26-03-2013

cmyk

I DEALISME, K EBERAGAMAN

DA N

KEBERSAMAAN

Borneo Tribune www.borneotribune.com

Selasa, 26 Maret 2013

14 Jumadil Awal 1434 H - 15 Jie Gwee 2564

Telepon Redaksi/Iklan/Langganan/Pengaduan: (0561) 767788 Faximile. (0561) 766103

Alamat Redaksi: Jln Purnama Dalam No 2 - Pontianak 78121

Wukuf, Penyerahan Diri Secara Mutlak Kepada-Nya (Habis) Syarif Ibrahim Alqadrie* SETELAH 18 hari berada di Makkah, selesai Magrib, Rabu, 24/10, seluruh rombongan Kloter 17 bersama Jamaah Haji Indonesia lain dari berbagai

Kloter dan Jamaah Haji seluruh dunia yang sudah sampai di Makkah, meninggalkan kota ini menuju ke 3 (tiga) tempat suci lainnya: Padang Pasir Arafah, Meena dan Musdalifah. Tanpa mengada-

kan aktivitas ritual wajib di tempat itu, seperti menetap (mabit) di Padang Arafah dan Meena selama tiga hari dan mengambil batu-batuan (jumrah) di Musdalifa, Wukuf di Padang Arafah, dan melem-

par jumrah di Meena, seseorang belum dapat disebut Haji dan kadar ke Hajiannya belum lengkap.

Setelah Tawaf, mengelilingi Ka’bah 7 kali, Sa’ee berjalan dan berlari kecil 7 kali antara

Bukit Safaa dan Marwah (wajib/fardhu) dan mencium Hajrul Aswat (Sunnah), berdasarkan panduan Haji, tingkat kesulitan Ibadah Haji yang lebih tinggi adalah melakukan aktivitas religius dengan ikhlas

dan khusuk pada tiga tempat itu: Padang Arafah, Musdalifah dan Meena, setelah Tawaf, mengelilingi Ka’bah 7 kali, Sa’ee berjalan dan berlari kecil 7 kali antara Bukit Safaa dan ....Ke Halaman -11

Pilkada KKU Terancam Diskorsing KPUD KKU Disidang PTUN saat Pencoblosan KELANGKAAN BBM. Seorang polisi perempuan dan anggota dewan acuh terhadap masyarakat kecil dan lebih banyak mendongak ke atas untuk pundi-pundi rupiah guna menumpuk kekayaan dari BBM. Adegan yang diperankan para pemain teater Linka dari SMAN 1 Pontianak di Parade Teater Khatulistiwa 2013 di Taman Budaya Kalbar beberapa waktu lalu. FOTO Ubay KPI/Borneo Tribune

Cornelis: Pengusaha Jangan Jadi Penonton

Kasus ‘Ngelem’ Ironis ANGGOTA DPRD Provinsi Kalbar, daerah pemilihan (dapil) Kota Pontianak, Ir. Ikhwani A Rahim, mengharapkan peran orangtua untuk ikut mengawasi serta memantau beragam aktifitas yang dilakukan oleh putra-putri mereka sehari-hari sehingga bisa terhindar dari kegiatan negatif yang tentunya bisa merusak IR. IKHWANI A RAHIM

....Ke Halaman -11

S uara Enggang Metafora Politik

Khairul Fuad

RANAH perpolitikan Indonesia mutakhir diwarnai oleh episode-episode politik yang dilakoni oleh para politisi dari partai politik penguasa saat ini. Sebuah kasus megaproyek pembangunan pusat olah raga dengan dana trilyunan telah menyeret para petingginya. Demikian juga, kasus bail out (dana talangan) sebuah Bank yang

Penulis

....Ke Halaman -3

Andika Lay Borneo Tribune, Pontianak GUBERNUR Kalbar Drs Cornelis, MH mengingatkan kepada Pengusaha asal Provinsi Kalbar harus dapat menangkap peluang-peluang bisnis serta memanfaatkan peluang

pasar serta segala pembangunan yang ada di Kalbar.

“Jangan kita hanya dapat jadi penonton ditempat sendiri, tapi harus dapat menjadi tuan di daerah sendiri,” kata Cornelis, Rabu (20/3) lalu ketika membuka Rapat Kerja Daerah serta ....Ke Halaman -11

Gubernur Kalbar, Cornelis saat memberikan arahan pada Pembukaan Rakerda usai menyaksikan pengukuhan Pengurus BPC HIPMI se Kalbar.

FOTO Andika Lay/ Borneo Tribune

....Ke Halaman -11

....Ke Halaman -3

Keberhasilan jajaran kepolisian mengungkap Home Industri narkoba jenis ekstasi akhir pekan lalau mendapat apresiasi penuh oleh Gubernur Kalbar, Cornelis. Gubernur menegaskan kepada pihak kepolisian untuk segera membongkar semua Home Industri narkoba yang ada di Kalbar.

H. Dedy Efendy SH

Ashadi Yusuf

Warga Kesal, Listrik Padam seperti Direncanakan Achmad Mundzirin Borneo Tribune, Pontianak PEMADAMAN listrik yang terjadi di Kota Pontianak dalam berapa bulan terkahir ini diduga ada yang mengaturnya.

Melalui Kantor APDP yang terletak di Jalan Gajah Mada, di mana APDP ini memiliki wewenang untuk memadamkan aliran listik dalam kondisi beban berat, namun menurut petugas APDP mengungkap-

kan pemadaman atas perintah atasannya.

Diketahuinya bahwa APDP yang mengatur pemadaman listrik di wilayah Kota Pontianak ini, berawal dari masyarakat ....Ke Halaman -11

KBPPP Diharapkan Membantu Semua Pihak Achmad Mundzirin Borneo Tribune, Pontianak PELANTIKAN Kepengurusan Keluarga Besar Putra Putri Polri (KBPPP) Kalbar priode 2013 – 2017, Gubernur Kalbar,

Perbedaan Waktu PADA suatu saat ada seorang konsultan IT yang sedang berkomunikasi dengan klien melalui telepon. Pada saat itu si konsultan menanyakan klien sedang berada di zona waktu apa di Indonesia, maksudnya adalah Waktu Indonesia Barat (WIB), Waktu Indonesia Tengah (WITA)

KABAR KPU KKU digugat itu bukan sekedar isapan jempol seperti yang pernah diisukan.

Sebagai bentuk perlawanan apa yang akan dilakukan oleh pasangan Ashadi Yusuf - Irawan Salim bukan gertak sambal saja.

Nomor registrasi PTUN nomor 04/G/2013/PTUN-PTK tanggal 19 Februari 2013 yang mengadukan KPU KKU sebagai terlapor menjadi bukti isu tersebut benar terjadi. Ashadi Yusuf salah satu penggugat yang merupakan pasangan calon yang dinyatakan gugur dalam pendaftaran calon oleh KPU. “Kamis 28 Maret itu sidang terbuka gugatan ke PTUN Pontianak,” kata Ashadi Yusuf.

Senin, (25/3).

Kabar mengejutkan datang dari salah satu pasangan calon bupati dan wakil bupati KKU yang gugur dalam verifikasi vaktual Ashadi Yusuf - Irawan Salim. Pada hari H pemungutan suara, 28 Maret mendatang KPU KKU justru harus menghadapi sidang gugatan di Pangadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Pontianak.

Cornelis mengungkapkan bahwa kecelakaan lalu lintas di Kalbar ini tertinggi di Indonesia. Dengan dilantiknya ke pengurusan yang baru, minimal KBPPP menjadi pelopor keselamatan berlalu lintas di

Kalbar ini, Senin (25/3).

Acara pelantikan ke pengurusan KBPPP Kalbar priode 2013 – 2017 ini pun, dihadiri oleh Gubernur Kalbar Cornelis beserta Istrinya, Pemuda ....Ke Halaman -11

Bongkar Home Industri Narkoba Gubernur: Narkoba Buat Bangsa Idiot Achmad Mundzirin Borneo Tribune, Pontianak MENURUT Gubernur, tindak kejahatan peredaran narkoba, merupakan suatu tindakan kejahatan yang berencana, dan terjadi selama ini di Indonesia, termasuk di Kalbar. Dan kejahatan ini harus ditumpas sedemikian rupa, guna tidak merusak anak – anak penerus masa depan bangsa ini, karena dam-

pak dari narkoba cukup riskan, bahkan selalu ada kaitan dengan kejahatan lainnya. “ Saya ucapkan terima kasih kepada Kapolresta Pontianak yang baru saja dilantik, walaupun baru, tetapi sudah berhasil mengungkap Home Industri ekstasi yang ada di Kota Pontianak. Saya minta jajaran Kapolda yang lainnya membongkar Home Industri Narkoba di Kalbar,” ujar Cornelis, Senin, (25/3).

Lanjut Cornelis, kejahatan narkoba ini harus segera diminimalisir di Kalbar ini, karena Narkoba ini dapat meracuni rakyat Kalbar, dan jangan sampai narkoba merajarela di Kalbar ini. Dengan pengungkapan Kapolresta dan anggotanya tersebut, bahwa terbukti ada masyarakat yang belajar pembuatan narkoba tersebut.

“Saya minta juga kepada masyarakat untuk membantu ke-

polisian dalam pengungkapan ini, jangan diam dan jangan membiarkan jika mengetahui.

Karena adalah racun dari bangsa ini. Laporkan kepada kepolisian, biar polisi yang tangkap semua penjahat Narkoba itu,” timpal Cornelis.

Lebih jauh lagi Cornelis, masyarakat jangan mau membiarkan narkoba ada di Kalbar ini, karena secara sistematis ....Ke Halaman -11

PT. ANZON AUTOPLAZA Kantor Pusat: Jl. A. Yani No. 89 Telp. (0561) 734280 Cabang: Singkawang : Jl. A. Yani No. 08 Telp. (0562) 637000; Sampit : Jl. Jend Sudirman Km. 1

HARGA ECERAN HARIAN BORNEO TRIBUNE - PONTIANAK, KUBU RAYA, MEMPAWAH,DAN SINGKAWANG Rp 2.000 - SAMBAS, BENGKAYANG Rp 2.200 - LANDAK,SANGGAU,SEKADAU, KETAPANG,KAYONG UTARA, SINTANG, MELAWI DAN PUTUSSIBAU Rp 2.500 -

cmyk

B uah Bibir

Abdul Khoir Borneo Tribune, Sukadana

Selasa, 26 Maret 2013

Kayong Utara

Borneo Tribune

2

Masa Tenang, Atribut Kampanye Masih “Nongkrong” di KKU “

Abdul Khoir Borneo Tribune, Sukadana

KETUA Panitia Pengawas Pemilu (Panwaslu) Happy Susanto menuding KPU untuk ikut bertanggungjawab atas masih “bertenggernya” atribut kampanye di seantero KKU. “KPU pun ikut bertanggungjawab untuk masalah penertiban atribut kampanye, karena disana pun (KPU. red) pokja untuk ini pun ada,” kata Happy, Senin (25/3).

Ia mengatakan, siang kemarin hingga 27 Maret merupakan masa tenang.

Namun dikatakan masih ada sekitar 15 persen atribut kampanye yang masih belum diturunkan.

Pihaknya telah menginstruksikan kepada seluruh Panwascam untuk menertibkan atribut kampanye tersebut. Bahkan dirinya

T

juga telah menyampaikan surat kepada tim sukses dan juga KPU KKU untuk mentaati tahapan Pemilukada.

Yakni masa tenang.

Dirinya mengaku saat ini sudah 85 persen atribut kampanye berhasil diturunkan. Namun masih ada tersisa di

Abdul Khoir Borneo Tribune, Sukadana MERASA pernah menjadi orang yang tidak mampu dan kini menjadi sukses, tokoh nasional asal Sukadana DR H. Oesman Sapta Odang berpesan kepada seluruh masyarakat Kalbar. Khusus masyarakat KKU untuk tidak sombong dan memperhatikan 4 aspek agar mendapat perhatian.

Keempat aspek yang menjadi pesan OSO tersebut adalah untuk

AJUK

Peredaran Narkoba Mr. Law BERITA media yang menyebutkan bahwa Mr. Law kembali beraksi dengan perdagangan narkoba, plus sub judul oknum pegawai rutan jadi kaki tangan Mr. Law sungguh mengejutkan kita.

Kita terkejut karena orang yang sama pernah menggemparkan dalam bisnis narkoba, dan kini rupanya aktif kembali.

Selain menyampaikan apresiasi atas kinerja kepolisian dalam mengendus jaringan ini, kita juga mengharapkan agar upaya menangani pelaku dilakukan dengan lebih intensif. Kita berharap agar polisi bisa menangkap pelaku dan menghukumnya dengan hukuman yang berat.

Para pelaku tidak pernah jera. Meskipun pernah ditangkap dan kini dikurung, namun nampaknya kurungan tidak membuat mereka insyaf. Kurungan tidak dianggap sebagai hukuman yang menjerakan. Lembaga pemasyarakatan tidak dianggap sebagai tempat pendidikan bagi mereka.

Malah mungkin mereka menganggap hukuman yang kini dijatuhkan kepada mereka sebagai mainan. Mungkin Polisi yang menangkap mereka, jaksa yang menuntut mereka, dan hakim yang memutuskan perkara, dianggap sebagai sandiwara.

Hukuman kurungan yang kini mereka rasakan tidak ada pengaruh sama sekali untuk membatasi gerak gerik mereka. Sebaliknya mereka tetap bisa melakukan kegiatan transaksi, mengatur jaringan, dan bermain dengan hukum.

Oleh karena itulah, kita berharap, semoga kali ini, hukum dapat menunjukkan supremasinya sehingga dengan demikian para pelaku tidak bisa bersikap seperti sekarang. Kita berharap hukum yang kelak dijatuhkan lebih maksimal sehingga setelah ini, orang-orang tidak berani mempermainkan hukum. Semoga!

S

ENGET

Mr.Law beraksi lagi *Hebat benar ya Bang Tribune

Salam.

Redaksi mengundang pembaca Borneo Tribune untuk mengirim tulisan untuk rubrik “Citizen Journalism”. Bentuk tulisan dapat berupa laporan kegiatan, opini, surat pembaca, puisi, cerita pendek. Panjang tulisan maksimal 500 kata. Kirimkan tulisan ke email: yusriadii@yahoo.com. Terima kasih.

beberapa kecamatan.

Seperti Kecamatan Sukadana, Simpang Hilir dan Teluk Batang dimana atribut kampanye belum diturunkan.

“Masih merata tapi kuantitas berbeda,” katanya.

Happy berdalih akan bertindak tegas kepada

Masih merata tapi kuantitas berbeda

”

dan tim sukses untuk dapat mentaati tahapan Pemilukada dimana saat ini memasuki masa tenang.

“Segala atribut kampanye berharap sudah dapat ditertibkan oleh tim sukses pasangan calon, dan Panwas sudah berkoordinasi dengan

KPU,” kata Dedy Efendy Dalam pengamanan masa tenang, pihak kepolisian menerjunkan 140 personil untuk melakukan patroli rutin.

“Kita sudah siapkan 104 personil siapkan untuk patroli rutin,” kata Kabag Ops. Kompol Mario. o

PPS Terima Logistik, Penyelenggara Diminta Netral

4 Pesan OSO untuk Kalbar tidak sombong, memperhatikan petani, memperhatikan nelayan dan memajukan peternakan.

“Yang pertama jangan pernah sombong, yang kedua perhatikan petani, yang ketiga perhatikan nelayan, dan yang ke empat perhatikan peternakan,” kata OSO pada saat kampanye terakhir pasangan H3I, Minggu (24/3).

Menurutnya, jika keempat hal itu dilalaikan oleh masyarakat, maka jangan salahkan jika harga

para tim sukses jika hingga mendekati hari pemilihan masih ada atribut kampanye yang belum ditertibkan, karena itu melanggar kesepakatan.

Sementara Ketua KPU KKU Dedy Efendy mengharapkan kepada semua pasangan calon

kebutuhan masyarakat menjadi mahal dan sering dikeluhkan bahkan berakibat harus impor dari luar.

“Jadi jangan setiap tahun kita beli daging seratus ribu per kilonya,” kata OSO. Tugas untuk lebih memperhatikan kepada 4 hal itu juga disampaikan OSO kepada pemimpin daerah dimana sebagai seorang pemimpin harus dapat menjaga dan memberi perhatian kepada sektor-sektor penting penopang perekonomian. o

Abdul Khoir Borneo Tribune, Sukadana KETUA KPU KKU mengklaim H-3 pemungutan suara, logistik seluruhnya sudah berada ditingkat PPK dan bahkan sebagian sudah ada yang masuk di KPPS. “Kita pastikan sudah masuk di PPK, karena H-5 semua sudah didistribusikan dari kabupaten ke PPK,” kata Ketua KPU H. Dedy Efendy SH, Senin (25/3).

Ia mengatakan logistik yang masuk ke tingkat KPPS adalah formulir C6 yakni surat suara,

“

Kita tetap mengimbau agar azas itu tetap ditaati, namun semua kembali kepada hati masing-masing

”

Salinan daftar pemilih tetap (SDPT) dan kartu pemilih.

Seluruh logistik, sudah selain surat suara sudah selesai didistribusikan

hingga ke PPS, namun untuk surat suara akan didistribusikan pada H-1 dari PPS ke KPPS, hal itu terkait keamanan.

Sementara itu, terkait netralitas para penyelenggara pemilu yang sempat ada yang dipecat lantaran tidak melaksanakan tugas dan fungsinya. Dedy juga tetap mengimbau agar netralitas dan juga azas penyelenggara untuk tetap dijaga.

“Kita tetap mengimbau agar azas itu tetap ditaati, namun semua kembali kepada hati masing-masing,” katanya. o

Opini

Cintai Bumi Oleh: Amrul Ambiya BUMI adalah planet tempat berpijak mahluk hidup baik manusia, tumbuh-tumbuhan, hewan benda mati, maupun benda hidup , dimana di planet tersebut aktifitasnya mahluk hidup tidak terlepas dari padanya.

Namun terkadang kita melupakannya karena dengan hal yang sangat mendesak dengan berbagai alasan demi sebuah pembangunan dan perkembangan modernitas tanpa mengindahkan hal urgen unsur kehidupan vital tempat kita berpijak, dengan prinsip ekspolitasi oleh oknum-oknum yang tak bertanggung jawab terhadap Bumi ini untuk keuntungan pribadi, kelompok, maupun golongan yang mana dapat kita lihat baik di lautan maupun di daratan banyak sekali kerusakan.

Sungai-sungai kita yang dulunya bening airnya sekarang bisa kita lihat tidak lagi bening airnya .

Dalam kitab suci umat Islam Manusia di ciptakan di muka Bumi ini adalah sebagai Pemimpin ( Khalifah) dan begitu juga termaktub di dalam ayat suci Alquran yang berbunyi ”Kerusakan di daratan maupun di lautan disebabkan oleh

ulah tangan manusia.

Yang mana kita lihat keadaan sekarang.

Bumi kita sudah semakin panas lapisan Ozon sudah menipis di lautan

Atlantika es-es mencair karena pemanasan global warming, sebab di daratan banyaknya rumah-rumah kaca, hutan-hutan banyak yang gundul sehingga Iklim keadaan sekarang tidak menentu salah satu contoh kita lihat yang dulunya misalnya di kelender Indonesia secara nasional yaitu

penanggalan bulan yang berujung dengan Desember, Oktober, November, adalah musim hujan sekarang tidak bisa dipastikan.“

itu salah satu caranya agar tidak terjadi global warming adalah dengan mencintai Bumi kita ini dengan menjaga lingkungan kita baik dari

Dengan keadaan iklim sekarang ini, bumi kita yang terancam dengan global warming sangat memberikan dampak yang negative untuk kelangsungan hidup umat manusia untuk

di daratan,maupun di lautan seperti air, udara, pepohonan, pegunungan, bukitbukit, hewan-hewan, hutan-hutan yang mana semuanya itu saling terkait ibarat sebuah rantai makanan yang saling bergantungan.

Selalu berdampak untuk kelangsungan hidup mahluk hidup seperti kita umat

manusia, misalnya di daerah hutan yang gundul maka didaerah itu akan sering terjadi banjir, tanah longsor, daerah tersebut cukup panas di banding daerah yang hutannya masih terjaga.

Menjaga dan melindungi bumi merupakan tugas kita semua , kita hidup di bumi bukan hanya untuk jangka waktu pendek namun masih lama sekali jika tidak didasari dengan kecintaan kita terhadap bumi dari sekarang maka tidak akan tercipta bumi yang sehat dan terhindar dari bencana alam.

Untuk itu jika kita ingin anak cicit kita dapat hidup dibumi dengan kehijauan bumi dan udara yang bebas polusi serta jauh dari pencemaran maka dari sekarang kita rawat, jaga dan lindungi bumi kita dari kerusakankerusakan akibat ulah oknum tangan manusia itu sendiri . Sehingga akan tercipta bumi yang sehat, bebas dari polusi, bencana alam maupun pencemaran.

Dengan kita mencintai Bumi maka kelangsungan hidup mahluk hidup di dunia akan terhindar dari kerusakan-kerusakan Bumi di daratan maupun di lautan yang sangat fatal untuk kelangsungan peradaban mahluk hidup seperti kita umat manusia.

