Ganjar Pranowo Wakil Ketua Komisi II ganjarpranowo@yahoo.com 0811 990 931
PEMBENTUKAN KARAKTER MAHASISWA SERTA PERAN MAHASISWA DALAM PEMBERANTASAN KORUPSI
GERAKAN MAHASISWA • MAHASISWA TIDAK SEKEDAR SISWA ATAU MURID DARI INTITUSI PENDIDIKAN TETAPI LEBIH DARI ITU • ADA AMANAH MENENTUKAN ARAH NEGERI DI BALIK GAGAHNYA JAS ALMAMATER • PERGERAKAN MAHASISWA, MUNGKIN IDENTIK DENGAN AKSI TURUN KE JALAN, TAPI DEWASA INI, PERGERAKAN HARUS DIMAKNAI SBG TINDAKAN MAHASISWA YG BERKONTRIBUSI BAGI NEGERI • TIDAK HERAN JIKA MAHASISWA DISEBUT SBG AGENT OF CHANGE
SEJARAH GERAKAN MAHASISWA…1 • 1908: GERAKAN BOEDI OETOMO – MISI UTAMANYA MENUMBUHKAN KESADARAN KEBANGSAAN DAN HAK-HAK KEMANUSIAAN DIKALANGAN RAKYAT INDONESIA UNTUK MEMPEROLEH KEMERDEKAAN, DAN MENDORONG SEMANGAT RAKYAT MELALUI PENERANGAN- PENERANGAN PENDIDIKAN YANG MEREKA BERIKAN, UNTUK BERJUANG MEMBEBASKAN DIRI DARI PENINDASAN KOLONIALISME.
SEJARAH GERAKAN MAHASISWA…2 • 1928: BERBAGAI ORGANISASI MAHASISWA MENCETUSKAN SUMPAH PEMUDA (28 OKT 1928) – LATAR BELAKANGNYA ADALAH KECEWA DENGAN PERKEMBANGAN KEKUATAN-KEKUATAN PERJUANGAN DI INDONESIA, DAN MELIHAT SITUASI POLITIK YANG DIHADAPI.
• 1945: PERISTIWA RENGASDENGKLOK – GERAKAN KELOMPOK BAWAH TANAH YANG ANTARA LAIN DIPIMPIN OLEH CHAIRUL SALEH DAN SOEKARNI SAAT ITU, YANG TERPAKSA MENCULIK DAN MENDESAK SOEKARNO DAN HATTA AGAR SECEPATNYA MEMPROKLAMIRKAN KEMERDEKAAN
• 1966: LAHIR BANYAK ORGANISASI EKSTRA KAMPUS DAN KEBANYAKAN ORGANISASI DI BAWAH PARTAI2 POLITIK – BANYAK AKTIVIS ANGKATAN ’66 YG IKUT MENDIRIKAN ORDE BARU – PADA MASA INI TERKENAL DENGAN TOKOHNYA YAITU SOE HOK GIE
SEJARAH GERAKAN MAHASISWA…3 • 1974: PERISTIWA MALARI – DIAWALI DGN KRITIK MELALUI GOLPUT DAN PERISTIWA TMII SERTA KENAIKAN BBM – ADA 3 AGENDA YAITU: GANYANG KORUPSI, BUBARKAN ASPRI PRESIDEN DAN TURUNKAN HARGA
• 1977-1978: PENDUDUKAN MILITER TERHADAP KAMPUS DAN DIHAPUSKANNYA DEWAN MAHASISWA SERTA DITERAPKANNYA NORMALISASI KEHIDUPAN KAMPUS – MERUPAKAN DASAR SEJARAH MUNCULNYA KEBERANIAN SIKAP MAHASISWA UNTUK MENOLAK KEPEMIMPINAN NASIONAL – DIHENTIKANNYA PERGERAKAN OLEH PENGUASA
SEJARAH GERAKAN MAHASISWA…3 • ERA NKK/BKK: KELOMPOK CIPAYUNG • 1990: DICABUTNYA NKK/BKK – MUNCULNYA KONSEP SENAT MAHASISWA, NAMUN DITOLAK KRN DIANGGAP MEMUTUS ALIANSI MAHASISWA ANTAR UNIVERSITAS – MUNCUL DEWAN MAHASISWA DI UGM
• 1998: REFORMASI – DITURUNKANNYA SOEHARTO YG DIAWALI OLEH DEMONTRASI MAHASISWA BESAR2AN – BANYAK JATUH KORBAN AKTIVIS MAHASISWA KARENA TINDAKAN REPRESIF MILITER
6 TUNTUTAN DALAM AGENDA REFORMASI • MENGADILI SOEHARTO DAN KRONINYA; • MENCABUT DWIFUNGSI ABRI; • PEMBERANTASAN KKN; • AMANDEMEN UUD 1945; • OTONOMI DAERAH SELUAS-LUASNYA, DAN; • MENEGAKKAN SUPREMASI HUKUM.
