Studi potensi pendapatan asli daerah kota langsa bersumber dari pajak daerah by galaksijoel

VOLUME III, NO 3, OKTOBER 2012

1. Peranan Ibu Rumah Tangga dalam Membina Disiplin Belajar Anak Usia Sekolah Dasar Oleh Drs. Akhyar,M.Si. 2. Reformasi dan Desentralisasi Pendidikan Oleh Drs. H.M. Hasan Yakob, M.M. 3. Strategi Kepala Sekolah Memotivasi Guru dalam Meningkatkan Aktivitas Kegiatan Pembelajaran Oleh Drs. Tamarli, M.Si. 4. Identifikasi Formalin dalam Beberapa Produksi Mie Basah yang Diproduksi di Pasar Kapung Baro Banda Aceh Oleh. Drs. Muhammad, M.Si. 5. Pengaruh Tingkat Pendidikan Orang Tua Terhadap Prestasi Belajar Bahasa Indonesia Siswa SMA Negeri 5 Banda Aceh Drs. Yusri, M.Pd. 6. Studi Potensi Pendapatan Asli Daerah Kota Langsa Bersumber dari Pajak Daerah Oleh Ir. Syarifuddin, M.Si. 7. Pemanfaatan Limbah Biji Buah Durian Sebagai Sumber Karbohidrat Pakan Ternak Ir. Mulyadi, M.Si. 8. Profil Usaha Kecil Perempuan di Kota banda Aceh Oleh Dr. Asmawati, M.Si 9. Analisis Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Permintaan Kredit Usaha Mikro dan Menengah pada Bank Umum di Kota Banda Aceh Oleh Yuliana, S.E. 10. Manajemen Hubungan Sekolah dan Masyarakat dalam Meningkatkan Mutu Pendidikan pada SD Negeri 12 Sabang Oleh Ambia Nurdin , SKM, M.Pd.

Jurnal Tasimak Vol. III, No.3, Oktober 2012

ISSN 2086 - 8421

Jurnal Ilmiah

TASIMAK Media Sain dan Teknologi Abulyatama ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬ 1. Peranan Ibu Rumah Tangga dalam Membina Disiplin Belajar Anak Usia SekolahDasar Oleh Drs. Akhyar,M.Si. 2. Reformasi dan Desentralisasi Pendidikan Oleh Drs. H.M. Hasan Yakob, M.M. 3. Strategi Kepala Sekolah Memotivasi Guru dalam Meningkatkan Aktivitas Kegiatan Pembelajaran Oleh Drs. Tamarli, M.Si. 4. Identifikasi Formalin dalam Beberapa Produksi Mie Basah yang Diproduksi di Pasar Kapung Baro Banda Aceh Oleh. Drs. Muhammad, M.Si. 5. Pengaruh Tingkat Pendidikan Orang Tua Terhadap Prestasi Belajar Bahasa Indonesia Siswa SMA Negeri 5 Banda Aceh Drs. Yusri, M.Pd. 6. Studi Potensi Pendapatan Asli Daerah Kota Langsa Bersumber dari Pajak Daerah Oleh Ir. Syarifuddin, M.Si. 7. Pemanfaatan Limbah Biji Buah Durian Sebagai Sumber Karbohidrat Pakan Ternak Ir. Mulyadi, M.Si. 8. Frofil Usaha Kecil Perempuan di Kota Banda Aceh Oleh Dr. Asmawati, M.Si. 9. Analisis Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Permintaan Kredit Usaha Mikro dan Menengah pada Bank Umum di Kota Banda Aceh Oleh Yuliana, S.E 10. Manajemen Hubungan Sekolah dan Masyarakat dalam Meningkatkan Mutu Pendidikan pad SD Negeri 12 Sabang Oleh Ambia Nurdin

Jurnal Tasimak Vol. III, No.3, Oktober 2012

ISSN 2086 - 8421

Jurnal Ilmiah

TASIMAK Media Sain dan Teknologi Abulyatama ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬ Pelindung/Pembina Penanggung Jawab

: Rektor Universitas Abulyatama : Ketua Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat Universitas Abulyatama

Pemimpin Redaksi

: Drs. Yusri, M.Pd.

Redaktur Ahli

: Prof. Dr. H. Warul Walidin, A.K. M.A. (IAIN) Prof.H. Burhanuddin Salim, M.Sc. Ph.D. (Unsyiah) R. Agung Efriyo Hadi, M.Sc. Ph.D (Unaya) Prof. Dr. A. Halim Majid, M.Pd. (Unaya) Drs. Azwar Thaib, M.Si. (Unaya)

Redaktur Pelaksana

: Drs. Zamzami A.R., M.Si. Yuliana, S.E. Yulinar, S.Pd.

Dewan Redaksi

: Muhammad Nur, S.H., M.Hum Ir. Mulyadi Ir. H. Firdaus, M.Si. Dewi Astini, S.H., M.Hum. Maryati B, S.H., M.Hum. Drs. Tamarli, M.Si. Yulfrita Adamy, S.E. M.Si. Drs. H.M. Hasan Yakob, M.M. Drs. Bukhari, M.Si. Ir. M. Isa T. Ibrahim, M.T.

Distributor/Komunikasi Bendahara

: Drs. Akhyar, M.Si. Drs. Muhammad, M.Si. : Drs. Nasruddin A.R., M.Si.

Desain Cover

: aSOKA Communications (www.asoka.web.id)

Website

: www.abulyatama.ac.id.

Alamat Redaksi

: Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat Universitas Abulyatama, Jl. Blang Bintang Lama km 8,5 Lampoh Keude – Aceh Besar, Telepon 0651 21255

Jurnal Tasimak Vol. III, No.3, Oktober 2012

ISSN 2086 - 8421

DAFTAR ISI Halaman 1. Peranan Ibu Rumah Tangga dalam Membina Disiplin Belajar Anak Usia Sekolah Dasar Oleh Drs. Akhyar,M.Si. ..............................................................................

