Harian Borneo Tribune 10 Desember 2013

cmyk

I DEALISME, K EBERAGAMAN

DA N

KEBERSAMAAN

Borneo Tribune www.borneotribune.com

Selasa, 10 Desember 2013

7 Shafar 1435 H - 8 Cap It Gwee 2564

Telepon Redaksi/Iklan/Langganan/Pengaduan: (0561) 767788 Faximile. (0561) 766103

Alamat Redaksi: Jln Purnama Dalam No 2 - Pontianak 78121

Peringatan Hari Anti Korupsi dan Hari HAM Se-Sedunia

B uah Bibir Dirut PLN Akan Mengundurkan Diri?

Nur Pamudji ADA satu pernyataan mengagetkan terlontar dari salah satu bos perusahaan pelat merah. Direktur Utama PT PLN (Persero), Nur Pamudji, berniat mundur dari jabatannya di PLN. Benarkah demikian? Manajer Senior Komunikasi Korporat PLN, Bambang Dwiyanto, membenarkan hal itu. Bambang mengatakan bahwa beberapa minggu yang lalu, Nur menyampaikan curahan hatinya kepada Menteri BUMN, Dahlan Iskan. ....Ke Halaman -11

Ketakjuban Seorang Ayah Suatu malam seorang istri menemukan suaminya berdiri di dekat boks tempat tidur bayi mereka. Diamdiam istrinya itu melihat saat suaminya berdiri menatap bayi yang sedang tidur, dia melihat di wajah suaminya campuran emosi: tidak percaya, ragu-ragu, senang, takjub, terpesona, skeptis.

Tersentuh oleh pemandangan yang tidak biasa dan emosi yang mendalam itu, dengan mata berkilau ia menyelipkan lengannya di suaminya. ”Katakanlah yang engkau pikiran,” katanya. ”Sungguh menakjubkan!” suaminya menjawab, “Aku tidak bisa melihat bagaimana orang bisa membuat boks bayi seperti ini hanya dengan harga Rp.250.000,-”o

Cornelis : Cegah Korupsi dengan Pengawasan Anggaran Gubernur Kalimantan Barat Drs. Cornelis, MH mengajak semua jajarannya untuk selalu bekerja sesuai dengan aturan dan perundanganundangan.

Borneo Tribune, Jakarta “Jabatan jangan selalu diorientasikan bagaimana cara mencari keuntungan atau kepentingan pribadi dengan mengambil uang negara dengan seenaknya. Untuk mencegah terjadinya korupsi tentu dapat dimulai dengan halhal kecil, memasuki tahun anggaran baru 2014, dana APBN dan APBD harus dapat memprioritas pembangunan yang sangat strategis serta menyangkut untuk kepentingan masyarakat umum. Semua pengeluaran yang tidak memberi manfaat bagi kepentingan masyarakat dapat dicegah, ....Ke Halaman -11

GUBERNUR dan PANGAB TNI. Gubernur Kalbar Cornelis, berbincang dengan Pangab Jenderal TNI Moeldoko menyangkut keamanan di Kalbar, usai mengikuti rapat peringatan Hari Anti Korupsi dan Hari HAM se-Dunia dengan Presiden SBY di Istana Negara, Senin (9/12). Foto : Nasir

Nr : Saya Mau Kasus Ini Selesai dan Dihentikan Kasat Reskrim: Orang Mau Selesai, Gimana?

Ketua Komnas PA: Proses Hukumnya Tak Boleh Dihentikan Borneo Tribune, Pontianak NR memang merasa seperti kebal hukum, hal ini pun diungkapnya sendiri, ketika melakukan klarifikasi atas pemberitaan ten-

tang perbutan bejatnya beberapa waktu lalu, bahkan dirinya dengan tegas mengatakan Ia ingin kasus pemerkosaan terhadap ke....Ke Halaman -11

NR (Tersangka), Saude menggunakan baju PNS (Mediator pendamai) dan Amat (orang tua korban), saat melakukan klarifikasi kasus NR yang memperkosa keponakannya. FOTO: Achmad Mundzirin/Borneo Tribune.

Paling Lambat 23 Desember, 5 Nama Diumumkan

Ketua Komnas PA akan ke Pontianak Kasus Pemerkosaan Anak Proses Hukumnya Lanjut Borneo Tribune, Pontianak Ketua Komisi Nasional Perlindungan Anak Aris Merdeka Sirait (Komnas PA) Aris Merdeka Sirait beserta komisionernya, akan turun ke kota Pontianak pada tanggal 17 Desember 2013 mendatang, yakni dalam rangka memberikan penjelasan kepada masyarakat Kalbar tentang UU No.23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

Selain itu, Ketua Komnas PA, Aris Merdeka Sirait juga akan mengadakan jumpa pers kepada seluruh awak media, terkait ....Ke Halaman -11

Abdullah: Forsi NU Wadah Politisi NU Lintas Partai Borneo Tribune, Pontianak Ketua Partai NasDem Kalimantan Barat H. Syarif Abdullah Alkadrie, SH, MH menyatakan Forum Politisi NU (ForsiNU) yang ikut dideklarasikannya bersama Lily Wahid dan Effendi Choirie adalah wadah kader NU yang berjuang dalam bidang politik.

Sy. Abdullah diundang secara khusus mewakili kader NU

Kalimantan Barat dalam deklarasi yang diresmikan oleh Wakil Ketua Umurn PB NU KH. As’ad Said Ali, Kamis (6/12) di Kantor Pusat PBNU “ForsiNU diharapkan menjadi jembatan emas yang menghubungkan seluruh kader NU lintas partai ke dalam sinergi, koordinasi, dan kooperasi dalam ....Ke Halaman -11

Fit And Propertest Anggota KPU Kota Pontianak

Ketua Partai NasDem Kalimantan Barat H. Syarif Abdullah Alkadrie, SH, MH bersama Kader NU, Effendi Choirie. FOTO Dokumen

Borneo Tribune, Pontianak Untuk menggantikan berakhirnya masa jabatan anggota Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Pontianak yang akan jatuh pada tanggal 30 Desember 2013, maka KPU Provinsi Kalbar telah membentuk Tim Seleksi (Timsel).

Timsel sudah menjaring dan menyerahkan 10 nama calon anggota KPU Kota Pontianak yang selanjutnya akan diproses lebih lanjut, yaitu melalui tahapan seleksi uji kepatutan dan kelayakan.

Uji kepatutan dan kelayakan dilakukan terhadap 10 calon anggota KPU Kota Pontianak ini, Minggu (8/12) di lantai 5 di Hotel Aston, Pontianak. ”Dari 10 orang ini yang ditetapkan oleh Timsel dan mereka hari Minggu ini mengikuti tes.

Nanti dari hasil tes & Propertest ....Ke Halaman -11

PT. ANZON AUTOPLAZA Kantor Pusat Singkawang Ketapang Sanggau Sintang Landak

: Jl. A. Yani No. 89, Telp. (0561) 734280 : Jl. A. Yani No. 8, Telp. (0562) 637000 : Jl. R. Suprapto, Telp. (0534) 31841 : Jl. Jend. Sudirman, Telp. 0564 - 2025280 : Jl. MT. Haryono, Telp. 0565 - 24222 : Jl. Pulau Bendu No. 26, Kec. Ngabang

NEW

THE REAL MPV CUMA AVANZA YANG BISA

* Avanza G & E

HARGA ECERAN HARIAN BORNEO TRIBUNE - PONTIANAK, KUBU RAYA, MEMPAWAH,DAN SINGKAWANG Rp 2.000 - SAMBAS, BENGKAYANG Rp 2.200 - LANDAK,SANGGAU,SEKADAU, KETAPANG,KAYONG UTARA, SINTANG, MELAWI DAN PUTUSSIBAU Rp 2.500 -

Kayong Utara Selasa, 10 Desember 2013

Borneo T Tribune

2

Program 10 Sarjana per Desa Terus Matangkan KKU Libatkan Akademisi Untan Borneo Tribune, Sukadana Merealisasikan salah satu misi Bupati Kayong Utara pada kampanye pemenangan saat Pemilukada beberapa waktu lalu yang menargetkan akan ada 10 sarjana dari tiap desa terus dimatangkan. Berbagai pihak dilibatkan mulai dari jajaran SKPD juga akademisi termasuk dari Universitas Tanjungpura (Untan), Senin (9/12).

Dalam pematangan kajian yang difasilitasi oleh Bagian Sosial Setda KKU, hadir Unit Community Development (comdev) Outraching Untan yang dipimpin oleh Dra. Entin Darningsih M.Sc. Ph.D memberikan penjelasan tentang konsep yang dilakukan dan gambaran bagaimana perkiraan penerapan jika dilakukan di Kayong Utara.

Dalam arahannya, Bupati Kayong Utara yang menyempatkan hadir dalam pemaparan yang selanjutnya diwarnai dengan diskusi tersebut menjelaskan bahwa konsep dasar yang dilakukan pemerintah kabupaten mulai dari tahun 2014 adalah membuka kesempatan lebih luas kepada masyarakat untuk dapat mengenyam pendidikan di bangku perguruan tinggi hingga sarjana, dimana hal tersebut berlatar belakang dari visi misi bupati yang pada akhir periode akan melahirkan 430 sarjana dari desa yang akan memperce-

pat pembangunan sumber daya manusia di KKU. Angka Partisipasi Kasar (APK) KKU dari data Dinas Pendidikan saat ini baru mencapai 69,99 persen dengan angka tersebut pemerintah harus memberikan intervensi lebih untuk peningkatan yang lebih baik dimana berbagai upaya mulai pendidikan gratis yang akan merangsang untuk peningkatan angka pelajar yang meneruskan ke perguruan tinggi terus dilakukan.

Selian itu, masih minimnya sumber daya manusia di KKU membuat banyak bidang tertentu yang semakin sulit dipenuhi ketenagaannya, yang bermuara salah satu sistem roda pemerintahan seakan pincang.

Upaya yang saat ini dilakukan oleh pemerintah adalah dengan pemenuhan sumber daya manusia yang masih kosong tersebut melalui penyediaan dari dalam yakni pembiayaan pendidikan melalui beasiswa diperhuruan tinggi tertentu yang akan melahirkan sumber daya manusia yang memang dibutuhkan.

“Dengan tidak mengesampingkan lulusan, saat ini banyak tamatan perguruan tinggi yang memiliki disiplin ilmu seperti guru, ilmu sosial, pendidikan agaman dan sejenisnya, sedangkan tantangan di Kayong Utara kedepan banyak tenaga-tenaga teknis yang justru be-

Berebut Hak Rumah

Sesama Warga Trans Nyaris Bentrok

Borneo Tribune, Sukadana Warga Transmigran SP 4 Desa Mata-mata Kecamatan Simpang Hilir nyaris bentrok lantaran sesama warga transmigran saling klaim untuk mendapatkan hak rumah di TR 4, Sabtu (7/12).

Dari penuturan Saiful Hasan warga transmigran SP2 yang menyaksikan sesama warga trans SP4 antara warga trans pendatang dan trans setempat bersitegang dan melibatkan dua kubu sesama warga trans pendatang dan setempat. ”Masa dari warga trans setempat ramai yang datang mengklaim rumah dan pekarangan warga trans di TR 4,” kata Saiful saat dikonfirmasi, Minggu (8/12).

Perebutan lokasi perumahan antara trans pendatang dan trans setempat itu sempat membuat lokasi trans tegang, dimana rumah warga pendatang yang sudah ditempati diklaim mi-

lik warga trans setempat.

Bentrok dua kubu tersebut dibenarkan Plt. Kepala Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Sosnakertrans) Ashari SIP bahwa peristiwa tersebut sudah berhasil ditenangkan. ”Saat ini sudah tenang.

Masyarakat kami fasilitasi untuk menyelesaikan masalahnya,” kata Ashari.

Dikatakannya, pemerintah ingin menempatkan warga trans setempat dan trans pendatang dengan sistem selang seling dengan tujuan agar semakin cepat proses asimilasi.

Namun dalam praktiknya ada yang tidak berjalan dengan lancar sehingga munculnya masalah-masalah di lokasi trans terutama hak lokasi tempat tinggal.

Hingga berita ini diturunkan, masyarakat trans setempat dan trans pendatang sudah tenang dan akan dilakukan upaya perdamaian.

(DL)

· Wartawan, Kontributor, Intensive Programme and Freelancer “ Borneo Tribune” selalu di bekali tanda pengenal dan tidak diperkenankan menerima / meminta apapun dari narasumber · Setiap artikel atau tulisan berupa laporan kegiatan, cerita pendek, surat pembaca, puisi dan resensi yang dikirim ke redaksi hendaknya di ketik dengan spasi rangkap, maksimal 500 kata, ditandatangi dan disertai identitas ( No Telp / Fax jika ada ) dikirim ke alamat borneotribune@yahoo.com atau yusriadii@yahoo.com.

Terimakasih

Idealisme, Keberagaman dan Kebersamaan

lum dilirik oleh para mahasiswa,” kata Hildi Hamid.

Seperti harapan bupati, ke depan Kayong Utara akan mendirikan sebuah rumah sakit daerah yang akan memerlukan tenaga ahli di bidang masing-masing.

Pemenuhan tenaga ahli itu merupakan suatu masalah.

Sebelum terbentuknya rumah sakit, Hildi Hamid ingin menyediakan SDM tersebut dari para pelajar asal KKU, melalui beasiswa.

Rencana tersebutlah salah satu upaya percepatan pemenuhan sumber daya

manusia yang dibutuhkan itu.

“Tidak hanya tenaga teknis di rumah sakit, namun bidang-bidang lain juga akan diupayakan pencapaiannya,” katanya.

Untan sebagai salah satu universitas negeri di Kalbar memiliki banyak pengalaman di bidang penjaringan dan pendidikan para mahasiswa, sehingga peran sertanya sangat diharapkan.

“Jika di Untan tersedia jurusan yuang dibutuhkan maka bisa merujuk Untan,

namun jika jurusan yang kita perlukan berada di universitas lain maka kita akan mencari cara untuk itu,” katanya.

Hildi Hamid berpendapat, sesuai dengan peraturan, 20 persen anggaran di APBD harus dialokasikan ke dunia pendidikan, sehingga hal tersebut perlu diimplementasikan untuk bidang yang memang tepat sasaran.

Pada periode pertama dirinya menjabat sebagai Bupati Kayong Utara, pernah mengalokasikan anggaran pendidikan dari APBD melebihi 30 persen, hal itu lantaran banyaknya infrastruktur pendidikan yang harus dipenuhi, namun lambat laun, jumlah sekolah sudah

mencukupi demikian juga untuk prasaranan lain, yang berimbas adanya kelebihan anggaran yang dulu hanya untuk pembangunan infrastruktur dan saat ini dialihkan untuk beasiswa kuliah bagi pelajar-pelajar dari desa atau lebih dikenal program 430 sarjana dari KKU yang berasal dari 43 desa.

Dari kajian yang disampaikan Entin Daningsih, berdasarkan potensi dimana sumber daya alam KKU yang berlimpah mulai dari pertanian., perikanan, pariwisata perlu dikelola tenaga-tenaga profesional.

“Untan yang selama ini memiliki program Outraching dan Bidikmisi mem-

berikan kesempatan kepada para pelajar yang berprestasi baik mampu ataupun tidak mampu di bidang ekonomi untuk tetap kuliah hingga selesai di Untan, namun dengan konsep yang ditawarkan Pemkab Kayong Utara perlu pendalaman lebih serius terkait kebutuhan daerah dan jurusan yang tersedia di Untan,” kata Entin.

Namun demikian, dengan banyaknya kebutuhan daerah akan SDM yang akan dibentuk tersebut, Entin menyarakan perlu dikaji untuk menggaet universitas di luar Kalbar seperti UGM, IPB dan universitas lain, sehingga harapan dapat tercapai. (DL)

Main Petak Umpet

Dewa Diduga Tenggelam

Borneo Tribune, Sukadana Bermaksud bermain petak umpet di kawasan pelabuhan Tanjung Satai bersama temannya, Dewa (9) hilang, dan diduga tenggelam di perairan yang saat ini memang tengah sering disapa ombak, Senin (9/12).

Juliana orang tua Dewa menjelaskan anaknya

Minggu sore sekitar jam 15.00 wib tengah asik bermain bersama temantemannya di pelabuhan mulai dari main petak umpet dan sejenisnya, namun saat permainan usai, Dewa tidak diketahui di mana, dan rekanrekannya memperkirakan justru sudah pulang ke rumah lebih dulu.

“Belum pulang dari

kemarin,” kata Juliana.

Namun hingga jelang magrib Dewa belum pulang juga ke rumah hingga kabar tersebutpun mulai merebak, setelah orang tuanya mempertanyakan ke tetangga dan rekan sepermainan yang tadi sore ikut bersama di pelabuhan tersebut.

Malam itupun masyarakat didesa Tanjung Satai

Kecamatan Pulau Maya sibuk mencari di sekitar pelabuhan, karena dicurigai sang anak jatuh ke laut dan tenggelam, bahkan tidak cukup pencarian dengan mengeliligi daerah yang dicurigai, warga juga meminta bantuan para tetua kampung untuk mencari dengan cara supranatural dan juga

membacakan ayat-ayat suci.

Hingga pagi menjelang, sang anak belum diketahui keberadaannya.

Beberapa kapal motor milik nelayan dikerahkan untuk mencari di dasar laut dengan menggunakan pukat dan jaring trawl, namun belum juga menemuhak titik terang keberadaan Dewa. (DL)

Opini

Teknik Budidaya dan Manfaat Rosella Merah (Hibiscus sabdariffa, L) Rosella merah merupakan tumbuhan semusim yang multifungsi dan dapat digunakan baik yang ingin terjun dalam dunia bisnis, kesehatan ataupun budidaya. Saat ini rosella dikembangkan bukan lagi pada bagian seratnya tetapi pada kelopak bunganya yang mana digunakan untuk bahan pembuat sirup, teh dan lain-lain.

Rosella merah dapat tumbuh dengan baik apabila beriklim tropis.

Tanah yang sesuai adalah tanah liat berpasir yang mengandung humus tetapi juga dapat diusahakan di segala macam tanah.

Curah hujan yang cocok untuk tanaman rosella berkisar 1700-3000 mm per tahun, memiliki ketinggian tempat 0-650 m dari permukaan laut dan diusahakan kondisi tanahnya datar. Suhu tanam pada 25-27ºC dalam keadaan lembab akan mempercepat pertumbuhan, pH tanah sebaiknya berkisar 4,4-6,5 dan kebutuhan airnya cukup banyak dimana harus selalu mengalir.

Perbanyakan tanaman rosella merah biasanya dilakukan secara generatif dengan biji .Tanaman ini berumur kurang dari 1 tahun dengan ketinggian tanaman 3-4 m. Dalam proses penyemaian, sebelumnya biji direndam satu hari kemudian dijemur selama 4 hari.

Pilih biji yang tenggelam dengan bentuk butiranbutiran yang baik. Kemudian dapat langsung disemaikan selama 2 minggu pada lahan yang sudah diolah dan diairi. Jika sudah tumbuh maka dapat langsung dipindahkan pada polybag ataupun menunggu cukup besar untuk langsung dipindah ke lahan produksi.

