Harian Borneo Tribune 17 Desember 2013

cmyk

I DEALISME, K EBERAGAMAN

KEBERSAMAAN

DA N

Borneo Tribune www.borneotribune.com

Selasa, 17 Desember 2013

14 Shafar 1435 H - 15 Cap It Gwee 2564

Telepon Redaksi/Iklan/Langganan/Pengaduan: (0561) 767788 Faximile. (0561) 766103

Alamat Redaksi: Jln Purnama Dalam No 2 - Pontianak 78121

Tidak Harus Diselesaikan di Pengadilan Sengketa Bisnis

B uah Bibir Rp 3,5 Triliun untuk Pengamanan Pemilu

Gubernur Kalimantan Barat (Kalbar) Drs. Cornelis MH menilai terjadinya sengketa-sengketa bisnis tidah harus diselesaikan melalui jalur hukum Perdata Barat. Tidak hanya itu hukum dagang juga tidak harus diselesaikan dengan hukum Perdata dipengadilan. Akan tetapi ada lembaga yang bisa menjembatani dua kepentingan ini.

Borneo Tribune, Pontianak Demikian hal ini di lontarkan Drs Cornelis, MH pada acara seminar penyelesaian sengketa bisnis di luar pengadilan yang diselenggarakan Badan Arbitrase Nasional Indonesia ( BANI) Arbitration Center yang dilaksanakan di lantai 1 Hotel Mercure yang terletak di Jalan A Yani Pontianak, Senin (16/12) pagi kemarin. ....Ke Halaman -11

Gubernur Kalbar Drs. Corneils, MH, ketika memberi arahannya diseminar BANI Arbitration Center di Hotel Mercure, Pontianak.

Foto Slamet Ardiansyah/ Borneo Tribune.

Gubernur Serahkan DIPA 2014 Kepada Bupati/Walikota

Jenderal Sutarman KEPALA Kepolisian RI, Jenderal Sutarman mengajukan anggaran sebesar Rp 3,5 triliun untuk pengamanan Pemilu 2014. Menurut dia, dana itu hendak digunakan untuk keperluan peralatan dan pengamanan Pemilu.

Jangan Buat SPJ Fiktif

....Ke Halaman -11

Beli Tiket Melalui Telepon Seorang pria ingin mengajak anak-anaknya ke bioskop tapi tidak ingin menunggu di antrian untuk membeli tiket, sehingga ia membeli tiket melalui telepon.

Dia bertanya, “Berapa harga tiket?”

Petugas berkata, “Tiga puluh ribu.”

Dia bertanya, “Berapa harganya untuk anak-anak?”

Petugas mengatakan, “Harga yang sama, tiga puluh ribu.”

Dia kemudian mengeluh, “Perusahaan penerbangan memberikan biaya setengah harga untuk anak-anak.” o

DIPA 2014. Sekda Kalbar Drs M Zeet Hamdy Assovie, MTM menerima penyerahan DIPA 2014 dari Gubernur Kalbar Drs Cornelis, MH, di Balai Petitih, Kantor Gubernur Kalbar. FOTO Andika Lay/Borneo Tribune.

19 WNA Asal China Diancam 5 Tahun Penjara

Diduga Sindikat Penjualan BBM Subsidi ke Industri

tentang Kehutanan, lantaran 19 WNA asal China ini telah membabat kawasan hutan lindung di Kecamatan Boyan ....Ke Halaman -11

Brigjend Pol Arie Sulistyo

Terkait Praktek Gula Ilegal di Kalbar

Kerugian Negara Terasumsi Rp.156 Miliar Borneo Tribune, Pontianak Atas kisruh praktek gula ilegal yang terjadi di Kalbar, sejumlah organisasi mengatakan turut mengawal kasus ini, serta mendesak Polda Kalbar menahan para tersangka guna

menimbulkan efek jera terhadap pemain gula lain yang belum ditangkap aparat kepolisian.

“Para tersangka gula ilegal seharusnya ditahan. Jangan sampai mereka kembali meng-

....Ke Halaman -11

1.800 Liter Solar Subsidi Diamankan

Babat Kawasan Hutan Lindung di Kalbar

Borneo Tribune, Pontianak Sebanyak 19 Warga Negara Asing (WNA) asal China diancam hukuman penjara selama 5 tahun, karena telah melanggar UU RI no.18 Tahun 2013

Borneo Tribune, Pontianak Gubernur Kalbar Drs Cornelis, MH didampingi Wakil Gubernur Kalbar Drs Christiandy Sanjaya, SE, MM, Senin (16/12) menyerahkan Daftra Isian Pelaksana Anggaran (DIPA) Tahun Anggaran 2014 sebesar Rp 21,6 triliun kepada Bupati/Walikota se Kalbar, dan seluruh instansi vertikal yang ada di Kalbar, Kodam dan Polda, di Balai Petitih, Kantor Gubernur Kalbar.

Besaran Pagu Daftar Isian Pelaksana Anggaran (DIPA) 2014 untuk khusus satuan kerja-satuan kerja di Kalbar sebesar Rp 7 Triliun. Sementara untuk alokasi transfer daerah untuk provinsi Kalimantan Barat secara total mencapai Rp 21,61 Triliun. Secara terinci, Satuan Kerja (Satker) vertical Kementerian/lembaga sebesar

ulangi perbuatannya. Bahkan memberi ruang pelaku baru dengan alasan tersangka yang sudah ada saja tidak ditahan,” kata Rustam Halim SH, Ketua ....Ke Halaman -11

Borneo Tribune, Pontianak Sebanyak 1.800 liter BBM bersubsidi jenis solar berhasil diamankan Sat Reskrim Polresta Pontianak, yakni di Jalan Tanjung Raya II Kecamatan Pontianak Timur, ketika solar ini hendak dibawa secara ilegal ke ....Ke Halaman -11

Solar subsidi yang dikumpulkan oleh AY alias Y, diduga dijual ke perusahaan Industri.

FOTO:Achmad Mundzirin/ Borneo Tribune.

PT. ANZON AUTOPLAZA Kantor Pusat Singkawang Ketapang Sanggau Sintang Landak

: Jl. A. Yani No. 89, Telp. (0561) 734280 : Jl. A. Yani No. 8, Telp. (0562) 637000 : Jl. R. Suprapto, Telp. (0534) 31841 : Jl. Jend. Sudirman, Telp. 0564 - 2025280 : Jl. MT. Haryono, Telp. 0565 - 24222 : Jl. Pulau Bendu No. 26, Kec. Ngabang

NEW

THE REAL MPV CUMA AVANZA YANG BISA

* Avanza G & E

HARGA ECERAN HARIAN BORNEO TRIBUNE - PONTIANAK, KUBU RAYA, MEMPAWAH,DAN SINGKAWANG Rp 2.000 - SAMBAS, BENGKAYANG Rp 2.200 - LANDAK,SANGGAU,SEKADAU, KETAPANG,KAYONG UTARA, SINTANG, MELAWI DAN PUTUSSIBAU Rp 2.500 -

Kayong Utara Selasa, 17 Desember 2013

Borneo T Tribune

2

Sungai Meluap, Warga Lubuk Batu Kebanjiran Borneo Tribune, Sukadana Pertengahan Desember ini, sebagian warga desa Lubuk Batu Kecamatan Simpang Hilir dilanda banjir akibat Sungai Pangkalan Tawak meluap. Dituturkan Amat, salah satu warga Desa Lubuk Batu, banjir yang melanda desa mereka sering terulang dan banjir kali ini lebih parah karena lebih lama dan besar. “Banjirnya biasanya tidak sebesar ini,” ujar Amat.

Banjir yang melanda sebagian desa di ujung Kecamatan Simpang Hilir ini merendam belasan rumah warga

yang berada di sekitar bantaran sungai Lubuk Sawak itu, bahkan beberapa kepala keluarga harus memindahkan perabot rumah tangganya ke lokasi yang aman dari banjir karena di dalam rumah ketinggian air hingga betis orang dewasa.

Air banjir yang melanda Desa Lubuk Batu tersebut cukup deras bahkan orang yang melintas dengan menggunakan kendaraan di atas jalan yang tergenang terasa berat dan harus berhati-hati akibat derasnya arus air.

Ketinggian banjir cukup

Opini

Mari Menikmati Hidup Menikmati kehidupan ialah suatu rasa dimana kita dapat merasakan betapa enaknya hidup, betapa beruntungnya hidup, dan betapa bahagianya hidup ini. Secara umum menikmati kehidupan diukur dengan hal menyenangkan dengan memiliki apa saja yang kita inginkan.

Di era modern saat ini bukanlah hal baru bila terjadi suatu masalah dalam kehidupan. Masalah tersebut tidak hanya berasal dari diri sendiri saja akan tetapi juga berasal dari luar yang hampir 75% dapat disebut sebagai factor utama penyebab suatu masalah. Masalah dalam dunia kerja, keluarga, belajar, dan yang lainnya merupakan hal yang sering terjadi saat ini sehingga, untuk dapat menikmati hidup seakan-akan tidak bisa.

Menikmati hidup itu tidak ditunjukkan untuk kehidupan masa mendatang, akan tetapi menikmati hidup ditunjukkan untuk kehidupan sekarang ini yang kita jalani. Kita dapat menikmati kehidupan jika kita dapat memikirkan kehidupan saat ini yang sedang kita jalani, bukan kehidupan di masa lalu ataupun di masa mendatang.

Jika kita mengingat kembali masa lalu itu akan membuat kesedihan yang berkepanjangan bahkan jika itu hal yang menyenangkan akan membuat kita berpikir untuk mengulang lagi kehidupan yang terdahulu.Hal ini hanya dapat membuat kita semua hidup dalam angan-angan saja dan tidak dapat berkembang. Sebaliknya apabila kita kita memikirkan kehidupan di masa yang akan datang kita akan terus dihantui dengan rasa cemas dan gelisah karena memikirkan target-target yang kita buat sendiri baik

secara personal maupun target bisnis. Hal ini malah yang akan membuat kita setres dan tertekan untuk mewujudkan semua target dalam hidup kita. Kita boleh membuat target dalam hidup kita akan tetapi kita tidak boleh terlalu memikirkanya melainkan kita harus menjalaninnya dengan santai dan pasti sehingga hal tersebut tidak akan menambah beban fikiran kita.

Sebenarnya yang kita perlukan untuk menikmati hidup kita bukan hal-hal yang membuat kita senang atau bangga akan apa yang kita miliki dan terwujudnya target-target dalam hidup kita, melainkan kesadaran dalam diri kita untuk menikmati hidup tanpa tuntutan dan target-target yang membebani diri kita sendiri. Kesadaran adalah kunci utama untuk kita dapat menikmati hidup ini. Dengan kesadaran segala hal yang kita lakukan akan terasa menyenangkan dan tanpa beban. Kita dapat menikmati hidup kita sehari-hari dengan penuh semangat dan kegembiraan.

Sama seperti ungkapan bijak, “Yesterday is a history, tomorrow is a mystery, today is a gift, that’s why we call it present.” Dengan demikian marilah kita menikmati hidup ini dengan kesadaran karena kesadaran adalah kunci dari menikmati hidup. Semoga apa yang saya tulis ini dapat mejadi bahan referensi para pembaca untuk dapat menikmati hidup dengan lebih baik dan tanpa target-target yang membebani diri anda sendiri, karena kenikmatan hidup tidak diukur dari materi ataupun hal-hal yang mewah melainkkan kenikmatan hidup diukur dari seberapa kita dapat meciptakan kesadaran dalam diri kita sendiri untuk hidup ini.

Agnes Yeyen N.D Mahasiswi POLTEQ Pontianak

· Wartawan, Kontributor, Intensive Programme and Freelancer “ Borneo Tribune” selalu di bekali tanda pengenal dan tidak diperkenankan menerima / meminta apapun dari narasumber · Setiap artikel atau tulisan berupa laporan kegiatan, cerita pendek, surat pembaca, puisi dan resensi yang dikirim ke redaksi hendaknya di ketik dengan spasi rangkap, maksimal 500 kata, ditandatangi dan disertai identitas ( No Telp / Fax jika ada ) dikirim ke alamat borneotribune@yahoo.com atau yusriadii@yahoo.com.

Terimakasih

Idealisme, Keberagaman dan Kebersamaan

bervareasi terutama di daerah dengan dataran lebih rendah, namun banjir kali ini hingga menggenangi badan jalan yang merupakan urat nadi transportasi masyarakat di sana. “Banjir sampai ke jalan banyak motor yang mogok waktu melintas,” imbuhnya.

Beberapa masyarakat menduga, banjir yang mulai sering menyapa daerah mereka diduga lantaran beralihnya fungsi hutan di perhuluan sungai Pangkalan Tawak karena pembukaan lahan perkebunan sawit.

Hingga berita ini diturunkan, banjir mulai surut, namun tidak menutup kemungkinan jika hujan kembali turun, luapan air akan kembali menyapa rumah mereka. Tidak ada data kerugian material dan juga korban akibat banjir tersebut, namun masyarakat mengharapkan adanya perhatian pemerintah untuk masyarakat yang rumahnya terendam banjir. (DL).

Derasnya air di ruas jalan Desa Lubuk Batu dapat menyeret setiap pelintas, sehingga kehati-hatian mutlak diperhatikan ketika banjir luapan Sungai Pangkalan Tawak terjadi. FOTO : Ist

Surat Suara Siap

KPU Tunjukan Sampel ke Partai

Bujang Asnan saat menunjukan spesiment surat suara yang ditunjukan kepada partai dan caleg dan selanjutnya ditandatangai oleh perwakilan sebagai bukti mereka telah mengetahui. FOTO: Abdul Khoir

Borneo Tribune, Sukadana Setelah sekian lama dinanti, contoh surat suara Pemilu Legislatif (pileg) 2014 siap dan Komisi Pemilihan Umum (KPU) KKU untuk kali pertama menunjukan kepada seluruh partai peserta pemilu, Senin (16/12) di Hotel Mahkota Kayong.

Dikatakan anggota KPU KKU Divisi Perencanaan, Keuangan dan Logistik, Bujang Asnan SE dijumpai di sela persiapan acara menyampaikan, KPU berniat menyampaikan pemberitahuan kepada seluruh partai bahwa surat suara disampaikan dan untuk diketahui.

“Kita ingin sampaikan ke

partai bahwa contoh surat suara siap, dan sebagai bukti setelah dipersentasikan dimintakan wakil partai menandatangani,” kata Bujang Asnan.