1 - 9

2. Reformasi dan Desentralisasi Pendidikan Oleh Drs. H.M. Hasan Yakob, M.M. ..........................................................

10 - 17

3. Strategi Kepala Sekolah Memotivasi Guru dalam Meningkatkan Aktivitas Kegiatan Pembelajaran Oleh Drs. Tamarli, M.Si. ............................................................................ 18 - 24 4. Identifikasi Formalin dalam Beberapa Produksi Mie Basah yang Diproduksi di Pasar Kapung Baro Banda Aceh Oleh. Drs. Muhammad, M.Si. .................................................................................

25 - 28

5. Pengaruh Tingkat Pendidikan Orang Tua Terhadap Prestasi Belajar Bahasa Indonesia Siswa SMA Negeri 5 Banda Aceh Drs. Yusri, M.Pd. ......................................................................................................

29 - 37

6. Studi Potensi Pendapatan Asli Daerah Kota Langsa Bersumber dari Pajak Daerah Oleh Ir. Syarifuddin, M.Si. .......................................................................................

38 - 50

7. Pemanfaatan Limbah Biji Buah Durian Sebagai Sumber Karbohidrat Pakan Ternak Ir. Mulyadi, M.Si. .....................................................................................................

51 - 57

8. Frofil Usaha Kecil Perempuan di Kota Banda Aceh Oleh Dr. Asmawati, M.Si. ........................................................................................

58 - 73

9. Analisis Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Permintaan Kredit Usaha Mikro dan Menengah pada Bank Umum di Kota Banda Aceh Oleh Yuliana, S.E. ...................................................................................................

74 - 82

10. Manajemen Hubungan Sekolah dan Masyarakat dalam Meningkatkan Mutu Pendidikan pad SD Negeri 12 Sabang Oleh Ambia Nurdin ................................................................................................

83 - 104

Jurnal Tasimak Vol. III, No.3, Oktober 2012

ISSN 2086 - 8421

STUDI POTENSI PENDAPATAN ASLI DAERAH KOTA LANGSA BERSUMBER DARI PAJAK DAERAH Oleh Syarifuddin Dosen Kopertis Wilayah I dpk. pada Universitas Abulyatama Aceh Abstrak Konsekuensi logis dari pelaksanaan Otonomi Daerah dan Desentralisasi, Pemerintah Daerah dituntut untuk lebih mandiri dalam memenuhi pembiayaan pembangunan yang cenderung meningkat dari tahun ke tahun. Daerah juga harus kreatif dalam mendayagunakan seluruh potensi sumber daya ekonomi local untuk mendorong akselerasi perekonomian wilayah, sekaligus berperan strategis dalam meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD). Hal tersebut dimaksud pula sebagai tujuan untuk mengurangi ketergantungan pembiayaan pembangunan secara berkelanjutan yang bersumber dari pemerintah pusat. Sebagai daerah yang terus tumbuh dan berkembanag di Aceh, Pemerintah Kota Langsa sangat menyadari pentingnya optimalisasi PAD sebagai sumber penerimaan daerah dalam membiayai pembangunan. Disahkannya UU No. 28/2009 tentang Pajak Daerah, telah membawa peluang yang cukup besar bagi daerah termasuk Kota Langsa untuk meningkatkan PAD. Karena itu, Pemerintah Kota Langsa akan mendayagunakan peluang tersebut untuk menata kembali objek-objek pajak daerah sehingga diharapkaan berkontribusi signifikan terhadap PAD Kota Langsa. Studi akhir menunjukkan potensi perolehan PAD Kota Langsa yang bersumber dari pajak daerah adalah sebesar Rp 6.841.060.376,00. Kota Langsa memiliki potensi sumber daya ekonomi local yang dapat didayagunakan dan dimanfaatkan secara optimal untuk meningkatkan PAD sebagai sumber penerimaan daerah. Kata Kunci : PAD, Kota Langsa, Pajak Daerah. PENDAHULUAN 1. Latar Belakang Penelitian Otonomi daerah yang mulai dilaksanakan secara efektif pada tanggal 1 Januari 2001, merupakan kebijakan sangat demokratis dalam rangka memenuhi semua aspek desentralisasi pemerintahan yang

sesungguhnya. Perubahan paradigma pemerintahan ditandai dengan pemberlakuan Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999, selanjutnya direvisi menjadi Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah, dan Undang-undang Nomor 25 Tahun 1999 yang telah direvisi menjadi

Jurnal Tasimak Vol. III, No.3, Oktober 2012

Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, disamping beberapa peraturan lainnya. Konsekuensi logis perubahan tersebut berdampak positif atau telah membawa suatu perubahan sangat mendasar dalam hubungan tatanan pemerintahan dan pengelolaan keuangan dalam penyelenggaraan otonomi daerah, baik di provinsi maupun di kabupaten/kota. Kewenangan yang luas sebagai konsekuensi otonomi daerah menuntut setiap daerah untuk mendayagunakan berbagai potensi sumberdaya ekonomi secara optimal dan berkelanjutan. Daerah harus kreatif dan inovatif menggali peluang-peluang ekonomi dan sumberdaya keuangan guna membiayai kegiatan pembangunan dan penye-lenggaraan pemerintahan sekaligus meningkatkan pelayanan publik berkualitas, ekonomis, efektif, dan efisien. Hal ini cukup beralasan mengingat Daerah diberi hak untuk mendapatkan sumber keuangan, tidak hanya pendanaan dari pemerintah pusat sesuai urusan pemerintahan yang diserahkan, namun jauh lebih penting diberi hak mengoptimalkan sumbersumber keuangan sendiri yang dipungut berdasarkan aturan dan perundangan yang berlaku, hak untuk mengelola kekayaan daerah, mendapatkan samber pendapatan lain yang sah, dan sumber-sumber pembiayaan.

