majalah suara desa by gatot susanto

SUARA DESA MAJALAH BuLANAN

EDISI 01

FEBRuARI 2012

Desa Sejahtera, Negara Berjaya

Kades Bersatu ‘Sing’ Ada Lawan Aidarmiwati

Kades Wanita Pertama Suku Tengger

KAWAL RUU DESA

www.suaradesa.com

EDISI FEBRUARI 2012.indd 1

Edisi 01 Februari 2012

Berkah Air Bah Bengawan Solo

SUARA DESA

1/17/2012 8:52:23 AM

SELAMAT & SUKSES ATAS TERBITNYA MAJALAH SUARA DESA

Semoga terdepan dalam membawa inspirasi dan informasi bagi masyarakat pedesaan PERSATUAN KEPALA DESA DAN PERANGKAT DESA (PKPD) KABUPATEN MADIUN DEWAN PRESIDIUM DAN ANGGOTA

JAELONO, SE. M.Si Ketua Dewan Presidium

Dewan Pengurus Daerah

Partai Golongan Karya Suara Golkar Suara Rakyat

Drs. Ec. Sofandi SUARA DESA Ketua

EDISI FEBRUARI 2012.indd 2

Kabupaten Magetan

Drs. Yasa Wibowo Sekretaris www.suaradesa.com

Edisi 01 Februari 2012

1/17/2012 8:52:31 AM

INDEKS 6-13

14-18

19-24

FOKUS - Kawal pembahasan RUU Desa di Senayan - AKD Jatim intensifkan lobi dan dialog - UU Pro Desa dan harus dimulai dari desa - Harus dikawal, dan tidur di Senayan - UU Desa jawaban hak kesejahteraan rakyat - Samari, Kepala Negara tanpa kaki dan tangan SUARA IJEN - Berebut mempersunting Si Jelita Ijen - Gali potensi angkat ekonomi - Fokap didaftarkan ke notaris - Skak fokus data base potensi desa - Hapus isu pembangkangan, tuntut keadilan SUARA SEMERU - Mengembalikan kejayaan apel Malang - Desa jangan dipinggirkan - Kaya obyek wisata miskin sovenir - Kibarkan Pasuruan kita milik bersama - Dipaksa hadapi kepungan banjir rob - Butuh pelatihan hukum dan pertanahan

25-30

SUARA BRANTAS - Petani makin merugi

34-39

SUARA WILIS - Potensi agrobis belum berkembang

SUARA DESA

DESA SEJAHTERA, NEGARA BERJAYA

Harapan baru kebangkitan desa

40-43

SUARA PANTURA

44-48

SUARA AREK

49-53

Pemimpin Redaksi : Budi Harminto

SUARA MADURA - Tak ingin jadi bemper

Dewan Redaksi : R.H. Dwi Putranto Sulaksono, Samari, Moch. Moezamil, Tulus Setyo Utomo, Sugeng Budiyono, Budi Harminto, Nur Fakih, M. F. Tony, G.S. Sutanto

56-59

PAMONG KITA . - Kades Wanita Pertama Suku Tengger

KIPRAH PEREMPUAN . - Hj. Puri Nguri-uri batik khas Pacitan SOROTAN - Lahir saat desa dalam ketidakpastian hukum - Dwiyuna Jaya dan misi tanpa batas

UUUENAK REK ! - Nasi Becek Nganjuk, segar dan menggairahkan

SEGAR - Mendeteksi asam urat

PELUANG USAHA - Investasi Kayu Jabon menjanjikan

SaSa...Santai Saja

EDISI FEBRUARI 2012.indd 3

Reporter : T. Huda (Banyuwangi), Fatur Hadi (Situbondo), Syamsu Sahal (Bondowoso), M. Hasan (Jember), Taufik (Malang), Ali Machmudi (Lumajang), Fathoni (Pasuruan), Achmad Faiz (Probolinggo), A. Joned (Kota Batu), Sujiwo (Kediri), Hendra Yunantoro (Blitar), A. Moefat (Nganjuk), Sakti Prawira (Tulungagung), M. Yusuf (Trenggalek), S. Prawiro (Madiun), Maksum Chairi (Magetan), Sumarsono (Ponorogo), Abdi Manab (Pacitan), Dodik Hendra (Gresik), Lukman Dimyati (Sidoarjo), Irfan Bachmid (Mojokerto), Nurul (Jombang), Abdul “Willy” Barry (Tuban), M. Mustika (Lamongan), Zaenal C.M. (Bojonegoro), Fatkul Amin (Bangkalan), Jimly As Siddiqi (Pamekasan ), Kasiono (Sampang), Alan Nuari (Sumenep). Kontributor : M. Jazuli (Pacitan), N Suseno (Ponorogo), Jaelono (Madiun), Kusnindar (Ngawi), Sono Keling (Magetan), Rebo (Trenggalek), Ashrori (Tulungagung), Madini (Kediri), Pitoyo (Blitar), Edi Santoso (Nganjuk), Robiul Usman (Jombang), Madra’i (Mojokerto), Anang Suhari (Sidoarjo), Elok Dwi Cahyono (Pasuruan), Saifullah Mahdi (Gresik), Nugroho LA (Lamongan), Sudiono (Bojonegoro), Mashyuri (Tuban), Didik GS (Malang), Hernanto S (Batu), Poniran (Probolinggo), Sanan (Lumajang), Umami (Situbondo), Hanafi (Bondowoso), Sugeng Budiyono (Jember), Agus Tarmidi (Banyuwangi). Rofik (Bangkalan), Ahmad (Sampang), Saiful (Pamekasan), Moh. Farqi (Sumenep).

Pracetak : Tatik AS, S. Rini

Desa jangan dipinggirkan Di tengah lebih berbahaya

Edisi 01 Februari 2012

Redaktur Pelaksana : Nur Fakih, MF. Tony, GS. Santo

Sekretaris Redaksi : GS. Santo, Reza Pahlevi

AKD Jatim intensifkan lobi dan dialog Demo terus capek deh ... !

Kades bersatu ‘sing’ ada lawan Apalagi lawannya ‘anak TK’, prekkk ...!

Pemimpin Umum : Samari (Ketua AKD Jatim)

Pemimpin Perusahaan : Budi Harminto

Kawal RUU Desa di Senayan Soalnya kalau rapat ‘ngantukan’

www.suaradesa.com

Pembina /Penasehat : R.H. Dwi Putranto Sulaksono

Foto: Ketua AKD Jatim Samari

Alamat Redaksi: Kantor AKD Jatim Komplek Pasar Wisata Juanda Blok D-1 Desa Pabean Sedati, Sidoarjo. Telp. 031-8679999 Email:editor@suaradesa.com www.suaradesa.com www.akdjatim.com

SUARA DESA

1/17/2012 8:52:34 AM

Jalanan di Dampit Rusak

DI wilayah Kec. Dampit jalanan yang rusak banyak sekali. Warga sering kesulitan untuk bepergian meskipun hanya ke dukuh tetangga. Selama ini kalau ada pejabat yang datang berkunjung kepala desa maupun perangkat desa selalu terlebih dahulu memperbaiki jalan dan membawa pejabat itu meninjau dengan melewati jalan yang sudah bagus dan mudah dilewati. Padahal dalam kenyataannya jalanan yang rusak dan susah dilewati lebih banyak. Perbandingannya 70:30 antara yang rusak dan yang baik. Kalau memang anda berniat meninjau keadaan masyarakat, tak perlulah pemberitahuan kepada pejabat di desa atau daerah yang hendak dikunjungi agar tak ada manipulasi dan benar-benar bisa melihat keadaan kami. Jangan cari jalan utama atau yang sudah diperbaiki, tengoklah jalanan yang kami lalui sehari-hari. Insya allah anda pasti tertegun melihatnya. Kami yang sudah mengenal jalanan tersebut saja sering kesulitan dan acapkali terjatuh. Apalagi yang bukan warga daerah kamI, niscaya pastilah terjungkal bila hendak malaluinya. Sekian terima kasih ! Trisnaning, wtriesna@yahoo.com

Jalan Jeglong-jeglong

JALAN di Desa Bago sudah rusak berat. Beberapa bulan lalu sempat diperbaiki, tapi hanya ditambal dengan grasak dan tanah. Kata orang orang di sana, aspalnya masih belum matang. Mobil plat merah nomer â&#x20AC;&#x153;Nâ&#x20AC;? sering seliweran ke sana. Mungkin karena mobil negara walau jeglong jeglong mungkin ndak begitu mikir kendaraannya. Di perbatasan Desa Bago hanya tertulis HATI-HATI JALAN RUSAK, sementara

SUARA DESA

EDISI FEBRUARI 2012.indd 4

SURAT

PEMBACA

eksploitasi pasir di Pantai Bambang luar biasa. Kami hanya rakyat kecil, jadi bisanya hanya menyampaikan apa yang terjadi, entah didengar atau tidak yang penting sudah saya sampaikan. Terakhir kami berdoa semoga bapak- bapak yang disana segera ada aksi, bukan basa basi. Jauhari AlaďŹ , Desa Bago, Pasirian, Lumajang

Bibit Rumput Laut Sulit

PARA petani rumput laut di Dusun Jumiang, Desa Tanjung, Kec. Pademawu, Pamekasan mengalami kesulitan bibit untuk dibudidayakan. Sulitnya bibit itu dikarenakan hasil petani sedikit pada musim kemarau kemarin. Sedangkan hasil panen pada bulan sebelumnya semuanya digunakan untuk pembibitan saat ini. Untuk mengatasi sulitnya bibit rumput laut terpaksa harus mendatangkan bibit dari luar daerah seperti Situbondo yang harganya relatif lebih mahal dan harus membeli bibit dengan jumlah yang cukup besar. Namun jumlah produksi pada awal musim penghujan mengalami peningkatan sampai 70 persen. Sedangkan ke depan tidak bisa diprediksi soal hasilnya. Sebab tingginya curah hujan yang menyebabkan air tawar masuk ke laut juga bisa menyebabkan rusaknya rumput laut menjadi busuk. Kondisi itu biasanya dari benih yang ditanam hanya menghasilkan antara 30-40 persen. Miskari, Ketua Kube Citra Nelayan Dusun Jumiang

Desa Gayam di Kec. Ngasem, Bojonegoro, sudah tidak layak digunakan dan sudah waktunya diperbaiki. Banyak warga masyarakat yang merasa kurang nyaman saat melintas jembatan tersebut. Jauh hari sebelumnya, Pertamina EP Cepu pernah berjanji akan segera membangun jembatan sepanjang 36 meter x 3 meter itu. Namun, hingga kini belum ada kabar atau pun tindak lanjutnya. Pihak pemerintahan desa berharap agar segera ada perbaikan dalam waktu dekat ini. Bahkan saat itu ada acara safari ramadan dari Pertamina EP. Mereka berjanji akan segera membangunnya tetapi sampai sekarang masih belum dibangun. Saat ini warga sudah mulai menanyakan. Kondisi jembatan yang menjadi penghubung terdekat antara masyarakat Desa Jelu dengan Desa Gayam itu rusak parah sejak bertahun-tahun. Apalagi saat ini sedang ada proyek penambahan jalur pipa lagi. Desa sudah tidak mampu membangunnya. Paling tidak yang bisa hanya dari perusahaan yang proyeknya dalam skala besar atau Pemkab Bojonegoro langsung. Guntur, Kades Jelu, Ngasem, Bojonegoro

Warga Desa Jelu Tagih Janji KONDISI jembatan yang menghubungkan Desa Jelu dengan

www.suaradesa.com

Edisi 01 Februari 2012

1/17/2012 8:52:37 AM

Salam dari Desa

Suara Asli Wong Deso Sejahteralah Desaku ! Beberapa teman reporter yang saya datangani bertanya, “Apakah Majalah Suara Desa nanti ada kaitannya dengan ‘pil-pilan’, seperti Pilgub, Pileg, atau Pilpres?” Majalah Suara Desa yang diprakarsai Pembina AKD Jatim R.H. Dwi Putranto Sulaksono diterbitkan sebagai media komunikasi dan informasi Asosiasi Kepala Desa Jawa Timur (AKD Jatim) maupun para kepala desa beserta perangkat desa di Jawa Timur. Harapannya, lewat Surdes (Suara Desa) mereka dapat berinteraksi secara positif, saling menyapa dan belajar, serta menyemangati sejawatnya. “Saya ingin Suara Desa menjadi suara asli wong deso, ”kata R.H. Dwi Putranto Sulaksono, soal visi dan misi penerbitan Suara Desa. Karena itu, porsi liputannya harus 100 persen desa, mereka yang diwawancarai juga orangorang desa atau tokoh-tokoh desa. Bahkan level tokoh paling tinggi yang boleh bicara dan masuk Suara Desa harus setingkat kepala desa. Bukan tanpa alasan R.H. Dwi Putranto Sulaksono mengungkapkan hal tersebut di atas. Selama ini orang-orang desa, seperti si miskin, si tua renta fakir tak berdaya, buruh tani, buruh tambak, nelayan, pedagang ethek, kuli bangunan, buruh serabutan, bayan, jogoboyo, sambong, kamituwa, hingga kepala desa hanya disuruh mendengar, melihat, dan mengikuti instruksi atau perintah. Mereka jarang, dan tidak pernah didengar suara maupun keluhannya. Demikian juga banyak media yang tidak memberikan tempat untuk menampung aspirasi wong deso. Kalau pun ada media yang pro desa, keberadaannya hanya sebagai media propaganda atau alat kampanye bagi mereka yang hendak maju dalam ‘pil-pilan’, seperti Pilbub, Pilgub, Pilpres, dan Pileg. Setelah tujuan tercapai, warna desa di media itu hilang dan berubah menjadi ‘media instansi atau kedinasan’ yang jauh dari gambaran aspirasi masyarakat desa. Apalagi para pemimpin atau wakil rakyat pun hanya rajin ke desa menjelang ‘pil-pilan’ tadi. Bahkan sehari bisa sampai tiga kali mendatangi tokoh-tokoh desa. Namun setelah kekuasaan di tangan, ibarat sebuah lagu, “Jangankan kirim surat, kirim salam pun tak pernah.” Habis manis sepah dibuang. “Suara Desa harus menjadi media komunikasi sekaligus alat perjuangan AKD Jatim dan para kepala desa maupun masyarakat desa untuk memperoleh hak kehidupan yang lebih baik,”ujar R.H. Dwi Putranto Sulaksono. Suara Desa juga ingin mengetuk suara hati para pengendali negeri, mulai bupati, gubernur, menteri hingga presiden untuk kembali membangun desa, khususnya 7.722 desa di Jawa Timur. Karena itu, sekitar 500 dari 8.000 eksemplar nanti akan dibagikan kepada presiden, wakil presiden, menteri, elit politik di DPR, hingga tokoh nasional baik di Jawa Timur maupun di Jakarta. Mensejahterakan desa berarti menyelesaikan berbagai masalah kemiskinan, pengangguran, pendidikan, sanitasi, kesehatan, pertanian, infrastruktur yang buruk, lingkungan alam, dan sebagainya. Kepada para reporter yang bertanya tadi, maka dapat ditegaskan Majalah Suara Desa lahir dari suara hati untuk ngabekti kepada desa yang sudah tidak ditoleh putra-putra terbaik negeri ini. Mengisi salah satu ruangan di sanubari akan pentingnya kembali kepada citra diri manusiawi. * Budi Harminto

www.suaradesa.com

EDISI FEBRUARI 2012.indd 5

Edisi 01 Februari 2012

SUARA DESA

1/17/2012 8:52:37 AM

Kawal Terus RUU Desa di Senayan Inilah saatnya kepala desa dan perangkat desa mengerahkan kekuatan untuk mengawal pembahasan Rancangan Undang Undang Desa (RUU Desa) di DPRI RI, di Senayan, Jakarta. Ini karena pemerintah telah menyerahkan draf RUU Desa kepada DPR. Kini kisah RUU Desa memasuki babak baru, yakni pembahasan DPR RI. Tarik ulur sudah pasti akan terjadi. Persoalannya, akankah rancangan itu setelah disahkan sesuai harapan kepala desa dan perangkat desa? Yakni, soal tuntutan 10 persen APBN untuk desa, masa jabatan kepala desa, perangkat desa PNS, dan sebagainya. Berikut ini fokus utama Suara Desa edisi perdana bulan Februari 2012, yakni mengawal RUU Desa agar sesuai aspirasi AKD Jatim maupun para kepala desa dan perangkat desa.

FOKU

khirnya pemerintah menyerahkan draf Rancangan Undang-Undang Desa (RUU Desa) kepada Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), pada Rabu 4 Januari 2012. Bukti penyerahan itu tercantum dalam surat tertanggal 4 Januari 2012 bernomor R/02/Pres/01/2012 mengenai penyerahan draf RUU Desa. Selain RUU Desa, pemerintah juga menyerahkan RUU Pemilihan Kepada Daerah (Pilkada) dan Pemerintah Daerah (Pemda). Bila disahkan menjadi undang-undang, akan menggantikan UU 32/2004. â&#x20AC;&#x153;Draf itu sudah ditandatangani presiden dan menjadi Surpres yang kemudian diserahkan kepada DPR untuk dilakukan pembahasan,â&#x20AC;? ujar Menteri Dalam Negeri Gamawan Fauzi, Kamis, 5 Januari 2012. Meski dinilai terlambat, namun kalangan DPR menyambut baik penyerahan draf RUU. Bahkan mereka berjanji akan segera melakukan pembahasan dan ditargetkan selesai April 2012 ini. Seperti janjinya, saat pem-

tulus s tomo

SUARA DESA

EDISI FEBRUARI 2012.indd 6

www.suaradesa.com

Edisi 01 Februari 2012

1/17/2012 9:26:16 AM

bahasan nanti pihak DPR akan mengundang organisasi kepala desa maupun lembaga swadaya masyarakat. “Meski terbilang telat hingga tujuh tahun tidak apa-apa, daripada tidak sama sekali,”kata Wakil Ketua DPR RI Priyo Budi Santoso. Wakil Ketua Komisi II Bidang Pemerintahan DPR, Ganjar Pranowo, membenarkan telah menerima RUU Pilkada dan RUU Desa. DPR akan segera melakukan pembahasan terhadap RUU yang diserahkan pemerintah. Namun dalam masa sidang nanti akan dibahas sesuai dengan prioritas DPR. Hal senada juga disampaikan Ketua DPR RI Marzuki Alie maupun Komisi II H. Chairuman Harahap. Menurut mereka, jika draf RUU Desa sudah di DPR, mereka akan menyampaikan kepada kepala desa. Bahkan mereka menunggu masukan-masukan dari para kepala desa maupun perangkat desa. Ketua AKD Jatim Samari menyambut gembira berita tersebut. Baginya hal itu merupakan tahapan krusial yang harus dikawal dengan ketat. Selain memberikan tekanan kepada DPR, Samari menilai perlu juga dilakukan lobi-lobi khusus agar pengesahan rancangan itu nantinya sesuai dengan aspirasi kepala desa maupun perangkat desa. “Jangan sampai setelah disahkan nanti, tidak sesuai dengan tujuan atau harapan kita semua,”ujar Samari, yang juga Kades Jrebeng, Kec. Dukun, Kab. Gresik ini.

PEMBINA AKD Jatim, RH. Dwi Putranto (ketiga dari kiri) mendampingi pengurus AKD Jatim saat berdialog dengan Ketua Komisi II DPR RI, Chaeruman Harahap.

Samari juga mengungkapkan kekhawatirannya. Bahwa Pengesahan RUU Desa menjadi satu paket dengan RUU Pilkada dan RUU Pemda. Jika pembahasan salah satu RUU tersebut mengalami kemoloran, maka yang lainnya pun pasti akan berkepanjangan. Karena itu diperlukan pengawalan yang ketat saat pembahasan di gedung DPR RI di Senayan. Sementara terhambatnya draf RUU ini dinilai anggota Komisi II Ignatius Mulyono karena koordinasi kementerian tidak berjalan baik. Selain itu juga proses harmonisasi di berbagai kementerian yang rumit dan bertele-tele, mulai dari Menkeu, Menkumham, Mendagri dan Bappenas. Ia menolak anggapan bahwa Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) menunda-nunda mengeluarkan surpres (surat presiden) pembahasan RUU ini.

Diakui atau tidak, RUU Desa menjadi sangat rumit karena RUU ini tidak bisa berdiri sendiri, namun satu paket dengan RUU Pilkada dan RUU Pemda yang akan menggantikan UU No 32/2004 tentang pemerintahan. Apalagi jika dikaitkan dengan permintaan dana langsung dari APBN Rp 1 miliar setiap desa, tentu menjadi diskusi panjang tersendiri terkait pengelolaannya. Apalagi harus diakui pula kebutuhan desa di Indonesia memiliki karakter yang berbeda-beda. Untuk mencapai level ini desa harus dipersiapkan lebih dulu untuk bisa mengelola dana yang sangat besar. Mekanisme dan aturan mainnnya harus jelas sesuai peruntukannya. “Sebab ciri negara sejahtera itu dapat dilihat dari desanya yang juga sejahtera. Desa harus diperhatikan,” ujar Ignatius Mulyono. (bdh)

PENGURUS AKD Jatim saat diterima Wakil Ketua DPR RI Priyo Budi Santoso di ruang kerjanya.

www.suaradesa.com www.suaradesa.com

EDISI FEBRUARI 2012.indd 7

Edisi 01 01 Februari Februari 2012 2012 Edisi

SUARA DESA DESA SUARA

7 7

1/17/2012 9:26:19 AM

Intensifkan Lobi dan Dialog FOKU

DALAM usaha mendesak disahkannya UU Desa, secara organisasi AKD Jatim terus menempuh langkah lobi dan dialog ke DPR RI. Mulai dengan Ketua DPR Drs. Marzuki Alie, Wakil Ketua Drs. Priyo Budi Santoso, Ketua Komisi II H. Chairuman Harahap, SH, MH. Juga berdialog dengan anggota Komisi II DPR RI lainnya, seperti Ramadhan Pohan, Arif Wibowo, dan Hj. Mestariany Habie, SH. Selain itu, AKD Jatim juga melobi berbagai lintas fraksi, seperti menemui Wakil Ketua Fraksi Gerindra Ir. Soepriyatno, Drs. Nursuhud (FPDIP) dan DR. HM. Azwir Dainy Tara, MBA (FP Golkar). Sedangkan di jajaran eksekutif menemui Menko Perekonomian Hatta Rajasa dan Sekretaris Dirjen PMD Kemendagri A. Zubaidi. Ketua Komisi II Chairuman Harahap menegaskan, bahwa pihaknya sebenarnya terus mendesak Presiden SBY untuk segera mengeluarkan Surpres RUU Desa. Anggota DPR asal Sumatera Utara itu memahami tuntutan kepala desa terhadap adanya UU Desa sebagai payung hukum sekaligus kepastian hukum bagi pembangunan desa. Ia sangat setuju langkah AKD Jatim untuk terus intensif melakukan lobi dan dialog dalam upaya menggolkan UU Desa. â&#x20AC;&#x153;Bahkan fraksi kami

Harahap dan anggota komisi tiga H. Azwir Dainy Tara di Jakarta. Tim AKD Jatim dipimpin Ketua Drs. H. Samari, MM, didampingi sekretaris H. Moch. Moezamil, S.Sos, bendahara Tulus Setyo Utomo, S.Sos, dan wakil sekretaris Pitoyo, SH. Bahkan R.H. Dwi Putranto Sulaksono menyatakan, saatnya sekarang ini para elit di Jakarta memikirkan, bahwa paradigma pembangunan di negeri ini harus dimulai dari desa. Bahkan ia mendukung upaya AKD Jatim untuk melakukan aksi dialog dan lobi-lobi kepaSEKJEN AKD Moezamil menyerahkan hasil pemikiran da anggota komisi II dan para AKD Jatim kepada Menko Perekonomian Hatta Rajasa. tokoh di DPR RI. Menurutnya, kemajuan (Partai Golkar, red) juga mencetuskan dan kemakmuran Indonesia dapat dana untuk satu desa satu miliar. Kami dicapai, jika desa-desa di negeri ini tahu untuk mengurangi ketimpangan juga makmur dan maju. Namun kedi desa, memang membutuhkan dana nyataannya, justru desa-desa kita yang besar,â&#x20AC;?ujar mantan Jaksa Agung jauh tertinggal dan terbelakang. Muda Kejagung RI ini. Tidak ada pilihan lain, sudah saatDalam upaya lobi dan diplomasi nya desa mendapatkan alokasi itu, Pembina AKD Jatim R.H. Dwi anggaran nasional yang besar agar Putranto Sulaksono sempat mendapat membangun dan memberdampingi tim AKD Jatim ketika medayakan dirinya. nemui Ketua Komisi II H. Chairuman Pria kelahiran Tuban ini pun bertekad membantu AKD Jatim berjuang menggolkan UU Desa. Menurutnya, ia ingin desa-desa di Jawa Timur maupun di seluruh penjuru tanah air tumbuh maju dan berkembang. Sebagai orang Jatim dan Pembina AKD Jatim, ia ingin melihat Jatim menjadi motor penggerak kemajuan desa-desa di Indonesia. (bdh)

PENGURUS AKD Jatim melakukan lobi dan dialog ke beberapa anggota Komisi II DPR RI.

SUARA SUARA DESA DESA

EDISI FEBRUARI 2012.indd 8

www.suaradesa.com www.suaradesa.com Edisi Edisi 01 01 Februari Februari 2012 2012

1/17/2012 11:25:12 AM

ENAM TUNTUTAN AKD JATIM  Alokasi APBN 10 persen untuk desa atau satu desa satu miliar.  Kejelasan kedudukan kepala desa, antara pejabat politis atau birokratis.  Masa jabatan kades delapan tahun dan tidak ada periodesasi.

 Kesejahteran kades dan perangkat desa sesuai amanat PP No. 72/2005, yakni minimal sesuai UMK masing-masing kabupaten.  Tak ada larangan kades menjadi pengurus parpol.  Perangkat desa menjadi PNS.

Harus Dikawal dan Tidur di Senayan DRG. ANANG SUHARI SUHARI, Kades Kepatihan, Tulangan, Sidoarjo Saya sangat setuju kita mengawal pembahasan RUU Desa di DPR, agar para wakil rakyat itu benar-benar mendengar aspirasi kita. Bila perlu kita menginap dan kita duduki gedung DPR RI di Senayan. Dan, UU Desa harus disahkan pada tahun 2012 ini juga. Tapi yang lebih penting lagi, banyak usulan dari kepala desa yang harus dikawal betul, terutama soal anggaran 10 persen dari APBN, kedudukan kepala desa dan pemerintahan desa, masa jabatan, dan sebagainya. Saatnya kita tunjukkan kalau para kepala desa itu bersatu. Saya pikir ini momentum yang tepat, setelah para kepala desa berjuang sangat lama dan panjang, sejak tahun 2006 lalu. DRS. JOKO PURNOMO PURNOMO, Kades Bagorejo, Srono, Banyuwangi. Sangat-sangat setuju harus dilakukan pengawalan terhadap pembahasan RUU Desa. Kita sudah lama menginginkan kedudukan dan kedaulatan desa mendapat kepastian hukum. Ini momentum yang tepat. Kami dari ujung timur Pulau Jawa siap melakuan pengawalan. Saya pikir ini tujuan bersama, maka para kepala desa dan masyarakat desa harus bersatu. Saatnya desa menentukan nasibnya untuk lebih baik. Jika kades bersatu, akan menjadi kekuatan yang bagus dalam menentukan masa depan desa. DRS. HASAN HAMID, HAMID Kades Karangsokon, Guluk-guluk, Sumenep Harus. Harus, dan harus dikawal agar anggota DPR di Jakarta tidak main dengan nasib rakyat di desa. Kita harus kawal agar isi dan kandungan UU Desa nanti sejalan dengan aspirasi para kepala desa yang mewakili rakyatnya di desa. Bila perlu kita kerahkan seluruh kekuatan kepala desa dari Jawa Timur. Ini sekaligus puncak perjuangan panjang para kepala desa sejak 2006 lalu. EDI SANTOSO SH, SH Kepala Desa Gedangan, Kec. Sumobito, Jombang Kalau desa ingin maju dan rakyat sejahtera, saatnya kita perjuangkan sekarang. Pembahasan UU Desa harus kita kawal sampai tuntas. Kalau tidak, bisa-bisa kita ditelikung dari belakang. Memang, kalau disahkan tetap disahkan, tapi isinya atau pasal demi pasal itu yang perlu kita cermati dan terus kita kawal, apa bener sesuai dengan aspirasi kita. Makanya, kalau ngawal jangan setengah-setengah. Ini momentum penting bagi perjuangan kita semua, terutama para kepala desa.

www.suaradesa.com www.suaradesa.com

EDISI FEBRUARI 2012.indd 9

Edisi 01 01 Februari Februari 2012 2012 Edisi

SUARA DESA DESA SUARA

9 9

1/17/2012 8:52:52 AM

FOKU Urgensi UU Pro Desa S FO

U Desa adalah landasan hukum otonomi desa, sekaligus upaya mempercepat pembangunan dan pemberdayaan desa. UU tersebut diharapkan menegaskan 10 persen APBN ke desa, payung hukum bagi masa jabatan kades maupun perangkat desa, serta eksistensi desa dan kesejahteraan rakyat desa. UU itu juga akan menjadi tolok ukur, apakah desaku malang atau desaku sayang. Namun setiap UU Desa mencerminkan kepentingan politik yang berbeda-beda, bergantung kemauan elit politik dan rezim penguasa. Ambil saja contoh empat UU tentang desa yang berlaku selama kurun waktu empat windu atau 32 tahun terakhir. Pertama, UU. N0. 5/1974 dan UU No. 5/1979 meneguhkan sentralisasi, otoritarianisme, regimentasi (penyeragaman), birokratisasi, depolitisasi dan korporatisasi. Lalu, UU No 22/1999 memberi kontribusi yang luar biasa dan pengalaman berharga bagi pengembangan desentralisasi, demokratisasi, keragaman, partisipasi dan pemberdayaan. Selanjutnya, UU No 32/2004 ternyata tidak melakukan revisi atas UU No. 22/1999 dan UU lain sebelumnya dalam rangka memperkuat demokratisasi dan desentralisasi, justru mengganti secara total UU No. 22/1999. Banyak persoalan substantif yang belum terpecahkan, bahkan banyak persoalan muncul akibat peraturan yang tidak sesuai dengan keberagaman desa. Persoalan utamanya adalah berbagai regulasi yang ada, belum mampu mendefinisikan posisi desa secara tepat dalam struktur pemerintahan di Indonesia. Apakah desa akan diletakkan sebagai dae-

KUS

rah otonom berdasarkan asal-usul, atau sebagai bagian integral dari wilayah pemerintahan kabupaten. Harus Dari Desa Mengapa harus mengawali dari UU Desa? Pertama, desa merupakan akar utama proses pembentukan kesadaran warga dalam berasosiasi, dan di desa itulah kualitas tata pemerintahan bisa diukur. Kedua, sebagai komunitas politik paling bawah, desa lebih subur bagi semaian prinsip-prinsip dan nilai-nilai demokrasi. Baik terkait dengan partisipasi, kontrol, transparansi maupun akuntabilitas. Ketiga, topangan â&#x20AC;&#x2DC;modal sosialâ&#x20AC;&#x2122; (capital social) mudah ditemukan di desa, dengan ragam bentuk dan keunikannya. Karena itulah, sungguh tepat pemecahan UU Pemerintah Daerah menjadi tiga varian, yaitu UU Pemerintah Daerah (Pemda), UU Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada), dan UU Desa. Dengan pemecahan ini agar desa semakin otonom mengurus diri sendiri. Sebab selama ini hanya jadi sumber pendapatan dengan melupakan aspek pemberdayaan masyarakat dan pemerintahannya. UU Desa harus segera dituntaskan untuk kepentingan daerah, bukan elit. Sasaran pengaturan UU Desa

FOKUS

SIKLUS UU TENTANG DESA UU 5/1974 UU 5/1979 UU 22/1999 UU 32/2004

Sentralistik Regimentasi Desentralisasi Sentralistik

mencakup kejelasan dan kebenaran atas otonomi desa (kedudukan, format, kewenangan, dan fungsi desa). Juga membentuk kembali format demokrasi dalam susunan dan tata pemerintahan desa, termasuk akuntabilitas pemerintah desa. Apalagi sampai saat ini belum ada payung hukum mengenai desa. Dengan UU desa, pedomannya akan lebih teratur. Karena itu, UU Desa harus berdasarkan perspektif komprehensif yang meliputi aspek historis, filosofis, konseptual, sosiologis, politis, dan yuridis. Tujuannya untuk memberikan sikap dan komitmen baru maupun arah kebijakan yang betul-betul berpihak pada upaya pencapaian desa yang mandiri, demokratis, dan sejahtera. Semua ini menjadi fondasi lokal atas terbangunnya NKRI yang kuat. Sayang, keberadaan sekitar 65 ribu desa di Tanah Air makin terbelakang dan tertinggal. Hal itu karena kekayaan desa disedot habis oleh pemerintah kabupaten atau pemerintah kota. Secara tidak langsung, desa di Indonesia dimiskinkan oleh pemerintahan di atasnya . Ketidakberdayaan desa ini harus segera diakhiri karena hampir 65 persen masyarakat Indonesia tinggal di perdesaan. Tuntutan para kepala desa agar 10 persen dana APBN sekitar Rp 1.000 triliun menjadi salah satu solusi bagi pembangunan desa dan pemberdayaan masyarakat desa. Diestimasikam, dari 10 persen APBN tiap desa dari sekilar 70 ribu desa di tanah air minimal akan mendapatkan Rp 1 miliar tiap tahun. Hasil penelitian Kementrian Pemberdayaan Tertinggal (PDT) sebagaimana disampaikan mantan Menterti PDT Drs Saifullah Yusuf, menyebutkan, tiap desa di tanah air agar maju dan berdaya, minimal mendapatkan suntikan sekitar Rp 1 miliar selama tiga tahun berturutturut. (Budi Harminto) Pengurus AKD Jatim dan perwakilan Kabupaten berdialog di DPR RI.