Dalam contoh surat suara tersebut memuat nama, nomor partai dan caleg masingmasing daerah pemilihan (Dapil), dan nama-nama tersebut adalah nama-nama yang dulu disampaikan partai dan telah dilakukan verifikasi.

Bujang Asnan juga menyampaikan nama-nama caleg yang telah tertulis tersebut sudah tidak dapat ditambah ataupun dikurangi, karena nama tersebut sudah masuk dan siap cetak di pusat, termasuk namanama caleg yang tersangkut

masalah hukum.

“Kita tidak berhak mencoret nama caleg atau menambah, walaupun saat ini tersangkut masalah hukum, namun nanti saat pemilihan bagi nama-nama yang telah memiliki status hukum tetap maka KPU akan menyebarkan pengumuman tentang pencoretan salah satu nama di setiap TPS dapil dimana caleg tersebut terdaftar,” ungkapnya.

Dalam sosialisai yang diselenggarakan di penghujung tahun tersebut, hadir seluruh perwakilan partai termasuk pihak keamanan yang nantinya sebagai pihak yang akan menjaga situasi keamanan saat pelaksanaan Pileg. (DL)

Opini

Dunia ‘Parkiran’ Sementara Oleh : Heriansyah Berbicara tentang sementara tentu muncul di benak kita tidak ada yang kekal di dunia ini melainkan sang Maha Pencipta Alam semesta, karena Dia-lah pemilik yang kapan saja bisa mengambil apa saja yang ia ciptakan di dunia ini. Jika kita lihat tema di atas tentu kita akan tahu bagaimana keadaan kita sekarang ini. Sebagai ilustrasi tentang tema di atas penulis coba paparkan sedikit yang dipahami tentang ‘parkir’ itu sendiri.

Jika kita perhatikan yang namanya parkiran itu biasanya tidak lama sehingga orang yang numpang parkir akan muncul kebimbangan terhadap apa yang ia tumpangkan/parkirkan, apalagi parkir dengan sistem bayar/waktu; artinya semakin lama kita parkir, maka ‘bayaran’ yang akan kita keluarkan akan semakin besar, sehingga tentu bagi mereka yang parkir

dengan sistem ini akan memanfaatkan waktu semaksimal mungkin agar waktu yang digunakan tidak terbuang dengan cuma-cuma melainkan ada manfaat bagi dirinya. Sistem parkir yang seperti ini perlu apresiasi yang tinggi dari kita. Begitu pula dengan pentingnya perhitungan bagi kita yang ‘parkir’ di Dunia yang fana ini. Dunia yang kita tumpangi ini hanya tempat parkir sementara yang oleh Allah kapan saja bisa mengambil alih bagi mreka yang menumpang parkir di sini (baca: bumi).

Terkadang kita lupa untuk menghitung sudah berapa lama kita menumpang parkir di bumi ini dan apakah kita sudah mempunyai biaya yang cukup untuk membayar biaya parkir yang telah gunakan??? Jika kita tidak mempunyai bekal yang cukup untuk mambayar tentu kita akan dimasukan ‘di penjara’ Nya??? Tentu jawaban itu ad pada diri kita sendiri.

Tapi pemilik dunia ini yaitu Allah Swt tidak pernah meminta bayaran atas ‘parkir’ yang kita gunakan, melainkan Dia hanya menagih tanggung jawab atas apa saja yang telah kita lakukan selama ‘parkir’ di dunia ini.

Keindahan dan keasyikan kita di dunia jangan sampai membuat kita lupa tentang kewajiban kita sebagai hamba-Nya yaitu untuk menghambakan diri kepada-Nya dan menjadi pemimpin serta menebarkan manfaat bagi semesta alam di Bumi ini. Allah SWT dalam firman-Nya senantiasa mengingatkan kita dalam Alquran surah Al-An’am ayat 32 yang artinya : “Dan tiadalah kehidupan dunia ini, selain dari main-main dan senda gurau belaka dan sungguh kampung akhirat itu lebih baik bagi orangorang yang bertaqwa. Maka Tidakkah kamu memahaminya?”

Ayat ini sudah sangat jelas mengabarkan kesenangan-kesenangan duniawi itu

hanya sebentar dan tidak kekal. Janganlah orang terperdaya dengan kesenangan-kesenangan dunia, serta lalai dari memperhatikan urusan akhirat sehingga kita perlu menyeimbangkan (balance) dunia dan akhirat, takutnya kita tidak mampu mempertanggung jawabkan apa yang telah kita lakukan selama di dunia ini, karena segala yang ada pada diri ini Akan dimintai pertanggungjawabannya atas apa saja yang telah dilakukan oleh kita. Sebagaimana dalam Alquran surah Yasin ayat 65 yang artinya : “Pada hari Ini kami tutup mulut mereka; dan berkatalah kepada kami tangan mereka dan memberi kesaksianlah kaki mereka terhadap apa yang dahulu mereka usahakan”.

Ayat ini sudah mengingatkan untuk kita agar seluruh anggota tubuh ini dimanfaatkan sesuai apa yang dianjurkan oleh Alquran dan Hadis agar kelak ketika dimintai pertanggungjawab-

annya kita tidak akan ketakutan karena anggota badan sudah menyiapkan Laporan Pertanggung Jawaban (LPJ) dengan amalanamalan yang baik.

Semoga dengan kita mengetahui bahwa dunia ini hanya tempat ‘parkiran’ sementara, diharapkan kita mampu memanfaatkannya dengan maksimal dan suatu saat siap untuk menebus bayaran selama kita parkir itu dan memperoleh kebahagiaan di Akhirat kelak serta tidak tergolong hamba-Nya yang merugi, hanya pada Nya kita menyembah dan memohon ampun, karena sebagai makhluk yang lemah kita tidak pernah lepas dari salah dan khilaf. Allah akan lebih senang jika seorang hamba yang salah dan ‘menebus’ kesalahannya dengan memohon maaf..wallahu a’lam bisshawab.

Heriansyah Mahasiswa Jurusan Tarbiyah PAI STAIN Pontianak

Penerbit: PT. Borneo Tribune Press. Direktur Utama: W Suwito, SH, MH. Direktur: Emiliana Sekretaris Direksi: Erika Sudiardjo Penasehat Hukum: A. Ambo Mangan, SH, MH, Martinus Ekok, SH, MH. Pemimpin Umum: Sisa Primashinta. Pimred: Hawad Sriyanto Wapimred: Yusriadi Sekretaris Redaksi : Aulia Marti Senior Editor: H. Nur Iskandar, SP, Tanto Yakobus, Alexander Mering, Hairul Mikrad. Redaktur Pelaksana: Ukan Dinata. Wartawan Senior: Andry, Budi Rahman, Agus Wahyuni Wartawan: Andika Lay, Achmad Mundzirin, Achmad Munandar, Jubeironi, Slamet Ardiansyah. Staf Redaksi: Fahmi Ichwan, M Taufik, Fery Ade putra, Yulan Mirza.Biro Mempawah: Johan Wahyudi, Jl. Pendidikan Gg. Suka Mulya No.10 (085654587038). Biro Bengkayang: Mujidi, www.borneotribunecom Jl. Pahlawan No. 10, Kelurahan Bumi Emas Bengkayang (085245247955). Singkawang: Rudi Hariyanto Alamat: Jl. Manggis Rt 026/Rw 009 Kelurahan Roban Kecamatan Singkawang Tengah.

TERBIT SEJAK 19 MEI 2007 Sambas: Amrul Ambiya (Kontributor/Pemasaran), Jl. Suka Mantri (085245527602). Landak: Yohanes Ngalai/Pemasaran, Jl. Barage Gg. Pak Kasih No. 51 Ngabang (085822062880). Biro Sanggau: Ratnasari Jl. Agus Salim No.10 (085245904505) Aditya ( 085349867788 ). Biro Sekadau: Bagus Kosminto, Jl. Irian No. 41 Sekadau Hilir (085245743683). Biro Sintang: Endang Kusmiyati (08524-5006757) Pemasaran: Fahri (085750296539 ) Jl. JC Oevang Oeray, Gg. Ahmad 2.Biro Melawi: Eko Susilo (0812-56452946) Jl. M Saad, Gg. Kayan, Serundung- Nanga Pinoh. Biro Kapuas Hulu: Teofilusianto Timotius Jl. Pasar Inpres blok A No. 13 Kota Putussibau. Ketapang: Jaidi Chandra (Kontributor), Jl. Gajah Mada No. 156 (081345450988). Biro Kayong Utara : Abdul Khoir. Umum Fitriyana, Ardiansyah. Percetakan/IT: (Manajer) Iwan Siswanto, (Wakil Manajer) Supriyanto, Rustam. Marketing: (Manajer) Hesty Yosana, Kusnan, Aldi C.Sirkulasi : M. Danny, Mulawarman Desain Iklan: Atika Ramadhani, M. Affandy,Keuangan: Jumi Erlinasari,Linda, Husada Muin. Tarif Iklan: BW (black and white) Rp 6000/mm kolom, Full Colour hal 1 Rp 15.000/mm kolom, halaman dalam Rp 12.000/mm kolom. Asisten Dirut: Khairoedin Pasaribu. Alamat Kantor Bisnis dan Alamat Redaksi: Jalan Purnama Dalam No 2 Pontianak Telpon 0561-767788 Fax 0561-766103. E-mail: borneotribune@yahoo.com

Borneo Tribune

cmyk

Selasa, 17 Desember 2013

Serba Serbi

Borneo T Tribune

3

Ilham Sanusi : Cegah Prabayar Demokrasi, Karena Merusak Terciptanya Legislator Yang Berkualitas Borneo Tribune, Sambas “ Dengan adanya seminar yang digelar oleh Ikatan Cendikiawan Muslim Indonesia ( ICMI ) Sambas bekerjasama dengan Korps Alumni HMI ( KAHMI ) Sambas, Sabtu ( 14/12 ) di Ruang Rapat Paripurna DPRD Sambas dengan mengusung tema Landscape Pemilu 2014 Harapan Lahirkan Legislator Berkualitas di Kabupaten Sambas memang merupakan hal yang positif dan hal ini perlu diwujudkan karena mempunyai legislator yang berkualitas inilah yang didambakan oleh masyarakat kedepannya, “ Ungkap Drs. H. Ilham Sanusi, Caleg DPR-RI dari Partai Nasdem.

Menurutnya kenapa ini penting untuk dilakukan karena dengan adanya kondisi riil 5 tahun yang lalu dan dimana pada tanggal 9 April 2014 kita akan melaksanakan pemilihan umum, maka perlu dan sangat perlu ditekankan pada seluruh masyarakat Indonesia khususnya Kalbar bahwa kita memerlukan legislator-legislator yang memenuhi kreteria sebagai seorang pemimpin atau calon legislator yang terbaik.

Dikatakannya bahwa kreteria legislator yang baik menurutnya disamping dia mempunyai ilmu pengetahuan, dia juga mampu menghayati, mempelajari dan membangun potensi yang ada didaerahnya, sehingga segala sumber daya alam dan sumber daya manusia

dapat berfungsi dengan baik dan jalannya pembangunan didaerah dapat semakin meningkat menuju kemajuan. “ Untuk semua itu maka adanya partai yang ada di Indonesia ini, mengemban amanah dari rakyat sebagai lembaga perjuangan untuk menghimpun, menyalurkan dan memperjuangkan aspirasi rakyat, “ tuturnya.

Ilham juga mengunggkapkan bahwa disamping itu, seorang legislator dia harus mempunyai nilai-nilai plus disamping dapat menyalurkan dan memperjuangkan aspirasi rakyat, seorang legislator juga harus bersifat objektif, artinya tidak pernah membeda-bedakan, jujur, terbuka, amanah dan dapat dipercaya. “ Memang tidak gampang mencari caleg yang punya idealisme seperti itu dizaman sekarang, karena ketika flashback pada zaman dahulu seorang caleg yang akan terjun pada pemilu maka mereka sudah dilatih dan di didik menjadi kader daerah dan kader bangsa yang dapat bertanggung jawab dan memperjuangkan kemaslahatan rakyat.

Berbanding terbalik pada zaman sekarang caleg lebih bersifat prabayar demokrasi. Artinya seorang caleg prabayar demokrasi ketika masuk kedalam dunia politik, mereka akan menggunakan segala cara untuk membujuk dan memikat simpati rakyat agar dia

terpilih menjadi legislator.

Salah satunya dengan uang, jelas ketika uang bermain maka rasionalisme untuk mendapatkan dan menghadirkan sosok legislator yang berkualitas akan sirna, karena adanya prabayar demokrasi tersebut, “ jelasnya. “ Tidak akan menghasilkan caleg yang baik kalau

itu diterapkan, seharusnya sebagai caleg maka yang perlu ditunjukkan adalah kualitas, bobot dan mutu.

Maka cegahlah prabayar demokrasi karena akan merusak pemilu untuk mendapatkan legislator yang berkualitas.

Untuk menjadi legislator yang berlualitas maka tampilkanlah diri kita

sebagai bobot yang baik, berkualitas yang dapat diandalkan dan dipercaya oleh masyarakat, sehingga ketika anda tampil maka anda sudah punya program-program yang baik untuk pembangunan Kalbar pada khususnya dan Indonesia pada umumnya, “ Pesannya.(Rul)

Ilham Sanusi

Cap Go Meh Raih Wonderfull Of The World Borneo Tribune, Jakarta, Markplus Indonesia, merupakan ajang pamasaran terbesar di Indonesia dimana telah dislenggarakan oleh Markplus sejak tahun 2006 lalu, yang menyediakan gambaran dan pembahasan yang konkrit tentang fenomena pemasaran yang berpengaruh terhadap prediksi pemasaran masa depan di Indonesia.

Pada tahun 2013 ini markplus Conference dilaksanakan untuk yang ke delapan dengan mengusung tema, Market-Ing In The New New Indonesia, yang mencerminkan ide dan Insigt pemasaran untuk setahun kedepan dan tidak terlepas dari kondisi Indonesia saat ini.

Selain itu, Indonesia baru mengacu pada kondisi Indnesia yang akan mengalami kondisi politik yang baru dengan hajatan demokrasi pemilu presiden, sebagai salah satu penanda Indonesia baru, yang akan mengalami pertumbuhan dan perkembangan ekonomi signifikan dan makin diperhitungkan oleh dunia internasional. Hal itu dikemukakan oleh CEO sekaligus Founder Markplus Hermawan

Wakil Gubernur Kalbar Drs. Christiandy Sanjaya, SE. MM didampingi Ketua Cap Go Meh tahun 2012 Pui Sudarto, secara bersama menerima Penganugerahan Penghargaan Wonderful Indonesia tahun 2013. FOTO Humas Pemrov Kertjaya sebagai Keynote yang melibatkan tidak kurang speech dalam kesempatan ke- dari 500 perusahaan serta giatan Markplus Conference menghadirkan pembicara yang berpengalaman 2014 yang berlangsung di The sangat dibidangnya.

