Harian Borneo Tribune 26 April 2013 by Borneo Tribune Press

cmyk

I DEALISME, K EBERAGAMAN

DA N

KEBERSAMAAN

Borneo Tribune www.borneotribune.com

Jumat, 26 April 2013

15 Jumadil Akhir 1434 H - 17 Sha Gwee 2564

Telepon Redaksi/Iklan/Langganan/Pengaduan: (0561) 767788 Faximile. (0561) 766103

Alamat Redaksi: Jln Purnama Dalam No 2 - Pontianak 78121

Rakor Lembaga dan Organisasi Agama Katolik

B uah Bibir

Gubernur : Umat Katolik Harus Beranda Terdepan Atasi Persoalan

Sebaiknya Susno Menyerah JAKARTA Ketua Mahkamah Konstutisi (MK) Akil Mochtar, mengatakan, sebaiknya Komjen Pol (Purn) Susno Duadji menyerahkan diri kepada Kejaksaan Negeri (Kejari) Jakarta Selatan untuk menjalani hukuman. ”Supaya tidak terombangambing, karena keputusan yang dikeluarkan oleh Kejaksaan sudah punya kekuatan AKIL MOCHTAR

....Ke Halaman -11

S uara Enggang Kedamaian

Leo Sutrisno

....Ke Halaman -3

Es Krim dan Panjang Umur SEORANG cewek belia duduk di sebuah kursi panjang di sebuah taman sambil dengan santai makan es krim. Saat dia makan yang ke 7 batang, seorang cewek belia lainnya berjalan kemari dan berkata: “Makan terlalu banyak makanan manis bisa merugikan kesehatan. Bila kamu terus-terusan makan es krim nanti kamu pasti akan menjadi subur gembrot.” ”Tetapi Kakekku ternyata telah hidup 100 tahun lamanya.” kata cewek belia yang suka makan es krim itu dengan nada tak setuju dengan pandangannya. ”Apakah justru karena dia makan banyak es krim?” ”Bukan, karena dia tak pernah mencampuri urusan orang lain.”o

GUBERNUR Kalbar Drs Cornelis, MH meminta Peran Pemuda Agama Katolik dalam meningkatkan program Indeks Pembangunan Manusia di Kalbar. Forum Rakor digelar untuk menghasilkan terobosan penting dan strategis bagi peningkatan kualitas partisipasi lembaga dan organisasi agama Katolik dalam pemARAHAN. Gubernur Conelis memberikan araha kepada Umat Katolik untuk mengambil peran dalam pembangunan di Provinsi bangunan Kalbar. Kalbar pada acara Rakor Lembaga dan Organisasi Agama Katolik. FOTO Andika Lay/Borneo Tribune ....Ke Halaman -11

Sertifikat Adjudikasi KKR Belum Jelas 4 Tahun Sertifikat Tak Sampai ke Tangan Warga Sertifikat Adjudikasi tahun 2009 di Desa Punggur Besar Kecamatan Sungai Kakap Kabupaten Kubu Raya (KKR) amburadul. Selama 4 tahun, warga tidak mendapatkan sertifikat tersebut, sehingga hal ini meresahkan warga. Bukti hak milik tidak ada di tangan mereka Achmad Mundzirin Borneo Tribune, Pontianak M. KASIM, warga Parit H. Husin Desa Punggur Besar Kecamatan Kubu

Raya tak sanggup menutupi keresahannya. Sampai saat ini Ia maupun keluarganya belum menerima sertifikat adjudikasi yang dimohonkan selama 4 tahun yang lalu.

“Saya sudah lama menunggu proses terbitnya sertifikat saya, namun belum selesai sampai saat ini, dan ini membuat saya resah, karena sudah empat tahun lamanya, sertifikat juga tidak sampai ke saya, dan informasinya sudah terbit, tapi mengapa belum sampai ke saya, jadi siapa yang pegang sertifikat saya ini,” kesal Fatimah, Istri dari M. Kasim, Kamis, (25/4), kemarin. Dikatakan Fatimah, mungkin bukan ....Ke Halaman -11

Rapat Penegasan Batas Daerah Kota Singkawang dan Bengkayang Sekda Kalbar Drs M Zeet Hamdy Assovie, menyaksikan Penandatanganan Berita Acara Penyelesaian Perselisihan Batas Daerah antara Pemerintah Kota Singkawang dengan Kabupaten Bengkayang.

Andika Lay Borneo Tribune, Pontianak MENYELESAIKAN perselisihan tapal batas, selain mengacu pada ketentuan dan aturan yang berlaku, prinsip persaudaraan dan kekeluargaan serta mengedepankan asas persatuan dan kesatuan dalam bingkai NKRI merupakan cara bijak dalam mencapai suatu keputusan terbaik. ....Ke Halaman -11

Pengadaan Bibit di KKR Dilaporkan Kadis Segera Diperiksa Achmad Mundzirin Borneo Tribune, Pontianak KEPOLISIAN Resort Kota (Polresta) Pontianak memastikan akan memeriksa Kepala Dinas Pertanian dan Pertenakan Kabupaten Kubu Raya (KKR), Ir. H. Suharjo, MM, yakni terkait laporan yang dibuat oleh sejumlah Kelompok Tani KKR, dugaan pengadaan Bibit tidak layak sertifikasi

Diancam Ayah Akan Dibunuh

Gadis 13 Tahun Pasrah Diperkosa Abang Tiri Achmad Mundzirin Borneo Tribune, Pontianak GADIS berusia 13 tahun sebuta saja Bunga, pasrah diperkosa Irwan (33) warga Siantan Kecamatan Pontianak Utara yang merupakan Abang tirinya. Bunga terpaksa menuruti perbuatan bejat si Abang Tiri mengancam akan membunuh Ayahnya. Pemerkosaan yang dialami Bunga yang dilakukan Abang Tirinya Irwan, yakni terjadi pada Bulan Oktober Tahun 2012 di kediaman Irwan. Di mana saat kejadian,

FOTO Andika Lay/Borneo Tribune.

....Ke Halaman -11

Suharjo Pilihan Bupati Muda (-2)

Sebagian Besar Waktu Mengurus Pertanian Di akhir tahun 1979, H Suharjo memulai karir sebagai petugas penyuluh lapangan (PPL). Sejak itu, sebagai besar waktu dan karir dihabiskan penyandang gelar magister manajemen agribisnis ini mengurusi petani.

Oleh: Hairul Mikrad SUHARJO tetap tersenyum saat ditemui di kediamannya. Tak tampak kelelahan. Padahal kesibukan sebagai Kepala Dinas Pertanian dan Peternakan sekaligus, pelaksana tugas Kadis Kelautan dan Perikanan jelas menyita waktu, pikiran dan energinya. Anak kedelapan dari 10 bersaudara mengaku sektor perta-

nian sudah menjadi bagian hidupnya. Sejak berkarir sebagai pegawai negeri sipil, putra pasangan almarhum HM Moedjiyo dan Hj Fadillah ini sudah turun ke lapangan membina petani sayur mayur dan padi. “Tugas pertama saya sebagai PPL yang membina petani sayur mayur dan padi dari batas Batu Layang hingga Parit Nenas dan Pontianak Selatan. Saat itu semua serba terbatas ....Ke Halaman -11

BERSAHAJA Ir H Suharjo, MMA di sela-sela kesibukannya menggunakan waktu luang berlibur dengan keluarga. FOTO: Dokumen keluarga ....Ke Halaman -11

4x2 Single Cabin, Bensin Desain modern dan kokoh. Toyota HILUX menjadi bagian yang tak terpisahkan dari bisnis Anda. Ruang kabinnya yang ergonomik dan nyaman, juga memiliki fitur-fitur lengkap.

PT. ANZON AUTOPLAZA Kantor Pusat: Jl. A. Yani No. 89 Telp. (0561) 734280 Cabang: Singkawang : Jl. A. Yani No. 08 Telp. (0562) 637000; Sampit : Jl. Jend Sudirman Km. 1

HARGA ECERAN HARIAN BORNEO TRIBUNE - PONTIANAK, KUBU RAYA, MEMPAWAH,DAN SINGKAWANG Rp 2.000 - SAMBAS, BENGKAYANG Rp 2.200 - LANDAK,SANGGAU,SEKADAU, KETAPANG,KAYONG UTARA, SINTANG, MELAWI DAN PUTUSSIBAU Rp 2.500 -

cmyk

Kolomnis

Anakku Setia Nugraha, KETIKA bapak pulang ke Yogya minggu lalu, bapak juga sempat menengok Om Tulus di Solo. Masih ingat om Tulus? Om yang sering memberimu permen Davos. Biasanya kau terima lalu kau berikan kepada bapak karena kau tidak tahan dengan rasa pedasnya. Belum ingat jelas?. Ia duu

Andika Lay Borneo Tribune, Pontianak

Jumat, 26 April 2013

Kayong Utara

Borneo T Tribune

Gugatan Ditolak Hildi : Bangun KKU Jauh Lebih Berat Abdul Khoir Borneo Tribune, Sukadana Gugatan Pemilukada KKU yang disampaikan tim Jalian - Hamdan Harun melalui kuasa hukumnya, Agus Hendri dan Hasan SH akhirnya ditolak oleh Mahkamah Konstitusi (MK), Kamis (25/4). Sidang dipimpin Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) Akil Mochtar dan 8 hakim anggota menolak gugatan dari pihak pemohon dan juga menolak semua eksepsi dari termohon dan pihak terkait. Dikatakan Sy. Mussadek

tim H3I yang mengikuti sidang di MK menjelaskan bahwa keputusan yang diambil oleh majelsi hakim sudah tepat, dimana hakim membacakan semua fakta persidangan dan hasil kesimpulan selama persidangan dan akhirnya memutus dengan menolak gugatan tersebut. “Alhamdulillah gugatan ditolak,”kata Musadek yang dikonfirmasi melalui ponselnya di Jakarta. Dirinya mengatakan, pasca keputusan tersebut, semua pihak baik pemohon, termohon dan pihak terkait tampak saling bersalaman dan menerima

Pemkab Siapkan Lahan, Bangun Polres KKU Abdul Khoir Borneo Tribune, Sukadana H. Hildi Hamid

Tajudin Tuding KPU Tidak Konsisten Ada Apa dengan KPU?? Abdul Khoir Borneo Tribune, Sukadana Ketua DPD Partai Nasdem KKU, Tajudin mempertanyakan ketidakkonsistenan KPU dengan aturan yang dibuat, yakni masih menerima berkas pendaftaran caleg yang masih aktif menjadi anggota DPRD, namun pindah partai tanpa menyertakan formulir BB5. Tajudin justru mempertanyakan, Bagaimana pihak lain mau mentaati aturan yang dibuat KPU, jika KPU sendiri justru tidak mentaati aturannya sendiri, tambahnya. Seperti diketahui pasal 19 huruf i poin 2 Peraturan KPU nomor 13 tahun 2013 tentang pencalonan anggota legislatif hingga saat ini belum dicabut atau dirubah berisi “Anggota parpol yang dicalonkan oleh parpol yang berbeda dengan partai politik asal, baik parpol peserta Pemilu maupun bukan peserta Pemilu melampirkan surat pernyataan pengunduran diri sebagai anggota partai politik asal (Model BB-5). Dengan PKPU tersebut, di KKU terdapat 7 anggota DPRD yang hingga saat ini masih aktif sebagai anggo-

ta DPRD dan sudah “lompat” partai baru dan masuk dalam daftar calon legislatif. Dari ketujuh anggota DPRD yang partainya tidak lolos sebagai peserta pemilu adalah Namrun Leru, Haripin, Laujeng dan Indra Ridwani dari Partai Persatuan Daerah (PPD) yang berganti nama menjadi Partai Persatuan Nasional (PPN), Yulisman dan Suyanto dari Partai Bintang Reformasi (PBR) dan Ahmad Suandi dari Partai Demokrasi Kebangsaan (PDK) yang belum dua bulan menjadi Anggota DPRD dari Pergantian Antar Waktu (PAW). “KPU seharusnya konsisten dengan aturan. Kan aturan itu belum dicabut, dan dalam pengumuman syarat pendaftaran harus melampirkan BB5, tapi mengapa masih diperbolehkan, apa ada pembedaan,” katanya. Terlepas masih ada upaya hukum yang saat ini dilakukan di Jakarta, namun aturan yang ada harus tetap dijalankan, bukan berarti adanya upaya itu justru KPU memberi keleluasaan kepada salah satu pihak atau justru KPU mencari aman untuk mengelak dari konflik aturan yang dibuatnya sendiri.

Salam. Redaksi mengundang pembaca Borneo Tribune untuk mengirim tulisan untuk rubrik “Citizen Journalism”. Bentuk tulisan dapat berupa laporan kegiatan, opini, surat pembaca, puisi, cerita pendek. Panjang tulisan maksimal 500 kata. Kirimkan tulisan ke email: yusriadii@yahoo.com. Terima kasih.

Idealisme, Keberagaman dan Kebersamaan

Untuk kesekian kalinya, jajaran Polda Kalbar mendatangi KKU. Kali ini bukan masalah sengketa Pemilukada, melainkan pemantapan lokasi untuk pembangunan Mapolres KKU. Perwira berpangkat Ajun Komisaris Besar Polisi dari Polda Kalbar dengan sederet staf dan perwira dari Polres Ketapang yang didampingi Kabag Umum Setda KKU, Tengku Ridwan langsung menuju lokasi yang akan dibangun Polres Kayong Utara di Jalan Bhayangkara Kecamatan Sukadana, Kamis (25/4). AKBP Erwin yang menjabat Karo Ren Polda Kalbar yang sebelumnya bertemu Bupati KKU, Hildi Hamid mengatakan dirinya mendapat tugas untuk memastikan segala sesuatunya terkait pembangunan Polres KKU ini. “Kami siapkan segala sesuatunya untuk pemantapan, dan nanti tinggal diserahkan ke pusat melalui pimpinan ke Menteri Keuangan untuk mendapat persetujuan,”

kata AKBP Erwin. Perwira yang sempat menjabat Waka Polres Sanggau dan Waka Polres Ketapang ini langsung menyusur lahan yang telah dipersiapkan. Dimana tanah seluas 7 hektar yang diserahkan itu disisir hingga masuk kedalam semak-semak. Sementara Bupati KKU, Hildi Hamid mengatakan, dari 7 hektar lahan tersebut secara bertahap akan dibebaskan oleh pemerintah daerah. Dimana saat ini sudah 2 hektar yang merupakan lahan untuk pembangunan polresnya sudah siap. “Untuk bangunan ini sudah lebih dari cukup dengan lahan dua hektar itu dan Polda mengatakan itu cukup,” kata Hildi Hamid. Sisa lahan yang belum dibebaskan tersebut, dirinya mengatakan dalam waktu dekat akan kembali dibebaskan, karena menurut rencana pembangunan Mapolres KKU ini akan menjadi Mapolres yang lengkap dengan fasilitas penunjang. Yakni landasan heli, Samsat, perumahan periwira dan lapangan tembak.

hasil keputusan. “Pak Hamdan Harun juga ikut hadir. Beliau pakai batik hijau dan kami semua bersalaman,” katanya. Saat dikonfirmasi kepada bupati terpilih, H. Hildi Hamid mengatakan putusan MK adalah keputusan final yang dapat dijadikan pegangan untuk semua pihak. Namun demikian Hildi menyatakan apa yang telah dilakukan oleh pasangan nomor urut satu adalah sudah benar dan elegan dalam menyelesaikan sebuah perkara sengketa Pemilukada. Namun dengan telah diputuskannya sengketa Pemilukada tersebut, Hildi

Hamid justru memandang tantangan yang lebih besar dan berat sudah berada di depan mata dimana untuk menghadapinya perlu dukungan semua pihak. “Tantangan lebih besar membangun Kayong Utara ada di depan kita, seorang bupati tidak akan mampu sendiri untuk menghadapinya. Butuh dukungan semua pihak. Pilkada sudah berlalu, saatnya kita semua kembali membaur melupakan yang telah ada untuk kembali menyatukan tekat untuk Kayong Utara,” kata Hildi Hamid. Lebih jauh Hildi yang juga mendengarkan jalannya sidang melalui sambungan telepon dari Jakarta tersebut menyampaikan kepada seluruh

masyarakat, baik pendukung ataupun tidak dalam Pemilukada lalu, untuk kembali saling bergandengan tangan. Bagi keluarga yang sempat berbeda pandangan politik untuk dapat dirangkul kembali agar tidak ada celah untuk saling membeda-bedakan. “Tidak ada lagi kata masyarakat pendukung atau tidak. Semua masyarakat KKU,” katanya. Hildi juga mengatakan bahwa saat ini dan nanti pasca dilantiknya sebagai bupati, dirinya bukanlah bupati H3I, atau bupatinya partai pengusung. Namun bupatinya masyarakat KKU, dimana semua sama, berhak mendapatkan perhatian dari pemerintah.

17 Tahun Otonomi Daerah

Provinsi Kalbar Peringati Hari OTDA Andika Lay Borneo Tribune, Pontianak Menteri Dalam Negeri (Mendagri) H Gamawan Fauzi mengatakan waktu 17 tahun penyelenggaraan otonomi daerah luas ini, boleh dibilang merupakan usia remaja yang penuh dinamika dan gejolak. Namun, dalam usia ini seyogianya kita semakin menuju kepada kematangan berotonomi daerah. “Revisi terhadap UU No. 32 Tahun 2004 yang tengah dibahas Pemerintah dan DPR, adalah momentum yang tepat untuk konsolidasi regulasi kebijakan desentralisasi kita,” kata Mendagri, Kamis (25/4) dalam sambutan yang dibacakan Wakil Gubernur Kalbar Drs Christiandy Sanjaya pada Peringatan 17 Hari Otonomi Daerah (OTDA) di Provinsi Kalbar Dalam rangka penguatan desa dengan kewenangan otonomi aslinya, maka kehadiran RUU Desa dilandasi pada pengembangan keanekaragaman desa, di mana istilah desa disesuaikan dengan asal usul, adat istiadat dan nilai-nilai budaya masyarakat yang ada di setiap daerah otonom kabupaten dan provinsi di Indonesia. RUU Desa mencoba mengangkat semangat demokratisasi di tingkat desa, di mana

penyelenggaraan pemerintahan dan pelaksanaan pembangunan di desa harus mengakomodasi aspirasi dan kepentingan masyarakat luas. Demikian juga dengan hakhak tradisional yang perlu dilestarikan, sehingga pemerintah desa diberikan kewenangan untuk mengurus dan mengatur kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan hak asal usul, adat istiadat dan nilai-nilai budaya yang ada. Dikatakan olehnya, RUUPemerintahan Daerah juga menata kembali kewenangan dan urusan pemerintahan daerah, kelembagaan, sumber daya aparatur dan pembiayaan daerah, yang disesuaikan dengan besaran kewenangan untuk daerah provinsi dan kabupaten/kota. Sementara itu, penataan terhadap demokrasi lokal yang diarahkan pada sistem pemilihan kepala daerah secara langsung dan tidak langsung, calon kepala daerah dipilih secara berpasangan atau tunggal, penyelesaian sengketa pilkada diusulkan di MA tidak lagi di MK, pengaturan politik kekerabatan, pembiayaan pilkada serta wacana pilkada serentak, juga telah dituangkan ke dalam RUU Pemilihan Kepala Daerah. “Dengan menata ulang regulasi ini, maka demokrasi lokal diharapkan berkorelasi

positif terhadap efektivitas pemerintahan daerah,” jelasnya. Dijelaskan olehnya, Pemekaran Daerah Otonom Baru ke depan, dirancang relevan dengan Desain Besar Penataan Daerah (Desartada), setelah dilakukan moratorium pemekaran daerah empat tahun terakhir ini. Daerah-daerah yang akan dimekarkan misalnya, wajib menjadi daerah persiapan selama 3 hingga 5 tahun, sebelum menjadi daerah otonom penuh. “Selama menjadi daerah persiapan, semua persyaratan teknis,administratif sebagai daerah otonom harus dipersiapkan secara matang, untuk menghindari maraknya konflik-konflik ketika ditetapkan sebagai daerah otonom baru,” ujarnya. Otonomi daerah juga menjadi salah satu penopang pertumbuhan dan pemerataan ekonomi di Indonesia, serta meningkatnya skala ekonomi masyarakat di daerah. Mencermati perkembangan otonomi daerah dalam 17 tahun terakhir ini, sebagai bagian dari transisi pemerintahan daerah dan demokrasi lokal yang masih terus berjalan, cukup banyak capaian yang telah diraih, walaupun terdapat beberapa kelemahan regulasi dan sistem pendukung yang masih terus harus dibenahi.

