dari kami MIKRO CHANNEL, majalah yang didedikasikan sebagai saluran untuk memenuhi kebutuhan dan menjadi rujukan bagi penentu kebijakan Usaha Mikro dan Kecil (UMK) dalam bingkai nilai-nilai yang berkeadilan dan transparan menuju kebahagiaan dunia dan akhirat.
SUSUNAN REDAKSI Dewan Redaksi Saat Suharto, Jularso, Budi Mustopo, Edi Setiawan, Ahmad Sumiyanto Pemimpin Redaksi Noor Aziz Redaktur Agus Yuliawan Fathurrozi NK Kontributor Sulaiman H (Jadebotabek) Agus Herman (Jabar) Mursida Rambe (DIY) Rudi Rusmanto (Jateng) Abdul Majid ((Jatim) Khairiliansyah (Aceh) Artistik Muhammad Rifai Marketing dan Sirkulasi Harjono Keuangan Ida Farida Desiyana Rina Yulia Alamat: Graha INKUD Ground Floor Jl. Warung Bucit Raya 18-20 Jakarta Selatan – Indonesia Telp: 021-799 3525 Fax: 021-799 4603 redaksi@mikro-channel.com
Assalamu’alaikum wr wb
A
lhamdulillah, Juni 2008 ini akhirnya menjadi mo mentum awal kehadiran majalah Mikro Channel, sebuah majalah yang concern terhadap persoalan usaha mikro dan kecil (UMK). Pembaca budiman, tak mudah memang, menghadirkan majalah ini. Sudah bisa dibayangkan, bersentuhan dengan dunia usaha mikro, yang terbayang adalah luasnya cakupan, isi dan lain-lain. Namun, semua itu tak memudarkan semangat untuk menerbitkan majalah ini. Mikro Channel didesain sebagai penjelas dan referensi tentang UMK. Hal ini penting, karena bicara UMK, sama dengan bicara tentang kehidupan mayoritas rakyat Indonesia. Karena sektor inilah yang dijalani oleh mayoritas masyarakat yang terbentang dari Sabang sampai Merauke ini. Ketika dilakukan pendataan oleh BPS, hasilnya lebih dari 95% merupakan pelaku UMK dari seluruh sektor yang ada. Mulai dari pertanian, ritel, warung makan, dan lain-lain. Sebelum UMK mulai mendapatkan sorotan pemerintah, sektor-sektor UMK ini terabaikan, karena kebijakan pemerintah bersifat konglomerasi. Hasilnya, banyak konglomerat. Mereka ditopang dengan berbagai perangkat kebijakan –bahkan fasilitas—yang mempercepat terjadinya akumulasi kapital dan kekayaan. Kini, sektor UMK mulai menemukan momentumnya. Geliat UMK juga dibarengi diluncurkannya berbagai program dari pemerintah, mulai dari bantuan langsung, pinjaman lunak dan danadana pendampingan lainya. Misalnya: KUT (Kredit Usaha Tani), JPS (Jaring Pengaman Sosial), dan yang terakhir ini adalah KUR (Kredit Usaha Rakyat) dan lain sebagainya. Pembaca budiman, hadirnya majalah Mikro Channel ini mencoba menelusuri lika-liku usaha mikro dan kecil. Semoga majalah ini membawa manfaat bagi kita semua. Amien. Selamat Membaca... Wassalamu’alaikum wr wb Redaksi
surat pembaca Mimpi Jadi Nyata Kehadiran majalah Mikro Channel merupakan kemajuan tersendiri bagi pelaku usaha mikro dan kecil. Bagi saya kehadiran majalah seperti ini seperti mimpi yang menjadi kenyataan. Betapa tidak, majalah untuk pengusaha kecil, yang saat ini sulit ditemukan bahkan bisa dikatakan tidak ada. Selama ini, pembahasan tentang usaha mikro, kiat-kiat, serta strategi pengembangan usaha masih sebatas suplemen dari majalah-majalah tentang ekonomi atau yang membahas tentang seluk beluk usaha dan pengusaha. Kalaupun ada, itu pun biasanya diletakan di pojok atau hanya diberi tempat 1-2 halaman saja. Maklum, mikro atau kecil. Akhirnya, selamat atas terbitnya majalah Mikro Channel ini, semoga kehadirannya senantiasa bermanfaat bukan hanya bagi pelaku UMK namun juga bagi masyarakat dan bangsa.
Tentu hal tersebut tidak sepenuhnya betul. Ada banyak UMK yang kondisinya baik dan siap berkembang. Seperti yang saya lihat misalnya pada UMK-UMK yang di “asuh� oleh Baitul Maal wa Tamwil (BMT). Namun juga kita tidak dapat menutup mata atas keberadaan UMK banyak terbentur permasalahan. Nah, untuk UMK-UMK yang terbentur masalah itulah keberadaan majalah seperti Mikro Channel ini menjadi penting. Tentu saya tidak sedang ingin mengatakan bahwa majalah ini harus bisa menyelesaikan seluruh persoalan UMK. Majalah ini minimal dapat menjadi satu dari sekian banyak alat yang bisa diharapan membantu UMK dalam mengatasi permasalahannya. Sebagai sebuah majalah yang khusus membicarakan seputar kehidupan UMK maka majalah ini diharapkan menjadi alat komunikasi strategis pagi pelaku UMK, baik bagi pengusaha, regulator dan atau seluruh stakeholder.
Doel Pedagang, Jakarta
Edun, Mahasiswa, Jakarta
Sebuah Harapan
Selamat Ya...
Pelaku dan pegiat UMK patut bergembira. Pasalnya kini telah hadir Mikro Channel, sebuah majalah yang memang didedikasikan bagi perkembangan usaha mikro dan kecil. Selama ini keberadaan UMK selalu diasosiasikan sebagai usaha yang sulit diatur dan susah berkembang. Tidak manageable, feasible, dan bankable. Selalu saja ada suara minor tentang UMK.
Wah, saya sebagai orang awam butuh banget majalah yang membahas tentang usaha mikro dan kecil (UMK) karena selama ini masih belum banyak atau bisa jadi belum ada yang membahas khusus UMK. Selamat atas terbitnya majalah ini, semoga sukses. Hafis Suhasta Mahasiswa, Malang
daftar isi
Laporan Utama
2
Membidik Peluang Investasi Mikro
Laporan Utama
6
Perbankan Mulai Melek UMK
Interview
26 Suryadharma Ali: Dana Bergulir Harus Produktif
Profil
34 BMT Al-Fath, Berjuang Kikis Rentenir
PELUANG
44
Raup Untung di Lahan Basah
PERNIK USAHA
48
Helm, Melindungi Kaki Lima Nikmat Sari Kedelai, Senikmat Rezekinya Uletnya Miniatur Kendaraan
ANALISIS
50
Terobosan BMT untuk UMK
LINTAS ACARA
Filantropi
30
54
Menebar Manfaat BMT di Hongkong BSM Tingkatkan Pembiayaan UKM Lebih Profesional dengan SOP
Pandu Logistics, Berbagi untuk Syiar Islam
KEDIP MATA
56
Komeng: BBM Naik, Kreatifitas Seni Terganggu Sean: GF Siap Bantu LKM Aries: UMK Bertahan karena Kepepet
LA TANSA
Inspirasi
38 Hilmy, Mengubah Jenang Lokal jadi Mengglobal
58
laporan utama
90 persen lebih usaha didominasi oleh usaha mikro dan kecil (UMK), adakah peluang investasi di dunia mikro ketika harga BBM naik seperti saat ini? 2
P
alu sudah diketok, pemerintah melalui kebijakannya menaikkan harga BBM. Hiruk pikuk kalimat protes pun tak terhindarkan, bahkan demonstrasi yang berujung pada tindakan anarkis pun tak terelakkan. Di tengah kekecewaan
NO. 1 / TAHUN 1 / JUNI - JULI 2008
masyarakat karena kenaikan BBM, masih banyak para spekulan yang mempermainkan keberadaan BBM di masyarakat, misalnya saja penimbunan atau pengoplosan BBM. Ironis, di tengah bangsa kesulitan, ada oknum memanfaatkannya untuk meraup keuntungan.
Akibat meroketnya harga BBM ini cukup membuat pelaku usaha di sektor riil kelimpungan, terutama sektor UMK. Pelaku UMK harus bisa menyiasati kenaikkan BBM ini, entah itu mengurangi produksi, atau menaikkan harga. Semua bisa saja terjadi.