Persiapan lahan dilakukan dengan pembajakan tanah secara membujur dan melintang. Tanah dicampur pupuk dasar berupa pupuk kandang dan lahan dilarik dengan jarak larik 1,5 m.

Untuk lahan yang langsung dari biji maka penanaman dilakukan dengan ditugal tiap lubang tanam diisi 2-3 biji. Sedangkan, untuk penanaman bibit yang telah disemaikan di polybag maka

setiap lubang ditanami 1-2 bibit.

Untuk pemupukan saat tanaman berumur 3 dan 7-8 minggu setelah ditanam memakai pupuk Urea sebanyak 30-40 gram tiap tanaman. Pada tanaman rosella merah hama dan penyakit yang sering menyerang adalah kutu daun dan penyakit Phytopthora dengan cara penanganan menyemprot obat anti kutu ataupun berbagai jenis pestisida yang dijual bebas di toko-toko pertanian. Selama pertumbuhan tanaman perlu diwaspadai gulma yang akan berdampak negatif, maka dari itu dilakukan penyiangan dengan frekuensi sesuai dengan kondisi lahan. Perawatan rosella merah ini terbilang mudah, asal cukup air dan sinar

matahari. Namun perlu diingat bahwa air tidak boleh menggenang agar akar tidak membusuk.

Sebaiknya setelah ditanam, rosella disiram sehari sekali setiap sore.

Saat memasuki masa panen rosella merah mulai menghasilkan bunga pada umur 120 hari dan dapat dipanen secara terusmenerus dalam jangka waktu tiga bulan sebelum akhirnya diganti dengan bibit baru. Jika panen dilakukan pada saat yang cepat akan menghasilkan warna dan kualitas yang bagus. Ciri-cirinya adalah biji telah berwarna kuning atau kearah hitam. Panen dilakukan secara manual, dipetik menggunakan gunting kemudian dipisah antara kelopak dengan bijinya. Penjemuran adalah

penentu keberhasilan seseorang yang menanam rosella merah ini. Apabila hasil jemuran kering sesuai waktu yang ditentukan, yaitu menggunakan cahaya matahari selama dua sampai tiga hari dan oven selama 12 jam maka akan menghasilkan warna dan aroma yang khas.

Rosella merah sebagai tumbuhan yang multifungsi tentunya memiliki banyak manfaat. Kelopak pada bunga rosella merah mengandung vitamin C, vitamin A dan asam amino.

Dimana asam amino yang diperlukan oleh tubuh terdapat didalam kelopak bunga rosella, termasuk arginin dan lignin yang berperan dalam proses peremajaan sel tubuh.

Selain itu, bunga rosella merah dapat menurunkan asam urat, meredakan sendi, merangsang selera makan, membantu menurunkan tekanan darah tinggi, menghambat pertumbuhan sel kanker, menurunkan panas dalam,membantu proses pencernaan, menurunkan kolestrol, menghancurkan lemak dan masih banyak lagi. (*) Randi Adriandi, Ayu Diah Putu Laksmi Putri, Satriani, Sara Mustika, Leni, Vani Rosina Yarangga Mahasiswa Fakultas Pertanian UNTAN Prodi Agroteknologi Reguler A tahun 2013

Penerbit: PT. Borneo Tribune Press. Direktur Utama: W Suwito, SH, MH. Direktur: Emiliana Sekretaris Direksi: Erika Sudiardjo Penasehat Hukum: A. Ambo Mangan, SH, MH, Martinus Ekok, SH, MH. Pemimpin Umum: Sisa Primashinta. Pimred: Hawad Sriyanto Wapimred: Yusriadi Sekretaris Redaksi : Aulia Marti Senior Editor: H. Nur Iskandar, SP, Tanto Yakobus, Alexander Mering, Hairul Mikrad. Redaktur Pelaksana: Ukan Dinata. Wartawan Senior: Andry, Budi Rahman, Agus Wahyuni Wartawan: Andika Lay, Achmad Mundzirin, Achmad Munandar, Jubeironi, Slamet Ardiansyah. Staf Redaksi: Fahmi Ichwan, M Taufik, Fery Ade putra, Yulan Mirza.Biro Mempawah: Johan Wahyudi, Jl. Pendidikan Gg. Suka Mulya No.10 (085654587038). Biro Bengkayang: Mujidi, www.borneotribunecom Jl. Pahlawan No. 10, Kelurahan Bumi Emas Bengkayang (085245247955). Singkawang: Rudi Hariyanto Alamat: Jl. Manggis Rt 026/Rw 009 Kelurahan Roban Kecamatan Singkawang Tengah.

TERBIT SEJAK 19 MEI 2007 Sambas: Amrul Ambiya (Kontributor/Pemasaran), Jl. Suka Mantri (085245527602). Landak: Yohanes Ngalai/Pemasaran, Jl. Barage Gg. Pak Kasih No. 51 Ngabang (085822062880). Biro Sanggau: Ratnasari Jl. Agus Salim No.10 (085245904505) Aditya ( 085349867788 ). Biro Sekadau: Bagus Kosminto, Jl. Irian No. 41 Sekadau Hilir (085245743683). Biro Sintang: Endang Kusmiyati (08524-5006757) Pemasaran: Fahri (085750296539 ) Jl. JC Oevang Oeray, Gg. Ahmad 2.Biro Melawi: Eko Susilo (0812-56452946) Jl. M Saad, Gg. Kayan, Serundung- Nanga Pinoh. Biro Kapuas Hulu: Teofilusianto Timotius Jl. Pasar Inpres blok A No. 13 Kota Putussibau. Ketapang: Jaidi Chandra (Kontributor), Jl. Gajah Mada No. 156 (081345450988). Biro Kayong Utara : Abdul Khoir. Umum Fitriyana, Ardiansyah. Percetakan/IT: (Manajer) Iwan Siswanto, (Wakil Manajer) Supriyanto, Rustam. Marketing: (Manajer) Hesty Yosana, Kusnan, Aldi C.Sirkulasi : M. Danny, Mulawarman Desain Iklan: Atika Ramadhani, M. Affandy,Keuangan: Jumi Erlinasari,Linda, Husada Muin. Tarif Iklan: BW (black and white) Rp 6000/mm kolom, Full Colour hal 1 Rp 15.000/mm kolom, halaman dalam Rp 12.000/mm kolom. Asisten Dirut: Khairoedin Pasaribu. Alamat Kantor Bisnis dan Alamat Redaksi: Jalan Purnama Dalam No 2 Pontianak Telpon 0561-767788 Fax 0561-766103. E-mail: borneotribune@yahoo.com

Borneo Tribune

cmyk

Selasa, 10 Desember 2013

Serba Serbi

Borneo T Tribune

3

HANCUR Mobil yang dikendarai Leonardo saat diamankan di Polresta Pontianak, FOTO : Achmad Mundzirin/ Borneo Tribune.

Leonardo Tewas Tabrak Pagar Kantor Gubernur “

Borneo Tribune, Pontianak Leonardo (25) tewas pasca mengalami kecelakaan tragis di Jalan A. Yani I, yakni ketika mengendarai Mobil Inova KB 1729 SD dengan tujuan daerah Kota Baru.

Mobil yang dikendarainya tersebut menabrak taman serta pagar Kantor

Gubernur, Senin (9/12) sekitar pukul 00.30.

Kasat Lantas Polresta Pontianak AKP Jovan R Sumual saat dikofirmasi kecelakaan ini, dirinya membenarkan bahwa pihaknya juga sudah melakukan penyelidikan dan pengecekan di TKP laka lantas tersebut, kecelakaan ini diduga

laka lantas tunggal yang menyebabkan pengendara meninggal dunia. “ Kecelakaan ini kecelakaan tunggal, tidak ada lawannya, di mana kendaraan korban, diduga sempat naik ke trotoar jalan, dan menabrak taman serta pagar Kantor Gubernur,” jelas Kasat Lantas AKP Jovan R

Sumual.

Lanjut Kasat Lantas, Leonardo tidak tewas ditempat, ia menghembuskan nafas terakhirnya di Rumah Sakit Anugerah Bunda, karena korban sempat dilarikan oleh warga ke RS terdekat disekitar TKP, untuk mendapat perawatan medis.

Leonardo atau korban, tidak meninggal di tempat, melainkan meninggal rumah sakit, karena sempat diselamat warga, dan dilarikan di rumah sakit, namun saat perawatan medis korban menghebuskan nafas terakhirnya.

”

” Leonardo atau korban, tidak meninggal di tempat, melainkan meninggal rumah sakit, karena sempat diselamat warga, dan dilarikan di rumah sakit, namun saat perawatan medis korban menghebuskan nafas terakhirnya,” jelas Jovan.

Kata Jovan, diduga korban ini bukan dari arah arah A. Yani II mau ke Kota Pontianak, tapi dari arah Kota Pontianak, kemudian belok diputaran dan hendak dengan tujuan Kota Pontianak lagi, namun saat menikung, hilang keseimbangan, sehingga naik ke trotoar dan menabrak taman serta pagar Kantor Gubernur. ” Korban kami duga

hilang keseimbangan saat membelokan kendaraannya, sehingga langsung naik ketrotar dan menabrak taman serta pagar Kantor Gubernur, sehingga terjadilah kecelakan tunggal yang membuat korban meninggal dunia di rumah sakit,” ujarnya. “ Kalau dilihat dari olah TKP, bukan dari arah A. Yani II kendaraan ini, melainkan dari A. Yani satu yang hendak menuju ke arah Polda Kalbar, namun tepat di tempat putaran dekat Kantor Gubernur, korban belok disitu, hilang keseimbangan saat belok, sehinga terjadi kecelakaan ini, itu lah dugaan kita, sehingga korban bisa kecelakaan,” tambahnya.(Zrn).

Kalimantan Barat - Kota Pontianak Borneo Tribune

Selasa, 10 Desember 2013

4

Intensifkan Pajak Kendaraan Alat Berat

Dispenda Berikan Peringatan PT. Sumber Agro Lestari ungkapnya. Karena itu peringatan yang disampaikan telah mendapatkan jawaban paling lama 1 (satu) minggu data kendaraan tersebut sudah disampaikan.

Dikatakan berdasarkan temuan dilapangan kendaraan yang beroperasi di kabupaten Sintang ada 30 unit, namun tidak menutup kemungkinan jumlah ini lebih besar.

“Kita tunggu data riilnya dari perusahaan yang bersangkutan,” harap Mawardi.

Laporan data kendaraan ini sebagai dasar untuk menerbitkan surat ketetapan pajak, kemudiaan besaran pajak yang ditetapkan dibayar ke kas daerah melalui bank dan selanjutnya diberikan tanda pelunasan begi-

Ka. UPPD Dispenda Kalbar Kabupaten Sintang, Mawardi berdialog dengan Pimpinan PT. Sumber Agro Lestari di Pontianak, Jumat (6/12). Foto : Rosihan

tu juga kendaraannya akan diberikan penomoran tanda lunas untuk memudahkan pengawasan.

Dalam peraturan Dispenda bisa saja menetapkan sepihak dari temuan kendaraan dilapangan, namun diharapkan ada dokumen resminya tentu lebih diutamakan agar tidak memberatkan wajib pajak.

Menurut Mawardi, dalam membuat laporan, pengusaha cukup menyampaikan nama alamat pembeli/penjual serta data kendaraannya dilengkapi dokumen yang ada.

Penyampaian laporan ini adalah merupakan suatu kewajiban. “Seandainya laporan ini tidak disampaikan sama saja dengan melakukan penggelapan pajak pa-

Rakor Pendidikan Tinggi Se-Kalbar Wagub : Benahi Izin Operasional Yang Tak Jelas

CMYK

Arahan Wakil Gubernur Kalbar Drs Christiandy Sanjaya memberikan arahan kepada Peserta Rakor Pendidikan Tinggi Se Kalbar. FOTO Andika Lay/ Borneo Tribune

Borneo Tribune, Pontianak Wakil Gubernur Kalbar Drs Christiandy Sanjaya, SE, MM mengatakan pengelolaan pendidikan mempunyai beban yang sangat berat, namun, semua itu merupakan usaha yang sangat mulia dan sejauh mana kemampuan kita mengembang amanah tersebut, serta sejauh mana persiapan perencanaan yang mampu kita mewujudkan pembangunan pendidikan di daerah ini.

”Pemerintah Provinsi Kalbar mendukung sepenuhnya pengembangan Perguruan Tinggi di Kalbar dalam mempersiapkan SDM yang berkualitas, sehingga diharapkan dapat meningkatkan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Kalbar yang saat ini menduduki posisi 28 dari 33 Provinsi,” kata Christiandy Sanjaya, Senin (9/12) saat membuka Rapat Koordinasi Pendidikan Tinggi se

Kalbar.

Dikatakannya, saat ini Provinsi Kalbar memiliki 1 unit Universitas Negeri, 1 Unit Universitas Terbuka, 2 unit Politeknik Negeri, dan 1 Unit Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri, serta 57 Universitas atau Sekolah Tinggi/akademi swasta, dan Perguruan Tinggi ini tersebar di seluruh wilayah Kalbar dengan membuka berbagai jurusan dan Program

Studi sesuai kebutuhan daerah. ”Besarnya upaya daerah untuk membangun Kalbar di sector pendidikan tergambar dari kebijakan pemerintah yang begitu jelas dan tegas, baik di tingkat Kabupaten/Kota, maupun Provinsi menggamrkan Kalbar ingin bangkit dan maju dalam dunia pendidikan,” jelasnya.

Saat ini, begitu banyak daerah ingin mendirikan Perguruan Tinggi di tingkat Kabupaten/Kota menunjukkan atusiasme daerah ingin meningkatkan SDM di daerahnya, hanya saja perlu ditegaskan, dalam rangka membangun Perguruan Tinggi di daerah ini, perlu mengikuti ketentuan dan prosedur yang berlaku sesuai aturan yang dikeluarkan oleh Pemerintah. ”Perguruan Tinggi yang tidak jelas keberadaan dan izin operasionalnya agar dibenahi dan diselidiki keberadaannya agar tidak meresahkan

masyarakat serta merugikan mahasiswa yang ikut belajar didalamnya,” pinta Wagub.

Dijelaskannya, permasalahan yang mendasar yang dirasakan oleh Pemerintah daerah di bidang Pendidikan dalam upaya membantu merancang bangun program pendidikan Tinggi did aerah ini adalah kurangnya informasi data yang dimiliki oleh Pemerintah daerah tentang perguruan Tinggi. ”Saya harap, Perguruan Tinggi negeri dan swasta yang ada di Provinsi Kalbar secara kontinyu dapat menyampaikan informasi data pendidikan tinggi yang ada di masingmasing unit kerjanya sebagai bahan pertimbangan bagi Pimpinan daerah untuk melakukan langkahlangkah pengembangan pendidikan tinggi di Kalbar,” harapnya. (Lay).

Lie Lip Kiu Terpilih Aklamasi Suksesi Ketua Umum Yayasan Abadi Borneo Tribune, Pontianak Ketua I Yayasan Abadi Periode Ke XII Masa Bhakti Tahun 2011-2014 Lie Lip Kiu secara aklamasi terpilih sebagai Ketua Umum Yayasan Abadi Periode Ke XIII Masa Bhakti Tahun 20142017 pada Pemilihan Ketua Umum Yayasan Abadi, Minggu (8/12).

Terpilihnya Lie Lip Kiu

dengan memperoleh 206 suara dan berhasil mengalahkan 14 pesaing dalam Pemilihan Ketua Umum Yayasan Abadi akan menggantikan Ketua Umum Periode Ke XII Masa Bhakti tahun 20112014 Kwee Yong Kit memang sudah dirasakan saat surat suara diedarkan kepada

Anggota Yayasan Abadi untuk menggunakan hak pilihnya dalam pemilihan Ketua Umum Yayasan Abadi. ”Total surat suara yang terkumpul dalam Pemilihan Ketua Umum Yayasan Abadi 281 surat suara, Lie Lip Kiu memperoleh 206 suara, dan 10 surat suara batal,” kata Sekretaris Panitia Djap Fut Luk, saat ditemui.

Sebelum pemilihan Ketua Umum Yayasan Abadi period eke XIII dimulai, Panitia telag disibukkan dengan pembagian surat suara kepada anggota Yayasan Abadi untuk menggunakan hak pilihnya, dan panitia menggunakan waktu dimulai pukul 08.00 sampai pukul 13.00 bagi anggota untuk menggunakan hak suaranya.

Sementara itu, Lie Lip

Kiu mengatakan, terpilihya dirinya sebagai Ketua Umum Yayasan Abadi akan tetap menjalankan roda organisasi sosial dalam pengurusan Kematian dan urusan sosial lainnya. “Saya akan tetap melanjutkan program kerja Yayasan Abadi yang sudah ada,” kata Lie Lip Kiu, Senin (9/12) saat ditemui. (Lay).

parnya. Begitu juga bagi para dealer, pengusaha rental yang memiliki serta menguasai untuk kegiatan operasional.

Dalam upaya mengintensifkan penerimaan pajak kendaraan alat-alat berat/besar ini, UPPD Dispenda Kalbar Kabupaten Sintang melakukan operasional ke lapangan yaitu koordinasi, sosialisasi, pendataan dan penetapan pajak.

“Langkah dan tahap yang dilakukan tersebut dievaluasi dan ditindaklanjuti. Salah satu dengan peringatan lisan, tertulis kemudian untuk langkah berikutnva dikonsultasikan dengan Kantor Pusat Dispenda Kalbar di Pontianak,” tuturnya. (rosihan)

Satu Pelayanan Pemkot Pontianak Predikat Zona Hijau Borneo Tribune, Pontianak Dari 22 instansi/lembaga/SKPD di lingkungan pemerintah Kota Pontianak, hanya satu yang memperoleh predikat zona hijau alias memiliki pelayanan yang bermutu sesuai prosedur pelayanan. Predikat ini sesuai dengan penilaian yang diberikan Ombudsman dari observasinya yang dilakukan selama 3 bulan.

Sepanjang tahun 2013, Ombudsman Republik Indonesia Perwakilan Kalimantan Barat menemukan banyak ketidakpatuhan instansi pemerintah. Penilaian ini dihasilkan dari observas selama tiga bulan yang dilakukan Ombudsmas.

Dari observasi tersebut, Ombudsman tidak menemukan instansi dengan predikat hijau atau tingkat kepatuhan yang tinggi sebagaimana yang diamanahkan dalam UU Nomor 25/2009.

Tahun ini, Ombudsman Republik Indonesia Perwakilan Kalimantan Barat melakukan observasi di 41 instansi/lembaga/SKPD di pemerintahan. Dari rilis yang diterima Borneo Tribune, 23 instansi masuk dalam zona merah alias tingkat kepatuhan yang rendah dalam pelayanan public.

Dari 41 instansi/lembaga/SKPD tersebut, terdiri dari 19 instansi/SKPD/ Lembaga di Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat dan 22 di Pemerintahan Kota Pontianak.