Citizen Jurnalism

Demo Program Acara Radio Goes to School Radio Pro Komunikasi 107,9 FM STAIN Pontianak mengadakan Radio Goes to School di Sekolah MAN 1 Jl. Haruna, Kamis/25, setelah yang sebelumnya di Sekolah SMA Kapuas. Juniawati, M.Sc selaku Direktur Radio Prokom beserta para kru dan Penyiar melakukan promo Radio Prokom yang sekaligus demo mata acara. Demo acara disesuaikan dengan sekolah masing-masing. Sekolah keagamaan seperti MAN 1 mata acara Mimbar Dakwah dan Yang Berprestasi. Mendapatkan aspirasi yang sangat luar biasa

dengan adanya program Radio Goes to School. “ Pengalaman pertama dan luar biasa pokoknya. Senang, seru acaranya, tetapi agak nerves waktu ceramah”, ujar Azmi Hadi, salah satu siswa MAN 1 yang mengikuti program acara Mimbar Dakwah. Harapan Azmi seandainya ada kesempatan untuk jadi penyiar tidak henti-hentinya mengingatkan kepada orangorang. Apalagi di arus moderenisasi ini agar tidak mudah terpengaruh. Semua merupakan cobaan dan godaan bagi kita, biasakan berzikir, bersyukur.

Meraih prestasi luar biasa dalam menghasilkan sebuah novel, sehingga dapat mengasah kemampuan dalam hasil karya tulis. “Kegiatan sangat baik sekali, meningkatkan kemampuan, mengoptimalkan bagaimana tata caranya menyiarkan radio. Mengasah bagaimana tata cara menulis, dan bisa termotivasi untuk menulis dan membacakan puisi. Dan saya siap jika bersiaran di Radio Prokom memberikan tips-tips menulis novel. Kebetulan sudah ada karya novel yang saya buat”, ungkap Amir Irfani, kelas XII IPA dan

mengikuti Mata Acara Yang Berprestasi. Kerja sama yang baik bisa mengadakan suatu program acara Radio di sekolah. Memberikan fasilitas dan kesempatan buat para siswa-siswi untuk belajar berbicara yang baik serta bisa mengapresiasikandan mengasah kemampuan yang dimiliki. “Acaranya sangat luar biasa, bisa diajak kerja sama, supaya siswasiswi pandai bicara yang baik untuk dakwah kedepannya dan bisa mengapresiasikan potensi yang ada pada dirinya masing-masing,” ungkap Saumi Setia

Ningrum SPd.MSi Waka Kesiswaan MAN 1 Pontianak sekaligus yang menfasilitasi acara Radio Go to School. Saumi mengharap kepada siswa, agar bisa dilanjutkan programnya. Siswa banyak yang berpotensi untuk program yang diadakan, seperti Mimbar Dakwah, sudah ada siswa yang bisa berceramah. EMT (Ekspresi Muda Taqwa) juga sangat luar biasa, karena Sekolah MAN 1 sudah tergabung dalam Club Menulis dan hasilnya sudah ada. Sehingga siswa sudah bisa difasilitasi untuk rekaman atau siaran. (mar/rilis)

Penerbit: PT. Borneo Tribune Press. Direktur Utama: W Suwito, SH, MH. Asisten Direksi: Khairoedin Pasaribu. Penasehat Hukum: A. Ambo Mangan, SH, MH, Martinus Ekok, SH, MH. Pemimpin Umum: Sisa Primashinta. Senior Editor: H. Nur Iskandar, SP, Tanto Yakobus, Alexander Mering. Wakil Pemimpin Redaksi: Budi Rahman. Redaktur: Andry, Agus Wahyuni, Aulia Marti, Hairul Mikrad, Yusriadi, Hawad Sriyanto. Reporter: Abdul Khoir, Andika Lay, Yulan Mirza, Achmad Mundzirin, Achmad Munandar, Ubay. Biro Mempawah: Johan Wahyudi, Jl. Pendidikan Gg. Suka Mulya No.10 (085654587038). Sambas: Amrul Ambiya (Kontributor/Pemasaran), Jl. Suka Mantri (085245527602). Biro Bengkayang: Mujidi, Jl. Pahlawan No. 10, Kelurahan Bumi Emas Bengkayang (085245247955). www.borneo-tribune.net Landak: Yohanes Ngalai/Pemasaran, Jl. Barage Gg. Pak Kasih No. 51 Ngabang (085822062880). Biro Sanggau: Ratnasari Jl. Agus Salim No.10 (085245904505) Pemasaran: Pangsius (081257056286). TERBIT SEJAK 19 MEI 2007 Biro Melawi: Eko Susilo (0812-56452946) Jl. M Saad, Gg. Kayan, Serundung- Nanga Pinoh. Biro Sekadau: Bagus Kosminto, Jl. Irian No. 41 Sekadau Hilir (085245743683). Biro Sintang: Endang Kusmiyati (08524-5006757) Pemasaran: Sahri (085750296539), Saumin (Pemasaran) (085284291321) Jl. JC Oevang Oeray, Gg. Ahmad 2. Biro Kapuas Hulu: Jl. Kenanga, Ruko Pemda Blok B. 6 Putussibau Utara (08562569007). Ketapang: Jaidi Chandra (Kontributor), Jl. Gajah Mada No. 156 (081345450988). Fotografer: Ulla Asri Sekretaris Redaksi: Erika Sudiardjo Umum: Emiliana (Manajer), Fitriyana,. Wartawan, Kontributor, Intensive Programme dan Percetakan/Pracetak: Ukan Dinata. Staf Pracetak: Fahmi Ichwan, Syam Abubakar, M. Taufik,. Staf Percetakan: Andre, Nurhalis, Rustam. Marketing: Sisa Primashinta, Hesty Yosana, Aldi Freelancer Borneo Tribune dibekali identitas, surat Chairudin, Ardiansyah. Desain Iklan: Atika Ramadhani, M. Affandy,Ferry Ade Putra Sirkulasi: Dhani, Suprianto. Keuangan: Jumi Erlinasari, Tri Agustin, Kusnan, Husada, IT: Iwan Siswanto. Tarif tugas atau tanda pengenal (ID-Card) dan dalam meIklan: BW (black and white) Rp 6000/mm kolom, Full Colour hal 1 Rp 15.000/mm kolom, halaman dalam Rp 12.000/mm kolom. Alamat Kantor Bisnis dan Alamat Redaksi: Jalan Purnama Dalam No 2 laksanakan tugas jurnalistiknya tidak diperkenanPontianak Telpon 0561-767788 Fax 0561-766103. E-mail: borneotribune@yahoo.com kan menerima suap atau amplop

Borneo Tribune

Serba Serbi

Borneo T Tribune

Jumat, 26 April 2013

Pelajar Jadi Korban Lalu Lintas

Dishub Segera Koordinasi dengan Disdik Achmad Mundzirin Borneo Tribune, Pontianak Mengingat kecelakaan lalu lintas yang menimpa pelajar di Kota Pontianak, beberapa hari yang lalu, Dinas Perhubungan (Dishub) Kota Pontianak segera berkoordinasi dengan Dinas Pendidikan Kota Pontianak, guna mengaktifkan Bus Sekolah yang dimiliki Pemerintah Kota Pontianak, sekaligus menekan angka pelajar sekolah yang membawa kendaraan roda dua, Rabu (24/4). Kabid Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ) Dishub Kota Pontianak, Radi Muharto mengatakan,

DIBUTUHKAN SEGERA 1. Apoteker dan Asisten Apoteker 2. K a r y a w a n / K a r y a w a t i tamatan SLTA, ada kendaraan pribadi, jujur, disiplin. Lamaran diantar ke : APOTEK PRETTY Jl. Tanjung Raya 2 Ruko 1 No. 89, Pontianak Timur

mengingat jumlah siswa yang duduk di bangku SLTP dan SMA banyak menggunakan sepeda motor untuk pergi ke sekolah, dirinya akan meminta Disdik Kota Pontianak untu mengaktifkan Bus Sekolah dari pada siswa yang mengendarai sepeda motor untuk ke sekolah. “ Kami dari pihak Dishub prihatin atas kecelakaan yang menimpa siswa SMP Mandiri beberapa waktu lalu, dan untuk menekan angka kecelakaan yang menimpa pelajar saat mengendarai sepeda motor, kami akan mengaktifkan Bus Sekolah, namun harus diakui banyak siswa yang enggan manaiki Bus Sekolah dibandikan dengan membawa kendaraan pribadi,” ungkap Radi Muharto. Lanjut Radi Muharto, saat ini yang aktif Bus Sekolah hanya 2 Bus. Namun yang menaiki Bus Sekolah untuk ke sekolah atau pun pulang dari seklah sangat sedikit. Maka dari itu pihaknya segera meminta Disdik langsung mensosialisasikan kepada pihak

sekolah, guna fasilitas untuk para pelajar ini difungsikan. “ Dengan menggunakan Bus Sekolah, para pelajar atau siswa akan lebih aman kebanding dengan menggunakan sepeda motor sendiri, dan pihak sekolah harus bisa memastikan pelajar ini mau menggunakan Bus Sekolah,” timpalnya. Lebih jauh lagi dirinya mengatakan, kedepannya pihaknya sudah memiliki wacana untuk menambah Bus Sekolah, sehingga sejumlah rute – rute Sekolah yang ada di Kota Pontianak dapat dijangkau dengan Bus Sekolah yang ada. “ Saya berharap kepada seluruh Kepala Sekolah yang ada di Kota Pontianak, untuk mengaktifkan Bus Sekolah, karena ini merupakan fasilitas dari Pemkot untuk para palajar. Sehingga dapat menekan pelajar yang membawa kendaraan dua dan menekan angka kecelakaan yang dialami pelajar saat ke sekolah dan pulang sekolah,” harap Radi Muharto

Mutiara Cinta di Pelangi Khatulistiwa; Tak Perlu Lo dan Gue Oleh: Farninda Aditya Bertemu Tri Hartati dan Ria Tri Wahyuni Sabtu lalu, 20 April 2013, mengingatkan saya dengan Mutiara Cinta di Pelangi Khatulistiwa. Mereka menulis di buku yang dibedah Sabtu 23 Maret 2013. Buku ini adalah kumpulan cerpen, karya anggota Forum Lingkar Pena Kalimantan Barat. Ada 25 tulisan di dalamnya, dengan 18 penulis. Sewaktu saya melihat daftar isi, saya melihat nama-nama penulis yang diulang di deretan berikutnya. Wah, hebat, kata saya langsung. Satu buku itu, ada 3 dan 4 kali nama penulis itu saya baca namanya. Satu penulis tak cuma satu karya. Produktif, itulah kesimpulan saya. Kegiatan yang diadakan di Aula FKIP Untan ini, dimulai dengan Workshop, pemateri

workshop ialah Heriyanto, penulis, jawara berbagai lomba, dan pergi ke berbagai Negara dengan karya tulisanya, serta Aspari Ismail, penulis, ketua FLP, dan editor beberapa buku. Mutiara Cinta di Pelangi Khatulistiwa terbagi menjadi 3 bagian; Cinta kepada Orang Tua, Cinta kepada Saudara, dan Kisah Bagai Pelangi. Buku ini sudah sangat luar biasa. Tulisan-tulisan yang ada sebagian adalah tulisan yang telah terbit di media, tidak hanya lokal tapi juga Nasional. Tulisan-tulisan juga bertema lokal, Kalimantan Barat. Walapun tidak semua. Namun, Khatulistiwa bersama latar dan penggalan judul dalam buku ini menjadi ciri khas FLP Kalbar dengan FLP yang lainnya. Ini jugalah yang menjadi tujuan Aspari Ismali, sang Ketua.

Perbedaan itu juga diakui oleh Rohani Syawalia, penulis buku Memamah Jantungmu. Penyiar radio Volare juga dikenal sebagai Penulis Cyber yang telah banyak memenangkan lomba menulis di Blog. Hani memberi apresiasi pada Mutiara Cinta di Pelangi Khatulistiwa karena telah menunjukkan kekhas Kalbar melalui cerita-cerita. Menurutnya pula buku ini menunjukkan bahwa penulis tidak perlu merubah dirinya menjadi penulis yang menggunakan bahasa Lo dan gue. Bersama Hani, saya semakin “semriwing” di depan peserta. Saya penulis pemula, duduk berdampingan dengan panulis yang sudah lama ingin saya dapatkan momenya untuk berkenalan. Peraih Man Of The Year 2011 , Bornoeo Tribune ini menjadi salah satu inspirator penulis Kalbar yang

saya kagumi. Saya sendiri merasa terkesan ketika saya dipercaya untuk membedah buku yang diterbitkan oleh STAIN Pontianak Press ini. Buku bersampul dengan gambar pelangi itu membawa saya berhadapan dengan lebih kurang 83 peserta. Mereka adalah Mahasiswa Pendidikan Kimia FKIP UNTAN, saya pun langsung teringat tulisan jenis Science Fiction yang biasa saya baca di Majalah STORY. Cerpen Ilmu pengetahuan tersebut biasanya berhubungan dengan ilmu kimia. Peserta ini bisa meracik fiksi dengan senyawasenyawa kimia yang mereka ketahui, atau membuat nama senyawa baru yang tentunya itu hanyalah fiksi. Pasti keren karena mereka bergelut dengan dunia pengetahuan ini. Mereka sudah punya modal ide.

Solusi Tepat Terobosan Terbaru TCM

ATASI SEGALA MACAM PENYAKIT PRIA Ciri khas kemanjuran & keunggulan Hongkong Medistra TCM sangat jelas dengan resep kuno kekaisaran, resep rahasia turun temurun serta herbal Tiongkok alami, intinya adalah mengobati berbagai penyakit bandel yang susah disembuhkan, khusus menangani berbagai jenis penyakit kronis, begitu diobati langsung dapat dirasakan manfaatnya. Efektif mengobati berbagai penyakit kronis sampai akarnya, tanpa efek samping, setelah diatasi tidak mudah kambuh lagi. Menurut survey terbaru, disfungsi seksual pria termasuk penyakit yang sangat banyak diderita. Terutama persentase penderita impotensi, ejakulasi dini, radang prostat mengalami kenaikan pesat, berdampak jauh lebih parah bagi psikologi dan jiwa, dibanding penyakit pria lainnya, juga merupakan 30% alasan retaknya keharmonisan rumah tangga, menghancurkan kepercayaan diri pria. Penyakit fungsi seksual menimpa pria pada berbagai kalangan usia dan harus diobati sedini mungkin agar tidak memburuk hingga menimbulkan penyakit komplikasi bandel lainnya yang sangat parah dan berbahaya. Hongkong Medistra TCM ada konsultan Sinshe ahli TCM (Traditional

Chinese Medicine) ternama dari Tiongkok yang siap membantu Anda. Melalui pengalaman kerja keras puluhan tahun akhirnya berhasil menemukan terobosan terbaru, khusus mengatasi disfungsi seksual pria, seperti: Impotensi, Ejakulasi Dini, Radang Prostat, Sperma Mati, Tidak ada Sperma, Alat vital tidak normal, Kemandulan, dll. Hasilnya relatif cepat, aman dan tanpa efek samping. Terobosan metode TCM dengan herbal berharga alami yakni “Qiang Yang Bu Shen Liao Fa” ini dipadukan akupuntur elektroterapi sangat terkenal diberbagai Negara, berfungsi memperkuat ginjal & sperma, menyeimbangkan unsur yin & yang didalam tubuh, setelah diatasi bisa menormalkan fungsi seksual, masa berhubungan bisa lebih lama. Rata-rata setelah 2-3 tahap pengobatan, gejala penyakit seperti kencing terasa sakit, sering kencing, tidak tahan kencing, kencing tidak bertenaga, tidak tuntas, bernanah dan lainnya berangsur menghilang secara nyata, sistem reproduksi kembali normal, bisa diatasi hingga ke akar penyakit dan tidak mudah kambuh lagi.

Untuk Konsultan & Pengobatan Hubungi :

HONGKONG MEDISTRA TCM Jl. H. Agus Salim No. 126 Pontianak - Kalimantan Barat Telp. (0561) 733268 HP. 0812 5279 7888

Hari Minggu & Libur Tetap Buka

Kalimantan Barat - Kota Pontianak Borneo Tribune

Jumat, 26 April 2013

Diduga Ada Pungli di Jembatan Timbang Bupati: Jaga Kelestarian Lingkungan Hidup

CMYK

Amrul Borneo Tribune, Sambas Badan Lingkungan Hidup Kabupaten Sambas menggelar Pemilihan Duta Lingkungan Hidup Kabupaten Sambas tahun 2013, Rabu (24/4), di Aula Kantor Bupati Sambas, dalam rangka memperingati Hari Lingkungan Hidup Sedunia yang jatuh pada tanggal 5 Juni 2013. Kegiatan ini mengusung tema “Think, Eat, Save and Help Save Our Environment, digelar tanggal 22-24 April 2013. 50 peserta dari seluruh Kabupaten Sambas, melalui proses tahapan penguasaan materi tentang lingkungan hidup, presentasi, pembelajaran etika dan penguasaan bahasa asing khususnya bahasa Inggris, terpilih 25 peserta yang berasal dari Kecamatan Pemangkat, Sebawi, Sambas dan Sejangkung. Bupati Sambas, dr. H. Juliarti Djuhardi Alwi, M. Ph menyampaikan apresiasinya kepada generasi muda yang telah berkenan menjadi peserta duta lingkungan hidup. “ Pemerintah Kabupaten Sambas memiliki komitmen yang kuat untuk menerapkan prinsip-prinsip pembangunan yang berpihak pada kelestarian lingkungan hidup, salah satu wujud nyata adalah dengan melaksanakan kampanye lingkungan hidup melalui event pemilihan duta lingkungan hidup Kabupaten Sambas tahun 2013,” ujarnya. Ia mengharapkan, peserta yang terpilih dapat menjadi agen lingkungan hidup kepada masyarakat guna memberikan pemahaman dan teladan tentang pentingnya menjaga kelestarian lingkungan hidup. Kepala BLH Kabupaten Sambas, Ir. Hermany Hasyim, MT mengatakan, BLH telah mengalokasikan anggaran sosialisasi ke beberapa sekolah menyangkut pendidikan lingkungan hidup. Dikatakannya, penyebab rusaknya lingkungan hidup adalah tingkat SDM yang masih rendah terutama informasi tentang pentingnya menjaga dan melestarikan lingkungan hidup. “ Sasaran dari kegiatan ini adalah menumbuhkembangkan kecintaan generasi muda terhadap lingkungan dimulai dari usia dini,” katanya. Duta Lingkungan Hidup Kabupaten Sambas tahun 2013 diraih Gea Fitriana asal Pemangkat, Runner Up Duta Lingkungan Dirty oleh Sebha asal Pemangkat, Duta Berbakat diraih Stevanie Arlina asal Singkawang, dan Duta Intelligentsia oleh Wiwi Senjagia. o

Ubay KPI Borneo Tribune, Pontianak Walikota Pontianak Sutarmidji menduga, ada permainan pungutan liar (pungli) oleh petugas kepada sopir kendaraan yang melewati jembatan timbang. Permainan tersebut diduga dilakukan mengenai angka berat beban yang dibawa.