10 SUARA DESA DESA 10 SUARA

EDISI FEBRUARI 2012.indd 10

www.suaradesa.com www.suaradesa.com Edisi Edisi 01 01 Februari Februari 2012 2012

1/17/2012 8:52:54 AM

WAWANCARA Pembina AKD Jatim R.H. Dwi Putranto Sulaksono :

UU Desa Jawaban Hak Kesejahteraan Rakyat R.H. Dwi Putranto Sulaksono adalah figur penting yang membidani berdirinya Asosiasi Kepala Desa Jawa Timur (AKD Jatim). Pengorbanan material maupun non material dalam membesarkan AKD Jatim selama hampir delapan tahun sudah tak terbilang jumlahnya. Belum lagi ditambah terbitnya Suara Desa versi cetak, serta versi dunia maya atau online www.suaradesa. com dan www.akdjatim.com. Berikut wawancara dengan pria kelahiran Tuban itu, seputar kiprahnya membina AKD Jatim, dan gagasannya terhadap pemberdayaan masyarakat desa maupun pembangunan desa. Selain itu, pandangannya terhadap UU Desa yang kini sedang menjadi tuntutan bersama para kepala desa dan perangkat desa. rakkan proses pembangunan di desa, hingga terwujudnya kejayaan negara dan bangsa.

pa khabar Pak Dwi ? Hampir delapan tahun ini, Bapak membina para kepala desa di Jawa Timur melalui AKD Jatim. Boleh tahu, maksud dan tujuannya? Alhamdulillah, baik-baik. Oke, benar. Tujuannya, saya hanya ingin kepala desa (kades) berdaya. Saya tahu mereka (kades) memiliki latar belakang yang beragam, mulai dari tingkat pendidikan, ekonomi, sosial, politik maupun budaya. Ini tentu membutuhkan visi dan misi yang selaras dengan usaha mendukung pembangunan desa demi terciptanya kesejahteraan di desa dan kemakmuran masyarakatnya. Karena itu mereka harus memiliki wadah untuk menyalurkan aspirasi maupun meningkatkan kompetensi dan profesionalismenya. Jika kades kompeten dan profesional akan mampu menggewww.suaradesa.com

EDISI FEBRUARI 2012.indd 11

Seberapa penting posisi kepala desa ? Harus diakui, bahwa kepala desa merupakan tokoh sentral dalam kemajuan dan pembangunan di desa. Tugas kepala desa sebagaimana layaknya para bupati di tingkat kabupaten, gubernur di tingkat provinsi, dan presiden di level negara. Kepala desa memiliki tanggung jawab besar dalam menghimpun segenap potensi dan sumber daya bagi kemakmuran dan kesejahteraan desa. Jika desa sejahtera, maka republik inipun akan berjaya. Sebab desa adalah cikal bakal sebuah negara. Kejayaan Indonesia ditentukan kesejahteraan di sekitar 70 ribu desa yang ada. Apa tidak terlalu berat tugas tersebut dibebankan kepada kepala desa ? Kenyataannya memang seperti itu. Mulai soal orang sakit, orang cerai, orang hendak menikah, perkelahian, rumah ambruk, jalan rusak, orang kelaparan, dan sebagainya, larinya kepada kepala desa. Sesungguhnya dibutuhkan payung hukum dan dukungan anggaran yang mencukupi bagi pemerintahan desa untuk menyelesaikan berbagai masalah yang ada di desa.

Edisi 01 Februari 2012

Payung hukum seperti apa ? Ya, Undang-undang tentang desa

(UU Desa) yang memberikan kepastian hukum terhadap jawaban berbagai persoalan di desa. Misalnya kedudukan pemerintahan desa pada dasarnya sama dengan pemerintahan kabupaten, provinsi, atau pemerintahan pusat. Keberadaan pemerintahan desa yang tidak dibarengi dengan dukungan anggaran akan menyulitkan mereka melakukan pembangunan sebagaimana yang mereka butuhkan. Saya pikir sudah saatnya kita memberikan alokasi anggaran yang cukup bagi desa untuk mengejar berbagai ketertinggalan. Misalnya seperti yang dituntut AKD Jatim, yaitu alokasi 10 persen APBN untuk desa. Masak, untuk memperbaiki saluran irigasi harus menunggu bertahun-tahun persetujuan instansi terkait. Coba kalau uang itu ada di desa, maka warga desa setiap tahun dapat merencanakan perbaikan yang mereka butuhkan, misalnya soal irigasi tadi. Sejatinya UU Desa sudah menjadi hak yang harus dipenuhi pemerintah untuk kemakmuran masyarakat desa. Bagaimana pandangan Bapak terhadap UU Desa yang belum juga dibahas oleh pemerintah dan DPR ? Saya pikir kita tetap harus memberikan apresiasi yang positif kepada pemerintah dan DPR. Kita harus tetap menghormati proses yang sedang berlangsung. Saya yakin banyak aspek yang harus dipertimbangkan dan melibatkan sedikitnya lima kementerian, yakni Kemendagri,

SUARA DESA

1/17/2012 8:52:56 AM

Kemenkeu, Kemenkumham, Kemenpan, dan Kemensetneg. Proses inilah yang mau tidak mau harus dihormati. Saya juga memahami para kepala desa sepertinya sudah tidak sabar menunggu lahirnya UU Desa yang sesuai aspirasi mereka. Perasaan ketidakadilan terhadap desa dan pemerintahan desa sebenarnya sudah mereka rasakan sejak lahirnya UU 32 tahun 2004, yakni sekitar delapan tahun. Saya kira wajar jika AKD Jatim dan para kepala desa lainnya menuntut hal itu. Selaku Pembina AKD Jatim, bagaimana menyikapi langkah AKD Jatim mewujudkan UU Desa ? Saya selalu mengingatkan agar AKD Jatim menggunakan cara-cara yang santun, baik secara moral dan intelektual dalam mengawal pembahasan RUU Desa menjadi UU Desa. AKD Jatim harus mempertimbangkan dengan seksama dalam memutuskan setiap langkah, jangan sampai terkontaminasi kepentingan tertentu yang justru menghambat pembahasan RUU Desa, yang berarti juga terhalanginya pencapaian tujuan sesuai visi dan misinya, yakni kesejahteraan aparat pemerintahan desa dan kemakmuran desa. Bagi saya yang paling penting, agar AKD Jatim selalu speaking by data (bicara dengan data), saying by action (berkata dengan tindakan), proven by evident (membuktikan dengan kenyataan), promise by deliver (menepati janji), dan doing with your heart (bekerja dengan hati). Saya juga menyarankan agar AKD Jatim menggunakan cara-cara yang elegan, terhormat, dan simpatik. Menurut hemat saya, para kepala desa itu putra-putra terbaik dan terpilih di desa. Saya ingin masyarakat desa bangga terhadap pemimpinpemimpin mereka. Selain itu saya menginginkan AKD Jatim mengintensifkan lobi dan dialog dengan para pengambil keputusan dari kalangan eksekutif dan legislatif. Dalam iklim demokrasi yang mulai kondusif di negeri ini, kita harus gunakan caracara dialog dan konsultatif. Kita harus percaya kepada mereka (leg-

12 SUARA DESA

EDISI FEBRUARI 2012.indd 12

PAK DWI saat memberikan arahan kepada beberapa pengurus AKD Jatim dan perwakilan AKD Kabupaten di kediamannya di Jakarta.

islatif dan eksekutif) akan mendengar dan menyalurkan aspirasi kita. Paling terakhir saya mendampingi pengurus AKD Jatim untuk melakukan dialog dan lobi dengan Ketua Komisi II DPR RI Pak Chairuman Harahap dan anggota Komisi VII Pak Azwir Dainy Tara. Apa yang harus dilakukan AKD Jatim, andaikan UU Desa disahkan ? Peran utama AKD Jatim adalah meningkatkan profesionalisme anggotanya (kepala desa) dalam menjalankan tugas dan fungsinya sebagai birokrasi pemerintahan. Para kepala desa dengan beragam latar belakang, baik dari segi pendidikan, sosial, ekonomi, tentu memiliki kemampuan berbeda pula dalam menafsirkan dan menjalankan tugas-tugas pemerintahan. Ini tugas organisasi untuk meningkatkan kapasitas dan kompetensi anggotanya untuk mengetahui dan memahami berbagai aspek dalam sistem birokrasi pemerintahan. Misalnya, hukum dalam sistem administrasi negara, keuangan negara, manajemen pemerintahan, hingga berbagai kebijakan pemerintah. Sehingga, anggaran dana pembangunan untuk desa dapat dilaksanakan maksimal. Di sisi lain tidak ada lagi berita bahwa para kepala desa tersandung kasus hukum atau penyelewengan keuangan negara hanya karena ketidaktahuannya atau keterbatasan pengetahuan maupun pemahamannya terhadap hukum dan sistem administrasi negara di republik ini. Setiap perhelatan politik, seperti

Pilpres, Pigub, Pilbup dan Pileg, tak dipungkiri kepala desa terlibat dalam proses dukung mendukung, termasuk AKD Jatim. Bagaimana pandangan Bapak ? AKD Jatim harus menunjukkan independensinya. Seringkali kepala desa dimanfaatkan untuk kepentingan politik tertentu. Ironisnnya setelah â&#x20AC;&#x153;hajatanâ&#x20AC;? selesai, tidak ada program-program yang pro desa, bahkan para pemimpin maupun wakil rakyat itu seolah-olah lupa akan janji-janjinya. Karena itu AKD Jatim harus independen. Berani melakukan tawar menawar. Berani membuat kontrak politik. Keberanian dan kekuatan itu harus semata-mata didasarkan pada kepentingan pembangunan desa dan pemberdayaan masyarakat desa untuk terciptanya kemakmuran dan kesejahteraan di desa. Sikap tersebut semata-mata untuk menjaga amanah rakyat desa yang telah memberikan kepercayaan demi teruwujudnya kemakmuran dan kesejahteraan di desa. Sikap amanah ini menjadi kewajiban dan tanggungjawab kepala desa sebagai manusia beragama yang memiliki hati nurani. Dengan tiga hal itu, yakni meningkatkan profesionalisme, menjaga independensi, dan mengemban amanah rakyat desa, AKD Jatim yang awalnya bukan siapasiapa, akan memiliki kekuatan tawar menawar (bargaining power) yang diakui, diperhitungkan, dan didengarkan aspirasinya, baik oleh para politisi maupun pemimpin di wilayahnya. (bdh)

www.suaradesa.com

Edisi 01 Februari 2012

1/17/2012 11:27:44 AM

PROFIL Drs.H.Samari,MM

''Kepala Negara'' Tanpa Kaki Tangan

Orang kecil mengurusi soal kecil. Hasilnya? Bisa bertambah kecil. Tetapi di dalam benak Ketua Asosiasi Kepala Desa Jatim, Drs.H Samari, MM, tidak ada persoalan yang dianggap kecil. Urusan besar bersumber dari hal-hal kecil dan untuk menjadi besar harus berhasil menyelesaikannya, sebab sesuatu yang besar tanpa melalui yang kecil hanya tinggal menunggu waktu keruntuhannya.

Saya sekarang mengurus anakanak kecil, tetapi merekalah yang kelak akan menjadi orang besar. Jika sejak awal gagal mendidiknya, maka anak-anak itu sulit berkembang menjadi orang besar,” kata Guru Madrasah Aliyah Negeri, Bunga, Gresik ini. Lahir di Desa Jrebeng, Kec. Dukun, Gresik, empat puluh dua tahun lalu, Samari selalu bergelut dengan persoalan yang dihadapi orang kecil. Kemiskinan, kebodohan, kekeringan, bencana banjir adalah sederet persoalan yang dialami masyarakat desanya sejak dia masih belia. Desanya yang terletak di pinggiran Bengawan Solo, selain terpencil dan tertinggal, adalah kawasan yang setiap musim hujan, selalu didatangi tamu banjir yang menderitakan masyarakat. Bagaikan magnet, kondisi sosial yang bikin hati nelangsa itu, menyeret hati dan pikirannya untuk mengabdi di desa. Dan, menjadi kepala desa, menurut alumni Fakultas Tarbiyah, IAIN Sunan Ampel, Surabaya, ini, pada hakekatnya dia sedang berhadapan dengan sebuah urusan besar. Jika presiden memiliki pembantu bernama menteri dan gubernur serta bupati memiliki kepala dinas, kabid dan staf, maka seorang Kepala Desa harus bertindak sebagai ‘kepala negara’ sekaligus sebagai pelaksana dan penanggungjawab segala urusan tanpa memiliki kaki tangan yang www.suaradesa.com

EDISI FEBRUARI 2012.indd 13

handal. Kades harus mengurusi bidang pemerintahan desa, administrasi perkantoran, mengatur staf, dan mengelola keuangan. Membangkitkan ekonomi masyarakat, juga dibebankan pada pundaknya, begitu pula urusan sosial, kesehatan, dan budaya. Pada sektor perizinan, mulai izin menikah, izin mendirikan bangunan, izin domisili, dan lainnya juga ada di tangannya. Belum lagi, kalau musim pemilu tiba dan urusan tanah yang sering menimbulkan konflik berkepanjangan. Sebagai Ketua AKD Jatim, Samari, bertahun-tahun memperjuangkan agar posisi desa dan perangkatnya lebih terhormat. Pembahasan RUU Desa, misalnya, AKD menganggapnya kunci utama menuju revolusi desa, sehingga pihaknya menempuh beribu-ribu jalan untuk mendorong agar desa memiliki dasar hukum untuk berpijak. Lobi-lobi politik melalui audensi dengan eksekutif dan legislatif terus diperjuangkan lebih intensif.”Kita akan mengawal RUU Desa ini. Tidak hanya sekadar segera disahkan, tetapi pasal-pasal yang tertuang di dalamnya harus benar-benar sesuai dengan hasil kajian kita,”tuturnya. Kedudukan dan fungsi kepala desa misalnya, RUU Desa harus mengatur masa jabatan, periodesasinya, hak dan kewajibannya. Sebab, kata dia, selama ini banyak kebijakan

Edisi 01 Februari 2012

diskriminatif terkait dengan jabatan kepala desa ini. Hasil kajian AKD Jatim, posisi kades selama ini tidak jelas. Dia dipilih lewat pemilu yang diselenggarakan secara demokratis, sebagaimana anggota DPRD. Tetapi dalam menjalankan hak politiknya, kades dilarang menjadi anggota dan pengurus partai politik. Masa jabatan kades, juga tidak tepat hanya enam tahun, sebab masa itu terlalu singkat karena harus memikul segudang beban.”Maksimal tuntutan kami adalah masa jabatan itu dibatasi usia saja, tetapi minimal kami menuntut agar masa jabatan kades ditambah dari 6 menjadi 8 tahun,”tegas bapak dua anak ini. Tentang anggaran 10% dari APBN, misalnya, adalah masalah penting untuk mempercepat pembangunan desa. Dengan kekuatan dana yang diterima desa sebesar Rp 1 miliyar/ desa, maka dalam waktu relatif cepat, desa akan bergerak maju dan kesejahteraan masyarakatnya segera terwujud. Samari menegaskan, SDM kepala desa saat ini masih membutuhkan penguatan dengan meningkatkan wawasan, kemampuan, leadershipnya serta hal-hal lainnya yang berkaitan dengan pemerintahan, termasuk pemahaman soal hukum.(nf)

SUARA DESA

1/17/2012 8:53:01 AM

SUARA IJEN

Berebut Mempersunting Si Jelita Ijen Pesona Gunung Ijen bagai putri yang menjadi rebutan para pangeran. Saat ini dua kabupaten berebut “mempersuntingnya”. Tapi bagaimana kalau gunung ini murka dengan memuntahkan isi perutnya?

UNUNG IJEN di Kabupaten Bondowoso dan Kabupaten Banyuwangi, kini menjadi pusat perhatian bukan hanya karena pesona alamnya tapi lantaran gelegak isi perutnya. Gunung ini berstatus siaga (level III) sejak 15 Desember 2011 lalu. Karena itu wajar bila sekitar 9.000 warga yang tinggal di lereng Gunung Ijen waspada sebab 30 juta meter kubik air yang tersimpan di kawahnya siap dimuntahkan bila gunung ini benar-benar meletus. Bandingkan dengan tragedi Situ Gintung yang danaunya hanya menyimpan air 1 juta meter kubik tapi sudah membikin tragedi mengerikan beberapa tahun silam. Seorang warga di sekitar Gunung Ijen, Abdul Hamid, mengaku khawatir dengan peningkatan status itu. Namun warga masih berdiam di rumah masing-masing. Warga maupun wisatawan kini juga dilarang melakukan pendakian hingga radius 1,5 kilometer dari kawah aktif. Hal ini bertujuan untuk menghindari gas co2 yang keluar dari bibir kawah di Gunung Ijen yang membahayakan warga. Karena itu pula petugas jaga kawah ijen di Pos Paltuding di Kecamatan Sempol, Bondowoso, juga menutup semua akses jalan menuju kawah ijen. Hal tersebut dilakukan atas rekomendasi vulkanologi setempat. Kawah Ijen memang membuat

14 SUARA DESA

EDISI FEBRUARI 2012.indd 14

Kawah Ijen dan kawasan sekitarnya jadi rebutan Kabupaten Banyuwangi dan Bondowoso.

banyak wisatawan kepincut akan pesonanya. Buktinya, setiap tahun tidak kurang dari 96 ribu wisatawan mengunjungi taman wisata ini. Tapi tidak banyak yang tahu jika kawasan tersebut menjadi rebutan antara dua kabupaten, yaitu Bondowoso dan Banyuwangi. Bahkan mereka saling klaim sebagai wilayah yang berhak mengelola kawasan wisata tersebut. “Tapi kalau nanti ada musibah gunung ini meletus ya dua wilayah itu juga harus turun tangan sebab warganya ada di sana. Jangan hanya berebut retribusinya saja,” kata Anton, warga yang gagal masuk Ijen karena dilarang petugas. Maka, dua kabupaten itu pun saling menyediakan akses menuju lokasi tersebut sehingga wisatawan bisa mencapai melalui dua rute alternatif. Yang pertama jika dari Bayuwangi, wisatawan harus melewati Kecamatan Licin dan menuju Jambu lalu ke Patulding. ‘’Dari Patulding Anda tinggal berjalan kaki melewati jalan setapak dan tebing kaldera sejauh 2 kilometer menuju Kawah Ijen. Total jarak tempuh melewati rute ini adalah 38 kilometer,’’ kata Rahdi, salah seorang pengepul belerang asal Bayuwangi. Kalau melalui Kabupaten Bondowoso, lanjut pria beranak empat ini, rutenya lebih mudah dilalui karena kondisi jalan yang bagus dan relatif mulus. Rute ini dapat ditempuh

dari Bondowoso-Wonosari, lalu ke Sempol dan akhirnya ke Patulding. ‘’Dari Patulding Anda tinggal berjalan kaki melewati jalan setapak dan tebing kaldera sejauh 2 kilometer menuju Kawah Ijen. Jarak tempuh melewati rute ini adalah 70 kilometer dengan pemandangan pohon kopi dan pinus yang mempesona,’ ‘tambahnya dengan nafas ngos-ngosan mengangkut belerang seberat 72 kg. Terlepas dari kemelut tersebut, lanjutnya, Taman Wisata Ijen sejak awal pengelolaannya menjadi kewenangan BKSDA (Badan Konservasi dan Sumber Daya Alam), di bawah Kementerian Kehutanan. ‘’Otomatis hingga saat ini tidak ada yang bisa mengelola,” katanya. Sebelumnya Kabupaten Bondowoso pernah akan membangun sebuah toilet dalam kawasan lindung itu. Namun rencana pembangunan toilet itu menjadi masalah hingga ke pengadilan. Akhirnya, anggaran dari Pemprov dialihkan untuk pembangunan toilet dan gazebo di pemandian air panas. Akibat tidak menentunya siapa yang berhak mengelola, membuat akses jalan menuju kawasan Kawah Ijen dtak terurus baik melalui Banyuwangi maupun Bondowoso. Kerusakan jalan ini sudah diprotes biro perjalanan wisata. Mereka khawatir wisatawan mancanegara akan enggan datang ke lokasi wisata tersebut. * (gus/brw)

www.suaradesa.com

Edisi 01 Februari 2012

1/18/2012 11:22:29 AM

SUARA BANYUWANGI

Gali Potensi, Angkat Ekonomi Banyuwangi, kabupaten yang secara geografis terletak di paling Timur P Jawa ini, sejak lama dike nal sebagai produsen ikan terbesar di Indonesia dengan Muncar seba gai pusatnya. Namun, sebenarnya, Sumber Daya Alam yang terkan dung dalam perut bumi Minak Jing go ini, berjuta kali lebih besar dari hasil penangkapan ikan laut. Daerah penambangan emas Gu nung Tumpangpitu, Pesanggrahan adalah buktinya. Kawasan wisata pantai dan budaya yang sangat ek sotik memiliki nilai jual yang bisa mengangkat perekonomian warga. Melihat kenyataan itu, Ketua Askab (Asosiasi Kepala Desa Banyuwangi) Agus Tarmidi, berencana membangun desa dengan memaksimalkan potensi ekonomi yang masih terpendam. Pihaknya sedang menghimpun data untuk memetakan kekuatan ekonomi yang ada di seluruh desa Banyuwangi. Hasilnya akan dijadi kan bahan kajian strategis sebagai upaya membangun Negara dengan desa sebagai ujung tombaknya. Desa

Penambangan emas Gunung Tumpangpitu

yang memiliki sumber air, misalnya, dalam pengamatan Agus Tarmidi, sampai saat ini belum dieksploitasi lebih ekonomis.” Jika sumber air itu dikelola dengan baik, rakyat bisa mem peroleh penghasilan, pemerintah juga bisa menambah PAD-nya,”ujarnya, se raya berharap para kades menangkap peluang tersebut untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Prihatin Prioritas lainnya adalah menga

tasi keluhan anggotanya yang se ring bersinggungan dengan aparat penegakan hukum. Pengurus harus bekerja ekstra agar bisa melindun gia nggotanya dari jebakan hukum yang kadang-kadang tidak memper hatikan kondisi riil di lapangan. Soal pelaksanaan program sertifika si nasional, contohnya. Pemerintah hanya menginformasikan penguru sannya gratis. Padahal kenyataannya, banyak persyaratan yang harus di tanggung pemilik tanah.(toy)

Kades Bersatu ‘Sing’ Ada Lawan

Ketua Askab Banyuwangi Agus Tarmidi

“Kepala desa bersatu sing ada la wan.” Maksudnya, sing dalam bahasa Osing artinya ”tidak”. Seolah mirip dengan slogan para mahasiswa saat demo tahun 1998, yakni “rakyat ber satu tak bisa dikalahkan. ”Maknanya, jika kepala desa (kades) bersatu, maka tidak ada lawan yang mampu menandinginya secara politik. Jika www.suaradesa.com

EDISI FEBRUARI 2012.indd 15

kades bersatu akan memudahkan jalan untuk mewujudkan keinginan kepala desa itu sendiri, khususnya membangun desa dan memberdaya kan rakyat desa. Dus, kades pun memiliki daya tawar menawar poli tik yang tinggi dan bermartabat. Betapa tidak, setiap kepala desa didukung setidaknya 50 persen penduduk di desanya. Diakui atau tidak, setiap kepala desa sebe narnya dapat mengatur ‘suaranya’ akan dikemanakan dalam setiap perhelatan pesta demokrasi, baik Pemilukada, Pemilu Legislatif, dan Pemilihan Presiden. Namun ke nyataannya para kades belum me nyadari potensi itu, sehingga ajang ‘pesta demokrasi’ sering terlewat kan begitu saja.

Edisi 01 Februari 2012

Ya, kondisi seperti itu melanda si Agus Tarmidi (50 tahun) untuk menyatukan para kepala desa di Banyuwangi. Ia bertekad hanya ada satu organisasi kepala desa, setelah dirinya terpilih menjadi Ketua As kab Periode 2011-2014. Agus ingin kepala desa di Banyuwangi bersatu dan bersama-sama membangun wi layahnya. Agus pun memilih Askab sebagai organisasi yang mewadahi para kepala desa. “Askab menjadi organisasi satu-satunya kepala desa dan perangkat desa di Banyuwangi. Visi dan misinya bermitra secara positif dengan pemerintah dan siapa saja demi mewujudkan kema juan Banyuwangi,”ujar Kepala Desa Wonosobo, Kec. Srono, Banyuwan gi. (toy)

SUARA DESA

1/18/2012 6:35:06 AM

SUARA SITUBONDO

Umami Singa Perempuan dari Timur LAHIR di wilayah terpencil, Desa Kendit, Kecamatan Kendit, 51 tahun lalu, Umami menjadi tokoh penting di Forum Kepala Desa dan Perangkat Desa (FOKAP) Kabupaten Situbondo. Dia adalah perempuan pertama yang terpilih menjadi ketua asosiasi kepala desa di Eks Karisiden Besuki sekaligus di Jawa Timur.Dia pun sering dijuluki singa perempuan dari Timur dan Srikandi Situbondo. Sebagai Ketua FOKAP Kabupaten Situbondo periode 20112015, Umami mempunyai misi agar lembaga ini tumbuh kuat. Ide-idenya sangat segar untuk mendorong pejabat desa sebagai garda terdepan dalam memperjuangkan kesejahteraan dan taraf hidup rakyat desa. Umami memang bukan perempuan biasa. Ibu tiga anak ini, sejak 1998 bergelut dengan persoalan desa. Selama dua periode, dia terpilih sebagai Kepala Desa Wringinanom, Kec. Panarukan. Pada masa itu, banyak prestasi yang diraih, sehingga Pemkab menganugrahinya kades terbaik. Setelah masa jabatannya berakhir, Umami hijrah ke tempat kelahirannya di Desa Kendit, dan gabung dengan PDIP. Pada Pemilu Legislatif 2004 ia terpilih menjadi anggota DPRD Situbondo hingga 2009. Baru satu tahun lengser, ibu tiga anak ini dipercaya menjadi Kepala Desa Kendit, masa bakti 2010-2016. Kemudian 2011 Umami terpilih sebagai Ketua FOKAP masa bhakti 2011-2016. (bar)

16 SUARA DESA

EDISI FEBRUARI 2012.indd 16

AKD mengerahkan masanya untuk menuntut tiga hal mengenai TPAD, ADD dan Sarana Transportasi

UMAMI (tengah) dan beberapa pengurus FOKAP ditemui Bendahara Tulus Setyo Utomo (paling kiri) saat mengunjungi Kantor AKD Jatim.

FOKAP Didaftarkan ke Notaris

agaimana bisa memikirkan kepentingan yang lebih besar, jika urusan dirinya sendiri masih kocar-kacir. Konflik kepentingan antar pengurus, membuat kekuatan Forum Kepala Desa dan Perangkat Desa (FOKAP) Situbondo menjadi rapuh dan program kegiatannya pun berjalan di tempat. Akibatnya aspirasi anggota tidak ada yang memperjuangkannya. Forum kepala desa dibentuk pada tahun 2000 untuk membangun komunikasi antara petinggi dan perangkat desa yang jumlah anggotanya mencapai 132 kepala desa. Awalnya, forum ini berdiri atas prakarsa Kades Banyuputih, Kec. Banyuputih H Sutrisno dan dia juga memimpin FOKAP selama dua periode. Setelah lengser, konflik kepemimpinan muncul dua kubu antara H Mat Kacung Kepala Desa Semiring, Kecamatan Mangaran, dengan H Soeharto Binar Kepala Desa Sumberanyar, Kecamatan Banyuputih. Solusi untuk menyeleseikannya, digelar musyawarah daerah. Terpilihlah Umami yang juga mantan anggota DPRD Situbondo, sebagai Ketua FOKAP pe-

riode 2011-2015. Kepala Desa Kendit, Kecamatan Kendit ini diharapkan mampu membangun kebersamaan kepala desa.

Trituka Perempuan yang dilahirkan tahun 1961 ini langsung melakukan gebrakan. Menurut dia, organisasi yang dipimpinnya harus memiliki legalitas agar tidak dianggap ilegal. FOKAP kemudian didaftarkan ke notaris sebagai organisasi formal. Struktur kepengurusan di kecamatan juga dibentuk.“Melalui Korcam ini kerja pengurus FOKAP lebih ringan,”ucapnya. Setelah urusan internal kuat, FORKAP menggelar aksi dengan mengajukan Trituka (Tiga Tuntutan Kepala Desa) kepada Bupati Situbondo. Pertama, Pemkab Situbodno menaikkan tunjangan kepala desa dan perangkat desa. Kedua, minta penggantian motor dinas kepala desa. Ketiga, menaikkan Alokasi Dana Desa (ADD) . “Alhamdulillah tiga usulan tersebut sekarang sudah masuk draft APBD Pemkan Situbondo tahun 2012,” terang Umami. (bar)

www.suaradesa.com

Edisi 01 Februari 2012

1/18/2012 6:09:20 AM

SUARA BONDOWOSO

SKAK Fokuskan Database Potensi Desa

angkah seribu harus diawali langkah pertama. Filosofi itu diterapkan Sentra Komunika si Antar Kepala Desa (SKAK) Bondowoso. Sebelum melangkah pada program kegiatan yang bersifat ek sternal, langkah awal yang ditempuh pengurus adalah penataan organisasi agar bisa berjalan lebih kokoh. Menurut Hanafi Ketua SKAK, sebuah organisasi yang didukung pengurus dan anggota yang memi liki komitmen tinggi, dipastikan se mua program yang dirancang baik jangka pendek maupun jangka pan jang akan berjalan sukses.”Kita akan mendahulukan penataan organ isasi terlebih dahulu, sebab dengan menuntaskan persoalan internal, permasalahan eksternal lebih gam pang diatasi,”kata Hanafi. Penataan organisasi ini meliputi inventarisasi berbagai kebutuhan perkantoran, penataan adminitrasi, penyatuan visi dan misi para pengu rus dan bangunan solidaritas sesama anggota serta terjalinnya komunikasi yang intensif antar pengurus dengan anggota. Persoalan yang dihadapi para kepala desa di era keterbukaan ini juga akan dijadikan program uta

Hanafi

ma lainnya, sehingga dengan posisi SKAK yang lebih kuat bisa memper juangkan aspirasi masyarakat agar hidup lebih sejahtera. Hanafi saat ditemui Suara Desa di kantor SKAK menuturkan, hasil inventarisasi sementara ini, banyak desa yang membutuhkan air bersih. Kebiasaan masyarakat yang meng gunakan aliran sungai sebagai MCK bakal berubah selama stok air ber sih untuk warga tersedia. Dengan pengadaan air bersih, dimungkink an gaya hidup sehat masyarakat akan terwujud.”Faktor kesehatan masyarakat juga menjadi program prioritas SKAK. Bagaimana bisa hidup sehat kalau tidak tersedia air bersih yang cukup,”ujarnya. Menurut Kades Mengok kecamat an Pujer ini, infrastruktur jalan desa yang selama ini kurang disentuh juga akan diperjuangkan agar pe merintah segera memperhatikan sektor ini, sebab desa yang memiliki jalur transportasi yang baik akan mendorong pertumbuhan ekonomi lebih cepat lagi. “Semua kekuatan dan kelemahan desa akan kami data untuk digunakan oleh Pemerintah Ka bupaten Bondowoso, Propinsi Jatim

maupun Pemerintahan Pusat untuk menurunkan programnya ke Bondo woso secara tepat,”kata Hanafi. Melanggar Hukum Soal pemahaman hukum, pengurus SKAK juga menjadikan program utama. Kasus-kasus yang memenjarakan kepala desa, menurut Hanafi lebih disebabkan petinggi desa itu tidak memiliki wa wasan hukum yang luas. Padahal setiap menjalankan tugas, orang nomor satu di desa itu selalu bersentuhan dengan per soalan hukum, baik itu berupa undangundang, PP, Perda dan lainnya. Hanafi berharap agar Pemerin tah Kabupaten Bondowoso pro aktif menggelar berbagai diklat dan pe nyuluhan bidang hukum agar para kepala desa tenang dalam melaksan akan berbagai program,”.Jika ban yak kades yang buta hukum, maka jumlah pelanggarannya juga tinggi,” jelas mantan demonstran ini. Sementara itu, RUU Desa menurut Hanafi juga terus diperjuangkan agar segera disahkan menjadi undang-un dang. Selain masa jabatan yang harus diatur dalam UU, juga diperjuangkan anggaran desa dijatah Rp 1 milir/desa setiap tahun. (aha)

Tak Pernah Berhenti Berjuang Sosok Ketua Sentra Komunikasi Antar Kepala Desa (SKAK) Bondowoso Hanafi, awalnya adalah pemuda biasa. Dia bukanlah siapa-siapa, karena tidak memiliki peran penting di desa, sampai akhirnya suatu perisitiwa penembakan yang menewaskan beberapa orang war ga, nama Hanafi kemudian berkibar. Perjuangannya mendampingi rakyat itu, menyebabkan Hanafi sering beruru san dengan aparat keamanan. Dia pernah ditahan di Mapolres Bondowoso, karena gigih membela rakyat. Akibatnya ribuan massa mengepung Mapolres Bondowoso. Dor…dor pendukung Hanafi pun tewas tertembus peluru tajam. Berkat semangatnya membela rakyat www.suaradesa.com

EDISI FEBRUARI 2012.indd 17

Edisi 01 Februari 2012

itulah, dia diberi kepercayaan menjadi Kepala Desa Mengok, Kec. Pujer. Hubun gan Hanafi dengan penguasa berjalan baik, sehingga pada 2010 para kepala desa memintanya memimpin SKAK. Dia dinilai mampu memfasilitasi kepentin gan para kepala desa dalam bersinergi dengan pemerintah. Dalam program kerjanya ia akan meningkatkan kapasitas para kepala desa, baik bidang hukum, administrasi hingga berbagai kemampuan lainnya melalui pelatihan, seminar dan loka karya. Pada jangka pendek, ia akan menyusun database potensi desa, agar arah pembangunan dan program pemerintah tepat sasaran. (aha) Hanafi Ketua Skak, Bondowoso.

