Harian Borneo Tribune 16 Desember 2013 by Borneo Tribune Press

cmyk

I DEALISME, K EBERAGAMAN

KEBERSAMAAN

DA N

Borneo Tribune www.borneotribune.com

Senin, 16 Desember 2013

13 Shafar 1435 H - 14 Cap It Gwee 2564

Telepon Redaksi/Iklan/Langganan/Pengaduan: (0561) 767788 Faximile. (0561) 766103

Alamat Redaksi: Jln Purnama Dalam No 2 - Pontianak 78121

LAKIP Kalbar Raih Predikat B Laporan Akuntabilitas (LAKIP) provinsi Kalbar naik kelas dengan meraih peringkat B dari sebelumnya berada pada kelompok CC. “Kita patut bersyukur karena ini membuktikan komitmen dan kemauan antara Pimpinan dan seluruh jajaran di lingkungan Pemerintah Provinsi Kalbar untuk terus bekerja dalam rangka memberikan laporan yang baik,” ungkap Wakil Gubernur (Wagub) Kalimantan Barat (Kalbar), Drs. Christiandy Sanjaya, SE, MM.

Borneo Tribune, Pontianak Wagub Kalbar kembali mengatakan, sebagaimana yang telah diharapkan oleh Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, Pemprov Kalbar terus berupaya mem-

berikan laporan yang baik, sehingga terjadi peningkatan bagi akuntabilitas kinerja yang telah dilakukan. Orang nomor dua di Kalbar ini juga menegaskan, dirinya tetap terus mendorong peningkatan Akuntabilitas Kinerja Pemerin-

tah di daerah. “Karena masih ada kelas yang harus diraih yaitu kelas A, mudah-mudahan dengan kerja sama dan keseriusan bersama dari berbagai pihak bukan tidak mungkin hasil terbaik akan dicapai,” kata

Christiandy sanjaya. Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Pusat maupun Daerah semakin membaik dalam jangka waktu lima tahun terakhir, baik itu di Kementerian/Lembaga ....Ke Halaman -11

Mendagri Buka Rakorwasdanas

B uah Bibir Jaksa dan Pengusaha Ditangkap di Hotel

Bambang Widjojanto KPK menangkap tangan seorang oknum jaksa dari kejaksaan negeri Praya, Nusa Tenggara Barat, dan seorang pengusaha wanita pada Sabtu malam kemarin. Keduanya ditangkap tangan di sebuah hotel di Lombok dengan uang senilai ratusan juta rupiah. ....Ke Halaman -11

Penjepit Handphone Karena ibu Susan memiliki kebiasaan kehilangan handphone, Susan membelikan ibunya telepon dengan penjepitnya sehingga dia bisa menggantungkannya langsung ke ikat pinggangnya. Beberapa hari kemudian, Susan pergi ke rumah ibunya dan menemukan ibunya berdiri di tengah-tengah ruang tamu, setengah berpakaian. Dia merasa aneh ketika ibunya memegang celana ke dekat telinganya dan berbicara. ”Jangan lihat aku seperti itu!” ibunya berteriak. “Ponsel ini mulai berdering dan aku tidak bisa mencari cara untuk membuka penjepit bodoh ini!” o

Borneo Tribune, Jakarta Rapat Koordinasi Pengawasan Daerah Nasional (Rakorwasdanas) merupakan salah satu agenda nasional Kementerian Dalam Negeri dalam rangka sinergi pelaksanaan pengawasan antar Aparat Pengawasan Internal sehingga fungsi controlling atas penyelenggaraan pemerintahan daerah dapat berjalan secara efektif dan efisien, terjalinnya komunikasi yang efektif antar Pusat dan Daerah serta pemantapan rencana pengawasan yang telah disepakati. Seiring dengan semakin derasnya tuntutan akan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih, maka mutu pengawasan internal atas penyelenggaraan pemerintahan daerah baik kinerja maupun keuangan juga harus lebih berkualitas dan efektif. Pelayanan yang dilakukan oleh Inspektorat adalah untuk memberikan keyakinan yang memadai, memitigasi resiko dan penjaminan kualitas ....Ke Halaman -11

RAMAH TAMAH. Mendagri RI Gamawan Fauzi beramah tamah dengan para Wakil Gubernur se-Indonesia, dan tampak Wagub Kalbar Christiandy Sanjaya sedang bersalaman dengan Mendagri usai membuka Rapat Koordinasi Pengawasa Daerah Tingkat Nasional tahun 2013, di Grand Sahid Jaya Jakarta (12/12) Foto Ruslan Humas Prov.

Lahir dengan Usus di Luar Perut Borneo Tribune, Mempawah Malang nasib bayi berjenis kelamin perempuan bernama, Alia ini. Ia terlahir dengan usus di luar dingding perut, sekitar pukul 04.00 wib, Sabtu (14/12), kemarin. Bayi dari rahim Sutiyeh (28), warga Sungai Kunyit Hulu, Kecamatan Sungai Kunyit ini dilahirkan secara normal melalui bantuan bidan desa. Melihat kondisi bayi tersebut, seluruh anggota keluarga terkejut, terutama ibu sang bayi. Bagian usus yang keluar itu menyembul dari bagian pusaran bayi, semakin lama usus itu semakin membesar terkena udara luar. Bidan yang menangani pun meminta keluarga untuk segera membawa ke rumah sakit. Tanpa sang ibu yang masih dalam keadaan lemah pasca melahirkan, bayi dibawa ke RSUD dr Rubini Mempawah oleh anggota keluarga yang lain. Sesampainya dirumah sakit, sekitar pukul 08.00 wib, bayi lang-

Bangun Pluralistik Melalui Dunia Pendidikan Bormeo Tribune, Pontianak Menurut Dekan Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan (FKIP) Untan, DR Aswandi sebuah negara besar dan maju tidak dapat dilakukan oleh individu, satu golongan, hanya satu kelompok agama atau hanya satu suku saja. Akan tetapi kata pengamat dunia pendidikan Kalbar ini, negara yang ....Ke Halaman -11

Kondisi Alia, bayi dengan bagian usus di luar dinding perut mendapatkan perawatan medis di RSUD Rubini Mempawah. Foto : Johan Wahyudi/Borneo Tribune. sung ditangani oleh perawat serta dua dokter umum, Dr. Devi dan Lisbeth. Namun penanganan tampaknya tidak bisa dilakukan sepenuhnya di rumah sakit tersebut karena keterbatasan peralatan medis rumah sakit. Bayi hanya mendapatkan perawatan sementara, dengan

Aswandi

Media Harus Bebas dan Independen

memberikan oksigen serta pelumas usus yang keluar agar tidak kering. Dr Devi mengatakan kalau kondisi harus segera mendapatkan pertolongan. Satu-satunya jalan penanganan untuk

Borneo Tribune, PontianakSekretaris Daerah Kalimantan Barat (Kalbar), Drs. Muhammad Zeet Hamdy Assovie, mengungkapkan media harus bebas dan independen, karena media menjadi tempat bagi rakyat untuk memahami keadaan, kondisi sebenar-benarnya. ”Media tidak boleh diposisikan di bawah tekanan. Bagaimana Undang-

....Ke Halaman -11

M. Zeet Hamdy Assovie

PT. ANZON AUTOPLAZA Kantor Pusat Singkawang Ketapang Sanggau Sintang Landak

: Jl. A. Yani No. 89, Telp. (0561) 734280 : Jl. A. Yani No. 8, Telp. (0562) 637000 : Jl. R. Suprapto, Telp. (0534) 31841 : Jl. Jend. Sudirman, Telp. 0564 - 2025280 : Jl. MT. Haryono, Telp. 0565 - 24222 : Jl. Pulau Bendu No. 26, Kec. Ngabang

NEW

THE REAL MPV CUMA AVANZA YANG BISA

HARGA ECERAN HARIAN BORNEO TRIBUNE - PONTIANAK, KUBU RAYA, MEMPAWAH,DAN SINGKAWANG Rp 2.000 - SAMBAS, BENGKAYANG Rp 2.200 - LANDAK,SANGGAU,SEKADAU, KETAPANG,KAYONG UTARA, SINTANG, MELAWI DAN PUTUSSIBAU Rp 2.500 -

Kayong Utara Senin, 16 Desember 2013

Borneo T Tribune

Penyertaan Modal Bank Kalbar

Pemkab Janji Naikan Anggaran Borneo Tribune, Sukadana Wakil Bupati Kayong Utara Idrus mengatakan pemerintah Kabupaten Kayong Utara dari tahun ke tahun akan meningkatkan besaran anggaran dalam penyertaan modal di Bank Kalbar Cabang Sukadana, tidak terkecuali untuk tahun 2014 mendatang. hal tersebut disampaikan Idrus saat memberikan sambutan pada pesta panen rejeki Bank Kalbar wilayah II yang diselenggarakan di Hotel Mahkota Kayong, Sabtu (14/12). “APBD KKU dari tahun ketahun terus bertambah, hal itu juga berdampak kepada besaran anggaran yang dimasukan dalam penyertaan modal di Bank Kalbar,” kata Idrus.

Pada tahun 2007, APBD KKU masih relatif kecil yang tidak lebih dari Rp. 130 miliar namun saat ini APBD KKU 2014 sudah mencapai Rp.517 miliar dengan kondisi demikian akan memberikan pemerintah kabupaten untuk memberikan anggaran yang lebih besar dalam biaya penyertaan modal. “Tahun 2012, pemerintah kabuoaten sudah menyertakan modal sebanyak 6 miliar, dan bisa akan meningkat pada tahun depan,” katanya. Dalam sambutan pada acara yang dihadiri Direktur Umum PT Bank Kalbar Samsir Ismail tersebut, Idrus juga mengatakan bahwa Bank Kalbar merupakan bank yang layak dijadikan mitra dalam pembangunan, karena selain merupakan

T AJUK Kekuasaan Politik Uang Apabila kekuasaan serta kekuatan uang bersinergi menghegemoni proses demokrasi yang saat ini sedang berlangsung di negeri ini, maka sesungguhnya hegemoni itu telah membunuh demokrasi serta meluluhlantakan sendi-sendi demokratisasi yang sedang dipelajari republik ini. Ketika kursi kekuasaan diperebutkan dengan cara yang licik serta dengan menghalalkan segala cara, maka sebaiknya kalimat demokrasi dienyahkan saja dan digantikan dengan rezim otoriter yang gandrung menerapkan politik tangan besi. Rasanya tidak terlalu sulit untuk membuktikan bahwa hegemoni politik yang notabene menciderai demokratisasi di Indonesia, termasuk di Provinsi Kalbar untuk dibeberkan ke hadapan publik. Baik hegemoni politik yang dilakukan secara struktural maupun secara personal. Yang dibutuhkan untuk membongkar hegemoni politik yang sampai hari ini masih menjengkram Ibu Pertiwi adalah keberanian yang dibalut dengan nurani yang suci. Karena hanya dengan keberanian serta kebeningan hati yang sanggup menjadi penawar terhadap hegemoni politik yang sampai hari ini masih menggerayangi NKRI. Hegemoni politik yang cenderung pragmatis itu tentunya tidak hanya merusak sendi-sendi demokrasi, melainkan juga sebagai benalu yang setiap saat akan terus menggerogoti uang negara demi memuaskan syahwat politik hedonisme. Bagi mereka yang berperan sebagai pecundang politik, persetan dengan nasib rakyat Indonesia yang notabene sampai hari ini masih miskin dan terus dilindas roda zaman. Karena yang terpenting bagi mereka dan koloninya adalah yang penting perut kenyang dengan harta kekayaan yang berlimpah. Bahkan kalau perlu harta kekayaan mereka itu bisa mengakomodir sampai tujuh keturunan. Oleh karena itu, rakyat Indonesia, termasuk masyarakat di seantero Provinsi Kalbar harus berani mengatakan tidak pada politik uang serta mempunyai pilihan politik yang cerdas berdasarkan hati nurani di dalam menentukan siapa pemimpin mereka di masa yang akan datang. Baik dalam pesta akbar demokrasi Pemilu Legislatif (Pilegs) maupun Pemilu Presiden dan Wakil Presiden (Pilpres) yang akan berlangsung tahun depan.

ENGET

Pemimpin itu pilihan... Bukan seorang pecundang... Bang Tribune

· Wartawan, Kontributor, Intensive Programme and Freelancer “ Borneo Tribune” selalu di bekali tanda pengenal dan tidak diperkenankan menerima / meminta apapun dari narasumber · Setiap artikel atau tulisan berupa laporan kegiatan, cerita pendek, surat pembaca, puisi dan resensi yang dikirim ke redaksi hendaknya di ketik dengan spasi rangkap, maksimal 500 kata, ditandatangi dan disertai identitas ( No Telp / Fax jika ada ) dikirim ke alamat borneotribune@yahoo.com atau yusriadii@yahoo.com. Terimakasih

Idealisme, Keberagaman dan Kebersamaan

salah satu bank daerah yang sehat, Bank Kalbar juga merupakan bank yang memiliki banyak prestasi. Dalam acara Panen Rejeki Bank Kalbar wilayah II tersebut diikuti lima kantor cabang Bank Kalbar yang

meliputi kantor cabang Balai Karangan, Kantor Cabang Sanggau, Kantor Cabang Ketapang dan Ngabang dilakukan pengundian 5 hadiah utama berupa 5 unit mobil dan jutaan rupiah untuk masing-masing kantor cabang.

Dalam sambutannya, Direktur Umum PT. Bank Kalbar Samsir Ismail mengatakan pengundian hadiah tersebut merupakan salah satu bukti perhatian dan penghargaan kepada para nasabah yang setia menggunakan

jasa perbankan kepada Bank Kalbar. “Pemerintah kabupaten dan kota se Kalimantan Barat juga sangat berperan serta untuk turut serta membesarkan bank milik Kalimantan Barat ini,” kata

Samsir Ismail. Acara panen rejeki yang dilaksanakan hingga larut malam tersebut dimeriahkan juga beberapa atraksi kesenian khas Kayong Utara, seperti tari kreasi dan Syair Gulung. (DL)

Opini

IAIN Pontianak, Tsaqafah, dan Kalbar Oleh: Khairul Fuad Perguruan Tinggi Agama Islam Negeri (PTAIN) Kalbar mengalami metamorfosa yang menunjukkan perkembangan signifikan, fakultas Tarbiyah filial IAIN Syarif Hidayatullah Jakarta, STAIN Pontianak, dan kini IAIN Pontianak. Rangkaian perubahan status menunjukkan progresifitas yang menggembirakan dalam pendidikan Islam di Kalbar. Capaian status yang lebih baik fardlu ‘ain dibarengi oleh peningkatan segala sumber daya di semua aspeknya. Perubahan status IAIN Pontianak pasti telah memenuhi kriteria yang telah dipenuhi oleh para punggawa civitas akademika, apalagi kriteria Sumber Daya Manusia (SDM) tentu telah menunjukkan tingkat yang signifikan pula, baik kualitas maupun kuantitas. Tenaga pengajar yang mengantongi ijazah S-2 dan S-3 telah dipenuhi sesuai aturan sehingga terjadi perubahan status itu, termasuk penyelenggaraan Program Pascasarjana (PPs) yang telah mewisuda lulusan magister agama. Gambaran di atas setidak-

nya cerminan kondisi secara internal struktural sehingga perubahan status merupakan keniscayaan. Secara eksternal kultural, perubahan IAIN Pontianak harus menjadi suluh yang lebih terang-benderang melalui Tridarma Perguruan Tinggi dan siap menjawab kebutuhan masyarakat yang semakin kompleks. Bahkan, ke depan IAIN Pontianak menjadi Pusat Kajian Islam Borneo secara internasional, tidak hanya lokalitas Kalbar dan nasional Indonesia. Tantangan dan harapan itu kemudian diformulasikan melalui Semiloka Internasional yang dimotori P3M STAIN Pontianak dengan tajuk “Konstruksi Konseptual IAIN Pontianak Sebagai Pusat Kajian Islam Borneo” IAIN Pontianak diharapkan sebagai Pusat Kajian Islam Borneo bukan sebuah utopia semata karena posisinya selama ini di tengah anatomi masyarakat Kalbar yang dapat memberi pengaruh ke arah situ. Anatominya yang multikulturpluralistik menjadi titik pijakan pengembangan Kajian Islam Borneo. Mayoritas masyarakat Kalbar dengan etnis Melayu, Dayak,

dan Tionghoa berpotensi besar sebagai sumber utama kajian tersebut karena masing-masing etnis itu memiliki keunikan-khas. Dari heterogenitas-lokalitas, IAIN Pontianak akan mendapatkan pengalaman signifikan untuk kemudian mengembangkan kajian lebih massif dalam diskurus heterogenitas-regional-internasional Borneo. Keberadaan IAIN Pontianak merupakan kebutuhan di tengah anatomi multikultur-pluralistik , keberadaannya nanti menjadi jalan-tengah demi membangun tsaqafah masyarakat Kalbar. Dalam kaca-mata peradaban Islam (Islamic civilization) dimaksudkan tsaqafah adalah membangun pola masyarakat yang berbudaya dan berperadaban. Tsaqafah ini kadang dipersandingkan dengan kata hadlarah yang berarti sama dan sama-sama juga menolak pola kehidupan badawah, yaitu kasar dan nomaden. Konsep Tsaqafah diterapkan oleh Nabi Muhammad saw. dalam merancang kerangka masyarakat Madinah pascahijrah sehingga menghasilkan konstitusi piagam Madinah (sahifah madinah, medina carter) dalam meng-

atur masyarakat Madinah yang multikultur-pluralistik. Oleh karena itu, tsaqafah atau hadlarah dapat diadopsi oleh IAIN Pontianak ke depan dalam mengembangkan Tridarma Perguruan Tinggi dan menjawab kebutuhan masyarakat Kalbar yang tampaknya memiliki kesamaan dengan masyarakat Madinah yang beragam latar belakangnnya. Melalui tsaqafah dapat dikembangkan pemikiran Islam khas (distinctive Islamic thought) berdasar kepada situasi kemasyarakatan Kalbar sehingga IAIN Pontianak tidak menjadi menara gading di atas bumi yang dipijaknya. Sekaligus, harapan sebagai Pusat Kajian Islam Borneo dapat terwujud karena harus berdedikasi melakukan penelitian dan pengembangan Islam lokal sebagai cerminan sikap berbudaya dan berperadaban (tsaqafah). Selanjutnya, multikulturpluralistik Kalbar dapat diambil peran oleh IAIN Pontianak nantinya. Peran yang dapat diambil adalah pengembangan pendidikan multikultur yang tampaknya dibutuhkan oleh Kalbar demi meretaskan kebudayaan dan peradaban. Sikap

berbudaya dan berperadaban akan dapat membangun konstruksi pola masyarakat sekaligus pola pencegahan (preventive) konflik horizontal yang rawan terjadi di Kalbar. Harapan ke depan, ketika terbangun masyarakat madani di Kalbar bahkan Borneo, tidak bisa dilupakan peran IAIN Pontianak dan saat berbicara multikulturalisme Indonesia, tidak bisa mengesampingkan mazhab Pontianak dalam sebuah wacana (discourse). Terakhir tapi bukan akhir, keberadaan IAIN Pontianak dengan tsaqafah akan dapat menepis prediksi konflik tiga puluh tahunan Kalbar yang pernah dilontarkan sosiolog Untan, Syarif Ibrahim Alqadrie saat seminar “Membumikan Nilai-Nilai Islam Rahmatan lil ‘Alamin: Membendung Radikalisme dan Terorisme Berbasis Agama” di STAIN Pontianak (Fuad dalam Membaca Sejarah Melayu, 2011: 72). Peran baru selalu ditunggu Kalbar bahkan Borneo pascaalih bentuk IAIN Pontianak dan masih ada bentuk yang harus diraih mendatang, Universitas Islam Negeri (UIN) yang sophisticated. Sudut Kantor 121213

Pemanfaatan Tanaman Sagu POHON Sagu banyak dimanfaaatkan oleh warga sebagai mata pencarian. Daerah Kuburaya Kecamatan Kuala Ambawang Desa Ampera Raya. Masyarakan memanfaatkan tanaman sagu yang banyak tumbuh di tepian sungai dan sekitar sawah. Syarat tumbuhnya pohon sagu yang efektif yaitu berada pada daerah tepian sungai, yang mengandung unsur hara dan masih terjaga dengan baik, suhu itu berkisar antara 15°C 29°C, Ph 5,5 - 6,5. Pertumbuhan pohon sagu yang baik adalah daerah yang berlumpur, dimana akar nafas tidak terendam. Pertumbuhan sagu juga dipengaruhi oleh adanya unsur hara yang disuplai dari air tawar, terutama potasium, fosfat, kalsium, dan magnesium. Jenis tanaman sagu yang banyak tumbuh di wilayah Kalimantan Barat adalah jenis Ordo Spadicflorae, Famili palmae. Pohon sagu banyak sekali manfaat dan kegunaanya seperti daun sagu bisa menjadi atap rumah, batang sagu banyak mengandung sari tepung, ampas sagu bisa dijadikan makanan ternak dan pupuk kompos.