Ritz Carlton, Jakarta Facific Selain akan memaparkan Place. Kamis, (12/12). prediksi pemasaran di tahun Acara tersebut dihadiri oleh depan dan sudah menjadi tra5000 peserta terdiri dari para eksekutif, pebisnis, pemasar, disi ajang ini akan dimeriahkan akademia, pelajar, dan bebera- dengan dianugerahkannya pa pejabat dari kementerian/ penghargaan merketers of the lembaga dan dihadiri juga un- year 2013, yang merupakan dangan dari negara Asean dan penghargaan dan sekaligus Internasional dan profesional pengakuan kepada marketers di Indonesia, yang dalam kesehariannya terbukti menunjukkan Spirit Marketing dan berhasil membuat dampak besar tidak hanya pada perusahaan yang ia pimpin tapi juga dampak besar bagi masyarakat secara luas.

Yang tak kalah menarik dari acara Markplus Coference 2014 tersebut dirangkaikan juga dengan pergelaran The Real WOW, yang diselenggrakan oleh Marketeers Markplus dengan Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif yang ke 3 kalinya, untuk tahun 2013 ini Real WOW mengusung tema The

Great Indonesia Songbook Sound From Rote Ndao, tema tersebut diambil sebagai upaya memperkenalkan dan mempromosikan alat musik sasando, sebagai alat musik yang unik dari pulau rote.

Kegiatan Apresiasi The Real Wonderful Of The World Indonesia tahun 2013 menurut Wakil Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Sapta Nirwandar, adalah sebagai penghargaan atas keberhasilannya mempertahankan budaya agar tetap hidup dan tetap ramai dikunjungi para wisatawan. Untuk tahun 2013 terdapat 4 nominasi yang merupakan destinasi wisata paling WOW, yakni pertama Kota Tua, Jakarta, sebab Kota Jakarta ini meskipun telah ditempa zaman kota ini tetap bertahan bahkin kini kembali bersolek.

Kedua, Kota Melaka, kota yang terletak di Melaka Malaysia ini telah masuk daftar Unisco sejak tahun 2008, yang dianggap sebagai salah satu destinasi terbaik versi Kemenparekraf, selanjutnya adalah Pulau Rote Nusa Tenggara Timur, karena selain pulau tersebut sangat Indah, pulau ini adalah rumah bagi sasando, salah satu alat musik yang unik yang membuat jatuh hati banyak wisatawan, dan Destinasi berikutnya, adalah Kota Singkawang, Kalimantan Barat, dipilihnya kota ini, karena Singkawang merupakan salah satu kota yang masih mempertahankan Tradisi Cap Go Meh yang sangat memukau dan syarat dengan budaya serta sangat menarik untuk diskasikan oleh para wisatawan.

Wakil Gubernur Kalimantan

Barat, Drs. Christiandy Sanjaya, SE. MM, didampingi Ketua Panitia Cap Go Meh Kota Singkawang tahun 2012, Pui Sudarto, yang mendapat undangan khusus dalam rangka penganugerahan Penghargaan Wonderful Of The World dari kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, pada rangkaian acara Markplus Indonesia, mengungkapkan kegembiraannya, karena Cap Go Meh yang setiap tahun diselenggarakan, merupakan salah satu pagelaran yang benar-benar unik, dan merupakan salah satu agenda pariwisata Kalimantan Barat yang telah mendunia.

Selanjutnya Wagub merasa bersyukur sebab kali ini Kota Singkawang dengan Cap Go Mehnya telah berhasil meraih Wonderfull Indonesia WOW, dan berharap agar Kota Singkawang Kalimantan Barat semakin dikenal baik Nasional maupun dunia, dan orang nomor dua di Kalbar itu berharap dengan diterimanya penghargaan Wonderful Indonesia WOW, mudah-mudahan Kota Singkawang khususnya dan Kalimantan Barat pada umumnya akan terjadi peningkatan jumlah kunjungan wisata yang lebih baik lagi.

Dalam kesemptan tersebut, selain penghargaan WOW, yang diberikan oleh Makplus dan Kemenparekraf, PT. Pos Indonesia, juga meluncurkan seri perangko terbaru dengan menampilkan gambar menarik dari beberapa daerah, termasuk Kalimantan Barat, yaitu Kota Pontianak dengan gambar perahu motor disungai kapuas dan berlatar belakang Jembatan Kapuas, yang diterima oleh Wagub Kalbar. (Lay).

Kalimantan Barat - Kota Pontianak Borneo Tribune

Selasa, 17 Desember 2013

4

PPDI Dapatkan Hak Legal Berlalu Lintas Polresta Pontianak.

Lanjut AKP Jovan R Sumual, untuk di Kalbar ini baru pertama kalinya hak tersebut diberikan kepada PPDI, yakni berlangsung di Polresta Pontianak, dan diharapkan warga atau masyarakat yang tergabung dalam PPDI Kalbar ataupun Kota Pontianak dan Kubu Raya, untuk juga membuat SIM D, sehingga ketika berlalu lintas para penyandang distabilitas dalah pengemudi yang legal. ” Semua warga negara Indonesia ini memiliki hak yang sama, dan tidak dibedakan – bedakan, apalagi ini sudah diamanatkan oleh Undang – undang, termasuk penyandang distabilitas juga berhak mendapatkan SIM, bukan hanya orang seperti biasanya saja, karena orang yang tergabung dalam PPDI ini juga bekerja dan menggunakan kendaraan, sehingga harus dilegalkan, dan kemauan mereka juga ada untuk patuh dan taat akan tata tertib berlalu lintas,” pungkas AKP Jovan R Sumual.

Dijelaskan oleh AKP Jovan, mekanisme pembuatan SIM D untuk penyandang distabilitas ini, mekanismenya sama dengan orang yang biasa, di mana penyandang distabilitas ini, juga mengikuti pendaftaran, pendataan,

Soal Lingkungan, Pengusaha Tak Jujur Beri Laporan Borneo Tribune, Pontianak SOAL lingkungan, bukan hanya banyak dilanggar oleh masyarakat biasa. Kalangan pengusaha pun turut melanggar menjaga kebersihan lingkungan. Badan Lingkungan Hidup Kota Pontianak melalui Sekertaris Badan Lingkungan Hidup (BLH) Kota Pontianak Zulkifli mengatakan, banyak pengusaha tidak jujur dalam membuat laporan soal lingkungan.

Seperti pembuangan limbah, menjaga tidak terjadinya pencemaran air. Dalam laporan pengusaha, kadang terkait lingkungan diberikan laporan tidak sesuai lapangan. Hal ini diakui Zulkifli lantaran kerap BLH menemukan kejadia di lapangan tak sesuai laporan. Dari keenggana ini, Zulkifli mengatakan tak segan akan mencabut izinnya bila pemilik usaha tidak bisa diajak bekerjasama dalam menjaga lingkungan.

“Temuan kita di lapangan, biasanya laporan yang disampaikan oleh perusahaan pada umumnya tidak bermasalah, tapi dilapangan bermasalah. Selanjutnya kami berikan teguran, bila terus melanggar, akan diberikan sanksi sampai

pencabutan izin bahkan denda,” ungkapnya belum lama ini.

Zulkifli juga menambahkan, pihaknya tak akan memberi toleransi lagi kepada pelaku usaha yang melanggar aturan pencemaran air sesuai Peraturan Daerah Nomor 5 tahun 2011 tentang pengendalian pencemaran air.

“Perda ini sudah mengatur untuk mewujudkan kelestarian fungsi air agar air yang digunakan bisa berkelanjutan untuk memenuhi berbagai kebutuhan manusia. Jadi jika ada yang melanggar dijelaskan pada pasal 41 ada sanksi-sanksinya teguran tertulis, paksaan pemerintah daerah, pembekuan izin lingkungan dan pencabutan izin lingkungan.

Pasal 44 ketentuan pidana ancaman kurungan enam bulan denda 50 juta,” jelas Zulkifli.

BLH akan kembali melakukan pemeriksaan di lapangan sekaligus memberikan penindakan mulai Desember bulan ini. 10 jenis usaha yang mejadi target BLH dalam mengawasi pencemaran air adalah restoran, rumah makan, hotel, industri, rumah sakit, SPBU, home industri, pengembang dan klinik. (Uby) o

Sujono Harapkan Fasilitas Pelayanan Publik ujian teori maupun praktek. ” Mereka mengikuti semua mekanisme proses pembuatan SIM, sama layakanya seperti orang biasa, bahkan semangat mereka sangat tinggi untuk taat akan peraturan lalu lintas,” tambahnya.

Sementara itu Sujono (38) warga Kota Baru Kecamatan Pontianak Kota yang merupakan bagian dari PPDI Kota Pontianak, dirinya mengucapkan terima kasih sebesar – besarnya kepada Sat Lantas Polresta Pontianak, yang mau melayani orang sepertinya dalam pembuatan SIM D. ” Saya dan teman dari PPDI mengucapkan terima kasih kepada Sat Lantas Polresta Pontianak, karena ini baru pertama kali di Kalbar, kami yang merupakan penyandang distabilitas diberikan hak untuk legal berlalu lintas, seperti orang pada umumnya, dan kami sangat terharu akan hal ini,” ujar Sujono.

Dikatakan Sujono, fasilitas pelayanan pembuatan SIM D di Sat Lantas Polresta Pontianak sangat berkesan untuk PPDI, karena disini Sat Lantas Polresta Pontianak membuktikan, bahwa hak seseorang dan orang lainnya itu sama dalam pelayanan publik. “ Disini terlihat kami tidak

MELAYANI Kasat Lantas Polresta Pontianak AKP Jovan R Sumual saat memberikan arahan kepada PPDI Kalbar dan Kota Pontianak.

FOTO:Achmad Mundzirin/Borneo Tribune. dibeda – bedakan, kami dilayani seperti orang pada umumnya, tentunya kami akan taat akan tata tertib lalu lintas, apalagi kami saat ini telah diberikan SIM D, jadi untuk penyandang distabilitas diharapkan juga membuat SIM D, sehingga kita ti-

dak dianggap sebelah mata oleh orang lain, melainkan kita ini sama, dan buktikan bahwa kita juga taat akan berlalu lintas,” katanya.

Selain itu Sujono yang menggunakan sepeda motor matic dengan 3 roda di bekalang dan 1 di depan ini pun, mengharap-

kan tidak hanya Polresta Pontianak saja yang dapat memberikan fasilitas pelayanan publik seperti ini, melaikan Pemerintah, Rumah Sakit, dan lain sebagainya, juga memberikan pelayanan publik yang seperti ini.

“Saya berharap kedepannya

Kota Pontianak maupun Kubu Raya, juga mengikuti jejak Sat Lantas Polresta Pontianak, yakni tidak membeda – bedakan dalam melayani masyarakat secara luas, karena kami penyandang distabilitas juga memiliki hak untuk dilayani,” harapnya. (Zrn) o

Perbaiki Manajemen Pemerintahan

Cegah Korupsi dan Berantas Kemiskinan Borneo Tribune, Kepri MASALAH besar yang sekaligus merupakan tantangan paling berat hingga kini masih dihadapi Pemerintah adalah korupsi yang semakin merusak legitimasi pemerintah, bahkan negara, dan kemiskinan yang masih terus berlanjut yang menyebabkan rendahnya harga diri bangsa kita. ”Pemerintah seyogyanya memiliki strategi untuk secara efektif mempercepat pengentasan kemiskinan dan mencegah terjadinya korupsi. Kedua masalah tersebut di jadikan sebagai tema dalam Raker Nasional APPSI di Kota Batam Provinsi Kepulauan Riau SwissBelhotel, Minggu (15/12).

Kemiskinan merupakan sebuah persoalan yang telah lama mendera bangsa ini.

Hampir seluruh periode Pemerintah menitik beratkan persoalan kemiskinan sebagai program prioritas utama untuk diselasaikan. Pada dasarnya kemiskinan adalah sebuah persoalan yang dinamis, dimana baik sasaran maupun penyebabnya kemiskinan dapat berubah bergantung pada faktor yang mendorongnya.

Selain itu, masalah kerentan penduduk terhadap kemiskinan juga masih menjadi masalah. Kerentanan pen-

CINDRAMATA Asisten I Setda Kalbar, Drs Sumarno menerima Cindramata dari Gubernur Kepulauan Riau, H. Muhammad Sani pada Raker Nasional APPSI di Kota Batam. FOTO Rinto/Humas Pemprov. duduk untuk menjadi miskin bisa menjadi ancaman besar ancaman tersebut akan terlihat secara nyata apabila terdapat perubahan situasi ekonomi nasional secara ekstrim, seperti inflasi tinggi, pemutusan hubungan kerja (PHK) secara massal, dan terjadinya bencana alam yang hanya akan membuat penduduk yang tadinya tidak miskin menjadi miskin.

Kepala Bappenas, Prof. Dr. Armida Salsiah Alisjahbana, SE.,MA. membuka acara Raker Nasional APPSI mengatakan, berangkat dari persoalan tersebut, mutlak dibutuhkan sebuah kajian yang dapat mencari kebijak-

an atas beragam persoalan kemisinan.

Dimana, kebijakan tersebut terbagi menjadi kebijakan untuk pusat dan daerah.

Dari itu, Berbagai program kebijakan telah dirumuskan untuk menanggulangi persoalan kemiskinan. Program tersebut meliputi kegiatankegiatan yang bertujuan untuk memenuhi hak dasar hidup seperti Jamkesmas, program keluarga harapan, Raskin, dan Bantuan siswa miskin. Selebihnya adalah program-program yang bersifat memberdayakan (PNPM Mandiri), serta yang bertujuan mengatasi kemiskinan melalui pemberian Kredit

Usaha Rakyat (KUR).

Sementara itu, terkait permasalahan korupsi, meskipun komisi pemberantasan korupsi (KPK) sudah bekerja keras, rasanya kegiatan korupsi tidak surut. Ini artinya pemberatasan korupsi, perlu dibangun suatu sistem yang mampu menutup semua peluang terjadinya korupsi.

