Dumas Edisi 1-11-2012

NASIONAL

PKNU LAPOR KE BAWASLU

HALAMAN 2

JADWAL SHOLAT JAKARTA Shubuh

04:17

Dhuhur

11:45

Ashar

14:57

Maghrib

17:53

Isya

19:04

DRAMA 12 GOL

BACA

z HALAMAN 16 SPORT

1 Nopember 2012 - 16 Zulhijjah 1433 H REDAKSI

www.dutaonline.com

Surabaya - 031-8299982, Jakarta - 021-31906159

IKLAN & LAYANAN PELANGGAN

WIRAUSAHA

z HALAMAN 3

KAMIS

E-mail: dumas@sby.centrin.net.id ; dumassurabaya@gmail.com

Surabaya - 031-8299985, Jakarta - 021-31906159

HARGA LANGGANAN

Rp 65.000,-

HARGA ECERAN

Rp 3.000,-

Menpora Lakukan Pembiaran HASIL AUDIT HAMBALANG TAHAP I DISERAHKAN KE DPR JAKARTA - Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) akhirnya menyerahkan hasil audit investigasi kasus dugaan korupsi proyek Hambalang kepada DPR, Rabu (31/10).

Dalam hasil audit BPK, Menteri Pemuda dan Olahraga (Menpora) Andi Alfian Mallarangeng dinilai melakukan pembiaran terhadap Sekretaris Kemenpora Wafid Muharam dalam permohonan kontrak tahun jamak. Sesmenpora telah melaksanakan wewenang Menpo-

ra dan Menpora tidak melaksanakan pengendalian serta pengawasan. Hal itu terungkap dalam hasil audit investigasi proyek Hambalang tahap I posisi 30 Oktober 2012.

“Sekretaris Kemenpora juga menandatangani surat permohonan persetujuan kontrak tahun jamak tanpa memperoleh pendelegasian dari Menpora, sehingga diduga melanggar PMK 56/ PMK.02/2010,” kata Ketua BPK BACA: Disindir Priyo..., hal 7

DUTA/JUNAIDI

TAHAP I: Ketua BPK Hadi Purnomo menyerahkan hasil audit investigasinya kepada Wakil Ketua DPR Priyo Budi Santoso di Jakarta, Rabu (31/10).

Andi Membantah, Sedih Negara Rugi Rp 243,6 M JAKARTA - Menpora Andi Alfian Mallarangeng enggan mengomentari hasil audit investigasi Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) terkait pembangunan pusat olahraga Hambalang, Jawa Barat. Andi hanya mengaku prihatin proyek itu disebut mengakibatkan kerugian negara sebesar Rp243,66 miliar. “Tentu saja kami sedih kalau ada kerugian. Kami prihatin,” kata Andi

di Jakarta, Rabu (31/10).

Andi juga tidak mau mengomentari mengenai penilaian dirinya melakukan pembiaran terhadap Sekretaris Kemenpora Wafid Muharram dalam menangani proyek itu. “Kalau soal substansi, biarlah diusut tuntas oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Saya tidak ingin BACA: Siap Kerja Sama..., hal 2

4 Tersangka Simulator Bebas JAKARTA - Empat tersangka kasus dugaan korupsi dalam pengadaan simulator kemudi untuk pengurusan SIM di Korps Lalu Lintas Polri akhirnya bebas Rabu (31/10) tadi malam sebab masa penahanan mereka habis. Polri bersikukuh tak mau tahu tentang hal tersebut. KPK juga tidak melakukan perpanjangan penahanan se-

bab mereka bukan tahanan KPK. “Jadi semua ada ketentuan dalam hukum acara, salah satunya demi hukum dan sebagainya. Tapi sudah diserahkan secara administrasi pada KPK. Artinya kalau penahanan polisi sudah selesai demi hukum,” kata Kepala Kepolisian Republik

MEREKA YANG DIDUGA TERLIBAT HAMBALANG 1. Dalam Proses Pemberian Izin z Rachmat Yasin (Bupati Bogor) z Syariah Sofiah (Kepala Badan Perizinan Terpadu Kabupaten Bogor) z Burhanudin (Kepala Dinas Tata Ruang dan Pertanahan Kabupaten Bogor) z Achmad A. Ardiwinata (PPK Kegiatan Studi Amdal tahun 2007) z Yani Hassan (Kepala Dinas Tata Bangunan dan Permukiman Kabupaten Bogor) 2. Dalam Proses Pensertifikatan Tanah z Joyo Winoto (Kepala Badan Pertanahan Nasional/BPN) z Managam Manurung (Sestama dan Plt Deputi II BPN) z Binsar Simbolon (Direktur Pengaturan dan Pengadaan Tanah Pemerintah BPN) z Erna Widayati (Staf Pengolah Data Deputi II BPN) z Luki Ambar Winarti (Kepala Bagian Persuratan BPN) 3. Dalam Proses Persetujuan Kontrak Tahun Jamak z Wafid Muharam (Sekretaris Kemenpora) z Dedy Kusdinar (Kabiro Perecanaan Kemenpora dan Pejabat Pembuat Komitmen) z Agus D.W. Martowardojo (Menteri Keuangan) z Anny Ratnawati (Dirjen Anggaran Kemenkeu) z Mulia P. Nasution (Sekjen Kemenkeu) z Dewi Pudjiastuti Handayani (Direktur Anggaran II Kemenkeu) z Sudarto (Kasubdit II E Ditjen Anggaran Kemenkeu) z Rudi Hermawan (Kasie II E-4 Ditjen Anggaran Kemenkeu) z Ahmad Maliq (Staf Seksi II E-4 Ditjen Anggaran Kemenkeu) z Guratno Hartono (Direktur Penataan Bangunan dan Lingkungan Kementerian PU) z Dedi Permadi (Pengelola Teknis Kementerian PU) 4. Dalam Proses Pemilihan Rekanan z Andi Mallarangeng (Menpora) z Wafid Muharam (Sekretaris Kemenpora) z Wisler Manalu (Ketua Panitia Pengadaan Kemenpora) z Jaelani (anggota Panitia Pengadaan Kemenpora) z Bambang Siswanto (Sekretaris Panitia Pengadaan Kemenpora) z Rio Wilarso (Staf Biro Perencanaan Kemenpora) z M. Arifin (Komisaris PT Metaphora Solusi Global/MSG) z Asep Wibowo (Manajer Marketing PT MSG) z Husni Al Huda (staf PT Yodya Karya) z Aman Santoso (Direktur PT Ciriajasa Cipta Mandiri/CCM) z Mulyatno (Manajer Pemasaran PT CCM) z Aditya Gautama (staf PT CCM) z Rudi Hamarul (staf PT CCM) z RM Suhartono (staf PT CCM) z Yusuf Sholikin (staf PT CCM) z Malemteta Ginting (Staf PT CCM sekaligus Team Leader Manajemen Konstruksi) z Teguh Suhanta (staf PT Adhi Karya) z Arif Taufiqurrahman z Kushadi (staf PT Adhi Karya) 5. Dalam Proses Pencairan Uang Muka z R. Isnanta (Kabag Keuangan Kemenpora) z Teuku Bagus Muh Nur (Kepala DK-1 PT Adhi Karya sekaligus Kuasa KSO Adhi-Wika) z Mahfud Suroso (Dirut PT Dutasari Citralaras) 6. Dalam Proses Pelaksanaan Pembangunan Konstruksi z R Isnanta dkk (Panitia Pemeriksa/Penerima Pengadaan Barang/Jasa Pada Pembangunan Lanjutan P3SON Hambalang) z Teuku Bagus Muh Nur (Kepala DK-I PT Adhi Karya sekaligus Kuasa KSO AdhiWika) z Mahfud Suroso (Dirut PT Dutasari Citralaras)

BACA: Didik Purnomo ..., hal 7

ARA

PENYAMBUTAN ISTIMEWA: Presiden SBY bersama Ratu Elizabeth II tiba di Istana Buckingham dengan menaiki kereta kuda, Rabu (31/10).

Kunjungan SBY ke Inggris juga diwarnai aksi demo pendukung Papua merdeka.

Naik Kereta Kuda, Diwarnai Demo Papua LONDON - Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) memenuhi undangan Ratu Inggris Elizabeth II di Istana Buckingham dengan menaiki kereta kuda, Rabu (31/10). Seremoni itu dilakukan setelah The Duke of York, Pangeran Andrew, menjemput Presiden SBY

di Hotel Grosvenor House.

Presiden dibawa ke Royal Pavillion Horse Guard Parade. Saat itu, ditembakkan 41 kali dentuman meriam kehormatan kerajaan oleh the King’s Troop Royal Horse Artillery di Green Park dan 62 kali dentuman meriam kehormatan kerajaan

C U A C A

SURABAYA

JAKARTA

S

AAT ini banyak umat Islam khawatir dengan rencana Arab Saudi itu. Betapa tidak, perluasan area masjid guna menampung lebih banyak lagi jamaah disebut-sebut dengan cara menghancurkan bangunan masjid lama peninggalan Rasulullah SAW. Kabar yang beredar usai musim haji November tahun ini, Masjid Nabawi bakal dirobohkan oleh Pemerintah Kerajaan al Saud. Selanjutnya dibangun

DENPASAR

SINGAPURA

ARA

MELAWAN: Jenazah terduga teroris saat dievakuasi, Rabu (31/10).

Polisi Tembak Mati Teroris di Poso POSO - Aparat Kepolisian menggerebek salah satu rumah di Desa Kalora, Kecamatan Poso Pesisir Utara, Rabu (31/10) kemarin. Dalam penyergapan yang diwarnai baku tembak dengan terduga teroris itu satu pelaku tewas dan dua temannya menderita luka-luka.

Kepala Kepolisian Daerah

masjid super megah yang bakal mampu menampung peziarah 1,6 juta umat Islam. Masjid ini juga menjadi yang terbesar di muka bumi.

Sejauh ini belum ada konfirmasi soal apakah proyek ini berencana meratakan masjid lama beserta semua situs suci dan bersejarah itu atau tidak. Tiga masjid tua di dekat Masjid Nabawi juga belum jelas nasibnya, apakah dilestarikan BACA: Ulama Wahabi Mendukung..., hal 2

INDEKS RELIGI .............. 4 OPINI ................ 5

25-35 0C

23-33 0C

23-33 0C

24-31 0C

BISNIS .............. 8

HUJAN

HUJAN

HUJAN

HUJAN

JAKARTA ......... 9

EDITOR: GATOT SUSANTO z LAYOUTER: HUSNI FAHAMSYAH

BACA: Terima Gelar Ksatria..., hal 2

Perubahan Maha Dahsyat Pun Muncul

Sulawesi Tengah, Brigadir Jenderal Dewa Parsana, saat dikonfirmasi membenarkan seorang terduga teroris tewas tertembak. Sedang dua lain ditangkap hidup-hidup.

Aparat Kepolisian tampak masih berjaga-jaga di jalan menuju BACA: Diduga Jaringan ..., hal 7

Diprotes Meski Diganti Masjid Termegah di Dunia Setelah membikin megah Kota Makkah, kini Pemerintah Arab Saudi berniat membongkar Masjid Nabawi peninggalan Nabi Muhammad SAW di Madinah. Saudi berencana membangun masjid yang jauh lebih besar bernilai 6 miliar dolar AS untuk mengganti masjid suci dari abad ke-7 Masehi itu.

oleh the Honourable Artillery Company di Tower of London.

Presiden dan Ibu Negara pun disambut oleh Ratu Elizabeth II beserta The Duke of Edinburgh.

Ratu Inggris lalu memperkenalkan

kolom

DI BALIK RENCANA ARAB SAUDI MEROBOHKAN MASJID NABAWI (1)

SUMBER: BMKG INDONESIA

C M Y K

SUDAH menjadi suatu kebiasaan bagi para sosiolog, akademisi, ilmuwan, dan peneliti untuk melakukan pengenalan dan meOleh: rumuskan maDr. Mulyono D. salah terkait dePrawiro ngan apa yang mereka teliti. Dari hasil penelitian dan pengamatan di lapangan, biasanya mereka kumpulkan dan bersama dengan mitra dan sahabatnya mengadakan pertemuan yang terkait dengan kegiatan peningkatan kapasitas penelitian, pengembangan teori dan aplikasi pendekatan sosial dan penguatan akademik dan juga mencoba memberikan solusi bagi pembangunan nasional.

Menjadi suatu kebanggaan dan cita-cita bagi mereka, apabila apa yang mereka dapat di lapangan dapat BACA: Tanda-tanda Adanya ..., hal 7

Renungan Anas RA, berkata: Rasulullah SAW, bersabda:

AP

TERANCAM DIBONGKAR: Umat muslim dunia saat berziarah ke makam Nabi SAW, yang berdekatan dengan Raudhah. Kini makam Nabi SAW, Abu Bakar dan Umar terancam dibongkar.

z RELIGI z

Tiada suatu negeripun akan diinjak oleh Djajjal kecuali Makkah dan Madinah, tiada suatu jalan melainkan terjaga oleh para Malaikat yang berbaris, maka berhenti di lapangan yang kering di luar kota Madinah. Maka bergoncanglah kota Madinah tiga kali, Allah mengeluarkan daripadanya semua orang kafir dan munafiq.” (Muslim)

IZIN 16 PIHK TERANCAM

Anda ingin memberikan kontribusi Renungan, silakan kirim ke E-mail:

DICABUT

dumas@sby.centrin.net.id

HAL 3 e-mail: dumas@sby.centrin.net.id

C M Y K

11

Jabodetabek Kamis, 1 November 2012

Busway Jakarta-Bekasi Dibangun Tahun Depan BANDUNG- Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo (Jokowi) mengungkapkan pembangunan koridor utama busway JakartaBekasi akan mulai dibangun 2013.

“2013 sudah masuk realisasi rencana kita, Anggarannya Rp50 miliar,” kata Jokowi, di Gedung Sate, Bandung, Rabu (31/10).

Sementara itu, Kepala Dishub DKI Jakarta Udar Pristono menambahkan, tahun ini pihaknya akan menyiapkan 700 unit bus TransJakarta. Bus akan terus ditambah sesuai dengan kebutuhan.