Sagu mengandung amilosa 72% dan amilopektin. Tepung sagu juga mengandung kalori, karbohidrat, protein, lemak dan, zat asam. Ulat sagu memiliki protein 9,39% asam amino dan asam aspartat. Banyak sekali permintaan tepung sagu oleh perusahaan besar maupun industri seperti sebagai bahan baku mie, roti, kue, sirup

dan lain-lain. Untuk segmentasi pasarnya bukan hanya pasar nasional tetapi sampai mencapai pasar internasional, oleh karena itu sagu sangat berpotensi dan banyak sekali permintaan dari perusahaan atau industri untuk memproduksi berbagai macam olahan makanan dan minuman karena mudahnya untuk mendapatkan bahan baku untuk

produksi. Di alam liar sagu mulai langka, karena belum adanya upaya dari pemerintah untuk membudidayakan tanaman sagu. Pada hal secara finalsial tanaman sagu sangat membantu ekonomi masyarakat perdesaan. Belum adanya upaya dari pemerintah untuk membudidayakan tanaman sagu, sehingga masyarakat ber-

gantung pada alam, ada beberapa warga pedesaan yang mulai membudidayakan tanaman sagu tetapi jumlah mereka tidak banyak, sehingga usaha yang mereka geluti tidak berjalan dengan produktif. Disusun oleh : Lili, Rima Liani, Finky (Fakultas Pertanian Untan Pontianak)

Penerbit: PT. Borneo Tribune Press. Direktur Utama: W Suwito, SH, MH. Direktur: Emiliana Sekretaris Direksi: Erika Sudiardjo Penasehat Hukum: A. Ambo Mangan, SH, MH, Martinus Ekok, SH, MH. Pemimpin Umum: Sisa Primashinta. Pimred: Hawad Sriyanto Wapimred: Yusriadi Sekretaris Redaksi : Aulia Marti Senior Editor: H. Nur Iskandar, SP, Tanto Yakobus, Alexander Mering, Hairul Mikrad. Redaktur Pelaksana: Ukan Dinata. Wartawan Senior: Andry, Budi Rahman, Agus Wahyuni Wartawan: Andika Lay, Achmad Mundzirin, Achmad Munandar, Jubeironi, Slamet Ardiansyah. Staf Redaksi: Fahmi Ichwan, M Taufik, Fery Ade putra, Yulan Mirza.Biro Mempawah: Johan Wahyudi, Jl. Pendidikan Gg. Suka Mulya No.10 (085654587038). Biro Bengkayang: Mujidi, www.borneotribunecom Jl. Pahlawan No. 10, Kelurahan Bumi Emas Bengkayang (085245247955). Singkawang: Rudi Hariyanto Alamat: Jl. Manggis Rt 026/Rw 009 Kelurahan Roban Kecamatan Singkawang Tengah. TERBIT SEJAK 19 MEI 2007 Sambas: Amrul Ambiya (Kontributor/Pemasaran), Jl. Suka Mantri (085245527602). Landak: Yohanes Ngalai/Pemasaran, Jl. Barage Gg. Pak Kasih No. 51 Ngabang (085822062880). Biro Sanggau: Ratnasari Jl. Agus Salim No.10 (085245904505) Aditya ( 085349867788 ). Biro Sekadau: Bagus Kosminto, Jl. Irian No. 41 Sekadau Hilir (085245743683). Biro Sintang: Endang Kusmiyati (08524-5006757) Pemasaran: Fahri (085750296539 ) Jl. JC Oevang Oeray, Gg. Ahmad 2.Biro Melawi: Eko Susilo (0812-56452946) Jl. M Saad, Gg. Kayan, Serundung- Nanga Pinoh. Biro Kapuas Hulu: Teofilusianto Timotius Jl. Pasar Inpres blok A No. 13 Kota Putussibau. Ketapang: Jaidi Chandra (Kontributor), Jl. Gajah Mada No. 156 (081345450988). Biro Kayong Utara : Abdul Khoir. Umum Fitriyana, Ardiansyah. Percetakan/IT: (Manajer) Iwan Siswanto, (Wakil Manajer) Supriyanto, Rustam. Marketing: (Manajer) Hesty Yosana, Kusnan, Aldi C.Sirkulasi : M. Danny, Mulawarman Desain Iklan: Atika Ramadhani, M. Affandy,Keuangan: Jumi Erlinasari,Linda, Husada Muin. Tarif Iklan: BW (black and white) Rp 6000/mm kolom, Full Colour hal 1 Rp 15.000/mm kolom, halaman dalam Rp 12.000/mm kolom. Asisten Dirut: Khairoedin Pasaribu. Alamat Kantor Bisnis dan Alamat Redaksi: Jalan Purnama Dalam No 2 Pontianak Telpon 0561-767788 Fax 0561-766103. E-mail: borneotribune@yahoo.com

Borneo Tribune

cmyk

Senin, 16 Desember 2013

Serba Serbi

Borneo T Tribune

Pertanyakan Komitmen Infrastruktur

Hari ini, Warga Punggur Akan Datangi DPRD dan Dinas Bina Marga KKR

Borneo Tribune, Kubu Raya Sejumlah warga Desa Punggur Kecil, Besar dan Kalimas berencana akan mendatangi Dewan Perwakilan Rakyat (DPRD) dan Dinas Bina MArga dan Perairan Kabupaten Kubu Raya, Senin (16/ 12). Pasalnya kedatangan mereka ingin meminta komitmen Pemkab Kubu Raya dalam masalah infrastrukur khusus-

nya di Desa Punggur itu. Tokoh Masyarakat Desa Punggur Kecil, H. Burhanuddin H. Ismail mengatakan, bahwa ia beserta warga memastikan akan mendatangi Dinas terkait dan DPRD Kubu Raya. Kedatangan mereka juga ingin eminta komitmen dari dinas terkait serta DPRD Kubu Raya dalam ambruknya in-

frastrukur di desanya. “Kondisi ini sudah lama dialami oleh masyarakat. Namun dari sekian lama kondisi ini terbiarkan tidak juga ada perhatian pemerintah daerah untuk menyentuh infrastruktur di desa kami. Padahal akses jalan yang terbilang ahncur total ini merupakan akses transportasi masyarakat Desa Punggur dalam

Satpol PP Pontianak Aktif Tertibkan Lapak Liar, Satpol PP KKR Non Aktif Borneo Tribune, Kubu Raya Pemerintah Kabupaten Kubu Raya sudah seharusya serius dalam melakukan penataan terhadap titik pedagang kaki lima. Pasalnya jika tidak titik lokasi pedagang kki lima yang adi diwilayah KUbu Raya akan semakin semerautan. Hal ini pun dikeluhkan oleh sejumlah masyarakat yang merasah resah akan hal tersebut. Satu diantara warga Kubu Raya, Anisa meminta kepada pemerintah kabupaten untuk melakukan penertiban lapaklapak pedagang kaki lima yang berada di sepanjangan Jalan Soekarno-Hatta. “Seharusnya pemerintan kabupaten melalui Satuan Polisi Pamongprajanya menertibkan lapak-lapak yang diterbengkalai itu, karena dapat membahayakan pengguna jalan,” katanya. Menurutnya, lapak-lapak yang terbengkalai itu sudah lama dibiarkan oleh pedagang. Meskipun telah lama dibiarkan oleh para pedagang, sikap

tegas dari pemerintah pun juga tak kunjung ada. “Kalau sudah musim buah di sepanjang jalan ini pasti ramai pedagang musiman yang berjualan dengan membangun lapak, tapi setelah itu dibiarkan begitu saja. Dan ini sudah jelas telah terjadinya pembiaran yang dilakukan oleh Pemkab Kubu Raya. Jika kita bandingkan dengan Kota Pontianak Satpol PP-nya sangat aktif dalam menegakan aturan. Namun hal tersebut berbeda dengan Satpol PP Kubu Raya yang terkesan acuh tak acuh dan seperti non aktif dalam menegakan aturan ,” kilasnya. Dia pun mengatakan seharusnya pemerintah kabupaten menerapkan peraturan daerah yang telah dibuat, yakni tentang ketertiban umum. Dimana sudah jelas, dikatakan bahwa masyarakat dilarang membangun apapun di fasilitas umum. “Kalau pedagang kaki lima itu terus dibiarkan tanpa ada penindakan,

saya yakin pedagang akan semakin bertambah dan ada penataan. Seharusnya pemerintah melakukan penataan tidak juga main bongkar karena memang mereka mencari rezeki,” ujarnya. Warga lainnya, Andri menuturkan hal yang sama, dimana pemerintah sudah seharusnya melakukan penataan terhadap keberadaan pedagang yang tergolong liar tersebut. Sehingga penataan kawasan kabupaten akan menjadi lebih indah. “Jalan SoerkarnoHatta inikan jalan utama kalau kondisinya berantakan tentu sangat memalukan,” ucapnya. Menurutnya, jika pemerintah, menyediakan tempat bagi pedagang, tentu mereka tidak akan membangun lapak di kawasan-kawasan yang dilarang. “Kalau sudah ada tempatnya, seperti misalnya di Sungai Raya Dalam. Kalau di tata tentu keberadaannya tidak akan mengganggu lalu lintas jalan atau lainnya,”ujarnya. (Adex)

meningkatkan perkonomiannya,”katanya, Minggu (15/12). Ia pun berharap dengan kedatangannya ke dinas terkait dan DPRD dapat memberikan penjelasan tekait kapan rencana perbaikan infrastruktur itu akan dilaksanakan. Karena jika dibiarkan berlarut-larut, kondisi ini dapat melumpuhkan segala

aktifitas masyarakat. Dan secara globalnya juga perekonomian masyarakat akan terhambat. “Bisa dilihat sendiri kondisi jalanya, roda dua maupun roda empat bisa dikatakan sudah tidak bias melintasi akses jalan tersebut. Karena kondisi jalanya memang sudah mengalami kerusakan parah. Lebih ironisnya lagi

jalan tersebut dulu pernah ada perbaikan namun kondisiu perbaikan tersebut hanya bertahan beberapa bulan saja, selanjutnya jalan itu pun kembali mengalami kekruskaan,”paparnya. Untuk menutupi segala kehancuran jalan itu, Burhanuddin pun menyatakan bahwa ia ia beserta masyarakat bersama-sama melakukan

swadaya tanpa adanya bantuan dari Pemkab setempat. Namun hal itu pun tidak bias bertahan lama dan kondisi jaln pun kembali ambruk. “Ya kita harapkan secepatnya lah jalan ini diperhatikan, karena jalan ini merupakan akses penghubung antar desa maupun antar Kota Pontianak dan Kabupaten Kubu Raya,”pintanya. (Adex)

Pertandingan Tenis Open Turnamen Diikuti 62 Peserta Borneo Tribune, Sambas 62 Peserta ikut mewarnai Pertandingan Tenis Open Turnamen akhir tahun 2013 yang di gelar Persatuan lawn tennis Indonesia ( Pelti ) Kabupaten Sambas di Lapangan Tenis Bantilan Sambas yang berlangsung dari tanggal 30 November sampai dengan 14 Desember 2013. “ Pertandingan ini dibagi menjadi 2 kategori yang pertama ganda prestasi group A dan yang kedua ganda prestasi group B, “ ungkap Ketua Pelti Sambas, Sugiarto, SH,MM. Sugiarto mengatakan kegiatan ini dilaksanakan adalah dalam rangka mendorong peningkatan kualitas bermain pada cabang olahraga Tenis Lapangan serta mempererat silaturahmi antar pemain se-Kabupaten Sambas. Pada hari ini, Sabtu ( 14/12 ) merupakan acara penutupan turut di hadiri Bupati Sambas, Wakil Bupati Sambas, Kapolres Sambas, Ketua PN Sambas, Ketua PA Sambas, kemudian Kepala Bank Mandiri Sambas, Ketua MABM Sambas, Ketua Pelti Sambas, dan Perwakilan Koni

Bersama Forkopinda Sambas, Pengurus Pelti, serta seluruh peserta Pertandingan Tenis Open Turnamen Akhir Tahun 2013, di Lapangan Tenis Bantilan Sambas, Sabtu 14 Desember 2013. Kab. Sambas, Forkopinda Sambas, Pengurus Pelti, serta seluruh peserta dengan dimeriahkan oleh drum band dari Tsanawiyah Muhammad Basuni Imran Kabupaten Sambas. Dikatakannya hasil dari pada pertandingan ini akan menjadi bahan evaluasi Pelti Kabupaten Sambas dalam upaya mengikuti kejuaraan Piala Gubernur yang insyaallah dilaksanakan pada tanggal 19 sampai 22 Desember di Pontianak. “ Kegiatan ini ada semacam komitmen bersama untuk mengukuhkan silaturahmi dengan mengadakan pertandingan dalam jangka periode satu bulan sekali maupun tiga bulan sekali sehingga secara teknis para pemain akan semakin terlatih dan meningkatkan kualitasnya dibidang tenis ini tentunya dengan dukungan dari Pemda Sambas sehingga Tenis di Kabupaten Sambas bisa

menjadi juara dan semakin diminati oleh kaum anak muda dan menciptakan bakat-bakat baru dibidang olahraga ini, “ tuturnya. Sekretaris Pelti Sambas, Hendri Remico menyampaikan dari hasil pertandingan yang telah berlangsung maka untuk juara ganda prestasi A diraih oleh pasangan sauri/eko kuntadi, kemudian untuk juara 2 prestasi A dimenangkan oleh herialdi/ Wagiono, dan juara 3 dicapai oleh Junaidi/Haji mursid, sedangkan juara ke-4 direbut pasangan Adios aldorado dengan Hamdi. Kemudian untuk juara di prestasi B, juara pertama direbut oleh Sipni/Said, dan juara ke-2 dimenangkan Immanuel Mp Sirait/Dedy Irwan serta juara ke-3 diraih pasangan Abdurahman Rahim dan Ade Jua Hendra sedangkan juara 4 prestasi B dicapai oleh Lubis/Dion. “ Acara ini terlaksana berkat

kerjasama antara pihak sponsor dengan Pelti Sambas, untuk saya selaku Sekretasi Pelti mengucapkan terimaksih baik bantuannya secara moril maupun materi terutama kepada Bapak Aldios Aldorado yang telah berperan aktif dalam menyumbangkan materi ataupun tenaga serta pikirannya sehingga kegiatan ini berlangsung dengan lancar dan sukses, “ ungkapnya. Bupati Sambas, dr. H. Juliarti Djuhardi Alwi, MPH dalam sambutannya mengatakan acara ini banyak memberikan energy yang positif, karena secara tidak langsung dengan adanya pertandingan tenis ini para peserta yang bertanding telah membantu Pemerintah dalam memasarkan olahraga serta mengembangkan olahraga, khususnya olahraga yang bergengsi ini. Juliarti juga mengucapkan selamat kepada yang menang dan kepada yang kalah jangan kecewa karena kekalahan merupakan kemenangan yang tertunda artinya harus terus latihan sehingga kedepan akan mendapatkan hasilnya sesuai dengan harapan. “ Marilah kita dukung pertandingan tenis ini karena tidak hanya merupakan ajang silahturahmi tapi juga memberikan manfaat yang baik untuk kita semua sehingga hormone kebahagian keluar, dengan bahagia akan memperpanjang umur serta menjauhkan dari penyakit. Maka untuk para peserta perkuat latihan dan asah bakatmu sehingga Sambas bisa menang dalam pertandingan merubutkan Piala Gubernur di Pontianak nantinya, “ pesannya.

