eksnews04

EKSEKUTIF news

PBB dan PKPI Ikut Pemilu 2014

www.eksnews.com

H Dada Rosada SH MSi

Terus Mengabdi Rakyat Edisi 4/IX April 2013

Jabodetabek Rp25.000 Luar Kota Rp30.000

DINAS PERINDUSTRIAN DAN ENERGI PROVINSI DKI JAKARTA

I ENERG N DAN ARTA IA R T S K U A PERIND OVINSI DKI J DINAS PR

DINAS

PERIND

USTRIA PROVIN N DAN ENER GI SI DKI JAKAR TA

Inventarisasi Industri Kreatif

MULTIMEDIA & MUATAN MEDIA di DKI JAKARTA 2012

tif iI nKvreenat a r i s a r t s u d si Indu sasi In i stri Kr r a t n eati I n ve

&M A I D f E M ULTIME I MULT DIA & IAA2T M D E U M NJAKARTA 201 AN ME A T A U di DKI J D M di DKI AKARTA IA 2 012

EKSEKUTIF news

Salam Redaksi

PEMIMPIN UMUM Dedi M. Suharta

DEWAN PENASEHAT Dr. Ir. Delima Hasri Azahari, Ph.D Ir. Muwardi Simatupang Ir. Iin Arifin Tahyan PEMIMPIN REDAKSI Ikademan PEMIMPIN PERUSAHAAN Tri Sutanto REDAKTUR PELAKSANA Davy Sexton SIDANG REDAKSI Dedi M. Suharta, Ikademan, Davy Sexton, Tri Sutanto SEKRETARIS EKSEKUTIF Sofi REPORTER Budi Mulana, Arifin, Ivi Rani, Zarkasih, Abus Tarbian FOTOGRAFER Harmilis Dihotman DESIGN/ LAY OUT Aan Drian Hardiana MANAGER KEUANGAN Febriela MARKETING Yusrizal,Kiki Afriansyah, Erni Crisnawati, Kurniawan Fitrianto, Sandi LIAISON OFFICER PAPUA Beny Robert K PERWAKILAN H. Oemar Arya Lubis (Medan), Muhammad Taufi k (Palembang) Yahya Lubis, SPK (Lampung), Andi Syahrul Qiram (Makassar) Sarjono Manhadi (Bengkulu) KONTRIBUTOR Irfan Fajaruddin, Endang Suparman, Karlina Oktaviany, Didi Haryadi Hakim, Wetra Dwi Yandi (Swedia) SIRKULASI Novie Fadilah, Oktaviana, Asep Sukarna PENASEHAT HUKUM Law Firm Bay Lubis & Partners, Ahmad Bay Lubis, SH. Dkk, Hendra Heriansyah, SH., Andi Wahyudin Jalil SH, Ahmad Supriadi, SH (LKBH KBPP POLRI) PENERBIT OPSI KARYA MANDIRI CV ALAMAT REDAKSI/TATA USAHA/IKLAN Wisma Aldiron Dirgantara Suite #045 Jl Jen Gatot Subroto Kav 72 Jakarta Selatan, DKI Jakarta 12780 Telp/Fax (021) 79196330 email: redaksi@eksnews.com www.eksnews.com Bank Mandiri KCP Sabang Jakarta Pusat No Rekening: 1030004386237 Bank BCA Cabang Pondok Indah Jakarta Selatan No Rekening : 2370108075

H

Mundur

itung mundur setahun menjelang Pemilihan Umum legislatif sudah mulai. Namun, ketika hari H semakin mendekat, masyarakatt semakin mendapat suguhan mengenai perilaku para aktor politik yang justru mengurangi legitimasi.

Hampir semua partai yang kini duduk di Dewan Perwakilan Rakyat menghadapi masalah legitimasi ini. Utamanya adalah pelanggaran hukum, khususnya korupsi. Maraknya penggunaan media sosial seperti twitter justru semakin menelanjangi apa yang terjadi dengan aktor politik yang sedang duduk diparlemen. Tampak ada upaya delegitimasi partai dan para aktor politik di media sosial seperti itu.

Toh, minat untuk bertarung di Pemilu 2014 tidak surut. Beberapa partai dengan gigih memperjuangkan diri untuk tetap menjadi kontestan Pemilu.

Maka Eksekutif News edisi kali ini menampilkan dua partai yang baru saja lolos sebagai kontestan setelah berjuang melalui jalur hukum: Partai Bulan Bintang dan Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia.

Menempuh jalur hukum adalah cara paling beradab dalam praktik demokrasi dibandiingkan dengan memaksakan kehendak melalui kekuatan massa atau kekuasaan tirani. Demokrasi mensyaratkan pengelolaan benturan dan konflik melalui kepatuhan terhadap aturan main (rule of law) untuk menjaga keselarasan dan ketertiban dalam bermasyarakat dan bernegara. Oleh sebab itu, keberhasilan dua partai tadi menjadi peserta pemilu setelah menempuh jalur hukum pada giliirannya akan meningkatkan legitimasi sistem hukum dalam praktik berdemokrasi. Nilai luhur bahwa semua pihak sejajar di hadapan hukum menjadi wujud yang nyata Sayangnya, masih banyak praktik yang justru mengurangi wibawa hukum.

Penangkapan hakim penerima suap masih terjadi. Rekayasa dalam pemberkasan kasus menjadi perkara juga demikian. Entahlah, apakah peristiwa delegitimasi penegakan hukum seperti itu atau persepsi sebaliknya yang mendominasi ingatan kolektif kita. Menjadi lebih rumit ketika peristiwa kriminal di Hugo’s Cafe Sleman Yogyakarta hingga penyerbuan Lembaga Pemasyarakatan Cebongan diletakkan dalam konteks legitimasi-delegitimasi sistem hukum di Indonesia.

Tambahan pula, masih banyak persoalan yang perlu kita hadapi sebagai sebuah entitas bangsa. Misalnya soal anggaran berbintang (dalam posisi diblokir oleh Kementerian Keuangan. Anggaran berbintang ini tentu saja mengurangi daya serap atau belanja yang seharusnya mempercepat pertumbuhan ekonomi di berbagai pelosok Indonesia. Jumlahnya sekitar 18 persen dari total anggaran kita yang sudah melampaui Rp1.000 triliun per tahun.

Kita juga sering abai terhadap pelanggaran hukum yang dampaknya mengganggu lingkungan. Misalnya penambangan liar. Salah satunya adalah kasus penambangan liar di daerah aliran sungai Batanghari yang mengular dari hulunya di Sumatera Barat hingga Jambi.

Di sisi lain, harga-harga komoditas kebutuhan sehari-hari membumbung tak tertahankan. Harga bawang merah dan bawang putih misalnya. Meski begitu, ada juga harapan tumbuhnya perekonomian dengan rencana pembangunan kilang penyulingan minyak di Bontang.

Dalam rangkaian peristiwa seperti itulah eksekutif edisi kali ini terbit. Pertanyaannya, kita ini maju atau mundur? Yang pasti, hitung mundur menjelang Pemilu 2014 sudah mulai.

Selamat membaca!v

Redaksi

EKSNEWS - Edisi 4/IX April 2013

3

Edisi 4/IX 2013

EKSEKUTIF news

PBB dan PKPI Ikut Pemilu 2014

www.eksnews.com

10

Tamu Eksekutif H Dada Rosada SH MSi Wali Kota Bandung

H Dada Rosada SH MSi

Terus Mengabdi Rakyat Edisi 4/IX April 2013

18

Jabodetabek Rp25.000 Luar Kota Rp30.000

Ramah, tegas, familiar, rapi dan religius, itulah kesan yang selalu terlihat dari seorang Dr. H. Fauzi Bahar, M.Si. Banyak hal positif yang telah dilakukan, tak sedikit bantuan telah diserahkan dan jutaan Kalimat Illahi menggema di kota Padang. Fauzi Bahar adalah seorang pemimpin yang selalu dirindukan rakyat.

24

Gejolak internal Partai Demokrat agaknya menjadi pentas kesinambungan dan perubahan budaya politik.

Maka, serangan terhadap Anas Urbaningrum mempopulerkan figur pewayangan Sengkuni dalam wacana politik di tanah air.

4

26

Seharusnya tiada yang aneh dengan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono sebagai Ketua Majelis Tinggi Partai Demokrat mengumumkan delapan langkah penyelamatan partainya.

34

HM Jusuf Kalla mendapat gelar Doctor Honoris Causa dari Universitas Indonesia. Ia juga menyampaikan kuliah umum di sana. Mengenai capres, dia menganalogikannya sebagai persaingan antarband dan vokalis yang saling mencari kecocokan..

Julia Perez sedang kesusahan manggung karena berstatus tahanan di LP khusus wanita Pondok Bambu Jakarta Timur. Tapi, ia masih bisa bernyanyi di sana. Ikuti kisahnya

69

3 Salam Redaksi 4 Daftar Isi 6 Info Produk 28 Politik: Akhirnya PKPI Lolos Juga 30 Politik: PBB Sudah Bicara Capres 32 Politik: PKS dan Masalahnya 38 Semarak OKU Timur 40 Ekbis: Rekor Harga Bawang 42 Ekbis: Terlilit Pasca Pailit 44 Ekbis: Menanti Kilang Bontang

48 Hukum: Waspada Investasi Bodong 50 Hukum: Maka, Bupati pun Jadi Saksi 52 Hukum: Dari Hugo’s ke Cebongan 56 Otonomi: Perang di Sumbar 58 Otonomi: Tionghoa Medan Bicara 60 Otonomi: Masih Rp118 Triliun 64 Tekno: Robot di Sekitar Kita 66 Wisata: Hajat Bengkulu 68 Selebrita: Misteri Eyang Subur 90 Tendensi: Clisthenes

EKSNEWS - Edisi 4/IX April 2013

5

info produk al-core 1GHz, RAM 512 MB, kamera belakang 2MP, dan kamera depan 0,3MP. Mito juga membenamkan fitur TV analog dan FM radio pada Mito T970.

MITO mematok target penjualan aneka produk gadget-nya sebanyak 2 juta sampai 3 juta unit tahun ini. “Tahun ini kami akan banyak mengeluarkan produk di tablet,” kata Hansen Lie, Direktur Utama MITO. Mengutip data IDC dan data internal perusahaan itu, Kontan menyebut pangsa pasar tablet MITO pada tahun 2012 mencapai 30%. Pada tahun ini, mereka menargetkan pangsa pasar tablet hingga 50 persen.

“Di tahun ini kami hadirkan 30 produk baru. Sepuluh produk di antaranya sudah kita luncurkan,” tandas Hansen. v

Kawasaki+Bajaj

Kabar mulai menyebar. Hasil kolaborasi Kawasaki-Bajaj akan hadir medio 2013 ini. Menjelang akhir tahun lalu Kawasaki Heavy Industries dan Bajaj Auto telah bersepakat melakukan kerjasama, khususnya untuk pentrasi pasar Indonesia dan Brazil.

Menggandeng Kawasaki adalah cara Bajaj untuk mengulang kesuksesan seperti di Filipina — Bajaj menggandeng Kawasaki dan mereka sukses merengkuh 45 persen pangsa pasar.

Diprediksi produk baru Kawasaki-Bajaj adalah Pulsar 200NS. Nakedbike bergaya streetfighter ini memiliki penampilan atraktif.

“Yaa..ditunggu saja perihal program tersebut. Tunggu tanggal mainnya,” cetus sumber internal PT Kawasaki Motor Indonesia.v

Mito A300

Mito sebagai salah satu produsen perangkat mobile turut mengambil bagian dalam Mega Bazaar Computer (MBC) 2013 di Jakarta Convention Center. Mereka merilis dua buah perangkat baru di hari pembukaan MBC 2013 tersebut, yaitu Mito A300 yang merupakan ponsel berlayar 4 inci dengan prosesor dual-core, dan Tablet 9 inci dengan seri Mito T970 yang juga menggunakan prosesor dual-core. Acara peluncuran tersebut dimeriahkan oleh kehadiran Afgan sebagai brand Ambassador Mito Mobile.

Mito A300 mempunyai layar sentuh seluas 4 inci, prosesor dual-core 1GHz, kamera 2MP, sistem operasi Android 4.0, dan dibanderol dengan harga Rp699 ribu. Selain itu Mito A300 juga mempunyai fitur TV analog dan FM radio.

Sedangkan Mito T970 merupakan tablet PC berlayar 9 inci dengan sistem operasi Android 4.0 yang mempunyai opsi untuk menggunakan keyboard eksternal yang terhubung melalui kabel microUSB yang dijual secara terpisah. Untuk spesifikasi hardware, Mito T970 ini hampir mirip dengan Mito A300, yaitu prosesor du-

6

Samsung SIII dan SIV

Samsung memang akan meluncurkan produk smartphone andalan terbarunya, Galaxy S IV, dalam waktu dekat ini. Namun, hal tersebut ternyata tidak membuat perusahaan asal Korea Selatan ini melupakan pengembangan produk lamanya.

Dikutip dari Unwired View, Kamis (14/3/2013), Samsung saat ini sedang mengembangkan model baru dari seri Galaxy S III. Nantinya, produk ini akan hadir dengan kemampuan yang lebih baik dari Galaxy S III seri lama.

Informasi keberadaan produk tersebut untuk pertama kalinya datang dari seorang jurnalis Russia, Eldar Murtazin. Murtazin sendiri terkenal sebagai orang yang sering membocorkan informasi mengenai Samsung. Beberapa waktu lalu, ia secara akurat menebak tanggal peluncuran Galaxy S IV. Belum ada informasi akan seperti apa bentuk dan spesifikasi dari perangkat baru ini. Namun, menurut Murtazin, Galaxy S III versi baru akan hadir dengan layar yang lebih baik, mendukung charging nirkabel, dan baterai berkapasitas besar.

“Layar yang lebih baik” di Samsung Galaxy S III baru bisa berarti banyak. Bisa saja, perangkat ini akan menggunakan layar berukuran lebih besar atau panel dengan resolusi lebih tinggi dari versi sebelumnya.

Sedangkan dari segi baterai, diprediksi produk tersebut akan menggunakan sumber daya berkapasitas 2.400mAh, meningkat 300 mAh dari versi terakhir.

Sebenarnya, ini bukanlah sebuah strategi yang baru bagi Samsung. Sudah beberapa kali, Samsung meluncurkan versi lanjutan dari produk-produknya. Sebelumnya, sudah ada produk Galaxy S Plus, Galaxy S Advance, dan Galaxy S II Plus. Ketiga merupakan produk penerus dari Galaxy S dan S II. Galaxy S III pun sudah memiliki “adik”, yaitu Galaxy S III Mini. v

info produk

Vespa 3 Katup

Cross Rilis Phablet Baru

Cross Mobilephone meluncurkan phablet terbaru yang terdiri dari tipe A27 dan A26. “Kita optimis. Brand luar boleh datang ke sini tapi kita tetap jadi tuan rumahnya,” ujar Marketing Director Cross Janto Djojo dalam acara peluncuran produk bertema “Cross for Everybody, Everybody Cross” di Jakarta, Selasa (19/3).

Guna memuluskan keinginan tersebut, Cross menjagokan produk Cross A27. Produk ini menawarkan berbagai kenyaman phablet dalam menjalankan berbagai aplikasi dan fasilitas seperti memutar video, memainkan gim, browsing, chatting, menampilkan hasil foto, dan lainnya.

Kegiatan itu didukung dengan layar kapasitif WVGA berukuran 5,88 inci dengan kemampuan multisentuh. Layar A27 dilengkapi pula teknologi gesture sensor, 3D gravity sensor, dan proximity sensor. Sensor gesture memungkinkan pengguna mengubah atau menggeser tampilan pada layar tanpa harus menyentuh layar.

“Pada saat tangan kita kotor misalnya sehabis makan padang kita tidak perlu menyentuh layar, cukup menggoyangkan tangan di atas layar,” tutur Janto.

Masih seputar layar, pengguna bisa sedikit mengendurkan sipitan matanya saat mengaktifkan fitur televisi. Sebab, layar yang dimiliki lebih lebar dari pendahulunya. Di sisi lain, telinga kian dimanjakan manakala dual speaker yang menyertai phablet ini diaktifkan.

Guna mendukung kinerja aplikasi dan fasilitas yang ada, Cross A27 didukung prosesor dua inti dengan operasi Android Ice Cream, koneksi internet 3G HSDPA, dual sim card, dan baterai berkapasitas 2700 mAH. Adapun fitur lain yang menyertainya adalah hand writing (freenote). Fasilitas ini bisa mengonversi tulisan tangan ke dalam format Word.

Tidak ketinggalan, fitur GPS with voice assistance, autofocus continuous shot mode & face unlock dipasang pula di phablet ini. Sementara kamera cukup mempunyai resolusi yang tinggi, yakni 8 megapiksel.

Sementara itu, model yang satunya berukuran lebih kecil. Cross A26 menawarkan performa yang tidak jauh berbeda.

Phablet ini hadir dengan layar WVGA kapasitif berukuran lima inci, multisentuh dan beresolusi 480x800 piksel. Prosesor yang digunakan ialah dual core 1 GHz yang didukung dengan RAM 512MB dan didukung sistem operasi Android 4.0 ICS. Janto mengungkapkan, Cross A27 ditawarkan dengan kisaran harga Rp1,5 juta sedangkan A26 berkisar Rp1,3 juta. Kedua produk tersebut bersama produk A2 sudah beredar di pasaran.

Masing-masing produk sudah beredar sebanyak 30 ribu unit.v

Dikemas dalam acara bernuansa life style dan fashion, PT Piaggio Indonesia (PI) meluncurkan varian mesin terbaru di jajaran Vespa yang mengusung 3 Valves/3 katup.

Teknologi 3 Valves ini dirancang dan dikembangkan di Pontedera, Italia yang mampu menghemat bahan bakar dan ramah lingkungan untuk kinerja lebih baik.

“Peluncuran mesin 3valves baru merupakan bukti bahwa Vespa tidak hanya indah di luar dengan desain dan tampilan yang khas, tetapi juga indah, dapat diandalkan dan kuat di dalam dengan teknologi mesin state-of-the-art baru ini.” kata Marketing Director PI Pratiwi Halim.

Komposisi mesin tiga katupnya terdiri dari 2 katup masuk dan 1 katup buang, satu overhead cam dan sistem injeksi bahan bakar elektronik; yang memberikan kinerja terbaik sekaligus mengurangi konsumsi bahan bakar dan mengurangi tingkat emisi. v

Lamborghini Gallardo PT Artha Auto atau Lamborghini Jakarta mengaku bahwa dua orang sudah membeli produk baru mereka, New Lamborghini Gallardo LP 560-4 dan LP 570-4 Edizione Tecnica. Satu dari dua nama itu adalah pengacara Hotman Paris, dan seseorang bernama Basuki Lidin.

“Sudah dua. Satu New Gallardo LP 570-4 Spyder (hijau) sudah dibeli Hotman Paris Hutapea dan satu lagi New Gallardo Coupe atas nama Basuki Lidin. Harganya US$ 600.000 (Spyder). Beda harga keduanya beda tipis sekitar US$ 20.000,” ungkap Chief Operation Officer PT Artha Auto Endy Kusumo dalam peluncuran New Lamborghini Gallardo di Jakarta.

New Lamborghini Gallardo LP 560-4 dan dua varian dari LP 570-4 Edizione Tecnica hadir dengan varian LP 570-4 Spyder Performante dan LP 570-4 Superleggera. v

EKSNEWS - Edisi 4/IX April 2013

7

8

EKSNEWS - Edisi 4/IX April 2013

9

tamu eksekutif H Dada Rosada SH MSi

H Dada Rosada SH MSi

Terus Mengabdi Rakyat

10

tamu eksekutif

H Dada Rosada SH MSi

r Jembatan Pasupati, landmark Kota Bandung.

Y

a, itulah yang akan dilakukan Walikota Bandung ini meskipun sudah tidak menjabat lagi sebaga Walikota. Mengabdi pada masyarakat adalah jalan hidup yang akan selalu melekat pada sanubarinya. Walaupun sudah menjabat sebagai Walikota selama dua periode, namun tak ada kamus veteran pada sosok kelahiran Ciparay, Bandung 29 April 1947 ini. Semangat melayani masyarakat tak pernah padam meskipun umurnya sudah menginjak 66 tahun.

Kita sudah tahu bahwa kota Bandung saat ini menjadi tujuan wisata dari berbagai penjuru tanah air hingga mancanegara. Namun selain itu, banyak perubahan mendasar secara signifikan selama satu dekade terakhir. Dimasa kepemimpinan Dada Rosada, perubahan mendasar terlihat dari berbagai aspek, seperti pendidikan, kesehatan, kemakmuran, lingkungan hidup, seni budaya, olah raga dan agama. Perubahan ini bukan tanpa terencana atau berjalan secara otomatis. Namun semua itu berkat kerja keras dari pemerintah kota Bandung yang tercantum apada agenda kerja yang dikenal sebagai Tujuh Agenda Prioritas Pembangunan Kota Bandung.

Hasilnya adalah Kota Bandung menjadi pusat pendidikan vokasi, daerah tujuan wisata, kota kreatif, kota koperasi, kota layak anak, kota teknologi, kota berwawasan lingkungan, kota seni budaya, kota agamis, dan sebagai salah satu kota teraman di Indonesia. Keberhasilan ini layak kita apresiasi dan dapat dijadikan rujukan bagi siapa pun yang ingin berhasil dalam memimpin, terutama bagi generasi muda. Sekali lagi, yang layak ditauladani adalah semangat pengadian yang didasari pada kemauan selalu ingin belajar dan bersahabt dengan siapa pun. Sebagai Walikota yang berpengalaman, Dada Rosada selalu ingin berbagi sebagaimana beliau terangkan dalam wawancara Tim Eksekutif News berikut ini: EKSNEWS - Edisi 4/IX April 2013

11

tamu eksekutif H Dada Rosada SH MSi

Bagaimana Anda menggambarkan Bandung sebagai sebuah kota?

Bandung sebagai kota sebenarnya belum terasa nyaman karena tingkat kepadatan penduduk yang cukup tinggi atau menurut data BPS tahun 2010 sebanyak 14.228 orang per km2. Jumlah penduduk hingga tahun 2011 mencapai 2,4 juta jiwa dengan pertumbuhan 1,1%. Kondisi ini berdampak terhadap produksi sampah yang mencapai sekitar 1.500 ton per hari, meningkatnya konsumsi air bersih, pencemaran sungai, bertambahnya kebutuhan lahan pemukiman dan infrastruktur kota, serta sederet persoalan perkotaan lainnya. Tapi justru berbagai tantangan ini pula yang membuat saya tertantang mengatasinya, sehingga secara bertahap direhabilitasi dan ditata. Perubahan ini tidak saja dirasakan masyarakat tetapi juga menjadikan Kota Bandung sebagai salah satu Daerah Tujuan Wisata.

Dibandingkan dengan kondisi sebelum Anda memimpin sebagai Wali Kota, apa saja kemajuan yang telah dicapai Kota Bandung?

Secara prinsip saya tidak dapat membadingkan kepemimpinan saya dengan periode sebelumnya. Namun beberapa perubahan mendasar terlihat dari aspek pendidikan, kesehatan, kemakmuran, lingkungan hidup, seni budaya, olah raga dan agama atau dikenal sebagai tujuh agenda prioritas pembangunan Kota Bandung. Di bidang pendidikan, anggaran yang disediakan tahun 2003 mencapai Rp. 32,48 miliar dan pada tahun 2012 sebesar Rp. 1,2 triliun, yang sebagian di antaranya dialokasikan untuk Program Bawaku (Bantuan Walikota Khusus) pendidikan. Bawaku juga digulirkan untuk kesehatan yang dimulai sejak tahun 2007. Pada awal digulirkannya program ini ditunjang anggaran senilai Rp. 5,9 miliar dan dimanfaatkan 428 penduduk miskin, sedangkan pada tahun 2012 senilai Rp. 84,677 miliar dan digunakan Rp. 90.297 kelompok warga yang sama. Secara kuantitatif angka harapan hidup tahun 2004 baru mencapai 72,52 dan kemudian berubah menjadi 73,79 pada tahun 2011.

Di bidang kemakmuran yang digulirkan tahun 2007 hingga 2011 dapat memberi bantuan modal usaha bagi 100.095 pelaku usaha, baik yang akan memulai maupun yang sedang menjalankan usaha,

12

r H Dada Rosada SH MSi bersama keluarga. yang secara keseluruhan bernilai Rp. 62,5 dang olah raga mampu menjaga reputasi miliar. selain itu PDRB juga menunjukkan olah raga prestasi, karena dari sebelas kali kecenderungan meningkat, setidaknya penyelenggaraan Porda Jawa Barat, Kota dari 11,9 juta pada 2008 menjadi 14,3 juta Bandung selalu menjadi juara pertama pada 2011. Begitu pula LPE sejak 2007 dan hanya sekali menjadi juara kedua. Di bidang agama, telah terjalin tri kerukunan hingga 2011 rata-rata berada di atas 8%.

Di bidang lingkungan hidup telah plus, yakni rukun umat beragama, rukun ditaman 1,7 juta pohon sejak tahun 2003 antar umat beragama, rukun umat bergahingga 2012, seiring dengan bertambahn- ma dengan pemerintah, plus rukun antar ya luas RTH dari 7,86% pada tahun 2006 etnis yang berbeda. menjadi 11,42% dari luas wilayah Kota Bandung. Di bidang seni budaya telah ada Apa keberhasilan yang paling mengeperubahan mendasar pola pelestarian dan sankan Anda selama menjadi Wali Kota pengembangan seni budaya daerah. Di bi- Bandung?

tamu eksekutif

H Dada Rosada SH MSi

Keberhasilan yang paling mengesankan adalah Kota Bandung menjadi pusat pendidikan vokasi, daerah tujuan wisata, kota kreatif, kota koperasi, kota layak anak, kota teknologi, kota berwawasan lingkungan, kota seni budaya, kota agamis, dan salah satu kota teraman di Indonesia.

Kemajuan Kota Bandung ternyata berkonsekuensi kemacetan terutama di akhir pekan. Tapi Anda bilang kemacetan Kota Bandung menjadi daya tarik.

Sampai mana batas macet itu tetap menarik?

Kemacetan bisa menjadi daya tarik, karena orang-orang yang ada dalam kendaraan bisa saling berinteraksi yang mungkin selama ini jarang dilakukan karena kesibukan. Mereka juga bisa menikmati pemandangan dan suasana kota atau merasakan sensasi kuliner di dalam mobil. Namun kemacetan juga menjadi masalah jika arus lalu lintas stagnan atau tidak berjalan.

Sebagai Wali Kota, mungkin Anda memiliki model transportasi kota yang ideal. Seperti apakah modelnya?

Model transoprtasi kota yang ideal adalah terintegrasinya semua transportasi massal yang menghubungkan antar wilayah, baik di dalam kota maupun dengan daerah penyangga se-Bandung Raya.

Sarana transportasi massal yang dikembangkan saat ini adalah Trans Metro Bandung (TMB), kereta gantung, monorel, dan MRT.

r Di cockpit pesawat praktik siswa SMK Penerbangan Bandung.

Daya tarik Kota Bandung membuat kota ini semakin padat. Salah satu masalah adalah pengelolaan sampah.

Bagaimana dengan gagasan Anda mengubah sampah menjadi listrik dengan membangun PLTSa? Pembangunan PLTSa merupakan pilihan yang tidak dapat ditawar-tawar lagi karena tidak ada alternatif lain yang lebih realistis. Kami pun tidak ingin darurat sampah terulang kembali seperti ketika TPA Leuwigajah longsor tahun 2005. Selain itu, TPA Sarimukti yang digunakan saat ini pun akan habis masa pakainya tahun 2014 atau 2015, sehingga jika tidak ada terobosan-terobosan baru mungkin akan

terjadi bencana sampah yang lebih dasyat yang tentunya akan merugikan masyarakat pula.