Hasilnya, 13 instansi di Pemprov Kalbar masuk zona merah, 6 masuk zona kuning. Sedangkan di Kota Pontianak, 11 instansi masuk zona merah, 10 masuk zona kuning, dan hanya satu memproleh predikat zona hijau.

Kepala Perwakilan Ombudsman Indonesia Kalimantan Barat Agus Priyadi dalam rilisnya menyebutkan, Pemberian nilai tersebut berdasarkan hasil temuan obeservasi yang mengacu UU Nomor 25/2009 tentang pelayanan publik. Di mana dalam ketentuan ada sejumlah komponen yang wajib dimiliki unit pelayanan publik namun beberapa komponen tidak dimiliki sebagian instansi di daerah “Indikator yang wajib dimiliki instansi penyelenggara public, salah satunya ada pengumuman atau terpampang jelas maklumat pelayanan, standar waktu pelayanan, biaya atau tarif pelayanan, pelayanan terpadu untuk perijinan dan sarana prasarana dan unit pengaduan,” pungkasnya. (Uby)

TVS Pontianak

: 0853 9320 2778

TVS Ketapang

: 0852 4945 5790

TVS Pinoh

: 0813 4557 8321

TVS Merdeka Motor PTK : 0821 5030 6989

TVS Rasau

: 0853 9355 5508

TVS Sintang

: 0812 5746 6666

TVS Putussibau

: 0821 5125 9567

TVS Tepuai

TVS Singkawang

: 0857 5069 6740

TVS BM Sintang

: 0852 5260 1948

TVS Anugrah Sekadau

: 0813 4540 2238

Hubungi dealer TVS terdekat atau SMS

: 0813 4528 6562

CMYK

Borneo Tribune, Pontianak Kepala Kantor Unit Pelayanan Pendapatan Daerah (UPPD) Dispenda Kalbar Kabupaten Sintang, Mawardi didampingi pejabat Kantor Pusat Dispenda dan Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Kalimantan Barat menyampaikan peringatan kepada pimpinan perusahaan PT Sumber Agro Lestari yang beralamat di Jalan Imam Bonjol Pontianak, Jumat (6/12) untuk secara kooperatif menyampaikan data kendaraannya di kabupaten Sintang.

“Kami sengaja datang ke perusahaan di Pontianak ini, karena beberapa kali tahapan yang dilakukan untuk mendapatkan data riil dimaksud tidak direspons,”

Mempawah-Kubu Raya Borneo Tribune

Selasa, 10 Desember 2013

5

Kajari Mempawah Selidiki 7 Kasus Korupsi perumahan swadaya (BSPS) atau dana bedah rumah dari Kemenpera Tahun 2013 bagi masyarakat berpenghasilan rendah di Mega Timur, Kecamatan Ambawang, Kabupaten Kubu Raya, dalam proses permintaan keterangan.

Ketiga dugaan perkara tindak pidana korupsi dalam penyalahgunaan dana kegiatan cetak sawah Kelompok Tani “Tangket” Anjongan tahun anggaran 2012 pada Dinas Pertanian, Peternakan, Perkebunan dan Kehutanan Kabupaten Pontianak, sudah tahap penyelidikan.

Keempat dugaan perkara tindak pidana korupsi dalam penyalahgunaan dana kegiatan cetak sawah Kelompok Tani “Bukit Parigi” Sadaniang tahun anggaran 2012 pada Dinas Pertanian, Peternakan, Perkebunan dan Kehutanan Kabupaten Pontianak dalam proses permintaan keterangan.

“Untuk perkara cetak sa-

Anti Korupsi Kajari Mempawah, Bambang Setyadi, bersama jajaran dan stafnya membagikan sticker dan bunga dalam rangka memperingati Hari Anti Korupsi Se Dunia di Kota Mempawah. Foto : Johan Wahyudi/Borneo Tribune

Idris Minta Timsel KPU Berbicara Borneo Tribune, Kubu Raya Terkait pro dan kontra timsel KPU Kubu Raya beberapa waktu lalu. Kini masih menjadi pertanyaan besar yang belum terjawabkan.

Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kubu Raya, Idris Maheru menilai kinerja timsel sangat aneh dan menyisihkan pertanyaan besar.

Karena hingga saat ini bagi calon yang tidak lolos dalam perekrutan itu tidak diberikan penjelasan secara detail.

“Seharusnya timsel. Memberikan penjelasan terhadap

peserta yang tidak lolos itu, bukannya timsel diam seribu bahasa,” kata Idris.

Idris meminta timsel untuk berbicara terkait ketidak lolosan para peserta tersebut.

Apa saja yang menjadi pertimbangan ketidak lolosan peserta itu. “Ya kita minta timsel berbicaral lah dan berikan penjelasan yang memang seharusnya dilakukan.

Jangan malah diam seribu bahasa,” ungkapnya.

Menurutnya, melihat sikap timsel yang diam seribu bahasa ini, ia pun berkeyakinan

bahwa timsel KPU Kubu Raya ada menyembunyikan sesuatu terhadap pesert yang tidak lolos. “Jika dibiarkan terus pertanyaan akan bermunculan, misalnya kenpa si A ,kenapa si B tidak lolos , sehingga dapat menjadi pertanyaan yang tidak terjawabkan,” tuturnya.

Hingga saat ini, lanjut Idris mengatakan, ia beserta beberapa peserta yang telah dinyatakan tidak lolos dlam perekrutan itu masih menggu penjelasan pihak timsel maupun KPU Provinsi

Kalbar. ”Jika tidak terlalu banyak intrik saya rasa sudah ada penjelasannya. Namun akibat banyak intrik maka sulit juga menjelaskannya, “ ucap Idris.

Seharusnya, kata Idris, timsel mengundang para peserta yang telah dinyatakan tidak lolos itu. “ Dengan adanya penjelasan tersebut , maka sudah cukup bagi kita yang tidak lolos dalam perekrutan tersebut. Jika tidak adanya penjelasan jelas donk kita bertanya-tanya dan

menduga-duga yang tidak benar terhadap timsel tersebut,” ujarnya.

Ia berharap secepat mungkin timsel memberikan jawaban terkait pertanyaan para peserta yang tidk lolos itu. Karena jika dibiarkan berlaurt-larut maka hal tersebut tetap menjadi pertanyaan besar. “ Jika ini tak juga ada jawaban, maka jelas adanya ketidaknetralan dalam perekrutan anggota KPU yang dilakukan oleh timsel itu,” ungkapnya.

(Adex)

Warga Korban Banjir Gembira Dikunjungi Bupati Borneo Tribune, Mempawah Kedatangan Bupati Pontianak, Ria Norsan, beserta para pejabat Pemerintah Kabupaten Pontianak menjadi pengobat duka warga korban banjir di tiga desa di Kecamatan Toho.

Selain bisa berkeluh kesah secara langsung kepada orang nomor satu di Pemerintah Kabupaten Pontianak ini, warga juga gembira karena istri bupati, Ketua TP PKK Kabupaten Pontianak, Hj. Erlina Ria Norsan, tanpa sungkan mengajak warga bercengkerama dan berfoto bersama. Tak pelak raut duka pun berganti dengan rona bahagia para warga.

Satu persatu posko pengungsian disambangi Bupati Pontianak, Ria Norsan dan istri. Dimulai dari posko Desa Toho Ilir, posko Desa Sepang, dan posko Desa Pak Utan. Tak berhenti di posko pengungsian, Norsan dan Erlina tak ragu berjalan kaki

melintasi banjir demi mendatangi langsung warga yang masih bertahan di rumah masing-masing. Namun tingginya air memaksa perjalanan harus terhenti di kilometer pertama.

Saat di posko pengungsian dan dapur umum, Norsan dan istri berbincang langsung dengan para pengungsi.

Erlina Ria Norsan bahkan menyempatkan diri bercengkerama dan berfoto bersama warga. Hal ini menjadi pelipur lara tersendiri bagi warga yang terpaksa meninggalkan rumah-rumah mereka karena alasan keselamatan.

Warga pun terlihat gembira.

Herta Suryani, salah satu pengungsi, mengeluhkan kondisinya yang tidak lagi punya pencaharian.

“Sudah dua hari di pengungsian. Sehari-hari saya berjualan kue. Tapi adanya banjir ini menghambat untuk mencari nafkah. Sementara anak sekolah harus

dibiayai,” ucapnya.

Sedangkan warga lainnya, Markus Heri, menyebut banjir kali ini sebagai yang

terparah. Sedangkan tahuntahun sebelumnya tidak pernah terjadi banjir separah tahun ini. “Tahun-tahun sebe-

lumnya tidak pernah seperti ini, karena banjir besar seperti ini tidak pernah terjadi ditempat kita,” katanya.(JoE).

Dapur Umum Bupati Pontianak, Ria Norsan, bercengkrama dengan warga korban banjir di Kecamatan Toho.

Foto : Johan Wahyudi/Borneo Tribune

wah, setelah dilakukan penyelidikan hasil pekerjaan hanya dilaksanakan sekitar 40-45 persen, sedangkan dana yang dicairkan 100 persen,” katanya.

Tiga perkara korupsi yang telah sampai tahap penyidikan dan sudah ditetapkan tersangka yaitu pertama dugaan perkara tindak pidana korupsi dalam pembangunan embung atau penampungan air sebanyak 3 unit yang berlokasi di Desa Peniti Dalam II, Kecamatan Segedong dan Desa Sekabuk Kecamatan Sadaniang, Kabupaten Pontianak pada tahun 2008 dengan tersangka Sr. Kedua dugaan penyimpangan penyaluran beras untuk rakyat miskin tahun 2009-2010 Desa Pebibung, Kecamatan Mempawah Hilir, Kabupaten Pontianak dengan tersangka Al. Ketiga dugaan perkara tindak pidana korupsi dalam penyalah gunaan dana kegi-

atan cetak sawah Kelompok Tani “Tangket” Anjongan tahun anggaran 2012 pada Dinas Pertanian, Peternakan, Perkebunan dan Kehutanan Kabupaten Pontianak, dengan tersangka Am. “Perkara korupsi cetak sawah, dugaan saya jumlah tersangka bakal banyak. Untuk saat ini, proses penyelidikan dilakukan secara bertahap.

Hal ini, dikarenakan jumlah penyidik kita yang terbatas.

Bahkan kita sangat berharap dukungan masyarakat, LSM bahkan rekan-rekan media dalam pengungkapan kasuskasus korupsi yang terjadi,” kata Bambang.

Dan pada kesempatan tersebut, dalam memperingati Hari Anti Korupsi Sedunia Tahun 2013, Kepala Kejari Mempawah, Bambang Setyadi, besreta jajaran dan staf membagikan sticker anti korupsi dan bunga kepada masyarakat pengguna jalan di Kota Mempawah. (JoE).

Dinas PPKAD KKR akan Dipecah jadi Dua Borneo Tribune, Kubu Raya Pemerintah Kabupaten Kubu Raya dalam waktu dekat akan memecah Dinas Pendapatan, Pengelolaan Kekayaan dan Aset Daerah menjadi dua bagian untuk mempermudah dan memaksimalkan proses pelayanan kepada masyaSaat ini rencana rakat. pemecahan dinas ”Saat ini rencana pemecahan dinas PPKAD mePPKAD memang mang sudah dalam pemsudah dalam pembabahasan bersama DPRD Kubu Raya. Dalam waktu hasan bersama DPRD dekat rencana itu akan Kubu Raya. Dalam segera direalisasikan,” kata wakil Bupati Kubu waktu dekat rencana Raya, Andreas Muhrotien itu akan segera direadi Sungai Raya. lisasikan Dia menjelaskan, rencana pemecahan dinas tersebut merupakan suatu langka untuk mengefisienkan tugas dan fungsi dari Satuan Kerja Perangkat Daerah tersebut.

Untuk itu, pihaknya juga sudah mempersiapkan berbagai hal untuk meluruskan rencana itu. Mulai dari SDM aparatur yang nantinya akan ditempatkan di dinas itu, maupun dari sisi sarana pendukung lainnya. ”Untuk SDM sebenarnya, tanpa harus disiapkan pun semuanya sudah siap.Karena sebelum dipecahkan, DPPKAD juga sudah memiliki bidang-bidang yang sudah memiliki petugas dan kebutuhan lainnya, jadi bidang itu saja yang dinaikan menjadi dinas baru, sehingga tidak ada permasalahan bererti untuk merealisasikannya,” tuturnya.

Andreas menyatakan, jika nantinya DPPKAD dipecah menjadi dua, tentu kinerja dinas itu akan lebih maksimal. Terutama dalam mencapai target PAD yang selama ini memang memerlukan perhatian lebih dari setiap petugas dari dinas tersebut. ”Kita yakin, jika dinas itu dipecah, maka kinerja petugas yang ada didalamnya akan lebih terfokus dan bisa lebih maksimal dalam mencapai berbagai target yang telah ditentukan,” katanya.

Dia juga mengatakan, alasan lainnya untuk pemecahan DPPKAD adalah untuk meningkatkan pencapaian PAD Kubu Raya yang selama ini belum bisa dicapai secara maksimal. ”Makanya, kita harapkan nanti, setelah DPPKAD di pecah, maka berbagai target PAD yang telah ditentukan bisa tercapai. Dengan demikian, PAD Kubu Raya bisa terus ditingkatkan,” kata Andreas. (Adex)

“

“

Borneo Tribune, Mempawah Kejaksaan Negeri (Kejari) Mempawah saat ini menangani 7 perkara korupsi di wilayah Kabupaten Kubu Raya dan Kabupaten Pontianak.

Hal ini, disampaikan Kepala Kejari Mempawah, Bambang Setyadi saat ditemui di ruang kerjanya, Senin (9/12), kemarin didampingi Kasi Pidsus, Sofian dan Kasis Intel, Salahuddin.

“4 kasus dalam proses penyelidikan dan 3 kasus dalam proses penyidikan,” kata Kepala Kajari Mempawah, Bambang Setyadi.

Dimana empat perkara korupsi dalam proses penyelidikan meliputi, Pertama dugaan penyimpangan penyaluran beras untuk rakyat miskin tahun 2009-2010 Desa Penibung, Kecamatan Mempawah Hilir, Kabupaten Pontianak, yang sudah tahap penyelidikan.

Kedua kasus penyimpangan dana bantuan stimulan

Bengkayang Borneo Tribune

Selasa, 10 Desember 2013

6

1 Januari 2014, KTP Non Elektronik Tak Berlaku Lagi Borneo Tribune, Singkawang Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Disdukcapil) Kota Singkawang, Sofyan Fahri menyebutkan, mulai 1 Januari 2014 kelak, warga sudah diharuskan menggunakan KTP Elektronik (eKTP) atau SIAK, dengan dilengkapi surat sedang proses perekaman.

Menurutnya, sesuai kebijakan yang berlaku secara Nasional, mulai 1 Januari 2014, KTP non Elektronik tidak akan berlaku lagi. “Sehingga warga yang sudah wajib KTP diharapkan segera melaksanakan perekaman,” pintanya.

Disebutkan Sofyan, dari target yang ditetapkan Pemerintah pusat khususnya di Kota Singkawang,

dari 162 ribu wajib KTP, hingga hari ini baru mencapai 63 persen yang telah melakukan perekaman. “Berarti masih ada 37 persen yang belum melaksanakan perekaman, padahal sekarang sudah masuk bulan Desember,” ujarnya.

Meskipun demikian, pihaknya akan terus berupaya mengejar target yang sudah ditetapkan

Pempus. Berbagai upayapun sudah dilaksanakan Disdukcapil, diantaranya, melaksanakan sistem jemput bola, dengan berkoordinasi pihak kelurahan, dan petugas mendatangi pemukiman warga. “Secara bergiliran, kita mendatangi pemukiman-pemukiman warga dengan terlebih dahulu berkoordinasi ke pihak

kelurahan,” katanya.

Namun upaya ini, lanjutnya, terkadang terkendala dengan kesibukan masing-masing warga.

“Sehingga tidak jarang, saat didatangi orang yang melakukan perekaman sepi,” pungkasnya.

Bukan hanya itu, kata Sofyan, Petugas Disdukcapil juga mengunjungi sekolah-sekolah, untuk melaksanakan

RPH Capai 90 Persen, Diresmikan Akhir Desember Borneo Tribune, Singkawang Pembangunan Rumah Pemotongan Hewan (RPH) Kota Singkawang telah mencapai 90 persen.

Peresmian rencananya dilaksanakan pada akhir Desember dan bisa digunakan di 2014. Selain tempat untuk menyembelih sapi, bangunan juga mempermudah dalam pengontrolan limbah ataupun pemasukan untuk daerah.

Diperkirakan bangunan tersebut bisa untuk menampung hewan sapi yang akan dipotong antara 15 hingga 60 ekor. Diharapkan dengan berfungsinya RPH ini, sapi-sapi yang akan dipotong guna memenuhi kebutuhan masyarakat Singkawang dan sekitarnya, akan menjadi satu.

Lantaran selama ini, ada tiga TPH yang dijadikan tempat pemotongan hewan, yakni TPH di Pasar Turi, Pasar Baru, dan di Jalan

Kalimantan. ”Kalau dilihat dari bangunannya sudah mencapai 90 persen, 2014 bisa digunakan, Insya Allah akhir tahun ini diresmikan,” kata Wakil Walikota Singkawang, H. Abdul Mutalib usai meninjau TPH di Jalan Kalimantan belum lama ini.

Adanya tempat tersebut, kata Abdul, diharapkan bisa digunakan dengan benar sesuai fungsinya.

Terlebih anggaran yang digunakan cukup besar baik dari Pemerintah pusat maupun Pemerintah Kota. ”Pemerintah Kota sifatnya penyediaan lahan serta pembangunan pagar, sementara lainnya dari Pemerintah pusat, jadi RPH ini nanti kita harapkan difungsikan dengan baik, kemudian bisa menambah keindahan, kebersihan karena limbahnya bisa di kontrol dan tidak dibuang di

sembarang tempat, kemudian penting juga bisa menambah Pendapatan Asli Daerah (PAD),” katanya.

Pengoperasian RPH nanti, lanjut Abdul, akan langsung di bawah Dinas Pertanian dan Kehutanan.

Setelah Kota Singkawang memiliki RPH sapi, ke depannya yang dipikirkan untuk menyediakan tempat pembangunan RPH babi. ”Tempat pemotongan ayam ‘kan baru dilaksanakan, jadi ke depannya bagaimana memikirkan pembuatan RPH untuk hewan babi,” katanya.

Sementara Kasi Produksi Peternakan, Dinas pertanian dan Kehutanan Kota Singkawang, Alpunsus Suhartanto, adanya RPH ini bisa mempermudah dalam pengontrolan pemotongan hewan sapi, terlebih ketika kebutuhan meningkat seperti datangnya hari besar keagamaan. (RH)

Abdul Muthalib

Momie Muljomintarno

masih menunggu hasil rapat koordinasi antara Panwas dan KPU,” tegas Kasat Pol PP Kota Singkawang, Momie Muljomintarno.

