Perspektif Kontroversi Revitalisasi Buddha Bar
firman.ir@gmail.com
Nama gedung N d : Batavia Kunstkring B t i K tk i atau t Nederlandsch‐Indische Kunstkring (Lingkar Seni Hindia ‐ Belanda) Arsitek : Pieter Adriaan Jacobus Moojen Tahun : 1913 Fungsi : ‐1913‐1945 (Lingkar Seni Hindia – Belanda) ‐1945‐1998 (kantor imigrasi) ‐1998‐2008 (kosong) ‐2008‐sekarang (Budha Bar) Pengelola : anaknya : anaknya Sutiyoso dan putri Megawati, Puan Maharani
firman.ir@gmail.com
monas
Patungg tani
Sudirman� thamrin
menteng
firman.ir@gmail.com
firman.ir@gmail.com
firman.ir@gmail.com
firman.ir@gmail.com
firman.ir@gmail.com
Kontroversi 1. Penggunaan bangunan cagar budaya untuk kepentingan komersialisasi private 2. Perubahan interior yang signifikan, menghilangkan y g g , g g identitas sebagai g bangunan kolonialnya 3. Penambahan bangunan pada bagian samping 4. Penambahan audio sistem yang berlebihan akan menyebabkan kerusakan perlahan l h terhadap t h d bangunan. b 5. Penggunaan dana PEMDA untuk renovasi kemudian di ambil alih pihak swasta 6. Nama tempat menggunakan agama “Budha”
firman.ir@gmail.com
Kode Etik Arsitek
Kaidah Tata Laku 1.401 Arsitek berkewajiban berperan aktif dalam pelestarian bangunan/ arsitektur dan/ atau k kawasan b bersejarah j h yang bernilai b il i tinggi. Kaidah i i id h Tata Laku k
Kaidah Tata Laku 1.402 Arsitek berkewajiban meneliti secara cermat sebelum melakukan rencana peremajaan, pembongkaran bangunan/ kawasan yang dinilai memiliki potensi berdasarkan peraturan yang berlaku yang berlaku dan/ atau dan/ atau penilaian pakar.
firman.ir@gmail.com
Etika Presevasi 1. The intervention must be the minimum necessary. 1 The intervention must be the minimum necessary 2. The intervention should be reversible if technically possible. This is more likely to be achievable with traditional methods. 3. The intervention should not prejudice future intervention. 4. The intervention should not hinder later access to all the evidence incorporated in the structure. 5. The intervention should be totally directed by dedicated respect for aesthetics,
and historical and physical integrity and historical and physical integrity. 6. The intervention should allow the maximum amount of existing material to be retained. 7. The intervention should be harmonizing in color, tone, texture, form and scale. 8. Restoration should not be attempted unless there is adequate archaeological evidence or there is good photographic or drawn evidence for the items to be replaced. In addition the items must be essential to reinstate the original design concept. concept 9. Restoration in order to re‐instate the original design concept is only done in exceptional circumstances and where the restoration is absolutely necessary for the structure to be fully understood and appreciated by the observer. Archaeological curiosity should not be engaged in, so as to attempt to retrieve the evidence, i i h ld b di i h id especially if this will result in unnecessary intervention in the structure. firman.ir@gmail.com
PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 10 TAHUN 1993 TENTANG PELAKSANAAN UNDANG‐UNDANG NOMOR 5 TAHUN 1992 TENTANG BENDA CAGAR BUDAYA BAB I KETENTUAN UMUM KETENTUAN UMUM Pasal 1 Dalam Undang‐undang ini yang dimaksud dengan : Benda cagar budaya adalah : benda buatan manusia, bergerak atau tidak bergerak yang berupa kesatuan atau kelompok, atau bagian‐bagian atau sisa‐sisanya, yang berumur sekurang‐kurangnya 50 (lima puluh) tahun, atau mewakili masa gaya yang khas dan mewakili masa gaya sekurang yang khas sekurang‐kurangnya kurangnya 50 (lima puluh) tahun, 50 (lima puluh) tahun serta dianggap mempunyai nilai penting bagi sejarah, ilmu pengetahuan,
dan kebudayaan; benda alam yang dianggap mempunyai nilai penting g sejarah, ilmu j pengetahuan, dan p g kebudayaan. y bagi Situs adalah :lokasi yang mengandung atau diduga mengandung benda cagar budaya termasuk lingkungannya yang diperlukan bagi pengamanannya. firman.ir@gmail.com
BAB III PENGUASAAN, PEMILIKAN, PENEMUAN, DAN PENCARIAN Bagian Pertama Penguasaan dan Pemilikan Bagian Pertama Penguasaan dan Pemilikan Pasal 4 (1) Semua benda cagar budaya dikuasai oleh Negara. Pasal 6 (1) Benda cagar (1) Benda cagar budaya tertentu dapat dimiliki atau dikuasai oleh setiap orang dengan tetap memperhatikan fungsi sosialnya dan sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan dalam Undang‐
undangg ini.