SUARA DESA

1/18/2012 6:20:20 AM

SUARA JEMBER

Hapus Isu Pembangkangan, Tuntut Keadilan

ERAK langkah para kepala desa di Jember dalam mengawal pembangunan di desa sangat dinamis. Terbukti, asosiasi yang menjadi media komunikasi dan silaturahmi para petinggi desa itu mengalami empat kali pergantian nama hanya untuk meningkatkan kinerja lembaga yang lebih ideal dan lebih bermanfaat bagi kesejahteraan rakyat. â&#x20AC;&#x153;Awal dibentuk, forum kades Jember bernama AKAD. Tidak lama kemudian menjadi Fospat (Forum Solidaritas Perangkat) pada tahun 2001. Beberapa saat kemudian berubah lagi menjadi Akad, lalu tahun 2010 sampai serkarang forum asosiasi kades Jember disepakati bernama Akade,â&#x20AC;?terang Sugeng Ketua Akade Jember. Perubahan itu, lanjut dia, karena dua nama sebelumnya AKAD dan Fospat banyak dikritik dan dicurigai, terutama pada setiap musim Pileg, Pilpres maupun Pemilukda, bahkan organisasi yang menjadi ajang pertemuan kades itu dituding sedang menyusun kekuatan untuk tidak lagi loyal kepada pemerintah daerah. Kecurigaan itu lambat laun pupus, setelah pengurus Akade menegaskan, bahwa tidak ada pembangkangan tugas terhadap atasan. Sebagai komponen pemerintah, para kades tetap loyal menjalankan tugas dan fungsi pelayanan. Dari banyak upaya, akhirnya Akade Jember menjadi sebuah organisasi yang ikut memberi warna pembangunan kabupaten, sehingga para kades bersemangat lagi untuk menjalin sialturrahim. Setiap berkumpul, banyak ide dilontarkan baik untuk mendorong kemajuan desa maupun untuk menyeleseikan suatu masalah. Lewat asosiasi ini, para kades yang bergabung di Akade Jember tidak akan berjalan sendirian ketika menghadapi perso-

18 SUARA DESA

EDISI FEBRUARI 2012.indd 18

KETUA AKD Jember Sugeng Budiyono ketika rembuk warga.

alannya. Menurut Sugeng, itu salah satu keuntungan jika kades bergabung dalam asosiasi, selain banyak teman dan kaya informasi, pasti banyak referensi yang bisa dijadikan acuan untuk pembangunan di desa. Kabupaten Jember merupakan daerah yang luas dan kaya. Sumber daya alam dan sumber daya manusia yang dimiliki sangat beragam dan bisa memberikan manfaat besar jika dikelola dengan maksimal. Fakta itu juga disadari oleh para kades. â&#x20AC;&#x153;Jember memiliki 248 desa dan kelurahan serta 31 Kecamatan. Ini potensi besar dan luar biasa. Karenanya, kami menyadari berbagai dinamika di dalamnya tidak bisa dipikul sendirian. Itulah manfaat dari munculnya Forum Kepala Desa yang saat ini kami jadikan sarana silaturrahim,â&#x20AC;?terang Sugeng yang juga Kades Tanjungrejo Wuluhan. Selain ajang silaturrahmi, Akade juga digunakan wadah perjuangan para kades terhadap kebijakan yang kurang memihak, seperti kucuran anggaran yang selama ini didasarkan pada asas pemerataan, sehingga dinilai tidak rasional dan tidak adil. Pasalnya, tantangan pembangu-

nan di setiap desa tidak sama. Desa Tanjungrejo misalnya yang dihuni sedikitnya 14 ribu penduduk memiliki kebutuhan anggaran untuk pembangunan yang jauh lebih besar dibanding dengan desa lain yang memiliki penduduk lebih kecil. Cetak Biru Desa Akade Jember juga mendorong setiap kades memiliki cetak biru (blue print) untuk dijadikan data utama dalam rangka pengembangan desa dan sebagai dasar pertimbangan untuk usulan alokasi anggaran. Cetak biru akan menjadi data utama ketika Akade melakukan aktualisasi baik di internal organisasi maupun eksternal. Cetak Biru tersebut diharapkan dapat menjadi pedoman bagi pemerintah dalam mengelola pemerintahan desa ke depan. Adapun modul-modulnya diharapkan dapat memenuhi kebutuhan praktis dalam rangka peningkatan kapasitas kelembagaan, SDM dan tatalaksanaan desa. Cetak biru ini juga dibutuhkan, untuk membuat tolok ukur pencapaian pelestarian dan pengembangan desa, baik desa sebagai komponen pembangunan maupun desa sebagai pelaksana pembangunan.(san)

www.suaradesa.com

Edisi 01 Februari 2012

1/18/2012 11:21:29 AM

SUARA SEMERU

Mengembalikan Kejayaan Apel Malang

roduksi Apel Malang terus merosot. Seperti gelagat umum dunia pertanianperkebunan di tanah air, sebab musababnya sama: serbuan buah impor. Sejak 1995 produksi Apel Malang terus menurun dan saat ini anjlok hingga 60% lebih. Andai meneer Belanda, Kreben, masih hidup sekarang pasti ikut nelongso. Pria gagah ini sekitar tahun 1930-an pertama kali menanam apel di daerah Nongkojajar. Lalu 30 tahun kemudian amal sang meneer dirasakan warga sebab pada tahun 19701980-an bisa dibilang zaman keemasan apel di Poncokusumo dan Batu. Petani yang semula menanam kopi berbondongbondong beralih menjadi petani apel. Seolah siklus 30-an tahun, roda apel bergeser ke bawah. Kini apel Malang dikepung apel bule. Ketua Gabungan Kelompok Tani Dese Sumber Gondo, Bumiaji, BatuMalang, Willy Aryudi, mengatakan akibat serbuan buah impor seperti Apel Fuji, Apel Washington, dan lainnya. Harga apel lokal pun jatuh dan membuat petani rugi. Petani enggan menanam apel kembali sehingga produksinya terus anjlok dari tahun ke tahun. “Sejak 1995 produksi apel Malang terus turun, saat ini kira-kira sudah 60% turunnya. Kami sejatinya juga tidak ingin buah kebanggaan kota kami jadi langka di negeri sendiri,” kata Willy. Di lain pihak, biaya produksi Apel Malang pun saat ini melonjak 300%. Mulai dari pupuk, ongkos produksi dan tenaga sudah naik hingga 300% dalam beberapa tahun terakhir. “Ironisnya harga buah apel tidak naik,” ungkapnya. “Harganya sudah dari 5 tahun www.suaradesa.com

EDISI FEBRUARI 2012.indd 19

terakhir tetap, dari tangan petani Rp 3.000-3.500/kg, ke pedagang dan ke konsumen hanya Rp 5.000/kg. Sementara harga apel impor hanya Rp 6.000-7.000/kg,” katanya. Harga yang tidak kompetitif inilah yang membuat petani terus merugi jika memproduksi Apel Malang, sehingga banyak yang mulai beralih ke tanaman lain. “Harapan kami pemerintah cepat turun tangan, terutama mengendalikan keran impor buah, membantu kami

(petani) mempromosikan apel lokal dan membantu mengurangi biaya produksi terutama pupuk. Kami juga berharap Dinas Pertanian melatih kami agar makin kreatif mengolah lahan agar menghasilan buah yang berkualitas,” tandasnya. Dikalahkan Alam Willy seolah masih menyimpan kebanggaan sebagai warga Malang. Kota yang dulu sempat dijuluki Paris of East Java, karena kondisi alamnya yang indah, iklimnya yang sejuk dan kotanya yang bersih, bagaikan kota “Paris”-nya Jawa Timur. Suratmadi, petani apel lain, menambahkan, masa kejayaan apel

Edisi 01 Februari 2012

Malang terjadi pada tahun 80-an. Saat itu para petani menangguk keuntungan berlipat ganda. Mereka bisa membangun rumah yang mentereng. Deretan rumah mewah bisa dilihat di sepanjang jalan Sidomulyo, Batu. Sayangnya kejayaan apel Malang mulai menurun. Kata Suratmadi, apel Malang dulunya besar-besar, berair dan keras. Tidak terlalu lembek, tidak terlalu manis, rasa asemnya pas. Sekarang, kembang apel yang tengah mekar bisa tiba-tiba merana. Kalaupun jadi, buahnya kecil. Dulu apel sekilo terdiri dari tiga buah apel. Sekarang, butuh tujuh sampai sepuluh buah apel, hampir tiga kali lipatnya. Petani apel banyak yang mulai berguguran, mengalami kebangkrutan, sisa-sisa kejayaannya terlihat dari rumah-rumah kokoh, tapi kegairahan ekonominya lesu. Bahkan tak sedikit kebun apelnya juga dijual. Selain kalah bersaing di pasar, penyebab kemunduran ini salah satunya juga akibat pemanasan global. Namun, petani sejatinya perkasa menghadapi alam, bukan malah cengeng. Nenek moyang mengajarkan bertani bergelut dengan alam, membaca gelagatnya, mulai dari cuaca/iklim, hingga hama. “Bila sekarang petani kalah dengan alam, pasti ada yang salah dengan jiwa “kepertaniannya”. Hal itu bisa jadi karena petani tidak lagi yakin bisa hidup dari pertanian. Mereka menanam apel hanya sebagai sambilan saja,” kata Suprapto, petani apel Batu, berseleroh.(gus)

SUARA DESA

1/18/2012 6:42:38 AM

SUARA MALANG

Desa Jangan Dipinggirkan

emerintah harus segera melakukan percepatan pembangunan perdesaan. Jika tidak, desa semakin terbelakang dan terpinggirkan. Lalu pada akhirnya negara juga semakin tidak berdaya menghadapi arus perubahan dunia. Karena itu, percepatan pembangunan desa merupakan keniscayaan yang harus dilakukan pemerintah. “Percepatan pembangunan di tingkat desa harus segera dilakukan. Pemerintah Pusat, juga harus memberikan perimbangan dana pusat ke desa. Besarnya, minimal 5-10 persen dari APBN Pusat. Kalau tidak, jangan harap negara ini akan bisa maju. ”kata Ketua AKPD Kab. Malang Didik Gatot S, saat berdialog dengan Ketua DPRD Kab. Malang, Hari Sasongko, di Gedung DPRD. Menurut Didik, saat ini desa ibarat mesin ATM bagi kota. Desa hanya dijadikan sapi perahan untuk mencukupi keinginan kota semata. Betapa tidak ?. Desa menopang segala macam kebutuhan masyarakat kota, namun desa selalu terpinggirkan. Bahkan, kata Didik, sebanyak 70 Persen Pembangunan Nasional di suplai dari masyarakat desa. Dari hulu hingga ke hilir, desa adalah penopang aktifitas manusia. Namun yang terjadi, justru sebaliknya. Masyarakat desa seperti terpinggirkan oleh sistem yang sengaja diciptakan oleh para elite politik negeri ini. Menurut sarjana S2 Unversitas Brawijaya ini, dana perimbangan dari kota ke desa tidak sebanding dengan sumbangsih desa ke kota. Bahkan anggaran yang dikembalikan pemerintah ke desa terlalu kecil, sangat tidak mencukupi. Imbasnya adalah masa jabatan kades juga selalu terkebiri. Sehingga, kades meminta agar masa periodesasi kades diubah. Dari 6 tahun masa jabatan

DIDIK Gatot Subroto.

setidaknya menjadi 8 tahun. “Kami mendesak pemerintah pusat harus adil pada masyarakat pedesaan. Bagaimanapun juga, tanpa desa, tidak mungkin pembangunan nasional bisa berjalan sesuai rencana,” ujar alumni FISIP Universitas Muhammadiyah Malang yang juga Kades Tunjungtirto, Kec. Singosari dan pengusaha ini. Apalagi, tambah anggota Masyarakat Ilmu Pemerintahan Indonesia (MIPI), penyumbang terbesar devisa bangsa Indonesia adalah dari desa. Tapi justru yang terjadi pemerataan pembangunan di tingkat desa masih sangat lambat, perimbangan dana untuk desa dari APBN juga sangat kecil. Akibatnya, masyarakat di pedesaan dan ekonomi pembangunan desa semakin termarjinalkan. Karena itu, suami Dra Hanik Dwi Martia ini sepakat UU Desa harus segera disahkan DPR. Sebab, UU itulah yang akan menjadi pondasi bagi pemerintah desa menjalankan program-program pembangunan di desanya. Termasuk hak-hak desa mendapat dana perimbangan dari pusat sebesar 10 % dari APBN. “Saya yakin kalau desa mendapat dana perimbangan dari APBN, desa akan semakin berkembang,” tandasnya. Usulan Ketua AKPD Kab. Malang ini agaknya diamini para anggotanya. Saat melakukan aksi demo ke gedung dewam, ratusan Kepala Desa (Kades) dan Perangkat Desa se Kabupaten Malang yang tergabung dalam Asosiasi Kepala Desa dan Perangkat Desa (AKPD) turun ke jalan menggelar demonstrasi besar-besaran belum lama ini. Mereka menuntut, Pemerintah Pusat segera merumuskan dan mengesahkan Undang-Undang (Desa). Lebih dari itu, ratusan kades juga memohon pemerintah pusat segera melakukan percepatan pembangunan perdesaan. (nuf) DIDIK Gatot Subroto, Ketua AKPD Kab. Malang.

20 SUARA DESA

EDISI FEBRUARI 2012.indd 20

www.suaradesa.com

Edisi 01 Februari 2012

1/18/2012 11:20:12 AM

SUARA BATU

Kaya Objek Wisata, Miskin Suvenir MEMPRIHATINKAN. Itu ungkapan untuk menyebut Batu yang dikenal sebagai daerah yang kaya potensi wisata tetapi wisatawan sulit mendapatkan oleh-oleh khas daerah. Suvenir yang berserakan di pelbagai kawasan wisata belum mencerminkan potensi yang sesungguhnya, apalagi para pelaku bisnis itu sebagian besar orang luar daerah, sementara orang Batu asli selalu menjadi penonton. Keprihatinan itu diungkapkan Hernanto Sasmiko Ketua APEL (Asosiasi Pemerintah Desa dan Kelurahan) Kota Batu. Menurut dia, prioritas pertama yang harus digarap adalah pemberdayaan SDM agar potensi SDA yang bertebaran di daerah ini bisa bernilai tinggi. “Berbagai program kemitraan akan dijalin baik dengan instansi pemerintah, para pebisnis wisata dan badan usaha lainnya.”Kita menginginkan dengan melakukan kerjasama dengan para pemilik hotel maupun villa, masyarakat dapat melayani kebutuhan pengunjung yang ingin memperoleh suvenir,”ujarnya. Wisata di Batu memiliki nilai ekonomi tinggi bagi desa dan

khususnya bagi masyarakat. Tetapi selama ini, warga Batu belum menganggapnya sebagai peluang yang mendatangkan untung.”Saya sebenarnya merasa prihatin kenapa wong Batu tidak menangkap pasar wisatawan yang banyak membutuhkan oleh-oleh, sebaliknya malah diambil orang luar,” tegasnya Padahal, katanya, kebutuhan akan bunga, sayur mayur, buahbuahan maupun souvenir khas Batu cukup banyak. Amat disayangkan jika ke depan wong Batu hanya sekadar menjadi penonton di daerahnya sendiri. Oleh karena itu ia bertekad bersama seluruh kepala desa maupun lurah bekerja sama dengan pengusaha lokal maupun luar untuk mengembangkan pola kemitraan dalam satu wadah tertentu. Bagaimanapun di era otonomi daerah seharusnya masyarakat bisa lebih berdaya, terlebih Wali Kota Batu saat ini dijabat oleh seorang enterpreneur yang memiliki visi ke depan untuk menjual Batu dari berbagai potensi terutama di bidang pariwisata dan pertanian. Menurutnya masyarakat Desa Punten dan desa-desa lain belum ketinggalan

untuk turut mengembangkan daerahnya sendiri. Namun untuk mencapai harapan tersebut perlu adanya kerjasama semua pihak mulai elemen masyarakat, pemerintah desa maupun Pemkot agar Kota Batu sejajar dengan daerah lain seperti Jogjakarta, Bandung, maupun kota-kota wisata di Indonesia. Sebagai kepala desa ia menyadari langkah tersebut banyak tantangan, karena itu dirinya akan mengawali dengan hal kecil yakni mengembangkan kembali kejayaan petani jeruk keprok Punten. Baginya cukup ironis, Punten yang dikenal memiliki potensi jeruk luar biasa tetapi saat ini hanya bisa dihitung dengan jari petani yang memiliki kemampuan budidaya jeruk. Ke depan, ia berharap dinas terkait bisa bekerja sama dengan kelompok tani di desanya maupun di Batu. Kekurangan modal, misalnya, dapat ditalangi dari para pelaku bisnis, begitu pula faktor pemasaran juga dipikirkan sejak dini. Sehingga alasan klasik bagi petani yang kesulitan dalam memasarkan hasil pertaniannya dapat segera terjawab.(jun)

Kembalikan Kejayaan Jeruk Punten MERAKYAT, kalem, familiar dan lebih suka menjadi pendengar yang baik. Itulah kesan yang muncul saat berbincang dengan Hernanto Sasmiko, tokoh muda yang saat ini menjabat sebagai Kepala Desa Punten, Kecamatan Bumiaji, Kota Batu. Berbeda jika berbicara tentang perkembangan desanya, Hernanto akan berbicara bak panah yang dilepaskan dari busurnya. Hernanto yang dididik sejak kecil sebagai petani-kebun, hingga saat ini masih memiliki keinginan untuk mengembalikan kejayaan jeruk keprok Punten yang pernah menjadi andalan bagi petani di desanya. Betapa tidak, H. Sakeh sebagai petani sukses yang juga orang tuanya

www.suaradesa.com

EDISI FEBRUARI 2012.indd 21

Edisi 01 Februari 2012

adalah salah satu petani yang pernah membudidayakan jeruk keprok Punten. “Pada tahun 70-an hingga 80-an adalah masa kejayaan petani jeruk keprok punten. Sayang tahun 90-an hingga saat ini, petani jeruk surut seiring dengan merosotnya apel di Batu,” tutur Hernanto. Sebagai Kepala desa yang memegang amanah rakyat Punten, dirinya bertekad bersama-sama dengan petani dan masyarakat untuk mengembalikan desanya sebagai sentra penghasil jeruk keprok Punten dan menjadikan Desa budaya untuk mendukung pariwisata.. (jun)

HERNANTO Sasmiko, Kades Punten dan Ketua APEL Kota Batu

SUARA DESA

1/18/2012 6:46:04 AM

SUARA pASURUAN

Kibarkan Pasuruan Milik Kita Bersama

omunikasi anatara kepala desa dan Pemkab Pasuruan belum terjalin dalam hubungan kerja yang sinergis. Proyek pedesaan sering tidak sesuai dengan kebutuhan riil, karena kepala desa tidak difungsikan untuk turut serta dalam perencanaan dan pelaksanaannya. Bahkan, proposal yang diajukan kepala desa tidak pernah direspon dalam anggaran daerah, meskipun usulannya didasarkan pada kondisi faktual desa. Proyek nyelonong masuk desa tanpa diketahui kepala desa mengindikasikan proses perencanaan dan pelaksanaannya tidak transparan. Ini juga menggambarkan, bahwa telah terjadi disharmonisasi kerja antara kepala desa dengan pejabat di kabupaten. Akibat pola kerja yang tidak sehat ini, semakin menegaskan bahwa pemerintah tidak melihat peran dan fungsi strategis kepala desa sebagai tokoh sentral di desa. “Sekarang ini banyak program yang masuk ke desa kadang-kadang sudah ditenderkan dari kabupaten, sehingga ada kepala desa yang hanya menjadi penonton pembangunan. Padahal semua program itu bertujuan mensejahterakan masyarakat. Mustahil sebuah program bisa berjalan baik dan bermanfaat bagi masyarakat, tanpa bersatunya pemerintah kabupaten dengan pemerintah desa,” ujar Agus Supriyono Sekretaris AKD Pasuruan. Menyoroti tentang Alokasi Dana Desa (ADD), menurut Agus, perlu ditingkatkan jumlahnya. Kebutuhan desa baik untuk pembangunan infrastuktur maup ununtuk biaya operasional kantor bertambah tinggi, sementara, dana ADD dari tahun ke tahun selalu saja tidak mengikuti permintaan. Untuk itu, pada tahun ini, diharapkan jumlah ADD diperbesar agar desa lebih cepat mandiri. ”Desa maju berpengaruh pada tingkat

22 SUARA DESA

EDISI FEBRUARI 2012.indd 22

kesejahteraan warga.Lahan pertanian akan digarap kembali dan generasi mudanya tidak perlu ke kota menjadi buruh pabrik,” tutur Kepala Desa Pleret ini. Soal Tunjangan Perangkat Aparatur Desa (TPAD), dalam perhitungan dia, juga perlu diperbaiki angkanya. Tunjangan yang diterima hendaknya disesuaikan dengan upah minimal yang diterapkan di daerah. Dengan menambah anggaran TPAD serta meningkatkan ADD, akan memperbaiki pola kerja perangkat desa dalam memberikan layanan kepada masyarakat. “Sumbu keamanan di Kabupaten Pasuruan ini adalah kepala dusun. Bila para kepala dusun mampu membina masyarakatnya tentu kondisi dan stabilitas pemerintah baik di tingkat desa, kecamatan maupun kabupaten akan tetap terjaga. Itu sebabnya, perhatian terhadap kesejahteraan perangkat di dusun perlu diprioritaskan,” jelasnya MilikBersama Program AKD Pasuruan yang segera diluncurkan pada tahun 2012 ini adalah mengibarkan kegiatan “Pasuruan Milik Kita Bersama”. Para kepala desa se-Kab. Pasuruan, menyepakati untuk menjadikan kabupaten ini sebagai daerah

yang harus dipikirkan, direncanakan dan dikerjakan serta dipertanggungjawabkan bersama. Maju mundurnya desa, kata Agus, tergantung dari perangkat desa serta didukung partisipasi masyarakat. Untuk mensukseskan program tersebut, pejabat dan masyarakat antar desa perlu menjalin kerjasama dalam pelbagai bidang. Komunikasi lewat beragam media, seperti melalui forum pertemuan, jaringan IT dan lainnya akan diintesifkan, sehingga semua kepala desa di Kabupaten Pasuruan memiliki solidaritas dan loyalitas yang tinggi dalam mensukseskan program ini. Mengenai RUU Desa, pengurus AKD tidak hanya menunggu pembahasannya, tetapi melakukan jemput bola dengan menggelar aksi, dialog, hearing dan lobi-lobi politik yang elegan. Usaha keras kepala desa ini terus dilakoni dengan harapan agar undang-undang yang menjadi payung hukum penyelenggaraan pemerintahan di desa segera disahkan. Menurut Sekretaris Asosiasi Kepala Desa (AKD) Pasuruan, Agus Supriyono , pembahasan RUU Desa itu merupakan bagian dari UU 32 tentang Pemerintah Daerah yang dipecah jadi tiga Rancangan Undang-Undang, yaitu UU tentang Otonomi Daerah, Undang-Undang Parpol, dan RUU Desa itu sendiri. “Saya sudah memberikan kontribusi atau masukan-masukan ke tingkat pusat dalam pembahasan RUU Desa. Diantaranya harus ada kontribusi dari APBN untuk Pemerintah Desa, periodisasi jabatan kepala desa kembali ke semula yaitu masa jabatannya jadi 8 tahun lagi dan Perangkat Desa boleh masuk anggota parpol,” jelas Agus. Supriyono, ketika ditemui di pendopo Desanya.(ony) Agus Supriyono Sekretaris AKD Pasuruan

www.suaradesa.com

Edisi 01 Februari 2012

1/17/2012 8:53:07 AM

SUARA PROBOLINGGO

ejumlah kepala desa berkumpul di warung kopi untuk bertukar informasi dan ide, seputar pembangunan dan kegiatan desa, beberapa tahun silam. Mereka tergabung dalam Paguyuban Kepala Desa Kabupaten Probolinggo. Tak banyak yang dapat dilakukan dengan bergabung ke dalam forum yang tidak punya koneksi ke pemerintah pusat maupun daerah tersebut. Mereka pikir, daripada tak memiliki organisasi, masih lebih baik bernaung di organisasi miskin relasi. Kebiasaan para kepala desa berkumpul di jalanan dan warung kopi itu sudah dilakukan bertahun-tahun. Mereka saling menimba ide dan program yang mungkin bisa diterapkan di desanya, begitu pun ketika ada masalah yang dialami seorang kades. Sekumpulan kepala desa itu pun lalu mendengar adanya organisasi perangkat desa baru bernama Asosiasi Perangkat Desa Seluruh Indonesia atau Apdesi. Tertarik dengan organisasi resmi dan punya koneksi, para kades Kabupaten Probolinggo pun bergabung dan membentuk Apdesi Kabupaten Probolinggo pada tahun 2005 yang dibidani Supoyo, Kades Ngadisari, Kecamatan Sukapura. Pengurus dan anggotanya mencapai 325 kepala desa dan 3.250 perangkat desa. Menurut Supoyo, Sekjen Adepsi, pengurus dan anggota Apdesi tidak hanya kades definitif, tapi juga kades yang sudah purna tugas. Karenanya, anggota Apdesi cukup konsisten dan bahkan terus bertambah. Setelah resmi Apdesi terbentuk, para kepala desa pun memiliki konfidensi untuk melaksanakan program pedesaan. Visi dan misi organisasi, kata Supoyo, adalah pemberdayaan aparatur pemerintah desa. Karena Apdesi merupakan organisasi profesi, maka anggota dan pengurusnya dilarang terlibat kegiatan politik.”Kita dilarang terlibat ke politik praktis. Ini masuk dalam aturan main organisasi. www.suaradesa.com

HALAMAN OK1.pmd

Edisi 01

SUPOYO

Apdesi Fokus Tingkatkan SDM Kades Apdesi itu fokusnya ke pengembangan SDM. Kita bisa leluasa menjain kemitraan dengan pemda dan pengusaha, untuk mengembangkan dan menyejahterakan warga desa. Lebih-lebih bila ada investor yang mau berinvestasi di desa, itu kan yang diuntungkan warga desa setempat. Mengurangi pengangguran dan kemiskinan,” tutur Supoyo. Para pengurus dan anggota Apdesi kerap menggelar pertemuan dan rapat kerja untuk membicarakan program kerja pembangunan desa setidaknya dua bulan sekali. Mereka juga terlibat aktif dalam planning, organizing, actuating, dan controlling. Soal RUU Desa, Apdesi Kabupaten Probolinggo menganggap, RUU tersebut sangat penting. Pasalnya, da-

lam RUU tersebut diatur soal kewenangan kades, kesejahteraan desa, dan terkait anggaran untuk pembangunan desa. Jika RUU disahkan, para kades bisa berimprovisasi dan berinovasi membangun desa. Misalnya, Alokasi Dana Desa (ADD). Desa-desa di Kabupaten Probolinggo rata-rata menerima ADD Rp 70-80 juta, kalau ADD ditingkatkan menjadi Rp 100 juta, program kerja desa bisa maksimal.”Sudah saatnya perangkat desa itu diberi apresiasi oleh pemerintah pusat. Jerih payah kita juga untuk kepentingan negara. Besar loh kontribusi aparatur desa itu bagi Negara. Contohnya, pemungutan pajak yang dilakukan oleh perangkat. Harusnya kan mereka diberi reward atas jasanya itu. Hitung-hitung menambah penghasilan jika pemerintah mau membuka mata terhadap kesejahteraan perangkat. Ingat, pembangunan nasional itu tolak ukurnya adalah desa,” terang lulusan Universitas Panca Marga Probolinggo ini. Magister Manajemen lulusan magister Universitas Wijaya Putra ini menjelaskan, kades yang sudah purna tugas perlu diberi penghargaan. Tak sedikit ditemukan, usai menjadi kades, mereka hidupnya luntang-lantung akibat krisis ekonomi keluarga. Tak sedikit pula yang terpaksa menjadi TKI ke luar negeri untuk sekadar menyambung hidup. “Ironis sekali kan?” Tentang masa jabatan kades, menurut dia tidak perlu diperdebatkan, sebab yang lebih penting adalah memberi kesempatan kepada kades untuk bekerja tanpa dibatasi masa jabatan. Masa jabatan kades sebaiknya dibatasi usia saja, seperti PNS. Tak perlu periodeisasi yang justru menghambat program pembangunan desa jangka panjang. “ Gara-gara dibatasi masa jabatannya sedangkan kades itu dianggap mampu melayani dengan baik, masyarakat kan bisa kecewa bila kades tercinta harus lengser hanya gara-gara habis periodenya,” pungkas Supoyo. (sol)

Februari 2012

SUARA DESA I 23 1/18/2012, 11:01 AM

SUARA lUMAJANG

Butuh Pelatihan Hukum dan Pertanahan

EBERADAAN Asosiasi Kepala Desa (AKD) Kabupaten Lumajang sangat membantu para kepala desa dalam melaksanakan tugas dan fungsinya. Hal ini karena AKD Kabupaten Lumajang selain memberikan pengayoman kepada para kepala desa (kades), juga bisa berdayaguna. “Sejak terbentuknya AKD di kota pisang ini banyak perubahanperubahan maupun kesejahteraan yang dirasakan para kepala desa,” kata Ketua AKD Lumajang Sanan. Sanan yang saat ini masih menjabat sebagai Kepala Desa Petahunan Kecamatan Sumbersuko berusaha memimpin AKD Lumajang den-

gan baik. Selama kepemimpinannya pembangunan yang dibutuhkan masyarakat desa terwujud, sehingga wajar jika keberadaan AKD Kabupaten Lumajang membuat para kades semakin solid untuk bersamasama membangun desanya masingmasing. “Keberadaan AKD sangat membantu, mengingat setiap ada perkembangan apa pun, kita selalu berkumpul untuk musyawarah, dan pertemuan rutin juga kita lakukan setiap bulannya,” kata Sanan. Dalam pertemuan rutin inilah berbagai masalah umum maupun problem desa lain dipecahkan bersama. “Upaya AKD terus memperjuangkan dihapusnya periodisasi jabatan

Sederhana Jadi Panutan SANAN dikenal sebagai kades yang sederhana. Dia bukan hanya bekerja keras memperjuangkan peningkatan kesejahteraan warganya tapi juga memperjuangkan nasib para kepala desa di Kabupaten Lumajang. Bersama AKD lain di Jawa Timur dia tak pernah lelah memperjuangkan nasib kades. Sanan sering pulang pergi Lumajang- Jakarta untuk mendesakkan RUU Desa agar disahkan menjadi UU Desa. Dia pun rajin ikut aksi demo di ibukota. Ketika ditemui di rumahnya, pria tiga anak yang juga dipercaya masyarakatnya menjabat sebagai kepala desa selama dua periode ini, masih menunggu jawaban atas usulan untuk dihapusnya periodisasi jabatan kepala desa yang hanya dibatasi dua periode saja. “Selain itu saya juga mewakili anggota saya yang berjumlah 198 kades berharap untuk diberikan pesangon bagi kepala desa yang sudah purna tugas,” ujar Sanan. SANAN, Ketua AKD Lumajang bersama Dalam memberikan pelayanan keluarga. kepada masyarakat, dia sangat telaten dan tersenyum ramah kepada siapa saja. Di sela-sela kesibukanya, dalam menjalankan tugas sebagai abdi masyarakat, Sanan tak melupakan keharmonisan keluaraga, karena itu dia selalu menyempatkan berkumpul dengan keluarga di sela kesibukannya.“Meskipun saya sibuk dengan pekerjaan, saya tetap menjaga keharmonisan keluarga dengan berwisata bareng keluarga, guna melepas lelah usai satu minggu bekerja melayani masyarakat,” ujar Sanan. (dwi/ali)