Sebelum dilakukannya penertiban, Momie juga mengimbau agar atribut parpol atau caleg yang pemasangannya melanggar aturan diharapkan dipindahkan sendiri oleh parpol dan caleg yang bersangkutan. “Jika dalam tujuh hari surat yang disampaikan itu tidak diindahkan, maka akan kita tertibkan,” tegas Momie.

Karena itu, ia kembali menegaskan jika pihaknya masih menunggu hasil

dikarenakan ada informasi bahwa banyak anggaran tahun 2013 yang tidak terserap, khususnya anggaran yang melekat di Dinas Pekerjaan Umum. ”Untuk tahun ini, ada anggaran yang melekat di Dinas PU sebanyak 46 miliar yang tidak terserap,” demikian dikatakan Esidorus, tokoh adat Kabupaten Bengkayang.

Esidosur mengatakan

dengan tidak terserapnya anggaran tersebut sudah pasti merugikan daerah dan masyarakat. Artinya masyarakat tidak bisa menikmati pembangunan yang tidak terlaksana. ”Dengan adanya anggaran yang tidak terserap, berarti anggaran itu akan dikembalikan dan ini merugikan,” jelasnya.

Kiat, LSM Pemantau Pembangunan kabupaten

Bengkayang mengatakan, pembangunan di Kabupaten Bengkayang harus kita sorot karena pengerjaannya terkesan dimain mainkan, asal asalan dan menguntungkan sebagian pihak. ”Contohnya, ada paket paket yang digagalkan dan itu merugikan masyarakat,” katanya.

Kiat juga menilai, pembatalan paket tersebut terkesan untuk menguntungkan

BKD Tidak Bisa Pastikan Waktu Pengumuman CPNS

Warga Kampung Bangun SMAN Siding rapat koordinasi antara keduanya yang memberikan rekomendasi agar Satpol PP melakukan penertiban.

Sejauh ini, kata Momie, Satpol PP sudah mengantongi data pelanggaran alat atribut kampanye yang melanggar peraturan di lima kecamatan, dan tinggal menunggu rekomendasi untuk eksekusinya. “Dalam penertiban alat peraga kampanye, Satpol PP tetap sebagai eksekutor karena ada SK Walikota dan saat dilapangan akan didampingi oleh Panwas dan KPU, serta di back-up dari pihak kepolisian,” jelasnya.

(RH)

Lintas Organisasi Soroti Pembangunan Bengkayang Borneo Tribune, Bengkayang Sejumlah organisasi kemasyarakatan dan kepemudaan yang mengatasnamakan Aliansi Rakyat Peduli Kabupaten Bengkayang berkumpul menjadi satu untuk menyoroti pembangunan di Kabupaten Bengkayang.

Pertemuan para pemuda itu dipusatkan di sekretariat KNPI Bengkayang.

Sorotan pembangunan itu

daerah termasuk Singkawang, bisa mencetak sendiri, tetapi blankonya tetap dikirim dari pusat, sekarang ini alat-alat juga sudah ada di Disdukcapil, staf juga sudah dilatih di Pontianak,” katanya.

Sofyan sangat berharap, kepada masyarakat untuk memiliki kemauan melakukan perekaman. “Tinggi rendahnya yang melakukan perekaman, itu sangat tergantung dari masyarakat juga, karena upayaupaya telah kita lakukan,” harapnya. (RH)

Borneo Tribune, Bengkayang Badan Kepegawaian dan Diklat Kabupaten Bengkayang belum bisa menginformasi waktu pasti pengumuman CPNS penerimaan 2013. ”Kita belum tahu, karena kita belum memperoleh informasi dari Pusat,” demikian dikatakan Kepala BKD Bengkayang, Lorensius, Senin (9/12).

Lorensius menjelaskan, pada pemberitahuan awal dan sesuai jadwal, pengumuman CPNS akan dilaksanakan pada tanggal 21 Desember. ”Waktu itu belum pasti, karena kepastiannya dari Pusat lagi,” jelas Loren.

Penjelasan Lorensius tersebut sebagai jawaban terhadap pertanyaan para pendaftar CPNS. ”Kapan ya Bang pengumuman kelulusan kami?” demikian ditanyakan Zulfikar, salah seorang peserta tes CPNS Bengkayang.

Pertanyaan yang sama juga disampaikan U. Deny.

Uray Deni bukan sebagai peserta tapi ia bertanya karena istrinya tercatat sebagai peserta. ”Belum ada ya pengumuman, padahal sudah sebulan waktu,” ujar Deny. (Mu)

Siap-siap Kehilangan Alat Peraga Kampanye Borneo Tribune, Singkawang Para caleg yang telah memasang baliho di sudutsudut strategis Kota Singkawang, sepertinya harus bersiap-siap kehilangan alat peraga kampanyenya. Pasalnya, dalam waktu dekat ini, Satpol PP bersama Panwas, KPU yang dibackup oleh pihak kepolisian akan turun ke lapangan guna menertibkan alat peraga yang terpasang dan melanggar aturan. ”Penertiban alat peraga kampanye baik partai politik maupun calon DPRD yang melanggar aturan di Kota Singkawang

perekaman kepada pelajar yang sudah berusia 17 tahun atau yang di 2014 nanti telah berumur 17 tahun. “Itu kita laksanakan secara bergantian, dan sekarang ini sudah berjalan,” katanya.

Perekaman, lanjutnya, masih akan dilaksanakan hingga Desember. Namun memasuki 2014, perekaman tetap dilakukan, mengenai apakah nanti sifatnya gratis atau tidak masih menunggu keputusan Pempus. ”Bahkan pemerintah

pihak tertentu dan dibuat sebagian rupa agar diperoleh oleh pihak tertentu.

Andri Proniko, koordinator aliansi, mengatakan hasil kesepakatan yang dibicarakan itu akan disiarakan untuk memperingati haro koropsi sedunia. ”Teknisnya, langkah kita selanjutkan akan melakukan audiensi, termasuk ke DPRD Bengkayang,” kata Andri.(MU)

Borneo Tribune, Bengkayang Warga Kecamatan Siding, khususnya yang tinggal di sekitar bangunan SMAN 1 Siding di Sungkung merasa sekolah yang dibangun adalah milik bersama.

Warga memiliki rasa dan semangat yang sama atas pembangunan sekolah tersebut demi kemajuan dunia pendidikan.

Dengan semangat tersebut, ratusan warga yang tersebar di delapan dusun berbondong bodong menyumbangkan tenaga untuk ikut serta membangun. ”Bukan hanya pekerja, seluruh warga Sungkung yang tersebar di beberapa kampung juga ikut serta,” demikian dikatakan, Sukiono Eveng, Ketua Pelaksana Pembangunan SMAN 1 Siding.

Sukiono mengatakan, dengan keterlibatan warga dari beberapa kampung tersebut, pembangunan SMAN Siding berlangsung cepat dan di luar perkiraan. ”Di luar perkiraan sebelumnya, sekolah kami telah selesai sebelum waktu yang ditentukan,” demikian dikatakannya.

Pembangunan SMAN 1 Siding dimulai pada 17 September dan rampung pada 17 November. Pembangunannya yang hanya dua bulan dipastikan lebih cepat dari hitungan konsultan dan Dirjen Pendidikan. ”Konsultan menghitung pembangunan akan memakan waktu selama empat bulan, hitungan Dirjen akan selesai selama enam bulan, dan nyatanya pembangunan itu rampung hanya dalam waktu dua bulan,” terangnya.

Eveng menjelaskan, pembangunan SMAN Siding itu sebanyak tujuh unit dengan sembilan ruang, yang terdiri dari tiga ruang belajar, satu kantor guru, satu kantor kepala sekolah, satu lab fisika, perpustakaan, wc putra dan putri serta gudang. ”Masing- masing unit itu dikerjakan belasan hingga dua puluh tukang. Semua pekerja adalah masyarakat di sekitar,” kata Eveng.

Eveng menuturkan, setelah pembangunan selesai, rencana selanjutnya adalah peresmian penggunaan sekolah. ”Rencana kita, sekolah ini akan diresmikan pada bulan Januari. Waktu peresmiannya disesuai dengan waktu Bupati. Karena Bupati dan Kepala Dinas Pendidikan menyatakan berkenan hadir,” kata Eveng (Mu).

Selasa, 10 Desember 2013

Landak-Sanggau Borneo T Tribune

7

Waspada, Caleg Ngaku Perjuangkan Program Pempus

Supardi: Harus Cerdas dan Kritis Borneo Tribune, Sanggau Fenomena maraknya calon legislatif (caleg) yang menggunakan program Pemerintah Pusat (Pempus) untuk kepentingan pribadi sebagai salah satu cara untuk mendapatkan simpatik dari masyarakat sangat disayangkan.

Pasalnya, mereka mengakungaku bahwa program tersebut merupakan perjuangan yang dilakukan-

nya.

Wakil Ketua DPRD Kabupaten Sanggau, Drs. Supardi pun menghimbau kepada masyarakat agar dapat berhati-hati melihat para caleg yang menjual nama-nama produk baku pempus.

Cara tersebut dilakukan para calon wakil rakyat yang ingin maju dalam pemilihan umum legislatif (pileg) tahun 2014 mendatang

Kerjasama PKK Dinas Pendidikan Mendata Anak Putus Sekolah Borneo Tribune, Ngabang Senin, (9/12), bertempat di aula Kantor Bupati Landak dilangsungkan sosialisasi Pendidikan Universal. Kegiatan ini merupakan bentuk kerja sama antara Dinas pendidikan dengan Tim Penggerak PKK Kabupaten Landak. Menurut wakil ketua 1 PKK Kabupaten Landak, Dra. Erni Yopita,M.Pd, mengatakan, Bentuk kerjasama ini sudah di canangkan sejak tahun 2012, kemudian pelaksanaan sosialisasinya di laksanakan tahun 2013.

Dia mengatakan, mulai hari Senin kemarin pihaknya mulai melaksanaan pendataan anak-anak yang putus sekolah atau drof out dari wajib belajar sampai 12 tahun. “ Sampai tahun 2020 mendatang anak-anak tidak ada lagi yang putus sekolah, “harapnya.

Kemudian menyangkut masalah pembiayaan, dia mengatakan, bagi siswa yang drof out dari sekolahnya akan di teliti dengan lebih jelas, apakah anak ini drof out di karenakan tidak mampu dalam hal ekonomi ataukan karena ada kasus lain.

Kalau memang anak ini di keluarkan dari sekolah di

karenakan ada kasus di sekolah, maka pihak PKK bersama Darma Wanita Kabupaten Landak akan mendata anak-anak putus sekolah ini yang nantinya akan di laporkan kepada PKK tingkat Kabupaten khususnya Pokja 2 yang menangani pendidikan, “ paparnya.

Lalu prosesnya nanti kalau memang data ini sudah valit maka akan kita sampaikan kepada Dinas Pendidikan yang selanjutnya akan di bicarakan dengan kepala sekolah asal siswa tersebut bersama dengan pihak orang tuanya untuk membicarakan pembiayaan sekolahnya.

Seraya mengatakan bahwa setelah di data rekap tersebut akan di laporkan kepada Dinas Pendidikan melalui Pendidikan Menengah, karena anak tersebut akan di kembalikan ke sekolah meskipun usianya sudah lanjut karena DO 2 tahun, tetapi paling tidak kalau untuk SMA itu batas usianya adalah 24 tahun. “ Kalaupun tidak bisa maka anak tersebut akan di anjurkan untuk mengikuti ujian baik paket B untuk SMP dan paket C untuk SMA yang penting anak-anak tidak adalagi yang tidak sekolah,” pungkasnya. (Syah)

untuk mendapatkan simpatik dari masyarakat.

Namun begitu, demokrasi yang seharusnya berjalan jujur dan adil, tampaknya belum bisa terwujud.

Pasalnya, masih ditemukan sejumlah oknum caleg yang menggunakan produk kebijakan pemerintah pusat untuk meraih simpati masyarakat. Oleh karena itu, masyarakat diminta cerdas dan kritis terhadap tingkah laku Caleg yang menggunakan program pemerintah untuk kepentingannya.

Supardi mengaku, bahwa telah banyak menerima

laporan terkait ulah Caleg yang mengatasnamakan program pemerintah pusat.

Ia pun hanya meluruskan hal itu agar masyarakat tidak tertipu. ”Termasuk di Parindu, ada caleg Kabupaten yang ngaku memperjuangkan program pemerintah. Inikan lucu, kalau caleg incumbent dari Pusat, mungkin saja, tetapi ini caleg Kabupaten baru nongol, udah ngaku-ngaku,” ujarnya ketika ditemui di ruangannya, Senin (9/12) siang.

Supardi yang tidak mau menyebutkan asal muasal caleg dan partainya itu

“

”Jadi program pemerintah Pusat ini sebenarnya sudah lama dari presiden SBYBediono, jadi masyarakat harus waspada terhadap tipu muslihat caleg yang ngaku-ngaku memperjuangkan program pemerintah Pusat.

”

Kerusakan Jalan Negara

menuturkan bahwa program pemerintah pusat yang rentan dipakai oknum Caleg untuk membohongi masyarakat diantaranya PPID, BSM, BLSM yang dulunya familiar disebut BLT, PNPM, Raskin dan program pemerintah Pusat lainnya. ”Jadi program pemerintah Pusat ini sebenarnya sudah lama dari presiden SBYBediono, jadi masyarakat harus waspada terhadap tipu muslihat caleg yang ngakungaku memperjuangkan program pemerintah Pusat,” jelasnya.

Supardi menegaskan, caleg yang mengaku-ngaku memperjuangkan program pemerintah Pusat adalah caleg pembohong dan jangan

dipilih.

Supardi pun mengungkapkan, masyarakat harus teliti dan jeli melihat oknum caleg yang mau berjuang kepada masyarakat, yang betulbetul bisa menampung aspirasi masyarakat ke depan. ”Jadi kalau ada di tahun politik ini, oknum mengaku bahwa perjuangan dia dari kegiatan pempus apalagi dia caleg Kabupaten atau Provinsi itu sangat naif. Kok mengaku hasil karya orang.

Apalagi ada nadanya ada yang mengancam. Kalau sudah menghalalkan segala cara, nanti kalau sudah jadi, bisa-bisa akan jadi koruptor.

Karena awalnya saja sudah berbohong,” pungkasnya. (rtn)

Hari Anti Korupsi Internasional 2013 Kejari Sanggau Bagikan Stiker ke Pengguna Jalan Borneo Tribune, Sanggau Memperingati Hari Anti Korupsi Internasional 2013, Kejaksaan Negeri Sanggau membagikan sejumlah stiker anti korupsi ke pengendara di perempatan lampu merah Pasar Sentral, Senin (9/12) pagi usai melaksanakan apel di halaman Kejari Sanggau.

Dalam sambutan Jaksa Agung RI, Basrief Arief yang dibacakan Kepala Kejaksaan Negeri (Kajari) Sanggau, Tito Prasetyo mengatakan agar seluruh jajarannya untuk menjadi garda terdepan dalam penegakan hukum khususnya tindak pidana korupsi. Selain itu, institusi seluruh pegawai juga dapat berbenah diri dari segala praktik penegakan hukum yang tercela.

Hal itu dilakukan untuk dapat menjadi contoh suri tauladan bagi aparat penegak hukum lainnya. Dan untuk di lingkungan kejaksaan upaya itu telah dilakukan melalui pencanangan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas Korupsi Kolusi dan Nepotisme (KKN) pada 25 November 2013 belum lama ini. Bahkan, Kejaksaan juga ditegaskan tidak akan segan untuk menindak oknum jaksa yang terbukti bersalah.

Langkah tersebut merupakan sebagai wujud keseriusan Kejaksaan dalam melakukan perbaikan dan pembenahan institusional untuk meminimalisir ruang gerak oknum-oknum nakal melalui bidang pengawasan.

Untuk tahun 2013 ini penanganan kasus tindak pidana korupsi (Tipikor) di Kejaksaan untuk penyidikan, tahun 2011 sebanyak 1.729 kasus, tahun 2012 sebanyak 1.401 kasus dan 2013 sebanyak 1.539 kasus. Sedang-

STIKER. Kasi Pidsus Kejari Sanggau, Rya Dilla Fitri bersama Kasi dan staf yang lainnya saat membagikan stiker Hari Anti Korupsi se-Dunia di perempatan lampu merah Pasar Sentral, Senin (9/12) pagi. Foto: Ratna Sari/Borneo Tribune kan, tahap penuntutan sebanyak 1.499 kasus tahun 2011, tahun 2012 sebanyak 1511 kasusdan tahun 2013 sebanyak 1.933 kasus.

Sedangkan di tahun 2013 untuk penyelamatan keuangan Negara tahap penyidikan dan penuntutan sebesar sekitar Rp. 394,36 Miliar dan USD 500 ribu. Melalui bidang Perdata dan Tata Usaha Negara sekitar Rp. 1,093 Triliun dan tanah 13.250 meter persegi dan yang dipulihkan sekitar Rp. 84,5 Miliar.

Sementara itu, khusus untuk Kejari Sanggau tahun 2013 telah menyelesaikan

sembilan berkas tuntutan tipikor. Capaian tersebut pun cukup memuaskan.

Tito Prasetyo yang didampingi Kasi Pidsus, Rya Dilla Fitri mengungkapkan bahwa dari sembilan berkas yang telah diselesaikan empat diantaranya sudah incrah.

Sementara lima berkas lainnya masih dalam tahap Kasasi.

Dijelaskannya, keempat kasus yang sudah incrah yakni satu terdakwa kasus dermaga dan satu terdakwa kasus retribusi pengadaan semen. Sementara, dua lainnya yakni satu terdakwa ka-

Kerusakan Jalan Negara

sus PPAN, dan satu terdakwa kasus Prona. ”Kalau dua perkara lainnya masih kasasi yakni kasus obat cacing dengan empat orang terdakwa dan kasus Panwas,” ujarnya.

Kasasi tersebut pun diajukan oleh jaksa. Lantaran dari tuntutan 2,6 tahun dengan denda Rp. 50 juta subsider 3 bulan penjara, hanya didakwa 1 tahun dengan denda Rp. 50 juta subsider 2 bulan.

Namun, pihaknya pun terus berkomitmen menyelesaikan beberapa kasus Tipikor tunggakan. Diantaranya kasus yang sudah masuk tahap penyidikan

yakni kasus bibit jeruk dan kasus TPA masing-masing dengan satu tersangka serta kasus genset dengan tiga tersangka. satu kasusnya, yang masih proses penyelidikan yakni pengadaan Laptop desa.

Sedangkan, untuk penyelidikan tahun 2013 yakni kasus BPBD di Tebuas dan pembangunan gedung samsat. Untuk kasus BPBD sudah dinaikan kasusnya menjadi penyidikan dan sekarang masih ada satu tersangka lagi. ”Kalau BPBD sudah dinaikan menjadi penyidikan (dik) dan masih ada satu tersangka lagi,” pungkasnya. (rtn)

Eka: Pemerintah Tidak Inovatif dan Kraetif Mencari Solusi Bersama

Borneo Tribune, Sanggau Parahnya kerusakan jalan nasional di Kabupaten Sanggau tak lepas menuai kritik pedas setiap hari dari dari masyarakat. Bahkan, beberapa aksi telah dilakukan masyarakat untuk menggugah pemerintah agar melakukan perbaikan jalan negara itu.