Dana Rp50 miliar itu, kata Pristono, akan digunakan untuk persiapan halte atau shelter sebanyak delapan halte. “Bukan halte saja, ada marka jalan, rambu, jembatan penyebrangan

dan lain-lain,” katanya.

Sebelumnya, Kepala Bappeda Provinsi Jawa Barat Denny Juanda juga menyebutkan, Kementerian Pekerjaan Umum (PU) siap mengucurkan dana segar sekira Rp50 miliar untuk pembangunan jalur busway DKI Jakarta-Bekasi.

Koridor utama busway DKI Jakarta-Bekasi menjadi salah satu yang disepakati dalam kerja sama Badan Kerja Sama Pembangunan (BKSP) Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, Bekasi, Cianjur (Jabodetabekjur).

Pembangunannya akan melibatkan pemerintah pusat melalui Kementerian PU, Pemprov DKI Jakarta, Pemprov Jawa Barat, dan Pemkot Bekasi.

Jalur busway ini akan di-

mulai dari Terminal Bus Pulogadung sampai dengan Batas Tugu DKI-Bekasi wilayah Jakarta (7,168 km).

Sementara Gubernur Jawa Barat Ahmad Heryawan mengungkapkan, pembangunan busway jalur Jakarta-Bekasi diharapkan bisa mengurai kemacetan dan membantu transportasi warga di dua kota tersebut.

Sebab, kata Heryawan, dalam sehari ada 2,2 juta penduduk Jawa Barat, khususnya dari Kota dan Kabupaten Bekasi, bermigrasi ke DKI Jakarta.

“Upaya mengatasinya dengan menyediakan alat transportasi massal di perbatasan DKI. Selain di Bekasi, nanti juga dibangun jalur Busway di Bogor dan Kota Depok,” ujarnya. det

SEORANG petugas tengah meninjau sejumlah bus yang dipersiapkan untuk menjadi armada busway Jakarta-Bekasi. Jalur busway ini panjangnya mencapai 8 kilometer, dan sepanjang 800 meter masuk Kota Bekasi,

Seorang Anjal Tewas Karena Terjatuh dari Atap KRL DEPOK - Kereta rel listrik (KRL) kembali menuai korban jiwa. Kali ini, seorang anak usia belasan menjadi korban lantaran terjatuh dari atap KRL Ekonomi 825 jurusan BogorTanah Abang di bawah Jembatan Layang Universitas Indonesia (UI), Jagakarsa, Jakarta Selatan, Rabu (31/10).

Agung (11), nama anak yang malang itu, ditemukan dalam kondisi mengenaskan, dengan luka parah di kepala dan kedua kakinya patah. pada pukul 9.00 kemarin.

Petugas Stasiun Lenteng Agung, Jakarta Selatan, Joko, menjelaskan, pihaknya baru mengetahui peristiwa naas itu ketika seorang anak bernama Arif (14) melaporkan bahwa kenalannya bernama Agung, Tidak disebutkan tempat tinggal Agung.

“Arif melaporkan ada anak yang bernama Agung jatuh dari kereta. Mereka dengan puluhan orang lainnya menumpang di atap kereta,” ujar Joko, kemarin.

Sementara dari penyelidikan

petugas Polsek Jagakarsa, Jakarta Selatan, yang menangani peristiwa itu, identitas dan asal-usul Agung tak diketahui. Bahkan hingga semalam, belum ada keluarga yang menjemput jenazahnya.

Diduga, Agung adalah anak jalanan yang kerap mengamen di KRL Ekonomi.

“Tidak ada identitas. Di kantong celananya ada uang Rp 6 ribu,” ujar salah seorang petugas, Aiptu Mukrim, semalam.

Saat ditemukan, korban juga tidak mengenakan seragam sekolah, sehingga tidak diketahui apakah dia pelajar atau bukan.

Jenazah kemudian dibawa ke Rumah Sakit Cipto Mangunkusumo. Akibat kejadian tersebut, timbul kemacetan baik dari arah jalan Akes UI maupun Jakarta karena banyaknya warga yang melihat.

Kejadian ini ditangani oleh Polsek Beji. Meski begitu, cirriciri korban diketahui mengenakan celana panjang biru dan baju kemeja putih saat kejadian berlangsung. aan

Setelah Bayar Tunggakan Pajak, Segel Hotel Dicabut

SUASANA Job Fair Bekasi tahun 2011 lalu, dipenuhi para pencari kerja dari Kota Bekasi dan sekitarnya. Tahun ini, Job Fair akan dihelat tanggal 1 November sampai dengan 2 November besok

Job Fair DItarget Serap 5000 Pekerja BEKASI- Dinas Tenaga Kerja Kota Bekasi, Jawa Barat, menargetkan penyerapan 5.000 tenaga kerja melalui kegiatan bursa tenaga kerja mulai 1 hingga 2 November 2012.

“Bursa tenaga kerja kali ini melibatkan sekitar 40 perusahan se Jabodetabek dengan level pekerjaan operator hingga managerial,” ujar Kepala Bidang Penempatan Kerja Disnaker

Kota Bekasi, Abi Hurairah, di Bekasi, Rabu, (31/10).

Menurut dia, bursa tenaga kerja kali ini akan digelar di Blu Mal, Jalan Khairil Anwar, Nomor 27-36, Bekasi Timur, mulai pukul 10.00-16.00 WIB. “Pengunjung gratis dan langsung interview di tempat berikut psikotest. Kami juga menggratiskan seminar dunia kerja, dan gratis kartu

kuning,” ujarnya.

Menurut Abi, jumlah penyerapan tenaga kerja kali ini meningkat dari agenda serupa pada 2011 yang mencapai 3.500 tenaga kerja.

“Kalau kemarin 3.500 terpenuhi karena hanya produksi.

Tapi sekarang ditambah S2 di level managerial,” katanya.

Menurut dia, perusahaan tersebut bergerak diberbagai

Audit Hambalang Seret Bupati Bogor JAKARTA - Audit investigasi tahap pertama proyek Pembangunan Pusat Pendidikan Pelatihan dan Sekolah Olahraga Nasional (P3SON) Hambalang di Bogor, Jawa Barat oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) menyeret Bupati Bogor, Rachmat Yasin.

Meskipun tidak tersirat disebutkan namanya, namun BPK menduga Racmat Yasin menandatangani site plan Hambalang tanpa adanya studi Amdal (analisis mengenai dampak lingkungan).

“Bupati Bogor menandatangani site plan, meskipun Kemenpora belum/tidak melakukan studi Amdal terhadap proyek pembangunan P3SON Hambalang, sehingga diduga melanggar dengan Undang-Undang (UU) 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Pengelolaan Lingkungan Hidup,” kata Ketua BPK, Hadi Poernomo saat menyerahkan audit investigasi Hambalang ke DPR di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (31/10).

Selain melanggar UU Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, BPK juga menduga Rachmat Yasin melanggar Peraturan Bupati Bogor 30 Tahun 2009 tentang Pedoman Penegsahan Master Plan, Site Plan, dan Peta Situasi.

Bukan hanya itu, BPK juga menyatakan ada indikasi penyelewengan kewenangan dalam penerbitan Ijin Mendirikan Bangunan (IMB). Kepala Badan Perizinan Terpadu Kabupaten Bogortelah menerbitkan IMB proyek Hambalan padahal Kemenpora belum melakukan studi Amdal.

“IMB P3SON Hambalang diduga melanggar Perda Kabupaten Bogor Nomor 12 Tahun 2009 tentang Bangunan Gedung,” kata Hadi.

Sementara Komisi Pemberantasan Korupsi masih enggan menanggapi hasil audit investigasi Badan Pemeriksa Keuangan terkait pembangunan Pusat Pendidikan Pelatihan dan Sekolah Olahraga Nasional di Hambalang.

“Kami tunggu dulu hasil

EDITOR: AZIZ TRI PRIANTO z LAYOUTER: ABI NUZUL

audit itu diserahkan ke KPK,” kata Juru Bicara KPK, Johan Budi di kantornya, Jakarta, Rabu 31 Oktober 2012.

Menurut Johan, hasil audit investigasi BPK itu tidak langsung digunakan untuk mengusut kasus Hambalang.

Tetapi akan dipelajari dulu sejauh mana bisa menunjang penanganan kasus Hambalang di KPK. “Tergantung apakah bukti-buktinya sudah kuat atau belum. Tentu hasil audit penting untuk kembangkan kasus yang sedang disidik oleh KPK. Audit BPK adalah pelengkap itu,” ujar Johan.

Sebagaimana diketahui, KPK telah mengusut kasus dugaan korupsi ini. KPK telah menetapkan Kabag Perencanaan Kemenpora (Pejabat Pembuat Komitmen), Dedi Kusnindar, sebagai tersangka. KPK menjerat Dedy dengan Pasal 2 ayat 1 atau Pasal 3 UU Pemberantasan Korupsi Jo. Pasal 55 Ayat 1 ke-1 KUHP dengan ancaman hukuman pidana selama 20 tahun penjara. ant/viv

bidang usaha seperti makanan, alat musik, perabot rumah tangga, bank, penerbit buku, garmen, tekhnologi informasi (TI), dan lainnya.

“Kami berharap, para pencari kerja yang gagal terserap pada 2011, bisa diterima kerja tahun ini,” katanya.

Dikatakan Abi, kegiatan bursa tenaga kerja kali ini dijamin tidak melibatkan

perusahaan tenaga alih daya (outsourcing) karena akan merugikan pencari kerja.

“Tidak ada outsourcing, sebab perusahaan tersebut ikut bursa tenaga kerja hanya ingin mencari tenaga kerja untuk disalurkan lagi ke perusahaan lain dengan adanya penambahan biaya yang dibebankan ke pencari kerja,” ujarnya. ant

Mutasi Guru di Bogor Melanggar Permen JAKARTA- Kontroversi mutasi kepsek menjadi guru di Kota Bogor terus bergulir.

Nada-nada sumbang terus bergulir menyoroti mutasi di lingkungan dunia pendidikan Kota Bogor. Termasuk dugaan adanya pelanggaran terhadap aturan Menteri Pendidikan Nasional (Permendiknas) No 28 Tahun 2010.

Pelanggaran dimaksud adalah adanya kepala sekolah yang baru diangkat, yang tidak memenuhi syarat sebagaimana diamanatkan dalam Permendiknas.

Dalam Permendiknas No 28 Tahun 2010 disebutkan guru yang mendapat penugasan sebagai kepala sekolah diwajibkan memiliki sertifikat kepala sekolah/madrasah pada jenis dan jenjang yang sesuai dengan pengalamannya sebagai pendidik yang diterbitkan oleh lembaga yang ditunjuk dan ditetapkan Direktur Jenderal.

Selain itu, guru yang telah lulus seleksi calon kepala sekolah/madrasah sebagaimana

dimaksud dalam Pasal 5 Permendiknas No 28 Tahun 2010, harus mengikuti program pendidikan dan pelatihan calon kepala sekolah/madrasah di lembaga terakreditasi, selama 100 hari dan praktik pengalaman lapangan, minimal 3 bulan.

“Kalau melihat personal yang dilantik sebagai kepala sekolah beberapa waktu lalu, terlihat beberapa sosok yang belum waktunya menjadi kepala sekolah, karena tidak memiliki persyaratan sebagaimana diamanatkan permendiknas. Jadi jelas ini suatu bentuk pelanggaran,” ujar mantan kepala sekolah SMAN 1 Agus Suherman yang kini dimutasi menjadi guru di SMAN 6 Kota Bogor kepada wartawan, Rabu (31/10).

Jadi sangat mengherankan bila disebutkan mutasi ini sudah sesuai dengan aturan yang diamanatkan Permendiknas.

Secara yuridis, memang bisa saja dari kepala sekolah menjadi guru biasa kembali, tetapi bagaimana dengan aturan yang ada di Pasal 5 tadi. ant

TANGERANG - Hotel Sheraton, yang ada di kawasan Bandara Soekarno-Hatta akhirnya membayar pajak Rp1,4 miliar setelah pada Kamis (25/ 10) disegel lantaran menunggak pajak. Segel berupa stiker yang dipasang pihak Pemerintah Kota Tangerang pada Selasa (30/10) malam pun kemudian dicopot kemarin, sekitar Pukul 19.46 WIB dicopot.

Penyegelan sebelumnya dilakukan Satpol PP lantaran hotel bintang lima tersebut menunggak pajak selama empat tahun lamanya.

Kepala Satpol PP Kota Tangerang Irman Pudjahendra mengatakan, dasar pencabutan segel Hotel Sheraton Bandara yang dilakukan Satpol PP bermula dari Surat Permohonan Dinas Pengelolaan Keuangan Daerah (DPKD) Kota Tangerang Nomor 973/2059-DPKD/2012, Perihal Permohonan Pencabutan Segel Hotel Sheraton Bandara, tertanggal 30 Oktober 2012.

“Alasan pencabutan, karena pada Selasa (30/10) sore Hotel Sheraton Bandara telah melunasi kewajiban pajaknya dengan bukti setor ke kas daerah Nomor Cek CK 342457 kepada

Pemerintah Kota (Pemkot) Tangerang,” jelas Irman di ruangan kerjanya, kemarin.

Menurut Irman, setelah mendapatkan surat tembusan dari DPKD itu, pihaknya bersama dengan pertugas dari Satpol PP dan DPKD melakukan pembukaan segel, sekira pukul 19.46 WIB, dihadapan manajemen dan pengelola Hotel Sheraton Bandara. ”Dengan dibayarnya wajib pajak mereka, kami pun melepas segel tersebut,” tegas Irman Pudjahendra, semalam.

Selanjutnya, Irman menegaskan, penyegelan yang dilakukan atas Hotel Sheraton Bandara baiknya dijadikan peringatan bagi para wajib pajak lain di Kota Tangerang.

Sebab, pelanggaran atas kewajiban yang sudah ditetapkan Pemkot Tangerang akan dikenakan sanksi tegas.