Sistem administrasi dan manajemen yang memuliakan sfisiensi, pengambilan keputusan yang mengacu pada prinsip-prinsip transparansi dan akuntabilitas adalah suatu kebutuhan yang mendesak untuk dibangun.

Sistem itu yang menjamin kualitas profesionalisme dalam rekrutmen dan promosi aparatur negara, serta menerapkan suatu sistem pengawasan yang efektif. Semuanya ini perlu kita pahami dan matangkan konseptulisasinya agar bisa dengan mudah dituangkan dalam rangkaian kebijakan administrasi. Dari rapat kerja ini kita harapkan lahirnya sejumlah kesimpulan dan rekomendasi yang akan di ajukan kepada Presiden RI. Asisten Administrasi Pemerintahan Setda Prov Kalbar, Drs. Sumarno yang mewakili Gubernur Kalimantan Barat, pada Raker Nasional

TVS Pontianak

: 0853 9320 2778

TVS Ketapang

: 0852 4945 5790

TVS Pinoh

: 0813 4557 8321

TVS Merdeka Motor PTK : 0821 5030 6989

TVS Rasau

: 0853 9355 5508

TVS Sintang

: 0812 5746 6666

TVS Putussibau

: 0821 5125 9567

TVS Tepuai

TVS Singkawang

: 0857 5069 6740

TVS BM Sintang

: 0852 5260 1948

TVS Anugrah Sekadau

: 0813 4540 2238

Hubungi dealer TVS terdekat atau SMS

: 0813 4528 6562

APPSI mengatakan, Masalah korupsi bukan menjadi hal yang baru, permasalahan tersebut sangat mengganggu proses penyelenggaraan pemerintahan, untuk itu, kita bersama-sama berharap, agar pemberantasan korupsi ini harus diluruskan lagi, bagaimana, cara yang tepat, baik, santun, dalam pemberatasannya.

Berkaitan dengan masalah kemiskinan, Drs. Sumarno menjelaskan, masalah ini harus segera di selesaiakan, apa yang menjadi penyebab sebenarnya yang terjadi di masyakat terutama masyarakat di pedesaan, apakah mereka meliki lahan tapi tidak bisa mengelola, atau halhal lainnya, masalah ini lah yang harus di cari jalan keluarnya, infrastruktur merupakan modal utama yang harus di perhatikan. ”Negara kita sudah jauh sekali tertinggal, bukan hanya di luar, di kawasan Asean kita sangat jauh sekali. Melalui rapat kerja Nasional Asosiasi Pemerintah Provinsi Seluruh Indonesia (APPSI) ini sangat diharapkan akan mendapatkan rumusan, dan program yang tepat guna menyelesaikan masalah-masalah tersebut. Kata Gubernur dalam sambutan yang dibacakan Asisten I Setda Kalbar Drs Sumarno. (Lay) o

CMYK

CMYK

Borneo Tribune, Pontianak PERSATUAN Penyandang Distabilitas Indonesia (PPDI) Provinsi Kalbar dan Kota Pontianak kini mendapatkan hak untuk legal berlalu lintas sebagai pengguna jalan, di mana para masyarakat yang tergabung dalam PPDI dapat membuat Surat Izin Mengemudi (SIM) D di Polresta Pontianak, Senin (16/12) kemarin.

Kasat Lantas Polresta Pontianak AKP Jovan R Sumual saat dikonfirmasi kehadirand ari teman – teman PPDI Kalbar dan Kota Pontianak, dirinya mengatakan ,kedatangan 8 orang yang tergabung dalam PPDI ke Kantornya tersebut, agar para penyandang distabilitas yang ada di Kota Pontianak, mendapatkan hak yang sama dengan masyarakat lainnya, yakni legal berlalu lintas ketika mengendarai kendaraan di jalan umum.

“Kita memebrikan hak kepada penyandang distabilitas ini, karena memang sudah diamanatkan dalam UU RI no.22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, yakni sesuai dengan pasal 80 huruf (e) tentang penggolongan surat izin mengemudikan kendaraan khusus untuk penyandang distabilitas, maka dari itu kita layani mereka dalam pembuatan SIM,” jelas Kasat Lantas

Mempawah-Kubu Raya Borneo Tribune

Selasa, 17 Desember 2013

Perkuat Karakter Bangsa Melalui Film Inspiratif Borneo Tribune, Mempawah Pendidikan tidak sekedar bertujuan membuat orang menjadi pintar. Lebih dari itu, pendidikan memiliki misi untuk membuat orang menjadi baik.

Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) RI, bekerjasama dengan Pemerintah Kabupaten Pontianak, melaksanakan nonton bareng film inspiratif bentuk peresmian nilai budaya sebagai penguat karakter bangsa, Senin (16/12), kemarin di Gedung Kartini Mempawah Pemutaran film inspiratif tersebut dilaksanakan tiga sesi.

Sesi pertama pemutaran Film “Tanah Surga Katanya” untuk tenaga pendidik. Sesi dua pemutaran film “Hasduk Berpola” untuk para siswa dan Sesi Ketiga pemutaran film “Garuda di Dadaku 2” untuk masyarakat umum.

Pemutaran tersebut, dihadiri, Kasubdit Verifikasi dan Perumusan Nilai Direktorat Sejarah dan Nilai Budaya RI, Triana, Anggota DPR RI Komisi X, Zulfadhli Hamid, dan Wakil Bupati Pontianak,

Rubijanto.

Pada kesempatan tersebut, Anggota DPR RI, Zulfadhli mengatakan ide pelaksanaan nonton bareng film inspiratif, telah menjadi pembahasan DPR RI bersama Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan RI tiga tahun yang lalu.

Hal ini, dikarenakan melihat kondisi karakter bangsa yang semakin menurun, dan lembaga pendidikan selalu disalahkan, dikarenakan banyak generasi muda yang memiliki sifat dan karakter negatif. Untuk itu, ia mendorong Kemendikbud agar melaksanakan stimulan pemutaran film inspiratif tersebut.

“Pengaruh global tidak dapat dielakan lagi, dan kita tidak siap terhadap kemajuan informasi dan komunikasi.

Bahkan banyak film-film yang miskin terhadap pendidikan karakter bangsa. Untuk itu, pemutaran film inspiratif ini, diharapkan menumbuhkan dan memperkuat karakter bangsa bagi generasi muda,” kata Zulfadhli.

Sedangkan Wakil Bupati Pontianak, Rubijanto, me-

Nonton Bareng Anggota DPR RI Komisi X, Zulfadhli menghadiri nonton bareng film inspiratif di Gedung Kartini Mempawah. Foto : Johan Wahyudi/Borneo Tribune

nyambut baik pemutaran fil inspiratif tersebut, diharapkan menjadi nilai tambah bagi pendidikan karakter anak didik di Kabupaten Pontianak.

“Perubahan informasi akibat pengaruh global sangat

luar biasa. Dari zaman saya sekolah dulu, sampai saat ini perubahan informasi sangat luar biasa. Jika tidak bisa dikendalikan sangat berbahaya bagi generasi penerus bangsa. Contohnya sinetron ditelevisi yang me-

nampilkan karakter-karakter konyol yang tidak sesuai dengan karakter bangsa.

Untuk itu, saya berharap sinetron-sinetron yang ada ditelevisi bisa dikendalikan, agar tidak merusak karakter bangsa,” katanya. (JoE).

Singapura Lakukan Latihan Pengintaian Udara Bersama TNI AU Borneo Tribune, Kubu Raya Rombongan penerbang Royal Singapore Air Force (RSAF) mendarat di Lanud Supadio, Senin (16/12) sekitar pukul 11.00 WIB. Kedatangan awak-awak penerbang tersebut dalam rangka melakukan latihan bersama dengan tema yaitu Latma Camar Indo-Pura yang dilaksanakan tiga hari mulai dari tanggal 16-18 Desember 2013.

Pendaratan rombongan RSAF tersebut disambut langsung Komandan Lanud Supadio beserta jajaran dan

juga disambut dengan tarian tradisional asal kalimantan barat yaitu tarian dayak yang mengawali prosesi penyambutan itu.

Disela-sela latihannya, Komandan Lanud Supadio, Kolonel Penerbang Ir.Novyan Samyoga menjelaskan latihan bersama penerbang Singapura ini termasuk kerjasama yang dilakukan pihak Indonesia dan Singapura yang telah terjalin akrab dan harmonis hingga sekarang. ”dengan kesempatan ini Lanud Supadio Pontianak

dapat melaksanakan latihan bersama singapura mengenai pengintaian udara,”katanya.

Danlanud mengatakan TNI AU bersama RSAF tiga hari kedepan, bersama-sama melaksanakan latihan pengintaian udara di titik-titik yang telah ditentukan. “dari sinilah kita dapat bersamasama melaksanakan sharing, untuk saling berbagi pengalaman dan saling mengkoreksi apa yang perlu diperkuat,” tuturnya. ”selain latihan bersama, para penerbang singapura juga kita kenalkan mengenai

Kota Pontianak dengan segala kekayaan kebudayaan yang ada dan kita ajak keliling kota agar mereka juga merasa hangatnya kota khatulistiwa,” ujar Kol.Novyan.

Kerjasama antara Indonesia dan Singapura saat ini, ditambahkannya telah lama terjalin hubungan kerjasama antar kedua negara dan hingga sekarang sangat dekat sekali. “tidak hanya dilaksanakan di Lanud Supadio Air Forces, kerjasama seperti latihan bersama ini telah dilaksanakan di berbagai

provinsi di Indonesia, dan kali ini Singapura mendapatkan kesempatan untuk latihan bersama kita,” tungkasnya. ”acara latihan bersama dengan Singapura ini telah rutin digelar di berbagai provinsi di Indonesia tiap tahunnya, dan kita berharap latihan bersama yang digelar di Lanud Supadio ini akan terus ada dan semakin diperkuat dengan alutsista yang ada untuk memperkuat dirgantara Indonesia,” pungkas Kol.Pnb.Novyan.

(Adex)

Pencapaian Retribusi Parkir KKR Melebihi Target Borneo Tribune, Kubu Raya Pemerintah Kabupaten Kubu Raya pada tahun 2013 ini berhasil memungut retribusi parkir sebesar Rp 13 juta. Dimana target yang ditentukan dalam pemungutan restribusi parkir pada tahun 2013 itu pun hanya sebesar Rp 10 juta. ”Ya untuk target retribusi parkir kita sangat melebihi target yang ditentukan oleh Pemerintah Daerah. Meskipun dalam pemungutan retribusi ini banyak berbagai kendala yang dihadapi namun hal tersebut tetap jugag tercapai sesui yang ditentukan,”kata Plt Dinas Perhubungan Kabupaten Kubu Raya , Rustam, Senin

(16/12).

Rustam mengatakan, banyak berbagai kendala yang dihadapi dalam memungut retribusi parkir ini, antara lain, minimnya kesadaran para jukir dalam menyetor retribusi setiap bulannya.

Selain itu juga mendapat kendala yakni, begitu banyak jukir liar yang ada di wilayah Kubu Raya ini. ”Kita akui memang agar rumit dalam memungut retribusi parkir ini. Karena minimny kesadaran para jukir untuk menyetor retribusi ini pada tepat waktu. Meskipun demikian para jukir tetap melakukan penyetoran restribusi itu walaupun mengalami tugakan

beberapa bulan,”katanua.

Rustam mengatakan, bahwa berdasarkan data yang dimiliki oleh pihaknya, terdapat 34 jukir resmi di Kabupaten Kubu Raya. 34 jukir itu pun terpecah menjadi dua bagian, yakni di wilayah Parit Baru dan Sui Raya . “Dua wilkayah itu yang menjadi aset kita dalam memungut retribusi perparkiran ini. Sedangkan wilayah lainya msih sangat minim,”tuturnya.

Ia pun menerangkan, berdasarkan perda , Jukir dikubu Raya hanya bisa menarik biaya parkir sebesar Rp 500,- untuk kendraan roda dua. Sementara untuk kendaraan roda empat itu Rp. 1000,-. “Belum ada kena-

ikan untuk Perda retribusi perparkiran Kabupaten Kubu Raya ini. Jika dibandingkan dengan Kota Pontianak roda dua saat ini dipungut sebesar Rp. 1000 dan roda empat dipungut Rp. 2000,-, maka kita masih megacu pada perda lama yakni Rp 500 hingga Rp 1000,-” katanya.

Ia pun mengatakan, dalam pencapaian target perparikiran ini dari tahun ke tahun selalu melebihi target yang telah ditentukan.

“Sejak berdirinya Kabupaten Kubu Raya ini, target retribusi perparkiran selalu melebihi target yang ditetapkan. Dan diharapkan untuk kedepanya juga peningkatan

dalam memungut retribusi perparkiran ini terus mengalami peningkatan yang signifikan ,”ujarnya.

Saat disinggung mengenai target Retribusi pada 2014 mendatang, ia pun belum tahu berapa target yang akan ditentukan oleh pemerintah.

Meskipun demikian pihaknya yakin dalam memungut retribusi perparkiran ini akan selalu melebihi target yang ditentukan , walaupun ada kendala yang dihadapi . “ Ya kemungkinan besar target pencapaian restribusi parkir pada tahun 2014 itu mengalami kenaikan. Untuk angka pastinya kita belum mengetahuinya,”ungkapnya.

(Adex)

5

Masyarakat Jawa Gelar Sedekah Bumi Borneo Tribune, Mempawah Untuk kali keempat paguyuban masyarakat Jawa di Kabupaten Pontianak menggelar acara sedekah bumi, Minggu malam (15/12), kemarin.

Acara digelar di Terminal Mempawah, dibuka langsung Plt. Sekretaris Daerah Kabupaten Pontianak, Firman Juli Purnama mewakili Bupati Pontianak, Ria Norsan.

Firman Juli menyatakan Pemerintah Kabupaten Pontianak mengapresiasi acara sedekah bumi yang digelar Paguyuban Masyarakat Jawa Kabupaten Pontianak. Menurutnya kegiatan ini merupakan potret keharmonisan antaretnis yang ada di Kabupaten Pontianak.

“Kegiatan semacam ini menunjukkan kehidupan masyarakat di Kabupaten Pontianak sangat harmonis dan saling menghargai satu dengan yang lainnya,” katanya.

Selain itu, Firman Juli menyebut sedekah bumi merupakan satu di antara budaya lokal yang harus dijaga kelestariannya. Menurutnya hal ini penting karena bangsa Indonesia kini mendapat invasi serius dari kebudayaan barat. Selain itu, kata Firman, sedekah bumi juga dapat membangun karakter budaya daerah yang bermartabat.