Kalimantan Barat - Kota Pontianak Borneo Tribune

Senin, 16 Desember 2013

Keterbukaan Informsi Badan Publik Perlu Ditingkatkan Borneo Tribune, Jakarta Menteri Komunikasi dan Informatika, Tifatul Sembiring mengatakan, Komisi Informasi merupakan salah satu Lembaga Independen yang bertugas memberikan laporan mengenai pelaksanaan tugasnya kepada Presiden dan DPR setip tahun, atau swaktu-waktu apabila diperlukan, hal itu tertuang dalam UndangUndang nomor 14 tahun 2008, dan Komisi Informasi melakukan informasi monitoring dan evaluasi pelaksanaan Undang-Undang tentang keterbukaan informasi tersebut. ”Sejak tahun 2011, komisi informasi telah melakukan pemeringkan atan atas pelaksanaan UndangUndang Keterbukaan Informasi Publik terhadap badan publik dengan melakukan pemantauan atas palaksanaannya, dan

tahun 2013 ini Komisi Informasi Publik kembali melakukan pemeringkatan Informasi Badan Publik terhadap ketaatan Implementasi seluruh kebijakan Badan Pubik sebagaimana yang diamanatkan oleh UndangUndang dimaksud, dengan satu metode yang telah dikembangkan dan ditingkatkan untuk menghasilkan suatu hasil yang lebih baik,” kata Tifatul Sembiring, Kamis (12/12) pada saat pemberian penghargaan kepada Badan Publik Pemerintahan Kementerian, Lembaga Pemerintah Non Kementerian, Lembaga Negara, Lembaga Non Struktural, Badan Publik Provinsi, Badan Publik BUMN, dan Badan Publik Partai Politik Nasional dari Kementerian Komunikasi dan Informatika yang diserah-

kan oleh Wakil Presiden RI, Boediono, di Istana Wakil Presiden. Dikatakannya, sesuai dengan definisi badan publik yang jadi ruang lingkup kegiatannya, terdapat 323 badan publik yang dikategorikan pada Badan Pubik Pemerintahan yang terdiri atas Kementerian/LPNK, Lembaga Negara, dan lembaga Non Struktural, Badan Publik Provinsi, Badan Publik BUMN dan Badan Publik Partai Politik Nasional yang penilaiannya dilakukan dengan penyebaran kuisioner penilaian mandiri ke seluruh Badan Publik. ”Dari hasil penilaian oleh Badan Pubik itu sendiri, dilakukan verifikasi berupa Visitasi dan wawancara, setelah dilakuakn pemeringkatan pembuktian yang ada di Webside,

Badan Publik dan atau Hard Copy/Soft Copy yang dilampirkan pada saat kuisioner dikembalikan,” jelasnya. Kegiatan penilaian tersebut telah dilakukan sejak Oktober hingga Desember 2013 termasuklah pengiriman kuisioner yang telah dilaksanakan sejak bulan nopember 2013 dan dikembalikan pada batas waktu tanggal 21 Nopember 201. Setelah pengembalian Kuisioner, selanjutnya dilakukan penilaian oleh tim dari Komisi Informsi Pusat sebagai pengarah, para tenaga ahli dan asisten ahli, administratif dn tenaga dari konsultan nasional. ”Dari 323 kuisioner yang dikirim, proses pegembaliannya hanya sebanyak 123, dengn rincian, dari Pemerintahan, dikirim sebanyak 140 dan

kembali hanya 51, selanjutnya Provinsi, dikirim 34 kembali 12, BUMN dikirim 137 dan kembali hanya 59, untuk Partai Politik Nasional dikirim sebanyak 15 dan kembali hanya 1,” ujarnya. Untuk kategori Badan Publik Pemerintahan, dari hasil Pemeringkatan adalah, BKKBN, BP. Batam, Bappenas, Kejaksaan Agung, Kementerian Keuangan, Kementerian Kominfo, Kementerin PU, Kementerian Perhubungan, Kementerian Perindustrian, dan Sekretariat Negara. Untuk kategori Badan Publik Provinsi adalah, Aceh, Banten, DI Yogyakarta, Jabar, Jatim, Kaltim, Kalteng, Kepri, NTB, dan Riau, sedangkan untuk Badan Publik BUMN adalah, PT. Angkasa Pura 1, PT. Bio Farma, PT, Hutama Karya, PT. Inhutani IV, PT. Jamsostek, PT.

Pembanguna Perumahan, PT. PLN, PT Taspen, PT. Timah dan Perum Bulog. Untuk Kategori Partai Politik, hingga batas waktu pengembalian kuisioner berakhir, hanya 1 parpol nasional yang mengembalikan kuisioner ke Tim Penilai Komisi Informasi Pusat yang pada tahun 2013 ini tidak ada nominasi untuk kategorinya. ”Dari hasil yang telah dicapai tersebut penilaian maka rata-rata keterbukaan Informasi Publik pada Kategori Badan Publik Pemerintahan berjumlah 49, 309, Kategori Badan Publik Provinsi berjumlah 42, 722 dan Kategori Badan Publik BUMN berjumlah 38,070 sedangkan untuk Kategori Partai Politik Nasional adalah 0 “ kata Tifatul. Wakil Presdien RI

Boediono menyampaiakan, dari hasil yang telah dicapai untuk Keterbukaan Informasi dari seluruh Badan Publik, hendaknya dapat dijadikan parameter, bahwa ratarata tingkat Keterbukaan Informasi Badan Publik masih perlu terus d tingkatkan, karena dari berdasarkan data tersebut masih belum encapai nilai setengah dari kewajiban Badan Publik sesuai dengan diharapkan sebagaimana yang telah diamanatkan oleh UndangUndang. ”Saya harap agar pada pelaksanaan Penilaian kedepan hendaknya hal ini dapat dilaksanakan dengan sebaik-baiknya dan pengembalian kuisioner diharapkan dapat dikembalikan seluruhnya sesuai dengan jadwal atasu batas waktu yang telah ditentukan, kata Boediono. (Lay).

CMYK

Borneo Tribune, Jakarta Sejumlah pendukung Joko Widodo secara terbuka mendeklarasikan gubernur DKI Jakarta itu untuk menjadi presiden Republik Indonesia tahun 2014. Deklarasi dilakukan dengan longmarch di tengah keramaian hari bebas kendaraan bermotor di Sudirman-Thamrin siang tadi, Minggu 15 Desember 2013. Deklarasi dukungan kepada Jokowi ini diorganisir Sekretariat Nasional (Seknas) Jokowi. Dalam pernyataannya pada VIVAnews, Seknas Jokowi memproklamirkan diri sebagai wadah bagi warga yang menginginkan Jokowi menjadi Presiden RI. ”Wadah ini berskala nasional karena memang menjangkau rakyat Indonesia yang tinggal di berbagai wilayah negeri ini dari Aceh sampai Papua. Seknas Jokowi dibentuk atas desak-

Sekretariat Nasional Jokowi berpawai di Sudirman-Thamrin

an warga agar suara rakyat Indonesia yang mendambakan Jokowi untuk memimpin negeri ini bisa semakin terorganisir, kuat dan menggema ke seantero negeri,” ujar Presidium Seknas Jokowi, Muhammad Yamin dan Dadang Juliantara. Dalam salah satu bagian deklarasi yang dideklarasikan oleh 100 orang anggota seknas ini dikutip pidato Bung Karno sebelum membacakan teks Proklamasi, 17 Agustus 1945. “Sekarang tibalah saatnya kita benar-benar mengambil nasib bangsa dan nasib tanah air di dalam tangan kita sendiri. Hanya bangsa yang berani mengambil nasib bangsa dalam tangan sendiri, akan dapat berdiri dengan kuatnya,” ujar Bung Karno dalam deklarasi tersebut. Menurut Dadang Juliantara, nasehat Bung Karno itulah yang harus di-

lakukan sekarang, yaitu bangsa Indoesia harus memegang kendali atas kehidupannya sendiri. Potensi besar alam dan manusia Indonesia harus dipimpin oleh mereka yang peduli dengan semangat para pendiri bangsa. “Indonesia, harus berdaulat di bidang politik, berdikari di bidang ekonomi, berkepribadian di bidang kebudayaan,” ujar Dadang, aktivis senior dari Yogyakarta. Sejumlah nama tampak masuk dalam daftar seratus tokoh deklarator, antara lain mantan Ketua Komnas HAM Ifdhal Kasim, sejarawan Dr Hilmar Farid, ahli agraria Dr Noer Fauzi, dan sejumlah nama lain yang dikenal sebagai pengacara, akademisi, dan mantan aktivis pro demokrasi di tahun 80an dan 90an. Seorang mantan aktivis asal Yogyakarta yang kini menjadi pengacara, Afnan

Malay, mengatakan ini saatnya Indonesia mencari pemimpin dari generasi baru. “Bukan hanya kami, yang rindu pemimpin punya telinga/menjawab janji tidak dengan retorika tapi kerja nyata/ ya, bukan hanya kami: melainkan Indonesia!”, demikian petikan sajak Afnan, yang dibacakannya di depan massa. Arak-arakan dimulai dari Tugu Air Mancur di depan kantor Bank Indonesia melintasi Jalan Thamrin dan Bundaran Hotel Indonesia hingga berakhir di mulut Jalan Kotabumi di sisi Jalan Sudirman, Jakarta Pusat. Organisasi ini mengklaim sekitar 1.000 orang bergabung dalam pawai yang dimeriahkan juga oleh atraksi Reog Ponorogo, karnaval warga berpakaian adat, serta kelompok musik tiup, perkusi, serta paduan suara itu.(vivanews)

Pencuri Mayat Perawan Ditangkap Polisi Borneo Tribune, Jakarta Polisi berhasil menangkap pelaku pembongkaran makam dan pencurian mayat di Tempat Pemakaman Umum (TPU) Sabuk Janur, Kelurahan Kebonmanis, Kecamatan Cilacap Utara, Cilacap, Jawa Tengah, Minggu 15 Desember 2013. Kepala Kepolisian Resor Cilacap, Ajun Komisaris Besar Andry Triaspoetra mengatakan, polisi berhasil menangkap pelaku, Resi Rokis Suhana (27), di kawasan rel kereta api kelurahan Gumilir, Cilacap Te-

ngah, Minggu pagi. Polisi langsung membawa pelaku untuk menjalani pemeriksaan. ”Memang sudah ditangkap tadi pukul setengah 8 pagi, lalu kami minta pelaku tujukan lokasi penyimpanan tulang belulangnya,” kata Andry. Pelaku kemudian menunjukkan lokasi tempat melakukan ritual dan menyimpan tulang-belulang hasil curian makam di sebuah kebun pisang tak jauh dari lokasi penangkapan. Pelaku menimbun hasil curian tu-

lang belulang mayat di kebun itu dan menaruh sesaji. Setelah digali, polisi menemukan tulang belulang lengkap dengan kain mori, buku Yasin, minyak wangi, kapas dan tali pocong. “Saat ini pelaku masih menjalani pemeriksaan,” ujarnya. Menurut pelaku, aksi itu dilakukannya sebagai ritual untuk memperoleh ilmu terbang. Pelaku mengaku telah mengambil mayat di tiga lokasi makam, di antaranya makam bayi kembar, makam gadis perawan dan satu makam lainnya. (vivanews)

Polisi berhasil menangkap pelaku pencurian mayat di Cilacap, Minggu pagi, 15 Desember 2013

TVS Pontianak

: 0853 9320 2778

TVS Ketapang

: 0852 4945 5790

TVS Pinoh

: 0813 4557 8321

TVS Merdeka Motor PTK : 0821 5030 6989

TVS Rasau

: 0853 9355 5508

TVS Sintang

: 0812 5746 6666

TVS Putussibau

: 0821 5125 9567

TVS Tepuai

TVS Singkawang

: 0857 5069 6740

TVS BM Sintang

: 0852 5260 1948

TVS Anugrah Sekadau

: 0813 4540 2238

Hubungi dealer TVS terdekat atau SMS

: 0813 4528 6562

CMYK

Terbentuk, Seknas Jokowi untuk Presiden RI 2014

Mempawah-Kubu Raya Borneo Tribune

Senin, 16 Desember 2013

Banjir Surut, Jalan Rusak dan Berlubang Mengancam Borneo Tribune, Mempawah Banjir yang menggenangi sejumlah wilayah di Kabupaten Pontianak, telah surut. Namun, hal itu tidak serta merta menyelesaikan masalah. Surutnya genangan air menimbulkan persoalan baru, yakni berupa jalan rusak dan berlubang. Lubang jalan akibat aspal yang tergenang dan

gesekan roda kendaraan, menimbulkan ancaman bagi pengguna jalan, khususnya motor, sepeda, maupun roda empat. Pantauan dilapangan ruas jalan raya Desa Pasir, Kecamatan Mempawah Hilir, sebagian apsal terkeplupas bahkan ada yang berlubang dengan ukuran cukup besar dan dalam, mengancam pe-

ngendara motor sewaktuwaktu bila tidak berhatihati. Sehingga warga berinisiatif memasang tanda peringatan berupa pancang kayu, sehingga warga yang melintas diharapkan berhati-hati. Salah seorang pengendara motor, Yanto, mengatakan paska banjir, berapa ruas jalan rusak dan berlubang

dengan ukuran bervariasi muncul di sejumlah jalur jalan raya di wilayah Kota Mempawah. “Seperti di jalur jalan raya Desa Pasir, ada lubang besar di sana. Beruntung sudah ditandai warga, jika tidak bisa berbahaya bagi pengguna jalan karenalubang tersebut bisa mengancam sewaktuwaktu,” katanya.

Untuk itu, Yanto, menyarankan agar pemerintah daerah atau pemerintah provinsi agar segera memperbaiki kondisi jalan yang rudak tersebut, agar tidak terjatuh korban jiwa. “Kita berharap Pemerintah Daerah memperbaikinya. Jangan sampai terjadi korban jiwa baru diperbaiki,” katanya.(JoE).

Dukung Sukseskan MTQ Borneo Tribune, Mempawah Anggota DPRD Kabupaten Pontianak, Tri Margono, mengatakan mendukung penuh pelaksanaan dan kesuksesan MTQ XXVIII tingkat Kabupaten Pontianak yang dilaksanakan di Kecamatan Anjongan, 16-20 Desember. ”Ajang ini akan menjadi even besar bagi Kecamatan Anjongan, dimana akan hadir kafilah dari 9 kecamatan se Kabupaten Pontianak. Untuk itu, seluruh masyarakat, khususnya Kecamatan Anjongan, harus menjadi tuan rumah yang baik sehingga semua bisa berjalan lancar dan sukses,” kata Margono. Selain itu, Margono, juga melihat persiapan yang dilaksanakan panitia juga hampir final, baik panggung tilawah, penginapan perserta, persiapan pembukaan acara sudah berjalan dengan baik. “Berkaat koordinasi yang baik semua pihak, saya melihat persiapan panitia sudah semakin matang, Tinggal menunggu acara pembukaan, yang akan menampilkan tarian klosal antar etnis yang menunjukan rasa persatuan dan persaudaran. Kita berharap dari awal pembukaan sampai penutupan MTQ semua berjalan sukses,” katanya.

Kenaikan Biaya Oprasional, PDAM Kubu Raya Tak Capai Target Keuntungan Borneo Tribune, Kubu Raya Pada tahun 2013 ini PDAM Tirta Raya Kabupaten Kubu Raya belum bisa mencapai target keuntungan. Dimana semestinya PDAM Kubu Raya harus mendapatkan keuntungan perbulanya sebesar, 800 juta. Sementara itu PDAM hanya mampu mengumpulkan 600 jutadalam perbulannya. Kepala PDAM Tirta Raya Kabupaten Kubu Raya, Ura Wisata mengatakan, bahwa untuk total pendapatan setiap bulan yang mampu dihasilkan

oleh manajemen PDAM Tirta Raya tersebut masih masuk dalam hitungan laba kotor. Dimana, harus dipotong untuk biaya operasional dan gaji karyawan, sehingga dalam setiap bulannya hanya mampu menghasilkan laba bersih Rp100 sampai dengan Rp150 juta. “Kita sebenarnya sudah melakukan langkahlangkah untuk meningkatkan pendapatan, sehingga target keuntungan bisa tercapai,” katanya. Menurutnya, jika dikalkulasikan untuk 2013,

PDAM Tirta Raya Kabupaten kubu Raya harus mampu menghasilkan keuntungan Rp9,6 miliyar. Namun, harus diakui, yang paling memberatkan pihaknya saat ini sehingga target keuntungan belum mampu tercapai adalah semakin tingginya biaya operasional. “Tarif dasar listrik saja tahun ini sudah empat kali mengalami kenaikan dalam satu bulan saja untuk biaya listrik bisa mencapai Rp200 juta, belum lagi bahan-bahan kimia lainnya. Ini membuat biaya

operasional kita membengkak,” ucapnya. Uray menjelaskan, target 800 juta yang dicanangkan mampu direalisasikan oleh PDAM Tirta Raya adalah dengan asumsi tidak terjadinya kenaikan tarif dasar listrik. Tapi kenyataannya sejumlah harga mengalami kenaikan yang pada akhirnya berdampak pada membengkaknya biaya operasional. “kita akui pada tahun 2013 ini, kita kesulitan untuk mencapai target pendapatan yang telah direncanakan itu,” ungkapnya.

Untuk mencapai target yang telah ditentukan, Uray menuturkan tahun depan pihaknya telah merencanakan akan menaikan tarif air bersih dari sebelumnya Rp 1600 per meter kubik dan terus menertibkan pelangganpelanggan yang bermasalah. “Tarif air berish kita di Kubu Raya ini paling murah, lima drum itu hanya kami hargai Rp 1600,” katanya. Uray Wisata mengatakan untuk memantapkan hituungan besaran tarih air bersih pihaknya sedang

melakukan kajian. Dan direncanakan awal 2015 tarif dasar air bersih akan diberlakukan. “Yang jelas, kami belum bisa menyampaikan berapa total laba bersih yang diperoleh. Karena memang harus dimenunggu hasil pemeriksaan dan audit BPKP. Hanya saja memang untuk penagihan mengalami peningkatan. Dan saya masih optimis target keuntungan kita hingga akhir tahun ini bisa tercapai,” tuturnya. Dia menambahkan pihaknya masih akan terus

berupaya untuk meningkatkan pelayanan air bersih kepada masyarakat. Sebagai contoh di Desa Parit Baru yang sebelumnya ada lima gang, diantaranya Cempaka Putih, Nurul Huda, Teratai, Cempaka Dalam belum dialiri air bersih hampir sepuluh tahun sekarang sudah dapat menikmati air bersih. “hal ini merupakan bentuk komitment kita dalam memberikan pelayanan air besrsih kepda masyarakat Kabupaten Kubu Raya,”ungkapnya. (Adex)

Bengkayang Borneo Tribune

Senin, 16 Desember 2013

Harus Siaga Darurat Banjir

Gladi Lapangan Penanganan Bencana Banjir” di Pelabuhan Laut Sedau, Kecamatan Singkawang Selatan, Rabu (11/12) lalu. Foto Rudi/ Borneo Tribune

Borneo Tribune, Singkawang Sejak Oktober 2013 lalu, Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Provinsi Kalimantan Barat telah mengingatkan kepada Kabupaten dan Kota untuk siaga darurat banjir. Hal tersebut didasari prakiraan cuaca dari BMKG yang menyebutkan intensitas hujan cukup tinggi. ”Kalau dilihat rawan seluruh daerah di Kalbar rawan banjir, namun dari pantuan kita ada 7 daerah potensi yang harus siaga banjir dan kita sudah mengingatkan untuk siaga banjir, namun itu tidak termasuk daerah pesisir, karena banjir di daerah ini (pesisir) ada dua hal yakni curah hujan tinggi dan air dari hulu turun laut naik (air pasang),” kata Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Provinsi Kalbar, Syawal Bondoreso, usai Gladi Lapangan Penanganan Bencana di Kelurahan Sedau Kota Singkawang kemarin. Menurut Syawal, dari 7 daerah tersebut, 5 diantaranya menindaklan-

juti peringatan BPBD provinsi, yakni Kabupaten Sekadau, Bengkayang, Kabupaten Pontianak, Kapuas Hulu dan Landak. “Tanggap darurat sudah dilakukan Pemkab Landak atas kondisi banjir yang melanda daerah tersebut, kemudian disusul Kabupaten Pontianak dua hari lalu,” katanya. Sementara untuk Kabupaten Sekadau, lanjut Syawal, yang telah terkena banjir sudah ada tiga kecamatan, kemudian di Kabupaten Bengkayang banjir terjadi di Sanggau Ledo. Sementara di Kabupaten Sambas, Selasa (10/ 12) malam, laporan dari petugas tinggi air sudah mencapai 70 Cm. “Kalau sudah lebih dari dua Kabupaten atau Kota di Provinsi ditetapkan tanggap darurat, maka tanggap daruratnya bukan lagi tingkat Kabupaten Kota melainkan Provinsi, namun bagaimanapun itu tetap menjadi keputusan Gubernur, kita akan memberikan pertimbangan ke Gubernur dengan melihat kondisi yang ada,” katanya. Syawal menyebutkan,