firman.ir@gmail.com
BAB IV PERLINDUNGAN DAN PEMELIHARAAN Pasal 13 (1) Setiap orang yang memiliki atau menguasai benda cagar budaya wajib melindungi dan memeliharanya. BAB VI BAB VI PEMANFAATAN Pasal 19 (1) B d (1) Benda cagar b d budaya tertentu dapat d di dimanfaatkan f k untukk kepentingan k i
agama, sosial, pariwisata, pendidikan, ilmu pengetahuan, dan kebudayaan. (2) Pemanfaatan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) tidak dapat dilakukan dengan cara atau apabila: a. bertentangan dengan upaya perlindungan benda cagar budaya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (2); b semata mata untuk mencari b. semata‐mata untuk
keuntungan pribadi
dan/atau golongan. firman.ir@gmail.com
BAB VIII KETENTUAN PIDANA Pasal 26 Barangsiapa dengan sengaja merusak benda cagar budaya dan situs serta lingkungannya atau membawa, memindahkan, mengambil, mengubah bentuk dan/atau warna, memugar, atau memisahkan benda cagar budaya tanpa izin d i Pemerintah dari P i h sebagaimana b d dimaksud k d dalam d l Pasall 15 ayat (1) dan ( ) d ayat (2) ( ) dipidana dengan pidana penjara selama‐lamanya 10 (sepuluh) tahun dan/atau denda setinggi‐tingginya Rp 100.000.000,00 (seratus juta rupiah).
firman.ir@gmail.com
firman.ir@gmail.com
PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 10 TAHUN 1993 BAB II BAB II PENGUASAAN, PEMILIKAN, PENDAFTARAN, DAN PENGALIHAN Pasal 2 (1) Untuk perlindungan dan/atau pelestarian benda cagar budaya, benda yang diduga benda cagar budaya, benda berharga yang tidak diketahui pemiliknya baik bergerak maupun tidak bergerak, dan bergerak dan situs yang berada yang berada di wilayah Republik Indonesia dikuasai oleh Negara. BAB IV PERLINDUNGAN DAN PEMELIHARAAN Pasal 25 (1) Perlindungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (1) Perlindungan 23 ayat (1) untuk (1) untuk penyelamatan dan pengamanan dilakukan sebagai upaya untuk mencegah : a. kerusakan karena faktor alam dan/atau akibat ulah manusia; b. beralihnya pemilikan dan penguasaan kepada orang yang tidak berhak; c. berubahnya b b h k l keaslian d nilai dan l sejarahnya. h (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai perlindungan benda cagar budaya diatur oleh Menteri.
firman.ir@gmail.com
BAB V PEMANFAATAN Pasal 36 (6) Apabila dalam pelaksanaan pemanfaatan benda cagar budaya ternyata : a. tidak sesuai dengan perizinan yang diberikan; b. bertentangan dengan upaya perlindungan benda cagar budaya; c mencari keuntungan pribadi dan/atau golongan; c. mencari d. karena keadaannya, benda cagar budaya tidak mungkin dimanfaatkan lagi, Menteri dapat menghentikan kegiatan pemanfaatan benda cagar budaya. BAB VI PEMBINAAN DAN PENGAWASAN Pasal 41 (1) Menteri bertanggung jawab atas pembinaan terhadap pengelolaan benda cagar budaya.
firman.ir@gmail.com
firman.ir@gmail.com
PERATURAN PERUNDANG‐UNDANGAN TENTANG DINAS MUSEUM DAN PEMUGARAN DKI JAKARTA DAN PEMUGARAN DKI JAKARTA
BAB IX PEMANFAATAN PENGEMBANGAN Pasal 26 (1) Pemanfaatan lingkungan dan bangunan cagar budaya harus dikoordinasikan dengan Dinas Museum dan Pemugaran (3) Pemanfaatan sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini diberikan untuk kepentingan sosial, pariwisata, pendidikan, ilmu pengetahuan, kebudayaan dan agama. BAB X KETENTUAN PIDANA Pasal 28 (2) Terhadap perbuatan yang dikalsifikasikan sebagai tindak pidana terhadap pelestarian dan pemanfaatan lingkungan dan bangunan cagar budaya di ancam pidana
berdasarkan UU no.5 tahun 1992 tentangg Cagar g Budaya y firman.ir@gmail.com
Kesimpulan Peraturan Perundang Undangan
Pelanggaran UU
Perijinan dengan Pemerintah
Sanksi
UU RI no 5 thn 1992 Tentang cagar Budaya
BAB VI Pemanfaatan Pasal 19
Ya
Tidak ada
PP RI no 10 thn 1993 Tentang cagar budaya
Pasal 25 dan 36
Ya
Tidak ada
KepMen RI no 087/P/1993 Tentangg Cagar g budaya y
Tidak terdaftar
‐
Tidak ada
PerDa DKI no 4 tahun 1997
BAB IX PEMANFAATAN PENGEMBANGAN Pasal 26
Ya
Tidak ada
firman.ir@gmail.com
Pemerintah
Pelanggaran UU Cagar UU Cagar Budaya no 5 1992 Pasal 19
renovasi
Batavia Kunstkring
Kontroversi
kejasama
PP RI no 10 thn 1993 Tentang cagar budaya Pasal 25 dan 36
Kerjasam a dengan pemerint ah
Tidak ada sangksi
PerDa DKI no 4 tahun 1997 Pasal 26
komesialisasi Swasta
firman.ir@gmail.com