“Kegiatan ini baru yang keempat kalinya. Jadi mungkin belum familiar di Kabupaten Pontianak. Namun demikian bentuk kegiatan ini harus dikembangkan dan dijaga kelestariannya. Apalagi dengan sekarang ini pengaruh globalisasi sangat tinggi,” ucap Firman.

Panitia kegiatan, Susanto, bersyukur karena budaya Jawa mendapat penerimaan yang baik di Kabupaten Pontianak. Ia menuturkan budaya punya fungsi strategis sebagai pengikat cita-cita kebersamaan.

“Kebersamaan yang terjalin nantinya menjadi modal bagi perjalanan proses pembangunan yang ada di Kabupaten Pontianak. Selain itu budaya juga bisa memberikan arah ke mana bangsa dan daerah ini akan dibawa,” tambahnya.

Secara khusus Susanto atas nama masyarakat Jawa di Kabupaten Pontianak juga menyatakan bela sungkawa atas musibah banjir yang melanda sebagian besar wilayah di Kabupaten Pontianak. Dirinya mengajak para korban banjir untuk bersabar dan tidak larut dengan musibah yang menimpa.

“Kita jangan larut dengan musibah, tetapi harus cepat bangkit dan berkarya dengan harapan perjalanan proses pembangunan selalu akan tetap terwujud dalam rangka menjadikan Kabupaten Pontianak yang sejahtera,” ujarnya.

Sedekah bumi adalah ritual budaya masyarakat Jawa yang merupakan wujud syukur kepada Tuhan YME atas limpahan rahmat dan rezeki kepada masyarakat petani atas hasil panen yang didapat. (JoE).

Nelayan Diimbau Waspada Borneo Tribune, Mempawah Cuaca ekstrim melanda kawasan laut Kalbar. Beberapa waktu lalu telah terjadi kecelakaan nelayan di Kabupaten Pontianak hingga merenggut korban jiwa. Untuk itu, Dinas Kelautan dan Perikanan (DKP) mengimbau seluruh nelayan untuk waspada saat melaut.

Dimana dua kasus kecelakaan tersebut menimpa dua nelayan Kuala Mempawah yang terdampar di Teluk Pakedai, beruntung keduanya selamat. Sedangkan satu kasus menyebabkan nelayan di Semudun meninggal dunia.

“Kita telah mendapatkan informasi tentang kecelakaan di laut yang dialami nelayan di Kabupaten Pontianak. Karena kita berencana akan memberikan imbauan baik secara lisan maupun selebaran,” kata Kepala DKP Kabupaten Pontianak, Imansyah.

Selain itu, Imansyah menjelaskan DKP akan segera mengumpulkan semua nelayan di Kabupaten Pontianak, untuk mensosialisasikan mengenai peringatan kepada nelayan tentang cuaca ekstrim saat ini.

“Insyah Allah, kita akan melakukan sosialisasi sekaligus imbauan untuk nelayan. Kita akan kumpulkan kelompok-kelompok nelayan agar dapat mendengarkan penjelasan secara langsung tentang potensi dan ancaman bahaya melaut saat cuaca seperti ini,” katanya.

Terkait keselamatan nelayan, Imansyah menilai perlunya kesadaran para nelayan untuk memenuhi berbagai perlengkapan keselamatan. Misalnya pelampung dan alat lainnya.

“Kita menghimbau nelayan agar selalu mengecek terlebih dahulu kondisi mesin dan kapal sebelum berangkat melaut. Pastikan mesin dan kapal dalam kondisi baik, sehingga tidak menimbulkan masalah saat melaut, serta jangan memaksakan diri melaut jika kondisi cuaca buruk, misalnya terjadi angin kencang dan ombak besar,” katanya.(JoE).

Bengkayang Borneo Tribune

Selasa, 17 Desember 2013

Jalan Makmur, Santri, dan Keluarga Tergenang Borneo Tribune, Singkawang Puluhan halaman rumah warga yang berada di Jalan Makmur, Jalan Santri dan Jalan Keluarga, Kelurahan Sekip Lama, Kecamatan Singkawang Tengah, Senin (16/12) terendam air.

Pantauan Borneo Tribune, tak hanya halaman rumah warga saja, namun genangan air itu hingga ke jalan.

Tentu saja air yang menggenangi tiga daerah ini, menjadi arena yang baru bagi anak-anak untuk bermain air. Meski di tengah teriknya

sinar matahari pagi kemarin, para anak-anak terlihat asyik bermain air.

Anggota DPRD Kota Singkawang, Martuin, yang secara kebetulan tinggal di Jalan Santri mengatakan, kalau daerah itu sejak empat tahun terakhir sering terjadi banjir. Termasuk beberapa waktu lalu, begitu pula dengan sekarang ini.

“Sebelumnya kami juga terkena banjir, tapi sudah surut. Meskipun tidak ada hujan, air kembali menggenangi tempat kami sejak

hari Minggu kemarin,” kata Martuin. Bahkan menurutnya kondisi air yang terjadi pada Senin, semakin tinggi.

Dirinya tidak mengetahui secara pasti, air merupakan kiriman dari mana yang menyebabkan genangan air seperti itu.

Martuin menyebutkan, air mulai meluap, pada Minggu (16/12) sekitar pukul 10.00 Wib. “Memang tidak separah sebelumnya, namun kondisi ini cukup mengganggu aktifitas masyarakat,” katanya. (RH)

Jalan Makmur Tergenang Air / Foto Rudi Borneo Tribune

ARPKB Sampai 16 Tuntutan Saat Audiensi ke DPRD Borneo Tribune, Bengkayang Perwakilan masyarakat Kabupaten Bengkayang dengan bendera Aliansi Rakyat Peduli Kabupaten Bengkayang (ARPKB) resmi melakukan audiensi dengan DPRD Bengkayang, Senin (16/12).

Aliansi tersebut berisikan sejumlah Lembaga Sosial Masyarakat, Organisasi Kepemudaan serta Organisasi Masyarakat yang terdiri dari dua puluh organisasi.

Seperti NCW, Pemuda Pancasila, Pemantau Pembangunan, LAKI 45, LIRA, Manso Borneo, LBHLB, DAD Lumar, Awanda, DAD Teriak, Bhakti Nusa, BPKRI, KSBI Bengkayang, APKL, Tagana, Karang Taruna, IPJI, Gema Lingkungan Hidup, LP2KB dan FAKTA.

”Inti kita pertemuan hari ini adalah refleksi akhir tahun dengan enam belas rekomendasi yang harus ditindaklanjuti DPRD,” demikian dikatakan Andri Proniko, Koordinator ARPKB. Pertemuan dimulai sekitar pukul sebelas siang. Pertemuan dipimpin langsung oleh Ketua DPRD Kabupaten Bengkayang, Sbastianus Dharwis bersama sejumlah anggota DPRD Kabupaten Bengkayang yang duduk di masing- masing komisi.

Andri mengatakan, sesuai dengan kesepakatan, ada enam belas rekomendasi yang disampaikan ke DPRD Kabupaten Bengkayang.

Rekomendasi tersebut diantaranya, memberikan kemudahan dalam proses

pembuatan izin pengelolaan kayu. Meminta DPRD menjalankan tiga fungsinya. Meminta ke DPRD Kabupaten Bengkayang agar meletakkan kepentingan rakyat diatas kepentingan politik. Meminta kepada Bupati untuk memberikan teguran dan mengganti semua kepala SKPD yang dianggap gagal dalam bekerja. Meminta legislatif dan Eksekutif agar melibatkan organisasi masyarakat dalam pembahasan APBD. Meningkatkan kualitas pembangunan. Minta Bupati menata kembali SKPD. Meminta kepada mengkaji ulang BUMD. Adanya pemerataan pembangunan.

Meminta kepada Kapolres menuntaskan semua barang illegal. Meminta kepada Bu-

pati menyiapkan tempat yang setrategis untuk PKL. Agar Bupati menambah SKPD baru diantaranya tata kota.

Meminta Bupati mencabut izin perusahaan perkebunan sawit. Meminta Kejari menuntaskan kasus Korupsi di Kabupaten Bengkayang.

Dan terakhir meminta kepada Bupati dan DPRD agar tidak mendiskriditkan OKP, Ormas, LSM dan media. ”Ini garis besar pernyataan sikap kami. Kami mohon ini ditanggapi dan ditindaklanjuti,” kata Andri.

Puji Siswanto berharap setelah pertemuan ini dilakukan pertemuan kembali. ”Pertemuan kedua nanti kami berharap dalam waktu dekat dengan pihak eksekutif ataupun yudikatif,” kata Puji.

Sbastianus Darwis, dalam pertemuan tersebut menjawab beberapa item terkait dengan kewenangan DPRD. Pada intinya, Darwis berjanji akan menindak lanjuti isi dari audiensi yang disampaikan. ”Hasil ini akan kita sampaikan ke Bupati. Kita akan surati Bupati untuk menindak lanjuti hasil pertemuan ini,” katanya.

Yohanes Pasti mengatakan aspirasi yang disampaikan telah direkam dan dituliskan oleh kepada mereka. ”Kami yakin keinginan yang disampaikan adalah murni. Dalam waktu dekat kami juga mengkaji, kalau memang perlu kami akan membentuk Pansus terkait dengan aspirasi bapak- bapak,” kata Pasti (Mu)

R. Suhartoyo: Apakah BNN Benar-Benar Mengetes Urine?

Borneo Tribune, Singkawang Tertangkapnya Anggota DPRD Kota Singkawang, Dedi Mulyadi, yang diduga menggunakan narkoba jenis sabu pada Kamis (12/12) sekitar pukul 03.00 dini hari oleh Polres Singkawang kemarin, menyisakan tanda tanya bagi anggota DPRD lainnya terhadap kinerja Badan Narkotika Nasional (BNN) Kota Singkawang.

“Informasinya seluruh anggota dewan sudah dites urine dan dinyatakan bebas dari Narkoba. Apakah memang benar seluruh anggota dewan sudah dites urine. Saya saja belum dites urine, karena waktu itu saya sedang tidak di tempat. Tidak menutup kemungkinan, ada juga anggota dewan lainnya yang belum dites urine,” ungkap R. Suhartoyo, anggota DPRD Kota Singkawang.

Menurutnya, hal tersebut patut dipertanyakan, apakah kualitas personel BNN Kota Singkawang tidak memadai atau sarana dan prasarananya yang tidak memadai. “Bagaimana bisa

ketika polisi melaksanakan tes urine terhadap Dedi, justru yang bersangkutan positif memakai Narkoba. Disini terdapat hasil yang berbeda, antara tes urine yang dilakukan BNN dengan yang dilakukan polisi,” katanya.

Dengan masih adanya anggota DPRD Kota Singkawang yang belum dites urine ini saja, keseriusan BNN Kota Singkawang dalam melaksanakan tes urine sudah patut dipertanyakan, apakah benar-benar mengetes urine atau semata-mata seremonial. “Kok bisa lolos seperti ini, bagaimana keseriusan BNN Kota Singkawang dalam melaksanakan tes urine,” tanya Suhartoyo.

Setelah BNN Kota Singkawang melaksanakan tes urine di DPRD Kota Singkawang dan hasilnya sudah diketahui publik, ternyata ada anggota DPRD Kota Singkawang yang tertangkap tangan menggunakan sabu.

Hal ini, menurut Suhartoyo, tentunya me-

PENGUMUMAN Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2012 tentang Izin Lingkungan, bahwa setiap usaha dan/atau kegiatan yang wajib memiliki Amdal atau UKL-UPL wajib memiliki Izin Lingkungan, dan sehubungan dengan telah diajukannya permohonan pembahasan Dokumen UKL-UPL Stasiun Pengisian Bahan Bakar Kendaraan Bermotor AKR (SPBKB AKR) Semanjang. Dengan demikian izin lingkungan tersebut akan segera diproses dengan uraian sebagai berikut : 1. Nama Pemilik : AZWARDI 2. Bidang Usaha : Stasiun Pengisian Bahan Bakar Kendaraan Bermotor AKR (SPBKB AKR) Semanjang selaku Penyalur BBM PT. AKR Corporindo Tbk. 3. Alamat : Jalan Pembangunan Gg. Sukaramai RT. 02/ RW. 26 Kelurahan Tengah Kecamatan Singkawang Barat Kota Singkawang.

4. Skala/Besaran Rencana Usaha : Premium 20 KL dan Solar 20 KL. 5. Lokasi Kegiatan : Jalan Raya Sambas, Desa Semanjang, Kecamatan Sebawi, Kabupaten Sambas.

6. Kewajiban yang harus dilakukan berkaitan dengan Izin Lingkungan : 1. Wajib memiliki izin usaha dan/atau izin lainnya yang berkaitan dengan kegiatan.

2. Wajib melaksanakan semua ketentuan yang tercantum dalam dokumen Upaya Pengelolaan Lingkungan dan Upaya Pemantauan Lingkungan (UKL-UPL).

Kepada masyarakat agar dapat memberikan saran, masukan dan tanggapan secara tertulis terhadap izin lingkungan yang akan diberikan kepada Stasiun Pengisian Bahan Bakar Kendaraan Bermotor AKR (SPBKB AKR) Semanjang.

Saran, masukan dan tanggapan tersebut agar disampaikan paling lama 10 (sepuluh) hari kerja sejak diumumkan yang disampaikan kepada Bupati Sambas melalui : BADAN LINGKUNGAN HIDUP KABUPATEN SAMBAS Jl. Suka Ramai Sambas Telepon : 0562-393124 Demikian pengumuman ini disampaikan untuk dapat diketahui dan atas saran, masukan dan tanggapan diucapkan terima kasih.

nyangkut kualitas personel BNN Kota Singkawang dan alat yang digunakan untuk tes urine itu. “Kalau kualitas personel dan alatnya memadai, tentunya tidak akan lolos seperti itu, makanya kita pertanyakan,” ujarnya.

Oleh karena itu, Suhartoyo mengharapkan, dilakukan tes urine ulang yang hasilnya dapat dipertanggungjawabkan, bukan memunculkan dua hasil yang berbeda seperti terhadap urine Dedi.

“Hal ini patut dilakukan, untuk memastikan tes urine mana yang benar, apakah yang dilakukan BNN atau yang dilakukan polisi,” pintanya.

Tujuannya, kata Suhartoyo, bukan sematamata untuk membela Dedi, tetapi mempertanyakan kinerja instansi dalam melak-

sanakan tes urine, karena terdapat perbedaan hasil.

