kemudian untuk jumlah anggota tim penilai yaitu 21 orang terdiri dari 15 orang tim penilai lomba kampung dan 6 orang tim penilai BUMDes. Terkait dengan jadwal pembina ke Kampung Bumi Baru direncakan pada hari Rabu tanggal 11 Juli 2018, Rabu tanggal 18 Juli 2018, Rabu tanggal 25 Juli 2018, Selasa tanggal 31 Juli 2018 serta Jum’at tanggal 3 Agustus 2018 dengan dapat menghubungi sekretariat Lomba Kampung Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kampung. (MAN)

FAKTUAL SURAT KABAR MINGGUAN

BENAR BERIMBANG

Edisi 460/ Tahun Ke-17/ 9 - 15 Juli 2018

WAYKANAN

Bupati Way Kanan Hadiri Rapat Plenok Rekapitulasi KPU Way Kanan, FAKTUAL - Bupati H. Raden Adipati Surya, S.H.,M.M menghadiri Rapat Pleno Terbuka Rekapitulasi Hasil Perhitungan Suara Tingkat Kabupaten Way Kanan pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Lampung Tahun 2018 di Aula PKK Pemda setempat, Rabu (04/07/2018). Pada rapat tersebut, Ketua KPU Way Kanan, Erwan Bustami mengatakan bahwa proses pemungutan dan perhitungan suara telah dilaksanakan pada tanggal 27 Juni 2018 di 780 Tempat Pengungutan Suara (TPS), selanjutnya sebagai puncak dari proses Pemilihan Umum yaitu diadakannya Rapat Pleno Terbuka. “Berdasarkan Peraturan KPU Nomor 09 Tahun 2018 Tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Dan Penetapan Hasil Di Pilkada, untuk itu sesuai dengan ketentuan KPU dilaksanakannya Rapat Pleno Terbuka dengan memenuhi syaratsyarat sah yaitu minimal hadir 3 orang komisioner KPU dan pada hari ini dapat dihadiri oleh 5 orang komisioner KPU, selanjutnya harus dihadiri oleh Ketua Panwaslu, saksi dari pasangan calon, seluruh ketua dan anggota PPK se-Kabupaten Way Kanan yang pada hari ini dihadiri oleh 70 orang PPK, sehingga telah memenuhi syarat sahnya terselenggara Rapat Pleno Terbuka pada hari ini”, ujar Erwan Bustami pada acara yang juga dihadiri oleh Kapolres Way Kanan, AKBP. Doni Wakyudi, S.IK, unsur Kodim 0427/WK, Sekretaris Daerah Kabupaten, Saipul, S.Sos.,M.I.P, Ketua KPU Way Kanan, Komisioner KPU Way Kanan, dan Kepala Kantor Kebangsaan dan Politik, Drs. Marson, M.M. Selanjutnya, pada Rapat Pleno Terbuka yang dihadiri oleh Ketua dan anggota PPK dan PPS se-Kabupaten Way Kanan serta saksi-saksi dari pasangan calon Gubernur dan Wakil Gubernur tersebut juga dilakukan pembacaan jumlah pemilih, jumlah suara sah dan suara tidak sah oleh Ketua PPK di 14 Kecamatan. Diketahui, pada rapat tersebut didapatkan jumlah suara sah di Kecamatan Bahuga sebanyak

6.084 suara, di Kecamatan Banjit sebanyak 23.479 suara, Kecamatan Baradatu sebanyak 20.172 suara, Kecamatan Blambangan Umpu sebanyak 29.710 suara, Kecamatan Buay Bahuga sebanyak 11.506 suara, Kecamatan Bumi Agung sebanyak 14.237 suara, Kecamatan Gunung Labuhan sebanyak 13.969 suara, Kecamatan Kasui sebanyak 14.930 suara, Kecamatan Negara

Batin sebanyak 17.274 suara, Kecamatan Negeri Agung sebanyak 20.128, Kecamatan Negeri Besar sebanyak 9.903 suara, Kecamatan Pakuan Ratu sebanyak 20.949 suara, Kecamatan Rebang Tangkas sebanyak 10.447 suara dan di Kecamatan Way Tuba sebanyak 12.470 suara dengan total suara sah di Kabupaten Way Kanan sebanyak 225.258 suara.

Kemudian untuk perolehan hasil rekapitulasi pasangan calon Gubernur dan Wakil Gubernur dari 14 Kecamatan se-Kabupaten Way Kanan yaitu untuk pasangan calon nomor urut satu 101.039 atau 44,85% suara, pasangan nomor urut dua 31.947 atau 14,18%, pasangan nomor urut tiga 76.282 atau 33,86% suara dan padangan nomor urut empat 15.990 atau 7.10% (RSD)

Asisten Bidang Administrasi Umum Buka Manasik Haji Way Kanan, FAKTUAL - Bertempat di Masjid Agung Ashabul Yamin Km 02 Kecamatan Blambangan Umpu, Asisten Bidang Administrasi Umum, Selan, S,Sos.,M.M membuka kegiatan Manasik Haji Kabupaten Way Kanan Tahun 2018, Kamis (06/07/2018). Kegiatan itu juga dihadiri oleh Kepala Bagian Kesejahteraan, Sudarno, S.Pd.,M.M, Kepala Kantor Kementerian Agama Way Kanan, H.M. Isa, S.Ag.,M.Pd.I, Kepala Kantor Kementerian Agama Pringsewu, Drs. M. Yusuf, Kepala Satuan Polisi Pamong Praja, Kompol Suwandhi, S.H., Direktur RSUD ZA Pagar Alam, dr.Burhan,S. Pb, Ketua KUA Blambangan Umpu, unsur Kodim 0427/Wk, unsur Polres Way Kanan dan unsur Dinas Kesehatan. Membacakan sambutan tertulis Bupati H. Raden Adipati Surya, S.H.,M.M, Selan meng atakan bahwa ibadah haji merupakan rukun haji yang wajib dilaksanakan oleh umat Islam bila mampu. Manasik haji yang dilaksanakan pada hari ini merupakan rangkaian kegiatan yang harus dilaksanakan para calon jama’ah haji sebelum berangkat ke tanah suci guna mengetahui dan mengerti proses dari ibadah haji selama berada di tanah suci. “Manasik haji juga merupakan kegiatan yang wajib diikuti oleh calon jama’ah haji yang ingin berangkat ke tanah suci, agar memahami pengertian baik umroh maupun haji serta tata cara dan rangkaian kegiatan-kegiatan selama proses ibadah haji di tanah suci agar dapat berjalan dengan lancar dan khusyuk”, ujar Selan. Asisten yang pernah menjabat Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kampung itu juga berpesan kepada para calon jama’ah haji agar dapat mengikuti seluruh rangkaian kegiatan