Penerbit: PT. Borneo Tribune Press. Direktur Utama: W Suwito, SH, MH. Penasehat Hukum: A. Ambo Mangan, SH, MH, Martinus Ekok, SH, MH. Pemimpin Umum: Sisa Primashinta. Senior Editor: H. Nur Iskandar, SP, Tanto Yakobus, Alexander Mering. Wakil Pemimpin Redaksi: Budi Rahman. Redaktur: Andry, Agus Wahyuni, Aulia Marti, Hairul Mikrad, Yusriadi, Viodeogo. Reporter: Abdul Khoir, Andika Lay, Yulan Mirza, Achmad Mundzirin, Achmad Munandar, Ubay. Biro Kubu Raya: Hanoto Jl. Sui Raya Dalam (081522711111). Biro Mempawah: Johan Wahyudi, Jl. Pendidikan Gg. Suka Mulya No.10 (085654587038). Sambas: Amrul Ambiya (Kontributor/Pemasaran), Jl. Suka Mantri (085245527602). Biro Bengkayang: Mujidi, Jl. Pahlawan No. 10, Kelurahan Bumi Emas Bengkayang (085245247955). www.borneo-tribune.net Landak: Yohanes Ngalai/Pemasaran, Jl. Barage Gg. Pak Kasih No. 51 Ngabang (085822062880). Biro Sanggau: Ratnasari Jl. Agus Salim No.10 (085245904505). Biro Melawi: Eko Susilo (0812-56452946) TERBIT SEJAK 19 MEI 2007 Jl. M Saad, Gg. Kayan, Serundung- Nanga Pinoh. Biro Sekadau: Bagus Kosminto, Jl. Irian No. 41 Sekadau Hilir (085245743683). Biro Sintang: Endang Kusmiyati (08524-5006757), Saumin (Pemasaran) (085284291321) Jl. JC Oevang Oeray, Gg. Ahmad 2. Biro Kapuas Hulu: Jl. Kenanga, Ruko Pemda Blok B. 6 Putussibau Utara (08562569007). Ketapang: Jaidi Chandra (Kontributor), Jl. Gajah Mada No. 156 (081345450988). Fotografer: Ulla Asri Sekretaris Redaksi: Erika Sudiardjo Umum: Emiliana (Manajer), Fitriyana,. Percetakan/Pracetak: Ukan Dinata. Staf Pracetak: Fahmi Ichwan, Syam n Wartawan, Kontributor, Intensive Programme dan Abubakar, M. Taufik,. Staf Percetakan: Andre, Nurhalis, Rustam. Marketing: Sisa Primashinta, Hesty Yosana, Aldi Chairudin, Ardiansyah. Desain Iklan: Atika Ramadhani, M. Affandy,Ferry Ade Putra Freelancer Borneo Tribune dibekali identitas, surat Sirkulasi: Dhani, Suprianto. Keuangan: Jumi Erlinasari, Tri Agustin, Kusnan, Husada, IT: Iwan Siswanto. Tarif Iklan: BW (black and white) Rp 6000/mm kolom, Full Colour hal 1 Rp 15.000/mm kolom, tugas atau tanda pengenal (ID-Card) dan dalam mehalaman dalam Rp 12.000/mm kolom. Alamat Kantor Bisnis dan Alamat Redaksi: Jalan Purnama Dalam No 2 Pontianak Telpon 0561-767788 Fax 0561-766103. E-mail: borneotribune@yahoo.com laksanakan tugas jurnalistiknya tidak diperkenankan menerima suap atau amplop Idealisme, Keberagaman dan Kebersamaan

Borneo Tribune

CMYK

Moment & Activity

3

www.borneotribune.com

Borneo Tribune

Selasa, 26 Maret 2013

Komunitas Kecil Untuk Kemajuan Pontianak

Narasi dan Foto: Ubay KPI

Tak akan besar tanpa adanya sebuah unsur kecil. Begitulah yang dilakukan Pemerintah Kota Pontianak dalam melaksanakan pembangunan.

Dari komunitas kecil itulah melangkah bersama untuk sama-sama bergandeng tangan memajukan daerah. Bahumembahu melakukan langkah positif yang bermuara pada kemajuan kota Khatulistiwa. Bersama membangun jiwa, membangun keamanan, kedamaian serta mengimplementasikan program dilapangan.

Walikota Pontianak bersama Wakil Walikota bersama-sama telah membangun. Membangun berbagai sektor dan merangkul berbagai elemen. Mulai dari kebudayaan, keagamaan, lingkungan hingga komunitas yang bisa diajak bersama untuk membangun.

Pontianak jauh lebih bersinar, jauh lebih tertata, jauh lebih indah dan jauh lebih maju dari sebelumnya. Dengan potensi SDM yang ada, daerah yang dilintasi garis khatulistiwa ini terus membangun untuk kota Pontianak lebih maju dan masyarakat merasakan indahnya kesejahteraan.

Pembangunan telah dirasakan selama kepemimpinan Walikota Pontianak dan Wakil Walikota saat ini. Keduanya sama-sama bekerja untuk satu visi.

Sama-sama mengeluarkan pikiran untuk Pontianak lebih baik. Sama-sama mengeluarkan keringat untuk Pontianak yang lebih kuat mengikuti daerah lainnya yang lebih dulu maju. o

Wakil Walikota Pontianak Paryadi, S. Hut, MM

Wakil Walikota Pontianak Paryadi, S. Hut MM menyambangi korban kebakaran Asrama Hayam Wuruk. Paryadi datang sekitar pukul 23.00 usai mengikuti dua agenda sejak pukul 7 malam.

Menanti Kulminasi Matahari pada tanggal 23 Maret lalu di kawasan Tugu Khatulistiwa, Pontianak Utara. Kulminasi yang terjadi dua kali setiap tahun selalu disambut dengan berbagai acara oleh Pemerintah Kota Pontianak.

Wakil Walikota Pontianak Paryadi, S. Hut MM berbaur dengan komunitas sepeda motor di halaman SSA.

Pemkot terus memperhatikan komunitas kecil. Salah satunya kelompok majelis taklim.

Wakil Walikota Pontianak Paryadi, S. Hut, MM ikut membersihkan sampah di saluran di kawasan Jalan Panglima Aim, Pontianak Timur bersama jajaran Makodam XII Tanjungpura.

Wakil Walikota Pontianak, Paryadi, S. Hut MM Temu lintas SKPD dan elemen lainnya membahas nasib anak-anak yang tersangkut kasus ngelem beberapa waktu lalu.

Wakil Walikota Pontianak mendampingi Menteri Pertanian RI dalam pada sebuah nasional di Pontianak beberapa waktu lalu.

Perhatian pemerintah tak hanya terbatas pada pentingnya pembangunan. Namun pembinaan umat juga turut menjadi perhatian serius

Nyanyian khas Melayu turut menghibur pengunjung perayaan kulminasi matahari 23 Maret di Tugu Khatulistiwa

Paryadi, S. Hut MM menjelang mengikuti fun bike.

CMYK

Kalimantan Barat - Kota Pontianak Borneo Tribune

Selasa, 26 Maret 2013

4

MPR RI Goes to Campus

Empat Pilar Kebangsaan Modalitas Bangsa Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia (MPR RI) menggandeng universitas negeri di Pontianak, Universitas Tanjungpura dan Politeknik Negeri (Polnep) Pontianak, menggelar sosialisasi dan dialog dengan mahasiswa yang dikemas secara interaktif bersama TVRI, Senin

(25/3), pukul 09.00, di Auditorium Untan Pontianak.

Acara yang dipandu Yana Indrawan dan Anya Dwinov ini juga diselingi artis-artis komedian ibukota, seperti Jaim, Jamil, Dibyo. Mahasiswa juga diberi kesempatan untuk unjuk kebolehan.

Wakil Ketua MPR RI Dr. Ahmad Farhan Hamid, MS menegaskan, MPR akan terus mendorong gerakan kemasyarakatan yang berlandaskan empat pilar kebang-

saan yakni Pancasila, Undang Undang Dasar 1945, NKRI, dan Bhinneka Tunggal Ika kepada seluruh komponen bangsa. Hal ini sebagai modalitas bangsa, untuk menanamkan empat pilar tersebut dalam jati diri.

Dikatakannya, mahasiswa perlu membangun karakter dan kepribadian sehingga mempunyai jati diri yang mengakar kuat pada nilainilai dasar kebangsaan dan kenegaraan, menjadi ajang

edukasi bagi mahasiswa untuk memilih calon-calon wakil rakyat yang dapat memperjuangkan aspirasi masyarakat.

Ketika disinggung, dengan tema yang diangkat, menurutnya pembangunan daerah perbatasan tidak dapat dinafikan, sebagai garda terdepan wilayah perbatasan perlu mendapatkan perhatian secara khusus.

“Daerah perbatasan tidak boleh kita nafikan, masalah

kita terlalu komplek setelah merdeka,” kata Ahmad, yang didampingi Drs. Al Muzammil Yusuf, MSI, yang juga anggota MPR RI. Sebagai tuan rumah, Rektor Untan Prof. Dr. Thamrin Usman, DEA mengungkapkan, Kalbar merupakan daerah terdepan karena berbatasan langsung dengan negara tetangga, kebijakan pemerintah pusat yang dilimpahkan ke Kalbar melalui Untan, diharapkannya

Profile Edi Rusdi Kamtono

CMYK

malah sudah nyaris hilang.

“Pelan-pelan masalah drainase di kota ini akan kita benahi,” kata Edi. Menurutnya, pesatnya pertumbuhan penduduk dan mengeliatnya pertumbuhan ekonomi di Kota Pontianak, pembangunan sebuah kota sudah menjadi tuntutan.

Jalur transportasi darat yang dulunya sepi, pada kondisi sekarang, lalu lintas kendaraan semakin padat.

“Inilah buktinya bahwa Kota Pontianak sudah semakin mapan,” katanya.

Meski dampaknya sebuah kota semakin rentan dengan permasalahan yang ada.

Diantaranya problem kemacetan dan banjir. Beragam problem perkotaan tadi, dibutuhkan sebuah penataan kota yang baik dan berkelanjutan. Tujuannya agar kota ini dibangun bisa dirasakan masyarakat untuk tempat tinggal aman, nyaman dan bersih.

Berangkat dari permasalahan itulah, Edi terpanggil untuk mengurai satu- persatu “benang kusut” permasalahan ibukota Kalimantan Barat ini.

Keinginan itu bermula pasca Edi mendapat gelar Insinyur Teknik Arsitektur di Universitas Sebelas Maret, Surakarta pada tahun 1990. Edi pun memutuskan pulang ke Kota Pontianak.

Bukan Edi namanya jika pulang kampung tanpa berbuat sesuatu untuk ibukota ini. Setahun berada di kampung halaman, Edi memutuskan mengawali karir terjun ke dunia konsultan proyek. Sebuah keputusan yang tepat mendalami dunia arsitektur pada waktu itu.

Awalnya keinginan Edi pulang ke Pontianak ingin menjadi pengusaha properti.

Alias developer. Pada waktu itu ia sudah melihat, Indonesia sedang membangun.

Diperlukan arsitek muda untuk membangun sebuah kota. Salah satunya Kota Pontianak. Sayang, keinginan itu belum terwujud sampai sekarang. Lantaran Edi sudah terlanjur jatuh cinta pada dunia kerja konsultan.

“Pada prinsipnya sama saja.

Sama-sama membangun peradaban kota,” katanya.

Edi saat meninjau Pasar Flamboyan FOTO: Ist Siapa mengira, kehadirannya di bumi Khatulistiwa mampu membawa warna baru di dunia arsitektur Kota Pontianak. Salah satu hasil karya dari Edi adalah bentuk fisik bangunan Kantor Kehutanan, rumah Dinas Kehutanan, Gedung Pontianak Convetion Centre. Dan yang paling berkesan bagi Edi, dari deretan pembangunan gedung yang telah dilakukan, adalah membangun Rumah Dinas Walikota Pontianak. Menurutnya, rumah dinas walikota merupakan cerminan kebanggaan warga kota Pontianak.

Sampai sekarang bangunan rumah itu berdiri megah di Jalan BLKI Pontianak.

Kokoh dan monumental. Lahan dan pekarangan cukup luas. Beragam pohon rindang dan bunga hias membuat suasana di rumah itu menjadi asri bagi penghuninya.

Lama berkecimpung di dunia konsultan, pada1992, Edi berkesempatan menjadi pegawai negeri sipil di Departemen Pekerjaan Umum, yang diperbantukan di Kota Pontianak. Ia pun ingat betul baru pertama menjadi pegawai di Departemen PU, gaji dari jerih kerja selama sebulan hanya bisa untuk mencukupi kebutuhan hidup sebulan itu juga. Apalagi awal karir Edi langsung dari bawah sebagai staf. Tepatnya pada masa kepemimpinan Walikota Pontianak, H. A. Majid Hasan.

“Makanya jangan heran, banyak pimpinan proyek pada waktu itu enggan menjadi pegawai,” katanya.

Tapi keinginan menjadi pegawai bukan tanpa alasan. Pada waktu itu ia berpikiran, duduk di pemerintahan tentu akan lebih leluasa mencurahkan ide membangun Kota Pontianak. Karena di Departemen PU punya kewenangan dan kebijakan untuk mengatur secara lang-

sung konsep perencanaan pembangunan sebuah kota yang diinginkan.

Berkah kegigihan dan keinginan yang kuat untuk membangun, pelan-pelan karir Edi menanjak naik.

Pada 1999, Edi sudah dipercaya menjabat Kasi Jalan, Jembatan dan Gedung Daerah. Yakni pada masa kepemimpinan Walikota R.A. Siregar, S.Sos. Pada tahun 2001 Edi dipercaya mengisi jabatan Kasi Pemeliharaan Jalan dan Jembatan. Pada tahun yang sama kembali diangkat menjabat Plt Ka. Sub. Din Jalan dan Jembatan. Dua tahun berselang kembali diangkat sebagai Pj Kepala Dinas PU. Pada Desember 2008 Edi resmi menjabat sebagai orang nomor satu di Dinas PU. Tepatnya pada masa kepemimpinan Walikota Buchary A Rahman.

Di sinilah kesempatan Edi ingin mewujudkan Kota Pontianak sebagai “Kota Perdagangan dan Jasa, Berwawasan Lingkungan dan Bertaraf Internasional.”

Keinginan itu sebenarnya bukan terlalu muluk. “Asal ada komitmen yang kuat dari pemangku kebijakan, semua keinginan membangun ibukota ini bisa teratasi dengan baik,” kata Edi. Menurutnya, Kota Pontianak punya karakteristik tersendiri. Dibangun pada pertemuan dua aliran sungai. Misalnya, Pontianak yang dibangun pada pertemuan Sungai Kapuas dan Landak. Para pendiri kerajaan, selalu membangun ibukota kerajaan pada pertemuan dua aliran sungai.

Ini tidak lepas dari falsafah dan identitas dari masyarakat tersebut. Masyarakat Kota Pontianak adalah berdagang, dan mendapatkan pajak dari lalu lintas perdagangan kapal yang lewat,” katanya.

Lain halnya kota di Jawa.

Misalkan saja, kota yang didirikan zaman kerajaan Mataram, Surakarta dan Yogyakarta. Kedua kota ini, hidup dan mengandalkan hasil pertanian. Karenanya, kota pun berdiri pada tanah subur, dan cukup menyediakan air bagi pertanian. Dari

Menurutnya, sebagai mahasiswa perlu memegang kata kunci bela negara, “Saya yakin, jika mereka sudah pintar, mereka telah dimanusiakan berkat negara, dan tidak kecolongan lagi dengan negara lain,” harapnya.

Talkshow MPR RI Goes to Campus ini diselenggarakan selama dua hari, Senin-Selasa tanggal 25-26 Maret.

Rencananya, hari ini Selasa (26/3) akan digelar di Aula Polnep, pukul 13.00. o

Pontianak Membuka Alquran

Arsitek Empat Zaman (Bagian—2) Lama di kampung orang, selalu rindu dengan kampung halaman. Begitu berhasil mendapat gelar Insinyur Teknik di kampus itu, Edi pun memutuskan pulang ke Kota Pontianak. Sebuah kota yang sudah lama berdiri. Tepatnya, 23 Oktober 1771. Di kota itu juga telah banyak memberikan pelajaran nilai-nilai kehidupan pada diri Edi. Ia ingat betul bagaimana pengalaman kecil dulu. Pernah merasakan betapa senangnya mandi di parit bersama teman sekolah depan rumahnya, di Jalan Penjara.

Tepatnya di Gang Widayasari, pasca pindah rumah dari Asrama Hidayat, Jalan Alianyang.

“Seingat saya, dulu parit di sana masih lebar. Kisaran 11 meter. Bahkan airnya juga dalam dan jernih,” kenang Edi. Edi juga pernah merasakan betapa menyenangkan bermain sampan di parit sambil menelusuri Kota Pontianak. Mulai dari arah Sui Jawi, terus berkeliling menuju Sungai Kapuas, kemudian masuk ke Parit Besar, lalu mengitari Jalan Merdeka dan kembali lagi ke Sungai Jawi.

“Jadi cerita Kota Pontianak adalah Kota Parit adalah benar, “ kata Edi. Sekarang sampan sebagai moda transportasi air nyaris tidak terlihat lagi di sejumah parit di Kota Pontianak. Semakin bertambahnya pembangunan jalan dan bangunan, banyak parit tergusur dan dipersempit.

Akibatnya, parit tidak dapat menampung air begitu memasuki musim penghujan. Air pasang pun bersiap datang menggenangi setiap jengkal wilayah kota. Yang terjadi berbagai infrastruktur kota turut hancur. Efek dan kerugiannya, tentu saja masyarakat yang menanggungnya. Alhasil, lingkungan kota jadi tidak sehat.

Kini, sisa-sisa parit, masih bisa kita lihat di sepanjang Jalan Merdeka. Parit di Tanjungpura, sudah ditutup dan terjadi penyempitan.

Bahkan, parit di Jalan Jawa atau Uray Bawadi dan Jalan Sumatera atau Johan Idrus,

mampu sebagai model bagi daerah-daerah lain.

“Kalbar secara geografis berbatasan langsung dengan Sarawak Malaysia, apakah masyarakat perbatasan tidak memiliki bela negara, kitalah seharusnya memperhatikan mereka, bagaimana kita bangkitkan rasa bela negara pada mereka,” kata Thamrin, dalam pembukaan MPR RI Goes to Campus, Empat Pilar Kebangsaan, kemarin.

hasil pertanian itulah, dijual dan menjadi komoditas perdagangan.

Nah, untuk mewujudkan sebuah kota bertaraf internasional, menurut Edi tidak selalu menampilkan pembangunan gedung yang megah.

Tetapi cukup mencakup karakteristik kota itu sendiri. Sehingga dibutuhkan sentuhan yang matang untuk membangun kota ini. Di mana sebuah kota yang dapat melayani kebutuhan seluruh lapisan masyarakat di dalamnya. Mulai dari perkantoran, puskesmas, sekolah dan pelayanan publik lainnya.

“Yang terpenting, pembangunan kota selalu menjunjung tinggi kearifan lokal,” katanya.

Misalnya, selalu menampilkan pasat bangunan.

Baik perkantoran maupun gedung sekolah dengan ciri khas kebudayaan daerah.

Yang mudah dilihat adalah Kantor PLN Cabang V Pontianak, Kantor Walikota, dan sejumlah perkantoran lainnya.

Atau menyajikan tempat kuliner yang unik dan menarik dan tidak ada di kota lain. Seperti membangun kafe terapung di sepanjang pinggiran Sungai Kapuas.

Karena sungai ini punya daya tarik. Merupakan sungai terpanjang di Indonesia.

Sungai itu membentang sepanjang 1086 km dan lebar alur sungai Kapuas sekitar 70-150 meter, dengan kedalaman puluhan meter. Sungai ini, tidak pernah kering sepanjang tahun.

Menurut Edi, agar bisa memunculkan nuansa kedaerahan pada sebuah bangunan, harus berkiblat pada bangunan bersejarah yang ada. Sejauh ini baru ada dua bangunan yang menjadi inspirasi Edi untuk bisa menampilkan nuansa kedaerahan tadi. Yakni Keraton Kadariyah dan Masjid Jami.

Kedua bangunan tadi merupakan peninggalan sejarah dari para pendiri Kota Pontianak. sekarang sudah masuk dalam bangunan cagar budaya dan bisa dijumpai di Kampung Dalam Bugis, Pontianak Timur. (Bersambung) o

Ubay KPI Borneo Tribune, Pontianak Muda-mudi Kota Pontianak kembali menggelar kegiatan yang keempat kalinya, Pontianak Membuka Alquran, yang diprakarsai Ustadz Uzlah, yang dipusatkan di Asrama Haji Pontianak.

Tampak hadir, Kepala Kementerian Agama Kota Pontianak Andi Djafar Harun, Wakil Walikota Pontianak Paryadi, S. Hut. Kegiatan ini berisi pengkajian bersama kitab suci Alquran. Paryadi mengatakan, kegiatan positif seperti Pontianak Membuka Alquran merupakan sebuah wadah penguatan jiwa. Tidak hanya kepada mereka yang tua-tua. Akan tetapi, kegiatan tersebut sangat baik diikuti anak-anak muda dalam membentengi pengaruh negative yang marak saat ini.

“Saya bersyukur sekali, masih terlihat anak-anak muda yang ikut serta dalam kegiatan ini.

Artinya, mereka sudah berani melawan pengaruh negatif,” ujarnya kemarin.

