PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL DAN DAERAH YANG BERORIENTASI PADA KESEJAHTERAAN RAKYAT OLEH: GANJAR PRANOWO 0811.990.931 ganjarpranowo@yahoo.com
TUJUAN BERNEGARA (PEMBUKAAN UUD)
“…YANG MELINDUNGI SEGENAP BANGSA INDONESIA DAN SELURUH TUMPAH DARAH INDONESIA DAN UNTUK MEMAJUKAN KESEJAHTERAAN UMUM, MENCERDASKAN KEHIDUPAN BANGSA DAN IKUT MELAKSANAKAN KETERTIBAN DUNIA YANG BERDASARKAN KEMERDEKAAN, PERDAMAIAN ABADI DAN KEADILAN SOSIAL…” YANG BERDASAR KEPADA PANCASILA.
POLA PEMBANGUNAN ORDE LAMA (1945-1965)
LANDASAN PEMBANGUNAN ORDE LAMA
TAP MPRS No.I/MPRS/1960 tentang Manifesto Politik republik Indonesia sebagai Garis-Garis Besar Haluan Negara, TAP MPRS No.II/MPRS/1960 tentang Garis-Garis Besar Pola Pembangunan Nasional Semesta Berencana 1961-1969, Ketetapan MPRS No.IV/MPRS/1963 tentang Pedoman-Pedoman Pelaksanaan Garis-Garis Besar Haluan Negara dan Haluan Pembangunan.
POLA PEMBANGUNAN…1
PERUBAHAN PEREKONOMIAN DIUTAMAKAN UNTUK MENDORONG PEMBANGUNAN NASIONAL YANG TELAH DIDERA OLEH KEMISKINAN DAN KERUGIAN PASCA PENJAJAHAN BELANDA. PEMBENTUKAN PLANNING BOARD (BADAN PERANCANG EKONOMI) 19 JANUARI 1947. REKONSTRUKSI DAN RASIONALISASI ANGKATAN PERANG (RERA) 1948, MENGALIHKAN TENAGA BEKAS ANGKATAN PERANG KE BIDANG-BIDANG PRODUKTIF. KASIMO PLAN YANG INTINYA MENGENAI USAHA SWASEMBADA PANGAN. DENGAN SWASEMBADA PANGAN, DIHARAPKAN PEREKONOMIAN AKAN MEMBAIK.
(MENGIKUTI MAZHAB FISIOKRAT : SEKTOR PERTANIAN MERUPAKAN SUMBER KEKAYAAN)
POLA PEMBANGUNAN…2
PEMBANGUNAN NASIONAL PADA ORDE LAMA DIDASARKAN ATAS PENDEKATAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN YANG LEBIH MENEKANKAN PADA USAHA PEMBANGUNAN POLITIK. HAL INI SESUAI DENGAN SITUASI SAAT ITU YAITU MASA PERJUANGAN FISIK UNTUK MEMPERTAHANKAN KEMERDEKAAN NASIONAL SEHINGGA TIDAK MEMUNGKINKAN PELAKSANAANNYA SECARA BAIK.
USAHA-USAHA PERENCANAAN PEMBANGUNAN EKONOMI MASA ORDE LAMA:
TAHUN 1947 DIMULAI SUATU PERENCANAAN BEBERAPA SEKTOR EKONOMI DAN DIBERI NAMA PLAN PRODUKSI TIGA TAHUN RI UNTUK TAHUN 1948, 1949, DAN 1950, DITUJUKAN TERHADAP BIDANG-BIDANG PERTANIAN, PETERNAKAN, PER-INDUSTRIAN DAN KEHUTANAN. TAHUN 1952 DIMULAI USAHA-USAHA PERENCANAAN YANG LEBIH BERSIFAT MENYELURUH, BIARPUN INTINYA ADALAH TETAP SEKTOR PUBLIK. TAHUN 1956-1960 TELAH BERHASIL DISUSUN SUATU RENCANA PEMBANGUNAN LIMA TAHUN. TAHUN 1961-1969 BERHASIL DISUSUN RENCANA PEMBANGUNAN NASIONAL SEMESTA BERENCANA, YANG MELIPUTI JANGKA WAKTU 8 TAHUN INI TERBAGI ATAS RENCANA TAHAPAN 3 DAN 5 TAHUN
MENUJU ORDE BARU
POLA PEMBANGUNAN ORDE BARU (1966-1988)
PEMBANGUNAN ORDE BARU SEBENARNYA BERPANGKAL PADA NATION BUILDING APPROACH DALAM KERANGKA:
JANGKA PANJANG
PENDEKATAN PEMBANGUNAN BANGSA YANG BERDASARKAN PADA PENDEKATAN PEMBANGUNAN SECARA UTUH DAN TERPADU (UNIFIKASI DAN INTEGRATIF) ANTARA BERBAGAI ASPEK KEHIDUPAN MASYARAKAT.