manasik haji dengan baik, dan tertib serta memenuhi segala ketentuan dan peraturan yang ditentukan. Menjaga kesehatan selama kegiatan manasik haji, selama menjalankan ibadah haji di tanah suci hingga tiba kembali ke tanah air serta menjaga nama baik Kabupaten Way Kanan. Ditempat yang sama, Kepala Kantor Kementerian Agama, H.M.Isa dalam laporannya mengatakan bahwa penyelenggaraan ibadah

haji merupakan tugas nasional dan menjadi tanggung jawab Pemerintah dalam memberikan pembinaan, pelayanan dan perlindungan yang sebaik-baiknya kepala jama’ah melalui sisten dan manajemen penyelenggaraan haji yang baik agar pelaksanaan ibadah haji dapat berjalan dengan aman, tertib, lancar dan nyaman sesuai dengan tuntunan agama serta jama’ah haji dapat melaksanakan ibadah secara mandiri dan sempurna untuk memperoleh

haji yang mabrur dan mabruroh. “Jumlah calon jama’ah haji dari Kabupaten Way Kanan yaitu 201 orang jama’ah di tambah 2 orang Petugas TPHD dengan jumlah calon jama’ah haji laki-laki 94 orang dan calon jama’ah haji perempuan 109 orang dari 13 kecamatan selain Kecamatan Way Tuba yang pada tahun ini tidak mendaftar,“ ujar H.M.Isa. Diketahui, pelaksanaan manasik haji dilaksanakan selama 10 kali pertemuan dengan 2 kali pertemuan di tingkat Kabupaten yaitu pada tanggal 5 Juli dan 12 Juli, sedangkan 8 kali pertemuan dilaksanakan di tingkat Kecamatan tertanggal 6 Juli sampai 11 Juli di Kantor KUA Kecamatan masing-masing dengan materi manasik haji terdiri dari pengertian haji dan umroh, proses perjalanan ibadah haji, hak dan kewajiban jama’ah haji, akhlak dan adat istiadat bangsa Arab, ziarah, kesehatan jama’ah haji, praktek ibadah haji dan pelestarian haji mabrur. Calon jama’ah haji Kabupaten Way Kanan sesuai dengan jadwal keberangkatan yang dikeluarkan oleh Katua Kantor Wilayah Kemenag Provinsi Lampung masuk dalam gelombang 2 yang terbagi dalam 2 kloter dengan kloter 37 sebanyak 185 jama’ah berada di wilayah Azizah sektor 07 Nomor Hotel 706 yang diberangkatkan tanggal 01 Agustus 2018 dan kloter 57 sebanyak 18 jama’ah berada di wilayah Rei Bakhsy sektor 08 Nomor hotel 01 yang diberangkatkan tanggal 12 Agustus 2018 dengan seluruh biaya manasik haji baik di tingkat Kabupaten maupun tingkat Kecamatan dibebankan kepada Pelaksanaan Anggaran Operasional Haji (PAOH) penyelenggara Haji dan Umroh Kementerian Agama Kabupaten Way Kanan. (RSD)

FAKTUAL SURAT KABAR MINGGUAN

LAMBAR

BENAR BERIMBANG

Edisi 460/ Tahun Ke-17/ 9 - 15 Juli 2018

FSB V Gelar Hippun Adat

Lampung Barat, FAKTUAL–Dinas Pemuda, Olahraga Dan Pariwisata Kabupaten Lampung Barat akan menggelar kegiatan Festival Sekala Bekhak (FSB) V yang akan di gelar berbarengan dengan Hippun adat Paksi Pak Sekala Bekhak pada Selasa, 10 Juli 2018 jam 09.30 WIB samapai selesai di Gedung Dalom Paksi Buay Belunguh Kenali kecamatan Belalau. Acara yang merupakan even tahunan dan merupakan salah satu wahana promosi kepariwisataan di kabupaten paling ujung di Provinsi Lampung itu.

Kepala Disporapar Lambar Indra Kesuma, S.Sos., mengatakan, penyelenggaran FSB V yang akan dihelat pada 10 Juli hingga 12 Juli ini diharapkan dapat menarik wisatawan berkunjung ke Kabupaten Lampung Barat dan menarik minat Investor dalam menanamkan modal dibidang kepariwisataan serta bidang lain yang berdampak pada kemajuan Kabupaten Lampung Barat. Kemudian tujuannya adalah untuk Mem promosikan daya tarik wisata serta seni budaya

Lampung Barat, Meningkatkan kunjungan wisatawan mancanegara dan nusantara ke Kabupaten Lampung Barat dan Membangkitkan gairah bagi dunia usaha kepariwisataan.”dengan sasaran Menarik minat Wisatawan Mancanegara dan Nusantara untuk mengunjungi Festival Sekala Bekhak V dengan daya tarik wisata dan budayanya, Terciptanya image yang positif terhadap Kepariwisataan Lampung Barat, Sebagai spirit sumber penciptaan kreatifitas seni kekinian yang multidimensional agar