Hanya kecerdikan sang pelaku bisnis, resiko investasi ini teratasi. Lantas apakah investasi di sektor mikro cukup menjanjikan ke depan? Apakah sektor mikro bisa menjadi peluang menarik dalam berinvestasi? Jika menengok kebelakang struktur konfigurasi ekonomi Indonesia secara keseluruhan dari 39,72 juta unit usaha yang ada 99,97 persennya merupakan usaha ekonomi rakyat yang sering disebut dengan UMK. Menurut Narto seorang usahawan UMK dari TayuPati Jawa Tengah menganggap peluang investasi mikro masih cerah sekali. Apalagi saat ini peluang jasa bisnis perdagangan di UMK Pati terus mengalami peningkatan. Untuk itu, ia bersama para pedagang di Tayu membuat koperasi
juga diungkapkan Dwimada pemilik Mie Raos yang memperoleh penghagaan dari PT Sampoerna Fundation sebagai salah satu UMK terbaik tahun ini. Bimada menganggap kenaikan harga BBM tak berdampak langsung pada UMK toh seandainya berdampak itu hanya sementara saja, setelah itu berjalam seperti biasanya. “Maka peluang usaha mikro saat ini masih terbuka luas,”tutunya. Bimada mengakui harga penjualan tak ia naikkan meskipun harga kebutuhan produksi mie seperti terigu, telur dan bumbubumbunya naik semua. “Kami menilai kenaikan harga BBM tak harus disikapi dengan menaikkan harga mie,” ungkapnya. Salah satu strateginya, menurutnya dengan
syariah sebagai hasil kerjasama dengan BMT Fastabiqul Khoirot. “Dari kerjasama tersebut hingga kini para pedagang UMK di Pasar Tayu tak memiliki kendala apapun dalam mengembangkan usahanya,”tuturnya. Selain Narto, hal sama
kejujuran, kedisiplinan dan terus menjaga kualitas. Meskipun potensinya besar dalam mendorong pertumbuhan ekonomi, investasi mikro masih di pandang sebelah mata oleh berbagai pihak termasuk lembaga keuangan, terutama perban-kan; bahkan
NO. 1 / TAHUN 1 / JUNI - JULI 2008
3
laporan utama
beberapa pihak banyak yang meragukan potensi investasi bisnis mikro ini. Menurut Direktur Bisnis II PT Permodalan Nasional Madani (PNM), Dodon Tri Kuswardana, selama ini ada permasalah klasik yang terjadi pada Lembaga Keuangan Mikro (LKM) sehingga berpengaruh pada pengembangan UMK. Permasalahan tersebut tentang visiable dan bankable sebuah usaha. Karena itu, diperlukan pelatihan-pelatihan khusus bagi usaha ini agar memiliki visiable dalam mengelola manajemennya. Agar LKM memiliki peluang besar dalam investasi di mikro, Dodon, memandang diperlukan penguatan yang serius bagi LKM untuk menjadi garda depan dari pengembangan mikro ekonomi. “Dalam masalah ini diperlukan pendampingan LKM secara
4
sustainable terencana dan padu,� paparnya. Lalu, bagaimana mengimplementasikan pendampingan secara terus menerus? Menurut Dodon, konsepnya sangat sederhana sekali—seperti bagaimana dalam mengelola modal usaha yang benar, bagaimana membuat pencatatan pembukuan yang benar di samping itu melakukan penguatan kelembagaanya. Dengan bentuk metode semacam itu, Dodon meyakini, ke depan permasalahan dan kendala dari LKM dan UMK bisa tertangani dengan baik. Peran usaha UMK memang sangat besar. Menurut Dodon, ini merupakan bentuk riil besarnya investasi mikro di Indonesia. Apalagi jika melihat data yang di keluarkan oleh Badan Pusat Statistik (BPS) tahun 2006 menyebutkan tingkat PDB UMK mencapai
NO. 1 / TAHUN 1 / JUNI - JULI 2008
5,4 persen dan lebih tinggi dibanding PDB Usaha Besar (UB) yang mencapai 5,3 persen. Di tahun 2006, PDB Indonesia mencapai Rp 3.338,2 triliun dan UMK memberikan kontribusi sebesar Rp 1.778,7 triliun. Pencapaian 5,4 persen PDB UMK di tahun tersebut menyebar disemua sektor ekonomi, pada sektor bangunan tumbuh sebesar 8,2 persen, diikuti dengan sektor jasa-jasa 8,1 persen dan penggalian sebesar 7,9 persen. Untuk sektor pertanian mengalami pertumbuhan yang sangat rendah sebesar 3,1 persen. Pertumbuhan UMK yang terjadi sepanjang tahun 2006 hingga 2007 tidak lepas dari dukungan para pekerja Indonesia yang sebagian besar terlibat dalam pengembangan bisnis UMK. Dari jumlah populasi UMKM sepanjang tahun tersebut sebesar 48,9 persen didukung oleh 85,4 persen tenaga kerja yang mengembangkan 99,98 UMKM di segala sektor unit usaha. Pertumbuhan itulah yang mendorong ekspor UMK mencapai bilangan 122,2 triliun atau 20,1 persen terhadap total ekspor nonmigas nasional. Pengaruh dari pertumbuhan ini yang mendorong investasi fisik UMK yang dinyatakan dengan angka Pembentukan Modal Tetap Bruto (PMTB)
No.
Jenis Kesulitan
IKR
IK
1.
Kesulitan modal
40,48%
36,63%
2.
Pengadaan bahan baku
23,75%
16,76%
3.
Pemasaran
16,96%
4,43%
4.
Teknik produksi dan manajemen
3,07%
26,89%
5.
Persaingan
15,74%
17,36%
Sumber : Data BPS terolah (1998)
mengalami progres Rp 369,8 triliun atau 46,2 persen terhadap PMTB di Indonesia. Pada tahun 1998, BPS melakukan riset terkait dengan permasalahan yang dihadapi oleh UMK, antara lain adalah: Dari data tersebut, masyarakat lapisan bawah pada umumnya tidak tersentuh dan dianggap tidak memiliki potensi dana oleh lembaga keuangan formal sehingga menyebabkan laju perkembangan ekonominya terhambat pada tingkat subsistens. Kelompok masyarakat ini dinilai tidak layak bagi bank (not bankable) karena tidak memiliki agunan, serta diasumsikan kemampuan mengembalikan pinjamannya cukup rendah. Karenanya, mau tak mau, pelaku UMK ini mengambil inisiatif sendiri untuk mandiri dalam membangun bisnisnya. Dan lebih dari 90 persen Industri Kecil Rumah
IKR : Industri Kecil Rumah Tangga
Tangga (IKR) memakai modal sendiri untuk mengembangkan usahanya. Sedangkan, Industri Kecil (IK) sekitar 69 persen memakai modal sendiri tanpa meminjam lembaga keuangan yang ada. Realitas di atas membuktikan bahwa rakyat miskin (UMK) bukanlah “orang yang tidak punya”
IK: Industri Kecil
(the have not), mereka “punya” tetapi sedikit (the have little). Meski dengan sedikitnya apa yang mereka miliki, mereka tetap ulet berusaha. Hal itu diperlihatkan dari data di atas, lebih dari 90% pengusaha mikro dari kalangan IKR mengandalkan modal sendiri. [] MC
Darimana Modal Diperoleh? Uraian
IKR
IK
90,36%
69,82%
Modal Pinjaman
3,20%
4,76%
Modal Sendiri dan Pinjaman
6,44%
25,42%
Jumlah
100%
100%
18,79%
59,78%
Koperasi
7,09%
4,85%
Institusi Lain
8,25%
7,63%
70,35%
32,16%
Modal Sendiri
Asal Pinjaman Bank
Lain-lain Sumber: Data BPS terolah (1998)
NO. 1 / TAHUN 1 / JUNI - JULI 2008
5
laporan utama
Setelah lama terabaikan, kini perbankan ramairamai menyalurkan pembiayaan ke sektor usaha mikro dan kecil (UMK). Mengapa ?