PENGARUH GERAKAN MAHASISWA • FAKTA HISTORIS MEREKAM SEMUA DATA DAN FAKTA BAHWA GERAKAN MAHASISWA DULU MEMBERI PENGARUH TERHADAP NEGARA • NAMUN APAKAH GERAKAN MAHASISWA DEWASA INI JUGA BERKONTRIBUSI DEMIKIAN?
AKTIVISME MAHASISWA SAAT INI • BANYAK MAHASISWA YG AKTIF TURUN KE JALAN • TIDAK SEDIKIT YG MEMILIKI PEMIKIRAN KRITIS DAN MEMILIKI KECERDASAN AKADEMIS (PRESTASI NASIONAL DAN INTERNASONAL) • BANYAKNYA INOVASI-INOVASI DARI MAHASISWA (BIDANG HUKUM, RISTEK, EKONOMI, POLITIK, MEDIS, EKSAK, DSB) • INDONESIA MERUPAKAN “LADANG YG SANGAT KAYA & LENGKAP” UNTUK RISET – DINAMIKA POLITIK LABORATORIUM POLITIK – KEMAJEMUKAN (SUKU, AGAMA, RAS, ANTAR-GOLONGAN) LABORATORIUM SOSIAL DAN ANTROPOLOGI – SEJARAH BANGSA LABORATORIUM HISTORIS DAN HUBUNGAN INTERNASIONAL – PERGULATAN HUKUM NASIONAL, LOKAL DAN ADAT LABORATORIUM HUKUM – AGRARIS, KELAUTAN, GEOGRAFIS & TEKNOLOGI LABORATORIUM IPTEK – PEREKONOMIAN NASIONAL DAN PERDAGANGAN LABORATORIUM EKONOMI
• TAPI KENAPA BANGSA INI BELUM BISA LEPAS DARI BELENGGU MASALAH?
PROBLEM…1 • PHOBIA TERHADAP POLITIK (KRISIS KEPERCAYAAN TERHADAP PARPOL, PERGERAKAN DAN KEHIDUPAN POLITIK) • ADA OKNUM AKTIVIS MAHASISWA “BAYARAN” YG DISOKONG OLEH GOLONGAN TERTENTU • ADANYA BATAS ANTARA MAHASISWA YG “TURUN KE JALAN” DAN MAHASISWA YG “MENGEJAR NILAI AKADEMIS” • TIDAK MAMPU MEMBAWA IDEALISME SEMASA KULIAH KE LINGKUNGAN KARIR
PROBLEM…2 • DIHANTUI OLEH TUNTUTAN KARIR SETELAH LULUS KULIAH • DINIKMATKAN OLEH PEKERJAAN YG BERPENGHASILAN TINGGI (PERTAMBANGAN2 ASING YG NOTABENE MENGERUK SDA NEGARA INI) • MASUK DALAM KARIR YG MEMILIKI SISTEM YG TIDAK BAIK (BAIK LEMBAGA PEMERINTAH MAUPUN SWASTA) • LUNTURNYA IDEALISME KARENA SISTEM, LINGKUNGAN DAN PANUTAN YANG SALAH • KEGAGALAN KONSOIDASI POLITIK PASCA-REFORMASI
BENARKAH ?