menjadi warisan pusaka generasi mendatang”, Paparnya. Selanjutnya untuk Hippun Adat sendiri berdasarkan Dokumen Pelaksanaan Anggaran Organisasi Perangkat Daerah (DPA-OPD) Dinas Kepemudaan Olahraga dan Pariwisata Kabupaten Lampung Barat Tahun Anggaran 2018 dan Surat Keputusan Bupati Lampung Barat tentang Pelaksanaan Festival Sekala Bekhak V Kabupaten Lampung Barat Tahun 2018. Dijelaskanya, Hippun Adat (Musyawarah Agung para Sultan Kerajaan Adat Paksi Pak Sekala Bekhak) merupakan bagian dari rangkaian acara “FESTIVAL SEKALA BRAK V” “kehanggum an” adat Paksi Pak Sekala Bekhak dalam prosesi mengawali kegiatan Festival Sekala Bekhak V salah satunya adalah rangkain di helatnya FSB yaitu dalam rangka menghimpun usul saran dari Para Sai Batin Paksi Pak Sebagai Pewaris Kerjaan Adat Paksi Pak Sekala Bekhak yang di yakini sebagai asal usul suku bangsa Lampung serta cikal bakal peradaban di tanah Lampung para Sai Batin Paksi Pak Sekala Brak berperan aktif dalam hal pembangunan dan Pengembangan Adat Budaya Kerajaan Paksi Pak Sekala Bekhak dengan ikut merencanakan pembangunan. Kemudian, Lampung Barat secara wilayah keadatan masuk dalam wilayah Kerajaan Adat Paksi Pak Sekala Brak – Lampung. Hippun Adat digelar dan diselenggarakan secara bergantian dari 4 Paksi yang ada dalam wilayah Kerajaan Adat Paksi Pak Sekala Brak, dan untuk Tahun 2018, Hippun Adat akan digelar di Gedung Dalom Paksi Buay Jalan Diway yang akan dihadiri oleh Sultan dari Paksi Pak Sekala Brak serta Suntan dari Marga-Marga yang diakomodir oleh Paksi Pak Sekala Brak, salah satunya Suntan Marga Liwa. (ADI)

FSB V Lambar Pemkab Gelar Lomba Hadra Lampung Barat, FAKTUAL -Dengan keragaman seni budaya, berbagai suku bangsa dan agama hidup berdampingan di Lampung Barat, pembang unan peradaban modern berjalan serasi dengan bu daya tradisional masyarakat nya. Dalam rangka Mempro mosikan daya tarik wisata serta seni budaya Lampung Barat dan Meningkatkan kun jungan wisatawan mancanegara dan nusantara ke Kabupaten Lam pung Barat serta Menarik minat Wisata wan Mancanegara dan Nusantara untuk mengunjungi Festival Sekala Bekhak V dengan daya tarik wisata dan budayanya dianataranya adalah Lomba Hadra dilaksanakan tanggal 11 Juli 2018 bertempat di Lapangan Merdeka panggung utama FSB V Jam 13.00 WIB. Kepala Dinas Kepemudaan Olahraga dan Pariwisata Lampung Barat Indra Kesuma, S.Sos menyampaikan Lomba Hadra, merupakan kesenian tradisional yang ada sejak Kerajaan Sekala Bekhak Kuno berganti dengan Kerajaan Adat Paksi Pak Sekala Bekhak, pada zamannya seni budaya hadra merupakan sarana dakwah dalam penyampaian ajaran-ajaran islam oleh Paksi Pak Sekala Bekhak terhadap masyarakat asli yang masih menganut ajaran animisme. “Kesenian yang bernapaskan islam ini di Bumi Sekala Bekhak masih lestari hingga kini dan pada perkembangan nya dijadikan sarana seni budaya dalam arak-arakan adat baik dalam lapahan Saibatin maupun dalam arak-arakan tayuhan yang digelar oleh masyarakat adat”, ungkapnya. Kemudian Kesenian merupakan bentuk ekspresi masyarakat yang mempunyai identitas suatu kelompok atau golongan dilakukan dalam waktu yang disepakati. Semua yang berkaitan dengan budaya dan kesenian pasti melibatkan masyarakat yang heterogen atau masyarakat

yang dulunya hidup dan berpindahpindah. Secara tidak langsung kebiasaan itu diwariskan pada keturunan mereka salah satunya kesenian tradisional Hadra, dan bukan merupa kan nama seseorang atau yang menemukan kesenian tadisional ini. Tidak bisa kita pungkiri kebudayaan ini sudah ada sejak berabad tahun yang lalu hinga sampai pada zaman yang modern. “Hadra adalah salah satu bentuk kesenian tradisional yang ada di bumi Nusantara, salah satu nya di lampung barat, hadra merupakan kesatuan dari seni keterampilan, tabuhan, lagu dan tarian atau dalam kesenian hadra sendiri biasa disebut radat/khadat, dan kesempurnaan kesenian hadra ini bergantung pada tiga unsur tersebut, menurut para pakar hadra yang ada di lampung barat jika salah satu unsur tersebut dihilangkan maka belumlah bisa dikatakan hadra”, Ujarnya. Lebih lanjut Hadra sendiri biasa dimainkan dengan menggunakan rebana atau yang dalam bahasa daerah Liwa disebut tekhbangan (gekhincing), khaddap, atau tekhbang. Dalam bermain hadra biasanya pemain membentuk sebuah grup yang pada umumnya beranggotakan 10 orang atau lebih yang terdiri dari 7 orang penabuh dan 3 orang penari (radat/khadat) dimana para pemain membentuk susunan formasi berdasarkan koreografi yang telah di tentukan dan biasanya akan berbeda dalam setiap lagunya. Kesenian ini biasa di tampilkan dalam acara adat, acara keagamaan, festival budaya, dan masih banyak lagi . Di lampung barat sendiri terdapat begitu banyak grup hadra/sanggar hadra, dan dari setiap grup/sanggar masing-masing mempunyai ciri khas yang berbeda, bisa dari tarian, tabuhan dan juga lagu . (ADI)

Bupati Lampung Barat Hadiri Rakernas Apkasi Tangerang, FAKTUAL - Bupati Lampung Barat Parosil Mabsus menghadiri acara Rapat Kerja Nasional (Rakernas) ke XI Asosiasi Pemerintah Kabupaten Indonesia (APKASI) di ICE BSD, Jalan BSD Grand Boulevard Raya, BSD City, Tangerang, Jumat, 6 Juli 2018, pagi. Dengan Tema Upaya Daerah Menuju Kedaulatan Pangan. Acara tersebut di buka langsung oleh Presiden Republik Indonesia Ir.Joko Widodo dan di ikuti oleh Pemerintah Kabupaten, Kota, Provinsi, dan sejumlah Kementerian Kabinet Kerja diantaranya ikut hadir Mendagri RI Tjahjo Kumolo, serta Undangan lainnya. Berdasarkan Informasi dari Kapala Bagian Humas Dan Protokol Sekdakab Lambar Surahman, S.IP ., menyampaikan dalam Acara tersebut Bupati Lambar di dampingi oleh Kepala Bappeda Ir. Okmal , Kepala Dinas Pertanian Ir.Noviardi Kuswan, dan Kabag Pemerintahan Dan Otda, Yudha Setiawan. Selanjutnya Setelah pembukaan Rakernas Presiden RI membuka Apkasi Otonomi Expo 2018 ditempat yang sama dimana acara ini merupakan ajang untuk memperkenalkan produk produk dari UMKM yang ada diseluruh