Walaupun telah dikritik dan dihujat, pemerintah provinsi dan daerah menanggapi dingin semua ocehan masyarakat yang sudah tidak tahu lagi mau mengadu kemana atas kondisi ruas jalan di Sanggau ini.

Bahkan, tidak hanya dari kalangan masyarakat biasa, anggota DPR Sanggau juga kecewa dan tidak henti-hen-

Frans Eka Rendra tinya menagih janji pemerintah khususnya pemerintah

provinsi yang hingga saat ini belum mengambil langkah konkrit untuk memperbaiki jalan. ”Saya selaku anggota dewan sudah bosan dengan kalimat-kalimat pembelaan dari pemerintah yang mengatakan sedang sanggah banding. Sudah sejak lama kalimat itu saya dengar, sesuai aturan sanggah banding tidak lebih dari 5 hari, ini sudah berapa bulan, kenapa masih sanggah banding, sebaiknya jujur sajalah, kalau ada katakan ada, kalau tidak ada katakan tidak ada, jangan bohongi masyarakatlah,” tegas anggota DPRD Sanggau, Frans Eka Rendra dengan nada kesal ketika ditemui diruangan-

nya, Senin (9/12) siang.

Menurutnya, pemerintah daerah dan provinsi tidak inofatif dan kreatif mencari solusi bersama untuk menanggulangi persoalan jalan ini. ”Menurut saya, kalau sudah diusulkan di Kementerian PU pusat tetapi dalam jangka beberapa hari tidak ada jawaban, kita anggarkan melalui dana APBD tanggap darurat provinsi, saya rasa tidak masalah. Ini semuanya tergantung dengan pusat,” jelasnya Politisi dari PAN tersebut juga menuding Pemerintah sudah kehilangan hati nurani terhadap kondisi masyarakat yang sudah susah, ditambah semakin susah dengan dengan kondisi jalan seperti saat ini. ”Menurut saya, mereka ini

sudah tidak layak lagi mengemban amanah masyarakat, kalau tidak mampu mengurus Negara ini sebaiknya mundur sajalah,” ujarnya.

Ditambahkannya, aksi protes dari masyarakat pasti akan terjadi terus menerus selama belum ada tindakan dari pemerintah melakukan perbaikan jalan. Apalagi saat menjelang natal dan tahun baru, mobilitas kendaraan dan orang yang menggunakan jalan tersebut semakin tinggi. ”Coba sajalah nanti bagaimana reaksi masyarakat, pasti marah-marah. Belum lagi dampak sosial dan ekonomi yang ditimbulkan akibat kerusakan jalan itu,”pungkasnya. (rtn)

Sekadau Borneo Tribune

Selasa, 10 Desember 2013

INFO BANK BNI 46 Pontianak, Jl. Tanjung Pura No. 1 Telp. (0561) 736211, 732016, 732630, 732026 (0561) 736392 Capem Univ. Tanjungpura.

Jl. Daya Nasional Telp. (0561) 736046 (0561) 764012 Capem Pasar Siantan, Jl. Khatulistiwa No. 81-83 Siantan Telp. (0561) 881419 (0561) 883263

BCA KCU PONTIANAK, Jln. A. Yani No. 1 Ptk, 0561-736305 (hunting) KCP Imam Bonjol, Jln. Imam Bonjol No. 457 Ptk, 0561-737984, 734524 KCP Rahadi Usman, Jln. Rahadi Usman No. 4 Ptk, 0561-733482, 740814-15 KCP Sei Pinyuh, Jln. Raya Terminal 05-06, Sei Pinyuh KCP Sultan Muhammad, Jln. Sultan Muhammad 136, Ptk, 0561-738051

BANK KALBAR CABANG UTAMA PONTIANAK Jl. Rahadi Osman No. 10 Pontianak 78117, Telp. (0561) 732148, 736723 Fax. (0561) 745149, Telex. 29174, 29129 CABANG SYARIAH Jl. A. Yani Pontianak, Komp.

Perkantoran & Town House No. 5-6 (depan A. Yani Mega Mall) Telp. (0561) 733033, 7061800, Fax. (0561) 732599

BANK BRI Kantor Cabang Barito, Jalan Barito, Telp. (0561) 734009, Fax. (0561) 733019 Komplek Pertokoan Pasar Flamboyan Jalan Gajah Mada Blok C. 14 Ptk

BANK DANAMON Jl. Tanjung Pura No. 102, Ptk Telp. (0561) 737107 (H), 730898, Fax : (0561) 736264, 765595 Jl. St. Muhammad No. 173, Ptk Telp. (0561) 731156, Fax : (0561) 734462 Jl. KH. Wahid Hasyim No.24-26, Telp.: 0561-768599/765411, Fax : 0561-768599/765411

BANK MANDIRI SYARIAH PONTIANAK, Jl. Diponegoro No. 95, Telp. (0561) 745004, Fax. Ketapang, Jl. MT. Haryono No. 111-112 Ketapang, Telp. (0534) 34600 Fax. (0534) 34395 Kantor Kas Politeknik, Kampus Politeknik Negeri Jl. A. Yani No. 52, Telp. (0561) 583850 Kantor Layanan Syariah Bank Mandiri Pontianak-Sidas, Jl. Sidas No. 2, Pontianak, Telp. : (0561)7069797, Fax. : (0561) 763082

BANK BUKOPIN Cabang Jl. Ir. H. Juanda No. 55-56 Pontianak 78117 (0561) 745025 (Hunting) (0561) 734253 Cabang Pontianak Kal-Bar, Jl. Adi Sucipto Km. 7,5 (Gedung Kopkar Mekar PLN Wil Kal - Bar) Kabupaten Pontianak, Telp. 0561 722598, 0561 - 723158, Kantor Kas Adisucipto Jl. Sultan Muhammad No. 48, Pontianak 78117 , (0561) 730001/ 730077, (0561) 730132, Capem Sultan Muhammad

8

Dekranasda : Produksi dan Cintai Produk Lokal Dewan Kerajinan Nasional Daerah (Dekranasda) Kabupaten Sekadau mengajak masyarakat untuk terus berkarya memproduksi produk lokal khas daerah sebagai ajang promosi Daerah. Produk-produk dimaksud adalah produk kerajinan tangan.

BANK BTN CABANG PONTIANAK, Jl. Imam Bonjol No. 29 Pontianak 78123, Pontianak, Telepon: (0561) 740163 Fax: (0561) 740168 CABANG PEMBANTU JERUJU, Jl. Kom. Yos Sudarso No. 10, Jeruju Pontianak 78122, Telepon: (0561) 770567 Fax: (0561) 770567 KAS LAYANAN POS ONLINE PONTIANAK, Jl. St. A. Rahman No.49, 78116, Pontianak, Telepon: 0561-730641, 0561-730642, 0561730644 Fax: 0561-762146

BANK PERMATA Juanda KC, Jl. IR. H. Juanda No. 49-50 BB, Pontianak (781177), 0561-738323, 0561 -736411 Gajah Mada KCP, Jl. Gajah Mada no 69 C, Pontianak (78121), 0561747371, Tanjung Pura KCP, Jl. Tanjung Pura No. 370, Pontianak (78122), 0561764926

BANK BII KC Pontianak Jl. Tanjungpura No.20 (Pontianak) Telp. (0561) 39220

BANK MANDIRI

BANK BHI

Jl. I Gusti Ngurah Rai No. 2 , Humaera B (0561) 734247, 734147 Jl. Achmad Yani No. 3 - 3 A, (0561) 765010, 767993 Jl. Tanjungpura No. 110, (0561) 734464, 734752 Jl. Sidas No. 2 (0561) 734670, 747495, 733672

BANK MEGA

Cabang PONTIANAK, Jl. Imam Bonjol No.567 , Telp. (0561)-762838; Fax. (0561) -76290

KC PONTIANAK, Jl. H. Agus Salim No. 10 - 12, Telp. (0561) 739822, (0561) 749078

Borneo Tribune, Sekadau Ketua Dekranasda Kabupaten Sekadau, Ny. Scolastika Simon Petrus mengatakan produk lokal berupa keranjinan asal sekadau terus dipromosikan ke luar Daerah.

Kerajinan itu berupa Tenun ikat motif lengkok petara khas suku dayak Mualang yang diproduksi kelompok masyarakat di Desa Kumpang Ilong Kecamatan Belitang Hulu dan Produk kerajinan anyaman motif taji sempidan asal Desa Pantok kecamatan Nanga Taman.

“Dekarnasda menyambut baik jika ada ibu-ibu yang memproduksi kerajinan tangan khas daerah kita, selama ini yang gencar dipromosi Dekranasda bersama Pemda Sekadau adalah produk kerajinan tangan khas Daerah kita sepeti tenun ikat dan ragak (bakul),” jelas Tika sapaannya, beberapa waktu lalu.

Seperti diketahui, produk kerajinan lokal yang dikerjakan manual asal Kabupaten di promosi Pemkab bersama instan-

Salah satu kerajinan lokal asal Sekadau yang diproduksi kelompok masyarakat di Desa Pantok Kecamatan Nanga Taman.// foto Bagus Kosminto/Borneo Tribune si terkiat tingkat Nasional bahkan ke Dunia. Tidak tanggungtanggung, anyaman ‘Ragak’ asal Sekadau dipromosikan ke badan pelestarian budaya dunia atau UNESCO. Sukses itu didapat setelah Dekranasda Kabupaten Sekadau berhasil menjadi yang terbaik dalam salah satu kategori yang dinilai dipagelaran INACRAFT Award yang diadakan pada akhir April 2013 lalu, dengan menyisihkan 1500 stand lainnya

yang mengikuti acara tersebut.

Ny. Scolastika Simon Petrus mengungkapkan, diajang INACRAFT Sekadau ikut dalam 7 kategori yang dinilai dalam INACRAFT Award. Kategori tersebut diantaranya kerajinan batu alami, tekstil, tenun, keramik dan natural fiber (serat alami). Dari 7 kategori itu, Sekadau menyabet predikat terbaik di serat alami.

Adapun produk Ragak asli Desa Pantok yang menjadi pilihan terbaik. “Puji Tuhan, kita berhasil menjadi yang terbaik

di salah satu kategori. Ini merupakan kebanggan bagi seluruh masyarakat Sekadau,” kata Scolastika kepada sejumlah wartawan di Sekadau usai menghadiri kegiatan di Jakarta April lalu.

Kesuksesan itu, kata Tika, tidak lepas dari campur tangan Pemkab Sekadau melalui SKPD terkait yang telah mendukung Dekranasda dalam memberdayakan dan melestarikan produk kerajinan tangan lokal. “Dekranasda tidak bisa bekerja sendiri tanpa

kerjasama dengan instansi pemerintah. Kita berharap kerjasama ini terus berlanjut dan mampu menduniakan produk lokal lainnya di kemudian hari,” tuturnya.

Ragak Sekadau menjadi yang terbaik berdasarkan penilaian juri karena tingkat kesulitan menganyam cukup tinggi.

Butuh ketelitian dan keuletan untuk mengubah rotan menjadi Ragak. Selain itu, nilai jualnya yang ekonomis menjadi poin plus pilihan juri. (Mto).

Motor Sport Paling Irit di Indonesia Juga meraih predikat motor sport paling laris saat ini

VIVAnews - Iritnya konsumsi BBM New V-Ixion mendapatkan pengakuan dari pemerintah. Melalui Kementerian Lingkungan Hidup (KLH), New V-Ixion dibuktikan paling irit diantara motor lainnya di kelasnya.

Setiap tahun Kementerian Lingkungan Hidup (KLH) melakukan sampling uji emisi terhadap sepeda motor dan mobil yang dipasarkan.

Di tahun ini dari hasil uji emisi dan konsumsi bahan bakar teranyar KLH, New V-Ixion lebih irit dibandingkan motor kompetitor di kelas yang sama.

Hadir di Pontianak untuk memenuhi kebutuhan busana batik bagi Anda dan Keluarga

Menyediakan kain dan busana batik eksklusif bagi Pria, Wanita, Sarimbit (pasangan), Remaja dan Anak-anak dengan motif dan model yang trendy untuk kegiatan formal maupun informal

Dengan bahan bakar Pertamax Plus, konsumsi bahan bakar New V-Ixion tembus 44.23 km/liter. ”Hasil positif ini makin menguatkan iritnya New V-Ixion berkat teknologi Yamaha Mixture-JET Fuel Injection (YMJetFI). Sebagai motor sport paling laris di Indonesia, tentunya konsumen kian percaya dan tidak salah pilih,” kata Eko Prabowo, General Manager Promotion & Community Development Yamaha Indonesia, dalam keterangan tertulis Senin 9 Desember 2013.

V-Ixion terus bertahan sebagai Raja Motor Sport Indone-

sia. Di November tahun ini, total penjualannya tembus 45.652 unit. Jumlah itu menyumbang 88 persen dari total penjualan segmen sport Yamaha di November 2013, sebanyak 51.860 unit. Selain VIxion, kontribusi lainnya dari Byson 5.809 unit dan Scorpio 399 unit.

V-Ixion pertama kali diluncurkan di 2007 dan menjadi motor injeksi pertama Yamaha Indonesia. Grafik penjualannya selalu naik sejak dirilis perdana di 2007 hingga November 2013 di mana totalnya mencapai lebih dari 1,5 juta unit. (ren)

Selasa, 10 Desember 2013

Sintang-Melawi

Borneo Tribune

9

Pelempai Jaya Diterjang Banjir Bandang 42 Rumah dan Satu Sekolah Terendam Air Borneo Tribune, Nanga Pinoh Desa Pelempai Jaya, Kecamatan Ella Hilir terkena banjir bandang pada Minggu (9/12) lalu. Banjir bandang di Dusun Senggalang dan Dusun Rembayang terjadi pada pukul 05.00 subuh tersebut membuat satu rumah penduduk rusak berat dan puluhan lainnya terendam banjir.

Kepala Desa Pelempai Jaya, Rusli Ladi mengungkapkan, jumlah korban banjir di Dusun Senggalang berjumlah 141 jiwa atau 45 KK, jumlah rumah yang terendam ada 42 rumah dan satu rumah mengalami rusak berat. Bahkan fasilitas umum, seperti sekolah dan mushola juga terendam.

“Akibat banjir tersebut, sekitar 36 KK sempat mengungsi ke tempat yang tinggi,” jelasnya.

Rusli menjelaskan, banjir bandang yang terjadi di Dusun Senggalang tersebut mulai sekitar pukul 05.00 WIB subuh. Akibat air yang datang secara mendadak tersebut, warga hanya bisa menyelamatkan diri untuk mengungsi ke tempat yang lebih tinggi.

“Saat ini sebagian warga sudah kembali ke rumah masing-masing, karena airnya sudah mulai surut, untuk membersihkan rumah yang pada paginya sempat terendam banjir,” timpalnya.

Camat Ella Hilir, Abang Mangkota mengungkapkan, tak ada korban meninggal atau korban luka karena bencana ini. Dari laporan yang masuk, diketahui hanya satu rumah yang rusak berat.

jarang lama, paling lama dua hari. Seperti saat banjir pada hari Minggu kemarin, bahkan ketinggian air mencapai hingga lima meter. Berdasarkan informasi yang dia terima Senin pagi, air sudah mulai surut dan warga sudah

masinya ada juga rumah yang rusak. Termasuk segala ternak warga, seperti babi juga banyak yang hanyut.

“Itu laporan sementara yang saya terima, namun laporan secara resmi dari Kepala Desa belum ada,” ucap-

Sekolah Terendam Air, banjir juga membuat sebuah sekolah di Senggalang terendam air. FOTO: Istimewa

Banjir Bandang, rumah yang tergenang air saat banjir bandang melanda Dusun Senggalang, Desa Pelempai Jaya, Ella Hilir. FOTO: Istimewa

Barang Berharga, barang-barang milik penduduk yang terkena banjir di angkut ke tempat yang lebih tinggi.

FOTO: Istimewa

Sisanya terendam banjir seperti puluhan rumah penduduk serta sebuah sekolah.

“Saat ini kita perlu bantuan-bantuan dari Pemda.

Yakni dari Dinas Sosial maupun dari Badan Penanggulangan Bencana Daerah. Seperti barang ma-

kanan serta tenda-tenda,” ungkap Camat Ella Hilir, Abang Mangkota, saat ditemui di Kantor Dinsosnakertrans Kabupaten Melawi, Senin (9/12).

Menurutnya, khusus di daerah pedalaman Sungai Ella, jika terjadi banjir memang

pulang kembali ke rumahnya masing-masing.

“Tapi tidak tahu dengan kondisi cuaca yang masih gelap seperti sekarang. Tapi yang pasti kami sudah berkoordinasi dengan Dinsosnakertrans dan BPBD, nantinya akan ada bantuan dari mereka. Saya berharap kepada masyarakat untuk bersabar menunggu datangnya bantuan dari Pemda, karena barang bantuan dari Pemda sudah ada, seperti tenda, barang makanan dan lain sebagainya,” jelasnya.

Abang Mangkota menambahkan, selain di Pelempai Jaya, berdasarkan informasi yang diterima, banjir bandang juga terjadi di Desa Kempangai. Namun dia belum mengetahui dengan persis. Berdasarkan infor-

Perusahaan Tunda Penuhi Kewajiban

nya.

Bantuan pun sudah mulai dikirimkan oleh Dinsosnakertrans ke wilayah yang terkena banjir.

Kepala Bidang Sosial Dinsosnakertrans, Iknat Susilo mengatakan, jumlah bantuan bahan makanan yang akan disalurkan ke sana sesuai dengan jumlah jiwa dan KK tersebut. Bantuan yang disalurkan berupa beras, lauk pauk dan terpal.

Anggota Tagana Melawi juga turun langsung ke lapangan untuk menyalurkan bantuan tersebut.

“Bantuan ini tanggap darurat untuk penanganan pertama, nanti kita lihat perkembangan di lapangan. Kalau dibutuhkan bantuan lanjutan, kita tambah lagi bantuan tanggap daruratnya,” ujarnya. (eko)

Foto Bersama, anggota DPR RI, Sukiman bersama Kepala Dinas Pertanian dan kepala desa penerima bantuan Alsintan. FOTO: Eko Susilo/ Borneo Tribune usahaan tidak melaksana-

Warga Blokir Jalan Menuju Lokasi Tambang Zircon Borneo Tribune, Sintang Sekitar 20 warga dari Dusun Tanjung Keramat, Desa Tempunak serta warga Dusun Fajar, Desa Nanga Tempunak Kapuas akhir pekan lalu, memblokir jalan masuk menuju lokasi pertambangan Zir-

con milik PT. PKMM di Kecamatan Tempunak.

Aksi ini melibatkan Temenggung Kecamatan, F. Jihin, Kepala Dusun Tanjung Keramat, Simpi dan Kepala Adat Tempunak Kapuas, Along Alfian.

Menurut Jihin, aksi blokir jalan yang dilakukan warga ini terjadi setelah komunikasi antara warga dengan pihak perusahaan menemui jalan buntu.