Kondisi ini pula yang membuat kami membangun tempat pengolahan sampah berbasis teknologi ramah lingkungan / PLTSa, guna menyertai pendekatan sosial dan budaya yakni melibatkan masyarakat dalam menangani sampah melalui pola 3 R (reduce,reuse,dan recycle). Tenaga listrik yang dihasilkan dari teknologi ini hanyalah dampak dari upaya penanganan sampah dengan memanfaatkan teknologi.

Selain mengurai kemacetan dan mengelola sampah, apalagi masalah krusial di Kota Bandung?

Selain kemacetan dan sampah, masalah krusial lain yang dihadapi Kota Bandung adalah PKL, banjir dan lingkungan (menurunnya air permukaan dan bawah tanah, polusi dan alih fungsi lahan konservasi).

Sampai akhir masa jabatan Anda kelak, apa saja target yang dapat Anda capai?

Target yang harus dicapai adalah pembangunan PLTSa dan SUS Gedebage.

Selanjutnya, program apa yang perlu dilanjutkan oleh penerus Anda?

Program yang perlu dilanjutkan penerus saya adalah tujuh agenda prioritas pembangunan Kota Bandung serta merealisasikan pembangunan monorel dan kereta gantung.

r Bersama warga di Hari Raya Idul Adha.

EKSNEWS - Edisi 4/IX April 2013

13

tamu eksekutif H Dada Rosada SH MSi

pejabat yang tidak peduli terhadap nasib rakyat atau melalaikan tupoksinya. Saya juga akan kecewa jika ada orang yang merusak tanaman, mengalihfungsikan lahan resapan, atau membinasakan burung yang beterbangan di Kota Bandung.

r Melestarikan budaya tradisi.

Kota Bandung kini populer sebagai destinasi wisata bahkan untuk ASEAN. Ada yang berlangsung di luar kendali?

Kota Bandung sebagai destinasi wisata sudah direncanakan sejak saya menjabat wali kota. Apalagi Kota Bandung tidak memiliki sumber daya alam berlimpah seperti daerah lain, sehingga perlu mengembangkan daya pikir termasuk melalui pengembangan pariwisata.

Setelah begini keadaannya, Bandung seperti apa yang Anda inginkan jika sudah tidak lagi menjadi Wali Kota?

Bandung menjadi tempat yang nyaman bagi penduduknya serta daerah wisata yang dapat memberi kesan dan kenangan bagi wisatawan.

Apa yang dapat menjadi kenangan dan kebanggan warga Bandung selama 10 tahun Anda sebagai Wali Kota?

Barangkali kebanggan masyarakat adalah Kota Bandung maju secara sosial dan ekonomi, wisatawan selalu bertambah setiap tahunnya, pertumbuhan ekonomi tinggi, pendidikan dan kesehatan gratis bagi warga miskin, lingkungan lebih terawat, sampah dapat ditangani oleh PLTSa, dan adanya SUS Gedebage.

Jika boleh tahu, pernahkah Anda kecewa selama memimpin Bandung?

Rasa kecewa pasti ada, biasanya bersamaan dengan rasa senang atau bahagia. Kekecewaaan saya biasanya jika ada

Bagaimanapun, warga Kota Bandung dan publik yang lebih luas sulit menyangkal keberhasilan Anda sebagai Wali Kota. Apa kunci keberhasilan itu?

Kunci keberhasilan saya adalah bekerja, berdoa dan menjalin persahabatan dengan siapa pun. Saya bekerja dengan niat karena Allah demi membantu meningkatkan kualitas hidup masyarakat.

Saya berdoa memohon perlindungan agar perjalanan tugas dan hidup saya tidak menyimpang dari norma hukum agama dan negara, dan saya menjalin silaturahim dengan banyak pihak karena itulah hakekat dari nilai-nilai kehidupan.

Terakhir, sebagai pinisepuh, orang tua, panutan, dan figur berpengalaman di birokrasi pemerintahan maupun politik, apa pesan Anda terutama untuk generasi yang lebih muda?

Pesan saya untuk generasi muda adalah : belajar, belajar, dan belajar. Bersamaan dengan itu, berbakti kepada orang tua atau orang yang lebih tua, hormati orang yang lebih muda, dan jadilah sahabat yang baik bagi siapa pun juga.v

Beralih ke penerus jabatan Wali Kota, proses ngawahan (ancang-ancang) mulai menghangat. Apakah Anda memiliki calon favorit, karena publik mulai mewacanakan Ibu (istri Anda) maju?

Saya tidak memiliki calon favorit secara khusus, karena semua calon kandidat adalah anak, adik, atau saudara-saudara saya sehingga tidak akan menunjukkan keberpihakan kepada siapa pun. Mengenai apakah istri saya maju atau tidak, itu adalah urusan pengusung yang mengusulkan dan istri saya sendiri.

Apa rencana Anda pribadi selanjutnya?

Saya belum memiliki rencana khusus, tetapi yang jelas saya akan tetap mengabdi kepada kepentingan masyarakat.

14

r Hirau lingkungan bersama siswa dan guru.

rekam jejak

H Dada Rosada SH MSi

Merawat Wisata Bandung

B

andung, kini semakin identik dengan wisata, selain pendidikan tentunya.

Malah Kementarian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Kemenparekraf) menyatakan, Kota Bandung semakin diminati wisatawan sebagai destinasi akhir pekan paling sering dikunjungi. “Banyak indikasi yang menyiratkan bahwa Bandung semakin diminati sebagai destinasi akhir pekan, khususnya bagi pasar Malaysia dan Singapura,� kata Direktur Promosi Pariwisata Dalam Negeri Kemenparekraf, M. Faried beberapa waktu lalu.

Secara keseluruhan, tak kurang dari 130 ribu wisatawan mancanegara berkunjung ke Bandung pada 2012 lalu. Para wisatawan itu terutama berasal dari Malaysia, Singapura, Jepang, kemudian Uni Eropa.

Namun, keberhasilan Bandung menjadi destinasi wisata sesungguhnya merupakan cerminan jajaran pemerintah kota dalam melaksanakan tujuh agenda prioritas Bandung 2009-2013, yaitu: 1. Memantapkan Kecerdasan Warga Kota Bandung (Bandung Cerdas), melalui Bantuan Walikota untuk Pendidikan (Bawaku Sekolah) 2. Memantapkan Kesehatan Warga Kota Bandung (Bandung Sehat), melalui Bantuan Walikota untuk Kesehatan (Bawaku Sehat) 3. Meningkatkan Kemakmuran Warga Kota Bandung (Bandung Makmur), melalui beberapa kegiatan bantuan 4. Memantapkan Pembangunan Kota Bandung Berkelanjutan dan Berwawasan Lingkungan (Bandung Hijau & Harmonis).

5. Memantapkan Pembinaan Seni dan Meningkatkan Budaya Kota Bandung (Bandung Kota Seni Budaya).

6. Meningkatkan Prestasi Olah Raga dan Kepemudaan Kota Bandung (Bandung Berprestasi).

7. Memantapkan Toleransi dan Pembinaan Umat Beragama (Bandung Agamis).

Pemerintah kota bandung dengan kepemimpinana H. Dada Rosada, SH, M.Si serta wakil walikota bandung Ayi Vivananda, SH dibantu SKPD terkait yang dibangun sinegritas sekretaris daerah kota bandung DR. Edi Siswadi, SH, M.Si dari tahun ketahun tak henti-hentinya menata dan mempercantik kota bandung dengan bekerja keras mewujudkan citra kota yang semakin manusiawi dan bertambah maju.

Alhasil, reputasi kota berpenduduk hampir 4 juta jiwa itu pun semakin mempesona.

Hasil penataan menjadikan kota Bandung bertambah apik sesuai perkembangannya. Yakni menuju kota metropolitan yang tetap mempertahankan karakteristik sebagai kota sejarah yang melestarikan citra estetik, modern, aman, nyaman dan asri.

Berkat kepiawaiannya H. Dada Rosada, memimpin kota bandung melalui tujuh program pembangunan kota Bandung sebagai kota Jasa Bermartabat (Bersih, Makmur, Taat dan Bersahabat). Kini, hampir semua penjuru kota yang memiliki luas 16.729,50 Hektar itu berkembang menjadi kota modern. Status kota jasa dan wisata belanja yang disandangnya benar-benar hidup. Hampir di setiap sudut terdapat pusat-pusat perbelanjaan baik tradisional maupun modern.v Ikademan ikademan@eksnews.com

EKSNEWS - Edisi 4/IX April 2013

15

16

- Edis i 4/IX April 2013 EKSNEWSEKSNEWS - Edisi 1/IX Januari 2013

17 37

tamu eksekutif Dr H Fauzi Bahar MSi

Wali Kota Padang Dr H Fauzi Bahar MSi

Fokus Program Unggulan

18

tamu eksekutif

Dr H Fauzi Bahar MSi

r Rekor MURI untuk lomba asmaul husna dengan 16.800 peserta.

R

amah, tegas, familiar, rapi dan religius, itulah kesan yang selalu terlihat dari seorang Dr. H. Fauzi Bahar, M.Si. Banyak hal positif yang telah dilakukan, tak sedikit bantuan telah diserahkan dan jutaan Kalimat Illahi menggema di kota Padang. Fauzi Bahar adalah seorang pemimpin yang selalu dirindukan rakyat. Hal itu terbukti ketika ia meninggalkan kursi amanah sebagai Walikota yang telah ia emban selama lima tahun, rakyat tetap menghendakinya untuk memimpin Kota Padang yang penuh dengan problema.

Masyarakat Padang melihat hasil nyata yang telah diperbuat oleh Fauzi Bahar selama ia memimpin Kota Padang. Dan saat kembali memimpin, ia telah meniyapkan diri dan berbagai program demi mensejahterakan masyarakat Padang. Banyak aral yang merintangi perjuangannya, hanya dukungan dan doa dari masyarakat Kota Padang yang menguatkannya dan itu menjadi modal utama baginya untuk kembali membuktikan bahwa dalam mengemban amanah yang dipercayakan kepadanya senantiasa istiqomah.

Pria kelahiran Padang, 16 Agustus 1962, dan alumni Universitas Indonesia ini sadar betul, sebagai publik figur tentu apa yang dikerjakan dan perbuatannya tidak semua dilihat orang dari sisi positifnya saja, apalagi ada kepentingan-kepentingan politik, tentu banyak juga yang dilihat dari sisi negatifnya, kadang tidak ada juga diada-adakan, dibuat-buat dan sengaja dihembuskan. “Saya sangat menyadari posisi saya saat ini, makanya saya berteman dengan wartawan, supaya balance, jadi tidak hanya mendengar dari satu sumber saja.� tandas Fauzi Bahar. Fauzi Bahar mengharapkan kepada masyarakat Kota Padang untuk tidak mudah terhasut oleh kabar-kabar yang berusaha memprovokasi: EKSNEWS - Edisi 4/IX April 2013

19

tamu eksekutif Dr H Fauzi Bahar MSi

r Kota Padang: Pesona bisnis dan wisata.

D

alam membangun Kota Padang, Fauzi Bahar senantiasa mengikutsertakan seluruh elemen masyarakat Kota Padang. Sebagai bukti sejak terjadi gempa bumi tahun 2009 lalu, semua fasilitas umum sebagian hancur, baik perkantoran pemerintah, rumah masyarakat, sekolah-sekolah, tempat ibadah dan sebagainya. Tapi, semua dapat dilalui dengan sabar, sehingga roda perekonomian kembali tumbuh dan bangkit dari keterpurukan tersebut.

Ketika melakukan dialog interaktif tentang Kesuksesan Pembangunan di Kota Padang, beberapa waktu lalu, Fauzi Bahar banyak menerima masukan-masukan dan saran-saran secara langsung dari masyarakat, sehingga ia dapat memahami.

Fauzi Bahar secara langsung dapat memberikan informasi kepada warga Kota Padang. “Saya merasa sangat bangga dan senang karena informasi ini langsung dari masyarakat. Jadi, informasi yang saya dapat tidak mengada-ada, tidak seperti laporan dari SKPD,” ujarnya.

Seperti yang disampaikan Syukur, salah seorang masyarakat, selama kepemimpinan Fauzi Bahar ada segi positif dan negatifnya. Tapi, saya rasa banyak positif seperti anak sekolah sudah berpakaian jilbab, para PNS kekantor sudah pakai jilbab, bulan puasa dengan pendidikan

20

pesantren, hafalan Juz’Amma. Judi togel dan perbuatan maksiat lainnya dapat diatasi, walaupun itu masih ada, tapi sudah sangat berkurang sekali keberadaannya.

Mengenai hal itu, Walikota mengajak seluruh warga kota agar memerangi masalah maksiat itu dan jangan sampai ada lokasi tempat maksiat didaerahnya. Pemuka masyarakat, pemuda sebagai paga nagari, ormas-ormas dan organisasi kewanitaan diminta agar dapat bekerjasama memerangi perbuatan maksiat itu. “Kita dari dulu telah mencanangkan bahwa di Kota Padang, sejengkalpun tanahnya tidak ada tempat untuk maksiat,” ujarnya.

Di bidang fisik, ia telah merampungkan perencanaan kegiatan reklamasi Pantai Padang, dengan design seperti yang terlihat pada gambar. Reklamasi itu dilakukan sebagai pilihan tindakan untuk upaya mitigasi bencana. Seperti yang banyak dilansir dalam jurnal dari para ahli bahwa Kota Padang dihadapkan pada potensi ancaman bencana alam gempa bumi yang diiringi tsunami. Mengantisipasi dampak dari ancaman itu telah dilakukan serangkaian kajian untuk meminimalisir resiko bencana tersebut. Terdapat empat pilihan atau alternatif pilihan tindakan yang dapat dilakukan untuk mengantisipasi atau meminimalisir resiko bencana tsunami. Pertama adalah adaptasi, yaitu melakukan

penyesuaian pada bangunan-bangunan yang ada di sepanjang pesisir pantai, seperti meninggikan bangunan atau menetapkan aturan untuk tinggi minimal sebuah bangunan di pesisir pantai. Kedua adalah proteksi, yaitu membuat dinding pelindung di sepanjang pesisir pantai (sea wall) seperti yang kita saksikan di beberapa tempat di Jepang. Ketiga adalah retreat atau memundurkan jarak bangunan dari pesisir pantai. Keempat adalah reklamasi, yaitu menambah daratan dengan menimbun pantai atau laut sehingga daratan yang ada saat ini terlindungi oleh daratan baru hasil reklamasi. Setelah melalui proses pengkajian yang menyeluruh dan melibatkan para pemangku kepentingan maka dirumuskanlah pilihan tindakan yang akan diambil yaitu melakukan reklamasi Pantai Padang.

Kegiatan reklamasi Pantai Padang itu serupa dengan pepatah ‘sekali merangkuh dayung, dua tiga pulau terlampaui’. Ide awal yang ditujukan untuk upaya mitigasi bencana, reklamasi Pantai Padang juga akan memberikan keuntungan dari sudut pandang ekonomi. Dengan dilakukannya reklamasi pantai itu maka akan timbul daratan baru seluas ±603 Ha. Dengan merencanakan dan mengamplikasikan tata ruang yang baik pada lahan hasil reklamasi maka upaya untuk mitigasi bencana dan

tamu eksekutif

Dr H Fauzi Bahar MSi

keuntungan ekonomi akan dicapai. Kawasan itu dapat dimanfaatkan sebagai salah satu episentrum dari gerak ekonomi di Kota Padang. Gedung-gedung modern yang akan dibangun dapat dimanfaatkan sebagai kawasan perhotelan, perkantoran, pariwisata, dan lainnya, dengan memperhatikan ketat upaya mitigasi bencana.

Selain menambah kawasan baru di Kota Padang, reklamasi pantai secara langsung akan menyerap banyak sekali tenaga kerja baik pada saat kegiatan reklamasi ataupun setelah dibangunnya berbagai fasilitas.

Akan ada ribuan tenaga kerja yang dapat ditampung pada kawasan ekonomi baru itu. Tenaga terdidik dan atau terlatih akan sangat dibutuhkan untuk menjalankan aktivitas ekonomi di kawasan baru tersebut.

Kawasan reklamasi juga akan menjadi landmark atau icon Kota Padang yang prestisius dan menjadi kebanggaan segenap warga. Industri pariwisata sangat membutuhkan icon. Ribuan turis domestik dan manca negara akan tertarik mengunjungi objek baru tersebut. Langkah itu akan memperkuat Kota Padang sebagai salah satu destinasi penting dalam pariwisata nasional, sebagaimana hasil statistik yang dilansir oleh Kementerian Pariwisata bahwa Sumatera Barat adalah destinasi ketiga yang menarik wisatawan saat ini di beberapa kawasan dalam negeri.

Dalam perencanaan, pada kawasan reklamasi itu juga akan dibangun infra-

struktur sirkuit balap sekelas Formula 1.

Rencana itu bukanlah sebuah yang dilebih-lebihkan namun telah melalui prastudi dan studi kelayakan yang melibatkan banyak data dan para pihak yang berkepentingan dan berpengalaman. Untuk melengkapi kawasan itu sebagai kawasan wisata modern terpadu juga akan dibangun fasilitas cable car yang menghubungkan Bukit Gunung Padang, sebuah objek wisata panorama dengan pemandangan 360 derajat terhadap Kota Padang, dengan kawasan reklamasi.

Sejalan dengan upaya mitigasi bencana alam gempa bumi yang diringi tsunami, Dr. H. Fauzi Bahar, M.Si juga membuat kebijakan menjadikan bangunan-bangunan sekolah dan pasar di Kota Padang yang berada di pesisir pantai sebagai bangunan shelter tempat evakuasi vertikal bagi warga Kota Padang yang berada dalam radius Âą2 Km dari bibir pantai. Saat ini sudah selesai pembangunannya dan telah dioperasikan 9 buah bangunan sekolah dan 1 blok bangunan pasar sebagai sarana shelter, dari 100 buah bangunan sekolah dan 5 blok bangunan pasar yang direncanakan.

Pusat transportasi regional Sumatera Hari ini kita sudah merasakan kepadatan transportasi udara di bandar udara Jakarta. Warga Kota Padang yang hendak bepergian ke Kota Palembang misalnya, harus terlebih dahulu terbang ke Jakarta dan kemudian kembali ke arah utara ke

Kota Palembang. Demikian juga dari kota-kota lainnya di Sumatera yang hendak bepergian ke sebuah kota yang terletak masih di Pulau Sumatera, harus terbang ke Jakarta terlebih dahulu. Kota Padang yang terletak di sentral atau tengah-tengahnya Pulau Sumatera akan sangat cocok dijadikan sentral atau pusat transportasi udara regional Sumatera. Penduduk yang berada di Pulau Sumatera tidak harus lagi menambah kepadatan arus transportasi udara di Jakarta, cukup terbang ke Padang yang kemudian didistribusikan ke kotakota lainnya di Pulau Sumatera. Dengan begitu akan terjadi efisiensi yang berskala nasional, yang juga terdistribusinya episentrum perkembangan ke wilayah barat Indonesia.

Fasititas dan infrastruktur untuk menjadikan Kota Padang sebagai pusat transportasi regional Sumatera saat ini dinilai memadai dengan adanya sebuah bandar udara internasional. Tidak hanya itu, ketersediaan prasarana transportasi moda lain di Kota Padang juga sangat menunjang. Geliat ekonomi dan transportasi orang dan barang telah menjadikan pelabuhan laut, Pelabuhan Teluk Bayur, sebagai pelabuhan terbesar di bagian barat Indonesia. Pelabuhan itu telah memainkan peranannya sebagai pintu gerbang bagian barat wilayah Indonesia.v Ikademan ikademan@eksnews.com

r Kota Padang: Bersih dan indah.

EKSNEWS - Edisi 4/IX April 2013

21

rekam jejak

Dr H Fauzi Bahar MSi

Rekam Jejak Wali Kota Padang Dr H Fauzi Bahar MSi

S

ebelum menjadi Walikota Padang, Dr. H. Fauzi Bahar, M.Si berkarier dimiliter, di Pasukan Elit TNI AL Komando Pasukan Katak (Kopaska), dengan pangkat terakhir Letnan Kolonel Laut. Ia hobby berenang, dayung dan silat. Masa kecilnya dihabiskan di Padang. Setelah tamat SMA ia melanjutkan kuliah ke STO (Pendidikan Olahraga) di UNP, kemudian mengambil Program Pasca Sarjana di Universitas Indonesia, lantas mengambil program Doktor di Universitas Negeri Padang, tamat tahun 2010.

Riwayat Pendidikan Militer yaitu diawali di Sepamilwa tahun 1987, Diklihpa tahun 1992, Pendidikan Pasukan Katak, Pendidikan Komando Hutan Marinir, Paramarinir, Dik Pafung II Min dan terakhir Program Pendidikan Singkat Angkatan (PPSA) XVII LEMHANAS RI tahun 2011.

Riwayat Kepangkatan

1. Lettu laut : 2. Kapten Laut : 3. Mayor Laut : 4. Letkol Laut :

1987 s/d 1993 1993 s/d 1998 1998 s/d 2003 2003

Riwayat Pekerjaan/Jabatan 1. Mabesal/Watpersal/Kasubdit Perwira Jasmani 1987 2. Armatim/Lanal U.Pandang/Perwira Jasmani 1988 3. Armatim/Lanal U.Pandang/Kaur Minpers 1989 4. Kolinlamil/Dismin/Kasijasmani 1991 5. Kolinlamil/Spers/Paban Watpers 1995 6. Koarmabar/Satuan Pasukan Katak/Pasiminpers 1996 7. Koarmabar/Satuan Pasukan Katak Pasmin 1998 8. Pjs Pasminlog Pasukan Katak 1999 9. Pamen Dispotmar AL (tugas belajar UI) 2000-2003 10. Walikota Padang Periode I 2004-2009

22

11. Walikota Padang Periode II 2009-2014 Jabatan Politik/Organisasi Profesi dan Non Profesi 1. 1980 s/d 1982, Pimpinan “Pat Ban Bu” (perguruan silat) cab.

Kab. Pasaman.

2. 1980 s/d 1982 Kasi Operasi Pemuda Panca Marga (anak veteran) Sumatera Barat.

3. 1981 s/d 1983 Pengurus AMPI Kecamatan Koto Tangah Padang.

4. 1982 s/d 1984 Ketua Karang Taruna Mahkota Ikur Koto Kec. Koto Tangah Padang.

5. 1982 s/d 1986, Pimpinan “Pat Ban Bu” (perguruan silat) cab.

Koto Tangah.

6. 1987 s/d 1990 pelatih dayung sulsel 7. 1987 s/d 1990 Manajer sekaligus Pelatih tim dayung sulsel 8. 1992 s/d 1996, Sekretaris Pengda PODSI DKI Jakarta.

9. 1999 Ketua Penyelengara Dragon Boat di DKI Jakarta 10. 2001 s/d 2003 Ketua Harian PODSI DKI Jakarta.

11. 2002 Ketua Penyelenggara Lomba Perahu Naga Nasional di Padang.

12. 1994 s/d sekarang, Ketua Umum “ Sinlamba Sejati” (perguruan silat) se- Indonesia.

13. 2002 s/d 2004, Ketua Umum “Ikatan Keluarga Koto Tangah” (IKKT) DKI Jakarta.

14. 1993 s/d 2003, Ketua Umum Ikatan Alumni “ FPOK” se-Jakarta dan Jawa Barat 15. 1998 s/d 2002 Ketua I Iluni FPOK UNP. 16. 1997 s/d sekarang, pelatih IJSI (Ikatan Jet Sport Indonesia).

17. 2000 s/d 2002, Manager Marketing “SWSC” (Setia Waspada Shooting Club Paspampres).

18. 2001 s/d 2004 Ketua Bidang Pembinaan Ikatan Jet Sports Indonesia Tingkat Nasional

rekam jejak

Dr H Fauzi Bahar MSi

19. 2000 s/d 2004, Ketua Bidang Swalom dan Arus Deras PB. PODSI (Persatuan Olahraga Dayung Seluruh Indonesia).

20. 2004 s/d 2008 Pembina Bela Diri Tarung Drajat.

21. 2005/2010 Pembina/Penasehat Lembaga Karatedo Indonesia Sumbar.

22. 2005 s/d 2009, Ketua Umum KONI Kota Padang.

23. 2005 s/d 2010, Ketua DPD PAN Kota Padang 24. 2007 s/d 2011. Ketua Umum Ikatan Alumni Universitas Negeri Padang 25. 2006 s/d 2009, Ketua Ikatan Alumni SMA Adabiah Padang 27. 2007 s/d 2011, Ketua Ikatan Alumni SMP 13 Tabing Padang 28. Ketua Alumni SMA Simpang Empat Pasaman 2005 – 2010 29. Ketua Pembina Pengurus Daerah Yayasan Majelis Dzikir SBY Nurussalam Kota Padang.

30. DAN IV LEMKARI 31. Ketua Umum Ikatan Pencak Silat Indonesia (IPSI) Sumatera Barat 2012-2017 Penghargaan Militer 1. 1994, Satya Lencana 8 tahun Militer dari Presiden RI 2. 2003, Satya Lencana 16 tahun Militer dari Presiden RI Terobosan 1. Pemberantasan Judi/Togel di Kota Padang (2004) 2. Menggairahkan Didikan Subuh dan Wirid Remaja di Kalangan Sekolah (SD, SMP dan SMA), Mencanangkan Pesantren Ramadahan yang sangat meningkatkan ketaqwaan dan himbauan untuk mengenakan Busana Muslim di kalangan siswa SD, SMP dan SMA serta hampir diseluruh warga muslim (2005)

3. Pengelolaan Zakat yang Komprehensif untuk Karyawan di Lingkup Pemerintah Kota Padang dan Masyarakat Kota Padang yang telah melampaui target diatas 1 Milyar (2006), dari tahun sebelumnya yang hanya 79 juta rupiah.

4. Mencanangkan Program Mesjid sebagai Pusat Kegiatan Ummat dan Perang terhadap Narkoba (2007) 5. Penerimaan Siswa Baru (PSB) SMP dan SMA secara on line di Kota Padang (2007) 6. Penyelenggaraan Lomba Asmaul Husna se Kota Padang yang diikuti 10.400 peserta (4 Agustus 2007) 7. Terselenggaranya Konferensi Zakat se Asia Tenggara (Seminar, Ekspo dan Islamic Fair) di Kota Padang 2007 8. Penghijaan Tahun 2007 9. Penyelenggaraan Lomba Asmaul Husna tingkat SLTP – SLTA se Kota Padang yang pada pembukaannya mendapatkan Penghargaan MURI sebagai pembacaan Asmaul Husna serentak dengan peserta terbanyak (lebih dari 20.000 orang). Padang 23 April 2008 10. Penanamanan 20.000 Pohon Trembesi di Kota Padang 2008 11. Lomba hafal juz amma antar sd/mi se kota padang yang berhasil meraih rekor MURI dengan jumlah peserta terbanyak (20.000 0rang). Padang 23 april 2009 12. Penanaman 80.000 Bibit Pohon Trembesi bersama TNI dan POLRI Tahun 2011 13. Pelaksanaan Character Building di Kalangan SMP dan SMA Tahun 2011 14. Disetujuinya peningkatan Kontribusi PT. Semen Padang kepada Pemerintah Kota Padang dalam rangka peningkatan PAD dan kesejahteraan masyarakat Kota Padang. 27 April 2012.

15. Pelaksanaan TMMD (Tentara Manunggal Masuk Desa) 2012 yang membuka Jalan baru antara Kecamatan Lubuk Kilangan dan Kecamatan Bungus sepanjang 13,65 km dan lebar 36 m.

Selain itu, Fauzi bahar juga pernah menerima lebih dari 70 penghargaan di tingkat nasional maupun internasional, baik secara perorangan maupun sebagai pejabat Wali Kota Padang.