Ismi Kushartanto, Kepala Unit Usaha SyariahBNI
6
ekuatan dan kemandirian usaha mikro dan kecil (UMK) ternyata menarik sebagian perbankan nasional untuk giat menyalurkan pembiayaan kepada sektor UMK. Terlebih, pemerintah mendukung program pembiayaan kepada UMK ini. Bank-bank konvensional dan syariah kini mulai melirik sektor UMK sebagai primadona dalam menyalurkan pembiayaan. Apalagi dengan dukungan pemerintah dalam program
K
nama Tunas Wirausaha; yaitu produk BNI syariah khusus digunakan pada pelaku UMK. Dalam penyaluran pembiayaan UMK kerjasama antara Asosiasi Bank Syariah Indonesia (Asbisindo) beserta NU dan Muhammadiyah di Malang – Jawa Timur beberapa waktu lalu, BNI syariah memberikan pembiayan terbesar di antara bank syariah lainya; yaitu Rp 4 miliar sebagai pilot project awal. Dengan pembiayaan itu, Ismi memandang, bahwa dunia perbankan tak boleh menutup sebelah mata dengan adanya UMK—justru
Kredit Usaha Rakyat (KUR) membuat 6 perbankan nasional seperti BRI, Bank Mandiri, BNI, BTN, Bukopin dan Bank Syariah Mandiri berkonsentrasi penuh di sektor UMK. Bahkan tak tanggungtanggung, Kepala Unit Usaha Syariah (UUS) BNI, Ismi Kushartanto, membuat produk khusus dengan
jika mereka diberdayakan dengan baik, dari yang kecil-kecil itu akan tumbuh besar akan menjadi peluang market bagi perbankan. Optimisme BNI syariah pada bisnis mikro inilah yang membuat para pelaku UMK bersemangat mengembangkan usahanya, seperti di wilayah Malang, sudah banyak para peternak sapi
NO. 1 / TAHUN 1 / JUNI - JULI 2008
perah mendapatkan pembiayaan dari BNI syariah. Begitu pula di Jakarta beberapa pasar-pasar tradisional telah menjalin kerjasama dengan pihak BNI syariah seperti yang terjadi di Pasar Johar Jakarta Pusat. “Bagi kami yang paling penting adalah pelayanan masyarakat termasuk pelaku UMK dengan cepat mendapatkan pembiayaan dan kedepannya kami akan terus mengoptimalkannya,” ungkapnya. Selain BNI syariah yang memiliki produk khusus UMK, hal yang sama dilakukan oleh Bank Rakyat Indonesia (BRI), bahkan Kepala Divisi Bisnis Mikro BRI, W. Pramono sangat optimis dan tak begitu memperdulikan adanya
atau tidak. Sepanjang UMK itu layak dan mampu menutupi peminjamannya BRI akan selalu memberi. Selanjutnya, mengenai karakter, karena BRI hadir di desa-desa maka sangat mudah memahami karakter si peminjam. Hal ini terbukti dari Non Performance Loan (NPL) BRI hanya 1,26 %. Pramono menambahkan, untuk kredit KUR di BRI saat ini tiap harinya 10.000 sampai 15.000 nasabah dan hal yang sama di perbankan lainya. “Pertumbuhan itu yang membuat kami optimis bahwa di UMK merupakan peluang bisnis mikro dan bisnis ini tidak begitu berpengaruh besar adanya krisis yang terjadi saat ini,” ujarnya. Sementara itu Bank
Syariah Mandiri (BSM) pada 2008 menargetkan pembiayaan meningkat 27 persen atau mencapai Rp12,5 triliun. Sedangkan hingga akhir tahun, pembiayaan bank syariah dengan aset terbesar di Indonesia tersebut diproyeksi mencapai sekitar Rp 9,9 triliun. Hingga November tahun lalu, menurut Direktur BSM Hanawijaya, BSM telah menyalurkan pembiayaan kepada masyarakat sekitar Rp 9,8 triliun. Dari pembiayaan tersebut, sekitar 50 persen pembiayaan disalurkan bagi sektor Usaha Kecil dan Menengah (UKM) dan sisanya disalurkan bagi sektor non UKM. Hanawijaya menuturkan, besarnya porsi penyaluran pembiayaan bagi sektor UKM menunjukkan
kendala klasik yang terjadi pada UMK; seperti visiable dan bankable. Dirinya yakin dengan pengalaman BRI yang komit dalam pengembangan UMK permasalahan dan kendala UMK bisa diatasi, sebab masalah visiable yang dihitung apakah kapasitas penghasilannya mampu menutup peminjamannya NO. 1 / TAHUN 1 / JUNI - JULI 2008
7
laporan utama nyebutkan, BSM menargetkan penyaluran pembiayaan UKM yang masuk dalam program penjaminan pemerintah tahun ini mencapai Rp 300 miliar. Selanjutnya, pembiayaan tersebut diharapkan meningkat 50 persen hingga 2009. “Kita harapkan meningkat 50 persen menjadi sekitar Rp 450 miliar dan pada 2009 meningkat lagi 50 persen. Pada prinsipnya kita ingin pembiayaan BSM bagi UKM terus meningkat,’’ tegasnya. [] MC
komitmen BSM dalam mendorong perkembangan sektor tersebut. Sebab, sektor tersebut dinilai memiliki potensi pengembangan bisnis perbankan syariah cukup signifikan. Tahun ini, BSM berencana meningkatkan porsi pembiayaan yang disalurkan bagi sektor UKM. Rencananya, porsi pembiayaan bank syariah tersebut bagi sektor UKM menjadi sekitar 55 persen. Sedangkan, sisanya adalah pembiayaan nonkorporasi. Hanawijaya juga me-
8
H
adirnya beberapa lembaga keuangan dalam investasi mikro akan membawa perubahan baru dalam diri masyarakat karena orang miskin akan terangkat derajatnya dan menaggalkan sifaf kemiskinannya. Sebagaimana yang ditegaskan oleh Ketua Umum Majelis Ekonomi dan Kewirausahaan Pengurus Pusat Muhammadiyah, Dr Anwar Abbas, ia meminta agar pihak
NO. 1 / TAHUN 1 / JUNI - JULI 2008
Dr Anwar Abbas
perbankan untuk serius dalam memberikan kredit atau pembiayaan pada UMK. “Saya minta pada lembaga perbankan secara ikhlas
Collateral Bukan untuk UMK dalam memberikan bantuan pada UMK, jangan hanya terus mengedepankan collateral dan legal instrument,” ucapnya. Selama perbankan masih menggunakan sistem collateral dan legal instrument, kata Anwar, rakyat miskin tak bisa tertolong dan ia menyimpulkan sistem collateral dan legal instrumen itu jelas kebijakan yang berpihak pada orang kaya. Mana mungkin orang miskin me-
miliki collateral dan mana mungkin orang miskin mampu mengurusi legal instrument ? “Saya rasa itu yang menjadi masalah selama ini,” ungkapnya. Perbankan di Indonesia, kata Anwar, dirasa belum mampu berbuat maksimal bagi perubahan masyarakat dan terkesan “menang sendiri”. Ia terinspirasi dengan gagasan Muhammad Yunus dari Bangladesh yang mene-
lorkan adanya Grameen Bank. Yunus dalam kegiatan lembaga keuangannya berfikir jangka panjang; bagaimana orang miskin didampingi, diberi pengetahuan dan diberi modal untuk berwirausaha. “Yunus melihat pelaku UMK bisa menjadi market dari lembaga keuangan, ketika para pelaku UMK mampu menjadi para pengusaha,” ungkap Anwar. [] MC
NO. 1 / TAHUN 1 / JUNI - JULI 2008
9
laporan utama
M
Tangguh menghadapi krisis, tapi UMK sulit mendapatkan pinjaman dari perbankan karena tidak bankable. Apa solusinya?
10
elalui Usaha Mikro dan Kecil (UMK) ekonomi mikro bangkit. Mereka menggerakkan sektor riil. Sekitar lebih dari 99 % unit usaha di Indonesia bergerak di sektor riil. Mengabaikan UMK, sama saja menganaktirikan mayoritas penduduk Indonesia—yang notabenenya 85 % muslim. Ketika krisis 1998 menghantam Indonesia dan merontokkan usaha besar, UMK tetap bisa bertahan. Anehnya, meski kebal krisis, lembaga keuangan khususnya perbankan masih memandang sebelah mata dan enggan menyalurkan pembiayaan ke UMK. Alasannya: UMK tidak bankable dan beresiko tinggi! Perbankan lebih memilih sektor korporasi, pasar modal, dan Sertifikat Bank Indonesia (SBI). Akibatnya, sektor riil pun tumbuh kurang menggembirakan. Buramnya wajah UMK itu berdampak produk yang dihasilkan kalah bersaing di
NO. 1 / TAHUN 1 / JUNI - JULI 2008
pasar. Akibatnya, laju inflasi nasional tak terkendalikan dan sektor riil tumbuh tak menggembirakan. Menurut Andi Buchari, Direktur Keuangan dan Administrasi Bank Muamalat Indonesia, keberadaan UMK sebenarnya sangat strategis untuk menciptakan lapangan kerja dan mengurangi kemiskinan. Pasalnya, jumlah usaha mikro dan kecil mencapai 42 juta unit. Selain itu, UMK telah memberi kontribusi 2 % hingga 4 % terhadap pertumbuhan perekonomian nasional. Menyimak data Bappenas tahun 2007, meski mencapai 42 juta unit, dalam penyaluran kredit UMK hanya menyerap Rp 181 triliun (35,5%). Padahal tenaga kerja yang ditampung mencapai 65 juta jiwa. Usaha menengah yang hanya 61 ribu unit, mendapat kredit hingga Rp 73 triliun (10,85%), dengan penyerapan tenaga kerja 8 juta lebih. Lalu usaha besar yang hanya 2 ribu unit