kabupaten kota di Indonesia. Presiden Joko Widodo (Jokowi) membuka Rakernas sendiri akan dikemas dalam bentuk “Apkasi Otonomi Expo 2018 : Trade, Tourism and Investment”. Kegiatan itu akan berlangsung hingga tanggal 8 Juli 2018. Rangkaian acaranya akan diisi oleh berbagai stand pameran dan bisnis. Selain itu, banyak pameran lainnya untuk peningkatan kapasitas terkait dengan peningkatan perdagangan dan investasi. Nantinya topik masing-masing dibahas disesuaikan dengan kebutuhan daerah dan para pelaku usaha masing-masing. Selain itu, APKASI OTONOMI EXPO juga merupakan ajang pertemuan bisnis trategis bagi para investor yang ingin berinvestasi di daerah serta sarana bagi perusahaan swasta yang ingin memperkenalkan dan mempromosikan produk-propuk handalnya kepada daerah. Selanjutnya setelah acara selesai Bupati Lambar Bersama Tim Berkunjung Ke Stand Kabupaten Lampung Barat dan disela -sela Rakernas Bupati Juga berbincang - bincang dengan Ketua APKASI Mardani H Maming, S.H.M.Sos . (ADI)

FAKTUAL SURAT KABAR MINGGUAN

LAMBAR

BENAR BERIMBANG

Edisi 460/ Tahun Ke-17/ 9 - 15 Juli 2018

146 Celon Jamaah Haji Lambar Ikuti Manasik Lampung Barat, FAKTUAL- Staf Ahli Bidang Pemerintahan Dan Kesra Ruspan Anwar menghadiri sekaligus membuka Manasik Haji Massal Tingkat Kabupaten Lampung Barat Tahun 1439 H/2018 M di masjid Agung Baiturrahim Way Mengaku Kecamatan Balik Bukit Lambar, Rabu 04/07/2018. Berdasarkan Laporan KASI PHU Kabupaten Lambar Drs. H. Afwani menyampaikan waktu dan tempat pelatihan manasik haji ini akan di laksanakan selama 10 hari di mulai dari Rabu 04 -07 sampai dengan Jumat 13 Juli 2018 yang di bagi dalam 2 hari untuk tingkat kabupaten delapan hari dilaksanakan di kecamatan yang terbagi 3 kelompok yaitu kelompok satu dilaksanakan di Kecamatan Balik Bukit, Kelompok 2 di Batu Brak dan 3 Di Way Tenong. Untuk peserta manasik terdiri dari 146 orang calon jamaah haji yang terdiri dari 66 orang Pria, Wanita 80 orang. Serta tutor dan materi Drs. H. Lukmanul Hakim MM., (Kebijakan pemerintah Dalam Penyelenggaraan Ibadah Haji), Dinas Kesehatan Kabupaten Lambar (Kebijakan Teknis Kesehatan Haji), Drs. H. Mohammad Suhanda M.Pd.I (Melestarikan Haji Mabrur), dan Drs. H. Afwani (Pemantapan Karu, Karom Kloter dan keselamatan pener bangan). Sementara itu dalam sambutannya Staf Ahli Ruspan Anwar menyampaikan dalam waktu yang tidak lama lagi, bapak ibu sekalian para jama’ah calon haji akan melaksanakan sebuah perjalanan ibadah untuk memenuhi salah satu rukun islam yaitu menunaikan ibadah haji. sudah barang tentu bapak/ibu akan berpisah dengan keluarga, dan orang-orang yang bapak/ ibu sayangi. “saya mengharapkan kepada calon jema’ah haji Kabupaten Lampung Barat untuk memper

siapkan diri, lahir dan batin. persiapan ini dilakukan dengan mengikuti kegiatan pelatihan manasik haji, sehingga calon jema’ah haji memahami seluruh tahapan haji dan bacaannya. untuk mencapai ibadah haji yang memenuhi

Bupati Lantik Pejabat Tinggi Pratama Lampung Barat, FAKTUAL - Pemerintah Kabupaten Lampung Barat Hari Ini Senin, 02/07 Melaksanakan Pelantikan Dan Pengambilan Sumpah Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama Di Lingkungan Kabupaten Lampung Barat Sekaligus Halal Bilhalal Keluarga Besar Pemkab Lampung Barat Beserta Jajarannya Dan Penyerahan Tali Asih Porprov Lampung Ke VIII Tahun 2017 Di Bandar Lampung, Di Loby Kantor Bupati Lambar. Bupati Lampung Barat Parosil Mabsus Memimpin Langsung Pengambilan Sumpah/Janji Jabatan, Pelantikan Pejabat Tinggi Pratama, Akmal Abdul Nasir SH, Dan Bulki Basri,S.Pd,M.M Sebagai Kepada Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan Lambar. Selanjutnya Penyerahan Tali Asih Untuk 129 Atlet Berprestasi Di Kabupaten Lampung Barat, Baik Peraih Medali Emas, Medali Perak, Dan Perunggu, Serta Para Pelatih Peraih Emas Pada Ajang Pekan Olahraga Provinsi (Porprov) Lampung Ke-VIII Akhir Tahun 2017 Lalu, Selain Atlet, Juga Terdapat Sejumlah Pelatih Dari Cabang Olahraga (Cabor) Peraih Emas, Serta Cabor Terbaik Yang Akan Menerima Tali Asih Sebagai Bentuk Perhatian Dari Pemerintah Daerah Terhadap Dunia Olahraga Di Kabupaten Setempat. Untuk 129 Atlet Berprestasi Rinciannya 27 Atlet Peraih Medali Emas, 42 Atlet Peraih Medali Perak Dan 60 Atlet Meraih Medali Perunggu. Untuk setiap medali emas, pemkab lambar akan memberikan tali asih sebesar rp11 juta, kemudian untuk medali perak rp6 juta, dan medali perunggu rp4 juta. untuk pelatih khususnya peraih medali emas akan menerima tali asih sebesar Rp10 juta. Pelantikan tersebut di hadiri oleh wakil bupati lambar drs. mad hasnurin, anggota dprd lambar, forkompinda, muspida, asisten dan staf ahli bupati, kepala opd, ketua tp pkk lambar ketua dharma wanita , mantan sekdakab lambar bapak hidayat dan bapak hafazo , ketua dan pengurus kabupaten (pengkab) cabang olah raga se-kabupaten lampung barat, serta para pelatih, tim official dan manager kontingen kabupaten lampung barat, seluruh kontingen dan atlit kabupaten lampung barat dan asn lambar. Dalam sambutannya bupati lambar parosil mabsus menyampaikan saya selaku bupati lampung barat dan atas nama masyarakat lampung barat mengucapkan selamat datang kembali ke kabupaten lampung barat kepada seluruh kontingen lampung barat yang telah selesai mengikuti pekan olahraga propinsi (porprov) ke-viii tahun 2017 di bandar lampung. (ADI)