“BNN bilang negatif, sedangkan polisi bilang positif, mana yang benar,” tegas Suhartoyo.

Kalaupun ternyata Dedi, terbukti bersalah, karena memakai Narkoba, kata Suhartoyo, tentunya dia memang patut disangkakan dengan Pasal 112 (1) dan Pasal 127 UU 35/1999 tentang Narkotika. “Bila perlu diperberat dengan penambahan sepertiga dari ancaman hukuman maksimal, karena pelaku merupakan pejabat publik telah memberikan contoh yang buruk. Ini untuk memberi efek jera bagi para pejabat dan penegak hukum lainnya,” tegas Suhartoyo.

Plt Kepala BNN Kota Singkawang, Herwandi saat dikonfirmasi menjelaskan,

tes urine yang dilakukan selama ini sudah sesuai Protap, baik personel maupun alatnya sudah memadai.

Hasilnya pun dapat dipertanggungjawabkan. “Di DPRD Kota Singkawang memang sudah dilaksanakan tes urine, tetapi itu tahun lalu. Hasilnya memang negatif, makanya di sana kita pasang plang bebas Narkoba,” katanya.

Kalaupun sekarang terdapat urine oknum anggota DPRD Kota Singkawang positif Narkoba, jelas Herwandi, tidak lantas membuat tes urine sebelumnya tidak valid, karena jarak antara waktu tes urine dengan sekarang cukup lama. ”Tes urine yang kita lakukan terhadap dewan dan Sekretariat Dewan pada tahun lalu itu sudah sesuai prosedur,” tegasnya. (RH)

BNB Laporkan Pembangunan RLH Borneo Tribune, Bengkayang Pembangunan rumah layak huni (RLH) untuk komunitas adat terpencil (KAT) di Desa Muhi Bersatu Dusun Muhi Riam Kecamatan Suti Semarang yang terindikasi tidak tuntas dilaporkan LSM Bhakti Nusa Cabang Bengkayang (BNB) ke Kejaksaan Negeri Bengkayang. ”Tanggal lima Desember yang lalu kita resmi melapor ke pihak Kejaksaan Negeri Bengkayang,” demikian dikatakan Ketua BNB, Indrayana.

Indrayana mengatakan, laporannya tersebut berdasarkan laporan kepala desa Muhi bersatu tentang tidak selesainya pembangunan rumah layak huni. Pembangunan rumah tersebut ditargetkan sebanyak 19 unit

bersumber dari anggaran yang melekat di Dinas Sosial dan Transmigrasi Kabupaten Bengkayang tahun anggaran 2011. ”Dalam laporan kepala Desa tersebut, 19 rumah tersebut tidak rampung dibangun. Ada rumah yang belum dibangun sama sekali, ada rumah yang dibangun tanpa pintu, ventilasi, jendela dan tidak cat,” kata Indrayanan berdasarkan data dari Kepala Desa.

Bukan hanya melaporkan tidak selesainya pembangunan, Indrayana juga melaporkan pihak pemborong di bawah naungan CV KT. ”Tentunya pembangunan ini menjadi tanggung jawab pemborongn dan kami minta pemborongnya harus diusutn” ucapnya.

Indrayana mengatakan,

pihak pemborong telah disurati oleh Kepala Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Bengkayang yang berisikan meminta pemborong untuk menyelesaikan pembangunan. ”Surat itu ada kita pegang.

Surat tersebut tertanggal 21 Mei 2013 dengan nomor 460/ 230/Sosnakertrans,” jelas Indrayana.

Sapto, Kepala Seksi Intel Kejaksanaan Negeri Bengkayang saat ditemui membenarkan laporan dari LSM Bhakti Nusa. ”Kita pasti akan menyelidiki laporan yang mereka sampaikan. Kita akan turun ke lapangan untuk mengumpulkan data terkait pembangunan rumah layak huni tersebut,” kata Sapto. (Mu)

6

Pemerintah Tidak Peduli, Warga Pilih Bangun Geronjong Sendiri Borneo Tribune, Bengkayang Suselo, Warga Jalan Perwira Nomor 25 Kelurahan Bumi Emas, Kecamatan Bengkayan Kabupaten Bengkayang terpaksa membangun geronjong dengan dana pribadi. ”Saya membangun geronjong ini dengan total biaya sebesar empat puluh juta,” kata Suselo saat ditemui di lokasi pembangunan Geronjong, Senin (16/12).

Geronjong yang dibangun Suselo sepanjang lima belas meter dengan ketinggian 2 sampai 3 meter.

Genronjong itu untuk menahan abrasi sungai Sebalo.

Pembangunan geronjong itu juga untuk kepentingannya membangun ruko. ”Walau geronjong ini untuk kepentingan saya, tetapi untuk menjaga agar sungai tidak abrasi adalah kewajiban pemerintah. Sebenarnya pemerintah harus peduli dan malu,” kata Suselo.

Suselo mengatakan, pembangunan Geronjong ini sebenarnya telah diaspirasikan masyarakat mulai tahun 2010 dan 2011. ”Kitas sudah memasukkan proposal kepemerintah dilengkapi surat pernyataan dari warga. Tapi proposal yang kita ajukan sepertinya tidak ditanggapi,” kata Suselo.

Ketua LAKI 45 memberikan apresiasi kepada kepedian warga tersebut. Walau berawal dari kepentingan pribadi, tapi keinginan masyarakat untuk membangun geronjong itu tentu berdampak untuk kepentingan umum. ”Sebenarnya pemerintah harus tanggap dengan permasalahan yang diajukan masyarakat. Sudah barang tentu yang diajukan itu untuk kepentingan umum,” kata Jasmani. (Mu)

Terinspirasi Film Porno, Im Cabuli Bocah 9 Tahun Borneo Tribune, Singkawang Gara-gara terinspirasi film porno, seorang pria, IP alias Im (32), tega mencabuli Bunga (nama samaran) yang masih berusia 9 tahun.

Pria yang sudah dua tahun tinggal di sebuah Kost yang beralamat di Jalan Veteran, Sekip Baru ini, mengaku khilaf telah mencabuli seorang siswi yang baru duduk dibangku kelas 4 SD di Kota Singkawang.

Pasalnya, hasrat itu muncul secara tiba-tiba, yang mana pada saat itu dirinya sedang mendatangi rumah korban, yang beralamat di Jalan Nusa Baru, No. 18, Rt 4 / Rw 1, Kelurahan Tengah, Kecamatan Singkawang Barat, pada Jumat (13/ 12) sekitar pukul 16.30 WIB, dengan tujuan untuk menagih bibi IP alias Im korban (bibi korban) yang secara kebetulan tinggal se rumah dengan korban. Dikarenakan saat datang, keadaan rumah korban lagi sepi, lantaran sang ibu ataupun bibi korban sedang tidak berada di dalam rumah kecuali korban, maka pria yang kesehariannya membungakan uang itu secara tiba-tiba mendekati korban kemudian merangkul pundaknya.

Tak cukup sampai disitu, pria asal Medan itu juga berusaha membuka reksleting celana korban, sambil membayangkan mister V korban, seraya memainkan dan mengocok-ngocok alat vitalnya sendiri.

Namun, belum juga sempat mengeluarkan air mancurnya alias tanggung, keburu ibu korban sampai ke rumah. Alangkah terkejutnya ibu korban, lantaran melihat anaknya diperlakukan layaknya suami istri oleh pria yang sudah dianggap sebagai keluarga sendiri. “Padahal saya sudah dianggap macam keluarga sendiri, tapi entah mengapa hal itu bisa terjadi.

Yang jelas saya khilaf Bang,” ujarnya penuh rasa penyesalan.

Lantas sang ibu korban pun marah-marah dan tak segan-segan mengusirnya dari rumah. Meskipun Im sempat memohon maaf beberapa kali, sang ibu korban masih saja mengusirnya, dan mengancam akan melaporkan hal tersebut kepada polisi.

Selang beberapa menit, anggota kepolisian Polres Singkawang pun tiba di rumah korban, dan langsung meringkus Im yang masih berada di rumah korban.

Kapolres Singkawang, AKBP A. Widihandoko melalui Kasat Reskrim, AKP Bermawis, membenarkan kejadian tersebut. Atas perbuatannya, kata Bermawis, pelaku dijerat dengan UU RI No. 23 tahun 2002, Pasal 82, tentang Perlindungan Anak (Pencabulan) dengan ancaman minimal 3 tahun penjara, dan maksimal 15 tahun penjara.

Disamping itu, Bermawis juga mengimbau kepada pihak orang tua, terlebih lagi yang memiliki anak wanita, untuk berhati-hati saat meninggalkan anakanaknya. “Jangan sampai anak wanitanya ditinggalkan sendirian di dalam rumah,” imbaunya. (RH)

Selasa, 17 Desember 2013

723 Pengendara Ditilang Borneo Tribune, Sanggau Pelaksanaan Operasi Zebra Kapuas 2013 di wilayah hukum Polres Sanggau telah berakhir pada 11 Desember 2013 belum lama ini. Dari hasil operasi tersebut, Satuan Lalu Lintas (Sat lantas) Polres Sanggau menilang sebanyak 723 pengendara yang terdiri dari roda dua dan roda empat.

Kasat Lantas Polres Sanggau, AKP I Nyoman Sarjana, S.IK ketika ditemui di ruangannya, Senin (16/12) siang mengatakan bahwa selama operasi zebra dilaksanakan yakni dimulai dari 28 November hingga 11 Desember 2013 tidak ada kecelakaan yang memakan korban jiwa.

Nyoman menuturkan, bahwa jumlah tilang pada tahun 2013 ini naik 241 persen. Pasalnya, pada tahun 2012, Polres Sanggau menilang 212 pengendara, sedangkan pada tahun 2013 sebanyak 723 tilang. ”Dibandingkan tahun sebelumnya, operasi zebra tahun ini meningkat 241 persen jumlah pengendara yang kita tilang,” ujarnya.

Dari 723 tersebut, 677 tilang merupakan pengendara sepeda motor dan 46 tilang pengendara roda empat. Kebanyakan mereka yang ditilang karena tidak ada kelengkapan surat menyurat kendaraan. ”Kebanyakan dari mereka tidak ada surat menyurat yakni 594. Sedangkan kelengkapan kendaraan 28, tidak menyalakan lampu siang hari ada 28 kendaraan dan yang melawan arus ada 7, serta tidak menggunakan helm ada 59 pengendara,” jelasnya.

I Nyoman mengungkapkan, dari seluruh pengendara yang terjaring dalam operasi zebra diantaranya merupakan karyawan swasta 471 orang, mahasiswa atau pelajar sebanyak 222 orang, PNS sebanyak 30 orang.

I Nyoman menjelaskan, dari secara keseluruhan yang terjaring razia, tidak sedikit para pelajar atau anak-anak dibawah umur kedapatan dalam razia tersebut. Bahkan dari data yang diperoleh, yang terjaring razia dari usia 0-15 tahun ada 66 orang. (rtn)

Oknum Pembuat SIM Palsu Diburu

AKP, Lely Suhiri, SH, Kasat Reskrim Polres Landak.

FOTO Ya’ Syahdan/ Borneo Tribune Borneo Tribune, Ngabang Kasat Reskrim Polres Landak, AKP Lely Suhiri, SH, Senin, (16/12), kepada wartawan di Ngabang, mengatakan, pemeriksaan terhadap Wd, pembuat SIM B palsu sudah dilakukan.

“Menurut keterangan dari yang bersangkutan, dia membuat SIM palsu tersebut melalui Ab, warga Tayan, dengan cara menjiplak SIM A menjadi SIM B1. Untuk saat ini kita sudah melayangkan surat panggilan pertama buat Ab,” ucap Lely.

Lanjutnya, SIM palsu tersebut dibuatnya bulan April 2013 lalu. Dikatakannya, modus pemalsuan SIM yang dilakukan Wd dengan cara menjiplak SIM A menjadi SIM B1.

“Proses pembuatan SIM palsu tersebut dengan cara scanner. Setelah kita teliti SIM palsu tersebut, tertera nama Kapoltabes Pontianak AKBP Winarto. Padahal Pak Winarto sendiri merupakan Kapolres Sanggau,” jelasnya.

Kejanggalan lainnya lanjut Lely, dari fisik, pembuatan SIM palsu itu dibuat dengan kertas biasa. “Demikian juga dengan tanggal dan penerbitan SIM tersebut terdapat kejanggalan,” katanya.

Untuk pengusutan lebih lanjut, Wd beserta mobil KB 9546 AG yang dikemudikan Wd diamankan di Mapolres Landak. Ia diancam melanggar Pasal 264 ayat 2 tentang penggunaan surat palsu.

Sebelumnya, Wd tertangkap saat Satlantas Polres Landak menggelar Operasi Zebra Kapuas 2013, Rabu (4/ 12), belum lama ini, di depan Polres Landak. Polisi mencurugai SIM B1 milik Wd tidak sesuai dengan spektek SIM asli. Satlantas pun langsung melimpahkan kasus ini ke Satreskrim.(Syah)

Landak-Sanggau Borneo T Tribune

7

Mobil Tabrak Tiang Listrik 17 Jam Listrik Tidak Nyala di 4 Kecamatan Borneo Tribune, Ngabang Tiang listrik di km 7 Desa Amboyo Inti Kecamatan Ngabang, jam 19.30 wiba, Minggu malam, (15/12), patah ditabrak mobil kijang Inova, KB 1537 HT, akibatnya listrik mati selama 17 jam, dan lampu baru nyala jam 12,30 kemarin. Pengemudi mobil atas nama Kasianus Dassa, warga jalan A. Yani nomor 78 Rt 20/ 07 Desa Sei. Ringin Kecamatan Sekadau Hilir, mengalami benturan pada dadanya, mobil yang dikendarai mengalami kerusakan. Sementara itu kerugian PLN yaitu, tiang TM , isolator, suspension, traves, brace, cleam, dan kabel A3C. Kasat Lantas Polres Landak AKP Bagus Nyoman, GJ, dikonfirmasi, Senin, (16/ 12), melalui Kanit Laka, Joko Prakoso, membenarkan kejadian tersebut. Menurut Joko, kecelakaan tunggal itu terjadi akibat mobil hilang kendali mengelakkan sepeda motor yang tiba-tiba menyalip dari arah belakang, akhirnya mobil menabrak tiang listrik. Ia menambahkan kejadian ini tidak mengakibatkan korban jiwa, hanya mobil yang rusak, serta tiang listrik milik PLN patah.