24 SUARA DESA

EDISI FEBRUARI 2012.indd 24

KETuA AKD Lumajang Sanan bersama Wagub Jatim Gus Ipul

kepala desa.Selama ini dibatasi dua periode.Ini kita perjuangkan bersama-sama dengan AKD lain di Indonesia,” ujar Sanan seraya menyebut jumlah anggotanya 198 kades. PerluPelatihan Solidnya AKD Lumajang tidak membuat Sanan berpuas diri.Sebab para kades harus terus ditingkatkan kemampuannya dalam memajukan desanya. Sanan berharap agar diadakan pelatihan terkait dengan pekerjaan dan tugas kepala desa, sebab latar belakang sangat beragam. Sanan memberi contoh latar belakang para kades, ada yang dulunya kiai terus mencalonkan diri jadi kepala desa. Lalu ada juga yang pedagang, petani, dan akhirnya terpilih menjadi kades, sehingga mereka terkadang kurang paham terhadap aturan soal pertanahan, manajemen, ekonomi pedesaan, maupun kepemimpinan, dan lain-lain. Sementara terkait rencana bantuan dana blockgrant ,Sanan juga berharap bisa direalisasikan meskipun hanya 5 % APBN, mengingat dana tersebut sangat membantu pertumbuhan desa. “Saya kira 5% cukup, tidak harus 10% seperti usulan,” ujarnya. Jika itu dapat terwujud, ia yakin kesejahteraan masyarakat desa akan meningkat, sebab di Kabupaten Lumajang masih banyak jalan desa yang perlu perbaikan “Jalan desa masih banyak yang rusak, ini perlu perhatian pemerintah,” ujarnya. (dwi/ali)

www.suaradesa.com

Edisi 01 Februari 2012

1/17/2012 8:53:08 AM

SUARA BRANTAS

ilayah sepanjang sungai Brantas (Suara Brantas, red) yang meliputi Kabupaten Blitar, Tulungagung, Trenggalek, Kediri dan Nganjuk merupakan kawasan pertanian yang sangat subur dengan tingkat produktivitas yang tinggi. Hampir sepanjang tahun, tanah pertanian di wilayah aliran sungai Brantas ini bisa diolah dan dibudidayakan, sehingga nyaris petani di sini tidak mengenal bero alias tanah dibiarkan karena tak bisa ditanami. Namun seperti lazimnya pertanian di Indonesia, musuh petani sebenarnya bukanlah hama tanaman atau perubahan cuaca yang ekstrim dan tak menentu, melainkan para pelaku pasar yang berurusan dengan pertanian. Apakah itu penjual bibit, para suplier pupuk dan obat-obatan maupun pembeli hasil produkproduk pertanian. Mata rantai yang melingkari pertanian inilah yang justru sering menjadi momok dan musuh besar para petani. Ketersediaan bibit berkualitas

dan pupuk murah, sering mendadak hilang dari pasar manakala musim tanam tiba. Padahal, pemerintah selalu menjanjikan jaminan pasokan dan kebutuhan petani berapapun kuantitasnya. Alasan klasik, seperti pengiriman barang dari pabrik terlambat, stok di gudang habis seakan selalu menjadi pembenar para tengkulak untuk menaikkan harganya.Dan, karena masa pemupukan itu sudah terjadwal sedemikian rupa, sehingga mau tidak mau petani harus tetap membeli kalau tanamannya tidak ingin mati, meski dengan harga yang relatif lebih mahal. Pun sebaliknya, pada saat musim panen raya tiba, hasil pertanian seakan tidak ada harganya. Tengkulak mematok harga serendah mungkin, meski pemerintah sendiri sudah mengeluarkan ketetapan tentang harga dasar barang. Namun sekali lagi, para petani seakan tidak mempunyai nilai tawar. Para petani selalu dalam posisi yang dipaksa untuk menerima kenyataan dan tunduk pada permainan yang mereka ciptakan. Menolak tawaran berarti hilang kesempatan untuk mendapat uang segar. Padahal mereka butuh dana untuk membiayai operasional sawah selanjutnya. Tapi sebaliknya, menerima tawaran tengkulak berarti mengurangi pendapatan. Karena itu, dalam

posisi yang dilematis itulah sering petani berada di persimpangan jalan dan tidak mempunyai nilai tawar yang tinggi. Tapi ironisnya, kegelisahan para petani seperti itu selalu terulang dan terulang kembali setiap tahun. Nyaris tidak pernah ada jalan keluarnya, sekalipun pemerintah sering membuat regulasi tata niaga komoditi hasil pertanian melalui Bulog (Badan Usaha Logistik). Namun regulasi itu tak pernah menyentuh substansi kebutuhan petani, yakni bagaimana melindungi kebutuhan petani agar mereka bisa sejahtera. Yang ada malah sebaliknya, bagaimana menghisab rame-rame keringat petani melalui pasar pertanian yang kian liberal. Karena itu, sampai kapanpun, selagi pemangku kekuasaan tidak ada keberpihakan terhadap nasib para petani, mustahil kesejahteraan akan segera terwujud dari bawah. Justru sebaliknya, para pelaku pasarlah yang akan semakin diuntungkan. Apalagi situasi pasar semakin liberal dan sengaja diciptakan untuk tidak bersahabat dengan para petani.Mereka akan semakin untung dan petani kian buntung. â&#x20AC;&#x153;Sebetulnya, para petani itu hanya butuh kepastian dari pemerintah. Artinya, ada kepastian harga pupuk maupun kepastian ketersediaan pupuk serta obat-obatan pertanian untuk tanaman. Kalau kepastian itu ada, saya kira tidak sulit untuk memanej biaya garap. Tapi karena tidak ada kepastian harga dan cenderung naik turun, sehingga membuat biayagarap membengkak tidak karuan,â&#x20AC;?kata Rochani, petani Purwoasri, Kediri. â&#x20AC;&#x153;Dan yang paling menyakitkan lagi, harga pada saat musin panenan tidak sesuai dengan harga yang ditetapkan pemerintah. Kalau harganya lebih tinggi tidak masalah, tapi kalau harganya dibawah ketentuan pemerintah apa kita nggak tambah pusing,,â&#x20AC;? tambahnya seraya mengakhiri percakapan. (tni)

www.suaradesa.com www.suaradesa.com Edisi Edisi 01 01 Februari Februari 2012 2012

HALAMAN OK1.pmd

SUARA SUARA DESA DESA II 25 25 1/18/2012, 8:12 AM

SUARA KEDIRI

Bupati Tak Respek Usul AKD

epala Desa (Kades) di Kabupaten Kediri khawatir Surat Edaran (SE) Bupati Kediri Ny. Hj. Haryanti Sutrisno tentang formulasi bengkok Sekretaris Desa (Sekdes) justru memicu gejolak masyarakat. Pasalnya, para kepala desa yang tergabung dalam Asosisi Kepada Desa (AKD) Kabupaten Kediri merasa aspirasinya tidak ditanggapi. “Sekdes berstatus PNS tidak layak menerima hasil pengelolaan tanah bengkok. Kami pernah dikumpulkan di Kantor Kecamatan dan diberitahu tentang SE Bupati Kediri. Kami menyesalkannya , karena bukan aspirasi kami,” kata H. Murtaji, Ketua Asosiasi Kepala Desa (AKD) Kabupatan Kediri kepada Suara Desa. Murtaji menegaskan, aspirasi kades tak pernah menjadi pertimbangan dalam menyelesaikan persoalan bengkok ini, padahal SE Bupati itu bertentangan dengan SE Mendagri. Da-

KETUA AKD Kabupaten Kediri, H. Murtaji (kedua dari kiri) ketika mengikuti dialog di DPR RI bersama Kepala Desa anggota AKD lainnya dari Jawa Timur.

lam SE Mendagri disebutkan bahwa tanah bengkok eks sekdes dikembalikan ke desa dan desa wajib memberi tunjangan tambahan kepada sekdes sesuai dengan kemampuan desa. Para Kades berharap sekdes PNS harus mengembalikan tanah garapan itu ke desa. “Bukan seperti sekarang, Desa dipaksa membagi rata. Masing-masing 50 persen desa dan 50 persen sisanya untuk sekdes,” ujar Murtaji. Di Kabupaten Kediri ada 191 sudah diangkat PNS. Selain gaji PNS, sekdes juga menerima penghasilan dari pengelolaan bengkok desa. Kondisi ini memicu ‘kecemburuan’, sehingga perlu ada penyesuaian.

Bupati Tak Respek Bupati Kediri Hj. Haryanti Sutrisno, dinilai tidak respek dengan keberadaan Asosiasi Kepada Desa (AKD) Kabupaten Kediri. ”Jujur saja, kepengurusan AKD Kabupaten Kediri sampai saat ini belum juga dilantik meski sudah lama ada. Bupati Kediri sendiri tidak terlalu respek dan tidak memberi fasilitas apapun kepada AKD,” katanya. Pengurus AKD Kediri pernah b e r a u d e ns i d e n g a n P i m p i n a n DPRD Kabupaten Kediri dengan membawa bendera AKD. Namun tidak ada hasil apapun sampai sekarang ini. (har)

Murtaji, Kades Tahu Tempe DESA Woromarto, Kecamatan Purwoasri, Kabupaten Kediri, dipimpin H Murtaji yang jugadi kenal sebagai Ketua AKD Kabupaten Kediri. Desa yang terletak di kawasan pinggiran ini semula menjadi sentra tenun, namun karena faktor modal, akhirnya banyak pengrajin yang gulung tikar padahal tenun Woromarto berkualitas bagus. Usaha rakyat bidang tenun

H. MURJATI

26 26 II SUARA SUARA DESA DESA HALAMAN OK1.pmd

saat ini tidak dikerjakan oleh warga Desa Woromarto, melainkan dikelola oleh perusahaan sarung dari Gresik. “Karena terbentur modal dan pemasaran, maka pengelolaan usaha tenun tersebut kami menggandeng perusahaan sarung dari Gresik,” kata Murtaji. Terpuruknya pengrajin tenun di desanya, membuat dirinya mencari jalan agar industri

tahu dan tempe yang sekian lamanya tumbuh subur di Woromarto itu tidak ikut gulung tikar. Dia berharap wilayahnya tetap dipertahankan sebagai sentra Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM), terutama usaha tenun, tahu dan tempe. “Usaha ini memerlukan permodalan. Pinjam tidak apa-apa, asalkan berbunga rendah,” harap Murtaji. (har)

www.suaradesa.com Edisi 01 Februari 2012

1/18/2012, 10:52 AM

SUARA BLITAR

Kaya SDA, Desa Tetap Saja Miskin

abupaten Blitar dikenal memiliki kekayaan besar dari hasil tambang. Tetapi desa-desa di wilayah ini justru miskin. Hal ini disebabkan pemahaman kepala desa tentang tata kelola pemerintahan desa masih rendah, sehingga potensi desa yang tersebar di hampir semua kawasan tidak bisa dimanfaatkan sebesar-besarnya untuk kepentingan desa. Muh. Fakih Udin (47) Ketua Forum Komunikasi Perangkat Desa (FKPD) Blitar, akan melakukan pengawalan terhadap berbagai kebijakan Pemkab Blitar yang tertuang dalam berbagai peraturan daerah mulai dari Perda, Perbup. Ini dilakukan dengan cara terlibat langsung dalam proses pembahasan berbagai peratuan dengan Pemkab Blitar. “Kami harus tetap melakukan pengawalan terhadap berbagai produk hukum yang berkaitan langsung terhadap desa,” terangnya. Saat ini forum mengawal secara intensif terhadap proses penyusunan peraturan desa yang diharapkan dapat

Cegah Masuk Bui, Datangkan Pakar Hukum MENTARI pagi masih terlihat enggan untuk bersinar akibat sapuan mendung. Namun geliat sosial masyarakat desa mulai menggeliat, tak terkecuali rutinitas Kades Jiwut, Muh Fakih Hudin (47) sejak pagi hari dia sudah melayani masyarakat. “Beginilah rutinitas sebagai kepala desa harus mampu memberikan conwww.suaradesa.com

HALAMAN OK1.pmd

Edisi 01

dijadikan acuan terhadap pengelolaan kekayaan desa. Dalam Perdes itu akan mengatur tata kelola keuangan desa, pembagian hasil tambang dan lainnya, sebab desa-desa yang memiliki hasil tambang tidak menerima pembagian keuangan yang seimbang, sehingga desa-desa itu tetap saja miskin. Hasil tambang itu, menurut bapak dua anak ini, seharusnya bisa dinikmati masyarakat dan pembangunan

di desa bisa meningkat, namun sejauh ini persoalan yang berkaitan dengan hasil tambang masih dikuasai oleh sekelompok orang saja.”Untuk itu setiap desa hendaknya menyusun Perdes, sebab melalui peraturan desa itu kedudukan dan fungsi desa semakin kuat,”ujarnya. FKPD, menurut Kades Jiwut, Kec. Nglegok, ini dapat dijadikan media komunikasi antar anggota. Bersatu di dalam AKD, perjuangan kepala desa menjadi kuat dalam mengawal kebijakan kabupaten, seperti Peraturan Bupati tentang pelaksanaan (ADD). Selain itu pelaksanaan Perbub Jamkesmasda, Perbub SOTK (Struktur Organisasi dan Tatakerja) desa dan lainnya bisa dikawal bersama-sama. “Saya berharap dengan peranan FKPD desa mampu mandiri,” tukasnya. Pada 2010, forum akan melakukan pendataan anggotanya, sebagai pijakan untuk memberikan advokasi terhadap penyelenggaraan pemerintahan di desa. ”Update data sebagai upaya memberikan penguatan perangkat desa,” tutur Fakih. (uan)

toh dan teladan supaya masyarakat juga bisa berdisiplin,” terang Fakih. Melalui FKPD diharapkan memiliki kekuatan bargaining position dengan Pemerintah Kabupten Blitar. “FKPD harus mampu menjawab semua tantangan untuk memajukan dan memandirikan desa,” terangnya. Dari 248 desa di Kabupaten Blitar sebanyak 220 desa yang tergabung dalam FKPD. Diakuinya selama ini banyak anggota perangkat desa yang kurang memahami peranan dan fungsi Struktur Organisasi dan Tata Kerja (SOTK) perangkat desa. “Imbasnya berbuntut panjang, terhadap perencanaan sistem pemerin-

tahan desa dan tata kelola desa,” tegasnya. Tidak jarang, dia mendatangkan pakar hukum dari Unibraw, Malang untuk memberikan pemahaman hukum ke seluruh perangkat desa. Dengan memahami hukum para perangkat desa dapat melaksanakan tugas tanpa takut terjerat kasus hukum. “Dengan memberikan advokasi dan pendampingan tersebut diharapkan agar tidak terjadi kasus perangkat desa yang terjebak persoalan hukum, apalagi berkaitan terhadap pemerintahan karena salah dalam melakukan belanja pembangunan desa,” tukasnya. (uan)

MUH. FAKIH UDIN

Februari 2012

SUARA DESA I 27 1/18/2012, 8:12 AM

SUARA NGANJUK

sosisasi Kepala Desa (AKD) Kabupaten Nganjuk hingga saat ini terus berbenah. Itu dilakukan setelah lebih dari lima tahun lamanya AKD nyaris tidak ada kegiatan, menyusul presedium lama purna tugas. Dibawah koordinasi Edy Santoso (41), Kepala Desa Kemloko Legi, Kec. Baron, AKD bersinergi dengan elemen lain di Nganjuk, seperti Forum Perangkat Desa untuk memperjuangkan kepentingan desa. “Untuk memperjuangakan kepentingan desa, seperti UU Desa, kita memang tidak bisa berjuang sendiri. Makanya di Kab. Nganjuk ini kita berjuang bersama-sama dengan elemen lain, seperti Forum Perangkat Desa dan sebagainya. Toh ini juga untuk kepentingan desa, bukan kepala desa semata,” kata Cak Gondrong, panggilan Kepala Desa Kemloko Legi, ketika ditemui Suara Desa di rumahnya. Pria eksentrik dengan ciri khas rambut panjang dan masih suka membujang diusianya menginjak 41 tahun ini mengaku, ia selalu siap berada di garis depan sepanjang untuk memperjuangkan kepentingan desa. Termasuk dalam memperjuangkan disahkannya UU Desa di DPR, ia tidak akan segan-segan menginap di gedung para wakil rakyat. “Karena UU itu skalanya nasional, makanya agar aspirasi kita didengar DPR dan pemerintah, kita harusnya berjuang dan menekan bersama-sama semua elemen, tidak sebatas kepala desa. Kalau itu bisa kita lakukan bersama, kekuatan kita akan sangat luar biasa,” ujar kepala desa dua periode yang pernah menjadi guru olahraga SMA N 7, Kota Kediri. Kefakuman AKD Kab. Nganjuk juga dibenarkan, Sunaryo, Kepala Desa Malangsari, Kec. Tanjunganom, mantan Korlap AKD yang sekarang menjadi Korcam Tanjunganom. Menurutnya, AKD Kab. Nganjuk sempat mandek setelah pengurus lama purna tu-

28 I SUARA DESA HALAMAN OK1.pmd

Terus Berjuang untuk Desa selagi untuk memperjuangkan kepentingan desa,” jelasnya. Ketika ditanya bagaimana mereka menghidupi organisasi dengan banyak elemen, baik Edy maupun Sunaryo menyatakan, semuanya disempuyung anggota melalui iuran bulanan. Besarannya iuran Rp 100 ribu per perangkat per tahun. “Dana anggota itulah yang dikelola untuk kepentingan organisasi, termasuk saat memberangkatkan perangkat desa demo ke Jakarta,” tandasnya, seraya menyebutkan iuran anggota itu dipotong saat menerima TPAPD (Tambahan Penghasilan Aparat Pemerintah Desa). Menurut Edy, saat ini masih bayak yang harus diperjuangkan AKD untuk kepentingan masyarakat desa, salah satunya yang mendesak adalah UU Desa. “Pengesahan UU Desa itu adalah sebuah keniscayaan yang tidak bisa ditawar-tawar, karena mayoritas penduduk Indonesia tinggal di desa. Karena itu, untuk mensejahterakan masyarakat Indonesia, kuncinya ya harus dimulai dari desa,” paparnya. Selain UU Desa, tambah Edy, masalah lain yang juga perlu diperjuangkan AKD Nganjuk adalah besarannya TPAPD dan ADD untuk desa. Terutama desa yang berada di kawasan lahan kritis atau pegunungan, seperti di wilayah Kecamatan Ngluyu, Ngetos dan Sawahan. Setidaknya, mereka bisa menerima TPAPD minimal sesuai dengan UMK. Sebab, kalau hanya mengandalkan tanah bengkok, di wilayah tersebut tidak cukup dan EDI SANTOSO Ketua AKD Kabupaten Nganjuk (paling kiri) bersama Naryo bahkan jauh di (kanan) saat pertemuan dengan AKD Jawa Timur. bawah UMK. (tni)

gas sekitar 2007 lalu. Padahal, ketika itu belum sempat dilakukan regenerasi pengurus, sehingga AKD sempat menga l a m i Ketua AKD Nganjuk kefakuman. Edy Santoso Ditengah macetnya roda organisasi, muncullah berbagai organisasi kemasyarakatan yang mewadahi pamong desa, seperti Forum Perangkat Desa, Paguyuban Sekretaris Desa, selain Asosisasi Kepala Desa itu sendiri. Semua organisasi itu sifatnya sektoral. Karena itu, beberapa kepala desa dengan dimotori Kedes Kemloko Legi dan Malangsari serta beberapa kepala desa bersekapat menghidupkan lagi AKD. Namun karena saat itu terlanjur banyak organisasi sektoral di Nganjuk, maka untuk menampung aspirasi para perangkat desa dan kepentingannya tidak berbenturan, mereka sepakat meleburkan diri. “Jadi, sejatinya AKD tetap ada, Cuma saja agar perangkat desa yang lain juga ikut terlibat, mereka sepakat meleburkan diri

www.suaradesa.com

1/18/2012, 10:55 AM

Edisi 01

Februari 2012

SUARA TRENGGALEK lakukan koordinasi dengan AKD di JawaTimur untuk terus menyuarakan tuntutan perubahan Undang-Undang Desa. Harapan terbesar, AKD Kabupaten Trenggalek, dalam Rancangan Undang-Undang Desa yang kini tengah dalam proses pembahasan, pemerintah mengucurkan dana block grant untuk desa senilai sepuluh persendari total APBN. Jika dihitung, masingmasing desa nantinya akan memperoleh dana sekitar Rp 1,4miliar.

Tuntut Tujangan Kesehatan

ejak Asosiasi Kepala Desa (AKD) Trenggalek terbentuk, kedudukan para kepala desa lebih diperhitungkan terutama di pemerintahan. Berjuang dalam satu gerakan bersama, lebih banyak mendatangkan manfaat dibanding harus menempuh jalan sendiri-sendiri. AKD Trenggalek yang berdiri pada enam tahun lalu itu dijadikan alat tawar, sehingga kebijakan kerakyatan bisa terwujud. ”Daya tawar yang kami miliki ini sangat bermanfaat untuk memperjuangkan aspirasi para kepala desa,” kata Ketua AKD Trenggalek, Rebo. Seluruh kades yang berkumpul dalam wadah Asosiasi Kepala Desa(AKD) Kabupaten Trenggalek memiliki sikap sama saat menghadapi persoalan desa. ”Ini modal utama bagi kami, sebab kebersamaan itu telah menyatukan semangat kades untuk memikirkan persoalan yang lebih besar dari pada hanya memikirkan persoalan diri sendiri,” ujarnya. Dari data yang ada, jumlah anggota AKD KabupatenTrenggalek saat ini sebanyak 154 kepala desa. Untuk saat ini AKD dinahkodai Kepala Desa Kerjo Kecamatan Karangan, Rebo sejak dua tahun lalu usai kepemipinan Joni Suprapto. Di bawah kepemimpinan Rebo, AKD Kabupaten Trenggalek saat ini cukup diperhitungkan di tataran lokal, Ja wa Timur, hingga nasional. Pasalnya, anggota AKD Kabupaten Trenggalek memiliki anggota yang militan dan berani setiap menyuarakan hak-hak desa. AKD Kabupaten Trenggalek diketahui sebagai organisasi yang idependent dan berdiri sendiri. Selama ini, mereka www.suaradesa.com

HALAMAN OK1.pmd

Edisi 01

REBO

menjalankan organisasinya dengan tanpa mengandalkan bantuan pemerintah. Program kegiatan bersumberkan dari swadaya dari iuran seluruh anggota AKD itu sendiri. Tanpa dana hibah atau bantuan operasional dari pemerintah daerah atau pihak manapun. Organisasi ini berjalan, meski tidak bisa lari cepat. Ketua AKD Kabupaten Trenggalek, Rebo, menjelaskan untuk saat ini organisasi kepala desa yang dipimpinnya memiliki struktur organisasi yang sangat baik. Selain memiliki kepengurusan di tingkat kabupaten, AKD juga memiliki struktur organisasi di tingkat kecamatan yang bertugas mengendalikan kegiatan tingkat kecamataan masing-masing. Sementara itu, sebagai sebuah organisasi besar AKD Kabupaten Trenggalek secara rutin terus melakukan pembinaan kepada seluruh anggotanya secara bergiliran. Pengembangan SDM tersebut dilakukan salahsatunya dengan mengikuti berbagai diklat yang digelar AKD Provinsi Jawa Timur. Hasilnya pun boleh dibilang cukup maksimal. Beberapa kepala desa yang mengikuti diklat mampu mengaplikasikannya dalam pemerintah desa atau organisasi secara luas. Saat itu, AKD Kabupaten Trenggalek tengah fokus pada perjuangan menggolkan tuntutan perubahan undang-undangan desa yang kini tengah dalam proses pembahasan di DPR RI. AKD Kabupaten Trenggalek terus me-

TunjanganKesehatan Yang tidak kalah penting adalah pemerintah mengembalikan aturan masa jabatan kepala desa seperti yang tertera dalam teks undang-undang sebelumnya dari 6 tahun menjadi 8 tahun. Alasannya, tentu saja jabatan enam tahun yang saat ini menjadi aturan baku dinilai kurang representatif bagi kepala desa terpilih. Sebab, enam tahun adalah waktu yang sangat singkat, sementara persoalan di desa sangat banyak dan beragam. Soal tunjangan kesehatan, menurut Rebo, saat ini, kepala desa mengaku cukup resah dengan tidak adanya jaminan kesehatan bagi mereka. Padahal, kepala desa juga memiliki hak yang sama untuk mendapat jaminan kesehatan seperti masyarakat pada umumnya. ”Tunjangan kesehatan nyaris tidak pernah menjadi pembahasan. Untuk itu kami menuntut agar kepala desa diberi perlindungan bidang kesehatan,”ujarnya. Tidak kalah penting lagi adalah tunjangan kepala desa dan perangkat yang diberikan langsung oleh pemerintah ditambah. Sebab, tunjangan yang saat ini diterima kepala desa serta perangkat dari pemerintah daerah dinilai sangat minim. Bagaimana tidak, untuk seorang kades hanya mendapat tunjangan Rp 900 ribu, sekdes Rp 800 ribu, dan perangkat hanya Rp 700 ribu. Untuk itu, harapan terbesar mereka walaupun tidak seluruhnya terpenuhi oleh pemerintah, setidaknya satu atau dua dari tuntutan tersebut bisa dituruti oleh negara.Tentu saja tujuannya adalah kesejahteraan.(yus)

Februari 2012

SUARA DESA I 29 1/18/2012, 8:12 AM

SUARA TULUNGAGUNG

AKD Dukung Moratorium CPNS

enerimaan CPNS di Kabupaten Tulungagung hendaknya dibatasi saja. Pasalnya,hampir 70 % APBD 2011 didominasi oleh belanja rutin PNS,sehingga sangat minim akses alokasi anggaran untuk pembangunan di pedesaan. Karena itu, moratorium CPNS yang diberlakukan pemerintah pusat melalui Permendagri 2011sebaiknya dilanjutkan. Penegasan itu disampaikan Ketua AKD Kabupaten Tulungagung, Asrori usai mengikuti Kejurda Bola Volly AKD Cup 2011 dalam rangkaian HUT Kabupaten Tulungagung ke 806 di Halaman Kantor Pemkab setempat beberapa waktu lalu. Menurut Asrori (41) yang juga Kepala Desa Tiudan, Kecamatan Gondang,Kab. Tulungagung, sebetulnya tidak hanya masalah moratorium CPNS saja yang perlu diperhatikan, namun anggaran ADD supaya ditambah agar program pembangunan pro rakyat desa semakin nyata. “Selama ini fokus pembangunan yang berkaitan dengan masyarakat pedesaan sangat minim,sehingga ADD perlu ditingkatkan sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Jumlah ADD hanya dipatok 10 % dari APBD setelah dikurangi belanja pegawai, makanya untuk lebih meningkatkan sarana dan prasarana pembangunan di desa sebaiknya ADD dipatok sekitar 15 % dari APBD disesuaikan dengan perkembangan yang ada,” katanya. Menurutnya, wajar jika desa mendapat porsi lebih karena desa merupakan tolak ukur pertumbuhan perekonomian nasional. Jika desa mendapat kucuran program yang besar, berarti pemerintah memiliki program yang selaras dengan kemajuan global, sebaliknya, jika disia-siakan maka kekuatan negara sektor penyediaan kebutuhan pangan akan men-

30 I SUARA DESA HALAMAN OK1.pmd

ASRORI

jadi lemah. AKD Tulungagung, menurut Asrori turut memikirkan bagaimana desa tetap menjadi pusat pertumbuhan ekonomi terutama di sektor agrobis. Maka, jalan terbaiknya adalah memperkuat posisi kepala desa beserta perangkatnya agar bisa menjadi fasilitator sekaligus dinamisator pembangunan di desa. Untuk itu organisasi yang memiliki 257 anggota ini harus saling menjalin komunikasi yang intensif, selain program bantuan dan advokasi kepada kepala desa yang bermasalah dengan hukum terus ditempuh. Selain itu, AKD juga memperjuangkan tambahan kesejahteraan bagi kepala desa yang memasuki masa purna tugas. Pada sisi lain, usaha menambah masa jabatan kepala desa dari 6 tahun menjadi 8 tahun secara intens terus ditempuh, sebab sudah disadari bahwa masa kerja 8 tahun adalah periode yang cukup untuk membangun secara marathon dan berkesinambungan. ”Kalau jabatan Kepala desa hanya enam tahun,terlalu cepat dan tidak efektif untuk membangun desa. Karena untuk menata pembangunan di desa itu tidak mudah dan perlu memikirkan dari berbagai aspek,” ungkapnya.

Sementara itu Asrori juga meminta kepada Pemerintah Pusat agar segera melahirkan UU Desa,karena dengan UU Desa diharapkan semua desa dapat segera terangkat keberadaannya. Utamanya terkait pembangunan ekonomi desa,masyarakat desa mengharapkan aspek perekonomian pedesaan dapat berdampak pada semua sektor. Sehingga pada gilirannya desa bisa sejajar dengan kehidupan masyarakat perkotaan. Diakuinya, tumbuh kembangnya sosial ekonomi masyarakat tak lepas dari aspek kebutuhan masyarakat pedesaan dan perkotaan. Ketika suatu desa sudah terangkat perekonomiannya, maka desa tersebut lebih mandiri dan berkembang. Apalagi saat ini sarana transportasi pedesaan juga memadai, sehingga tanpa disadari masyarakat pedesaan ikut terpacu untuk meningkatkan taraf kehidupannya. Menurutnya, untuk menuju masyarakat desa yang maju tak lepas dari kebutuhan yang memadai,seperti bantuan permodalan,sarana dan prasarana para petani di desa, pengrajin, peternak serta para usahawan desa yang terus berkembang pesat setiap tahunnya. Mereka ini perlu mendapat prioritas khusus. Artinya komunikasi antara pemerintahan desa dengan pemerintah daerah harus sinergi. “Saat ini masyarakat desa lebih cenderung berkiprah dengan usaha mandiri, seperti produsen bata merah, genteng,paving stone, kemudian di perbengkelan lebih mengangkat usaha pembuatan pagar besi, teralis serta penggilingan padi atau gabah yang masih bersifat tradisionil. Mereka ini perlu support pemerintah daerah. Jika semuanya dapat dipenuhi sesuai dengan harapan,niscaya masyarakat desa lebih meningkat kesejahteraannya sekaligus menekan tingkat kemiskinan,” pungkasnya. (kti)

www.suaradesa.com

1/18/2012, 8:12 AM

Edisi 01

Februari 2012

TEKNOLOGI TEPAT GUNA

tak Berbau

iasanya kandang kambing itu berbau, terkadang pesing atau kalau tidak bau kotorannya. Namun tahukah sebetulnya bau kandang itu bisa dihilangkan dengan cara murah dan sederhana. Malah, formula itu bisa digunakan sekaligus untuk makan kambing yang berfungsi ganda, untuk meningkatkan nafsu makan kambing agar bertambah. Ya, formula praktis dan murah itu sudah diujicobakan peternak di Desa Tondowulan, Kec. Plandaan Jombang. Caranya pun cukup praktis, formula dari berbagai bahan jerohan hewan itu hanya dicampur dengan air kemudian disemprot ke kandang. Kalau enggan menyemprot, formula itu bisa juga disadur dengan makanan kambing. Hasilnya, kandang benarbenar tidak berbau. Formula sederhana itu sebetulnya merupakan hasil fermentasi probiotik yang dicampur dengan tetes tebu. Probiotik itu asalnya dari rumen--dari jerohan kambing atau ayam yang ada kotorannya di dalam--, yang diberi tetes dan ragi. Rumen itu bisa juga dibuat dari buah-buahan yang sudah busuk kemudian dicampur tetes atau kecap dan air tebu. Setelah jadi rumen, baunya harum (seperti arak atau badek tape ketan). Tapi kalau tidak jadi rumen biasanya sangat menyengat tidak enak. “Sebetulnya, kalau sudah jadi rumen bisa juga dikonsumsi manusia, terutama untuk penghilang bau badan. Tapi kalau mau dikonsumsi manusia, harus diperbanyak dengan pemberian aroma seperti jahe, kencur dan rempah-rempah lainnya,” jelas Muhanto, salah seorang ketua kelompok tani di desa setempat. Setelah formula probiotik pertama jadi satu liter, misalnya, bibitnya bisa diperbanyak menjadi 30 liter. Caranya dengan media tetes www.suaradesa.com

EDISI FEBRUARI 2012.indd 31

atau air tebu, kemudian dikasih air rebusan tempe dan bibit probiotik, kemudian ditutup rapat-rapat selama 14 hari. Kalau sudah jadi probiotik siap pakai. Untuk pakan, 50 kg rumput kering, cuma membutuhkan satu cangkir atau satu gelas air mineral probiotik ditambah 30 liter air diaduk rata, ditaruh di plastik kedap udara. Kalau tidak kedap udara, baunya bisa lain, baunya tidak harum alias busuk. Pagi hari bikin, sorenya sudah diberikan kepada ternak, dengan jangka waktu tiga sampai empat hari harus habis. Pakan ternak dicampur probiotik, untuk mempercepat dan membantu pencernaan ternak, memperbanyak mikroba. Campuran rumput kering dan probiotik tahan hingga satu minggu, setelah melebihi itu jadi pupuk. Probiotik harus kedap udara. Rumput disimpan kering, belum dicampur permentasi. Untuk menambah gizi ternak, digunakan afkiran roti yang kering, roti wafer, banyak mengandung gizi lebih tinggi ketimbang katul, harganya lebih murah wafer. Sekarang katul Rp 2 ribu, afkiran wafer Rp 1.500. Kalau bisa suplai langsung bisa Rp 1.200, yang bisa dibeli dari pengepul. “Saya sengaja membuat peternakan di sini tidak banyak, untuk show room saja,” ujarnya. Yang sudah melakukan pola baru dengan sistem fermentasi baru 20%. Soal keuntungan berapa, belum

Edisi 01 Februari 2012

bisa jawab. Bisa berjalan saja sudah senang. Yang 20% kebanyakan seperti pemuka masyarakat, seperti Ketua RT, Kaur dan pamong desa lainnya. Di Tondowulan juga ada usaha ternak bebek. Bebek lokal pedaging, masih sekitar 200 ekor atau 150 ekor. Panen bebek 45 hari. Kambing 140 ekor di Desa Plandaan milik kelompok tani. Di Dusun Mambang sekitar 25 ekor (milik Muhanto) untuk percontohan. Sedangkan total di Desa Tondowulan 105 ekor milik beberapa kelompok, termasuk milik Muhanto. Soal pemberikan pakan kering probiotik atau sistem fermentasi, berpengaruh bagus bagi pertumbuhan ternak. Hampir satu musim Idhul Adha, pembibitannya. Idhul Adha tahun lalu sudah terjual. Pertumbuhan jenis yang makan kering rata-rata 3 kg sampai 4 kg perbulan. Kalau rumput basah tak bisa diprediksi. Rumput basah banyak mengandung resiko, seperti mencret. Kalau hewan mencret, lalu stres, susutnya banyak sekali. Awalnya diberi makan daun kering fermentasi ternak tidak mau, karena dibiasakan akhirnya mereka mau. “Kalau niatnya peternak pedaging, kita harus pacu dengan protein tinggi. Kalau saya tidak, saya berhubungan dengan petani, yang penting mereka punya celengan dan bisa hidup, dan ternaknya mau makan, pertumbuhannya tidak sulit,” ujarnya.(tni)

SUARA DESA

1/17/2012 9:45:32 AM

Suara Desa/Budi Harminto

Pembina AKD Jatim R.H. Dwi Putranto Sulaksono (kanan) menyerahkan buku â&#x20AC;&#x153;AKD Jatim Harus Menjadi Organisasi Profesional, Independen, dan Amanahâ&#x20AC;? kepada para peserta Munas Purna Paskibraka Indonesia (PPI), diantaranya asal Provinsi Bangka Belitung (dalam gambar). Dalam Munas VI PPI di Jogjakarta pada 20-23 Oktober 2011, R.H. Dwi Putranto Sulaksono kembali terpilih sebagai Ketua umum Purna Paskibraka Indonesia (PPI) Periode 2011-2015.

Suara Desa/Moh. Fathoni

PuJa saraswati. Seluruh warga Desa Wonokitri, Kec. Tosari, Kab. Pasuruan merayakan Hari Raya Saraswati pada hari Sabtu, 19 November 2011. Pada hari raya itu dilakukan pemujaan terhadap Dewi Saraswati sebagai Dewi Ilmu Pengetahuan dan Seni. umat Hindu merayakannya setiap 210 hari sekali pada Sabtu (Saniscara), Umanis (Legi), Watugunung. Pemujaan dilakukan sejak pagi hingga siang hari. usai bersembahyang, anak-anak pun kembali bermain dan beberapa keluarga menikmati makan siang.