“Pemkot tegas, siapapun yang melanggar Perda 7/2010 tentang pajak daerah, dan Perda-Perda lainnya, akan kami tindak. Kami pastikan siapaun yang melanggar aturan, mulai pedagang kaki lima, sampai hotel berbintang lima tidak ada toleransi,” tandasnya. tan

UMK Depok Akan Naik Menjadi Rp 1,7 Juta DEPOK - Tuntutan buruh di Kota Depok akhirnya dipenuhi Pemkot dengan menaikkan upah minimum kota (UMK) Depok sebesar Rp300 ribu. UMK yang berlaku mulai tahun 2013 itu, naik dari Rp1,4 Juta menjadi Rp1,7 Juta.

Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Sosial Kota Depok, Abdul Haris, menegaskan ketetapan itu adalah hasil Rapat Dewan Pengupahan, untuk menyesuaikan dengan meningkatnya angka Kebutuhan Hidup Layak (KHL) Kota Depok 2013.

Meski begitu, lanjutnya, besaran nilai UMK Depok belum ditentukan.

Menurutnya, proses penentuannya sudah sejak minggu lalu. “UMK Depok kemungkinan besar akan naik seiring dengan bertambahnya nilai KHL,”terangnya pada wartawan. Rabu (31/10).

Naiknya UMK menurut Ketua Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (SPSI) Kota Depok, Sugino akan meredam kekisruhan di Kota Depok. Sebab dengan naiknya upah, para buruh di Kota Depok tidak akan berdemo.

Namun begitu, pihaknya mengaku masih menunggu kepastian angka kenaikan UMK DKI Jakarta untuk disesuaikan dengan UMK Depok.

Sebab, menurut dia, sesuai dengan Peraturan Menteri Tenaga Kerja tahun 1999, UMK Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, dan Bekasi harus saling menyesuaikan. “Ya memang dalam pembahasan UMKnya. Tapi, kalau yang lain tinggi, ya Depok tetap akan naik,”paparnya.

Sementara itu, Wali Kota Depok, Nur Mahmudi Ismail menjamin kenaikan UMK Kota Depok. Pihaknya juga tetap akan membuka diri untuk berdialog dengan buruh menentukan untuk UMK tahun 2013. Dia menambahkan, mengenai besaran kenaikan pada UMK nantinya tetap pada hasil dari dialog. Dirinya meminta agar para buruh mengedepankan prinsip dialog dan kebersamaan. “Kita tetap mengedepankan dialog.

Mengenai kenaikan UMK ya hasilnya berdasarkan dialog,”pungkasnya.

Sementara dari Jakarta dikabarkan, kemarin Menteri Tenaga Kerja dan Tranmigrasi (Menakertrans) Muhaimin Iskandar meminta para Gubernur se-Jabodetabek yaitu Jawa Barat, DKI Jakarta dan Banten terus berkoordinasi dalam menetapkan upah minimum tahun 2013. aan

www.dutamasyarakat.com

C M Y K

Duta Masyarakat

BISNIS

8

Kamis, 1 November 2012

Buka Peluang Masyarakat Bisa Miliki Minimarket ATURAN WARALABA TOKO MODEREN JAKARTA- Peraturan Menteri Perdagangan (Permendag) Nomor: 68/M-DAG/PER/10/ 2012 tentang waralaba untuk jenis usaha toko moderen akan membuka lebih luas para pemodal menengah ke bawah bisa menjalankan bisnis waralaba toko moderen. Permendag ini akan mewajibkan waralaba gerai toko moderen seperti minimarket bisa dimiliki oleh masyarakat luas.

“Permendag ini justru memberikan kesempatan kepada UKM untuk berkembang,” kata Dirjen Perdagangan Dalam Negeri Kementerian Perdagangan Gunaryo kepada detikFinance, Rabu (31/10) Ia menuturkan Permendag ini mengatur bahwa pemberi Waralaba dan Penerima Waralaba untuk jenis usaha Toko Modern hanya dapat mendirikan

outlet/gerai yang dimiliki dan dikelola sendiri paling banyak 150 (seratus lima puluh) outlet/ gerai. Maka outlet yang ke-151 dan seterusnya wajib diwaralabakan ke publik.

Selain itu, diatur usaha toko modern yang sudah berdiri saat ini melebihi 150 outlet sebelum keluarnya aturan ini, maka diberikan waktu 5 (lima) tahun untuk menyesuaikan ketentuan jumlah outlet/gerai yang dimiliki dan dikelola sendiri dan yang diwaralabakan. Nantinya total gerai yang sudah dimiliki dikurangi 150 gerai, lalu dari sisanya itu sebanyak 40% harus diwaralabakan ke masyarakat luas.

Penyesuaian dilakukan dengan cara melepas paling sedikit 20 persen dari jumlah outlet/gerai yang harus diwaralabakan oleh Pemberi Waralaba atau Penerima Waralaba setiap tahunnya Menurut Gunaryo, filosofi dari Permendag ini agar sistem waralaba makin banyak mencetak pengusaha UKM yang

ATURAN WARALABA: Dengan aturan baru dimungkinkan pemodal ke bawah bisa memiliki minimarket.

handal. Misalnya minimarket dengan luasan yang kecil di bawah 400 m2 harus diperuntukan untuk pengusaha lokal.

“Makanya siap-siap bagi

PTPN X Akan Bangun Pabrik Gula Rp 1 Triliun di Madura PT Perkebunan Nusantara (PTPN) X tengah mengkaji rencana pembangunan pabrik gula terintegrasi di Madura.

Kebutuhan dana investasi pembangunan pabrik itu sekitar Rp 1 triliun.

Direktur Utama PTPN X Subiyono mengatakan, lahan di Madura cukup layak untuk ditanami tebu. Sinar matahari yang cukup bisa membantu peningkatan kualitas tebu, yang nantinya berujung pada pencapaian tingkat rendemen (kadar gula dalam tebu) yang tinggi.

“Secara teknis, pengembangan lahan tebu di Madura sangat prospektif,” ujar Subiyono dikutip dari siaran pers, Rabu (31/10).

Dalam dua tahun terakhir, PTPN X sudah mengembangkan sekitar 1.300 hektar lahan tebu di Madura, yaitu 975 hektar di Bangkalan dan 340 hektar.

“Rendemen tebu dari Madura cukup bagus, minimal 7,5%. Ke depan dengan pendekatan best agricultural practices, rendemen bisa mencapai minimal 8% seperti di lahan petani yang bekerja sama dengan PTPN X di kota-kota lainnya,” ujarnya.

Subiyono menjelaskan, di Madura pengembangan lahan tebu dilakukan di lahan tidur yang selama ini kurang produktif. Pengembangan lahan tebu diyakini bisa meningkatkan kesejahteraan petani setempat dibandingkan jika petani menanam komoditas lain.

Di tengah sulitnya melakukan ekstensifikasi lahan tebu di Jawa, menurut Subiyono, ekspansi lahan di Madura harus dioptimalkan. PTPN X menargetkan pengembangan lahan tebu di Madura bisa mencapai 3.500 hektar pada 2014.

“Saat lahan sudah mencapai 3.500 hektar, kami akan memulai pembangunan pabrik. Pembangunan pabrik butuh waktu dua tahun, sejalan dengan itu lahan tebu sudah mencapai 5.000-6.000 hektar. Pabrik akan berkapasitas minimal 6.000 ton tebu per hari (TCD),” jelasnya.

Pabrik tersebut akan didesain menjadi pabrik gula terintegrasi dari hulu ke hilir. Selain memproduksi gula sebagai produk utama, pabrik itu akan menghasilkan sejumlah produk turunan lainnya. Di antaranya bioetanol dari tetes tebu, listrik 25 MW dalam program cogeneration dari ampas tebu, dan pupuk kompos. “Pabrik ini akan berbeda dengan pabrik gula lain karena didesain moderen dan terintegrasi,” tuturnya.

Dana Rp 1 triliun untuk pabrik ini akan dicari PTPN X lewat pasar modal, bisa melalui initial public offering (IPO) atau melalui penerbitan obligasi.

“Kinerja finansial kami sangat baik, sehingga saya yakin bisa mendapat respons yang baik saat mencari pendanaan di pasar modal,” tuturnya.

Subiyono menambahkan, kehadiran pabrik gula di Madura diharapkan juga bisa mendorong industrialisasi di pulau tersebut sekaligus meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Dia optimistis, ekspansi ke Madura akan semakin mengukuhkan posisi PTPN X sebagai pemimpin pasar di industri gula nasional. Pada 2011, PTPN X memimpin pencapaian industri gula dengan produksi mencapai 446.493,57 ton gula, tertinggi di antara perusahaan lainnya di seluruh Indonesia.

Pesimistis Swasembada PT Perkebunan Nusantara II

(Persero) (PTPN II) pesimistis pencapaian swasembada gula pada tahun 2014 bakal terwujud.

Bahkan, perseroan cenderung ingin menutup usahanya saat ini karena banyak hambatan dan rintangan yang dihadapi.

Hal ini diungkapkan oleh Direktur Utama PTPN II, Hataram Muda Nasution saat Rapat Dengar Pendapat dengan Komisi IV DPR Ri di Gedung DPR/MPR RI, Jakarta, Senin (8/10/2012). “Kalau perlu kita tutup PTPN II itu, karena tebunya. Lebih baik ditutup untuk industri lain, ini memberatkan,” ungkap Hataram.

Dia mengatakan, hal ini diakibatkan karena berbagai masalah dan ancaman. Menurutnya, saat ini Sumatera Utara yang merupakan wilayah kelola dari PTPN II memiliki masalah lahan yang tak kunjung usai.

“Seperti kasus tanah di indonesia, Sumut mendapat peringkat 1. Ini yang mengakibatkan hampir setiap tahun tebu di PTPN II mengalami gangguan berat,” tegasnya.

Selain itu, diapun menyebutkan faktor cuaca juga menjadi hambatan menurunnya produktivitas gula di Sumatera Utara khususnya di 2 pabrik milik PTPN II yakni Sei Semayang dan Kualamadu, karena pasokan tebu yang menurun.

Sehingga, pabrik gula Sei Semayang hanya bergantung terhadap proses produksi raw sugar.

“Sampai hari ini rencana kita PG Semayang yang sangat minim pasokan tebu, sepanjang kita masih melakukan impor gula maka PG yang yang ada di semayang jalan. Kita mengolah raw sugar menjadi GKP (gula kristal putih). Ini yang menolong PG Semayang,” paparnya.

Erfandi Putra/berbagai sumber

PG DI MADURA: PTPN X tengah mengkaji rencana pembangunan pabrik gula terintegrasi di Madura. Kebutuhan dana investasi pembangunan pabrik itu sekitar Rp 1 triliun.

EDITOR: ERFANDI PUTRA z LAYOUTER: YUSRONI

teman-teman UKM,” katanya.

Menteri Perdagangan (Mendag) Gita Wirjawan mengeluarkan Peraturan Menteri Perdagangan (Permendag) Nomor:

68/M-DAG/PER/10/2012 tentang waralaba untuk jenis usaha toko moderen yang ditandatangani Gita Wirjawan pada 29 Oktober 2012.

Jenis toko modern yang diatur dalam Permendag itu adalah toko dengan sistem pelayanan mandiri, menjual berbagai jenis barang secara eceran yang

dapat berbentuk minimarket, supermarket, departmen store, hypermarket ataupun grosir yang berbentuk perkulakan.

Kewajiban untuk membentuk waralaba baru itu, diberlakukan terhadap Toko Modern dengan luas gerai: a. Kurang dari atau sama dengan 400 m2 untuk mini market; b. Kurang dari atau sama dengan 1200 m2 untuk supermarket; dan c. Kurang dari atau sama dengan 2000 m2 untuk department store.

Seperti diketahui waralaba toko moderen seperti minimarket lebih berkembang melalui gerai milik sendiri (company owned). Sementara gerai yang dimiliki masyarakat relatif masih kecil.

Misalnya pada awal tahun 2012, PT Indomarco Prismatama selaku pengelola Indomaret mencatat dari total 6.009 mini market Indomaret yang beroperasi, hanya sebanyak 36% merupakan milik masyarakat selebihnya milik sendiri. Perseroan ingin memperbesar porsi waralaba menjadi 40%. did/dkm

Produksi Beras RI Baru Penuhi 90% Kebutuhan MALANG - Produksi beras Indonesia saat ini hanya memenuhi 90% dari kebutuhan sehingga belum masuk kategori swasembada. Padahal berdasarkan standar Organisasi Pangan Dunia (FAO) paling tidak harus mencapai 95%.

“Kalau standar FA0 95% dari kebutuhan nasional. Kita sudah 90%,” kata Direktur Utama Perum Bulog Sutarto Alimoeso disela acara panen raya di Desa Ampeldento, Kecamatan Pakis, Kabupaten Malang, Rabu (31/10).

Menurutnya untuk bisa mencapai produksi beras aman untuk kebutuhan nasional hingga benar-benar swasembada maka satu-satunya cara hanya meningkatkan produksi beras. Diantaranya dengan program On Farm, yaitu kerjasama antara Bulog dengan pondok pesantren di Malang untuk produksi beras.

Dalam program On Farm ini, lanjut dia, ada beberapa strategi, yaitu sewa ataupun membantu produktivitas kelompok tani.

“Ada sewa lahan, semua sama

untuk peningkatan produktivitas beras,” sambung dia.

Terkait rencana peleburan Bulog menjadi lembaga khusus ketahanan pangan, Sutarto mengaku akan mengikuti semua program pemerintah.

“Kami siap saja, jika itu keputusan pemerintah,” tandasnya.

Sementara Menteri Koordinator Perekonomian dan Kesejahteraan Rakyat Hatta Rajasa, mengharapkan, program On Farm mampu memenuhi kebutuhan beras pada masa paceklik, sebab dalam masa itu

persediaan beras tak sebanding dengan kebutuhan masyarakat.

“Pada masa paceklik diharapkan Bulog memiliki stok beras untuk memenuhi kebutuhan,” terang Hatta.

Acara On Farm ini dibarengi dengan kegiatan panen raya yang dihadiri oleh Menteri Kehutanan, Menristek, Ketua Kelompok Tani dan Nelayan pusat, staf khusus presiden bidang ketahanan pangan, dan Wakil Gubernur Jawa Timur Saifullah Jusuf. dkm

Perbankan Dukung Redenominasi Rp 1.000 Jadi Rp 1 JAKARTA- Redenominasi atau menyederhanakan nilai rupiah yang digagas pemerintah membawa manfaat jangka panjang kepada Indonesia.