semua syarat dan rukunnya serta dilengkapi dengan berbagai sunnah dalam ber-haji, maka bapak – ibu sekalian perlu melatih diri agar begitu diberangkatkan dari tanah air dan kampung halaman, bapak – ibu makin siap

dalam mengikuti seluruh rangkaian ibadah haji. untuk itu, pelatihan manasik haji ini digelar dan wajib diikuti oleh para jama’ah calon haji sekalian. (ADI)

RKT Perjanjian Kerjasama Antara Pemkab Lambar TNBBS di Bahas

Lampung Barat, FAKTUAL - Rapat Pembahasan Rencana Kerja Tahunan (RKT) Perjanjian Kerjasama Antara Pemerintah Kabupaten Lampung Barat dengan Balai Besar Taman Nasional Bukit Barisan Selatan (TNBBS) Tentang Optimalisasi Pengamanan Kawasan sekitar Jalan Sukabumi-Suoh yang melintasi TNBBS Kabupaten Lambar, Selasa 03/07/2018 Di Ruang Rapat Pesagi Pemkab Lambar. Rapat yang di hadiri oleh Bupati Lampung Barat Parosil Mabsus, Kepala Balai Besar Taman Nasional Bukit Barisan selatan Ir. Agus Wahyudiyono, Sekdakab Lambar Akmal Abdul Nasir SH., Asisten Bidang Pemerintahan Dan Kesra Drs. Adi Utama, Asisten Bidang Perekonomian Dan Pembangunan Ir. Natha Djudin Amran, Kepala OPD di Lingkungan Pemkab Lambar. Dalam rapat tersebut Bupati Lambar Parosil Mabsus menyampaikanPemkab pada tahun 2018 telah selesai melaksanakan pembangunan ruas jalan sukabumi-suoh yang melintasi Kawasan TNBBS yang merupakan satusatunya akses jalan menuju daerah Sukabumi-suoh. Selanjutnya Pemkab Lambar dengan BBTNBBS telah sepakat bersama mengoftimalkan pengelolaan TNBBS di

Sukabumi-Suoh kabupaten Lambar pencapain optimalisasi tersebut telah di laksanakan secara bertahap. Tahapan direncanakan selama 5 tahun dan di tuangkan dalam rencana pelaksanaan program (RPP) di mulai tahun 2015 sampai dengan tahun 2019 yang di sesuaikan dengan kondisi keuangan pemkab Lambar. Lebih lanjut Bupati menyampaikan dengan wilayah yang luas di TNBBS yang masuk wilayah Lambar, perlu adanya koordinasi kerjasama untuk optimalisasi pengamanan kawasan sekitar jalan Sukabumi -Suoh yang melintasi Taman Nasional Bukit Barisan Selatan (TNBBS ) Kabupaten Lampung Barat tersebut untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat. Dalam pengelolaan perlu adanya sinergi dan kesepahaman dalam kebijakan sesuai dengan regulasi yang ada. Dengan adanya perjanjian kerjasama diharapkan adanya pemanfaatan maksimal Kawasan, Pariwisata yang ada di wilayah tersebut seperti danau asam, wilayah Kubu perahu serta air terjun di Kec. Air Hitam. Bupati juga mengharapkan adanya peningkatan kualitas akses jalan Sekincau-Suoh dapat ditingkatkan perbaikan sebagai salah satu akses masuk ke wilayah Kecamatan Suoh. “Diharapkan dengan adanya perjanjian kesepahaman yang dilakukan dapat bekerjasama untuk memudahkan kegiatan pelaksanaan pembangunan serta pelestarian kawasan hutan”, Ujarnya. Terus, kawasan hutan merupakan tanggung jawab kita bersama untuk dijaga sebagai habitat hewan dan tumbuhan yang berkembang di kawasan tersebut. Tujuannya RKT ini adaah sebagai pedoman pelaksanaan Kegiatan agar memenuhi kaidah dan aturan yang benar dalam pelaksanaannya dan pencapain program sesuai dengan yang di harapkan. Sampai dengan berita ini di turunkan perjanjian kerjasama tersebut masih dalam pembahasan. (ADI)