“Kami hanya memagar akses jalan menuju lokasi

tambang. Kami tidak melakukan tindakan perusakan barang-barang milik perusahaan,” tegas Jihin.

Lebih lanjut Jihin menambahkan, lokasi kegiatan perusahaan pertambangan ini meliputi Desa Tempunak Kapuas dan Desa Nanga Tempunak.

Warga dari 2 dusun tersebut terpaksa melakukan pemagaran akses jalan ke lokasi pertambangan tersebut lantaran perusahaan terus menunda-nunda melaksanakan kewajiban terhadap warga. Baik terkait belum tuntasnya pembayaran ganti-rugi lahan yang dibuat badan jalan oleh perusahaan, honor tim panitia dan humas lapangan yang belum dibayar setelah mereka bekerja selama 6 bulan.

“Pada saat awal pembukaan areal hingga saat ini, per-

kan upacara ritual adat. Selain itu, sama sekali tidak ada kontribusi kepada pihak desa dan pihak manajemen perusahaan sangat sulit dihubungi terlebih untuk ditemui,” timpal Jihin tanpa menjelaskan kontribusi apa yang diharap oleh kedua desa tersebut.

Secara terpisah, salah seorang manajemen PT PKMM, Renie ketika dikonfirmasi melalui ponselnya menjelaskan, pihak perusahaan pasti akan menyelesaikan semua kewajibannya.

Begitu juga dengan masalah ganti rugi lahan yang digunakan untuk badan jalan.

“Jika nanti tetap tidak ditemukan kesepakatan harga, mungkin pihak perusahaan akan membuat jalan baru untuk akses ke lokasi eksploitasi,” tegasnya. (end)

Kontraktor Harus Segera Tuntaskan Proyek Paulus: Tidak Selesai, Tidak Dibayar Borneo Tribune, Nanga Pinoh Menjelang berakhirnya tahun anggaran 2013, ternyata tak seluruh proyek sudah selesai dikerjakan. Seperti Dinas Pendidikan, masih ada sejumlah proyek baik yang bersifat swakelola maupun lelang yang masih berjalan.

Kepala Disdik Melawi, Paulus mengungkapkan, kendati masih dalam tahap pengerjaan, dirinya tidak mengkhawatirkan penyelesaian proyek fisik yang ada di Disdik Kabupaten Melawi. Sebab saat ini pekerjaan yang memang masih berjalan sudah mencapai 60-70 persen.

Paulus “Untuk yang menggunakan dana DAK, itu dilaksanakan secara swakelola,” ujar Kepala Disdik Melawi, Paulus, di ruang kerjanya, belum lama ini.

Paulus sendiri telah meminta agar penyelesaian proyek dapat segera dilakukan sebelum berakhirnya tahun anggaran. Sedangkan untuk pelunasan pembayaran tentunya akan dilakukan setelah proyek tuntas dikerjakan.

“Pembayaran untuk paket proyek dilakukan bertahap.

Pertama diberi dimuka sebesar 40 persen dari nilai proyek. Namun setelah berjalan, kembali akan diberi sebanyak 30 persen. Namun jika tidak selesai, tidak akan kami bayar,” tegasnya.

Menurutnya, ketentuan tersebut tentu berlaku untuk seluruh proyek, tidak hanya pada pekerjaan fisik yang bersumber dari dana DAK saja yang tidak akan dibayar apabila pekerjaan tidak selesai. Namun juga pekerjaan yang bersumber dari dana lainnya juga tidak akan dibayar full apabila pelaksanaannya tidak selesai.

“Pembayaran akan melihat sampai dimana tingkat pengerjaannya. Kami menganjurkan kepada kontraktor yang belum menyelesaikan pekerjaan agar diselesaikan bulan Desember ini juga,” lugasnya. (eko)

Bupati: Tak Boleh Ada Pilkades 2014 Borneo Tribune, Nanga Pinoh Bupati Melawi, Firman Muntaco menegaskan supaya setiap desa tak lagi menyelenggarakan pemilihan kepala desa pada tahun 2014. Hal ini dikarenakan Indonesia akan menggelar Pemilu Legislatif (Pilegs) serta Pemilu Presiden (Pilpres) pada tahun mendatang.

“Ketentuannya sudah jelas. Tak boleh ada Pilkades pada tahun 2014. Jadi kalau bisa dimajukan pada tahun ini atau diundur pada tahun 2015 mendatang,” ujar Bupati Firman Muntaco, beberapa waktu lalu.

Firman mengharapkan supaya Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa (BPMPD) dapat menindaklanjuti ketentuan tersebut dan menyampaikan ke sejumlah desa. Bupati menyarankan agar diatur waktu untuk pelaksanaan Pilkades yang kebetulan akan bertepatan dengan Pilegs dan Pilpres.

“Jadi sebaiknya diatur, untuk desa yang akan menggelar Pilkades pada Januari sampai Juni 2014, bisa dimajukan pada tahun ini. Kalau untuk yang Juli sampai Desember, mungkin diundur pada tahun 2015 mendatang,” sarannya.

Firman juga memberikan komentar terkait bila adanya desa yang menolak menyelenggarakan Pilkades. Dirinya menegaskan bahwa pelaksanaannya bisa diambil alih oleh pemerintah, terutama melalui jajaran camat.

Seperti kasus Pilkades di salah satu desa, dimana ada panitia yang meloloskan calon kades yang hanya berbekal ijasah SD saja.

“Ini kan cacat dari awal sehingga hasil Pilkadesnya pun cacat. Maka harus pemilihan ulang. Kalau tak mau panitia menyelenggarakannya bisa diambil alih oleh camatnya,” lugasnya.

Pelarangan menggelar pemilu di luar Pilegs dan Pilpres sebenarnya tak hanya berlaku pada Pilkades semata, tapi juga untuk Pilkada. Pemerintah Pusat telah menyampaikan hal tersebut pada seluruh Pemerintah Kabupaten. Bahkan bila ada Kades yang berakhir masa jabatannya bisa diangkat pejabat Kades sementara. (eko)

Oven Kue Meledak, Warung Ludes Terbakar

Warung Terbakar, warung milik Butet yang habis dilalap si jago merah. FOTO: Ist

Borneo Tribune, Sintang Maksud hati membuat kue untuk menambah pemasukan, namun justru berbuah kemalangan. Hal inilah yang dialami oleh Butet (38) pemilik warung di Jalan Stadion Baning, tepatnya di depan SMA 3 Sintang.

Entah apa sebabnya, tibatiba oven yang digunakan untuk memanggang kue saat dihidupkan meledak. Api langsung menyambar tabung gas yang terletak tak jauh

dari kompor. Sesaat kemudian api telah membesar.

“Saya hanya bisa lari keluar warung, karena api cepat menyebar. Apalagi warung kami ini hanya terbuat dari bahan kayu atau papan,” ungkap Butet yang hanya bisa menatap puing-puing warungnya tersebut.

Kebakaran yang terjadi pada Minggu (8/12), sekitar 22.00 WIB itu dapat dipadamkan sekitar 48 menit kemudian. Dua mobil pema-

dam kebakaran dari dinas kebersihan dan 1 unit dari Damkar dari busera berhasil memadamkan kobaran api sehingga tidak merambat ke bangunan lain. Mengingat warung tersebut berada tidak jauh dari gedung olahraga bulu tangkis.

“Sekitar puluhan jutalah kerugian yang saya alami akibat kebarakan ini. Karena di warung tempat usaha saya ini banyak tersimpan peralatan yang selama ini

saya pergunakan untuk usaha membuat kue,” tuturnya lemah.

Ia hanya bisa pasrah atas musibah yang menimpa.

Apalagi saat kebakaran terjadi, suaminya tengah berada di luar kota. Meski warung tempat usahanya ludes dilahap si jago merah, namun ia masih bersyukur karena anak-anaknya tidak ada yang menjadi korban di dalam kebakaran tersebut. (end)

Kapuas Hulu Borneo T Tribune

Selasa, 10 Desember 2013

10

Wabup Buka Diklat TOT Guru Kelas Borneo Tribune, Putussibau Sebanyak 40 orang Guru Kelas tingkat Sekolah Dasar (SD) secara resmi mengikuti Pendidikan Kilat (Diklat) Training Of Trainer (TOT). Kegiatan ini dibuka langsung oleh Wakil Bupati Kapuas Hulu Agus Mulyana yang dilaksanakan di Gedung KORPRI, pada Senin (9/ 12).

Kepala Lembaga Penjamin Mutu Pendidikan Provinsi Kalimantan Barat, Sartono Arham mengatakan bahwa kegiatan TOT tersebut dilaksanakan membuktikan bahwa pendidika tidak pernah berhenti. Sebab

proses belajar tidak ada kata berhenti. “ Proses belajar itu tidak pernah habisnya apalagi dengan tuntutan perkembangan zaman saat ini, dan hal ini bukanlah suatu pilihan namun suatu keharusan meningkatkan kompetensi kita sebagai tenaga pendidik,” jelasnya.

Wakil Bupati Kapuas Hulu, Agus Mulyana mengatakan bahwa posisi guru menjadi sebuah jabatan yang sangat startegis dan amat terhormat sehingga mendapat gelar dari berbagai Negara luar seperti Pahlawan tanpa tanda jasa untuk Negara Indonesia, kemdian di

Dishub Jawab Keluhan Warga Soal Pembatas Jalan Borneo Tribune, Pontianak Kepala Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informasi (Dishubkominfo) Kota Pontianak, Syarif Saleh langsung memberikan jawaban terkait keluhan masyarakat. Keluhan terkait pembatas jalan yang berada di depan Jalan Putri Dara Nante atau di Jalan Sultan Abdurahman.

Menurut Syarfi Saleh, pembatas jalan bukan tujuan untuk mencelakan. Akan tetapi untuk ketertiban jalan. Salah satu fungsi pembatas jalan di kawasan etrsebut untuk mengurai kemacetan. Setia pengendara yang keluar dari Putri Dara Nant har belok kiri. Tidak belok kanan.

“Pembatas jalan itu merupakan pembatas jalan supaya masyarakat dari arah Jalan Putri Nante tidak boleh belok ke kanan melainkan harus belok ke kiri,” ujar Saleh belum lama ini.

Keluhan warga hingga masyarakat membuat sebuah tugu di pembatas tersebut, lantaran kerap terjadi kecelakan oleh pembatas jalan tersebut. Terakhir, pembatas jalan tersebut memakan dua korban dan

harus dilarikan ke rumah sakit.

Hanya saja, meski kerap terjadi kecelakaan. Menurut Syarif Saleh bukan hanya lantara pembatas jalan saja, melainkan juga pengendara juga kurang hati-hati. “ Mungkin hanya mereka saja yang suka kebut-kebutan, itu memang untuk mengatur agar mereka tidak belok kanan dan harus belok kiri, itu saja. Kalau tidak diberi pembatas, dan diberikan kebebasan belok kanan. Makan akan terjadi penumpakan kendaraan,” jelasnya.

Sebelumnya diberitakan, sejumlah warga yang sering lewat di Jl Sultan Abdurrahman, Kota Pontianak, mengaku kesal dengan keberadaan pembatas jalan yang berada di tengah ruas jalan, tepat berada di depan Kantor Pelni. Pembatas jalan tersebut disebut kerap memakan korban.

Tak ayal, sejumlah warga meluapkan simbol kekesalan dengan membangun tugu menyerupai patung terbuat dari kardus di pangkal pembatas jalan dengan panjang sekitar 100 meter tersebut. (Uby)

Vietnam terkenal dengan motto Tidak ada guru maka tidak ada pendidikan, tidak ada pendidikan, tidak ada pendidikan maka tidak ada pembangunan sosial dan ekonomi. ” Demikian posisi guru di Negara Jepang ada sebuah pepatah pula yang mengatakan bahwa jasa guru lebih tinggi dari gunung yang tertinggi, lebih dalam dari laut yang terdalam, begitu startegisnya peran guru sehingga mendapatkan tempat yang terbaik pada semua kalangan diseluruh masyarakat,”ungkapnya.

Dikatakan Agus, secara khusus pada jenjang pendidikan dasar, guru merupakan faktor paling startegis, karena pendidikan dasar sebagai pondasi awal peserta didik untuk menempuh pendidikanya lebih lanjut.

Untuk itu agar tercapai pendidikan dasar yang berkulaitas dibutuhkan guru yang berklualitas pula. Kondisi tersbeut menjadi sangat ironis apabila dilihat data pendidikann di Kalimantan Barat, menurut

Suasana pembukaan pelatihan dan pendidikan Diklat TOT Guru Kelas di lingkungan Pemerintah Kabupaten Kapuas Hulu yang dilaksanakan di Gedung KORPRI Putussibau. Foto : Timotius/Borneo Tribune Data lembaga penjaminan mutu pendidikan Provinsi Kalimantan Barat adalah yang terendah ketiga dari seluruh provinsi yang ada di

Indonesia.

Agus mengharapkan melalui pelatihan dan pendidikan TOT tersebut yang diperuntukan guru kelas agar dapat menga-

tasi GAP kompetisi tersebut secara bertahap, melalui para alumni peserta diklat TOT gurus kelas agar dapat menularkan ilmu dan

keterampilan yang diperoleh kepada rekan sesame guru yang berada di wilayah kerjanya masing-masing.

(MO)

Atasi Gepeng Dengan Komprehensif dan Terpadu

Fasilitasi Pembinaan dan Penanganan Gepeng di Kalbar Borneo Tribune, Pontianak Masalah Gelandangan dan pengemis (gepeng) hingga saat ini telah menjadi permasalahan nasional yang dihadapai di banyak Kota di Indonesia dan tidak terkecuali di Negara maju.

Permasalahan Gepeng telah cukup lama menjadi perhatian serius pemerintah pusat, pemerintah daerah, maupun lembaga swadaya masyarakat, bahkan secara ekstrim menitik beratkan geladangan sebagai penyali kanker yang diderita Kota. ”Keberadaannya cukup menganggu keindahan dan kemajuan Kota, namun begitu sudah dan kompleks dalam penanggulannya,” kata Ketua Panitia, Agustiar, Senin (9/12) dalam laporan pada pembuka-

an acara pertemuan Koordinasi dan Fasilitasi Pembinaan dan Penanganan Geladangan dan Pengemis (Gepeng) se Kabupaten Kota, di Balai Petitih Kantor Gubernur.

Berdasarkan data statistik dan pusat Informasi Kemensos RI tercatat pada Tahun 2008, jumlah gelandangan mencapai 25.169 orang, dan jumlah Pengemis mencapai 35.057 orang, dan anak jalanan mencapai 109.454 orang. ”Data ini memang sangat perlu dipertanyakan krbilitasnya, mengingat pendataan pada kelompok ini relative sanhat sulit, karena mobilitas mereka sangat tinggi, dan dapat dipastikan angkat ini secara riil dimungkinkan lebih tinggi,” jelasnya.

PT. BUMI BORNEO CEMERLANG

Distributor Aspal Shell (Drum) Pen 60/70, Berat Bersih : 154 Kg

Sementara itu, Gubernur kalbar Drs Cornelis, MH memberikan apresiasi dan penghargaan kepada Kabupaten/Kota yang telah membuat kebijakan dalam upaya pembinaan dan penertiban Gepeng, baik berupa Perda atau Perbup/Perwako, dan kebijakan-kebijakan lainnya. ”Pemkot Pontianak yang sudah membuat Perda, saya sampaikan apresiasi dan penghargaan, dan sebagai Kota yang sudah berpengalaman dalam membina dan menertibkan pada gepeng,” kata Gubernur dalam sambutan yang dibacakan Asisten II Setda Kalbar Lensus Kandri.

Dikatakannya, gepeng pada umumnya beroperasi tersebar di berbagai wilayah dengan konsentrasi utama di Perkotaan. Pola meraka pada umumnya tidak teratur dan tidak sehat serta mengelompok d kantong-kantong kemiskinan, seperti di kolong jembatan, pinggir kali, lokasi pembuangan sampah, em-

peran toko, bahkan ada yang tidur di gerobak bersama anak dan istrinya. ”Kondisi ini tentu tidak sesuai dengan norma sosial, norma agama, dan menunjukkan derajat kesejahteraan yang rendah,” jelasnya.

Permasalahan ini sudah mendapatkan penanganan dari berbagai pihak dengan berbagai model, masih menurutnya, upaya tersebut belum mampu menuntaskan masalah tersebut.

Fenomena ini mengindikasikan perlunya akselarasi penanganan Gepeng yang komprehansif dan terpadu, agar diperoleh hasil yang optimal.

Gubernur masih dalam sambutannya mengharapkan partisipasi yang lebih aktif dari perseorangan, keluarga, lembaga keagamaan, organisasi sosial, maupun LSM sebagaimana yang diamatkan Undang-Undang Nomo 11 tahun 2009, tentang kesejahteraan sosial, dimana dalam pasal 38 menyatakan bahwa masyara-

kat mempunyai kesempatan yang seluas-luasnya untuk berperan dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial. Sesuai dengan kemajuan dan perkembangan pembangunan bidang Kesejahteraan Sosial.

Kesdaran dan tanggung jawab sosial masyarakat semakin meningkat, sehingga peran serta dalam menangani masalah kesejahteraan sosial semakin meningkat pula, namun pengelolaan dan penanganannya belum semua dilaksanakan secara profesional, karena sejalan dengan permasalahan tersebut perlu adanya semacam pelayanan rehabilitasi sosial yang tepat sebagai solusi dalam pembinaan dan penanganan gepeng. ”Ini tidak serta merta dapat dilakukan, tetapi perlu dirumuskan aturan yang tepat dalam bentuk kebijakan pemerintah, baik pemerintah Provinsimaupun pemerintah Kabupaten/Kota, karena yang besentuhan langsungt dengan para gelandangan dan pengemis daerah masing-masing,” ujarnya. (Lay).

Gallery

Kerawing Menerima pesanan & menjual : hasil tenunan daerah/ kerajinan, berupa pakaian adat, anyaman dan lukisan Putusibau SISKA Hp. 081257159998

IKLAN BARIS Dijual Bangunan Dijual cepat eks. kantor, sertifikat, 2 lt, Jl. Nurali No. 2, Hub. 081384151188 tnp perantara.

DIJUAL

Telp. 0561-577868 Jl. Gaj ahma da N o. 3 P ont ianak Gajahma ahmada No Po ntianak Email: aria_tur@yahoo.com Penerbangan Pontianak - Jakarta BATAVIA : 5x penerbangan dalam sehari ( z07.05 z07.55 z11.10 z14.35 z16.00 ) SRIWIJAYA : 4x penerbangan dalam sehari ( z07.00 z07.55 z11.55 z15.50 ) LION AIR : 3x penerbangan dalam sehari ( z07.30 z11.35 z15.30 )

GARUDA : 3x penerbangan dalam sehari ( z08.00 z12.55 z17.35 ) Penerbangan PTK - JOGJA & PTK - SURABAYA BATAVIA : 1x penerbangan dlm sehari (pukul : 14.45)

Tanah Kavling lokasi strategis, siap bangun di Perbatasan Sungai Raya Dalam - Punggur Kecil (lurus Paris2), SHM - aman / tidak bertimpa, dll. Tersedia 62 kavling 10 x 20 m2 (25jt cash), 8 kavling Ruko 5 x 40m2 (50 jt cash). Untuk kredit DP 5jt, sisanya diangsur 3642 bulan. Hanya 5 Km dari Jl.Ayani 3 dan pinggir jalan raya Paris - Parit Buluh.