justru mendapatkan pembiayaan Rp 256 triliun (50,2%), padahal hanya 400 ribu tenaga kerja yang bisa diserap. Kenyataan ini, menurut Andi, seperti piramida terbalik. Kondisi UMK yang jumlahnya lebih besar, kenyataannya hanya mendapatkan kucuran pembiayaan paling minim. Sedang usaha besar yang jumlahnya sedikit, mampu mendapatkannya pinjaman lebih besar. Andi menjelaskan, minimnya pembiayaan untuk UMK terjadi karena beberapa faktor. Antara lain, karena pengelolaan UMK yang umumnya masih memakai manajemen tradisional; tidak memiliki agunan untuk meminjam di lembaga keuangan; tidak memiliki laporan keuangan yang valid; dan rendahnya kualitas SDM. Selain itu, juga karena akses informasi yang rendah, keterbatasan pemasaran, legalitas formal yang belum memadai, dan akses kredit pada lembaga keuangan yang terbatas. Mengatasi UMK yang tidak bankable, Andi memberikan beberapa solusi. Antara lain, dengan cara memberikan fasilitas kepada
UMK melalui dana Zakat, Infak, Shadaqah dan Wakaf (ZISW) yang dikelola oleh Bank Muamalat. Dana zakat itu tidak hanya berasal dari keuntungan bank syariah itu sendiri, melainkan juga dari zakat yang berasal dari bagi hasil nasabah penabung, dan nasabah pembiayaan. ‘’Bank Muamalat tiap tahun menyisihkan 2,5 % laba untuk zakat dan 2,5 % lainnya untuk dana qardhul hasan yang siap disalurkan kepada masyarakat yang membutuhkan, khususnya usaha mikro sebagai dana bergulir,’’ katanya. Selain dana ZISW, juga perlu dibentuk lembaga keuangan mikro syariah (Baitul Maal wa Tamwil ) untuk pengusaha mikro yang perlu pendampingan usaha. Sementara itu, Menteri Negara Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah (UKM), Suryadharma Ali, mengatakan perlunya strategi khusus untuk mengentaskan permasalahan tersebut. Antara lain, melalui program penguatan pembiayaan produktif, Kredit Usaha Rakyat (KUR), Dana Bergulir, dan Haircut (penghapusan kredit) bagi
UMKM. Diharapkan dengan strategi itu, permasalahan UMKM bisa teratasi dan sektor riil akan tumbuh dan berkembang. Meski kini program yang berasal dari dana APBN itu belum semuanya tersalurkan untuk KUR kredit yang mengucur baru Rp 448 miliar dari Rp 1,45 triliun. Tapi Suryadharma yakin akan terjadi kebangkitan ekonomi mikro di tahun ini dan peran UMKM akan sangat berarti bagi perekonomian nasional. Di sisi lain, terkait dengan program UMKM, Presiden RI Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) dengan tegas mendukung program
Andi Buchari, Direktur Keuangan dan Administrasi Bank Muamalat Indonesia,
NO. 1 / TAHUN 1 / JUNI - JULI 2008
11
laporan utama penyaluran pembiayaan itu. “Saya berharap agar program itu terus ditingkatkan untuk mendorong peningkatan pertumbuhan sektor UMKM dan sekaligus mampu membuka lapangan pekerjaan baru,� kata Presiden saat berkunjung di kantor Kementerian Koperasi beberapa waktu lalu. SBY menyadari, masyarakat Indonesia mayoritas bekerja di sektor UMKM. Apalagi jika melihat data yang di keluarkan BPS tahun 2006 yang menyebutkan, bahwa tingkat produk domestik bruto (PDB) UMKM mencapai 5,4 % atau lebih tinggi dibanding PDB Usaha Besar yang hanya mencapai 5,3 % . Di tahun 2006 lalu, PDB Indonesia mencapai Rp 3.338,2 triliun dan UMKM memberikan kontribusi sebesar Rp 1.778,7 triliun. Pencapaian yang cukup signifikan ini selayaknya
Tabel Perbandingan Kredit untuk UMK dan Usaha Besar Pelaku Usaha
Jumlah (unit)
Serapan Dukungan Tenaga Kerja Kredit Bank Umum (jiwa) (Rp. triliun)
Usaha Mikro & Kecil
99,85% 41.301.263
88,59% 65.246.294
35.5%* 181.343*
Usaha Menengah 0,14% 61.052
10,85% 7.993.499
14,3% 73,095
Usaha Besar
0,005% 2.198
0,55% 406.215
50,2% 256,181
JUMLAH
100% 41.364.513
100% 73.646.008
100,0% 510,619
membuat banyak kalangan, terutama pengambil keputusan publik, harus berpikir ulang. Adalah sangat naif jika UMKM tidak dilirik dan didorong, padahal fakta telah menunjukkan bahwa 5,4 % PDB disumbangkan dari UMKM! [] MC
12
NO. 1 / TAHUN 1 / JUNI - JULI 2008
Mengunduh Dana Pemerintah
S
ebenarnya banyak program pemerintah yang bisa diunduh atau dimanfaatkan para pelaku usaha UMKM, antara lain: 1. P3KUM dan Perkassa. Program Pembiayaan Produktif Koperasi dan Usaha Mikro (P3KUM) dan Program Perempuan Keluarga Sehat dan Sejahtera (Perkassa). Program Kemenkop UKM ini untuk menguatkan Lembaga Keuangan Mikro (LKM). P3KUM untuk penguatan koperasi konvensional dan syariah. Dana yang dialokasikan sebesar Rp 200 miliar dengan target 2000 koperasi. Hingga akhir 2007 pemerintah berhasil merealisasikan penyaluran dana sebesar Rp 170,9 miliar atau 85,45 % pada 1709 koperasi yang tersebar di setiap kecamatan di seluruh Indonesia. Adapun Perkassa untuk penguatan koperasi perempuan Indonesia yang memiliki usaha. Dana yang disalurkan sebesar Rp 25 miliar pada 250 koperasi perempuan yang tersebar di seluruh pelosok Nusantara. 2. Kredit Usaha Rakyat (KUR) Program Penjaminan KUR untuk menjawab permasalahan modal UMKM. Pemerintah meluncurkan KUR dengan menggandeng 6 lembaga perbankan sebagai bank pelaksana. Antara kain, Bank Mandiri, Bank Tabungan Negara (BTN), Bank Bukopin, Bank Negara
Indonesia (BNI), Bank Rakyat Indonesia (BRI), dan Bank Syariah Mandiri. Di program ini, pemerintah menjamin pembiayaan sebesar 70 % dan 30 % resiko pembiayaan ditanggung bank pelaksana. Di program KUR ini pemerintah menyediakan dana penjaminan sebesar Rp 1,45 triliun dan pengajuan kredit maksimal Rp 500 juta. 3. Program Dana Bergulir Program ini belum terealisasi karena masih menunggu kebijakan Menteri Keuangan berupa Peraturan Menteri Keuangan (PMK). Pemerintah menganggarkan Rp 438 miliar yang diperoleh dari pemotongan anggaran belanja di masing-masing kementerian negara. Kemenkop UKM menginformasikan bahwa di tahun ini dana bergulir bisa disalurkan dan bisa dimanfaatkan untuk meningkatkan produktivitas UMKM. Keterlambatan Menteri Keuangan dalam menyalurkan program ini lebih disebabkan karena faktor teknis terkait dengan koordinasi antar departemen pemerintah. 4. Kredit Usaha Tani (KUT) Program pemutihan KUT merupakan salah satu program spektakuler di tahun 2008 yang dilakukan pemerintah untuk mendorong pertumbuhan UMKM. Pemutihan KUT didasari atas beban kredit sebesar Rp 5,71 triliun yang dialami oleh petani, sehingga dengan beban itu petani tak mampu mengakses permodalan dari lembaga keuangan mana pun. [] MC
NO. 1 / TAHUN 1 / JUNI - JULI 2008
13
laporan utama
P
ermasalahan yang kerap muncul ketika sebuah lembaga pembiayaan akan menyalurkan pembiayaannya adalah masalah outstanding pembiayaan yang kecil, karenanya biaya operasional pembiayaan menjadi tinggi membuat pihak perbankan enggan memberikan pembiayaan. Kendala lainnya menyangkut persyaratan perbankan, yakni bankable atau yang secara teknis mengharuskan adanya jaminan liquid dan lain sebagainya. Di mana semua itu tidak dimiliki oleh sektor usaha mikro dan kecil (UMK). Adanya keinginan yang kuat untuk mengatasi kendala-kendala di atas itulah yang menginspirasi kehadiran BMT. Baitul Maal wat-Tamwil (BMT), gerakan swadaya masyarakat di bidang ekonomi yang sejak awal kehadirannya fokus melayani kebutuhan finansial UMK. Dimulai sejak tahun 1992, yang merupakan respon atas kemiskinan dan pengangguran serta kurangnya permodalan dan pendampingan terhadap para pengusaha mikro dan kecil. BMT yang sebagian besar berbadan hukum koperasi mampu mengatasi kendala-kendala yang dimiliki lembaga keuangan formal seperti bank. BMT ini jugalah yang telah menyelamatkan banyak usaha mikro dan kecil dari cengkraman lintah darat atau rentenir. Kedudukan BMT dalam struktur keuangan mikro di Indonesia merupakan lembaga
14
NO. 1 / TAHUN 1 / JUNI - JULI 2008
keuangan mikro non banknon formal. Lalu, muncul pertanyaan bagaimana BMT mampu mengelola suatu lembaga keuangan mikro yang memberikan pembiayaan kepada UMK tanpa adanya ketakutan atas resiko pembiayaan. Setiap instrumen investasi apapun pasti mengadung risiko. Termasuk pilihan yang diambil oleh BMT untuk memberikan pembiayaan kepada sektor UMK. Tinggal bagaimana kita mampu mengelola resiko dan mengantisipasi kemungkinan risiko tanpa harus mengorbankan UMK sendiri.