Proyek Harus Cepat Selesai dan Berkualitas Borneo Tribune, Singkawang Walikota Singkawang, Awang Ishak mengharapkan kepada para Kontraktor untuk mempercepat penyelesaikan proyek pembangunan yang dilaksanakan. Tetapi jangan sampai mengabaikan kualitas pengerjaan. ”Tolong pekerja proyek tahun ini hendaknya mempercepat pengerjaan dan meningkatkan kualitas proyek,” kata Awang. Untuk mempercepat pengerjaan proyek tersebut, jelas Awang, diantaranya

dapat dengan memanfaatkan waktu yang ada, misalnya pada hari Sabtu dan Minggu. “Jangan Sabtu dan Minggu dimanfaatkan untuk menganggur atau istirahat, jadi hantam saja, karena ini waktunya sangat singkat,” katanya. Meski dituntut untuk mempercepat penyelesaian proyek pembangunan, Awang tetap mengingatkan agar para pekerja proyek untuk tetap memperhatikan kualitas pengerjaannya. ”Banyak cara yang dapat

dilakukan untuk meningkatkan kualitas proyek,” ujarnya. Untuk mengawasi para pekerja mempercepat pengerjaan dan meningkatkan kualitas proyek, Awang juga mengharapkan peran serta masyarakat. “Masyarakat tolong awasi proyek itu. Itukan bukan proyek Pak Wali, tapi punya dan untuk masyarakat,” sarannya. Menurut Awang, masyarakat harus benar-benar mengontrol pengerjaan pembangunan di Kota Singkawang, bagaimana proyek pemba-

ngunan yang dilaksanakan dapat bertahan lama. ”Jangan sampai pembangunan jalan baru satu tahun selesai dibangun, sudah rusak, habis duit kita,” katanya. Untuk mengawasi proyek pembangunan tersebut, jelas Awang, masyarakat dapat melihatnya dengan kasat mata. Misalnya, kualitas pasir, batu atau semen dan lainnya. “Itukan bisa dilihat sesuai atau tidak, kalau tidak sesuai bisa lapor ke Walikota,” pintanya. (RH)

Awang Ishak

2 Minggu Operasi Zebra

604 Pengendara Motor Ditilang Borneo Tribune, Singkawang Operasi Zebra yang digelar Sat Lantas Polres Singkawang sejak 28 November sampai 11 Desember kemarin menilang sebanyak 604 pengendara kendaraan bermotor. ”Selama berjalannya Operasi Zebra ada 604 pengendara yang kita tilang,” kata Kapolres Singkawang AKBP A. Widihandoko melalui Kasat Lantas, AKP Anton Satriadi. Anton menjelaskan, sebanyak 604 pengendara itu diantaranya 119 pelanggaran karena tidak menggunakan helm standar, 100 pelanggaran teknis dan layak jalan, 371 pelanggaran surat kendaraan bermotor, 10 pelanggaran kelengkapan kendaraan bermotor, dan empat pelanggaran lain-lain. Jika dilihat dari jenis pelanggarannya, jelas Anton, untuk roda dua sebanyak 589 kendaraan, sedangkan roda empat sebanyak 15 kendaraan. Anton mengatakan, pihaknya tidak hanya melakukan razia saat berlangsungnya Operasi Zebra. Namun juga melalui kegiatan preemtif berupa penyuluhan melalui media, di tempat keramaian, tempat istirahat, lokasi rawan kecelakaan serta pelanggaran. Di samping itu, lanjutnya, juga melakukan penyebaran leaflet dan stiker. Selanjutnya, melaksanakan program keamanan sekolah melalui Polsanak, cara aman sekolah dan Pramuka Saka Bhayangkara Krida Lalu Lintas serta program Nasional Keselamatan Lantas melalui Police Goes To Campus. ”Jadi kami tidak hanya melakukan razia saja, tapi juga penyuluhan ke masyarakat di beberapa titik dan lembaga pendidikan, seperti sekolah dan perguruan tinggi,” ujarnya. Bahkan selama berlangsungnya operasi itu, lanjut Anton, polisi juga melaksanakan tindakan preventif melalui pengaturan, penjagaan, pengawalan dan patroli di wilayah hukum Polres Singkawang. (RH)

dengan ditetapkan status tanggap darurat di suatu daerah, koordinasi dalam penanganan bencana akan lebih mudah dilaksanakan, hal tersebut ada kaitannya dengan penanganan waktu hingga paska bencana. ”Seperti halnya di Kabupaten Landak, setelah ditetapkan tanggap darurat, bantuan bencana khususnya dari BPBD Provinsi akan mudah dikucurkan, artinya setelah ditetapkan tanggap darurat harus betul-betul ditangani, termasuk bagaimana nantinya pemulihan ekonomi paska banjir termasuk perbaikan sarana yang rusak karena banjir sudah ada yang menangani karena melibatkan Dinas Pekerjaan Umum (PU), kemudian masalah lainnya yang diakibatkan bencana,” katanya. Syawal menegaskan, pihaknya tidak berharap terjadi bencana di daerah tersebut, namun jika itu sudah terjadi, semua pihak tentunya harus turun tangan dan penanganan terhadap korban bencana terkoordinir.

”Singkawang mencover Kabupaten Sambas dan sebagian Bengkayang,” pungkasnya. Belum adanya Badan Penanggulangan Bencana di Kabupaten Sambas, menjadi permasalahan tersendiri. Lantaran BPBD Provinsi tidak bisa menyentuhnya, sehingga ke depan BPBD Kota Singkawang akan mengcover jika terjadi bencana di Sambas, bahkan di sebagian Bengkayang yakni daerah Sungai Duri. “Kalau di Kabupaten Sambas terjadi bencana, yang turun pertama adalah BPBD Singkawang, termasuk Bengkayang dibagian Sui Duri, sehingga akan menjadi berat tugas BPBD Kota Singkawang ke depannya,” kata Syawal. BPBD Provinsi telah menyampaikan kepada Sekda Singkawang yang merupakan Ketua BPBD Kota Singkawang, untuk mengambil tindakan tanggap darurat dan segera mengaktifkan posko di daerah Sungai Duri, lantaran terutama di Sambas, sudah ada beberapa kecamatan yang terkena banjir. (RH)

Petrus Diaz: Banjir Belum Berdampak Borneo Tribune, Bengkayang Curah hujan di Kabupaten Bengkayang yang cukup tinggi menggenang beberapa wilayah di Kabupaten Bengkayang, mulai dari pemukiman warga hingga lokasi lokasi pertanian dan perkebunan. Kepala Dinas Pertanian Kabupaten Bengkayang, Petrus Diaz saat dihubungi membenarkan terjadinya banjir yang menggenangi beberapa sawah milik warga. ”Memang ada beberapa sawah warga yang terkena banjir,” kata Petrus saat ditemui. Namun demikian, Petrus menerangkan, terendamnya sawah sawah tersebut tidak berdampak parah bagi pertumbuhan padi. ”Sampai saat ini dari pantauan kita belum ada tanaman padi rusak dan berdampak gagal panen,” tambah Petrus. (Mu)

Ketua PKL: Bengkayang Hidup Karena PKL Borneo Tribune, Bengkayang Ketua PKL Kabupaten Bengkayang mengatakan hidupnya suasana Kabupaten Bengkayang itu karena adanya PKL. ”Sebelum tahun 2005 kondisi Kabupaten Bengkayang begitu sepi. Tapi mulai tahun 2005, Bengkayang mulai ramai karena PKL,” jelas Dirham, Ketua PKL Kabupaten Bengkayang. Dirham mengatakan, sejak tahun 2005, PKL terus berkembang dan sampai ini telah bertambah hingga lima ribu. ”PKL itu tumbuh dan telah menyumbang PAD,” katanya. Dirham menjelaskan, salah satu bentuk sumbangan PAD yang diberikan PKL adalah retrebusi PKL. ”Retrebusi PKL sebesar seribu rupiah per hari per gerobak. Ditotalkan dalam sebulan satu PKL sebesar tiga puluh ribu rupiah,” katanya. (Mu)

KNPI Terus Galang Dana Banjir

Operasi Zebra yang digelar beberapa waktu lalu / Foto Rudi Borneo Tribune

Borneo Tribune, Bengkayang Banjir di Kecamatan Karangan dan Menjalin yang masuk dalam wilayah Kabupaten Bengkayang menjadi perhatian Komite Nasional Pemuda Indonesia (KNPI) Kabupaten Bengkayang. Seminggu terakhir, perwakilan KNPI Kabupaten Bengkayang terus melakukan penggalangan dana dengan melibatkan sejumlah pelajar yang ada di Kabupaten Bengkayang. ”Konsentrasi kita masih menggalang dana. Kita menempatkan beberapa orang untuk mencari dana untuk korban banjir,” demikian dikatakan Ketua KNPI Kabupaten Bengkayang, Nurat. Nurat menerangkan, semua sumbangan yang disampaikan masyarakat Kabupaten Bengkayang tersebut akan diserahkan ke korban bencana banjir. ”Kita belum pastikan kapan dana itu akan kita serahkan. Tapi jelasnya dana itu akan kita serahkan,” ucap Nurat. (Mu)

Senin, 16 Desember 2013

Landak-Sanggau Borneo T Tribune

BPBD Sanggau Salurkan Bantuan ke Korban Longsor dan Banjir Borneo Tribune, Sanggau Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Sanggau belum lama ini telah menyalurkan bantuannya kepada para korban bencana seperti longsor dan banjir di Kabupaten Sanggau. Kepala BPBD Kabupaten

Sanggau, Vicky L. Putra mengatakan bahwa sumbangan berupa sembako diserahkan kepada korban bencana longsor di Gang Batu Ampar Sungai Bongkok Kecamatan Kapuas dan tiga desa yang terkena banjir yakni Desa Sami, Desa Bonti, dan Desa Bahta

di Kecamatan Bonti. Dijelaskannya, penyerahan bantuan kepada korban longsor dilakukan BPBD pada Rabu (11/12) belum lama ini. Sedangkan bantuan kepada korban banjir diserahkan pada Jumat (13/12) belum lama ini yang diterima langsung kepada Camat Bonti, Darminikus Heri di halaman kantor Camat Bonti.

Vicky berharap semoga bantuan yang diberikan tersebut dapat bermanfaat bagi warga yang terkena musibah banjir. “Saya berharap air cepat surut agar warga dapat beraktifitas kembali seperti biasa,” ujarnya. Sementara itu, Camat Bonti, Darminikus Heri mengatakan bahwa ia akan menyalurkan bantuan tersebut kepada tiga

Desa yang terendam banjir di wilayahnya. Menurutnya, untuk sementara berdasarkan informasi di lapangan air sudah mulai surut. Seperti di Desa Bahta yang kemarin mengalami banjir paling berat, air pun sudah mulai surut. ”Ya ada, paling sedikit saja tergenang di jalan. Tidak seperti sebelumnya yang

mencapai 1,5 meter,” ungkapnya. Sebelumnya, tiga Desa di wilayah Kabupaten Sanggau, Selasa (10/12) mulai terendam banjir dengan ketinggian 1,5 meter. Ketiga desa tersebut diantaranya Desa Bahta, Desa Sami dan Desa Bonti di Kecamatan Bonti Kabupaten Sanggau Akibatnya, sekitar 120 ru-

mah warga di Desa Bahta terendam banjir. Selain itu juga ada sekitar 5 hektar ladang dan 12 hektar kebun karet yang merupakan mata pencarian warga ikut terendam banjir. Bahkan, sebuah Sekolah Dasar dan SMP satu atap, juga tidak luput terkena banjir yang membuat aktifitas belajar terpaksa dihentikan. (rtn)

Kontes Durian Unggulan Sanggau

Targetkan Masuk Pasar Ekspor

Kegiatan pelatihan pengembangan komputer bagi pegawai Kantor Arsip Perpustakaan dan Dokumentasi Kabupaten Landak oleh instruktur, Galang, dari Perpustakaan Nasional, Jakarta. Didampingi Kakan Arpusda Landak, Yulianus Jumirat, SE. FOTO Ya’ Syahdan/ Borneo Tribune

Tingkatkan SDM

Perpus Nasional Latih Pengembangan Komputer di Landak Borneo Tribune, Ngabang Perpustakaan Nasional, Jakarta melakukan pelatihan pengembangan komputer kepada staf di lingkungan Kantor Arsif Perpustakaan dan Dokumentasi (Arpusda) Kabupaten Landak. Peserta yang mengikuti pelatihan yang berlangsung dari tanggal 11- 13 Desember 2013, di kantor Arpusda Landak, sebanyak lima orang, mereka adalah para pegawai staf di kantor tersebut. Menurut, instruktur, Galang, pelatihan ini betujuan untuk lebih meningkatkan penguasaan di bidang komputer, dan meningkatkan SDM agar Arpusda lebih dikenal oleh masyarakat. Adapun pengusaan komputer yang diajarkan adalah penguasaan aplikasi Inlis Lite Versi 2.1.2 (Integrated Library Sistem). Kepala Kantor Arsif Perpustakaan dan Dokumentasi Kabupaten Landak, Yulianus Jumirat, SE, Jumat, (13/12), mengatakan, maksud dilaksanakannya pelatihan pengembangan komputer ini, adalah untuk meningkatan Sumber

Daya Manusia (SDM) para pegawai di lingkungan Arpusda Kabupaten Landak. Diharapkan dengan ilmu yang didapatkan dalam pelatihan ini dapat direalisasikan di dalam pekerjaan untuk kemajuan Arpusda Kabupaten Landak. “ Kita sangat mengharapkan agar Kantor Arpusda dapat lebih maju dan berkembang, dan dapat disenangi, serta setiap saat dapat dikunjungi oleh masyarakat untuk menimba ilmu pengetahuan dengan membaca buku-buku yang tersedia di perpustakaan daerah Kabupaten Landak, “ ucapnya. Bersamaan dengan harapan agar Pemerintah Kabupaten, Landak dan DPRD Kabupaten Landak, dapat menempatkan bangunan gedung perpustakaan yang mudah dijangkau masyarakat. “ Agar punya daya tarik, dan mudah untuk dikunjungi masyarakat, supaya pembangunan gedung perpustakaan Kabupaten Landak dapat di bangun di daerah yang terjangkau dan mudah dikunjungi, “ harap Yulianus Jumirat. (Syah)

DURIAN. Sekda Sanggau, AL Leysandri bersama Pemerhati Durian, Karim dan pejabat lainnya saat meninjau duriandurian yang mengikuti kontes durian di halaman Kantor Camat Sekayam Kabupaten Sanggau, Sabtu (14/12) siang. Foto: Ratna Sari/Borneo Tribune Borneo Tribune, Sanggau Untuk melestarikan durian-durian unggulan khas Kabupaten Sanggau, Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Sanggau melalui Dinas Pertanian, Peternakan dan perikanan (Distankanak) Kabupaten Sanggau menggelar kontes durian unggulan dari Kabupaten Sanggau, Sabtu (14/12) kemarin di halaman Kantor Camat Sekayam Kabupaten Sanggau. Kontes durian tersebut bertujuan untuk menyelamatkan dan melestarikan durian dari kepunahan. Karena plasma nutfah durian

kini terancam aktifitasnya dari kepunahan. Kontes durian tersebut dibuka langsung oleh Sekretaris Daerah (Sekda) Kabupaten Sanggau, AL Leysandri. Selain itu juga dihadiri Pemerhati Durian, Kasim, Kadis Pertanian, Tanaman Pangan dan Holtikultura Kalbar, H Hazairin, Kadis Tankanak Kabupaten Sanggau, Jhon Hendri dan Muspika Kecamatan. Kontes tersebut diikuti sekitar 100 peserta yang menampilkan durian terbaik dalam kontes yang digelar kedua kalinya di Kabupaten Sanggau ini. Sekda Kabupaten Sanggau,

AL Leysandri dalam sambutannya mengajak seluruh masyarakat untuk melestarikan pohon durian untuk tidak ditebang. Hal itu untuk menjaga kelestarian durian lokal yang terancam punah. Pemerhati durian, Karim mengatakan bahwa kontes durian kali ini penyelenggaraannya sudah sangat baik. Ia pun berharap kegiatan tersebut tetap berlanjut ke depannya. Karim mengungkapkan, bahwa kontes durian ini mendapat sinyal positif, karena tamu-tamu dari kota lain juga berdatangan. Menu-