Mobil kijang inova KB 1537 HT, yang dikemudikan Kasianus Dassa warga Desa Sei Ringin Kecamatan Sekadau Hilir, Minggu malam, (15/12), jam 19.30 wiba menabrak tiang listrik hingga patah dua, di km 7 Desa Amboyo Inti Ngabang. Sementara itu mobil yang dikendarainya peyot, dan pengemudi mengalami benturan di sekitar dadanya. FOTO Ya’ Syahdan/ Borneo Tribune

“Mobil kijang inova KB 1537 HT kita amankan, kemudian untuk menyelesaikan kasus ini akan dilakukan media antara PLN dengan pengemudi mobil tersebut, yang difasilitasi Polres Landak, “ terang Joko.

Di tempat terpisah, PLN

Ranting Ngabang, melalui Markus Adi, Amd, Supervisor Teknik Rayon Ngabang, membenarkan akan dilakukan mediasi dengan pengemudi mobil tersebut, di Polres Landak.

“Kita akan membicarakan kerugian yang dialami PLN.

Kalau kita rinci kerugian PLN sangat banyak, dimana 5 (lima) Megawatt listrik tidak mengalir di empat Kecamatan yaitu Ngabang, Jelimpo, Kuala Behe dan Air Besar tidak dialiri listrik selama 17 jam. Itu nilai rupiahnya sangat besar, tapi

kita akan beri pertimbangan agar yang bersangkutan dapat mengganti kerugian material seperti tiang, isolator, suspension, traves, brace, cleam, dan kabel A3C, dan biaya pemasangan alat-alat tersebut. “ tegas Markus.

(Syah)

Panwaslu Sanggau Gelar MoU Sentra Gakumdu Borneo Tribune, Sanggau Panitia Pengawas Pemilihan Umum (Panwaslu) Kabupaten Sanggau bersama dengan Kepolisian Resort Sanggau dan Kejaksaan Negeri Sanggau, melakukan Penandatanganan MoU tentang sentra penegakan hukum terpadu (Gakumdu), Senin (16/ 12) pagi di Hotel Safira.

Penandatanganan MoU tersebut dihadiri oleh Ketua Panwaslu Kabupaten Sanggau, Inosensius, Kapolres Sanggau, AKBP Semuel Tandi Todingrara, Kajari Sanggau, Tito Prasetyo dan Ketua Bawaslu Kalbar, Krisantus Heru Siswanto.

Ketua Panwaslu Kabupa-

ten Sanggau, Inosensius mengatakan bahwa panwaslu sebagai panitia dalam penanganan tindak pidana pemilu itu terbatas. Dengan adanya kesepakatan bersama itu untuk penanganan tindak pidana bisa lebih sederhana dan cepat. ”Karena waktu yang diberikan selama 7 hari dari sejak kejadian waktu penanganan.

Setelah dilakukan pleno apakah diteruskan atau tidak, ada waktu 5 hari yakni 3 hari di Sentra Gakumdu dan dua hari di kepolisian. Sidangnya juga berbeda karena ini pemilu,” ujarnya.

Menurutnya, mekanisme temuan atau laporan akan dikaji dulu selama tujuh hari melalui

rapat pleno panwaslu dan akan diputuskan apakah dapat diputuskan akan diteruskan ke sentra gakumdu. Setelah digodok baru memutuskan dugaan pelanggaran itu disampaikan atau tidak ke kepolisian sebagai pihak yang berwenang. ”Dari 3 unsur tersebut terlibat dalam gakumdu. Kalau dugaan pelanggaran yang bersifat pemilu, polisi tidak bisa menerima laporan, tapi melalui panwaslu terlebih dahulu.

Kalau di lembaga kejaksaan kalau sudah ada pelimpahan dari kepolisian. Kita harapkan gakumdu punya satu pemahaman. Karena kalau tidak satu pemahaman susah,”

jelasnya.

Inosensius mengungkapkan, bahwa panwaslu memiliki keterbatasan wewenang, seperti memaksakan dan kehadiran dari pelapor, kalau klarifikasi dengan saksi. Kemudian mendatangkan barang bukti, contoh ada dugaan money politic peserta pemilu.

Sementara itu, Kajari Sanggau, Tito Prasetyo mengatakan bahwa MoU itu terkait dengan penegakan hukum terpadu oleh Panwaslu bersama kejaksaan dan kepolisian.

Ia pun menyambut baik dengan adanya MoU tersebut sebagai bentuk kerjasama dalam penanganan perkara pidana pemilu di wilayah Sanggau.

”Penandatanganannya untuk menyamakan persepsi agar dalam pelaksanaan sentra gakumdu bisa berjalan dengan baik. Jika terjadi tindak pidana maka diharapkan bisa lebih cepat dan baik. Ini meneruskan seperti yang dilaksanakan oleh Bawaslu, Kejaksaan RI dan Kepolisian RI,” ungkapnya.

Tito menambahkan, inti dari MoU tersebut agar penanganan perkara tindak pidana pemilu dapat dijalankan dengan lancar, karena penanganan perkara tindak pidana pemilu dibatasi dan waktunya lebih singkat. Hal itu pun berbeda dengan tindak pidana umum lainnya. (rtn)

Rapat Paripurna Sanggau Kerap Kali Molor

Supardi: Jangan Pilih Anggota Dewan yang Pemalas Borneo Tribune, Sanggau Beberapa Anggota DPRD Kabupaten Sanggau yang kerap kali terlambat atau tidak hadir dalam sejumlah agenda-agenda penting di DPRD Kabupaten Sanggau mendapat keluhan dari sejumlah pihak. Salah satunya seperti rapat paripurna tentang Pandangan Umum Fraksi terhadap Nota Pengantar Keuangan RAPBD 2014 yang digelar Gedung DPRD Sanggau, Senin (16/ 12) kemarin. Rapat yang seharusnya dimulai pada pukul 09.00 WIB itu baru dimulai pada pukul 11.10 WIB atau molor sekitar dua jam.

Berdasarkan pantauan di lapangan, kejadian seperti ini memang sering terjadi.

Bahkan akibat keterlambatan atau ketidak hadirin sejumlah Anggota Dewan tersebut menyebabkan rapat-rapat penting semacam itu terpaksa sempat beberapa kali mendapat skorsing atau bahkan pernah ditunda sama sekali karena rapat tidak memenuhi kuorum.

Ketua Badan Kehormatan (BK) DPRD Sanggau, Jana ketika dikonfirmasi terkait hal ini tidak mengelak bah-

wa memang terdapat beberapa Anggota Dewan yang kerap terlambat atau tidak menghadiri sama sekali Paripurna Dewan.

Jana menuturkan, kendalanya kerap disebabkan oleh jauhnya jarak tempuh antara rumah Anggota Dewan sendiri dengan kantor.

Bahkan, disamping itu buruknya kondisi jalan di Sanggau juga menjadi kendala. ”Pertimbangan kawan-kawan yang mungkin jauh dari tempat tinggal mereka ke kantor, hujan, jalan rusak,” ujarnya.

Jana pun membenarkan bahwa sebenarnya setiap Anggota Dewan sendiri sudah mendapat fasilitas sewa rumah di dalam Kota Sanggau selama yang bersangkutan itu menjadi Anggota Dewan. ”Ya seharusnya tinggal di Sanggau, karena sudah ada fasilitas itu. Supaya tidak ada lagi alasan ini semua,” ungkapnya.

Jana mengungkapkan, bahwa dari BK DPRD Kabupaten Sanggau juga sudah sering memberikan peringatan kepada Anggota Dewan yang jarang hadir atau sering ter-

KEHILANGAN

KEHILANGAN

STNK KB 4985 LN NR: MH35D9205DJ795976 NM: 5D9-1795965 A/N SUPRIANUS

STNK KB 2906 LO NR: MH35D9205DJ832459 NM: 5D9-1832452 A/N SALIMUN

Dengan ini STNK dinyatakan tidak berlaku lagi. NGL

Dengan ini STNK dinyatakan tidak berlaku lagi. NGL

lambat, peringatan itu disampaikan melalui ketua fraksi masing-masing.

Jana pun menuturkan ketidaknyamanannya dengan pihak eksekutif terkait keterlambatan dalam hal tersebut. “Kadang kita tidak enak dengan eksekutif, mereka sudah nunggu lama. BK selalu ingatkan lewat fraksi-fraksi supaya ketua-ketua fraksi memberikan masukan, saran dan teguran kepada anggotanya agar mengikuti paripurna ikut.

Saya pikir seharusnya kawan-kawan ini paham dengan tugas dan kewajibannya untuk mengemban amanah rakyat karena mereka dipilih oleh rakyat. Pernah sampai ditunda karena tidak kuorum,” jelasnya.

Menurutnya, berdasarkan Tata Tertib DPRD, bagi anggota yang tidak menghadiri paripurna, sekurangkurangnya enam kali berturut-turut, maka yang bersangkutan dapat dikenai sanksi.

Ketua fraksi pun berkewajiban memberi konsekuensi dari partai mereka masing-masing. Karena rapat paripurna ini wajib bagi Anggota Dewan, tidak boleh tidak hadir, kecuali berhalangan seperti sakit dan lainnya, itu pun harus minta izin dulu kepada ketua fraksinya dan disampaikan ke BK. ”Kalau selama ini belum ada laporan ada anggota

yang tidak hadir enam kali berturut-turut, cuman mungkin terlambat saja,” ujarnya.

Dikarenakan kejadian ini sudah kerap kali terjadi, Jana pun mengatakan bahwa dalam waktu dekat ini BK akan melakukan evaluasi bersama ketua-ketua fraksi terkait hal ini. ”Kita berharap kepada kawan-kawan, jangan sampai kepentingan individu aktifitas mereka di dewan ditinggalkan,” ungkapnya.

Sementara itu, Wakil Ketua DPRD Kabupaten Sanggau, Drs. Supardi menegaskan, bahwa dirinya sudah berulangkali menyampaikan hal itu kepada rekan-rekan sesama Anggota DPRD Sanggau agar para Anggota DPRD dapat mentaati segala aturan yang telah dibuat bersama. Karena persoalan mendasarnya, para Anggota Dewan ini merupakan representasi dari masyarakat. ”Masalahnya ini kita dipilih rakyat, kita disini untuk memperjuangkan rakyat, mengemban amanah rakyat.

Biar masalah ini masyarakat yang melihat, biar tahu rakyat, jangan pilih dewan pemalas. Kalau mau tahu siapasiapa orangnya (Anggota Dewan yang jarang hadir) jelasnya lihat di absensi. Siapasiapa boleh lihat kok, boleh akses, absensis bukan kitab suci, bukan sesuatu yang sakral, cek saja,” tegasnya.

Supardi pun menilai lucu bahwa alasan keterlambatan

atau jarang hadirnya Anggota DPRD untuk menghadiri paripurna di Gedung Dewan hanya pada persoalan jalan rusak. ”Bukan alasan jalan rusak, saya juga tinggal di luar Sanggau kok, tapi saya bisa tepat waktu. Saya konsekwen 15 menit sebelum paripurna saya sudah di kantor.

Kalau misalnya jalan bagus apalagi nanti alasannya?

Bukan itu. Tapi ini soal niatnya yang penting. Sebagai pimpinan, saya minta ada kesadaran masing-masing.

Ini bicara pengabdian, kalau hanya cari kerja, susah. Ayo mari kita taat dan disiplin dengan aturan yang sudah kita buat bersama,” ujarnya.

Supardi juga menilai seringnya para Anggota Dewan yang kurang menaati peraturan Tata Tertib Dewan boleh jadi dikarenakan kurangnya kontrol yang diberikan oleh partai kepada yang bersangkutan. ”Kalau saya di Demokrat setiap tiga bulan sekali tetap dimintai laporan, absennya difotokopi kemudian diserahkan ke DPD-DPP sebagai pertimbangan partai terhadap kinerja Anggota Dewan-nya. Dari laporan itu nanti antara lain akan dijadikan dasar pertimbangan untuk apakah yang bersangkutan lanjut atau di PAW. Karena bukan hanya Anggota Dewan-nya, kalau ada salah apa-apa partainya juga malu,” pungkasnya. (rtn)

Sekadau Borneo Tribune

Selasa, 17 Desember 2013

8

Perlu Konsep Matang Bangun Jalur Perbatasan Negara

Simon Petrus, S.Sos, M.Si.// foto Bagus Kosminto Borneo Tribune, Sekadau Bupati Sekadau Simon Petrus, menawarkan konsep bagaimana cara membangun wilayah perbatasan indonesia di provinsi Kalimantan Barat yang berbatasan langsung dengan negara tentangga Sarawak, Malaysia. Hal ini disampaikan oleh

Bupati Sekadau kepada Wartawan Minggu (15/12).

Konsep yang ditawarkan yaitu konsep pendekatan kesejahteraan bagi masyarakat indonesia di Kalimantan Barat yang tinggal di wilayah perbatasan sarawak Malaysia. Caranya melalui Kebijakan lintas Departemen bekerja sama dengan pihak swasta atau Badan Usaha Milik Negara (BUMN).

“Salah satu konsep kerja sama yang mungkin bisa dilakukan oleh lintas departemen dengan pihak swasta maupun BUMN tersebut adalah dengan membangun perkebunan kelapa sawit ditarik sekitar 3 Kilometer disepanjang jalur perbatasan antara indonesia dan Malaysia,” ungkap Simon.

Dengan adanya konsep kerja sama tersebut, diyakini masyarakat Kalimantan Barat Indonesia yang tinggal diwilayah perbatasan dari sektor ekono-

mi dapat meningkat kesejahteraan dan taraf hidup yang lebih baik. Dari situlah mereka nanti bisa menikmati pendidikan dan kesehatan yang lebih baik pula, karena akses transportasi darat semakin baik.

Yang ingin dari adanya kerjasama itu, lanjutnya membuka Daerah-daerah terpencil di perbatasan Indonesia-Malaysia, sehingga pembangunan transportasi darat semakin lancar.

“Kita ingin menawarkan konsep pendekatan kesejahteraan untuk membangun sepanjang perbatasan indonesia Sarawak Malaysia melalui kebijakan lintas Departemen seperti Departemen kesehatan, Departemen Pendidikan, Departemen perumahan dan daerah tertinggal untuk membangun fasilitas lainnya di sepanjang jalur perbatasan bekerja sama dengan pihak swasta atau BUMN untuk masyarakat, ang-

gota TNI yang bermukim atau anggota TNI yang bertugas disepanjang jalur perbatasan,” saran Simon.