Saat ini BMT yang tergabung dalam BMT Center berjumlah 124 unit dengan total aset sejumlah Rp 367 milyar, jumlah UMK yang telah dibiayai sebesar 200 ribu unit, dan tingkat risiko pembiayaan NPF berada di bawah 3 persen. Selain itu, BMT melayani bentuk aksi-aksi sosial —yang melekat dalam Baitul Maal BMT— kepada masyarakat, misalnya pemberian bea siswa bagi dhu’afa dan yatim piatu, bantuan musibah, dan lain-lain. Bila dibandingkan dengan kekuatan lembaga keuangan mikro lain dalam hal besaran pembiayaan
atau kredit, kekuatan BMT memang belum seberapa, dari total pembiayaan yang disalurkan kepada UMK. Namun jika ditinjau dari segi jumlah penerima manfaatnya, maka kita dapat melihat jumlah yang dilayani oleh BMT jauh lebih banyak, dan yang lebih menarik lagi jumlah pembiayaan tiap unit usaha pun lebih kecil, sehingga bisa disimpulkan bahwa pembiayaan pada BMT lebih mampu untuk menyentuh pengusaha mikro sebagai unit usaha terkecil, akan tetapi memiliki jumlah unit usaha paling besar di Indonesia. []
NO. 1 / TAHUN 1 / JUNI - JULI 2008
15
laporan utama
LKM tumbuh di mana-mana, namun payung hukum belum jelas. Kini, LKM meradang menunggu payung hukum yang digodok di DPR. Sampai kapan LKM harus menunggu? 16
NO. 1 / TAHUN 1 / JUNI - JULI 2008
H
adirnya Lembaga Keuangan Mikro (LKM) di Indonesia terasa seperti jamur di musim penghujan, mereka tumbuh ketika peran lembaga keuangan perbankan tak mampu menyen-
tuh pembiayaan atau perkreditan bagi masyarakat kecil. LKM-LKM seperti Koperasi, Baitulmaal Waa Tamwil (BMT), BPR/BPRS dengan kesederhanaannya berperan aktif dalam
mengentaskan kemiskinan di masyarakat dan menjadikan masyarakat lebih berdaya guna. Menurut data yang dikeluarkan Kementerian Koperasi dan UKM, pertumbuhan LKM di
NO. 1 / TAHUN 1 / JUNI - JULI 2008
17
laporan utama
Indonesia sangat bervariasi, ada LKM yang asetnya milyaran, ada pula yang asetnya sangat kecil. Bagi LKM yang asetnya milyaran—dalam melakukan pembiayaan memiliki keinginan besar untuk mampu memberikan pembiayaan secara besar. Tapi sebelum melakukan
18
pembiayaan, terkadang LKM mengalami permasalahan status badan hukumnya. Ditambah ketika terjadi sengketa bisnis, dalam hukum perniagaan LKM selalu kalah dalam peradilan. Ketidakjelasan status hukum ini cukup “mengusik” kenyamanan LKM ketika menyalurkan
NO. 1 / TAHUN 1 / JUNI - JULI 2008
pembiayaan atau mengumpulkan dana pihak ketiga. Menurut anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD)RI, KH Mahmud Ali Zein, agar Rancangan UndangUndang Lembaga Keuangan Mikro segera disyahkan menjadi Undang-Undang. Tiadanya UU LKM, kata pengasuh pondok pesantren Sidogiri-Pasuruan Jawa Timur ini menyebabkan LKM di Indonesia berjalan lambat, tidak seperti lembaga keuangan lainnya. “Saya rasa hadirnya UU LKM untuk saat ini sangat penting sekali bagi sejarah kebangkitan mikro di Indonesia,” ujarnya dalam acara Indonesia Microfinance Conference (IMC) di Sanur – Bali beberapa waktu lalu. Badan Penelitian dan Pengembangan Direktorat Perbankan Syariah Bank Indonesia, Edi Setiawan, menjelaskan pembahasan RUU LKM yang diajukan oleh pemerintah ke DPR sudah sangat lama dan tiap tahun RUU tersebut selalu ditinjau—namun hasilnya seperti jauh api dari pada panggang. “Dalam pembahasan RUU tersebut saya rasa tergantung kemauan politik dari para anggota DPR-RI serius atau tidak untuk menjadikan sebuah UU,”
katanya. Diakui oleh Edi, LKM saat ini membutuhkan kejelasan hukum, apakah LKM mengacu pada Undang-Undang Koperasi yang dimiliki oleh para anggota atau dalam bentuk badan hukum lainya seperti Perseroan Terbatas (PT), sebab hingga kini ada beberapa LKM yang didirikan berdasarkan penerbitan saham-saham seperti PT. Menurut pasal 1 dalam RUU LKM yang dimaksud LKM adalah—jasa keuangan berupa penghimpunan dana dan pemberian pinjaman dalam jumlah kecil dan penyediaan jasa-jasa terkait sebagaimana diatur dalam undang-undang, khususnya ditujukan untuk kelompokkelompok masyarakat berpenghasilan rendah termasuk usaha mikro. Pasal ini sebenarnya
kontroversi, sebab sejauh ini LKM dalam status badan hukumnya rata-rata menggunakan UndangUndang Koperasi namun perkembangannya banyak LKM didirikan oleh para pengusaha berdasarkan kepemilikan saham. Maka LKM tak ubahnya dengan sebuah perseroan. Ali Zein menegaskan, permasalahan badan hukum dari LKM harus segera diputuskan dalam bentuk Undang-Undang, apakah koperasi atau PT; dengan kejelasan status badan hukumnya—maka LKM akan lebih leluasa dalam mengembangkan dirinya. Beberapa LKM yang tidak dilindungi oleh UU, telah banyak berurusan dengan pihak berwajib dan dituduh sebagai bank liar. Seperti yang terjadi di Tegal-Jawa Tengah dan Lampung yang berbulan-
bulan berurusan dengan pihak kepolisian. “Maka dari itu—saya berharap kedepan LKM harus terlindungi, apalagi hingga saat ini ada LKM yang tidak memiliki badan hukum apakah koperasi atau perbankan,”ujarnya. Badan Hukum LKM— bukan sekedar wacana nasional, tapi sudah merambah internasional. Terbukti pada 2004 Perserikatan Bansa-Bansa (PBB) telah mencanangkan LKM cukup berperan dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat miskin; khusus di Indonesia dicanangkan pada 2005. Meski telah dicanangkan, namun perangkat pendukungnya belum siap, hingga perkembangan LKM di Indonesia sangat lambat . Dalam sebuah laporannya, Ali Zein, memaparkan sejak Orde Baru telah
NO. 1 / TAHUN 1 / JUNI - JULI 2008
19
laporan utama
banyak tumbuh LKM; namun setelah muncul regulasi Undang-Undang No 7 Tahun 1992 tentang Perbankan; banyak LKM menyesuaikan diri dengan membentuk Bank Perkreditan Rakyat (BPR). Pengaruh dari regulasi tersebut—banyak LKM yang berubah dan tidak; ada sekitar 600.000 LKM yang tak menentu nasibnya dan tak memiliki payung hukumnya. Karena tak memiliki badan hukum, Anggota DPD Jawa Timur itu mengatakan, seringkali LKM dijegal oleh lembaga lain yang merasa lebih berwenang. Hal ini yang menjadi keprihatinan dari DPD yang selalu mendorong
20
para anggota dewan untuk membahas RUU LKM. “Kami telah mengajak berbagai perguruan tinggi di Indonesia mulai Sumatera, Kalimantan, Jawa dan Bali untuk membahas RUU dan kini telah tiga kali revisi,� ujarnya. Dalam draft RUU Mikro yang telah direvisi, menyebutkan LKM bisa memilih bentuk badan hukum sebagai Perseroan Terbatas, Perusahaan Daerah, atau Perkumpulan. Dalam draf RUU juga dijelaskan tentang aturan yang menjelaskan tentang besar LKM; hal ini untuk mengantisipasi apabila LKM berkembang menjadi besar dan badan hukumnya harus berubah menjadi PT.
NO. 1 / TAHUN 1 / JUNI - JULI 2008
Sementar itu, Risa Prahendra dari Amerta Social Consultation mengatakan, munculnya perdebatan tentang status hukum LKM karena masing-masing kegiatan LKM ada hukumnya masing-masing. Risa menjelaskan, selama ini kegiatan LKM sangat variatif dan jika disepakati, LKM memiliki layanan campuran, ada asuransi, investasi, simpan pinjam dan lain-lain. Padahal semua itu ada aturan hukumnya masing-masing. Dari fenomena itu, Risa yang pernah terlibat dalam pembahasan RUU LKM ada kompromi antara Bank Indonesia dan Departemen Keuangan; yaitu hak untuk
DPR Sahkan RUU UMKM
A
membuat tabungan sukarela. “Setelah LKM mencapai tingkat mobilisasi tertentu, ia harus berubah menjadi PT dan bisa tetap menjadi LKM, asal tidak memobilisasi dana publik. Kalau cuma mengumpulkan modal anggota tidak menjadi masalah,” ungkapnya UU LKM tak bisa ditunggu lama-lama lagi, apalagi pertumbuhan LKM di berbagai daerah setiap tahunnya mengalami pertumbuhan signifikan, lebihlebih saat ini sudah banyak kompetitor dengan modal besar juga terjun di sektor mikro tersebut; seperti bank umum.
[] MC
khirnya, setelah menunggu cukup lama, Komisi VI DPR mengesahkan Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) menjadi UU UMKM. Adanya UU ini memberikan kepastian hukum bagi UMKM untuk mengembangkan usahanya. “Ini merupakan hari bersejarah bagi usaha mikro kecil dan menengah (UMKM) Indonesia,” ungkap Menteri Negara Koperasi dan Usaha Kecil Menengah, Suryadharma Ali usai rapat keraja dengan Komisi VI di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Kamis (5/6/2008). Menurutnya kehadiran UU ini sebagai wujud komitmen pemerintah untuk mendorong ekonomi melalui UKM. Karenanya, momentum ini dipandang vital bagi pemberdayaan sektor riil di masa depan. Suryadharma menyatakan, pada dasarnya, UU ini diciptakan untuk meningkatkan kesempatan dan perlindungan kepada UMKM agar mampu memperluas lapangan kerja dan pelayanan ekonomi luas kepada masyarakat. Karena itu, UMKM harus memperoleh kesempatan, dukungan, perlindungan dan pengembangan usaha. UU ini memiliki kekuatan hukum terhadap UMKM, misalnya dalam mengatur kemitraan usaha antara pengusaha besar dan kecil, ketentuan tentang UKM, lembaga, perizinan usaha, sarana, informasi usaha, pembiayaan, penciptaan iklim usaha, aspek promosi dagang dan fasilitas pengembangan usaha dari pemerintah dan pemerintah daerah.