Ketua Umum Persatuan Bank Umum Nasional (Perbanas) Sigit Pramono bahkan yakin proses transisi penyederhanaan angka 0 dalam rupiah akan sukses seperti Turki.

“Itu akan banyak manfaatnya, orang akan lebih mudah bertransaksi, nolnya berkurang tiga,” kata Sigit di Jakarta, Rabu (31/10).

Ia menambahkan, redenominasi menjadikan masyarakat simple dalam bertransaksi. “Di struk transaksi belanja juga lebih simpel, banyak positifnya,” tambahnya di sela-sela Kongres Perbanas di Ritz Carlton.

Sigit pun tidak khawatir akan transisi paska diputuskannya redenominasi rupiah.

Indonesia punya waktu cukup panjang, sekitar dua atau tiga tahun untuk mener-

bitkan dua jenis rupiah dengan nilai yang sama, misal Rp 50.000 (versi reguler) dan Rp 50 (versi redenominasi).

“Dalam masa transisinya harus bagus dan itu mudah sekali, kita bisa meniru contohnya Turki,” paparnya.

Agar tidak membingungkan masyarakat, dua mata uang ini akan berdesain persis. Dan secara perlahan, rupiah versi reguler ditarik dari peredaran.

“Tentu sosialisasi harus dilakukan, agar masyarakat paham betul arti redenominasi,” tegasnya.

Kebutuhan Pengamat ekonomi Umar Juoro menilai redenominasi atau menyederhanakan nilai rupiah menjadi keharusan.

Indonesia perlu segera menerapkannya karena banyaknya angka nol dalam rupiah membuatnya tidak efisien.

“Itu kebutuhan ya, selama ini kan susah. Tidak efisien,”

kata Umar di sela-sela Seminar Perbanas “Kongres XVIII Tahun 2012—Krisis Global: Peluang dan Tantangan Perbankan Nasioal ke Depan” di Jakarta, Rabu.

Kebijakan redenominasi patut didukung karena membawa manfaat jangka panjang bagi Indonesia. Apalagi selama ini, di beberapa industri sudah menerapkan secara tidak langsung.

“Dalam praktiknya, di restoran sudah dilakukan.

Yang praktis harus dilakukan,” tambahnya.

Namun, pemerintah memiliki pekerjaan rumah yang jauh lebih berat dalam perjalanannya memangkas angka nol dalam rupiah. Mitigasi risiko sosial dan politik harus diperhitungkan, supaya tidak dampak pada masyarakat.

“Perlu adanya sosialisasi yang lebih, agar tidak ada dampak sosial dan politik,” tuturnya.

“Apalagi elit terlanjut

khawatir dengan senering.

Khawatir yang terjadi, nanti akan menaikkan harga. Aspek sosial juga perlu dibahas,” tegas Umar.

Banyak contoh sukses redenominasi sukses dijalankan beberapa negara. Turki salah satunya, yang melakukan redenominasi dengan menghilangkan 6 angka nol pada mata uangnya. Jadi redenominasi yang dilakukan Turki adalah mengubah 1.000.000 lira menjadi 1 lira pada tahun 2005.

Namun redenominasi yang dilakukan Turki ini berbeda dengan yang akan dilakukan Indonesia. Seperti dikutip dari situs bank sentral Turki, kebijakan redenominasi ini dilakukan untuk menekan laju inflasi Turki yang sangat tinggi sejak tahun 1970-an. Inflasi yang tinggi ini menyebabkan nilai ekonomi di negara belahan Eropa tersebut mencapai hitungan triliun, bahkan kuadriliun. jak

26% Warga Tak Nikmati Listrik BOGOR - Satu dari empat orang di Indonesia belum dapat menikmati terangnya cahaya listrik di malam hari.

Direktur Keuangan PLN Setio Anggoro Dewo mengatakan untuk menjangkau mereka yang belum mendapatkan listrik, PLN tidak bisa bertindak 100% secara korporasi.

“Rasio elektrifikasi kita belum 100%, masih ada sekitar 26% lagi yang belum terlistriki.

Dari empat orang Indonesia, satu orang belum dapat listrik,” ujarnya di sela-sela acara workshop Rasionalisasi Tarif Listrik Menuju Subsidi Tepat

Sasaran, Rabu (31/10).

Dewo menegaskan PLN secara sadar mengaitkan rasio elektrifikasi dengan rencana investasi.

Oleh sebab itu, tidak mungkin PLN tidak menjangkau tempat-tempat yang sebenarnya tidak menguntungkan, apalagi ditambah dengan besarnya investasi untuk menyediakan listrik di sana.

“PLN ngga mungkin 100% bertindak secara korporasi.

Kalau begitu PLN ngga akan ke Indonesia Timur, mending di Jawa saja yang sudah jelas menguntungkan,” ujarnya.

Dewo menambahkan dalam empat tahun ke depan, PLN akan investasi rata-rata Rp40 triliun per tahun.

Investasi diperlukan selain untuk melistriki masyarakat yang belum terlistriki, juga untuk menyediakan listrik bagi pelanggan eksisting yang pemakaian listriknya kian bertambah.

PLN mencatat selama semester I/2012 saja, pertumbuhan listrik di Jawa-Bali mencapai 2.600 MW dari total pertumbuhan listrik di Indonesia sebesar 3.500 MW. Secara keseluruhan, PLN mencatat per-

tumbuhan listrik per semester I/2012 sebesar 10,2%.

“Pertumbuhan listrik di Indonesia cukup tinggi. Waktu krisis 2008 saja listrik masih tetap tumbuh 6%,” tambahnya.

Menurut Dewo, dalam 10 tahun ke depan Indonesia ratarata butuh 5.000 MW per tahun dan 1.500 MW diantaranya untuk reserve atau cadangan.

Jika tidak ada cadangan, maka saat pembangkit sedang menjalani pemeliharaan serta perawatan, bisa repot.

“Kalau di Singapura itu 50:50, setiap satu pembangkit ada satu cadangan,” jelasnya. bis

www.dutaonline.com

12

Pasuruan, Probolinggo, Lumajang, Jember, Situbondo, Bondowoso, Banyuwangi

Tapal Kuda Kamis, 1 November 2012

TMMD Membantu Masyarakat LUMAJANG- Program TNI Manunggal Membangun Desa (TMMD) dinilai cukup membantu pemerataan pembangunan di wilayah terpencil. Sehingga muncul nilai-nilai gotong royong dan kecintaan pada negera. “Kegiatan TMMD sangat perlu didukung karena TNI bersama masyarakat membangun demi kemajuan daerah,” jelas Wakil Bupati Lumajang, As’at Malik.

Diungkapkannya, sejumlah pembangunan di TMMD di Lumajang diwujudkan dengan membangun sarana jalan penghubung Desa Jenggrong dengan Desa Tegal Ciut, jembatan, perbaikan mushala, pendidikan kesadaran hukum, kegamaan, KB dan sejumlah kegiatan sosial.

“TMMD memang program efektif dalam membangun ketahahan berbangsa,” ungkapnya.

Jumlah personil TNI bersama elemen masyarakat yang selama 21 hari di TMMD sebanyak 200 orang. “Bahkan, sejumlah hasil TMMD bisa dirasakan masya-

rakat dalam menjalani kehidupan,” terangnya.

TMMD di Kabupaten Lumajang sudah berakhir di Desa Jenggrong Kecamatan Ranuyoso dan Desa Tegal Ciut Kecamatan Klakah. TNI berhasil menghubungkan dua desa tersebut dengan membuat jalan tembus, sehingga masyarakat Jenggrong bisa dengan mudah ke wilayah Klakah. “Alhamdulillah kita bisa menyelesaikan sejumlah pembangunan di sana,” kata Dandim 0821 Lumajang, Letkol. Inf. Akhyari.

Dia mengatakan, sejumlah pembangunan ekonomi, pendidikan dan sosial keagamaan juga dilakukan dengan bantuan dari pemerintah daerah Lumajang dan Pemprov Jatim. Selain membangun sarana dan prasana juga memberikan pengetahuan soal berbangsa dan bernegara, sehingga memiliki kecintaan pada negara Indonesia.

“Kami juga mengajak masyarakat ikut KB dan tidak melakukan pernikahan dini,” tuturnya. rk/adv

MZA Djalal Wacanakan Pemekaran Provinsi Jatim WILAYAH TAPAL KUDA BISA JADI PROVINSI MANDIRI JEMBER- Bupati Jember, MZA Djalal mewacanakan pembentukan provinsi baru di Jawa Timur. Pemekaran provinsi itu meliputi kabupaten yang berada di kawasan tapal kuda. Wacana pemekaran Provisi Jatim ini dikemukakan Djalal dalam sidang paripurna pengesahan 4 Perda di Gedung DPRD Jember, Rabu (31/10).

Wacana Djalal itu dikemukakan menanggapi kritik dari Fraksi Partai Demokrat yang meminta Pemkab Jember untuk melakukan sharing pengetahuan

dengan kabupaten tetangga dalam membangun Jember.

“Kalau kita memang punya keberanian, jangan tanggung. Kita bentuk Provinsi Jawa Timur bagian timur. Why not (kenapa tidak-red)? Terserah nanti apa namanya, apakah provinsi TawangAlun, Provinsi Blambangan, atau Provinsi Pendalungan,” kata Djalal langsung disambut tepuk tangan peserta sidang.

Menurut Djalal, Provinsi Jatim sekarang ini terlalu gemuk. Penduduk Jatim sendiri sudah mencapai 40 juta jiwa. “Jadi bukan se-

suatu yang salah jika ada wacana proninsi baru di Jawa Timur. Ayo, saya siap untuk diajak diskusi masalah ini,” lanjutnya.

Djalal menegaskan, wacana pembentukan provinsi baru bukan untuk menimbulkan polemik. Beberapa bulan yang lalu, lanjut Djalal, di Kalimantan ada pembentukan provinsi baru, yakni Kalimantan Utara. “Jadi tidak ada yang salah jika di Jawa Timur dibentuk provinsi baru,” tambahnya.

Ditemui wartawan usai sidang paripurna, Djalal mengaku

ide pembentukan provinsi baru dimaksudkan agar roda pembangunan di kawasan tapal kuda bisa lebih cepat. Djalal mencontohkan pemekaran Provinsi Jawa Barat. “Ketika ada pemekaran di sana dan ada Provinsi Banten, keduanya bisa samasama maju,” katanya.

Yang diperlukan, sambung Djalal, adalah kearifan dari pemerintah pusat maupun pemerintah Jawa Timur sendiri. “Kemajuan yang kita persepsikan, bukan kemajuan wilayah, tapi kemajuan masyarakat,” tandasnya.

Rusunawa III Diambilalih Kementerian PU

Proyek Bronjong Kemuning Segera Disidak SITUBONDO- Komisi III DPRD Situbondo mendukung tindakan tegas Kepala Dinas Bina Marga dan Pengairan (DBMP) Pemkab Situbondo yang mengancam tidak akan membayar proyek pengerjaan pemasangan bronjong senilai Rp 159 juta lebih yang dikerjakan CV Randu Agung. Bahkan, komisi yang membidangi pembangunan ini siap mengumpulkan bukti dengan melakukan inspeksi mendadak (sidak) ke lokasi proyek pemasangan bronjong di Sungai Kemuning yang berlokasi di sepanjang Desa Alas Bayur dan Desa Sumber Anyar, Kecamatan Mlandingan.

Wakil Ketua Komisi III DPRD Situbondo, Khoolis menuturkan, tindakan yang dilakukan pimpinan DBMP terhadap pekerjaan rehabilitasi jaringan irigasi kembang 1 berupa pemasangan bronjong kawat itu sudah dianggap tepat serta merupakan tindakan penyelamatan terhadap uang Negara.

“Jika kepala DBMP itu tidak jeli terhadap hasil pekerjaan yang dilakukan CV Randu Agung selaku pelaksana proyek pemasangan bronjong, besar kemungkinan akan ada kerugian keuangan Negara. Ini sebuah prestasi dan saya berharap hal serupa juga dilakukan SKPD yang lain untuk menindak tegas kontraktor nakal,” ujar Kholis.

Tim pengawas DBMP menemukan adanya penyimpangan dalam pengerjaan proyek bronjong dengan alokasi dana DAK tahun 2012. Namun untuk menindaklanjuti dugaan penyimpangan yang dilakukan CV Randu Agung selaku pelaksana, dalam waktu dekat pihaknya akan Sidak ke lokasi proyek pemasangan bronjong tersebut. ”Jika temuan tim pengawas BPMP itu faktanya benar adanya, Komisi III tidak segan-segan untuk memanggil CV Randu Agung, namun jika memang diketahui menyalahi bestek dalam pekerjaan jelas itu sebuah kesalahan. Kami akan mendorong pemerintah untuk melakukan blacklist bagi semua pengusaha jasa kontruksi yang diketahui curang,” ancamnya.

Sementara itu, Kepala DBMP Pemkab Situbondo, Yoyok Mulyadi mengaku hanya menjalankan tugas dan fungsinya sebagai dinas. “Yang pasti, kami hanya menjalankan prosedur selaku pengguna anggaran dalam kegiatan tersebut. Jadi temuan CV Randu Agung memasang bronjong yang dikerjakan manual itu berdasarkan temuan pengawas proyek tersebut, sedangkan menurut bestek dalam proyek tersebut seharusnya bronjong yang dipasang itu bronjong pabrikan, ” terang Yoyok Mulyadi. fat

1.200 Warga Bakal Terkena Dampak Raung BONDOWOSO- Sedikitnya 600 kepala keluarga atau 1.200 warga di tiga desa di Kecamatan Sumber Wringin, Kabupaten Bondowoso diperkirakan akan terkena dampak hembusan abu vulkanik jika Gunung Raung (3332 mdpl) meletus.

Camat Sumber Wringin, M. Asnawi Sabil, Rabu (31/10), menjelaskan, pihaknya terus menyosialisasikan kemungkinan gunung yang terletak di perbatasan Kabupaten Banyuwangi dan Jember itu meletus, dan apa yang harus disiapkan serta dilakukan oleh seluruh warga.