Dengan usia yang relatif muda, rekam jejak suami Dra Hj Mutiawati ini tampaknya akan semakin panjang di masa-masa mendatang.v

EKSNEWS - Edisi 4/IX April 2013

23

politik

Setelah Survei Lahirlah Para Sengkuni

D

r

Sengkuni versi wayang golek Sunda.

Gejolak internal Partai Demokrat agaknya menjadi pentas kesinambungan dan perubahan budaya politik.

Maka, serangan terhadap Anas Urbaningrum mempopulerkan figur pewayangan Sengkuni dalam wacana politik di tanah air.

24

i dunia pakeliran (pentas pewayangan), figur Sengkuni muncul dalam konteks dendam atas kekalahan sayembara. Sedangkan di pentas politik belakangan ini, tokoh ini populer setelah survei menunjukkan perolehan suara partai pemenang Pemilu 2009, Partai Demokrat, akan merosot tajam atau terjun bebas.

Ya, pada mulanya adalah presentasi hasil survei Saiful Mujani Research and Consulting (SRMC) pada Minggu, 3 Februari 2012. Isinya antara lain dukungan responden terhadap partai politik dalam Pemilu 2014 mendatang. Survei tersebut berlangsung pada 6 hingga 20 Desember dengan jumlah sampel 1.220 orang pemilih di 33 Provinsi di Indonesia melalui wawancara tatap muka. Survei memiliki margin of error kurang lebih tiga persen dan tingkat kepercayaan 95 persen.

“Hasilnya, Golkar didukung dengan 21,3 persen, lalu PDIP 18,2 persen dan Demokrat di posisi ketiga dengan 8,3 persen,” ujar Direktur Riset SMRC Jaedy Hanan saat memaparkan hasil surveinya di Hotel Sari Pan Pacific, Jakarta Pusat.

Di posisi berikutnya muncul Gerindra dengan 7,2 persen, PKB 5,6 persen, NasDem 5,2 persen, PPP 4,1 persen. Sedangkan PKS mendapat dukungan 2,7 persen, PAN 1,5 persen, Hanura dengan 1,4 dan partai lainnya 3,1 persen. Yang belum menentukan pilihan 21,4 persen.

Khusus Partai Demokrat dukungan tampaknya terus merosot dalam survei SMRC. Jika dibandingkan dengan Desember tahun sebelumnya, dukungan kepada partai penguasa ini memang terus turun.

“Pada Desember 2011 Demokrat masih 18 persen, sedangkan pada akhir 2012 menjadi 8,3 persen. Ini sejarah saat suara Demokrat paling turun sejak mengikuti Pemilu 2004,” ujar Hanan.

Di sisi lain, masih kata Hanan, tingkat kepuasan publik terhadap pemerintahan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono justru sebaliknya. “Masyarakat menilai kinerja presiden cukup positif,” kata dia.

Hasil survei SMRC menunjukkan hanya empat persen responden sangat puas terhadap pemerintahan SBY, 51 persen responden cukup puas, 34 responden kurang puas, lima persen responden tidak puas sama sekali, dan empat persen responden menjawab tidak tahu.

Tak berhenti di sini, Hanan mengatakan, Partai Demokrat seharusnya segera melakukan pembenahan pada kadernya menjelang pemilihan umum tahun 2014 mendatang. Alasannya, kader dari Partai Demokrat dipersepsi oleh responden banyak terjerat kasus korupsi.

“Bila Demokrat tidak melakukan bersih-bersih dari opini korupsi yang ditujukan pada kader Demokrat, walaupun ekonomi nasional dan kinerja Presiden SBY semakin baik, maka dukungan pemilih pada Demokrat akan semakin rendah hingga pemilu 2014,” ujarnya.

Hal terburuk lainnya yakni memungkinkan Demokrat tidak akan lolos electoral threshold sehingga bisa hilang dalam peta politik nasional pasca-Pemilu 2014. Ancaman itu bisa dicegah oleh Partai Demokrat jika memperhatikan pengalaman menjelang Pemilu 2009.

Saat itu, 10 bulan menjelang Pemilu, persisnya Juni 2008, Demokrat berada pada titik terendah. Sejak itu langkahlangkah pemulihan dilakukan hingga partai ini mengalami kemajuan sampai menjadi pemenang.

Waktu itu, kata Jayadi, sumber masalahnya adalah tidak adanya kepuasan rakyat pada kondisi ekonomi. Sekarang berbeda rupanya “Kebijakan ekonomi tidak akan menyembuhkan masalah Demokrat, karena sumber masalahnya bukan sosial ekonomi, tetapi lebih menyangkut opini bawa kader Demokrat paling banyak menyangkut opini korupsi. Opini ini yang harus ditanggulangi dengan langkahlangkah politik di dalam internal partai,” kata dia.

Apa reaksi Demokrat? Anggota Dewan Kehormatannya, Jero Wacik. Minggu petang mengundang wartawan ke kediamannya di kawasan Bintaro.

r

Anas Urbaningrum.

Menanggapi hasil survei SMRC, Wacik mengatakan angka delapan persen sangat jauh dari harapan partai, dan ini membuktikan bahwa partainya terancam akan hancur lantaran ditinggal oleh konstituennya. “Delapan persen ini sudah mau hancur. Anas pasti kaget lihat delapan persen. Ini sudah sangat meresahkan,” kata dia.

Menurut dia, tidak ada cara lain kecuali meminta Ketua Majelis dan Pembina partai Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) untuk menyelamatkan Partai Demokrat.

Wacik sendiri mengaku dengan hormat memohon kepada SBY untuk segera bersikap terkait hal ini.

“Nanti saya akan telepon SBY malam ini. SBY harus segera selamatkan Demokrat dengan cara elegan. Saya salah satu kader utama memohon SBY. Kalau tidak. keburu hancur,” tegasnya.

Dia mengakui, para menteri yang berasal dari Partai Demokrat serta seluruh Gubernur yang juga kader partainya telah melakukan sebuah pertemuan untuk membahas masa depan partai. Namun, Wacik enggan untuk menerangkan hasil dari pertemuan itu.

“Begitu SBY pulang, akan ngadep cepet. Yang sudah koordinasi para menteri lima orang, Gubernur dari Demokrat NTB, Jambi, Sulut, Jatim. Beliau (SBY) kembali tanggal 7,” tandas Wacik.

Maka kisruh internal Partai Demokrat pun dimulai. Terlebih lagi, meski tengah berada di Nigeria untuk tugas kenegaraan, Presiden RI sekaligus Ketua Dewan Pembina Partai Demokrat SBY tetap memantau roda kehidupan di internal partainya. SBY juga menyimak permintaan

khusus dari Menteri ESDM Jero Wacik yang juga anggota Dewan Pembina agar SBY turun tangan memperbaiki keterpurukan partai yang didirikannya itu jelang Pemilu 2014.

SBY menjanjikan segera merespon permintaan Wacik agar dirinya turun tangan menyelamatkan Partai Demokrat yang kian terpuruk akibat sejumlah kasus dugaan korupsi. Solusi terkait permasalahan di internal Partai Demokrat, kata SBY akan diungkapkannya usai beribadah Umroh di Mekkah dan berziarah ke makam Nabi Muhammad SAW di Medinah pada Selasa, 5 Februari.

“Saya akan memohon petunjuk Allah agar saya dituntun dalam mengambil keputusan yang baik untuk menyelamatkan Partai Demokrat, tentu solusi yang akan saya pilih nanti tentu benarbenar rasional. Semua itu bisa terlaksana setelah mendapat ridho dari Allah SWT,“ kata SBY di Jeddah, Senin, 4 Februari.

Selain itu, SBY secara tegas meminta KPK untuk bisa segera menuntaskan kasus-kasus yang menimpa kader Demokrat. “Kalau salah ya kita terima memang salah. Kalau tidak salah, kami juga ingin tahu. Termasuk ketua umum Partai Demokrat, Anas Urbanigrum yang juga diperiksa dan dicitrakan publik secara luas di tanah air sebagai bersalah atau terlibat dalam korupsi ini, meskipun KPK belum menentukan hasil pemeriksaan.

Saya yakin, pastilah KPK yang menjadi andalan kita semua dalam penegakan hukum dan pemberantasan korupsi juga tidak tebang pilih,” tandas SBY. Nah, tak berapa lama setelah muncul berita permintaan Presiden SBY kepada

KPK agar segera menuntaskan kasus korupsi yang diduga melibatkan kader partainya, ketua umum partai berlambang mercy ini, Anas menulis di status blackberry messenger-nya “Politik Para Sengkuni.”

Sengkuni adalah salah satu karakter wayang lakon Mahabarata. Dia adalah patih (perdana menteri) di Astina, sebuah negara yang diperintah oleh Kurawa. Sengkuni juga digambarkan memiliki watak licik, senang menipu, menghasut, memfitnah, dan munafik. Sebagai patih dia menjadi pengasuh utama Kurawa.

Anas sendiri mengaitkan status BBnya dengan buku Mahabarata yang tengah ia baca dan belum selesai. Namun, jelas-jelas status itu menyebut para Sengkuni yang berarti tidak satu orang.

Maka interpretasi semakin berkembang. Apakah para Sengkuni itu adalah lima menteri yang disebut Wacik dalam pertemuan di kediamannya?

Salah satu menteri asal Partai Demokratm Mekop UKM Syarief Hasan tegas-tegas membantah. ”Kami hanya ingin SBY mengambil langkah konkret menyelamatkan partai. Jadi, tidak menggunakan cara kotor seperti Sengkuni,” tandasnya.

Dinamika internal Partai Demokrat terus berlanjut. Ini tahun politik, dan puncaknya baru tahun depan. Kita lihat saja kelanjutannya. v GE gun@indogetnetworks.com

EKSNEWS - Edisi 4/IX April 2013

25

politik

8 Langkah Menghindar Kalah

8 Langkah Menghindar Kalah

S

eharusnya tiada yang aneh dengan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono sebagai Ketua Majelis Tinggi Partai Demokrat mengumumkan delapan langkah penyelamatan partainya. Sejak Partai Demokrat membentuk Majelis Tinggi usai Kongres II Partai Demokrat di Bandung Barat, pada Mei 2010 lalu, organ inilah yang sesungguhnya berada di atas lembaga-lembaga internalnya.

Maka, pada Jumat malam, 8 Februari 2012, denyut tahun politik semakin terasa setelah pekan sebelumnya berlangsung penangkapan Luthfi Hasan Ishaaq, Presiden Partai Keadilan Sejahtera oleh Komisi Pemberantasan Korupsi.

Jumat malam itu para petinggi Demokrat sudah berkumpul di Puri Cikeas, kediaman SBY. Tampak antara lain seluruh anggota Majelis Tinggi Partai Demokrat yang diketuai SBY dan Wakilnya Anas Urbaningrum, serta tujuh anggota lainnya, Wakil Ketua Dewan Pembina Marzuki Alie, Sekretaris Majelis Pertimbangan Amir Syamsudin, juga Wakil Ketua Umum Max Sopacua.

Selain itu hadir pula Wakil Ketua Umum Jhonny Allen Marbun, Sekjen Edhie Baskoro Yudhoyono, Sekretaris Dewan Kehormatan TB Silalahi dan Direktur Eksekutif Partai Demokrat Toto Riyanto.

Tak ketinggalan Ketua Fraksi Partai Demokrat, empat menteri dari PD dan Wakil Ketua Komisi Pengawas. Dengan kehadiran itu peristiwa di Puri Cikeas dikenal sebagai pertemuan Majelis Tinggi yang diperluas.

Usai pertemuan, SBY menyampaikan pidato. Isinya antara lain menyatakan ia akan memimpin langsung penataan dan penertiban partai sebagai solusi dalam mengatasi permasalahan yang menghimpit partainya. “Segala keputusan kebijakan dan tindakan partai ditentukan dan dijalankan oleh Majelis Tinggi Partai. Ketua Majelis Tinggi Partai mengambil keputusan dan arahan penting yang strategis,” kata SBY dalam konferensi pers seusai melakukan pertemuan Majelis Tinggi Partai Demokrat yang diperluas selama lebih dari dua jam.

26

SBY juga mengatakanakan memimpin langsung dan memastikan penataan dan penertiban partai dilaksanakan di seluruh daerah, dan kepada ketua umum Anas Urabningrum, SBY memberikan kesempatan untuk menghadapi masalah hukum yang mengaitnya.

“Kepada Ketua Umum PD saudara Anas Urbaningrum yang tetap menjadi wakil majelis tinggi, sementara saya memimpin langsung gerakan penataan pembersihan dan pentaan partai ini.

Saya berikan kesempatan untuk menghadapi masalah hukum dengan harapan keadilan benar-benar tegak dan tim hukum partai siap untuk memberikan bantuan hukum,” ujar SBY yang menyampaikan hasil pertemuan sendirian.

Tampil sendirian dapat ditafsirkan sebagai simbol besarnya tanggung jawab individual SBY terhadap kelangsungan partainya. Selain itu, tentu saja ini dapat bermakna kokohnya kekuatan SBY di Demokrat yang tampak juga dalam butirbutir langkah penyelamatan.

Menarik pula, apa implikasi pengambilalihan kewenangan oleh Majelis Tingggi terhadap perjalanan partai selanjutnya. Pengamat yang skeptis melihat langkah SBY belum tentu membawa perubahan signifikan.

Peneliti Centre of Strategic and International Studies, J. Kristiadi, misalnya, menilai pidato itu hanya menjadi mantera politik jika tanpa perbaikan di tubuh partai. “Langkah SBY mengambil alih partai tidak akan menyelamatkan Demokrat dari penurunan kredibilitasnya,” kata dia.

Selain itu, kata Kristiadi, Ketua Umum Partai Demokrat Anas Urbaningrum, juga tak mudah ditekuk dengan pidato.

“Buktinya, Anas masih melaksanakan tugasnya, dia masih terus melaksanakan kerja partai,” ujar Kristiadi sambil menunjukkan contoh Anas Urbaningrum yang melantik Dewan Pengurus Cabang PD, Lebak, Banten. yang jauh dari fokus masalah hukum sebagaimana titah SBY.v GE gun@indogetnetworks.com

politik

Menunggu Rekor Mas Roy

Butir-butir Langkah Penyelamatan Partai Demokrat 1. Ketua Majelis Tinggi partai bertugas, berwenang dan bertanggungjawab untuk memimpin penyelamatan dan konsolidasi partai.

2. Segala keputusan, kebijakan dan tindakan partai ditentukan dan dijalankan oleh Majelis Tinggi partai. Ketua Majelis Tinggi partai mengambil keputusan dan arahan yang penting dan strategis.

3. Elemen-elemen utama partai, utamanya Fraksi Demokrat beserta Dewan Pimpinan Daerah dan Dewang Pimpinan Cabang berada dalam kendali dan bertanggungjawab langsung kepada Majelis Tinggi partai sesuai dengan hierarki dan konstitusi partai.

4. Majelis Tinggi melakukan penataan dan penertiban untuk meningkatkan integritas, kredibilitas dan kinerja partai.

5. Keputusan Majelis Tinggi partai mutlak diindahkan dan dijalankan. Yang tidak menjalankan akan diberikan sanksi organisasi yang tegas, termasuk bagi yang tidak nyaman dengan kondisi elektabilitas Partai Demokrat yang menurun saat ini, dan atau yang tidak suka dengan kebijakan dan penyelamatan partai yang dipimpin Ketua Majelis Tinggi, kita persilakan untuk meninggalkan partai, disertai ucapan terima kasih. Dan posisi yang ditinggalkan akan diisi dengan pejabat yang baru.

6. Penataan, penertiban dan kosilidasi partai yang dipimpin dan dikendalikan Majelis Tinggi partai berakhir setelah nama baik dan kondisi partai kembali pulih.

7. Kepada Ketua Umum Partai Demokrat saudara Anas Urbaningrum yang tetap menjadi Wakil Ketua Majelis Tinggi, sementara saya memimpin langsung gerakan penataan, pembersihan dan penertiban, saya beri kesempatan untuk fokus pada upaya dugaan masalah hukum yang sedang ditangani KPK, dengan harapan keadilan benar-benar tegak. Dan tim hukum Partai Demokrat siap untuk memberikan bantuan hukum.

8. Dengan memohon ridha Allah SWT, Tuhan Yang Maha Kuasa, Partai Demokrat mengutamakan penataan, penertiban dan pembersihan partai dari unsur-unsur negatif terlebih dahulu baru melakukan ikhtiar untuk keberhasilan Pemilu.v

EKSNEWS - Edisi 4/IX April 2013

27

politik

Centang Perenang 2014

PKPI Akhirnya Lolos Juga P

artai Keadilan dan Persatuan (PKP) Indonesia resmi menjadi peserta Pemilu 2014 dan memiliki nomor urut 15. Ternyata, angka 15 memiliki makna penting bagi sang ketua umum, Sutiyoso.

“Nomor hoki. Kelahiran PKPI 15 Januari (1999), usia 15. Anak saya lahir tanggal 15. Busway (Transjakarta) diresmikan tanggal 15 (Januari 2004, saat itu Sutiyoso menjabat sebagai gubernur DKI Jakarta),” ujar Sutiyoso, kepada wartawan, di KPU, Jakarta, Senin (25/3/2013).

PKPI dinyatakan sebagai peserta Pemilu 2014 dengan mendasarkan pada keputusan Bawaslu yang ditegaskan PTTUN sepanjang gugatan PKPI untuk ditetapkan sebagai peserta Pemilu 2014. Tetuang dalam keputusan KPU No. 165/KPTS/ KPU/2013 tentang penetapan PKP Indonesia sebagai peserta Pemilu 2014.

Selanjutnya, PKP Indonesia mendapatkan nomor urut 15 berdasarkan No. 166/ KPTS/KPU/2013. Rapat pleno Komisi Pemilihan Umum (KPU), Senin, 25 Maret 2013 akhirnya memutuskan Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia (PKPI) menjadi peserta Pemilu 2014 dengan nomor urut 15. Menurut Ketua KPU, Husni Kamil Manik, langkah yang diambil KPU itu merupakan tindak lanjut Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara (PTTUN) Jakarta, yang memenangkan gugatan PKPI terhadap lembaga penyelenggara pemilu itu.

PKPI ditetapkan sebagai kontestan Pemilu 2014 berdasar Surat Keputusan (SK) Nomor 165/Kpts/KPU/2013 tanggal 25 Maret 2013. “Selanjutnya KPU juga menerbitkan SK 166/kpts/Kpu/2013, yang menetapkan PKPI mendapat nomor urut 15,” ujar Husni. PKPI juga menjadi partai terakhir dalam Pemilu 2014.

“Ya ini partai terakhir (peserta Pemilu 2014), di PT TUN sudah tidak ada lagi (perkara yang disidangkan),” kata Husni.

Sementara soal alasan KPU meloloskan PKPI sebagai peserta Pemilu 2014, Husni menuturkan alasan tersebut sama dengan yang diterapkan kepada Partai Bulan Bintang (PBB).

“Alasannya sama persis,” ungkapnya.

Husni mengacu pada soal rentang waktu

28

yang tidak memungkinkan jika KPU mengajukan kasasi ke MA dengan masa tahapan yang terus berjalan.

“Kalau (masalah) verifikasi itu hal yang berbeda karena hakim sendiri tidak ke lapangan dia hanya menguji berkas yang diajukan, sementara di lapngan itu faktual,” lanjut Husni.

Meski demikian KPU tak memberi dispensasi waktu kepada PKPI. Padahal, tahapan Pemilu 2014 segera memasuki pendaftaran Daftar Calon Sementara (DCS) Bakal Calon Legislatif DPR, DPRD dan DPD, pada 9-22 April mendatang. “Semua harus ikut tahapan yang telah ditetapkan,” katanya.

Sebelumnya, PTTUN Jakarta pada Kamis (21/3) memenangkan gugatan PKPI yang meminta agar SK KPU Nomor 5 kpts/ kpu/2013, tentang parpol peserta Pemilu -sepanjang yang menyangkut PKPI- dibatalkan. PKPI mengajukan gugatan ke PTTUN setelah KPU menolak menjalankan putusan sidang ajudikasi Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu), medio Februari lalu, yang menyatakan partai pimpinan Sutiyoso itu memenuhi syarat sebagai kontestan Pemilu 2014.

Namun, KPU menegaskan bahwa partai tersebut harus mengikuti tahapan pemilu yang telah ditetapkan. “Pengajuan DCS (Daftar Caleg Sementara) mulai 9-22 April 2013,” kata Husni.

Ia mengatakan jika partai politik ingin memenuhi pencalonan anggota legislatif seluruh daerah pemilihan, maka mereka harus memasukkan berkas seusai waktunya. “Jadi tidak ada keistimewaan,” kata dia.

Dia menambahkan mengatakan tahapan tersebut berlaku bagi seluruh peserta pemilu. KPU, kata Husni, memberlakukan seluruh tahapan kepada partai politik secara adil. “Mereka yang menjadi peserta pemilu, seharusnya secara struktural dan fungsional sudah siap,” tukasnya.

Di sisi lain, Ketua DPP Partai Golkar, Hajriyanto Y Thohari tidak mempermasalahkan adanya penambahan dua partai politik, yakni PBB dan PKPI sebagai partai peserta Pemilihan Umum (Pemilu) 2014.

Menurutnya, dengan adanya 12 partai peserta pemilu menunjukan ada kemajuan

dalam konsolidasi demokrasi. “Idealnya sepuluh (Parpol red). Tapi tambah sedikit ya enggak apa-apa,” ujar Hajriyanto di DPR, Jakarta, Senin (25/3).

Namun demikian, Hajriyanto berharap tidak ada penambahan partai lagi ke depannya. Karena menurutnya, munculnya dua partai tambahan sebagai peserta pemilu bisa menjadi kotak pandora.

“Kita harap tidak menjadi kotak pandora karena implikasinya sangat besar dalam persiapan tahapan-tahapan pemilu.

Nantinya akan terganggu penyusunan caleg,” ucap Hajriyanto.

Dikatakan wakil ketua MPR tersebut, muncul harapan bahwa DPR ke depan akan lebih baik dari sekarang. Nah, untuk mewujudkan hal itu tahap awalnya adalah dengan melakukan penyusunan caleg.

Hajriyanto yang juga Wakil Ketua MPR RI itu meyakini tidak semua parpol kontestan Pemilu 2012 bakal memenuhi parliamentary threshold. Dari 12 partai yang ada saat ini, Hajriyato hanya mendunga paling banyak 8 partai saja yang lolos dan punya kursi di DPR RI. Sedangkan Partai Partai Hanura menyambut baik ditetapkannya PKPI sebagai salah satu Parpol peserta Pemilu 2014.

Namun demikian, masuknya PKPI diyakini akan menjadi pesaing berat partai politik (parpol) lainnya, termasuk Hanura.

“Tentu ini (lolosnya PKPI) akan membuat lebih semarak lagi persaingan Parpol dalam merebut simpati rakyat pada pemilu 2014. PKPI merupakan lawan yang tangguh,” kata Sekretaris Fraksi Partai Hanura, Saleh Husin, Senin (25/3).

Untuk itu, Hanura akan menyiapkan langkah-langkah khusus untuk mem-

peroleh simpati masyarakat. Terlebih, pesaing peserta Pemilu bertambah banyak.

“Walau kami tau hal tersebut tidak mudah dan harus dengan kerja keras, Hanura akan terus siapkan langkah-langkah khusus guna dapat memperoleh simpati masyarakat,” ucap Saleh. Menurutnya, PKPI merupakan lawan tangguh karena Bang Yos, panggilan akrab Ketua PKPI Sutiyoso, tentu akan mengejar ketertinggalannya.

Toh KPU dan Bawaslu diminta untuk tidak lagi sembrono melakukan penyelenggaraan dan pengawasan tahapan Pemilu ke depan. Refleksi proses verifikasi partai politik menunjukkan KPU tidak menerapkan standar adil bagi partai politik dan kurang memahami situasi lapangan, penggunaan sistem aplikasi SIPOL di awal verifikasi yang justru menimbulkan ketegangan serta pengawasan oleh Bawaslu yang tidak mengambil aspek penyelenggara sebagai fokus pengawasan.

“Pelajaran ini harus benar-benar diambil baik oleh KPU maupun Bawaslu karena tahapan selanjutnya yang jauh lebih krusial dan lebih melibatkan banyak pihak yaitu tahapan pencalonan,” ujar Masykurudin Hafidz, manager pemantauan Jaringan Pendidikan Pemilih untuk Rakyat (JPPR).

Menurut Masykurudin, potensi gugatan dalam pencalonan lebih tinggi dan gaduh lagi karena setiap calon dapat melaporkan kerugian yang dialaminya ke Bawaslu hingga ke Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara (PTTUN).v Ikademan ikademan@eksnews.com

EKSNEWS - Edisi 4/IX April 2013

29

politik

PBB Sudah Bicara Capres

PBB Sudah Bicara Capres K

omisi Pemilihan Umum (KPU) meloloskan Partai Bulan Bintang sebagai peserta Pemilu 2014. Rapat pleno anggota KPU memutuskan tidak mengajukan banding ke Mahkamah Agung. “PBB ditetapkan sebagai peserta Pemilu,” kata ketua KPU Husni Kamil Manik. Ia menjelaskan KPU telah membuat surat keputusan untuk menerima PBB sebagai peserta Pemilu 2014. Partai besutan Yusril Ihza Mahendra ini diberi nomor urut 14, setelah 10 partai peserta pemilu dan 3 partai lokal Nangroe Aceh Darussalam.

Menurut dia, satu dari berbagai pertimbangan KPU menerima PBB sebagai partai peserta pemilu adalah waktu kasasi yang terlampau lama. “Kasasi memakan waktu yang panjang,” ujar Husni.

Proses pendaftaran calon dilakukan 9-22 April mendatang. Jika KPU memilih kasasi, dikhawatirkan masa pencalonan akan terlampaui tanpa ada kepastian ihwal nasib PBB. “KPU mempertimbangkan hak partai,” sambungnya.

Rapat pleno tersebut diikuti oleh enam anggota anggota KPU. Anggota KPU Hadar Nafis Gumay pada hari pengambilan keputusan sedang berada di Korea Selatan. Namun, Husni menjelaskan, Hadar ikut serta dalam pembahasan penentuan nasib PBB sebelum rapat pengambilan keputusan.

Meski PKPI baru diloloskan, tapi KPU memastikan tidak ada perubahan jadwal partai menyerahkan Daftar Caleg Sementaran(DCS). Tak hanya PKPI, PBB yang juga baru dinyatakan lolos ikut pemilu kemarin, juga wajib menyerahkan DCS pada 9 April 2013.

“Mereka tetap sesuai dengan mengikuti tahapan pengajuan calon 9-22 April 2013. Jika ingin memenuhi pencalonan seluruh dapil pada masa itulah, memasukkan berkasnya tidak ada keistimewaan,” kata dia. Meski PBB meminta kompensasi menyerahkan daftar DCS, Husni menegaskan, KPU tidak akan memberikan dispensasi.

“Yang jelas kita tetap pada poin tahapan sudah ditetapkan berlaku peserta pemilu, menempatkan partai politik secara adil dan setara. Mereka yang peserta pe-

30

milu partai secara struktural dan fungsional siap,” ujar dia.

Husni menjelaskan, meski dua parpol (PKPI dan PBB) menang di PTTUN, tapi, KPU tidak kalah dalam proses hukum. Sebab, kata Husni, KPU sendiri tidak melawan. “Tidak ada kekalahan bagi KPU, KPU bukan pihak yang dirugikan,” tegasnya.

Nah, PBB yang dinyatakan lolos menjadi peserta Pemilihan Umum 2014, akan mengusung sejumlah tokoh Islam menjadi calon presiden. “Mereka pantas memimpin Indonesia karena telah membuktikan kemampuannya,” kata Ketua Umum PBB, Malam Sambat Kaban, kepada Tempo di Jakarta, Rabu malam, 20 Maret 2013.