ISSN 2086 - 8421

Sebagaimana tersirat dalam UU No-32 tahun 2004, sumber pendapatan daerah terdiri atas, pendapatan asli daerah (PAD), dana perimbangan, dan lain-lain pendapatan daerah yang sah. Meskipun diakui pemerintah pusat setiap tahunnya mengalokasikan dana perimbangan sebagai wujud hubungan antara pemerintah pusat dan daerah, namun PAD tetap merupakan unsur terpenting sebagai sumber pembiayaan pemba-ngunan daerah. PAD merupakan akumulasi dana yang berhasil dihimpun daerah sesuai dengan kewenangan yang diserahkan pemerintah pusat. Atau, dengan kata lain, besar kecilnya PAD dapat mencerminkan tingkat kemam-puan daerah dalam melaksa-nakan otonomi daerah. Besarnya kontribusi dana perimbangan dalam struktur pendapatan daerah mengakibatkan ketergantungan pendanaan pada pemerintah pusat semakin besar. Dalam konteks Otonomi Daerah, kondisi tersebut dipandang bahwa Kota Langsa belum sepenuhnya mampu menggali berbagai potensi daerah sebagai sumber penerimaan daerah, sekaligus dianggap belum mencapai kemandirian daerah. Karena itu, kondisi aktual tersebut harus dicermati dengan sungguh-sungguh oleh Pemerintah Kota Langsa. Patut dipahami, bahwa Kota Langsa memiliki potensi sumberdaya ekonomi yang sangat menggembirakan. Potensi objek-objek PAD yang dapat

Jurnal Tasimak Vol. III, No.3, Oktober 2012

dipungut terus berkembang dan meningkat. Letaknya yang strategis di lintas jalan Nasional pantai utara-timur Aceh, menjadikan kota ini sebagai pusat transit menuju Medan, Sumatera Laara. Selain itu, daerahnya yang relatif maju dibanding kabupaten/kota lainnya di w-ilayah utara-timur, menjadi incaran dunia usaha/swasta untuk melakukan aktivitas ekonomi dan berbisnis melalui reklame. Usaha perhotelan dan restoran/rumah makan serta pertokoan juga terus berkembang di Kota Langsa. Karena itu, upaya penggalian potensi objek-objek pajak tersebut sebagai sumber penerimaan PAD patut dintensifkan. Dengan demikian, di masa mendatang kontribusi PAD terhadap pendapatan daerah semakin meningkat dan ketergantungan sumber pembiayaan pembangunan dari pemerintah pusat kian kecil. Disahkannya Undang-undang No.28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan m Retribusi Daerah sebagai perubahan dari Undang-undang No.34 Tahun 2000, merupakan kebijakan aspiratif bagi daerah yang disesuaikan dengan kebijakan otonomi daerah. Dalam UU tersebut telah mengatur jenis pajak yang dapat dipungut Provinsi dan kabupaten/kota: Pajak daerah. Merupa-kan komponen terpenting dalam PAD. Khusus untuk kabupaten/kota, pada pasal 2 ayat (2) disebutkan, bahwa jenis pajak kabupaten/kota terdiri atas : pajak hotel, pajak restoran, pajak hiburan,

ISSN 2086 - 8421

pajak reklame, pajak penerangan jalan, pajak meneral bukan logam dan batuan, pajak parkir, pajak air tanah, pajak sarang burung walet, pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan, dan bea perolehan hak atas tanah dan bangunan. Selain dari pajak tersebut, kabupaten/kota tidak diperkenankan memungut. Hal ini sebagaimana tersirat pada ayat (3), yaitu Daerah dilarang memungut pajak selain jenis pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2). Dalam rangka meningkatkan pelayanan kepada masyarakat dan menumbuhkan kemandirian daerah, upaya identifikasi seluruh potensi PAD, terutama pajak daerah sesuai UU No.28 tahun 2009 sangat urgen dilakukan di Kota Langsa. Laporan Studi Potensi Pendapatan Asli Daerah Kota Langsa ini menguraikan besarnya potensi PAD yang dapat dipungut dan dikelola SKPK Kota Langsa sesuai UU No.28 Tahun 2009 serta berdasarkan kewenangan yang dimiliki Pemerintah Kota Langsa. 2. Tujuan Studi Studi potensi PAD Kota Langsa ini memiliki peran penting dalam tata perencanaan keuangan daerah di masa mendatang. Secara spesifik, tujuan studi ini aatara lain sebagai berikut : a. Mengidentifikasi permasalahan dalam pengelolaan PAD, termasuk isu-isu aktual yang berkembang di daerah terkait dengan keuangan daerah;

Jurnal Tasimak Vol. III, No.3, Oktober 2012

b. Menganalisis perkembangan dan posisi PAD Kota Langsa, mencakup efektivitas, efisiensi, dan elastisitas PAD; c. Mengidentifikasi potensi PAD Kota Langsa, terutama pajak daerah,sesuai UU No.28 tahun 2009; d. Mengevaluasi dan mereview peraturan daerah/Qanun yang terkait dengan PAD yang mengacu pada UU No.28 tahun 2009; dan e. Memformulasikan kebijakan dan strategi pengelolaan PAD Kota Langsa. 3. Kegunaan Studi Hasil studi ini diharapkan berguna sebagai bahan pertimbangan dan masukan awal bagi pembuat kebijakan (Decision Maker) dan pengambilan keputusan di Kota Langsa, terutama legislatif (DPRD) dan eksekutif (SKPD/instansi terkait) dalam perumusan kebijakan dan pendaya-gunaan potensi-potensi PAD secara optimal sesuai t,d'ndang-undang No.28 Tahun 2009, sekaligus pengelolaan PAD yang tepat, efektif, transparan serta berperan signifikan dalam mendorong pertumbuhan ekonomi Kota Langsa. 4. Metodologi Penelitian

ISSN 2086 - 8421

Identifikasi permasalahan dan isu-isue yang berkembang di daerah terkait dengan pengelolaan PAD; Analisis perkembangan dan posisi PAD Kota Langsa, mencakup efektivitas, efisiensi, dan elastisitas PAD; Evaluasi dan kaji ulang Perda/Qanun PAD yang relevan dan sesuai dengan UU No.28 tahun 2009. Identifikasi potensi PAD, terutama pajak daerah yang dapat dipungut sesuai UU No.28 tahun 2009. Pajak daerah terdiri atas pajak hotel, pajak restoran, pajak hiburan, pajak reklame, pajak penerangan jalan, pajak meneral bukan logam dan batuan, pajak parkir, pajak air tanah, pajak sarang burung walet, dan bea perhotelan hak atas tanah dan bangunan. 4.1. Lokasi Studi Studi ini difokuskan di Kota Langsa, terutama di seluruh kecamatan yang ada di Kota Langsa. Hal didasarkan pada pengamatan awal bahwa potensi objek-objek pajak daerah dan retribusi daerah tersebar relatif merata di setiap kecamatan di Kota Langsa.