“Kami sangat menyesalkan, sampai saat ini belum ada tindakan tegas atau pemberian sanksi kepada sopir kendaraan pengangkut barang yang melebihi muatan,” ujar Sutarmidji, belum lama ini. Banyak kendaraan yang bermuatan berat hilir mudik di Kota Pontianak hingga berdampak pada rusaknya sebagian infrastruktur

19 Kecamatan Satukan Persepsi SL-PTT

Amrul Borneo Tribune, Sambas PLT Kabid Tanaman Pangan Kabupaten Sambas, A. Gani mengatakan harga eceran tertinggi (HET) benih padi bersubsidi mencapai Rp2.150 (harga sampai ke titik bagi,red) dan benih kedelai Rp3.250. “Dalam melaksanakannya ada beberapa gerakan yang harus diperhatikan seperti tanam serentak, pengolahan tanah, pemupukan, pengendalian hama terpadu serta panen dan pasca panen. Selain itu agar meng-

Distannak menggelar rapat persiapan sosialisasi SLPTT padi dan kedelai tahun 2013. FOTO Amrul/Borneo Tribune aktifkan pos simpul koordinasi (Posko) di desa, Posko kecamatan maupun Posko Kabupaten Program Peningkatan Produksi Beras Nasional (P2BN),” ungkapnya. Menurutnya, hal ini dilakukan untuk menyatukan persepsi tim teknis SL-PTT, dengan menggelar sosialisasi oleh Dinas Pertanian dan Peternakan Bidang Tanaman Pangan Kabupaten Sambas berupa rapat pertemuan SLPTT Padi dan SLPTT Kedelai tahun 2013 di 19 kecamatan, Jumat (19/4), di Gedung PKBI Kabupaten Sambas. o

PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN BARAT

BADAN LINGKUNGAN HIDUP DAERAH

Jl. Ahmad Yani Komplek Kantor Gubernur Lt. III Telp. (0561) 764616 Fax. (0561) 764616 P O N T I A N A K Kode Pos 78124

PENGUMUMAN

PERMOHONAN IZIN LINGKUNGAN RENCANA KEGIATAN PEMBIBITAN DAN KOMERSIAL AYAM RAS (LUAS AREAL : + 204,05 HA) OLEH PT. SATWA BORNEO JAYA BREEDING FARM SERTA PETERNAKAN BABI (LUAS AREAL : + 64,25 HA) OLEH PT. FAJAR SEMESTA INDAH DI KECAMATAN SINGKAWANG SELATAN, SINGKAWANG UTARA DAN SINGKAWANG TIMUR KOTA SINGKAWANG PROVINSI KALIMANTAN BARAT

PERMOHONAN IZIN LINGKUNGAN RENCANA KEGIATAN INDUSTRI PUPUK (KAPASITAS PRODUKSI : + 126.000 TON/TAHUN) DAN INDUSTRI DAUR ULANG KARDUS (EGG TRAY) (KAPASITAS PRODUKSI : + 34.560.000 LEMBAR/TAHUN) OLEH PT. SINKA SINYE AGROTAMA (LUAS AREAL : + 28,37 HA) SERTA INDUSTRI PAKAN TERNAK (KAPASITAS PRODUKSI : + 240.000 TON/ TAHUN) OLEH PT. BINTANG JAYA PROTEINA FEEDMILL (LUAS AREAL : + 7,2 HA) DI KECAMATAN SINGKAWANG SELATAN KOTA SINGKAWANG PROVINSI KALIMANTAN BARAT

NOMOR : 660.1/ 20 / BLHD-A/ 2013

NOMOR : 660.1/ 21 / BLHD-A/ 2013

Berkenaan dengan Rencana Kegiatan Pembibitan dan Komersial Ayam Ras (Luas Areal : + 204,05 Ha) oleh PT. Satwa Borneo Jaya Breeding Farm serta Peternakan Babi (Luas Areal : + 64,25 Ha) oleh PT. Fajar Semesta Indah di Kecamatan Singkawang Selatan, Singkawang Utara dan Singkawang Timur Kota Singkawang Provinsi Kalimantan Barat, dengan ini diumumkan bahwa PT. Satwa Borneo Jaya Breeding Farm dan PT. Fajar Semesta Indah telah mengajukan permohonan Izin Lingkungan kepada Gubernur Kalimantan Barat.

Berkenaan dengan Rencana Kegiatan Industri Pupuk (Kapasitas Produksi : + 126.000 Ton/Tahun) dan Industri Daur Ulang Kardus (Egg Tray) (Kapasitas Produksi : + 34.560.000 Lembar/Tahun) oleh PT. Sinka Sinye Agrotama (Luas Areal : + 28,37 Ha) serta kegiatan Industri Pakan Ternak (Kapasitas Produksi : + 240.000 Ton/Tahun) oleh PT. Bintang Jaya Proteina Feedmill (Luas Areal : + 7,2 Ha) di Kecamatan Singkawang Selatan Kota Singkawang Provinsi Kalimantan Barat, dengan ini diumumkan bahwa PT. Sinka Sinye Agrotama dan PT. Bintang Jaya Proteina Feedmill telah mengajukan permohonan Izin Lingkungan kepada Gubernur Kalimantan Barat.

Sehubungan dengan hal tersebut, masyarakat dapat memberikan saran, tanggapan, dan pendapat, atas permohonan Izin Lingkungan rencana usaha dan/atau kegiatan dimaksud kepada Badan Lingkungan Hidup Daerah Provinsi Kalimantan Barat atau melalui wakil masyarakat yang terkena dampak dan/atau organisasi masyarakat yang menjadi anggota Komisi Penilai AMDAL Provinsi Kalimantan Barat, paling lambat 10 hari kerja setelah pengumuman ini di publikasikan. Pontianak, 16 April 2013

jalan. Akibat kelebihan muatan, infrastruktur jalan Kota Pontianak yang menjadi korban. Dijelaskan Sutarmidji, meskipun pemerintah Kota Pontianak sudah berusaha maksimal memperbaiki infrastruktur tersebut. Namun, tetap saja menjadi siasia akibat adanya oknum nakal. Karenanya, ia meminta

kepada pemerintah atau instansi yang bersangkutan, untuk mengambil tindakan tegas. Dengan menindak dan tetap mengikuti ketentuan yang telah ditetapkan. “Lalu lintas angkutan barang yang perlu diawasi tonasenya dan jenis barangnya. Agar pemerintah dapat mengawasi permintaan dan penawaran dari barang tersebut,” terangnya.

Kepala Dinas Pekerjaan Umum (PU) Kota Pontianak, Edi Rusdi Kamtono, mengatakan Pemerintah Kota Pontianak meski terus mendapat imbalan kerusakan infrastruktur, akan terus melakukan perbaikan jalan di Kota Pontianak, baik melanjutkan pembangunan jalan yang belum selesai, maupun melakukan pelebaran jalan baru. o

Letak Fisik 34 Sertifikat Ajudikasi Tidak Diketahui Achmad Munandar Borneo Tribune, Kubu Raya Sebanyak 34 sertifikat ajudikasi milik warga Parit Husin Desa Punggur Besar, Kabupaten Kubu Raya, hingga saat ini tidak tahu letak fisik sertifikat milik warga. “Ya untuk Parit Husin itu sekitar 34 sertifikat ajudikasi milik warga yang hingga saat ini belum dibagikan oleh Ketua Tim Ajudikasi pada tahun 2009,” kata Ahmad, satu di antara warga Parit Husin Desa Punggur Besar, Kamis (25/4). Menurutnya, total pembuatan sertifikat melalui program ajudikasi pada tahun 2009 lalu ada 61 sertifikat. Namun dari 61 pembuatan sertifikat melalui ajudikasi, ada 1 yang tidak terdata. Jadi total keseluruhanya hanya 60 sertifikat. “Yang kami ketahui hingga saat ini itu hanya 34 sertifikat milik warga Parit Husin yang hingga saat ini belum terbagikan oleh tim

ajudikasi. Sementara kita lihat pada pemberitaan beberapa hari yang lalu dengan tegas Kepala BPN Kabupaten Kubu Raya menyatakan bahwa tidak ada lagi sertifikat ajudikasi pada tahun 2009 lalu mandat di Kantor BPN. Terus jika tidak ada di BPN permohonan pembuatan sertifikat kami pada tahun 2009 lalu itu kemana perginya,” tanya Ahmad. Ia juga memaparkan, Ketua Tim Ajudikasi Desa Punggur Besar pada tahun 2009 lalu hingga saat ini tidak ada memberikan informasi mengenai sertifikat ajudikasi. “Saat kami bertanya kepada kepala Desa Punggur Besar. Katanya sertifikat itu saat ini ada di BPN Kubu Raya. Namun untuk mengambil sertifikat itu harus membayar Rp700.000,” terangnya. Kepala Desa Punggur Besar Efendi menyatakan, masih ada 40 sertifikat ajudikasi yang hingga saat ini masih di tangan ketua tim aju-

dikasi pada tahun 2009 lalu yakni, Nuzirman. “Saya barusan komunikasi via telpon dengan ketua tim ajudikasi itu, dan dia mengatakan kepada saya bahwa sertifikat ajudikasi untuk Desa Punggur Besar masih ada dengan dirinya,” katanya. Saat ditanya mengapa sertifikat itu tidak dibagikan langsung kepada para pemiliknya, Efendi pun mengatakan berdasarkan informasi dari Nuzirman selaku Ketua Tim Ajudikasi itu, bahwa terdapat kendala, belum adanya pembayaran PBB yang dilakukan oleh masyarakat dalam pembuatan sertifikat. “Jadi jika Nuzirman bilang tidak terbaginya sertifikat ajudikasi tahun 2009 itu terdapat kesalahan di perangkat desa itu tidak benar. Saya akan ajak Nuzirman buka-bukaan dalam pembuatan sertifikat ajudikasi pada tahun 2009 lalu, apakah benar itu kesalahan desa atau dari pihaknya sendiri,” tegas Efendi. o

Kenaikan BBM Tak Seindah Dibayangkan Borneo Tribune, Pontianak

Meski kebijakan pemerintah untuk menaikkan BBM belum final, namun sudah muncul berbagai opini tentang dampak baik dan buruknya rencanya tersebut. Seperti yang dikatakan akademisi Fakultas Ekonomi Untan Ali Nasrun. Bila rencana pemerintah menaikkan BBM dilakukan dengan berbagai ragam harga, maka pemerintah akan menemukan kesulitan dalam pengawasan. “Dari satu sisi, niat pemerintah itu (menaikkan harga BBM) akan berdampak baik. Namun di sisi lain, pemerintah pastinya akan kesulitan untuk mengawasi dua kuota BBM dengan harga berbeda,” ujarnya kemarin. Ali Nasrun menambahkan, kebijakan menaikkan BBM tak akan seindah yang dibayangkan bila tidak diawasi dengan baik.

Kebijakan pemerintah merencanakan BBM akan naik dengan bermacam harga. BBM bersubsidi jenis premium dan solar bagi mobil pribadi menjadi Rp6.500 perliter dan memberikan harga standar Rp4.500 perliter bagi kendaraan roda dua dan kendaraan umum. Ali Nasrun menanggapi, dalam implementasinya khusus untuk kendaraan roda dua dan kendaraan umum, harga BBM tidak naik, tapi menurutnya naiknya BBM bagi kalangan menengah ke atas ini juga akan memicu terjadinya inflasi yang lebih besar lagi. “Itu juga yang harus diantisipasi pemerintah. Jangan menilai kenaikan ini tidak berdampak ke mana-mana,” paparnya. Bila terjadi inflasi, kemungkinan besar menurut Ali Nasrun ongkos kendaraan umum bakal naik, karena bisa jadi walau harga BBM bagi kendaraaan umum tidak naik, para supir kendaraan umum berdalih

beberapa barang-barang kebutuhan sehari-harinya naik akibat inflasi membuat menaikkan tarif angkutan umum pun ikut naik. “Apalagi sejumlah kebutuhan pokok untuk Kalbar masih mendatangkan dari luar, kalau terjadi hambatan, seperti barang-barang itu terlambat datang, maka harga sejumlah barang-barang tersebut bisa saja melambung tinggi,” terangnya. Karenanya, secara pribadi Ali Nasrun sangat ragu terhadap kebijakan tersebut akan dapat dijalankan dengan optimal. “Untuk melakukan pengawasan, memerlukan jumlah tenaga yang tidak sedikit. Selain BPH Migas, Pertamina, Kepolisian hingga pemda setempat diharapkan juga bisa bekerja ekstra untuk mengawasi proses pendistribusian BBM itu,” terang Ali Nasrun. Ia menyumbang saran, sebaiknya pemerintah menaikkan BBM subsidi secara bertahap. ( Ubay KPI ) o

CMYK

Pemilihan duta lingkungan hidup Kabupaten Sambas. FOTO Amrul/Borneo Tribune

Mempawah-Kubu Raya Borneo Tribune

Jumat, 26 April 2013

GOW Ikut Sukseskan Pendidikan Karakter Ketua GOW Kabupaten Pontiank, Erni Suherni, berbaur langsung dengan anak-anak PAUD yang mengikuti lomba

Pembina Himpaudi Kecamatan Siantan, Rahmad Satria, didampingi Ketua GOW, Erni Suherni, menyerahkan doorfrezs kompor gas Pembina Himpaudi Kecamatan Siantan, Rahmad Satria, memperhatikan keseriusananak-anak dalam lomba mewarnai

Panitia lomba anak PAUD, bersama Ketua GOW, Erni Suherni dan Pembina Himpaudi Kecamatan Siantan, Rahmad Satria

Pembina Himpaudi Kecamatan Siantan, Rahmad Satria menyampaikan kata sambutan

Johan Wahyudi Borneo Tribune, Mempawah Gabungan Organisasi Wanita (GOW) Kabupaten Pontianak bekerjasama dengan Himpaudi Kecamatan Siantan, Kamis (25/ 4), kemarin meyelenggarakan perlombaan merwarnai, baca doa dan lari estafet anak PAUD dan senam bersama guru PAUD. Kegiatan yang digelar di Halaman Rumah Pribadi Ketua DPRD Kabupaten Pontianak, Rahmad Satria di Desa Wajik Hilir, Kecamatan Siantan ini dalam rangka ikut menyukseskan program nasional membangun pendidikan karakter bangsa sekaligus memperingati Hari Kartini.

Sejak pagi, ratusan siswa PAUD se Kecamatan Siantan didampingi orangtuanya terlihat sudah memadati halaman rumah pribadi Ketua DPRD Kabupaten Pontianak yang juga selaku Pembina Himpaudi Kecamatan Siantan. Sebelum acara perlombaan dimulai, acara diisi dengan senam bersama siswa PAUD dan guru-guru PAUD. Kemudian dilanjutkan dengan pembagian doorfrize yang disediakan panitia dengan hadiah utama kompor gas. Setelah itu, baru dimulai acara perlombaan. Terlihat anak-anak PAUD antusias mengikuti lomba mewarnai, menbaca doa dan lari estafet, bahkan orang tua mereka dengan antusias memberi motivasi ke-

pada anaknya. Pada kesempatan tersebut, Ketua GOW Kabupaten Pontianak, Hj. Erni Suherni, mengatakan ide perlombaan merupakan aspirasi dari guru-guru PAUD yang bergabung pada Himpaudi Kecamatan Siantan. “Alhamdullilah, kegiatan ini dapat berjalan lancar. Anak-anak sangat antusias mengikuti perlombaan ini,” katanya. Sedangkan mengenai tujuan kegiatan tersebut, Erni menjelaskan tidak lain bertujuan membangun karakter anak sejak usia dini, sekaligus mempererat silaturrahmi sesama guru PAUD dan orang tua siswa. “Insya Allah, kegiatan ini akan setiap tahun kita laksanakan,

sebagai wujud kebersamaan dan menghimbur para anak-anak PAUD dengan berbagai permainan yang dilombakan,”katanya. Sedangkan Ketua DPRD Kabupaten Pontianak, Rahmad Satria, mengatakan sangat menyambut baik kegiatan yang dilaksanakan GOW Kabupaten Pontianak, sebagai bentuk pembinaan dan pendidikan karakter bagi anak-anak bangsa, sehingga tercipta generasi penerus bangsa yang berkualitas dan memiliki budi pekerti yang baik. “Pendidikan karakter sangat penting. Saya sangat mendukung kegiatan ini, karena mendidik anak kreatif dan membangun karakter anak yang sangat baik,” katanya. o

Hak Kedewanan Hilang atau Tidak ?

BK Siap Proses PAW 9 Dewan Achmad Munandar Borneo Tribune, Kubu Raya Badan Kehormatan DPRD Kubu Raya menyatakan siap memproses Pergantian Antar Waktu (PAW) anggota dewan Kubu Raya yang telah pindah parpol dan telah mendaftar ke KPU untuk maju kembali dalam pencalonan legislatif

(pencalegan) pada pemilu 2014 mendatang. “Kita siap untuk proses anggota dewan yang pindah parpol karena memang itu sudah tugas dan fungsinya,” tegas Ketua BK DPRD Kubu Raya, Murdi. Sayangnya, hingga kini BK DPRD Kubu Raya belum mendapatkan laporan atau surat permohonan dari parpol bersangkutan terha-

dap kadernya yang akan diPAW tersebut. “Kita belum ada dapat surat permohonannya,” terangnya. Politisi PDIP ini menjamin akan melakukan tugas dan fungsinya tersebut secara objektif namun untuk proses PAW tersebut tentunya akan tetap melalui mekanisme dan aturan yang berlaku. Sementara itu Ketua DPRD

Kubu Raya, Sujiwo mengaku belum menerima laporan dan permohonan PAW kader dari parpol yang bersangkutan. Kendati demikian, Sujiwo memastikan akan konsultasi lagi ke Kemendagri dalam waktu dekat. “Saya secara pribadi tetap menjunjung tinggi aturan yang berlaku cuma kita akan konsultasikan lagi polemik PAW ini ke

Kemendagri karena di lapangan masih terjadi multitafsir dari teman-teman,” ungkap Sujiwo. Multitafsir yang dimaksud disebutkan Sujiwo berkaitan dengan hak-hak kedewanan anggota yang bersangkutan. Kapan sudah harus dihentikan dan tidak mendapatkan lagi. Mengingat dalam UU 27 tentang

Kedudukan MPR, DPR, dan DPRD maupun Peraturan KPU menyebutkan ada tiga hal menyebabkan anggota di PAW yakni mengundurkan diri, pindah parpol dan meninggal dunia. Berdasarkan aturan itu, maka terhitung mulai kapan para wakil rakyat yang pindah parpol ini dihentikan hak dan kewajibannya. “Me-

nurut saya selagi masih proses DCS (Daftar Calon Sementara) hak dan kewajibannya masih diterima. Kecuali sudah menjadi DCT (Daftar Calon Tetap) dan keluar SK nya maka hak dan kewajibannya gugur atau hilang. Tapi untuk lebih jelasnya lagi kami dalam waktu dekat akan konsultasi ke Kemendagri,” o

PDAM Dapat Suntikan Modal Rp7 Miliar Achmad Munandar Borneo Tribune, Kubu Raya PDAM Tirta Raya akhirnya mendapat suntikan modal dari Pemkab Kubu Raya dengan nilai total Rp7.132.500.000. Jumlah ini dikucurkan untuk dua tahun anggaran yakni di APBD Perubahan 2013 ini dengan nilai Rp1,5 miliar dan di APBD tahun anggaran 2014

mendatang dengan senilai Rp5.632.500.000. Penyertaan modal dari Pemkab Kubu Raya itu akan digelontorkan dalam bentuk uang tunai. Tentunya ini angin segar bagi PDAM Tirta Raya mengingat sejak tahun 2009 - 2012, penyertaan modal dari Pemkab Kubu Raya bukan lah dalam bentuk dana tunai melainkan pembangunan sarana dan prasarana jaringan air ber-

sih semata yang diakui sebagai belanja hibah. Ini telah disepakati antara eksekutif dengan Pansus DPRD Tentang Raperda Penyertaan Modal Pemkab ke PDAM yang hasilnya laporannya disampaikan pada sidang paripurna kemarin siang. “Jadi, penyertaan modal ke PDAM ini akan dianggarkan melalui APBD Perubahan 2013. Nilainya Rp1,5 miliar. Kemudian di

tahun 2014 mendatang berjumlah Rp5.632.500.000,” ungkap Wakil Ketua Pansus Subandi. Disebutkannya, begitu maka pengelolaan keuangan daerah tidak lah lagi menjadi pertanyaan bagi semua pihak terkait dengan penyertaan modal ke PDAM yang selama ini hanya diakui sebagai belanja hibah. Karena itu dibahasnya Raperda Penyertaan Modal Pemkab