Kaban mengatakan hal tersebut dalam sebuah diskusi di acara “Majelis Rabuan” Keluarga Besar Pelajar Islam Indonesia (KB-PII) di Jakarta. Acara tersebut dihadiri pula oleh sejumlah kader PBB, termasuk mantan Komandan Jenderal Kopassus Mayor Jenderal (Purnawiran) Muchdi Pr., yang disebut-sebut bakal direkrut menjadi fungsionaris PBB. Kaban, bekas Menteri Kehutanan 2004-2009, menjelaskan banyak sekali tokoh Islam yang pantas menjadi presiden.

Dia menyebut nama Ketua Mahkamah Konstitusi Mahfud Md., bekas Wakil Presiden Jusuf Kalla, Menteri Badan Usaha Milik Negara Dahlan Iskan, pendiri PBB dan eks Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Yusril Ihza Mahendra, serta eks Ketua Mahkamah Konstitusi Jimly Asshiddiqie.

Untuk maju menjadi salah satu calon presiden, menurut Kaban, mereka harus bertarung dengan calon dari partai lain.

Selain itu, katanya, harus ada yang mengusulkan. “Nah, PBB akan mendorong di antara nama-nama tersebut,” ujarnya.

Pernyataan Kaban itu tidak diamini Muchdi. Menurut pria yang pernah didakwa terlibat dalam penculikan aktivis tapi tidak terbukti di pengadilan itu menyarankan sebaiknya PBB tidak menyatakan di depan publik mengenai siapa calon presiden yang akan mereka usung.

“Sebaiknya PBB berfokus pada kondolidasi organisasi, memperkuat partai, sehingga lolos dari ambang batas 3,5

persen dalam pemilu yang akan datang,” ujarnya. PBB, kata Muchdi, harus berkoordinasi dengan partai-partai Islam lainnya, yakni Partai Persatuan Pembangunan, PBB, Partai Keadikan Sejahtera, dan Partai Kebangkitan Bangsa. “Koordinasi penting demi memenangkan partai Islam.”

Langkah PBB berikutnya, Ketua Dewan Syuro PBB Yusril Ihza Mahendra menyatakan meminang Ketua Bidang Politik DPP PDIP Puan Maharani sebagai calon wakil presiden pada Pilpres 2014. Rencana tersebut diizinkan oleh Taufiq Kiemas selaku ayah Puan sekaligus suami Ketua Umum DPP PDIP Megawati Soekarnoputri. Taufiq mendukung Yusril untuk menjadikan Puan sebagai cawapresnya.

“Pak Taufiq tadi menyapa dan berkata, ‘Terus saja. Jangan kau diam-diam, terus saja’,” kata Yusril menirukan Taufiq Kiemas, dalam sela-sela Malam Budaya Rakyat Merdeka, di Hotel Sari Pan Pacific, Jakarta Pusat, Rabu (20/3/2013) malam.

Wacana Yusril untuk menjadikan Puan sebagai cawapres beberapa waktu lalu ternyata bukan omong kosong belaka.

Buktinya, langkah-langkah pendekatan sudah dilakukannya. “Pendekatan sudah dilakukan sejak beberapa minggu lalu.

Tanggapan dari Bu Puan sendiri sangat positif,” ungkapnya.

Walau demikian, kondisinya tidak semudah itu. Pasalnya, Puan yang merupakan politisi dari PDIP harus mendapat persetujuan dari Megawati Soekarnoputri. “Kita menghormati bahwa di PDIP itu, keputusan untuk menentukan ada di tangan Ketua Umum, Bu Megawati. Kita hormati itu, kita menunggu, dan dengardengar sudah dibahas pula oleh beliau.

Jadi, semua tergantung pada Bu Mega,” ujarnya.

Sebelumnya, saat ditemui Liputan6. com, Puan Maharani mengaku tidak bisa memberikan pernyataan setuju atau tidak terhadap pinangan yang ditawarkan Yusril.

“Itu tergantung Ketua Umum,” jawabnya singkat pada Selasa 19 Maret.

Apakah PBB terlalu optimistik? Entahlah. Yang jelas, selain sudah berbicara soal Capres, Yusril juga menegaskan partainya tidak kewalahan mempersiapkan Daftar Caleg Sementara (DCS) pasca-diloloskan KPU menjadi peserta Pemilu 2014.

Pihaknya mengaku telah mempersiapkan DCS dari jauh hari. “Nggak masalah itu.

Kita jalan saja dan KPU sendiri telah memperpanjang masa pendaftaran (DCS) sampai 25 April kan,” kata Yusril.

Terkait dengan penerimaan caleg untuk PBB, mantan Menteri Sekretaris Negara ini bersikap terbuka dan membuka ‘lowongan’ kepada seluruh warga negara Indonesia yang hendak bergabung dengan PBB. “Sekarang ini, kami memberikan kesempatan kepada tokoh-tokoh masyarakat untuk menjadi caleg, di Jawa Timur khususnya juga. Untuk sementara masih terbuka, karena kami masih memberikan kesempatan kepada tokoh-tokoh itu, baik di kabupaten/kota hingga di pusat untuk datang ke PBB dan kami akan seleksi,” tutur dia.

Lalu berapa persen target yang hendak dicapai PBB dalam pemilu 2014 mendatang? “Pokoknya sukses lah kita. Mudah-mudahan. Hal itu, nggak perlu lah kita umumkan,” tandasnya.v Ikademan ikademan@eksnews.com

EKSNEWS - Edisi 4/IX April 2013

31

politik

Anggaran Berbintang

PKS dan Masalahnya M

emasuki awal tahun 2013 yang mana selalu disebut sebagai tahun politik, Partai Keadilan Sejahtera (PKS) langsung ‘tersandera’ oleh kasus suap impor daging sapi yang melibatkan mantan Presiden PKS Lutfie Hasan Ishaaq.

Atas kasus yang kini ditangani Komisi Pemberantasan Korupsi itu, banyak kalangan yang memprediksi perolehan suara partai yang dibentuk di era reformasi tersebut akan banyak tergerus. “Jika nanti Lutfie Hasan terbukti tidak bermain sendiri dan ada elit PKS yang ikut terlibat maka ini akan jadi tsunami politik di tubuh PKS,” ujar Burhanuddin.

Menurut dia, prahara yang menimpa PKS menjelang Pemilu 2014 ini juga tidak akan mudah diselesaikan. Lantaran PKS selama ini adalah partai yang dikenal konsen pada pemberantasan korupsi maka hal inilah yang akan menjadi bumerang.

Belum tuntas urusan impor sapi, kasus Bank Pembangunan Jabar Banten menyusul belakangan. Kuasa hukum Direktur PT Cipta Inti Permindo Yudi Setiawan mensinyalir Partai Keadilan Sejahtera (PKS) mendapat aliran dana dari kasus korupsi pemberian dan penggunaan kredit BJB Cabang Surabaya kepada PT Cipta Inti Permindo sebesar Rp 55 miliar, dan kredit modal dari Bank Jawa Timur (BJT).

Menurut Eben Eser Ginting, kuasa hukum tersebut, aliran dana itu berawal dari pengajuan kredit kliennya ke BJT dan BJB, senilai Rp 75 miliar. “Nah, seiring diajukan klien saya, tiba-tiba dengan campur tangan pihak tertentu menjadi Rp 250 miliar.

Digolkannya platfom ada indikasi petinggi-petinggi parpol, misalnya yang berinisial A,” ujar Eben.

Setelah kredit dari BPD BJB dan BJT itu cair, menurut dugaan Eben, ada aliran dana ke sejumlah proyek pengamanan masa depan di Kementerian Pertanian, termasuk dugaan ke rekening gemuk milik OH, yang diduga mengenal sejumlah petinggi di Kejaksaan Agung.

“Kaitannya dengan BJB juga diduga mengalir ke proyek-proyek pengamanan pertanian, termasuk rekening gemuk den-

32

gan inisial OH yang mengenal dan mempunyai kedekatan dan petinggi-petinggi Kejagung dengan inisial D,” ujarnya.

Selain itu, misalnya ada bukti transfer ke AR yang terkait dengan impor daging sapi. Sayangnya, indikasi-indikasi ini tidak pernah disentuh penyidik Polda Jawa Timur dan Mabes Polri, yang seharusnya membongkarnya, bagaimana aliran BJT dan BJB itu ditempatkan kepada pihakpihak tertentu. Seharusnya peyidik jeli mengungkap ini, karena aliran BJT dan BJB sangat besar. Eben mengaku ragu dengan penyidik, jangan-jangan mereka tidak bisa membedakan dana BJT dan BJB. Terkait dengan aliran dana tersebut, Eben mengatakan, kliennya sempat bertatap muka dengan pihak-pihak yang terkait impor daging sapi melalui Elda. Ada hal-hal lain yang duga belum disentuh penyidik, di antaranya OH dan pejababatpejabat tertentu, sehingga persoalan ini tidak sistematis. Atas dasar itu, pihaknya mengirim surat kepada Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) untuk mengambilalih kasus ini.

“Klien kami tak percaya lagi dengan penegak hukum, makanya diserahkan kasus ini ke KPK. Sejak dimulai kasus ini di Polda Jatim, pihak yang dimaksud OH yang dekat dengan petinggi Kejagung termasuk kru-krunya tidak tersentuh,” ungkapnya.

Ia juga mengaku telah melaporkan kasus ini ke KPK dua kali, masing-masing pada 2 dan 19 Maret 2013. “Ini saatnya KPK mengambilalih perkara hukum yang melibatkan kedua klien kami tersebut. KPK juga sudah menyita barang bukti mobil,” ujarnya.

Ia menambahkan, banyak kasus-kasus lain terkait proyek pengamanan lainya yang masih belum terungkap. Maka itu, ia sangat berharap kepada KPK untuk segera mengambil alih kasus hukum ini.

“Pokoknya masih banyak kasus-kasus lain terkait proyek-proyek pengamanan ini,” imbuhnya.

Dalam kesempatan tersebut, Eben juga menunjukan barang bukti sebuah foto pertemuan antara petinggi PKS dengan

politik

Anggaran Berbintang

kliennya, kepada para wartawan. Namun ia enggan menjelaskan seputar foto pertemuan tersebut.

Masalah hukum yang susul menyusul itu melahirkan gagasan tobat nasional.

“Tobat nasional PKS itu bagus jika dilakukan sebelum ada masalah. Tapi jika setelah presidennya ditetapkan menjadi tersangka baru akan dilakukan tobat, maka yang muncul nanti adalah ungkapan presidennya yang korupsi kok yang diajak tobat semuanya,” ujar Burhanuddin.

Sebelumnya, KPK menetapkan Lutfie Hasan Ishaaq sebagai tersangka sehari setelah operasi tangkap tangan yang dilakukan penyidik KPK terhadap dua orang pengusaha impor daging sapi dari PT Indoguna Utama. Keduanya ditangkap setelah terbukti memberikan uang kepada orang dekat Lutfie, Ahmad Fathana sebesar Rp 1 miliar.

Uang tersebut diduga sebagai suap kepada Lutfie Hasan Ishaaq yang saat itu menjabat sebagai presiden PKS agar menekan Menteri Pertanian yang juga kader PKS untuk memberikan jatah kuota impor lebih banyak kepada PT Indoguna Utama Meski demikian, menurut pengamat politik Burhanuddin Muhtadi, PKS masih memiliki waktu untuk mengembalikan citra sebelum Pemilu 2014 berlangsung.

“Tapi itu semua tergantung PKS, mau tidak mereka segera membenahi manajemen secara efektif untuk mengembalikan citra,” ujar Burhanuddin Muhtadi .

Kata Burhanuddin, ada tiga cara efektif yang dapat dilakukan PKS untuk mengembalikan kepercayaan masyarakat yang hampir hilang usai Lutfie Hasan

Ishaaq ditetapkan sebagai tersangka. Yang pertama, PKS harus segera menghentikan politik pengingkaran, artinya partai yang berazaskan Islam ini harus menerima apa pun yang menjadi keputusan KPK dalam memberantas korupsi meski melibatkan kadernya.

“Yang kedua, PKS harus ikut membantu KPK dalam upaya pemberantasan korupsi.

Dan yang ketiga, pemulihan citra ini harus dibarengi dengan membangun budaya politik yang dapat dipercaya masyarakat,” terang Burhanuddin.

Selain itu, kata Burhanuddin, cara-cara PKS yang terkesan mencari kambing hitam dalam menyikapi penetapan tersangka Lutfie Hasan Ishaaq harus segera ditinggalkan. “Selama ini kan terkesan cari kambing hitam bukan memperbaiki internal,” ujar dia.

Masalah lain bagi PKS, Yusuf Supendi, salah satu pendiri partai ini membawa serta 10 kader PKS saat bergabung dengan Partai Hati Nurani Rakyat (Hanura).

Bergabungnya Yusuf dengan partai yang dikomandoi Wiranto itu, setelah Yusuf diterima Wiranto dan jajarannya di DPP Partai Hanura, Jakarta Pusat, Jumat (22/3).

Yusuf memilih bergabung dengan partai bernomor urut 10 itu, setelah berkomunikasi dengan Ketua Umum Hanura, Wiranto. Ia juga sudah mendaftar sebagai calon legislatif DPR RI daerah pemilihan V, Jawa Barat. “Saya mendaftar caleg DPR RI dari daerah pemilihan (dapil) V Jawa Barat.

Saya ditelpon pak Ketua Umum pada hari Selasa (19/3),” kata Yusuf.v Ikademan ikademan@eksnews.com

EKSNEWS - Edisi 4/IX April 2013

33

politik

Prit untuk Turangga dan K-9

M Jusuf Kalla:

SEKARANG BAYAR DULUAN

HM Jusuf Kalla mendapat gelar Doctor Honoris Causa dari Universitas Indonesia.

Ia juga menyampaikan kuliah umum di sana.

Berikut tanya jawab JK dengan civitas academica usai kuliah umum tentang kepemimpinan dan kepercayaan

34

Bagaimana kiat Anda masuk ke Myanmar bersama Palang Merah Indonesia sedangkan negeri itu terkenal tertutup?

Kepemimpinan selalu perlu komunikatif, komunikasi yang logis. Saya tahu, pertama kita mempelajari siapa yang kita hadapi dan apa kondisinya termasuk detention bagi seluruh kabinet menterinya.

Saya tahu mereka itu sangat tertutup selama 30 tahun dan tidak gentar. Mengalami embargo 30 tahun lebih tidak ada soal.

Jadi, orangnya keras sekali. Tapi, saya tahu juga mereka ingin maju.

Maka saya katakan, Mr President, saya datang ke sini bukan untuk memihak, melainkan PMI ini untuk melayani semua.

Bukan hanya orang Rohingya, melainkan juga orang Arakan (Rakit), orang asli yang Budha. Yang kedua, kami tahu Anda ingin maju dan ingin demokrasi juga investasi.

Kalau untuk pengungsi saja Anda tidak membuka, apalagi investor, mana mau mereka mengikuti saya. Jadi, buka dong daerah Anda, kita lihat. Nanti saya bisa cerita kepada orang, kamu boleh ikut saya kalau mau investasi di Myanmar ini.

Lantas?

O, begitu, kata Presiden. Kemudian dia bilang, Kapan Pak Jusuf mau ke Rohingya, kapan? Saya bilang besok. Oke siilakan besok, nanti dikawal Pak Menteri. Begitu saja. Kira-kira 10 menit saja prosesnya.

Jadi, Anda perlu lihat yang kita hadapi siapa, dan prinsip pokok yang ia pegang apa? Kita lihat siapa pemimpinnya, siapa yang lainnya, apa pendidikannya, siapa kelauarganya, tiap hari ngomong apa dia, buku apa yang pernah ia baca Melihat fenomena politisi belakangan ini, menurut Anda, seorang politisi itu idealnya berbisnis lebih dulu atau berpolitik dulu?

Tergantung. Sebetulnya kepemimpi-

nan itu tidak bisa diatur seperti itu. Saya juga tidak bisa mengatur takdir. Sejak kecil saya berada di lingkungan bisnis orang tua, kemudian terjun ke pemerintahan.

Tapi satu hal ingin saya katakan, tidak ada satu pun dari langkah saya loncat-loncat.

Yang bisnis saya mulai dengan menjadi manajer, orang tua saya direktur utama.

Setelah itu saya menjadi direktur walaupun itu perusahaan bapak saya. Kemudian menjadi direktur utama, setelah dirut menjadi komisaris. Di pemerintahan, saya mulai dengan anggota DPRD lebih dulu, kemudian menjadi anggota MPR selanjutnya menjadi Menteri. Naik lagi satu tingkat menjadi Menko. Kemudian naik lagi satu tingkat dan menjadi Wapres. Nah tingggal satu tingkat lagi saja yang belum. Tapi terlihat tidak loncat-loncat, semua mengikuti jenjangnya. Lantas bagaimana idealnya?

Ya, bagaimana yang ideal?

Menurut saya, yang seperti pengalaman saya itu idealnya karena dalam bisnis itu kita harus mengambil keputusan cepat dan tangkas. Kalau kita kalah cepat, akan kalah bersaing.

Untuk mempercepat pengambilan

keputusan, prosedurnya yang kita perbaiki. Maka banyak yang mungkin bilang saya melanggar aturan. Sebenarnya tidak. yang saya lakukan adalah mengubah aturan.

Yang tidak bisa diubah itu hanya alquran, hadits, injil dan kitab suci saja kan? Yang lain bisa diubah. Masa aturan Keppres tidak bisa diubah? Begitu saja kan?

Kalau kepemimpinan lembaga sosial seperti PMI bagaimana?

Kepemimpinan sosial tanpa koneksi akan sulit berjalan. Kalau saya mau di PMI karena saya pikir siapa yang akan menelepon menteri-menteri itu. Bisa-bisa menteri itu bilang: Siapa saudara telepon-telepon saya? Kalau saya bilang mantan Wapres, maka menterinya bilang “ya ya ya�. Begitu juga gubernur.

Tapi, semua itu tergantung pada keercayaan. Bisnis tanpa kepercayaan tidak akan berjalan. Begitu juga pemerintahan.

Jika pemerintah tanpa kepercayaan, siapa yang mau ikut kita? Sama juga kepemimpinan sosial. Kalau tanpa kepercayaan, bagaimana saya mau meminta bantuan kepada para pengusaha?

Bisa-bisa mereka bilang, ah Pak JK itu cuma proyekkan saja urusan bencana itu.

Jadi boleh dibilang kepercayaan itulah intinya.

Hambatan kita ini birokrasi, menurut anda?

Ya, sekarang ini banyak yang ketakutan memikul tanggung jawab. Masa semua orang minta cek peraturan. Menteri tanya dirjen dulu, dirjen tanya direktur dulu, apakah bisa ini menurut aturannya. Nomor berapa itu, apa aturannya itu. Begitu aturannya ketemu, ternyata semua salah.

Itulah yang terjadi sehingga semua takut memikul tanggung jawab dalam birokrasi.

Bagaimana jika kurang pengalaman memimpin di kalangan anak muda misanya?

EKSNEWS - Edisi 4/IX April 2013

35

mokrasi memang begitu Lagi pula dukungan politik sekarang ini mahal. Dulu untuk menjadi gubernur tinggal maunya Cendana (kediaman Presiden Soeharto). Siapa yang ditunjuk Cendana, jadi gubernurlah dia tanpa bermacam-macam ongkos. Bahwa nanti ada konsesi-konsesi, urusan belakangan, apa boleh buat, dulu memenag begitu. Tapi sekarang ini bayar duluan, itu bedanya.

Dulu bayar belakangan, sekarang bayar duluan kalau mau jadi gubernur, dan bisa saja rugi. Itulah mengapa hampir 90 persen pemimpin di daerah bermasalah. dulu itu Bupati boleh dibilang hanya mengurus KTP, sekarang berbagai macam proyek. Dulu yang mengurus proyek itu Kanwil (kantor wilayah di bawah kementerian). Siapa atasan Kanwil itu? Ya menteri.

Kepemimpinan itu bukan hanya Presiden. Sebenarnya selalu ada kepemimpinan jika kita berkelompok. Anda bisa mulai dengan menjadi pemimpin band. Anak muda bisa mulai dengan kepemimpinan pemuda di KNPI misalnya. Anda bisa menjadi bupati, atau gubernur. Maka saya perlu katakan bahwa pemimpin itu dilaksanakan, bukan dikatakan. Kepemimpinan itu tidak akan dilihat dari apa yang Anda katakan, tapi apa yang Anda laksanakan, bukan yang Anda tidak lakukan. Kerjakan dulu, baru baca teorinya. Jika baca dulu baru mau kerja, kita akan ketinggalan.

Nah, tanggapan Anda mengenai ide agar yang memimpin orang muda?

Memang banyak harapan terjadi regenerasi terus menerus. Itu kan alamiah.

Tapi saya ingin mengatakan terkait tuamuda, umur itu ada tiga macam. Pertama, umur kalender, kedua umur biologis, ada yang muda tapi bisa saja terlihat tua karena capek mungkin. Ada juga yang umur kalendernya tinggi, tapi biologisnya muda.

Nah, ada juga umur semangat, yang ketiga ini. Semangat. Umur boleh sama, tapi semangatnya berbeda-beda. Tapi tetap kepercayaan itu intinya, yang bisa kita lihat dari perilaku. Jadi meskipun pemuda, atau masih muda, tapi memiliki perilaku yang baik, potensial, ya silakan. Tapi, jika perilakunya tak terpuji, ya habis juga. Jadi, jangan hanya melihat kepemimpinan itu dari umur kalender, harus juga kita lihat semangat dan perilakunya. Memang tidak ada faktor tunggal untuk menentukan kepemimpinan itu. Pilihannya banyak sekali Apa pandangan Anda mengenai korupsi di kalangan kepemimpinan yang tampaknya kian menyebar?

36

Kita sudah mengetahui bahwa power tends to corrupt. Absolute power, corrupt absolutely. Nah, dulu, berlangsung sentralisasi. Anggaran itu semuanya diatur oleh pusat, pemerintahan pusat, oleh kementerian-kementerian. DPR kemudian hanya menjadi stempel. Kemudian daerah tingggal laksanakan. Zaman dulu itu, SD saja, SD Inpres, itu diatur oleh pusat, di mana SD diletakkan.

Sekarang, power itu dibagi tiga. Sepertiga di pusat, sepertiga DPR, dan sepertiga daerah, karena otonominya. Karena itu korupsinya juga dibagi tiga, dan yang masuk penjara pun masing-masing sepertiga.

Sepertiga orang pusat, sepertiga anggota DPR, dan sepertiga lagi gubernur dan bupati-wali kota. Itu adalah suatu kewajaran dari otonomi. Power dibagi, tanggung jawab dibagi, korupsinya juga dibagi. Konsekuensi pembagian kekuasaan dalam de-

Tentang sistem atau kepemimpinan, mana lebih penting?

Sistem itu mengatur untuk mengelola sisi manajerial. Tap leadership menyangkut perubahan dan kemampuan. Dua-duanya penting. Pemimpin tanpa sistem juga bisa kacau. Tapi lebih kacau lagi jika sistem tidak ada pemimpinnya. Di bidang apapun, di perusahaan atau di pemerintahan, itulah yang akan terjadi. Tapi di atas segaagalanya, yang mendorong perubahan menuju kemajuan memang kepemimpinan. Pemimpin yang baik akan dipercaya.

Tapi yang pertama, ia harus percaya diri.

Jika tak mempercayai dirinya, bagaimana ia dapat memimpin orang lain.

Mana yang lebih Anda nikmati, pemimpin di pemerintahan atau bisnis?

Ini tergantung. Kalau menginginkan kebebasan, enak jalan-jalan, ya jadi pengusaha. Tapi ketika saya masuk Jakarta, menghadapi kemacetan, terasa asing. Di

Makassar jarang terlihat kemacetan. Tapi, ketika menjadi Wapres, tidak ada kemacetan itu, hebat sekali kita pikir. Main golf, semuanya minggir. Jadi, lima tahun tanpa macet. Tapi di Jakarta juga banyak demo, di daerah kita disambut para pelajar di kirikanan jalan, walaupun di Makassar banyak sekali demo, apa saja di demo. Kalau di lembaga sosial itu banyak melihat orang susah, kepuasannya dunia-akhirat. Dunia dapat, akhirat juga.

Menurut Anda, lebih penting proses atau hasil akhir?

Semua penting, proses penting, tapi proses yang baik akan mencapai tujuan.

Maka tujuan akan menjadi penilaian akhir meskipun prosesnya mungkin tidak benar.

Proses harus dilalui, namun tingkat kepentingannya berbeda-beda. Kalau bisnis, yang paling menonjol objective harus tercapai dan prosesnya bisa berubah-ubah.

Dalam pemerintahan juga begitu, prosesnya pun bisa berubah, tapi banyak kendala seperti peraturan macam-macam sehingga kadang-kadang pencapaian tujuannya menjadi lebih lambat.

Pemimpin melayani atau dilayani?

Ya tentu semua pemimpin harus melayani, pemimpin apapun itu. Pemimpin juga bisa dilayani, misalnya pengusaha melayani pemimpin agar proses berjalan lebih cepat. Ini masalah personal, bukan pokok dari kepemimpinan, seperti masalah protokoler.

Bagaimana hubungan kepemimpinan dan kemajuan bangsa?

Bangsa kita ini sebenarnya bangsa yang lengkap, punya kemampuan, sumber daya alam, jumlah penduduk, dan banyak lagi. Dulu, kita selalu menyebut Singapura lebih maju karena hanya kota kecil pasti lebih mudah. Tapi, ternyata Cina bisa maju.

Dengan penduduk 1,4 miliar dan wilayah yang besar ternyata bisa maju. Jadi, negara kecil atau negara besar bisa maju juga. Kita negara menengah seharusnya bisa maju juga. Jadi, di mana letak faktor kemajuan itu? Kembali lagi kepada kepemimpinan.

Singapura itu maju dipimpin Lee Kuan Yew selama 30 tahun. Malaysia maju dipimpin Mahathir yang memimpin dengan keras tapi baik. Kita juga sebenarnya memiliki potensi maju ketika dipimpin Soeharto selama lebih dari 30 tahun.

Cina juga maju?

Cina maju karena Deng Xiao Ping.

Bahwa populasi 1,4 miliar itu bukan beban, melainkan aset. Kita juga seharusnya memanfaatkan betul sumber daya manusia kita agar mencapai kemajuan di dalam negeri. Kemajuan itu berasal dari nilai

tambah yang banyak. Nilai tambah yang banyak berasal dari teknologi. Dari mana teknologi? Dari pendidikan dan semangat.

Pendidikan saja tanpa semangat tidak cukup, jadi gabungan yang diperlukan. Sedangkan pemimpinnya harus memberikan jalan yang jelas, arah yang jelas, kemauan yang jelas, dan contoh yang jelas. Jadi, harus melihat ke depan. Itu sebabnya bangunan-bangunan universitas dan lembaga pendidikan itu harus modern. Lembaga pendidikan bukan museum, dia harus berorientasi ke depan.

Bagaimana dengan masalah hukum?

Memang salah satu masalah bangsa ini ialah lepasnya sisi hukum itu sehingga sekarang ini cenderung berlaku hukum rimba. Apa hukum rimba itu? Ia sendiri jadi polisi, ia sendiri jadi jaksa, ia sendiri juga yang menjadi hakim, menghakimi orang. Itulah maka terjadi persoalan, pembakaran rumah, kantor, bangunan, polisi dianiaya. Itu semua karena hukum tidak dilaksanakan dengan tegas. Jika tidak tegas, tak ada yang takut melanggar hukum.

Jadi, ketegasan yang diperlukan. Kadangkadang persoalannya adalah pelanggaran Hak Asasi Manusia. Soal HAM ini adalah hak dan kewajiban. Semua orang berhak atas kehidupan yang layak dan sebagainya.

Tapi, pasal terakhir HAM itu adalah kewajiban untuk taat hukum. Inilah yang sering dilupakan atau keliru diterapkan.