(i) Ruang lingkup Studi Ruang lingkup studi, meliputi sebagai berikut

Jurnal Tasimak Vol. III, No.3, Oktober 2012

4.2. Sumber dan Teknik Pengumpulan Data Untuk mendukung pencapaian tujuan kegiatan studi ini, diperlukan berbagai data/informasi. Data tersebut terdiri atas data primer dan data sekunder. Data primer dihimpun melalui wawancara, survei langsung, dan observasi ke setiap kecamatan. Proses wawancara dilakukan dengan para pemangku kepentingan di Kota Langsa, terutama SKPD/instansi pemerintah yang mengemban TUPOKSI dan mengelola objek-objek PAD. Wawancara dlakukan pula dengan pelaku usaha berbagai jenis usaha yang menjadi sasaran wajib pajak serta berkontribusi terhadap pemasukan PAD. Tidak banya itu, tokoh-tokoh masya-rakat di wilayah sasaran studi juga dimintai saran dan pendapat terkait dalam upaya pengelolaan dan peningkatan PAD. Wawancara dilaku-kan dengan menggunakan daftar pertanyaan (kuesioner) sebagai penuntun/pedoman. Responden (wajib pajak) yang dipilih ditetapkan secara proposional di setiap kecamatan. Survei langsung dan pengamatan lapangan dilakukan secara intensif untuk mengamati secara langsung potensi objek PAD yang ada di setiap kecamatan di Kota Langsa. Hasil survei dan observasi tersebut menjadi informasi penting sesuai dengan potensi dan kondisi eksisting PAD di Kota Langsa.

ISSN 2086 - 8421

Untuk mempertajam analisis studi potensi PAD, dihimpun data sekunder. Data-data dan informasi tersebut diperoleh dari berbagai laporan dan publikasi resmi pemerintah (pemerintah pusat, provinsi dan daerah). Disamping itu, digunakan pula literatur-literatur, buku-buku, hasilhasil kajian/riset, media massa dan internet, serta sumber-sumber lainnya yang relevan dengan tujuan kajian. 4.3. Analisis Data Berbagai data dan informasi yang telah dikumpulkan dan dihimpun, selanjutnya dilakukan pengeditan dan pentabulasian, disamping juga diverifikasi terlebih dahulu sesuai dengan kebutuhan kajian. Analisis data menggunakan metode deskriptif kualitatif dan kuantitatif. ANALISIS POTENSI PENDAPATAN ASLI DAERAH KOTA LANGSA 1.

Review Qanun Pajak Daerah dan Retribusi Daerah 1.1 Qanun Pajak Daerah Sumber-sumber dan jenis pungutan sebagai sumber pendapatan ash daerah (PAD), baik pajak daerah maupun retribusi daerah, serta jenis pungutan lainnya, yang selama ini dipungut Pemerintah Kota Langsa didasarkan pada ketentuan dan perundangÂŹundangan yang berlaku dalam wilayah Republik Indonesia. Sebelum lahirnya ketentuan baru,

Jurnal Tasimak Vol. III, No.3, Oktober 2012

aturan yang dipakai dalam memungut pajak daerah dan retribusi daerah berlandaskan Undang-undang No.34 Tahun 2000 dan berpijak pula pada Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2001 tentang Pajak Daerah dan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah. Selain itu, ketentuan lainnya yang menjadi rujukan dalam pengelolaan dan pemungutan PAD adalah Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 yang disempurnakan dengan Undang-undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Pemerintahan Daerah, dan Undang-undang Nomor ii Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh. Sumber-sumber PAD sebagaimana tercantum dalam Undang-undang Nomor 32/2004 tentang Pemerintahan Daerah, sebagai berikut: 1. Hasil Pajak Daerah; 2. Hasil Retribusi Daerah; 3. Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah; dan 4. Lain-lain PAD yang Sah. ' Selanjutnya, dalan Undang-undang Nomor 11/2006 tentang Pemerintahan Aceh pada pasal 180 ayat 1, disebutkan sumber-sumber PAD, yaitu : 1. Pajak Daerah; 2. Retribusi Daerah; 3. Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan Milik Aceh/ Kabupaten/Kota dan Hasil Penyertaan Modal Aceh/Kabupaten/Kota; 4. Zakat; dan

ISSN 2086 - 8421

5. Lain-lain Pendapatan Asli Aceh dan Pendapatan Asli Kabupaten/Kota yang Sah. Mengacu pada Undang-undang Pemerintahan Aceh, Provinsi Aceh dan Kabupaten/Kota lainnya di Provinsi Aceh diberikan peluang dan kewenangan untuk memungut zakat sebagai sumber PAD. Peluang tersebut tidak dimiliki provinsi dan kabupaten/kota lainnya di Tanah Air, sebagaimana yang dimiliki Aceh. Karena itu, peluang tersebut harus dimanfaatkan secara optimal oleh Pemerintah Kota Langsa dalam upaya memperbesar penerimaan daerah yang bersumber dari zakat. Disahkannya Undang-undang Nomor 28/2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah telah terjadi perubahan mendasar dalam pemungutan jenis jenis pajak dan pengelolaan retribusi daerah sebagai sumber PAD. Terdapat empat pokok perubahan mendasar Undang-undang tersebut, yaitu pertama; sistem pemungutan dari open list menjadi closed list; penguatan perpajakan daerah (local taxing power); peningkatan efektivitas pengawasan pungutan daerah; dan penyempurnaan pengelolaan pajak daerah dan retribusi daerah. Pungutan perpajakan daerah dilakukan dengan memperluas objek pajak daerah dan retribusi daerah serta menambah 4 (empat) jenis pajak daerah dan retribusi daerah baru. Selain itu, tarif maksimum beberapa jenis pajak daerah juga ditingkatkan yang