JANGKA MENENGAH
PENDEKATAN PEMBANGUNAN EKONOMI DAN SOSIAL DENGAN LEBIH BERTITIK BERAT PADA PEMBANGUNAN SEKTOR PERTANIAN DAN PENGEMBANGAN SEKTOR SOSIAL SERTA KELEMBAGAAN MENUJU KESEJAHTERAAN DAN KEADILAN SOSIAL.
RENCANA PEMBANGUNAN LIMA TAHUN PERTAMA (REPELITA I) DISUSUN DAN DIMULAI PELAKSANAANNYA SEJAK 1 APRIL 1969, DIIKUTI DENGAN REPELITA SELANJUTNYA.
KEGIATAN PERENCANAAN DILAKUKAN TERUTAMA OLEH BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL (BAPPENAS).
POLA PEMBANGUNAN ORDE BARU…1
DALAM PERUMUSAN DAN PELAKSANAAN SUATU TEORI MAUPUN DALAM PENYUSUNAN SUATU STRATEGI PEMBANGUNAN NASIONAL, INDONESIA TIDAK MELEPASKAN DIRI DARI ASAS POLITIK EKONOMI YANG DIANUT HAL INI TELAH DICANTUMKAN DALAM UUD 1945, KHUSUSNYA PASAL 33 DAN PENJELASANNYA YAITU DEMOKRASI EKONOMI.
POLA PEMBANGUNAN ORDE BARU…2
ADANYA GBHN SEBAGAI POLA UMUM PEMBANGUNAN INDONESIA BERDASARKAN PENDEKATAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN BANGSA. PELAKSANAANNYA AKAN DILAKSANAKAN SECARA BERTAHAP MELALUI REPELITA-REPELITA SBG PERENCANAAN PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH YANG PENDEKATANNYA LEBIH MERUPAKAN PEMBANGUNAN EKONOMI DAN SOSIAL. DALAM POLA UMUM PEMBANQUNAN NASIONAL DIBUAT PULA CARA PELAKSANAAN OPERASIONALNYA YAITU DENGAN SISTEM PERENCANAAN TAHUNAN DAN MEKANISME APBN.
POLA PEMBANGUNAN ERA REFORMASI / PASCA-AMANDEMEN UUD (1998-SEKARANG)
TIDAK BERLAKUNYA GBHN
DIGANTI OLEH UU NO. 25/2004 YG MENGATUR TENTANG SISTEM PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL, MENYATAKAN BAHWA PENJABARAN DARI TUJUAN DIBENTUKNYA REPUBLIK INDONESIA SEPERTI DIMUAT DALAM PEMBUKAAN UUD 1945, DITUANGKAN DALAM BENTUK RPJP (RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA PANJANG). SKALA WAKTU RPJP ADALAH 20 TAHUN, YANG KEMUDIAN DIJABARKAN DALAM RPJM (RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH), YAITU PERENCANAAN DENGAN SKALA WAKTU 5 TAHUN, YANG MEMUAT VISI, MISI DAN PROGRAM PEMBANGUNAN DARI PRESIDEN TERPILIH, DENGAN BERPEDOMAN PADA RPJP. DI TINGKAT DAERAH, PEMDA HARUS MENYUSUN SENDIRI RPJP DAN RPJM DAERAH, DENGAN MERUJUK KEPADA RPJP NASIONAL.
“DEVELOPMENT PLANNING” -ARTHUR LEWIS (1966)-
FAKTOR LETAK GEOGRAFIS, BANGUNAN, TEMPAT TINGGAL, HIBURAN, DLL.
PERENCANAAN KOTA & DAERAH (URBAN & REGIONAL PLANNING) KEPUTUSAN PENGGUNAAN DANA PEMERINTAH DI MASA DATANG EKONOMI BERENCANA
PERENCANAAN KOTA & NEGARA (TOWN & COUNTRY PLANNING) PERENCANAAN TATA GUNA TANAH (LAND-USE PLANNING) PERENCANAAN FISIK (PHYSICAL PLANNING)
PERENCANAAN KADANGKALA SETIAP PENENTUAN SASARAN PRODUKSI PEMERINTAH
PENETAPAN SASARAN PEREKONOMIAN SECARA KESELURUHAN PERENCANAAN KADANGKALA UNTUK MENGGAMBARKAN SARANA PEMERINTAH
KONSOLIDASI LEMBAGA NEGARA PASCAAMANDEMEN UUD
17
WEWENANG MPR (PASAL 3) PRA-PERUBAHAN UUD
PASCA-PERUBAHAN UUD
1. MPR MENETAPKAN UUD DAN 1. MPR BERWENANG MENGUBAH GARIS-GARIS BESAR DARI PADA DAN MENETAPKAN UUD HALUAN NEGARA 2. MPR MELANTIK PRESIDEN DAN/ATAU WAKIL PRESIDEN 3. MPR HANYA DAPAT MEMBERHENTIKAN PRESIDEN DAN/ATAU WAKIL PRESIDEN DALAM MASA JABATANNYA MENURUT UUD
MENGAPA GBHN DITIADAKAN ?