Berminat Hubungi :

0812 5710 225

Langganan Koran Ingin berlangganan Harian Borneo Tribune di daerah, hubungi: Biro Kubu Raya: Aldi (08971600688) Biro Mempawah: Johan Wahyudi (085654587038).

Biro Sambas: Amrul Ambiya (Kontributor/Pemasaran) (085245527602).

Biro Bengkayang: (085245247955).

Mujidi

Biro Landak: Yohanes Ngalai / Pemasaran (085822062880).

Biro Sanggau: (085245904505).

Ratnasari

Biro Melawi: Eko Susilo (081256452946) Biro Sekadau: Bagus Kosminto (085245743683).

Biro Sintang: Endang Kusmiyati (08524-5006757) Biro Kapuas Hulu: (085654585775)

Herdi

Biro Ketapang: (08971600688)

Aldi

Biro Kayong Utara: Abdul Khoir (081345154592)

Ser vice Mobil

Taxi CV. TEGAR PRATAMA TRANSPORT Melayani Antar Jemput Penumpang Jl. Kalimantan No. 24B 0562-640029/641366 SINGKAWANG Jl. Imam Bonjol Gg. Tnjng Sari No. 36 0561-747211/749025 PONTIANAK INNOVASI TAXI. Melayani Antar Jemput. Jl. Tua Pekong No.24 Singkawang, (0562)3309800, Jl. A. Yani (RM. Bertagis) Pontianak Telp. (0561) 7015100, (0561) 7157000

SUTOYO MOTOR. Service, Tune Up, Las/Cat Mobil. Jl. Letjen Sutoyo No. 11 Telp. 743690 Ptk

Kost Gallery Kost. Menerima Pria & Wanita Fasilitas Air & Listrik dan lain-lain. Jl. Diponegoro No. 9 Telp.

0562-3320424 SKW

Iklan Baris:

1 baris / hari Rp. 6.000,-

Teras Borneo Tribune

Selasa, 10 Desember 2013

Nr : Saya Mau Kasus Ini Selesai dan Dihentikan ponakannya yang masih di bawah umur, diselesaikan dan dihentikan, dengan alasan sudah berdamai, Senin (9/12) kemarin. “ Kasus ini sudah selesai, pihak tersangka dan korban sudah berdamai, jadi sudah tidak ada masalah lagi, bahkan dalam surat pernyataan perdamaian pihak korban tidak menuntut lagi,” ungkap Saude berpakaian PNS dengan logo Provinsi Kalbar, selaku orang yang memediatori perdamaian kedua belah pihak saat dijumpai di Polresta Pontianak.

Menurut Saude, apa yang diungkap oleh warga resah dan adanya uang 25 juta untuk mencabut laporan itu hal yang tidak benar, itu hanya segelintir orang yang mempermasalahkan ini, bahkan warga merasa tidak masalah atas penangguhan tersangka, karena tersangka Ketua RT di sana, dan masyarakat juga menyambut baik atas penangguhan tersebut.

“Di kampung kami sana, aman-aman saja, masih kondusif, keresahan warga tidak ada, ini hanya segelintir orang yang ingin menunggangi kasus ini dan ingin populer, dan orang yang bernama Sanjaya yang diterbitkan oleh satu koran di Kalbar dikatakan sebagai pamannya korban, itu tidak benar, silakan tanyakan langsung dengan orang tua korban,” ujar Saude.

Saude juga menantang warga yang mengisukan uang Rp.25.000.000 untuk cabut laporan, untuk membuktikan hal tersebut, karena tidak per-

nah ada tersangka maupun korban mengeluarkan uang sebesar Rp.25.000.0000. “ Tidak ada mengeluarkan uang 25 juta, itu bohong, tidak benar silakan tanya sama tersangka maupun korban langsung, kalau ada mengeluarkan uang 25 juta itu, dan saya tantang untuk orang yang mengenai uang ini,” tegasnya dalam memberikan hak jawab atas pemberitaan.

Sementara itu orang tua korban, Amat (32) saat dikonfirmasi terkait langsung, dirinya membenarkan bahwa dirinya sudah berdamai dan mencabut laporan yang dibuatnya, atas pemerkosaan yang dilakukan NR terhadap anaknya tersebut, dan juga tidak menuntut NR lagi. “ Saya dan NR itu adik beradik, saya sudah selesaikan kasus ini, kami sudah berdamai, dan tidak saling menuntut lagi, dan pemberitaan dari salah satu media mengatakan bahwa Sanjaya adalah paman korban itu tidak benar, tidak tahu kalau dia khilaf mengakui hal itu, tidak ada kami hubungan darah dengan Sanjaya,” jelasnya. “ Kami sudah berdamai itu jelasnya, dan mencabut laporan, mengenai keresahan warga itu tidak benar,” bantahnya atas keresahan warga.

Sementara itu, pelaku “NR” mengatakan dirinya yang sudah berdamai dengan korban maupun keluarga korban, dan dengan lantang dan tegas dihadapan penyidik PPA Polresta Pontianak, dirinya juga mengatakan, ingin kasus ini diselesaikan dan dihentikan.

“ Saya maunya ini diselesaikan dan dihentikan tidak diproses hukum lebih lanjut, karena kami juga berkeluarga dengan korban, adik beradik dengan orang tua korban ini,” katanya.

Bahkan NR juga membantah, bahwa ada warga di kampungnya yang merasa resah, pasca ditangguhkannya ketika dilakukan penahanan oleh Polresta, dan dirinya juga membantah jika diisukan mengeluarkan uang sebesar Rp.25.000.000 kepada pihak kepolisian maupun korban dalam mencabut laporan di Polresta Pontianak.

Sementara itu, Kasat Reskrim Polresta Pontianak Kompol Heni Agus Sunandar, mengatakan pihaknya akan memproses hukum sampai tuntas kasus ini, dan mengenai uang untuk cabut laporan sebesar Rp.25.000.000, dirinya dan penyidiknya tidak pernah tahu hal itu.

“Intinya kami akan proses hukum kasus ini sampai tuntas, karena proses hukumnya masih terus berjalan sampai saat ini, tersangka kita kenakan wajib lapor, karena kita tangguhkan, kemudian terkait warga ingin menyurati Kapolda silakan saja, karena kasus ini diproses sampai tuntas, naik atau tidak di Kejaksaan atau Pengadilan saya tidak tahu,” jelasnya lagi.

Ketika dikonfirmasi kembali kepada Kasat Reskrim, atas pernyataan NR yang ingin kasus ini diselesaikan dan dihentikan proses hukumnya, Kasat Reskrim mengatakan, kalau korban dan tersangka memang sudah

KRL vs Truk BBM berdamai, dan bisa saja nanti diselesaikan diluar peradilan.

“Orangnya kan mau selesai dua-duanya, bagaimana lagi, bisa saja nanti diselesaikan diluar peradilan, karena sudah berdamai,” tutur Kompol Heni Agus Sunandar. Namun, saat ditanya penerapan Undang-undang Perlindungan Anak terkait dengan kasus tersebut, dirinya tidak ingin komentar panjang. “Saya tidak ingin komentar, karena sudah banyak orang komentar, dan saya tidak mau mengomentarinya lagi,” tegasnya.

Saat dikonfirmasi bagaimana penerapan Undang-undang 23/2002 tentang Perlindungan Anak atas kasus tersebut, Ketua Komnas Perlindungan Anak, Aris Merdeka Sirait mengatakan kasus pemerkosaan yang dilakukan NR terhadap keponakannya tersebut, tidak boleh dihentikan proses hukumnya dengan alasan apapun, termasuk damai.

“Ini Undang - undang loh yang bicara, apalagi ini UU khusus untuk melindungai anak - anak yang menjadi korban kekerasan seksual, sedangkan kepolisian sendiri adalah penegak hukum di Indonesia, dan penegakan hukum itu mengacu kepada undang-undang, bukan persepsi atau pemikiran sendiri, sampai - sampai bisa mengatakan kasus pemerkosaan bahwa umur delik aduan, dan bisa diselesaikan diluar peradilan, dengan dasar perdamaian, itu tidak benar, salah persepsi kepolisian itu,” tegasnya lagi.

(Zrn).

Ketua Komnas PA akan ke Pontianak dengan salah satunya kasus pemerkosaan di bawah umur, yang terjadi di Parit Buluh Desa Punggur Kecil Kecamatan Sungai Kakap Kabupaten Kubu Raya (KKR), yakni pemerkosaan yang dilakukan oleh NR terhadap keponakannya, di mana kasus ini sendiri ditangani Polresta Pontianak.

“Kami akan turun Ke Kota Pontianak pada tanggal 17 Desember nanti, untuk membahas tentang UU Perlindungan Anak, dan saya juga akan mengadakan jumpa pers kepada media, salah satunya kasus pemerkosaan terhadap anak di bawah umur ini, antara paman dan keponakan yang ditangani Polresta Pontianak tersebut,” tegasnya, saat dikonfirmasi via telepon, Senin (9/12) kemarin.

Menurut Ketua Komnas Perlindungan Anak, UU No.23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, sudah mengatur semuanya dalam melindungi anak - anak di Indonesia ini, dan mengenai kasus pemerkosaan yang dilakukan NR terhadap keponakannya tersebut, tidak boleh dihentikan proses hukumnya dengan alasan apapun, termasuk damai.

“Ini Undang - undang loh yang bicara, apalagi ini UU khusus untuk melindungai anak - anak yang menjadi korban kekerasan seksual, sedangkan kepolisian sendiri adalah penegak hukum di Indonesia, dan penegakan hukum itu mengacu kepada undang-undang, bukan persepsi atau pemikiran sendiri, sampai - sampai bisa mengatakan kasus pemerkosaan bahwa umur delik aduan, dan bisa diselesaikan diluar peradilan, dengan dasar perdamaian, itu

tidak benar,” tegasnya lagi.

Lanjut Aris Merdeka Sirait, dalam pasal 81 ayat 1 UU Perlindungan Anak, menjelaskan, setiap orang yang dengan sengaja melakukan kekerasan atau ancaman anak untuk melakukan persetubuhan dengannya atau orang lain, diancam dengan hukuman penjara 15 tahun dan minimal 3 tahun penjara. “ Ini setiap orang bunyi, apakah itu orang terdekatnya atau orang lain, tetap diproses hukum lebih lanjut, dan mengenai perdamaian silakan saja berdamai tidak ada salah, namun untuk menghentikan kasus ini, sabar dulu, jika alasan dikemudian hari pemberhentian kasus ini terjadi karena perdamaian dan laporan di cabut, itu tidak benar,” jelas Aris Merdeka Sirait.

Dikatakan Aris Merdeka Sirait, kasus seperti ini harus dilanjutkan, karena UU telah mengaturnya, yakni bertujuan ÿdikemudian hari anak - anak tidak menjadi korban kekerasan seksual di Indonesia. “ Jadi ketika kepolisian berani memberhentikan kasus pemerkosaan terhadap anak di bawah umur, khususnya dalam hal ini kasus NR, maka kepolisian tidak menjalankan apa yang diamanatkan dan tujuan dari UU RI. No.23 Tahun 2002, dan dampaknya akan muncul gejolak baru, yakni akan bertambah banyak anak - anak menjadi korban pemerkosaan dan pencabulan di Indonesia, karena pelakunya bisa berdamai dan lepas,” katanya.

Selain itu Ketua Komnas PA ini juga menegaskan, sebenarnya kalau dalam kasusÿ - kasus pemerkosaan terhadap

anak di bawah umur, diharapkan jangan diberikan penangguhan terhadap tersangkanya, namun kembali lagi penangguhan adalah hak tersangka dan dapat dikabulkan oleh penyidik, dan dibenarkan dalam Undang - undang. “ Ok katakan saja ini ditangguhkan, tapi proses tetap berjalan dong, sampai ke Pengadilan tentunya, tapi kepolisian tidak boleh mengungkapkan kepada publik, tergantung dari korban dan tersangka yang sudah berdamai, sehingga kasus ini bisa diselesaikan diluar peradilan, itu tidak benar, maka itu akan membuat masyarakat tidak tahu akan UU Perlindungan Anak, dan akan membuat anak - anak di Indonesia ini tidak terlindungi jadinya,” tambahnya.

Lebih jauh lagi dirinya sangat mengapresasi, apabila warga yang berperan aktif dalam menegakan UU RI No.23 Tahun 2002 tersebut, dan warga dipersilakan untuk mengirimkan laporan kasus NR yang memperkosa keponakannya, ke Komnas PA di Jakarta, dan pihaknya akan menindak lanjuti kasus tersebut, hingga sampai ke proses pengadilan. “ Kami sangat bersnyukur jika hal ini ditegakkan oleh warga, dan kami apreasiasi warga yang menanyakan hal ini kepada pihak kepolisian, karena memang benar harus dipertanyakan. Kemudian jika warga ingin melaporkan kasus NR ke Komnas PA di Jakarta, silakan layangkan surat secepat mungkin, dan akan kita tindak lanjuti dan kita giring kasus ini, guna mencegah adanya penghentian kasus pemerkosaan terhadap anak di bawah umur,” jelasnya lagi.

Sementara itu Kapolresta Pontianak Kombes Pol Drs. Hariyanta mengatakan, mengenai kasus pemerkosaan NR terhadap keponakannya tersebut, dirinya mengatakan belum ada mengarah ke penghentian proses hukum atau SP3, namun ini nantinya tergantung oleh korban, apakah akan menuntut pelaku lagi atau tidak. “ Tergantung dari korban dan keluarganya, apakah menuntut kembali atau tidak, karena korban dan pelaku sendiri sudah berdamai, dan korban maupun keluarganya tidak mempermasalahkan lagi, serta tidak menuntut pelaku lagi, dan ketika korban masih menuntut pelaku untuk diproses, maka kita akan proses, tapi kalau tidak lihat dulu nanti, yang jelas kasus ini masih dalam tahap pemberkasan,” jelas Kapolresta.

Lanjut Kapolresta Pontianak, dalam hukum ada yang disebut dengan perkara dapat diselesaikan di luar peradilan, sepanjang korban dan tersangka sudah sepakat berdamai dan korban tidak menuntut lagi dari tersangka, karena ada contoh kasusnya juga yang bisa diselesaikan tanpa melalui peradilan, begitu juga denganÿ kasus ini NR ini yang menggunakan UU Perlindungan Anak. “ Mengenai uang 25 juta itu, sudah saya cek dengan penyidiknya, dan uang tersebut tidak pernah ada, selain itu ada yang saya tidak bisa publikasikan, yakni terkait korban, kondisi korban sebenarnya sebelum munculnya perkara, namun kalau ada yang ingin diskusi sama saya, saya akan ceritakan, tapi bukan untuk konsumsi publik dalam pemberitaan,” katanya.(Zrn).

Abdullah: Forsi NU Wadah Politisi NU Lintas Partai rangka meningkatkan peran dan marwah politik kenegaraan, kerakyatan, dan kemanusiaan NU, sebagai penjelmaan politik adiluhung (al-siyasah al-ulya), dan implementasi nyata Khittah NU 1926. Demikian Bagian naskah deklarasi ForsiNU,” kata Sy. Abdullah Alkadrie.

Saat deklarasi itu, Hj. Lily Khotijah Wahid (Hanura) dan inisiator ForsiNU A. Effendy Choirie (NasDem) didaulat membacakan teks deklarasi, berjudul “Dari NU Untuk Indonesia”. Deklarasi ForsiNU dihadiri oleh A. Mujib Rachmat (Golkar), Isa Muchsin (PPP), Abdul Kholiq Ahmad (PAN), M. Falakh (PDIP), Arfin Hakim

(PKB), dan politisi dari Gerindra, PKPI dan lain-lain.

Menurut Sy Abdullah, NU tak pernah lelah dalam mencintai dan mempertahankan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) sejak sebelum merdeka sampai sekarang ini, dan tak lagi berada dalam satu wadah perjuangan politik, sebagaimana komitmen Khittah NU 1926.

Watak politik NU yang heterogen terus berlanjut dan membentuk karakter politik NU yang tak pernah monolitik. Mereka berjuang dari banyak tempat dan dengan berbagai alat, untuk kemudian bertemu di NU sebaga ruang pengkhidmatan melalui

komitmen, partisipasi, dan sharing program.

“ForsiNU bertujuan membangun kebersamaan, meningkatkan kesalingpahaman dan kerjasama strategis demi kebesaran dan kemasalahatan jam’iyyah NU,” ujar Sy. Abdullah Alkadrie.

Sementara itu KH. As’ad Said Ali menegaskan dalam mengawal NKRI itu dibutuhkan lima komponen penting bangsa ini, yaitu kiai dan ulama, intelektual, pengusaha, TNI/ Polri dan politisi. “Jadi, kalau beragama tidak didukung dengan perjuangan politik, maka tak bisa menuju surga dengan balk. Karena itu, politik dan agama itu satu kesatuan yang

11

tidak terpisahkan,” ujarnya.

Menurut As’ad Said Ali antara NU, Pancasila dan NKRI itu harga mati. Sebab, salah satu diantara itu ada yang tercederai, maka semua bisa hancur. Maka politisi NU harus memperjuangkan prinsipprinsip dan nilal-nilai Ahlussunnah wal Jama’ah (Aswaja) NU yang diwariskan oleh para ulama. Sehingga partai sebagai alat boleh apa saja, yang penting dalam ,iwartva tetap NU. “Namun, dalam politik itu jangan menggunakan kekuatan uang dan modal, melainkan dengan hati. Semoga ForsiNU ini bermanfaat untuk Indonesia,” katanya. (hairul mikrad)

Ratna Selamat Dituntun Cahaya dari Jendela Jakarta - KRL yang bertabrakan dengan tangki BBM di Bintaro sempat beberapa kali memperlambat lajunya. Ratna (33) merupakan salah satu korban selamat dari ‘tragedi Bintaro kedua’ tersebut. ”Tiba-tiba saja ngeremngerem begitu, saya pikir biasa kan kereta kalau sedikit-sedikit ngerem,” tuturnya dengan nada lirih di RS Dr Suyoto, Bintaro, Tangerang Selatan, Senin (9/12/2013).

Laju perlahan kereta itu rupanya pertanda buruk pada Senin kelabu itu. Secara tibatiba gerbong khusus wanita tersebut terguling dan asap pun muncul. ”Semua panik, saya gedorgedor pintu tapi tidak bisa dibuka. Didobrak-dobrak juga tidak kebuka. Akhirnya saya lompat lewat jendela yang

Ratna menjalani perawatan kebuka,” Ratna mengisahkan perlahan karena selang masih tersambung di hidungnya.

Ratna mengalami luka bakar pada kedua lengannya. Ia tak mampu berkata apa-apa lagi mengenai keadaan mencekam tersebut.