Borneo Tribune, Ngabang Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Landak, Ependi, Jum’at, (13/ 12), menghimbau kepada seluruh masyarakat, khususnya masyarakat yang berdomisili di Landak maupun masyarakat luar yang melintasi wilayah Kabupaten Landak agar meningkatkan kewaspadaan saat mengendarai kendaraan motor maupun roda empat. “ Terlebih curah hujan yang tinggi jalan menjadi licin dan padatnya arus lalulintas menjelang perayaan Natal dan Tahun baru 2014, maka hendaknya terus meningkatkan kewaspadaan saat

berkendaraan. Bila ngantuk istirahatlah sejenak. Jangan menaiki kendaraan melebihi batas maximum yang ditentukan. Jangan mengkosumsi minuman berakohol karena hal itu akan membuyarkan kosentrasi saat berkendaraan, “imbaunya. Ia menambahkan, untuk pengamanan Natal dan Tahun Baru 2014, pihaknya dalam penjagaan keamanan di jalan raya selalu bekerjasama dengan kepolisian. Tahun 2014, sebagaimana tahun sebelumnya, dalam pengamanan Natal dan Tahun Baru, pihaknya akan menempatkan petugas Dinas Perhubungan di pos-pos penga-

manan, seperti di samping Citra Swalayan Ngabang dan lainnya. “ Hanya saja kita sangat kekurangan tenaga, bila tenaga kita kerahkan bertugas di lapangan, sementara di kantor kita kewalahan, “ terangnya. Tapi walaupun dalam kondisi yang serba kekurangan, sebagai abdi negara pihaknya tetap menjalankan tugas sebagaimana mestinya. “ Karena memang tugas harus kita laksanakan, “ tegasnya. Sementara itu terkait untuk mengantisipasi lonjakan penumpang menjelang Natal, Tahun Baru 2014, dan libur anak

rutnya, durian Balai Karangan (Balkar) ini sudah selayaknya mendapat predikat plasma nutfah. ”Saya berani mengatakan hal itu karena durian Balkar durian terbaik,” ujarnya. Karim pun mengajak masyarakat untuk bersama-sama melestarikan pohon durian unggulan Balkar. “Kita harus bisa ke depannya harus ditingkatkan. Ke depan komitmen kita duriann Balkar harus nampu bersaing dan menjajaki pasar nasional,” jelasnya. Karim pun mengharapkan, dengan kontes durian kali ini, dapat menemukan durian

yang lebih bagus dari tahuntahun sebelumnya. Kadis Pertanian, Tanaman Pangan dan Holtikultura Kalbar, H. Hazairin mengapresiasi pelaksanaan kontes durian di Kabupaten Sanggau. Menurutnya, pelaksanan kali ini tentu bisa lebih ditingkatkan pesertanya baik dari Kalbar bahkan tingkat nasional. Hazairin pun menantang Pemkab Sanggau untuk mendorong durian Sanggau bisa masuk ke pasar di luar Kalbar. Bahkan masuk pasar import. Upaya ini menurutnya tentu akan berdampak dalam meningkatkan devisa Negara. ”Bagaimana durian kita masuk ke pasar secara konsisten, mengapa durian tidak menjadikan devisa negara, ini mimpi kita 20 tahun lalu,” ujarnya. Hazairin pun berharap, durian Balai Karangan yang dikenal durian Balkar bisa masuk menjadi plasma nutfah tingkat nasional. Bahkan, plasma nutfah itu bisa diusulkan masuk hingga ke tingkat dunia. ”Bagaimana di Balkar kita punya kebun plasma nutfah durian tingkat nasional. Ini bisa masuk ke dalam projek nasional plasma nutfah tak hanya terbesar tingkat nasional bahkan di dunia,” ungkapnya. Kepala Dinas Pertanian, Perternakan dan Perikanan (Kadistankanak) Sanggau, John Hendri mengatakan banyak faktor yang menyebabkan kepunahan pohon durian. Satu diantara upaya melestarikan pohon durian ini yakni dengan menggelar kontes durian. Menurutnya, terancam kepunahannya pohon durian dikarenakan, perluasan areal tanaman perkebunan serta penebangan pohon durian yang dijadikan kayu balok. Aktivitas itu sangat mengancam pohon durian yang menjadi unggulan Kabupaten Sanggau. Jhon Hendri menuturkan, kontes ini akan dimanfaatkan pihaknya untuk mencari pohon-pohon durian unggul. Nantinya, pohon itu akan dikembangkan sehingga layak untuk mengisi pasarpasar ekspor. ”Tujuan kita selain melestarikan tanaman plasma nutfah durian terutama buah unggul sehingga buah-buah ini layak diekspor,” jelasnya. Sementara itu, Kepala Bidang Tanaman Pangan dan Holtikultura Distankanak Kabupaten Sanggau, Budi Darmawan yang juga sekaligus ketua panitia kontes durian mengatakan bahwa kontes ini juga sebagai upaya penjajakan pasar ekspor. Untuk itu pihaknya, mengundang berbagai perwakilan dari luar Kalbar untuk hadir. ”Kita juga undang dari asosiasi ekspor impor buah dan sayur, juga ada tamu dan juri dari luar Kalbar, seperti Jakarta, Jambi, dan lainnya,” ujarnya. Pihaknya, juga akan terus intens sehingga durian Sanggau bisa masuk pasar luar Kalbar. Meskipun, banyak hal yang menjadi kendala dalam masa buah dari durian. ”Durian inikan memang biasa satu tahun sekali, makanya ini nanti pemenang kita cari pohonnya lalu kita kembangkan melalui teknologi. Bagaimana, buah ini bisa panen dalam setahun itu bisa lebih dari sekali,” pungkasnya. (Rtn)

Sekadau Borneo Tribune

Senin, 16 Desember 2013

INFO BANK BNI 46 Pontianak, Jl. Tanjung Pura No. 1 Telp. (0561) 736211, 732016, 732630, 732026 (0561) 736392 Capem Univ. Tanjungpura. Jl. Daya Nasional Telp. (0561) 736046 (0561) 764012 Capem Pasar Siantan, Jl. Khatulistiwa No. 81-83 Siantan Telp. (0561) 881419 (0561) 883263

BCA KCU PONTIANAK, Jln. A. Yani No. 1 Ptk, 0561-736305 (hunting) KCP Imam Bonjol, Jln. Imam Bonjol No. 457 Ptk, 0561-737984, 734524 KCP Rahadi Usman, Jln. Rahadi Usman No. 4 Ptk, 0561-733482, 740814-15 KCP Sei Pinyuh, Jln. Raya Terminal 05-06, Sei Pinyuh KCP Sultan Muhammad, Jln. Sultan Muhammad 136, Ptk, 0561-738051

BANK KALBAR CABANG UTAMA PONTIANAK Jl. Rahadi Osman No. 10 Pontianak 78117, Telp. (0561) 732148, 736723 Fax. (0561) 745149, Telex. 29174, 29129 CABANG SYARIAH Jl. A. Yani Pontianak, Komp. Perkantoran & Town House No. 5-6 (depan A. Yani Mega Mall) Telp. (0561) 733033, 7061800, Fax. (0561) 732599

BANK BRI Kantor Cabang Barito, Jalan Barito, Telp. (0561) 734009, Fax. (0561) 733019 Komplek Pertokoan Pasar Flamboyan Jalan Gajah Mada Blok C. 14 Ptk

BANK DANAMON Jl. Tanjung Pura No. 102, Ptk Telp. (0561) 737107 (H), 730898, Fax : (0561) 736264, 765595 Jl. St. Muhammad No. 173, Ptk Telp. (0561) 731156, Fax : (0561) 734462 Jl. KH. Wahid Hasyim No.24-26, Telp.: 0561-768599/765411, Fax : 0561-768599/765411

BANK MANDIRI Jl. I Gusti Ngurah Rai No. 2 , Humaera B (0561) 734247, 734147 Jl. Achmad Yani No. 3 - 3 A, (0561) 765010, 767993 Jl. Tanjungpura No. 110, (0561) 734464, 734752 Jl. Sidas No. 2 (0561) 734670, 747495, 733672

BANK MANDIRI SYARIAH PONTIANAK, Jl. Diponegoro No. 95, Telp. (0561) 745004, Fax. Ketapang, Jl. MT. Haryono No. 111-112 Ketapang, Telp. (0534) 34600 Fax. (0534) 34395 Kantor Kas Politeknik, Kampus Politeknik Negeri Jl. A. Yani No. 52, Telp. (0561) 583850 Kantor Layanan Syariah Bank Mandiri Pontianak-Sidas, Jl. Sidas No. 2, Pontianak, Telp. : (0561)7069797, Fax. : (0561) 763082

BANK BUKOPIN Cabang Jl. Ir. H. Juanda No. 55-56 Pontianak 78117 (0561) 745025 (Hunting) (0561) 734253 Cabang Pontianak Kal-Bar, Jl. Adi Sucipto Km. 7,5 (Gedung Kopkar Mekar PLN Wil Kal - Bar) Kabupaten Pontianak, Telp. 0561 722598, 0561 - 723158, Kantor Kas Adisucipto Jl. Sultan Muhammad No. 48, Pontianak 78117 , (0561) 730001/ 730077, (0561) 730132, Capem Sultan Muhammad

BANK BTN CABANG PONTIANAK, Jl. Imam Bonjol No. 29 Pontianak 78123, Pontianak, Telepon: (0561) 740163 Fax: (0561) 740168 CABANG PEMBANTU JERUJU, Jl. Kom. Yos Sudarso No. 10, Jeruju Pontianak 78122, Telepon: (0561) 770567 Fax: (0561) 770567 KAS LAYANAN POS ONLINE PONTIANAK, Jl. St. A. Rahman No.49, 78116, Pontianak, Telepon: 0561-730641, 0561-730642, 0561730644 Fax: 0561-762146

BANK PERMATA Juanda KC, Jl. IR. H. Juanda No. 49-50 BB, Pontianak (781177), 0561-738323, 0561 -736411 Gajah Mada KCP, Jl. Gajah Mada no 69 C, Pontianak (78121), 0561747371, Tanjung Pura KCP, Jl. Tanjung Pura No. 370, Pontianak (78122), 0561764926

BANK BII KC Pontianak Jl. Tanjungpura No.20 (Pontianak) Telp. (0561) 39220

BANK BHI Cabang PONTIANAK, Jl. Imam Bonjol No.567 , Telp. (0561)-762838; Fax. (0561) -76290

BANK MEGA KC PONTIANAK, Jl. H. Agus Salim No. 10 - 12, Telp. (0561) 739822, (0561) 749078

Alasan Uruguay Melegalkan Ganja VIVAnews - Setelah dua tahun berdebat sengit, akhirnya parlemen Uruguay memutuskan melalui voting bahwa ganja halal di negara itu, termasuk budidayanya. Pemerintah Uruguay berdalih bahwa ini cara yang efektif untuk menekan angka kriminalitas dan memutus rantai pemasukan bandar ilegal. Voting yang menghasilkan kemenangan 16-13 itu langsung disambut kemeriahan oleh ribuan orang prolegalisasi ganja di depang gedung kongres. Di sana, mereka membawa atribut berbentuk daun ganja dan bendera Jamaika, sambil menghisap lintingan mariyuana. Presiden Uruguay Jose Mujika dalam pidatonya di radio mengatakan negara telah gagal dalam perang melawan peredaran narkoba. Untuk itu, ketimbang berperang menggunakan alat keamanan seperti polisi, tentara dan penjara, negara akan mengatur sendiri peredaran ganja melalui alat birokrasi. Berdasarkan skema peraturan yang akan digodok dalam 120 hari ke depan, negara akan bertindak sebagai “pusat”, yaitu menjual dan mengatur peredaran tanaman bernama latin Cannabis Sativa ini. Diperkirakan diterapkan April tahun depan, Uruguay akan menguasai industri mariyuana, mulai dari pembibitan hingga konsumsi.

Sekitar 120.000 orang di Uruguay merokok ganja, setidaknya sekali setahun, menurut Dewan Narkotika Nasional Uruguay, seperti dikutip Huffington Post. Dari ratusan ribu ini, 75.000 di antaranya menghisap ganja setiap pekan, dan 20.000 lainnya setiap hari. Diperkirakan, ada 22 ton mariyuana terjual di negara itu setiap tahunnya. Nilainya antara US$30-40 juta per tahun. Memang sejak lama warga Uruguay bebas menghisap ganja. Namun dalam undangundang baru ini, mereka boleh menanamnya sendiri di rumah. Setiap tahunnya, warga Uruguay boleh menanam enam pot ganja, atau sebanyak 480 gram. Warga juga boleh membuat klub menghisap ganja yang terdiri dari 15 hingga 45 orang. Klub ini boleh menanam 99 pot ganja per tahun. Sebelumnya, konsumsi ganja memang bebas di negara berpenduduk 3,3 juta orang ini. Namun budidaya dan penjualannya dilarang. Kendati dibebaskan, namun warga Uruguay hanya boleh membeli ganja di apotekapotek resmi milik pemerintah. Pembelian haruslah warga berusia 18 tahun keatas dan dibatasi hanya 40 gram per bulan. Memang telah ada negaranegara yang memperbolehkan warganya menghisap ganja, yang terkenal adalah Belanda dan Portugal. Namun

negara-negara ini hanya menerapkan dekriminalisasi atau tidak mengkriminalkan pengguna ganja dengan kadar tertentu. Pemerintah Uruguay akan menjual ganja kualitas terbaik dengan harga murah. Tujuannya, agar pembeli tidak beralih pada pengedar ilegal. Menurut kepala pemberantasan narkoba Uruguay, Julio Calzada, kemungkinan pemerintah akan menjual ganja kering antara US$1-2,50 (Rp13.000-29.000) per gramnya. ”Satu gram cukup untuk membuat dua atau tiga linting kurus ganja,” kata dia, dikutip dari harian El Pais. Harga ini jauh lebih murah dibandingkan ganja kualitas buruk di pasaran gelap yang mencapai US$5 (Rp59.000). Akibat Kalah Perang Menurut laporan lembaga Release-Drugs The Law and Human Right, cara melegalkan ganja oleh beberapa negara diambil lantaran perang mereka terhadap narkotika gagal total. Selain itu, negara juga merugi karena telah menghabiskan jutaan dollar setiap tahunnya untuk mengatasi problematika narkoba. Tahun 2011, kebijakan dekriminalisasi pengguna ganja mendapat dukungan kuat dari Komisi Global Kebijakan Narkotika yang saat itu mengeluarkan laporan Perang terhadap Narkoba. Dalam laporan itu dikatakan, dunia telah gagal mengatasi penyebaran narkoba. Belanda disebut-sebut sebagai pionir kebijakan dekriminalisasi ganja, dengan dibebaskannya konsumsi ganja di warung-warung kopi sejak tahun 1976. Secara teknis, legislasi Belanda masih mengkriminalkan pengguna narkoba. Tapi peraturannya sangat longgar, pengguna dan pemilik ganja adalah prioritas paling bawah dalam upaya penegakan hukum di negara tersebut. Tidak banyak yang tahu bahwa Portugal lebih “ekstrem” lagi dalam kebebasan menggunakan narkoba. Sejak tahun 2001, Portugal adalah negara Eropa pertama yang mendekriminalisasi, tidak hanya pengguna ganja, tapi juga kokain, heroin dan sabu. Para penggunanya tidak akan dipenjara, melainkan dirujuk ke pusat rehabilitasi yang dianggap lebih murah ketimbang dibui. Lembaga think-tank Cato Institute tahun 2009, dilansir TIME, mengeluarkan laporan yang mengejutkan soal langkah Portugal ini. Usai kebijakan ini diterapkan, jumlah pengguna mariyuana di bawah usia 15 tahun di Portugal adalah yang teren-

Hadir di Pontianak untuk memenuhi kebutuhan busana batik bagi Anda dan Keluarga

Menyediakan kain dan busana batik eksklusif bagi Pria, Wanita, Sarimbit (pasangan), Remaja dan Anak-anak dengan motif dan model yang trendy untuk kegiatan formal maupun informal

dah di antara negara-negara Uni Eropa, yaitu 10 persen. Menurut laporan Cato, antara 2001 dan 2006 di Portugal, penghisap ganja usia sekolah, kelas tujuh dan sembilan, menurun dari 14,1 persen menjadi 10,6 persen. Pengguna usia remaja juga menurun. Pengguna heroin antara usia 16-18 tahun turun dari 2,5 persen menjadi 1,8 persen. Pengidap HIV baru di antara pengguna narkoba turun 17 persen antara 1999 dan 2009, dan kematian akibat heroin berkurang setengahnya. Jumlah orang yang menjalani terapi penyembuhan kecanduan meningkat dari 6.040 menjadi 14.877 orang setelah dekriminalisasi. Anggaran untuk petugas pemberantas narkoba juga bisa dihemat, dialihkan ke perawatan pecandu narkoba. Kontroversial Keputusan beberapa negara ini bukannya tanpa kontroversi. Dalam survei oleh Equipos Consultores, 58 persen warga Uruguay menentang rencana pemerintah tersebut. Jumlah ini turun dari survei Juni lalu yaitu 68 persen penentang. Para penentangnya mengatakan bahwa dibebaskannya mariyuana akan membuka pintu bagi penggunaan narkoba lainnya. “Bersaing dengan bandar narkoba dengan menawarkan mariyuana harga murah hanya akan memperluas pasar narkoba yang berefek negatif bagi kesehatan publik,” kata Senator Alfredo Solari. Para pendukung legalisasi ganja berdalih bahwa menghisap ganja sangat sedikit pengaruhnya terhadap kesehatan, dibanding rokok dan alkohol. Selain itu, ganja diyakini memiliki manfaat untuk pengobatan parkinson, epilepsi atau glaukoma. Namun menurut Karen Tandy, pejabat di Badan Pemberantasan Narkoba Amerika Serikat dalam artikelnya di Police Chief Magazine, 2005 lalu, itu hanya mitos belaka. Menurutnya, mariyuana bukanlah obat, melainkan sumber penyakit, itulah kenapa Asosiasi Medis Amerika menolak memasukkannya dalam kategori farmasi. ”Komunitas medis dan ilmiah memutuskan bahwa

menghisap mariyuana berbahaya bagi kesehatan, bukan penyembuh. Tidak ada bukti ilmiah yang menunjukkan merokok ganja menyembuhkan pasien. Bahkan, Badan Obat dan Makanan tidak menyetujui pengobatan dengan cara dihisap (seperti merokok), karena ini adalah cara yang buruk untuk memasukkan obat,” ujar Tandy. Tahun 2009 lalu, program investigasi BBC menunjukkan bahwa efek ganja lebih merugikan ketimbang alkohol. Dalam penyelidikan tersebut, efek alkohol akan hilang dalam beberapa jam, tapi cannabis bisa membuatmu teler hingga berhari-hari. ”Dalam salah satu studi terhadap 150 pengguna jangka panjang cannabis (orang yang merokok setidaknya enam kali seminggu dalam dua tahun), 66 persen mengaku ingatan mereka menurun, hampir 50 persen tidak mampu konsentrasi pada tugas yang sulit, dan 43 persen tidak mampu berpikir jernih,” tulis Christian Today yang mengutip BBC. Laman ini juga menuliskan bahwa argumen bahwa legalisasi ganja bisa menambah pemasukan bisa dipatahkan. Salah satunya dengan menjadikan legalisasi alkohol sebagai pembandingnya. Di Amerika Serikat, ongkos pemerintah untuk mengurusi masalah yang berkaitan dengan alkohol, mulai dari rehabilitasi pecandu, kerusakan infrastruktur atau biaya pengadilan, bisa memakan dana hingga US$185 miliar. Padahal, pemasukan pajak dari minuman alkohol hanya sekitar US$14,5 miliar, 12 kali lebih kecil dibanding kerugiannya. Mariyuana juga diyakini berkaitan erat dengan tindak kejahatan. Hal ini dibuktikan oleh Gil Kerlikowske, direktur pengendalian narkoba di Gedung Putih, dalam wawancara di laman McClatchy DC, Mei lalu. Dia mengatakan, studi menunjukkan delapan persen pria dewasa yang ditahan atas tindak kriminal di Sacramento, California, tahun lalu, positif menggunakan setidaknya satu jenis obat-obatan ilegal. Mariyuana adalah narkoba yang paling banyak ditemukan terkandung atau 54 persen dari mereka yang tertangkap. (eh)