32 SUARA DESA

EDISI FEBRUARI 2012.indd 32

Suara Desa/Budi Harminto

suasana Halal Bi Halal AKD Jember, di GOR Kota Jember, Senin malam, 19 September 2011. Hadir dalam acara itu Wagub Jatim Saifullah Yusuf, Ketua AKD Jatim Samari yang didampingi beberapa pengurus harian, diantaranya Moch. Moezamil, Pitoyo, Saifullah Mahdi, dan Darmanu.

www.suaradesa.com

Edisi 01 Februari 2012

1/17/2012 8:53:18 AM

SUARA Desa/Budi Harminto

Ketua AKD Jatim Samari didampingi bendahara Tulus Setyo Utomo dan Anang Suhari (pengurus AKD Sidoarjo) berdialog dengan pengusaha nasional Hashim Djojohadikusumo, sesaat sebelum acara Cangkrukan di Stasiun JTV Surabaya, Minggu, 30 Oktober 2011.

Istimewa

SEBANYAK 10 Kepala Desa (Kades) di Kabupaten Madiun dilantik Bupati H. Muhtarom, di Pendopo Muda Graha, Kamis, 29 Desember 2011. Ke-10 Kades Bandungan Kec. Saradan, Kades Bulakrejo Kec. Balerejo, Kades. Sangen Kec. Geger, Kades Kepet Kec. Dagangan, Kades. Sukolilo Kec. Jiwan, Kades. Bolo Kec. Kare, Kades Batok Kec. Gemarang, Kades. Sidomulyo Kec. Sawahan, serta Kades Tiron dan Kades. Sedangrejo Kec. Madiun.

Suara Desa/Budi Harminto

KETUA AKD Jatim Samari bersama Ketua Dewan Pembina Partai Gerindra Prabowo Subianto, dan beberapa tokoh lainnya dalam acara Cangkrukan di Stasiun JTV Surabaya, Minggu 16 Oktober 2011.

www.suaradesa.com

EDISI FEBRUARI 2012.indd 33

Edisi 01 Februari 2012

Suara Desa/Moh. Fathoni

PERSATUAN Kepala Desa dan Perangkat Desa Pamekasan (Perkasa) menjadi tuan rumah pertemuan rutin pengurus asosiasi kepala desa se Madura di Kota Pamekasan, Sabtu, 10 Desember 2011. Acara tersebut dihadiri beberapa tokoh kades di Jatim, diantaranya Ketua AKD Jatim Samari, bendahara Tulus Setyo Utomo, Ketua Perkasa H. Saiful, dan Sarkawi.

Suara Desa/Budi Harminto

BEBERAPA pengurus Harian AKD Jatim berfoto bersama host acara Cangkrukan TauďŹ k Monyong, di depan Gedung Graha Pena, Surabaya, Minggu, 30 Oktober 2011.

SUARA DESA

1/18/2012 11:48:35 AM

SUARA WILIS

Potensi Agrobis Belum Berkembang

awasan pegunungn Wilis yang meliputi Kabupaten Madiun, Magetan, Ngawi, Ponorogo dan Pacitan, meskipun dalam satu wilayah eks karesidenan Madiun, namun daerah ini mempunyai karakteristik yang berbeda satu dengan lainnya. Di bagian paling utara –Ngawi bagian utara-- dan selatan –mulai Ponorogo hingga Pacitan-- wilayahnya banyak berada di pegunungan kapur, sulit air dan pertanian tidak berkembang. Sebaliknya semakin ke tengah, dari mulai kota Ngawi hingga Madiun, Magetan belahan timur dan Ponorogo, pertanian teknis berkembang dengan baik. Sedangkan semakin ke barat hingga daerah yang berbatasan dengan wilayah Jawa Tengah, merupakan kawasan subur berhawa sejuk yang cocok untuk tanaman agrobis. Meski kawasan Wilis –eks karesidenan Madiun— ini masing-masing daerah mempunyai karakteristik kewilayahan yang berbeda, namun mereka sebetulnya mempunyai persamaan kultur. Mayoritas warganya mengandalkan kehidupannya dari sektor pertanian, baik sebagai petani maupun buruh tani. Pertanian tanaman pangan di daerah ini bisa berkembang baik dengan mengandalkan sistem irigasi teknis dan sebagian lainnya pertanian tadah hujan.Bahkan Kab. Ngawi dan Madiun merupakan salah satu penyangga pangan nasional, karena mampu memberi kontribusi signifikan terhadap cadangan pangan Jawa Timur. Selain pertanian tanaman pangan, agribis di wilayah pegunungan Wilis ini juga tumbuh berkembang dengan sentranya ada di wilayah barat Magetan, Plaosan dan sekitarnya. Bahkan, produk agribis dari

34 SUARA DESA

EDISI FEBRUARI 2012.indd 34

SEKTOR pertanian di kawasan Wilis yang perlu dikembangkan lagi.

Magetan menjadi pemasok kebutuhan masyarakat Madiun dan sekitarnya hingga dikirim ke Solo Jawa Tengah dan Jogjakarta. Namun lazimnya para petani, mereka tidak mempunyai nilai tawar terhadap produk yang dihasilkan. Mereka selalu kalah dengan pedagang manakala harus menentukan harga jual hasil pertanian. Karena itu, dari dulu hingga sekarang petani di daerah ini nyaris tidak berkembang, kecuali bagi mereka yang merangkap menjadi petani juga pedagang. Selain itu, kurangnya pelatihan dan pendidikan dari pemerintah setempat, petani agribis di daerah ini cenderung kalah bersaing dengan petani Malang. Mereka terlalu pasrah terhadap alam, sehingga inovasi dan diversifikasi usaha kurang berkembang. Padahal sebagai sentra agrobis di belahan barat Jawa Timur, posisinya cukup strategis dan mempunyai nilai tawar yang tinggi. “Teorinya memang begitu, tapi kalau pas musim panen, ya selalu

saja harganya jatuh. Kalau tidak ada campur tangan pemerintah, sampai kapanpun hidup petani ya seperti ini, tetap miskin. Kalau begini terus keadannya, suatu saat nanti pasti tidak ada lagi orang tertarik menjadi petani,” kata Siram, petani sayur asal Plosan mengomentari. Menurutnya, potensi pertanian di daerah pegunungan Wilis sebetulnya masih sangat terbuka, bukan hanya sektor pertanian tanaman pangan, tapi juga perkebunan. Tapi sekali lagi, selama tidak ada kepastian dan keberpihakan pemerintah terhadap petani, lambat laun sektor pertanian akan ditinggal orang. Apalagi sektor lain lebih menjanjikan. “Sekarang saja mencari pekerja di sawah sulit. Kalaupun ada, mintanya mahal. Mereka lebih suka menjadi juru parkir di kota, pendapatannya pasti dan tidak berpanas-panasan seperti di sawah. Makanya, petani sekarang dalam posisi sulit. Biaya garap sudah mahal, kalau panenan harga jualnya murah,” tandas Winoto, petani lainnya. (tni)

www.suaradesa.com

Edisi 01 Februari 2012

1/18/2012 6:30:41 AM

SUARA MAGETAN

Harapan Baru Kebangkitan Desa

erbentuknya Asosiasi Kepala Desa (AKD) Magetan diharapakan bisa menjadi awal kebangkitan desa. Peran penting organisasi ini dalam mendorong terwujudnya perubahan bidang sosial ekonomi dan budaya sangat strategis, sehingga selayaknya pengurus AKD menjadikannya sebagai media perjuangan untuk mencapai kesejahteraan masyarakat. Yang harus diperjuangkan teman-teman AKD, kata mantan Ketua Asosiasi Lurah dan Perangkat Desa (ALPD) Magetan, Ali Basri, adalah kesejahteraaan rakyat desa, hakhak desa, dan semuanya yang mengarah pada kemajuan masyarakat desa. Ia mencontohkan, hak desa sebesar 10 persen dari APBD yang hingga saat ini belum terealisir. “Disinilah AKD perlu berjalan secara sinergis dengan eksekutif dan juga legislatif,” jelas Ali Basri. Selain itu, perlu ada kekompakan pengurus AKD dan kepala desa secara keseluruhan untuk sama-sama membangun desa serta memiliki komitmen untuk mensejahterakan rakyatnya. ”Dan yang lebih penting AKD jangan berafiliasi dengan partai politik. Ini akan merusak netralitas AKD,” tambah dia. Sudah Siap Harapan di atas, kata Sekretaris AKD Magetan, Tikno sejalan dengan apa yang diinginkan pengurus. Salah satu bentuk perjuangan AKD adalah terus mendesak disahkannya UU Desa, sebab undangundang ini akan menjamin hak-hak desa yang dari tahun www.suaradesa.com

EDISI FEBRUARI 2012.indd 35

Mbah Sono Keling

Ketua AKD Magetan,

Sono Keling Pengayom Kades Ali Basri

ketahun sering terabaikan. “Jika undang-undang desa ini disahkan, secara otomatis desa akan maju. Jadi salah, kalau undang-undang ini disahkan hanya perangkat desa saja yang diuntungkan,” ujar Kepala DesaSidomukti ini. Selain itu, kesejahteraan perangkat desa juga akan diperjuangkan, karena seperti kita ketahui, penghasilan desa yang berasal dari tanah bengkok itu tidak sama antara satu desa dengan desa yang lain.”Kita akan berusaha agar kesejahteraan aparat desa ini tidak tertinggal,”ujarnya. Ketua AKD Magetan Mbah Sono Keling menjelaskan, Magetan merupakan daerah yang secara geografis tingkat perekonomiannya tidak merata. Kawasan subur dan daerah kering mempengaruhi prilaku masyarakatnya. Itu sebabnya, pengurus AKD berusaha untuk menyemangati agar seluruh kepala desa membangun kerjasama saling bantu meringankan beban orang lain. ”Setiap pertemuan kita selalu menyemangati agar kebersamaan tetap terjaga dengan saling memikirkan kesulitan yang lain,”ujarnya.(sum)

Edisi 01 Februari 2012

SONO KElING menjadi sosok penengah ketika jabatan ketua Asosiasi Kepala Desa (AKD) Magetan diperebutkan sejumlah kepala desa.Keberadaan asosiasi kepala desa yang sebelumnya bernama Asosiasi Lurah dan Perangkat Desa (ALPD) Magetan itu sempat vakum, karena ketua lama Ali Basri, menjadi anggota DPRD Magetan, pada pemilu 2009. Beberapa kali pertemuan untuk membentuk kepengurusan baru, terus menerus deadlock, hingga akhirnya, Sono Keling, yang menjadi kepala Desa Tunggur, Kecamatan Lembeyan, muncul menjadi sosok penengah. Ia berhasil menghimpun kembali balung berserakan itu. “Kalau ada satu dua yang tidak suka dengan jabatan ini, biasalah, tetapi kami tetap bersatu, bersama membangun desa di Magetan,” terang dia. Menurut dia, posisi kepala desa sudah saatnya diperan-kan lebih maksimal, karena fungsinya sangat strategis baik di sektor sosial ekonomi, Tikno Sekretaris AKD Magetan kamtibmas, budaya maupun bidang kerukunan dan lainnya.“Kami akan membawa AKD Magetan menjadi lebih baik, yang akan menyumbangkan pembangunan di Magetan,membangun persatuan dan kesatuan” janji Mbah Sono Keling ketika ditemui di kediamannya.(sum)

SUARA DESA

1/17/2012 8:53:28 AM

SUARA MADIUN

Tunjangan Naik, Masih Hidup Miskin

ersatuan Kepala Desa dan Perangkat Desa (PKPD) Kabupaten Madiun setelah berdiri, menurut Jaelono, SE,M.Si Pemkab dan DPRD Madiun merespon positif. Buktinya, selain diadakan bimbingan teknis juga adanya pemberian penghasilan tetap sesuai UMK. “Kalau dihitung kades dan perangkat desa di Kabupaten Madiun ini nasibnya lebih baik dibanding daerah lain,” ujarnya. Tetapi, meski tunjangannya naik, tidak semua perangkat desa otomatis hidupnya membaik. Ada sebagian yang secara ekonomi masih memprihatinkan. Karena itu, PKPD akan mendesak eksekutif dan legislatif agar perangkat desa yang tidak mampu mendapat jatah Jamkesmas (Jaminan Kesehatan Masyarakat). “Ada perangkat desa yang tidak mampu, namun mereka tidak mendapat Jamkesmas. Sebaliknya, ada warga yang dianggap mampu, tetapi malah mendapatkan Jamkesmas” tandas Jaelono. Mereka juga mengungkapkan, para Kades dan Perangkat Desa di Kab. Madiun, tampaknya harus berbangga hati. Sebab, meski sudah mendapatkan pemberian penghasilan tetap sesuai UMK dari Pemkab Madiun, namun para kades dan perangkat desa masih diperbolehkan mengerjakan tanah

JAELONO, SE. M.Si, Ketua Dewan Presidium PKPD Kabupaten Madiun bersama keluarga.

eks bengkok masing-masing, sebagai pengganti biaya operasional. Kalau eks tanah bengkok itu digarap dengan sungguh-sungguh, hasilnya lebih dari cukup. Perhatian tinggi dari pemerintah itu mendapat sambutan baik dari perangkat desa. “Kami berterimakasih kepada anggota DPRD, yang merealisasikan penghasilan tetap kepada kepala desa dan perangkat desa sesuai UMK,” tandas Suparno Kades Sidorejo Kec. Saradan. (pra)

Jaelono, SE. M.Si, Ketua Dewan Presidium PKPD Kab. Madiun

Semangati Masyarakat Menuntut Ilmu “APA artinya hidup di kota kalau hanya sebagai rakyat biasa. Lebih baik hidup di desa menjadi kepala keluarga juga sebagai kepala desa”. Demikian sekilas ungkapan Jaelono, SE. M.Si, Ketua Dewan Peresidium PKPD Kab. Madiun. Jaelono Kepala Desa Jogodayuh Kec. Geger Kab. Madiun itu, tampak sederhana dan bila bicara blak-blakan apa adanya tanpa menyinggung lawan bicaranya. Sebelum menjadi Kades Jogodayuh, dia adalah seorang wiraswasta. Setelah dilantik ia meneruskan kuliah S2 di Unmuh Malang dan lulus 2010. Bersamaan dengan itu, dia juga

36 I SUARA DESA HALAMAN OK1.pmd

mendorong Sri Suryani, Amd, istrinya untuk meneruskan pendidikannya ke jenjang S1 di IKIP PGRI Madiun yang lulus 2009 lalu Jaelono mengutamakan pendidikan dalam keluarga, rekan, saudara dan seluruh masyarakat “Ya, karena pendidikan telah membawa berkah serta dapat menjunjung harkat dan martabat seseorang. Dan ini telah terbukti. Istri saya jadi guru Madrasyah Ibtidaiyah (MI) dan saya menjadi Kepala Desa Jogodayuh. Di samping itu, juga saya terpilih menjadi Ketua Dewan Presidiun PKPD Kab. Madiun,” papar Jaelono memberikan alasan.

Karena statusnya yang dituakan di Desa Jogodayuh itu pula, Jaelono yang baru mempunyai seorang anak, Ahmad Syafiq Kanzulfikri siswa kelas 6 di MI itu, warga desa setempat memanggilnya Mbah Lurah. disebut Mbah Lurah berarti orang yang dituakan atau sebagai sesembahane masyarakat. “Dengan berolahraga, minimal bisa mengurangi kejenuhan pekerjaan di kantor. Saya memilih olahraga karate dan bersepeda, karena selain murah meriah yang terpenting dapat menyehatkan badan,” jelas Jaelono memberikan alasan. (pra)

www.suaradesa.com

1/18/2012, 8:12 AM

Edisi 01

Februari 2012

SUARA PONOROGO

Kepala Desa Tuntut Pemkab Ponorogo Naikkan Kesejahteraan

engangkat beban berat membutuhkan energi yang besar. Tetapi ini tidak berlaku di kalangan kepala desa di Ponorogo. Beban dan tanggungjawab yang dipikulnya sangat besar, tetapi tidak seimbang dengan ‘vitamin’ yang diterimanya sebagai kepala desa, sehingga wajar jika para petinggi desa melalui Persatuan Kepala Desa dan Perangkat Desa (PKPD) Kabupaten Ponorogo menuntut agar pemerintah menaikan tunjangannya. Ketua PKPD Kabupaten Ponorogo Nyamut Suseno saat mengadakan konsolidasi dan silaturahmi dengan pengurus dan anggotanya di rumah Bambang Sucipto Kepala Desa Selur, Kecamatan Ngrayun, menegaskan peningkatan kesejahteraan perangkat mutlak diperlukan agar pelayanan kepada warga bisa maksimal. “Kita ingin, Pemkab Ponorogo di bawah kepemimpinan Bupati Amin peduli dengan nasib perangkat desa dan kepala desa karena beliau (pak Amin) juga berasal dari lingkungan kita yaitu mantan Kepala Desa Tosanan, Kecamatan Kauman,” ungkapnya.

NYAMUT SUSENO

Kepala Desa Crabak, Kec. Slahung, ini menegaskan kenaikan tunjangan para perangkat dan kepala desa itu suatu keharusan. “Pencairannya juga harus tepat waktu, jangan molor lagi karena itu merupakan honor yang sangat berarti bagi kami (PKPD),” ujarnya. Dia menambahkan, fasilitas yang diterima kades berupa sepeda motor

DI PONOROGO, ada satu desa hanya ada satu televisi tantangan pengurus untuk meningkatkan kesejahteraan warga desa.

www.suaradesa.com

HALAMAN OK1.pmd

Edisi 01

dinas kepala desa sudah berusia tua, perlu diganti baru. Selain itu, PKPD, meminta bupati agar para kepala desa yang purna dapat menjalankan pemerintahan desa sebagai Pejabat Sementara (Pjs) sampai kepala desa yang baru terpilih. “Ini adalah sebagai bentuk penghargaan kepada mantan kepala desa yang purna tugas,” tambahnya. Dalam bidang pelayanan administrasi, PKPD Ponorogo juga berharap Pemkab Ponorogo harus memberi pelayanan dasar administrasi kependudukan yang mudah, murah dan cepat kepada masyarakat, seperti pengurusan KTP, KK maupun akte kelahiran. ”Masyarakat saat ini butuh pelayanan prima, kalau bisa dipermudah kenapa harus dipersulit,” sindirnya. Beban kades dalam melaksanakan tugasnya meliputi pelbagai persoalan mulai dari urusan pemerintahan, sosial, budaya, politik dan sebagainya. Untuk itu PKPD berharap agar pemerintah ikut meringankannya terutama soal pendanaan. “Biaya Pilkades, misalnya, harus dibantu. Jangan dibebankan masyarakat desa, kalau Pemilukada pakai APBD, Pilkades juga harus sama, ” harapnya. Posisi kepala desa, menurut Nyamut, sangat lemah. Untuk mengatasinya, pemerintah diminta segera mengesahkan RUU Desa. PKPD Ponorogo, berharap kepada bupati mendukung sepenuhnya agar kesejahteraan wong ndeso meningkat. Melalui undang-undangini, persoalan desa bisa terjawab, baik mengenai masa jabatan, hak dan kewajiban, posisi desa dalam bidang pembangunan begitu pula soal keuangan desa. (rno)

Februari 2012

SUARA DESA I 37 1/18/2012, 8:12 AM

SUARA NGAWI

Perjuangan AKDP Ngawi Masih Panjang

erjuangan kepala desa Kabupaten Ngawi agar bisa sejajar dengan kepala desa daerah lain dalam hal memperoleh hakhaknya, agaknya masih memerlukan perjuangan panjang. Mengapa ? Jika daerah lain ADD (Alokasi Dana Desa) yang mereka terima nilainya sudah berlipat puluhan juta, bahkan ada yang ratusan juta, tidak demikian halnya di Kabupaten Ngawi. Anggaran yang dikucurkan Pemkab Ngawi ke desa dari hasil perimbangan Dana Alokasi Umum (DAU), paling banter hanya sekitar Rp 60 juta. Bahkan ada sebuah desa yang hanya menerima ADD cuma sekitar Rp 9 juta per tahun. Salah satu pertimbangannya, karena luas wilayah dan jumlah penduduknya kurang dari 500 orang. “Ya kita bisa maklumi, karena DAU yang diterima dari pusat itu habis untuk belanja rutin. Padahal, dana yang dibagikan ke desa itu juga sudah memenuhi ketentuan UU yang besarannya tidak kurang dari 10% dari DAU setelah dikurangi belanja rutin,” jelas Heru Kusnindar SE, Ketua Asosiasi Kepala Desa dan Perangkat (AKDP) Kab. Ngawi kepada Suara Desa. Ia mengatakan, minimnya ADD yang diterima desa di Kab. Ngawi sebetulnya sudah berkali-kali didiskusikan AKDP dengan eksekutif dan legislatif. Hasilnya, baru tahun anggaran 2012 ini dijanjikan ada peningkatan yang signifikan, diperkirakan besarannya dua kali lipat dari yang diterima sekarang. “Kita sudah dijanjikan pemerintah dan sekarang tinggal menunggu realisasinya,” ungkapnya. Masalah lain yang saat ini tengah diperjuangkan pengurus AKDP adalah peningkatan kesejahteraan kepala desa dan perangkat desa. Ia berharap ada peningkatan dana yang diberikan

38 I SUARA DESA HALAMAN OK1.pmd

KUSNINDAR

Pemkab melalui Tunjangan Penghasilan Aparat Pemerintah Desa (TPAPD). Paling tidak sesuai dengan UMK Kab. Ngawi sebesar Rp 780 ribu per bulan. “Selama ini TPAPD yang diberikan Pemkab bervariasi nilainya tergantung dari luas tanah bengkok di desa setempat. Kalau tanah ganjaran itu nilai sewanya per tahun dianggap masih dibawah UMK, maka akan ditambah melalui TPAPD. Rata-rata TPAPD sekitar Rp 4-5 juta per tahun per desa,” kata alumni Universitas Negeri Jember ini, seraya menyebutkan Pemkab juga menjanjikan tahun ini akan menaikkan TPAPD untuk meningkatkan kesejahteraan para kepala desa dan perangkat desa. Diakuinya, meski para anggota AKDP Kab. Ngawi belum bisa menikmati kesejahteraan seperti teman sejawatnya di daerah lain, namun dalam urusan organisasi mereka tetap guyub dan menyatu. Bahkan untuk urusan anggaran organisasi, mereka punya kepedulian besar dan nyaris AKDP tak pernah bingung. “Teman-teman anggota AKDP yang punya lebih, biasanya tanpa di-

minta memberi sumbangan untuk organisasi. Jadi, tidak ada iuran khusus, sifatnya hanya insidental. Kalau ada kebutuhan organisasi atau acara, biayanya langsung disengkuyung bareng (ditanggung bersama-sama, red),” jelas Pak Heru, panggilan Kades Soco, Kec. Jogorogo, Ngawi ini. Kebersamaan dan kekompakan anggota AKDP Kab. Ngawi itu memang tidak bisa lepas dari pola kepemimpinan yang diterapkan. Ia selalu melakukan silaturahim dengan koleganya, terutama para koordinator kecamatan. Mereka bertemu sebulan sekali yang dikemas melalui acara arisan bersama seraya mendiskusikan berbagai permasalahan organisasi. Tempatnya juga berpindah-pindah dari satu kecamatan ke kecamatan lainnya. Karena terbatasnya anggaran pula, pembinaan sumber daya manusia anggota AKDP tidak bisa dilaksanakan secara terprogram. Pembinaan dilakukan secara insidental , yang biasanya dilakukan bersama pertemuan arisan bulanan. Namun jika ada hal yang mendesak, pembinaan tetap dilakukan tersendiri. (tni)

www.suaradesa.com

1/18/2012, 8:12 AM

Edisi 01

Februari 2012

SUARA PACITAN

H. Mohammad Jazuli (54) sudah dua periode menjabat Kepala Desa Widoro, Kec.Pacitan Kota, Pacitan sejak 1999 alias sudah sekitar 13 tahun. Reputasinya sebagai tokoh merakyat membuatnya tidak terlalu sulit untuk menjadi kades.

www.suaradesa.com

HALAMAN OK1.pmd

Edisi 01

Beribadah di Dunia Politik

kan dunia kotor, baginya, saarga dipastikan mengat tergantung pada masingmilihnya bila dia masing figur. Bila figur politik maju sebagai calon tersebut istiqomah mengemban dalam pilkades. Kaamanah rakyat, jujur, arif dan rena itu pula dia tak butuh bibijaksana, pasti akan meaya besar dalam pilkades. “Sewarnai kebaikan dalam dunia lama dua periode saya hanya politik, yang ujung-ujungnya mengeluarkan biaya Rp 6 juta citra politik menjadi bagus di saja, untuk keperluan proses mata masyarakat. Sebab, mapilkades,” kata Jazuli. syarakat mendapat manfaat daJabatan kepala desa juga, ri proses politik. telah mengantarkannya duduk “Kalau Anda tanya apakah sebagai Ketua Asosiasi Kepala H. MOHAMMAD JAZULI saya meniru Pak SBY, ya jelas Desa Pacitan. Menurut dia, podong sebab Beliau memimpin negeri ini sisi kepala desa saat ini perlu diperankan dengan bagus. Berpihak pada rakyat,” kalebih maksimal lagi. Persoalan yang bertanya kepada Suara Desa. kaitan dengan hak dan kewajibannya harus Pria kelahiran 14 Mei 1958 ini mengatadiperjuangkan agar cita-cita mensejahtekan, dalam berpolitik seseorang tidak boleh rakan dan memakmurkan masyarakat juga hanya mencari keuntungan, kekayaan, dan kebisa terwujud.”Tetapi caranya tidak perlu kuasaan semata. Politik harus dilandasi kemengerahkan massa, apalagi sampai ilahian. Mengarah pada ridha Allah SWT. “Seanarkis,”ujarnya. hingga otomatis menjadi berkah, berguna bagi Kepala desa adalah kelompok masyaramasyarakat. Bila yang kita kejar hanya kekakat yang ditokohkan serta menjadi panutan yaan, akhirnya jadi gak karu-karuan,” katanya. banyak orang. Untuk itu, pola gerakannya Jazuli tidak asal ngomong. Berdasarkan pejuga harus menjadi contoh yang baik. ”Kengalaman para anggota DPRD yang sudah pala desa perlu ditingkatkan wawasannya, purna tugas, banyak yang hidupnya semakin karena persoalan yang menyangkut desa sengsara sebab niat awal menjadi wakil rakyat semakin hari semakin kompleks. Kita sesudah tidak bagus. Hidup mereka malah lalu mendukung upaya teman kepala desa merana setelah tidak menjabat. “Saya jelas tak untuk meraih cita-citanya, bahkan ke Jamau seperti mereka itu. Karena itu saya menata karta saya juga ikut menyampaikan penhati untuk menerjuni dunia politik. Saya ingin dapat,”ujarnya. ibadah di dunia politik,” katanya. Hal itu sudah diterapkannya sejak menjadi Terjun Ke Politik kades. Misalnya selama dua periode dia tidak Mohammad Jazuli, kini setelah pensiun pernah memungut biaya kepada warga untuk pria yang pernah menjadi bintang iklan keperluan desa. “Saya ingin hidup ini berarti produk obat ini berniat menerjuni dunia bagi masyarakat,” kata pengusaha toko bapolitik dengan mencalonkan diri sebagai ngunan ini. Kematangan pria ini dibangun calon legislatif dalam pemilu 2014 mendari pengalaman panjangnya menerjuni badatang. Dia sudah digadang-gadang untuk nyak bidang dan bergelut dengan banyak kamenjadi caleg dari Partai Demokrat. langan. Dia pernah 20 tahun hidup di Jakarta. Sebagai politisi, Jazuli memiliki visi poBahkan, pada tahun 1987 dia dilirik industri litik yang tak jauh beda dengan Presiden farmasi untuk menjadi bintang iklan produk Susilo Bambang Yudhoyono (SBY), yang obat yang sangat terkenal. (gus) juga putra Pacitan. Politik yang dikesanFebruari 2012

SUARA DESA I 39 1/18/2012, 8:12 AM

SUARA PANTURA

engawan Solo, sungai penuh misteri. Misterius, karena manusia kurang memahami karakter bengawan yang datang menaburkan berkah sekaligus menebar ancaman. Setiap musim hujan tiba, airnya melimpah tidak hanya terbuang siasia tetapi penduduk di sepanjang aliran Bengawan Solo selalu waspada. Tak terhitung berapa jiwa dideritakan dan berapa miliar rupiah kerugian yang dialami warga akibat lahan pertambakan dan pertanian yang dirusak amuknya. Padahal, warga Pantura, Bojonegoro, Lamongan, Tuban dan Gresik adalah daerah yang sangat membutuhkan air bersih. Warga perkotaan Lamongan misalnya, air bawah tanahnya berkualitas jelek, selalu kering di musim panas. Belum lagi kebutuhan air untuk irigasi di kawasan Pantura. Lahan persawahan dan pertambakan yang terhampar luas di sepanjang aliran Bengawan Solo, selalu kekurangan air pada musim kemarau. Gresik juga kaya air dari Kali Lamong di wilayah Selatan dan Bengawan Solo di kawasan Utara. Na-

40 I SUARA DESA HALAMAN OK1.pmd

mun lagi-lagi dua kawasan itu tetap saja dihantui ancaman banjir dari kedua aliran sungai itu, sehingga air yang melimpah itu puluhan tahun lamanya belum dianggap bernilai ekonomis baik untuk kebutuhan irigasi maupun air bersih. Pompanisasi Masyarakat pun mulai melirik potensi ekonomi air Bengawan Solo itu. Kawasan bonorowo, di wilayah Kecamatan Babat, Sekaran, Maduran, Turi, Karanggeneng, Karangbinangun, Glagah dan Deket, ketika musim hujan tiba, yang selama ini tidak mampu mengendalikan air Bengawan Solo, kini sudah mulai mendatangkan untung. Sepanjang tangkis Bengawan Solo di Lamongan, Tuban, Bojonegoro dan Gresik berjejer pompa â&#x20AC;&#x201C; pompa air yang dikelola secara bisnis. Karena mendatangkan untung tinggi, maka banyak investor yang mengelola pompa bertenaga diesel ini, selain masyarakat, desa pun mendirikan badan usaha untuk mengeruk pendapatan dari usaha pompanisasi. â&#x20AC;&#x2DC;â&#x20AC;&#x2122;Kalau para petani ini menunggu datangnya air hujan, terlalu lama, se-

hingga dengan kehadiran pompanisasi ini, kebutuhan air bisa dipenuhi,â&#x20AC;? kata Sholeh, warga Desa Pringgoboyo, Kecamatan Maduran. Pemkab Lamongan telah menyediakan dua pompa masing-masing berkapasitar 250 liter/detik dan dalam rencananya akan mendatangkan 6 unit pompa raksasa lagi bantuan Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) yang berkapasitas 1500 liter/ detik. Pompa-pompa itu suah cukup untuk mengendalikan air Bengawan Solo sebanyak 2000 liter/detik. Pompa ini bisa membuang air ke Bengawan Solo, ketika terjadi banjir di kawasan bonorowo. Begitu juga sebaliknya, bila pada musim kemarau, kalau airnya memungkinkan (tawar), bisa dimasukkan ke kawasan rawan kering. Misteri itu, ini mulai terkuak. Di pelbagai kawasan Pantura itu, saat ini sudah mulai merespon terhadap air Bengawan Solo dengan membangun bendungan gerak Sembayat di Gresik. Bendungan yang didisain sejak puluhan tahun lalu itu kini mulai digarap, sehingga kelak Bengawan Solo tidak lagi menakutkan, tetapi menjadi berkah tak terhingga. (abr, kdm)

www.suaradesa.com www.suaradesa.com Edisi Edisi 01 01 Februari Februari 2012 2012

1/18/2012, 8:12 AM

SUARA BOJONEGORO

Ujung Tombak SEKALIGUS

Ujung Tombok

agai anak kehilangan induknya. AKD Bojonegoro harus memeras otak agar bisa berdiri tegak di tengah sikap Pemkab Bojonegoro yang kurang merespon kehadiran organisasi penghimpun kepala desa ini. Ketua Asosiasi Kepala Desa Bojonegoro, Sudiyono saat ditemui Suara Desa, mengungkapkan lembaganya tidak memiliki sumber dana tetap. Akibatnya, sejumlah rencana kegiatan tidak dapat terlaksana. Setiap kegiatan sering ditanggung anggota maupun pengurus secara bergiliran. Selain itu, sejak AKD di Bojonegoro berdiri tahun 1999 banyak di antara anggotanya merasa jenuh, karena program kegiatannya kurang variatif tidak memberi rangsangan kepada anggotanya aktif berorganisasi. Para anggota hanya diajak berjuang terus menerus, tetapi hingga saat ini belum membuahkan hasil yang dapat dirasakan langsung. Misalnya perjuangan terwujudnya Undang-Undang tentang desa. “Ya, bagi anggota yang pola pikirnya sudah berkembang menganggap perjuangan ini untuk jangka panjang. Tetapi kan tidak semua anggotanya seperti itu, sehingga hanya yang memiliki kesadaran dan komitmen saja yang aktif dalam organisasi,” ungkapnya. Lebih lanjut, Kepala Desa Padang, Kec. Trucuk ini menjelaskan, perkembangan organisasinya terhambat oleh faktor eksternal. Pemkab Bojonegoro sangat kurang perhatiannya terhadap keberadaan AKD, sehingga peran dan fungsi organisasi ini kurang bisa dimaksimalkan yang mengakibatkan posisinya lemah. Kelemahan tersebut dimanfaatkan oleh oknum pejabat yang sering bermain-main dengan anggaran desa. www.suaradesa.com

HALAMAN OK1.pmd

Edisi 01

“Tanpa ada rasa curiga, setiap aliran dana diterima begitu saja oleh kepala desa, tanpa meneliti prosedur bakunya, sehingga saat ada audit dari inspektorat atau BPK diketahui ada penyimpang anggaran dan mau tidak mau kepala desa yang harus menghadapi tuntutan hukum,” tuturnya. Sebagian besar kades kurang memahami peraturan perundang-undangan, termasuk tugas dan fungsinya sebagai kepala desa. Pemkab Bojonegoro, sendiri, belum pernah menggelar pelatihan untuk peningkatan kwalitas perangkat desa maupun kepala desa. Contoh lain kurangnya perhatian terhadap pemerintah desa dari Pemkab Bojonegoro adalah soal motor dinas yang dipakai para abdi negara ini sebenarnya sudah uzur. Sejak 2003 motor dinas yang dipakai berjenis Honda Win dan tidak pernah diganti sampai sekarang. “Ya, itu contoh kasarnya saja, Padahal semua program pemerintah pusat, propinsi, maupun kabupaten ujung tombaknya adalah pemerintahan desa. Tapi dengan praktek yang ada tidak jarang kita malah tombok(tekor),” tegas bapak dua anak ini. Pemerintah Propinsi Jatim sudah memberikan perhatian meski belum sepenuhnya.Yakni dalam bentuk Bantuan Keuangan Desa (BKD) sebesar Rp 60 juta/desa yang dikucurkan sejak 2011.”Tahun 2012 ini ada 96 desa di Bojonegoro yang menerima dan tahun 2011 ada 54 desa. Dan tahun ini jika dana sudah turun ada oknum langsung minta 10 juta tiap penerima dana. Tapi kalau kita mengajukan lewat AKD malah tidak ada tanggapan,” sesalnya. Dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah (Pemilukada) Kabupaten Bojonegoro yang akan dihelat tahun depan,

Profile

Ketua AKD Bojonegoro

Nama : Sudiyono Tempat dan : Bojonegoro, 4 Juli 1973 tanggal lahir Istri : Rahmawati Dwi Astuti, S.Kep.Nes Agama : Islam Anak 1. Muhammad Rafi Renata 2. Medira Salma Kumala Riwayat Pendidikan 1. SDN Padang 1 2. SMPN 1 Bojonegoro 3. SMAN 2 Bojonegoro Riwayat Organisasi 1. Anggota AKD Bojonegoro 2. Ketua AKD Bojonegoro periode 2007 s/d 2012 Riwayat Pekerjaan 1. Kepala Desa Padang Kec. Trucuk Kab. Bojonegoro periode 1999 s/d 2007 2. Kepala Desa Padang Kec. Trucuk Kab. Bojonegoro periode 2008 s/d 2014

AKD tidak akan turut langsung mendukung salah satu calon. Namun sejumlah persoalan akan diperjuangkan kepada bupati terpilih agar meningkatkan kesejahteraan kades dan perangkat desa, pemberian jaminan kesehatan dan kenaikan tunjangan.”Ini perlu, selama ini kades adalah pimpinan pemerintahan yang bersinggungan langsung dengan masyarakat dan memiliki beban sosial serta moral paling berat,” kata kades yang juga pengusaha ini. Dengan segala hambatan yang ada roda organisasiAKD Bojonegoro tetap jalan. Diantaranya adalah pertemuan antar pengurus dengan anggota untuk bertukar pemahaman dalam pengelolaan pemerintahan desa.(nal)

Februari 2012

SUARA DESA I 41 1/18/2012, 8:12 AM

SUARA TUBAN

Diajak Buat Soal Tes Perangkat Desa

eberadaan Asosiasi Kepala Desa Tuban semakin tersanjung. Betapa tidak, Pemkab Tuban tidak memandang sebelah mata, justru merespon positif terhadap kehadirannya. Pada tahun 2011 yang lalu, misalnya, Pemkab Tuban menggandeng AKD dalam pembuatan soal-soal tes perangkat desa. Lebih dari itu, kontribusi soal AKD banyak diakomodir Pemkab Tuban, sehingga pada saat tes perangkat desa berlangsung, banyak menggunakan soal “racikan” AKD. Ini karena greget AKD di Kabupaten Tuban. “Ini karena prinsip amanah yang ditunaikan. Kalau tidak dipercaya, mana mungkin Pemkab Tuban melibatkan AKD,” tutur Ketua AKD Kabupaten Tuban Mashuri, yang juga Kades Cendoro Kecamatan Palang. Kemitraan dengan Pemkab Tuban itu, tutur Pak Mashuri, sudah barang tentu bergengsi. Ini bukan sekedar bhakti AKD Kabupaten Tuban tetapi juga merupakan bukti bahwa AKD Kabupaten Tuban memiliki kecakapan di bidang akademis. Sebagai sosok pengurus AKD, sepantasnya memiliki pengetahuan keperangkatan desa, karena akan menjadi hal yang lucu jika person AKD buta terhadap wawasan kepemerintahan desa.