“Kami bersama personel TNI dan Polri serta dari Badan Penanggulangan Bencana Daerah terus berkomunkasi dengan berbagai serta dengan warga yang daerahnya kemungkinan terkena dampak jika Gunung Raung meletus. Tiga desa yang potensial terkena dampak letusan itu adalah Sumber Wringin, Rejo Agung dan Tegal Jati,” ujar alumni Pesantren Nurul Jadid, Paiton, Kabupaten Probolinggo ini.

Ia mengemukakan, saat ini pihaknya sudah membagikan sekitar 300 masker penutup hidung

untuk warga dan tahap berikutnya pemberian alat pelindung pernapsan tersebut akan terus dibagikan.

“Menurut keterangan yang kami peroleh dari PVMBG, kemungkinan besar Gunung Raung ini akan meletus. Akhir-akhir ini masyarakat melaporkan dalam sehari terdengar suara gemuruh di Gunung Raung sebanyak empat hingga lima kali dalam sehari,” paparnya.

Menurut Sabil, meskipun demikian, hingga kini warga yang terdekat dengan gunung tersebut tetap melakukan aktivitas seperti biasa sebagai petani. Demikian juga dengan masyarakat di Kota Kecamatan Sumber Wringin yang aktivitasnya tetap berjalan normal. Kegiatan pendidikan dan aktivitas perdagangan di wilayah atas Kabupaten Bondowoso itu juga tetap berjalan normal.

“Meskipun sudah ada peringatan bahwa kemungkinan Gunung Raung akan meletus, tapi kami tetap bekerja sebagaimana biasa. Baru kalau memang betul meletus kami akan mengungsi,” kata Sutarno, warga Sumber Wringin. bsc

EDITOR: AZIZ TRI PRIANTO z LAYOUTER: ISMAIL AMRULLOH

Mengenai infrastruktur, Djalal menilai akan berkembang seiringan. “Bahkan mungkin akan berjalan lebih cepat, lebih running well. Yang tepenting kan masih di wilayah NKRI,” katanya.

Wilayah provinsi baru yang diusulkan Djalal meliputi Probolinggo, Lumajang, Jember, Bondowoso, Situbondo dan Banyuwangi. “Itu minimalnya ya. Untuk ibukota provinsinya terserah, apakah di Probolinggo, apakah di Banyuwangi, silahkan, tidak ada persoalan,” pungkasnya. dtc

DUTA/FATUR BARI

DICOPOT: Kapolres Situbondo, AKBP Erthel Stephan mengganti seragam Bripda Syaiful Imron dalam upacara PTDH.

Lama Mangkir, Anggota Polres Dipecat SITUBONDO– Satu anggota Polres Situbondo yang bertugas pada Polisi Air dan Udara (Polairud), Rabu (31/10), dipecat lantaran melakukan pelanggaran disiplin tingkat berat alias mangkir lama dari tugasnya.

Anggota Polairud yang dikeluarkan dari keanggotaan Polri melalui upacara pemberhentian tidak dengan hormat (PTDH) itu diketahui salah seorang bintara berpangkat Brigadir Dua (Bripda). Ia adalah Bripda Syaiful Imron (40), warga asal Kabupaten Mojokerto.

Upacara PTDH dipimpin langsung Kapolres, AKBP Erthel Stephan di halaman Mapolres Situbondo. Secara simbolis, pemecatan ditandai dengan pelepasan baju seragam Polri yang dikenakan Bripda Syaiful Imron oleh Kapolres.

Berikutnya, Kapolres menggantinya

dengan baju warna putih. “Semoga momentum ini memberikan hikmah. Sehingga kalian bisa merajut kehidupan yang lebih baik di masa mendatang. Kami ucapkan selamat jalan kepada Syaiful Imron,” terang Erthel Stephan.

Diperoleh keterangan, pelanggaran disiplin yang dilakukan Syaiful Imron tergolong berat serta tidak bisa ditoleransi lagi. Karena bintara yang bertugas di Polairud Polres Situbondo itu diketahui meninggalkan tugas secara tidak sah. Itupun dilakukan selama 90 hari secara berturut-turut. “Karena pelanggaran disiplin yang dilakukan Bripda Syaiful Imron itu tergolong cukup berat, sehingga yang bersangkutan tidak patut lagi dipertahankan statusnya sebagai anggota Polri,” imbuh Erthel Stephan.

Menurutnya, pemberhentian dengan tidak hormat terhadap Syaiful Imron itu berdasarkan keputusan Kepala Kepolisian Daerah (Kapolda) Jatim No. Kep. 331 IX/2012 tertanggal 27 Septembar 2012 tentang Pemberhentian Dengan Tidak Hormat. Karena yang bersangkutan dikenai Pasal 13, PP RI No. 2/2003 tentang Peraturan Disiplin Anggota Polri.

“Selaku anggota Polri, seharusnya menjadi tauladan yang baik bagi masyarakat. Karena anggota Polri punya tanggung jawab, baik secara pribadi, kesatuan, serta keluarganya. Karena itulah, saya berharap kepada anggota Polres Situbondo agar upacara PTDH ini dijadikan pengalaman pahit dan diharapkan ke depan hal serupa tidak sampai terulang lagi,” pungkasnya. fat

PROBOLINGGO- Proyek Rumah Susun Sistem Sewa (Rusunawa) III di Kota Probolinggo yang tidak kunjung selesai, akhirnya diambilalih Kementerian Pekerjaan Umum (PU). Pengambilalihan itu dilakukan setelah rekanan PT Ultra Jaya Persada Prima, Jakarta dinilai tidak mampu menyelesaikan proyek tepat waktu.

“Kementerian PU sudah turun ke Probolinggo untuk mengambil alih proyek Rusunawa III di Jalan Semeru,” ujar Kepala Dinas PU Kota Probolinggo, Imanto, Rabu (31/10). Dikatakannya, pihak Kementerian PU sedang mengecek persentase pekerjaan yang telah diselesaikan rekanan.

Kepastian proyek Rusunawa III di-take over Kementerian PU, kata Imanto, setelah perwakilan dari pemerintah pusat itu bertemu dengan Walikota HM. Buchori di rumah dinasnya, Jl. Panglima Sudirman: 1, Probolinggo, Selasa (30/10). “Pembangunan Rusunawa sudah molor sekitar tiga bulan tetapi rekanan belum juga mampu menyelesaikan proyeknya,” ujar mantan Kepala Badan Lingkungan Hidup (BLH) itu.

Sesuai dokumen kontrak, rekanan punya waktu 210 hari (9 November 2011- 21 Juli 2012) untuk menyelesaikan proyek Rusunawa III di Kelurahan Triwung Kidul, Kecamatan Kademangan, Kota Probolinggo. Setelah tidak bisa menyelesaikan proyek tepat waktu, rekanan meminta perpanjangan waktu 1,5 bulan atau hingga 15 September 2012.

Ternyata hingga awal Oktober 2012, proyek Rusunawa baru selesai sekitar 85%.

Lagi-lagi rekanan meminta perpanjangan waktu tiga minggu. Tiga minggu berselang, proyek Rusunawa belum juga rampung.

Walikota HM. Buchori pun mencakmencak demi mengetahui proyek Rusunawa yang kembali molor. ”Sudah habis kesabaran saya, mosok rekanan ingkar janji terus-menerus,” ujarnya.

Dengan alasan tidak mau dipermainkan rekanan, walikota memerintahkan Satpol PP dan Dinas PU untuk menyegel proyek di sebelah selatan Terminal Bayuangga itu.

Namun belum sempat disegel, pihak Kementerian PU sudah turun ke Probolinggo.

Sebenarnya tidak hanya walikota yang berang menyikapi molornya penyelesaian Rusunawa III. Ketua Komisi C DPRD, Nasution juga mengaku, geregatan terhadap kelambanan rekanan dalam mengerjakan Rusunawa.

Dalam rapat dengar pendapat (hearing) di gedung DPRD, Senin (1/10) lalu, muncul dua opsi usulan terhadap proyek Rusunawa.

Sebagian anggota Komisi C merekomendasikan, putus kontrak terhadap rekanan. ”Sebagian lagi mengusulkan rekanan diberi perpanjangan waktu tiga minggu. Opsi terakhir ini yang disetujui,” ujar Nasution. spc

200 Pensiunan PNS Dilepas SITUBONDO- Bupati Situbondo, H. Dadang Wigiarto SH, Rabu (31/10), melepas sebanyak 200 Pegawai Negeri Sipil (PNS) yang memasuki masa purna tugas. Pelepasan ratusan pensiunan PNS itu dilaksanakan di Pendopo Kabupaten Situbondo.

Sebagai bentuk terima kasih, ratusan PNS dari golongan I, II, III hingga golongan IV ini, Pemkab memberikan piagam penghargaan dan tali asih. “Atas nama Pemkab Situbondo kami menyampaikan terima kasih dan penghargaan atas pengabdian dan dedikasinya yang telah diberikan untuk kemajuan Kabupaten Situ-

bondo,” kata Dadang.

Dadang berharap, pengabdian dan dedikasi yang telah diberikan dengan baik itu dapat memberikan motivasi dan menjadi contoh bagi para PNS yang masih aktif.

Sehingga pelayanan kepada masyarakat dapat lebih baik.

“Walaupun sudah purna tugas, kami mengharapkan hubungan tali silaturrahim tetap terus terjalin, begitu juga sumbangan pikirannya masih diperlukan untuk kemajuan pembangunan,” pinta Dadang.

Kepala Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Situbondo, H. Lutfi Joko Prihatin mengatakan, penghargaan dan tali asih diberikan

pada PNS yang memasuki purna tugas periode 1 April 2010-1 April 2011. ”Tali asih yang diberikan merupakan wujud kepedulian dari Pemkab Situbondo yang telah mengabdi lama kepada Pemerintah dan masyarakat,” kata Lutfi.

Ratusan PNS yang sudah purna tugas itu terdiri dari berbagai golongan. Rinciannya, golongan I sebanyak 1 orang, golongan II sebanyak 41 orang, golongan III sebanyak 50 orang, serta golongan VI sebanyak 108 orang, dengan jumlah total sebanyak 200 PNS yang dipulangkan dalam dua periode, mulai tahun 2010 hingga tahun 2011. fat

DUTA/FATUR BARI

TERIMA KASIH: Dadang Wigiarto saat memberikan tali asih pada 200 pensiunan.

www.dutaonline.com

15

Gresik - Malang

Gresik, Kota Malang, Kabupaten Malang, Kota Batu

Kamis, 1 Nopember 2012

Kartar Harus Jadi Teladan Organisasi Pemuda GRESIK- Bupati Gresik Sambari Halim Radianto berharap Karang Taruna (Kartar) bisa menjadi teladan bagi organisasi kepemudaan lainnya. Harapan itu disampaikan Sambari saat memimpin apel besar Karang Taruna Gresik dalam rangka HUT Karang Taruna ke-52 di Alun-Alun Kota Gresik, Rabu (31/10).

Lebih jauh Sambari menyampaikan, Kartar harus merangkul semua warna. “Untuk itu sejak anda masih muda dan masuk dalam organisasi kepemudaan Karang Taruna diharapkan bisa menjadi agen perubahan. Karang Taruna harus sebagai agent of change dan agent of development sesuai cita-cita pendiri bangsa,” tandas Sambari.

Selain apel akbar, peringatan

Hari Ulang Tahun Karang Taruna ke-52 juga dilaksanakan Diklat Manajemen Karang Taruna.

Menurut Ketua Kartar Gresik, Jauhar Gunawan, Diklat yang dilaksanakan di Gedung SBK (kantor Pemda lama) diikuti sekitar 400 anggota Kartar seKabupaten Gresik. Mereka berasal dari seluruh pengurus, perwakilan Kartar dari desa dan kelurahan se-Kabupaten Gresik.

Jauhar menambahkan, seperti yang diharapkan Sambari selaku pembina Kartar Gresik, agar Kartar bisa bekerja sama dengan dinas. Terutama untuk peningkatan peran serta kaum muda dalam pembangunan. Setelah pelaksanaan Diklat, peserta melaksanakan penyegaran pengurus di tingkat desa dan kelurahan. dik

Mahasiswa Unibraw Hilang di Semeru DUTA/ACHMAD TAUCHID

SUMRINGAH: Menko Perekonomian, Dirut Bulog, Wagub Jatim, Menristek, Menhut, Wakil Menteri Pertanian, serta Bupati Malang nampak sumringah memegang tanaman padi.

Panen Raya Padi di Malang MALANG- Menko Perekonomian Hatta Rajasa melakukan panen padi di Desa Ampeldento, Kecamatan Pakis, Kabupaten Malang, Rabu (31/10).

Hatta didampingi Dirut Bulog, Wagub Jawa Timur, Menristek, Menhut, Wakil Menteri Pertanian, Bupati Malang.

Panen raya itu merupakan program on farm Perum Bulog bekerja sama dengan Gapoktan Sampurna II. Ketika datang ke lokasi panen, Hatta tampak terkesan. “Sawah di

Kabupaten Malang masih bagus ya,” kata Hatta Rajasa.

Komentar Hatta disambung komentar Gus Ipul, Wakil Gubernur Jawa Timur yang duduk di sebelahnya menyatakan, Kabupaten Malang menjadi daerah penyangga pangan di Jawa Timur. Setelah itu, para pejabat melakukan pemotongan padi tanda dimulainya panen raya.

Menurut Purwanto, Kadis Pertanian dan Perkebunan Kabupaten Malang,

di Desa Ampeldento ada 42 hektare lahan yang akan dipanen dari luas lahan sebanyak 152 hektare. Jenis padinya Ciherang dan Cibogo. Menurut Purwanto, program on farm merupakan program BUMN mendukung swasembada beras berkelanjutan lewat GP3K (Gerakan Peningkatan Produksi Pangan Berbasis Korporasi).

Selain memanen, rombongan menteri juga menanam padi di Desa Asrikaton, Kecamatan Pakis. Jenis

padi yang ditanam adalah padi hibrida varietas Sembada.

Sementara M Iqbal Awaludin, Kepala Bulog Divre Malang menambahkan, program on farm Bulog beberapa pola yaitu pola alternatif, mandiri dan kemitraan dan sinergi.