SEBELUM PERUBAHAN UUD, PRESIDEN MENJALANKAN GBHN YANG DISUSUN OLEH MPR SEBAGAI POLITIK HUKUM NEGARA. SETELAH PERUBAHAN UUD, PRESIDEN DIPILIH SECARA LANGSUNG, MAKA GBHN SUDAH TIDAK DIPERLUKAN. KINI, MPR TIDAK LAGI BISA MENILAI APAKAH PRESIDEN MELANGGAR POLITIK HUKUM (GBHN) ATAU TIDAK KARENA SISTEM CHECKS AND BALANCES MENEMPATKAN MPR SEJAJAR DENGAN LEMBAGA NEGARA LAINNYA, TERMASUK PRESIDEN, DPR, MA, MK, DAN SEBAGAINYA.
NB: KECUALI DALAM HAL PEMAKZULAN PRESIDEN, ITU PUN KARENA PRESIDEN MELANGGAR TINDAK PIDANA TERTENTU YG DIATUR SCR EKSPLISIT DLM UUD.
ANTARA GBHN DENGAN RPJP & RPJM
RPJM DAN RPJP LEBIH MENGAKOMODASI VISI DAN MISI PEMERINTAH, SEDANGKAN GBHN MENGAKOMODASI KEPENTINGAN RAKYAT* -TRY SUTRISNO-
*RAKYAT: DIREPRESENTASIKAN OLEH MPR
PRAKTEK PENYUSUNAN RENCANA PEMBANGUNAN
TAHAPAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL
RPJP NASIONAL DAN DAERAH
DILAKSANAKAN PALING LAMBAT 1 (SATU) TAHUN SEBELUM BERAKHIRNYA PERIODE RPJP YANG SEDANG
RPJM NASIONAL DAN DAERAH…1
*PENJABARAN DARI VISI, MISI DAN PROGRAM KE DALAM STRATEGI PEMBANGUNAN NASIONAL/DAERAH, KEBIJAKAN UMUM, PROGRAM PRIORITAS PRESIDEN/KDH DAN FISKAL NASIONAL/DAERAH
RPJM NASIONAL DAN DAERAH…2
*PALING LAMBAT 2 BULAN SETELAH PRESIDEN/KDH DILANTIK
**PALING LAMBAT 3 BULAN SETELAH PRESIDEN/KDH DILANTIK
RENCANA PEMBANGUNAN TAHUNAN…1
RENCANA PEMBANGUNAN TAHUNAN…2
*DIIKUTI OLEH UNSUR-UNSUR PENYELENGGARA PEMERINTAHAN
** RKP DITETAPKAN DGN PERPRES, RKPD DGN PERATURAN KDH
PENGENDALIAN DAN EVALUASI PELAKSANAAN RENCANA…1
Pengendalian pelaksanaan rencana pembangunan dilakukan oleh masing-masing pimpinan Kementerian/Lembaga/SKPD. Menteri/Kepala Bappeda menghimpun dan menganalisis hasil pemantauan pelaksanaan rencana pembangunan dari masing-masing pimpinan Kementerian/Lembaga/SKPD. Pimpinan Kementerian/Lembaga melakukan evaluasi kinerja pelaksanaan rencana pembangunan Kementerian/Lembaga periode sebelumnya.
PENGENDALIAN DAN EVALUASI PELAKSANAAN RENCANA…1
Kepala SKPD melakukan evaluasi kinerja pelaksanaan rencana pembangunan SKPD periode sebelumnya. Menteri/Kepala Bappeda menyusun evaluasi rencana pembangunan berdasarkan hasil evaluasi pimpinan Kementerian/Lembaga dan evaluasi SKPD. Hasil evaluasi menjadi bahan bagi penyusunan rencana pembangunan Nasional/Daerah untuk periode berikutnya.
MUSRENBANGDES-MUSRENBANGNAS TDK MENCERMINKAN KEBUTUHAN MASYARAKAT
TRANSPARANSI KURANG OPTIMAL TIDAK OPTIMAL KARENA TIDAK DISERTAI DGN RISET YG BERKUALITAS LEBIH BANYAK COPY-PASTE DARI PROGRAM SEBELUMNYA
BENARKAH ???
BENARKAH ???
ANGGUNKANLAH NEGERI INI DENGAN KESEJAHTERAAN DAN KEBAHAGIAAN
TERIMA KASIH