“Profesional kan harus memiliki landasan akademis. Jadi, demikianlah yang saya katakan bahwa wadah AKD bisa memberikan “pencerahan”,” ujar Pak Kades, yang bersahaja ini. Rumusan soal-soal AKD tidak terlalu teoritis. Oleh karena itu, lebih banyak merancang soal-soal yang aplikatif, menyesuaikan dengan bidang-bidang kinerja kepemerintahan desa. Soal yang bernilai akademis tetap ikut pula disertakan, namun tidak terlalu banyak cacahnya. Perangkat desa lebih membutuhkan ilmu terapan, utamanya dalam menunjang tugas-tugas kepemerintahan desa. Meski demikian, perangkat desa tetap harus berwawasan akademis.”Ini merupakan kerja sama bagus, tidak saja kami tersanjung, tetapi juga ditempatkan pada posisi yang lebih baik,”tuturnya. Mashuri menambahkan, program konsolidasi organisasi sapai saat ini sudah hampir tuntas. Sebagian besar Kepala Desa (Kades) di Kabupaten Tuban merespon positif keberadaan Asosiasi Kepala Desa (AKD). Itu tercermin dari pembentukan AKD tingkat Kecamatan. Dari 20 Kecamatan, 19 diantaranya telah terben-

tuk AKD kecamatan, hanya tersisa kecamatan Widang. “Nah itulah sekilas AKD Tuban. Teman-teman Kades se-Kecamatan Widang bukannya keberatan, tetapi masih perlu ada yang “didalami”. Kita selayaknya menghormati otak-atik teman kades di sana,” ujar Drs. Mashuri. Keraguan-keraguan terhadap AKD mungkin terkait dengan pandangan politik. “Sejumlah kades ada yang beranggapan bahwa AKD “politis”, itu wajar, tetapi tidak boleh dianggap sebagai gerpol,” katanya.(abr)

Ketua AKD Kabupaten Tuban Drs. Mashuri

sa memberikan pencerahan, sebab hubungan kerja yang terjalin lewat komunikasi yang intensif dapat memajukan desa agar rakyatnya sejahtera. Namun sayang tugas seperti itu sering ditangkap dengan guyonan oleh sesama kepala desa. sebagian teman, kata dia, ada yang bilang: “jeruk kok makan jeruk”. “Maksudnya, kades kok mengorganisasi Kades. Mashuri yang suka melontarkan joke-joke itu juga menceritakan pengalamannya saat bertemu dengan pa-

ra kepala desa. Mereka sering mengatakan “sama punya stempelnya kok ngatur,” bis kota saja memiliki semboyan, sesama ‘’bis kota tidak boleh saling mendahului.’’ Kendati demikian, segala sesuatunya menyenangkan, terlebih semua teman-teman kades entengan. Memang saat ini belum banyak kegiatan, karena belum punya duit operasional dan AKD sendiri tidak menarik iuran anggota. Meski demikian, banyak hal telah dibicarakan pengurus AKD. (abr)

Sama Punya Stempelnya SEBAGIAN orang mungkin menganggap AKD sekadar kumpulan kades, tetapi berbeda dengan pandangan Drs. Mashuri. Menurutnya, AKD bi-

42 42 II SUARA SUARA DESA DESA HALAMAN OK1.pmd

www.suaradesa.com Edisi 01 Februari 2012

1/18/2012, 8:12 AM

SUARA LAMONGAN

anyak program yang harus dijalankan AKD Lamongan. Baik yang menyangkut organisasi, pembangunan desa ke depan maupun nasib para pemimpin di desa ini. Tapi Ketua AKD Nugraha menyadari bahwa organisasi yang dipimpinnya harus solid terlebih dahulu. Ini, kata Nugraha bukan pekerjaan mudah untuk menyatukan para kades di Lamongan. Untuk itu, program penyamaan visi dan misi demi persatuan dan kesatuan di dalam tubuh AKD harus diutamakan. Konsolidasi organisasi dari tingkat kabupaten sampai kecamatan terus digelar melalui pertemuan rutin. ‘’Saat ini program kami tengah melakukan kosolidasi ke Korcam-Korcam seraya menjaring aspirasi dari bawah,’’ kata Nugraha di ruang kerjanya. Banyaknya para anggota yang belum sepenuhnya menaruh harapan terhadap AKD, menyedot energi pengurus. ‘’Karena itu kita masih perlu sosialisasi tentang keberadaan AKD ini,’’ kata Kades Sidorejo, Kecamatan Deket ini. Mantan Ketua Umum LA Mania (pendukung berat Persela) tahun 2000-2005 ini, mengatakan desa merupakan penopang utama pembangunan di suatu daerah, termasuk di Lamongan. Hanya saja, aliran uang negara ke desa, utamanya alokasi dana desa (ADD) tampaknya masih perlu ditinjau ulang. Sumber di Pemkab Lamongan menyebutkan, ADD terdiri dari Bandes dan bantuan dusun (Bansun). Untuk Bandes ada klasifikasi berdasarkan ranking. Pada tahun 2011 ranking 1 memperoleh dana Rp 51.500.000 sebanyak 5 desa, ranking 2 dijatah Rp 46.500.000 sebanyak 48 desa dan rangking 3 digelontor Rp 41.500.000 sebanyak 409 desa. Sedangkan Bansun masing-masing dusun memperoleh Rp 5.500.000 sebanyak 1.430 dusun. Sehingga APBD Lamongan 2011 tersedot Rp 27.328.000.000 untuk menutup kebutuhan ini. Nugroho menilai, besarnya ADD www.suaradesa.com

HALAMAN OK1.pmd

Edisi 01

NUGRAHA Ketua AKD Lamongan berjabat tangan dengan Marzuki Ali, Ketua DPR sebelum dialog.

Tinjau Ulang Teknik Penerimaan ADD itu masih belum cukup untuk menutup kebutuhan di desa. Pasalnya, alokasi anggaran itu bukan hanya untuk pembangunan fisik saja, tapi juga dipakai biaya operasional BPD, LPM, PKK, Karang Taruna, Posyandu dan operasional pemdes. Perbedaan kondisi setiap desa memerlukan perhatian tersendiri. Ada desa kecil karena wilayahnya kecil dan penduduknya lebih sedikit, ada juga desa yang besar karena wilayahnya luas dan berpenduduk besar. Itu menyebabkan, anggaran yang dikucurkan itu disikapi berbeda oleh setiap kepala desa, sehingga dengan anggaran sebesar itu di satu desa ada yang menganggap cukup, tapi belum tentu bagi desa lain yang jauh lebih besar. Dana Bansun, juga tidak lepas dari kritikan AKD Lamongan. Selama ini di Lamongan, pemberian bantuan itu dipukul rata Rp 5,5 juta, tanpa mempertimbangkan besar kecilnya dusun. Padahal sebagaimana di daerah lain, dusun ada yang besar dan kecil. dusun tersebut memiliki wilayah lebih sempit dan berpenduduk sedikit. ‘’Sementara bantuan yang kami

terima dipukul rata,’’ katanya. Dari ketimpangan ini, AKD Lamongan minta teknik pemberian ADD di Lamongan ditinjau ulang. ‘’Agar dampak pemberian dana itu bisa dirasakan secara merata oleh dusun maupun desa,’’ katanya. AKD Lamongan juga minta, bantuan keuangan desa dari propinsi diperbesar. Bila sebelumnya penerima Rp 60 juta – Rp 100 juta hanya untuk 37 desa, pada tahun 2012 jumlahnya harus naik. Kesejahteraan perangkat desa, juga tidak lepas dari penilaian AKD. Tunjangan kades sebesar Rp 550.000 dan perangkat desa sebesar Rp 400.000 per bulan diperjuangkan naik minimal sesuai UMK Lamongan. Sebagai organisasi yang mengakar, AKD harus bisa menjaga hubungan baik, khusnya dengan pemerintah kabupaten. Untuk menjaga suasana harmonis, AKD Lamongan menggelar sepak bola persahabatan dengan Bupati Lamongan H. Fadeli, Wabup Amar Saifudin, Muspida dan jajarannya. ‘’Hubungan kami degan Pemkab baikbaik saja, sangat harmonis,’’ pungkas Nugraha. (kdm)

Februari 2012

SUARA DESA I 43 1/18/2012, 10:52 AM

SUARA AREK

adan Pusat Statistik (BPS) melaporkan lahan produksi padi di Indonesia terus mengalami penurunan dari tahun ke tahun. Di Jawa saja, penurunan lahan padi mencapai 27 ribu hektar per tahunnya. Dengan terus berkurangnya lahan pertanian ini, konsekuensinya produksi pangan juga menjadi turun drastis. Pada tahun 2011, misalnya, poduksi padi diperkirakan berkurang sekitar 1,08 juta ton.Hal ini karena berkurangnya luas tanaman yang dipanen sekitar 227 ribu hektare dan adanya faktor alam, dimana sampai Oktober 2011 Indonesia mengalami kekeringan sehingga terjadi pergeseran waktu panen. Di sisi lain, banyaknya bermunculan pabrik dan kawasan perumahan, termasuk juga proyek jalan tol menjadi peyebab semakin sempitnya lahan pertanian.Dalam beberapa tahun terakhir daerah pinggiran Surabaya, seperti Sidoarjo, Mojokerto dan Jombang, bermunculan kawasan perumahan dan pabrik baru, bak jamur di musim hujan. Di Jombang saja misalnya, dalam setahun terakhir, setidaknya ada sekitar 26 izin pengembang yang siap membangun pemukiman baru. Demikian juga dengan kawasan industri, ada kecenderungan di empat daerah ini semakin pesat perkembangannyaseiring kian sempit dan mahalnya lahan di kota Surabaya. Sebagai daerah penyangga kota buaya, empat wilayah ini mendapat luberan pengembangan kawasan industri, baik skala besar, menengah maupun kecil. Karena itu, tak heran kawasan industri di wilayah ini terus

44 I SUARA DESA HALAMAN OK1.pmd

SALAH satu lahan produktif di Jombang yang beralih fungsi menjadi jalan tol.

menggeliat hingga menyedot hektaran lahan produktif. Selain itu, proyek jalan tol Surabaya-Mojokerto-Jombang yang saat ini tengah dikerjakan juga tak kalah sengitnya menjadi pemangsa ratusan hektar lahan produktif. Bahkan bukan hanya lahan produktif yang terus digerus untuk jalan tol, tapi juga tanah pekarangan,lahan kosong, termasuk sebagian pemukiman warga, banyak yang beralih fungsi. Di Kabupaten Mojokerto, misalnya,lahan produktif yang berubah fungsi sekitar 100 hektar setiap tahunnya untuk kepentingan industrialisasi.Luas lahan produktif yang berkurang itu belum lagi dari daerah lain, seperti Gresik , Sidoarjo, Mojokerto dan Jombang.Padahal secara tradisi, kawasan Arek ini merupakan lumbung pangan Jatim, terutama Jombang dan Mojokerto.Dua daerah ini menjadi penyangga utama. Menyusutnya lahan produktif ini memang bukan hanya menjadi persoalan Jawa Timur semata, tapi juga menjadi persoalan serius bangsa ini. Sebab, ketersediaan pangan merupa-

kan salah satu indikator ketahanan sebuah bangsa. Apalagi bangsa Indonesia dulu mampu memenuhi kebutuhan pangannya sendiri melalui program swasembada pangan. Karena itu, dengan berkurangnya produksi pangan nasional sekarang ini,termasuk di Jawa Timur, lebih khusus lagi di wilayah Arek boleh jadi merupakan hal serius yang perlu dicari jalan keluarnya. Mengatasinya, bukan hanya cukup melalui debat dan diskusi, tapi perlu kerja giat bersama. Khususnya dari para pemangku kebijakan, harus ada kesungguhan dan keberanian untuk membuat terobosan. Intensifikasi dan diversifikasi lahan memang perlu segera dilakukan, tapi tak kalah pentingnya adalah goodwill dari penguasa untuk merangkul dan melindungi para petani atau pemilik lahan. Mereka harus lebih diberdayakan agar tidak mudah mengalihkan fungsi lahan produktif kepada pemilik modal. Sebaliknya, pemangku kekuasaan di daerah harus berani melindungi kawasan produktif untuk kepentingan jangka panjang. (tni)

www.suaradesa.com Edisi 01 Februari 2012

1/18/2012, 8:12 AM

SUARA GRESIK

Kerap Ngelus Dada Melihat Nasib Kepala Desa

BAMBANG ADI PRANOTO, SH, MSI

ecara ekstrim, masyarakat menilai seorang kepala desa (kades) adalah orang yang kaya alias banyak duit. Tidak hanya itu, masyarakat juga beranggapan kades adalah orang yang kaya ilmu dan memiliki segudang informasi. Bahkan, sebagian besar masyarakat desa menjadikan sosok kades sebagai tempat mengadu dan mengeluh tentang berbagai permasalahan yang mereka hadapi. Benarkah demikian? Realitas inilah yang menarik perhatian sosok Bambang Adi Pranoto, SH, M.Si, Ketua Asosiasi Kepala Desa (AKD) Gresik periode 2011 - 2016. Menurut Bambang yang juga Kades Sembayat Kecamatan Manyar ini, penilaian dan anggapan masyarakat terhadap seorang kades tampaknya terlalu berlebihan, sebab, fakta di lapangan menunjukkan masih banyak kades yang tingkat ekonominya belum mapan. “Jujur, saya kerap ‘ngelus dada’ (prihatin,Red) sekaligus bisa merasakan betapa masih banyaknya teman kades yang kehidupannya belum mapan, kalau tidak boleh dibilang miskin. Karena itu, saya tidak menyalahkan jika pada kenyataannya, ada beberapa kades terpaksa nyambi pekerwww.suaradesa.com

HALAMAN OK1.pmd

Edisi 01

jaan lain agar bisa memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari. Mereka sudah tidak peduli lagi wibawanya sebagai seorang kades anjlok. Sebab, bagi mereka yang penting anak istri tiap hari bisa makan, sehingga tidak kelaparan,” ungkap bapak tiga orang anak ini. Disinggung terkait tunjangan kades, mantan guru SDN di Madura ini mengatakan, kendati Pemkab Gresik memberikan tunjangan sebesar Rp 1 juta kepada masing-masing kades, namun tunjangan tersebut tidak sebanding dengan biaya operasional yang harus dikeluarkan oleh para kades. Mereka tiap hari harus berhadapan dengan masyarakat. Ada yang meminta pertolongan, ada yang meminta sumbangan, dan berbagai kesulitan yang dihadapi masyarakat desanya. “Intinya, uang Rp 1juta itu, buat ngopi saja tidak cukup, apalagi untuk memenuhi kebutuhan lainnya,” tandas kades yang dikenal vokal dan kritis menyikapi kebijakan pemkab ini. Selain tingkat ekonomi belum mapan, Bambang juga prihatin dengan banyaknya kades yang sumber daya manusianya (SDM) masih rendah atau jauh dari standar. “Khusus di Gresik, jika saya persentase, masih ada sekitar 10 sampai 15 persen kades yang SDM-nya masih rendah. Alhasil, meski mereka memakai seragam kades, tapi sesungguhnya, SDM mereka jauh di bawah kades,” ujar suami Dra. Ummu Asifah ini. Perjuangkan Nasib Kades Lewat AKD Gresik Menyikapi berbagai permasalahan yang dihadapi para kades, Bambang,

sang Ketua AKD Gresik bertekad akan memperjuangkan nasib kades. Keberadaan AKD Gresik sangat mutlak dibutuhkan untuk mengakomodir hak-hak kades yang masih dikebiri. Sebab, sebagai seorang kades. mereka sangat minim tunjangan, tidak seperti yang didapat pejabat pemerintah. “Jangankan tunjangan kesehatan, tunjangan purna tugas pun tak mereka dapatkan. Akibatnya, setelah lengser jadi kades, status sosialnya pun ikut anjlok, termasuk wibawanya pun turun drastis, karena tidak ada jaminan sosial yang mereka dapatkan. Lebih parah lagi, setelah tidak menjabat kades, nasib mereka semakin tragis. Bahkan, mohon maaf, beberapa mantan kades terpaksa ada yang menjadi tukang ojek, tukang pijat, maupun tukang ngamen,” papar alumnus S-2 Universitas Wijaya Putra ini. Untuk itu, melalui AKD Gresik, Bambang berjanji akan selalu komunikatif dan proaktif memperjuangkan hak-hak kades, baik lewat jalur eksekutif maupun legislatif. Selain meningkatkan kesejahteraan para kades, AKD juga akan berupaya keras meningkatkan SDM kades agar wibawa kades tetap ada dan terjaga, sehingga tidak dilecehkan. Tidak hanya itu, AKD juga akan memberikan perlindungan di bidang advokasi bagi para kades. “Meski Pemkab Gresik menyediakan bantuan hukum, namun karena kurang diberdayakan, akibatnya banyak kades yang tersandung masalah hukum,” kritik Bambang sembari menegaskan bahwa dirinya siap memimpin AKD Gresik dengan hati ‘jembar’ (lapang, Red) seluas samudera, sifat ngalah, loman, dan mengayomi. (ddh)

Februari 2012

SUARA SUARA DESA DESA I I 45 45 1/18/2012, 8:12 AM

SUARA SIDOARJO

Berjuang Lewat

Jagong Dawuh

sosiasi Kepala Desa dan Perangkat (AKDP) Sidoarjo berjuang sukseskan RUU Desa tanpa dukungan bupati. Lebih dari enam kali menggelar aksi di Jakarta, Bupati Sidoarjo Saiful Illah tidak pernah menandatangani surat dukungan yang diajukan pengurus. Padahal, semua pengurus asosiasi seluruh Indonesia diback up penuh oleh kepala daerahnya masing-msing untuk memperjuangkan agar RUU Desa segera disahkan menjadi undang-undang. “Kami merasa sakit hati pada bupati karena tak mau memberikan tanda tangannya. Meski begitu, kami tetap berangkat ke Jakarta. Kami pun harus menahan rasa malu kepada teman-teman dari daerah lain yang mendapat du-

Jagong Dawuh Kades Wonokarang Kecamatan Balongbendo Kabupaten Sidoarjo mengaku tak kesulitan mengkoordinasi para kades karena hubungan antar petinggi desa sudah kondusif dan tak pernah ada gesekan. Komunikasi yang berjalan baik ini tidak lepas dari pola Eko memimpin AKDP yang menerapkan jagong dawuh atau cadong dawuh. Artinya, para kepala desa itu

H. EKO PAISO

46 I SUARA DESA HALAMAN OK1.pmd

kungan dari bupatinya,” ungkap H. Eko Paiso, Ketua AKD. Tuntutan yang disampaikan berisi UUDesa segera disahkan, 10 persen APBN dialokasikan untuk desa, dan masa bakti kepala desa ditambah dari 6 tahun menjadi 8 tahun. Dikatakan Eko, akan lebih banyak yang bisa diperbuat jika RUU itu disahkan. Apalagi, jika anggaran 10% dari APBN itu disetujui, maka desa akan berkembang pesat, sebab banyak pembangunan yang bisa digarap.”Saya memperbaiki jalan desa dan membangun jembatan juga dengan dana dari pusat. Saya juga ingin desa ini punya mobil ambulans sendiri untuk membantu warga tidak mampu, tapi belum kesampaian karena belum ada dananya,” ujarnya. Ketika ditanya soal kemampuan SDM kepala desa, jika tiga tuntutan itu dikabulkan, menurut Eko, meskipun kemampuan Sumber Daya Manusianya tidak merata, namun untuk untuk mengelola pemerintahan desa sudah relatif mumpuni sehingga ia yakin semua akan berjalan lancar jika tuntutannya dikabulkan. “Melalui pelatihan-pelatihan peningkatkan SDM, maka skillnya semakin meningkat,” kata Eko.

selalu mengobrol sembari memberi informasi dan arahan tentang berbagai hal, misalnya tentang pajak, sekaligus menampung masukan maupun pengaduan dari perangkat desa. “Dengan begitu, informasi-informasi tentang berbagai kebijakan dari pusat lebih mudah dicerna oleh para perangkat,” katanya. “Apa yang saya peroleh dari rapat di kecamatan juga bisa langsung saya sampaikan kepada perangkat mealui jagong dawuh atau cadong dawuh tersebut,” lanjutnya. Tentang masa bakti 6 tahun yang berlaku pada Kades saat ini, Eko menilai terlalu singkat, terutama bagi Kades pemula. “Ia baru belajar, tiba-tiba masa baktinya habis. Karena itu, perlu ada penambahan masa bakti agar kades itu punya kesempatan untuk membuktikan kemampuannya,” tuturnya. Cari Sendiri Sementara itu, saat memberi pengarahan dalam acara pelantikan Kades Kureksari Kecamatan Waru, pertengahan Desember lalu, Bupati Saiful Ilah, memotivasi para Kades agar giat mencari PADes (Penghasilan Asli Desa) agar tak bergantung pada pemerintah pusat. “Cari PAD sebanyak-banyaknya dengan mendirikan koperasi, pasar, dan sebagainya, supaya dapat penghasilan sendiri. Jangan njagakno Pemda,” kata Bupati Saiful Ilah di Balai Desa Kureksari, 20 Desember 2011. Di tempat terpisah, Ketua Paguyuban Kepala Desa Se Kecamatan Waru, Abd Juri, hampir semua Kades berutang pada pihak ketiga karena ADD kuartal keempat tahun 2011 tak cair hingga tahun anggaran berakhir, sedangkan ADD kuartal kedua dan ketiga baru cair bersamaan menjelang akhir Desember. “Tak ada yang bisa kita lakukan dengan ADD itu, karena otomatis hangus,” sesalnya. Juri mengaku sudah menanyakan soal itu ke pejabat di Pemkab Sidoarjo mewakili 17 desa di Kecamatan Waru, namun ia mendapat jawaban yang membuat ia malah bertanya-tanya. (dim)

www.suaradesa.com

1/18/2012, 8:12 AM

Edisi 01

Februari 2012

SUARA MOJOKERTO

Kesejahteraan Dimulai dari Desa

H. MATDRA’I

ebuah organisasi akan berjalan baik jika ada ikatan kedekatan yang kuat dari pengurus dan anggotanya. Dari ikatan kedekatan itu rasa saling memiliki akan menumbuhkan jiwa tanggung jawab untuk memajukan organisasi. Hal itu juga nampak pada organisasi Asosiasi Kepala Desa (AKD) Kabupaten Mojokerto. Asosiasi yang pimpinan H. Matdra’i yang juga Kepala Desa (kades) Kupang, Kecamatan Jetis ini selalu mengedepankan jiwa saling memiliki agar organisasi menjadi kuat untuk mensejahterakan rakat dan memakmurkan desa. Karena itu, untuk menumbuhkan rasa saling memiliki itu, pengurus AKD tiap satu bulan sekali mengadakan anjangsana di tiap kecamatan. ”Anjangsana juga untuk mengetahui masalah temanteman kades. Istilahnya juga untuk shering,” kata H. Matdra’i, saat ditemui Suara Desa di showroom mobilnya. Jika saat anjangsana itu ada masalah yang terjadi pada salah satu desa, misalnya, peran AKD menjadi mediator. “Jika masalahnya dengan Pemkab, kita yang menyambungkan,” tuturnya. Matdrai mengatakan masalah yang ditemukan itu akan diinventarisir oleh bidang advokasi pengurus AKD, kemudian dipilah-pilah guna mencari www.suaradesa.com

HALAMAN OK1.pmd

Edisi 01

solusi penyelesaiannya. Jika ternyata konflik itu berujung pada kebijakan bupati, pihaknya akan menghubungkan dengan eksekutif dengan mempertemukan kedua pihak. Selain anjangsana, rapat-rapat untuk menyikapi isu-isu terbaru terkait perangkat desa juga selalu dilakukan. Juga tentunya menyikapi dinamika yang terjadi di wilayah Mojokerto.”Agar terjalin kedekatan tempat pertemuan digilir,” imbuhnya. RUU Mensejahterakan Ditambahkan Madrai pihaknya juga ikut menyikapi RUU desa yang hingga

memiliki, sehingga kita tetap satu tujuan.Kita semua sama-sama belajar,” terangnya. Selain itu, luasnya wilayah hingga membuat dirinya dan pengurus lainnya tidak mampu detail kondisi yang dihadapi anggotanya. “Ya dari pertemuan itu kita baru tahu jika anggota kita ada masalah. Tapi jika tidak ada laporan, kita tidak tahu,” jelasnya. Dalam menjalankan organisasi selalu membutuhkan dana. Untuk menyiasati itu, AKD menarik iuran wajib bagi anggota sebesar Rp 10 ribu/bulan. Selain itu dana hibah dari Pemkab sebesar Rp 25 juta digunakan un-

Beruntung karena adanya rasa memiliki, sehingga kita tetap satu tujuan. Kita semua sama-sama belajar.” H. MATDRA’I, Kepala Desa (Kades) Kupang

kini belum disetujui oleh pemerintah pusat dengan ikut serta aksi menuntut ke Jakarta.Menurutnya RUU Desa harus segera disahkan, sebab undang-undang inilah yang akan mensejahterakan rakyat. ”Kesejahteraan harus dimulai dari desa. Karena itu, desa harus lebih diperhatikan,” tegasnya. Dalam menjalankan roda organisasi AKD, H. Matdra’i mengutarakan dari 49 pengurusnya saat mengambil sebuah keputusan selalu terjadi pro kontra. Namun, hasil keputusan tersebut selalu dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab oleh anggota pengurus dan 299 kades yang lain. “Beruntung karena adanya rasa

tuk keperluan operasional. Bahkan saat gempa Bantul beberapa tahun lalu, AKD Kabupaten Mojokerto menyumbangkan sejumlah sembako untuk para korban. Bantuan langsung diberikan pengurus kepada korban dilokasi gempa. Hubungan yang baik itu lantaran AKD dan Pemkab terbangun lantaran kedua pihak bersinergi, seperti saat bupati turun ke desa-desa AKD selalu dilibatkan. Selain itu dalam hal perencanaan pembangunan dan penyusunan anggaran kades selalu dilibatkan.”Hubungan dengan Pemkab secara berkesinambungan terus berjalan dengan baik,” tuturnya.(ari)

Februari 2012

SUARA DESA I 47 1/18/2012, 11:00 AM

SUARA JOMBANG

Proteksi Anggota dari Jeratan Hukum

etika ditemui Suara Desa di runya sosialisasi saat program sertifikasi mahnya, suami AIPTU Agus gratis itu diluncurkan. Soal pemSetiani SH ini, bercerita babangunan ruas jalan tol Mojokertonyak terkait AKDP Jombang. Kertosono yang melewati Jombang Menurut Hasan, AKDP adalah sebagai telah menjerat ada tiga oknum kades. wadah sarana perjuangan untuk ke“Kami berharap jangan asal proses sejahteraan anggotanya dan rakyat. dan menahan saja. Tapi dilihat dulu “Tidak hanya itu, kami juga melakupermasalahan yang sebenarnya. Dan kan advokasi terhadap anggota yang alhamdulillah kasus yang melilit terkena masalah, “ katanya mantap. kades kini mereda, “tandas Hasan. Hasan mengatakan, dengan adanya Karena menganggap begitu mudahsejumlah oknum kepala desa di Jomnya proses hukum bagi kepala desa bang yang terjerat kasus pidana, piyang kesandung masalah. Dia menghak AKDP selalu himbau agar mendampingi kades berhatidan melakukan hati dan dalam pembelaan mesmenjalankan tuki tidak secara gasnya. “Lebih langsung. “Mibaik kita bekerja nimal lobi-lobi sesuai aturan. untuk pembelaSebab, kemungan selalu kami kinan kita juga lakukan untuk terjerumus daoknum kepala lam jebakan desa atau peyang disuguhrangkat desa kan, agar kepala yang terjerat kadesa terjerat suasus, “ujarnya. tu kasus, “ ujar KETUA AKD Jombang Hasan Bersama Istri dan anak. Misalnya, kaHasan. ta dia, oknum kepala desa di Jombang Sementara itu, dalam hal mengangyang terjerat kasus pidana ajudikasi kat kesejahteraan terhadap anggo(pensertifikatan massal gratis). Dia tanya, AKDP Jombang mengusulkan berusaha maksimal agar oknum kades agar tunjangannya dinaikkan. Begitu yang tertjerat bisa bebas, selain itu pula, masa jabatannya diperpanjang AKDP juga berusaha agar kades yang dari 6 menjadi 8 tahun untuk kepala terjerat tidak semakin banyak. desa. AKDP juga melakukan protes meSedangkan untuk tercapainya kelalui DPRD Jombang agar pihak kesejahteraan terhadap rakyat, menurut jaksaan tidak serta merta memproses Hasan adalah dengan melakukan pemdan menahan begitu saja bagi oknum bangunan infrastruktur seperti sarana kades yang tersandung kasus ajudidan prasarana jalan, serta jaringan kasi itu. Sebab persoalan yang meirigasi ditambah peningkatan produksi nyeret kepala desa itu harus ditinjau pertanian adalah upaya untuk mencapai dari pelbagai sisi, termasuk lemahkesejateraan rakyat. (nur)