Ia mengatakan, pemerintah Kota Pontianak sangat mendorong muncul kegiatan lain yang sejenis dengan Pontianak Membaca Alquran. “Semakin banyak wadah yang mengajak pada hal positif, maka semakin banyak pula orang-orang yang akan melakukan pada hal kebajikan,” ungkapnya.

Kemenag Kota Pontianak Andi Djafar Harun menyampaikan, Alquran tak hanya untuk dibaca, dipahami. Akan tetapi esensi dari Alquran adalah aplikasi nyata dalam hidup. Karenanya, melalui kegiatan Pontianak Membuka Alquran, Andi Djafar berharap muncul orang-orang yang berpegangan teguh pada Alquran dalam setiap langkah.

Andi Djafar menambahkan, selama kegiatan yang dilakukan positif. Khususnya dalam keagamaan, Kemenag Kota Pontianak akan terus mendukung dan memberikan peran. “Kami akan terus memberikan perhatian dengan kegiatan seperti ini. Sebab hal seperti inilah yang nyata dilakukan. Nyata diaplikasikan,” pungkasnya. o

Wakil Walikota Pontianak Paryadi, S. Hut memberikan apresiasi besar terhadap munculnya kegiatan positif, melalui Pontianak membuka alquran. FOTO: Ubay KPI/ Borneo Tribune

CMYK

Aulia Marti Borneo Tribune, Pontianak

Mempawah-Kubu Raya Borneo Tribune

Selasa, 26 Maret 2013

5

Waspada Penipuan Berkedoh Hibah USAID Johan Wahyudi Borneo Tribune, Mempawah Kepala Bidang Pendidikan Non Formal dan Informal (PNFI) Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Pontianak, Ikhwanto mengingatkan kepala sekolah TK/PAUD untuk hati-hati dan waspada terhadap penipuan berbasis hibah untuk Program Peningkatan Mutu Pendidikan dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan RI, yang berkedok hibah United States For International Development (USAID) dari Amerika Serikat.

“Kita meminta para kepala sekolah, khususnya TK dan PAUD berhati-hati terhadap kasus penipuan ini.

Karena kita sudah mendapat laporan dari salah satu TK yang menerima surat berkedok hibah USAID,” kata Ikhwanto, ditemui diruang

kerjanya, Senin (26/3), kemarin, sambil menunjukan surat bukti upaya penipuan yang dilakukan pihak yang tidak bertanggungjawab tersebut.

Ikhwanto, menjelaskan banyak kejanggalan dari surat yang diterima tersebut.

Dari kop surat, tanda tangan Direktur jenderal PAUDNI Non Formal dan In Formal yang terlihat jelas hasil scanner. Bahkan nama Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Kalbar, Alexius Akim dicatut dalam surat tersebut, dengan mencantumkan nomor 081284115222 atas nama Alexius Akim.

“Sekolah yang menerima surat bantuan dana USAID sebesar Rp 350 juta, dalam surat disarankan menghubungi nomor Pak Akim yang ada di dalam surat. Saya yakin itu, bukan nomor Pak Akim, karena saya ada menyimpan nomornya. Bahkan

PENIPUAN Kabid Pendidikan Non Formal dan Informal Disdikpora Kabupaten Pontianak, Ikhwanto, menunjukan bukti surat dugaan penipuan yang berkedok dana hibah USAID mengatasnamakan Kemendikbud RI. Foto : Johan Wahyudi/Borneo Tribune

saya menghubungi nomor tersebut, dia bilang masa kepengurusan dana hibah sudah habis, lalu teleponya ditutup,” katanya.

Untuk itu, Ia menyarankan kepala sekolah untuk tidak mudah percaya terhadap penipuan seperti itu. Dan selalu berkoordinasi dengan Disdikpora agar tidak terjadi korban penipuan tersebut.“Seharusnya surat masuk ke kita dulu, baru nanti disampaikan ke pihak sekolah yang menerima.Tapi ini, aneh mengapa surat langsung tertuju kepada sekolah yang menerima,” katanya.

Sedangkan Kepala Sekolah TK Aisyiyah Bustanul Athfal, Desa Sungai Bakau Besar Laut, Hayati, mengatakan pihak sekolahnya juga terkejut menerima surat pemberitahuan bahwa sekolahnya menerima bantuan hibah USAID, yang langsung ditujukan ke sekolah, pada

Sabtu (23/3), kemarin.

“Saya curiga ini, pasti penipuan. Dari amplop suratnya saja tidak ada kop suratnya. Maka saya hubungi pihak dinas pendidikan. Ternyata benar ini, aksi penipuan,” katanya.

Walaupun Hayati, mengaku pihak sekolahnya memang ada mengajukan surat usulan bantuan dana hibah USAID ke pusat. Namun surat yang diterimanya banyak kejanggaan dan keganjilan yang membuat dirinya curiga, sehingga melakukan koordinasi ke Disdikpora.

“Saya tak berani menghubungi nomor Hp Pak Akim yang ada disurat tersebut. Karena takut dihipnotis. Seperti aksi-aksi penipuan saat ini. Namun saya heran dari mana mereka tahu, kami ada mengaajukan surat usulan bantuan dana hibah tersebut,” ungkapnya. o

TP4L Akui Kandelia Tak Pernah Koordinasi Achmad Munandar Borneo Tribune, Kubu Raya Tim Pembina Pengguna Pengawas dan Penatagunaan Lahan (TP4L)Kubu Raya akui PT Kandelia Alam selama ini tidak pernah melaku-

kan koordinasi dengan pihaknya. Terkesan, perusahaan yang memiliki konsesi lahan seluas 18.130 ha di Desa Kubu Kecamatan Kubu ini berjalan sendiri. Terlebih lagi, izin yang didapat langsung dari pemerintah pusat.

“Memang tidak ada koor-

dinasi sama sekali. Selama ini kami tidak pernah menerima sepotong surat pun yang sifatnya melaporkan perkembangan aktifitasnya,” ungkap Ketua TP4L Kubu Raya, Agus Supriyadi, Senin (25/3).

Meskipun demikian Agus

Ideal Kuota Haji KKR 400 Jamaah membahas masalah kuota haji termasuk Kakanwil Kemenag Kalbar. “Jika sampai tiga kali diundang masih juga tidak hadir maka terpaksa kami minta aparat kepolisian untuk meCalon Jamaah Haji manggilnya karena itu dibenar(CJH) Kabupaten Kubu kan dalam ketentuan undangRaya tidak lagi perlu khaIni sangat baik undang,” tegasnya. watir lantaran telah diseSekretaris Panitia Penyepakati pembagian kuota sehingga nantinya lenggara Ibadah Haji (PPIH) haji bagi kabupaten terSK Gubernur Kalbar, Odang Prasetyo apremuda di Kalbar ini berdayang diterbitkan siasi terhadap eksekutif dan sarkan aturan. di Kubu Raya yang teMenurut Wakil Ketua dapat diterima legisltif lah membuka ruang diskusi Komisi D DPRD Kubu dalam rangka perbaikan dan Raya, Mustafa MS, kesepasemua pihak peyempurnaan dan pembagikatan itu setelah adanya an kuota haji 2013. “Ini sarapat kerja antara DPRD, ngat baik sehingga nantinya Pemkab Kubu Raya diwakili Kabag Kesra, Pemprov Kalbar diwa- SK Gubernur yang diterbitkan dapat dikili Kabag Agama, serta Kantor Kemenag terima semua pihak,” katanya.

Memang diakui Odang ada beberapa Kubu Raya. Sayangnya, Kepala Kanwil Kemenag Kalbar yang diundang tidak ha- rumusan yang dibahas untuk pembagian dir pada rapat itu. “Tapi, kita semua telah kuota haji, antara lain 1 per mil atau sepakat bahwa penentuan kuota haji bagi seperseribu jumlah penduduk umat Islam, Kubu Raya tahun 2013 ini berdasarkan daftar tunggu serta gabungan dari keduaaturan. Tidak lagi dizolimi seperti waktu nya. “Tinggal nanti pola atau rumusan yang mana yang dapat dipakai sehingga lalu,” tegasnya, Senin (25/3).

Aturan yang harus dipenuhi itu disebut- bisa diterima semua pihak. Itu akan dikan Mustafa antara lain 1/1000 dari jum- bawa dalam rakor,” ucapnya.

Pemprov Kalbar sendiri disebutkan dia, lah umat Islam, pendekatan Permenag Nomor 139/2011 dan UU Nomor 13/2008 jika dasarnya sudah ada maka akan akan serta daftar tunggu (waiting list) yang saat keluar SK Gubernur. Biasanya sebelum SK ini sudah mencapai 2.388 orang. “Dengan itu ditetapkan maka akan dipanggil seluruh begitu maka idealnya, jumlah kuota haji Pemkab/ Pemkot dan Kemenag se-Kalbar Kubu Raya berkisar 300 orang lebih. Dan untuk didiskusikan berapa jumlah pembajuga akan terasa adil bagi kabupaten/ kota gian kuota haji di masing-masing daerah.

Terpisah, Kabag Kesos Setda Pemkab lainnya. Sehingga pembagiannya telah memenuhi aspek transparan, proposional Kubu Raya, Jakariansyah berharap Kanwil Kemenag Kalbar dan Provinsi Kalbar tiserta profesional,” ucapnya.

Namun ia sangat sesalkan Kakanwil dak lagi kuota haji berpatokan tahun lalu Kemenag Kalbar tidak hadir dalam rapat tetapi disusun berdasarkan pedoman untersebut. Mustafa sendiri mengaku tidak dang-undang. “Setelah ditentukan tahu menahu alasan ketidak hadiran itu rumusannya apakah itu jumlah penduduk apalagi tidak ada konfirmasi. “Ini yang umat Islam atau waiting list, maka baru kita sayang dan sesalkan kenapa pejabat lah diketahui jumlah haji tahun 2013 ini di Kanwil Kemenag satupun tidak hadir. sehingga ada keadilan. Mengingat jumlah Jangan sampai menzolimi Kubu Raya penduduk umat Islam di Kubu Raya 85 persen dari total jumlah penduduk Kubu lagi,” tegasnya.

Meskipun demikian, DPRD akan meng- Raya. Berarti idealnya kuota haji 2013 undang kembali pihak-pihak terkait untuk hampir 400 orang,” tuturnya. o Achmad Munandar Borneo Tribune, Kubu Raya

“

enggan menyebutkan pihaknya diabaikan PT Kandelia Alam. Memang menurut dia, kalau melihat dari RKT (Rencana Kerja Tahunan), PT Kandelia tidak melanggar aturan. Hanya saja, pelanggaran yang dilakukan adalah dari sisi amdal tidak sesuai.

Karena itu, ia pun memastikan pihaknya berencana akan ke Kemenhut untuk melaporkan kegiatan Kadelia Alam termasuk perusahaan lainnya yang ada di Kubu Raya. “Bersama Komisi B kami akan ke Kemenhut untuk melaporkan perkembangan yang terjadi,” ucap Agus yang juga menjabat Asisten I Bagian Hukum dan Pemerintahan Setda Kabupaten Kubu Raya.

Sementara itu Ketua Komisi B DPRD Kubu Raya, Soeprapto menengahi pernyataan yang bertolak belakang antara Dishut dan BLH. “Kedua-duanya benar. Dari Dishut memang wewenangnya menangani

RKT sehingga Kandelia dianggap memang tidak menebang diluar ijin. Sedangkan BLH juga benar karena Kandelia banyak lakukan pelanggaran seperti penebangan liar dan mengabaikan ijin amdal dengan membuat kanal-kanal,” terangnya.

Meskipun demikian ditegaskan Soeprapto pihaknya akan meminta ke Kemenhut agar ijin PT Kandelia Alam distopkan. Karena hutan mengrove memiliki peran yang sangat besar bagi kehidupan masyarakat sekitar.

Selain untuk pariwisata juga penunjang bagi ekosistem dan biota laut.

Ia pun mengingatkan agar semua lini untuk segera menangani berbagai polemik perkebunan. Karena dikhawatirkan jika dunia investasi perkebunan tidak ditangani secara hati-hati oleh semua lini maka akan menimbulkan konflik horisontal yang berkepanjangan. o

Mushola Sarana Kenalkan Anak Pada Agama Johan Wahyudi Borneo Tribune, Mempawah Keinginan Sekolah Islam Terpadu (SIT) Anak Saleh dibawah naungan Yayasan Nurul Ummah, untuk memiliki bangunan mushola yang representatif tak lama lagi akan terwujud. Berbekal dana yang dikumpulkan dari para donatur dan pemerintah daerah, sudah resmi mulai dibangun.

Proses awal pembangunan Mushola yang diberi nama Nurul Ummah dan berlokasi tepat di samping SIT Anak Saleh, Jalan Alfalah III, Kelurahan Terusan, Kecamatan Mempawah Hilir ini ditandai dengan peletakan batu pertama oleh Wakil Bupati Pontianak, Rubijanto.

“Saya berharap dengan berdirinya Mushola Nurul Ummah ini bisa dimanfaatkan pihak yayasan dan sekolah untuk mengenalkan sejak dini kepada anak-anak tentang agama agar bisa mendekatkan diri kepada Allah SWT,” Rubijanto.

Sedangkan Ketua Yayasan Nurul Ummah, Sony Miftahudin SP mengucapkan terima kasih atas peran serta orangtua/wali siswa, donatur maupun pemerintah daerah sehingga pembangunan Mushola ini bisa terwujud.

“Maksud dan tujuan pembangunan mushola tersebut adalah sebagai sarana ibadah untuk membina dan mendidik anak-anak sejak usia dini untuk mencintai agama Islam dan rumah ibadah khususnya mushola ini,” jelasnya. o

DUKUNG TIMNAS Ajudan Ketua DPRD Kabupaten Pontianak, Polo Da Silva, saat berada di Gelora Bung Karno. Foto : Istimewa

Kalah Menang Tetap Dukung Timnas Johan Wahyudi Borneo Tribune, Mempawah Ribuan suporter Tim Nasional (Timnas) Indonesia, Sabtu malam (23/3), kemarin memenuhi stadion Gelora Bung Karno menyaksikan pertandingan melawan Arab Saudi.

Dari ribuan penonton, ternyata ada sosok Ajudan Ketua DPRD Kabupaten Pontianak, Polo Da Silva. Ia memiliki kesempatan menyaksikan secara langsung pertandingan yang berakhir 1-2 untuk kemenangan Arab Saudi.

Saat dikonfirmasi, Polo mengaku senang dalam menyaksikan secara dekat permainan Timnas, dan berbaur dengan ribuan penonton dari seluruh Indonesia. Bahkan ikut menerikan yel-yel untuk memberikan suport Timnas.

“Suasana di GBK sangat luar biasa. Apalagi Timnas mampu mencetak gol pertama dari kaki Boas Salossa.

Walaupun kalah para suporter tak tanpa kecewa, bahkan terus memberi aplus kepada Timnas,” katanya.

Bahkan mantan pemain Persiwah Mempawah ini, mengaku rela mengantri panjang untuk mendapatkan tiket pertandingan tersebut, demi mendukung Timnas.

Apalagi dapat menyaksikan Timnas dari dekat merupakan kesempatan langkah.

“Kebetulan mendampingi Pak Ketua melaksanakan kunjungan kerja di Jakarta, sehingga saya mendapat kesempatan menonton pertandingan ini. Bahkan untuk mendapat tiket seharga Rp 200 ribu, saya rela ikut antrian panjang,” katanya.

Sedangkan melihat permainan Timnas, Polo menilai kekompakan sudah lumayan baik. Bahkan menit-menit akhir babak kedua, Timnas sempat menekan pertahanan Arab Saudi. “Saya tetap selalu mendukung Timnas, baik menang atau kalah. Saya berharap kedepan prestasi Timnas semakin membaik,” katanya. o

“

Bengkayang Borneo Tribune

Selasa, 26 Maret 2013

Pendidikan Gratis & Komitmen Pemkot Oleh: Y PRIYONO PASTI PENDIDIKAN gratis dan bermutu adalah hak setiap anak di dunia. Universal Declaration of Human Rights (1940) menyatakan “Education shall be free, at least in the elementary and fundamental stages. Elementary education shall be compulsory.” European Convention on Human Rights (1952) menegaskan “No person shall be denied the right to education.”

Sementara International Covenant on Economic, Social and Cultural Rights (1966) menyatakan “Primary Education shall be compulsory and available free for all.” Dan masih banyak lagi rumusan lainnya yang menyatakan bahwa pendidikan gratis itu adalah hak anak.

Strategis dan Penting Tak terbantahkan, pendidikan mempunyai kedudukan strategis dan memegang peranan penting dalam mempersiapkan sumberdaya manusia berkualitas. Pendidikan adalah pusat pemanusiaan manusia muda, yaitu suatu proses pengangkatan manusia muda ke taraf insani sehingga ia dapat menjalankan hidupnya sebagai manusia utuh dan membudayakan diri.

Pendidikan adalah proses pemanusiaan manusia muda menjadi insan-insan yang cerdas, berwatak, berpribadi, berohani, bermoral, dan bertoleransi.

Agar pendidikan tidak kehilangan makna, maka adanya suatu sistem pendidikan yang memberi peluang seluas-luasnya kepada para siswa memperoleh pendidikan gratis (yang bermutu) menjadi tuntutan. Menyadari hal itulah, Wali Kota Pontianak, Sutarmidji, menggulirkan kebijakan pendidikan gratis untuk siswa SDN, SMPN, dan SMAN sekota Pontianak mulai Tahun Ajaran Baru 2013/ 2014.

Melalui kebijakan pendidikan gratis tersebut, seluruh siswa SDN, SMPN, dan SMAN di kota Pontianak akan menikmati sekolah gratis. Sebuah kebijakan yang sangat pro rakyat (populis) yang tentu saja disambut dengan antusias terutama oleh masyarakat yang kurang mampu.

Alasan Konstitusional Pendidikan dasar gratis adalah amanat UUD 1945 hasil amandemen yang tercantum pada pasal 31 ayat 2

yang berbunyi,”Setiap warga negara wajib mengikuti pendidikan dasar dan pemerintah wajib membiayainya.” Menegaskan amanat tersebut, dalam UU Sisdiknas pasal 34 ayat 2 dinyatakan bahwa, “Pemerintah dan pemerintah daerah menjamin terselenggaranya wajib belajar minimal pada jenjang pendidikan dasar tanpa memungut biaya.”

Jadi sangat jelas, secara konstitusional (sesuai dengan amanat UUD 1945 hasil amandemen) dan UU Sisdiknas 2003, pemerintah memang sudah seharusnya menanggung biaya pendidikan dasar bagi semua warga negara (tanpa membedakan antara si kaya dan si miskin).

Penyediaan pendidikan (sekolah) gratis bagi semua warga negara jauh lebih mendasar ketimbang pemberian subsidi silang kepada siswa dari kalangan miskin.

Kebijakan menyediakan layanan pendidikan gratis bagi semua warga negara, sesungguhnya bukanlah kebijakan yang sama sekali baru. Sebelum Wali Kota Pontianak, sudah ada sejumlah kepala daerah yang menggratiskan pendidikan dasar bagi setiap warganya. Di tingkat kabupaten, ada Bupati Jembrana Prof. drg. I. Gede Winasa, yang tidak hanya menyediakan layanan pendidikan gratis bagi warganya, juga kesehatan gratis, KTP gratis, asuransi gratis, PBB pertanian gratis, dan lainnya. Selain itu, ada Kabupaten Sinjai di Sulauwesi Selatan, Kutai Kertanegara, dan Bontang di Kalimantan Timur.

Di tingkat provinsi, ada Gubernur Papua, JP Solossa, Gubernur Jawa Timur, Imam Utomo, yang keduanya membebaskan biaya pendidikan bagi warga di daerahnya masing-masing.

Arti Gratis Mengacu pada arti gratis yang termuat dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) edisi ketiga, terbitan Balai Pustaka 2001, gratis adalah cuma-cuma alias tidak dipungut bayaran. Jadi, pendidikan gratis adalah pendidikan yang cuma-cuma, pendidikan yang tidak dipungut bayaran. Orangtua/wali siswa tidak mengeluarkan biaya sepeser pun untuk kepentingan belajar anak-anaknya. Itulah makna yang dipahami sebagian besar masyarakat kita berkaitan dengan pendidikan gratis. Seperti itukah yang dimaksudkan Wali Kota Pontianak sebagai

penggagas kebijakan pendidikan gratis itu?

Mengacu pada PP No 19/ 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (SNP), pembiayaan pendidikan meliputi tiga hal, yaitu biaya investasi, biaya operasi, dan biaya personal. Di antara ketiga komponen biaya tersebut, yang diharapkan gratis hanyalah komponen biaya operasi yang meliputi gaji pendidik dan tenaga kependidikan serta segala tunjangan yang melekat pada gaji, bahan atau peralatan pendidikan habis pakai, biaya operasi pendidikan tak langsung berupa daya, air, jasa telekomunikasi, pemeliharaan sarana dan prasarana, uang lembur, transportasi, konsumsi, pajak, asuransi, dan lainnya.

Adakah dua komponen lainnya juga gratis? Atau tetap harus dibayar?

Agar kebijakan pendidikan gratis itu dapat berjalan sangkil dan mangkus, pihakpihak yang terkait dengan kebijakan pendidikan gratis ini, khususnya Wali Kota Pontianak (melalui petugas yang ditunjuk) mesti memberikan penjelasan yang sungguh-sungguh komprehensif, transparan, dan akuntabel. Ini penting agar tidak terjadi keliru pemahaman, keliru komunikasi dan konsepsi antara pemahaman masyarakat (public) dengan apa yang dimaksudkan oleh pembuat kebijakan pendidikan gratis itu.