Jurnal Tasimak Vol. III, No.3, Oktober 2012

sekaligus memberikan diskresi bagi pemerintah daerah untuk menetapkan tarif. Khusus untuk kabupaten/kota, jenis pajak daerah yang baru adalah Pajak Air Tanah, Pajak Sarang Burung Walet, Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) dan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) Perdesaan dan Perkotaan. Sesuai pasal 182 ayat 2 Undang-undang Nomor 28/2009, pengalihan BPHTB sebagai pajak daerah paling lama i (satu) tahun berlakunya Undang-undang Nomor 28/2009. Undang-undang Nomor 28/2009 secara resmi berlaku 1 Januari 2010. Artinya, pemungutan BPHTB sebagai pajak daerah dapat dilaksanakan sejak 1 Januari 2011. Sementara itu, PBB Perdesaan dan Perkotaan dialihkan sebagai pajak

ISSN 2086 - 8421

daerah paling lambat pada 31 Desember 2013, atau 1 Januari 2014. Berlakunya Undang-undang tersebut menyebabkan ketentuanketentuan yang tercantum dalam Undang-undang Nomor 34/2004 dicabut dan dinyatakan tidak lagi berlaku. Hal tersebut dinyatakan secara jelas pada pasal 183 Undang-undang Nomor 28/2009. Karena itu, Pemerintah Kota Langsa perlu menyesuaikan kembali jenis jenis pajak daerah yang dapat dipungut, termasuk pula ketentuan tarif maksimum yang dibolehkan untuk ditetapkan. Beberapa perbedaan jenis pajak daerah, termasuk pengenaan tarif yang dapat dipungut Provinsi dan Kabupaten/Kota sesuai Undang-undang Nomor 28/2009, yaitu:

Tabel 2.1 Jenis Pajak Daerah Untuk Provinsi dan Kabupaten/Kota Menurut Undang-undang Nomor 34/2000 Dan Undang-undang Nomor 28/2009 Landasa n Hukum UU No. 34/2000

Provinsi Jenis Pajak

Tarif (%)

Kabupaten/Kota Tarif Jenis Pajak (%)

1. Pajak Kendaran Bermotor

1. Pajak Hotel

2. Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor dan Kendaraan di Atas Air

2. Pajak Restoran

Jurnal Tasimak Vol. III, No.3, Oktober 2012

3. Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor 4. Pajak Pengambilan dan Pemanfaatan Air Bawah Tanah dan Air Permukaan

ISSN 2086 - 8421

3. Pajak Hiburan

4. Pajak Reklame

5. Pajak Penerangan Jalan 6. Pajak Pengambilan Bahan Galian Golongan C

UU No. 28/2009

1. Pajak Kendaraan Bermotor 2. Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor 3. Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor 4. Pajak Air Permukaan 5. Pajak Rokok

7. Pajak Parkir

0.1-10

1. Pajak Hotel

0.75-20

2. Pajak Restoran

3. Pajak Hiburan

4. Pajak Reklame

5. Pajak Penerangan Jalan 6. Pajak Mineral bukan Logam dan Batuan 7. Pajak Parkir

25 30

Jurnal Tasimak Vol. III, No.3, Oktober 2012

ISSN 2086 - 8421

8. Pajak Air Tanah

9. Pajak Sarang Burung Walet

10. Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan 11. Bea Perolehan Haka Atas Tanah dan Bangunan Sumber : UU No. 34/2000 dan UU No. 28/2009 Jenis pajak yang dapat dipungut daerah, termasuk pemerintah Kota Langsa menurut ketentuan yang tercantum dalam Undang-Undang Nomor 28/2009 bersifat tertutup (close list). Hal tersebut secara tegas tersirat dalam pasal 2 ayat 3. dengan kata lain, tidak ada peluang bagi Pemerintah Kota Langsa untuk menetapkan jenis pajak baru. Lebih lanjut Pemerintah Kota Langsa selayaknya mengintensifkan pemungutan objek-objek pajak daerah yang sudah ada, mengembangkan (ekstensifikasi), pendayagunaan potensi jenis pajak daerah yang baru sesuai Undangundang Nomor 28/2009, seperti Pajak Sarang Burung Walet, BPHTB, dan PBB Perdesaan dan Perkotaan.

0.3

Dalam upaya memungut pajak daerah, Pemerintah Kota Langsa telah menetapkan beberapa Qanun sebagai landasan hukum. Qanun tersebut mencakup Qanun Nomor 9 Tahun 2010 tentang Pajak Hotel dan Restoran, Qanun Nomor 10 Tahun 2010 tentang Pajak Hiburan, Qanun Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pajak Penerangan Jalan, Qanun Nomor 7 Tahun 2003 tentang Pajak Reklame dan Qanun Nomor 7 Tahun 2010 tentang Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB). Untuk lebih rinci tentang Qanun sebagai landasan hukum pemungutan Pajak Kota Langsa yang selama ini diberlakukan adalah sebagai berikut:

Jurnal Tasimak Vol. III, No.3, Oktober 2012

ISSN 2086 - 8421

Tabel 2.2 Qanun Menurut Jenis Pajak Daerah Kota Langsa Perlu No. Qanun Untuk Jenis Pajak Daerah Penyesuaian Kembali 1. No. 9/2010 Pajak Hotel dan Restoran √ No. Pajak Hiburan 2. 10/2010 3. No. 7/2003 Pajak Reklame √ No. Pajak Penerangan Jalan 4. √ 18/2008 Pajak Pengambilan Bahan 5. No. 9/2007 √ Galian Golongan C No. Pajak Parkir 6. 16/2010 7. Pajak Air Tanah 8. Pajak Sarang Burung Walet*) Bea Perolehan Hak Atas Tanah 9. No. 7/2010 dan Bangunan PBB Perdesaan dan 10. Perkotaan*) Sumber : Dinas Pengelolaan Keuangan dan Kota Langsa, Tahun 2011 *) Perlu Pembuatan Qanun Baru. Mengacu kepada Undangundang Nomor 28 Tahun 2009, dapat dipastikan bahwa Qanun Nomor 9 Tahun 2007 tentang Pajak Pengambilan Bahan Galian Golongan C, tidak dapat diberlakukan lagi di Kota Langsa. Qanun tersebut perlu direvisi, terutama berkenaan dengan nomenklaturnya yang telah dirubah menjadi Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan, di samping penyesuaian tarif sesuai dengan ketentuan yang tercantum dalam Undang-undang Nomor 28 Tahun 2009.

Revisi tersebut juga perlu dilakukan terhadap Qanun Nomor 9 Tahun 2010 tentang Pajak Hotel dan Restoran. Undang-undang Nomor 28 Tahun 2009 dengan jelas telah memisahkan antara Pajak Hotel dan Pajak Restoran. Oleh karena itu, untuk memudahkan dalam pengawasan sekaligus mengantisipasi perkembangan ekonomi dan dinamika penduduk di masa depan, maka kedua jenis pajak tersebut perlu dilakukan pemisahan dan masing-masing diatur dengan qanun tersendiri.

Jurnal Tasimak Vol. III, No.3, Oktober 2012

Demikian pula dengan Qanun Nomor 7 tahun 2003 tentang Pajak Reklame yang perlu direvisi. Qanun tersebut dipandang tidak relevan lagi dengan kondisi dan dinamika yang terus berkembang saat ini di Kota Langsa. Selama lima tahun terakhir, aktivitas bisnis dan pelaku usaha yang menggunakan reklame terus berkembang pesat di Kota Langsa, terutama di temui di jalan A. Yani, T. Umar, dan Majid Ibrahim. Diharapkan dengan revisi Qanun Reklame tersebut dapat meningkatkan PAD Kota Langsa di masa mendatang. 2. Perkembangan PAD Kota Langsa Salah satu tujuan utama dari pembangunan (Pembangunan ekonomi daerah) adalah untuk meningkatkan kesejahteraan hidup masyarakat yang lebih baik. Untuk mendorong dan mempercepat proses pembangunan di daerah, pemerintah pusat telah memberikan peluang kepada daerah melalui otonomi daerah untuk memanfaatkan seluruh wewenang yang dilimpahkan pemerintah pusat kepada daerah. Pelimpahan kewenangan dimaksud tidak hanya dalam bentuk administrasi dan politik, atau tidak hanya dalam batas memilih eksekutif dan legislatif (DPRD), tetapi memanfaatkan wewenang dalam mengolah dan mendayagunakan seluruh potensi sumberdaya ekonomi daerah. Tentunya, pengelolaan dan pendayagunaan potensi tersebut sangatlah tergantung kepada kebijakan dan

ISSN 2086 - 8421

kesungguhan pemerintah daerah, terutama kebijakan di bidang keuangan daerah hingga tujuan pembangunan dapat diwujudkan. Semua mi merupakan suatu kesempatan dan peluang yang sangat berarti bagi daerah. Selama orde baru, harapan dan kesempatan seperti itu tidak pernah terwujud. Pada saat itu yang terlihat bahwa ketergantungan fiskal dan subsidi serta bantuanÂŹbantuan dan pemerintah pusat yang semakin besar. Hal tersebut disebabkan oleh: 1. Pemerintah daerah tidak mampu meningkatkan Penerimaan Pendapatan Ash Daerah (PAD) dengan berbagai sumber potensi yang dimilikinya; 2. Pajak-pajak daerah yang dominan, dijadikan sebagai pajak-pajak pusat atau pajak provinsi; 3. Potensi PAD sangat minim dan belum berkembang sebagaimana yang diharapkan; dan 4. Kurang berkembangnya ekonomi daerah menyebabkan sumber-sumber PAD menjadi relatif kecil. Atas dasar tersebut, untuk mewujudkan otonomi daerah yang nyata dari, bertanggungjawab sekaligus meningkatkan kesejahteraan hidup masyarakat, maka dua pilar utama semestinya harus ditegakkan, yaitu:

Jurnal Tasimak Vol. III, No.3, Oktober 2012

1. Kemampuan fiskal daerah (kemampuan keuangan daerah), dan 2. Kemampuan sumberdaya manusia yang berkualitas. Untuk mewujudkan ke dua pilar tersebut, Pemerintah Kota Langsa dapat menempuh beberapa strategi pokok, yaitu: a) meningkatkan kualitas sumberdaya manusia yang profesional sesuai dengan kebutuhan daerah; dan b) memperbesar kemampuan keuangan daerah melalui kajian dan perhitungan potensi PAD serta meningkatkan kinerja aparatur dengan semangat kerja yang tinggi, jujur, dan bertanggungjawab. Strategi ini perlu ditempuh karena menyadari bahwa pertumbuhan penduduk dari waktu ke waktu, diikuti oleh kebutuhan pembangunan yang terus meningkat. Secara langsung kapasitas fiskal daerah harus di tingkatkan, meskipun dengan berbagai kekurangan yang dialami. Perkembangan PAD Kota Langsa selama enam tahun terakhir (20o6-2oi1) cenderung berfluktuatiÂŁ Tahun 2006, misalnya PAD Kota Langsa mencapai Rp. 11-539-025-