FAKTUAL SURAT KABAR MINGGUAN

PESIBAR

BENAR BERIMBANG

Edisi 460/ Tahun Ke-17/ 9 - 15 Juli 2018

Pembukaan Rekening Rumah Swadaya Pesisir Barat, FAKTUAL - Pemerintah Kabu paten Pesisir Barat (Pesibar), Provinsi Lampung menggelar Pembukaan Rekening dan penyerahan secara simbolis bantuan rumah swadaya tahun 2018, di gedung wanita setempat, kemarin. Sekretaris Daerah(sekda) Azhari mengatakan, sebagaimana diketahui bersama, sebagai mahluk sosial tentunya mempunyai berbagai macam kebutuhan pokok, di antaranya rumah layak huni, maka pada kesempatan ini menteri Pekerjaan Umum Republik Indonesia melalui Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman Kabupaten Pesisir Barat menyerahkan secara simbolis bantuan rumah swadaya, sebagaimana telah diamanatkan dalam UUD 1945 dan pasal 28 h amandemen Undang Undang Dasar 1945, rumah adalah hak dasar rakyat. Setiap warga negara berhak untuk memiliki tempat tinggal dan mendapat lingkungan hidup yang baik dan sehat, selain merupakan kebutuhan dasar manusia, rumah juga berfungsi meningkatkan harkat, martabat, mutu kehidupan dan penghidupan bagi manusia, katanya. Rumah juga sebagai cerminan diri pribadi dalam upaya peningkatan taraf hidup hak dasar rakyat tersebut pada saat ini masih belum sepenunya terpenuhi. salah satu penyebabnya adalah adanya kesenjangan pemenuhan kebutuhan perumahan (backlog) yang relatip masih besar. hal tersebut terjadi antara lain karena masih kurangnya kemampuan daya beli masyarakat khususnya masyarakat berpenghasilan rendah dalam memenuhi kebutuhan akan rumah, kata dia. Menurut dia, pembangunan perumahan dan permukiman jika dilakukan secara benar akan memberikan kontribusi langsung terhadap peningkatan kesejahteraan dan pengentasan kemiskinan. hal tersebut disebabkan karena pembangunan perumahan dapat mendorong pertumbuhan wilayah dan ekonomi daerah, mendukung pembangunan sosial budaya dan memberikan efek multiplier terhadap sektor lain seperti penciptaan lapangan kerja baik

yang langsung maupun tidak langsung. Pembangunan perumahan dan permukiman harus didukung oleh suatu kebijakan, strategi dan program yang komprehensif dan terpadu sehingga selain mampu memenuhi hak dasar rakyat juga akan menghasilkan suatu lingkungan perumahan dan permukiman yang sehat, serasi, harmonis, aman dan nyaman, katanya. Pemerintah Daerah Kabupaten Pesisir Barat

melalui Dinas Perumahan Rakyat dan kawasan pemukiman dalam hal ini sebagai koordinator pelaksanaan kegiatan ini, terkait hal tersebut, adapun jumlah penerima bantuan rumah swadaya tahun ini berjumlah 375 kepala keluarga yang tersebar di lima kecamatan, di antaranya Kecamatan Pulau Pisang, Pesisir Utara, Karya penggawa, Lemong, dan Krui Selatan yang mendapat kesempatan untuk menerima bantuan

tersebut di tahun 2018. Masing-masing kepala keluarga menerima dana bantuan dalam bentuk uang Rp 15 juta. “Harapan kami dengan adanya program bantuan rumah swadaya ini dapat meringankan beban masyarakat dalam meningkatkan kualitas rumah sehingga jumlah rumah tidak layak huni berkurang secara bertahap,” katanya. (NAS)

Nelayan Hilang di Pesisir Barat Pesisir Barat, FAKTUAL – Seorang nelayan warga Pekon Tanjungsetia, Kecamatan Pesisir Selatan, Kabupaten Pesisir Barat (Pesibar), dikabarkan hilang usai pergi melaut, Jumat (6/7/2018). Korban adalah Saipulah bin Alani (40), pada Kamis (5/7) , sekitar Pukul 16.00 WIB, berangkat kelaut menggunakan perahu miliknya untuk memasang alat penangkap bibit lobster atau benur. “Seharusnya korban usai memasang alat penangkap benur sudah pulang sekitar Pukul 18.00 WIB, namun hingga sekitar Pukul 23.00 WIB, korban masih belum pulang juga,” kata Iswandi, warga setempat. Mengetahui informasi tersebut, nelayan setempat langsung memutuskan pencarian, hingga akhirnya perahu korban berhasil ditemukan disekitar perairan Pekon Mandirisejati Kecamatan Krui Selatan. “Perahunya ditemukan dilaut Mandirisejati, sekitar 150 Meter dari bibir pantai,” lanjutnya. “Saat perahu korban ditemukan, mesinnya dalam kondisi terbungkus rapi dan jangkar terpasang. Mesin sendiri setelah dicek dalam kondisi macet,” imbuhnya. Masih kata Iswandi, diduga kuat korban sendiri hanyut terbawa oleh arus kuat, dimana saat kejadian cuaca memang masih dalam kondisi yang tidak bersahabat. “Kami menduga karena perahu korban mogok, sehingga korban

memberanikan diri untuk berenang ke pinggir pantai guna mencari pertolongan. Namun karena arus yang kuat ditambah waktu kejadian malam hari, diduga korban mengalami kelelahan dan hanyut terbawa arus,” pungkasnya. Dia menandaskan saat ini upaya pencarian masih terus dilakukan, dengan harapan korban bisa segera ditemukan. “Pencairan masih dilakukan disekitar perairan Mandirisejati hingga muara sungai Waysaral Pekon Lintik,” tukasnya. Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Pesibar turut melakukan pencarian terhadap korban. Kepala BPBD, Syaifullah, mengatakan bahwa setelah menerima informasi terkait hilangnya nelayan disekitar perairan Pekon Mandirisejati Kecamatan Krui Selatan, pihaknya langsung menerjunkan tenaga petugas Satuan Pelaksana (Satlak) BPBD. “Diterjunkannya tenaga Satlak BPBD itu untuk membantu melakukan pencarian korban nelayan yang diduga kuat tenggelam itu,” ujar Syaifullah. Dikatakannya, sampai saat ini pihaknya masih terus melakukan upaya pencarian dari tengah laut menggunakan perahu dan penyisiran disepanjang pantai hingga radius beberapa kilometer. “Pencarian masih berlangsung dan korban belum berhasil ditemukan. Upaya akan terus dilakukan hingga batas waktu yang belum ditentukan,” pungkasnya. (SP)

KPU Gelar Pleno Rekapitulasi Perhitungan Suara Pilgub Pesisir Barat, FAKTUAL – Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Pesisir Barat (Pesibar) menggelar rapat pleno terbuka rekapitulasi hasil penghitungan suara dalam pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Lampung Tahun 2018, Rabu (4/7/2018), di GSG Selalaw Kecamatan Pesisir Tengah. Tampak hadir dalam kegiatan tersebut, Wakil Bupati, Erlina, Kapolres Lampung Barat (Lambar), AKBP. Tri Suhartanto, Kacabjari Liwa di Krui, M. Amriansyah, S.H., M.H., Perwira Penghubung (Pabung) Kodim 0422/Lambar, para tim paslon, Panitia Pengawas Pemilu (Panwaslu), PPK, KPPS dan PPS. Ketua KPU Pesibar, Yurlisman, dalam sambutannya mengatakan bahwa rapat pleno terbuka rekapitulasi hasil penghitungan suara pada pemilihan Gubernur-Wakil Gubernur Tahun 2018, merupakan puncak kegiatan KPU dalam tahapan pelaksanaan pemilihan GubernurWakil Gubernur. “Rapat pleno ini adalah tahapan akhir dalam pelaksanaan pemilihan Gubernur-Wakil