Dengan demikian, segala persoalan yang berkaitan dengan pendidikan gratis itu dapat disepakati, dipahami, persoalannya dapat dicarikan jalan keluarnya, bahkan dapat diselesaikan secara elegan.

Persoalan lain yang hemat penulis perlu dikaji serius oleh kita semua berkaitan dengan kebijakan pendidikan gratis itu adalah menyangkut nasib sekolah swasta. Ketika kebijakan pendidikan gratis itu sunguh-sungguh diterapkan, kelompok yang sangat merasakan dampaknya adalah Sekolah Swasta. Lambat tapi pasti, sekolah swasta akan berkurang muridnya, kehilangan murid, dan akhirnya mati karena murid mengincar sekolah negeri yang gratis itu.

Menyadari betapa pentingnya pendidikan, penghargaan dan perlakuan yang sama terhadap sekolah swasta (tak ada perbedaan antara negeriswasta karena sama-sama bertugas mendidik anak bangsa), pemerintah harus sungguh-sungguh serius mencari

solusi agar sekolah swasta tetap eksis untuk ikut membangun negeri ini. Keadilan sosial harus menjadi jiwa (ROH) bagi setiap kebijakan pemerintah (Diknas) termasuk terhadap nasib sekolah swasta ini.

Di pihak sekolah swasta sendiri, sekolah-sekolah swasta harus mampu untuk meningkatkan perfoma diri dan kualitasnya. Kualifikasi guru dipenuhi.

Kompetensi pendidik dan tenaga kependidikan terus ditingkatkan. Sarana dan prasarana penunjang optimalisasi proses pembelajaran dilengkapi.

Atmosfer kekeluargaan, persaudaraan, suasana persahabatan, cinta kasih antarkomunitas sekolah diciptakan. Jika kondisi yang demikian dapat diciptakan di sekolah-sekolah swasta, nasib sekolah swasta tak terlalu mengenaskan atau malah tetap menjadi pilihan.

Catatan Penutup Tersedianya pendidikan gratis bagi setiap warga negara adalah amanat UUD 1945 (hasil amandemen yang tercantum pada pasal 31 ayat 2).

Pemenuhan amanat itu akan dapat membawa rakyat pada kemajuan dan kemakmuran di masa depan. Oleh karena itu, KOMITMEN dari kepala daerah untuk mau melaksanakan amanat itu menjadi penting.

Meminjam istilah Jaya Suprana, pendidikan gratis sesungguhnya adalah Jihat Pendidikan. Semua kepala daerah mesti melaksanakannya demi kemajuan dan kemakmuran daerah masingmasing. Untuk itu, mari kita dukung program (kebijakan) Pendidikan Gratis Wali Kota Pontianak bagi warganya yang akan mulai diberlakukan pada Tahun Ajaran Baru 2013 mendatang.

Mari kita apresiasi kepalakepala daerah yang membebaskan biaya pendidikan bagi warganya. Mereka adalah pahlawan pendidikan karena mereka bertanggung jawab atas kualitas sumber daya manusia setiap warga di daerahnya.

Warga yang cerdas akan mendorong percepatan pembangunan di setiap daerah. Semoga pendidikan kita (khususnya di Kota Pontianak) semakin bermakna dan bermanfaat bagi kemaslahatan warganya.

Y PRIYONO PASTI Seorang Pendidik, Alumnus Universitas Sanata Dharma Yogyakarta, tinggal di Pontianak

Soal Jamkesmas

Ketua RT Datangi DPRD Singkawang

para ketua RT se-Kota Singkawang menggelar audiensi terkait Jamkesmas bersama Komisi C DPRD dan Pemkot Singkawang, di ruang sidang paripurna DPRD, Senin (25/3)

Rudi Borneo Tribune, Singkawang Berkurangnya pemegang kartu Jamkesmas di kota ini, membuat para Ketua RT se-Kota Singkawang mendatangi Kantor DPRD, Senin (25/3). Kedatangan mereka hanyalah untuk menyampaikan aspirasi mereka terkait pendataan yang sudah dilakukan oleh BPS Singkawang mengenai rakyat miskin di kota ini yang dinilai tidak benar.

Suasana pertemuan yang digelar itu sedikit memanas, pasalnya para Ketua RT sedikit kecewa, lantaran Walikota Singkawang, Awang Ishak, yang bertindak sebagai pengambil kebijakan tidak bisa hadir untuk duduk satu meja bersama mereka di dalam Ruang Sidang DPRD. Terlebih-lebih lagi, tak ada satu pun dari pihak BPS yang hadir, terutama kepada mereka yang ikut terlibat dalam pendataan rakyat miskin di Kota Singkawang.

“Surat audiensi yang ingin kami sampaikan ini sifatnya adalah resmi. Harusnya Walikota ataupun

“

Masa’ Ketua RT yang sudah meninggal pada 2011 kemarin, tapi masih ada namanya di dalam daftar. Ini ‘kan tidak benar.

Dan harus dilakukan perbaikan

“

Opini

perwakilannya yaitu Sekda, bisa hadir pada audiensi ini.

Jangan sampai kami di sini menjadi marah. Karena kami tidak mau, kalau aspirasi yang kami sampaikan pada hari ini hanya dianggap kecap saja. Namun yang kami inginkan adalah tindak lanjut dari pertemuan ini. Perlu kami tegaskan, kami siap lapar demi menunggu kehadiran Walikota dan BPS,” kata Harun, Ketua RT dari Kelurahan Jawa kepada Komisi C DPRD Singkawang.

Sementara Ketua RT yang lainnya, juga meminta kepada DPRD agar petugas dari BPS yang mendata di la-

PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN BARAT

BADAN LINGKUNGAN HIDUP DAERAH Jl. Ahmad Yani Komplek Kantor Gubernur Lt. III Telp. (0561) 764616 Fax. (0561) 764616 P O N T I A N A K

Kode Pos 78124

PENGUMUMAN PERMOHONAN IZIN LINGKUNGAN RENCANA KEGIATAN PERKEBUNAN (LUAS AREAL : + 7.950 HA) DAN PABRIK PENGOLAHAN KEPALA SAWIT (KAPASTITAS PABRIK 30 TON TBS/JAM) OLEH PT. ASIA MUKTI LESTARI DI KECAMATAN SIMPANG HULU KABUPATEN KETAPANG PROVINSI KALIMANTAN BARAT NOMOR : 660.1/ 19 / BLHD-A/ 2013 Berkenaan dengan Rencana Kegiatan Perkebunan (Luas Areal : + 7.950 Ha) dan Pabrik Pengolahan Kelapa Sawit (Kapasitas Pabrik : 30 Ton TBS/Jam) oleh PT. Asia Mukti Lestari di Kecamatan Simpang Hulu Kabupaten Ketapang Provinsi Kalimantan Barat, dengan ini diumumkan bahwa PT. Asia Mukti Lestari telah mengajukan permohonan Izin Lingkungan kepada Gubernur Kalimantan Barat.

Sehubungan dengan hal tersebut, masyarakat dapat memberikan saran, tanggapan, dan pendapat, atas permohonan Izin Lingkungan rencana usaha dan/atau kegiatan dimaksud kepada Badan Lingkungan Hidup Daerah Provinsi Kalimantan Barat atau melalui wakil masyarakat yang terkena dampak dan/atau organisasi masyarakat yang menjadi anggota Komisi Penilai AMDAL Provinsi Kalimantan Barat, paling lambat 10 hari kerja setelah pengumuman ini di publikasikan.

Pontianak, 25 Maret 2013

6

pangan untuk ikut dihadirkan. “Masa’ Ketua RT yang sudah meninggal pada 2011 kemarin, tapi masih ada namanya di dalam daftar. Ini ‘kan tidak benar. Dan harus dilakukan perbaikan, ” ujarnya.

Sementara, Koordinator Komisi C DPRD Singkawang, Sujianto, meminta kepada para ketua RT agar bisa bersikap tenang. Semua permasalahan, pasti ada jalan keluarnya. Lebih baik, pinta Sujianto, satu persatu dari bapak-ibu sekalian menyampaikan aspirasinya.

Terkait Walikota tidak bisa hadir, kata Sujianto, dia sudah memberikan mandat kepada Pejabat Asisten 2 Pemkot Singkawang, Arman Suyono. “Nanti Pak Arman lah yang akan menyampaikan ke Walikota apa-apa saja yang diinginkan dari bapak/ibu sekalian,” saran Sujianto.

Sekitar kurang lebih 3,5 jam audiensi berjalan, akhirnya DPRD dan para Ketua RT sepakat untuk menghadirkan Kepala BPS dalam audiensi selanjutnya. Dan sepakat akan dilakukan perbaikan pada Jamkesmas di kota ini. o

DPRD Bakal Panggil BPS Rudi Borneo Tribune, Singkawang Koordinator Komisi C DPRD Singkawang, Sujianto, berjanji usai audiensi bersama para Ketua RT se-Kota Singkawang, dirinya akan melayangkan surat kepada Kepala BPS, untuk bisa menghadiri audiensi yang akan digelar selanjutnya terkait berkurangnya pemegang kartu Jamkesmas.

“Kita sudah minta kepada

Sekretaris Dewan (Sekwan) untuk membuat surat dan akan dilayangkan ke BPS. Kira-kira kapan dari BPS bisa ikut hadir untuk memberikan penjelasan mengenai data Jamkesmas ini,” ungkap Sujianto.

Sujianto menilai, kalau pendataan yang dilakukan oleh BPS di lapangan itu tidak becus. Oleh sebab itu, pintanya, BPS harus melakukan perbaikan. “Kita minta data yang valid dari Ketua RT masing-masing. Karena merekalah yang lebih

tau, siapa yang berhak dan tidak berhak menerima Jamkesmas itu,” pungkasnya.

Namaun katanya, kita juga tidak mengetahui, apakah perbaikan ini bisa diterima atau tidak oleh pusat. ” Kami selaku perwakilan dan perpanjangan lidah rakyat akan berusaha semaksimal mungkin untuk memperjuangkan hak-hak rakyat. Mudah-mudahan, apa yang kita perjuangkan ini sesuai dengan harapan kita,” harap Sujianto. o

RSUD Bakal Tambah Ruang Pasien Rudi Borneo Tribune, Singkawang Kabar gembira untuk warga Singkawang, pasalnya dalam waktu dekat ini pihak RSUD dr Abdul Aziz akan menambah beberapa ruangan guna memberikan pelayanan yang baik kepada masyarakat.

Demikian dikatakan dr.

Barita selaku Wakil Direktur RSUD dr Abdul Aziz Singkawang.

Beberapa ruangan itu, diantaranya, bangsal penyakit dalam, perlengkapan fasilitas kelas 3, dan masih banyak yang lain. “Secara keseluruhan saya tidak tahu

dr. Barita pasti, berapa jumlahnya dan yang jelas itu dilakukan secara bertahap. Karena, kita tidak mau adanya anggapan dari masyarakat, mentang-

mentang saya miskin lalu dikasih fasilitas yang buruk.

Itu yang tidak ingin kita dengar,” selorohnya.

Barita juga berpesan, jika ada perawat maupun Dokter yang secara sengaja menolak pasien Jamkesda, untuk kiranya dilaporkan hal tersebut kepada dirinya.

“Silahkan telepon saya jika ada yang menolak. Tapi rasanya tidak mungkin, karena hal tersebut memang belum pernah terjadi. Tapi dengan catatan, pasien tersebut harus berasal dari Singkawang. Kalau dari luar Singkawang, saya tidak bisa menjamin, karena bukan wewenang kita, ” pungkasnya. o

Selasa, 26 Maret 2013

O2SN dan FLS2N Kabupaten Sanggau Dibuka Ratna Sari Borneo Tribune, Sanggau Olimpiade Olahraga Siswa Nasional (O2SN) dan Festival Lomba Seni Siswa Nasional (FLS2N) tingkat Kabupaten Sanggau resmi dibuka oleh Wakil Bupati Sanggau, Paolus Hadi, Senin (24/3) pagi di lapangan bola Rawa Bhakti Sanggau.

Pembukaan tersebut dimeriahkan dengan penampilan marcing band gabungan dari seluruh siswa-siswi seKabupaten Sanggau dan chersleaders dari beberapa kecamatan. Pembukaan tersebut dengan ditandai pelepasan balon-balon.

Wakil Bupati Sanggau, Paolus Hadi mengatakan kegiatan O2SN/FLS2N ini merupakan kelanjutan dari kegiatan pertandingan yang sudah dikenal dan merupakan salah satu kegiatan yang sering dilaksanakan oleh sekolah. Dimana kegiatan ini merupakan suatu wahana bagi siswa untuk mengimplementasikan hasil kegiatan pembelajaran dalam rangka meningkatkan kesehatan jasmani, daya kreativitas, ekspresi, jati diri dan pembentukan karakter, sehingga mampu memberikan prestasi dan kebanggaan bagi diri sendiri, sekolah dan Kabupaten Sanggau pada umumnya. ”Seiring dengan visi Kabupaten Sanggau, bangkit dan terdepan. Dimana kita harus dapat menunjukkan kemampuan kita tidak hanya sampai pada tingkat provinsi, tapi harus bisa sampai ke tingkat nasional bahkan internasional (Asean Primary School Sport Olympiad), maka pada kesempatan ini saya menyambut baik pelaksanaan O2SN dan FLS2N SD, SMP, SMA dan SMK sederajat tingkat kabupaten. Karena ini dapat dijadikan momentum untuk melakukan pembinaan dan pengkaderan/pembibitan bagi atlit di setiap cabang olahraga dan seni yang dipertandingkan,” ujarnya.

Paolus menuturkan, untuk SMP, SMA dan SMK sedarajat, tahun ini adalah pertama kalinya dilaksanakan seleksi dan pembukaannya dilaksanakan dari tingkat kecamatan sampai ke kabupaten. “Semoga menjadi langkah awal yang baik ke depannya,” ungkapnya.

Paolus pun berharap, O2SN/FLS2N ini diharapkan dapat lebih meningkatkan prestasi para atlit dalam menghadapi event-event yang lebih tinggi dan dapat memupuk bakat maupun minat para siswa-siswi di bidang seni.

Sementara itu, untuk pelaksanaan O2SN tingkat provinsi untuk SMA akan dilaksanakan pada tanggal 6 Mei sampai 11 Mei 2013 dan FLS2N dilaksanakan tanggal 29 April hingga 1 Mei 2014 yang diikuti oleh atlit-atlit berprestasi dari semua Kecamatan di Kabupaten Sanggau.

Ketua Panitia O2SN dan FLS2N Kabupaten Sanggau, Dra. Kristina Ida, M.Si mengatakan peserta yang mengikuti O2SN dan FLS2N Kabupaten Sanggau sebanyak 1099 orang dari seluruh Kecamatan yang ada di Kabupaten Sanggau. Untuk official atau pelatih 540 orang dan wasit atau juri 130 orang. Dari kecamatan yang ada, Kecamatan Balai yang paling sedikit mengirimkan atlitnya yakni 24 orang.

Kegiatan O2SN dan FLS2N akan dilaksanakan pada tanggal 24-29 Maret 2013. Cabang olahraga dan seni yang dipertandingan yakni sekitar 28 cabang.

Kristina Ida menambahkan, pihak panitia juga telah menyiapkan fasilitas buat para peserta yakni dua buah kendaraan untuk mengangkut atlit dalam mengikuti pertandingan L300 Dinas Dikpora dan kendaraan bis Pemda satu dari arah Bunut dan satu lagi dari arah Tanjung Sekayam.

Inf TEL nfoo HO HOTEL

Landak-Sanggau Borneo T Tribune

7

Pencemaran Lingkungan Landak

Belum Ada Pengaduan

Borneo Tribune, Ngabang Pencemaran air sungai yang ada di Kabupaten Landak lebih di dominasi oleh akibat Pertambangan Emas Tampa Izin (PETI) atau biasa disebut Dompeng. Menurut Kepala Badan Lingkungan Hidup (BLH) Kabupaten Landak T. Telly Yolaga, dompeng yang selama ini dilakukan bila dilihat dampaknya sudah sangak merusak tanah, air sungai sehingga mengganggu ekosistem kehidupan yang ada. Namun hal ini semua erat sekali dengan kesadaran masyarakat terhadap lingkungan. ”Hal ini sesuai dengan Undang-undang namor 32 tahun 2009 pasal 65, dikatakan setiap orang berhak untuk mendapat lingkungan yang baik dan sehat. Bahkan dalam ayat keduanya adalah hak untuk mendapatkan hidup yang baik dan sehat

T. Telly Yolaga itu adalah hak asasi manusia yang berarti dasar,” jelas T. Telly Yolaga.

Ia juga mengatakan, “oleh karena itu sebetulnya bagi mereka yang merasa dirugikan akibat kerusakan lingkungan hidup, berhak untuk melakukan tuntutan kepada pelaku pencemaran lingkungan. Hanya sayangnya hingga saat ini belum ada yang mengadukan hal ini kepada kami. Dimana kami

telah memiliki kotak Pos pengaduan untuk hal ini,” ujar Kepala BLH. Selama ini adapun permasalah dari masyarakat apa bila limbah akibat PETI limbahnya bocor dan masuk di kolam ikannya hingga ikannya mati, barulah mereka menuntut. “Inilah yang dilihat sebagai kurangnya kesadaran atau sensitif masyarakat terhadap lingkungannya. Dimana masyarakat tidak ambil peduli pada pencemaran yang sudah ada seperti pencemaran air sungai yang dianggap sudah biasa. Pada hal mereka punya hak untuk mengadukan hal ini ke BLH dan pengaduan ini tetap akan kami proses, bila terbukti pelaku perusak lingkungan ini dapat dikenakan ancaman hukuman melalui Perdata maupun Pidana sesuai dengan kesalahan dari pela-

ku perusak lingkungan,” ujarnya lagi.

Kepala BLH mencontohkan kasus perusakan lingkungan yang dapat di hukum secara Perdata adalah pencemaran air sungai yang dulunya jernih tapi saat ini menjadi keruh. Masyarakat bisa mengadukan ke Pos pengaduan BLH dengan menunjukan bukti. ”Dan bila diproses pelaku terbukti melakukan pencemaran air sungai yang dulunya bisa diminum dan pencemaran lainnya. Maka pelaku wajib membayar berapa sehari air baik untuk minum, masak mandi dan cuci yang harus dibel yang harus dibeli setiap hari. Itu harus diganti mereka yang terbukti melakukan pencemaran air,” ujarnya.

Untuk melakukan penertiban Kepala BLH mengatakan pihaknya telah me-

lakukan penyuluhan kesadaran peduli pada lingkungan. Namun yang paling penting menurut dia untuk melakukan penertiban selain menertikan pekerja dompeng, perlu juga menertibkan atau memberikan kesadaran kepada pemilik tanah dan ini yang sangat penting. ”Kalau bukan peran serta pemilik tanah tidak mungkin pendompeng dapat melakukan aktivitasnya. Pemilik tanah ini perlu disadarkan bahwa tanah yang telah di dompeng memerlukan 40 tahun lamanya baru bisa di tanam dengan tanaman. Berarti selama itu pula tanah tersebut akan sia-sia. Ingat janganlah karena sejumlah uang saja kita merusak warisan untuk anak cucu kita nanti,” tandasnya (Kiriman Slamet Ardiansyah)

Parkir Pasar Rakyat Ngabang Perlu Penataan Borneo Tribune, Ngabang Masih semerautnya tempat parkir yang ada di Pasar Rakyat Ngabang perlu perhatian oleh isntansi terkait. Selama ini lokasi parkir di pasar tersebut belum tertata dan terkesan asalasalan saja, bahkan parkir yang dilakukan oleh petugas yang telah ditunjuk menutupi jalan.

Hal ini tentu saja mengakibatkan kemacetan pada saat ramai pengunjung berbelanja. “Entah macan mana parkir ini, jalan saja ditutup apa lagi pada pagi hari. Pada hal saat -saat tersebut sedang ramai-ramainya pengunjung. Tapi memang secara keseluruhannya areal parkir di pasar rakyat ini menggunakan jalan dan ini perlu diperhatikan pemerintah agar parkir di pasar ini dapat rapi dan tertib,”ujar Ensel salah satu pengunjung pasar Rakyat kepada Borneo Tribune saat ditemui, Senin (25/3) pagi kemarin.

Menurut Ensel, seharusnya pasar Rakyat Ngabang yang merupakan pasar sentral harusnya memiliki tempat parkir yang tidak mengganggu jalan. Sebab jalan yang melintasi Pasar Rakyat ini tidak hanya digunakan untuk pengunjung Pasar

Kondisi parkir di Pasar Rakyat Ngabang, tampak parkir dilakukan hampir menutupi belokan jalan di daerah tersebut.

Fota S.Ardiansyah /Borneo Tribune

Rakyat saja akan tetapi jalan ini merupakan jalan lingkar atau jalan alternatif yang tembus ke daerah Sungai Buluh dan Pasar Laut.