48 I SUARA DESA HALAMAN OK1.pmd

Hasan SH, Moncer Jadi Kades NAMA Hasan SH, tidaklah asing bagi kepala desa serta pejabat yang ada di Kabupaten Jombang dan sekitarnya. Bahkan, warga Jombang-pun, tidak sedikit yang mengenal Hasan meski tidak secara langsung. Maklum, selain sebagai Kepala Desa Pandanwangi, Kecamatan Diwek, Kabupaten Jombang, Hasan SH, adalah sebagai Ketua AKDP (Asosiasi Kepala Desa dan Perangkat) Kabupaten Jombang. Dilahirkan di Jombang, pada 12 Agustus 1964 lalu, Hasan SH, menapaki kariernya sebagai Kepala Desa Pandanwangi, selama dua periode. Pria berperawakan tinggi besar itu menjabat sebagai Kades Pandanwangi periode pertama pada tahun 1999 – 2007. Dan karena kembali terpilih lagi, sejak tahun 2007 hingga sekarang dia masih menjadi orang nomor satu di Desa Pandanwangi, Diwek, Jombang. Hasan yang yang sebelumnya sebagai polisi berpangkat AIPTU bertugas di Polres Jombang harus pansiun dini. Dia mengabdikan tenaga dan pikirannya demi kemajuan desanya. Pada masa kepemimpinannya, masyarakat menilainya sebagai kades yang moncer, karena telah berhasil memajukan Desa Pandanwangi. (nur)

www.suaradesa.com

1/18/2012, 8:12 AM

Edisi 01

Februari 2012

SUARA MADURA

Menunggu Godot di Suramadu Madura semakin bersolek pasca-pembangunan Jembatan Surabaya - Madura (Suramadu). Namun mengapa akhir-akhir ini warga justru bergolak menggelar aksi demonstrasi menggugat kinerja Badan Percepatan Pembangunan Wilayah Jembatan Suramadu (BPPWS)?

ofik, salah seorang kepala desa di Kab. Bangkalan, merasakan betul dampak adanya Jembatan Suramadu terhadap perkembangan perekonomian Madura. Tiga tahun sejak adanya jembatan itu warga merasa ada harapan lebih besar untuk bisa sejahtera. “Secara umum luar biasa dampaknya,” katanya kepada Suara Desa. Lihat saja aktivitas usaha warga semakin menggeliat. Akses jalan yang jauh lebih bagus membuat laju perekonomian meningkat. Sektor bisnis baru bermunculan, seperti restoran, properti, dan pariwisata. “Masuknya investor pastinya lebih banyak dari sebelum ada Suramadu,” katanya, Sabtu (14/1) lalu. Hanya saja ekspektasinya tidak seperti yang diharapkan banyak kalangan sebab anggaran untuk percepatan pembangunan Madura juga cukup besar. Data dari anggota DPR RI Ahsanul Qosasih menyebutkan untuk pengembangan Suramadu tahun 2010/2011 sudah dianggarkan di APBN sebesar Rp 295 miliar lebih. Namun sayang BPPWS tidak memanfaatkan secara maksimal. “Anggaran itu kami harapkan bisa segera membangun Madura. Nyatanya hingga kini tidak ada,’’ katanya. Karena itu warga Madura pun mulai gundah. Ada apa? Apakah ada yang www.suaradesa.com

HALAMAN OK1.pmd

Edisi 01

salah bila warga Madura yang sudah sangat lama menunggu pembangunan di wilayahnya, berharap bisa meningkat kesejahteraannya? Maka, warga pun tak hanya memendam tanya. Mereka turun ke jalan menggugat kinerja BPPWS. Bahkan akhir tahun lalu, Rabu, 7 Desember 2011, empat kepala daerah di Madura mengevaluasi kinerja BPPWS setelah tiga tahun beroperasinya Jembatan Suramadu. Pertemuan di Pendopo Kabupaten Sampang itu dihadiri Bupati Sumenep Busyro Karim, Bupati Pamekasan Kholilurrahman, Bupati Sampang Noer Tjahja, dan Drs. KH Syafik Rofi’i, Wakil Bupati Bangkalan. Adapun pihak BPPWS diwakili Kepala Badan Pelaksana BPPWS, Irian. Dalam kesempatan itu Bupati Pamekasan KH Kholilurrahman mengatakan semula pertemuan mengagendakan pembahasan tuntutan masyarakat yang menginginkan agar BPPWS dibubarkan. Sebab masyarakat Madura menilai kinerja BPPWS buruk. Bahkan tidak menghasilkan apa pun. Namun berdasarkan pemaparan yang disampaikan Irian, diketahui BPWS sudah melebarkan jalan provinsi dari Kabupaten Bangkalan hingga Kabupaten Sumenep yang meru-

pakan ujung timur Pulau Madura. Baru Investor Kecil Kholil menjelaskan selama tiga tahun Jembatan Suramadu beroperasi sudah banyak investor yang masuk ke Pamekasan. Namun masih berskala sedang dan kecil, seperti di bidang jasa, transportasi, hotel, dan otomotif. “Dengan adanya Jembatan Suramadu yang berarti akses lalu lintas ke Madura semakin baik, semestinya yang masuk adalah investor besar yang bisa menyerap tenaga kerja yang banyak,” ujarnya. Kabupaten Bangkalan mengaku tidak kecipratan dari keuntungan dari penarikan peron atau tol Jembatan Suramadu. PAD masih mengandalkan retribusi pelabuhan Kamal. Bahkan jumlahnya kian merosot sejak beroperasinya Jembatan Suramadu. Menurut Wakil Ketua Komisi Keuangan DPRD Bangkalan, Mohdor, sebelum adanya Jembatan Suramadu retribusi yang diserap mencapai Rp 1,5 miliar per tahun. Tapi saat ini hanya Rp 375 juta per tahun. Kini warga Madura berharap agar pembangunan segera dipercepat. “Kami tak mau menunggu Godot,” kata seorang anggota DPRD setempat. Godot yang dimaksud adalah lakon karya sastrawan Samuel Becket, yang ditunggutunggu tapi tak pernah datang. (gus)

BANGKALAN yang paling dekat dengan Suramadu pun tak kebagian hasil retribusi jembatan ini.

Februari 2012

SUARA DESA I 49 1/18/2012, 8:12 AM

SUARA BANGKALAN

sosiasi Kepala Desa Bangkalan (AKDB) difungsikan sebagai media komunikasi 273 kepala desa di bumi Syeichona Cholil ini. Berbagai program inovasi untuk memajukan desa dilontarkan, sekaligus solusi untuk memecahkan berbagai masalah desa ditawarkan, sehingga keberadaan AKDB menjadi penting dalam menggerakan roda pembangunan di daerah yang menjadi pintu masuk

Pulau Madura ini. Sekjen AKDB, Abd Rofik menjelaskan, manfaat asosiasi kepala desa ini sangat luar biasa, sebab kebersamaan, dan kekompakan para kepala desa di Kabupaten Bangkalan semakin kuat setelah AKDB terbentuk. “Melalui AKDB ini, ikatan batin para kepala desa ini terlihat satu saudara,” katanya. Para kades, tidak lagi bekerja sendiri-sendiri, tetapi saling bantu jika

ada yang menghadapi kesulitan. Misalnya di sebuah desa ada persoalan yang tidak bisa dipecahkan, maka persoalan itu dicairkan dalam pertemuan bulanan itu. “Pokoknya dengan asosiasi ini, silaturrahmi antar kades tambah erat, bahkan melalui AKDB, para kades merasa terayomi dan terlindungi,” tukasnya. Kades Sumur Koneng Kecamatan Kwanyar ini menyatakan, pihaknya sangat mengaharapkan RUU Desa itu segera digedok. Pasalnya, urusan desa sampai ini kurang diprioritaskan, padahal peran dan fungsinya sangat strategis. “Jika nanti RUU desa disahkan, maka kesejahteraan masyarakat desa akan lebih meningkat,” katanya. Dia menyadari, hidup matinya AKDB ini dari, oleh dan untuk anggota. Itu sebabnya, untuk menghidupkannya, seluruh anggota wajib membayar iuran sebesar Rp 50 ribu sampai Rp 100 ribu. “Dana yang terkumpul untuk mengadakan pelatihan peningkatan SDM anggota AKDB, selain untuk operasional organisasi,” tutur Abd Rofik. (min)

Rela Ngantor di Rumah demi Pendidikan

saya kepada pendidikan,” terang Abd Rofik. Bagi Abd Rofik, di manapun dia ngantor tidak ada masalah, yang penting pelayanan kepada masyarakat tidak terganggu dan berjalan lancar. “Ya saya harus pinter ngatur waktu, mulai 8 pagi hingga pukul 11 siang saya di rumah untuk melayani masyarakat, setelah jam itu saya keluar rumah,” terang suami Siti Aminatus Syarboni ini. Menjadi Kepala Desa sebenarnya bukan cita-cita dari Abd Rofik, cita-cita yang dinginkannya adalah menjadi anggota TNI/Polri. Namun karena masyarakat Desa Sumur Koneng telah memberikan kepercayaan kepadanya, ia rela mengubur cita-citanya itu. “Dulu kades ini dijabat oleh ayah saya Moh

Marsadin selama 47 tahun, setelah ayah wafat, jabatan kades dijabat orang lain, naABD ROFIK mun pada tahun 2007, sesepuh desa menyuruh saya maju menjadi Kades,” papar pria kelahiran Nopember 1973 ini. Sebenarnya, Abd Rofik menolak pencalonan dirinya untuk menjadi Kades Sumur Koneng itu, akan tetapi karena desakan yang sangat deras, maka Ia terpaksa menerimanya. “Ya mau gimana lagi kalau sudah diberi amanah ya kita kerjakan,” paparnya. (min)

DOK

Tawarkan Inovasi

A-

KEPALA Desa Sumur Koneng kecamatan Kwanyar Bangkalan, Abd Rofik merelakan kantor desanya ditempati siswa SMKN-1 Kwanyar yang belum memiliki kelas. Sekjen AKDB Bangkalan ini rela memindahkan aktifitas Kantor Desa Sumur Koneng ke rumahnya. “Karena untuk sementara kantor desa ditempati pendidikan, ya saya ngalah meskipun saya harus ngantor di rumah, ini demi cintanya

50 II SUARA SUARA DESA DESA 50 HALAMAN OK1.pmd

www.suaradesa.com Edisi 01 Februari 2012

1/18/2012, 8:12 AM

SUARA SAMPANG

Kades Minta Dilibatkan Dalam Penyusunan RAPBD

Azas transparARTISIPASI kepala legislatif maupun pemilu kepala ansi dan keterdesa di Kabupaten daerah, baik pada orde baru maupun bukaan publik, Sampang masih orde reformasi, Sampang selalu pamenjadi pendorrendah. Eksekutif nas. Tidak hanya itu, pola pendekatan ong bagi aparamaupun legislatif kurang inpembangunan yang top down sering tur pemerintahan tensif menjalin komunikasi menimbulkan konflik horizontal, sepdesa untuk lebih dengan kades untuk menerti peristiwa Nipa dan terakhir konberkiprah dajaring aspirasi warga. Denflik intraumat beragama. lam melaksanagan keterlibatan warga desa Menurut Ahmad Mohtadin, pada kan strategi dan yang diwakili klebunnya sektor bantuan dana yang dialokasipengembangan akan mempercepat pembankan untuk desa, kebijakan Pemwilayah desa. gunan di daerah yang rawan kab Sampang belum memihak desa. Namun ironisnya konflik ini. Alokasi Dana Desa (ADD) diharapkan Ahmad Mohtadin selama ini pejaKoordinator Kabupaten supaya mengacu ketentuan yang teKorlap AKD Sampang bat desa terkesan (Koorkab) AKD (Asosiasi lah diamanatkan dalam Peraturan pasif, karena proKepala Desa) Sampang, Ahmad Pemerintah (PP) Nomor 72/2005 tengram yang bergulir hanya bersifat Mohtadin, mengatakan selama ini, tang Desa, yaitu sebanyak 10 % dari top down. Padahal partisipasi aktif penyusunan APBD, misalnya, pemerkekuatan APBD setelah dikurangi bemasyarakat menjadi salah satu inintah kabupaten tidak pernah menlanja rutin dan gaji pegawai. dikator suksesnya pembangunan gajak kades untuk membahasnya ’’Realisasi pencairan ADD tahun dengan menerapkan pola bottom dalama satu meja. Hal ini, berakibat 2011 kemarin secara keseluruhan up. Artinya pemerintah lebih menpada perencanaan dan pelaksanaan hanya sebesar Rp 10 miliar, tentu saja gakomodir aspirasi dibawah, karena pembangunan yang sering tidak sesdana tersebut sangat minim jika dilimasyarakat desa lebih memahami uai dengan kebutuhan desa. hat dari kondisi dan kebutuhan desa kondisinya sendiri. “Kami menuntut agar peran kepala yang masih banyak yang perlu dibe’’Kami meminta supaya Rancandesa harus dilibatkan dalam penyusunahi dari segi fisik maupun pembergan Pembangunan Jangka Menennan Rancangan Anggaran Pendapatan dayaan ekonomi,’’ tandasnya. gah Desa(RPJMD), benar-benar diBelanja Daerah (RAPBD) Kabupaten Kemampuan para kepala desa jadikan sebagai dasar dan landasan Sampang,’ katanya. yang terhimpun dalam AKD, saat dalam menentukan arah pembanguKepala Desa Gunung Eleh, Kecaini mulai meningkat dibanding benan. Bukan hanya sekedar dijadikan matan Kedungdung itu menambahberapa tahun sebelumnya. Meski kegiatan formalitas semata, sehingkan, APBD pro rakyat jangan hanya demikian, melalui organisasi AKD, ga arahnya tidak jelas, serta target sebatas slogan tapi harus benar-bebanyak informasi yang dihimpun yang diinginkan malah tidak tercanar diwujudkan dengan melibatkan baik yang berkaitan dengan idepai,’’ tukasnya. stakeholders. Kalangan kades beride pembangunan maupun persoKabupaten Sampang adalah daerharap bisa menyumbangkan pikiran alan yang dihadapi para kepala ah keras, selain kondisi geografismaupun sarannya dalam penyusudesa.”Kita sering mendapatkan ide nya, warganya juga sensitif dan gamnan RAPBD, baik itu ditingkat Paniuntuk menyeleseikan masalah,” kapang emosi. Beberapa kali pemilu tia Anggaran (Panggar) Eksekutif tanya.(sio) maupun ditingkat legislative, sebab para kades lebih paham dengan kondisi desanya masing-masing. ’’Keterlibatan Kades dalam penyusunan RAPBD diharapkan nantinya dapat menumbuhkan pemerataan pembangunan di tiap desa, karena selama ini pelaksanaan pembangunan terkesan lebih difokuskan di wilayah perkotaan. Sehingga menimbulkan ketimpangan pembangunan dan kecemburuan sosial dari masyarakat desa, akibat APBD yang terkesan tidak pro rakyat tersebut,’’ PERTEMUAN rutin pengurus organisasi kades se Madura di Kota Pamekasan, 10 Desember 2012. ucap Ahmad Mohtadin. www.suaradesa.com

EDISI FEBRUARI 2012.indd 51

Edisi 01 Februari 2012

SUARA DESA

1/18/2012 11:29:16 AM

SUARA PAMEKASAN

oal dana yang minimal ditambah SDM yang masih rendah menjadi kendala bagi PERKASA untuk memutar roda organisasi agar bergerak lebih cepat. Namun permasalahan yang lebih utama untuk dilaksanakan adalah konsolidasi organisasi dengan menyatukan visi dan misi agar hubungan antara pengurus dengan anggota terjalin lebih bersaudara lagi. Menurut Ketua Persatuan Kepala Desa se Pamekasan (PERKASA) HM Saiful ada beberapa permasalahan yang sedang dihadapi Perkasa sendiri saat ini, diantaranya kekurangan dana logistik dalam rangka menggerakkan organisasi yang dipimpinnya. “Dana tersebut dimaksudkan sebagai persediaan ketika ada anggota dan pengurusnya tersandung suatu permasalahan, seperti kasus hukum dan masalah lainnya. Ketika kita mempunyai dana yang cukup maka membuat kita mudah melangkah untuk membackup anggota yang sedang tersandung masalah terutama berkaitan masalah hukum,” katanya. Untuk itu, pada tahun 2012 mendatang, pihaknya akan mengadakan musyawarah dengan seluruh klebun (panggilan orang Madura untuk kepala desa) untuk membahas pelbagai persoalan, baik yang berkaitan dengan program organisasi, termasuk mencari jalan untuk memperoleh dana cukup agar or-

PENGURUS Perkasa Pamekasan mengadakan rapat untuk membahas persoalan desa.

Tak Ingin Jadi Bemper ganisai bisa berjalan normal. Ketika ditanya apakah mendapatkan bantuan dari Pemerintah setempat? Saiful mangakui Perkasa memang mendapatkan bantuan Rp 20 juta dari Pemkab Pamekasan. Namun dana APBD itu belum cukup menutupi total kebutuhan dana yang mencapai Rp 50 juta pertahun. Meski kekurangan dana itu tidak menyurutkan keinginannya untuk menjadikan PERKASA lebih kuat secara kelembagaan. Rapat dan pertemuan yang selama ini diselenggarakan difokuskan agar semua pen-

gurus dan anggota memiliki visi dan misi yang sama. Dengan demikian, diharapkan para kepala desa itu menjadi kuat, tidak mudah dimanfaatkan atau jadi bemper politikus. Disebutkan, selama ini hubungan kerja sesama anggota serta dengan pengurus Perkasa sendiri belum solid. Saiful mencontohkan, kalau anggota diajak musyawarah untuk membahas persoalan kekinian terkadang kurang responsif. “Tetapi kalau ada kepala desa yang sedang terbelit suatu kasus maka rujukannya langsung kepada Ketua Perkasa,” tutur Haji Saiful. (hab)

H Saiful Ketua Persatuan Kapala Desa Pamekasan (PERKASA)

All Out Cegah Dekadensi Moral

Nama Lahir

: HM Saiful : Pamekasan, 8 Desember 1965 Istri : Hj. Mahmudah Anak : 1. Ikomatil Ainy (18) 2. Widya Novalita Khoﬁfah (10) Jabatan : 1. Ketua Perkasa 2. Kepala Desa Kadur, Pamekasan

52 SUARA DESA

EDISI FEBRUARI 2012.indd 52

SELAIN sebagai Ketua Perkasa, HM Saiful juga sebagai Kepala Desa Kadur, Kecamatan Kadur Kabupaten Pamekasan yang mempunyai komitmen tinggi dalam membangun desanya. Tidak hanya membangun infrastruktur desa tetapi juga perbaikan moral warganya. Terbukti, selama dua periode menjabat sebagai Kades Kadur infrastruktut terutama jalan pelosok hampir 80 persen sudah diaspal semua, padahal sebelumnya hampir belum ada yang Makadam. “Alhamdulilah 80 persen seluruhjalan Desa Kadur sudah teras-

pal, sisanya akan kita usahakan pada tahun mendatang,” jelanya Disisi moral, kades dengan dua anak ini serius memberantas segala bentuk aksi amoral. Caranya dengan memberikan pengawasan yang ketat generasi muda yang sering melakukan minumminuman dan perselingkuhan dan yang lainnya. “Langkah kita adalah secara persuasif, setiap permasalahan yang ada tidak pernah kita lanjutkan sampai ke pihak berwajib, tapi diselesaikan secara kekeluargaan. Khusus moral, kita all out,” ucapnya.(hab) www.suaradesa.com

Edisi 01 Februari 2012

1/18/2012 11:28:00 AM

SUARA SUMENEP

Sukses Naikkan ADD dan Tunjangan Perangkat

etua AKD Sumenep, H. Farki Praseno, menuturkan kiprah AKD di daerah ini, sangat signifikan dalam meloloskan aspirasi warga dan anggotanya. Pemkab saat ini sudah begitu tinggi perhatiannya terhadap organisasi kepal desa ini, sehingga banyak usulannya yang disetujui pemerintah. Menurut Kades yang pernah menjadi guru olah raga ini, organisasi yang ia pimpin ini memfokuskan pada program pemberdayaan desa. Sebagai organisasi kepala desa, AKD sangat tepat dijadikan media komunikasi untuk membahas berbagai kebijakan pemerintah maupun program-program kepala desa.”Filosofi awalnya untuk memperdayakan desa secara utuh dan menyeleseaikan persoalan desa baik secara kelembagaan ataupun sebagai indifidu,” terangnya. Hasilnya? Keberadaan AKD Sumenep mulai diperhitungkan pemerintah. Kepala desa yang selama ini hanya sebagai penonton pembangunan, ke depan harus dilibatkan lebih aktif. Coba lihat, kata dia, proyek di desa terutama yang berkaitan dengan infrastrukut seperti jalan poros desa, jembatan dan lainnya, banyak yang rusak padahal usianya baru seumur jagung.”Oleh sebab itu kami meminta kepada Bapak Bupati, proyekproyek yang selama ini dikerjakan oleh rekanan hendaknya ada keterlibatan desa,” katanya. Era pemerintahan KH. A. Busyro Karim, menurut Farki aspirasi yang datang dari desa sudah mulai diperhatikan, sehingga AKD Sumenep akan lebih maksimal untuk memperjuangkan aspirasi masyarakat yang diwakili kepala desa. Berbagai kebijakan tenwww.suaradesa.com

HALAMAN OK1.pmd

tang pedesaan akan dikawal agar peranan desa sebagai kekuatan negara yang paling vital bisa terwujud. Pertemuan rutin AKD Kabupaten Sumenep yang digelar setiap bulan secara bergiliran di setiap kecamatan telah menunjukan hasil yang bagus. ”Dari pertemuan bulanan yang dilakukan oleh AKD Kecamatanlah kita tahu dan dari sanalah lahirlah programprogram dan masalah yang harus dipecahkan bersama,” pungkas Farki. Rogoh Kocek Sendiri Diakui semua perjuangan untuk membangun desa agar lebih mandiri selalu didanai dari kocek kades sendiri. “Untuk membiayai perjuangan dan aktivitas lainnya yang berkenaan dengan kemajuan desa, kami dan pengurus lainnya harus keluar kocek sendiri yang dibantu oleh donator para kepala desa yang besarannya juga tidak ditentukan. Artinya kami tidak berjuang sendiri tapi ada para kepala desa yang membantu perjuangan AKD,” terangnya. Para Kepala Desa di Sumenep, menurut Imam Idafi Sekretaris AKD Sumenep, sangat kompak, sehingga tuntutan kenaikan TPAPD minimal sesuai UMK dikabulkan meskipun baru naik . dari Rp 300.000,- menjadi Rp 500.000,-. Selain itu tuntutan kenaikan ADD juga disetujui bupati dari Rp 40 juta menjadi Rp 50 juta “Dan Alhamdulillah berkat perjuangan bersama TPAPD dan ADD dinaikan meski tidak sesuai target,” terangnya. Persoalan yang juga sedang diperjuangkan adalah pemberian 10% dari APBD .“Perjuangan untuk mensejahterakan perangkat desa dan masyarakat masih panjang dengan jalan yang berliku,” katanya. (lan)

KETUA AKD SUMENEP KH. FARKI PRASENO

Pimpin Desa dengan Tubuh Sehat LELAKI ini, tidak bisa terlepas dari olahraga. Olah raga adalah kebutuhan. Baginya tiada hari tanpa olah raga. Dalam memimpin desa sekalipun, menjadikan olah raga sebagai pijakan dalam mengambil kebijakan. Siapa dia? Ya, Kepala Desa Sera, Kecamatan Lenteng, Sumenep, H. Farki Praseno. Mantan guru olah raga ini dilahirkan di Sumenep, pada 1 Agusutus 1968.”Selama hayat masih di kandung badan jangan pernah tinggalkan olahraga. Hidup sehat itu indah, hidup sehat itu enjoy, hidup sehat itu kreatif dan semua itu harus dengan berolahraga. Dan dalam memimpin warga itu harus dengan tubuh yang sehat dan pikiran jernih,” katanya. Dia juga berharap bisa memerangi kemiskinan.” Melalui pendidikan, persoalannya kemiskinan dan kebodohan segera diatasi,” katanya. (lan)

Edisi 01 Februari 2012

SUARA SUARA DESA DESA II 53 53 1/18/2012, 8:12 AM

PAMONG KITA Ny. Aidarmiwati, Kades Wonokitri, Pasuruan

Kades Wanita Pertama Suku Tengger

Y. AIDARMIWATI, adalah kepala desa wanita pertama Suku Tengger di Gunung Bromo. Ida, begitu ia akrab disapa, terpilih menjadi kepala desa (kades) dengan mengungguli suaminya, Karnoto, dalam Pilkades, Minggu, 15 Agustus 2010 lalu. Dari 2.175 hak pilih, Aidarmiwati mendapat 1.483 suara, dan Karnoto 430 suara. Sisanya 85 warga tidak datang. “Pilkades itu sebenarnya bukan perebutan kepemimpinan di dalam Suku Tengger di Gunung Bromo. Hanya sekadar memenuhi persyaratan demokrasitisasi kepemimpinan dalam pemerintahan desa,”ujar Aidarmiwati, yang didampingi suaminya Karnoto. Menurut Aidarmiwati , warga Suku Tengger di Gunung Bromo kurang tertarik saling bersaing memperebutkan kursi kepemimpinan (kades). Saat pendaftaran Pilkades tidak ada yang bersedia mendaftarkan diri, sampai akhirnya dirinya terpaksa maju. Warga sudah saling memaklumi, karena menjadi pemimpin Suku Tengger juga mempunyai konsekuensi yang cukup berat. Selain mampu menjadi kepala pemerintahan di

54 SUARA DESA

EDISI FEBRUARI 2012.indd 54

desa, juga mampu menjadi tokoh adat yang mempunyai tugas untuk terus melestarikannya. “Kades juga harus mampu mengurusi, mulai ritual yang sifatnya pribadi, hingga ritual adat yang secara umum atau massal,” kata Aidarmiwati. Meski demikian Aidarmiwati menyadari kodratnya sebagai perempuan tidaklah setrengginas kaum laki-laki. Tak jarang ia harus meminta diantarkan suami, saat malam-malam harus melihat warga yang rumahnya kena longsor. Demikian juga setiap acara hajatan, menjenguk orang sakit atau melahirkan, rapat di kabupaten atau kecamatan, dan beberapa peristiwa penting lainnya.

musim tanam atau panen. Ditambah lagi sifat masyarakat yang relatif tertutp terhadap perubahan dari luar. “Seringkali mereka merasa sudah merasa cukup dengan kondisi dan keadaan yang ada,”ujar kades periode 2010-2016 ini. Saat ini programnya sebagai kades yang sangat mendesak adalah pembangunan TPT (tembok penahan tanah). Karena kondisi geografisnya banyak rumah warga terkena longsor, terutama pada musim hujan . Seperti tahun lalu saja, ada tiga rumah terkena longsor. Menurutnya, ada sekitar tujuh lokasi yang rawan longsor dan ia berharap bantuan dana dari pemerintah untuk membangun TPT. Pembuatan TPT ini cukup mahal. Kalau hanya mengandalkan swadaya warga akan lama. Setiap lokasi

Tanpa Bengkok Menjadi kades di Desa Wonokitri itu panggilan hati. Pasalnya tidak mendapat gaji atau tanah ganjaran (bengkok) , seperti layaknya hak yang diterima kepala desa di tempat lain. Kades Wonokitri hanya menerima tunjangan perangkat desa sebesar Rp 1 juta per bulan dari Pemkab Pasuruan. “Entahlah, saya ingin berbuat sesuatu untuk desa,”ujar ibu dua anak ini mengenang. Ia mengatakan, tantangan menjadi kades, adalah meningkatkan kapasitas sumber daya m fathoni manusia (SDM), sebab Ny. Aidarmiwati bersama keluarga. tingkat pendidikan warga desa rata-rata hanya lulus SLTP. membutuhkan setidaknya Rp 100 Banyak faktor yang menyebabjuta untuk dapat dibangun plesengkan mereka enggan meneruskan ke an TPT yang kuat dan tahan lama. SLTA atau perguruan tinggi. Selain Sedangkan dana dari ADD hanya Rp karena faktor biaya, jarak, juga ka66 juta tidak cukup, karena dana rena anak-anak memilih bekerja di itu sudah tersedot untuk pemberladang atau diminta orangtuanya dayaan masyarakat dan biaya rutin membantu di lading, terutama saat desa . (bdh) www.suaradesa.com

Edisi 01 Februari 2012

1/18/2012 7:17:58 AM

Hj. Puri Nguri-uri Batik Khas Pacitan “Nduk, “ “Nduk Nduk,, eengko Nduk ngko nek wis rampung ndang cepet digawa rene ya. Iki bayarane kanggo kowe. Ojo lali tetap rajin sekolah ya.” Kata-kata dalam bahasa Jawa itu artinya, “Nak, nanti kalau sudah selesai cepat dibawa ke sini. Ini bayarannya untuk kamu. Jangan lupa tetap rajin sekolah ya. “

ata-kata gemati itu meluncur dari Hj. Puri Sihap, pemilik usaha Batik Puri, di Desa Cokrokembang, Kec. Ngadirojo, Pacitan. Kamis siang itu, perempuan di atas 60 tahun itu didatangi bocah perempuan yang masih mengenakan seragam baju sekolah sambil membawa gambar contoh ornamen batik di sebuah kertas putih. Anak perempuan itu adalah salah satu dari belasan perajin anak-anak yang dibina Hj. Puri. Biasanya mereka membatik usai pulang seko-

Hj. Puri Sihap dengan karya batik tulisnya.

lah. Selain anak-anak ada juga para perajin yang sudah dewasa. Desain motif batik maupun kain dari Hj. Puri, kemudian dibawa pulang untuk digambar. Setelah selesai baru diserahkan kembali ke Hj. Puri. “Anak-anak biasanya butuh waktu satu minggu untuk membuat kain batik. Namun ada juga yang lebih cepat, tergantung dari ukuran dan jenis yang akan dibuat,”kata Hj. Puri Sihap, yang didampingi anak perempuannya Puji Haryati dan suaminya, Hemy Triasmoro. Bagi Hj. Puri, Puji maupun Hemy www.suaradesa.com

EDISI FEBRUARI 2012.indd 55

menekuni usaha batik adalah memadukan kepentingan bisnis sekaligus nguri-uri(memelihara) budaya leluhur agar berjalan selaras. Hj. Puri mewarisi ketrampilan membatik dari kakek-neneknya yang tinggal di Jogjakarta, ketika jaman kolonial Belanda. Sedangkan di Pacitan usaha batiknya dilakukan bersama suaminya Sihap sejak 1957 dan berkembang pada tahun 1960an. Di Pacitan, Hj. Puri bersama suaminya mengembangkan motif khas daerah setempat, yang disebutnya Batik Puri mengambil namanya sebagai merk. Sebab hingga saat ini berbagai kreasi jenis dan motif bati lahir dari imajinasi Hj. Puri Sihap. Ada juga yang menyebutnya Batik Cokrokembang untuk menandai nama desa dimana mereka tinggal. “Kekhasan batik kami terletak pada motif bledak (bunga yang ditutup) dan kembang parang,”ujar Hj. Puri. Namun untuk memenuhi permintaan pasar, Hj. Puri juga mengembangkan berbagai motif, seperti motif wayang, satria, atau tergantung pemesanan. Selain kain batik untuk baju dan jas, juga memproduksi sarung, jilbab taplak meja, sarung bantal, dan sprei. Saat ini dalam mengembangkan usahanya, Hj. Puri dibantu anak bungsunya Puji Haryati dan menantunya Hemy Triasmoro. Hanya saja untuk menggambar berbagai jenis motif batik tetap di-

Edisi 01 Februari 2012

lakukan Hj. Puri. Sedangkan anak dan menantunya mengurusi bisnis dan pengembangan pemasarannya. Baik Hj. Puri, Puji maupun Hemy kerapkali menghadapi kenyataan, batik sebagai budaya asli negeri kerap ‘dikorbankan’ demi kepentingan bisnis. Salah satu contohnya, tidak sedikit motif batik tulis Puri atau batik Cokrokembang ‘dibajak’ dan ditiru para pengusaha batik cap. Ongkos produksi batik cap jauh lebih rendah daripada batik tulis, sehingga harganya pun bisa lebih murah. Selain itu, pembuatan batik batik tulis cap bisa lebih cepat dan massal. Sedangkan pembuatan batik tulis relatif lama, dan untuk satu lembar kain butuh 2-3 hari. “Ini memang dilema, tapi kami tetap ingin mempertahankan, per batik tulis khas Cokrokembang atau Batik Puri yang diwariskan nenek moyang kami”, ujar Hemy, yang juga Sekdes Cokrokembang, Kecamatan Ngadirojo, di Pacitan. Pemasarannya sampai ke Jakarta, Jogjakarta, Surabaya, Malang, Kalimantan, dan Bali. Harganyapun bervariasi, untuk baju paling murah Rp 90 ribu/potong, sedangkan yang tertinggi berkisar Rp 250-300 ribu/ potong. Omsetnya per hari mencapai Rp 3-4 juta, dengan keuntungan bersihrata-rata 10 juta/bulan. Usaha batik itu setidaknya menyerap seratus tenaga kerja, baik sebagai tenaga borongan atau karyawan tetap dengan upah Rp 20 ribu/hari. Hampir semua karyawan adalah anggota keluarga sebagai tenaga pemasaran, sedangkan tenaga borongan warga desa sebanyak 100 KK dengan upah 12 ribu/borongan. Selain itu, beberapa anak sekolah ikut dengan upah Rp 15 ribu hingga Rp 25 ribu per lembar. (bdh)

SUARA DESA

1/18/2012 7:25:08 AM

KILAS BALIK JATIM SEJARAH AKD

EFORMASI 1998 yang ditandai runtuhnya rezim Orde Baru berdampak pada perubahan di berbagai sektor, termasuk sistem pemerintahan desa. Di era Orde Baru, desa diakui dan diatur dalam UU Nomor 5/1979, namun pasca reformasi undang-undang tersebut dilebur dalam UU 22/1999 tentang Pemerintah Daerah. Eksistensi pemerintahan desa di tanah air yang jumlahnya lebih dari 70 ribu hanya diatur dalam beberapa pasal undang-undang tersebut. Pergantian itu juga tidak memberikan legitimasi utuh atas desa. Krisis eksistensi Pemerintah Desa memicu kegelisahan kepala desa. Sebab sejatinya, desa adalah embrio dari lahirnya sebuah negara. Desa juga dipandang sebagai pondasi atas berkembangnya demokratisasi di Indonesia dengan penyelenggaraan Pemilihan Kepala Desa (Pilkades) secara langsung. Di tengah kegelisahan itu lahirlah Asosiasi Kepala Desa Jawa Timur (AKD Jatim). Kelahiran AKD Jatim diawali pertemuan antara H. Moch Moezamil S.Sos (Kades Bono Kec. Boyolangu, Kab. Tulungagung) dan Drs. Karmudji Alwi (Sekdes Sambidoplang, Kec. Sumber Gempol, Kab. Tulungagung) dengan Ketua Yayasan Dwiyuna Jaya R.H. Dwi Putranto Sulaksono di sebuah rumah makan di Sidoarjo, awal 2004. Dari diskusi tersebut di atas, lahir beberapa pertemuan lebih besar, yang diikuti beberapa kades dari berbagai kabupaten di Jawa Timur. Pertemuan lebih besar itu juga diawali di rumah makan Pringgadani, di Jalan Raya Juanda, Sidoarjo, pada Mei 2004. Pertemuan itu dihadiri sekitar 30 kepala desa dari berbagai kabupaten di Jawa Timur. Diantara mereka yang hadir adalah para tokoh atau ketua paguyuban kepala desa kabupaten/kota, dian-

56 SUARA DESA

EDISI FEBRUARI 2012.indd 56

Lahir saat Desa dalam Ketidakpastian Hukum

PERTEMUAN bersejarah tiga tokoh desa awal berdirinya AKD Jatim, dari kiri RH. Dwi Putranto Sulaksono, Moch. Moezamil, dan Karmudji Alwi di Surabaya Tahun 2004.