“Kebetulan yang di Pakis ini memakai pola on farm Bulog alternatif.

Hasilnya, selain Bulog membantu gapoktan, juga akan membeli hasil panen padi,” kata Iqbal. mai

Tiga Tersangka DAK Dispendik Ditahan BATU- Pengusutan kasus Dana Alokasi Khusus (DAK) di Dinas Pendidikan (Dispendik) Kota Batu terus berlanjut. Setelah melalui beberapa proses sejak Maret lalu, Kejaksaan Negeri Batu akhirnya menjebloskan tiga dari 6 tersangka ke Lembaga Pemasyarakan Medaeng Surabaya.

Kasi Pidsus Kejari Batu, Doyo mengatakan, tiga tersangka itu dijebloskan Selasa (30/10) sekitar pukul 17.00 WIB. Ketiga tersangka yang ditahan itu adalah Bahtiar Junaedi, Abu Mansur, dan Abdul Rozak. “Ketiga tersangka tersebut merupakan panitia penerima hasil pengadaan dari rekanan. Penahanan ini agar para tersangka tidak menghilangkan barang bukti, melarikan diri dan mengulang perbuatannya,” kata

Doyo di ruang kerjanya, Rabu (31/10).

Penahanan itu terjadi, kata dia, usai tiga tersangka diperiksa. Dimana, sebelumnya dilayangkan surat pemanggilan kepada 6 tersangka, namun yang memenuhi panggilan hanya 3 orang tersangka. Tiga tersangka yang tidak memenuhi undangan itu diantaranya RM Zakaria selaku Kepala Dinas Pendidikan, Yeni Priastuti selaku Pejabat Pemegang Komitmen (PPK) dan Indrawati Dwi Ratnaning selaku Panitia Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK).

Dia menjelaskan, penahanan ini setelah dilakukan pemberkasan oleh penyidik kepada penuntutan. Penahanan ini dikuatkan oleh bukti formil dan materiil yang telah dikantongi kejaksaan.

“Sebenarnya ada 4 berkas yang diki-

Pasien Rawat Inap Miskin Bakal Digratiskan MALANG- Bupati Malang, Rendra Kresna menyatakan, meski ruang rawat inap di puskesmas akan dinaikkan, pihaknya tetap akan melindungi warga miskin. Bahkan jika tidak mampu, akan digratiskan.

“Kalau benar-benar tidak mampu, kita pasti ada kebijaksanaan, termasuk tidak membayar,” kata Rendra, Rabu (31/10).

Hal itu menanggapi rencana perubahan perda 10/2010 tentang retribusi jasa umum, khususnya retribusi pelayanan kesehatan.

Sementara untuk ruang rawat inap khusus, lanjutnya, memang kenaikannya cukup besar, yaitu mencapai 100 persen dari semula Rp 75.000 menjadi Rp 150.000.

“Itupun hanya berlaku di dua puskesmas, yaitu Puskesmas Sumberpucung dan Puskesmas Tumpang,” katanya.

Ruang inap khusus itu, lanjutnya, pasti hanya disasar oleh orang-orang yang mampu. Ia membandingkan jika tarif ruang rawat inap khusus itu relatif murah dibandingkan dengan tarif kamar hotel. “Tarif kamar untuk driver saja paling murah Rp 250.000,” katanya.

Sehingga dibandingkan dengan

tarif kamar untuk kesehatan, harganya cukup terjangkau. Sedang untuk warga miskin lainnya yang memiliki kartu jamkesmas dan jamkesda tidak akan menjadi masalah. Namun yang nondua kartu perlindungan sosial itu diyakini akan mendapat kebijaksanaan khusus, terutama bagi yang benarbenar tidak mampu.

Untuk tarif ruang rawat inap nonbangsal di puskesmas yang semula Rp 60.000 per hari akan naik Rp 100.000 per hari. Sedang yang bangsal dari Rp 50.000 per hari menjadi Rp 80.000 per hari.

“Puskesmas tidak menjadi target PAD kita kok. Sebab PAD-nya kecil. Per tahunnya mungkin hanya Rp 3,5 miliar,” tandas Rendra.

Langkah ke depan, puskesmas terbaik akan dijadikan BLU (Badan Layanan Umum), terutama yang sudah memiliki ruang rawat inap.

Ia menyebut seperti Puskesmas Sumberpucung, Tumpang dan Gondanglegi. “Saya ingin nantinya yang datang ke puskesmas juga orang-orang yang mampu. Sehingga menjadi jujugan warga kaya juga dan tak harus ke rumah sakit karena poli atau kliniknya,” harapnya. tnc

EDITOR: FATKHUL AZIZ z LAYOUTER: HUSNI FAHAMSYAH

DUTA/ENDIK JUNAEDI

TIGA TERSANGKA LAINNYA MENYUSUL

DOYO KASI PIDSUS KEJARI BATU

rimkan kepada kami dari penyidik, berkas itu mencakup untuk 6 tersangka.

Karena yang datang hanya 3, maka kita dahulukan yang ini,” kata Doyo.

Kapan tiga tersangka lainnya diperiksa? Doyo mengaku masih menung-

gu pemanggilan selanjutnya. “Kita utamakan yang ini dulu, yang sebelumnya akan kita panggil berikutnya,” kata Doyo tanpa menjelaskan waktu yang pasti pemanggilan 3 tersangka lainnya tersebut.

Sekedar diketahui, Kejri Batu sebelumnya telah menetapkan 6 tersangka kasus pengadaan alat peraga, teknologi informasi dan komunikasi serta multi media interaktif pada tahun 2011.

Pada saat itu Dispendik Batu mendapatkan anggaran proyek DAK sebesar Rp 1,6 miliar.

Proyek tersebut masuk ke ranah hukum karena adanya laporan dari masyarakat. Di antaranya ada dugaan manipulasi dan tidak sesuainya spek yang dikirimkan ke beberapa sekolah.

Bahkan ditengarai akibat perbuatan para tersangka itu negara dirugikan sebesar Rp 450 juta. jun

Ratusan Buruh Blokade Tol Kebomas GRESIK- Puluhan buruh yang tergabung dalam Federasi Serikat Perjuangan Buruh Independen Gresik, Rabu (31/10), berunjuk rasa. Mereka memblokade pintu keluar Tol Kebomas lalu ke Dinas Tenaga Kerja Gresik.

Mereka mengadukan pelanggaran hak normatif dan permasalahan di PT Panalux Multi Top, PT Aston Adhi Jaya, dan perusahaan tenaga alih daya di PT Petrokimia Gresik PPJP. Di PT Panalux, kekurangan hak normatif belum dipenuhi. Setelah kebakaran, pengusaha belum melaksanakan kewajiban kepada buruh.

Di PT Aston Adhi Jaya, belum ada kejelasan pemenuhan kekurangan hak normatif dan kelangsungan kerja. Di perusahaan tenaga alih daya, kekurangan pemenuhan hak normatif dua tahun terakhir belum dipenuhi. Pemenuhan upah, ujar Eko Wahyudi, selama belum ada kejelasan atau penyelesaian hubungan kerja.

Ketua Federasi Serikat Perjuangan Buruh Independen Gresik Agus Budiono menilai perlindungan terhadap tenaga kerja seharusnya menjamin hak dasar pekerja dan kesamaan kesempatan, serta perlakuan tanpa diskriminasi. Pengawasan ketenagakerjaan harusnya menjamin pelaksanaan peraturan perundangan ketenagakerjaan.

Pemerintah (Disnaker) punya tugas dan tanggung jawab dalam pengawasan ketenagakerjaan. Penegakan pe-

nerapan peraturan ketenagakerjaan untuk menjaga keseimbangan hak dan kewajiban bagi pengusaha dan pekerja. Tetapi, pengawasan dinilai lemah pada praktiknya, terbukti dengan banyaknya pelanggaran, dan perusahaan tidak memenuhi hak normatif buruh.

Abdul Hakam menjelaskan, buruh menuntut Pemkab Gresik menindak tegas pelaku pelanggaran UndangUndang Ketenagakerjaan, seperti pemutusan hubungan kerja sepihak, penempatan buruh di pos pekerjaan strategis di produksi yang diserahkan ke perusahaan outsourcing, PHK tidak jelas pesangonnya, dan hak normatif lainnya. Buruh juga menolak tenaga kerja outsourcing.

Selain itu, mereka mendesak pengusaha dipanggil Disnaker. Soal penetapan Upah Minimum Kabupaten Gresik 2013 sebesar Rp 1.567.000 sama dengan Kota Surabaya segera diserahkan ke Gubernur untuk ditetapkan.

Sementara Kepala Disnaker Kabupaten Gresik, Eddy Purwanto memahami sepenuhnya apa yang menjadi tuntutan buruh. Untuk itu, pihaknya akan secepatnya melakukan koordinasi dengan perusahaan agar segera memberikan hak-hak normatif para buruh. “Kami akan berupaya keras menyelesaikan permasalahan ini sampai para buruh bisa mendapatkan haknya,” tegas Kadisnaker. dik

MALANG - Seorang mahasiswa Teknologi Pertanian Universitas Brawijaya (Unibraw) Malang, Muhammad Siras Awaludin Iqbal (19), hilang di Gunung Semeru sejak Senin (29/10). Hilangnya Iqbal itu baru dilaporkan pada Selasa (30/10) kepada pihak pos Taman Nasional Bromo Tengger Semeru (TNBTS) di Ranupane.

Menurut Kepala Resort Ranupane, Sarmin, Rabu (31/ 10), setelah mendapatkan laporan pihak TNBTS dan search and rescue (SAR) serta polisi sudah melakukan pencarian survivor yang diduga hilang saat turun dari puncak. “Korban diperkirakan hilang antara puncak Mahameru-Cemoro Tunggal-Kalimati,” kata Sarmin.

Berdasarkan informasi yang dihimpun dari SAR Gunung Semeru, korban berangkat mendaki dengan jumlah rombongan 20 orang. Sebanyak 19 pendaki naik ke puncak, sedangkan satu orang tidak ikut naik karena sakit. Saat turun, Iqbal memaksa untuk turun sendirian. Tapi, saat teman-temannya sudah berada di tenda di Kalimati ternyata Iqbal belum sampai di tenda. Setelah Iqbal tak kunjung tiba di tenda, teman-temannya langsung melaporkan ke petugas di Pos Ranupane. “Petugas gabungan dari TNBTS, SAR, polisi, dan TNI, serta relawan sedang melakukan pencarian di antara Kalimati-Cemo-

rotunggal,” jelas Sarmin.

Sementara itu, dua organisasi mahasiswa Unibraw Malang mulai diterjunkan ke Gunung Semeru untuk mencari mahasiswa yang hilang. Dua organisasi itu adalah Ikatan Mahasiswa Pecinta Alam (Impala) dan Mahasiswa Pecinta Alam (Mapala). Para personel itu diterjunkan untuk membantu proses pencarian dan evakuasi Iqbal.

“Tahap awal ada 10 personel mahasiswa dari Impala dan Mapala yang diterjunkan mencari Iqbal,” kata Humas Impala Unibraw, Muhammad Mubadil Abqori.

Menurut Abqori, para personel yang diterjunkan itu sudah berangkat ke Ranu Pane.

“Jika nantinya masih membutuhkan tenaga lagi, siap menambah personel,” akunya.

Sebenarnya Iqbal bukan merupakan anggota Impala Unibraw. Di organiasasi yang bergerak di bidang pecinta alam ini juga tak memiliki agenda resmi pendakian ke Gunung Semeru. “Mahasiswa hilang (Iqbal) bukan anggota Impala.

Tapi kita wajib membantu mencarinya,” katanya.

Iqbal sendiri adalah mahasiswa Unibraw yang mendaki ke Semeru untuk memeringati Hari Sumpah Pemuda. “Belum ada informasi keberadaan korban. Semoga bisa segera ditemukan,” harap Abqori. dod

UMK Batu Diusulkan Rp 1,2 Juta BATU- Dinas Tenaga Kerja dan Sosial (Disnakersos) Kota Batu mengusulkan upah minimum kota (UMK) tahun 2013 sebesar Rp 1,2 juta. Usulan ini turun Rp 6 dari yang diusulkan oleh anggota dewan pengupahan.

Kadisnakersos Kota Batu, Eddy Murtono menjelaskan, sesuai prediksi awal kenaikan UMK tidak lebih dari 5%. Karena UMK Batu tahun ini sebesar Rp 1,105 juta per bulannya.

“Usulan UMK Batu yang kita sampaikan ke Pak Gubernur sudah kita sampaikan kepada anggota dewan pengupahan termasuk kepada Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (SPSI), anggota Perhimpunan Hotel dan Restoran Indonesia (PHRI) dan organisasi lainnya,” kata Eddy Murtono, kemarin.

Diterangkan, kalau UMK Kota Batu ingin lebih besar lagi, salah satu solusinya adalah menaikkan uang tabungan buruh.

Selama ini tabungan buruh ditetapkan sebesar 2% dari UMK yang diterima buruh setiap bulannya. Andaikan tabungan buruh dinaikkan 5-10 persen dari UMK yang diterima, maka sudah pasti UMK Batu bisa lebih dari Rp 1,105 juta. “Sesuai Permentrans nomor 13 tahun 2012 tentang UMK, ada 60 item untuk mengukur kebutuhan hidup layak (KHL) dengan melakukan survei harga pasar,” terang Eddy.

Diterangkan, usulan UMK sebesar Rp 1,2 juta per bulan dianggap sudah tinggi. Apa-

lagi industri yang berkembang di kota penghasil apel ini hanya bidang pariwisata, bukan industri berat seperti di Kota Malang, Pasuruan, Sidoarjo dan Surabaya termasuk Gresik.

“Prinsipnya, anggota PHRI tidak keberatan dengan UMK Batu sebesar itu. Apalagi selama ini karyawan hotel dan tempat hiburan lain sering menerima uang tips dari tamunya.

Hal itu bisa menambah upah per bulannya,” ujar mantan Kepala Bagian Hukum Kota Batu ini.