Terakhir, Anda mau maju di pemilihan presiden 2014?

Karena pertanyaannya sederhana, ya harus kita maju, masa jalan ke belakang.

Tapi, kita bisa jelaskan begini: Politik kita itu sama dengan kepentingan band. Kalau partai kita anggap band, figur itu vokalisnya. Di Indonesia ini, banyak band tapi tanpa vokalis. Golkar band bagus, vokalisnya harus lebih banyak memperbaiki kemampuannya. Selain perlu vokalis, penyanyi latar, dan duet yang bagus.

Kalau Demokrat, akibat macam-macam hal, pemain band-nya ada yang pergi.

Pemain bass-nya sudah tidak ada. Ada juga band kecil dan penyanyinya juga ya kurang terkenal. Ada juga penyanyi cuma tak ada band. Nah, itu orang seperti saya kan? Juga Mahfud, Dahlan, Jokowi. Semua bisa menyanyi, tap di rumah saja kalau tidak ada band. Tap pada 2013 ini, penyanyi akan bertemu band dan band bertemu penyanyi.

Rahmat Tony redaksi@eksnews.com

EKSNEWS - Edisi 4/IX April 2013

37

Semarak OKU Timur

K

abupaten Ogan Komering Ulu Timur, Sumatera Selatan, terus mengembangkan kegiatan sosial religius dengan melibatkan partisipasi warganya. Pada awal Maret 2013 misalnya, berlangsung Seleksi Tilawatil Qur’an (STQ) Ke V dan festival rebana tingkat Kabupaten bertempat di Lapangan Koni Martapura, STQ ini masih memperebutkan tropi tetap dan tropi bergilir Bupati H Herman Deru SH MM. Ditandai dengan pemukulan bedug dan pengukuhan dewan juri oleh Bupati OKU Timur H Herman Deru serta dilakukan penyerahan tropi bergilir oleh H Herman Deru kepada panitia..

Pelaksanaan STQ V 2013 itu melibatkan 135 peserta memperlombakan tahfidz 1 sampai 30 juz, tahfidz tunanetra, tilawah anakanak, remaja dan dewasa serta lomba kaligrafi. Sedangkan festival rebana melibatkan 51 group utusan dari 20 kecamatan di OKU Timur serta utusan dari OKU, OKU Selatan dan Muaraenim dengan juri dari Lembaga Seni Qosidah Indonesia (LASQI) Jakarta.

38

Bupati OKU Timur H Herman Deru dalam sambutannya menegaskan, OKU Timur ingin melahirkan qori dan qoriah yang dapat diutus pada MTQ tingkat nasionl.

Di tempat sama juga berlangsung pelantikan Badan Kontak Majelis Taqlim (BKMT) OKU Timur oleh Wakil BKMT Sumsel, Hj Saodah Hamid. BKMT OKU Timur masa bhakti 2013-2018 memilih Hj Percha

Leanpuri (anggota Dewan Perwakilan daerah RI dari Sumsel) sebagai ketua.

Sejauh ini di OKU Timur lembaga pendidikan Islam tumbuh pesat. Di kabupaten ini terdapat 80 Madrasah Diniyah, 86

Pondok Pesanteren, 1.062 Majelis Taklim, dan 2.042 TKA/TPA. Statistik ini sekaligus membawa OKU Timur sebagai kabupaten dengan lembaga pendidikan agama terbanyak di Sumsel.

Lembaga-lembaga pendidikan keagamaan itu diharapkan mampu mencetak generasi muda religius. Tak mengherankan pula jika penyandang buta aksara Al Quran di OKU Timur turun secara drastis seiring dengan program gerakan magrib mengaji (Gergaji).

Di samping itu lembaga pendidikan non-Islam pun mendapat perhatian sama dengan diberikannya kendaraan operasional dan biaya pendidikan sekolah mingguan.

Atas keberhasilannya menyemarakkan kehidupan beragama di kabupatennya, Bupati H Herman Deru meraih penghargaan Pesantren Award 2012 yang diserahkan langsung oleh Ketua DPP LDII Prof. Dr.Ir KH Abdullah Syam MSc.v

ekbis

Awas Kinerja BUMN

Menuju Sumsel 1 B

upati satu ini sangat hirau dengan peningkatan kualitas generasi muda. Selain soal keagamaan, ia juga berhasil memobilisasi ribuan pelajar dari berbagai tingkatan sekolah di Kabupaten OKU Timur beserta guru dan orang tuanya untuk mendeklarasikan sikap anti-anarki dan tawuran antarpelajar. Komitmen tenaga pengajar, pelajar dan para orang tua ini tertuang dalam deklarasi bersama bertajuk pelajar anti tawuran yang digelar di halaman kantor Bupati OKU Timur, pada Oktober 2012 lalu.

Dalam arahannya Bupati OKU Timur H Herman Deru SH MM menegaskan, apa yang dilakukan jajaran pendidikan di OKU Timur ini patut dijadikan contoh sebab tugas dunia pendidikan bukan saja bergulat dengan segi ilmu pengetahuan semata namun bagaimana dunia pendidikan berpartisipasi aktif dalam menjaga nama baik pendidikan terutama dalam hal kemanan dan ketenteraman bersama.

Dengan berbagai keberhasilan dan dukungan luas dari segenap warganya, Herman Deru kini maju sebagai salah satu calon dalam Pemilukada Gubernur Sumatera Selatan pada Juni 2013 mendatang. Berikut profile selengkapnya: H Herman Deru,SH.MM Belitang, 17 November 1967

Karir Wiraswasta 1985-1987

Isteri: Hj Febrita Lustia

PNS Dinas Pendapatan Daerah Sumatera Selatan 1987-1998 (berhenti dengan hormat atas permintaan sendiri).

Anak: 1. Hj Percha Leanpuri,B.Bus 2. Hj Samantha Tivani 3. Leony Marezza Putri 4. Ratu Teni Leriva

Bendahara Yayasan Trisna Negara OKU Timur 1996-sekarang.

Pendidikan SD Negeri 1 Sidomulyo Belitang 1979 SMP Negeri Belitang 1982 SMA Negeri 3 Palembang 1985 Universitas Shakyakirti Palembang Fakultas Hukum 1995.

STIE TRISNA NEGARA Belitang Magister Manajemen 2008.

Melanjutkan berwiraswasta 1998-sekarang.

BUPATI OKU TIMUR 2005-2010.

BUPATI OKU TIMUR 2010-2015.

EKSNEWS - Edisi 4/IX April 2013

39

ekbis

Rekor Harga Bawang H

arga bawang merah dan putih belakangan ini mencapai rekor tertinggi, mencapai Rp50-60 ribu per kg. Lonjakan harga-harga pangan seperti bawang merah, bawang putih, serta daging membuat pemerintah pusing.

Pemerintah diminta untuk lebih transparan soal harga pangan yang paling terkini berlaku. Sehingga, tidak ada permainan di pasar “Informasi harga tidak ada yang menindaklanjuti. Kalau pas zaman Pak Harmoko Menteri Penerangan, di radio diumumkan harga bawang merah berapa (misalnya). Sekarang informasinya tidak pernah dibuat terbuka,” kata Pengamat Pangan Bustanul Arifin di acara Diskusi: ‘Menguak Kartel Pangan’, di Akbar Tanjung Institute, Pancoran, Jakarta Selatan, Senin (25/3/2013).

Menurut Bustanul, informasi harga merupakan salah satu cara untuk mencegah adanya permainan harga pangan di pasar dan mendorong lonjakan harga, serta permainan kartel.

Ia mengatakan, para kartel bergerak di 5 komoditi pangan yang masuk ke dalam program swasembada. Kelima komoditas tersebut di antaranya daging, beras, kedelai, gula, dan jagung.

“Lima komoditas yang ditarget swasembada itu ada dugaan kartel,” ungkap Bustanul Dikatakan Bustanul, kartel dipicu oleh adanya praktik impor. Untuk mencegah adanya kartel tersebut, opsi lain yang bersifat penting ialah peningkatan produktivitas pangan. Jika itu dilakukan, otomatis, impor dapat dikurangi, begitu juga dengan kartel.

“Produksi harus disehatkan, bahkan, kalau di hulu beres, sangat mungkin kita bisa buat kartel di luar negeri, daripada di Indonesia,” lanjutnya.

Kemudian yang ditekankan oleh Bustanul adalah administrasi perdagangan, atau verifikasi gudang-gudang pangan. Menurutnya, Kementerian Perdagangan saat ini tidak memiliki data yang akurat mengenai keberadaan gudanggudang ini.

40

“Administrasi perdagangan, gudang di Indonesia itu tidak terdaftar, Kemendag pun tidak ada datanya. Terlalu besar persoalannya, karena sistemnya struktural,” cetusnya.

Sedangkan Komisioner Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) KPPU Munrokhim Misanam menyatakan indikasi kartel bawang putih tak hanya terjadi di level importir. “Kartel juga ada di level pasar induk,” ujarnya.

Munrokhim menyebut, satu distributor dalam satu waktu bisa memperoleh 30-40 ton bawang putih. Itu hampir setara dengan pasokan ke Pasar Induk Kramat Jati dalam sepekan.

“Kalau di satu pasar sebesar Kramat Jati misalnya, Cuma ada 5 atau 5 distributor, itu kan rentan kartel juga,” ujarnya.

Ironisnya, praktek tercela itu juga sangat mungkin terjadi di pasar-pasar induk lain.

Alhasil, terjadi keterlambatan pasokan impor, meski hanya dalam hitungan hari atau bahkan jam, kenaikan harga di tingkat pedagang eceran atau konsumen bisa berkali-kali lipat.

Sayangnya, KPPU mempunyai keterbatasan dalam mengungkap kasus-kasus seperti ini. Sebabnya, wewenang yang dimiliki badan usaha ini sangat terbatas.

“Jangankan menyadap seperti KPK (Komisi Pemberantasan Korupsi), memeriksa gudang pun tidak bisa,” kata Munrokhim.

Tuan Rumah Akbar Tandjung menyebut Presiden telah gagal melakukan stabilitas harga pangan nasional. “Presiden terlihat sangat semangat mengurusi masalah naiknya harga, sampai menegur para menteri di depan media massa. Padahal ini tidak lepas dari kesalahan dia juga (SBY) yang tidak bisa menstabilkan harga pangan,” ujar Akbar saat ditemui dalam acara diskusi politik pangan bertema Menguak Dugaan Kartel Pangan Impor di Aula Akbar Tanjung Institute, Jakarta, Senin (25/3).

Lebih lanjut, Akbar menjelaskan jika terus melonjaknya harga berbagai kebutuhan pangan dan bahan pokok disebabkan karena lambannya pemerintah mengambil tindakan tegas untuk segera menstabilkan harga-harga. Padahal, presiden memiliki

ekbis

SKK (d/h) SK,BP Migas

kewenangan besar membuat kebijakankebijakan yang pro terhadap masyarakat.

“Bangsa ini melihat masalah pangan menjadi masalah yang penting. Kita mempunyai ketahanan pangan yang cukup untuk mendukung kedaulatan pangan.

Itu seperti jaminan terhadap pemenuhan kebutuhan pangan. Tapi kelihatannya tentu tidak mungkin, kita masih mengimpor bawang dan kedelai,” sambungnya.

Tidak hanya itu, mantan Ketua DPR itu juga menyoroti peran pemerintah yang belum secara maksimal dalam menstabilkan harga bahan pokok yang terus melambung. “Nampak betul di antara pejabat yang punya kewenangan tidak memiliki kesamaan visi dan misi soal pangan.

Terlebih peraturan pangan masih sangat lemah,” lanjutnya.

Terkahir, Ia pun merasa khawatir jika permasalahan harga pangan yang terus berlanjut ini akan merembek ke permasalahan politik. Bukan tanpa alasan Ia mengatakan hal itu, pasalnya situasi politik di negeri ini semakin memanas jelang Pemilu 2014.

“Kalau pemerintah tidak segera cepat mengatasi masalah pangan ini dengan baik. Sangat mungkin akan berdampak ke situasi politik,” tutup politikus senior Partai Golkar ini.

Di tempat terpisah, Pengamat pertanian Ahmad Yakub berpendapat pemerintah harus bisa mengatasi ketergantungan impor pangan sehingga tidak ada lagi kenaikan harga bawang putih, bawang merah, dan beberapa komoditi lainnya dalam beberapa hari belakangan ini.

“Mahalnya harga bawang putih, bawang merah, dan beberapa komoditi lainnya

dikarenakan kurangnya perhatian pemerintah terhadap para petani. Akibatnya petani yang dirugikan. Hal ini salah satu penyebab petani enggan menanam bawang, sehingga suplai terbatas,” ujar Ahmad Yakub.

Di sisi lain, kata dia, kementerian pertanian (Kementan) membatasi impor karena sebagian petani menikmati kenaikan harga hortikultura. “Tetapi itu kan tidak sepanjang tahun. Ini hanya spekulasi.

Padahal yang dinginkan petani dan konsumen adalah harga yang stabil,” kata dia.

Ia menjelaskan petani lebih memilih menanam padi daripada bawang atau cabai, karena pemerintah hanya menerapkan aturan harga pembelian pemerintah (HPP) beras. Padahal, bawang dan cabai merupakan tanaman yang sensitif terhadap alam dan harga.

Karena itu ada tiga hal yang bisa dilakukan pemerintah untuk mengatasi ketergantungan pangan atas impor. Pertama, ketersediaan benih dan pupuk baik organik dan nonorganik harus tepat waktu agar dapat meningkatkan produksi.

“Terkait dengan produksi, ketersediaan benih dan pupuk baik pupuk organik maupun nonorganik kurang tepat waktu.

Sementara itu, teknologi untuk produksi yang digunakan petani tidak berkembang sejak dulu,” kata Ahmad Yakub.

Menurut dia, itu semua karena pemerintah tidak memahami bahwa pertanian Indonesia ini skala kecil dan berbasis keluarga. Jadi, jangan diperkenalkan dengan teknologi mesin tanam seperti di negara lain yang harganya miliaran rupiah,v Ikademan ikademan@eksnews.com

EKSNEWS - Edisi 4/IX April 2013

41

ekbis

Terlilit Pasca Pailit

Terlilit Pasca Pailit S

etelah pailit, pemilik Batavia air terus terlilit. Kurator PT Metro Batavia (Batavia Air) mengungkapkan, salah satu masalah adalah nilai aset Batavia Air yang dihitung pihaknya berbeda dengan yang disampaikan oleh pihak manajemen Batavia Air (debitor).

Pada 15 Februari 2013 lalu, pihak debitor menyampaikan nilai aset Batavia Air mencapai Rp 800 miliar. Namun, catatan kurator menunjukkan nilai aset hanya sebesar Rp 425,81 miliar. Itu artinya, perbedaan nilai aset tersebut turun hampir 50 persen.

Permata Daulay, salah satu kurator Batavia Air menjelaskan, aset tersebut termasuk bangunan ruko, pesawat dan kendaraan operasional Batavia Air. “Aset tersebut yang sudah dikuasai oleh kurator dan kita sudah tempatkan pengamanan pada aset tersebut,” ujar Daulay saat rapat kreditur yang dilaksanakan di Gedung City Walk Sudirman, Jakarta, Jumat (22/3/2013).

Bambang Wibowo, Direktur Keuangan Batavia Air menjelaskan perbedaan nilai aset antara versi debitur dan versi kurator disebabkan karena ada aset yang luput di data. “Ada aset yang di depositkan senilai Rp 188 miliar,” ujarnya.

Ia juga bilang nilai buku aset yang disampaikan pihak kurator sebesar Rp 425,81 miliar itu karena ada perbedaan cara pandang. “Itu masalah akunting saja.

Karena sebagian aset kita masih hak lessor,” ujarnya.

Pemilik dan Direksi (pihak debitur) maskapai penerbangan PT Metro Batavia (Batavia Air) dibayangi ancaman penahanan. Penyebabnya karena pemilik Batavia Air, Yudiawan Tansari, tidak hadir dalam rapat kreditor yang dilaksanakan di Gedung City Walk Sudirman, Jakarta, Jumat (22/3/2013).

Nawawi Pomolango, Hakim Pengawas kasus pailit Batavia Air menjelaskan, ancaman penahanan tersebut dapat dilakukan jika pemilik dan direksi tidak hadir dalam rapat kreditor. Padahal, hal tersebut merupakan kewajiban dari pihak Batavia sebagai debitor.

42

Dia juga bilang selain hal tersebut, pihak debitor juga mempunyai dua tanggung jawab yang lain, yakni harus transparan saat menyerahkan dokumen aset kekayaan kepada kurator. Kewajiban lainnya, mereka harus menghadap kurator atau hakim pengawas apabila diminta.”

Jika salah satu kewajiban tidak dipenuhi, hakim pengawas dapat mengusulkan ke hakim pengutus untuk menahan debitor selama 30 hari,” ujar Nawawi saat rapat kreditor.

Sebagai informasi, pada rapat kreditur yang dilaksanakan pada Jumat (22/3) pihak debitur hanya diwakili oleh Cahya Subrata, Direktur Sumber Daya Manusia Batavia Air, dan Bambang Wibowo, Direktur Keuangan Batavia Air. Sebelumnya, Koordinator tim kurator PT Metro Batavia Turman Panggabean mengungkapkan rapat kreditur perusahaan penerbangan yang pailit itu gagal, karena tidak memperoleh izin dari kepolisian. Hal itu membuat 200 kreditur yang berdatangan dari berbagai daerah terpaksa harus kembali delapan hari mendatang.

“Hakim pengawas memerintahkan kami tidak perlu mengurus izin untuk kegiatan rapat kreditur yang diselenggarakan di Jakarta Internasional Expo yang berada di bekas lapangan terbang Kemayoran, tapi Kapolsek Kemayoran tidak memberi izin kegiatan rapat kreditur sebelum memperoleh izin dari Polres Jakarta Pusat,”ungkap Turman Kamis (14/3/2013).

Penundaan kegiatan rapat itu, katanya, telah menimbulkan keresahan bagi para kreditur yang sudah berdatangkan dari luar kota. Dia menjelaskan gagalnya rapat kreditur itu telah merugikan sedikitnya 200 kreditur yang berdatangan dari berbagai daerah.

“Kami menyayangkan sikap aparat kepolisian yang begitu birokratis untuk memberikan pengamanan kegiatan rapat tersebut. Kasihan dong 200 kreditur itu terpaksa pulang ke berbagai daerah karena gagalnya kegiatan rapat kreditur hari ini.”

Permintaan untuk memperoleh izin kegiatan rapat kreditur itu berdasarkan per-

ekbis

Kabar Kapal Pertamina

mintaan pengelola Jakarta Internasional Expo yang meminta tim kurator untuk mengurus kegiatan izin keramaian itu di Polsek Kemayoran. “Tapi, proses izin untuk kegiatan rapat itu jadi tertunda-tunda.”

Gagalnya pelaksanaan rapat kreditur menyebabkan tim kurator menunda kegiatan rapat kreditur selama delapan hari ke depan. “Kami terpaksa menunda kegiatan rapat kreditur tersebut selama delapan hari ke depan,” ungkapnya.

Dalam rapat kreditur sebelumnya tim kurator mencatat aset Batavia Air diketahui hanya mencapai Rp 800 miliar, sedangkan nilai utangnya mencapai Rp 900 miliar, sedangkan nilai tagihan yang telah diterima tim kurator mencapai Rp1,7 triliun.

Perkembangan terakhir, kurator akan terus menyelidiki jumlah total aset yang dimiliki oleh PT Metro Batavia (Batavia Air).

Salah satunya dugaan penjualan aset kantor Batavia Air senilai Rp 40 miliar.

Dugaan tersebut muncul saat kreditur menuturkan adanya aset berharga yang belum dihitung bahkan belum diketahui oleh tim kurator.

“Nanti akan diselidiki dugaan adanya aset baik itu lahan sawit hotel di Bali maupun tambak,” kata Hakim Pengawas Kurator Nawawi Pamolango saat rapat kreditur PT Metro Batavia di Citywalk Jakarta, Jumat (22/3/2013).

Selain itu, ia juga akan menyelidiki dugaan penyalahgunaan penjualan kantor pusat Batavia Air. Dugaan sementara kantor tersebut dijual 3 hari sebelum Batavia Air resmi dipailitkan.

“Kita juga akan menyelidiki dugaan penjualan kantor pusat Batavia di Jalan Juanda sebesar Rp 40 miliar. Khususnya 3

hari, kalau ada penjualan segera laporkan.

Kalau ada yang bisa meenghasilkan buruh dan karyawan dilanjutkan itu dan hanya katakan kepada tim kurator. Segera kami minta kepada debitur agar penjualan aset ini dan ini seharusnya tidak boleh terjadi,” imbuhnya.

Sejauh ini, tim kurator mencatat utang PT Metro Batavia sudah mencapai Rp 2,5 triliun yang terdiri dari utang komponen Rp1,476 triliun, utang kreditur istimewa Rp519,683 miliar, utang kreditur separtis Rp466,644 miliar, dan komponen khusus agen Rp84,599 miliar “Jadi yang harus dicoba adalah bagaimana kreditur mencoba kurator untuk mendongkrak Rp 500 milliar untuk naik. Hal ini tentu kita butuh peran aktif kreditur untuk mengetahui harta debitur yang diketahui. Jadi menurut debitur hutangnya hanya Rp 900 miliar tetapi nyatanya Rp 2,5 triliun,” kata Nawawi.

PT Metro Batavia adalah perusahaan tunggal pemilik maskapai penerbangan Batavia Air yang dipailitkan sejak tanggal 30 Januari 2013 lalu. Pengamat penerbangan Dudi Sudibyo mengatakan, pailit atau tidaknya sebuah maskapai penerbangan tergantung dari pengelolaan manajemen maskapai yang bersangkutan.

Dalam pandangannya, putusan pailit terhadap Batavia Air menunjukkan kurang handalnya manajemen Batavia Air. “Hidup atau tidaknya sebuah maskapai tergantung dari pengelolaan manajemen maskapai,” tutur Dudi sambil menambahkan Lion Air dan Asia Air pun pernahmengalami masa sulit.v Rahmat Tony redaksi@eksnews.com

EKSNEWS - Edisi 4/IX April 2013

43

ekbis

Menanti Kilang Bontang

Menanti Kilang Bontang D

ua unit kilang BBM akan dibangun Pertamina bekerja sama dengan investor dari Arab Saudi dan Kuwait di Bontang, Kalimantan Timur. Awalnya kilang ini akan dibangun di Jawa.

Wakil Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Susilo Siswoutomo membenarkan rencana pembangunan kilang ini, karena sudah disampaikan kepada Presiden SBY dalam rapat kabinet terbatas.

“Kemudian dalam sidang kabinet terbatas di Kantor Pusat Pertamina, Presiden sudah mengarahkan bahwa kilang akan dibangun di tanah yang tersedia di Bontang,” kata Susilo.

Sebelumnya, kilang tersebut akan dibangun di daerah Banten, Jawa Barat dan Tuban, Jawa Timur dengan kapasitas kilang masing-masing 300 ribu barel per hari. Akan tetapi, dua lokasi ini batal dipilih karena ketiadaan lahan dan harga tanah yang naik sangat tinggi akibat ulah spekulan.

“Jadi satu permasalahan sudah berkurang saat diarahkan ke Bontang,” cetusnya. Ia menuturkan, kota ini 60% berpeluang untuk dibangun kilang.

Namun, tetap mesti memastikan beberapa kendala yang saat ini sedang dibahas. “Kepastian jadi atau tidak pembangunan kilang ini, kita masih harus menyelesaikan masalah teknis seperti insentif fiskal dan lainnya,” sambungnya.

Proyek ini, lanjut Susilo, masih menunggu kepastian insentif fiskal dari Kementerian Keuangan. Insentif diperlukan karena marjin dari bisnis pengolahan minyak mentah tidak terlalu tinggi. Sementara biaya yang dikeluarkan cukup besar. Sehingga, Pertamina membutuhkan insentif fiskal agar pembangunan kilang tetap ekonomis.

“Kita kan masih lihat dulu hasil dari Kemenkeu,” tegas Susilo. Ia menyatakan, dalam waktu dekat Kementerian ESDM memanggil Pertamina untuk melihat kesiapan studi kelayakan (feasibility studies/ FS), desain rinci (front end engineering design/FEED), dan pasokan minyak mentah.

“Kita akan panggil Pertamina. Kita koordinasikan tahapannya,” kata Susilo.

44

Sedangkan Gubernur Kaltim Awang faroek Ishak menjelaskan, PT Pertamina (Persero) berniat membangun dua kilang baru bekerja sama dengan Saudi Aramco Asia Company Limited (SAAC) dan Kuwait Petroleum Company.

Ia mengaku telah diberi tahu oleh Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) beberapa waktu lalu. Kapasitas kilang diketahui sebesar 2 x 300 ribu barel per hari (bph).

“Presiden sudah bisikin bahwa akan dibangun kilang di Bontang sebesar 2 x 300 ribu barel per hari (bph) oleh Pertamina,” ujarnya. Menurutnya hal ini dikarenakan lahan sebagai lokasi pembangunan yang sudah tersedia dengan pasti.

Lahan milik Pertamina seluas 540 hektar sudah dipastikan pembebasannya. Begitu juga lahan milik pemerintah daerah sekitar 500-600 hektar. “Akan kita tambah lagi 1000 hektar di daerah Marang Kayu,” terangnya.

Lebih jaug lagi, rupanya Pertamina dan Kuwait Petroleum Corporation menginginkan insentif berupa pengembalian investasi (Internal Rate of Return/IRR) sebesar 15%.

Direktur Jenderal Minyak dan Gas Bumi Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral Edy Hermantoro mengatakan Pertamina sudah mengirimkan hasil studi kelayakan rencana pembangunan kilang di Bontang, Kalimantan Timur kepada Kementerian Keuangan.

“Yang dengan Kuwait, Pertamina sudah kirim hasil kajian yang menginginkan IRR sebesar 15%. Tetapi nanti tergantung Kementerian Keuangan, apakah dikasih atau tidak,” kata Edy. Pelaksana Tugas Kepala Badan Kebijakan Fiskal (BKF) Bambang P.S Brodjonegoro mengatakan hasil kajian proposal sealigus insentif yang diminta oleh investor masih dalam analisis. “Masih dianalisis,” katanya.

Direktur Pengolahan Pertamina Chrisna Damayanto membenarkan partner kerja Pertamina, yakni Kuwait Petroleum Corporation meminta insentif berupa pengembalian investasi/IRR sebesar 15 %.

“Ya benar, tapi itu permintaan dari Kuwait ya. Kalau tidak disetujui nanti, kita akan cari partner lain,” kata Chrisna.

Menurutnya, pada 15 Januari 2013, Pertamina sudah mengirimkan hasil kajian studi kelayakan pembangunan kilang di Bontang kepada Kementerian Keuangan.

Saat ini, prosesnya masih menunggu jawaban dari pihak Kementerian Keuangan.

Setelah ini, lanjut Chrisna, pihak Kementerian Keuangan akan menggunakan Financial Consultan untuk menganalisis proposal dari Pertamina bersama Kuwait Petroleum. “Financial Consultant ini yang akan mempelajari dan menentukan proposal kami nantinya,” tambahnya.

Sementara, untuk kerja sama dengan Saudi Aramco, pihaknya mengatakan masih dipersiapkan. “Yang ini belum ada market study-nya, rencananya dirapatkan dulu,” ujarnya.

Sebelumnya Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) memutuskan untuk memindahkan lokasi 2 kilang baru Pertamina ke Bontang dari lokasi sebelumnya di Tuban dan Balongan. Langkah ini dilakukan karena terkendala pembebasan lahan akibat harga tanah yang naik cukup tinggi.