Ia berharap demi kenyamanan dan ketertiban lalu

lintas di jalan tersebut Pemerintah Kabupaten Landak dapat memberikan areal parkir yang tidak mengganggu lalu lintas. Kepada instansi terkait juga diharapkan dapat menertibkan

para petugas parkir agar memberi pelayanan yang lebih baik. “Ya petugas parkir seharusnya jangan hanya memindahkan kendaraan saja. Tapi bisa saja kendaraan seperti sepeda motor

diberi kardus agar tidak kepanasan dan itu baru sesuai dengan tagihan yang diminta pada kendaraan yang diparkir dipasar tersebut,” tandasnya. (Kiriman Slamet Ardiansah)

Nasri Alisan Lamar PAN Ratna Sari Borneo Tribune, Sanggau Mantan anggota DPRD Kabupaten Sanggau, Nasri Alisan melamar di Partai Amanat Nasional (PAN) sebagai bakal calon (balon) Bupati Sanggau periode 20132018 dalam pemilukada Bupati dan Wakil Bupati Sanggau yang akan dilaksanakan September 2013 ini.

Nasri menyerahkan formulir lamaran, Senin (24/3) siang di sekretariat DPD PAN Kabupaten Sanggau.

Nasri Alisan yang biasa disapa Anas pun diantar oleh puluhan simpatisannya untuk mengembalikan berkas ke PAN dan disambut langsung oleh Ketua Tim Pilkada PAN Kabupaten Sanggau DPD PAN, Dedy Syahruddin didampingi oleh Dicky Zulkarnaen, S.P. Anas mengaku kalau dirinya maju menjadi calon Bupati Sanggau bersama wakilnya Krisantus Kurniawan dari Partai PDIP yang juga telah mengembalikan berkasnya ke DPD PAN sehari sebelum dirinya.

Pengembalian berkas tersebut tepat dengan ulang tahun dirinya yang ke 45.

Anas menjelaskan, bahwa

KEHILANGAN STNK, KB 3949 LM NK: MH35D9204CJ626797 NS: 5D9-1626885 AN: MOSDAIN Dengan ini STNK dinyatakan tidak berlaku lagi.

NGL

BERKAS Nasri Alisan saat mengembalikan berkas Bakal Calon (Balon) Bupati Sanggau ke Sekretariat DPD Partai PAN Kabupaten Sanggau, Senin (24/3) siang. Foto: Ratna Sari/Borneo Tribune

dirinya memilih berpasangan dengan Krisantus dikarenakan sama-sama anggota DPR, sepaham dan samasama berkeinginan untuk maju. Selain itu, Anas menilai kalau Krisantus bisa bekerja dan mempunyai visi. ”Saya lihat sosok Krisantus adalah orang yang nasionalisme. Saya yakin, dengan formulasi nasional-nasional yang kita miliki, saya yakin bisa memenangkan pilkada dalam satu putaran. Artinya dengan menggunakan formulasi-formulasi yang ada,” ujarnya.

Anas menuturkan bahwa

persiapan yang dilakukan oleh partai masing-masing sudah siap dalam menghadapi pemilukada. Dirinya pun yakin bahwa PDIP dan PAN akan menang. ”Saya yakin menang, karena PDIP pemilihnya sekitar 40 ribu di Kabupaten Sanggau. Sementara PAN bisa capai 20 persen dari seluruh suara. Artinya sudah bisa melebihi 35 persen dari daftar pemilih tetap (DPT). Kita sudah bentuk beberapa tim yakni tim partai, dan sebentar lagi akan buat tim sukses.,” ujarnya.

Anas mengatakan bahwa

dirinya juga telah meminta restu ke Ketua DPW PAN dan Krisantus juga telah meminta restu ke partainya. Dan tidak lama lagi akan dilakukan survei.

Anas menambahkan, bahwa moto dirinya adalah ‘bersatu lakukan perubahan’. Artinya akan melakukan perubahan-perubahan terutama kesejahteraan, infrastruktur, pendidikan dan kesehatan.

“Sekarang harus dipikirkan, bagaimana masyarakat punya pencarian yang tetap.

Saya akan memetakan lahanlahat dan apa yang mau dijadikan masyarakat terhadap

lahan itu, apakah akan dijadikan perkebunan, pertanian dan itu gratis. Kita akan benahi perkebunan dengan pola yang betul-betul berpihak ke masyarakat. Kita akan bantu masyarakat menjadi raja diatas tanahnya sendiri,” jelasnya.

Selain itu, pemberdayaan ekonomi akan menjadi pokok utama. Bahkan sektor pertanian, perkebunan dan industri hasil dari itu yang akan digalakkan. Supaya tidak perlu dilempar keluar hasilhasil dari perkebunan di Sanggau. Sehingga bisa dilakukan di daerah sendiri,” ungkapnya.

Sementara itu, Tim Pilkada PAN Kabupaten Sanggau DPD PAN, Dicky Zulkarnaen mengatakan bahwa berkas-berkas sudah diterima. Namun, jika ada beberapa kekurangan maka harus dilengkapi berkas yang ada setelah direkomendasikan oleh PAN. Selama pembukaan pendaftaran, ada tujuh orang yang mengambil formulir diantaranya Gusti Yusri mengambil formulir sebagai Bupati, Losionus sebagai Wabup, Lambok S. sebagai Bupati, Supardi sebagai Bupati, Ason sebagai Wabup, Krisantus Kurniawan sebagai Wabup dan Nasri Alisan sebagai Bupati. ”Namun, yang baru mengembalikan ada empat orang. Terakhir pengembalian berkas pun hari ini (Senin) jam 2 siang,” pungkasnya.

Sekadau Borneo Tribune

Selasa, 26 Maret 2013

Pencanangan BBRGM 2013 dan Peresmian PLTMH Bagus Kosminto Borneo Tribune, Sekadau Bupati Sekadau Simon Petrus, serempak meresmikan lima kantor Desa yang dipusatkan di Desa Meragun Kecamatan Nanga Taman, Senin (25/3). Lima Kantor Desa yang diresmikan bersama itu, yakni Kantor Desa Meragun, kantor Desa Landau Apin, Kecamatan Nanga Mahap, Kantor Desa Boti, Kecamatan Sekadau Hulu, kantor Desa Nanga Angsar, Kecamatan Belitang, Kantor Desa Merbang, Kecamatan Belitang Hilir.

Dalam arahannya, Bupati mengharapkan SKPD dan Instansi terkait di Pemkab Sekadau bisa melanjutkan pembangunan sebagaimana tujuan pembangunan yang direncanakan Pemerintah Daerah.

“Pembangunan mestinya berkelanjutan. SKPD dan Instansi terkait di Pemkab Sekadau juga harus jeli melihat kebutuhan seperti pembangunan dan peningkatan fasilitas Kantor Desa ini,” ungkap Bupati, di Meragun Senin.

Kata Bupati, dari total Desa di Sekadau 76 Desa, ditambah 11 Desa Pemekaran menjadi 87 Desa di Kabupaten Sekadau, setengah atau sebesar 50 persen kantor Desa di Kabupaten Sekadau saat ini dalam kondisi rusak. karena itu, Bupati tegaskan agar SKPD terkait melanjutkan pembangunan dan penambahan fasilitas kantor Desa.

“Harus dibangun dan diperbaiki secara berkelanjutan. Jajaran terkiat di Pemkab perlu merencanakan ini atau menambah fasilitas kantor desa, Mungkin mereka perlu listrik, minta Laptop, karena dulunya pakai mesin ketik. dan

saya harapkan hari ini kita meresmikan kantor Desa agar diteruskan,” ingat Bupati.

Bupati minta agar konsentrasi pembangunan di tingkat Desa dan Kabupaten menjadi catatan penting SKPD di Pemkab Sekadau.

Oleh sebab itu, kerjasama mesti diutamakan antar Pemkab dan Pemerintah Kecamatan dan Desa. “Agar lingkungan terlihat indah, tanami pepohonan dilingkungan kantor Desa,Sekolah.

Suplay Bibit dan Perkebunan dari Pemkab,” ingatnya lagi.

Kepala Badan Pemberdayaan Masyarakat Kesatuan Bangsa dan Pemerintahan Desa (PM Kesbang Pemdes) Kabupaten Sekadau, Losianus menjelaskan, lima kantor Desa yang diresmikan bersama itu bersumber dari dana APBD Kabupaten Sekadau tahun 2012 sebesar 1,5 Miliar lebih.

“Lima kantor Desa yang dibangun menggunakan sumber dana APBD Kabupaten Sekadau tahun 2012,” terangnya. Losianus katakan pihaknya berupaya untuk membangun kantor Desa yang belum memiliki kantor, terutama Desa-Desa pemekaran.

Camat Nanga Taman, Afronius Akim Sehan, menyampaikan terima kasih kepada Pemkab Sekadau atas perhatian khusus selama ini. “Terima kasih kepada bapak Bupati sudah memilih Desa Meragun sebagai Desa tempat peresmian.

Mewakili masyarakat Meragun kami sampaikan terima kasih sudaha bisa menikmati air bersih dan listrik yang dibangun oleh Pemkab Sekadau,” katanya.

Meski air bersih mendapat kompensasi gratis dari kebijakan Pemkab Sekadau, namun ada beban un-

INFO BANK BNI 46 Pontianak, Jl. Tanjung Pura No. 1 Telp. (0561) 736211, 732016, 732630, 732026 (0561) 736392 Capem Univ. Tanjungpura.

Jl. Daya Nasional Telp. (0561) 736046 (0561) 764012 Capem Pasar Siantan, Jl. Khatulistiwa No. 81-83 Siantan Telp. (0561) 881419 (0561) 883263

BCA KCU PONTIANAK, Jln. A. Yani No. 1 Ptk, 0561-736305 (hunting) KCP Imam Bonjol, Jln. Imam Bonjol No. 457 Ptk, 0561-737984, 734524 KCP Rahadi Usman, Jln. Rahadi Usman No. 4 Ptk, 0561-733482, 740814-15 KCP Sei Pinyuh, Jln. Raya Terminal 05-06, Sei Pinyuh KCP Sultan Muhammad, Jln. Sultan Muhammad 136, Ptk, 0561-738051

BANK KALBAR CABANG UTAMA PONTIANAK Jl. Rahadi Osman No. 10 Pontianak 78117, Telp. (0561) 732148, 736723 Fax. (0561) 745149, Telex. 29174, 29129 CABANG SYARIAH Jl. A. Yani Pontianak, Komp.

Perkantoran & Town House No. 5-6 (depan A. Yani Mega Mall) Telp. (0561) 733033, 7061800, Fax. (0561) 732599

BANK BRI Kantor Cabang Barito, Jalan Barito, Telp. (0561) 734009, Fax. (0561) 733019 Komplek Pertokoan Pasar Flamboyan Jalan Gajah Mada Blok C. 14 Ptk

BANK DANAMON Jl. Tanjung Pura No. 102, Ptk Telp. (0561) 737107 (H), 730898, Fax : (0561) 736264, 765595 Jl. St. Muhammad No. 173, Ptk Telp. (0561) 731156, Fax : (0561) 734462 Jl. KH. Wahid Hasyim No.24-26, Telp.: 0561-768599/765411, Fax : 0561-768599/765411

BANK MANDIRI SYARIAH PONTIANAK, Jl. Diponegoro No. 95, Telp. (0561) 745004, Fax. Ketapang, Jl. MT. Haryono No. 111-112 Ketapang, Telp. (0534) 34600 Fax. (0534) 34395 Kantor Kas Politeknik, Kampus Politeknik Negeri Jl. A. Yani No. 52, Telp. (0561) 583850 Kantor Layanan Syariah Bank Mandiri Pontianak-Sidas, Jl. Sidas No. 2, Pontianak, Telp. : (0561)7069797, Fax. : (0561) 763082

BANK BUKOPIN Cabang Jl. Ir. H. Juanda No. 55-56 Pontianak 78117 (0561) 745025 (Hunting) (0561) 734253 Cabang Pontianak Kal-Bar, Jl. Adi Sucipto Km. 7,5 (Gedung Kopkar Mekar PLN Wil Kal - Bar) Kabupaten Pontianak, Telp. 0561 722598, 0561 - 723158, Kantor Kas Adisucipto Jl. Sultan Muhammad No. 48, Pontianak 78117 , (0561) 730001/ 730077, (0561) 730132, Capem Sultan Muhammad

BANK BTN CABANG PONTIANAK, Jl. Imam Bonjol No. 29 Pontianak 78123, Pontianak, Telepon: (0561) 740163 Fax: (0561) 740168 CABANG PEMBANTU JERUJU, Jl. Kom. Yos Sudarso No. 10, Jeruju Pontianak 78122, Telepon: (0561) 770567 Fax: (0561) 770567 KAS LAYANAN POS ONLINE PONTIANAK, Jl. St. A. Rahman No.49, 78116, Pontianak, Telepon: 0561-730641, 0561-730642, 0561730644 Fax: 0561-762146

BANK PERMATA Juanda KC, Jl. IR. H. Juanda No. 49-50 BB, Pontianak (781177), 0561-738323, 0561 -736411 Gajah Mada KCP, Jl. Gajah Mada no 69 C, Pontianak (78121), 0561747371, Tanjung Pura KCP, Jl. Tanjung Pura No. 370, Pontianak (78122), 0561764926

BANK BII KC Pontianak Jl. Tanjungpura No.20 (Pontianak) Telp. (0561) 39220

BANK MANDIRI

BANK BHI

Jl. I Gusti Ngurah Rai No. 2 , Humaera B (0561) 734247, 734147 Jl. Achmad Yani No. 3 - 3 A, (0561) 765010, 767993 Jl. Tanjungpura No. 110, (0561) 734464, 734752 Jl. Sidas No. 2 (0561) 734670, 747495, 733672

BANK MEGA

Cabang PONTIANAK, Jl. Imam Bonjol No.567 , Telp. (0561)-762838; Fax. (0561) -76290

KC PONTIANAK, Jl. H. Agus Salim No. 10 - 12, Telp. (0561) 739822, (0561) 749078

8

Bupati Resmikan Serempak 5 Kantor Desa

Bupati didampingi sejumlah kepala SKPD dan Muspida, Muspika, membuka tirai Papan Nama Kantor Desa Meragun yang diresmikan Senin (25/3) bersama 4 kantor Desa yang lain. Acara tersebut juga dirangkai bersamaan dengan BBGRM 2013 dan peresmiaan PLTMH Dusun Sangke.

FOTO Bagus Kosminto/Borneo Tribune tuk biaya perawatan apabila warga menggunakan air banyak dari yang ditentukan. “Beban pembayaran Rp 10.000 per bulan, apabila pemakaian lebih 30 meter kubik,”jelasnya dihadapan ratusan masyarakat Meragun.

Mewakili masyarakat, ca-

mat juga sampaikan terimakasih bahwa saat ini dusun Sangke, Kelampuk, Nyauk, telah mendapat penerangan lsitrik dari PLTMH yang berpusat di Dusun Sangke. “Beban pembayaran lampu penerangan 10.000 per bulan, kalau masyarakat yang ada televisi

membayar Rp 15.000 per bulan. Dana ini untuk perawatan,” jelas Afron.

Sementara itu, peresmian lima kantor Desa juga dirangkai dengan peresmian Pembangkit Listrik tenaga Mikro Hidro (PLTMH) di Dusun Sangke, Desa Meragun, dan Pencanangan Bulan

Perpustakaan Keliling Aktif Melayani Pembaca

Bhakti Gotong Royong Masyarakat di Seluruh Kabupaten sekadau Tahun 2013.

Acara juga dirangkai pembangian bibit tanaman pangan dari PKK Kabupaten Sekadau kepada sejumlah Desa.

Tampak hadir sejumlah Kepala SKPD, Dinas, Ba-

dan, Kantor dan Bagian di Pemkab Sekadau, perwakilan DPRD Kabupaten Sekadau, Muspida Kabupaten Sekadau, sejumlah Camat, ketua TP PKK dan perangkatnya, Kepala Desa, dan tokoh masyarakat Meragun, tokoh Agama dan tokoh Pemuda. o

Desa Meragun Kini Nikmati Listrik dan Air Bersih

Bagus Kosminto Borneo Tribune, Sekadau

Camat Sampaikan Terima Kasih

Perpusatakaan keliling Kabupaten Sekadau kini terus aktif melayani pembaca hingga ke pelosok Desa. Senin kemarin (25/3) perpustakaan keliling berupa 1 unit mobil dilengkapi bukubuku bacaan milik Pemkab Sekadau terparkir di Desa meragun Kecamatan Nanga Taman.

Kepala Kantor Perpusatakaan Kearsipan dan Dokumentasi Kabupaten Sekadau, Yakobus Sebastian Batur, mengatakan perpustakaan keliling menjadi salah satu andalan pelayanan perpustakaan ke Daerah, terutama Kecamatan yang jauh dijangkau dari Kabupaten Sekadau seperti di Nanga Taman.

“Konsepnya seperti pelayanan yang terdahulu. Namun kita tetap upayakan masuk ke Kecamatan-Kecamatan bahkan sampai ke Desa melayani pembaca.

Bagi masyarakat, pelajar yang berminat membaca silahkan, ini gratis,” kata

Bagus Kosminto Borneo Tribune, Sekadau

Pelajar dengan asyik membaca buku-buku yang disediakan perpusatakaan keliling di Desa Meragun Senin Kemarin.

FOTO Bagus Kosminto/Borneo tribune mantan camat Belitang Hulu, disambangi di Desa Meragun Kemarin.

Pria yang akrab disapa Batur ini menjelaskan konsep pelayanan perpustakaan keliling adalah menjemput pembaca sekaligus pelayanan kepada masyarakat yang besar minat membaca.

Dengan demikian minat baca pula dapat meningkatkan kecerdasan anak bangsa terutama generasi penerus, pelajar, sehingga mampu mencerdaskan masyarakat di Bumi Lawang Kuari.

“Setiap bulan kita sudah jadwalkan pelayanan perpustakaan keliling di Kecamatan-Kecamatan. Ini dimaksud

menumbuhkan minat baca, supaya banyak membaca banyak ilmu,” katanya.

Menurut Batur, dengan banyak membaca bisa membuka wawasan dan pola pikir seseorang. “Membaca akan membuka wawasan dan pola pikir serta membentuk masyarakat yang cerdas di Kabupaten Sekadau.

Kementerian Pembangunan Daerah Tertinggal juga akan membantu meningkatkan infrastruktur prasarana dan perpustakaan Desa tahun 2013. Semua ini jelas berkat usaha dari pemimpin Kabupaten Sekadau yang tujuannya menjadikan masyarakat pintar,” tandasnya. o

Konversi Lahan Perkebunan dan Pangan Bagus Kosminto Borneo Tribune, Sekadau Lahan pangan mestinya perlu dioptimalkan pemanfaatanya oleh masyarakat.

Pasalnya, jika ekspansi perluasan perkebunan sawit tidak diimbangi dengan perluasan lahan pertanian dapat berpotensi krisis pangan kedepan.

Fasilitator Nasional Serikat Petani Kelapa Sawit (SPKS), Arifin, mengingatkan petani sawit agar tetap mempertahankan lahan pertanian untuk pangan yang bisa ditanami padi, jagung, umbi-umbian, dan komoditas lain selain tanaman Kelapa sawit.

“Tanah milik masyarakat sedapatnya dipertahankan serta dimanfaatkan untuk dikelola menjadi produktif untuk tanaman pangan.

Tujuaannya tidak lain untuk kesejahteraan keluarga dalam persediaan pangan yang mandiri,” katanya di Sekadau, belum lama ini.

Arifin berharap lahan milik petani yang masih ada di Kabupaten Sekadau sepantasnya dimanfaatkan untuk tanaman pangan. Karena itu Arifin berpendapat agar konversi lahan perkebunan dan pertanian kini menjadi isu penting dan mesti digalakan oleh masyarakat petani.

“Langkah tersebut untuk menjaga keseimbangan bila harga komoditas kelapa sawit turun drastis. Artinya petani jangan dengan mudah menjual lahan kebun kepada perusahaan skala besar,” harapnya.

Sementara itu, anggota DPRD Kabupaten Sekadau Nobertus mengatakan kondisi ideal bagi masyarakat agraris adalah memiliki kebun sawit, kebun karet serta lahan padi. Kendati begitu, Petani juga diharapkan memikirkan pemanfaatan lahan pertanian agar bisa menyiapkan stok pangan mandiri.

“Meski sulit mencapai kondisi ideal namun harus

diperjuangkan dan diterapkan. Jangan bergantung hanya pada satu komoditas pertanian yang harganya banyak dipengaruhi oleh hukum pasar,” katanya.

Dewan kata dia, mendukung pembahasan rancangan Peraturan Daerah tentang kedaulatan pangan.

Kepala Dinas Pertanian Perikanan dan Peternakan Kabupaten Sekadau Adrianto Gondokusmo memastikan Sekadau masih jauh dari ancaman krisis pangan. “Karena ditempat kita masih banyak sekali lahan yang belum dimanfaatkan oleh petani untuk tanaman pangan, potensinya juga banyak, tinggal dikelola lebih giat,” harapnya.

Saat ini Pemerintah Sekadau kian giat memperhatikan soal pangan, dan senantiasa menambah luas areal lahn pertanian serta melengkapi petani dengan peralatan kepada petani.

“Ini maksudnya agar terus meningkatkan hasil produksi pangan,” tandasnya. o

Camat Nanga Taman, Afronius Akim Sehan, menyampaikan terima kasih kepada Pemkab Sekadau atas perhatian khusus kepada masyarakat Desa Meragun, Kecamatan Nanga Taman. Saat ini masyarakat meragun sudah menikmati air bersih gratis, dan listrik dari energy PLTMH di Dusun Sangke.