Kubu Raya ke PDAM Tirta Raya ini guna menindak lanjuti LHP BPK RI dan adanya payung hukum yang pasti sehingga tidak lagi disebut dengan belanja hibah. Subandi berharap dengan adanya kepastian penyertaan modal ini, maka PDAM Tirta Raya secara perlahan mulai dapat meningkatkan pelayanan air bersih ke masyarakat. Sementara itu, Kepala DPPKAD Kubu Raya, Yusran

Anizam mengatakan penyertaan modal Pemkab Kubu Raya ke PDAM Tirta Raya sebagai bentuk komitmen dan kewajiban untuk pelayanan air bersih di Kubu Raya. “Nilainya, kita sesuaikan dengan kemampuan keuangan daerah,” imbuhnya. Dikatakan Yusran, bahwa mulai tahun 2013 ini dana yang digelontorkan ke PDAM dalam bentuk uang tunai. Sehingga pengelolaannya di-

serahkan ke PDAM sendiri. Memang diakuinya, bisnis plan yang diusulkan PDAM bahwa penyertaan modal yang diharapkan dari Pemkab sebesar Rp15 miliar hingga tahun 2018. “Akan tetapi usulan itu baru bisa kita tetapkan mulai tahun 2013 sampai 2014 saja. Sisanya akan dibahas kembali setiap tahunnya dalam pembahasan APBD,” ujarnya. o

Bengkayang Borneo Tribune

Jumat, 26 April 2013

Bengkayang Bahas Percepatan Perekaman E -KTP “

Mujidi Borneo Tribune, Bengkayang

Pertemuan kita ini menyikapi seruan dari kementerian yang meminta dilakukan percepatan penyelesaian perekaman e KTP

“

Seluruh camat se Kabupaten Bengkayang diminta hadir dalam pertemuan bersama Bupati Bengkayang untuk membahas percepatan pelaksanaan perekaman e KTP di Kabupaten Bengkayang yang dilaksanakan, Kamis (25/4) siang kemarin. ‘Pertemuan kita ini menyikapi seruan dari kementerian yang meminta dilakukan percepatan penyelesaian perekaman e KTP,” demikian dikatakan Kepala Dinas

FOTO: Mujidi / Borneo Tribune

Gerardus Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten

Bengkayang, Gerardus saat ditemui di Kantor Bupati

Bengkayang, Kamis (25/4). Terkait dengan perekaman e- KTP di Kabupaten Bengkayang, Gerardus menuturkan hingga saat ini di Kabupaten Bengkayang, capaian perekaman sebanyak 120 ribu warga dari 166 ribu warga. Dengan arti lain, sebanyak tujuh puluh persen warga telah melakukan perekaman. “Perekaman yang belum ini yang akan kita percepat, dan kita berharap warga meu bekerja sama dengan segera melakukan perekaman,” terang Geradus lagi. o

Rapat Kerja Seluruh Kades se Kabupaten Bengkayang Mujidi Borneo Tribune, Bengkayang Sebanyak 122 Kepala Desa dengan didampingi Ketua BPD tingkat desa se Kabupaten Bengkayang dikumpulkan selama dua hari dua hari, Kamis-Jumat (25-26/7) untuk mengikuti Rapat Kerja Desa bersama Bupati Bengkayang. Rapat kerja seluruh Kepala Desa ditambah dengan dua lurah tersebut secara seremonial dibuka Bupati Bengkayang, Suryadman Gidot, bertempat di Aula Kantor Bupati Bengkayang dan dihadiri seluruh Kepala SKPD se Kabupaten Bengkayang. Ketua Panitia Rapat Kerja Kepala Desa dengan Bupati, Imade Putra Negara dalam pertemuan tersebut menjelaskan, salah satu tujuan dari Rakerda Kepala Desa itu adalah untuk meningkatkan sumber daya manusia seluruh kepala desa dan kepala BPD. “Dengan sumberdaya yang baik, pembangunan dapat barhasil guna dan berdaya guna,” kata Imade

Bank Kalbar Hibahkan Ambulans Uuntuk Pemkot Rudi Borneo Tribune, Singkawang PT Bank Pembangunan Daerah Kalimantan Barat, memberikan bantuan satu unit mobil ambulans untuk Pemkot Singkawang yang diserahkan langsung oleh Direktur Utamanya, H. Sudirman, HMY dan diterima oleh Sekretaris Daerah, Syech Bandar usai upacara peringatan Hari Otonomi Daerah XVII, di halaman Kantor Walikota Singkawang, Kamis (25/4). Usai penyerahan Dirut BPD, Sekda, Ketua DPRD, melihat langsung hibah Suzuki APV yang komplit dengan perlengkapan ambulan tersebut. Walikota Singkawang, Awang Ishak mengungkapkan terima kasih kepada Bank Kalbar melalui dana Corporate Social Responsibility memberikan mobil ambulans. Menurutnya, mobil ambulans di Singkawang memang menjadi kebutuhan masyarakat.

PT Bank Pembangunan Daerah Kalimantan Barat memberikan bantuan satu unit mobil ambulans untuk Pemkot Singkawang yang diserahkan langsung oleh Direktur Utamanya, H. Sudirman, HMY dan diterima oleh Sekretaris Daerah, Syech Bandar usai upacara peringatan Hari Otonomi Daerah XVII, di halaman Kantor Walikota, Kamis (25/4). Foto: Rudi / Borneo Tribune

Awang berharap Bank lain dapat mencontoh Bank Kalbar dan beberapa Bank lain yang telah menggunakan dana CSR-nya untuk membantu pemkot Singkawang. “Nantinya bank-bank bisa

membantu Kota Singkawang untuk mewujudkan pembangunan 63 meter menara masjid raya,” ungkapnya usai penandatangan berita acara penyerahan di rumah dinasnya. o

Mendagri Minta Pemda Tingkatkan Pelayanan Masyarakat Rudi Borneo Tribune, Singkawang

Rakerda Kades se Bengkayang///Mujidi

menjelaskan. Berdasakan jumlah desa, Rakerda itu diikuti 122 Kepala Desa, 122 Kepala BPD, 2 orang Lurah dan dua orang dari lingkungan. Jumlah total yang mengikuti Rakerda sebanyak 248 orang. Dalam pertemuan para Kepala Desa tersebut, Bupati mengaitkan beberapa hal yang menjadi perhatian dan penegasannya.

“Pertama tanggal 27 April 2013, pemerintah Kabupaten Bengkayang genap 14 tahun. Saya mengucapkan selamat ulang tahun dengan harapan hari esok lebih baik dari hari kemarin,” katanya. Penegasan lain, Bupati mengatakan pemerintah berkewajiban untuk meningkat pembinaan, fasilitasi dan monitoring terhadap pemerintah desa, baik bidang

administrai, regulasi, dan legislasi. Bidang legislasi, amanat pemerintah tentang desa, Pemerintah wajib membuat 14 perda. ‘Saat ini, delapan Perda telah ditetapkan, empat sedang dirancang masih dalam pembahasan dengan DPRD. Dengan demikian masih dua Perda yang menjadi PR pemerintah daerah bersama DPRD,” ucapnya. o

Peringatan hari otonomi daerah XVII di Kota Singkawang dilaksanakan upacara yang diikuti oleh TNI, Polri, PNS, Mahasiswa dan pelajar, Kamis (25/4). Sekretaris Daerah, Syech Bandar bertindak sebagai Inspektur Upacara. Sekda Singkawang, Syech Bandar membacakan sambutan Menteri Dalam Negeri, mengatakan otonomi daerah pemaknaannya adalah kapasitas penyelenggara pemerintahan daerah harus terus ditingkatkan, sebagai konsuekuensi perubahan lingkungan strategis sehingga kompatibel, tangguh dan handal dalam melakukan fungsi pelayanan untuk kesejahteraan masyarakat. Prinsip otonomi sebagai kebijakan desentralisasi telah menjadi konsensus pendiri bangsa, karena otonomi disadari pilihan untuk mengelola pemerintan di NKRI, sesuai tujuannya yaitu demokrasi dan tujuan kesejahteraan. Harus disadari masih perlu pembenahan dalam penyelenggaraan pemerintahan

Sekretaris Daerah, Syech Bandar bertindak sebagai Inspektur Upacara pada Peringatan hari Otonomi Daerah XVII di Kota Singkawang dilaksanakan upacara yang diikuti oleh TNI, Polri, PNS, Mahasiswa dan pelajar, Kamis (25/4).Foto Rudi / Borneo Tribune

terhadap kompetensi SDM aparatur, sinergitas perencanaan pembangunan antar pemerintah pusat, provinsi dan kabupaten/kota. Pengelolaan keuangan daerah yang efisien dan efektif, transparan dan akuntabel, dan peningkatan tata kelola pemerintahan. Mendagri Gamawan Fauzi, menekankan pada penerapan 15 standar pelayanan minimal (SPM) yang ha-

rus dilaksanakan setiap daerah. SPM bidang kesehatan, lingkungan hidup, sosial, Kb dan keluarga sejahtera, pelayanan terpadu bagi anak dan korban kekerasan, ketahanan pangan, pendidikan, perumahan rakyat, pekerjaan umum, ketenagakerjaan, kominfo, kesenian, perhubungan, penanaman modal dan pemerintahan dalam negeri. o

Pesan Hari Kartini

Wujudkan Generasi yang Berkualitas Rudi Borneo Tribune, Singkawang Pemerintah Kota Singkawang menggelar peringatan Hari Kartini ke 134 dengan tema “Dengan Semangat Kartini Kita Wujudkan Peran Perempuan Dalam Mewujudkan Generasi Yang Berkualitas” di Balirung Kantor Walikota Singkawang, Rabu (24/4). Hadir dalam Kesempatan Tersebut, Walikota Singkawang, Awang Ishak, Ketua DPRD Kota Singkawang, Tjhai Chui Mie, Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Kota Singkawang, Organisasi Wanita serta undangan lainnya. Ketua panitia Penyelenggara, Yustina Arini Mulyadi dalam laporannya menyampaikan terima kasih kepada Walikota Singkawang dan ketua Tim Penggerak PKK Kota Singkawang yang telah memberikan bimbingan dan arahan serta bantuan materil maupun moril sehingga peringatan hari kartini yang ke 134 di Kota Singkawang ini dapat dirayakan dalam suasana yang damai dan hikmat.

Pemotongan tumpeng oleh ketua panitia penyelenggara, Yustina Arini Mulyadi, pada peringatan Hari Kartini ke 134 di Balairung Kantor Walikota Singkawang, Rabu (24/ 4).Foto: Rudi / Borneo Tribune

Adapun tujuan dilaksanakan kegiatan ini, menurut Yustina, yaitu, meningkatkan motivasi semangat kaum wanita untuk lebih mencerdaskan kehidupan bangsa, meningkatkasn emansipasi wanita dengan tidak melupakan kodrat sebagai ibu rumah tangga dan tetap memberi perhatian kepada anak-anak sehingga anak tersebut bisa memberi yang terbaik bagi agama bangsa dan Negara. Sementara Walikota Singkawang, Awang Ishak dalam sambutannya mengatakan, kita sejenak berdoa dan merenung terutama kaum perempuan, tanpa per-

juangan Kartini, emansepasinya tidak muncul di Indonesia. Tapi dengan adanya perjuangan kartini 134 tahun yang lalu, maka anggota dewan pun sekarang sudah dipegang perempuan. Awang Ishak pada kesempatan itu juga, menyerahkan sertifikat hak atas tanah kepada masyarakat yang berpenghasilan rendah kepada perwakilan masyarakat yang telah ditunjuk yang kemudian dilanjutkan dengan pemotongan tumpeng oleh ketua panitia penyelenggara serta penyerahan piagam/ penghargaan kepada wanita penggerak pembangunan di Kota Singkawang. o

Jumat, 26 April 2013

Landak-Sanggau Borneo T Tribune

Pembunuhan di Tayan Hilir

Kapolres: Pelaku Ingin Ambil Uang Korban

Ratna Sari Borneo Tribune, Sanggau

Jongki

Karate Landak Wakili Kalbar Ditingkat Nasional Borneo Tribune, Ngabang Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Landak, Aspansius, SIP, melalui Kepala Bidang Pendidikan Menengah, Jongki, SPd, MPd, kepada Borneo Tribune, pekan lalu mengatakan prestasi karate Landak di tingkat Provinsi dari tahun ke tahun mengalami peningkatan. “Tahun yang lalu pernah anak kita mewakili Kalbar ke tingkat Nasional untuk cabang Karate dan atletik, “ pujinya. Jongki menerangkan, oleh sebab itu pada tahun 2013 ini paling tidak dari cabang olah raga dan seni bisa lolos ke tingkat Nasional, sehingga pihaknya juga sudah memberikan informasi kepada pelatih supaya ada pembinaan secara khusus terhadap siswa yang memang memiliki potensi di masing -masing bidang. “Apalagi event seperti ini juga merupakan barometer untuk peningkatan mutu pendidikan di Kabupaten Landak, sehingga baik kegiatan akademik maupun non akademiki ini di pacu supaya ada peningkatan, “paparnya. Kemudian untuk olah raga tinju kebetulan seleksinya itu melalui penjaringan beberapa event tingkat pelajar, memang event ini sifatnya umum tetapi pelajar kita dari SMPN 3 ikut dan mendapatkan rangking terbaik untuk pelajar, atas nama, Poetra Mika Krimono, yang berasal dari Plasma 2 Ngabang. Ia menambahkan terkait dengan keberhasilannya tersebut, maka saat ini Dinas Pendidikan tengah mempersiapkan dokumen untuk pengalihankan status anak ini untuk dipindahkan ke Pontianak, KEHILANGAN tepatnya di PPLP (Pusat Pelatihan dan Pembinaan STNK, KB 5197 LJ Olah Raga) yang akan NK: MH328D40DBJ282905 NS: 28D-3282872 dibiayai oleh Dinas Olah AN: SEMLIN Raga Provinsi Kalbar muDengan ini lai Juli 2013 mendatang. STNK dinyatakan (Kiriman Ya’ Syahdan). tidak berlaku lagi. NGL

KEHILANGAN STNK, KB 4828 LH NK: MHJF5113BK874755 NS: JF51E-1869750 AN: JULIA ASNIRAYANA,A.Ma Dengan ini STNK dinyatakan tidak berlaku lagi. NGL

HO TEL HOTEL

KEHILANGAN STNK, KB 3811 LJ NK: MH328D40DBJ285163 NS: 28D-3285029 AN: SISKA Dengan ini STNK dinyatakan tidak berlaku lagi. NGL

Terkuak siapa pembunuh VK (23) dan motif pembunuhannya. VK dibunuh oleh FR rekannya sendiri Rabu (24/4). FR diringkus anggota Polsek Tayan Hilir di Jalan Raya Desa Kapur RT 04/ RW 01 Kelurahan Kapur

Kecamatan Sei Raya Kabupaten Kubu Raya, sore harinya sekitar pukul 15.00 WIB. FR tega membunuh rekannya dikarenakan tergiur dengan uang yang dimiliki VK. “Modus tersangka membunuh rekannya sendiri karena ingin mengambil uang milik korban yang diduganya disimpan di lemari ka-

mar korban,” ujar Kapolres Sanggau, AKBP Winarto ketika dikonfirmasi, Kamis (25/4) sore di ruangannya. Winarto menjelaskan, bahwa tersangka FR sudah berteman lama dengan korban. FR pun yang menduga uang milik VK disimpan di lemari kamarnya. FR pun berniat ingin mengambil uang tersebut.

Ternyata, begitu bibi korban pergi ke pasar. Korban pun saat itu tengah tertidur di kamarnya. FR pun masuk ke dalam kamar korban untuk mengambil uang yang diduganya disimpan di dalam lemari. Begitu masuk ke dalam kamar, korban lantas terbangun. FR pun langsung memukul dan mencekik korban hingga tak bernafas.

Ternyata, uang yang hendak dipinjam korban kepada bibinya belum diserahkan ke korban. Karena uang tersebut berada di Bank. Tersangka FR merupakan warga Jalan Podomoro Kota Pontianak. Sementara korban, VK warga warga Desa Lalang, Tayan Hilir. “Kasusnya sudah diproses dan ditangani,” pungkasnya.

DONOR DARAH Pegawai Rutan dan Rupbasan saat mendonorkan darahnya, Kamis (25/4) pagi. Kegiatan ini dilaksanakan dalam rangkaian Hari Bhakti Kemasyarakatan ke-49. Foto: Ratna Sari/Borneo Tribune.

Rutan Klas IIB Sanggau Gelar Kegiatan Hari Bhakti Kemasyarakatan ke-49 Ratna Sari Borneo Tribune, Sanggau Untuk memperingati Hari Bhakti Kemasyarakatan yang ke-49 pada 27 April 2013, Rutan Klas IIB Sanggau menggelar serangkaian kegiatan yang dimulai sejak Kamis (25/4) pagi yang mengadakan donor darah bagi pegawai dan keluarga Rutan serta Rupbasan Kabupaten Sanggau di

Rutan Klas IIB Sanggau. Karutan Klas IIB Sanggau, Mulyoko, S.H mengatakan serangkaian kegiatan ini memang untuk memperingati Hari Bhakti Kemasyarakatan yang ke-49. Kegiatan lebih dari satu ini pun dipusatkan di satu tempat, yakni di Rutan Klas IIB Sanggau untuk Kabupaten Sanggau. “Untuk hari ini kita lakukan donor darah untuk pegawai dan keluarga pegawai Rutan dan Rupbasan. Kare-

na kalau kegiatan lebih dari satu harus kumpul disatu tempat. Acara puncak pun akan dilaksanakan upacara yang serempak di seluruh Indonesia,” ujarnya. Mulyoko menuturkan, setelah dilakukannya donor darah, keesokan harinya, Jumat (26/4) pagi akan dilaksanakan jalan santai keluarga besar Rutan Klas IIB Sanggau dan Rupbasan Sanggau. Sabtu (27/4) pagi akan dilaksanakan upacara

dan sekitar pukul 13.00 WIB akan dilaksanakan lomba mancing untuk keluarga besar Rutan dan Rupbasan. Setelah itu akan dilanjutkan dengan acara syukuran atas peringatan tersebut. Sementara, Minggu (28/4) akan diadakan lomba mancing untuk umum dengan total hadiah Rp. 10 juta. Peserta yang sudah mendaftar pun mencapai 31 orang. Untuk juara pertama akan diberikan hadiah televisi 24

inci, juara dua berupa kulkas satu pintu, juara tiga berupa televisi 21 inci, juara keempat berupa kipas tornado, dan juara lima berupa dvd player. Untuk Senin (29/ 4) akan diadakan silahturahmi jajaran Forkompimda dan tokoh masyarakat. “Kegiatan silahturahmi tersebut dilaksanakan untuk meningkatkan koordinasi. Jangan sampai di Sanggau ada kasus di Cebongan,” pungkasnya.