Asosiasi Kepala Desa Jawa Timur (AKD Jatim) lahir saat desa dalam ketidakpastian hukum. Perubahan dalam undang-undang tentang desa meresahkan sekitar 7.500 kepala desa di Jawa Timur. Perubahan itu berimplikasi pada kesejahteraan aparat pemerintahan desa, masa jabatan desa, alokasi anggaran untuk desa, hingga â&#x20AC;&#x2122;kenyamananâ&#x20AC;&#x2122; dalam menjalankan tugas yang bersentuhan langsung dengan masyarakat. Karena itulah, ratusan perwakilan kepala desa dan perangkat desa se Jawa Timur mendeklarasikan berdirinya AKD Jatim sebagai wadah perjuangan para kepala desa dan perangkat desa, di Hotel Sinar II, Sidoarjo, 5 Mei 2005. Berikut ini beberapa tulisan sekilas sejarah AKD Jatim yang dinukilkan dari buku Jejak Langkah Sang Kades dan AKD Jatim Harus Menjadi Organisasi Profesional, Independan, dan Amanah. taranya H. Toni MS (Nganjuk), Jazuli (Pacitan), Tulus Setyo Utomo (Tuban), Samuki (Pamekasan), Harly Priyatmoko (Bondowoso), Jaswadi (Jombang), Bambang Sujantoko (Malang), Soemarsono (Sidoarjo), duet Hawin Mualif -Pitoyo (Blitar), dan sebagainya. Ketua Yayasan Dwiyuna Jaya R.H. Dwi Putranto Sulaksono kembali mensponsori pertemuan kepala desa dan perangkat desa yang lebih besar, di Surabaya, 24-25 Juli 2004. Dalam pertemuan bertajuk Silaturrohmi Kepala Desa Jawa Timur itu hadir sekitar seratus kades dan perangkat desa. Pada tertemuan itu sekaligus dirumuskan sebuah tekad untuk pemberdayaan kepala desa dan memajukan desa. Disepakati sebagai wadah, adalah nama Asosiasi Kepala

Desa Jawa Timur (AKD Jatim). Selanjutnya dibentuk pengurus yang bertugas untuk melakukan sosialisasi di tiap-tiap kabupaten. Sedangkan bidang-bidang yang dikembangkan adalah bidang advokasi, organisasi, pemerintahan, keuangan, sosial kemasyarakatan, pengembangan SDM, dan bidang pembangunan. Organisasi itu dipimpin tujuh presidium, yakni HM. Djazuli (Pacitan), Harly Priyatmoko (Bondowoso), Tulus Setyo Utomo (Tuban), Jaswadi (Jombang), H. Samuki (Pamekasan), Bambang Sujantoko SH (Malang), dan Tony MS (Nganjuk). Aktivitas sehari-hari organisasi dikendalikan sekretaris jenderal (sekjen) H. Moch. Moezamil, S.Sos (Tulungagung). Moezamil dibantu

www.suaradesa.com

Edisi 01 Februari 2012

1/18/2012 11:25:44 AM

tiga sekretaris, yakni Karmuji Ali (Tulungagung), Robiul Usman (Jombang), dan Sugianto (Sidoarjo). Singkat kata, pada 4-5 Mei 2005 dilangsungkan acara Deklarasi Asosiasi Kepala Desa Jawa Timur (AKD Jatim) di Hotel Sinar II Juanda, Sidoarjo. Dalam deklarasi itu terbentuk kepengurusan AKD Jatim Periode 2004-2008. AKD Jatim mendaftarkan organisasinya secara legal kepada notaris di Surabaya dengan Badan Hukum Nomor 69 Tanggal 15 Maret 2005, kepada Notari/PPAT Yatiningsih, SH, MH, yang beralamat di Pasar Tunjungan Baru, Lantai 1 No. 19, Jl, Tunjungan 86-88, Surabaya. Sejak itu AKD secara resmi terdaftar sebagai organisasi sosial kemasyarakatan di Jatim. Secara bertahap AKD terus tumbuh dan berkembang di masingmasing kabupaten. Hal itu tidak luput dari peran pengurus AKD Jatim yang memasukkan pembentukan wadah kepala desa di daerah sebagai salah satu program kerjanya. Aksi turun ke jalan ribuan anggota Asosiasi Kepala Desa Jawa Timur (AKD Jatim) di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, 4 Oktober 2010.

ratusan kepala desa di Jatim saat bertemu di Hotel Sahid Surabaya membahas wadah organisasi perjuangan kepala desa dengan nama AKD Jatim Tahun 2004.

Lalu disusul rentetan â&#x20AC;&#x2122;aksi diplomasiâ&#x20AC;&#x2122; dengan anggota DPR dan beberapa Kementrian Republik Indonesia di Jakarta, baik pada 14 April 2011 maupun 15 Juni 2011, lalu pada 2-3 Oktober 2011 hingga terakhir 15 November, adalah puncak keinginan AKD Jatim terhadap lahirnya UU Desa. Namun, jika menengok ke belakang, perjuangan AKD Jatim menuntut terbitnya UU Desa sudah dilakukan sepanjang tahun 2005-2006. Musyawarah Daerah Asosiasi Kepala Desa Jawa Timur (Musda AKD Jatim), di Sidoarjo, 16-17 April 2010 menjadi babak baru organisasi tersebut. Selain memilih kepengu-

Deklarasi AKD Jatim

BERTEMPAT di Hotel Sinar II. Sidoarjo, maka pada tanggal 5 Mei 2005, dideklarasikan sebuah organisasi baru kepala desa di Jawa Timur. Organisasi itu bernama Asosiasi Kepala Desa Jawa Timur (AKD Jatim). Naskah deklarasi dibacakan Sekjen

rusan baru, Musda mengharapkan AKD Jatim menjadi wadah dalam meningkatkan kesejahteraan dan profesionalisme kepala desa dan perangkat desa. Bahkan pada momentum itu AKD Jatim diminta berkiprah lebih banyak dalam mengatasi masalahmasalah klasik, seperti kemiskinan, pendidikan, sanitasi dan kesehatan, pertanian, kekurangan gizi maupun pangan, dan sebagainya. Kondisi seperti itu menuntut fungsionaris AKD, mulai dari tingkat kecamatan, kabupaten, hingga provinsi dituntut lebih responsif dan akomodatif terhadap berbagai perubahan. (bdh)

H. Moch. Moezamil, S.Sos, didampingi ketujuh ketua presidium dan pengurus lainnya. Adapun bunyi kalimat deklarasi adalah sebagai berikut : Kami Kepala Desa se Jawa Timur, bersatu dalam Asosiasi Kepala Desa Jawa Timur, dengan ini menyatakan: Asosiasi Kepala Desa Jawa Timur, siap mengamalkan pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945, serta menjaga keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Asosiasi Kepala Desa Jawa Timur, bersama pemerintah dan masyarakat, siap melaksanakan pembangunan di segala bidang dalam mewujudkan masyarakat yang adil dan makmur Asosiasi Kepala Desa Jawa Timur, siap mendukung tegaknya supremasi hukum, dan independen dalam melaksanakan demokrasi. Sidoarjo, 5 Mei 2005 Ttd AKD JATIM

www.suaradesa.com

EDISI FEBRUARI 2012.indd 57

Edisi 01 Februari 2012

SUARA DESA

1/17/2012 8:53:40 AM

Jejak Langkah AKD Jatim 15 Desember 2011 Empat pengurus teras AKD Jatim, masing-masing Ketua Samari, Sekretaris Moch. Moezamil, Bendahara Tulus Setyo Utomo, dan Pitoyo didampingi Pembina AKD Jatim R.H. Dwi Putranto Sulaksono melakukan dialog dengan Ketua Komisi II DPR RI dan anggota Komisi VII DPR RI M. Azwir Dainy Tara, di Jakarta. 15 November 2011 Ketua AKD Jatim bersama beberapa pengurus lakukan lobi-lobi penting agar RUU Desa segera disahkan. Minggu-Senin, 2-3 Oktober 2011 Bertemu dan dialog dengan pimpinan dan fraksi, anggota Komisi II DPR RI. Minggu-Senin 26-27 Juli 2011 Memonitor pembahasan RUU Desa di Dirjen PMD Kemendagri dan berkomunikasi dengan Ketua DPR RI dan beberapa anggota Komisi II DPR RI. Rabu, 15 Juni 2011 Bertemu dan dialog dengan Ketua DPR RI Marzuki Alie), Sekretaris Dirjen PMD Kemendagri A. Zubaidi. Rabu-Sabtu, 13-16 April 2011 Bertemu dan berdialog dengan Menko Perekonomian Hatta Rajasa dan beberapa anggota Komisi II DPR RI. Kamis, 6 Januari 2011 Bertemu dan berdialog dengan Gubernur Jatim Soekarwo dalam kaitannya dengan enam tuntutan AKD Jatim. Senin, 4 Oktober 2010 Unjuk rasa di Jakarta, yakni di DPR RI dan Kementerian Dalam Negeri yang diikuti sekitar 5 ribu anggota AKD Jatim. Jumat-Sabtu, 16-17 April 2010 Menggelar Musda AKD Jatim, yang menerbitkan rekomendasi sebagai aspirasi kepala desa dan perangkat untuk diwujudkan. Senin, 3 April 2006 AKD Jatim dan PRADJA Jateng (dalam Parade Nusantara) mengepung Gedung Mahkamah Agung (MA) Jakarta. Mendesak MA melakukan judicial review (uji materi) atas dua pasal dalam PP 72/2005. Rabu, 8 Maret 2006 Kolaborasi AKD Jatim-PRADJA Jateng membentuk Parade Nusantara melakukan aksi long march di Jakarta, dari Gedung DPR RI ke Istana Negara. Rabu-Jumat, 8-10 Februari 2006 Sekitar 200 anggota AKD Jatim mendatangi Kantor Mendagri, Dewan Perwakilan Daerah (DPD) dan Komisi II DPR RI. Tuntutan landasan hukum bagi kesejahteraan kades dan perangkat desa.

58 SUARA DESA

EDISI FEBRUARI 2012.indd 58

ERDIRINYA AKD Jatim tak lepas dari sosok R.H. Dwi Putranto Sulaksono. Selain membina dan mendanai kegiatan AKD Jatim, pria kelahiran Tuban ini juga dikenal sebagai aktivis sosial yang tak kenal batas. Ya, melalui Yayasan Dwiyuna Jaya yang didirikan bersama istrinya Hj. Yustina Yanuati Sayers, hidupnya diabadikan untuk pengabdian di bidang sosial, kemanusiaan, dan keagamaan, baik di tingkat nasional maupun internsional. Filosofi R.H. Dwi Putranto Sulaksono pun berdasarkan pada lima daun kehidupan. Hal itu mengandung prinsip berbakti kepada keluarga, lingkungan, agama, bangsa, dan kedamaian dunia. Lima daun kehidupan ini pula melandasi semangat dan etos kerja dari Yayasan Dwiyuna Jaya. Landasan filosofi dan pemikirannya mengacu kepada bentuk bulat lonjong dengan garis putih dan dasar warna biru merupakan garis kesucian dan niat yang tulus dalam kepedulian terhadap sesama yang mengikat erat struktur kesatuan dalam kedamaian. Lima daun kehidupan dengan yang melingkar berwarna hijau sebagai lambang lingkungan yang sehat dan asri yang mencerminkan harapan dan kesuksesan untuk mencapai tujuan kehidupan manusia yang selalu mengacu pada perdamaian abadi. Garis berbentuk pita melambangkan hubungan yang erat dan harmonis membentuk Keluarga, Bangsa dan Negara yang bermartabat. Tulisan Dwiyuna Jaya Foundation dengan dasar putih melambangkan ketulusan hati dalam melakukan segala kegiatan. Sedangkan nama “Yayasan” ditulis dalam bahasa Inggris “Foundation” melambangkan cakupan kegiatan di tingkat nasional dan internasional. www.suaradesa.com

Edisi 01 Februari 2012

1/17/2012 8:53:45 AM

Dwiyuna Jaya dan Misi Tanpa Batas Misi Yayasan Dwiyuna Jaya meliputi bidang sosial, kemanusiaan, dan keagamaan. Semua itu dilakukan untuk pemberdayaan ekonomi rakyat, membantu pembangunan masyarakat desa, meningkatkan mutu pendidikan dan kualitas kerajinan rakyat, meningkatkan potensi sumber daya manusia serta meningkatkan peluang usaha sampai ke tingkat ekspor. Yayasan Dwiyuna Jaya didaftarkan pada pejabat notaris di Singaraja Bali pada tanggal 29 Januari 2002 dan disahkan di Pengadilan Negeri Singaraja pada tanggal 14 Februari 2002 dengan No. 06/AN.01/ PN.SGR/2002. Pada tanggal 14 Februari 2005 telah dibuat Akta Perubahan Nomor 60 di Pejabat Notaris I Gusti Ngurah Putra Wijaya, SH yang berkedudukan di Denpasar â&#x20AC;&#x201C; Bali dan telah disahkan oleh Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum dengan dikeluarkannya Keputusan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia No. C-401.HT.01.02.TH 2005 pada tanggal 31 MARET 2005 serta dilengkapi dengan NPWP No. 01.828.763.1-902.000. Kenangan yang tak pernah terlupakan dalam misi sosialnya, saat R.H. Dwi Putranto Sulaksono berperan aktif dalam usaha mendamaikan lima desa yang berselisih di Kabupaten Buleleng, Bali, 9 Februari 2002. Kelima desa itu adalah Desa Tigawasa, Pedawa, Banyusuri, Sidatapa, dan Desa Cempaga. Peristiwa kerusuhan itu menelan korban puluhan orang ini, dan akhirnya dapat dihentikan. Selanjutnya warga kelima desa itupun bersatu dalam organisasi Bali Aga. Pengalaman pertama itu kemudian membuat R.H. Dwi Putranto Sulaksono dan Hj. Yustina Yanuati Sayers bersama Yayasan Dwiyuna Jaya kian bersemangat dalam kegiatan sosial. Ia selalu ikut cawe-cawe membantu penanganan bencana alam, baik di tanah air maupun luar negeri. www.suaradesa.com

EDISI FEBRUARI 2012.indd 59

Misalnya, ikut dalam upaya rehabilitasi bencana alam Bahorok Sumatera (2003) , gempa bumi dan tsunami Aceh (2004), gempa bumi di Bantul dan Jogjakarta (2006), tsunami gempa di Sumatera Barat dan Papua Barat (Wasior). Sedangkan di dunia internasional, ia bersama Dwiyuna Jaya Foundation juga ikut membantu rehabilitasi akibat gempa Afghanistan, gempa Pakistan (8 Oktober 2005), serta gempa tsunami di Thailand, dan Sri Lanka (2004). Sedangkan dalam bidang pemberdayaan desa, dilakukannya mulai Sabang sampai Merauke. Ya, mulai di Provinsi Nangroe Aceh Darussalam, Sumatera Utara, Sumatera Barat, Riau, Jawa Timur, dan sebagainya. Kiprah Yayasan Dwiyuna Jaya dalam membina AKD Jatim dilan-

Edisi 01 Februari 2012

dasi semangat dan motivasi Pemberdayaan Aparat Pemerintahan Desa selaku pemegang mandat rakyat secara langsung dalam sistem demokrasi di Indonesia. Maksud dan tujuannya, Yayasan Dwiyuna Jaya ingin mengajak seluruh aparat pemerintahan desa semakin mengetahui potensi, peluang, sekaligus kekurangan yang ada pada daerahnya masing-masing guna menghindari kesenjangan kemakmuran antara desa satu dan lainnya. Diharapkan melaui forum AKD Jatim akan terjalin sinergi yang dapat meningkatkan kesejahteraan di seluruh desa di Jawa Timur. Percepatan laju pembangunan di Jatim tanpa membedakan wilayah pembantu gubernur, kabupaten, kecamatan maupun wilayah desa masing-masing. â&#x20AC;&#x153;Setelah semua data potensi, peluang, sekaligus kekurangan yang ada pada daerahnya masing-masing digabungkan, maka akan lebih mudah bagi investor-investor untuk mengetahui situasi dan kondisi pada daerah itu, dimana investasi akan dilakukan oleh mereka,â&#x20AC;?kata R.H. Dwi Putranto Sulaksono. (bdh)

SUARA DESA

1/18/2012 11:27:09 AM

DOK

isata kuliner di Kota Nganjuk tak lengkap rasanya bila tidak merasakan lezatnya nasi becek. Sepintas para wisatawan kurang “ngeh” dengan menu khas kota angin ini sebab istilah becek sendiri berkonotasi kotor. Becek mengingatkan kita pada kubangan dengan air keruh. Namun bila kita merasakan menu kuliner yang hanya ada di dua tempat di Kota Nganjuk ini pasti semua sepakat bahwa rasanya benar-benar “makyusss” bin lezat. Sego (nasi) becek adalah hidangan yang mirip dengan kari/kare kambing. Isi sego becek nyaris serupa dengan soto babat, namun diberi potongan sate kambing yang telah dilepas dari tusuknya. Daging yang dipilih adalah daging kambing muda sehingga empuk. Tidak lupa diberi potongan bawang merah yang menambah kenikmatan rasa hidangan ini. “Saya berasal dari Jawa Tengah,

jadi cocok dengan makanan ini. Rasanya luar biasa nikmat. Apalagi ditambah beberapa tusuk sate kambing muda alias cempe, wah nikmat sekali. Sate kambingnya sangat empuk, baru pertama saya makan sate empuk se-

60 I SUARA DESA HALAMAN OK1.pmd

perti ini,” kata Setyobudiyanto, yang mampir ke warung nasi becek di Jl. dr Soetomo Nganjuk. Cara penyajiannya, nasi dihidangkan dalam mangkok diberi kubis cincang dan tauge, kemudian dituangkan kuah kari warna kuning yang berisi daging dan jeroan. Selanjutnya daging dari lima tusuk sate ditambahkan ke dalam mangkok itu. Adonan itu menebarkan bau harum. Rasanya cenderung manis. Berbeda dengan umumnya hidangan utama ala Jawa Timuran yang cenderung asin. Sate kambing sendiri bisa tambah bila kurang. “Saya tambah 10 tusuk sate,” kata Rohayati, pembeli lain. Warung sego becek paling terkenal berada di Jalan dr Soetomo Nganjuk. Dulu ada yang membuka warung serupa di sekitar terminal lama tapi tidak bertahan lama. Bisa jadi warung yang tak bertahan lama itu karena tidak memiliki resep warisan leluhur pemilik nasi becek sehingga menu kuliner ini hanya ada di Jalan dr. Soetomo. Ya, terpampang papan nama di sa-

na warung “Nasi Becek dan Sate Kambing Makanan Khas Nganjuk”. Warung ini selalu ramai pengunjung. Bahkan banyak di antaranya yang bermobil. Sebagian di antaranya wisatawan dari luar kota Nganjuk yang penasaran dengan cerita dari mulut ke mulut tentang kelezatan nasi becek. Yang menarik, bangunan warung ini tidak sebagus restoran atau depot yang ada di Kota Nganjuk. Warung nasi becek ini tak ubahnya warung-warung pinggiran jalan lain. Hanya yang membedakan pengunjungnya datang silih berganti. Pemilik warung bernama Bu Tin orangnya ramah. Dia selalu meladeni pembeli dengan telaten, termasuk bila pengunjung bertanya soal rahasia menu nasi becek. “Nasi becek ini sudah dijual secara turun temurun sejak tahun 1950,” kata Bu Tin, sambil melayani pembeli. Bu Tin adalah keturunan ketiga dari mbah-buyutnya yang mengawali usaha ini. Masalah harga nasi becek, juga lumayan murah. Semangkok atau seporsi harganya cukup sepuluh ribu. Kalau tambah sate lima tusuk, enam belas ribu. Itu pun sudah termasuk segelas teh manis. Tapi kalau minumnya memilih menu lain, misalnya, tambah es, harganya cuma nambah Rp 500,-. Cukup murah bukan ?. Nah, silahkan mencoba kalau pas datang atau melintas kota angin, Nganjuk. (gus)

www.suaradesa.com Edisi 01 Februari 2012

1/18/2012, 8:12 AM

Mendeteksi

Asam Urat

ang dimaksud dengan asam urat adalah sisa metabolisme zat purin yang berasal dari makanan yang kita konsumsi. Ini juga merupakan hasil samping dari pemecahan sel dalam darah. Purin sendiri adalah zat yang terdapat dalam setiap bahan makanan yang berasal dari tubuh makhluk hidup. Dengan kata lain, dalam tubuh makhluk hidup terdapat zat purin ini, lalu karena kita memakan makhluk hidup tersebut, maka zat purin tersebut berpindah ke dalam tubuh kita. Berbagai sayuran dan buah-buahan juga terdapat purin. Purin juga dihasilkan dari hasil perusakan sel-sel tubuh yang terjadi secara normal atau karena penyakit tertentu. Normalnya, asam urat ini akan dikeluarkan dalam tubuh melalui feses (kotoran) dan urin, tetapi karena ginjal tidak mampu mengeluarkan asam urat yang ada menyebabkan kadarnya meningkat dalam tubuh. Hal lain yang dapat meningkatkan kadar asam urat adalah kita terlalu banyak mengkonsumsi bahan makanan yang mengandung banyak purin. Asam urat yang berlebih selanjutnya akan terkumpul pada persendian sehingga menyebabkan rasa nyeri atau bengkak. Penderita asam urat setelah menjalani pengobatan yang tepat dapat diobati sehingga kadar asam urat dalam tubuhnya kembali normal. Tapi karena dalam tubuhnya ada potensi penumpukan asam urat, maka disarankan agar mengontrol makanan yang dikonsumsi sehingga dapat menghindari makanan yang banyak mengandung purin. www.suaradesa.com

EDISI FEBRUARI 2012.indd 61

KESIMPUlAN SINGKAT TENTANG ASAM URAT Gejala Asam Urat - Kesemutan dan linu - Nyeri terutama malam hari atau pagi hari saat bangun tidur - Sendi yang terkena asam urat terlihat bengkak, kemerahan, panas dan nyeri luar biasa pada malam dan pagi. Solusi Mengatasi Asam Urat Melakukan pengobatan hingga

Edisi 01 Februari 2012

kadar asam urat kembali normal. Kadar normalnya adalah 2.4 hingga 6 untuk wanita dan 3.0 hingga 7 untuk pria. Kontrol makanan yang dikonsumsi. Banyak minum air putih. Dengan banyak minum air putih, kita dapat membantu membuang purin yang ada dalam tubuh. Makanan yang Dihindari (mengandung banyak purin) Lauk pauk seperti jeroan, hati, ginjal, limpa, babat, usus, paru dan otak. Makanan laut seperti udang, kerang, cumi, kepiting. Makanan kaleng seperi kornet dan sarden. Daging, telur, kaldu atau kuah daging yang kental. Kacang-kacangan seperti kacang kedelai (termasuk hasil olahannya seperti tempe, tauco, oncom, susu kedelai), kacang tanah, kacang hijau, tauge, melinjo, emping. Sayuran seperti daun bayam, kangkung, daun singkong, asparagus, kembang kol, buncis. Buah-buahan seperti durian, alpukat, nanas, air kelapa. Minuman dan makanan yang mengandung alkohol seperti bir, wiski, anggur, tape, tuak. (tni)

SUARA DESA

1/17/2012 8:53:51 AM

PELUANG USAHA

Investasi Kayu Jabon Menjanjikan

ebutuhan kayu dunia semakin meningkat dari tahun ke tahun, sementara hutan di Indonesia semakin krisis. Sengon dan jabon kini merupakan kayu yang cukup populer dan cocok sebagai bahan baku vinir, kayu lapis, dan pulp. Produsen peti buah, mainan anak-anak, korek api, cetakan beton juga memerlukan kayu ini. Permintaan ekspornya pun terus meningkat. Tempat tumbuh tidak terbatas dari dataran rendah hingga dataran tinggi. Keuntungan Dari 1 ha akan diperoleh sekitar 700 m3. Dengan harga saat ini Rp.1.000.000/m3 pada umur tanaman 5-6 tahun. Investasi di bidang kehutanan atau pohon kayu selalu mengungguli investasi di bidang lainnya selama 30 tahun terakhir, yang secara konsisten memberikan tingkat pengembalian minimal 15% per tahun selama beberapa dekade terakhir. Bahkan perusahaan investasi terkenal seperti Jeremy Grantham pun investasi di bidang ini. Dari investasi sebesar ÂŁ 1 juta ( sekitar 14 milyar) pada tahun 1990 dapat menghasilkan pengembalian sekitar ÂŁ 16.366.537 (sekitar Rp.233,5 milyar) pada tahun 2010. Dan, jabon merupakan salah satu andalan tanaman perkebunan yang tumbuh cepat (fast growing species). Tinggi tanaman mencapai 40 m dgn batang bundar dan tegak lurus dengan lingkar batang mencapai 150 cm (diameter 40-50 cm). Jabon ini dapat hidup di ketinggian 100-1000 mdpl dan cocok untuk perkebunan. Pohon ini siap panen pada umur 8 â&#x20AC;&#x201C; 10 tahun. Pada umur 10 tahun ratarata volume dalam satu pohon adalah 0,8 â&#x20AC;&#x201C; 1,0 m3 bahkan bisa lebih untuk perawatan maksimal.

62 SUARA DESA

EDISI FEBRUARI 2012.indd 62

Lalu bagaimana supaya kita juga bisa merasakan bahwa investasi ini adalah yang terbaik, dan bagaimana pula investor kecil, yang mungkin tidak memiliki modal investasi sampai puluhan milyar, bisa berinvestasi dan mengambil keuntungan dari bisnis risiko rendah namun pengembalian tinggi yang selama selama puluhan tahun ini hanya baru bisa dinikmati oleh investor besar tersebut. Ada beberapa pilihan investasi yang tersedia untuk investor kecil supaya bisa berinvestasi di bidang ini, seperti investasi menanam jabon merah samama, jabon putih, kayu putih, gmelina, sengon, surian dll. Investor bisa memilih sendiri dari mulai pemilihan jenis pohon yang akan ditanam sampai tempat atau lokasi untuk menanam pohon kayu yang telah dipilih, Pemilihan investasi jenis ini juga tergantung dari seberapa lama anda menginginkan dana investasi anda kembali lagi, semakin cepat, semakin besar tentunya semakin baik. Bahkan saat ini banyak perusahaan ataupun perorangan yang menawarkan kerjasama investasi dibidang ini, mereka rata rata menawarkan sistem

kerjasama investasi bagi hasil atau syariah namun ada pula yang menawarkan kenaikan persentase per tahun. Paket investasi yang ditawarkan pun beragam dari yang per hektar sampai yang per pohon. Paket per hektar pun bermacam macam juga tergantung dari berapa jumlah pohon yg ingin kita tanam biasanya antara 500 sampai 2500 pohon tergantung pola tanam. Besaran nilai investasi dan tingkat keuntungan yang ditawarkan pun bervariasi padahal jenis dan jumlah pohon yang ditawarkan sama persis, hal ini mungkin dipengaruhi oleh berbagai faktor contohnya harga beli bibit, upah buruh, keadaan lahan dsb tergantung dari dimana lokasi perkebunan itu berada. Mengapa harus jabon ? Menanam Jabon adalah salah satu alternatif Investasi dalam bidang pertanian.Dengan jangka waktu 5-6 tahun anda akan mendapatkan hasil yang memuaskan. (tni)

Hitungan secara simplenya : 1 ha lahan (milik sendiri/sewa) masa budidaya sampai panen 5-6 tahun Estimasi harga jual/m3 : Rp 1.100.000,Lahan 1 ha jarak tanam 2x3m = 1.100 pohon rata2 perpohon bisa menghasilkan 1,5 m3 1.100 pohon x 1,5 m3 = 1.650 m3 x Rp.1.100.000,- = Rp.1.815.000.000,(laba kotor belum di kurangi cost produksi). (tni)

www.suaradesa.com

Edisi 01 Februari 2012

1/17/2012 8:53:53 AM

WISATA DESA

DATANGLAH ke Pantai Pelang. Nikmatilah perpaduan pesona pantai, air terjun, dan hutan. Ya, deburan ombak laut selatan, pasir halus kecoklatan, goa-goa kecil dan air terjun di Hutan Bendogolor, plus tebing perbuktikan padas sangat cocok bagi pencinta panjat tebing . Bahkan di Pantai Taman Kili-Kili yang bersebelahan dengan Pantai Pelang (dibatasi tebing) terdapat tempat penyu bertelur pada malam hari. Kalau nasib lagi Anda dapat menyaksikan penyu-penyu bertelur. Pantai Pelang terletak di Dusun Bendogolor, Desa Wonocoyo, Kec. Panggul, Kab. Trenggalek. Tepatnya

54 Km barat daya Kota Trenggalek atau di jalur lintas selatan Trenggalek-Pacitan. Pantai sepanjang 3 km itu merupakan jajaran pantai selatan yang berhadapan langsung dengan Samudera Hindia (Indonesia). Ada tiga bagian di kawasan Pantai Pelang. Bagian pertama adalah sebuah taman yang memiliki arena bermain anak, panggung terbuka, dan rumah pandang ke laut serta tempat parkir kendaraan. Pada hari-hari tertentu di taman itu sering digelar pertunjukan, seperti konser dangdut yang selalu diadakan pada hari Raya Idul Fitri. www.suaradesa.com

EDISI FEBRUARI 2012.indd 63

Bagian kedua adalah air terjun di hutan Bendogolor. Untuk menuju ke tempat itu harus berjalan kaki melewati jalan setapak yang sudah disemen menyisiri dinding-dinding bukit. Di tempat air terjun itu, Anda

belah (sebenarnya aliran air terjun yang ke laut). Di hamparan pasir itu terdapat pulau karang yang berhimpitan dengan tebing sehingga seolah membentuk celah dan sangat indah untuk berfotoria di tempat itu. Dari celah itu Anda dapat menuju ke ‘pantai kedua’ yang lebih luas dengan pandangan laut lepas. Sekitar 50 meter dari bibir pantai terdapat pulau karang lagi. Dibutuhkan keberanian tinggi untuk dapat mencapai pulau karang kedua, karena harus menembus ombak. Di pantai kedua itu Anda dapat bermain-bermain dengan pasir atau berjalan-jalan hingga ke timur dan melihat Pantai Taman Kili-Kili di sebelah timurnya. Jika ingin menyaksikan keindahan Pantai Pelang dan laut lepas, Anda dapat menaiki tebing yang berdekatan dengan pantai pertama. Dari bukti itu pula Anda dapat menyusuri hutan Bendogolor dan menemukan ayam liar, beberapa ekor monyet, atau burung-burung hutan. “Sejujurnya Pantai Pelang tidak kalah indah dengan Pantai Tanah Lot di Bali. Perpaduan harmonis panorama air terjun, keunikan alam perbukitan padas, dan hutan lebat dengan kicauan burung liar,”ujar Eko Margono, salah satu perangkat Desa Wonocoyo, berpromosi. Pengelola Pantai Pelang adalah Pemkab Trenggalek. Pengunjung dikenakan tiket masuk. Hari biasa Rp 2.500, sedangkan hari libur Rp 3.000. Parkir sepeda motor Rp 1.500, dan roda empat Rp 3.500, sedang bus dan truk Rp 7.000. (bdh)

Pantai Pelang Trenggalek

PESONANYA UNGGULI TANAH LOT BALI

dapat mandi, bahkan ada kamarkamar mandi di sebelah selatan air terjun. Pada musim hujan tampaklah keindahannya. Mata airnya menyembul dari sela-sela bebatuan gunung yang kaya akan zat kapur dan dipercaya berguna untuk kesehatan

kulit. Tak ayal, banyak wisatawan yang datang ke Pantai Pelang, untuk berendam di aliran air terjun, yang dipercaya bisa menyembuhkan penyakit kulit dan pegal-pegal. Bagian ketiga adalah hamparan pasir di pantai, yang juga terdiri dari dua bagian. Untuk ke mencapai pantai bagian pertama Anda harus menyingsingkan celana menyeberangi ‘sungai kecil’ yang mem-

Edisi 01 Februari 2012

SUARA DESA

1/18/2012 6:52:07 AM

SELAMAT & SUKSES

ATAS TERBITNYA MAJALAH SUARA DESA Semoga terdepan dalam membawa inspirasi dan informasi bagi masyarakat pedesaan

64 SUARA DESA

EDISI FEBRUARI 2012.indd 64

R.H. Dwi Putranto Sulaksono www.suaradesa.com Sekeluarga

Edisi 01 Februari 2012

1/17/2012 8:54:06 AM