“Terima kasih kepada pemkab sekadau yang sudah memperhatikan pembangunan di Desa Meragun. Mewakili masyarakat, kami sampaikan terima kasih sudah bisa menikmati air bersih dan listrik yang dibangun oleh Pemkab Sekadau,” katanya di Meragun pada saat persemiaan PLTMH dan Peresmian kantor desa serta pencanangan Bulan Bhakti Gotong royong Masyarakat 2013 se-Kabupaten Sekadau.

Meski air bersih mendapat kompensasi gratis dari kebijakan Pemkab Sekadau, warga juga diminta membayar beban sebesar Rp 10.000 apabila melebihi 30 meter kibik per bulan per kepala Keluarga.

“Beban pembayaran Rp 10.000 per bulan, apabila pemakaian lebih 30 meter kubik,”jelasnya dihadapan ratusan masyarakat Meragun.

Mewakili masyarakat, camat juga sampaikan terimakasih bahwa saat ini dusun Sangke, Kelampuk, Nyauk, telah mendapat penerangan lsitrik dari PLTMH yang berpusat di Dusun Sangke. “Beban pembayaran lampu penerangan 10.000 per bulan, kalau yang masyarakat yang ada televisi Rp 15.000 per bulan. Dana ini untuk perawatan,” jelas Afron.

Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Pertambangan Kabupaten sekadau, yang disampaikan Kepala Bidang Pertambangan dan energy Kabupaten Sekadau, Mawardi Nur Hasibuan, berharap masyarakat Dusun Sangke, Nyauk dan Kelampuk, Desa Meragun Kecamatan Nanga Taman dapat merawat fasilitasPembangkit Listrik Tenaga Mikro Hidro (PLTMH).

“Pengelolaanya diserahkan sepenuhnya kepada masyarakat, kita akan membina,” kata Hasibuan.

Menurut dia, PLTMH memang salah satu solusi untuk penerangan di pedalaman yang memiliki potensi air terjun.

Pembangunan PLTMH Sirin Punti didanai oleh dana alokasi khusus (DAK) APBD Kabupaten Sekadau tahun anggaran 2012 dengan nilai 857 juta rupiah.

Dikatakan Hasibuan, PLTMH yang memanfaatkan air terjun Sirin Punti sebagai main power itu mampu menghasilkan tenaga maksimal 45 kilowatt. Tenaga sebesar itu sanggup menerangi hingga 150 buah rumah warga di 3 Dusun tersebut.

“Saat ujicoba kita lakukan untuk memastikan apakah semua peralatan bekerja dengan baik. Alhamdulillah, sesuai harapan,” ujarnya.

Smentara untuk Pengelolaan PLTMH itu pun sudah direncanakan. Sudah ditetapkan 5 orang tenaga yang ahli di bidangnya yang akan memanage mulai dari operasional hingga masalah biaya yang dikenakan bagi warga yang rumahnya dialiri listrik dari PLTMH itu.

“Hasil musyawarah masyarakat menyepakati setiap rumah dipasang 1 buah bola lampu dan tiap bulan akan dipungut biaya sebesar 10.000 rupiah per lampu,” tutur Hasibuan.

Warga Desa Meragun, Tinus, mengaku gembira dan senang mereka mendapat perhatian khusus dari Pemda Sekadau. “Kami tidak bisa membalas kalau diuangkan, dan kami percaya hanya Tuhan saja bisa mebalas kemurahan Pemda Sekadau telah sudi membagun Meragun ini. Mungkin saja ini berkah meragun menjadi sumber air bersih yang diberian tuhan,” ungkapnya berbincang dengan Borneo tribune, saat Peresmian Senin kemarin. o

Sintang-Melawi

Selasa, 26 Maret 2013

Milton: Petani Kreatif Bakal Sukses BUPATI Sintang, Milton Crosby mengharapkan, kepada para petani agar terus bekerja keras meningkatkan produksi pertanian di Kabupaten Sintang.

Permintaan Milton ini bukan tanpa alasan.

Pasalnya hingga saat ini bangsa Indonesia masih terus melakukan impor beras dari negara luar.

Seperti Thailand dan Vietnam.

“Ribuan ton beras dipasok dari luar. Sudah saatnya kita mengembangkan potensi yang ada di daerah biar tidak terlalu bergantung dengan negara luar,” tegas Bupati Sintang, Milton Crosby disela-sela panen padi di Desa Emparu, Kecamatan Dedai, Jumat (21/3) pekan lalu.

Menurutnya, banyak program yang telah

Disdik Tunda Pembangunan SMP Baru Melawi Kekurangan Tenaga Guru Eko Susilo Borneo Tribune, Nanga Pinoh PEMBANGUNAN unit sekolah baru (USB) nyaris tak pernah berhenti setiap tahunnya di Kabupaten Melawi. Program Pemerintah Pusat untuk menyediakan dana untuk membangun SMP, baik dalam bentuk USB maupun Satap (Satu Atap) justru tidak diimbangi dengan penyediaan tenaga guru yang memadai sehingga banyak SMP yang justru mengalami kekurangan tenaga guru.

Dinas Pendidikan (Disdik) Kabupaten Melawi akan melakukan moratorium untuk menunda sementara pembangunan SMP baru di Kabupaten Melawi.

Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Melawi, Paulus mengatakan, jumlah sekolah SMP yang ada di Kabupaten Melawi sebanyak 104 unit. Tapi yang sangat disayangkan,

bangunan SMP yang sudah ada tersebut tidak terurus atau tidak maksimal dimanfaatkan.

“Sementara sekolah SMP yang terurus hanya sekolah-sekolah yang ada di kota kecamatan, sedangkan di pedalaman sangat memperihatinkan,” ujar Paulus, saat meresmikan ruang kelas baru dan laboratorium IPA di SMAN 1 Nanga Pinoh, belum lama ini.

Selain itu, kata Paulus, persoalan SMP di daerah pedalaman adalah masih kurangnya tenaga guru.

Karena jumlah guru yang ada sekarang tidak seimbang dengan jumlah SMP yang ada di Melawi.

“Melihat dari jumlah sekolah yang ada sekarang, untuk guru SMP memang sangat membutuhkan penambahan,” ucapnya.

Menurutnya, karena terbatasnya jumlah guru SMP yang ada sekarang sehingga masih banyak sekolah yang gurunya hanya ada satu atau dua

“

Endang Kusmiyati Borneo Tribune, Sintang

orang saja. Alasan inilah yang membuat Disdik memutuskan untuk tidak membangun sekolah SMP baru dalam waktu dekat.

“Idealnya satu sekolah minimal ada 11 orang tenaga guru. Melihat kondisi inilah maka perlu dilakukan moratorium dan perlunya dikaji kembali pembangunan sekolah SMP di Melawi,” terangnya.

Keberadaan tenaga pengajar, kata Paulus, merupakan salah satu elemen penting. Mengingat dengan adanya keterbatasan jumlah tenaga guru yang ada di SMP akan membuat para orang tua tidak percaya atau tidak yakin untuk menyekolahkan anaknya di SMP tersebut.

“Jadi jangan ada yang mengusulkan bangun SMP, karena pasti saya tolak.

Karena lebih baik memaksimalkan sekolah yang ada sekarang ketimbang membangun sekolah baru,” pungkasnya.

PEMERINTAH KABUPATEN KAPUAS HULU

DINAS PERIKANAN PANITIA PENGADAAN BARANG/JASA Jalan Antasari No. 06 Telp / Fax. ( 0567) 21644 PUTUSSIBAU 78711

PENGUMUMAN PRAKUALIFIKASI Nomor : 602.1 / 78 / DIKAN / PAN-PBJ / Sel.S / 2013 Panitia Pengadaan Barang/Jasa Dinas Perikanan Kabupaten Kapuas Hulu akan melaksanakan Prakualifikasi seleksi sederhana untuk paket pekerjaan Jasa konsultansi sebagai berikut : 1. Paket Pekerjaan : Nama paket pekerjaan : Perencanaan Teknis Prasarana Kolam Percontohan Lingkup pekerjaan : Sipil/ Jasa Nasehat /Pra-desain dan Design Enjiniring Pekerjaan Teknik Sipil Keairan Nilai total HPS : Rp. 131.924.000,-(Seratus Tiga Puluh Satu Juta Sembilan Ratus Dua Puluh Empat Ribu Rupiah) Sumber pendanaan : DAU Tahun Anggaran 2013 2. Persyaratan Peserta a. Peserta memiliki Ijin Usaha sesuai dengan lingkup pekerjaan yang dipersyaratkan b. Kualifikasi: Kecil c. Pendaftaran dan pengambilan dokumen dilakukan secara langsung oleh Direktur/orang yang ditugaskan oleh Direktur Utama/Pimpinan Perusahaan/Kepala Cabang, dengan melampirkan Surat Tugas dari Direktur Utama/Pimpinan Perusahaan/Kepala Cabang dengan membawa Kartu Pengenal (KTP) d. Seseorang dilarang mewakili lebih dari 1 (satu) perusahaan dalam mendaftar dan mengambil dokumen.

3. Pendaftaran dan Pengambilan Dokumen Kualifikasi : Hari/Tanggal : Selasa/26 Maret 2013 s/d Selasa/2 April 2013 Waktu : Senin-kamis /09.00 - 12.00 WIB Jum’at /09.00 - 10.30 WIB Tempat/Alamat : Dinas Perikanan Kabupaten Kapuas HuluJalan Antasari No. 06 Putussibau 78711 Telp./Fax (0567) 21644 Untuk hal-hal yang belum jelas dapat ditanyakan pada Panitia Pengadaan Barang/Jasa pada saat pendaftaran.

Demikian pengumuman ini disampaikan atas perhatiannya diucapkan terima kasih.

Putussibau, 25 Maret 2013 PANITIA PENGADAAN BARANG / JASA DINAS PERIKANAN KABUPATEN KAPUAS HULU

Pupuk MOL ini tidak kalah baiknya. Selain itu sangat bersahabat dengan lingkungan dan ekosistem yang ada

“

MANAGER PLN Rayon Sintang, Gurit Bagaskoro mengungkapkan, peminat pemasangan sambungan baru yang diajukan masyarakat ke PLN Sintang sejak 2013, mayoritas berasal dari kecamatan di Kabupaten Sintang.

“Untuk pelayanan sambungan baru, tidak pernah terputus.

Setiap harinya pasti ada calon pelanggan yang mengajukan sambungan baru. Untuk tahun ini peminat kebanyakan berasal dari kecamatankecamatan dari luar kota Sintang,” ungkap Manager PLN Rayon Sintang, Gurit Bagaskoro, belum lama ini. Gurit menambahkan, untuk pelayanan sambungan baru, pihaknya akan tetap melayani seluruh calon pelanggan tanpa ada terkecuali selama kapasitas listrik mencukupi.

“Semua permintaan sambungan baru tetap kita layani. Tinggal nanti bagaimana pertimbangannya menjadi

prioritas atau tidak.

Selama kapasitas gardu tidak overloud akan kita pasang,” lugasnya.

Menurutnya, pelayanan kepada masyarakat menjadi prioritas tanpa ada pemilahan. Semua masyarakat berhak mendapatkan listrik asalkan memenuhi kriteria standar PLN. “Kalau memang jaringannya ada, kapasitas gardu tidak overloud, kenapa tidak. Saya tidak mau ada diskriminasi,” tegasnya.

Gurit menambahkan, target rasio elektrifikasi listrik di Kabupaten Sintang 60 persen. Dengan target tersebut maka jumlah rumah tangga atau masyarakat yang belum teraliri listrik semakin kecil.

“Sekarang sejumlah kendala sudah berkurang.

PLN Wilayah terus melakukan pembangunan jaringan serta penambahan pembangkit listrik.

Tentunya dengan perluasan jaringan dan penambahan pembangkit tersebut, daerah yang belum teraliri dapat menjadi prioritas,” pungkasnya.

9

Stop Kebijakan Impor Beras

2013, Peminat Sambungan Baru PLN Meningkat Endang Kusmiyati Borneo Tribune, Sintang

Borneo T Tribune

Milton Crosby Foto Eko Susilo/Borneo Tribune

dilakukan Pemerintah Kabupaten Sintang dalam upaya meningkatkan produktifitas pertanian.

Seperti membuka sawah baru, membantu dan mendampingi petani melalui PPL, termasuk mencari teknologi baru.

“Tujuannya agar mampu menghasilkan padi yang berkualitas. Produktifitas meningkat, tidak hanya untuk makan sendiri tetapi juga bisa dijual keluar.

Dengan demikian petani bisa jadi pengusaha yang sukses,” kata Milton.

Dalam kesempatan itu, Milton mendorong para petani supaya rajin merawat sawah. Para petani disarankan melaku-

kan komunikasi intensif dengan para Petugas Penyuluh Lapangan (PPL).

“Kelompok tani mesti kompak. Minimal dalam satu hari kita luangkan waktu satu jam untuk merawat sawah,” pesan Milton.

Soal kelangkaan pupuk?

Milton menyarankan kepada petani untuk menekuni pupuk MOL. “Pupuk MOL ini tidak kalah baiknya. Selain itu sangat bersahabat dengan lingkungan dan ekosistem yang ada,” kata Milton seraya berjanji akan mengupayakan gudang pupuk lini tiga di Kabupaten Sintang.

O2SN Tingkat Kecamatan Nanga Pinoh Eko Susilo Borneo Tribune, Nanga Pinoh PELAKSANAAN Olimpiade Olahraga dan Seni Nasional (O2SN) di tingkat Kecamatan Nanga Pinoh mulai digelar, Senin (25/3). Acara pembukaan yang digelar di halaman SD Negeri 6 Nanga Pinoh diikuti ratusan atlet dari sejumlah SD yang ada Nanga Pinoh.

Camat Nanga Pinoh, Aimolnija saat membuka O2SN mengatakan, kegiatan ini memang sudah sering dilaksanakan. Bahkan sudah diagendakan setiap tahun dilaksanakan. Mulai dari tingkat sekolah, kecamatan, hingga ke kabupaten.

“Dari hasil seleksi dikegiatan O2SN di tingkat kecamatan inilah yang nantinya, dipilih atlet terbaik untuk mewakili Kecamatan Nanga Pinoh pada O2SN tingkat kabupaten tahun 2013,” ungkapnya.

Menurutnya, O2SN bertujuan untuk meningkatkan sportivitas, kreativitas belajar serta prestasi lainnya. Termasuk untuk menunjang prestasi akademik siswa di sekolah.

“Olahraga akan membuat

Pembukaan O2SN, Camat Nanga Pinoh membuka kegiatan O2SN se- Kecamatan Nanga Pinoh, Kabupaten Melawi. FOTO: Eko Susilo/Borneo Tribune fisik menjadi kuat. Dan fisik yang kuat akan memotivasi jiwa yang kuat. Kita juga berharap nantinya olahraga bisa meningkatkan prestasi belajar,” katanya.

Aimol berharap mudahmudahan pada kegiatan O2SN tingkat kecamatan ini semua sekolah SD/ sederajat yang ada di Kecamatan Nanga Pinoh, baik sekolah negeri maupun swasta ikut berpartisipasi pada kegiatan ini. Dirinya pun menyampaikan bahwa atas nama Camat Nanga Pinoh, dirinya mengucapkan terima kasih kepada setiap sekolah, khususnya bagi para guru olahraga yang telah mengirimkan anak-anak didiknya untuk mengikuti O2SN ini.

“Kepada para peserta,

diharapkan bisa menunjukkan prestasi, sportivitas dan disiplin yang tinggi.

Karena kegiatan ini merupakan ajang prestasi untuk meningkatkan kedisiplinan, sportivitas siswa yang menjadi peserta O2SN,” harapnya.

Sementara itu, Ketua Panitia O2SN, Tomas Selvinus menambahkan, O2SN merupakan kegiatan rutin yang sudah diagendakan untuk dilaksanakan pada setiap tahun.

Dimana kegiatan O2SN ini berjenjang, mulai dari tingkat kcamatan, kabupaten, provinsi hingga ke tingkat nasional.

“O2SN ini merupakan ajang untuk seleksi atlet yang kemudian dikirim untuk mengikuti O2SN

Pilkada KKU Terancam Diskorsing Dikatakannya, sebelum sidang terbuka tersebut, sebelumnya juga telah dilakukan persiapan kelengkapan untuk persidangan dimana kedua belah pihak baik penggugat dan tergugat untuk melengkapi bukti dan dokumen.

“Sudah kali ketiga disidangkan untuk persiapan, kalau tidak ada halangan pada Kamis 28 Maret nanti sidang pembacaan gugatan di PTUN Pontia-

nak,” lanjut Ashadi.

Terkait materi gugatan, Ashadi masih terkesan malu-malu menyebutkan apa saja yang disampaikan ke PTUN dalam berkas yang didaftarkannya itu, namun dirinya menyebutkan inti dari gugatan itu adalah tentang keputusanpetusan yang dilakukan oleh KPU dan dinyatakan dalam surat keputusan KPU KKU. “Salah satunya adalah

tingkat berikutnya. Contohnya dari hasil O2SN tingkat kecamatan ini, atlet yang terbaik kita kirim untuk mengikuti O2SN tingkat Kabupaten Melawi,” timpalnya.

Menurutnya, ada pun yang menjadi peserta O2SN Kecamatan Nanga Pinoh ini, atletnya dari 31 SD/MI yang ada di Kecamatan Nanga Pinoh. Tomas atas nama panitia berharap dari kegiatan ini bisa menghasilkan atlet-atlet yang berprestasi guna untuk mewakili Kecamatan Nanga Pinoh pada O2SN di tingkat Kabupaten Melawi.

Ada pun cabang-cabang olahraga yang dilombakan, yaitu atletik, tenis meja, catur, silat, karate, voli mini dan takraw.

.................. dari halaman 1 keputusan KPU tentang tidak dinyatakannya sebagai pasangan calon yang lolos dalam pendaftaran,” kata Ashadi.

Dikatakannya dalam tuntutan di PTUN tersebut dirinya mengharapkan adanya keputusan pengadilan yang mendukung dirinya bahwa ada sekorsing terhadap pelaksanaan pilkada.

“Kita minta skorsing,” harapnya.

Hal yang mendasari ke-

mungkinan dilakukannya sekorsing pelaksanaan pilkada ini adalah adanya satu keketentuan yang memberi kesempatan kepada penggugat untuk meminta sekorsing dan dapat dikabulkan.

“Jika dikabulkan tanggal 29 tidak ada penghitungan suara hingga ketingkat TPS,” katanya.

Sementara itu, Ketua KPU KKU H. Dedy Efendy SH sebagai pihak tergugat membenarkan pihaknya dilaporkan oleh tim Ashadi Yusuf dan Irawan Salim ke PTUN Pontianak.

“Sudah ada dua kali pemanggilan,” kata H. Dedy Efendy SH. Dedy mengakui, hingga saat ini pihaknya belum mengetahui materi gugatan yang disampaikan penggugat kepada KPU, karena hingga saat ini belum ada surat yang masuk.

“Kita belum terima surat gugatan,” katanya.

Dikatakanya dalam kasus gugatan itu pihak KPU menunjuk kuasa hukum Nazirin SH sebagai kuasa hukum yang ditunjuk untuk mengawal kasus gugatan ke PTUN Pontianak itu.

“Sampai saat ini gugatan PTUN tidak mempengaruhi proses tahapan Pilkada,” kata Dedy.

Selasa, 26 Maret 2013

Kapuas Hulu

Borneo T Tribune

10

80 Ribu e-KTP Sudah Beredar di Bumi Uncak Kapuas Timotius Borneo Tribune, Putussibau

Marcellus Basso FOTO Timotius/Borneo Tribune

menggunakan operator masing-masing kecamatan yang tersebar di Kapuas Hulu. Hanya saja terkait cepat atau lambatnya penerbitan eKTP tersebut itu menurutnya tergantung Pemerintah Pusat.

“Meskipun sudah puluhan ribu e-KTP yang sudah terbit, namun masih banyak juga yang belum menerima meskipun sudah duluan melakukan perekaman, padahal perekamannya sama-sama,” jelasnya.

Dirinya menyampaikan ucapan terima kasih kepada masyarakat yang begitu anstusias dalam mensukseskan program nasional tersebut. Jika dilihat dari pelaksanaan e-KTP tersebut, kesadaran masyarakat untuk memiliki KTP cukup tinggi, hal ini diharapkan terus ditingkatkan dan bagi masyarakat yang belum melaksanakan perekaman e-KTP silahkan mendatangi tempat pelayanan dimasing-masing kecamatan.

Salah seorang pelajar mempertunjukan kemampuannya dihadapan publik, sehingga menjadi pusat perhatian warga Kota Putussibau saat mengikuti kegiatan Car Free Day hari Minggu (24/3) di Jalan D.I. Pajaitan Kota Putussibau. FOTO: Timotius/Borneo Tribune

Pendidikan Daerah Perbatasan Perlu Perhatian Timotius Borneo Tribune, Putussibau TIDAK hanya pembangunan infrastruktur jalan dan jembatan, kesehatan yang masih perlu mendapat perhatian pemerintah, namun yang mendesak dunia pendidikan. Pendidikan di daerah perbatasan di wilayah Kabupaten Kapuas Hulu mestinya menjadi perhatian pemerintah. Mestinya, alokasi dana peruntukan bagi daerah perbatasan Kapuas Hulu mesti ditambah dari Pemerintah Pusat.