Ketua SPSI Kota Batu, Purtomo menyatakan, kalau melihat fakta sebenarnya buruh menerima upah Rp 1,2 juta per bulan belum cukup untuk memenuhi kebutuhan hidup keluarganya. Kehidupan warga Kota Batu berbeda dengan kota lainnya. Sebagai kota tujuan wisata, biaya hidup di kota ini sangat mahal. “Contoh kecil saja kita ingin makan nasi pecel di Kota Malang harga nasi pecel masih Rp 5 ribu tapi di Kota Batu sampai Rp 8 ribu per piringnya,” sebut dia.

Menurut Purtomo, karena UMK Kota Batu sudah diusulkan ke Gubernur, harapannya tidak ada perusahaan terutama dari kalangan pengelola hotel jangan sampai mengajukan penundaan pembayaran upah buruhnya sesuai UMK Batu.

“Kasihan teman-teman buruh kalau upah yang diterima masih di bawah UMK,” cetus Purtomo. jun

www.dutaonline.com

7

Sambungan Kamis, 1 Nopember 2012

Disindir Priyo, Ruki ‘Walk Out’ Sambungan dari hal 1

Hadi Purnomo ketika menyerahkan hasil audit investigasi Hambalang kepada DPR di Kompleks Parlemen, Jakarta, Rabu kemarin. Hadi menyerahkan hasil auditnya kepada Wakil Ketua DPR Priyo Budi Santoso.

Hadi mengatakan, Sekretaris Kemenpora menetapkan pemenang lelang konstruksi dengan nilai kontrak di atas Rp50 miliar juga tanpa pendelegasian dari Menpora. Sekretaris Kemenpora mengajukan permohonan revisi Rencana Kerja Anggaran Kementerian Lembaga 2010 dengan menyajikan volume keluaran yang seolah-olah naik, dari 108.553 meter persegi menjadi 121.097 meter persegi. Padahal, sebenarnya turun dari 108.533 meter persegi menjadi 100.398 meter persegi.

Selain dugaan penyelewengan dan penyalahgunaan wewenang yang dilakukan Sekretaris Kemenpora, BPK juga melihat Kepala Badan Pertanahan Nasional (BPN) menerbitkan Surat Keputusan Pemberian Hak Pakai bagi Kemenpora atas tanah seluas 312.448 meter persegi di Desa Hambalang. Padahal, persyaratan surat pelepasan hak dari pemegang hak sebelumnya patut diduga palsu.

Kepala Bagian Persuratan dan Kearsipan BPN atas perintah Sestama BPN menyerahkan Surat Keputusan Hak Pakai bagi Kemenpora tanpa ada surat kuasa kepada Kemenpora selaku pemohon hak. BPK juga menyatakan, Bupati Bogor meneken site plan meskipun Kemenpora belum melakukan studi amdal (analisis mengenai dampak lingkungan) terhadap proyek Hambalang. Hal itu melanggar undang-undang tentang perlindungan dan pe-

ngelolaan lingkungan hidup dan peraturan Bupati Bogor.

BPK menyatakan, Kepala Badan Perizinan Terpadu Kabupaten Bogor menerbitkan izin mendirikan bangunan meskipun Kemenpora belum melakukan studi amdal. Selanjutnya Direktur Penataan Bangunan dan Lingkungan Kementerian Pekerjaan Umum memberikan pendapat teknis tanpa pendelegasian dari Menteri Pekerjaan Umum.

Setelah itu Menteri Keuangan Agus Martowardojo dan Dirjen Anggaran Anny Ratnawati (sekarang wakil Menkeu) menyetujui memberikan dispensasi perpanjangan batas waktu revisi RKA-KL 2010 dengan dasar informasi yang tidak benar. Kepala Bagian Keuangan Kemenpora meneken dan menerbitkan surat perintah membayar meskipun surat permintaan pembayaran belum ditandatangani pejabat pembuat komitmen.

“Indikasi penyimpangan dan penyalahgunaan kewenangan yang dilakukan karena adanya kelalaian atau kesengajaan oleh pihak-pihak terkait dengan pembangunan P3SON (Pusat Pendidikan, Pelatihan dan Sekolah Olahraga Nasional) Hambalang itu menyebabkan indikasi kerugian negara sekurangnya Rp243,66 miliar dengan posisi per 30 Oktober 2012,” kata Hadi.

Seperti diberitakan Duta Masyarakat, Menteri Pemuda dan Olahraga Andi A. Mallarangeng mendadak menjadi perbincangan lantaran namanya sempat disebut hilang dalam laporan hasil audit investigasi BPK terkait proyek Hambalang.

Hal itu sempat muncul dugaan karena ada intervensi ke BPK. Namun dalam laporan yang dipaparkan Ketua BPK Hadi Purnomo di hadapan pihak DPR, nama sosok pria berkumis itu

tetap ada dan bahkan diduga melakukan pembiaran yang akhirnya menyebabkan proyek Kemenpora itu menelan kerugian hingga Rp243,66 miliar.

Hadi mengungkapkan, sebesar Rp116,930 miliar merupakan selisih pembayaran uang muka yang telah dilaksanakan, yakni Rp189,450 dikurangi pengembalian uang muka pada 2010 dan 2011 sebesar Rp72,520 miliar.

Sementara kelebihan pembayaran atau pemahalan harga Rp126,734 miliar pada pelaksanaan konstruksi, yakni mekanikal elektrikal sebesar Rp75,724 miliar dan pekerjaan struktur senilai Rp51,010 miliar. Indikasi kerugian negara ini diperoleh dengan cara membandingkan jumlah dana yang dikeluarkan Kemenpora dengan nilai pekerjaan sebenarnya yang dikerjakan oleh subkontraktor.

“Menpora tetap ada kesalahan bahwa ada pembiaran dia kepada stafnya untuk tidak ditegur sehingga melanggar PP Nomor 60 Tahun 2008 (tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah),” kata Hadi Purnomo saat ditemui di Gedung DPR, Jakarta, Rabu kemarin.

Namun, Hadi enggan menyebut kelalaian Menteri Andi tersebut sebagai suatu pelanggaran hukum. Menurutnya, hal itu bukan wewenang BPK karena pihaknya hanya memaparkan fakta yang sebenarnya saja.

Dia menjelaskan meski yang bersangkutan mengaku tidak tahu-menahu yang terjadi, tapi setelah PP Nomor 60 Tahun 2008 tersebut diundangkan menjadi berita negara, maka setiap orang dianggap tahu atas hal tersebut. “Saudara Menpora waktu ditanya, ‘Mengapa kontrak Rp50 miliar ke atas tidak ditandatangani? Beliau mengatakan, ‘Saya tidak tahu.’ Pada-

hal semua orang dianggap tahu setelah peraturan perundangundangan ditaruh di berita negara,” terangnya.

Dua hal yang tidak diketahui Menteri Andi ialah perihal permohonan kontrak dari tahun berjalan ke tahun jamak dan pelelangan proyek Hambalang.

Dalam dua hal tersebut, mantan Seskemenpora Wafid Muharram disebut menandatangani permohonan persetujuan kontrak tahun jamak dan menyetujui pemenang lelang di atas nilai Rp50 miliar tanpa delegasi menteri.

Banyak yang Terlibat Selain Menpora dan sekretarisnya, dalam laporan hasil pemeriksaan investigatif BPK juga menyebut nama Menkeu Agus Martowardojo. Bukan hanya itu, BPK juga menyebut nama Bupati Bogor Rachmat Yasin, mantan Kepala BPN Joyo Winoto, mantan Dirjen Anggaran Kemenkeu yang kini Wakil Menkeu Anny Ratnawati (lihat tabel).

Selain itu juga nama sejumlah rekanan proyek Hambalang juga tercantum dalam laporan investigasi tahap pertama yang dilakukan BPK. Bahkan rekanan itu menerima uang proyek yang tidak seharusnya diterimanya. Misalnya TBMN (Teuku Bagus MN, Red.) selaku Kepala DK (Divisi Konstruksi) 1 PT AK (PT Adhi Karya) sekaligus kuasa KSO AW (Kerja Sama Operasi Adhi Wika) meminta dan menerima pembayaran uang muka proyek P3SON Hambalang sebesar Rp 189.449.

906.363, yang seharusnya tidak boleh diterima.

Lalu MS (Mahfud Suroso, Red.) selaku Dirut PT DC (PT Dutasari Citralaras) menerima uang muka sebesar Rp 63.300.

Tanda-tanda Adanya Social Movement Sambungan dari hal 1

disikapi dengan bijaksana oleh para pengambil keputusan dan dicari solusinya dan dikembangkan. Biasanya mereka memberikan rekomendasi, baik rekomendasi itu disampaikan kepada pemerintah atau lembaga-lembaga lain yang dianggap memiliki hak dan wewenang untuk mengambil suatu keputusan, sehingga diharapkan perubahan yang terjadi di masyarakat itu dapat dimaknai dengan baik.

Sampai saat ini masih relatif jarang mereka itu menduduki posisi yang strategis dalam pemerintahan, apabila posisi itu terkait dengan strategi pengambilan keputusan. Dari hasil penelitiannya, banyak diketahui bahwa saat ini sudah mulai banyak perubahan yang terjadi di masyarakat. Hal ini juga telah diprediksi oleh seorang sosiolog dari University of California, Berkeley, Amerika Serikat, Prof. Neil J. Smelser, di mana dia mengatakan bahwa deferensiasi bukan sekedar perubahan spesifikasi tehnical, tetapi setiap fungsi sosial harus memiliki struktur yang lebih khusus.

Dalam pengembangan ekonomi, misalnya, penggunaan alat-alat sederhana berubah dengan menggunakan ilmu dan teknologi. Demikian juga dengan pertanian, dari untuk keperluan pribadi meningkat menjadi keperluan komersial yang lebih luas, sedangkan bidang industri telah mengalami perubahan yang sangat luar bisa dengan munculnya mesin-mesin yang mampu membantu mempermudah dan mempercepat kerja manusia. Dari sisi lingkungan, sudah mulai bermunculan dari suasana pedesaan ke arah perkotaan, termasuk gaya hidup masyarakatnya.

Menurut Hassan Shadily, MA, suku bangsa atau etnis adalah segolongan rakyat yang masih dianggap mempunyai hubungan biologis. Diferensiasi suku bangsa merupakan penggolongan manusia berdasarkan ciri-ciri biologis yang sama, seperti ras. Namun suku bangsa memiliki ciri-ciri paling mendasar yang lain, yaitu ada-

nya kesamaan budaya.

Seorang peneliti senior Prof.

Shmuel N. Eisenstadt memberikan andil cukup untuk memahami bahwa tren modern interpretasi Eurocentric dari program budaya yang dikembangkan di barat adalah model pengembangan alami terlihat pada semua masyarakat, model Eropa hanya satu, itu hanyalah awal dan ini dimulai tren. Muncul reaksi sosial, dari masyarakat dunia termasuk dari Amerika Serikat, Kanada, Jepang dan di Asia Tenggara, berlangsung dengan reagen budaya yang sama sekali berbeda. Dalam bidang moderninasi politik, menurutnya itu disebabkan karena naiknya kekuatan politik dan mobilisasi kelompok-kelompok yang tidak diikuti oleh responden yang tepat, sehingga partisipasi masyarakat akan relatif rendah.

Dalam suasana yang serba modern seperti yang terjadi akhir-akhir ini, Prof. Alex Inkeles, seorang sosiolog dari Stanford University dan seorang ahli perilaku politik, modernisasi, psikologi sosial, dan karakter nasional, mengadakan penelitian yang difokuskan pada struktur sosial masyarakat di seluruh dunia, melakukan studi banding, dan juga mempelajari pola pembangunan keluarga, remaja, keamanan, sosial, pendidikan, dan sistem hukum dalam perspektif komparatif.

Dari hasil penelitiannya diperoleh, bahwa ciri-ciri untuk membangun manusia modern, diperlukan antara lain adanya manusia-manusia yang memiliki sikap hidup untuk menerima hal-hal yang baru dan terbuka untuk perubahan, menyatakan pendapat atau opini mengenai lingkungan sendiri atau kejadian yang terjadi jauh di luar lingkungan, serta dapat bersikap demokratis, menghargai waktu dan lebih banyak berorientasi ke masa depan dari pada masa lalu, memiliki perencanaan dan pengorganisasian, percaya diri, perhitungan, menghargai harkat hidup manusia lain, lebih percaya pada ilmu pengetahuan dan teknologi, menjunjung tinggi suatu sikap di mana imbalan yang diterima sese-

EDITOR: GATOT SUSANTO z LAYOUTER: HUSNI FAHAMSYAH

orang haruslah sesuai dengan prestasinya di masyarakat.

Hal ini ditambahkan oleh Prof. Dr. Haryono Suyono, pada saat memberikan pidato kunci pada Konferensi Sosiologi Indonesia beberapa waktu yang lalu, bahwa dalam manusia modern, unsur-unsur yang paling menonjol adalah pendidikan, pengalaman kerja dalam bidang industri dan manusia-manusia itu memiliki sifatsifat perkotaan. Hal ini bisa terlihat secara administrasi pemerintahan telah terjadi perubahan dari desa menjadi kota, dengan segala bentuk konsekuensinya. Penduduk yang dulunya dalam bahasa Jawa “Ndesani” berubah menjadi penduduk urban atau perkotaan.

Hal ini disebabkan secara administrasi desa tersebut berubah menjadi kota. Disebutkan pula oleh Prof. Haryono, bahwa dalam abad 20 telah terjadi perubahan sosial yang maha dahsyat, namun masih banyak masyarakat yang tidak atau belum mengetahuinya. *** Seperti yang terjadi di India, dengan gerakan yang maha dahsyat yang dilakukan oleh Mahatma Gandhi, dia menyerukan kepada dunia antara lain sebagai berikut : Jika Anda mengubah diri Anda maka akan mengubah dunia Anda. Jika Anda mengubah cara Anda berpikir maka Anda akan mengubah cara Anda merasa dan tindakan apa yang Anda akan ambil. Dan dunia di sekitar Anda akan berubah. Bukan hanya karena Anda sekarang melihat lingkungan Anda melalui lensa pikiran dan emosi yang baru, tetapi juga karena perubahan di dalam diri Anda dapat memungkinkan Anda untuk mengubah tindakan terhadap jalan yang tidak Anda inginkan- atau ketika akan terjebak dalam pola pikir lama Anda.