Pemilukada Bupati dan Wakil Bupati Sanggau 2013

Kedepankan Politik Santun dan Beretika Ratna Sari Borneo Tribune, Sanggau Jelang Pemilu Bupati dan Wakil Bupati Sanggau 2013 memang terlihat adem ayem. Namun, sekarang masing-masing parpol diketahui sedang mempersiapkan strategi. Meskipun Pilkada masih beberapa bulan kedepan, klaim-klaim kemenangan masing-masing kubu sudah terdengar. Menanggapi hal tersebut, Pangeran Ratu Suryanegara Sanggau, Gusti Arman yang

juga ketua Majelis Adat Budaya Melayu (MABM) Kabupaten Sanggau, Kamis (25/4) mengatakan, bahwa fenomena semacam itu merupakan suatu kewajaran dalam dinamika politik menjelang Pilbup. “Menurut saya, siapa pun sah-sah saja bersikap ingin maju di Pilbup Sanggau September nanti. Banyak orang, banyak tokoh yang ingin bertarung merebut kursi Bupati dan Wakil Bupati Sanggau,” ujarnya. Gusti Arman menuturkan, strategi politik berupa lang-

kah-langkah melakukan sosialisasi kepada masyarakat juga dinilainya sebagai suatu yang lumrah. Hanya saja, dalam melakukan hal itu tentu dapat dilakukan dengan cara-cara yang santun dan beretika. “Semestinya yang perlu untuk digarisbawahi yaitu mengedepankan etika politik yang santun jauh lebih penting ketimbang memaksakan kehendak. Sehingga, tidak menjadikan arena pesta demokrasi dijadikan arena untuk saling menyerang sesama calon dengan

isu-isu yang tidak etis untuk di publikasikan,” jelasnya. Gusti Arman pun meminta agar semua balon mampu menjaga stabilitas keamanan, jangan sampai pesta demokrasi yang seharusnya menjadi pesta rakyat yang menyenangkan malah menjadi petaka antar bakal calon maupun simpatisan yang dampaknya tentu akan sangat dirasakan oleh masyarat luas. “Menjaga stabilitas keamanan di daerah itu jauh lebih penting ketimbang hanya sekedar mengejar-

ngejar kursi Bupati maupun Wakil Bupati. Kalaulah sampai stabilitas keamanan terganggu hanya karena persoalan Pilbup, tentunya yang rugi semua masyarakat Sanggau. kita semua. Oleh karenanya, saya menghimbau, baik para bacalon maupun simpatisan dan partai politik pengusung dan pendukung, mari kita sama-sama memelihara stabilitas keamanan di daerah kita sendiri, kalau bukan kita, siapa lagi yang kita harapkan untuk menjaga itu,” pungkasnya.

Berdayakan Petugas Pencatatan Sipil Gereja Borneo Tribune, Ngabang Rendahnya angka perkawinan yang tercatat di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Disdukcapil) Kabupaten Landak membuat Kasi Bimas Kristen Kantor Kementerian Agama (Kemenag) Landak, Haryanto Uar meminta Pemkab Landak bisa memberdayakan para tenaga pencatatan sipil dari Gereja. Sebab, ia menilai tenaga pencatatan sipil dari Gereja ini belum berjalan secara optimal. “Jadi, saya meminta kepada instansi terkait agar memperhatikan kembali para tenaga pencatatan sipil di Gereja yang di- SK -kan

Haryanto Uar oleh Bupati Landak. Sebab, setelah saya melihat datadata itu, ternyata saya temukan ada petugas pencatatan

sipil di Gereja itu yang double, bahkan ada yang suami istri menjadi petugas pencatatan sipil. Selain itu, ada juga yang menumpuk pada satu Gereja. Padahal di Landak ini’kan ada 46 Sinode yang seharusnya mengcover 46 Sinode ini,” ujar Haryanto Uar, Selasa (23/4) di kantornya. Menurutnya, sampai saat ini jika terjadi pernikahan di Gereja, pihak Gereja hanya mengeluarkan surat nikah saja dan tidak dicatat di dalam pencatatan sipil di Gereja. “Maka dari itu setelah menikah di Gereja, diharapkan petugas pencatatan sipil Gereja itu dapat menjemput

mereka yang melakukan pernikahan ini untuk diurus dan dicatat dalam pencatatan perkawinan. Sehingga, nantinya mereka punya status perkawinan yang legal secara Negara,” pintanya. Ia sangat menyayangkan sampai saat ini Gereja belum diberikan otonomi penuh dalam hal perkawinan seperti yang dilakukan di dalam Islam. Di lingkungan Islam sendiri telah memberikan ruang yang cukup untuk mereka yang melangsungkan pernikahan dan langsung dicatatkan perkawinan tersebut dalam pencatatan perkawinan di Kantor Urusan Agama

(KUA). “Maka dari itu pada kesempatan ini saya juga meminta kepada Pemerintah Pusat, kalau dapat hal ini ditinjau kembali. Sehingga Gereja dapat diberikan kesempatan yang sama untuk pencatatan perkawinan. Apalagi hal ini menyangkut masalah hak hidup yang akan berakibat kepada status anak. Sebab, selama ini status anak yang melakukan pernikahan di Gereja rata-rata merupakan anak ibu, karena orangtuanya belum mengurus pencatatan perkawinan di Disdukcapil,” ungkapnya.(Kiriman Ya’ Syahdan)

Sekadau Borneo Tribune

Jumat, 26 April 2013

Puluhan Peminat Anggota KPU Ambil Formulir Bagus Kosminto Borneo Tribune, Sekadau Antusias masyarakat Sekadau mengikuti seleksi anggota KPU ternyata cukup tinggi. Sejak hari pertama dibukanya pendataraan calon angota KPU Kabupaten Sekadau, Kamis (25/4) setidaknya sudah hampir 30-an peminat mengambil formulir ke sekretariat Tim Seleksi Anggota KPU Kabupaten Sekadau, Jalan Merdeka Timur. Ketua Tim seleksi KPU Kabupaten Sekadau yang disampaikan sekretaris, Bartholomeus Dalmapindi, mengatakan sambutan masyarakat Sekadau cukup baik mengenani seleksi anggota KPU. Hanya saja berkenaan dengan seleksi pencalegkan dari Parpol perserta pemilu 2014 yang hampir bersamaan waktunya, setidaknya cukup berpengaruh. “Yang mengambil formulir pendaftaran ke kita sudah ada 27 orang hingga pagi ini, (pagi kemarin-red), meskipun jadwal hampir bersamaan dengan pencalegkan Parpol, namun antusias masyarakat juga cukup tinggi,” ungkapnya ditemuai di Sekretariat Timsel calon anggota KPU Kabupaten Sekadau, Kamis (25/4). Dilanjutkannya, dari puluhan formulir yang diambil peminat, empat diantaranya dari kalangan kaum wanita. Karena itu, Timsel calon anggota KPU Kabupaten Sekadau berharap semua formulir yang diambil oleh pemohon dikembalikan apabila sudah lengkap dengan persyaratan yang dibutuhkan. “Dari sekian banyak yang ambil formulir

pendafataran, empat diantaranya perempuan. Kita berharap semua semua formulir yang diambil ini, tanggal 25 sampai dengan 29 April dilengkapi dan dikembalikan oleh calon Anggota KPU sampai akhir pendafataran,” ungkapnya. Dalam hal ini Timsel calon anggota KPU Kabupaten Sekadau menyatakan akan menyeleksi bakal calon anggota KPU Kabupaten Sekadau secara profesional sesuai dengan PKPU No.2/ 2013 tentang seleksi Anggota KPU Provinsi, Kabupaten/Kota. Oleh sebab itu, peminat atau pendafataran mengisi formulir yang disediakan oleh tim seleksi anggota KPU Kabupaten Sekadau. “Tim seleksi melakukan kegiatan seleksi Anggota KPU ini secara umum dan terbuka. Sebab, aturan sudah dibuat di Pusat dan diberlakukan secara Nasional, jadi kita di daerah ini bentuknya hanya menjalankan tugas menyeleksi calon anggota KPU di Daerah Kabupaten Sekadau,” paparnya. Sementara itu, dari sekian banyak anggota KPU yang diseleksi nantinya maka akan diambil 10 besar untuk tahap akhir, dan kesepuluh besar bakal calon anggota KPU yang lolos seleksi itu akan mengikuti seleksi terakhir dari Tim Seleksi Anggota KPU dari Provinsi Kalimantan Barat. “Tim seleksi anggota KPU Kabupaten Kota akan mengambil 10 besar calon anggota KPU, nantinya diseleksi oleh Timsel Provinsi. Kita harapkan peserta yang mengikuti seleksi, benar-benar konsentrasi dan penuhi semua persyaratanpersyaratan yang diperlukan,” imbaunya.o

INFO BANK BNI 46 Pontianak, Jl. Tanjung Pura No. 1 Telp. (0561) 736211, 732016, 732630, 732026 (0561) 736392 Capem Univ. Tanjungpura. Jl. Daya Nasional Telp. (0561) 736046 (0561) 764012 Capem Pasar Siantan, Jl. Khatulistiwa No. 81-83 Siantan Telp. (0561) 881419 (0561) 883263

BCA KCU PONTIANAK, Jln. A. Yani No. 1 Ptk, 0561-736305 (hunting) KCP Imam Bonjol, Jln. Imam Bonjol No. 457 Ptk, 0561-737984, 734524 KCP Rahadi Usman, Jln. Rahadi Usman No. 4 Ptk, 0561-733482, 740814-15 KCP Sei Pinyuh, Jln. Raya Terminal 05-06, Sei Pinyuh KCP Sultan Muhammad, Jln. Sultan Muhammad 136, Ptk, 0561-738051

BANK KALBAR CABANG UTAMA PONTIANAK Jl. Rahadi Osman No. 10 Pontianak 78117, Telp. (0561) 732148, 736723 Fax. (0561) 745149, Telex. 29174, 29129 CABANG SYARIAH Jl. A. Yani Pontianak, Komp. Perkantoran & Town House No. 5-6 (depan A. Yani Mega Mall) Telp. (0561) 733033, 7061800, Fax. (0561) 732599

BANK BRI Kantor Cabang Barito, Jalan Barito, Telp. (0561) 734009, Fax. (0561) 733019 Komplek Pertokoan Pasar Flamboyan Jalan Gajah Mada Blok C. 14 Ptk

BANK DANAMON Jl. Tanjung Pura No. 102, Ptk Telp. (0561) 737107 (H), 730898, Fax : (0561) 736264, 765595 Jl. St. Muhammad No. 173, Ptk Telp. (0561) 731156, Fax : (0561) 734462 Jl. KH. Wahid Hasyim No.24-26, Telp.: 0561-768599/765411, Fax : 0561-768599/765411

BANK MANDIRI SYARIAH PONTIANAK, Jl. Diponegoro No. 95, Telp. (0561) 745004, Fax. Ketapang, Jl. MT. Haryono No. 111-112 Ketapang, Telp. (0534) 34600 Fax. (0534) 34395 Kantor Kas Politeknik, Kampus Politeknik Negeri Jl. A. Yani No. 52, Telp. (0561) 583850 Kantor Layanan Syariah Bank Mandiri Pontianak-Sidas, Jl. Sidas No. 2, Pontianak, Telp. : (0561)7069797, Fax. : (0561) 763082

Pendaftaraan Anggota KPU Dimulai

Tim Seleksi anggota KPU Kabupaten Sekadau usai bertemu dengan wakil Bupati Sekadau, Rupinus, di rumah Dinas Wakil Bupati Sekadau pekan lalu. FOTO Bagus Kosminto/Borneo Tribune

Melestarikan Tarian Tradisional Yang Hampir Punah Bagus Kosminto Borneo Tribune, Sekadau Kaki kanan terikat kuat di satu tiang menggunakan tali dari kulit kayu kepuak. Kaki kiri Markus Tungkai (67 th) bertahan dilantai beralas karpet tipis sederhana, ia bergerak memutar dengan kaki terikat mirip sekali dengan seekor elang sedang mengintai mangsanya. Pemandang itu sungguh menakjubkan, sekaligus mencengangkan karena baru diketahui sekarang. Demikian tari Elang Mengintai (Elang Nginang) dari suku Dayak Mualang, diperagakan Markus Tungkai warga Dusun Engkuning Desa Tapang Pulau Kecamatan Belitang Hilir. Kakek ramah itu berceritta mitos dari tarian Elang Mengintai yang menurut mitosnya dipelajari leluhur atau dari Sebayan (kehidupan alam lain).

“Tarian ini langka. saya ketika masih kecil belajar dari almarhun seorang kakek. Tari ini biasanya dimainkan kala usai menyambut para tamu. Harusnya ada sajian secawan tuak dan tabas (makanan pendamping orang minum tuak), ketika menari, si penari mengambil minuman tuak dan tabas menggunakan mulut layaknya seekor elang memangsa,” jelas kakek kelahiran Dusun Resak Balai Desa Merbang itu. Walau mengalami gangguan penglihatan, Markus Tungkai, tampak masih terlihat lincah memperagakan tarian yang sangat langka itu. “Tari Elang menginang ini berputar ditiang, harusnya kayu bulat. Beruntung saya hari ini bisa mewarisi dasar tarian ini pada kalian dan semoga bermanfaat untuk kemajuan tarian di daerah kita ini,” paparnya. Seperti dijelaskan kakek ramah itu, selain tari Elang

Mengintai, ada beberapa tarian yang dibawa dari sebayan, seperti tarian balik tupai yang menggunakan alat penumbuk padi (alu) sebagai properti tari yang dimainkan tiga orang. “Kalau tari balik tupai dimainkan tiga orang. Dua penari memikul alu dan seorang merangkak menggunakan alu yang naik dari belakang, lalu penari merangkak dialu tersebut dan menuju pada pemikul alu sembari turun lewat belakang dan naik lagi dari selangkang penari dan begitu seterusnya,” jelasnya. “Sama dengan tari Elang Mengintai, Tarian Lesung dan yang lainnya juga menggunakan genderang irama tabuhan perang,” tambahnya. Sementara itu, John Roberto Panurian, yang mendokumentasikan tarian tersebut mengatakan, beragam kekayaan seni tari yang ada didaerah dayak mualang

Markus Tungkai memperagakan Tarian Elang Nginang dari Suku Dayak Mualang di kediamannya (23/4).// FOTO Bagus Kosminto/Borneo Tribune sungguh luar biasa. Dokumentasi itu jelas bermanfaat, kata Jhon, karena bisa dikembangkan lagi oleh generasi penerus kita jenis tarian yang langka ini. “Saya pribadi baru sekarang melihat jenis tarian ini dan sangat luar biasa.Tarian merupakan bahasa seni yang menyampaikan pesan-pesan kepada masyarakat luas, bahwa kekaya-

an daerah lainnya adalah seni tarian, dan ini salah satunya,” ucap Jhon. Jhon berharap lewat warisan tarian dari Suku Dayak Mualang bisa memotivasi generasi muda untuk berkarya dibidang masingmasing menjadi lebih giat lagi dalam mengisi pembangunan, terutama di Kalbar ini dan khususnya di Kabupaten Sekadau. o

BANK BUKOPIN Cabang Jl. Ir. H. Juanda No. 55-56 Pontianak 78117 (0561) 745025 (Hunting) (0561) 734253 Cabang Pontianak Kal-Bar, Jl. Adi Sucipto Km. 7,5 (Gedung Kopkar Mekar PLN Wil Kal - Bar) Kabupaten Pontianak, Telp. 0561 722598, 0561 - 723158, Kantor Kas Adisucipto Jl. Sultan Muhammad No. 48, Pontianak 78117 , (0561) 730001/ 730077, (0561) 730132, Capem Sultan Muhammad

Wakil Bupati Sekadau, Rupinus saat meresmikan Gerreja Katolik Santo Andreas Sarik Paroki Nanga Taman, bersama Uskup Keuskupan Sanggau belum lama ini.

BANK BTN CABANG PONTIANAK, Jl. Imam Bonjol No. 29 Pontianak 78123, Pontianak, Telepon: (0561) 740163 Fax: (0561) 740168 CABANG PEMBANTU JERUJU, Jl. Kom. Yos Sudarso No. 10, Jeruju Pontianak 78122, Telepon: (0561) 770567 Fax: (0561) 770567 KAS LAYANAN POS ONLINE PONTIANAK, Jl. St. A. Rahman No.49, 78116, Pontianak, Telepon: 0561-730641, 0561-730642, 0561730644 Fax: 0561-762146

BANK PERMATA Juanda KC, Jl. IR. H. Juanda No. 49-50 BB, Pontianak (781177), 0561-738323, 0561 -736411 Gajah Mada KCP, Jl. Gajah Mada no 69 C, Pontianak (78121), 0561747371, Tanjung Pura KCP, Jl. Tanjung Pura No. 370, Pontianak (78122), 0561764926

BANK BII KC Pontianak Jl. Tanjungpura No.20 (Pontianak) Telp. (0561) 39220

BANK MANDIRI

BANK BHI

Jl. I Gusti Ngurah Rai No. 2 , Humaera B (0561) 734247, 734147 Jl. Achmad Yani No. 3 - 3 A, (0561) 765010, 767993 Jl. Tanjungpura No. 110, (0561) 734464, 734752 Jl. Sidas No. 2 (0561) 734670, 747495, 733672

BANK MEGA

Cabang PONTIANAK, Jl. Imam Bonjol No.567 , Telp. (0561)-762838; Fax. (0561) -76290

KC PONTIANAK, Jl. H. Agus Salim No. 10 - 12, Telp. (0561) 739822, (0561) 749078

Polres Bina Ratusan PKS di Sekolah Bagus Kosminto Borneo Tribune, Sekadau Kepolisian Resort Sekadau kembali melibatkan kalangan pelajar dalam menciptakan ketertiban lalu lintas. Setelah sebelumnya melakukan pemilihan duta lalu lintas, kali ini Polres mengukuhkan keberadaan Patroli Keamanan Sekolah (PKS) di Nanga Taman, Selasa Kemarin. Kasat Lantas Polres Sekadau AKP Eko Andi Sutejo menambahkan, sis-

wa-siswi PKS yang dilantik berjumlah 60 orang. Mereka mewakili semua sekolah tingkat SMP dan SMA yang ada di Kabupaten Sekadau. Dijelaskannya, Setiap sekolah jenjang SMP dan SMA sudah memiliki PKS. Patroli Keamanan Sekolah merupakan program Kepolisian RI yang sudah ada sejak tahun 1975. “Total siswa PKS ada ratusan orang. Namun yang dilantik hari ini hanya sebagian perwakilan saja. Khusus sekolah dalam kota Sekadau, kita berikan pela-

tihan setiap hari selasa dan kamis,” tandasnya. Kapolres Sekadau AKBP A. Widihandoko saat melantik sejumlah siswasiswi PKS di Nanga Taman mengatakan kaum muda merupakan aset terbesar yang dimiliki bangsa. Karenanya, keterlibatan generasi muda sangat diperlukan dalam memajukan bangsa. Salah satu tolok ukur bangsa yang maju, kata Widi, yakni ketertiban dalam berlalu lintas. Dalam upaya mewujudkan tertib lalu lintas, kepolisian tidak

dapat bekerja sendiri karena keterbatasan personil. “Untuk itu, kami membutuhkan peran serta adikadik pelajar untuk membantu tugas kami mewujudkan lalu lintas yang tertib, utamanya di lingkungan sekolah,” tutur Widi. Turut hadir dalam kegiatan pelantikan di Nanga Taman Camat Nanga Taman, Kapolsek Nanga Taman, Kepala Desa Nanga Taman, serta siswa-siswi dari sejumlah sekolah. Menurut widi, Jam masuk dan pulang sekolah merupa-

kan saat-saat yang ramai di lingkungan sekolah. Terlebih, sebagian besar siswa sekolah telah mengendarai kendaraan bermotor sendiri untuk pergi sekolah. Saatsaat jam masuk dan pulang sekolah itulah PKS berperan untuk mengatur lalu lintas, persis yang dilakukan oleh polisi di jalan raya. “PKS diharapkan mampu membentuk siswa menjadi pribadi yang tertib berlalu lintas. Tujuan akhirnya adalah mewujudkan suasana lalin yang tertib dan terkontrol,” ucapnya. o

Jumat, 26 April 2013

Sintang-Melawi

Borneo T Tribune

Bos Dealer Panca Motor Diduga Bunuh Diri

Tembak Kepala dengan Senapan Angin Eko Susilo Borneo Tribune, Nanga Pinoh PERISTIWA tragis terjadi di dealer motor Panca Motor yang berada di Jalan Juang, Nanga Pinoh, Kabupaten Melawi. Pimpinan dealer tersebut, Adi (31) ditemukan tergeletak dalam kondisi sekarat. Dengan luka tembak di

pelipis, Rabu (24/4) sekitar pukul 20.00. Nyawa Adi sendiri tak tertolong setelah dilakukan penanganan medis di Klinik Citra Husada selama satu jam. Kapolres Melawi, AKBP. Semuel Tandi Todingrara melalui Kasat Reskrim, AKP. Joko Sulistiono mengatakan, yang pertama kali melihat korban dalam

keadaan sekarat adalah saudara iparnya, Eeng, saat ingin mengumpan anjing peliharaan di ruko tersebut. “Melihat korban sekarat, Eeng memanggil warga untuk meminta bantuan membawa korban ke Klinik Citra Husada Nanga Pinoh. Sesampai di klinik korban langsung ditangani pihak dokter. Dari keterangan dokter, korban mengalami

luka tembak dibagian pelipis sebelah kanan sehingga mengalami pendaharan pada otak. Setelah ditangani kurang lebih satu jam, akhirnya korban tewas,” ungkap Kasat Reskrim, AKP. Joko Sulistiono, di ruang kerjanya, Kamis (25/4). Lebih lanjut Joko menjelaskan, setelah korban meninggal, pihak

kepolisian melakukan olah TKP dan ditemukan dua buah HP serta senapan angin milik korban. “Sesuai dengan keterangan saksi. Korban diduga bunuh diri dengan menembak diri menggunakan senapang angin merk sharp milik dirinya sendiri,” jelasnya. Joko menambahkan, keterangan saksi mengata-

kan bahwa korban diduga memiliki masalah keluarga sehingga nekad bunuh diri. Pada saat korban ditemukan, tidak ada siapa-siapa di ruko tersebut. Sementara sang istri sedang keluar. “Namun kita akan terus menyelidiki apakah benar korban bunuh diri atau tidak. Saat ini sudah dua saksi yang kita mintai keterangan,” jelasnya.