Bupati Kapuas Hulu, Abang Muhammad Nasir saat Rakor Pembangunan Kawasan Perbatasan belum lama ini mengatakan jangan sampai anakanak usia sekolah di daerah perbatasan lebih memilih bersekolah di Negara Malaysia, karena memang fasilitas pendidikan di Malaysia luar

biasa, begitu juga dengan mutu pendidikan.

Kata dia, untuk pembangunan daerah perbatasan di kabupaten Uncak Kapuas ini, perlu dibangun koordinasi yang baik dengan Pemerintah Pusat.

Tidak hanya itu bahkan koordinasi masing-masing SKPD di lingkungan Pemerintah Kabupaten Kapuas Hulu dengan Badan Pengelolaan Perbatasan Daerah (BPPD) Kapuas Hulu juga harus terjalin dengan baik, sehingga hasil koordinasi tersebut akan dibawa kepada Pemerntah Pusat.

“Jika melihat kebutuhan masyarakat, masih banyak yang harus diperhatikan.

Hanya saja, yang harus segera diperhatikan yaitu infrastrktur, pendidikan dan kesehatan di daerah perbatasan,” tegasnya.

Dirinya berharap agar perhatian dan keseriusan Pemerintah Pusat dalam membangun daerah

Gallery

Kerawing Menerima pesanan & menjual : hasil tenunan daerah/ kerajinan, berupa pakaian adat, anyaman dan lukisan Putusibau SISKA Hp. 081257159998

PT. BUMI BORNEO CEMERLANG

Telp. 0561-577868 Jl. Gaj ahma da N o. 3 P ont ianak Gajahma ahmada No Po ntianak Email: aria_tur@yahoo.com Penerbangan Pontianak - Jakarta BATAVIA : 5x penerbangan dalam sehari ( z07.05 z07.55 z11.10 z14.35 z16.00 ) SRIWIJAYA : 4x penerbangan dalam sehari ( z07.00 z07.55 z11.55 z15.50 ) LION AIR : 3x penerbangan dalam sehari ( z07.30 z11.35 z15.30 )

GARUDA : 3x penerbangan dalam sehari ( z08.00 z12.55 z17.35 ) Penerbangan PTK - JOGJA & PTK - SURABAYA BATAVIA : 1x penerbangan dlm sehari (pukul : 14.45)

PALAPA TAXI

PONTIANAK - SINGKAWANG (PP) PONTIANAK SINGKAWANG

Jl. Arteri Supadio Ruko No. 1-2

Jl. Niaga No. 25

0561-717 8888 0562-333 9999 0821 4876 8888 0821 4876 9999 ARMADA INNOVA & YARIS ARMADA INNOVA & YARIS JAM JAM BERANGKAT :

BERANGKAT:

05-07-08-09-10-11-13-14-15-16-17-19.00 WIB 05.00 - 08.00 - 11.00 - 14.00 - 17.00 - 19.00

“

Alokasi Dana Mestinya Ditingkatkan

Distributor Aspal Shell (Drum) Pen 60/70, Berat Bersih : 154 Kg

perbatasan di wilayah Kabupaten Kapuas Hulu sesuai harapan seluruh masyarakat Kapuas Hulu terutama yang berada disekitar daerah perbatasan, yaitu pemerataan pembangunan untuk kesejahteraan.

“Saya rasa sebagai beranda depan Bangsa ini kawasan perbatasan khususnya yang berada di wilayah Kabupaten Kapuas Hulu perlu keseriusan Pemerintah Pusat,” pintanya.

Abang Muhammad Nasir

Jika melihat kebutuhan asyarakat, masih banyak yang harus diperhatikan. Hanya saja, yang harus segera diperhatikan yaitu infrastruktur, pendidikan dan kesehatan di daerah perbatasan

“

KABUPATEN Kapuas Hulu berhasil melaksanakan program Nasional untuk perekaman e-KTP yang dilaksanakan secara serentak di seluruh Indonesia.

Bahkan, kabupaten ini meduduki urutan ke-3 tercepat diseluruh Indonesia. Tercatat, saat ini sekitar 80.000 buah e-KTP yang sudah dikantongi masyarakat Kapuas Hulu.

Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Kapuas Hulu, Marcellus Basso mengatakan bahwa Pemerintah Pusat menargetkan untuk perekaman e-KTP di Kapuas Hulu sebanyak 104. 486 jiwa wajib eKTP. Usai dilaksanakan, target tersebut tercapai pada tanggal 23 Oktober 2012, hanya saja kemudian Pemerintah Pusat menambah target sehingga berjumlah 111.

360 jiwa wajib e-KTP, pada target kedua tersebut pada 31 Oktober 2012 sudah terlaksana sekitar 105,41 persen.

“Sebenarnya jika Pemerintah pusat tidak menaikan target, Kapuas Hulu pasti mendapat urutan pertama tercepat dalam perekaman e-KTP, akhirnya kita hanya mendapat urutan ke-3 se-Indonesia, dan sudah puluhan ribu e-KTP yang sudah diterima masyarakat,” jelas Marcellus, ditemui Borneo Tribune, Senin (25/03).

Dikatakan Marcellus perekaman e-KTP tersebut akan terus dilayanai, bahkan sistem jemput bola masih tetap dilaksanakan dengan

FOTO Timotius/Borneo Tribune

Pelabuhan Bongkar Muat Barang Kebutuhan Masyarakat Selimbau Timotius Borneo Tribune, Putussibau PELABUHAN bongkar muat barang merupakan sarana utama dalam menyuplai kebutuhan pokok masyarakat.

Masyarakat Kecamatan Selimbau, Kapuas Hulu misalnya sangat tergantung dengan suplai kebutuhan sembako yang masih didatangkan menggunakan jalur sungai. Namun, sayangnya selama ini Pemkab Kapuas Hulu belum membangun pelabuhan bongkar muat barang sehingga menyulitkan saat menaikan barang dari motor bandung ke darat.

“Saat ini pelabuhan memang menjadi kebutuhan masyarakat, selain

keberadaan pelabuhan itu membantu masyarakat juga dinilai dapat memperlancar arus bongkar mat barag dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat setempat,” kata A.M Johanudin Kepala Desa Gudang Hulu Kecamatan Selimbau, belum lama ini.

Kata Johanudin saat ini perekonomian masyarakat Selimbau sudah cukup mengalami peningkatan dari beberapa tahun sebelumnya, namun perlu didukung dari perhatian pemerintah salah satunya mesti dibangun pelabuhan bongkar muat barang, karena masyarakat masih mendatangkan barangbarang dari Pontianak menggunakan jalur sungai Kapuas.

“Tidak bisa dipungkiri transportasi darat sudah

ada, tetapi kenyataan dilapangan untuk daerah pesisir sungai kapuas ini rata-rata masih mengandalkan transportasi sungai, apalagi yang berkaitan dengan barang dagangan dan semakin hari permintaan masyarakat akan barang-barang tersebutt semakin meningkat,”cetusnya.

Dirinya berharap Pemerintah Kabupaten Kapuas Hulu dapat memperhatikan apa yang menjadi kebutuhan masyarakat di Selimbau.

“Kami sangat berharap perhatian Pemerintah Kabupaten Kapuas Hulu khususnya untuk pembangunan pelabuhan bongkar muat barang tersebut, karena memang saat ini yang dibutuhkan masyarakat,” pintanya.

IKLAN BARIS Dijual Bangunan

Ser vice Mobil

Taxi

Dijual cepat eks. kantor, sertifikat, 2 lt, Jl. Nurali No. 2, Hub. 081384151188 tnp perantara.

SUTOYO MOTOR. Service, Tune Up, Las/Cat Mobil. Jl. Letjen Sutoyo No. 11 Telp. 743690 Ptk

CV. TEGAR PRATAMA TRANS-

Dijual Tanah

Dicari

numpang Jl. Kalimantan No. 24B

SGR, Guru PAUD/TK, Bersedia Ikut Diklat, Lgsg Penempatan, Hub. Jl. Pancasila No. 207 Telp. 761562

WANG Jl. Imam Bonjol Gg. Tnjng

Jln.Purnama I Gg. Purnama Indah 1 No. 21. Menuju Komplek Dinasti Indah. Uk. 16 x 27 m. Bangunan L 14,5 m, P 18,5 m. Hub. Bpk. Gusti Hp. 081256983336 DIJUAL CEPAT TANAH SHM, tanpa perantara. * Jl. Gusti Situt Mahmud, Gg. Selat Makasar, Siantan (blkng BPAS) LT 1000 m2 Rp. 300 jt (nego). Hub. 0819 565 2794/0561 700 4977 Dijual tanah, 364 M 2, Jl. Danau Sentarum, Gg. Wonosobo, 50 Juta. Hub. Sri 081352269380 Dijual tanah, jl. Ujung Pandang, luas 4114 m2 sertifikat, Hub. 081384151188 tnp perantara.

Peluang Bisnis

PORT Melayani Antar Jemput Pe0562-640029/641366 SINGKASari No. 36 0561-747211/749025 PONTIANAK

INVESTASI EMAS! Hari ini daftar mulai besok Dpt PROFIT (7%/hari) www.forecashier.com/ID.000833 /SMS “MINAT”.Hp.087775210833

INNOVASI TAXI. Melayani Antar

Kost

A. Yani (RM. Bertagis) Pontianak

Gallery Kost. Menerima Pria & Wanita Fasilitas Air & Listrik dan lain-lain. Jl. Diponegoro No. 9 Telp.

0562-3320424 SKW

Jemput. Jl. Tua Pekong No.24 Singkawang, (0562)3309800, Jl. Telp. (0561) 7015100, (0561) 7157000

Disewakan Disewakan gudang 2 pintu, luas + 250 m2 dan 200 m2, cocok utk kndraan bermotor, alat telekomunikasi, di Jl. Adisucipto. Hub 081384151188 tnp perantara.

Iklan Baris:

1 baris / hari Rp. 6.000,-

Teras Borneo Tribune

Selasa, 26 Maret 2013

Cornelis: Pengusaha Jangan Jadi Penonton pengukuhan BPC HIPMI seKalbar di Hotel Orcharzd.

Dikatakannya, melalui Organisasi HIPMI harus dapat menghimpun semua pengusaha yang ada di Kalbar.

HIPMI harus mampu memfasilitasi semua pengusaha yang ada di Kalbar.

“Kalau kita jadi penonton masuk didalamnya mendingan, tapi kalau kita hanya menjadi penonton diluar kaca tentu kita tidak bisa mengetahui apa yang dibicarakan orang lain,” ingatnya.

Diingatkan olehnya lagi, mulai sekarang, organisasi ini harus bangun dan memainkan perannya baik dalam negeri sendiri maupun diluar negeri khususnya di kawasan Asean yang bertetangga dengan wilayah Kalbar.

Tokoh Ekonomi Kerakyatan ini juga menawarkan kepada pengusaha melalui organisasi HIPMI yang ada di Kalbar untuk menyuplai bahan kebutuhan pokok dimana sebagian besar

dipasok dari luar Kalbar, utamanya dari pulau Jawa, padahal Kalbar memiliki potensi Sumber Daya Alam yang cukup besar belum dikembangkan, ini dikarenakan belum dimanfaatkan secara maksimal, sehingga menyebabkan kebutuhan pangan Kalbar masih tergantung dari pihak luar.

HIPMI sebagai mitra Pemerintah diharapkan dapat membantu Pemerintah dalam pemberdayaan dan pengembangabn UMKM,

Bongkar Home Industri Narkoba mengingat potensi yang ada pada UMKM masih cukup menjanjikan, namun belum diberdayakan secara maksimal.

“Permasalahan klasik UMKM masih berkisar pada permasalahan permodalan dan skill, apabila UMKM telah kuat dan tangguh, tentu akan menjadi basis perekonomian didaerah dalam meningkatkan serta berimbas pada kesejahteraan hidup masyarakat Kalbar,” ajaknya.

Warga Kesal, Listrik Padam seperti Direncanakan yang menelepon operator layanan pengaduan gangguan Siantan, Minggu (24/3).

Masyarakat telah menyampai bahwa telah terjadi pemadaman di Jalan Tanjung Raya II Kecamatan Pontianak Timur. Kemudian saat masyarakat yang mengadukan ini menanyakan apa penyebab pemadaman listrik di Jalan Tunjung Raya II Kecamatan Pontianak Timur tersebut, sang operator pengaduan yang mengaku bernama Ria, menyampaikan kepada masyarakat tersebut, bahwa dirinya belum mengetahui penyebab pemadaman, lantaran belum ada informasi dari ‘Charli’.

Dan sang operator ini pun menyarakan kepada masyarakat komplain ini, mengkonfirmasi langsung kepada Charli, terkait penyebab pemadaman tersebut, yakni di nomor Kantor 0561 - 733593. Masyarakat yang komplain ini, langsung mengubungi nomor telepon yang di sarankan oleh sang operator. Dan ternyata diangkat petugas, yakni mengaku atas nama Heri, dan Heri mengatakan kepada masyarakat yang komplain tersebut, bahwa ini adalah Kantor APDP dan terletak di Jalan Gajah Mada.

Heri pun menjelaskan kepada masyarakat in, bahwa pemadaman dilakukan karena ada beban berat di Jalan Tanjung Raya II sehingga dimatikan, terus ketika ditanya oleh masyarakat, apakah Jalan Tanjung Raya II selalu terjadi beban berat, Heri pun kembali menjelaskan kepada masyarakat, tidak begitu, melainkan ini sudah terjadwal oleh atasanya untuk memadamkan tersebut.

Masyarakat yang menelpon pun bingung, karena masyarakat menanyakan kepada Heri, apabila beban berat atau puncak dapat dilihat secara otomatis?, mengapa sudah terjadwal oleh atasan?, berarti atasan mengatahui bahwa di Jalan Tanjung Raya II ini selalu

beban berat. Masyarakat juga menanyakan mengapa Jalan Tanjung Raya II selalu padam listriknya.

Zainudin warga Jalan Tanjung Raya II saat dkonfirmasi, ketika dirinya menelpon kantor APDPÿ mengungkapkan, bahwa pemadaman yang terjadi menurut Heri petugas APDP, karena bebat berat di kawasannya, namun setelah itu Heri mengungkapkan sudah terjadwal oleh atasan.

“Saya ingin menanyakan mengapa Jalan Tanjung Raya II terus dijadikan korban pemadaman listrik, memangnya Tanjung Raya II beban puncak terus, apakah daerah lain tindak, ini baru empat hari tidak mati, ini mati lagi listrik. Karena sebelumnya Jalan Tanjung Raya II ini langganan setiap hari listrik mati,” ungkap Zainudin.

Dikatakan Zainudin, jika memang sudah terjadwal oleh atasan yang disebutkan oleh Petugas APDP ini, seharusnya sosialisasikan kepada masyarakat, sehingga masyarakat mengetahui kalau hari ini, mati, kalau besok tidak. Dengan demikian masyarakat tidak bingung lagi, terkait pemadaman tersebut.

Selain itu warga Tanjung Raya II lainnya, yakni Yedi (22), juga merasa kesal, atas pemadaman yang terjadi terus di wilayah Jalan Tanjung Raya II, bukan hanya dua hari tiga hari secara berturut - turut pemadaman, melainkan setiap hari.

“Baru saja empat hari yang lalu tidak mati - mati, ini mati lagi. Sebelum empat hari yang lalu itu, Jalan Tanjung Raya II ini, mati terus. Seperti ada yang mengatur, bahwa setiap menjelang Magrib mati lampu, jangan lah disini terus, giliran lah, kami ini mau beraktifitas juga” ungkap Yedi dengan nada kesal.

Sementara itu Borneo Tribune, mencoba mengkonfirmasi pihak APDP via telepon, Petugas APDP yang bernama Heri, dirinya

membenarkan bahwa APDP merupakan tempat pengatur distribusi penyaluran listrik.

Dari APDP inilah pemadaman dapat dilakukan, dan ini sudah terjadwal oleh atasan.

“Kami hanya petugas, jika atasan mengatakan A ya A, sama juga dengan listrik, jika atasan bilang sama kami matikan, ya kami matikan, sehingga kami pun memadamkan daerah yang diminta oleh atasan” ungkap Heri melalui via telepon kepada Borneo Tribune.

Semantara itu Manager PLN Area Kota Pontianak, Pugiwasi, saat dikonfirmasi via teleponnya, apakah benar APDP ini yang mengatur pemdaman listrik Kota Pontianak dan benarkah pemadaman listrik Kota Pontianak atas bedasarkan perintah atasan, sehingga pemadaman terus terjadi di Kota ini.

“APDP memang bertugas mengatur penyaluran dan pendistribusian Listrik dan melakukan pemadaman selama ada beban berat. Namun tidak benar jika dikatakan petugas APDP, bahwa pemadaman atas perintah atasan,” bantah Manager PLN Area Kota Pontianak.

Menurut Manager PLN Area Pontianak, yang sering disapa Pugi, pemadaman terjadi karena beban berat atau beban puncak di suatu daerah, sehingga harus dipadamkan listrik di daerah tersebut, guna tidak mengganggu pendistribusian listrik di daerah lainnya. Dan APDP sendiri, yang dapat memadam listrik di suatu daerah, selama daerah itu mengalami beban berat.

“Jadi bukan karena perintah atasan pemadaman ini dilakukan, dan bukan juga dijadwalkan oleh atasan pemadaman tersebut,” bantahnya lagi.

Pugi mengakui, bahwa memang belum disosialisasi dan tidak akan disosialisasikan kepada masyarakat terkait APDP yang dapat memadamkan listrik ini, lantaran menurutnya masyarakat tidak

perlu tahu tentang APDP ini, karena masyarakat cukup tahu pada PLN saja.

“Di APDP itu ada namanya monitor otomatis, dan dimonitor itu akan kelihatan daerah mana yang beban puncak, maka APDP segera menyabut penyulang listrik di daerah tersebut, dan jika sudah kembali stabil maka akan dihidupkan kembali,” ungkap Manager PLN Area Pontianak.

Lanjut Manager PLN,ÿ di APDP ada sekitar 60 penyulang listrik berikut tertera daerah - daerah mana saja di Kota Pontianak ini, dan kemungkinan di Jalan Tanjung Raya II itu beban puncaknya tinggi dan urutan nomor satu, sehingga harus dipadamkan.

Dan ketika ditanya apakah setiap beban puncak di Jalan Tanjung Raya II Kecamatan Pontianak tersebut, sehingga harus dipadaman setiap harinya dalam beberapa bulan terakhir ini, Pugi pun mengatakan dirinya tidak tahu, namun yang jelas jika dipadamkan berarti karena beban puncak, dan bukan atasan APDP maupunsudah terjadwal oleh atasan “Yang jelas APDP ini bukan memadamkan listrik bedasarkan perintah atasannnya, karena setahu saya APDP memadamkan listrik itu karena beban puncak,” ujarnya.

Lebih jauh lagi Pugi juga menjelaskan, bahwa permasalahan dan menyebab listrik padam di Kota Pontianak ini, yakniÿ karena beban puncak atau beban berat, kurangnya pembangkit, gangguan pada pembangkit, kemudian kabel yang putus tertimpa pohon.

“Itulah beberapa penyebabnya, dan kami sedang mencari solusi untuk hal ini, dan jika masyarakat ingin complain terkait pelayan bisa langsung datang ke Kantor saya, maka saya akan layani. Atau pula bisa langsung ke Call Center 123, dimana pengaduan akan ditampung.”

Wukuf, Penyerahan Diri Secara Mutlak Kepada-Nya (Habis) Marwah (wajib/fardhu) dan mencium Hajrul Aswat (Sunnah). Sebaliknya, walaupun kunjungan ke dan berada Madina selama 8 hari untuk melakukan sholat selama 40 kali di Masjid Nabawi adalah sunnah / disarankan hukumnya, tetapi kegiatan itu juga menjadi pelengkap proses kagiatan Haji di Tanah Suci.

Karena itu, menjelang tiga hari keberangkatan, Ketua rombongan, Ketua Regu dan Ketua Tim Kesehatan mengingatkan kepada para anggota Jamaah Haji agar mengadakan persiapan serius untuk berada di tiga tempat itu. Mereka yang berumur 60 ke atas atau yang memiliki keterbatasan dalam kesehatan jasmani, disarankan untuk menyimpan tenaga. Empat dari 9 (sembilan) hal yang disarankan berkaitan dengan kesehatan, diantaranya adalah banyak minum, makan buahbuahan, dan kurma 3 kali sehari dan bawa obat secukupnya. Persiapan maksimal yang harus dilaksanakan oleh para Jamaah Haji dimisalkan seperti kondisi gawat darurat akan dihadapi di “medan perang.”

Kekhawatiran itu memang tidak sangat beralasan, karena ketiga tempat itu sebagai tempat ibadah haji wajib (fardhu) memang sangat menantang. Namun. Allah tentu akan memberikan kelapangan dan kemudahan, dan tidak akan menyulitkan umat-NYA. Kota Mekkah ke Padang Arafah berjarak kurang lebih 21 km. Dalam keadaan normal jarak sejauh itu dapat ditempuh dengan kendaraan bis paling lama 20 menit. Karena jalan yang menghubungkan dua kota itu dilalui lebih dari 60.000 bus yang membawa sekitar 3.000.000 Jamaah dari seluruh dunia, tidak termasuk kendaraan pribadi milik orang-orang dari seluruh kota di Arab Saudi yang berjumlah lebih dari 5.000 buah dengan daya angkut lebih dari 25.000 orang, jarak tempuh bus yang kami tumpangi menjadi lebih dari 1 « jam. Pada 24 Oktober 2012 berangkat dari Kota Makkah pukul 21.15 sampai ke Padang Arafah 22.45 waktu setempat.