”Saya tidak tahu bagaimana yang lain, waktu itu gelap dan saya lihat ada cahaya. Ternyata itu jendela, jadi saya menuju ke sana,” ungkap perempuan asal Pamulang, Tangerang Selatan ini dengan penuh haru. ( Bagus Prihantoro Nugroho – detikNews)

Cornelis : Cegah Korupsi dengan Pengawasan Anggaran agar tidak terjadi pemborosan,” tutur Gubernur Kalbar Drs. Cornelis,MH usai mengikuti Rapat Peringatan Hari Anti Korupsi dan Hari HAM Se-Sedunia yang dibuka Presiden SBYÿ di Istana Negara, Senin ( 9/12) Kata Cornelis, sesuai dengan arahan dan pesan Bapak Presiden SBYÿ untukÿ mencegah tindak korupsi mulai dari Pusat, Pemerintah Provinsi hingga Pemerintah Kabupaten/ Kota sampai keperangkat Desa, seperti dalam halÿ pengadaan barang dan jasa benarbenar dilaksanakan tanpa adanya penyimpangan, selanjutnya cegah terjadinya korupsi dan kolusi penyimpangan dalam pengeluran izinÿ baik pusat maupun didaerah, sekarang didaerah pun sudah ada terjadi kasus-kasus penyimpangan dalam pemberian izin.

Ini akibat konsekwensiÿ dari sistem desentralisasi dan otonomi daerah yang berlangsung suap, benturan kepentingan serta penyimpangan yang sering terjadi menjelang pemilu kepala daerah.

Selanjutnya, tegas Cornelis menyikapi pernyataan dari Presiden, menyusun penggunaan ÿAPBN dan APBD ÿsegenap pimpinan mulai dari eksekutif sampai ke legisltif tidak adanya terjadi penyimpangan-penyimpangan. Jangan ada oknum Pemerintah dengan oknum DPRD untuk melakukan hal hal yang akan mengarah kepada kolusi dan korupsi Kalau memang kita mau selamat mulaiÿ kitaÿ menjabatÿ sampai akhir jabatan kita harus dapat mencegah sejak dini dimulai dari hal yangÿ terkecil, sehingga apabila kita sudah tidak menjabat akan membawa ketenangan tersendiri, “paparnya.

Pada kesempatan tersebut usai mengikuti rapat dengan Presien SBY, Gubernur Drs.Cornelis,MH melanjutkan kegiatan Rapat Gubernur SeIndonesia yang berlangsung di Hotel Arya Duta Jakarta Pusat.

Usai mengikuti Rapat Gubernur Se-Indonesia, Cornelis mengungkapkan, ÿada bebe-

rapa hal penting yang perlu menjadi perhatian bersama yaitu apa yang telah menjadi program nasional dalam proses pelaksanaan pembangunan wilayahÿ harus bersinergis dengan program daerah, tentu akan disesuaikan dengan ÿkebutuhan daerahÿ masingmasing wilayah, dengan tidak mengabaikan apa yang telah digariskan Pemerintah Pusat.

“Kalau semua program pusat dapatÿsinergi dengan program daerah, tentu akan memberikan kesejahteraan masyarakat. Dengan adanya sinergi tersebut akan tercapai target nasionalÿ yang memang selama ini sulit untuk terealisir. Untuk itu perluÿ adanya komitmen bersamaÿ dalam melakukan berbagaiÿ program kegiatan,” jelas Gubernur.

Rapat kerja Gubernur seIndonesia ini berlangsung selama sehari dengan nara sumber diantaranya dari Dirjen Kesbangpol, Dirjen Otda, Dirjen Bina Banda dan Dirjen Keuda. (*r/nsr/haes)

Paling Lambat 23 Desember, 5 Nama Diumumkan ini, kami akan mengambil 5 orang yang mendapat rangking teratas secera berurutan, ”ungkap Ketua KPU Provinsi Kalbar Umi Rifdiyawaty kepada Borneo Tribune ditemui saat makan siang, Senin (9/12) kemarin.

Ia menambahkan, untuk menyeleksi 5 nama yang akan ditetapkan, KPU Provinsi melakukan uji kepatutan dan kelayakan. “Karena ini memang menjadi kewenangan KPU Provinsi. Dan hasil uji ini akan diplenokan untuk 5 nama,”imbuhnya.ÿ Dalam uji tersebut, dijelaskan Umi, KPU Provinsi Kalbar melakukannya lebih berdasarkan acuan yang telah ditetapkan. “Kami tentunya akan meneliti dan mendalami hasil uji kepatutan dan kelayakan ini. Apa lagi hal inikan tahapan telah berjalan.tentu kami harus memastikan yang akan terpilih ini adalah mereka yang siap kerja,”tegas dia.

Dalam penilaian, sambung Umi, nantinya akan disusun mulai dari rangking teratas 1 sampai 5 yang nantinya akan dilantik menjadi anggota KPU terpilih.ÿ Sedangkan rengking 6-10 itu nantinya mereka menjadi daftar tunggu. “Daftar tunggu ini, misalnya dalam hal bila terjadi proses Pergantian Antar Waktu (PAW) diantara yang 5 terpilih tersebut. Dan rencananya hasil uji kelayakan dan kepatutan ini akan diumumkan paling lambat sekitar tanggal 23 Desember 2013 mendatang”ujarnya.

Umi berharap kepada 5 orang terpilih dan akan menjabat sebagai KPU Kota Pontianak nantinya agar dapat segera membangun tim kerja.

“Saya mengharapkan mereka harus solid apa lagi saat ini tahapan Pemilu 2014 sudah jalan. Jadi mereka masuk inikan bukan lagi tahap belajar tapi sudah dihadapkan dengan

tahapan yang sudah berlangsung.ÿApa lagi waktunya hanya tinggal beberapa bulan lagi, yaitu 9 April 2014 sudah dilaksakan Pemilu 2014, dan ini sudah sangat dekat sekira kurang lebih 4 bulan lagi.

Mereka harus solid, kompak dan memiliki rasa kuat untuk menyukseskan penyelenggaraan Pemilu, ”ujarnya.

Agar siap untuk langsung bekerja, dijelaskan Umi, anggota KPU ini akan diberi pembekalan.

“Ya mereka sebelum mulai bekerja akan kami beri pembekalan. Dan tentu, mereka dalam bekerja harus dapat membaca aturan, karena aturannyakan sudah ada, petunjuk teknisnya juga ada dan kami di provinsi akan tetap mengarahkan dan mengevaluasi sejauh mana tahapan kabupaten/kota itu berlangsung dengan melakukan monitoring,”tandasnya . (Slt)ÿ

Dirut PLN Akan Mengundurkan Diri?

“Intinya, waktu tiga minggu yang lalu, Pak Nur konsultasi ke Pak Dahlan terkait dengan adanya dugaan-dugaan korupsi oleh PLN, padahal kami meyakini bahwa mereka bersih,” kata Bambang kepada VIVAnews.

Dugaan korupsi yang dimaksud merujuk kepada kriminalisasi lima pegawai PLN yang diduga melakukan korupsi pada proyek pengadaan flame turbine di dua belas pembangkit listrik tenaga gas (PLTG) di Belawan, Medan, pada 2007-2009.

Kata Bambang, apabila ada pegawai PLN yang terbukti terlibat korupsi, Nur rela karyawannya dijebloskan ke dalam penjara.

“Kalau perlu, Pak Nur yang

melaporkannya sendiri. Tapi kalau mereka tidak melakukan korupsi, lalu dituduh seperti itu, ya, orang juga akan takut bekerja di PLN,” kata Bambang.

Itulah alasan Nur memilih menanggalkan jabatannya sebagai orang nomor satu di PLN. “Kalau PLN dipimpin orang yang bisa memberikan perlindungan hukum kepada karyawannya, Pak Nur ikhlas untuk diganti,” kata dia.

Seperti yang diketahui, Nur dipilih sebagai bos PLN pada tahun 2011. Sebelumnya, dia menjabat sebagai direktur energi primer PLN. Pria asal Malang, Jawa Timur ini menggantikan Dahlan yang kala itu ditunjuk menjadi menteri BUMN.

Pria ini juga dikenal sebagai sosok yang bersih, antisuap, menjadi salah satu tokoh antikorupsi 2013 versi Perkumpulan Bung Hatta Anti Corruption Award (BHACA), selain Gubernur DKI Jakarta, Joko Widodo, dan Wakil Gubernur DKI Jakarta, Basuki Tjahaja Purnama. Tentu saja dugaan korupsi yang dilayangkan kepada PLN mengusik Nur. Dahlan pun membeberkan alasan Nur ingin mengundurkan diri. Mantan bos PLN itu menyebut Nur merasa gelisah dan cemas sebab para teknisi di PLN sering terancam. Mendapat laporan itu, Dahlan melapor ke Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY). (vivanews)

CMYK

Borneo Tribune

Selasa, 10 Desember 2013

www.borneotribune.com

12

Pelayanan Publik DISPENDA KALBAR Memuaskan

Dra. Marlina Al Mutahar, M.Si eskipun belum optimal, namun Dinas Pendapatan Daerah (Dispenda) Kalbar terus melakukan perbaikan dan peningkatan pelayanan publik.

Kepala Bidang Pengembangan Pendapatan Daerah

M

Dispenda Kalbar. Dra Marlina Al Mutahar MSi mengatakan, secara umum pelayanan yang diberikan oleh Kantor Unit Pelayanan Pendapatan Daerah (UPPD) maupun Samsat di kabupaten/kota sudah cukup baik, bahkan pelayanan yang diberikan tiga kantor

Samsat memperoleh penilaian sangat memuaskan. Yaitu Samsat Wilayah 1 Kota Pontianak, Samsat Mempawah, dan Samsat Sintang. “Penilaian tersebut atas dasar pengukuran Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Tahun 2013. Pada seluruh Unit Pelayanan Pendapatan Daerah/ Samsat se-Kalimantan Barat dengan menyebarkan kuesioner kepada responden (wajib pajak), wawancara dan melihat langsung sejauh mana kinerja pelayanan publik yang dilakukan,” terang Marlina di ruang kerjanya. Selasa (3/12).

Menurutnya, unsur IKM meliputi prosedur pelayanan, persyaratan pelayanan, kejelasan petugas, kedisiplinan petugas,tanggung jawab, kemampuan petugas, kecepatan pelayanan, keadilan mendapatkan pelayanan, kesopanan dan keramahan petugas, kewajaran biaya, kepastian biaya dan jadwal pelayanan, kenyamanan lingkungan, keamanan dan penghargaan pelayanan. “Kepuasan pelayan-

an adalah hasil pendapat dan penilaian masyarakat terhadap kinerja pelayanan yang diberikan oleh aparatur penyelenggara pelayanan publik.

IKM adalah data informasi yang diperoleh dari hasil pengukuran secara kuantitatif dan

kualitatif atas pendapat masyarakat dengan membandingkan antara harapan dan kebutuhan.” ujarnya.

Penyusunan IKM lanjut dia, dimaksudkan sebagai evaluasi dan bahan acuan Dispenda Kalbar dalam memberikan

pelayanan kepada masyarakat dengan tujuan untuk mengetahui tingkat kinerja UPPD dalam rangka peningkatan kualitas pelayanan publik. Selain itu kata dia, dapat juga digunakan sebagai gambaran tentang kinerja pelayanan unit

yang bersangkutan. “Kelemahan dan kekurangan dad masing-masing unit penyelenggara pelayanan publik dapat dijadikan bahan perbaikan, dan penetapan kebijakan langkah selanjutnya,” papar Marlina. (Rilis) o

Data Rekapitulasi Hasil Survei Tahun 2013 pada 13 Kantor Samsat di Wilayah Kalimantan Barat

Data Pebanding Hasil Survei Tahun 2011, 2012, dan 2013 pada Kantor Samsat Bersama di Kalimantan Barat

Lestarikan Adat Budaya, MABM Gelar Malam Budaya Borneo Tribune, Pontianak KETUA Harian Majelis Adat Budaya Melayu (MABM) Kalimantan Barat (Kalbar) Drs. H. Kashmir Bafiroes, M. SI berharap di tengah masyarakat modern seperti dewasa ini , budaya mendongeng atau bercerita yang positif serta syarat akan petuah-petuah masih dapat dipertahankan. ”Budaya mendongeng atau bercerita ini masih kita temui terutama di pedesaan. Dengan harapan, budaya positif ini tidak tertelan dan hilang oleh pesatnya kemajuan informasi dan teknologi. Warisan ini harus kita manfaatkan serta menyebar luaskan kembali ceritacerita rakyat yang dilandasi nilai-nilai kearifan,” ujar Kashmir Bafiroes saat memberi kata sambutannya pada acara ma-

lam pagelaran acara. MABM Kalbar yang dilaksanakan di Balairungsari Rumah Adat Melayu, di Jalan Sutan Syahrir Pontianak, Jumat (7/11) malam.

Acara ini mempersembahkan sendratari Melayu dan seni Mendu teater tradisonal Kalbar dalam kisah Sekuntum Bunga Serai, juga dipadati secara antusias oleh kaum muda, khususnya para pelajar Kalbar hingga ke pelataran Balai Ruangsari. ”Kegiatan ini dapat kita lakukan berkat kerjasama antara MABM dengan khususnya Direktorat Nilai Sejarah dan Budaya Dirjen Sejarah Kementerian Pendidikan dan Budaya RI dan Dinas Pendidikan dan Budaya Kalbar,” ujarnya.

Kashmir Bafiroes menambahkan sesuai visi dan misi MABM Kalbar yaitu menggali,

melestarikan dan mengembangkan budaya Melayu.

Dimana belakangan ini budaya tersebut mulai tergerus oleh era modernisasi.

“Sehingga banyak kita lihat dan kita rasakan di masyarakat kita sepertinya kehilangan jati diri dan lupa dengan budaya bangsanya. Pada hal tertanam dalam ingatan kita bahwa bangsa yang besar adalah bangsa yang mau menghargai budayanya sendiri,”ujarnya Pagelaran malam budaya Melayu ini, kata Kashmir Bafiroes, adalah rangkaian kegiatan Kemendikbud khususnya dalam program fasilitas rumah budaya nusantara. Selain kegiatan workshop nilai sejarah budaya , juga digelar koreografi tari Melayu dan seni Mendu. Tidak hanya itu rang-

Ketua Harian Majelis Adat Budaya Melayu (MABM) Kalimantan Barat Drs. H. Kashmir Bafiroes, M. SI memberikan kata sambutannya pada acara pagelaran malam budaya Melayu Kalbar 2013.

FOTO: Slamet Ardiansyah/Borneo Tribune

kaian kegiatan juga telah melaksankan rakor (rapat koordinasi) dan konsolidasi organisasi serta pengembangan dan penyebaran Informasi dan Teknologi (IT) yang dimulai dari bulan November hingga Desember 2013 ini. ”Perlu kita renungkan, selama ini seakan-akan kalangan generasi muda sudah tidak pe-

duli dengan budayanya sendiri. Namun faktanya jauh dari persepsi kita selama ini. Sebab kenyataan, indikasi tersebut terjawab dari antusiasnya kalangan anak muda mengikuti secara aktif dalam beberapa kegiatan yang kita laksanakan. Tinggal bagaimana semua pihak ikut menjaga dan meningkatkan hal ini demi pelestarian budaya

bangsa,” ujarnya.

Ia juga mengingatkan agar adat dan budaya bangsa ini tetap diminati kaum muda dan tetap berkembang dan lestari.

Maka era inforasi teknologi hendaknya kita gunakan sebagai alat pendukung upaya pelestarian dan pengembangan budaya. ”Sekedar mengingatkan, Je-

pang maju pesat teknologi dan sangat moderen. Namun nilainilai budayanya tetap terpelihara dan berkembang di masyarakatnya. Untuk itu mari kami MABM mengajak mari bersama-sama menghargai, mencintai dan terus menjunjung tinggi budaya Melayu yang kita miliki di Kalbar ini,” pungkasnya. (Slt) o

Panitia HNP 2014 ‘Diskusi Bersama Warga’ Borneo Tribune, Ambawang HUMANITY Night Project 2014 (HNP 2014) Mahasiswa Fakultas Teknik Universitas Tanjungpura (UNTAN) mengadakan acara Ramah Tamah dengan Tema “Diskusi Bersama Warga” untuk acara Pengobatan Gratis dan Imunisasi Gratis yang dilaksanakan, Minggu (8/12), di Aula Kantor Camat Kecamatan Ambawang, Kabupaten Kubu Raya, Kalimantan Barat.

Acara dimulai pada pukul 18.30 hingga 20.30 malam.

Acara ramah tamah dihadiri Wakil Kepala Desa Ambawang, Bacthiar sekaligus mewakili Kepala Desa Ambawang Kuala, Ketua RT 001, Ketua RT 002, Ketua RT 005, tokoh agama, tokoh masyarakat, Kepala Pondok Pesantren Mifatul Ulum, Ketua BEM Fakultas Teknik.

Kegiatan Pengobatan Gratis dan Imunisasi Gratis akan dilaksanakan pada tanggal 14 Desember 2013 di Pondok Pesantren Mifatul Ulum di Desa Ambawang Kuala, Kecamatan Ambawang, Kabupaten Kubu Raya, Kalimantan Barat.

Wakil Kepala Desa dalam sambutannya sangat mengapresiasi kegiatan tersebut karena dengan kegiatan ini sangat membantu masyarakat

Mahasiswa Fakultas Teknik Universitas Tanjungpura angkatan 2013 mengadakan acara ramah tamah di Aula Kantor Camat Kecamatan Ambawang, Kabupaten Kubu Raya. FOTO Ist Desa Ambawang Kuala. “Saya sangat menyambut baik dan berterima kasih sebesar-besarnya, karena kegiatan ini sangat

membantu masyarakat Desa Ambawang Kuala,” kata Bachtiar.

Dalam acara ramah tamah

tersebut Panitia Humanity Night Project 2014 berdiskusi dengan para warga mengenai target warga yang akan mengikuti kegiatan pengobatan dan imunisasi gratis. Target tersebut adalah 170 orang, dimana nanti para warga akan diberikan kupon untuk pengobatan dan imunisasi gratis, kupon tersebut akan diberikan tiap KK dari RT 001, RT 002, RT 005 akan diberikan dua kupon dan para santri di Pondok Pesantren di Mifatul Ulum yang sedang mengalami gangguan kesehatan. Penyakit yang akan diobati adalah demam, gatalgatal, flu, pusing, batuk, rematik dan ISPA (Infeksi Saluran Pernafasan).

HNP 2014 adalah sebuah agenda tahunan yang dilaksanakan mahasiswa baru Fakultas Teknik Angkatan 2013 Universitas Tanjungpura untuk menunjang program Pengenalan Wawasan Akademik Angkatan (PAWANG), yang diisi berbagai kegiatan yang dimulai dari tanggal 21 September 2013 hingga 8 Februari 2014. Kegiatan HNP 2014 di antaranya berupa donor darah, Pengabdian Pada Masyarakat (PPM) Kampus, pengobatan gratis, dan kegiatan malam puncak acara HNP 2014. (rilis/kersa) o