AKTIVIS MAHASISWA & KORUPSI • DARI PROBLEM-PROBLEM TERSEBUT, MUNCUL DAMPAK NEGATIF DIMANA BANYAK MANTAN AKTIVIS MAHASISWA YG JUGA TERJERAT KORUPSI, MENCORENG TERIAKAN MEREKA SENDIRI KETIKA MASIH DI KAMPUS – SUAP DI KOMITE PENGAWASAN DAN PERLINDUNGAN PERSAINGAN USAHA – KORUPSI ALIRAN DANA BANSOS SULAWESI SELATAN – SUAP CEK PELAWAT PEMENANGAN DEPUTI SENIOR GUB. BI – ATAU YG DULUNYA TERIAK KRITIS TERHADAP PEMERINTAH, SEKARANG DIAM DAN TIDAK KRITIS LAGI SETELAH MASUK KE DALAM REZIM PEMERINTAH – DSB.
KORUPSI • MERUPAKAN GEJALA MASYARAKAT YANG SANGAT SULIT DIBERANTAS • HAMPIR SETIAP NEGARA DIHADAPKAN PADA PERMASALAHAN KORUPSI – BERHUBUNGAN DENGAN SIFAT DASAR MANUSIA ATAU KEBIASAAN TERTENTU?
• TIDAK HANYA PENYALAHGUNAAN JABATAN SAJA, TETAPI JUGA PERORANGAN. • BERTUJUAN UNTUK KEPENTINGAN PRIBADI DAN/ATAU KELOMPOKNYA
KORUPSI: PELUANG DAN KEINGINAN DALAM WAKTU YG BERSAMAAN • SUAP YANG DITAWARKAN KEPADA SEORANG PEJABAT • PEJABAT MEMINTA (ATAU BAHKAN MEMERAS) UANG PELICIN • ORANG MENYUAP KARENA MENGINGINKAN SESEUATU YG BUKAN HAKNYA • ORANG MENYUAP DGN MENGABAIKAN HAKNYA • TIDAK MENGENAL AGAMA, SUKU, JENIS KELAMIN, KELAS MASYARAKAT, LATAR BELAKANG PENDIDIKAN DAN PROFESI
UPAYA PEMBERANTASAN KORUPSI • DI INDONESIA SEGALA UPAYA TELAH DILAKUKAN OLEH PEMERINTAH UNTUK MEMBERANTAS KORUPSI • NAMUN HASIL PENELITIAN DAN DAN EVALUASI DARI BEBERAPA LEMBAGA MENUNJUKAN KECENDERUNGAN YG SANGAT MEMPRIHATINKAN • SEOLAH-OLAH KESIMPULAN UMUMNYA BAHWA, “INDONESIA MERUPAKAN SALAH SATU NEGARA PALING KORUP DI DUNIA.”
DATA PELAKU KORUPSI
PELAKU KORUPSI YG DILAKUKAN OLEH PEJABAT PRO-YUSTISIA* • JAKSA (51,8 %) • HAKIM (46,21 %) • APARAT2 LAIN DARI KANTOR KEJAKSAAN (38,8 %) • PANITERA (23,1 %) • PENGACARA (7,7 %) • POLISI (7,7%) • APARAT PENEGAK HUKUM LAINNYA (2,6 %) *PARTNERSHIP FOR GOVERNMENT REFORM
INTERNALISASI PENDIDIKAN NILAI BERBANGSA & BERNEGARA
TUJUAN BERNEGARA (PEMBUKAAN UUD) “…YANG MELINDUNGI SEGENAP BANGSA INDONESIA DAN SELURUH TUMPAH DARAH INDONESIA DAN UNTUK MEMAJUKAN KESEJAHTERAAN UMUM, MENCERDASKAN KEHIDUPAN BANGSA DAN IKUT MELAKSANAKAN KETERTIBAN DUNIA YANG BERDASARKAN KEMERDEKAAN, PERDAMAIAN ABADI DAN KEADILAN SOSIAL…”
