PERAN DPR DALAM PROSES DEMOKRATISASI DI INDONESIA Ganjar Pranowo Wakil Ketua Komisi II ganjarpranowo@yahoo.com 0811 990 931
TUJUAN BERNEGARA (PEMBUKAAN UUD) “…YANG MELINDUNGI SEGENAP BANGSA INDONESIA DAN SELURUH TUMPAH DARAH INDONESIA DAN UNTUK MEMAJUKAN KESEJAHTERAAN UMUM, MENCERDASKAN KEHIDUPAN BANGSA DAN IKUT MELAKSANAKAN KETERTIBAN DUNIA YANG BERDASARKAN KEMERDEKAAN, PERDAMAIAN ABADI DAN KEADILAN SOSIAL…”
3
Dari sistem pembagian kekuasaan (distribution of power) menjadi pemisahan kekuasaan (separation of power) yang mengedepankan sistem checks and balances.
4
FUNGSI PARPOL •
•
•
• •
PENDIDIKAN POLITIK BAGI ANGGOTA DAN MASYARAKAT LUAS AGAR MENJADI WARGA NEGARA INDONESIA YANG SADAR AKAN HAK DAN KEWAJIBANNYA DALAM KEHIDUPAN BERMASYARAKAT, BERBANGSA, DAN BERNEGARA; PENCIPTAAN IKLIM YANG KONDUSIF BAGI PERSATUAN DAN KESATUAN BANGSA INDONESIA UNTUK KESEJAHTERAAN MASYARAKAT; (AGREGASI KEPENTINGAN) PENYERAP, PENGHIMPUN, DAN PENYALUR ASPIRASI POLITIK MASYARAKAT DALAM MERUMUSKAN DAN MENETAPKAN KEBIJAKAN NEGARA; PARTISIPASI POLITIK WARGA NEGARA INDONESIA; DAN REKRUTMEN POLITIK DALAM PROSES PENGISIAN JABATAN POLITIK MELALUI MEKANISME DEMOKRASI DENGAN MEMPERHATIKAN KESETARAAN DAN KEADILAN GENDER.
PROSES POLITIK TERPILIHNYA ANGGOTA DPR
LATAR BELAKANG ANGGOTA DPR…1
• ORIENTASI – BERJUANG • MENGENTASKAN KEMISKINAN • MENGENTASKAN KEBODOHAN
– MENCARI KEKAYAAN – KEKUASAAN
LATAR BELAKANG ANGGOTA DPR…2
• JENIS KELAMIN
LATAR BELAKANG ANGGOTA DPR…3
• USIA
• PENGUSAHA – Periode 1999-2004 33,6 % – periode 2004-2009 39,09 %
LATAR BELAKANG ANGGOTA DPR…4
• PENDIDIKAN
7%
LATAR BELAKANG ANGGOTA DPR…5
• PEKERJAAN
FUNGSI DPR •
•
•
FUNGSI LEGISLASI DILAKSANAKAN SEBAGAI PERWUJUDAN DPR SELAKU PEMEGANG KEKUASAAN MEMBENTUK UNDANG-UNDANG FUNGSI ANGGARAN DILAKSANAKAN UNTUK MEMBAHAS DAN MEMBERIKAN PERSETUJUAN ATAU TIDAK MEMBERIKAN PERSETUJUAN TERHADAP RANCANGAN UNDANG-UNDANG TENTANG APBN YANG DIAJUKAN OLEH PRESIDEN FUNGSI PENGAWASAN DILAKSANAKAN MELALUI PENGAWASAN ATAS PELAKSANAAN UNDANG-UNDANG DAN APBN
PROSES LEGISLASI…1
PROSES LEGISLASI…2
PROSES LEGISLASI…3 • DALAM PEMBAHASAN SUATU UNDANG-UNDANG, DPR: – MENDATANGKAN AKADEMISI – MENDATANGKAN LSM DAN ORGANISASI MASYARAKAT TERKAIT – MELAKUKAN SERAP ASPIRASI (MELALUI KEGIATAN RESES)
PROSES ANGGARAN…1 • SECARA UMUM TAHAPAN DALAM PENYUSUNAN APBN DAPAT DIBAGI MENJADI 5 TAHAP. – TAHAP I : PERENCANAAN DAN PENYUSUNAN ANGGARAN (PEMERINTAH) – TAHAP II : PENGESAHAN ANGGARAN (PEMERINTAH) – TAHAP III : PELAKSANAAN ANGGARAN (PEMERINTAH) – TAHAP IV : KONTROL/PENGAWASAN (DPR) – TAHAP V : PERTANGGUNG JAWABAN ANGGARAN (BPK)
PROSES ANGGARAN…2
PENGAWASAN DPR •
•
•
INTERPELASI HAK DPR UNTUK MEMINTA KETERANGAN KEPADA PEMERINTAH MENGENAI KEBIJAKAN PEMERINTAH YANG PENTING DAN STRATEGIS SERTA BERDAMPAK LUAS PADA KEHIDUPAN BERMASYARAKAT, BERBANGSA, DAN BERNEGARA ANGKET PENYELIDIKAN TERHADAP PELAKSANAAN SUATU UNDANG-UNDANG DAN/ATAU KEBIJAKAN PEMERINTAH YANG BERKAITAN DENGAN HAL PENTING, STRATEGIS, DAN BERDAMPAK LUAS PADA KEHIDUPAN BERMASYARAKAT, BERBANGSA, DAN BERNEGARA YANG DIDUGA BERTENTANGAN DENGAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN MENYATAKAN PENDAPAT KEBIJAKAN PEMERINTAH ATAU MENGENAI KEJADIAN LUAR BIASA TINDAK LANJUT PELAKSANAAN HAK INTERPLEASI DAN ANGKET, DUGAAN PRESIDEN MELANGGAR HUKUM
CONTOH PENGAWASAN DPR • CENTURY • MAFIA PAJAK
UNIT PENDUKUNG DPR • ALAT KELENGKAPAN DPR TERDIRI ATAS: – – – – – – – – – – –
PIMPINAN; BADAN MUSYAWARAH; KOMISI; BADAN LEGISLASI; BADAN ANGGARAN; BADAN AKUNTABILITAS KEUANGAN NEGARA; BADAN KEHORMATAN; BADAN KERJA SAMA ANTAR-PARLEMEN; BADAN URUSAN RUMAH TANGGA; PANITIA KHUSUS; DAN ALAT KELENGKAPAN LAIN YANG DIPERLUKAN DAN DIBENTUK OLEH RAPAT PARIPURNA
SEKIAN DAN TERIMA KASIH
21