Di kawasan Padang Arafah terhampar lebih dari 375.000 tenda yang terletak di atas padang pasir berukuran sekitar 10,4 km2. Ketika rombongan kami sampai di Bagian Timur Gurun Arafah, kawasan dimana tenda-tenda Jamaah Haji

Indonesia berlokasi, pada pukul 22.55 (10 menit berjalan mencari tempat dimana tenda rombongan 10 Kloter 17 berada), ternyata tenda yang diperuntukkan bagi rombongan kami telah diisi oleh rombongan dari Kloter daerah lain yang datang beberapa jam sebelumnya.

Dua tenda bagi Jamaah perempuan dan laki-laki secara terpisah berukuran masing-masing sekitar 12 x 12 m berlokasi sangat strategis dekat dari jalan kecil dan tempat parkir bis yang memisahkan tenda-tenda di kiri dan kanan jalan dengan WC dan kamar mandi. Tenda-tenda itu yang semulanya diperuntukkan bagi rombongan kami telah ditempati oleh rombongan lain yaitu dari Provinsi Riau.

Pertekaran dimanapun, terutama di Tanah Suci, selalu dihindari, apalagi untuk hal yang bisa dimusyawarahkan. Itulah yang selalu diingatkan sebelum para jamaah berangkat oleh para pembina dan Ketua rombongan dalam setiap Manasik Haji.

Tiap-tiap tenda diberi tanda: nomor Kloter, nomor dan jumlah rombongan, asal provinsi, dan nama Ketua Rombongan. Tanda itu tertulis pada sebidang papan, diletakkan di atas tiang yang cukup tinggi dan ditancapkan di halaman depan setiap tenda. Namun, tanpa minta maaf dan rasa menyesal sedikitpun, mereka meminta kami mencari tenda lain yang kosong dengan alasan tanda/plang itu tumbang dan tidak kelihatan lagi. Kalau tanda itu tumbang, bolehkan fihak lain seenaknya mengambil hak orang lain? Karakter dan perangai tidak menyesali dan ketidakmauan meminta maaf semacam ini sering terjadi di negeri sendiri dan masih terus tumbuh suburnya walau telah berada di Tanah Suci: ‘Hantam dulu, perkara belakang’; sudah korupsi, merusak lingkungan, jual dan beli nilai dan gelar akademis, membuatkan tesis dan merusak sistem pendidikan, masih senyum-senyum dan secara “berjamaah: menyingkirkan orang lain pula.

Kami berhasil menghidari pertengkaran dengan mencari tenda lain: “mengalah”’ bukan karena takut, tetapi Ketua rombongan dan para anggotanya memahami bahwa kami tidak layak bertengkar dengan mereka yang mengambil hak orang lain.

Setelah beberapa menit

mencari tenda yang belum ditempati oleh jamaah lain, akhirnya kami mendapat 2 buah tenda kosong masingmasing berukuran 20 x 15 m dan 4 x 15 m. Tenda pertama yang digunakan untuk jamaah laki-laki dibagi dua: sebagian untuk tidur dan sebagian lagi tetap menjadi mushalah, sedangkan sebuah lagi berukuran lebih kecil diperuntukan bagi Jamaah perempuan.

Pada malam pertama di Arafah, rombongan rombongan 10 Kloter 17 mendapat 3 (tiga) hal. Pertama adalah tenda dan mushalah sekaligus; kedua, tenda tersebut tidak jauh dari WC, kamar mandi dan tempat wudhu yang biasanya diperebutkan orang. Ketiga, kemudahan itu merupakan imbalan positif dari keberhasil kami menahan diri dan hati di Tanah Suci.

Sejak 3 hari sebelum 24/ 10 jamaah seluruh dunia telah memenuhi Padang Pasir Arafah. Menjelang Subuh suara panggilan Sholat (Adhzan) yang mengumandangkan Kebesaran Allah, menyerukan untuk bersholat dan kemenangan bagi mereka yang beriman, dan menekankan tentang pentingnya Sholat daripada tidur, merambah dan seakan menghangatkan gurun yang masih dingin di awal pagi itu.

Begitu Sholat Dzuhur selesai, Wukuf, kegiatan utama di Gurun Arafah, pun dimulai. Sembilan doa khas Wukuf, diucapkan secara berbarengan oleh seluruh Jamaah dengan bimbingan dari Ketua Rombongan masing-masing. Doa dan takmit itu membahana seakan membelah kawasan gurun ini, dan menggetarkan lebih dari 375.000 tenda-tenda putih. Dalam Sholat Dzuhur, sebagian besar Jamaah melaksanakan Sholat Ashar dengan menjama’nya disebut Jama’ Takdim agar kegiatan Wuquf berlangsung lebih panjang melintasi atau tidak kehilangan waktu Ashar.

Wuquf berasal dari dan berubah menjadi kata Waqaf berarti menyerahkan secara mutlak sesuatu untuk kepentingan dan digunakan apa saja oleh fihak penerima. Mereka yang mewaqafkan sesuatu telah merelakan hak mereka demi kepentingan yang lebih besar. Jadi Wuquf adalah penyerahan diri secara mutlak kepada Allah Pemilik dan Penguasa segalanya di Dunia dan Akhirat: Dari-NYA kita semua Berasal dan Kepada-NYA pula semua kita

11

akan Kembali dan Dikembalikan (Innallillahi wa Inaillahi Rojiun).

Dalam koteks filosofis, baik filsafat Ketuhanan (theological philosophy) dan filsafat keagamaan (religious philosophy) maupun filsafat sosial (social philosophy), aktivitas Wuquf merupakan keharusan bagi manusia, wajar dalam kehidupan manusia yang fana ini dan kewajiban dan tanggung jawab bagi setiap individu yang beriman. Demikian juga halnya Waqaf, kegiatan sosial keagamaan ini tidak hanya menjadi monopoli orang-orang berpunya untuk mewaqafkan harta mereka: tanah, rumah, kebun dan bahkan pulau yang berharga secara material, sosial dan ekonomi bagi kepentingan umat dan syiar keagamaan. Namun, orang tak berpunyapun dapat juga berwaqaf, yaitu diri pribadi, kemampuan otaknya dan jiwanya secara mutlak kepada Penciptanya.

Karena itu, setiap orang bisa saja melakukannya tanpa perlu menunggu menjadi orang kaya, seperti misalnya mewaqafkan tenaga, fikiran, ilmu pengetahuan, sebagian dari waktu dan pekerjaannya bagi kepentingan masyarakat, dan meningkatkan kualitas dan kuantitas bidang profesinya.

Para guru dan dosen mewaqafkan tenaga, fikiran dan ilmu pengetahuan bagi sekolah, perguruan tinggi, bangsa dan negara dengan mendidik, mengajar dengan baik dan melayani dalam bentuk memberi pekerjaan rumah, mengoreksi dan memberikan penilaian dan membimbing secara obyektif kepada para siswa dan mahasiswa mereka tanpa pamrih; para perawat, bidan, dokter dan tenaga medis lainnya mewaqafkan keahlian mereka dengan melayani masyarakat tanpa pamrih demi kesehatan masyarakat; pegawai negeri sipil, swasta, BUMN, mewaqafkan tenaga, fikiran dan pengalaman dengan meningkatkan pelayanan; dan para pensiun, atau mereka yang masih aktif namun pada saat kegiatan yang menyangkut kepentingan masyarakat, bangsa dan negara, mewaqafkan waktu, tenaga, fikiran, keakhlian dan kemampuan mereka dengan menjadi sukarelawan (volunteer) berbagai kegiatan tanpa menuntut pembayaran. *Alqadrie, Dosen FISIPOL UNTAN, Pengamat Bidang & masalah Perhajian

dapat membuat bangsa ini menjadi idiot dan bodoh.

Dan kita yang ada di Kalbar ini harus memerangi yang namanya Narkoba.

“Memangnya kita mau jadi bangsa yang idiot dan bodoh, kan tidak? Maka dari itu kita perangi Narkoba yang ada di Kalbar,” pungkas Gubernur Kalbar.

Sementara itu Kapolda

Kalbar Brigjend Pol Tugas Dwi Apriyanto mengatakan, bahwa pihaknya akan selalui komitmen memerangi narkoba dan siap memberantas narkoba yang ada di Kalbar ini.

“Saya selalu peringatkan kepada seluruh anggota jajaran saya, baik itu pejabat utama, perwira serta para Kapolres yang ada di Kalbar ini, untuk selalu me-

mastikan anggota kepolisian tidak terlibat dalam narkoba apalagi sampai masuk ke dalam jaringan,” tegas Tugas.

Dikatakan Tugas, Home Industri Narkoba yang berhasil diungkap, harus menjadi tolak ukur bagi jajaran Polda Kalbar yang lainnya, guna mengungkap kasus Home Industri narkoba yang ada di Kalbar.

Kasus ‘Ngelem’ Ironis masa depan mereka. Salah satunya seperti yang marak diberikan oleh media massa belakangan terakhir adalah kasus anak-anak yang ketahuan ‘ngelem’ di kawasan Kota Pontianak.

“Saya mengharapkan agar para orangtua bisa ikut memantau aktifitas yang dilakukan oleh putra-putri mereka sehari-hari sehingga tidak terjerumus dalam hal-hal negatif yang tentunya bisa merugikan masa depan mereka sendiri,” ungkap Ikhwani A Rahim, di Gedung DPRD Provinsi Kalbar, Senin (25/3).

Oleh karena itu, legislator PAN DPRD Provinsi Kalbar itu menambahkan, sejatinya para orangtua bisa ikut mengarahkan anak-anak mereka untuk melakukan berbagai hal-hal yang positif. Seperti melakukan kegiatan olahraga maupun belajar berorganisasi sebagai bekal untuk masa depan mereka.

“Tentunya kita mengharapkan agar para orangtua bisa mengarahkan anakanak mereka untuk melakukan berbagai hal-hal yang positif. Salah satunya dengan melakukan kegiatan

olahraga maupun kegiatan keorganisasian yang bisa menjadi bekal untuk masa depan mereka,” timpalnya.

Tak hanya itu, mantan aktivis mahasiswa ini juga mengharapkan hendaknya aparat pemerintahan maupun aparat keamanan tentu perlu meningkatkan pengawasan terhadap beragam potensi kenakalan remaja yang belakangan terakhir muncul ke permukaan. Salah satunya adalah kasus ‘ngelem’.

“Salah satunya yang menjadi sorotan media massa akhir-akhir ini adalah anakanak yang ketahuan ‘ngelem’. Hal ini tentu menjadi kekhawatiran kita bersama dan tentunya perlu segera dicarikan solusi konkret sehingga hal seperti ini tidak terus terulang di masa mendatang,” harap Ikhwani.

Oleh karena itu, Ketua DPW PAN Provinsi Kalbar ini mengharapkan, Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi serta Pemerintah Kabupaten/Kota perlu melakukan sinergi terkait pola pembinaan yang strategis yang bisa dilakukan terhadap anak-anak yang notabene sebagai generasi peneruh bangsa sehingga beragam

potensi maupun kreatifitas yang mereka miliki bisa tergali serta bisa disalurkan secara positif.

“Kondisi ini tentu sangat memprihatinkan. Dan Pemerintah Kota Pontianak perlu lebih serius lagi dalam menangani kasus ‘ngelem’ yang terjadi di Kota Pontianak. Karena ‘ngelem’ itu bisa merusak syaraf dan otak mereka. Mau jadi apa nantinya apabila anak-anak yang notabene sebagai generasi penerus bangsa ternyata syaraf dan otaknya sudah rusak karena ‘ngelem’,” tegasnya.

Ikhwani berpendapat, mengingat sejauh ini ‘ngelem’ itu tidak dikategorikan sebagai narkoba tentu Pemerintah perlu memikirkan regulasi maupun aturan yang bisa mengatur tentang kasus ‘ngelem’ tersebut.

“Karena sejauh ini ‘ngelem’ itu belum dikategorikan sebagai narkoba, saya pikir Pemerintah perlu memikirkan regulasi maupun aturan yang bisa dijadikan peraturan guna mengatur aktifitas ‘ngelem’ tersebut,” lugasnya. (Andry/Borneo Tribune)

dang-undang, anggota KPU, anggota DPR RI, sampai mantan ketum partai.

Dalam ketenangannya selama konpers terluncur kata-kata yang mengandung metafora, penuh tafsiran politis yang beragam. Kini mantan ketua partai asli Blitar, seperti tengah meretaskan dialektika dan kebebasan ekspresi kepada khalayak. Mungkin ini yang dinilai seorang pengamat politik sebagai kedewasaannya berpolitik.

Kata-katanya mungkin menyasar lawan atau bahkan kawan politik yang sedang berseberangan, tetapi dibungkus dengan diksi-diksi tepat sonder to the point.

“Ini baru halaman pertama, masih banyak halaman yang akan kita baca bersama”, sasarnya. Kira-kira begitu cuplikan kata-katanya saat konpres yang ditunggu banyak orang waktu itu.

Tentunya, ia tidak sedang mengajak khalayak untuk membaca sebuah buku secara nyata. Cuplikan kata-katanya bermuatan makna mendalam karena mengandung metafora yang sangat akrab dalam wacana sastra.

Tidak cukup di situ saja, mantan aktivis ini sebelumnya pernah melontarkan pernyataan yang serupa yang dibungkus secara metaforis. “Kalau ada uang satu rupiah saja dikorupsi, gantung saja di Monas”, kilahnya saat diwawancarai oleh wartawan yang mengaitkan dirinya dengan proyek trilyunan yang awalnya menyeret bendahara partainya. Pernyataan itu sangat metaforis yang menyasar bukan makna sebenarnya walaupun beberapa khalayak menagih janjinya dengan makna sebenarnya setelah diketahui kejelasan statusnya kini.

Menurut Riffaterre, metafora adalah menggantikan arti sesuatu yang lain, kata berarti yang lain (tidak menurut arti sesungguhnya) (Pradopo, 2005: 212). Oleh karena itu, episode politik yang tengah diperankan mantan ketua partai ini akan berlanjut ke episode berikutnya dengan cerita-cerita politik lainnya seperti membuka halaman demi halaman sebuah buku. Memang begitu nyatanya, halaman baru sepertinya tengah dibukanya sehingga menimbulkan sanggahan bagi yang merasa disasar dan ragam analisis yang disajikan para pengamat politik.

Penggunaan metafora dalam perpolitikan mungkin yang dibilang orang-orang sebagai salah satu seni berpolitik. Dengan lain kata, suasana yang memanas masih tetap bisa menggunakan kepala dingin melalui diksi yang tidak menimbulkan gejolak yang berarti. Meskipun, transaksional politik sangat rentan gejolak demi sebuah kepentingan. Di sisi lain, warna politik pasti menarik jika dialektikanya dibungkus melalui diksi yang beretika.

Penguasaan metafora bisa menjadi katarsis dalam pusaran politik yang taktentu dan cara yang indah dalam dialektika politik dengan lawan politiknya. Oleh karena itu, jam terbang politik harus dikantongi oleh seorang politikus dari partai apa pun dalam bertarung di medan politik, sekalipun itu dalam menyerang, membela, dan mempertahankan sebuah argumentasi. Pilihan kata cerdas merupakan pembacaan situasi dan kondisi yang tengah terjadi, yang tampaknya dibutuhkan juga dalam dunia politik.

Ruang Kamar 050312

Metafora Politik mengait-ngaitkan dengan partai ini yang identik dengan warna biru. Satu per satu elit-elit partainya memberikan pembelaan atas dakwaan yang disangkakan setelah diperiksa oleh komisi yang sering disebut dengan lembaga superbody.

Sampai pada episode politik yang menghampiri ketua umumnya sehingga memaksanya melepaskan kursi ketua partai berlambang mercy dengan menanggalkan baju kebesaran partai sebagai simbolnya di kantor pusat partainya pada 23 Februari 2013. Penanggalan baju tersebut saat akhir konferensi pers (konpres) yang dilakukannya untuk menanggapi kejelasan status yang telah disandangnya dari lembaga yang pernah identik dengan cicak-buaya, yang diumumkan pada Jumat keramat. Episode itu disaksikan oleh pasang mata para loyalisnya dan para pemburu berita yang tidak henti melepaskan cahaya kamera menghujani wajah ketum itu, untuk nantinya memilih angle yang tepat.

Pembelaan diri sekaligus orasi politik menarik untuk dicermati, termasuk gaya penyampaiannya yang tenang, tidak meledak-ledak, sedangkan ia tengah mengalami tekanan yang berpotensi mengacaukan ranah psikologisnya. Katakata yang keluar dari mulutnya jelas, tertata, dan pelan dari awal, tengah, dan akhir selama konpers. Oleh karena itu, ada pengamat politik yang menilai bahwa ia memiliki kedewasaan berpolitik (politic maturity).

Hal ini dapat dimaklumi, ia telah kenyang dengan asamgaram fluktuasi politik, dari ketua umum sebuah organisasi mahasiswa terkenal, tim perumus sebuah un-

KBPPP Diharapkan Membantu Semua Pihak Pancasila, Kasdam Tanjung Pura, Kapolda Kalbar besert Istri dan seluruh pejabat utama Polda Kalbar. Dalam pelantikan ini Kapolda menjadi inspektur upacaranya.

Gubernur Kalbar berharap, ke depannya KBPPP yang ada di Kalbar ini dapat membantu kinerja Pemerintah dalam menjaga Keamanan dan Ketertiban Masyarakat (Kamtibmas), karena jumlah KBPPP di Kalbar ini cukup banyak.

Setidaknya setiap anggotanya dapat mengingatkan tentang keamanan yang perlu dijaga.

“KBPP ini dapat membantu kinerja Polri yang ada di Kalbar, terutama dalam Kamtibmas, begitu juga dalam membantu kinerja Pemerintah dalam menjaga keamanan di Kalbar ini.

Dan salah satunya saya rasa adalah masalah lalu lintas di Kalbar ini,” ungkap Cornelis yang merupakan mantan Ketua KBPPP Kalbar.

Lanjut Cornelis, masalah lalu lintas di Kalbar ini, yakni terkait kecelakaan lalu lintas yang sering terjadi bahkan menewaskan pengendara. Setidaknya atau minimal KBPPP dalam membantu kinerja Polri, yakni dengan cara menjadi

pelopor keselamatan berlalu lintas, dimana KBPPP yang menjadi pelopor dapat mensosialisasikan kepada masyarakat tentang ketertiban berlalu lintas.

“Angka kecelakaan lalu lintas di Kalbar ini tertinggi di Indonesia. Kecelakaan rata - rata pengendara tewas di jalan, dan ini sangat disayangkan sekali jika usia usia produktif manusia, meninggal dalam keadaan sia sia seperti tabrakan tersebut, jalan kecelakaan lalu lintas itu sangat beresiko,” katanya.

Masih mengenai kecelakaan lalu lintas, Gubernur mengatakan bukan hanya berdampak bagi pengendara tersebut, melainkan berdampak pada Negara juga.

Lantaran usia - usia produktif yang meninggal karena kecelakaan tersebut, seharusnya masih membayar pajak kepada Negara selama 20 tahun ke depan dan ketika kecelakaan meninggal dunia, pembayaran pajak pun terhenti. “ Negara kan rugi yang telah untuk membesarkan seseorang, karena Negara itu sudah menyiapkan berbagai macam Subsidi, namun ketika usia produktif, malah meninggal sia - sia karena kecelakaan, dan Kapolda

dan Saya juga tidak mau hal seperti ini terjadi, jadi saya harap masyarakat Kalbar tertiblah berlalu lintas, guna tidak menjadi korban lalu lintas” tambahnya.

Sementara itu Ketua KBPPP, Ir. Bride S. Allorante, MM, MT mengtakan pihaknya siap melaksanakan apa yang sudah menjadi tugas dari KBPPP, dimana KBPPP merupakan suatu organisasi Polri, dan KBPPP akan mensosialisasikan apa yang disosialisasikan oleh Polri, terutama dalam menjaga Kamtibmas.

“Sesuai dengan permintaan Kapolda, bahwa mendatabeskan terlebih dahulu anggota KBPPP, maka kami akan menjalankan, kemudian kami akan menjadi mensosialisasikan guna membuat masyarakat memiliki kami juga,” ujar Bride.

Dikatakan Bride, saat anggota KBPPP ada 3000 di Kalbar ini, dan setiap anggota KBPPP ini akan menjadi pelapor dan pemberi informasi kepada kepolisian maupun masyarakat, tentang gangguan Kamtibmas.

“Yang pasti kami siap membantu kepolisian dan pemerintah dalam menjaga Kamtibmas,” pungkasnya.

Perbedaan Waktu atau Waktu Indonesia Timur (WIT).

Namun klien menjawab dengan tenang, “Saya sedang berada di zona waktu yang normal saat

ini...”

Karena tidak yakin dengan jawaban klien, maka konsultan bertanya lagi, “Sekarang begini saja, Pak, apakah di tempat Anda

berada sekarang saat ini menunjukkan waktu pukul 11.25?”

“Tidak,” jawab klien, “Sekarang di sini waktu pukul 11.26...”

CMYK

Advertorial

12

www.borneotribune.com

Borneo Tribune

CMYK

Selasa, 26 Maret 2013