Secara spesifik dunia telah berubah, jumlah penduduk saat ini berlipat tiga kali dibanding dengan keadaan penduduk tahun 1970-an, sederatan ilmu pengetahuan muncul di abad 20, kemampuan manusia untuk

menjelajah ruang angkasa juga terjadi, perang dunia dan senjata nuklir tercipta dan demokratisasi merambah ke pelosok dunia.

Hal ini terjadi semacam “Social Movement”, yaitu suatu proses di mana proses tersebut dilakukan dengan sengaja dan terjadi pula proses yang dilakukan secara tidak sengaja. Social movement berbeda dengan perubahan biasa, karena social movement mempunyai banyak segment dalam organisasi, mampu mengambil simpatisan secara langsung, memovitasi secara personal, menerapkan artikulasi dialogis dan diperlukan adanya lawan oposisi untuk memperkuat ikatan internal. Jalan yang ditempuh adalah dengan mengadakan perubahan dari bawah, bukan berorientasi proyek yang selalu datangnya dari atas.

Tanda-tanda adanya social movement terlihat antara lain munculnya gerakan instrumental, yaitu suatu gerakan untuk mengubah struktur masyarakat yang ada, dan gerakan ekspresif, yaitu suatu gerakan untuk mengubah karekter dan tingkah laku masyarakat. Hal ini juga bisa dilakukan dengan cara kombinasi dari kedua-duanya dengan cara yang lebih menarik, seperti gerakan reformatif, instrumental, gerakan alternatif, radikal dan gerakan transformatif dll. Dari gerakan-gerakan tersebut muncul apa yang disebut dengan power atau kekuatan, yang biasanya dilengkapi dengan ciri-ciri seperti kekuatan menakut-nakuti, kekuatan berupa kemampuan ekonomi dan kekuatan integratif.

Dengan bermunculnya gerakan baru dalam Pos Pemberdayaan Keluarga (Posdaya) yang sudah semakin marak di negeri ini, dan kreatifitasnya muncul dari kalangan bawah dan bergerak di bawah, maka diperkirakan akan terjadi perubahan yang maha dahsyat di tingkat akar rumput, yaitu perubahan yang tertata dan disengaja. Perubahan yang mengantar bangsa Indonesia menjadi bangsa yang maju, mandiri dan sejahtera. Semoga.

942.000, yang seharusnya tidak boleh diterima. Hal itu sebelumnya sempat disinggung anggota BPK Taufieqqurrachman Ruki bahwa ada kecurigaan uang muka proyek Hambalang senilai Rp1,2 triliun mengalir ke sejumlah pihak yang tidak semestinya. Namun pada saat itu dia enggan mengungkapkan pihak-pihak yang diduga menerima uang itu.

Diketahui pula pencairan uang muka tersebut dilakukan oleh Kepala Bagian Keuangan Kemenpora R. Isnanta dengan menerbitkan surat perintah membayar (SPM) sebesar Rp217,13 miliar. Kemudian meski pekerjaan yang dilakukan sejumlah rekanan belum diverifikasi oleh pejabat yang berwenang, uang muka tersebut dibagikan ke sejumlah rekanan tersebut.

Disindir, Ruki “Walk Out” Rapat antara BPK dengan DPR digelar di ruang kerja Wakil Ketua DPR Priyo Budi Santoso di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (31/10).

Rapat dimulai sekitar pukul 14.00 WIB. BPK diwakili Ketua BPK Hadi Purnomo, Wakil Ketua Hasan Bisri, anggota Firman Agung dan Taufiequrrachman Ruki. Sedangkan dari DPR diwakili oleh Priyo, Ketua Komisi X Agus Hermanto dan Ketua BAKN Sumarjati Arjoso.

Di awal rapat, Priyo sempat menyindir Taufiequrrachman Ruki terkait heboh adanya intervensi kepada BPK hingga inisial AM (Andi Mallara-

ngeng) hilang . “Jadi kita dengarkan keterangan dari BPK agar bisa menjelaskan yang sebenarnya. Apalagi dengan adanya istilah intervensi itu bisa disampaikan,” kata Priyo mengawali rapat.

Kata-kata Priyo disambut senyum peserta rapat yang hadir.

Mereka semua juga kompak melihat ke arah Ruki. Sedangkan Ruki hanya menunduk.

Kemudian setelah peristiwa itu, rapat dilanjutkan dengan pemaparan dari Ketua BPK Hadi Purnomo. Namun baru sekitar 10 menit Hadi menyampaikan pemaparan, Ruki beranjak dari tempat duduknya. Dia keluar dari ruangan rapat.

Entah mendapat info dari mana, namun Priyo langsung mengumumkan bahwa Ruki keluar karena sakit maag. “Maaf teman-teman, Pak Ruki tidak bisa melanjutkan karena maag,” ujar Priyo.

Di luar ruang rapat, Ruki juga enggan memberikan keterangan.

“Juru bicaranya Pak Hadi dan Pak Agung, saya sudah menyampaikan,” ujarnya sambil berjalan menjauh dari ruangan.

BPK menyatakan audit investigasi kasus Hambalang belum selesai. Masih ada audit tahap kedua yang juga akan diserahkan ke DPR. Hal itu dikatakan Ketua BPK Hadi Purnomo di Kompleks Parlemen, Jakarta, Rabu (31/10). Namun, Hadi tidak bisa menjanjikan kapan audit tahap dua itu selesai. Sebab data yang dibutuhkan masih belum diperoleh.

Misalnya, risalah rapat.

“Insya Allah secepatnya,” kata Hadi ketika menyerahkan audit investigasi BPK Tahap I kepada DPR. Hadi meminta semua pihak bersabar. BPK sendiri masih harus bekerja keras. “Kalau Badan Akuntabilitas Keuangan Negara mengatakan soft copy BPK tebal, apalagi yang menganalisa. Mohon waktu,” katanya.

Sementara itu, Wakil Ketua DPR RI Priyo Budi Santoso mengapresiasi kinerja BPK. Jika hasilnya masih jauh dari harapan publik, kata Priyo, BPK menjanjikan ada audit tahap kedua. “Saya melihat ada kemajuan terhadap beberapa poin. Saya kira ini data yang diberikan kepada Komisi X dan ini akan berjalan beriringan pada proses KPK,” kata Priyo.

Dia pun menugaskan kepada Panitia Kerja Hambalang Komisi X DPR untuk menindaklanjuti temuan BPK. DPR berharap audit BPK tahap kedua bisa selesai dalam waktu satu atau dua bulan lagi.

Ketua Komisi X DPR RI Agus Hermanto mengatakan audit yang diserahkan BPK akan menjadi acuan Panja Hambalang untuk menuntaskan tugasnya.

Namun lantaran saat ini masih dalam masa reses pembahasan itu baru akan dilakukan setelah reses nanti. “Setelah masa reses nanti langsung rapat intern menentukan apa yang akan dilakukan,” terang Agus di Gedung DPR, Rabu (31/10). mio/amh/det

Didik Purnomo Pulang ke Bekasi Sambungan dari hal 1

Indonesia, Jenderal Polisi Timur Pradopo, di Mabes Polri, Jakarta, Rabu (31/10) kemarin.

Masa penahanan empat tersangka kasus Simulator SIM yang ditahan Polri memang habis pada 31 Oktober 2012 sehingga mereka bebas demi hukum.

Para tersangka yang ditahan Mabes Polri yaitu Wakakorlantas Brigjen Didik Purnomo, Direktur Utama PT Citra Mandiri Metalindo Abadi (PT CMMA) Budi Susanto, Direktur Utama PT Inovasi Teknologi Indonesia Sukoco S. Bambang, Ketua Panitia Pengadaan AKB Teddy Rusmawan, dan Bendahara Korlantas Komisaris Legimo.

Hingga kemarin Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) juga belum akan melakukan penahanan terhadap tersangka kasus korupsi pengadaaan simulator SIM R2 dan R4 versi Mabes Polri. KPK menyerahkan masalah penahanan itu pada polisi.

“Yang melakukan penahanan itu penyidik dari kepolisian, kewenangan penahanan ada di mereka,” kata Wakil Ketua KPK Bambang Widjojanto di Gedung KPK, Selasa (30/10).

Meski demikian, Bambang memastikan mereka tetap akan di-

periksa jika memang dibutuhkan untuk pemeriksaan. “Dalam minggu ini kita akan melakukan pemeriksaan terhadap mereka, baik saksi maupun tersangka, itu nanti akan diputuskan,” ujar Bambang.

Juru Bicara KPK Johan Budi ketika menggelar jumpa pers di Gedung KPK, Jakarta, Rabu (31/ 10), juga menyebut senada. Namun KPK memastikan memeriksa mereka Jumat (2/11) besok.

Johan Budi mengatakan, dua tersangka merupakan kewenangan dari pihak Polri sebab keduanya bukan tersangka KPK. Namun KPK tidak menutup kemungkinan menetapkan keduanya sebagai tersangka dan melakukan penahanan. Yang dimaksud Johan Budi adalah AKBP Teddy yang merupakan Ketua Panitia Lelang dalam proyek senilai Rp 196,8 miliar itu.

Sedangkan Kompol Legimo merupakan bendahara Korlantas Polri. Keduanya telah ditahan terlebih dahulu dan habis masa penahanannya pada tanggal 31 Oktober 2012.

KPK juga membenarkan pihaknya telah menerima seluruh berkas kasus simulator SIM. Jadi, KPK memastikan tidak ada lagi polemik antara KPK dengan Polri terkait penanganan kasus

simulator SIM. “Tentu kita harus mengapresiasi Polri untuk menghilangkan polemik penanganan kasus ini,” katanya.

Langsung Pulang ke Bekasi Salah seorang tersangka Brigjen Didik Purnomo juga habis masa penahanannya. Dia pun segera meninggalkan Rutan Mako Brimob, Kelapa Dua, Depok, dan langsung pulang ke rumahnya di Bekasi.

“Betul jam 20.00 WIB (tadi malam) mau keluar. Langsung pulang ke Bekasi,” kata pengacara Didik, Harry Ponto saat dikonfirmasi, Rabu (31/10). Saat dihubungi Harry tengah berada di Mako Brimob untuk menjemput Didik. Harry berharap kasus yang diserahkan ke KPK ini jelas kelanjutannya. Jangan sampai melanggar hak Didik selaku warga negara.

“Langkah KPK jangan sampai melanggar hak Didik,” imbuh Harry.

Didik dan Budi Susanto juga ditetapkan KPK sebagai tersangka. Namun, karena beberapa waktu lalu Polri juga menggeber kasus simulator kedua orang itu ditahan. Hingga kemudian Presiden SBY memerintahkan kasus simulator diserahkan ke KPK. det/tnr/wis

Diduga Jaringan Teroris Bima Sambungan dari hal 1

lokasi penyergapan. Petugas sempat khawatir sebelum mendatangi tempat kejadian karena diduga masih ada bom. Sebelumnya satu bom diledakkan.

Namun kemudian tim gabungan kepolisian dan Tentara Nasional Indonesia menemukan dua bom ranjau di kaki Gunung Biru dan di sekitar Gunung Tamanjeka, Desa Masani, Kecamatan Posisi Pesisir, Poso, Sulawesi Tengah. Sumber dari petugas yang ikut penyisiran pada Minggu lalu mengatakan, bom ranjau pertama ditemukan di dalam rumah gubuk milik Ali Sanang, warga yang diduga sebagai kelompok radikal di Tamanjeka. Bom ini kemudian diledakkan.

Penyisiran dilanjutkan ke rumah Ali Sanang di Kampung Maros, Tamanjeka. Petugas berhasil menemukan sebuah bom ranjau yang tertanam di dekat rumah Ali Sanang. Petugas juga menyita satu senapan angin, rompi serbu, tempat magazin, pakaian sebanyak empat

karung, bekas tempat telepon genggam, bekas kartu SIM AS telepon genggam, dan bekas rangkaian tape.

Kepala Kepolisian Resor Poso, Ajun Komisaris Besar Eko Susanto, membenarkan penemuan bom ranjau aktif tersebut. Namun, dia mengatakan, hanya menemukan sebuah bom. “Bom itu siap meledak,” kata Eko. Tapi kemudian tujuh bom pipa siap ledak ditemukan.

Para terduga teroris ini disebut memiliki keterkaitan dengan jaringan teroris Bima, Nusa Tenggara Barat. Penangkapan ini menandakan adanya penurunan kekuatan terorisme di Poso.

Kepala Biro Penerangan Masyarakat Divisi Humas Polri Brigjen Pol Boy Rafli Amar mengungkapkan, penangkapan itu berlangsung pada pukul 05.30 sampai 07.30 WITA, di sebuah rumah kontrakan di Desa Ambarana, Kecamatan Poso Pesisir, Sulawesi Tengah. Mereka yang ditangkap berinisial NR dan RH. Keduanya teridentifikasi berasal dari Nusa Tenggara Barat (NTB).

“Dugaan keterlibatan mereka

dalam beberapa aksi teror di Palu. Dugaan kuat kami, juga DPO (Daftar Pencarian Orang) kasus penembakan anggota (polisi) yang menjaga BCA setahun lalu,” ujarnya, di Jakarta, Rabu (31/10).

Saat terjadi perampokan Bank BCA, Palu, Mei tahun lalu, dua anggota polisi tewas. Terjadi baku tembak antara polisi dan perampok yang berusaha menyatroni bank tersebut. Senjata para perampok diduga kuat merupakan sisa konflik di Poso, Sulteng, beberapa tahun silam.

Perampokan ini dilakukan untuk membiayai aksi-aksi terorisme (fa’i). Jaringan Bima juga diketahui terlibat perampokan CIMB Niaga Medan, pada 2010.

Boy melanjutkan, pelaku yang tewas di Poso Pesisir karena saat hendak ditangkap melakukan perlawanan terhadap petugas polisi. Dengan senjata api yang dibawanya, baku tembak pun terjadi di lokasi.

“Dengan terpaksa dilakukan tindakan tegas dan (terduga teroris) meninggal dunia di lokasi,” katanya. mio/amh

www.dutaonline.com