“Dua-duanya (Kilang Baru) dipindah ke Bontang, Presiden sudah memutuskannya dan sudah ada Keppresnya (Keputusan Presiden),” kata Rudi Rubiandini ketika masih menjadi Wakil Menteri ESDM. Rudi menambahkan, pemindahan kilang baru Pertamina tersebut ke Bontang dikarenakan Pertamina memiliki lahan milik sendiri di Bontang jad tanpa perlu dipusingkan membebaskan tanah.

“Bontang dipilih karena Pertamina memiliki lahan sendiri yang cukup, tadi tidak

perlu repot membebaskan tanah sebagaimana terjadi di lokasi yang diinginkan sebelumnya (Tuban dan Balongan) dikarenakan marak terjadi spekulasi tanah disana,” ucap Rudi.

Pemindahan lokasi 2 kilang baru ke Bontang tersebut kata Rudi tidak menimbulkan masalah, karena kedua mitra Pertamina dalam pembangunan kilang baru yakni Kuwait Petroleum Corporation dan Saudi Aramco Asia Company Limited tidak mempermasalahkan pemindahan lokasi tersebut. “Pemindahan lokasi tidak ada masalah, bahkan ada dua kilang dalam satu daerah,” katanya.

Semula Pertamina membangun kilang minyak baru dalam rangka mewujudkan ketahanan energi, kilang pertama (Balongan II Refinery) berkapasitas produksi 300.000 barel per hari dengan mengandeng parter Kuwait Petroleum Corporation yang ditargetkan beroperasi pada 2018.

Sedangkan kilang kedua (Tuban Refinery) berkapasitas produksi 300.000 barel per hari dengan mengandeng mitra Saudi Aramco Asia Company, Ltd yang ditargetkan beroperasi pada 2018. Dengan beroperasinya 2 kilang tambahan tersebiut Pertamina menargetkan produksi Bahan Bakar Minyak pada 2018 dapat meningkat menjadi 66,7 juta kilo liter (KL).

Sementara untuk rencana pembangunan kilang minyak dan Petrokimia yang dilakukan pemerintah sendiri dengan kapasitas produksi 300.000 barel per hari dengan biaya melalui APBN sebesar Rp 90 triliun.v Rahmat Tony redaksi@eksnews.com

EKSNEWS - Edisi 4/IX April 2013

45

46

EKSNEWS - Edisi 4/IX April 2013

47

hukum

Waspada Investasi Bodong A

khir Februari lalum mulai terendus bahwa nasabah Global Traders International Syariah (GTIS) di Jakarta terkena kasus penipuan. Tuti, 60, salah seorang nasabah GTIS, mengaku sudah tak lagi menerima imbal hasil bulanan.

Seharusnya, saya terima cashback sebesar Rp 1.436.000 per bulan. Saya dengar bos GTIS lari ke luar negeri,” katanya.

Tuti menuturkan, pihak agen menyarankan agar dia tenang dan menunggu hasil keputusan pihak GTIS. Agen saat ini sedang mengupayakan agar investasi itu dipertahankan.

Saat itu, ia menanamkan investasi Rp 71,8 juta. Dari investasi itu ia mendapatkan emas Antam seberat 100 gram dan cashback Rp 1.436.000 per bulan.

Dalam investasi tersebut, lanjutnya, ia hanya berhubungan dengan pihak agen.

Jadi, model investasinya itu beli emas dapat cashback. Di kantor agen, dipasang foto sejumlah tokoh, antara lain Ketua DPR RI Marzuki Alie.

Sedangkan Marzuki Alie membantah terlibat dalam kasus penipuan investasi emas sebesar Rp 10 triliun yang dilakukan PT Golden Traders Indonesia (GTI) Syariah.

Nama petinggi Partai Demokrat tersebut sebelumnya tercatat sebagai penasihat perusahaan milik Ong Han Cun yang merupakan warga negara Malaysia. Bahkan pemberitaan Marzuki sebagai penasihat GTI Syariah dimuat di media massa nasional pada 19 Juni 2012.

Namun, Marzuki membantah dirinya bagian dari Golden Traders, apalagi menjabat sebagai penasihat. “Kalau disebut penasihat dan ada dalam situs, artinya mereka telah memanipulasi fakta,” tutur Marzuki Alie, di Gedung DPR, Jakarta Pusat, Kamis (28/2/2013).

Marzuki mengaku dirinya pernah menerima perwakilan perusahaan tersebut. Namun itu hanya pertemuan biasa, kemudian mereka berfoto bersama. “Saya pernah menerima mereka sebagai tamu, diajak KH Azidin, yang mengatasnamakan Majelis Ulama Indonesia (MUI). Bahwa GTI Syariah akan berbisnis syariah dan akan membantu MUI dan dakwah di Indonesia.

48

Kemudian kami berfoto,” ungkapnya.

Kemudian, lanjut Marzuki, perwakilan Golden Traders pernah datang menemuinya untuk yang kedua kalinya. “Katanya orang itu ingin masuk Islam, saya syahadatkan di Masjid DPR. Hanya di situ, selebihnya tidak tahu sama sekali,” ujarnya.

Marzuki memastikan dirinya juga tidak menerima uang sepeserpun dari perusahaan tersebut. “Perlu dicatat, tidak ada dana yang pernah saya terima terkait itu semua,” katanya.

Lebih dari itu, penghargaan GTIS sebagai THE BEST COMPANY 2012 oleh INDONESIA ISLAMIC AWARD 2012 ditanda tangani oleh Menkeo Kesra (Dr. Agung Laksono), Menteri Perindustrian (Ir. Mohammad S. Hidayat), dan Menteri Agama RI (Drs. H. Suryadharma Ali). Suryadharma Ali, membantah telah menandatangani sertifikat penghargaan GTIS, yang digunakan GTIS sebagai salah satu daya tarik menggoda investor.

Suryadharma Ali mengatakan, bukan hanya dia yang menjadi korban pemalsuan tanda tangan tersebut. Menteri Koordinator Bidang Kesejahteraan Rakyat (Kesra), Agung Laksono, juga dipalsukan tandatangannya dalam sertifikat tersebut.

“Pak Agung Laksono bilang ada tanda tangan itu. saya kemudian cek, ternyata tidak ada,” ujarnya di Kantor Kementerian Keuangan, Jakarta, Senin 18 Maret 2013.

Di sisi lain, Bareskrim Polri memastikan bahwa Golden Traders Indonesia Syariah (GTIS) merupakan perusahaan investasi bodong. Polri juga memastikan bahwa tiga pimpinan GTIS, yang merupakan warga negara Malaysia sudah kabur dari Indonesia.

“Ini investasi bodong. Tiga pimpinannya yang merupakan orang Malaysia juga telah kabur ke luar negeri. Sedang kita cari,” kata Kabareskrim Komjen Pol Sutarman di Mabes Polri, Rabu (6/3).

Menurut Sutarman, penipuan yang dilakukan GTIS merupakan kasus baru dengan modus lama. “Kasus serupa pernah terjadi di Jawa Timur, Jawa Barat dan Jakarta. Seperti kasus Koperasi Langit Biru (KLB). Kasus KLB berbau money game den-

hukum

Menyoal Presiden Lagi

gan skema Ponzi ini telah disidik Bareskrim Polri. Tapi pemiliknya, Jaya Komara, yang telah dijadikan tersangka tak sempat dibawa ke pengadilan karena meninggal dunia saat berada di tahanan,” ujar Sutarman.

“Kami tak masuk dulu. Karena kalau polisi masuk, (investornya) selalu berkata, “pak kita gak dapat apa-apa (investasi kami belum kembali).” Untuk itu saya imbau pada masyarakat, harus hati hati investasi apapun namanya. Kalau skemanya begini, tentu tak akan mampu mengembalikan,” bebernya sembari menambahkan bahwa Polri akan bekerja sama dengan Otoritas Jasa Keuangan soal untuk mengusut kasus ini.

Modus GTIS adalah menjanjikan keuntungan cashback 2 persen per bulan dengan pembelian emas batangan. Perusahaan ini mengklaim sebagai perusahaan serupa yang berlabel syariah.

GTIS telah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia (MUI).

Meski belum ada investor yang melapor ke polisi, kabarnya jumlah dana nasabah yang ditipu mencapai Rp 10 triliun.

Pemilik GTIS adalah Ong Han Cun yang merupakan warga negara Malaysia.

Pendiri investasi Emas GTI adalah Michael H.C.Ong bekerjasama dengan Edward C.H.Ho. Pendiri GTIS adalah Dato Taufiq Michael Ong dan Dato Zahari Sulaiman sebagai komisaris.

Deputi Pengendalian dan Pelaksanaan Penanaman Modal Badan Koordinasi Penanaman Modal Azhar Lubis menyatakan GTIS yang sedang ramai dibicarakan ternyata telah menyalahgunakan izin yang diberikan oleh BKPM ke perusahaan tersebut.

“Memang mereka dapat izin penanaman modal dari kami, tapi izin yang kami berikan pada mereka tidak pernah seperti ini,” kata Lubis ketika dijumpai di kantornya, Senin, 11 Maret 2013.

Menurut Lubis, izin yang diberikan BKPM pada Golden Traders sebatas izin usaha sebagai distributor komoditas emas.

Kalaupun emas diperdagangkan oleh perusahana tersebut hanya boleh dilakukan dalam skala besar tidak dijual langsung kepada pengguna akhir. “Kalau sampai ke konsumen akhir berarti retail, ini tidak ada seperti ini. Tidak boleh,” tegasnya.

Oleh sebab itu, BKPM akan menindaklanjuti perkara ini. Pertama, membahasnya di jajaran internal sesuai prosedur yang berlaku. Kedua, jika diperlukan akan memanggil Golden Traders untuk dimintai keterangan dan penjelasan. Sebab, izin usaha retail yang sekarang dijalankan oleh Golden Traders bisa berasal dari lembaga selain BKPM. Lubis mengatakan, akan belajar dari pengalaman pemberian izin pada Golden Traders yang disalahgunakan, juga maraknya lembaga investasi serupa yang bermunculan. BKPM akan lebih waspada dalam memberikan izin. “Kita akan cari cara mengatasi sekarang dan mencegah timbulnya masalah serupa di masa depan.”

Hingga saat ini, BKPM menyatakan tidak pernah memberikan izin untuk perusahan lain sejenis GTIS, Raihan Jewellery yang juga ramai dibicarakan. BKPM meminta masyarakat lebih hati-hati memilih lembaga investasi, terutama izin usaha sebelum menanamkan modalnya.v Ikademan ikademan@eksnews.com

EKSNEWS - Edisi 4/IX April 2013

49

hukum

Maka Bupati pun Jadi Saksi

Maka, Bupati pun Jadi Saksi K

omisi Pemberantasan Korupsi terus menelusuri kasus pengurusan dana penyesuaian infrastruktur daerah (DPID). Sejumlah Bupati dan mantan bupati pun menjadii saksi.

Bupati Pidie Jaya Muhammad Gade Salam, mantan Bupati Aceh Bedar Anwar Ahmad dan mantan Bupati Bener Meriah Tagore Abu Bakar menjalani pemeriksaan di KPK. Mereka menjadi saksi dalam kasus pemberian hadian terkait.

“Ya, ketiganya menjadi saksi dalam kasus pemberian hadian terkait pengurusan anggaran DPID,” kata Kepala Biro Humas dan Pemberitaan KPK Priharsa Nugraha di Gedung KPK, Selasa (26/3).

Dua mantan bupati dan satu bupati itu akan diperiksa untuk tersangka Haris Andi Surahman. “Mereka untuk HS,” sebutnya.

Dalam kasus itu, KPK sudah memeriksa sejumlah pimpinan Badan Anggaran DPR. Seperti Tamsil Linrung, Olly Dodo Kombey, Mirwan Amir, dan Melchias Markus Mekeng. Menurut terpidana kasus DPID Wa Ode Nurhayati, keempat pimpinan Banggar itu harusnya ikut menjadi pesakitan lantaran dinilai bertanggung jawab.

Haris merupakan tersangka ketiga kasus DPID. Penetapan Haris sebagai tersangka ini merupakan pengembangan penyidikan perkara DPID anggota DPR Wa Ode Nurhayati dan politikus muda Partai Golkar Fahd El Fouz atau Fahd A Rafiq.

Wa Ode divonis enam tahun penjara karena dianggap terbukti menerima uang korupsi DPID dan melakukan tindak pidana pencucian uang. Sementara Fahd, divonis dua tahun enam bulan penjara.

KPK menduga Haris bersama-sama Fahd memberikan hadiah uang kepada Wa Ode terkait kepengurusan alokasi DPID untuk sejumlah kabupaten. Kasus DPID ini juga menyeret nama sejumlah nama pimpinan Badan Anggaran DPR, termasuk Olly dan Mirwan.

Beberapa waktu lalu, Wa Ode pernah mengungkapkan kejanggalan dalam penetapan alokasi DPID ini. Menurut Wa Ode, pimpinan Banggar menyalahi prosedur dan menentukan sendiri daerah-daerah yang mendapat jatah DPID. Wa Ode

50

mengungkapkan, ada 126 daerah yang sedianya mendapatkan jatah DPID, namun tidak jadi masuk dalam daftar penerima dana transfer daerah tersebut.

Sedangkann Wakil Ketua Badan Anggaran Dewan Perwakilan Rakyat Tamsil Linrung membenarkan ada pembagian jatah, termasuk untuk pimpinan Banggar DPR dalam mengurus alokasi DPID untuk daerah tertentu. Menurut Tamsil, setiap anggota Dewan dapat mengajukan usulan daerah penerima DPID. “Memang ada, ada pengalokasian yang diusulkan oleh fraksi, oleh komisi, dan diusulkan anggota karena memang ada diskresi anggota untuk dapat mengusulkan,” kata Tamsil yang diperiksa KPK sebagai saksi untuk tersangka kasus dugaan korupsi pengalokasian DPID Haris Andi Surahman, Jumat (15/3/2013).

Dengan demikian, kata Tamsil, tidak ada yang salah jika seorang anggota Dewan mengusulkan daerah tertentu sebagai penerima DPID. Hal yang salah, lanjutnya, apabila anggota DPR itu menerima fee atau imbalan dari kepengurusan alokasi dana transfer daerah tersebut.

“Kalau mendapatkan fee, itu salah, tapi kalau menjalankan fungsi budgeting-nya, melakukan pengalokasian, tidak ada yang salah, itu clear. boleh mengusulkan karena itu clear,” kata Tamsil.

“Tidak melanggar kalau usulan-usulan itu, di mana letak pelanggarannya? Sumpah jabatan ada. Kalau dia tidak mengusulkan, dia diam saja, itu yang melanggar,” ucapnya lagi.

Tamsil juga membantah kalau DPID ini dialokasikan tidak sesuai dengan aturan.

Menurutnya, pengalokasian DPID ke sejumlah daerah itu sudah berdasarkan kriteria-kriteria yang ditentukan. Dia juga mengatakan, suatu daerah tidak akan mendapatkan DPID jika tidak ada proposal yang diajukan daerah tersebut. “(Kemampuan ekonomi) Anda rendah, tapi tidak mengajukan permintaan, Anda menunggu saja, kemudian begitu tidak dikasih dia bilang tidak bisa laksanakan, itu tidak boleh,” katanya.

Selain itu, Tamsil mengatakan ka-

lau penetapan daerah penerima DPID ini merupakan keputusan bersama antara DPR dengan Kementerian Keuangan. Politikus PKS ini pun membantah ada teguran dari Kemenkeu mengani sejumlah daerah yang hilang dari daftar penerima DPID. “Enggak diprotes, itu kan Pak Agus baru jadi menteri, dia mengirim surat,” ucapnya.

Dalam persidangan kasus DPID dengan terdakwa Wa Ode Nurhayati beberapa waktu lalu, Direktur Dana Perimbangan Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan Kementerian Keuangan Pramudjo mengungkapkan, jumlah daerah penerima DPID yang ditentukan Banggar DPR berbeda dengan yang dibuat pemerintah.

Ada tiga provinsi dan 29 kabupaten kota yang tidak ditetapkan Banggar sebagai penerima DPID padahal daerah-daerah itu, menurut Kemenkeu, memenuhi kriteria sebagai penerima DPID. Karena ada perbedaan itulah, Kementerian Keuangan melalui Menteri Keuangan Agus Martowardojo mengirimkan surat ke pimpinan Banggar DPR yang ditembuskan ke pimpinan DPR sekitar Desember 2010. Surat itu mempertanyakan hilangnya sejumlah daerah yang seharusnya masuk kriteria penerima DPID tersebut.

Dalam kasus DPID, KPK sudah menjerat tiga orang. Mereka adalah Haris, Wa Ode, dan politikus muda Partai Golkar Fahd El Fouz. Ketiganya diduga terlibat suap terkait pengalokasian DPID untuk tiga kabupaten di Aceh. Wa Ode divonis enam tahun penjara karena dianggap terbukti menerima uang korupsi DPID dan melakukan tindak pidana pencucian uang.

Sementara Fahd divonis dua tahun enam bulan penjara.

Sebelumnya, Wa Ode pernah mengungkapkan kejanggalan dalam penetapan alokasi DPID ini. Menurut Wa Ode, pimpinan Banggar menyalahi prosedur dan menentukan sendiri daerah-daerah yang mendapat jatah DPID. Wa Ode mengungkapkan, ada 126 daerah yang sedianya mendapatkan jatah DPID, namun batal.

Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Mirwan Amir yang juga mantan unsur pimpinan Badan Anggaran DPR, mengklaim tidak terlibat dalam pengalokasian Dana Penyesuaian Infrastruktur Daerah (DPID) yang tengah disidik Komisi Pemberantasan Korupsi. Menurut Mirwan, saat masih menjadi unsur pimpinan Banggar DPR, dia tidak mengurusi anggaran transfer daerah, melainkan hanya membahas alokasi belanja pusat.

Hal ini diungkapkan Mirwan seusai diperiksa Komisi Pemberantasan Korupsi sebagai saksi bagi tersangka kasus DPID Haris Surahman, Kamis (14/3/2013). “Saya bukan membahas anggaran DPID, saya membahas soal belanja pusat,” ujarnya.

Mirwan diperiksa penyidik KPK selama kurang lebih empat jam. Selama pemeriksaan, kata Mirwan, penyidik KPK mengajukan pertanyaan apakah dia mengenal Haris atau tidak. “Saya bilang tidak,” kata Mirwan.

Berbeda dengan Mirwan, Wakil Ketua Banggar Olly Dondokambey yang juga diperiksa KPK mengaku kenal dengan tersangka Haris. Olly mengakui, pimpinan Banggar DPR pernah menerima Haris yang melaporkan dugaan penerimaan uang oleh Wa Ode Nurhayati. v Ikademan ikademan@eksnews.com

EKSNEWS - Edisi 4/IX April 2013

51

hukum

Dari Hugo’s ke Cebongan

Dari Hugo’s ke Cebongan E mpat orang tewas diberondong sekelompok orang tidak dikenal yang berpakaian tertutup ala Ninja di Lapas Cebongan, Sleman, Yogyakarta, Sabtu (23/3) dini hari lalu. Mereka adalah Dicky Sahetapi alias Dicky Ambon, Dedi, Ali, dan YD alias Johan.

Sebelumnya, mereka ditangkap setelah diduga mengeroyok dan membunuh anggota Kopassus, Sertu Heru Santosa, Selasa (19/3) lalu. Aksi penyerbuan dan penembakan di Lapas Cebongan berlangsung hanya sekitar 10 menit itu. Para pelaku yang berjumlah belasan orang disebut mengenakan cadar.

Jenazah korban penyerangan Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Cebongan Sleman, Yogyakarta yang tiba di Kupang, Nusa Tenggara Timur (NTT) sempat diarak ke Gedung DPRD Provinsi NTT, Senin (25/3). Usaha ini dilakukan untuk meminta anggota Dewan bersikap atas penyerangan berdarah yang menewaskan empat tahanan Polda Daerah Istimewa Yogyakarta, Sabtu (23/3) dini hari.

Keluarga korban memaksa singgah untuk menemui anggota Dewan. Namun usaha itu tak berhasil karena tak satu pun wakil mereka yang berhasil ditemui.

Tidak adanya anggota DPRD itu sempat memantik emosi keluarga korban.

Sempat bersitegang dengan pihak sekterariat DPRD, namun tidak sampai ricuh.

Selain keluarga korban, sejumlah elemen mahasiswa dan LSM yang turut dalam arak-arakan itu.

Jenazah Juan Manbait saat tiba langsung diupacarakan adat, sebelum jenazah dibawa masuk ke dalam rumah duka. Pihak keluarga malam tadi nampak melakukan misa arwah, baik di rumah Dedi di Jalan Oelon II, Kelurahan Sikumana, maupun kediaman Juan Manbait di Kelurahan Kuanino.

Mabes Polri belum berhasil mengungkap dalang penembakan terhadap empat orang tahanan Polda DIY di Lapas Cebongan, Sleman, Yogyakarta, Sabtu (23/3).

Mabes Polri mengaku masih kesulitan mengumpulkan bukti-bukti yang mengarah kepada pelaku.

“Pelakunya masih gelap, belum diketahui. Kami ingin kerja profesional didasarkan bukti. Scientific, menggunakan pengembangan teknologi penyidikan secara konvensional. Sementara ini belum

52

menduga-duga siapa pelakunya,” tegas Karopenmas Mabes Polri, Brigjen Pol Boy Rafli Amar, Selasa (26/3).

Sempat muncul dugaan, Mabes Polri takut mengumumkan pelaku, namun hal itu langsung dibantah Boy Rafli. “Persoalannya bukan takut tidak takut, tapi harus ukur keberhasilan dalam memperoleh petunjuk, informasi, alat bukti, yang kita perlukan mengungkap pidana,” katanya.

Karena itu penyidik masih terus melakukan pendalaman-pendalaman untuk menemukan bukti di lokasi dan mengumpulkan semua informasi untuk pengembangan lebih lanjut yang mengarah pada pelakunya.

“Jadi pengungkapan perkara bukan takut atau tidak takut. Tapi dikaitkan dengan proses penemuan alat bukti yang berhasil dilakukan. Jadi kalau alat bukti berhasil, segala sesuatu terang benderang. Ada peluang lebih kita identifikasi peristiwanya,” tambah Boy. Namun Polri menyatakan masih menyelidiki peristiwa penyerangan dan penembakan yang menewaskan empat tahanan di Lapas KLas IIB, Cebongan, Sleman.

Menurut Kapolri Jenderal Timur Pradopo penyelidikan sudah sampai pada pengumpulan bukti berupa peluru dan selongsong peluru yang ditemukan di lokasi penembakan para korban. Namun, ia tak menyebut jenis peluru dan senjata yang dipakai kelompok bersenjata itu. Terkait perkembangan penyelidikan kasus ini, ia mengaku sudah memberikan laporan pada Presiden Susilo Bambang Yudhoyono.

“Yang bisa kami sampaikan ditemukan beberapa selongsong peluru kurang lebih 31. Kemudian anak peluru sejumlah 16 butir. Itu semua yang sedang didalami tim forensik dalam olah tempat kejadian perkara,” ujar Timur di di Bali, Selasa (26/3).

Selain mengumpulkan bukti, kata Timur, pihaknya sudah memeriksa lebih dari 25 saksi terkait peristiwa itu. Dari pengembangan kasus ini, Polda DIY akan dibantu oleh Badan Reserse Kriminal Polri (Bareskrim).

“Kita sekarang sedang fokus olah tempat kejadian. Artinya polisi di dalam mengungkap kejadian pasti berangkat dari tkp.

Kita sudah lakukan itu kemudian melibatkan lab forensic,” jelasnya. v Ikademan ikademan@eksnews.com

Kronologi Versi Kontras Komisi untuk Orang Hilang dan Tindak Kekerasan (Kontras) mendatangi Lembaga Pemasyarakatan Cebongan (LP Cebongan), Sleman, Yogyakarta, untuk melakukan investigasi insiden penyerangan LP oleh kelompok bersenjata tak dikenal. Wawancara langsung dilakukan dengan Kepala Lapas Sukamto dan para saksi lainnya. Berikut runtutan peristiwa dimulai dari tewasnya seorang anggota Komando Pasukan Khusus (Kopassus).

Selasa (19/3/2013) Terjadi pengeroyokan yang menewaskan anggota Kopassus Kandang Menjangan, Kartosuro, Solo, yakni Sersan Satu (Sertu) Santoso (31). Pengeroyokan yang menewaskan Santoso terjadi di Hugo’s Cafe, Sleman, Yogyakarta, Selasa pukul 02.45 dini hari. Berdasarkan hasil penyelidikan, pengeroyokan itu awalnya dipicu senggolan korban dan tersangka, lalu terjadi adu mulut. Santoso pun tewas karena ditusuk.

Kemudian, kurang dari 24 jam, Polda Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) berhasil menangkap empat tersangka di tiga lokasi berbeda, pukul 14.00. Keempatnya adalah Gameliel Yermiyanto Rohi Riwu, Adrianus Candra Galaja, Hendrik Angel Sahetapi alias Deki, dan Yohanes Juan Manbait.

Rabu (20/3/2013) Keempat tersangka yang semula ditahan di Polres Sleman dipindahkan ke tahanan Polda DI Yogyakarta.

Jumat (22/3/2013) Hanya sehari di Polres Sleman dan beberapa hari di Polda DI Yogyakarta, keempat tahanan bersama beberapa tahanan lainnya dipindahkan ke LP Cebongan, Sleman, pukul 11.00. Kuasa hukum tersangka mengaku tidak mengetahui pemindahan tersebut. Kepolisian beralasan, ruang tahanan Polda DIY sedang dalam renovasi.

Koordinator Kontras, Haris Azhar, yang melakukan investigasi menuturkan, berdasarkan keterangan saksi, pihak LP sempat mempertanyakan alasan pemindahan tersangka. Pihak LP, menurut Haris, telah memiliki firasat buruk karena 4 dari 11 tersangka yang dipindahkan adalah tersangka pembunuh Kopassus.

“Ada firasat atau dugaan buruk, takut peristiwa penyerangan di Mapolsek OKU terulang,” kata Haris.

Saat pihak LP mempertanyakan alasan pemindahan, jawaban hanya datang dari seorang kepala unit (kanit) yang menyatakan Polda DIY akan memberikan pengamanan di LP. Sukamto kemudian menduga Polda DIY telah memberikan back-up dengan mengirim tim intelijen.

Hingga malam hari, LP tersebut hanya dijaga sekitar 8 orang. Pemindahan tahanan secara cepat itu pun dinilai janggal.

Pihak Polda DIY diduga kuat sebelumnya telah mengetahui akan ada penyerangan terhadap empat pelaku.

Sabtu (23/3/2013) Sekitar pukul 00.30, dua petugas di meja piket LP didatangi seseorang yang menunjukkan surat dan mengaku dari Polda DIY. Orang tersebut mengatakan ingin berkoordinasi tentang tahanan yang baru dilimpahkan ke LP Cebongan. Petugas piket kemudian langsung memanggil kepala keamanan. Kepala keamanan itu langsung bergegas ke pintu depan untuk menanyakan maksud kedatangan.

Namun, saat pintu dibuka, sudah ada sekitar 17 orang dengan wajah ditutup dan menenteng senjata laras panjang.

Mereka yang mengenakan pakaian bebas itu memaksa untuk masuk ke LP. “Mereka menodongkan senjata dan beberapa di antaranya menjaga atau menyandera penjaga LP. Kelompok itu juga mengancam akan mengebom LP,” ungkap Haris.

Mereka langsung menanyakan di mana letak tahanan yang baru saja dilimpahkan oleh Polda DIY. Penjaga LP yang mengaku tidak tahu langsung dianiaya dan dipaksa memberi tahu. Petugas LP diseret secara paksa untuk menujukkannya. Akhirnya, seorang petugas memberi tahu para tahanan berada di sel 5a.

Kelompok bersenjata mengambil paksa kunci sel dan meminta petugas LP untuk mengantar ke sel.