Kriteria UMKM Menurut UU UMKM 1. Usaha Mikro Memiliki kekayaan bersih paling banyak Rp 50 juta rupiah tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha, serta hasil penjualan tahunan paling banyak 300 juta rupiah. 2. Usaha Kecil Memiliki kekayaan bersih lebih dari Rp 50 juta sampai paling banyak Rp 500 juta, tidak termasuk tanah dan bangunan, penjualan tahunan lebih dari Rp 300 juta sampai Rp 2 miliar. 3. Usaha Menengah Memiliki kekakayaan bersih lebih dari Rp 500 juta sampai Rp 10 miliar, tidak termasuk tanah dan bangunan, penjualan tahunan lebih dari Rp 2,2 miliar sampai paling banyak Rp 50 miliar.[]
NO. 1 / TAHUN 1 / JUNI - JULI 2008
21
laporan utama
K
ecil-kecil cabe rawit, mungkin itulah kalimat yang tepat untuk Usaha Mikro dan Kecil (UMK). Bagaimana tidak, ketika krisis melanda bangsa ini di tahun 1997/1998, keberadaan UMK hingga kini tetap tangguh dan tumbuh. Sebaliknya, krisis moneter yang pernah mendera mampu mencabik-cabik perusahaan besar, hingga akhirnya gulung tikar. Kenyataan ini yang membuat sebagian perbankan tetap bertahan mengayomi UMK, salah satunya adalah bank plat merah ini, Bank Rakyat Indonesia (BRI). Perkembangan dan pertumbuhan UMK yang terus meningkat — membuat Kepala Divisi Bisnis Mikro BRI, W. Pramono kian optimis bahwa investasi mikro memiliki daya tarik tersendiri. Terbukti, BRI sebagai bank pemerintah bisa menempati ranking teratas dalam penyaluran pembiayaan UMK. Bagaimana prospek bisnis mikro dan pembiayaan untuk UMK tahun ini, wartawan Mikro Channel mewancarainya disela-sela acara Indonesia Microfinance Conferance (IMC) beberapa waktu lalu di Hotel Sanur Paradise, Bali. Berikut petikannya:
W. Pramono Kepala Divisi Bisnis Mikro BRI
22
NO. 1 / TAHUN 1 / JUNI - JULI 2008
Bagaimana perkembangan penyaluran pembiayaan UMK di tengah persaingan bisnis saat ini ? Mengenai pembiayaan UMK, bagi kami terus berkelanjutan (sustaianable) dan di BRI pembiayaan UMK terus naik tiap tahunnya baik rupiah maupun peminjam.
nasabah yang harus kita beri pembiayaan. Hal ini juga dirasakan oleh pihak perbankan lainya selain BRI.
Terus naik setiap tahun, artinya peluang bisnis UMK ke depan bagus ? Saya kira bagus perkembangannya, hal ini terbukti dari krisis ekonomi di tahun 1997 – 1998 yang paling tahan ådalah mikro kayaknya itu yang menjadi alasan pada bank-bank lain selain BRI untuk fokus pembiayaan pada mikro, karena stabilitas dari mikro itu telah mampu dirasakan.
Bagaimana masalah legal aspec dan visible UMK. Apakah BRI juga mengacu standarisasi tersebut dalam menyalurkan pembiayaan ? Permasalahan legal aspec dan visible sebenarnya tidak masalah, karena visible dihitung pertama adalah apakah kapasitas penghasilannya mampu menutup peminjamannya tidak. Sepanjang UMK itu layak kami akan selalu beri. Kedua adalah karakter, karena kami hadir di desa kami sangat memahami karakter si peminjam. Terbukti dari NPL kami hanya 1,26 %
Kenyataannya, masih banyak UMK terbengkelai dan jauh dari sentuhan lembaga keuangan. Apa masalah sebenarnya ? Kami akui mayoritas masyarakat Indonesia berprofesi dalam mengembangkan UMK—tapi perlu diketahui untuk memberikan pembiayaan atau kredit pada mereka memerlukan tenaga kerja yang luar biasa banyak sebab hal ini menyangkut dengan sebanyak mungkin
BRI ditunjuk oleh pemerintah sebagai bank pelaksana dalam penyaluran Kredit Usaha Rakyat (KUR), bagaimana perkembangannya ? Dalam penyaluran pembiayaan kredit tersebut kami yang paling tertinggi baik dalam rupiah maupun perseorangan, setelah itu diikuti oleh Bank Mandiri dan bank pelakasana lainya. Saya rasa program KUR sangat efektif untuk men-
dorong UMK lebih semangat dalam mengembangkan bisnisnya. Kabarnya, program KUR masih memberatkan UMK, terbukti target penyerapannya masih sedikit dimanfaatkan UMK, bagaiamana Anda melihat ini? Sebenarnya analoginya begini, dalam Lembaga keuangan Mikro (LKM) minimum bunganya ĂĄdalah 30% dalam satu tahun sedangkan KUR sendiri masih 16% dalam satu tahun. Kami rasa bunga KUR masih rendah di antara bunga-bunga LKM lainya. Kami selama ini mengikuti pasar, jika pemerintah tidak memutuskan diturunkan kami rasa tetap jalan. Bank mampu melayani masyarakat secara sustainable asalkan bank tersebut profit jika tidak bank tidak mampu melayani masyarakat. Dalam menyalurkan kredit pembiayaan UMK, apa strategi BRI agar dana tersebut cepat terserap ? Dalam melayani pembiayaan sampai pada masyarakat kami menggunakan cara dengan linked program, yaitu kami kerja-
NO. 1 / TAHUN 1 / JUNI - JULI 2008
23
laporan utama
sama dengan LKM dalam menyalurkan pembiayaan pada anggotanya dan hal ini telah berlangsung lama. Tahun 2008 kondisinya tak kondusif bagi perkembangan UMK, karena ada kenaikan BBM dan inflasi. Bagaimana Anda melihat situasi ini? Kami kira yang teruji bukan hanya UMK semua pihak akan kena dampak dari pengaruh kenaikan BBM dan inflasi. Tapi yang perlu diingatkan bahwa UMK kita telah teruji sejak tahun 1997-1998 yang multi krisis. Saya rasa untuk krisis tahun ini lebih tahan dari pada krisis tahun yang lalu. Artinya peluang investasi mikro sangat menarik di tahun ini ? Oh iya, jelas. Indikatornya apa jika investasi mikro menarik ? Pertumbuhan. Jumlah
24
peminjaman dan jumlah nominal uang di BRI dan bank lain itu pertumbuhannya cukup luar biasa. Untuk KUR Rp 5 juta satu hari 10.000 dan 15.000 nasabah per hari. Pertumbuhan itu yang membuat kami optimis bahwa di UMK tidak begitu berpengaruh besar adanya krisis yang terjadi saat ini. Jika berpengaruh itu pasti terjadi stagnasi dan mengalami penurunan. Sektor bisnis UMK mana yang memiliki peluang besar dalam investasi ? UMK memang terbagi dari berbagai sektor, yang paling beresiko menurut kami adalah sektor pertanian, makanya jarang sekali perbankan masuk di sektor pertanian. UMK yang paling menarik adalah sektor perdagangan karena dalam sektor ini margin-nya tinggi. Kami rasa sektor perdangan itu masih akan promising karena sektorya lebih besar.
NO. 1 / TAHUN 1 / JUNI - JULI 2008
Jika perdagangan UMK bagus, mengapa pemerintah masih menggusur pedagang UMK ? Kami rasa pedagang UMK itu harus di tata dengan benar dan mereka juga tidak seenaknya sendiri dalam berdagang dan jika di tata dan pemerintah memberikan fasilitas, kami rasa itu bagus bagi perdagangan UMK. Maka penataan pasar-pasar UMK perlu dibenahi terus sehingga bisnis UMK lebih sehat dan bagus.