TEMUAN SURVEY KEHIDUPAN BERNEGARA • PERSENTASE MASYARAKAT YANG MENGETAHUI TENTANG NKRI DAN BHINEKA TUNGGAL IKA SEBAGAI PILAR KEHIDUPAN BERBANGSA DAN BERNEGARA HANYA SEKITAR 67-78 PERSEN. • WAWASAN KEBANGSAAN MASYARAKAT INDONESIA MASIH MINIM. • KET: DARI 181 KABUPATEN/KOTA, 33 PROPINSI, 12. 056 RESPONDEN DI SELURUH INDONESIA. • SUMBER: BADAN PUSAT STATISTIK (BPS)
INTERNALISASI PENDIDIKAN ANTIKORUPSI DI BANGKU KULIAH • KAMPUS (UNIVERSITAS) MERUPAKAN SUMBER PEMIKIRAN DARI SUATU NEGARA • MASYARAKAT KAMPUS SEHARUSNYA MENJADI “PANUTAN” BENTUK MASYARAKAT IDEAL DARI SUATU NEGARA • KORUPSI JUGA MERAMBAH KEHIDUPAN KAMPUS…?! KASUS TENDER-TENDER PENGADAAN
• PERILAKU KORUP DAN TINDAKAN INDISIPLINER WAKTU • KRISIS PANUTAN DAN KETELADANAN JIKA TEMPAT AKADEMIS JUGA “MENDERITA” PERMASALAHAN YG SAMA YAITU, KORUPSI
PEMBENTUKAN KARAKTER MAHASISWA • MEMPERTEGUH PANCASILA SEBAGAI JATI DIRI BANGSA • BERWAWASAN KEBANGSAAN • BERKETAHANAN NASIONAL • PENINGKATAN KUALITAS PENDIDIKAN (HUKUM)
MEMPERTEGUH PANCASILA SEBAGAI JATI DIRI BANGSA •
PANCASILA MERUPAKAN NORMA DASAR YANG TERBENTUK BERDASARKAN KONSENSUS DAN SEBAGAI LANDASAN FILOSOFIS DAN CERMINAN RAKYAT INDONESIA • PIDATO BUNG KARNO 1 JUNI 1945 – KEBANGSAAN INDONESIA – INTERNASIONALISME ATAU PERIKEMANUSIAAN – MUFAKAT ATAU DEMOKRASI – KESEJAHTERAAN SOSIAL – KE-TUHANAN YANG MAHA ESA
WAWASAN KEBANGSAAN WAWASAN ◦ TINJAUAN; PANDANGAN; KONSEPSI CARA PANDANG.
KEBANGSAAN ◦ CIRI-CIRI YG MENANDAI GOLONGAN BANGSA; ◦ PERIHAL BANGSA; ◦ KEDUDUKAN (SIFAT) SBG ORANG MULIA (BANGSAWAN); ◦ KESADARAN DIRI SBG WARGA DR SUATU NEGARA.
WAWASAN KEBANGSAAN ADALAH: ◦ SUDUT PANDANG ATAU CARA MEMANDANG SESEORANG ATAU KELOMPOK, UNTUK MEMAHAMI JATI DIRI SEBAGAI SUATU BANGSA, DALAM MEMANDANG DIRINYA DAN BERTINGKAH LAKU SESUAI DENGAN FALSAFAH HIDUP, DALAM LINGKUNGAN INTERNAL MAUPUN EKSTERNAL.
KETAHANAN NASIONAL KETAHANAN ◦ KEKUATAN (HATI, FISIK); DAYA TAHAN.
NASIONAL ◦ BERSIFAT KEBANGSAAN; BERKENAAN ATAU BERASAL DR BANGSA SENDIRI; MELIPUTI SUATU BANGSA.
KETAHANAN NASIONAL ◦ KEKUATAN YANG DIDASARI NILAI-NILAI YANG TERSUSUN BERLANDASKAN PANCASILA, UUD 1945 DAN WAWASAN NUSANTARA.