ISSN 2086 - 8421

267,45- Angka tersebut sedikit menurun pada tahun 2007, yakni hanya Rp. io.887.025.267,18. Tahun berikutnya, dengan upaya keras daeri Pemerintah Kota Langsa dalam memungut pajak daerah dan retribusi daerah, kontribusi PAD melonjak drastis, dibanding tahun-tahun sebelumnya. Tahun 2008 tercatat, PAD mencapai Rp. 14.134-156.299,-, dan tahun 2010 telah mencapai Rp. 14.314.098.075,53 Memasuki tahun 2011, PAD Kota Langsa telah mencapai hampir Rp. 21,61 milyar, jauh lebih tinggi dibanding tahun-tahun sebelumnya. Selama tahun 20o6-2oii, pertumbuhan rata-rata PAD tergolong tinggi, yaitu hampir 13,37 persen setiap tahunnya. Dilihat dari sumbernya, lebih dari setengah atau hampir 67,03 persen (paling kurang Rp. 14,48 milyar) disumbangkan dari retribusi daerah. Itu artinya, objek-objek retribusi daerah masih menjadi andalan utama dalam upaya peningkatan PAD di Kota Langsa. Selebihnya berasal dari pos pajak daerah, lain-lain PAD yang sah, dan hasil pengelolaan kekayaan daerah/BUMD.

Jurnal Tasimak Vol. III, No.3, Oktober 2012

ISSN 2086 - 8421

Tabel 2.3 Perkembangan PAD Kota Langsa Tahun 2006-2011 (Rp) Tahun

Pajak Daerah

2006

2.530.377.365,00

2007

2.805.207.565,00

2008

3.044.450.728,05

2009

2.972.511.414,00

2010

3.488.674.774,00

2011 5.110.037.562,00 Sumber : Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset Kota Langsa, 2011

Jurnal Tasimak Vol. III, No.3, Oktober 2012

ISSN 2086 - 8421

Tabel 2.4 Pertumbuhan PAD Menurut Sumber di Kota Langsa Tahun 2006-2011 (Persen) Tahun

Pajak Daerah

2006

2007

10.86

2008

8.53

2009

-2.36

2010

17.36

2011

46.47

Pert. Rata-rata Sumber : Tabel 2.3. (diolah)

15.01

Tabel 2.5 Pencapaian Target PAD Kota Langsa Berdasarkan Sumber Tahun 2006-2011 (Persen) Tahun

Pajak Daerah

2006

117.78

2007

95.75

2008

82.17

2009

73.21

2010

87.30

2011 71.15 Sumber : Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset Kota Langsa, 2011

Jurnal Tasimak Vol. III, No.3, Oktober 2012

3. Perkiraan Perolehan PAD Kota Langsa Perolehan PAD Kota Langsa untuk masa depan atau untuk tahuntahun berikutnya tidaklah dapat ditetapkan secara riil dan akurat. Besar dan kecilnya yang diperoleh sebagai pemasukan PAD sangat dari beberapa hal sebagai berikut: 1.Ketersediaan potensi yang dapat dijadikan sebagai objek PAD, 2.Berkembangnya kegiatan-kegiatan ekonomi yang ditekuni masyarakat, 3. Meningkatnya kebutuhan-kebutuhan masyarakat, baik kebutuhan primer, sekunder maupun tersier, 4. Kemampuan pemerintah daerah untuk menyediakan pelayanan yang maksimal kepada masyarakat 5. Meningkatnya kebutuhan dan aktivitas pelayanan pemerintahan, 6. Kesanggupan aparatur pemerintah dalam memperluas objek-objek PAD, sepanjang tidak bertentangan dengan undang-undang yang berlaku ,dan

ISSN 2086 - 8421

7. Tingginya kesadaran wajib pajak dalam menunaikan kewajibannya. Berdasarkan hal di atas, diperkirakan perolehan PAD Kota Langsa yang disajikan dalam tulisan penelitian ini adalah mengacu pada potensi yang dapat ditaksir dan diproyeksikan dari jumlah PAD dari sumber-sumber yang telah terealisasi selama ini. Sementara potensi-potensi yang masih belum dikelola atau belum dapat dikembangkan, tidak dapat diperkirakan atau ditaksir. Atas dasar tersebut, maka tingkat perolehan PAD Kota Langsa mencapai Rp. 26.841.060.376,meliputi Pajak Daerah sebesar Rp. 6.841.060.376 dan Retribusi Daerah sebesar RP. 14.911.633.641,-. Secara rinci potensi Perolehan PAD Kota Langsa dari Pajak Daerah dapat dilihat pada Tabel bertikut.

Tabel 2.6. Potensi Perolehan PAD Kota Langsa Dari Pajak Daerah No. Jenis Pajak Daerah Jumlah (Rp) 1. Pajak Hotel 360.935.767,2. Pajak Restoran 956.665.000,3. Pajak Hiburan 40.500.000,4. Pajak Reklame 342.122.597,5. Pajak Penerangan Jalan

Jurnal Tasimak Vol. III, No.3, Oktober 2012

ISSN 2086 - 8421

3.370.415.435,6.

Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan

Pajak Parkir

Pajak Air Tanah

Pajak Sarang Burung Walet

10.

11.

Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (Berlaku 31 Desember 2013) Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan Total Pajak Daerah

612.000.000,-

1.158.421.376,6.841.060.376,-

Sumber : Data Lapangan, 2011.

PENUTUP 1. Kesimpulan Kewenangan yang sudah dilimpahkan kepada pemerintah daerah sejalan dengan pelaksanaan Otonomi Daerah sesuai UU No.32/2004, harus dipahami secara arif dan bijaksana untuk melakukan berbagai terobosan kebijakan yang dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Sebagai daerah yang sedang tumbuh dan berkembang, Kota Langsa terus berupaya meningkatkan pembangunan dan menyediakan fasilitas publik yang berkualitas sebagai tanggung jawab otonomi daerah yang diemban. Mengingat kebutuhan pembangunan yang terus meningkat, Pemerintah Kota Langsa harus mengupayakan secara

optimal untuk mengembangkan objekobjek pajak daerah;- sebagai sumber penerimaan penting PAD sesuai aturan dan , UU No.28/2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. Patut dipahami, bahwa pentingnya keseimbangan antara nilai pemungutan pajak daerah dan retribusi daerah yang dipungut dari masyarakat dengan tingkat pelayanan publik yang harus disediakan Pemerintah Kota Langsa. Pajak daerah adalah hak Pemerintah Kota Langsa sesuai UU No.28/2009 dan Qanun untuk mengambil daya beli masyarakat tanpa harus memberikan kontraprestasi secara langsung. Disisi lainnya, Pemerintah Kota Langsa harus pula memberikan manfaat kepada pembayar