Senin, 16 Desember 2013

Sintang-Melawi

Borneo Tribune

Jadi Caleg Kades Harus Mundur

Masuk DCT, Dua Kades Masih Tetap Aktif Borneo Tribune, Nanga Pinoh Sesuai dengan aturan perundang-undangan, Kepala Desa (Kades) dilarang untuk berpolitik praktis, termasuk menjadi pengurus partai apalagi menjadi calon legislatif. Namun, di Kabupaten Melawi, tercatat masih ada dua Kades yang masih tetap menjabat kendati sudah masuk dalam Daftar Calon Tetap (DCT) anggota DPRD Kabupaten Melawi. Kepala Badan Kesatuan Bangsa, Politik, Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Kabupaten Melawi, Junaidi mengatakan, pada pemilu legeslatif tahun 2014 mendatang, ada 10 orang perangkat

desa yang telah terdaftar di dalam Daftar Calon Tetap (DCT). Yakni satu orang Sekretaris Desa dan sembilan orang Kades. “Dari sembilan Kades, masih ada dua orang Kades yang belum mengundurkan diri dari jabatannya. Sementara tujuh kades yang lainnya sudah mengundurkan diri. Bahkan sudah memiliki SK Pemberhentian dari Bupati Melawi,” ujar Kepala Badan Kesatuan Bangsa, Politik, Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Kabupaten Melawi, Junaidi, di ruang kerjanya, belum lama ini. Menurutnya, dua orang Kades yang belum mengundurkan diri tersebut hingga

kini belum mengajukan pemberhentian melalui Badan Pemusyawarahan Desa (BPD). Sehingga SK pemberhentian terhadap dua orang kades tersebut belum bisa dikeluarkan hingga sekarang. “Karena untuk memberhentikan Kades, harus ada surat pengajuan pengunduran diri melalui BPD. Setelah itu baru bisa keluarkan SK pemberhentian dari bupati. Selama tidak ada surat pengajuan pemberhentian Kades dari BPD, bagaimana mengeluarkan SK pemberhentian. Itu salah satu masalahnya sekarang,” tegasnya. Menanggapi hal tersebut, Anggota Komisi A DPRD Kabupaten Melawi, Malin

mengatakan, pemerintah dan Komisi Pemilihan Umum (KPU) memang harus ada bersikap tegas terhadap Kades yang belum mengundurkan diri dari jabatannya tersebut. “Ketegasan terhadap Kades yang belum mengundurkan diri ini memang penting agar tidak terjadi kecemburuan sosial diantara Kades yang telah mengundurkan diri dari jabatan, karena ikut menjadi caleg pada Pemilu tahun 2014,” ungkapnya. Apalagi di dalam Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa sudah ditegaskan bahwa Kades tidak boleh terlibat politik praktis. Bahkan jangankan menjadi caleg, ter-

libat kegiatan kampanye politik saja Kades tidak diperbolehkan. “Sementara kalau sudah menjadi caleg, apalagi sudah masuk di dalam Daftar Calon Tetap tentunya sudah jelas menjadi salah satu anggota partai politik,” lugasnya. Malin berharap, bagi Kades yang belum mengajukan pengunduran diri dari jabatan tersebut supaya diberikan ketegasan. Paling tidak, pemerintah melalui camat bisa menyurati dan memanggil Kades yang bersangkutan supaya segera mengajukan surat pengunduran diri. “Jangan sampai muncul ada kesan pilih kasih terhadap Kades,” ucap Malin. (eko)

Masyarakat Desak Perda Kayu Lokal

Perda Kayu Lokal, masyarakat yang bekerja pada sektor perkayuan menemui Ketua DPRD Kabupaten Melawi untuk mempertanyakan Perda Kayu Lokal. FOTO: Eko Susilo/Borneo Tribune

Borneo Tribune, Nanga Pinoh Peraturan Daerah (Perda) yang menjamin soal pemanfaatan kayu lokal memang saat ini belum juga terealisasi di Kabupaten Melawi. Walau sempat beberapa kali dibahas di tingkat legislatif sampai menjadi Raperda inisiatif, namun payung hukum kayu lokal ini belum juga terbentuk. Sedangkan disisi lain, penegakan hukum oleh aparat kerap kali dilakukan. Dasar inilah yang membuat sejumlah masyarakat yang bekerja pada sektor kayu mendatangi kediaman rumah dinas Ketua DPRD Kabupaten Melawi, Abang

Tajudin. Kedatangan mereka mewakili masyarakat Melawi untuk menyampaikan aspirasi terkait kebijakan pemenuhan kebutuhan kayu lokal bagi warga. Salah seorang perwakilan masyarakat, Anen Sastra mengatakan, dirinya menginginkan adanya Perda seperti yang diberlakukan di Kabupaten Ketapang dan Kabupaten Landak dalam upaya meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) dari sektor perkayuan kebutuhan lokal tersebut. Dalam kesempatan tersebut, Anen mempertanyakan kejelasan terkait hak inisiatif DPRD Kabupaten Melawi

tentang Perda kebutuhan kayu lokal yang telah diusulkan pada 2011 silam. Pasalnya hingga saat ini tidak diketahui lolos apa tidak di tingkat pusat. “Kalau pun usulan Perda inisiatif tersebut tidak bisa lolos di tingkat pusat, maka pihaknya mengusulkan kepada Pemkab dan DPRD Kabupaten Melawi untuk membuat semacam peraturan atau keputusan bupati tentang pemanfaatan kebutuhan kayu lokal,” harapnya. Anen menambahkan, keberadaan payung hukum ini perlu diterbitkan sehingga tidak ada lagi kesan penangkapan kayu oleh aparat pi-

lih kasih yang hanya kebutuhan untuk lokal. Bila kayu yang dihasilkan dari pekerja kayu lokal ini dikatakan ilegal, berarti bangunan yang ada di Kabupaten Melawi ini adalah dari kayu ilegal. “Kami sangat mendukung penertiban kayu olahan untuk kebutuhan kayu lokal di Kabupaten Melawi oleh pihak kepolisian, tapi jika itu dilakukan secara merata, adil dan transparan,” tegasnya. Anen berpendapat, penangkapan jangan dilakukan secara tebang pilih. Karena menurut pandangannya selama ini penangkapan hanya dilakukan kepada pengangkutnya saja dan ja-

rang terjadi penangkapan kepada pihak pembeli dan penjual atau ke tataran pengguna maupun pemakai. Anen mengharapkan, kepada Pemerintah Kabupaten Melawi dan DPRD Kabupaten Melawi serta pihak-pihak terkait untuk segera duduk satu meja dalam memikirkan dan memberi solusi kepada masyarakat para pekerja kayu sehingga masyarakat merasa aman dan ada perlindungan hukum dalam bekerja, khususnya pada sektor perkayuan. “Kami juga tidak setuju apabila kayu olahan keluar dan lolos keluar daerah Melawi,” lugasnya. Sementara itu, Ketua DPRD Kabupaten Melawi, Abang Tajudin dalam pertemuan itu sangat mendukung apa yang menjadi aspirasi warga tersebut. Bahkan dalam waktu dekat aspirasi tersebut akan disampaikan secara langsung kepada Bupati Melawi, Firman Muntaco. Menurut Tajudin, pihaknya tidak akan tinggal diam dengan permasalahan kayu kebutuhan kayu lokal di Kabupaten Melawi. Menurutnya, apa yang menjadi pemikiran pekerja kayu juga menjadi pemikiran lembaga DPRD khususnya, karena merupakan salah satu sumber ekonomi masyarakat. “Apa yang dipikirkan Pak Anen dan kawan-kawan juga menjadi pikiran kami,” ujarnya. Terkait kebijakan seperti peraturan atau keputusan Pemerintah Kabupaten Melawi dalam hal ini Bupati Melawi, Tajudin berjanji akan berkoordinasi dengan Bupati Melawi. Pihaknya juga mendukung adanya peraturan atau keputusan Bupati Melawi mengenai payung hukum melekat tentang pemanfaatan kebutuhan kayu lokal Melawi hingga warga pekerja kayu merasa aman dalam melaksanakan pekerjaan. (eko)

Jaksa Subri Ditangkap KPK saat Bersama Wanita JAKARTA - Kepala Kejaksaan Negeri Mataram, Ketut Madita, membenarkan penangkapan terhadap Subri yang merupakan Kepala Kejaksaan Negeri Praya. Subri ditangkap penyidik KPK pada Minggu (15/12/ 2013) dini hari. ”Benar, yang ditangkap KPK Subri, Kepala Kejaksaan Negeri Praya,” kata Ketut saat dikonfirmasi, Minggu (15/12/2013). Ketut menambahkan, Subri ditangkap penyidik KPK bersama seorang pengusaha wanita saat tengah

berada di Pantai Senggigi. Subri sempat diamankan ke Mapolres Mataram. ”Berdasarkan informasi yang kita dapat dari kepala seksi intelijen yang bersangkutan ditangkap di Pantai Senggigi semalam, kemudian diamankan di Polres Mataram, setelah itu paginya diterbangkan ke Jakarta,” bebernya. Saat dikonfirmasi mengenai kasus apa Subri ditangkap KPK, dia enggan menjelaskan. ”Kalau itu tanya saja ke KPK,” tukasnya. (okezone)

Hasil Tes CPNS Diumumkan 24 Desember 2014 BKD: K2 Mundur Sampai Januari Borneo Tribune, Nanga Pinoh Setelah sempat mengalami penundaan dan tidak adanya kejelasan terkait dengan masa pengumuman hasil tes CPNS, akhirnya Kemenpan merilis tanggal pengumuman. Kepala Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Kabupaten Melawi, Syafaruddin mengungkapkan, pengumuman CPNS untuk formasi pelamar umum direncanakan dilakukan pada 24 Desember mendatang. “Sementara untuk pengumuman hasil tes Kategori 2 (K2) diperkirakan diumumkan pada Januari tahun 2014,” ujar Kepala Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Kabupaten Melawi, Syafaruddin. Syafarudin mengungkapkan, untuk penentuan siapa saja yang lulus di tes ini akan dilakukan oleh panitia seleksi nasional (Panselnas). BKD Melawi tidak akan terlibat dalam penentuan siapa saja yang nantinya akan diterima menjadi CPNS. “Pihak BKD hanya akan menerima hasil dan mengumumkannya,” timpalnya. Kendati terjadi beberapa kali pengunduran pengumuman hasil tes CPNS, Syafaruddin tetap meminta agar masyarakat tidak percaya dengan bujuk rayu dari oknum yang mengaku dapat meloloskan dalam tes CPNS tersebut. Jika ada oknum yang mengaku dapat meloloskan peserta, maka mohon untuk tidak dipercaya. “Apalagi ada yang meminta uang sebelum atau sesudah pengumuman. Itu penipuan. Kami perkirakan aksi tersebut akan tetap muncul hingga tes diumumkan,” lugasnya. Syafaruddin menambahkan, pengumuman hasil tes CPNS tersebut akan dapat diakses melalui media massa dan papan pengumuman BKD Kabupaten Melawi. Dirinya juga menjanjikan hasil tes akan diumumkan dengan cara terbuka serta transparan. “BKD tidak dilibatkan dalam penetapan kelulusan CPNS, baik pelamar umum maupun jalur K2. Kewenangan itu ada di tingkat pusat. Jangankan diikutkan penentuan kelulusan CPNS, pemeriksaan lembar jawaban para pelamar saja diambil alih oleh pusat. Semua kewenangan pusat, tidak ada dari daerah yang ikut dalam pemeriksaan lembar jawaban,” tegasnya. Ia menambahkan, setelah pemeriksaan lembar jawaban tersebut rampung, Panselnas akan menetapkan nama-nama yang dinyatakan berhak lulus menjadi abdi negara tersebut. “Jadi, BKD hanya mengumumkan nama-nama yang lulus. Makanya, tidak akan mungkin ada celah bagi daerah untuk bermain-main dalam penetapan kelulusan CPNS. Karena semua dilakukan oleh pusat dan dalam pengawasan ketat aparat, termasuk Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK),” ucapnya. (eko)

Siapa Bilang Ibas Kebal Hukum?

JAKARTA - Sebagai putra bungsu Presiden Susilo Bambang Yudhoyono, Edhie Baskoro (Ibas), dianggap banyak kalangan sebagai sosok yang kebal hukum. ”Siapa bilang Ibas itu kebal hukum?” bantah Ruhut Sitompul, saat berbincang dengan Okezone, Sabtu (14/ 12/2013). Politikus partai berlambang bintang mercy itu menegaskan, tidak ada urgensi bagi KPK untuk melakukan pemeriksaan pada Ibas terkait proyek Hambalang yang telah menetapkan Deddy Kusdinar sebagai terdakwa itu. ”Apa urgensinya KPK memanggil Ibas, jangan latahlah untuk terus mendesak memeriksa Ibas. KPK itu lembaga profesional, janganlah mendesak-desak macam itu,” kata Ruhut. Namun, saat lembaga yang dipimpin Abraham Samad Cs itu menemukan bukti yang kuat, Ruhut mempersilakan untuk melakukan pemeriksaan pada Ibas. ”Kalau memang ditemukan dua alat bukti silakan saja. Tapi jangan paksain juga kalau itu tidak ada,” tutupnya. Perkembangan kasus dugaan korupsi yang merugikan uang negara sekira Rp2,5 triliun itu, kini sampai tahap pemeriksaan terhadap para petinggi Partai Demokrat soal beredarnya pembagian sejumlah uang dan BlackBerry dalam Kongres Partai Demokrat 2010. Sedangkan dalam persidangan terdakwa Deddy Kusdinar, Pengadilan Tipikor meminta keterangan sejumlah saksi di antaranya mantan Menteri Keuangan yang kini menjabat Gubernur Bank Indonesia, Agus Martowardojo serta Sylvia Sholeha alias Bu Pur. (okezone)

Kapuas Hulu Borneo T Tribune

Senin, 16 Desember 2013

Ekspose Kabupaten Banua Landjak di DPD RI Cornelis, MH saat pembukaan Festival Danau Sentarum Betung Kerihun di Lanjak. Menurut Cornelis bahwa Tim Presidium Kabupaten Banua Landjak pada tanggal 16 Desember 2013 akan mengekspose Kabupaten Banua Landjak. Dihadapan masyarakat, Cornelis mengatakan bahwa jika tidak ada hambatan Kabupaten Banua Landjak akan terealisasi pada awal tahun 2014 mendatang, itupun jika tidak halangan. “ Ingatlah pemekaran suatu wilayah bukan untuk mere-

500 Bendera Merah Putih Siap Berkibar di Perbatasan Borneo Tribune, Putussibau Dandim 1206/Putussibau Let.Kol.Inf Vivin menuturkan bahwa dirinya telah menyiapkan sebanyak 500 lembar bendera erah putih yang akan dikibarkan di daerah perbatasan Indonesia-Malaysia yang ada di wilayah Kabupaten Kapuas Hulu. ” Saya sudah pesan 500 lemar bendera merah putih, tinggal menunggu kedatangannya saja, dan ini sudah menjadi program saya sebagai Dandim 1206/ Putussibau salah satunya yiatu untuk menjadikan daerah perbatasan merah putih,” ungkap Vivin kepada Borneo Tribune, Minggu (15/12). Dikatakan Vivin yang baru saja menjabat Dandim 1206/putussibau ini, bahwa bendera merah putih tersebut nantinya akan dibagikan kepada sekolah-sekolah, dan sejumlah perkantoran

Dandim 1206/Putussibau, Let.Kol.Inf. Vivin. Foto : Timotius/Borneo Tribune pemerintahan ditingkat kecamatan dan desa. “ Kita akan ganti baru semua bendera-bendera merah putih yang ada di sekolahsekolah, dikantor-kantor

dan sejumlah instansi pemerintahan yang ada di perbatasan,”cetusnya. Untuk itu, Vivin mengajak dan menghimbau kepada seluruh masyarakat di Kapuas Hulu terutama yang berada di daerah perbatasan untuk senantiasa menanamkan jiwa cinta tanah air dan secara bersama-sama dengan TNI dalam mempertahankan NKRI. (Timo)

“

Eskpose Kabupaten Banua Landjak di DPD RI salah saru proses dalam mewujudkan Kabupaten Banua Landjak, dan ini merupakan kebutuhan masyarakat, kami akan melakukan ekspose tersebut senin 16 Desember.

Herkulanus Sutomo Manna

but suatu kekuasaan namun untuk memperpendek rentan kendali dalam pelayanan kepada masyarakat serta dilakukannya pembangunan,”ucapnya. Dikatakan Cornelis, bahwa untuk melaksanakan program pembangunan tersebut, pemerintah memerlukan dukungan masyarakat, sebab pemerintah tidak bisa bekerja sendiri tanpa dukungan masyarakat. “ Pemekaran Kabupaten Banua Landjak ini atas keinginan serta kebutuhan masyarakat, “tandasnya. (Timo)

Guru Berperan Strategis Tingkatkan Kualitas Pendidikan “

Borneo Tribune, Putussibau Begitu Strategisnya peran guru sehingga mendapatkan tempat yang terbaik pada semua kalangan diseluruh masyarakat dunia. Guru merupakan salah satu faktor yang sangat penting dalam mempengaruhi kualitas pendidikan secara umum dan secara khusus. Wakil Bupati Kapuas Hulu Agus Mulyana mengungkapkan bahwa berdasarkan hasil penelitian John Hattie dari Universitas Of Auckland, terdapat 5 (lima) faktor penentu hasil belajar, antara lain karakteristik peserta didik (49 persen), Guru (30 persen), kemudian lingkungan sekolah , keluarga dan teman sebaya masing-masing (7 persen). ” Secara khusus, pada jenjang pendidikan dasar, guru merupakan faktor paling startegis, karena pendidikan dasar dapat dikatakan sebagai pondasi awal peserta didik untuk menempuh

PT. BUMI BORNEO CEMERLANG

Distributor Aspal Shell (Drum) Pen 60/70, Berat Bersih : 154 Kg

Secara khusus, pada jenjang pendidikan dasar, guru merupakan faktor paling startegis, karena pendidikan dasar dapat dikatakan sebagai pondasi awal peserta didik untuk menempuh pendidikannya lebih lanjut, untuk itu dalam mencapai pendidikan berkualitas dibutuhkan guru yang berkualitas pula.

“

salah saru proses dalam mewujudkan Kabupaten Banua Landjak, dan ini merupakan kebutuhan masyarakat, kami akan melakukan ekspose tersebut hari senin tanggal 16 Desember 2013 (hari ini, red), terang Ketua Presidium Kabupaten Banua Landjak, Herkulanus Sutomo Manna, melalui pesan singkatnya melalui BlackBerry Messengger (BBM) singkatnya kepada Borneo Tribune, Sabtu malam (14/12). Hal senada juga pernah diungkapkan Gubernur Kalimantan Barat Drs.

“

Borneo Tribune, Putussibau Tim Presidium Kabupaten Banua Landjak akan menghadap Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI di Jakarta dalam rangka ekspose Kabupaten Banua Landjak, yang saat ini sangat ditunggu-tunggu relaisasinya oleh masyarakat di lima kecamatan yiatu Kecamatan Embaloh Hulu, Kecamatan Batang Lupar, Kecamatan Badau, Kecamatan Empanang dan Kecamatan Puring Kencana. ” Eskpose Kabupaten Banua Landjak di DPD RI

pendidikannya lebih lanjut, untuk itu dalam mencapai pendidikan berkualitas dibutuhkan guru yang berkualitas pula,” ungkap Agus saat membuka Diklat TOT Guru Kelas, belum lama ini. Menurutnya, sangat ironis jika melihat data pendidikan di Kalimantan Barat, berdasarkan data Lembaga Penjaminan Mutu Pendidikan Kali-

Wakil Bupati Kapuas Hulu, Agus Mulyana. Foto : Timotius/Borneo Tribune mantan Barat adalah sangat terendah tiga dari seluruh provinsi di Indonesia. “Rendahnya peringkat pendidikan kita salah satunya dipengaruhi dari kompetensi guru sebagai tenaga pendidik, data secara umum menyatakan guru yang memiliki kualifikasi pendidikan yang dipersyaratakan hanya sebesar 46 persen, sisanya belum memiliki kualifikasi yang dipersyaratkan,” jelasnya. Selain itu, yang menjadi

penyababnya juga yiatu penyebaran guru yang belum merata pada tingkat Kabupaten/Kota maupun tingkat kecamatan dan satuan pendidikan. Untuk itu dikatakan Agus, Pemerintah Kabupaten Kapuas Hulu terus berupaya dalam meningkatkan kualitas pendidikan salah satunya dengan Pendidikan dan Pelatihan Training Of Trainer yang bertujuan untuk meningkatkan kualitas pendidikan menuju Sumer Daya Manusia yang berkualitas. (Timo)

Gallery

Kerawing Menerima pesanan & menjual : hasil tenunan daerah/ kerajinan, berupa pakaian adat, anyaman dan lukisan Putusibau SISKA Hp. 081257159998

IKLAN BARIS Dijual Bangunan Dijual cepat eks. kantor, sertifikat, 2 lt, Jl. Nurali No. 2, Hub. 081384151188 tnp perantara.