PENINGKATAN KUALITAS PENDIDIKAN (HUKUM) • • • • •
PENGUASAAN ATAS ILMU HUKUM KEMAMPUAN BERPIKIR YURIDIK KEMAHIRAN YURIDIK KESADARAN SERTA KOMITMEN PROFESIONAL KESADARAN ETIKA
TUJUAN PEMBENTUKAN KARAKTER MAHASISWA • MELAHIRKAN BIBIT HANDAL CALON PENGURUS BANGSA • MENYADARI AKAN KEBHINEKAAN INDONESIA DAN HIDUP DI TENGAH MASYARAKAT YG MAJEMUK • TIDAK APATIS DAN SINIS TERHADAP PERMASALAHAN BANGSA • MEMILIKI KEMAMPUAN MENYELESAIKAN MASALAH SECARA KOMPREHENSIF • MEMILIKI DAYA TAHAN DARI PENGARUH NEGATIF (TIDAK IKUT RUSAK KARENA SISTEM YG RUSAK) • MENEGAKAN ETIKA
WACANA MENGENAI TREATMENT TERHADAP PELAKU KORUPSI
HUKUMAN MATI UNTUK KORUPTOR • KORUPSI DISAMAKAN DENGAN KEJAHATAN LUAR BIASA LAINNYA • GAGALNYA SANKSI PIDANA PENJARA UNTUK MEMBERANTAS TINDAK PIDANA KORUPSI • UU PEMBERANTASAN TIPIKOR SUDAH MENGGUNAKAN HUKUMAN MATI BAGI TERDAKWA KORUPSI SBG HUKUMAN MAKSIMAL NAMUN TERBATAS PADA KORUPSI YG DILAKUKAN DALAM KEADAAN NEGARA DILANDA BENCANA ATAU KRISIS • CHINA TERKENAL SBG ROLE MODEL PENGGUNAAN HUKUMAN MATI BAGI PELAKU KORUPSI
PELAJARAN DARI CHINA DAN LATVIA • CHINA – PEMUTIHAN TERHADAP PEJABAT YG MELAKUKAN KORUPSI SEBELUM 1998 SEHINGGA DIANGGAP BERSIH – NAMUN APABILA ADA PEJABAT YG KORUPSI SETELAH ITU, PELAKUNYA LANGSUNG DIBERI HUKUMAN MATI – SEJAK TAHUN 2007 SUDAH SEKITAR 4.800 PEJABAT CHINA YG DIHUKUM MATI
• LATVIA – MELALUI KEBIJAKAN LUSTRASI, LATVIA MELAKUKAN PEMOTONGAN GENERASI – SELURUH PEJABAT ESSELON II DIBERHENTIKAN, DAN TOKOH POLITIK YG AKTIF SEBELUM 1998 DILARANG UNTUK AKTIF KEMBALI
PERILAKU KORUPSI • UANG PELICIN, IMBALAN TIDAK WAJAR KETIKA MELAKUKAN PELAYAN PUBLIK, INDISIPLINER WAKTU OLEH PEJABAT PUBLIK • TINGGINYA PELAKU KORUPSI DI NEGERI INI, KARENA BEBERAPA TINDAKAN PIDANA YG DIGOLONGKAN JUGA DALAM KATEGORI KORUPSI – DI JEPANG, GRATIFIKASI BUKANLAH TINDAK KORUPSI
• CHINA BERHASIL MENGHUKUM MATI PELAKU KORUPSI, BUKAN PERILAKU KORUPSI • SEMUA NEGARA MEMILIKI PERMASALAHAN TTG KORUPSI
ANALISIS TERHADAP SISTEM BEBAN PEMBUKTIAN TERBALIK SEBAGAI METODE PEMBUKTIAN DALAM PERKARA KORUPSI
TEORI-TEORI HUKUM PIDANA DAN PEMBUKTIAN • ASAS LEGALITAS (NULLUM DELICTUM NULLA POENA SINE PRAEVIA LEGE POENALLI) – TIADA SUATU PERBUATAN BOLEH DIHUKUM, MALAINKAN ATAS KEKUATAN KETENTUAN PIDANA DALAM UU, YANG TERDAHULU DARIPADA PERBUATAN ITU (PASAL 1 AYAT 1 KUHP) • KETENTUAN ASAS LEGALITAS PADA DASARNYA HARUS MEMPERTIMBANGKAN SELAIN KEPENTINGAN KEMERDEKAAN PRIBADI JUGA PERTIMBANGAN KOLEKTIF