Gubernur beberapa waktu lalu,” ungkap Yurlisman. Yurlisman mengucapkan terimakasih terhadap seluruh penyelenggara, mulai dari PPK, PPS, dan KPPS yang telah bekerja bersama dengan solid, hingga terlaksananya pemilihan GubernurWakil Gubernur dengan sukses dan aman. “Kami juga mengucapkan terimakasih terhadap pihak kepolisian yang telah membackup penuh, yang berdampak terhadap kelangsung an proses pelaksanaan pemilihan GubernurWakil Gubernur yang sangat kondusif,” pungkasnya. Dia berharap terhadap semua pihak untuk bisa menghormati hasil yang telah tercapai yang sebelumnya dilaksanakan sesuai dengan peraturan yang berlaku. “Diimbau semua pihak untuk bisa menghormati hasil yang sudah dicapai,” tandasnya. Hingga berita ini diturunkan proses peng hitungan oleh masing-masing PPK dihadapan para saksi tim paslon dan pimpinan rapat pleno masih dilangsungkan. (SP)

FAKTUAL SURAT KABAR MINGGUAN

TANGERANG

BENAR BERIMBANG

Edisi 460/ Tahun Ke-17/ 9 - 15 Juli 2018

Polres Tanggerang akan Gelar Oprasi Anti Begal Jalanan Tangerang, FAKTUAL - Kapolresta Tangerang Kombes Pol,M Sabilul Alif SH,SIK,MSI. dalam paparan nya kamis (5/7/18),telah membentuk Satgas Anti Begal dan Premanisme. Unit khusus ini dibentuk untuk mengantisipasi dan memburu pelaku kejahatan jalanan (street crimes) termasuk pelaku begal jalanan. Satgas (satuan tugas) Anti Begal dan Premanisme diperintahkan,untuk mengambil tindakan tegas jika di perlukan tembak di tempat. Ketegasan yang terukur dari petugas sematamata sebagai upaya memberikan rasa tenang kepada masyarakat,” kata Kapolres, kemarin. Kapolres mengatakan, jajarannya pernah mengungkap kasus perampokan taksi online beberapa waktu lalu. Pada pengungkapan itu, kata Kapolres, anggotanya menembak mati dua pelaku. Hal itu merupakan bentuk tidak kompromi kepolisian kepada pelaku kejahatan tambah kapolres. “Sebab, dalam aksinya para pelaku kejahatan jalanan juga tidak segan melukai bahkan menghilangkan nyawa korbannya,” ujar Kapolres. Kapolres menjelaskan, Satgas Anti Begal dan Premanisme beranggotakan 100 orang. Seluruh anggota satgas akan selalu diturunkan dengan kendaraan patroli dan bersenjata lengkap. Anggota Satgas akan menyisir wilayah atau jalanan yang rawan gangguan keamanan,ujar kapolres. Selain membentuk satgas, Kapolres mengata kan bahwa kesatuannya akan menggelar operasi skala besar. Langkah-langkah pengamanan itu, kata Kapolres, merupakan tindak lanjut arahan Kapolri Jenderal Pol,Tito Karnavian. Terlebih di wilayah hukum Polresta Tangerang terdapat satu venue yakni yang akan menghelat

Asian Games,kata polres Kombes Pol, M Sabilul Alif SH,SIK,MSI.

Kapolres mengimbau masyarakat agar turut menjaga keselamatan dengan tidak mengenakan

perhiasan atau mengoperasikan gawai di tempat yang rawan.(ISK)

Kelurahan Karang Mulya Bea Cukai Bandara Soeta Bagikan KTP-El Door to Door Gagalkan Ratusan Telepon Genggam Ilegal Tangerang, FAKTUAL - Petugas Bea Cukai Bandara Soekarno-Hatta baru-baru ini mengga galkan upaya pemasukan ratusan telepon genggam yang dibawa secara ilegal. Ketiga orang penumpang asal Singapura, dengan sengaja menyelundupkan barang barang ilegal tanpa dilengkapi dokumen resmi. Selain mengamankan kan telepon genggam petugas Bea Cukai juga mengamankan ratusan botol minuman yang mengandung etil alkohol (MMEA) berbagai merek yang juga dibawa dari singapura. Melalui Conference pers yang digelar,di Kantor Pelayanan Utama Bea dan Cukai (KPU BC) Tipe C Soekarno-Hatta, pada selasa. Kepala KPU BC Erwin Situmorang, menerangkan rincian kedua kasus penyitaaan tersebut kepada awak media. Dari Kronologis kejadian ini sekitar pukul 21.00 WIB bertempat di Terminal 20 Kedatangan Bandara lnternasional Soekarno Hatta, Kemudian, petugas Bea Cukai melakukan pencegahan atas barang bawaan penumpang eks penerbangan Lion Air kode JT 157 rute

Tangerang, FAKTUAL - Guna meningkatkan pelayanan, Pemkot Tangerang melalui Kelurahan Karang Mulya telah mendistribusikan KTP Elektronik kepada warga di lingkungan kelurahan tersebut. Distribusi kartu tersebut dilakukan dengan cara door to door kepada masyarakat demi pelayanan yang prima. Kasie Tapem Kelurahan Karang Mulya Dinda Kemala Puspitadewi menuturkan, sudah sekitar 100 buah KTP yang didistribusikan langsung kepada masyarakat. “Alhamdulillah masyarakat merasa terbantu dengan sudah jadinya KTP

mereka dan juga diantar langsung oleh petugas dari kelurahan” tuturnya. Selain melakukan distribusi dengan cara door to door pihak kelurahan pun membagikan kepada RT dan RW dimana pemilik KTP tersebut tinggal. Dan juga oleh para kader Posyandu yang membantu membagikan KTP tersebut. “ Semoga para warga yang sudah mendapatkan e-ktpnya dipergunakan sebaik mungkin dan jika ada dari warga yang belum melakukan perekaman dihimbau untuk segera melakukan perekaman,” tambahnya. (ISK)