Setelah mendapat penanganan dari pihak klinik dan dinyatakan meninggal dunia. Korban langsung diserahkan kepada pihak keluarga untuk mengurus jenazahnya. “Setelah diserahan ke keluarga, korban langsung dibawa ke Pontianak untuk dimakamkan di sana di tempat keluarganya,” pungkas Joko.

Operasi Hutan Lestari Kapuas

Polisi Amankan 718 Batang Kayu Ilegal KAYU ILEGAL, Kasat Reskrim Polres Melawi, AKP. Joko Sulistiono saat menunjukan barang bukti ratusan kayu illegal dalam operasi hutan lestari Kapuas 2013. FOTO: Eko Susilo/Borneo Tribune

TAK ingin dikatakan nihil dalam menjalankan atensi pimpinan. Jajaran Kepolisian Resort (Polres) Melawi langsung menyisir sejumlah lokasi praktek kayu illegal di wilayah hukum Polres Melawi. Alhasil, sebanyak 718 batang kayu dari berbagai ukuran berhasil diamankan dalam Operasi Hutan Lestari Kapuas 2013. Kapolres Melawi, AKBP. Semuel Tandi Todingrara melalui Kasat Reskrim,

AKP. Joko Sulistiono mengungkapkan, kayukayu tersebut diperoleh dari lima lokasi yang berbeda. Lokasi pertama ditemukan di kawasan Sungai Melawi, Desa Nanga Kayan, Kecamatan Nanga Pinoh. Operasi dilakukan 18 April lalu tersebut, dimana aparat menemukan barang bukti kayu illegal dengan ukuran 8x8x4 dan 1 unit motor air yang dijadikan angkutan pengangkut. Yakni dengan tersangka berinisial BJH. Tak berhenti di situ, operasi dilanjutkan di area

“

Saat ini ketiga tersangka sudah kita amankan di Polres Melawi untuk selanjutnya dilakukan penyidikan

“

Eko Susilo Borneo Tribune, Nanga Pinoh

APL PT. Rafi Kamajaya Abadi di Dusun Tengkajau, Desa Tapang Ria, Kecamatan Belimbing, tepatnya di sebuah sawmil dengan

barang bukti sekitar 395 batang kayu sudah diolah beserta satu set mesin pembelah. Ditempat ini pula aparat mengamankan dua tersangka, yakni masing-masing berinisial YSA dan MLB. “Saat ini ketiga tersangka sudah kita amankan di Polres Melawi untuk selanjutnya dilakukan penyidikan,” terang Joko. Setelah Desa Nanga Kayan dan Desa Tapang Ria, polisi bergerak menuju kawasan HPH PT. Kalimantan Satya Kencana. Alhasil, ditemukan 3 lokasi penumpukan

Gaung PKR Kian Nyaris Tak Terdengar Endang Kusmiyati Borneo Tribune, Sintang PEMEKARAN Provinsi Kapuas Raya (PKR) semakin tak jelas juntrungannya. Terlebih tidak ada lagi anggota DPR RI daerah pemilihan (dapil) Kalbar yang masuk dalam komisi II, yang salah satu tugasnya membidangi masalah pemekaran. “Sekarang saya sudah menjadi anggota komisi IV sehingga secara mendetail perkembangan masalah pemekaran Kapuas Raya kurang monitor,” ungkap anggota Komisi IV DPR RI, H. Sukiman saat bertandang ke kota

Sintang, Kamis (25/4). Sukiman mengklaim, meskipun dirinya tidak lagi menjadi anggota Komisi II DPR RI, akan tetapi secara pribadi dia mengaku tetap akan mendorong percepatan pemekaran Kapuas Raya ini. “Saya sudah di komisi IV. Namun kita masih banyak kawan dan jaringan untuk memperjuangkannya,” kilah Sukiman. Sukiman menyebut, pemekaran Kapuas Rasa saat ini sudah final. “Final dalam arti disini adalah tidak bisa diganggu gugat lagi. Akan tetapi untuk realisasinya, saya tidak bisa pastikan kapan akan tercapai,” diplomatisnya.

Terkait dengan adanya isu pergantian koordinator pemekaran PKR yang sebelumnya dipimpin oleh Bupati Sintang, Milton Crosby dan berganti kepada Mikael Abeng, hingga saat ini terus menuai pro kontra. Bahkan ditambah lagi dengan nama yang sebelumnya adalah Kapuas Raya, diganti dengan nama Kalbar Timur, namun hal tersebut bukan menjadi masalah yang berarti. “Yang diharapkan oleh masyarakat yang ada di wilayah timur Kalimantan Barat adalah terealisasinya pemekaran. Terlepas nanti apa nama wilayah hasil pemekaran

tersebut. Menurut saya apalah arti sebuah nama jika pemekaran itu tak terwujud dan begitu juga sebaliknya nama itu akan ada artinya jika pemekaran itu terwujud,” ucapnya. Menurutnya, terkait dengan gaung pemekaran PKR yang saat ini semakin sepi, hal tersebut tidak hanya terjadi di pusat, melainkan di daerah juga terjadi yang sama. “Masalah pemekaran ini, kalau dikatakan gaungnya di pusat semakin sepi, kalau menurut saya di daerah juga sama. Saya lihat juga sampai saat ini koordinator pemekaran juga sepi-sepi saja,” cetus Sukiman.

kayu berbagai ukuran. Berjenis Meranti Merah di Jalan Koridor perusahaan tersebut, yakni kilometer 74, kilometer 82 dan

kilometer 84. Namun ironisnya, tidak diketahui siapa pemilik kayu ilegal tersebut. “Semua barang bukti

sudah kita bawa ke Polres Melawi, termasuk yang kita temukan di dalam kawasan HPH PT KSK. Jadi, dari lima lokasi tempat kejadian perkara ini total kayu berjumlah 718 batang. Dan bisa saja akan bertambah lagi jumlahnya. Mengingat Operasi Hutan Lestari Kapuas digelar sekitar 20 hari,” bebernya. Para pelaku tersebut kini harus siap mempertanggungjawabkan perbuatan mereka. Sesuai Pasal 50, Ayat 3, huruf F dan H, junto Pasal 78, Ayat 5 dan 7 serta Undang-Undang RI Nomor 41 Tahun 99 tentang Kehutanan, dengan ancaman penjara selama 10 tahun dan denda Rp 5 miliar.

Standar dan Norma Pendidikan Berbasis HAM Juan: Guru Harus Menjadi Panutan Murid

Endang Kusmiyati Borneo Tribune, Sintang SALAH satu langkah antisipasi untuk menekan terjadinya pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM) adalah menerapkan standar dan norma pendidikan berbasis HAM pada kurikulum sekolah formal maupun nonformal demi tercapainya pemenuhan, penguatan, perlindungan serta penegakan HAM dalam lingkungan masyarakat, khususnya di dunia pendidikan. Wakil Bupati Kabupaten Sintang, Ignasius Juan menyatakan, konstitusi dan hukum positif Indonesia telah sejak lama mengandung muatan nilai-nilai HAM. Selain yang tercantum di dalam ajaran-ajaran agama serta nilai-nilai budaya yang dianut oleh masyarakat Indonesia, yang pada kenyataannya pemahaman tentang HAM tersebut relatif belum cukup memadai. ”Penerapan standar dan norma pendidikan berbasis HAM ini harus mendapat

dukungan dari semua pihak, terutama para pelaku pendidikan, baik secara langsung maupun tidak langsung. Di lingkungan sekolah, peran guru sebagai penopang dunia pendidikan paling depan,” ungkap Juan. Juan mengharapkan, kepada seluruh tenaga pendidik, khususnya yang ada di Kabupaten Sintang benar-benar dapat menjadi panutan terhadap para muridnya. “Saya berharap guru tidak hanya sekadar menyampaikan materi pelajaran saja, akan tetapi juga mengajarkan betapa pentingnya penegakan nilai-nilai HAM di dalam kehidupan masyarakat,” timpalnya. Secara terpisah, Sekretaris Dinas Pendidikan Kabupaten Sintang, M. Afen mengatakan, melalui pendidikan HAM ini diharapkan pelaksanaan HAM menjadi bagian yang terintegrasi dalam keseharian lapisan masyarakat. “Sesuai dengan surat rekomendasi yang disam-

paikan oleh Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nasional bahwa sistem pendidikan berbasis HAM untuk semua jenjang pendidikan, diimplementasikan dalam kurikulum pendidikan, mulai dari SD, SMP, SMA maupun pendidikan formal dan non formal yang diintegrasikan dalam mata pelajaran agama dan pendidikan kewarganegaraan,” jelas Afen. Dalam kesempatan tersebut, Afen menambahkan, dari beberapa kasus pelanggaran HAM yang terjadi di Dinas Pendidikan Kabupaten Sintang, baik yang sudah ditangani oleh aparat berwajib maupun tidak sehingga saat ini dapat diatasi dengan baik. “Dengan kondisi tersebut, saya berharap kepada seluruh tenaga pendidik, khususnya yang ada di Kabupaten Sintang agar bisa menjadi suri tauladan terhadap anak didiknya. Bukan hanya sebagai tenaga pendidik yang setiap harinya hanya menyampaikan materi saja,” tegasnya.

Jumat, 26 April 2013

Kapuas Hulu

Borneo T Tribune

Mendagri: Otonomi Daerah Untuk Demokrasi dan Kesejahteraan

Tampak sejumlah peserta upacara serius dalam mengikuti upacara Hut Otonomi Daerah di Kabupaten Kapuas Hulu. FOTO: Humas Setda Kapuas Hulu Timotius Borneo Tribune, Putussibau OTONOMI Daerah (Otda) pada dasarnya mempunyai dua tujuan utama yaitu tujuan demokrasi dan tujuan kesejahteraan. Tujuan demokrasi memposisikan Pemerintah Daerah sebagai instrumen pendidikan politik tingkat lokal, yang seca-

ra agregat akan menyumbang terhadap pendidikan politik secara Nasional. Tujuan kesejahteraan mengisyaratkan Pemerintah Daerah untuk menyediakan pelayanan publik bagi masyarakat secara efektif, efesien dan ekonomis. “Kebijakan dan desentralisasi di Indonesia disadari merupakan suatu pilihan yang tepat untuk mengelola

NKRI yang begitu luas, saat ini terdapat 34 Provinsi, 409 Kabupaten dan 93 Kota, dengan keanekaragaman karakteristiknya, sebagai negara kepulauan serta terdiri dari berbagai suku bangsa, adat istiadat dan agama,” kata Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Gamawan Fauzi dalam sambutannya yang disampaikan oleh Bupati Kapuas Hulu

Abang Muhammad Nasir, pada upacara Hut Otda di halaman Kantor Bupati Kapuas Hulu, Kamis (25/04). Disampikan Nasir, bahwa kebijakan otonomi daerah telah menghasilkan banyak kemajuan, namun harus disadari juga bahwa masih perlu dilakukan pembenahan dalam penyelenggaraan pemerintah daerah diantaranya, kompetensi SDM

Bupati Kapuas Hulu saat membacakan sambutan Menteri Dalam Negeri saat upacara Hut Otonomi Daerah di Halaman Kantor Bupati Kapuas Hulu. FOTO: Humas Setda Kapuas Hulu aparatur, sinergitas perencanaan pembangunan antar tingkat Pemerintah Pusat, Provinsi dan Kabupaten/ Kota, pengelolaan keuangan daerah yang efesien, efektif, transparan dan akuntabel serta peningkatan tata kelola Pemerintahan. Untuk itu, lanjut Nasir bahwa perjalanan mencapai tujuan otonomi daerah masih harus dilakukan dan diteruskan secara tekun, pe-

nuh semangat dan berkesinambungan. “Kita harus semakin mampu untuk memanfaatkan berbagai kesempatan dan menjawab setiap tantangan dengan program pembangunan yang tepat, cerdas dan efektif,” kata Nasir membacakan sambutan Mendagri. Sementara itu, dalam upacara Hut Otonomi Daerah tersebut juga tampak

hadir, Ketua DPRD Kabupaten Kapuas Hulu Ade Muhammad Zulkifli, Dandim 1206/Putussibau Letkol Inf. Jayusman, Danyon 644/ Walet Sakti Letkot Inf. Vivin sejumlah Pimpinan SKPD di lingkungan Pemerintahan Kabupaten Kapuas, sejumlah tamu undangan lainya, sedangkan peserta upacara ratusan orang terdiri dari sejumlah PNS, Polri dan TNI.

Masyarakat Terkejut

Desa Sibau Hilir Tak Masuk Peta PT. BIA

Timotius Borneo Tribune, Putussibau TIDAK hanya kecewa dan kesal oleh ulah PT. BIA dan PT. SMD yang merambah hak ulayat Desa Sibau Hilir. Namun, warga Desa Sibau Hilir sangat terkejut, ternyata dalam peta PT. BIA, wila-

yah Desa dan kawasan hak ulayat mereka tidak tercantum. Kejadian ini, membuat seluruh masyarakat Desa Sibau Hilir berang dan mempertanyakannya. “Dari sejak nenek moyak kami tinggal di Desa Sibau Hilir, namun kenapa di Peta yang dibuat PT. BIA, yang ada Desa Sibau Hulu

dan Bataliyon serta sejumlah Desa di wilayah Kecamatan Putussibau Utara lainya, sedangkan hak ulayat kami digarap oleh PT.BIA dan PT.SMD,” ucap Kepala Desa Sibau Hilir, Yosep Lampun, di Gedung DPRD Kapuas Hulu saat Audensi beberapa hari yang lalu. Oleh karena itu, Lampun

meminta agar lembaga DPRD Kabupaten Kapuas Hulu dapat memperjuangkan aspirasi masyarakat dalam menuntut pertanggungjawaban PT.BIA dan PT. SMD tersebut yang telah merambah lahan hak ulayat masyarakat Desa Sibau Hilir, serta melihat dan meninjau kembali perizinan dan peta yang

Gallery

Kerawing Menerima pesanan & menjual : hasil tenunan daerah/ kerajinan, berupa pakaian adat, anyaman dan lukisan Putusibau SISKA Hp. 081257159998

PT. BUMI BORNEO CEMERLANG

Distributor Aspal Shell (Drum) Pen 60/70, Berat Bersih : 154 Kg

dimiliki PT.BIA tersebut. Menurut Lampun, pihaknya selama ini sudah berkali-kali melakukan pertemuan dan membicarakan persoalan tersebut dengan pihak perusahaan, namun pihak PT.BIA beralasan menunggu petunjuk dari manajemen perusahaanya di Jakarta. “Saya dan perangkat Desa Sibau Hilir bahkan pihak Kecamatan Putussibau Utara juga sudah berusaha meredam persoalan ini, agar tidak terjadi hal-

hal yang diinginkan, namun jika PT.BIA seakan acuh tak acuh seperti ini saya tidak menjamin masyarakat saya, sebab kami terlalu dilecehkan oleh PT. BIA dan PT. SMD, sudahlah merampas hak ulayat Sibau Hilir nama Desa kami saja tidak masuk dalam Peta yang mereka miliki,”ungkapnya. Sementara itu, Anggota DPRD Kapuas Hulu, Kusferi AC juga mengatakan bahwa jika dalam peta perusahaan wilayah

Desa Sibau Hilir tidak ada, kemungkinan ada oknum pejabat yang sengaja memperkaya diri. “ Masyarakat jangan sampai dijadikan korban, kenapa sampai dalam peta saja Desa Sibau Hilir tidak dicantumkan, sementara hak ulayat mereka digarap, inikan memang keterlaluan, karena saya juga masuk dalam Komisi B DPRD Kapuas Hulu, maka kami akan memperjuangkan hak masyarakat ini,” pungkasnya.

Persoalan PT. BIA dan Masyarakat Sibau Hilir Segera di Selesaikan Timotius Borneo Tribune, Putussibau BUPATI Kabupaten Kapuas Hulu Abang Muhammad Nasir mengatakan bahwa dirinya akan mempelajari persoalan yang terjadi antara PT. BIA dan masyarakat di Desa Sibau Hilir, sebab menurut Nasir persoalan tersebut harus diselesaikan dan dicari solusi penyelesaiannya. “Saya sudah menerima informasi dan tembusan tersebut, namun mesti kita lihat dan pelajari dulu kebenaran serta permasalahannya, namun yang menjadi harapan kita persoalan itu ada penyelesaiannya,” kata Nasir kepada sejumlah Wartawan, Kamis (25/04). Menurut Nasir sebenar-

Abang Muhammad Nasir FOTO Timotius/Borneo Tribune

nya alam mengeluarkan perizinan ada aturan dan mekanismenya, hak adat dan masyarakat juga mesti dijaga. Namun, dalam persoalan tersebut juga Nasir mendengar adanya sertifikat sejumlah masyarakat, hal tersebut harus dicari kebenarannya. Apakah be-

nar ada sertifikat di lahan HPL, karena HPL peruntukan perkebunan dan sebagainya. Terkait persoalan PT. BIA dan masyarakar Desa Sibau Hilir, Nasir berharap ada jalan penyelesaian yang baik, dan semua pihak bisa mencari solusi.” Kita harus verifikasi mana hutan adat, hutan Negara dan hutan-hutan lindung, dan saya berharap penyaluran CSR dari perusahaan juga harus jelas, saya selalu monitor CSR ini sampai dimana kepada masyarakat sebab sifatnya langsung kepada Desa atau Kecamatan, dan kita merencanakan akan membentuk Tim Pemantau CSR, namun yang harus dipikirkan penyelesaian PT. BIA dan masyarakat tersebut,” pungkasnya.

IKLAN BARIS Dijual Bangunan Dijual cepat eks. kantor, sertifikat, 2 lt, Jl. Nurali No. 2, Hub. 081384151188 tnp perantara.

Langganan Koran Ingin berlangganan Harian Borneo Tribune di daerah, hubungi: Biro Kubu Raya: Aldi (08971600688)

Telp. 0561-577868 Jl. Gaj ahma da N o. 3 P ont ianak Gajahma ahmada No Po ntianak Email: aria_tur@yahoo.com Penerbangan Pontianak - Jakarta BATAVIA : 5x penerbangan dalam sehari ( z07.05 z07.55 z11.10 z14.35 z16.00 ) SRIWIJAYA : 4x penerbangan dalam sehari ( z07.00 z07.55 z11.55 z15.50 ) LION AIR : 3x penerbangan dalam sehari ( z07.30 z11.35 z15.30 )

GARUDA : 3x penerbangan dalam sehari ( z08.00 z12.55 z17.35 ) Penerbangan PTK - JOGJA & PTK - SURABAYA BATAVIA : 1x penerbangan dlm sehari (pukul : 14.45)

Biro Mempawah: Johan Wahyudi (085654587038). Biro Sambas: Amrul Ambiya (Kontributor/Pemasaran) (085245527602). Biro Bengkayang: (085245247955).