Apa harapan Anda dalam pengembangan bisnis UMK di tahun 2008 ? Kami berharap untuk tahun 2008 perkembangan UMK terus bagus dan berkembang dan semua bank termasuk BRI akan selalu memberikan support UMK sehingga kesejahteraan masyarakat akan cepat terwujud. [] MC
Regulasi
Payung Hukum BMT
P
ada mulanya, lembaga keuangan di Indo nesia banyak yang berpandangan, BMT sebagai lembaga keuangan non bank dan bersifat non formal, di mana kedudukannya sama dengan Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) , Kelompok Swadaya Masyarakat (KSM), Usaha Ekonomi Desa Simpan Pinjam (UEDSP), Usaha Peningkatan pendapatan Keluarga Sejahtera (UPPKS) dan lembaga-lembaga lain sejenis. Namun dalam perkembangannya, keberadaan BMT diakomodir ke dalam payung hukum koperasi dengan mengacu kepada: a) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 tahun 1992 tentang Perkoperasian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3502); b) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No 9 tahun 1995 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Simpan Pinjam Oleh Koperasi; (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3611); c) Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 101 tahun 2001 tentang Kedudukan, Tugas Fungsi, Kewenangan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Menteri Negara; d) Keputusan Menteri Negara Koperasi dan Pengusaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia nomor 194/KEP/M/IX/1998 tentang Petunjuk Pelaksanaan Penilaian Kesehatan Koperasi Simpan Pinjam dan Usaha Simpan Pinjam; e) Keputusan Menteri Negara Koperasi dan Pengusaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia Nomor 351/ KEP/M/XII/1998 tentang Petunjuk Pelaksanaan Kegiatan Usaha Simpan Pinjam oleh Koperasi; f) Keputusan Menteri Negara Koperasi dan Pengusaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia Nomor 31/ KEP/M.KUKM/XII/1998 tentang Rencana Tindak Jangka Menengah Pengembangan Usaha Kecil dan Menengah (RJTM-UKM) g) Keputusan Menteri Negara Koperasi dan Pengusaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia Nomor 70/KEP/MENEG/XII/2001 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor
Menteri Negara Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia; h) Keputusan Menteri Negara Koperasi dan Pengusaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia nomor 104.1/Kep/M.MUKM/X/2002 tentang Petunjuk Pelaksanaan Persyaratan dan Tata Cara Pengesahan Akta Pendirian dan Perubahan Anggaran Dasar Koperasi. Hingga sekarang, seluruh BMT sudah memiliki badan hukum Koperasi, baik dalam bentuk KSU (Koperasi Serba Usaha), KSP (Koperasi Simpan Pinjam), Kopontren (Koperasi Pondok Pesantren), KJKS, dan jenis badan hukum koperasi lain. Namun, dalam Undang-undang dan beberapa peraturan maupun keputusan di atas belum mengakomodir keberadaan BMT dan atau jenis usaha berbadan hukum koperasi berpola syari’ah. Oleh karena itu, dengan mempertimbangkan: a) Bahwa praktik usaha simpan pinjam yang dikelola secara syariah telah tumbuh dan berkembang di masyarakat, serta mengambil bagian penting dalam memberdayakan ekonomi masyarakat khususnya kalangan usaha kecil dan mikro. b) Bahwa kegiatan usaha simpan pinjam pola syariah, khususnya yang telah dan akan dikelola melalui bentuk koperasi perlu didorong dan dikembangkan pemerintah, sehingga mampu memberikan motivasi dan kepastian hukum bagi setiap pelakunya. c) Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam hurup a,b, dan c, perlu dikeluarkan Keputusan Menteri Negara Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia, tentang Petunjuk Pengelolaan Usaha Simpan Pinjam KSP/USP Koperasi pola syariah. Pada tahun 2004 dikeluarkan Keputusan Menteri Negara Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia Nomor: 91/Kep/Men/ M.KUKM/IX/2004 tentang Petunjuk Pelaksanaan Kegiatan Usaha Koperasi Jasa Keuangan Syariah/ Unit Jasa Keuangan Syariah. Dengan demikian, keluarnya Kepmen ini diharapkan dapat memberi payung hukum bagi keberadaan BMT; dan secara yuridis formal, BMT adalah Koperasi yang menjalankan jasa keuangan syari’ah.
NO. 1 / TAHUN 1 / JUNI - JULI 2008
25
Interview
K
emiskinan kian menggurita. Ibarat benang, semakin kusut dan kian sulit terurai. Tak hanya itu, luka kemiskinan semakin melebar ketika kebijakan pemerintah yang menaikkan harga BBM beberapa waktu lalu, yang ini berdampak pada kenaikan hargaharga bahan pokok. Saking semrawutnya, angka kemiskinan pun juga tak pernah ada yang sama antara lembaga satu dengan lainnya. Data BPS 2007 menyebutkan jumlah penduduk miskin (penduduk yang berada dibawah Garis Kemiskinan) pada bulan Maret 2007 sebesar 37,17 juta jiwa (16,58 %).
26
NO. 1 / TAHUN 1 / JUNI - JULI 2008
Sementara, Bank Dunia melaporkan jumlah penduduk miskin Indonesia 2007 sebanyak 105,3 juta, atau 45,2% dari total populasi penduduk sebanyak 232,9 juta jiwa. Sementara itu, ada sekitar 40 jutaan masyarakat sedang berjuang, baik untuk hengkang dari kemiskinan atau agar tidak terjatuh di bawah garis kemiskinan, bahkan ada pula yang tetap bertahan tepat di garis kemiskinan. Merekalah pengusaha mikro dan kecil (UMK). Pegiat UMK ini pada umumnya para pekerja informal dengan sumber daya dan sumber dana yang pas-pasan. Kerja pagi, hasilnya untuk kebutuhan sore, begitu sebaliknya. Ada beberapa upaya yang dilakukan pemerintah untuk mengurangi angka kemiskinan, salah satunya program Kementerian Koperasi dan UKM. Tujuannya, menekan dan mengurangi angka kemiskinan sembari membuka lapangan pekerjaan. Namun, tidak seimbangnya antara jumlah masyarakat yang harus diberdayakan dan dana yang tersedia, maka muncullah program dana bergulir. Lalu, apa dan bagaimana dana bergulir tersebut, wartawan Mikro Channel wawancara
langsung dengan Menteri Koperasi dan UKM, Suryadharma Ali. Berikut petikan wawancaranya: Apa fokus kementerian terhadap pengembangan lembaga keuangan mikro (baca: koperasi), untuk mempercepat perkembangan usaha mikro dan kecil? Sekarang ini, ada beberapa yang masih perlu
kita perhatikan menyangkut kondisi umum Koperasi dan UKM. Antara lain menyangkut: regulasi atau aturannya, kapasitas mereka untuk menyalurkan pembiayaan dan kemampuan pengelolaan dana bergulir. Itu yang menjadi sorotan untuk pengembangan UMKM saat ini.
Sebenarnya bagaiamana kondisi umum masyarakat saat ini? Kondisi umum masyarakat kita itu miskin, sementara UMKM masih susah untuk mendapatkan keterpihakan dari permodalan. Padahal 90 % usaha mikro itu diklasifikasikan membutuhkan modal sampai dengan Rp 50 juta. Selain itu, UMKM di bawah juga membutuhkan permodalan
Rp 5 juta. Sedangkan pihak perbankan susah memberikan permodalan karena permasalahan regulasi. Inilah yang menjadi kondisi umum. Lalu apa kebijakan pemerintah, agar sektor mikro mampu berjalan? Nach, untuk mengatasai permasalahan tersebut
NO. 1 / TAHUN 1 / JUNI - JULI 2008
27
Interview
pemerintah memberikan bantuan dalam bentuk dana sosial dan dana tersebut mampu digunakan untuk konsumtif dan bisa produktif. Pemerintah, berharap dana tersebut digunakan untuk konsumtif atau produktif? Pada dasarnya, kita ingin uang itu produktif, karena kemampuan pemerintah memberikan bantuan dana sosial pada masyarakat yang begitu besar sedangkan peran pemerintah tak bisa membagi semua. Oleh karena itulah, yang namanya bantuan sosial bagi kementerian Koperasi dan UKM bukan sesuatu yang kemudian hilang, tapi itu adalah Dana Bergulir.
28
Mengapa disebut dana bergulir? Dana bergulir itu tersebut ditujukan kepada para pengusaha skala mikro, dengan demikian bertujuan produktif, dan bukan konsumtif. Apabila dana itu kita salurkan pada usah mikro, kita berharap pada pengusaha mikro tersebut dengan mudah mendapatkan modal dan UMK bisa mengolah uang sehingga UMK memiliki pendapatan. Jadi uang itu bisa berumur panjang di tangan mereka. Apa harapan pemerintah dari dana bergulir itu pada masyarakat? Pemberian dana itu diberikan dengan harapan, ada kesadaran yang kuat di
NO. 1 / TAHUN 1 / JUNI - JULI 2008
tengah-tengah masyarakat dalam mempergunakan dana itu untuk dipergunakan secara bergantian dengan kelompok lain, sehingga dana itu disebut dana bergulir. Apa yang membedakan antara dana bergulir dengan dana sosial? Seperti yang saya katakan tadi, sebenarnya dana bergulir itu adalah dana bantuan sosial. Tapi dalam pemberian dana bergulir ini berbeda dengan dana sosial. Jika bantuan sosial dipakai habis. Semenara dana bergulir jika dilempar, diharapkan itu bisa bergulir terus menerus dan dirasakan manfaatnya oleh lebih banyak orang.
Kapan dana bergulir di kementerian Koperasi dan UKM? Dana bergulir yang ada di kementerian Koperasi berawal pada tahun 2000, tetapi yang diaudit tahun 2000 hingga 2006. Sejak tahun 2000 sampai 2006 ada 2 aturan. Pertama, antara tahun 2000 sampai 2004, dana bergulir belum ada ketentuan kementerian harus mencatat perkembangannya. Kedua, antara tahun 2005 hingga tahun 2007, kementerian diwajibkan mencatat dana bergulir tersebut. Bagaimana keranjang pembiayaan yang dilakukan oleh kementerian? Di Kementerian Koperasi dan UKM, keranjang pembiayaan yang diakukan terdiri atas: belanja modal, keranjang pem-biayaan sosial, keranjang pembiayaan barang dan hibah.
Maksudnya ada keraguan di tingkat aparatur koperasi? Namanya dana bergulir sesungguhnya adalah dana sosial, dan menurut aturan dana sosial itu masuk pada keranjang belanja sosial. Keranjang belanja sosial seharusnya disalurkan pada lembaga sosial. Kementerian koperasi tidak termasuk lembaga sosial. Dana bergulir tidak disalurkan ke lembaga sosial, tetapi disalurkan ke lembaga koperasi. Sementara koperasi merupakan lembaga ekonomi yang sebenaranya tidak layak mendapatkan bantuan sosial. Namun dalam realitasnya, koperasi dan UMK di Indonesia masih dalam tingkat pemberdayaan. Kalau dimasukkan dalam keranjang belanja modal, maka yang disalurkan kepada mereka merupakan kekayaan material yang harus dicatat terus dan dikembalikan.