TEORI HUKUM PEMBUKTIAN TRADISIONAL • TEORI NEGATIF: BERTITIK PADA KEYAKINAN HAKIM YG DIDASARKAN PADA ALAT BUKTI YG SAH (PASAL 294 AYAT 1 HIR) • TEORI MODERN/POSITIVITAS: BERTITIK PADA PENENTUAN YG DILAKUKAN HAKIM ATAS BUKTI MINIMUM YG TELAH DITEMUKAN YG TELAH DIATUR DALAM UU (PASAL 183 KUHAP) • TEORI BEBAS: BERTITIK PADA KEYAKINAN HAKIM ATAS KESALAHAN TERDAKWA YG BERDASARKAN ATAS ALASANALASAN YG DAPAT DIMENGERTI DAN DIBENARKAN OLEH PENGALAMAN
TEORI HUKUM PEMBUKTIAN MODERN…1 • KEYAKINAN BELAKA: BERDASARKAN PADA KEYAKINAN DAN PERASAAN HAKIM BELAKA, TANPA PERLU PERATURAN DAN HANYA TERGANTUNG PADA HATI NURANI HAKIM • PEMBUKTIAN MENURUT UU SCR POSITIF: KEYAKINAN HAKIM TIDAKLAH PENTING, KARENA BERDASAR PADA ALAT-ALAT BUKTI YG SAH DAN CARA-CARA PEMBUKTIAN YG TELAH DIATUR SECARA RINCI OLEH UU • PEMBUKTIAN MENURUT UU SCR NEGATIF: KEYAKINAN HAKIM DIDASARKAN ATAS FAKTA-FAKTA YG DIPEROLEH DARI ALAT BUKTI YG TELAH DITENTUKAN OLEH UU. KEYAKINAN DAN ALAT BUKTI TIDAK BISA DIPISAHKAN
TEORI HUKUM PEMBUKTIAN MODERN…2 • KEYAKINAN ATAS ALASAN NEGATIF: BERTITIK PADA KEYAKINAN HAKIM YG BERDASAR PADA ALASANALASAN YG LOGIS, ENTAH ITU MENGGUNAKAN ALAT BUKTI YG DISSEBUTKAN UU ATAU TIDAK • PEMBUKTIAN NEGATIF MENURUT UU: KEYAKINAN HAKIM BERSUMBER DARI SETIDAK-TIDAKNYA DUA ALAT BUKTI YG SAH • PEMBALIKAN BEBAN PEMBUKTIAN: HAK TERDAKWA UNTUK MEMBUKTIKAN BAHWA DIRINYA TIDAK MELAKUKAN TINDAK PIDANA KORUPSI
BEBAN PEMBUKTIAN TERBALIK • BEBAN PEMBUKTIAN TERLETAK PADA TERDAKWA, SEDANGKAN PADA PENGADILAN KONVENSIONAL TERLETAK PADA PENUNTUT UMUM • TERDAKWA DIANGGAP BERSALAH TERLEBIH DAHULU KARENA MEMILIKI ASET YG DIDUGA HASIL KORUPSI, JIKA INGIN BEBAS, MAKA HARUS DIBUKTIKAN SEBALIKNYA • DIMANAKAH LETAK ASAS PRESUMPTION OF INNOCENT KONSEP PEMBUKTIAN INI?
MK: PENGESAMPINGAN HAK ASASI DALAM PENEGAKAN ANTI-KORUPSI • MK MELALUI PUTUSANNYA NO. 012-016-019-PUU-IV/2006 MENAFSIRKAN BAHWA HAK-HAK TERDAKWA (ASAS PRADUGA TAK BERSALAH) DAPAT DIKESAMPINGKAN DALAM KONSEP PEMBUKTIAN TERBALIK INI • MK MEMANDANG TINDAK PIDANA KORUPSI YANG TELAH MERUGIKAN HAK ASASI SOSIAL DAN EKONOMI MASYARAKAT INDONEIA ADALAH KEJAHATAN LUAR BIASA DAN MUSUH BERSAMA • HAK ASASI EKONOMI DAN SOSIAL LEBIH DIUTAMAKAN DARIPADA HAK ASASI KESAMAAN DI DEPAN HUKUM (TERDAKWA KORUPSI)
“BANGSA INI AKAN HANCUR KARENA DUA HAL, YAITU KORUPSI DAN INDISIPLINER”
SEKIAN DAN TERIMA KASIH 41