DIJUAL

Telp. 0561-577868 Jl. Gaj ahma da N o. 3 P ont ianak Gajahma ahmada No Po ntianak Email: aria_tur@yahoo.com Penerbangan Pontianak - Jakarta BATAVIA : 5x penerbangan dalam sehari ( z07.05 z07.55 z11.10 z14.35 z16.00 ) SRIWIJAYA : 4x penerbangan dalam sehari ( z07.00 z07.55 z11.55 z15.50 ) LION AIR : 3x penerbangan dalam sehari ( z07.30 z11.35 z15.30 )

GARUDA : 3x penerbangan dalam sehari ( z08.00 z12.55 z17.35 ) Penerbangan PTK - JOGJA & PTK - SURABAYA BATAVIA : 1x penerbangan dlm sehari (pukul : 14.45)

Tanah Kavling lokasi strategis, siap bangun di Perbatasan Sungai Raya Dalam - Punggur Kecil (lurus Paris2), SHM - aman / tidak bertimpa, dll. Tersedia 62 kavling 10 x 20 m2 (25jt cash), 8 kavling Ruko 5 x 40m2 (50 jt cash). Untuk kredit DP 5jt, sisanya diangsur 3642 bulan. Hanya 5 Km dari Jl.Ayani 3 dan pinggir jalan raya Paris - Parit Buluh. Berminat Hubungi :

0812 5710 225

Langganan Koran Ingin berlangganan Harian Borneo Tribune di daerah, hubungi: Biro Kubu Raya: Aldi (08971600688) Biro Mempawah: Johan Wahyudi (085654587038). Biro Sambas: Amrul Ambiya (Kontributor/Pemasaran) (085245527602). Biro Bengkayang: (085245247955).

Mujidi

Biro Landak: Yohanes Ngalai / Pemasaran (085822062880). Biro Sanggau: (085245904505).

Ratnasari

Biro Melawi: Eko Susilo (081256452946) Biro Sekadau: Bagus Kosminto (085245743683). Biro Sintang: Endang Kusmiyati (08524-5006757) Biro Kapuas Hulu: (085654585775)

Herdi

Biro Ketapang: (08971600688)

Aldi

Biro Kayong Utara: Abdul Khoir (081345154592)

Ser vice Mobil

Taxi CV. TEGAR PRATAMA TRANSPORT Melayani Antar Jemput Penumpang Jl. Kalimantan No. 24B 0562-640029/641366 SINGKAWANG Jl. Imam Bonjol Gg. Tnjng Sari No. 36 0561-747211/749025 PONTIANAK INNOVASI TAXI. Melayani Antar Jemput. Jl. Tua Pekong No.24 Singkawang, (0562)3309800, Jl. A. Yani (RM. Bertagis) Pontianak Telp. (0561) 7015100, (0561) 7157000

SUTOYO MOTOR. Service, Tune Up, Las/Cat Mobil. Jl. Letjen Sutoyo No. 11 Telp. 743690 Ptk

Kost Gallery Kost. Menerima Pria & Wanita Fasilitas Air & Listrik dan lain-lain. Jl. Diponegoro No. 9 Telp. 0562-3320424 SKW

Iklan Baris:

1 baris / hari Rp. 6.000,-

Teras Borneo Tribune

Senin, 16 Desember 2013

Muhammad Rijal/Debby Susanto ikut sumbang emas

Posisi Indonesia Melorot Lagi, Thailand Puncaki Perolehan Medali Borneo Tribune, Jakarta Peringkat Indonesia kembali melorot ke posisi ketiga dalam klasemen perolehan medali SEA Games XXVII Myanmar, setelah sempat menempati peringkat pertama pada Sabtu 14 Desember 2013 sore. Posisi puncak kali ini sementara ditempati oleh Thailand yang mengoleksi 33 emas, 30 perak, dan 30 perunggu. Pada Sabtu 14 Desember 2013, kontingen Merah Putih menambah sembilan medali emas dari hari sebelumnya. Cabang catur lewat Irene Kharisma Sukandar menyumbang medali emas pada

nomor International Individual Blitz putri. Medali emas juga disumbang I Gede Siman Sudartawa dari cabang renang. I Gede Siman berhasil menjadi yang terbaik pada nomor 100m gaya punggung putra. Cabang billiar dan snooker pun tak mau ketinggalan menyumbang medali emas. Angeline Magdalena menjadi yang terbaik pada 9 Ball Pool Single putri. Cabang bulutangkis menambah tiga medali emas melalui Angga Saputra/Ryang Agung Saputro pada nomor

ganda putra, Bellaetrix Manuputty pada nomor tunggal putri, dan Muhammad Rijal/Debby Santoso pada nomor ganda campuran. Cabang karate juga ikut kembali menyumbang emas melalui Jintar Simanjuntak yang menang di nomor kumite (tarung) +67 kg putra. Cabang angkat besi juga lagilagi menambah koleksi emas kontingen Indonesia lewat Deni yang menang di kelas 69 kilogram putra. Sementara itu, posisi tuan rumah Myanmar turun ke peringkat kedua klasemen se-

1. Thailand 2. Myanmar 3. Indonesia 4. Vietnam 5. Malaysia 6. Singapura 7. Filipina 8. Kamboja 9. Laos 10. Brunei 11. Timor Leste

Disamping itu, terhadap hasil Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (EKPPD) yang merupakan salah satu alat untuk memperoleh gambaran kinerja pemerintah daerah dalam melaksanakan tugas dan fungsinya sebagai pelayan masyarakat, baik di tingkat pengambilan keputusan maupun di tingkat pelaksana, hasilnya setiap tahun juga menunjukkan peningkatan kinerja. Terhadap Laporan Akuntabilitas Kinerja Pemerintah (LAKIP) yang setiap tahun dilakukan evaluasi, juga mengalami peningkatan daerah yang memperoleh nilai baik. Di tengah arus globalisasi, tata kelola birokrasi yang efektif merupakan salah satu syarat untuk mampu menjawab segala tantanga zaman, termasuk di dalamnya bagaimana mengelola APIP yang mampu beradaptasi dengan perubahan lingkungan dan tuntutan yang ada. Salah satu tuntutan baru di lingkungan Inspektorat adalah melakukan penjaminan kualitas (quality assurance) sejak perencanaan seperti reviu RKA KL, serta atas pelaksanaan kegiatan sepertiÿ dalam pelaksanaan Rencana Aksi Daerah Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi (RAD PPK). Khusus untuk RAD PPK, dimana padaÿ tahun 2014 seluruh pemerintah daerah wajib ikut serta dalam aksi tersebut, untuk itulah Mendagri berharap agar daerah melaksanakan dengan penuh tanggungjawab dalam rangka mewujudkan pemerintahan yang bersih. Selain itu, dengan melihat tuntutan publik terhadap penyelenggaraan negara yang lebihÿ transparan dan akuntabel, maka Aparat Pengawasan Intern Pemerintah seyogyanya harus mampu memberikan nilai kepada organisasi pada area tatakelola, resiko, dan pengendalian. Ketiga area itulah yang perlu dikawal dengan baik oleh APIP ke depan, sehingga pemerin-

tahan daerah dapatÿ mencapai tujuannya secara efektif, efisien, ekonomis dan taat pada ketentuan yang relevan, sekaligus menjadi problem solver dan membantu pimpinan dalam pengambilan keputusan. Sementara itu, Wakil Gubernur Kalbar Drs. Christiandy Sanjaya, SE. MM yang hadir dalam kesempatan tersebut mengemukakan sesuai dengan harapan mendagri bahwa dalam rangka pencapaian Peran APIP yang optimal diperlukan beberapa kunci keberhasilan untuk meningkatkan kepercayaan stakeholders (pemangku kepentingan) yaitu, senantiasa menjaga akuntabilitas baik kinerja maupun keuangan, melalui strategi pada pencegahan berdasarkan prioritas, fokus dan risikonya (risk based), seperti area rawan penyimpangan misalnya Pengadaan Barang dan Jasa serta Perizinan, meningkatkan sikap kehatianhatian pada pelaksanaan kegiatan yang terkait dengan pengawasan dengan senantiasa mentaati azas-azas pemerintahan yang baik, perlu adanya komitmen dan dukungan dari segenap stakeholders untuk dapat merubah kultur dan mekanisme kerja serta berani menghadapi perubahan dalam mewujudkan aparat pengawasan yang kredibel dan handal serta tata kelola pemerintahan yang baik, sebagai Aparat Pengawas Internal Pemerintah perlu meningkatkan kompetensi, independensi, integritas untuk mendorong etos kerja sebagai wujud tanggungjawab profesionalisme dibidang pengawasan. Hadir dalam kesempatan tersebut, Ketua Badan Pemeriksa Keuangan RI, Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi, Para Wakil Gubernur se-Indonesia, Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan, Inspektur Jenderal Kementerian/Inspektur Utama LPNK, Para Pejabat Eselon I Kementerian Dalam Negeri, Para Inspektur Provinsi, Kabupaten dan Kota, se Indonesia. (Lay).

mentara perolehan medali, begitu juga dengan Vietnam yang kini menduduki posisi keempat dengan 29 emas. Berikut klasemen sementara medali SEA Games 2013 hingga Sabtu 14 Desember 2013 pukul 23.59 WIB: (33 emas (31 (30 (29 (18 (12 (7 (4 (2 (1 (0

Mendagri Buka Rakorwasdanas (quality assurance) atas seluruh proses penyelenggaraan pemerintahan daerah agar berjalan secara efektif, efisien dan ekonomis serta sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Semakin berperannya Inspektorat secara efektif dalam menjaga, mengawal,ÿ dan mendorong kinerja pemerintahan, maka semakin memadai pula capaian akuntabilitas yang diraih. pelayanan yang diberikan tersebut harus didasarkan atas profesionalisme, standar kualitas serta dilandasi dengan integritas yang tinggi, Pemerintah menyadari bahwa isu utama dalam perbaikan tata kelola APIP adalah independesi dan kapabilitas, yang pada akhirnya mempengaruhi kualitas efektifitas pekerjaan Inspektorat. Oleh karena itu, saat ini telah bergulir semangat untuk memperbaiki tata kelola APIP melalui pembahasan RUU Sistem Pengawasan Internal Pemerintah, meskipun RUU tersebut masih dalam pembahasan di tingkat pemerintah.ÿ diharapkan segenap jajaran Inspektorat dapat berkontribusi positif dalam pembahasan RUU dimaksud. Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah disebutkan bahwa esensi dari pengawasan atas penyelenggaraan pemerintahan daerah adalah untuk menjamin agar Pemerintah Daerah berjalan secara efisien dan efektif sesuai dengan rencana dan ketentuan peraturan perundang-undangan. “Fungsi pengawasan penyelenggaraan pemerintahan daerah adalah menjamin pencapaian tujuan otonomi daerah yang tertuang dalam Undang Undang Pemerintahan Daerah yaitu kesejahteraan masyarakat, mendekatkan pelayanan umum kepada masyarakat dan meningkatkan daya saing daerah, “ kata Mendagri Gamawan Fauzi, Kamis (12/ 12) dalam sambutannya saat membuka Rapat Koordinasi Pengawasan Daerah Nasional tahun 2013 di Grand Sahid Jaya

Hotel Jakarta. Lebih lanjut Mendagri menjelaskan, sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan setelah hampir 10 tahun penyelenggaraan otonomi daerah berjalan sesuai UU No 32 Tahun 2004, meskipun pemerintah masih sering di kritisi oleh berbagai pihak mengenai kinerja pemerintahan seperti masih rendahnya Indeks Pembangunan Manusia (IPM) secara nasional, tingginya tingkat korupsi; daya saing masih rendah; pelayanan perizinan yang belum efisien dan efektif, serta masih rendahnya akuntabilitas keuangan dan kinerja Pemda, namun perbaikan demi perbaikan secara bertahap telah dirasakan oleh masyarakat. Hal ini terlihat dari beberapa indikator kinerja umum pemerintahan yang terus meningkat, disamping kinerja umum pemerintahan, tingkat capaian akuntabilitas kinerja dan keuangan pemerintah juga menunjukkan progres yang menggembirakan. Hal tersebut terlihat dari semakin baiknya opini atas Laporan Keuangan (LK) entitas baik LK Kementerian/Lembaga maupun entitas LK Pemerintah Daerah. Perbaikan tersebut hendaknya terus ditingkatkan guna mewujudkan sistem pengelolaan keuangan negara yang transparan dan akuntabel. Opini WTP adalah syarat dasar untuk mencapai good governance dan sebagai bukti keseriusan dari pemerintah dalam mengelola keuangan. Atas LK Pemerintah Daerah sampai dengan semester I tahun 2013, dari 415 LKPD yang dilakukan audit oleh BPK terdapat 113 LKPD (27%) yang mendapatkan opini WTP atau meningkat 14 % dari LKPD Tahun 2011 yang hanya 67 LKPD. Namun jika dibandingkan dengan target yang harus diraih pada tahun 2014 yaitu sebanyak 60%, masih diperlukan upaya yang lebih keras dari pemerintah daerah untuk mendapatkan opini WTP.

Bangun Pluralistik Melalui Dunia Pendidikan besar, maju berkembang dan bahkan sangat kuat merupakan negara yang terdiri berbagai suku, agama atau yang biasa di sebut plluralisme. “Pluralisme inu sangat penting, karena begini membangun poluralisme ini sangat bagus melalui dunia pendidikan. Namun perlu diketahui pendidikan tersebut tidak melalui pendidikan formal. Tetapi melali pendidikan informal melalui rumah tangga dan melalui kehidupan di masyarakat. Kemudian dilanjutkan pendidikan formal di sekolah, artinya semua membangun, karena ini ada nilai,”paparnya. Nilai itu sendiri akan bagus bisa membentuk seseorang, lanjut DR Aswandi, apa bila nilai itu diinternalisasikan. “Internalisasi itu melalui dialog, kebanyakan itu pendidikan nilai atau pendidikan karakter tidak berhasil termasuk melalui pendidikan agama. Hal ini disebabkan tidak diinternalisasi. Tatapi hal tersebut dipaksakan atau didokrinkan,”ujarnya. Dia mencontohkan, pada pendidikan agama dimana para pendidik selalu mene-

kankan bila anak didiknay tidak begini bisa masuk nereka, atau bila tidak begitu akan masuk penjara. “ Jadi hal ini hanya mengajarkan nilai tapi dengan indokrinasi. Semestinya mengajar dalam hal ini harus dengan dialog. Agar yang orang tersebut dapat berpikir, mengapa dia harus begini dan mengapa harus begitu. Dan melalui saran pendidikan yang paling bagus,”tegasnya. Dekan FKIP Untan menyayangkan, karena menurutnya masalahnya pendidikan tidak sampai kesana. Dan tidak terlalu serius mendidik nilai pluralistik yang ada di dalam lingkungan masyarakat Kalbar bahkan di Indonesia yang terdiri dari beragam-ragam ini. Walaupun ia mengakui saat ini di dalam dunia pendidikan di Kalbar juga diakui adanya pluralistik. “Pengakuan itu ada, tapikan bisa dibilang hanya sebagian kecil saja. Misal pada umumnya tidak ada perbedaan penerimaan siswa dengan membedakan anak karena jenis kelamin dan ini termasuk mendidik dengan tidak

memberda-bedakan, tapikan tidak sesederhana begitu saja. Coba saja saat ini kita perhatikan banyak sekolah yang eksklusif. Orang Thionghua umumnya sekolah disatu tempat. Cobalah cek di sekolah-sekolah tertentu selalui dikaitkan dengan satu agama saja,”ujarnya. Contoh lain kata DR Aswandi mengatakan, di Jawa hal seperti ini telah mengalami proses. Akan tetapi dahulu dapat dilihat orang menyekolahkan anak di ke satu Kiyai. Nanti sampai ke anak cucunya pada Kiyai yang sama, jadi kitab yang dipakai Kiyai mengajar juga kitab yang sama. Jadi satu keturunanan mendapat ilmu dari guru yang sama dan dari kitab yang sama berarti tidak berkembang. Pada hal didalam agama setiap generasi itu masanya tidak akan sama.ÿ Dan di Jawa, hal seperti inisudah ditinggalkan. “ Hal ini di Jawa telah mengalami pergeseran orientasi orang tua menyekolahkan anak. Dulunya masih dengan pemahaman kalau tidak seidiologi tidak bisa diterima. Tapi sekarang mereka mulai

terbuka. Dan bila dilihat pluralisme di Kalbat ini saya rasa masih sangat kurang. Dan kita masih perlu usaha dan upaya keras untuk pengakuan pluralisme dan penerapannya dengan melakukan dialog,”paparnya lagi. Menurutnya, saat ini kehidupan di Kalbar masih terkotak-kotak saja saat ini. “Coba lihat ada organisasi ini dan organisasi itu, tapi eksklusif sifatnya. Organisasi kesekuan ini dan organisasi kesukuan itu dibentuk sekian banyak, itukan untuk kepentingan bergening-bergening politik. Tidak untuk membangun kebersamaan. Seharusnya jika memang ada organisasi kedaerah termasuk kesukuan dan sebagainya mestinya untuk membangun pluralistik. Sehingga akibatnya timbul keegoan masing-masing. Pada hal negara-negara maju tersebut pasti terdiri dari beragam suku, agama, dan lainnya. Dan bila sebuah negara atau kota yang hanya didiami satu suku atau agama saja pasti tidak akan berkembang. Makanya pluralistik itu sangat penting,”tandasnya. (Slt)

- 30 perak - 29 - 40 - 23 - 12 - 10 - 11 -6 -5 -1 -0

30 perunggu) 28) 34) 33) 31) 19) 15) 11) 18) 3) 1)