Jurnal Tasimak Vol. III, No.3, Oktober 2012

pajak dalam bentuk pelayanan pemerintahan dan pembangunan yang efektif dan efisien. Dengan demikian, pada akhirnya masyarakat merasakan manfaat keberadaan pemerintah dan manfaat membayar pajak. Berdasarkan uraian dan pembahasan pada bab-bab sebelumnya, beberapa materi penting yang disimpulkan, antara lain sebagai berikut : 1. Kota Langsa memiliki potensi sumberdaya ekonomi lokal yang dapat didayagunakan dan dimanfaatkan secara optimal untuk meningkatkan PAD sebagai sumber penerimaan daerah. 2. Untuk meningkatkan PAD, Pemerintah Kota Langsa telah menetapkan beberapa Qanun sebagai landasan hukum. Untuk pajak daerah, Qanun tersebut mencakup pajak hotel dan restoran, pajak hiburan, pajak reklame, pajak pengambilan dan penerangan jalan. 3. Dari sisi struktur pendapatan daerah, kontribusi PAD Kota Langsa masih relatif kecil, meskipun terjadi peningkatan rata-rata sebesar 13,37 persen setiap tahunnya. Selama tahun 2006-2011, kontribusi PAD terhadap total pendapatan daerah masih berkisar dibawah 5 persen. Kurun waktu tersebut, kontribusi tertinggi dicapai tahun 2011, yaitu sebesar 4,92

ISSN 2086 - 8421

persen. Dan, terendah dicapai tahun 2007 sebesar 3,72 persen. 2. Rekomendasi Terkait dengan upaya pengembangan dan peningkatan PAD di Kota Langsa di masa mendatang, direkomendasikan sebagai berikut : 1. Menata dan mengidentifikasi kembali secara riil dan akurat tentang tanah/lahan potensial yang dimanfaatkan serta bangunan yang dimiliki masyarakat di setiap kecamatan di Kota Langsa. Identifikasi potensi objek pajak tersebut sangat diperlukan untuk mendapatkan penerimaan daerah yang disesuaikan dengan harga tanah/lahan yang berlaku saat ini. Pemungutan PBB perdesaan dan Perkotaan dilakukan dengan melibatkan peran aktif pihak kecamatan dan gampong. Pajak tersebut merupakan peluang yang cukup besar bagi Pemerintah Kota Langsa dalam upaya peningkatan PAD di masa mendatang; 2. Beberapa qanun yang harus disiapkan dan ditetapkan Pemerintah Kota Langsa sebagai landasan hukum pengelolaan PAD di masa mendatang, meliputi Qanun PBB Perdesaan dan Perkotaan, Qanun Pajak Sarang Burung

Jurnal Tasimak Vol. III, No.3, Oktober 2012

Walet, Qanun Retribusi Tera/Tera Ulang, Qanun Pasar Grosir dan/atau Pertokoan, Qanun Izin Trayek, dan Qanun Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi. Beberapa Qanun yang harus disesuaikan kembali sesuai UU No.28/2009, mencakup pemisahan Qanun Pajak Hotel dan Pajak Restoran, Pajak Reklame. 3. Dalam upaya pemungutan pajak sepatutnya tidak diborongkan kepada pihak Ketiga; Percepatan pembangunan pasar yang representatif, berikut fasilitas pendukung dalam menunjang aktivitas pelaku usaha/pedagang; 4. Melakukan upaya secara intensif dalam memungut pajak, terutama pajak restoran, pajak hotel, pajak sarang burung walet, retribusi parkir, retribusi pasar, dan lainnya. Selain itu, mengupayakan biaya pemungutan pajak dan retribusi daerah secara efektif dan efisien serta berlandaskan aturan/perundangan yang berlaku; 5. Meningkatkan kualitas sumberdaya manusia (SDM) pengelola dan pemungut PAD melalui pelatihan, bimbingan teknis, dan magang. Di samping itu, mengembangkan pula sistem informasi manajemen pengelolaan PAD yang

ISSN 2086 - 8421

terintegrasi dan terpadu antar SKPK. 6. Mengupayakan pembangunan dan penyediaan fasilitas publik yang berkualitas yang dananya bersumber dari PAD, sehingga diharapkan menggugah kesadaran masyarakat untuk taat membeyar pajak daerah. Disamping itu, dilakukan pula sosialisasi dan pembinaan wajib pajak. 7. Memperhatikan potensi sumberdaya lahan perkebunan cukup memadai di Kota Langsa, sepatutnya Pemerintah Kota Langsa mengupayakan dengan segenap tenaga untuk meyakinkan Pemerintah Pusat agar mengalihkan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) Perkebunan ke daerah sehingga diharapkan dapat meningkatkan PAD Kota Langsa di masa mendatang.

Jurnal Tasimak Vol. III, No.3, Oktober 2012

ISSN 2086 - 8421

DAFTAR PUSTAKA BPS, 2010. Kota Langsa Dalam Angka, Badan Pusat Statistik Kota Langsa. Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset Kota Langsa, 2011, Laporan Tahunan Kota Langsa, DPKAD, Kota Langsa. ___________2011, Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Langsa, Tahun 2011, Pemerintah Kota Langsa. Hamrolie Harun, 2003. Menghitung Potensi Pajak dan Restribusi Daerah, BPFE, UGM, Yogyakarta. Pemerintah RI, 2000. Undang-Undang No. 34/2000, Tentang Pajak Daerah dan Restribusi Derah, Jakarta. -----------------,2009. Undang-Undang No. 28/2009, Tentang Pajak Daerah dan Restribusi Daerah, Jakarta.