Bagaimana prosedur penyaluran dana bergulir itu? Prosedur penyaluran dana bergulir adalah: koperasi mengajukan proposal kepada menteri koperasi. Namun, dalam proses pengajuan tersebut koperasi terlebih dahulu harus mendapatkan persetujuan dari dinas koperasi kabupaten/kota, lalu mendapatkan persetujuan dari propinsi, dan baru diajukan ke kementerian koperasi. Kementerian koperasi kemudian melakukan pengecekan secara acak, untuk menjadi bahan pengambilan keputusan “ya” atau “tidak”. Jika “ya”, maka akan segera diproses dan persetujuan itu dikirim ke departemen keuangan untuk mencairkan dana kementerian koperasi untuk disalurkan pada koperasi pengaju tersebut dengan wajib dicatat oleh kementerian koperasi. []
Penyaluran dana bergulir masuk keranjang mana? Ini yang menjadi salah satu penyebab anggaran kementerian koperasi tidak cepat disalurkan ke masyarakat, karena ada keraguan di tingkat aparatur koperasi dalam menyalurkan pembiayaan dengan pertanyaan dana bergulir itu masuk dalam keranjang pembiayaan yang mana? NO. 1 / TAHUN 1 / JUNI - JULI 2008
29
Filantropi
Besarnya Pandu Logistics karena doa anak-anak yatim, ulama dan diikuti dengan kerja keras. Sebagai ungkapan syukurnya, Pandu pun berbagi untuk syiar Islam. Bagaimana kisahnya?
30
W
ajah Sari nampak sumringah saat bersama temantemannya keliling Jakarta. Maklum, selama ini ia tak pernah merasakan jalan bersama dalam satu kendaraan bersama teman-temannya yang senasib, tak berbapak dan tak beribu, alias yatim piatu. Bagi Sari, pengalaman ini adalah yang pertama kalinya. Ia bisa melihat ramainya jalanan kota Jakarta, bahkan hingga bisa shalat berjamaah di Masjid Istiqlal dan menikmati indahnya Tugu Monas, kebanggaan kota Jakarta.
NO. 1 / TAHUN 1 / JUNI - JULI 2008
“Saya senang bisa ikut dalam tour keliling Jakarta dengan teman-teman, sebab selama ini saya belum pernah ke Monas atau Istiqlal,� ungkap gadis yang masih duduk di bangku sekolah SMP kelas dua ini. Menurutnya, selain menikmati perjalanan keliling Jakarta ini, ia juga bisa berkenalan dengan temanteman lainnya. “Saya bisa menambah teman,� paparnya. Begitulah sekelumit kebahagiaan salah seorang anak yatim yang ikut dalam tour ini. Masih banyak peserta lain yang juga
merasakan hal sama sebagaimana yang Sari rasakan. Pagi itu, sekitar 200 anak yatim piatu berkumpul di Masjid An-Nuur, di perumahan Permata Timur, Jakarta Timur. Anak-anak nampak bersiap siap memasuki tiga bus ber-AC yang akan keliling ke tempat bersejarah, Masjid Istiqlal dan Tugu Monas. Perjalanan bertajuk “Tour Ibadah Anak Yatim Piatu� ini sengaja digelar Pandu Logistics sebagai salah satu program dari Corporate Social Responsibility (CSR) perusahaan terhadap anakanak yatim piatu.
Menurut Pimpinan Pandu Logistics, Dr HM Bhakty Kasry, kegiatan santunan ini rutin digelar setiap dua bulan sekali, dengan acara yang berbedabeda. Menurutnya, dalam Islam, anak yatim piatu memiliki kedudukan tersendiri. Mereka mendapat perhatian khusus dari Rasulullah SAW. Hal ini untuk menjaga kelangsungan hidupnya agar jangan sampai terlantar. Bahkan Allah akan mengangkat derajat orang-orang yang gemar menyantuni anak yatim, sebagaimana sabda Nabi, “Barang siapa
yang menanggung makan dan minum (memelihara) anak yatim dari orang Islam, sampai Allah SWT mencukupkan dia, maka Allah mengharuskan ia masuk surga, kecuali ia melakukan dosa yang tidak terampunkan� (H.R. Turmudzi). CSR Pandu Logistics ini diadakan sebagai bentuk kepedulian perusahaan terhadap anak-anak yatim piatu. Untuk jangka panjang, bapak tiga anak ini ingin agar anak-anak tersebut bisa menikmati hidup secara normal layaknya masyarakat lainnya.
NO. 1 / TAHUN 1 / JUNI - JULI 2008
31
Filantropi
Kepedulian yang diwujudkan dalam bentuk santunan ini juga melibatkan puluhan yayasan yatim piatu di sekitar perusahaan. Setiap bulan sekali, perusahaan memberikan dana kepada yayasan agar bisa dimanfaatkan untuk kebutuhan anak asuhnya, yakni anak yatim piatu. Pandu Logistics yang berdiri pada tahun 1992 ini tak hanya memberikan dana CSR untuk anak-anak yatim, tapi juga memberi-kan bantuan kepada beberapa lembaga pendidikan, misalnya pesantren Al-Aziziyah yang ada di Mataram, Lombok, sekolah Islam AlQudwah di Depok, dan beberapa pesantren di Jawa. Untuk pesantren AlAziziyah, pesantren yang memiliki sekitar 1.500 santri ini, perusahaan berkiprah dalam realisasi pembangunan masjid tiga lantai. Masjid megah ini menghabiskan dana sekitar Rp 3 milyar, dibangun sejak
32
tahun 2001. “Alhamdulillah, masjid itu sudah selesai dan kegiatan masjidnya sangat makmur dipenuhi oleh santri-santri,” ungkapnya. Menurut lelaki kelahiran Medan 30 April 1953 ini, masjid adalah rumah Allah yang harus diisi dengan kegiatan-kegiatan bermanfaat bagi jamaah. Masjid juga sentra perubahan sosial masyarakat. Selain di Mataram, perusahaan yang memiliki karyawan lebih dari 2000 orang ini juga membangun Masjid An-Nuur di Permata Timur, Jakarta Timur. Masjid yang lokasi-nya bersebelahan dengan kediaman Bhakty ini cukup ramai dengan kegiatan. Di antaranya adalah shalat lima waktu berjamaah, shalat malam setiap pekan sekali, pengajian, penyediaan ambulan gratis, dan taman pendidikan al-Qur’an (TPA). Untuk TPA, diperuntukkan bagi anak-anak yatim
NO. 1 / TAHUN 1 / JUNI - JULI 2008
piatu dan dari keluarga kurang mampu. “Anak-anak gratis belajar di sini, para gurunya akan kami tanggung semua,” tutur suami Hj Ellin Susemsiati ini. Maka, melalui hasil perusahaan, ia sisihkan sebagian penghasilannya untuk memberdayakan anak yatim dan kurang mampu, pengembangan pendidikan dan pembangunan masjid. Kepedulian Pandu Logistics terhadap pendidikan juga terlihat dari keterlibatannya di beberapa lembaga pendidikan Islam seperti di Sekolah Dasar Islam Terpadu Al-Qudwah di Depok. Di Depok, Bhakty ikut andil dalam pendirian SDIT Al-Qudwah. Di mana manajemen yang diterapkan di-
sesuaikan dengan pola manajemen islami. Sekilas Pandu Logistics Tahun 1992, babak baru Dr HM Bhakty Kasry mencoba peruntungan di dunia bisnis kurir. Dengan modal sekitar Rp 50 juta dari hasil mengumpulkan uang gaji selama bekerja di DHL selama 11 tahun, ia beranikan diri membangun kerajaan bisnisnya. Alhasil, kini Pandu Siwi Group memiliki empat anak perusahaan yaitu PT Pandu Siwi Sentosa, PT Tritama Bella Transindo, PT Indah Jaya Express, PT Pandu As-Shafwa, dan PT Pandu Elin Sejahtera. Karyawan yang berhasil direkrut mencapai 2.000 orang lebih dan kantor cabang sebanyak 155 cabang yang tersebar di seluruh Indonesia.
Sedangkan untuk melancarkan pengiriman, perusahaan menyiapkan ratusan armada darat, baik roda dua atau roda empat. Sukses Bhakty tak serta merta terjadi begitu saja. Awalnya ia bekerja sebagai salesman di perusahaan jasa kurir PT DHL Indonesia. Berkat kesabaran dan ketekunannya, Bhakty berhasil meraih posisi sebagai Country Sales Manager. Meski berhasil menjadi manajer, namun ia tak ingin menjadi karyawan terusmenerus. Karena itulah, “Sambil bekerja, saya harus banyak belajar dari perusahaan itu,” ungkapnya kepada Mikro Channel saat ditemui di kantornya. Saat ini, perusahaan berhasil mengirimkan berupa dokumen dan paket rata-rata mencapai 30
sampai 50 ton per hari. Pelanggan yang menjadi mitra Pandu mencapai 2500 pelanggan di Indonesia dan 1300 di antaranya di Jakarta. Satu angka yang cukup fantastis. Di luar dugaan Bhakty, ternyata perusahaan ini mendapatkan tempat yang cukup baik di hati pelanggannya. “Semua ini berkat kerja tim dan pertolongan Allah,” tuturnya. Ke depan, Bhakty berobsesi menjadikan Pandu go internasional. Obsesi ini mulai terwujud dengan hadirnya perusahaan asing dari Timur Tengah, Emirates Post sebagai mitra bisnisnya. “Kita akan menjadi perusahaan besar yang profesional dan siap berkompetisi dengan perusahaan besar lainnya,” tegasnya. [] MC
NO. 1 / TAHUN 1 / JUNI - JULI 2008
33