LAKIP Kalbar Raih Predikat B maupun Pemerintah Provinsi semakin banyak yang mendapat nilai A dan B. Khusus Pemerintah Provinsi, belum ada yang mendapat nilai A, karena pada tahun 2011 yang dapat nilai B hanya 2 Provinsi, tahun 2012 terdapat 6 Provinsi dan pada tahun 2013 ini untuk Pemerintah Provinsi dari 33 Provinsi yang dievaluasi, memang belum ada yang meraih nilai A, nilai terbaik baru B, dimana nilainya baru diraih oleh 9 Provinsi, yakni DI Yogyakarta, Kalimantan Timur, Sumatera Selatan, Kepulauan Riau, Jawa Tengah, Jawa Timur, Kalimantan Barat, Kalimantan Selatan dan Sulawesi Utara. Acara penyerahan Laporan Hasil Evaluasi (LHE) Akuntabilitas Kinerja kepada Instansi Pemerintah (AKIP) tersebut diserahkan oleh Wakil Presiden RI Boediono yang berlangsung di Istana Wakil Presi-

den Jakarta kepada seluruh Pimpinan Kementerian dalam hal ini Menteri dan Pimpinan Lembaga serta Pimpinan Daerah yakni Gubernur/Wakil Gubernur, pada senin lalu. Wakil Presiden (Wapres) Boediono mengaku puas dengan capaian LHE AKIP yang telah diraih oleh Kementerian maupun Lembaga dan Pemerintah Provinsi yang akhirakhir ini terus mengalami peningkatan. Ia berharap agar hal tersebut dapat dipertahankan jika perlu ditingkatkan, karena akuntabilitas kinerja yang baik dapat dilihat dari keselarasan antara rencana dengan apa yang dicapai dan laporan capaian kinerja harus selaras dengan apa yang telah direncanakan sebelumnya. Oleh sebab itu Wapres Boediono meminta agar pimpinan harus mempertahankan dan meningkatkan predi-

kat secara terus menerus, karena LHE ini dapat dijadikan masukan bagi penentu arah kebijakan pelaksanaan pembangunan dalam mewujudkan tata pemerintahan yang baik dipusat maupun di daerah pada tahun-tahun mendatang karena evaluasi akuntabilitas kinerja mencakup Review dan evaluasi atas aspek perencanaan kinerja, aspek pengukuran kinerja, aspek pelaporan kinerja, dan aspek evaluasi kinerja internal, serta aspek capaian kinerja Output dan Outcome serta kinerja lainnya. “LHE juga memuat saran dan rekomendasi perbaikan kepada instansi dan dengan adanya LHE diharapkan instansi yang di evaluasi akan melakukan perbaikan-perbaikan secara sistematis dan berkelanjutan,” tandas Christiandy Sanjaya menirukan ucapan Wapres Boediono. (Slt)

Lahir dengan Usus di Luar Perut kasus, usus diluar tanpa dinding perut (Gastroschicizis) harus dibedah. Proses itu harus dilakukan di Pontianak oleh dokter spesialis anak. “Untuk langkah pertama kita disini hanya memberikan pelembab untuk usus yang ada diluar. Karena usus yang diluar itu tidak boleh kering, kalau kering dikhawatirkan akan mudah robek. Sedangkan kalau robek maka akibatnya akan sangat fatal,” ujar dokter yang menangani bayi. Untuk kasus seperti ini, di RSUD dr Rubini merupakah hal yang pertama kalinya. Sehingga perlu mendapatkan perhatian khusus dari semua pihak. Apalagi untuk peluang bisa diselamatkan sangat sedikit sekali. “Kalau peluangnya sendiri hanya satu persen saja. Kasus

seperti ini 99 persen tidak bisa diselamatkan selama proses penanganan. Semuanya tergantung pada dokternya nanti, apakah bisa dibedah atau tidak. Namun upaya harus tetap dilakukan,” ungkapnya. Sementara dari pihak keluarga begitu sangat mengharapkan adanya uluran tangan dari para donatur atas kesembuhan bayi tersebut. Keterbatasan ekonomi menjadi beban untuk membiayai seluruh penanganan medis untuk sang bayi. Saat ini, proses penanganan dirumah sakit hanya mengandalkan Jamkesmas. Anggota keluarga bayi, Samsyiah (30) mengharapkan kesembuhan ponakan itu bisa terwujud. Sekalipun peluangnya memang sangat kecil sekali. Menurutnya tuhan mempunyai kehendak atas

semuanya ini. Sekalipun memang tidak bisa tertolong, pihaknya sudah berupaya semaksimal mungkin. “Semoga saja ini diselamatkan, bagaimanapun caranya kita tetap berharap bayi ini bisa selamat. Dan kami harap juga ada pihak yang bisa memberikan bantuan. Takutnya jamkesmas ini sulit untuk dilayani. Karena biasanya kalau pakai jamkesmas ini susah dilayani,” ujarnya. Bayi yang lahir dengan kelain organ perut itu harus segera dilakukan operasi. Keterbatasan ekonomi membuat pihak keluarga resah sehingga jika ada donatur yang terketuk hatinya untuk memberikan bantuan, silahkan menghubungi nomor anggota keluarganya Hosnawiyah 085247133276.( JoE).

Media Harus Bebas dan Independen Undang yang sudah ada, media harus bebas tetapi independen dan profesionalitas,” ungkapnya. Sekda Kalbar mengatakan, menjelang Pemilihan Umum, media wajib memberitakan hal-hal terhadap orang-orang yang akan memimpin negara ini, karena jika salah, media juga ikut bertanggung jawab akan hancurnya negara ini. “Kita harus betul-betul bisa memback up KPU, Bawaslu hingga ke tingkat TPS, KPPS, untuk tidak ada kecurangan, money politik dan adil, karena rakyat butuh pemimpin yang jujur dan benar,” kata M. Zeet Hamdy Assovie. Senada dengan hal tersebut,

Ketua Komisi Penyiaran Indonesia Daerah Kalbar, Faisal Riza, ST, mengungkapkan pihaknya akan meminta bantuan pihak kepolisian untuk menindak dua lembaga penyiaran berlangganan yang melanggar izin serta telah menyiarkan materi kampanye. “Dua lembaga penyiaran itu ada di Kabupaten Sanggau. Kami tahu berdasarkan informasi dari masyarakat,” ujarnya. Faisal Riza mengatakan, lembaga penyiaran di Sanggau ini belum diizinkan beroperasi karena belum memiliki izin usaha seperti SITU dan SIUP, tapi lembaga penyiaran tersebut malah telah menyiarkan

materi dari beberapa calon legislatif. “Padahal, seharusnya materi kampanye baru boleh disampaikan melalui media massa pada 21 hari sebelum masa tenang,” kesalnya. Lembaga penyiaran tersebut diduga telah beroperasi selama setengah tahun tanpa tindakan. Faisal Riza menambahkan, dalam aturan jelas, Siaran Kampanye untuk lembaga penyiaran telah diatur dalam peraturan di KPU dan KPI dan KPID sendiri dengan KPU telah membuat MoU dan atas dasar ini lah KPID Kalbar melakukan sosialisasi kepada lembaga penyiaran. (Slt)

Jaksa dan Pengusaha Ditangkap di Hotel Wakil Ketua KPK bidang penindakan Bambang Widjojanto dalam pengungkapan kronologisnya mengatakan bahwa keduanya ditangkap pukul 19.14 wIT, Sabtu 14 Desember 2013. Oknum kejaksaan tersebut berinisial SUB, kepala Kejaksaan Negeri Praya, dan seorang pengusaha swasta berinisial LAR. “Apa yang sedang dilakukan di sebuah hotel, sebaiknya tidak untuk konsumsi publik,” kata Bambang. Keduanya ditetapkan sebagai

tersangka atas dugaan tindakan penyuapan. Dalam operasi tangkap tangan (OTT) kemarin. Juga disita sejumlah uang dalam bentuk dolar Amerika dan rupiah. Dalam dolar pecahan US$100 total jumlahnya US$16.400 (Rp190 juta) dan Rp23 juta. Dalam pemeriksaan 1x24 jam, tim penyidik KPK menemukan bukti yang cukup telah terjadi korupsi dan pemberian suap atau hadiah dari LAR kepada SUB. “LAR diduga menerima suap atas pengurusan perka-

ra tindakan pidana umum pemalsuan dokumen sertifikat tanah di wilayah Lombok Tengah,” lanjut Bambang. Kasus ini terungkap berkat aduan masyarakat. Bambang mengatakan bahwa kontrol publik sangat penting sebagai bagian membangun proses penegakan hukum yang lebih baik. “Tidak ada lagi tempat bagi oknum, siapapun, termasuk penegak hukum dan KPK, bila kedapatan diduga melakukan tindak pidana korupsi,” kata Bambang. (vivanews)

CMYK

Moment & Activity www.borneotribune.com

Borneo Tribune

Senin, 16 Desember 2013

Penyelesaian Sengketa Bisnis di Luar Pengadilan

BANI Gelar Raker dan Seminar Internasional

Prof. DR. Garuda Wiko, SH, MH

PENGURUS PERWAKILAN BADAN ARBITRASE NASIONAL INDONESIA KALBAR Ketua Wakil Ketua Wakil Ketua Wakil Ketua Sekretaris

: : : : :

Prof. DR. Garuda Wiko, SH, MH W. Suwito, SH, MH Ir. Yudi Haliman, MM Ir. Jimmy Sutjianto, SH Purwanto, SH, M. Hum

ALAMAT BANI PUSAT DAN PERWAKIL AN Jakar ta Office : Wahana Graha Lt. 1 & 2 Jl. Mampang Prapatan No. 2 Jakarta 12760 Telp : +62 (0)21 7940542 Fax : +62 (0)21 7940543 Surabaya Office : Jl. Ketintang Baru II/1-3 Surabaya Telp : +62 (0)31 8287414-8293486 Fax : +62 (0)31 236638 Denpasar Office (Bali) Jl. Tanimbar No. 46, Denpasar 80144 Telp : +62 (0)361 226187 Fax : +62 (0)361 236683 E-mail : banidenpasar@gmail.com Bandung Office Gedung Wahana Bakti Pos (GWBP), lantai 5, Blok A Jl. Banda No.30, Bandung 40115, Indonesia Telp : +62 (0) 22 421 3647 Fax : +62 (0) 22 426 1564 E-mail : banibandung@gmail.com Medan Office Jl. Sekip Baru No. 16 Medan 20112 Telpon : (061) 4527799 / 4523654 Fax : (061) 4147192 Pontianak

Office Jl. Imam Bonjol No. 402 Pontianak 78123 Telpon : (0561) 585262 / 769760 Fax : (0561) 769761 E-mail : baniptk_kalbar@yahoo.com

Palembang Office Jl. BLPT Basuki Rahmat No, 32-B Palembang 30134 Telp/Fax : (0711) 815 759 E-mail : bani_palembang@yahoo.com Batam KEPRI Office Jl. Bunga Raya No.22, Baloi Center Batam 29432 Phone : (0778) 459 211 Fax : (0778) 459 244 E-mail : banibatam@yahoo.com Jambi Office Jl. Jend Sudirman no. 88, Thehok Jambi Telp/Fax : (0741) 31185 E-mail : banijambi@gmail.com

W. Suwito, SH, MH

PARA ARBITER ARBITER INDONESIAI / INDONESIAN ARBITRATORS Per 29 NOVEMBER 2013 1. H. Priyatna Abdurrasyid 2. M. Husseyn Umar 3. Harianto Sunidja 4. H.R. Sidjabat 5. T. Mulya Lubis 6. Abdullah Makarim 7. Anangga Wardhana Roosdiono 8. H. Gusnando S. Anwar 9. Januar Hakim 10. H. Agus G. Kar tasasmita 11. Jusuf Arbianto Tjondrolukito 12. Akmam Umar 13. Augusdin Aminoedin 14. H. Adi Andojo Soetjipto 15. Fatimah Achyar 16. H. Benjamin Mangkoedilaga 17. Hj. Hartini Mochtar Kasran 18. Rudhi Prasetya 19. Ismet Baswedan 20. Maliki Tedja 21. Hariwardono Soeharno 22. Fred B.G. Tumbuan 23. Sutan Remy Sjahdeini 24. Humphrey R. Djemat 25. Abdul Hakim Garuda Nusantara 26. Frans H. Winarta 27. H. Kahardiman 28. Suntana S. Djatnika 29. Hasjim Djalal 30. I Made Widnyana 31. I Gusti Ngurah Oka 32. I Wayan Tantra 33. M. Daud Silalahi 34. Djuhaendah Hasan 35. Moh. Hasan Wargakusumah 36. H. Ahmad M. Ramli 37. Huala Adolf 38. Mariam Darus 39. Martin Basiang 40. Etty R. Agoes 41. N. Krisnawenda 42. Nurdjanah A. S. 43. Herujono Hadisuparto 44. Yudi Haliman 45. Jimmy Sutjianto 46. Omar Ishananto 47. Wawan Setiawan 48. Rachmat Purwono 49. Mustofa 50. H. Iing Rochman K 51. H. Jafar Sidik 52. Madjedi Hasan 53. Ichyar Musa 54. Junaedy Ganie 55. W. Suwito 56. Purwanto 57. Anita Dewi Anggraeni Kolopaking 58. Garuda Wiko

Purwanto, SH, M. Hum

59. T. Tuegeh-Longdong 60. H. Ahmad Rizal 61. Joni Emirzon 62. Bambang Hariyanto 63. H. Man Suparman Sastrawidjaja 64. Danrivanto Budhijanto 65. H. Basoeki 66. Tjip Ismail 67. Sumaryo Suryokusumo 68. Chaidir Anwar Makarim 69. Achmad Zen Umar Purba 70. Mieke Komar 71. Frans Lamury 72. Jelly Nasseri

FOREIGN ARBITRATORS / ARBITER ASING 1. Albert Jan Van den Berg 2. Andrew John Rogers 3. Arthur L. Marriot 4. Custodio O. Parlade 5. Cecil Abraham 6. Colin Y.C. Ong 7. David A.R. Williams 8. Dato’Jude P. Beny 9. Gregory Churchill 10. Ian G. Pyper 11. Jan Paulsson 12. Jacques Covo 13. Jean-Christophe Liebeskind 14. Ms. Karen Mills 15. Leslie Chew 16. Ms. Louise Barrington 17. Michael Hwang 18. Ms. Meef Moh 19. Michael Charles Pryles 20. Nick Stone 21. Paul Whitley 22. Phai Cheng Goh 23. Soowoo Lee 24. Tan Chee Meng 25. Varghese George 26. Vasudevan Rasiah 27. Woo Tchi Chu 28. Lawrence Boo 29. A. James Booker 30. Michael Sinjorgo 31. Antonino Albert de Fina 32. Robert B. Morton 33. Justice K. Govindarajan 34. Richard Tan 35. Chandran Arul 36. Ashwine Kumal Bansal 37. Joeng-il Suh 38. Maurice Burke 39. Nicholas Peacock 40. Charles Douglas Ball 41. Malcolm Holmes QC 42. Theodoor Bakker 43. Campbell Bridge SC 44. Edmund J. Kronenburg 45. Christian W. Konrad 46. Norair Babadjanian

CMYK

Borneo Tribune, Pontianak Badan Arbitrase Nasional Indonesia (BANI) Pusat dan BANI Perwakilan Pontianak, Senin (16/ 12) menggelar pertemuan tahunan. Pertemuan dipenghujung tahun 2013 ini akan menggelar Rapat Kerja tahunan, Gala Dinner, Ulang Tahun Bani dan Institut Arbitrase, City Tour dan Seminar Penyelesaian Sengketa Bisnis di luar Pengadilan. Ketua BANI Perwakilan Pontianak, Prof. DR. Garuda Wiko menuturkan BANI adalah lembaga independen yang memberikan jasa beragam yang berhubungan dengan arbitrase, mediasi dan bentuk-bentuk lain dari penyelesaian sengketa di luar pengadilan. “BANI didirikan pada tahun 1977 atas prakarsa tiga pakar hukum terkemuka, yaitu almarhum Prof Soebekti S.H. dan Haryono Tjitrosoebono S.H. dan Prof Dr. Priyatna Abdurrasyid, dan dikelola dan diawasi oleh Dewan Pengurus dan Dewan Penasehat yang terdiri dari tokoh-tokoh masyarakat dan sektor bisnis,” tutur Garuda Wiko, Minggu (15/12) di Hotel Mercure Pontianak, kemarin. Kata Garuda Wiko, saat ini perwakilan BANI di beberapa kota besar di Indonesia sudah terbentuk, diantaranya Surabaya, Bandung, Pontianak, Denpasar, Palembang, Medan, Batam dan Jambi. Sementara itu, Wakil Ketua BANI Perwakilan Pontianak, W. Suwito, SH, MH mengatakan dalam memberikan dukungan kelembagaan yang diperlukan untuk bertindak secara otonomi dan independen dalam penegakan hukum dan keadilan, BANI telah mengembangkan aturan dan tata cara sendiri, termasuk batasan waktu di mana Majelis Arbitrase harus memberikan putusan. “Aturan ini dipergunakan dalam arbitrase domestik dan internasional yang dilaksanakan di Indonesia. Pada saat ini BANI memiliki lebih dari 100 arbiter berlatar belakang berbagai profesi,” jelasnya. Kata Suwito, di Indonesia minat untuk menyelesaikan sengketa melalui arbitrase mulai meningkat sejak diundangkannya Undang-undang Nomor 30 Tahun 1999 Tentang Arbitrase dan Al-

ternatif Penyelesaian Sengketa Umum (UU Arbitrase). Perkembangan ini sejalan dengan arah globalisasi, di mana penyelesaian sengketa di luar pengadilan telah menjadi pilihan pelaku bisnis untuk menyelesaikan sengketa bisnis mereka. “Selain karakteristik cepat, efisien dan tuntas, arbitrase menganut prinsip win-win solution, dan tidak bertele-tele karena tidak ada lembaga banding dan kasasi. Biaya arbitrase juga lebih terukur, karena prosesnya lebih cepat. Keunggulan lain arbitrase adalah putusannya yang serta merta (final) dan mengikat (binding), selain sifatnya yang rahasia (confidential) di mana proses persidangan dan putusan arbitrase tidak dipublikasikan,” jelasnya. Saat ditanya tentang pelaksanaan agenda tahunan BANI di kota Pontianak, Sekretaris Eksekutif BANI Perwakilan Pontianak, Puwanto, SH, MH mengatakan selain menggelar seminar penyelesaian sengketa bisnis, akan dihelat juga rapat kerja tahunan sekaligus memperingati hari jadi BANI dan IAB. “Kegiatan tahunan ini selain akan digelar rapat kerja, juga akan diisi dengan seminar penyelesaian sengketa bisnis di luar pengadilan. Kalau rapat kerja nasional yang hadir selain pengurus Pusat, juga dihadiri seluruh perwakilan BANI di Indonesia yang sudah terbentuk. Selanjutnya aka nada Gala Dinner untuk merayakan Hari Jadi BANI yang ke-36 dan HUT IAB yang pertama di Hotel Mercure Pontianak,” tutur Purwanto, saat usai mendampingi peserta kegiatan City Tour di Kota Pontianak. Kata Purwanto, Seminar Penyelesaian Sengketa Bisnis di luar Pengadilan selain dihadiri pengurus Pusat dan pengurus perwakilan, seminar ini mengundang para Arbiter, Asosiasi Pelaku usaha, Akademisi, Lawyers, Notaris, Penegak Hukum dan Institusi Pemerintah Kalbar. “Kita berharap kegiatan BANI di Kalbar ini berkontribusi bagi proses pembangunan di Kalbar, seiring dengan upaya penegakan hukum di Indonesia, khususnya dalam menyelenggarakan penyelesaian sengketa atau beda pendapat yang terjadi diberbagai sektor perdagangan, industri dan keuangan, melalui arbitrase dan bentuk-bentuk alternatif penyelesaian sengketa lainnya antara lain di bidang-bidang Korporasi, Asuransi, Lembaga Keuangan, Fabrikasi, Hak Kekayaan Intelektual, Lisensi, Franchise, Konstruksi, Pelayaran/maritim, Lingkungan Hidup, Penginderaan Jarak Jauh, dan lain-lain dalam lingkup peraturan perundang-undangan dan kebiasaan internasional,” jelasnya. (haes)