Mujidi

Biro Landak: Yohanes Ngalai / Pemasaran (085822062880). Biro Sanggau: (085245904505).

Ratnasari

Biro Melawi: Eko Susilo (081256452946) Biro Sekadau: Bagus Kosminto (085245743683). Biro Sintang: Endang Kusmiyati (08524-5006757) Biro Kapuas Hulu: (085654585775)

Herdi

Biro Ketapang: (08971600688)

Aldi

Biro Kayong Utara: Abdul Khoir (081345154592)

Ser vice Mobil SUTOYO MOTOR. Service, Tune Up, Las/Cat Mobil. Jl. Letjen Sutoyo No. 11 Telp. 743690 Ptk

Taxi CV. TEGAR PRATAMA TRANSPORT Melayani Antar Jemput Penumpang Jl. Kalimantan No. 24B 0562-640029/641366 SINGKAWANG Jl. Imam Bonjol Gg. Tnjng Sari No. 36 0561-747211/749025 PONTIANAK INNOVASI TAXI. Melayani Antar Jemput. Jl. Tua Pekong No.24 Singkawang, (0562)3309800, Jl. A. Yani (RM. Bertagis) Pontianak Telp. (0561) 7015100, (0561) 7157000

Kost Gallery Kost. Menerima Pria & Wanita Fasilitas Air & Listrik dan lain-lain. Jl. Diponegoro No. 9 Telp. 0562-3320424 SKW

Iklan Baris:

1 baris / hari Rp. 6.000,-

Teras Borneo Tribune

Jumat, 26 April 2013

Sebagian Besar Waktu Mengurus Pertanian termasuk transportasi, kami cari sendiri kendaraan. Kondisi petani juga sangat beragam dan sistemnya tradisional, masih subsiten hanya menanam padi untuk memenuhi kebutuhan keluarga, belum berorientasi pasar,” urai alumni Sekolah Pertanian Menengah Atas (SPMA) Pontianak ini. Merubah pola pikir petani dari subsiten menjadi berorientasi pasar tersebut diakui Suharjo menjadi tantangan terbesar dirinya. Ia, kala itu terus turun ke lapangan khususnya di daerah Pontianak Utara dan Pontianak Selatan melakukan pembinaan dan memberikan pemahaman merubah pola pikir tersebut. Pertanian, kala itu kata suami Hj Fikia Supratiwi ini, khususnya bercocok ta-

nam padi belum dianggap para petani sebagai sesuatu yang bisa dijadikan komiditi bisnis, cukup pemenuhan kebutuhan rumah tangga. “Tapi syukurlah sekarang ini, walaupun proses perubahan itu membutuhkan waktu petani-petani kita sudah menyadari hal itu bisa hidup (bisnis) dari padi. Saya membina dengan membangun demplot-demplot yang dikerjasamakan dengan petani,” cerita Suharjo. Kubu Raya sendiri, kata Suharjo merupakan daerah yang dekat dengan dirinya. Di tahun 2003, Ia diangkat menjadi Kepala Dinas Pertanian Kabupaten Pontianak, saat itu belum pemekaran. “Saya memahami karakter petani Kubu Raya. Saya sudah keliling di Kubu Raya

saat belum pemekaran. Memang saat itu sangat sulit, infrastruktur jalan maupun transportasi terutama daerah-daerah terjauh seperti Batu Ampar sulit dijangkau sehingga pembinaan saat itu sangat lemah. Pasca pemekaran, semua pelosok sudah bisa dijangkau, bahkan saya bisa berkomunikasi dengan perwakilan petani di seluruh daerah di Kubu Raya ini, sampai daerah terjauh di Tanjung Harapan Batu Ampar yang dulu belum pernah tersentuh,” papar ayah M Fikar Atmasentosa, Sarah Harfineisya dan M Alkindhy Fazariliawan ini. Diakui Alumni Fakultas Pertanian Universitas Tanjungpura ini, petani di Kubu Raya sangat mudah merespon dan cepat menerima perubahan pola pikir. “Kendala terbesar di perta-

nian itu tadi, bagaimana mengalihkan pertanian subsiten tersebut berorientasi pasar. Kita ingin agar usaha pangan ini menjadi sektor yang menjanjikan. Merubah perilaku itu sulit, karena para petani belum totalitas bergerak di bidang pangan terutama di daerah-daerah yang memiliki banyak pilihan lahan pekerjaan. Seharusnya bisa dikombinasikan, ini yang menjadi tantangan besar. Kita juga menginginkan nelayan memiliki sumber pendapatan lain, tidak tergantung dengan hasil laut mengingat cuaca selalu menjadi ancaman ditambah mahal dan sulitnya bahan bakar. Saat ini pangan sudah menjadi sektor yang menjanjikan,” paparnya (bersambung).

Pengadaan Bibit di KKR Dilaporkan dan dugaan manipulasi pengadaan Bibit. Kasat Reskrim Polresta Pontianak Kompol Puji Prayitno, membenarkan tentang adanya laporan yang dibuat oleh sejumlah Kelompok Tani KKR di Polresta Pontianak, di mana sampai saat ini laporan tersebut sedang dalam penyelidikan Sat Reskrim Polresta Pontianak. “Laporan ini dibuat minggu lalu, dan laporan ini dibuat oleh sejumlah Kelompok Tani KKR. Di mana saat ini sedang dalam penyelidikan kita, dan semua pihak akan kita periksa,” tegas Kasat Reskrim, Kamis (25/4), kemarin. Dikatakan Kasat Reskrim, yang akan diperiksa pihaknya nantinya adalah, orang yang melaporkan, saksi, kemudian staf, kabid dan Kepala Dinas Pertanian dan Peternakan KKR, yakni Ir. H. Suharjo, MM. Di mana pemeriksaan ini, juga merupakan salah satu langkah dari pe-

nyelidikan terkait dugaan laporan yang dibuat oleh para Kelompok Tani tersebut. “Saat ini yang sudah kita panggil adalah mulai dari para Kelompok Tani yang melaporkan dugaan ini, kemudian kita juga sudah melakukan pemanggilan terhadap staf Dinas Pertanian dan Peternakan dan segera kita periksa, selanjutnya adalah Kepala Dinasnya,” jelas Kasat Reskrim. Lanjut Kompol Puji, dalam kasus dugaan manipulasi serta bibit yang tak layak sertifikasi ini pun, belum ada yang ditetapkan sebagai tersangka, karena masih dalam penyelidikan dan penyidikan Polresta Pontianak. “Selanjutnya nanti kita juga akan melakukan koordinasi dengan BPK, guna melakukan audit terkait pengadaan bibit untuk para Kelompok Tani di KKR, guna menguatkan penyidikan yang kita lakukan saat ini,” tam-

bah Puji. Sementara itu Asnan Rais dari Kelompok Tani Setia Bersama yang belum lama ini menemui wartawan, dirinya mengatakan laporan dugaan bibit tidak layak sertifikasi dan adnya manipulasi terhadap bibit tersebut, yakni dibuat pada hari Rabu, (17/4), Minggu lalu, di mana laporan ini sendiri dibuat oleh lima Kelompok Tani yang ada di KKR. “Laporan ini kami buat, karena pengadaan Bibit oleh Pemkab KKR untuk kami, sepertinya tidak layak sertifikasi. Selain dugaan kami ada yang memanipulasi pengadaan bibit tersebut. Lantaran hasil panen dari Bibit tersebut tidak memuaskan,yakni tidak maksimal bahkan ada yang gagal,” ungkap Asnan kepada wartawan belum lama ini. Lanjut Asnan, Bibit yang diterima yakni sebanyak 1200 Kg untuk lahan sawah

sebesar 36 hektar dengan berat perkarung Bibit yang dibagikan ini adalah 25 Kg. Namun yang diterima para petani tidak sampai 25 Kg Bibit, melainkan hanya 24 Kg bahkan ada 22 Kg saja. Sementara itu Johan dari Kelompok Tani Gapura 1, dirinya mengatakan bahwa pengadaan Bibit seperti ada yang memanipulasi, karena bibit yang diberikan kepada pihaknya, dalam karung yang tidak bermerk, melainkan karung tanpa merk, karena seharunya karung sebagai tempat Bibit itu harus bermerk, yakni seperti Cap dari Pemkab tentang pengadaan Bibit itu.. “Jadi seolah-olah karung yang berisi pengadaan Bibit dari tersebut seperti oplosan dan adanya dugaan manipulasi terkait pengadaan Bibit itu, makanya kami melaporkan ini kepada pihak kepolisian, guna dilakukan penyelidikan,” pungkas Johan.

Gadis 13 Tahun Pasrah Diperkosa Abang Tiri Bunga yang berada di lantai dua di rumah Irwan, diminta oleh Irwan untuk turun ke lantai dasar serta membawa anak Irwan. Namun setelah membawa anak Irwan di lantai dasar, Bunga naik ke lantai dua rumah Irwan yang terletak di Siantan itu. Namun saat berada di lantai dua, Bunga ditarik oleh Irwan dan Irwan langsung mengikat tangan Bunga dengan tali nilon, kemudian Bunag di bawa masuk ke kamar oleh Irwan. Setelah masuk ke kamar, Irwan langsung melucuti satu persatu pakaian Bunga, Bunga pun melakukan perlawanan terhadap Irwan, namun saat Bunga melakukan perlawanan, Irwan pun mengancam Bunga, yakni apabila Bunga tidak mau melayani Irwan, Irwan akan membunuh Ayah Bunga yang merupakan Ayah tiri dari Irwan. Sehingga Irwan pun berhasil memperkosa Bunga, di mana saat itu Bunga menangis dan tidak bisa melakukan perlawanan. Setelah kejadian pertama terjadi, pemerkosaan yang kedua

pun kembali terulang, yakni pada bulan November 2012, dan karena ancaman yang sama, dimana Irwan akan membunuh Ayah Bunga, jika tidak melayani nafsu Irwan tersebut, akhirnya Bunga pun kembali diperkosa. Dan setelah di perkosa, Bunga pun meminta Ayahnya mengantarkannya pula ke Kampung, yakni di Kabupaten Landak. Karena tidak terima atas perbuatan Irwan, Bunga pun menceritakan kepada Abang Kandungnya yang ada di Kabupaten Landak. Dan tepat pada tanggal 23 April 2013 kemarin, Abang Kandung Bunga pun melaporkan kejadian di Polres Landak, dan pada tanggal 24 April Irwan pun ditangkap oleh Polres Landak, kemudian diserahkan ke Polresta Pontianak, lantarak TKP pemerkosaan yang dilakukan Irwan di wilayah hukum Polresta Pontianak. Kasat Reskrim Polresta Pontianak Kompol Puji, Prayitno saat dikonfirmasi terkait kasus pemerkosaan tersebut, dirinya membenarkan, di mana saat ini pihaknya telah melakukan

penahanan terhadap Irwan. “ Irwan sudah kita tahan, setelah ditangkap Polres Landak, karena Abang Kandung korban melaporkan kejadian ini di Polres Landak, mengetahui TKP di Kota Pontianak, Polresta Landak pun melimpahkan kepada kita,” ungkap Kasat Reskrim Polresta Pontianak, Kamis (25/4). Dikatakan Kasat, menurut pengakuan korban, dia itu diancam oleh Abang tirinya, di mana Abang tirinya itu akan membunuh Ayahnya Bunga, selain itu korban juga diikat tangannya, guna tidak melakukan perlawanan. Sehingga Bunga pun pasrah ketika Abang tirinya memperkosa Bunga. “Modus yang dilakukan pelaku untuk memperkosa adik tirinya tersebut, diduga dengan cara mengancam dan mengikat tangan korban, karena diancam sehingga korban pasrah diperkosa,” jelas Kompol Puji. Ditegaskan Kasat, Irwan ini dijerat dengan undang undang perlindungan anak, lantaran telah melakukan pemerkosaan terhadap anak di bawah umur, di mana

Irwan ini diancam dengan hukuman belasan tahun penjara. Sementara itu Irwan mengatakan, dirinya melakukan pemerkosaan tersebut, karena berawal dari dirinya yang menonton film porno, kemudian langsung melakukan pemerkosaan tersebut terhadap adik tirinya. “Saya tidak ada mengancam untuk membunuh Ayah tiri saya atau pun mengikat korban, namun saya mengajak hubungan badan terhadap adik saya. Ia pun mau melakukan dengan saya, karena awalnya saya memperlihatkan film porno yang saya tonton dengannya,” ungkap Irwan. Diakui Irwan, dirinya melakukan pemerkosaan terhadap adik tirinya tersebut sebanyak dua kali. Setelah itu dirinya tidak ada melakukan pemerkosaan lagi, lantaran Adik tirinya pulang ke kampung di Kabupaten Landak. “Hanya dua kali saya memperkosa adik tiri saya, setelah itu tidak ada lagi, karena adik tiri saya pulang ke Kampungnya,” ujar Irwan kepada awak media.

Sertifikat Adjudikasi KKR Belum Jelas hanya dirinya yang belum mendapatkan sertifikat ini, karena warga lain juga mempertanyakan hal yang sama, seperti yang saya pertanyakan saat ini, maka dari itu Ia pun berharap sertifikat miliknya, segera diserahkan kepadanya bagi siapa pun yang memegang. “Kemungkinan bukan hanya saya yang mempertanyakan hal ini, warga lain juganya juga sama, karena bukan hanya satu warga saja yang membuat permohonan sertifikat adjudikasi pada tahun 2009 itu, jadi saya minta segera serahkan kepada saya sertifikat adjudikasi milik saya, karena itu hak saya, dan juga tidak sampai ke kami dikemudian hari, maka ini tanggung jawab siapa” tegas Fatimah. Ditambahkan Fatimah, bahwa dirinya tidak pernah tahu ada informasi terkait permasalahan penerbitan sertifikat adjudikasi, sehingga tidak sampai kepadanya saat ini, karena desa tidak pernah memberitahukan hal tersebut. melainkan dari Desa hanya menginformasikan sedang diurus saja sertifikat adjudikasi yang diajukannya. Ketua Tim Tuding Kesalahan di Desa Sementara itu Nuzirman selaku Ketua Tim Adjudikasi Tahun 2009, mengatakan semua sertifikat adjudikasi, namun ada permasalahan administrasinya, terutama dalam PBB nya. Masyarakat diminta untuk mengurus PBBnya terlebih dahulu, baru sertifikat diserahkan oleh pihaknya. “Masyarakat harus mengurus PBB-nya terlebih dahulu, baru kami serahkan sertifikatnya,” tukas Ketua Tim Adjudikasi KKR pada tahun 2009 itu. Dan saat ditanya Sertifi-

kat Adjudikasi bisa terbit, jika memang PBB-nya belum terselesaikan, lanjut Nuzirman, bahwa masyarakat di minta mengurus PBB, lantaran ada kesalahan di desa saat mengajukan permohonan secara kolektif, sehingga hal ini menghambat masyarakat untuk mendapatkan sertifikat yang sudah terbit saat ini. Nuzirman mengakui, bahwa sebelumnya Ia pernah menyimpan sejumlah sertifikat adjudikasi yang sudah terbit milik warga tersebut di Kantor BPN Kubu Raya, namun sebagian disimpan olehnya, bukan ditahannya. Dan ketiak warga sudah mengurus PBB-nya barulah diserahkan sesuai dengan hak kepemilikan. “Saya ada menyimpan sejumlah sertifikat, dan sertifikat itu sudah terbit semuanya, jadi tidak ada masalah, melainkan hanya PBB nya saja yang belum diurus warga. Namun saya lupa ada berapa sertifikat yang saya simpan, karena sudah lama soalnya,” timpal Ketua Tim Adjudikasi. Bukan hanya itu, Ketua Tim Sertifikat Adjudikasi KKR Tahun 2009 ini, juga mengatakan bahwa informasi terkait PBB yang harus diurus atau diselesaikan masyarakat sudah disampaikan melalui Desa, guna masyarakat mengetahui hal tersebut. Tapi masyarakat belum juga mengurus PBBnya, makanya saya simpan sebagian sertifikat yang sudah terbit itu. “Coba saja tanya dengan kepala desanya langsung, karena informasi ini sudah saya sampaikan, jadi silakan urus PBB, maka sertifikat akan segera diserahkan, itu saja, jadi sebenarnya tidak ada masalah” timpal Nuzirman lagi. Lebih jauh lagi, dirinya bersumpah, bahwa dirinya

bukanlah sengaja menahan sertifikat adjudikasi yang sudah terbit itu, melainkan hanya menyimpan saja. Dan tidak ada niat untuk diapa apakan. “Saya bersumpah Demi Allah, saya tidak menahan, namun memang sertifikat itu dengan saya sebagiannya, dan mengenai total keseluruhan saya tidak tahu ada berapa. Saya juga tidak ada niat untuk diapaapakan sertifikat itu,” sumpah Nuzirman. Kepala Desa Tantang Ketua Tim Sedangkan Kepala Desa Punggur Besar Kecamatan Sungai Kakap Kabupaten Kubu Raya, E. Efendi AC, menantang Ketua Tim Adjudikasi Tahun 2009 itu, untuk blak - blakan terkait permasalahan adjudikasi sertifikat yang tak kurun selesai sampai saat ini. Lantaran dirinya merasa tidak ada permasalahan di desa. “Permasalahan di desa itu tidak ada, namun sertifikat milik warga yang belum keluar sampai saat ini, karena saya tidak tahu menahu apa penyebabnya sampai tidak keluar, dan yang saya ketahui sampai saat ini. Menurut Tim Adjudikasi atas nama Pandi Ismail, bahwa sertifikat ada di tangan Ketuanya, yakni Pak Nuzirman,” ungkap Kepala Desa Punggur Besar ini. Dikatakannya pula, jika memang Nuzirman mengatakan permsalahan ada di desa, maka dirinya membantah keras hal tersebut, karena sedikit pun informasi dari Nuzirman maupun dari BPN KKR tidak pernah ada mengenai penyebab hambatan sertifikat yang tidak sampai ke warga, salah satunya karena PBB warga yang belum diurus. “Kalau Nuzirman mengatakan ada menginformasikan kepada Desa mengenai

PBB warga yang belum diurus, dan meminta Desa menyampaikan kepada warga. Informasi itu sama sekali tidak pernah ada. Saya minta jangan menuding desa yang salah, karena Desa sampai saat ini juga selalu ditanya sama warga terkait sertifikat itu,” tegas Fendi. Bukan hanya itu, Kepala Desa juga merasa terpojok jika permasalahan sertifikat tidak sampai ke warga, karena ada permasalahan di Desa. “Bukan kah sertifikat sudah terbit dan ada di tangan Ketua Tim, jadi seharusnya Ketua Tim bisa menyerahkan langsung ke warga, karena sertifikat adjudikasi tidak akan terbit jika memang belum diurus PBB nya, namun nyatanya sertifikat sudah terbit menurut Ketua Tim sendiri, berarti PBB nya sudah diurus, jadi jangan menyalahkan Desa, karena Desa tidak mengetahui sedikit pun tentang mengapa sertifikat tidak sampai ke tangan warga,” kesal Kades Punggur Besar. Lebih jauh lagi, Kades Punggur Besar, juga meminta kepada Nuzirman selaku Ketua Tim sertifikat adjudikasi, dimana sertifikat milik warganya yang sudah terbit dan disimpan Ketua Tim saat ini, segera diberikan kepada warganya, karena itu merupakan hak warganya. “Kita buka-bukaan saja, permasalahan sebenarnya ada di mana, karena setahu saya, di Desa tidak ada permasalahan, dan jika Desa ada permasalahan dalam proses terbitnya sertifikat adjudikasi ini, Desa tidak pernah diberikan informasi dari Tim Adjudikasi, begitu juga dengan warga yang membuat permohonan,” tantang E.Effendi AC Kades Punggur Besar.