Setelah sampai di sel 5a, terdapat 35 tahanan, termasuk empat tersangka pembunuhan anggota Kopassus. Sesorang itu langsung menanyakan siapa empat orang yang menjadi tersangka pembunuhan anggota Kopassus. “Terjadi kepanikan dan kegaduhan di dalam sel tersebut hingga empat orang itu terpisah,” kata Haris.

Seseorang berbadan tegap itu pun langsung menembak empat tersangka hingga tewas di hadapan tahanan lainnya.

Menurut Haris, berdasarkan keterangan saksi, pelaku penembakan empat tersangka hanya satu orang. “Eksekutor empat orang itu hanya satu orang,” katanya.

Selain itu, pelaku lainnya juga meminta paksa petugas LP untuk menunjukkan tempat kontrol CCTV. Petugas LP mengatakan hal itu hanya diketahui Kepala LP. Ruang Kepala LP berada di lantai dua.

Pelaku kemudian mendobrak pintu yang bertuliskan “Kepala Lapas” dan merusak sekaligus mengambil kelengkapan CCTV. Penyerangan secara keseluruhan diperkirakan hanya berlangsung selama 15 menit. Ada seorang pelaku yang diduga berperan sebagai time keeper.

“Ada saksi yang mengaku melihat seorang penyerang terus melihat jam di tangannya,” terangnya.

Keterangan lain, penyerang diduga memasuki LP dengan melompat pagar sebab LP dikunci. Sementara itu, warga sekitar berdasarkan keterangannya mengaku mendengar suara tembakan dan melihat ada tiga truk parkir dekat LP. LP berada pada daerah yang sepi dari lingkungan permukiman penduduk. Sisi jalan juga tidak dilengkapi dengan lampu penerangan.

Penyerangan terencana Dari hasil investigasi, penyerangan terlihat sangat terencana. Penyerangan juga diduga dilakukan kelompok bersenjata yang profesional. Pembagian tugas pelaku penyerangan telah diatur dengan estimasi waktu penyerangan hanya 15 menit. “Ini seperti operasi buntut kuda.

Yang masuk LP ada sekitar 17 orang, tapi yang mengeksekusi hanya satu,” kata Haris.

Direktur Program Imparsial Al-Araf meyakini pelaku berasal dari kelompok terlatih dengan penggunaan senjata.

Menurut keterangan kepolisian, pelaku membawa senjata AK 47, jenis FN, dan granat. “Penyerangan ini tentunya dilakukan secara terorganisasi, terencana, terlatih, dan memiliki kapasitas penggunaan senjata secara profesional,” terangnya.

Dari rangkaian peristiwa itu diduga kuat, penyerangan dilakukan dengan motif balas dendam. Banyak pihak kemudian menduga pelaku penyerangan adalah anggota TNI sendiri. Meski masih dalam tahap penyelidikan, Panglima Kodam IV/ Diponegoro Mayor Jenderal Hardiono Saroso langsung membantah penembakan dilakukan anggota Kopassus.

Kepala Seksi Intelijen Kopassus Grup-2 Kapten (Inf) Wahyu Yuniartoto juga menyatakan bantahan yang sama.

EKSNEWS - Edisi 4/IX April 2013

53

54

EKSNEWS - Edisi 4/IX April 2013

55

otonomi

Perang Tambang Liar di Sumbar

P

ermintaan Kaukus Parlemen DPDDPR RI asal Sumbar yang dipimpin Ketua DPD RI Irman Gusman agar Kapolda Sumbar Brigjen Pol Drs Wahyu Indra Pramugari diganti, disetujui Kapolri Jenderal Timur Pradopo. Wahyu sebelumnya berdasarkan laporan masyarakat ke DPD dan DPR, diduga terlibat dalam pembekingan illegal mining di Solok Selatan, Sumatera Barat.

Berdasarkan Surat Keputusan Kapolri No 173/III/2013 tertanggal 25 Maret 2013, Wahyu Indra Pramugari akan digantikan Brigjen Pol Drs Nur Ali yang sekarang masih menjabat Direktur Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Badan Reserse dan Kriminal (Bareskrim) Mabes Polri.

Kepala Biro Penerangan Masyarakat Mabes Polri Brigjen Pol Drs H Boy Rafli Amar membenarkan adanya pergantian Kapolda Sumbar tersebut. “Serah terima jabatan Kapolda Sumbar tersebut kalau tidak dilaksanakan akhir Maret ini, kemungkinan awal April nanti,” kata Boy Rafli, Senin (25/3).

Wahyu Indra Pramugari yang sudah bertugas di Sumatera Barat lebih dari dua tahun itu, akan menempati pos barunya sebagai Tenaga Pendidik (Gadik) di Sekolah Pimpinan Polri menunggu jabatan baru yang akan dipercayakan Kapolri nantinya.

Ketika ditanya, apakah kepindahan Kapolda Sumbar itu terkait desakan Kaukus Parlemen DPD-DPR asal Sumbar terkait dugaan pembekingan aparat di Solsel, Boy Rafli hanya mengatakan, selain Wahyu Indra Pramugari, juga terjadi mutasi sejumlah perwira lainnya di Mabes Polri.

Salah seorang perwira di Mabes Polri menyebutkan, Nur Ali dikenal sebagai pribadi pendiam, baik dan taat beribadah, tapi tetap tegas dalam bersikap dan mengambil suatu kebijakan. Dia pun dikenal gencar membongkar dan mengusut kasus-kasus korupsi besar di daerah, dan di kementerian. Nur Ali pula yang memimpin pelimpahan berkas kasus simulator SIM yang melibatkan mantan Kakorlantas Polri Irjen Pol Djoko Susilo, kepada KPK. Setelah sebelumnya ditangani penyidik Direktorat Tindak Pidana Korupsi Bareskrim Polri.

56

Dalam kasus simulator ini juga, Wahyu Indra merupakan salah seorang saksi.

Pada Januari 2013 lalu, Nur Ali pula yang mewakili Mabes Polri dalam pertemuan koordinasi informatif dengan Panitia Akuntabilitas Publik (PAP) DPD RI, dalam menuntaskan masalah tipikor di Indonesia. Selama tahun 2012, Mabes Polri berhasil mengembalikan uang hasil kejahatan tindak pidana korupsi sebesar Rp261 miliar. Terjalin pua sinergi kerjasama antara penyidik Polri dengan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dan Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan (BPKP), dalam pemberantasan korupsi.

Ketua DPD RI Irman Gusman mengatakan, sudah mendapatkan informasi soal pergantian tersebut. Ia mengapresiasi langkah Kapolri Timur Pradopo yang tidak terlalu lama, menindaklanjuti aspirasi masyarakat yang disampaikan lewat DPD dan DPR RI. Pergantian tersebut, tepat sehari setelah Tim Kaukus Parlemen DPD-DPR RI berkunjung ke Solsel menjemput aspirasi dari tokoh masyarakat, DPRD dan pejabat setempat, serta menginventarisir laporanlaporan yang masuk dari masyarakat dan pemkab ke DPD dan DPR soal adanya permainan oknum aparat dalam aktivitas tambang emas ilegal di Solsel.

Diharapkan Irman, Kapolda Sumbar yang baru nantinya bisa segera menuntaskan laporan-laporan dugaan pembekingan oleh aparat di lokasi-lokasi tambang emas ilegal, baik di Solsel maupun daerah lainnya seperti di Dharmasraya, dan Sijunjung. “Bersihkan oknum-oknum aparat yang bermain dan membiarkan terjadinya pelanggaran hukum dan kerusakan lingkungan di Sumbar, tanpa pandang bulu,” tegas Irman Gusman.

Irman pun minta koordinasi dengan para muspida yang selama ini dinilai kurang, perlu diperkuat lagi, agar kondisi keamanan dan ketertiban masyarakat (kamtibmas) terjaga. “Apalagi sekarang sudah masuk tahun politik. Stabilitas kamtibmas di daerah harus terjaga, dengan memperkuat koordinasi bersama muspida dan tokoh masyarakat,” katanya didampingi

otonomi

e-KTP

Kepala Pusat Data dan Informasi DPD RI Zul Evi Astar.

Toh Kapolda Sumatera Barat Brigadir Jenderal Polisi Wahyu Indra Pramugari membantah membeking aktivitas operasional tambang di Kabupaten Solok Selatan.

Bantahan itu terkait adanya dugaan oknum kepolisian di Sumatera Barat membeking aktiitas tambang di Sumatera Barat seperti disampaikan anggota DPR RI Epiyardi Asda. “Polri sebagai institusi kepolisian, tidak pernah dan tidak akan melakukan upaya pembekingan aktivitas operasional tambang terutama tambang ilegal di Sumatera Barat. Polda maupun Polres tidak akan menggunakan kewenangannya untuk membeking aktivitas tambang di Sumatera Barat. “ ungkap Kapolda Sumatera Barat Brigjen Polisi Wahyu Indra Pramugari saat pertemuan dengan kaukus DPR RI dan DPD RI asal Sumbar di Gubernuran.

Sementara itu, Epyardi Asda di depan pertemuan antara Anggota DPR RI, DPD RI asal Sumbar dan Forum Komunikasi Pemerintah Daerah atau Forkopinda Sumbar di Gubernuran Sumbar mengatakan, oknum yang melakukan pembekingan diduga oknum kepolisian Polda Sumbar.

Menurut Epiyardi, informasi itu ia dapatkan dari laporan yang disampaikan masyarakat melalui pesan pendek atau sms.

Dalam kesempatan itu, sejumlah anggota DPR RI yang hadir dalam pertemuan itu, Azwir Dainy Tara, Nudirman Munir, Taslim, Hermanto, Refrizal, Epiyardi Asda.

Sementara anggota DPD RI asal Sumbar yang hadir, selain Ketua DPD RI, Irman

Gusman, hadir Alirman Sori, Emma Yohana dan Afrizal.

Dalam pertemuan itu, Gubernur Sumatera Barat Irwan Prayitno mengatakan, terdapat tiga perusahaan pemegang Izin Usaha Pertambangan IUP di Kabupaten Solok Selatan diduga tidak dilengkapi izin dari Kementerian PU melakukan penambangan di daerah alisan sungai Batang Hari. Selain tidak dilengkapi izin dari Kementerian PU melakukan penambangan di daerah aliran sungai, tim terpadu juga menemukan perusahaan dimaksud diduga tidak dilengkapi izin pinjam pakai kawasan hutan dari Kementerian Kehutanan.

Di samping itu, berdasarkan informasi Sekda Solok Selatan, kata Irwan Prayitno, ada perusahaan yang melakukan penambangan di lokasi yang tidak sesuai izin yang diberikan. Penambangan dilakukan berbeda lokasi izin eksplorasi dengan izin eksploitasi.

Sebelumnya, Ketua Presidium Indonesia Police Watch (IPW), Neta S Pane, menyesalkan Mabes Polri yang tak reponsif terhadap tuntutan masyarakat Sumatera Barat (Sumbar) agar Kapolda Sumbar Brigadir Jenderal Polisi Wahyu Indra Pramugari dicopot. Sebab, seringkali sikap lambar Mabes Polri merespon aspirasi di daerah justru berujung gejolak.

“Saya sangat menyesalkan sikap elitelit Mabes Polri yang tidak responsif dan tidak tanggap terhadap aspirasi rakyat di daerah,” kata Neta awal Maret lalu.v Ikademan ikademan@eksnews.com

EKSNEWS - Edisi 4/IX April 2013

57

otonomi

Pengabuan Tionghoa Medan

Tionghoa Medan Menyoal Pengabuan

E

tnis Tionghoa yang menetap di Kota Medan merasa keberatan dengan revisi Peraturan Daerah (Perda) Nomor 32 Tahun 2002, tentang retribusi pemakaman dan pengabuan mayat. Perda ini dinilai terlalu prematur, karena mengatur hal yang belum ada.

“Revisi Perda itu terlalu prematur. Keinginan Pemko Medan untuk menarik retribusi dari orang meninggal itu tidak etis dan terlalu mengada-ada. Perda ini bertentangan dengan undang-undang pajak,” ujar Dewan Penasehat Paguyubuan Sosial Marga Tionghoa Indonesia (PSMTI) Sumut, Brilian Mocktar, Senin (25/3).

Menurut Brilian, Revisi Perda Nomor 32 Tahun 2002 tersebut memiliki banyak kejanggan. Besarnya retribusi pengabuan yang bakal memberatkan masyarakat. “Tidak semua orang yang diabukan itu orang kaya. Lagipula, tidak etis untuk menagih retribusi kepada keluarga yang sedang berduka cita,” tegasnya.

Selain itu, Perda tersebut terkesan angan-angan. Pasalnya, hingga kini Pemko Medan belum memiliki krematorium, sehingga perda itu belum layak untuk disahkan. Bila pun, Pemko Medan ingin membangun krematorium, Anggota DPRD Sumut ini menegaskan bahwa pendirian krematorium itu bukan asal-asalan.

“Kalau memang Pemko Medan ingin mendirikan krematorium, bukan asalasalan. Krematorium itu bukan sekedar tempat pembakaran mayat, tapi di sana juga harus ada prosesi upacara. Jadi, kalau Pemko Medan ingin membangun krematorium, mareka juga harus mempersiapkan banyak hal,” jelasnya.

Dia bilang, krematorium itu bukanlah bisnis, sehingga tidak layak untuk dikenakan retribusi. Namun, bila Pemko Medan ingin melakoni bisnis Krematorium, maka Perda tersebut memang perlu.

“Adanya Perda ini menunjukkan kalau Pemko Medan ingin mengembangkan bisnis krematorium. Itu sudah salah. Biarlah agama saja yang mengurusi prosesi pengabuan itu,” katanya.

Sementara itu, Dinas Pertamanan Kota Medan sudah siap untuk mengelola Re-

58

visi Perda Nomor 32 Tahun 2002 ini. Namun, mereka msih menunggu Peraturan Walikota (Perwal) yang mengatur secara teknis. “Perda itu akan berlaku bila sudah ada Perwal yang menjelaskan secara teknis,” ujar Kepala Dinas Pertamanan Kota Medan, Ir H Zulkifli Sitepu MM. Zulkifli menambahkan, revisi Perda Nomor 32 ini berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang pajak daerah dan retribusi daerah. Undang-undang ini mengisyaratkan Perda tersebut harus ditinjau kembali.

Dan, retribusi yang ditagih adalah jasa dan pelayanan yang diberikan pemerintah. “Layanan atau tempat yang diberikan pemerintah merupakan yang kenakan Perda,” jelasnya.

Dan, tambahnya, retribusi untuk orang miskin sudah diatur dalam pasal 4. Dalam pasal itu disebutkan, pemakaman dan pengabuan gratis bila mayat tidak diketahui indentitasnya, masyarakat miskin yang dibuktikan oleh keterangan lurah, kematian missal yang disebabkan bencana dan pemindahan kuburan karena kepentingan umum. “Untuk pengabuan, ada kita kenakan biaya penyemayaman sebesar Rp 30 ribu ditambah biaya pengabuan. Krematorium akan segera kita bangun,” jelasnya.

Sementara itu, pembahasan Revisi Perda Nomor 32 tahun 2002 ini sempat menimbulkan pro kontra dari fraksi-fraksi di DPRD Kota Medan.

Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) yang awalnya menolak, akhirnya menerima revisi Perda ini. Menurut Ketua Fraksi PKS, Salman Alfarisi, mereka menyetujui revisi Perda ini karena berpandangan kepada Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Medan. Lagipula, menurut Undang-undang, retribusi pemakaman tidak bisa dipisahkan dari pengabuan mayat.

Sedangkan, retribusi pengabuan itu dikatakan akan berlaku bila Pemko Medan sudah memiliki krematorium. “Untuk jumlah retribusinya sendiri sudah sesuai. Sedangkan, untuk orang miskin akan diatur dalam Perwal,” jelasnya.

Fraksi PKS dikatakan juga sudah mempertimbangkan kepentingan orang miskin.

otonomi

Jokowi Lewat 100 Hari

Karena itu, pihaknya akan mendesak Pemko Medan untuk segera membuat Perwal sebelumm Perda itu diberlakukan. “Untuk berobat saja orang miskin gratis, apalagi kalau meninggal. Jadi Pemko Medan harus membuat perwal yang mengatur itu,” ujarnya.

Ketua Fraksi PDIP DPRD Kota Medan Hasyim SE mengatakan, warga Kota Medan khususnya etnis Tionghoa tidak perlu khawatir atas pengesahan Peraturan Daerah (Perda) Kota Medan tentang Retribusi Pelayanan Pemakaman dan Pengabuan Mayat. Sebab, Perda tersebut berlaku bagi semua etnis dan agama yang menjadi warga Kota Medan.

“Perda itu tidak benar dikhususkan bagi etnis tertentu. Perda ini berlaku bagi semua etnis dan agama yang memanfaatkan fasilitas pemakaman dan pengabuan mayat yang disediakan Pemko Medan.

Jadi, tidak ada diskriminasi di dalamnya,” kata Hasyim kepada wartawan, Selasa (26/3), menaggapi opini publik yang berkembang pasca pengesahan perda tersebut.

Menurut Hasyim, pasca pengesahan Perda tentang Retribusi Pelayanan Pemakaman dan Pengabuan Mayat tersebut, sejumlah kalangan menganggap bahwa kehadiran perda itu khususnya terkait pengabuan mayat telah mendiskriminasikan etnis dan agama tertentu di Kota Medan, khususnya etnis Tionghoa.

Hasyim menyebutkan, retribusi atas pelayanan pemakaman dan pengabuan mayat yang ditetapkan melalui perda hanya berlaku jika pemakaman dan pengabuan dilakukan di tempat yang telah

disediakan Pemko Medan. Sedangkan jika pemakaman dan pengabuan mayat itu milik swasta atau yayasan, maka retribusi tidak berlaku.

“Artinya, di Taman Pemakaman Umum (TPU) dan krematorium serta tempat pengabuan milik Pemko Medan saja yang dikenakan retribusi, sedangkan TPU milik swasta atau yayasan tidak dikenakan retribusi, termasuk krematorium dan pengabuan milik swasta dan yayasan,” ujar Hasyim.

Pada 21 Maret lalu, DPRD Medan mensahkan Peraturan Daerah (Perda) tentang Retribusi Pelayanan Pemakaman dan Pengabuan Mayat setelah 5 fraksi dari 7 fraksi yang ada di lembaga itu menyatakan setuju. Fraksi yang menerima dan menyetujui Perda ini adalah, Demokrat, Golkar, PAN, PPP, dan PDS. Yang menolak, Fraksi PPP dan Fraksi Medan Bersatu.

“Retribusi pemakaman kami menerima, karena Pemko Medan ada mengelola pemakamanan di daerah ini. Sedangkan untuk pengelolaan pengabuan atau krematorium, jelas kami tolak. Karena hingga kini Pemko tidak memiliki fasilitas untuk kremasi itu. Jadi wajar saya katakan berangan-angan. Perda diterapkan, sementara subjeknya tidak ada,” kata Ketua Fraksi PPP Ahmad Parlindungan Batubara.

Dia menjelaskan, saat ini Medan belum memiliki krematorium. Adanya di Tanjung Morawa yang masuk dalam wilayah Kabupaten Deli Serdang. v Ikademan ikademan@eksnews.com

EKSNEWS - Edisi 4/IX April 2013

59

otonomi

Masih Rp118 Triliun Berbintang

Masih Rp118 Triliun Berbintang

U

paya pemerintah mendorong Kementerian/Lembaga (K/L) untuk segera membuka blokirnya ternyata membuahkan hasil. Pasalnya, anggaran K/L yang terblokir terus berkurang. Per 25 Maret 2013 anggaran K/L yang terblokir turun menjadi Rp 118,1 triliun.

Meski begitu, pemblokiran anggaran itu tetap berdampak negatif terhadap pemerataan pembangunan di daerah. Sebagai contoh, pemblokiran anggaran Kementerian Pembangunan Daerah Tertinggal (KPDT) yang mencapai Rp 1,198 triliun.

Ini disesalkan kalangan legislator di Senayan. Sebab itu sama saja mengganggu perencanaan pembangunan di daerah tertinggal. “Segera cairkan untuk pelaksanan program pembangunan di daerah tertinggal,” pinta Ketua Kelompok Komisi (Kapoksi) V Fraksi PKS DPR, Sigit Sosiantomo di Jakarta, Rabu (27/3).

Di satu sisi, ia menyarankan Kementerian PDT perlu membuat Iconic Program.

Misalnya dipilih suatu daerah tertinggal tertentu dan diberi dana yang besar dengan program yang komprehensif dan sinergis, sehingga dampaknya akan terlihat jelas. Selama ini ia mengamati, distribusi bantuan anggaran yang seolah-olah merata ke banyak tempat namun dengan nilai yang kecil-kecil.

Hal tersebut mengakibatkan bantuan yang diberikan tidak dapat memberikan dampak dan pengaruh yang signifikan terhadap perubahan kesejahteraan masyarakat. Legislator dapil Surabaya-Sidoarjo ini optimis jika Iconic Program dilakukan maka akan bisa mengubah daerah yang mempunyai predikat tertinggal menjadi tidak tertinggal Direktur Jenderal Anggaran Kementerian Keuangan Herry Purnomo menuturkan berdasarkan data Kementerian Keuangan, hingga 25 Maret 2013 anggaran K/L yang terblokir masih sekitar Rp 118,1 triliun. Angka ini jauh lebih rendah ketimbang anggaran yang terblokir di awal tahun 2013 yang sebesar Rp 242 triliun.

Jika dibandingkan dengan total pagu anggaran belanja K/L dalam APBN 2013 yang sebesar Rp 594,6 triliun, maka ang-

60

garan yang saat ini masih terblokir sekitar 19,8%. “Saya kira sudah ada perkembangan (dalam pembukaan blokir anggaran), dan sekarang masih banyak (K/L) yang berproses untuk membuka blokirnya,” jelas Herry Selasa (26/3).

Ia menambahkan, saat ini banyak K/L yang masih menjalani proses pembukaan blokir anggaran. Ia mencontohkan, Ditjen Anggaran saat ini tengah menyelesaikan proses pembukaan blokir anggaran untuk Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan dan Kementerian Agama.

Herry juga bilang di beberapa K/L lain sebenarnya juga masih ada anggaran yang terblokir seperti Kementerian Perhubungan dan Kementerian Pekerjaan Umum. Haya saja, ”Meski Kementerian ini anggarannya besar, tapi tidak banyak anggaran yang dibintangi,” katanya.

Menurut Herry angka blokir anggaran itu akan semakin menyusut pada bulan depan karena masih banyak K/L yang berusaha memperbaiki anggarannya yang diblokir. Seluruh K/L dinilai sudah menyadari pentingnya kinerja anggaran yang baik, sehingga berusaha memproses blokirnya.

Ia menyatakan penyusutan blokir secara signifikan terjadi karena K/L dengan blokir terbesar, yakni di Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) sudah mulai diselesaikan. Sedangkan blokir di Kementerian Agama baru dalam proses penyelesaian.

“Kalau Kementerian Perhubungan, Kementerian Pekerjaan Umum (PU), walaupun kementerian anggarannya besar tapi nggak banyak bintangnya,” jelas dia.

Sedangkan terkait anggaran Kementerian Pemuda dan Olah Raga (Kemenpora), Herry mengaku belum mengetahui perkembangan terakhirnya, apakah sudah dibahas atau belum dengan DPR. Namun dia menyatakan hal itu tidak terlalu menjadi kendala karena jumlah anggarannya tergolong kecil dibanding anggaran K/L lain.

Lebih lanjut dia menjelaskan terhadap anggarannya proyek penting yang diblokir, maka harus dilihat terlebih dahulu

otonomi

Tim Sukses Masuk Bui

apakah itu masuk program prioritas atau tidak dengan berpatokan dengan regulasi yang ada, yakni Peraturan Menteri Keuangan (PMK). Program tersebut menurutnya juga akan dibahas dengan Menteri Keuangan sebelum diputuskan apakah akan diajukan ke APBNP. “Tentu kita juga akan lihat lagi kebijakan ke depannya kalau memang itu masuk program-program prioritas. Tentu kita bicara lagi dengan Menkeu,” tandasnya.

Beberapa anggaran lain yang masih diblokir merupakan belanja modal yang cukup penting. Kementerian Perindustrian misalnya, mengalami pemblokiran anggaran pengadaan converter kit BBG. Padahal program tersebut dianggap penting untuk mengurangi beban subsidi energi pada APBN. Kendati termasuk program penting, anggaran dan program yang sampai akhir Maret diblokir akan dibekukan. Solusinya akan dibahas lagi setelah deadline Maret lewat.

Ketika ditanya K/L bisa mengajukan proyek yang sama dalam APBN Perubahan 2013, Herry menjawab, “Kami lihat dulu. Kita ikuti PMK dulu. Bagaimana jalan keluarnya tentu kami juga akan lihat lagi kebijakan ke depan. Kalau memang itu masuk program-program prioritas tentu kami bicara lagi dengan Menkeu,” ujarnya.

Sebelumnya, Wakil Menteri Keuangan Anny Ratnawati menuturkan Kemenkeu terus berkomunikasi dengan masing-masing K/L untuk segera melengkapi dokumen pelengkap untuk membuka blokir anggaran. Ia mengakui, meski hingga saat ini masih cukup besar anggaran K/L yang

terblokir, namun jumlah anggaran yang terblokir di tahun 2013 ini sudah turun cukup signifikan.

Anny yang juga anggota Tim Evaluasi dan Pengawasan Penyerapan Anggaran (TEPPA) menambahkan pihaknya juga terus mengingatkan K/L mengenai ketentuan jika anggaran yang diblokir belum dibuka sampai akhir Maret, maka anggaran tersebut bakal diblokir permanen.

Catatan saja, Menteri Keuangan telah mengeluarkan Peraturan Menteri Keuangan (PMK) No 32 tahun 2013 tentang Tata Cara Revisi Anggaran Tahun Anggaran 2013 pada 6 Februari 2013 lalu. Dalam pasal 55 disebutkan jika terdapat paket pekerjaan milik kuasa pengguna anggaran yang alokasi anggarannya diblokir atau dibintangi karena TOR/RAB nya belum lengkap sampai akhir Maret 2013, maka alokasi anggaran yang terblokir itu tidak dapat digunakan sampai akhir tahun anggaran 2013.

Namun, blokir anggaran permanen ini tidak berlaku bagi paket pekerjaan yang sudah jelas peruntukannya tapi pelaksanaannya memerlukan syarat dan kondisi tertentu. Mengenai aturan ini, Herry bilang Ditjen Anggaran nantinya akan melaksanakan ketentuan yang diatur dalam PMK tersebut. “PMK nya mengatakan seperti itu, makanya kita ikuti PMK dulu.

Artinya, kalau (K/L) tidak bisa melengkapi persyaratan (sampai akhir Maret), maka akan hangus,” ujarnya. v Ikademan ikademan@eksnews.com

EKSNEWS - Edisi 4/IX April 2013

61

2

62

Majalah Publik - Edisi 1/III Januari 2012

Majalah Publik - Edisi 04/III April 2012

63

EKSNEWS - Edisi 4/IX April 2013

63

tekno

Robot di Sekitar Kita K

apan robot dapat menjadi bagian kehidupan sehari-hari di Indonesia.

Di lingkungan industri, mungkin sebagian sudah menerapkannya. Di rumah bagaimana?

Nah, Ketua Komunitas Robot Indonesia, Adiatmo Rahardi, mengatakan, ada lompatan jauh yang akan dibuat anakanak muda Indonesia dalam satu dasawarsa ke depan. Lompatan itu akan terjadi dalam bidang pembuatan robot yang dikendalikan melalui telepon pintar berbasis Android.

“Pada era open source sekarang, membuat robot yang terkoneksi dengan smartphone Android bukan hal sulit lagi,” ujarnya. Android adalah sistem operasi yang berbasis Linux untuk telepon pintar dan komputer tablet.