Singapura Jakarta. Setelah dilakukan pemeriksaan, didapati bahwa terdapat total 612 (enam ratus dua belas) unit telepon genggam (handphone) berbagai merek, di antaranya IPhone X, iPhone 8+, Phone 8, lPhone 7, [Phone 7+, iPhone 6s, iPhone 6s+, Nokia 8110, dan Oneplus 6. “Ratusan handphone ilegaI tersebut dibawa oleh tiga orang penumpang warga negara Indonesia berinisial HD, G, dan H yang dima sukkan ke dalam delapan koli kemasan,” ujar Erwin situmorang, saat jumpa pers, kemarin. Menurut Erwin, perkiraan nilai barang yang diamankan dari penindakan tersebut mencapai Rp. 4, 950 miliar. “Dengan estimasi potensi penerimaan negara senilai Rp 1,238 miliar,” katanya. Berdasarkan UU Nomor 17 Tahun 2006 jo. UU Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan Pasal 53 ayat 4, terhadap barang tegahan berupa handphone tersebut ditetapkan sebagai barang yang dikuasai negara,tambah Erwin Situmorang ditempat yang sama. (ISK)

FAKTUAL SURAT KABAR MINGGUAN

RAGAM

BENAR BERIMBANG

Edisi 460/ Tahun Ke-17/ 9 - 15 Juli 2018

Ridho Raih Satya Lencana Tertinggi Bidang Kependudukan dari Presiden Jokowi Manado, FAKTUAL- Gubernur Lampung Muhammad Ridho Ficardo meraih penghargaan Satya Lencana Karya Pembangunan dari Presiden Republik Indonesia Joko Widodo, yang diserahkan Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Republik Indonesia Puan Maharani di Graha Bumi Beringin Manado, Sulawesi Utara,Jumat (06/07/2018). Penghargaan ini merupakan prestasi tertinggi di bidang kependudukan yang diraih Gubernur karena mampu mengendalikan pertumbuhan penduduk di Provinsi Lampung pada 2017. Ridho juga dinilai berhasil membangun kualitas hidup masyarakat dengan mensukeskan program kependudukan dan Keluarga Berencana melalui program Gerbang Desa Sai Bumi Ruwa Jurai. Selain itu, alokasi anggaran APBD bidang kependudukan meningkat setiap tahunnya, termasuk pula keberhasilan mengembangkan program kampung KB secara holistik sehingga tercapainya peningkatan TFR 2,2% dan pencapaian peserta KB baru sebesar 82,56%. Penyerahan penghargaan berlangsung meriah karena juga dilakukan Halal Bi Halal dalam nuansa Idul Fitri. Juga terdapat sejumlah kategori yang juga berhasil diraih oleh sejumlah kepala daerah lainnya di Indonesia. Menko Puan Maharani mengatakan pemberian penghargaan tersebut sudah melalui rangkaian penilaian yang dilakukan oleh Tim, sebelum dituangkan dalam Keputusan Presiden. “Penilaian terdiri dari dua aspek hubungan penduduk dan aspek capaian program, serta konsensi di program lapangan. Penghargaan yang diberikan, ujar Puan, pertama satya lencana pembangunan untuk 21 Gubernur, Bupati dan Walikota. Kemudian, Satyalencana Wira Karya untuk 2 instansi,

Manggala Karya Kencana untuk 74 Gubernur, Wallota dan Bupati dan PKK. Juga ada Wira Karya Kenncara untuk 4 profesi, Dharma Karya Kencana untuk 17 mitra kerja BKKBN dan Cipta Karya Kencana untuk 2 mitra kerja BKKBN. “Atas nama pemerintah Republik Indonesia saya mengucapkan selamat kepada saudarasaudara semua atas diraihnya penghargaan

ini. Hari ini hari berbahagia setelah kita baru saja menyelesaikan Pilkada Serentak yang meliputi 171 daerah. Alhamdulillah para kepala daerah sudah banyak yang hadir di sini. Artinya, Pilkada harus membuat kita tetap bersatu. Kepala Daerah tetap mensukseskan programprogram nasional,” ujar Puan. Untuk Provinsi Lampung penghargaan juga diraih Bupati Lampung Utara Agung Ilmu

Mangkunegara. Gubernur Ridho termasuk salah satu yang berhasil meraih penghargaan bergengsi tersebut karena dalam pemerintahan nya yang berlangsung 3,5 tahun sudah bisa memberikan banyak kemajuan terhadap persoalan kependudukan di Provinsi Lampung. Kepala BKKBN Lampung Uliatina Meiti mengatakan saat ini di Lampung, rata rata ibu yang melahirkan mempunyai anak dengan indeks 2,7 menjadi 2,3 (tahun 2017). Artinya, terjadi penurunan kelahiran. “Gubernur Ridho mampu mengendalikan pertumbuhan penduduk. Ini ada progres yang cukup signifikan. Gubernur juga mampu mengkoordinasikan kerja sama dengan linats sektor termasuk BKKBN,” kata Meiti. Meiti juga menyebut, selain Gubernur, Ibu Yustin Ficardo juga memiliki komitmen yang kuat terhadap peningkatan kesejahteraan penduduk. Meiti juga memuji koordinasi yang dilakukan Gubernur Ridho yang menggerakkan program pengentasan kemiskinan, termasuk pula pelayanan ke masyarakat, mulai dari pinggiran sesuai dengan visi Nawacita Presiden Joko Widodo.”Gubernur benar-benar concern terhadap kependudukan. Ini alasan diraihnya penghargaan ini,” tambah Meiti. Seperti diketahui, program Gubernur di bidang kependudukan di antaranya program KBPK, Kependudukan Keluarga Berencana dan pembangunan keluarga di Provinsi Lampung. Program ini sudah tertuang dalam RPJMD.Perhatian Gubernur terhadap masalah kependudukan telah membuat peningkatanh signifikan terhadap pendapatan per kapita masyarakat, Indek Pembangunan Manusia (IPM) dan upaya mengatasi angka pengangguran. (RLS)