Rapat Penegasan Batas Daerah Demikian pernyataan Sekda Kalbar Drs M Zeet Hamdy Assovie, Rabu (24/4) pada acara Rapat Penegasan Batas Daerah antara Kota Singkawang dengan Kabupaten Bengkayang di Praja II, Kantor Gubernur Kalbar kepada Pemerintah Kota Singkawang dan Kabupaten Bengkayang yang hadir dalam Rapat tersebut. “Saya harap, kita bisa menemukan jalan yang baik dengan selalu bergandengan tangan dan mengutamakan kebersamaan,” harapnya. Dikatakannya, Segmen batas yang belum disepakati, Kecamatan Monterado Kabupaten Bengkayang dengan Kecamatan Singkawang Selatan, yang meliputi Desa Rantau Dusun Sebajo dan Desa Goa Boma Dusun Goa Boma Kecamatan Monterado Kabupaten Bengkayang yang berbatasan dengan Kecamatan Singkawang Selatan (sepajang Kelurahan Sagatani dengan Dusun Sakong) untuk batas ini belum ada kesepakatan dari Kabupaten/Kota, Kecamatan Sungai Raya Kepulauan Kabupaten Bengkayang dengan Singkawang Selatan, yang meliputi, Desa

Karimunting Dusun Tanjung Gundul Kecamatan Sungai Raya Kepulauan, Desa Sungai Raya Dusun Kembangsari dan Dusun Peresak Kecamatan Sungai Raya Kepulauan yang berbatasan dengan Kelurahan Sedau, Kelurahan Pangmilang dan Kelurahan Sagatani. “Permasalahan batas daerah ini dapat segera terselesaikan dan tidak menjadi suatu permasalahan yang berlarutlarut. harapan ini tentu saja diperlukan suatu komitmen bersama,” jelasnya. Diingatkan Sekda, khususnya kepada tim penegasan batas daerah Kota Singkawang dan Kabupaten Bengkayang dalam upaya penyelesaian permasalahan batas daerah untuk berkomitmen bersama dalam menyelesaikan permasalahan batas ini tidak ada Kab/kota yang merasa dirugikan atau di untungkan. Dalam rapat ini, masih menurut Sekda, ada beberapa poin penting diantaranya, kedua Pemerintah Kabupaten/Kota, yakni, Kabupaten Bengkayang dan Kota Singkawang bersepakat un-

tuk menyerahkan urusan penegasan batas kepada Pemerintah Provinsi Kalbar. Untuk segmen batas yang akan dilaksanakan pelacakan batas, meliputi segmen batas Kecamatan Monterado Kabupaten Bengkayang dengan Kecamatan Singkawang Selatan, Segmen Kecamatan Sungai Raya Kepulauan Kabupaten Bengkayang dengan Kecamatan Singkawang Selatan, akan dilaksanakan tracking ke lapangan yang dilaksanakan oleh Tim Penegasan Batas Daerah Provinsi Kalbar dengan didampingi oleh tim penegasan Batas Daerah Kabupaten Bengkayang dan Kota Singkawang dan melibatkan para Camat, Lurah dan Kepala Desa serta tokoh masyarakat yang mengetahui sejarah dan batas-batas wilayah pada segmen batas yang belum disepakati. “Pada saat pelaksanaan penegasan batas yang akan dilaksanakan, keputusan tim penegasan batas daerah Provinsi Kalbar terhadap pelacakan titik koordinat yang belum disepakati harus dihormati oleh kedua Pemerintah Kabupaten/Kota,” jelas M Zeet Hamdy Assovie.

Gubernur : Umat Katolik Harus Berada Diingatkan oleh Gubernur, Rakor ini dapat memperkuat komitmen kita bersama untuk berdampingan membangun bangsa, dan diharapkajn juga dapat memberikan hasil dan manfaat bagi perkembangan umat Katolik dan masyarakat Kalbar. Dikatakan olehnya, pembinaan keagamaan, khususnya pembinaan Iman Katolik yang dilaksanakan Gereja secara mandiri, maupun pembangunan bidang keagamaan oleh pemerintah tidaklah secara langsung dapat dirasakan oleh Jemaat atau masyarakat sebagaimana pembangunan fisik. Namun disadari dampaknya dirasakan pada seluruh sendi kehidupan. ”Umat kristiani diminta pergi untuk mewartakan kabar gembira ke seluruh penjuru dunia, dan senantiasa berbuat baik, berbudi pekerti luhur dimanapun dan kapanpun,” kata Cornelis, Kamis (25/4) pada Pembukaan Rapar Koordinasi (Rakor) Lemba-

ga dan Organisasi Agama Katolik di Hotel Kapuas Palace. Dijelaskan olehnya, Yesus Kristus adalah tumpuan kita semua, dalam Dialah ada keselamatan, dan dalam Dialah kita semua tumbuh, tanpa Dia, Manusia tidak berdaya apa-apa. “Jadi jangan takut untuk tumbuh, selama kita tetap berpegang pada pokok anggur kita Yesus Kristus, maka selamanya kita akan tetap dipelihara dan diselamatkan,” ingat Gubernur. Peran Partisipatif Umat Katolik dalam rangka meningkatkan program Indeks Pembangunan Manusia (IPM) di Kalbar memiliki nilai dan arti yang strategis untuk menuangkan gagasan, ide, pemikiran sekaligus mengevaluasi program dan kegiatan yang telah berjalan. “Saya harap, momentum Rakor ini dapat menghasilkan buah pikir, bagaimana upaya-upaya bersama dan Peran Umat Katolik agar turut berpartisipasi dalam

Program pembangunan IPM,” harap Cornelis. Melalui 3 pilar utamanya, masih katanya, peningkatan daya beli masyarakat, memacu naiknya nilai Indeks masyarakat melek huruf dan meningkatnya usia harapan hidup masyarakat, sehingga kedepannya, kesetaraan pembangunan berbasis kerakyatan dapat menjangkau seluruh lapisan masyarakat. “Saya ajak umat Katolik untuk semakin berperan dan menjadi pihak yang berdiri paling depan dalam upaya mengatasi berbagai macam persoalan bangsa yang kerap muncul dalam kehidupan sosial kemasyarakat,” ajaknya. Gubernur yang juga Mantan Bupati Landak 2 Periode ini juga berharap agar umat Katolik dapat terus mengembangkan dan meningkatkan sikap toleransi antar umat beragama, serta terus merajut kebersamaan dan hubungan tali persaudaraan yang lebih erat dalam masyarakat.

lu diejek oleh sejumlah kawan kelasnya. Mereka menyebutnya sebagai ‘anak tukang sayur’. Bukan hanya itu. Kawan-kawannya juga ‘tidak mau berkawan dengan anak tukang sayur’. Tentu, kata-kata kawannya ini membuat hatinya menjadi sedih. Tetapi, bukah itu yang dikesankan oleh mbak Agnes. Ia justru menuliskan kata-kata nasekat om Tulus dengan hurup tebal serta diberi kotak merah. “Ah, Nak, ada banyak orang yang tidak dapat berdamai dengan diri mereka sendiri, sehingga selalu ingin menjatuhkan orang lain. Kelak kamu akan mengerti bahwa dibutuhkan keberanian besar untuk dapat berdamai dengan diri sendiri. Sama bersanya, untuk berdamai dengan orang lain” Kata-kata om Tulus ini yang membuat mbak Agnes bangga kepada orang tuanya. Ia menuliskan: “Aku sangat bangga mempunyai kedua orang tuaku ini. Walaupun tidak mampu member kelimpahan materi, mereka justru mampu memberi sesuatu yang jauh lebih berharga. Mereka memberiku IMAN, CINTA, dan HARAPAN. Ini susuatu yang sngat berarti dalam hidupku.” Anakku, kita merindukan kedamaian. Akan tetapi, sering diri kita sendiri yang menghalangi kedamaian itu sungguh menyentuh hati kita. Kita sering terbelenggu oleh kemarahan kita baik terhdapa diri sendiri mau-

pun terhadap orang lain. Jangankan mendapatkan kedamaian, memberi pengampunan terhadap kegagalan-kegagalan diri sendiri pun cukup sulit. Walau pun, kita sadar bahwa hidup ini suatu perjalanan. Kita tahu bahwa tidak ada yang abadi di dunia ini. Karena itu, sumpah serapah kekurangan dalam pelaksanaan Ujian Naisonal menjadi sesuatu yang biasa. Sumpah serapah ini tidak hanya dilontarkan oleh orang-orang kebanyakan tetapi juga dilontarkan oleh para pejabat Negara, para pengamat pendidikan serta sejumlah budayawan. Kritikan-kritikan itu lebih bernada kemarahan ketimbang bernada kedamaian. Lebih bernada musuh ketimbang bernada kawan. Anakku, sudah saatnya engkau lebih mengedepankan kedamaian ketimbang permusuhan. Masamu masih panjang. Masa depan tidak dapat diduga. Segalany mungkin terjadi setiap waktu. Cobalah berdamai dengan murid-muridmu. Ketimbang memendangi mereka dengan dahi berkerut lebih baik menyapa mereka dengan senyuman lebar. Berdamailah dengan kolega guru. Berdamaialah dengan kepala sekolah. Berdamailah dengan tetangga. Dan berdamaialah dengan semua orang yang engkau jumpai. Bapak akhiri surat ini dengan doa semoga kedamaian menaungi dirimu sekeluarga.

Kedamaian biasa memakai baju putih seperti pak Jokowi dan selalu naik sepeda jengki. Nah, ingat? Betul!. Ia pernah mengajar di SD seberang rumah nenek. Sudah satu tahun, mbak Agnes, putri bungsunya meninggal. Tetapi tampaknya, kepergian mbak Agnes meninggalkan banyak kenangan bagi om Tulus. Om Tulus menunjukkan sebuah buku catatan hariannya. Bapak diminta, setengah dipaksa agar membaca buku catatan itu. Di salah satu halamannya bapak baca sebuah puisi seperti ini. “Aku berjalan menyususuri anak sungai sampai ke hulu Di tegah-tengah gemericik air dan desau daun-daun cemara Keheningan pagi menyusup ke jiwaku. Perlahan-lahan kukenali kembali jejak langkahku. Perdamaian..ah, sebuah kata yang amat kusukai Aku ingin membangun hidupku Sebagai jembatan menuju orang-orang lain Dan, aku akan melakukannya Sampai aku berjumpa dengan kematian Tuhan, berilah kami damai Damai dengan Engkau Damai dengan sesama Serta damai dengan diriku sendiri” Selesai membaca puisi itu, bapak coba membuka halaman yang lain. Mbak Agnes alamarhumah bercerita bahwa di sekolah sela-

Sebaiknya Susno Menyerah hukum tetap. karena adagium, kalau pun langit runtuh hukum harus tetapÿ ditegakkan,” kata Akil saat ditemui di Gedung Mahkamah Konstitusi (MK), Jakarta Pusat, Kamis (25/4/2013). Pasalnya, sambung Akil, Susno harus menyadari bila amar putusan yang dikeluarkan oleh Pengadilan Negeri Jakarta Selatan (Jaksel) telah memiliki kekuatan hukum tetap (incracht) dan harus dilihat bukan hanya pada amar putusannya saja,

tetapi disitu juga ada pertimbangan-pertimbangan terkait vonis Susno. “Karena putusan itu bukan hanya amar nya saja, tapi kan juga ada pertimbangannya,” tukasnya. Saat akan dieksekusi oleh Kejaksaan, Susno di Bandung meminta perlindungan kepada Mapolda Jawa Barat pada 24 April 2013. Di Mapolda sempat terjadi perdebatan antara tim Kejaksaan dengan Susno, akhirnya tim Kejak-

saan meninggalkan Mapolda dan mengurungkan niatnya untuk menahan Susno. Seperti diketahui, Susno divonis 3,6 tahun, denda Rp 200 juta, dan uang pengganti Rp4 miliar, karena menerima suap Rp500 juta untuk mempercepat penyidikan kasus PT Salmah Arowana ketika menjadi Kabareskrim di Mabes Polri. Selain itu, Susno juga terbukti mengambil keuntungan sebesar Rp4,2 miliar saat pengamanan Pilkada Jabar.

CMYK

Seremonial www.borneotribune.com

Borneo Tribune

Jumat, 26 April 2013

Pemkab dan Masyarakat Dukung PT Pundi Agro Makmur Pembangunan PKS Untungkan Petani Amrul Borneo Tribune, Sambas

Tandan buah segar (TBS) milik petani di wilayah kabupaten Sambas selama ini dijual ke Pabrik Kelapa Sawit (PKS) diluar Wilayah Sambas. Bahkan, penerimaan TBS masyarakat dibatasi yang mengakibatkan TBS petani tidak terjual maksimal. Banyak TBS tidak bisa dipanen dan dibiarkan membusuk. Tidak hanya itu, potongan grading kualitas TBS dari PKS yang tinggi membuat harga TBS menjadi semakin rendah. Untuk mengatasi permasalahan tersebut, PT Pundi Agro Makmur akan membangun PKS di Kecamatan Subah, Sambas. Sosialisasi rencana pembangunan PKS yang digelar PT Pundi Agro Makmur, Kamis (25/4) di Hotel Pantura Sambas, menda-

pat dukungan dari Pemerintah Kabupaten Sambas dan Masyarakat Subah. Dipilihnya PT Pundi Agro Makmur, karena memiliki visi dan misi yang menguntungkan masyarakat petani sawit serta dapat menciptakan kondisi sosial dan keamanan yang kondusif. Selain itu juga dikarenakan telah memenuhi syarat dan ketentuan seperti tahap perizinan pembangunan PKS dan sampai pada tahap operasional. Direktur PT Pundi Agro Makmur, H. Soedarso Luslim mengatakan pembangunan PKS dikawasan Subah, Sambas ini merupakan permohonan dari masyarakat petani sawit dimana mereka mengalami kesulitan seperti kendala pemasaran TBS, jarak tempuh, serta rendahnya taraf hidup dan penghasilan petani sawit, untuk itu setelah menjalani proses pertimbangan teknis, lokasi

akan dibangunnya PKS yaitu di Desa Madak, Kecamatan Subah, Sambas. “Kita berharap dengan adanya pembangunan pabrik kelapa sawit nantinya diharapkan para petani sawit dapat menjual TBS tidak mengalami kesulitan lagi, sehingga akan terciptanya masyarakat yang taraf hidupnya semakin meningkat dan petani sawit sejahtera.” harapnya. Kata dia, pabrik pengolahan minyak Kelapa Sawit mempunyai beberapa fungsi utama yaitu menampung TBS masyarakat se-kecamatan Subah melalui Koperasi Binaan PT Pundi Agro Makmur, kemudian pembinaan panen TBS yang baik dan benar untuk mencapai produksi TBS maksimal serta pemberdayaan tenaga kerja lokal berdasarkan kualifikasi dan keahlian yang sesuai dengan kebutuhan operasional PKS,” jelasnya, disaksikan Asisten II Pemerintah Kabupaten Sambas, Anggota DPRD Sambas, Kepala BPMPPT Sambas dan Kepala BPN Sambas. (probis).o

Sosialisasi rencana pembangunan PKS yang digelar PT Pundi Agro Makmur, Kamis (25/4) di Hotel Pantura Sambas, mendapat dukungan dari Pemerintah Kabupaten Sambas dan Masyarakat Subah.

Pemberdayaan Ekonomi Keluarga Atasi Kemiskinan

Dispenda Intensifkan Penerimaan PBB KB Kadispenda : Pacu Peningkatan PBB KB

Penutupan TOT Kewirausahaan Andika Lay Borneo Tribune, Pontianak

Sekretaris Direktorat Jenderal Pemberdayaan masyarakat dan Desa (PMD) Drs Nuryanto, MPA, sangat berharap dalam pertemuan selama 4 hari dalam Training Of Trainer (TOT) Kewirausahaan dan Usaha Ekonomi Keluarga dapat menjadi langkah awal dalam mendidik dan melatih masyarakat, khususnya keluarga untuk menumbuh kembangkan usaha ekonomi keluarga kedepan melalui penciptaan kader-kader wirausahawan kreatif. ”Selesainya pelaksanaan TOT ini, kita semua berharap pelaksanaan programprogram pemberdayaan ekonomi keluarga dan program-program pemberdayaan masyarakat akan membuahkan hasil yang lebih optimal,” kata Nuryanto, Kamis (24/4) dalam

sambutannya saat menutup TOT Kewirausahaan dan Usaha Ekonomi Keluarga, di Hotel Orchardz Pontianak. Dikatakannya, kebijakan operasional pemberdayaan ekonomi keluarga merupakan instrumen penting bagi Pimpinan Daerah mengantisipasi dan menanggulangi masalah kemiskinan di daerah. Ada beberapa hal yang menjadi perhatian, agar program-program pemberdayaan ekonomi keluarga dapat sejatinya menjadi salah satu alat untuk menangani permasalahan keluarga, dan peran Badan Pemberdayaan Masyarakat untuk dapat mengembangkan usaha ekonomi keluarga di daerah masing-masing. ”Pemberdayaan ekonomi keluarga, diharapkan dibangun komitmen yang kuat untuk mengembangkan potensi dan sumber daya di daerah secara terarah dan terpadu,” jelasnya.

MESIN POTONG NENAS Kepala BPMPD Yoseph Alexander menjelaskan kepada Sekretaris Ditjen PMD Nuryanto tentang mesin pemotong/pengupas nenas dalam acara Penutupan TOT Kewirausahaan dan Usaha Ekonomi Keluarga. FOTO Andika Lay/Borneo Tribune. Dijelaskannya, Pemerintah Provinsi, Kabupaten/ Kota diharapkan juga dapat mengalokasikan angga-

rannya melalu APBD serta mempersiapkan kelompok kerja masyarakat, agar dapat melaksanakan pro-

Hadir di Pontianak untuk memenuhi kebutuhan busana batik bagi Anda dan Keluarga

Menyediakan kain dan busana batik eksklusif bagi Pria, Wanita, Sarimbit (pasangan), Remaja dan Anak-anak dengan motif dan model yang trendy untuk kegiatan formal maupun informal

CMYK

gram, sehingga pemberdayaan ekonomi keluarga dapat terealisasi secara optimal. o

FOTO BERSAMA Peserta Rapat Kesepakatan usai mengikuti acara juga berkesempatan untuk foto bersama FOTO Andika Lay/Borneo Tribune. Unit Pemasaran VI BalikAndika Lay papan. Dalam rapat ini Borneo Tribune, Pontianak untuk melakukan konsolidasi dan verifikasi peneriDalam upaya menginten- maan PBB KB Triwulan IV sifkan penerimaan pajak Tahun 2012, juga membayang bersumber dari Pajak has berbagai permasalahan Bahan Bakar Kendaraan yang tejadi di masing-maBermotor (PBB KB), Rabu sing Provinsi. Rapat ini juga mengha(24/4) Dinas Pendapatan Daerah (Dispenda) Kalbar silkan kesepakatan dengan menggelar Rapat untuk menerima hasil rekonsiliasi melakukan Kesepakatan di dan verifikasi penerimaan Aula Dispenda Kalbar. PBB KB Triwulan IV 2012, Dalam rapat kesepakat- serta menetapkan penerian ini, hadir pihak PT Per- maan PBB KB Triwulan I tamina (Persero) Pusat dan tahun 2013 di Provinsi Kaltim pada bulan Mei Mendatang. Menurut Kadispenda Kalbar R Taruli Manurung sumber penerimaan daerah PBB KB ini adalah salah satu jenis penguatan yang sangat potensial untuk terus dipacu peningkatannya. “Kita telah melakukan berbagai upaya intensifikasi, namun hasilnya belum optimal, perlu untuk belajar dengan Provinsi lain yang telah berhasil,” kata R Taruli Manurung. Dikatakannya, upaya peningkatan penerimaan PBB KB, perlu dilakukan kerjasama dengan Pemda, Bea Cukai, Syahbandar, Polair, dalam rangka mengawasi masuknya bahan bakar dari laut, agar terhindar black market. “Untuk pengawasan, perlu dibentuk tim pengawas pendistribusian BBM melalui SPBU dengan melibatkan Pemda, Instansi terkait dan Pertamina,” pinta Kadispenda. o