Menurut Adi, robot dikendalikan lewat telepon pintar atau tablet Android melalui koneksi wireless ( jaringan nirkabel) 2,4 gigahertz (GHz). Untuk menyambung koneksi, kata dia, seseorang harus membuat robot yang bisa menerima koneksi pada frekuensi tersebut. “Kita harus membuat juga aplikasi Android-nya untuk mengendalikan si robot. Mahasiswa tingkat pertama sekarang bisa membuatnya,” katanya.

Robot Android, Adi menambahkan, akan banyak berguna. Contohnya robot yang terbang untuk memantau arus lalu lintas atau robot beroda dilengkapi kamera untuk mengawasi keadaan rumah via Internet. Ia memprediksi, dalam 10 tahun ke depan, anak-anak muda Indonesia sudah ahli membuat tekonologi ini.

“Sekarang sudah banyak stasiun televisi maupun rumah produksi yang menyewa robot terbang quadcopter ke Grup Robot Indonesia untuk keperluan shooting dari udara,” kata Adi. Dalam seminar bertajuk “Polines Weekend Technology (PWT 2013)” di Politeknik Negeri Semarang, Adi mendemokan robot terbang yang dikendalikan melalui telepon pintar Android. Seminar pada Selasa, 26 Maret 2013 ini, dihadiri lebih dari 200 peserta. Seminar ini juga merangkum beberapa kegiatan lain, seperti pam-

64

eran karya ilmiah, lomba robot, dan seminar “Robo Mobile Controlling”.

Boleh jadi, robot-robot android dengan kegunaan praktis akan menjadi terobosan dalam kehidupan sehari-hari di Indonesia. Pasalnya, Kontes Robot Nasional yang sudah berlangsung 12 tahun baru menjadi pembelajaran teknologi bagi mahasiswa.

Produk robot untuk aplikasi keseharian tak berkembang karena kalangan industri di Indonesia belum ada yang berminat.

Misalnya jenis robot pemadam api.

Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi Djoko Santoso di Bandung mengatakan, aplikasi robot pemadam api, bisa juga dikembangkan sebagai alat pendeteksi benda-benda berbahaya.

Namun kalangan profesi dan industri belum ada yang berminat memakainya untuk diterapkan sebagai produk. “Tahun lalu saya sudah ajak Menteri Perindustrian,” katanya.

Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, kata Djoko, berperan sebagai produser yang menyelenggarkan kontes robot tahunan itu. “Kita masih perlu sinkronisasi antar sektor,” ujarnya.

Jadi sementara ini, hasil dari kontes baru berguna dari sisi pembelajaran ilmu pengetahuan dan teknologi di kampuskanmpus. “Membuat anak-anak yang cerdas. Para juara kontes robot juga berkiprah di industri,” katanya.

Sementara negara lain semakin mengembangkan teknologi robot. Salah satu restoran di Harbin, China, telah mencoba membuktikan hal tersebut. Restoran unik ini digagas oleh Liu Hasheng. Biaya pengoperasian per robot tersebut mencapai USD 31.500 hingga USD 47.000 (setara Rp 300 juta hingga Rp 450 juta).

Dalam restoran tersebut, sejumlah Robot telah diprogram untuk melakukan berbagai kegiatan. Mereka bukan hanya melayani tetapi juga memasak bagi pelanggan. Sensor yang dipasang di lantai restoran dimaksudkan untuk memprogram Robot-Robot tersebut setelah pelayan (manusia) menerima pesanan dari pembeli.

tekno

Tiada Henti Bada Tucuxi

Dalam perkembangan lain, sebuah perusahaan asal China bernama Ecovacs, misalnya, memperkenalkan sebuah Robot baru yang berfungsi sebagai pembersih kaca. Robot bernama Winbot 7 memulai debutnya di ajang Consumer Electronics Show (CES) 2013 yang digelar di Las Vegas, awal tahun ini.

Winbot 7 adalah sebuah Robot kecil yang mampu menempel di dinding kaca.

Robot pembersih kaca ini diprogram untuk bergerak bergerak ke atas dan ke bawah secara otomatis. Robot ini juga dilengkapi dengan sensor yang dapat mendeteksi luas kaca yang sedang dibersihkannya.

Winbot ditenagai sebuah sensor khusus mendeteksi tekanan yang diberikan pada jendela. Jika tekanan diterapkan tidak benar, Winbot akan datang untuk berhenti dan memberitahu Anda dari masalah. Anda tidak perlu khawatir Winbot akan jatuh.

Jika ada kerusakan ketika Winbot sedang membersihkan, Winbot akan memberi tahu Anda melalui lampu indikator dan peringatan suara. Jadi Anda tidak perlu khawatir sementara itu digunakan jika Winbot memiliki masalah, Winbot akan memberi tahu Anda. Ketika pekerjaan pembersihannya sudah selesai atau baterai rendah, Winbot secara otomatis kembali ke tempat start semula di mana Anda menempatkannya.

Winbot 7 memiliki tiga fungsi otomatis membersihkan kaca, memberikan penyemprotan otomatis air pada kaca dan juga mengeringkannya. Rencananya robot pembersih kaca ini akan mulai dipasarkan pada pertengahan tahun ini dengan ban-

drol harga mulai dari US$399 atau sekitar Rp3,8 juta.

Masih di arena CES 2013, ada salah satu tim yang memperkenalkan Robot bertmpilan manusia buatan mereka. Tim dari Machine Perception Lab di University of California turut berpartisipasi dengan membawa DIEGO-SAN, Robot manusia berukuran anak-anak. DIEGO-SAN ini memiliki tinggi 131 cm dan bobot seberat 30 kilogram.

Meskipun Robot ini masih berbentuk prototype, DIEGO-SAN sudah bisa dijalankan. Bahkan, Robot yang baru jadi bagian wajahnya saja ini bisa menirukan berbagai macam mimik wajah layaknya manusia biasa.

Kelemahan dari Robot ini adalah bentuknya yang menakutkan. Meskipun seperti anak-anak, Robot ini tingkahnya sama seperti Robot di film Terminator. Selain itu, bentuk wajahnya yang kaku juga semakin menambah sisi keangkeran robot ini.

DIEGO-SAN merupakan proyek yang pertama kali digagas oleh Dr. Javier Movellan, pendiri Machine Perception Lab. Tim ini tidak bekerja sendirian, mereka juga bekerjasama dengan Hanson Robotics dan perusahaan Robotika Jepang, Kokoro.

Tim Universitas California terus mengembangkan perangkat lunak robotnya. Tujuannya adalah untuk memungkinkan robot humanoid belajar bagaimana mengontrol tubuh sendiri dan berinteraksi dengan pengguna di sekitarnya. v Ikademan ikademan@eksnews.com

EKSNEWS - Edisi 4/IX April 2013

65

wisata

Hajat Wisata Bengkulu P

rovinsi Bengkulu menjadikan bunga Rafflesia yang banyak tumbuh di hutan hujan tropis wilayah itu sebagai daya tarik wisata sekaligus menggunakan bunga itu sebagai branding resmi pariwisata provinsi, “Discover Bengkulu the Land of Rafflesia”.

Wakil Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Wamenparekraf) Sapta Nirwandar mengatakan Bengkulu mempunyai obyek wisata alam berupa hutan hujan tropis sebagai habitat Rafflesia dan dapat dikunjungi langsung oleh wisatawan setiap saat.

“Jadi memang layak kalau Bengkulu mengklaim sebagai ’Bumi Rafflesia’ kemudian dijadikan sebagai branding ’Discover Bengkulu the Land of Rafflesia’,” kata Sapta Nirwandar saat launching “Discover Bengkulu the Land of Rafflesia” di Gedung Sapta Pesona, pertengahan Maret lalu.

Kemenparekraf juga bertekad untuk menjadikan Provinsi Bengkulu sebagai salah satu destinasi unggulan di Indonesia. Dengan adanya daya tarik wisata baru maka diharapkannya akan menambah khasanah daya tarik pariwisata nasional.

Sementara itu Gubernur Bengkulu, Junaidi Hamsyah mengatakan, pihaknya menaruh harapan pada sektor pariwisata agar dapat mengatasi ketertinggalan dan meningkatkan pertumbuhan ekonomi yang berbasis pada industri kerakyatan.

“Kami mengharapkan kiranya tiga major event ini dapat ditetapkan dan masuk dalam calendar of events pariwisata nasional pada Kemenparekraf. Kami mohon dukungan Kemenparekraf untuk mempromosikan Bengkulu dengan branding ’Discover Bengkulu the Land of Rafflesia’ sekaligus mencitrakan rafflesia sebagai puspa langka nasional,” kata Junaidi.

Junaidi menambahkan, Bengkulu juga menyimpan banyak jejak sejarah penjajahan Inggris, sebelum akhirnya diambil alih Belanda. Di Bengkulu pula Fatmawati, sosok perempuan yang mendampingi Presiden Soekarno, pernah hidup. Nilai historis tersebut hendak dijadikan Bengkulu sebagai potensi di mata wisatawan.

“Tak datang ke Bengkulu, Anda durhaka karena di tempat kamilah salah seorang

66

Ibu Negara, Ibu Fatmawati, pernah tinggal,” candanya.

Kemenparekraf sedang memfasilitasi penyelenggaraan Calender of Events Pariwisata Semarak Pesona Bumi Rafflesia Provinsi Bengkulu yang terdiri atas acara berskala nasional dan internasional yakni Festival Bumi Rafflesia, Festival Pantai Rafflesia (Rafflesia Beach Festival), dan Festival Tabot sebagai agenda utama pariwisata Bengkulu.

Kegiatan Festival Bumi Rafflesia akan berlangsung di Provinsi Bengkulu pada 2730 Juni 2013. Festival ini akan menampilkan daya tarik wisata alam (eco tourism) yang dilatarbelakangi fakta sejarah bahwa bunga terbesar di dunia Rafflesia Arnoldi pertama kali ditemukan di Bengkulu pada 20 Mei 1818 oleh Gubernur Jenderal Inggris Raffles dan ahli botani, Arnoldi.

Serangkaian acara akan menyemarakkan festival ini. Antara lain membatik kolosal nasional, triathlon nasional, lari 10 km nasional, off road nasional, pergelaran seni budaya, lomba cipta lagu daerah, pemilihan putri pariwisata, serta pameran dan bazar.

Untuk kegiatan Festival Pantai Rafflesia (Rafflesia Beach Festival) rencananya akan berlangsung di Kota Bengkulu pada 27-31 September 2013. Festival Pantai Rafflesia dilatarbelakangi potensi bahari perairan laut Bengkulu dengan pulau-pulau kecil dan pantai pasir putih serta vegetasi cemara laut dengan eksotisme senja.

Dalam festival ini digelar acara antara lain kompetisi surfing nasional, voli pantai nasional, sepeda lintas alam nasional, kuliner laut, Bengkulu expo, pemilihan Bujang Gadis Bengkulu, pergelaran seni budaya, serta pameran ekonomi kreatif, produk perikatan, hasil perkebunan, produk peternakan dan hortikultura.

Sementara itu Festival Tabot akan berlangsung pada 4-14 November 2013.

Festival Tabot merupakan peristiwa wisata budaya yang berawal dari tradisi ritual sebagian masyarakat Bengkulu (keluarga kerukunan Tabot) yang dikemas dalam bentuk festival dengan menambah kegiatan penunjang yang berbasis pada keari-

wisata

Mewsiatakan Sungai

fan lokal dan industri kreatif. Festival yang berlangsung setiap tahun ini dimeriahkan dengan acara pameran dan bazar produk unggulan daerah, cinderamata, seni kriya dan wisata kuliner.

Bengkulu yang ditetapkan sebagai propinsi pada 18 November 1968, memiliki sepuluh kabupaten dan kotamadya, yakni Kota Bengkulu, Kabupaten Rejang Lebong, Kabupaten Lebong, Kabupaten Kepahiang, Kabupaten Bengkulu Utara, Kabupaten Muko Muko, Kabupaten Bengkulu Tengah, Kabupaten Bengkulu Selatan, Kabupaten Kaur dan Kabupaten Seluma.

Obyek wisata yang dimiliki berupa hutan hujan tropis dan menjadi habitat bunga Rafflesia Arnoldi dan Bengkulu mendapat julukan Bumi Rafflesia. Nama Rafflesia Arnoldi ini merupakan gabungan nama. Bunga terbesar di dunia ini, ditemukan pertama kali di Bengkulu pada 20 Mei 1818 oleh gubernur jendral Inggris Thomas Raffles asal Inggris dan ahli botani dr.

Arnoldi.

Pada 24 Juni 1685, Inggris masuk Bengkulu (dirintis oleh VOC mendirikan perwakilan pada 1664, meski 6 tahun kemudian menutupnya dan kembali pada 1824) untuk melakukan perniagaan, melakukan monopoli lada, dan mengadili rakyat yang melawan kolonialnya. Benteng Marlborough dibangun pada 1714 – 1741 oleh British East Indian Company di masa gubernur jendral Joseph Callet, salah satunya untuk mengatasi pemberontakan rakyat Bengkulu dipimpin Sultan Mansyur dan Sultan Sulaiman.

Menurut catatan Prof. DR. Haji Abdullah Siddik (Sejarah Bengkulu: 1500-1990,

terbitan Balai Pustaka, 1996), pada masa penjajahan, Bengkulu sudah menyita perhatian negara-negara kolonilis Barat, terutama dari hasil buminya yang melimpah.

Pada 1511, para pedagang Eropa terutama Inggris dan Belanda melakukan pelayaran menyusuri pantai Barat Sumatera dari Aceh, melalui Selat Sunda lalu ke Banten.

Tahun 1685, untuk perluasan kebun lada, Inggris mulai menetap di Bengkulu.

Ini masa dimana era tanam paksa lada terhadap rakyat. Inggris bertahan selama 139 tahun di Bengkulu, hingga pada 17 Maret 1824 Traktat London berisi pertukaran daerah koloni antara Inggris dan Belanda, memuat Bengkulu diserahkan kepada Belanda oleh Inggris dan Belanda menyerahkan Singapura kepada Inggris.

Bengkulu juga menjadi tempat bersejarah ketika Soekarno, presiden pertama Indonesia menjalani masa pengasingan selama empat tahun, 1938-1942 oleh kolonial Belanda. Soekarno menikah dengan Fatmawati yang merupakan ibu dari mantan presiden Indonesia, Megawati Soekarnoputri.

Sebagai pimpinan daerah, Junaidi Hamsyah mengaku, menaruh banyak harapan pada pengembangan sektor pariwisata dan peningkatan pertumbuhan ekonomi kreatif berbasis industri kerakyatan.�Kami juga mengajak swasta untuk membantu terlaksananya pengembangan pariwisata, salah satunya membantu anggaran listrik untuk menerangi pantai Panjang atau pantai Gading Cempaka,� kata Junaidi. v Ikademan ikademan@eksnews.com

EKSNEWS - Edisi 4/IX April 2013

67

selebrita

Misteri Eyang Subur S

atu per satu misteri Eyang Subur mulai terkuak.

Pengacara Eyang Subur, Ramdan Alamsyah, mengakui Eyang Subur—guru spiritual para artis dan pelawak—telah menikahi mantan istri artis Septiyan Dwi Cahyo. Pernikahan tersebut, kata Ramdan, terjadi saat Septian dan sang istri telah resmi bercerai.

“Istrinya (Septian) dinikahi Eyang setelah dia bercerai,” ujar Ramdan saat ditemui di Mabes Polri, Jalan Trunojoyo, Jakarta Selatan, Rabu (27/3/2013). Namun, Ramdan membantah tudingan yang menyebutkan bahwa Subur suka merebut istri orang lain. “Itu fitnah yang keji. Ditunjukkan aja kalau memang benar Eyang mau ngambil. Hari ini aja istri Adi masih sama Adi tuh,” kata Ramdan.

Sebelumnya Septian menanggapi kabar soal istrinya yang direbut Subur. Ia mengatakan hal itu memang merupakan masa lalu yang kelam baginya. Namun, ia enggan menceritakannya kembali secara rinci. “Saya tidak mau hancur dua kali. Saya sudah berjanji dengan istri saya yang baru untuk tidak lagi bicara soal masa lalu saya,” kata Septian saat dihubungi terpisah.

Kisruh perseteruan Adi Bing Slamet melawan Eyang Subur semakin meruncing. Kedua belah pihak terlihat tidak mau ada yang mengalah dan saling menghadirkan dukungan.

Adi Bing Slamet meminta kepada rekannya sesama artis Septian Dwi Cahyo untuk bersaksi. Pasalnya, Sep-

68

tian disebut sebagai salah satu korban praktikk Eyang Subur. Bahkan, mantan istri komedian spesialis pantonim ini kabarnya menjadi salah satu istri Eyang Subur.

Namun, saat dihubungi wartawan terkait kasus tersebut Septian mengaku tidak ingin membuka aib dan luka lama yang menurutnya sangat dalam dan sudah menghancurkan hidup sebelumnya. “Itu masa lalu, saya tidak mau melihat ke belakang. Prinsip saya sekarang adalah menjalani masa sekarang dan masa depan dengan istri dan keluarga saya yang baru. Saya tidak mau hancur dua kali,” ujar Septian di Jakarta, Rabu (27/3/2013).

Saat ditanya tanggapannya mengenai Eyang Subur, Septian mengaku tidak ingin berurusan dengannya.

“Saya tidak mau lagi berurusan dengan hal tersebut, apalagi membicarakan tentang Subur. Cukup, itu masa lalu saya. Saya sudah berjanji dengan istri saya yang baru untuk tidak lagi bicara soal masa lalu saya,” ujarnya.

Nama Eyang Subur akhir-akhir ini muncul setelah artis dan pelawak Adi Bing Slamet menudingnya sebagai penyebar aliran sesat. Bahkan Adi menyebut Eyang Subur pernah menyantetnya. Di sisi lain sejumlah artis lainnya, terutama anggota Srimulat membela mati-matian Eyang Subur. Misteri apa yang ada di balik Eyang Subur? v Abus Tarbian

selebrita

Eyang Subur & Jupe

Bernyanyi dalam Tahanan

P

enyanyi dangdut Julia Perez mulai membiasakan diri tingal di Rumah Tahanan Pondok Bambu, Jakarta Timur. Kekasih Gaston Castano ini sudah biasa melakukan kegiatan bersama tahanan lainnya.

Pengacara Minola Sebayang mengatakan Jupe, sapaan akrab Julia, dalam keadaan baik dan berusaha berbaur dengan lingkungan di tahanan. “Sekarang dia tengah beradaptasi, hidup seperti tahanan lain dan tak ingin diistimewakan,” kata Minola usai menjenguk Jupe di Rutan Pondok Bambu.

Minola Sebayang menyempatkan waktu untuk menjenguk sahabatnya, Julia Perez yang saat ini sedang mendekam di penjara wanita, Rutan Pondok Bambu, Jakarta Timur. Di dalam tahanan Minola mengatakan tidak banyak hal yang dilakukan oleh Jupe.

“Dia belum diizinkan keluar dari sel. Akibat ada tindakan orang yang melakukan penyelundupan kamera, dan akhirnya rekaman dari kamera itu diekspos. Jadi semua orang akhirnya mendapatkan sanksi. Itu yang membuat Jupe pada hari ini belum bisa melakukan banyak kegiatan,” ujarnya saat ditemui di Rutan Pondok Bambu, Jakarta Timur, Sabtu (23/3).

Di dalam tahanan, Julia Perez diminta bernyanyi oleh teman-teman satu selnya. “Digilir oleh teman-temannya di sel. Cepat beradaptasi,” katanya.

Dalam tahanan, Minola bersyukur karena Jupe tidak

mendapatkan intimidasi dari tahanan lain. “Dia mengatakan tidak mendapat intimidasi, dia senang diperlakukan dengan baik oleh tahanan-tahanan lain,” pungkasnya.

Minola bilang kliennya itu termasuk cepat beradaptasi. Jupe juga tidak mendapatkan intimidasi, dari siapa pun. Dan ia emoh menerima perlakuan khusus dari sipir atau tahanan lainnya. “Semua memperlakukan Jupe dengan baik, dan dia senang.”

Di dalam sel, Jupe kerap diminta teman-temannya untuk bernyanyi. “Menyanyi digilir oleh teman Jupe dalam sel,” kata Minola.

Jupe meringkuk dalam bui setelah Pengadilan Negeri Jakarta Timur memvonis 3 bulan penjara dengan masa percobaan 6 bulan, 11 Oktober 2011. Vonis dijatuhkan setelah Jupe dinyatakan bersalah dalam kasus penganiayaan terhadap pedangdut Dewi Perssik. Perempuan 32 tahun ini sempat mengajukan banding, tapi Pengadilan Tinggi Jakarta malah menguatkan vonis itu.

Belum puas, bintang film Gending Sriwijaya ini pun mengajukan kasasi ke Mahkamah Agung. Kenyataannya, MA mengubah putusan menjadi 3 bulan penjara tanpa masa percobaan. Jupe dijemput petugas Kejaksaan Negeri Jakarta Timur pada 18 Maret 2013, dan sempat diinapkan di tahanan Kejaksaan Agung. v Abus Tarbian

EKSNEWS - Edisi 4/IX April 2013

69

tendensi

Clisthenes Gunawan Effendi

C

listhenes atau Kleisthenes adalah bangsawan Athena dari keluarga Alcmaeonid. Dalam kajian Yunani dia menjadi penyumbang penting dalam mereformasi konstitusi Athena kuno, juga hukum serta ketentuan di bawahnya dalam konteks demokrasi awal, sekitar 500 tahun sebelum masehi.

Jadi, jangan mengira demokrasi itu baru muncul dalam revolusi Perancis, atau revolusi Industri. Gagasan dan rintisan demokrasi, sudah mewujud jauh sebelum Kristen dan Islam hadir. Persoalannya mungkin, ada yang berusaha membenturkan demokrasi dengan keyakinan agama. Namun, biarlah demokrasi yang lebih tua berdialektika secara kontinyu dengan agama samawi yang lebih muda.

Kembali ke Clisthenes, sejarawan dunia menggelarinya sebagai Bapak Demokrasi Athena, karena terobosannya di kala zaman masih lebih didominasi tirani. Lahir dari keluarga bangsawan yang berada di lingkungan kekuasaan, Clisthenes, mengalami pasang surut berada di lingkungan kekuasaan maupun terpelanting sebagai pecundang. Dalam konteks ini, ada nama lain yang perlu dikemukakan: Isagoras.

Isagoras dan Cleisthenes --sama-sama kalangan elite di masanya-- adalah musuh bebuyutan dalam mencapai kekuasaan puncak di Athena. Keduanya berusaha nyilih tangan kaum Sparta (tetangga Athena) yang memang terkenal tukang berperang --sebagaimana istilah spartan yang masih kita kenal sekarang.

Alkisah, pada 514 sebelum masehi, dua pemuda bernama Harmodius dan Aristogeiton membunuh seorang pemuda. Persoalan asmara. Namun, korban tewas adalah saudara Hippias, tiran yang berkuasa di Athena kala itu. Maka para sengkuni di lingkaran Hippias pun balas menamatkan riwayat Harmodius dan Aristogeiton. Lebih dari itu, warga Athena umumnya semakin tertekan dengan kekerasan para penguasa menyusul kekecewaan Hippias atas kematian saudaranya.

Memanfaatkan suasana tidak stabil di Athena, keluarga Alcmaeonid (termasuk Clisthenes) yang diasingkan karena beroposisi berusaha menggulingkan pemerintah pada tahun itu.

Namun kudeta gagal. Kemudian mereka meminta bantuan Sparta mewujudkan keinginannya. Maka pada 510 SM orang Sparta mengirim satu kontingen kecil membantu Alcmaeonid. Gagal lagi. Marah pada penghinaan, sekitar dua tahun kemudian raja Spartan Cleomenes sendiri memimpin tentaranya ke Attica, menghancurkan pasukan tiran Athena dan menyapu bersih para pendukungnya. Walhasil, Athena bebas memilih pemimpin baru untuk wilayah mereka. Calonnya adalah Isagoras dan Clisthenes.

Melihat gaya nyilih tangan keluarga Alcmaeonid, rakyat lebih memfavoritkan Isagoras sebagai pemimpin baru mereka dalam pemilu mendatang. Clisthenes sempat uring-uringan: pacaran di awak, kawin di urang. bersusah-susah dalam berjuang, tapi orang lain yang menikmati kekuasaan.

Menyadari akan kehilangan suara jika tidak melakukan pencitraan secara tepat, Cleisthenes yang pintar memutuskan memikat pemilih dengan menawarkan kebebasan yang belum

70

pernah terjadi sebelumnya. Yang lebih penting, ia menawarkan pergiliran posisi kepemimpinan untuk memastikan seseorang tidak memiliki kekuasaan mutlak. Berhasil. Clisthenes menang besar, dan Athena menjadi entitas demokrasi pertama di dunia.

Pertama, ia membuat wilayah dan lingkungan kota Athena (disebut demes, demoi) sebagai unit konstituen dari organisasi politik Athena. Warga laki-laki berpartisipasi secara langsung dalam menjalankan pemerintah mereka: mereka memiliki daftar pemilih tetap, berusia di atas delapan belas, untuk menghadiri sidang dan menyusun undang-undang maupun kebijakan publik.

Di Demes inilah berlangsung pemilihan perwakilan (seperti DPRD dan DPR sekarang) dari masing-masing Deme sebanding dengan jumlah penduduknya.

Pria Athena juga dipanggil untuk layanan dalam milisi warga oleh afiliasi suku. Yang paling penting, sepuluh pria yang menjabat setiap tahun sebagai “jenderal� (strategoi), para pejabat dengan otoritas sipil dan militer tertinggi, yang terpilih sebagai salah satu dari masing-masing suku. Reorganisasi Cleisthenes sudah kompleks, tetapi tujuan umum tampaknya telah melemahkan aliansi politik yang ada di kalangan bangsawan dalam kepentingan demokrasi yang lebih besar, karena partisipasi suara rakyat lebih berpengaruh.

Kini, giliran Isagoras yang uring-uringan. Marah karena kalah, Isagoras pergi ke Sparta dan meminta Cleoemenes menyingkirkan demokrasi baru dan pemimpinnya. Cleoemenes setuju dengan pertimbangan demokrasi justruu akan menggerogoti kekuasaannya di Sparta. Jadi, Cleomenes kembali memimpin pasukan Sparta kembali ke Athena dan menendang Cleisthenes keluar dengan alasan karma. Dia instal Isagoras dan sekutu-sekutunya sebagai pemimpin pemerintahan baru di Athena.

Namun warga menolaknya. Lebih dari itu rakyat Athena mengepung pasukan Sparta yang berjumlah sekitar 300 prajurit dan Isagoras di Acropolis sampai Cleomenes terpaksa mengakui kekalahan dan balik kanan ke tempat asalnya, sekaligus membawa Isagoras untuk mendapatkan suaka. Keluarga Alcmaeonid kembali berkuasa di Athena dan semua tampak baik-baik, sampai Cleomenes pendendam muncul untuk ketiga kalinya di Attica, bersama dengan pasukan berkekuatan penuh plus tentara dari tetangga-tetangga pendukungnya!

Demokrasi baru mungkin telah berakhir saat itu juga. Namun, mungkin demokrasi itu sakti. Pasukan Sparta dan sekutunya mengalami demoralisasi, karena mereka sudah mendengar dan melihat sendiri demokrasi akan lebih baik dibandingkan dengan tirani. Para sekutu meninggalkan Cleomenes sendirian. Sisa pasukan Sparta pun bubar jalan. Sejak itu Sparta dan Athena mengalami perang dingin, namun serangan tak pernah terjadi hingga abad kemudian.

Nah, kisah Clisthenes ini mungkin banyak yang belum mengetahuinya. Paling tidak kita dapat belajar lebih demokratis. Namun yang lebih penting adalah membuktikan bahwa demokrasi merupakan pilihan terbaik bagi kehidupan bermasyarakat.v

EKSNEWS - Edisi 4/IX April 2013

71