Simon yakin dari adanya kerjasama itu Negara bisa mengirit anggaran termasuk untuk pembuatan jalan, dan saranan prasarana lainnya. Sebab, apabila kerjsama itu disetuji pemerintah pusat pembiayaan semua kegiatan perkebunnan bisa dibiayai oleh pihak swasta/BUMN. Yang tak kalah penting, perlu adanya pendekatan untuk mencegah pelanggaran-pelanggaran yang sering dilakukan oleh penduduk perbatasan yang dikarenakan oleh faktor ekonomi dan Sumber Daya Manusia (SDM) yang mereka miliki masih dinilai rendah.

Dijelaskan Bupati dua periode ini, daerah perbatasan merupakan kawasan strategis karena letaknya yang langsung

berhadapan dengan wilayah lainnya. Namun sayang, potensi yang sangat besar belum dimanfaatkan secara optimal.

Sehingga wilayah perbatasan tergolong dalam kawasan tertinggal, terisolir dan belum berkembang.

“Oleh karena itu, untuk menjadikan kawasan perbatasan sebagai daerah yang maju dari aspek pembangunan, maka perlu dirancang seperangkat kebijakan pembangunanyang komprehensif dan terpadu,” kata Mantan Asisten bidang Pemerintahan, Sosial dan Ekonomi Setda Kabupaten Sekadau ini.

Kebijakan pembangunan kawasan perbatasan merupakan bagian integral yang tidak bisa dipisahkan dari kebijakan pembangunan Nasional maupun kebijakan pembangunan tingkat Propinsi Kalimantan Barat secara khusus.

Simon juga berharap kepa-

da pihak peguruan tinggi seperti Universitas Tanjungpura Pontianak (Untan) untuk dapat kiranya memberikan pengkajian ilmiah, mengadakan penelitian ilmiah bagaimana cara mengatasi masalah di wilayah perbatasan, konsep pembangunan apa yang baik untuk membangun masyarakat di wilayah perbatasan.

“Kita harapkan dari Akademisi Untan mengadakan seminar tentang perbatasan dengan mengundang pihak terkait termasuk masyarat di wilayah perbatasan untuk mempertajam Kebijakan membangun perbatasan yang ditawarkan kepada masyarakat,” sarannya.

Sebagai lembaga Pendidikan tertinggi dan merupakan kebanggaan masyakat Kalbar, Untan perlu memiliki dokumen pengkajian ilmiah yang bisa ditawarkan untuk membangun wilayah perbatasan,

mencari sulusi yang baik dengan hasil kajian ilmiahnya tersebut. Selain itu, Simon berahap Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat perlu mengkaji dokumen tentang pembangunan di perbatasan antar Negara, mendata kembali data-data diwilayah perbatasan bekerjsama dengan Tentara Nasional Indonesia.

“Diharapkan kepada Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat agar lebih proaktif dalam mencari solusi yang baik dalam membangun wilayah perbatasan, karena pembangunan wilayah perbatasan memiliki keterkaitan erat dengan Misi pembangunan Nasional, terutama untuk menjamin keutuhan dan Kedaulatan Wilayah NKRI, dan Pertahanan dan keamanan nasional serta peningkatan kesejahteraan masyarakat di wilayah perbatasan,” tandasnya. (Mto).

INFO BANK BNI 46 Pontianak, Jl. Tanjung Pura No. 1 Telp. (0561) 736211, 732016, 732630, 732026 (0561) 736392 Capem Univ. Tanjungpura.

Jl. Daya Nasional Telp. (0561) 736046 (0561) 764012 Capem Pasar Siantan, Jl. Khatulistiwa No. 81-83 Siantan Telp. (0561) 881419 (0561) 883263

BCA KCU PONTIANAK, Jln. A. Yani No. 1 Ptk, 0561-736305 (hunting) KCP Imam Bonjol, Jln. Imam Bonjol No. 457 Ptk, 0561-737984, 734524 KCP Rahadi Usman, Jln. Rahadi Usman No. 4 Ptk, 0561-733482, 740814-15 KCP Sei Pinyuh, Jln. Raya Terminal 05-06, Sei Pinyuh KCP Sultan Muhammad, Jln. Sultan Muhammad 136, Ptk, 0561-738051

BANK KALBAR CABANG UTAMA PONTIANAK Jl. Rahadi Osman No. 10 Pontianak 78117, Telp. (0561) 732148, 736723 Fax. (0561) 745149, Telex. 29174, 29129 CABANG SYARIAH Jl. A. Yani Pontianak, Komp.

Perkantoran & Town House No. 5-6 (depan A. Yani Mega Mall) Telp. (0561) 733033, 7061800, Fax. (0561) 732599

BANK BRI Kantor Cabang Barito, Jalan Barito, Telp. (0561) 734009, Fax. (0561) 733019 Komplek Pertokoan Pasar Flamboyan Jalan Gajah Mada Blok C. 14 Ptk

BANK DANAMON Jl. Tanjung Pura No. 102, Ptk Telp. (0561) 737107 (H), 730898, Fax : (0561) 736264, 765595 Jl. St. Muhammad No. 173, Ptk Telp. (0561) 731156, Fax : (0561) 734462 Jl. KH. Wahid Hasyim No.24-26, Telp.: 0561-768599/765411, Fax : 0561-768599/765411

BANK MANDIRI SYARIAH PONTIANAK, Jl. Diponegoro No. 95, Telp. (0561) 745004, Fax. Ketapang, Jl. MT. Haryono No. 111-112 Ketapang, Telp. (0534) 34600 Fax. (0534) 34395 Kantor Kas Politeknik, Kampus Politeknik Negeri Jl. A. Yani No. 52, Telp. (0561) 583850 Kantor Layanan Syariah Bank Mandiri Pontianak-Sidas, Jl. Sidas No. 2, Pontianak, Telp. : (0561)7069797, Fax. : (0561) 763082

BANK BUKOPIN Cabang Jl. Ir. H. Juanda No. 55-56 Pontianak 78117 (0561) 745025 (Hunting) (0561) 734253 Cabang Pontianak Kal-Bar, Jl. Adi Sucipto Km. 7,5 (Gedung Kopkar Mekar PLN Wil Kal - Bar) Kabupaten Pontianak, Telp. 0561 722598, 0561 - 723158, Kantor Kas Adisucipto Jl. Sultan Muhammad No. 48, Pontianak 78117 , (0561) 730001/ 730077, (0561) 730132, Capem Sultan Muhammad

BANK BTN CABANG PONTIANAK, Jl. Imam Bonjol No. 29 Pontianak 78123, Pontianak, Telepon: (0561) 740163 Fax: (0561) 740168 CABANG PEMBANTU JERUJU, Jl. Kom. Yos Sudarso No. 10, Jeruju Pontianak 78122, Telepon: (0561) 770567 Fax: (0561) 770567 KAS LAYANAN POS ONLINE PONTIANAK, Jl. St. A. Rahman No.49, 78116, Pontianak, Telepon: 0561-730641, 0561-730642, 0561730644 Fax: 0561-762146

Banjir yang menggenangi kawasan pemukiman warga dipesisir sungai di Kecamatan Sekadau Hilir, tampak Sabtu Sore (14/12).// foto Bagus Kosminto/Borneo Tribune

Warga Pesisir Sungai Masih Khawatir Banjir

BPBD Kalbar dan Muspika Sekadau Hilir Pantau Banjir Borneo Tribune, Sekadau Warga di sejumlah Desa di Sekadau Hilir sampai kememarin khawatir terjadi banjir besar. Guna mengantisipasi bencana banjir Muspika Sekadau Hilir bersama Badan Penangulangan Bencana (BPBD) Provinsi Kalimantan Barat melakukan peninjauan ke beberapa Desa di pinggiran Sungai Kapuas dan Sungai Sekadau Sabtu kemarin.

Tim menyisir titik-titik banjir dengan mengunakan Speed boat. Tim menyusuri kedua sungai sejak siang hingga jelang petang Sabtu.

Camat Sekadau Hilir, Hermantos, memimpin tim memantau kondisi banjir berangotakan, Kapolsek Sekadau Hilir, AKP K. Purba,

Banbinsa, Praka Kopka, Junaidi, Kepala Bidang Logistik Badan Penangulangan Bencana Daerah (BPBD) Provinsi Kalimantan Barat,Supardi didampingi dua orang stafnya.

Selain tim dari BPBD provinsi Kalbar turut ikut juga Kepala Bidang Bencana, BPBD Kabupaten Sekadau, sejumlah staf di Kantor Kecamatan Sekadau Hilir, Tagana Dinas Sosial Kabupaten Sekadau dan sejumlah awak Media massa.

Lokasi Peninjauan, Desa Sungai Ringin, Desa Mungguk, Seberang Kapuas, Merapi dan Seraras.

Pantauan dilapangan Sabtu Siang (14/12), dibeberapa Desa seperti Desa Seberang Kapuas dan Tanjung, air masih mengenangi badan jalan Desa.

Bersyukur banjir tidak mencapai rumah warga terkecuali rumah-rumah warga yang dalam posisi rendah dan berdekatan dengan bibir sungai.

Dari informasi sejumlah warga tak ada korban jiwa dalam musibah banjir itu. Namun, kerugian materil seperti rusaknya areal perkebunan warga seperti Karet, ladang, sawaah dan lahan kebun jagung yang berada didataran rendah.

Kabid Logistik BPBD Provinsi Kalbar, Supardi, mengatakan BPBD Provinsi mengirimkan 50 paket logistik untuk korban bencana banjir rob di Kecamatan Nanga Mahap Kabupaten Sekadau.

Sementara itu, BPBD Sekadau mengabarkan beras khusus bantuan korban banjir

di Kabupaten Sekadau sudah disediakan sebanyak 20 ton.

“Bantuan Logistik untuk korban banjir itu terdiri dari, 6 macam berupa sandang dan pangan,” kata Supardi.

BPBD Provinsi Kalbar memperkirakan Daerah-Daerah sungai di Kalbar masih rawan banjir sampai janurari 2014 sesuai dengan data BMKG Kalbar. Ituk itu Supardi mengimbau masyarakat untuk waspada dengan banjir.

“BMKG diperkirakan sampai Januari 2014 masih ada potensi hujan yang menyebapkan banjir di Kalimantan Barat,” timpal Supardi.

Camat Sekadau Hilir, Hermanto, mengatakan pihknya belum menerima data adanya korban jiwa akibat ban-

jir di Wilayah Kecamatan Sekadau Hilir. Namun, Camat mengimbau warganya waspada banjir karena masih tingginya potensi hujan seperti yang diinformasikan pihak BPBD Provinsi berdasarkan data BMKG Kalbar.“Pihak Kecamatan menghimbau masyarakat untuk lebih wasapada dan segera melapor jika terjadi hal darurat di Dusun/Desa masing-masing,” tutur Hermanto.

Kapolsek Sekadau Hilir AKP. K. Purba menambahkan, masyarakat di pesisir sungai yang rawan banjir diharapkan tetap mewaspada bencana banjir.

“Jika terjadi banjir yang mendadak, masyarakat segera menghubingi Aparat baik di tingkat Desa maupun Kecamatan,” imbaunya.(Mto).

BANK PERMATA Juanda KC, Jl. IR. H. Juanda No. 49-50 BB, Pontianak (781177), 0561-738323, 0561 -736411 Gajah Mada KCP, Jl. Gajah Mada no 69 C, Pontianak (78121), 0561747371, Tanjung Pura KCP, Jl. Tanjung Pura No. 370, Pontianak (78122), 0561764926

BANK BII KC Pontianak Jl. Tanjungpura No.20 (Pontianak) Telp. (0561) 39220

BANK MANDIRI

BANK BHI

Jl. I Gusti Ngurah Rai No. 2 , Humaera B (0561) 734247, 734147 Jl. Achmad Yani No. 3 - 3 A, (0561) 765010, 767993 Jl. Tanjungpura No. 110, (0561) 734464, 734752 Jl. Sidas No. 2 (0561) 734670, 747495, 733672

BANK MEGA

Cabang PONTIANAK, Jl. Imam Bonjol No.567 , Telp. (0561)-762838; Fax. (0561) -76290

KC PONTIANAK, Jl. H. Agus Salim No. 10 - 12, Telp. (0561) 739822, (0561) 749078

Perbaikan Jalan Rawak-Mahap Dapat Lanjutan 2014 Borneo Tribune, Sekadau Masyarakat Kecamatan Sekadau, Nanga Taman dan Nanga Mahap patut gembira.

Pasalnya, pembangunan ruas jalan menuju tiga Kecamatan di arah selatan Kabupaten Sekadau yang pada tahun 2013 ini sudah dilakukan dengan menelan biaya 13 miliar rupiah akan kembali dilanjutkan pada tahun 2014 mendatang.

Kabar itu diungkapkan anggota DPRD Propinsi Kalbar dapil Sanggau-Sekadau, Martinus Sudarno, saat menghadiri sebuah kegiatan di

Sekadau Minggu(15/12). “Ya, tahun depan akan dianggarkan lagi untuk pembangunan jalan Rawak-Nanga Mahap. Sudah ada dokumennya,” kata Sudarno di Sekadau, Minggu.

Darno mengaku belum mengetahui berapa nilai anggaran yang akan dikucurkan oleh APBD Propinsi Kalbar TA 2014.

Politisi PDI Perjuangan ini jug masih belum berani memastikan volume jalan yang akan dikerjakan nanti.

“Saya belum lihat dokumen APBD. Saya belum tahu berapa anggarannya. Yang jelas su-

dah pasti akan dianggarkan,” aku Darno.

Pria kelahiran Perongkan, Kecamatan Sekadau Hulu itu meminta masyarakat bersabar dalam menunggu jatah kue pembangunan. Dalam menjalankan roda pembangunan, kata Darno, tidak dapat dilakukan secara serta merta. Apalagi, pembangunan jalan membutuhkan biaya yang tidak sedikit.

“Kan harus bertahap. Pembangunan itu tidak bisa sekaligus langsung jadi. Butuh waktu. Sabar saja, pasti akan diba-

ngun,” janjinya.

Ruas jalan dari Kecamatan Sekadau Hulu menuju Nanga Mahap sebelum dilakukan perbaikan oelh Pemprov Kalbar tahun 2013 ini kondisinya cukup memprihatinkan.

Lobang mengangan dimanamana. Sementara saat hujan turun, air menggenangi lobang-lobang tersebut.

Namun, setelah dilakukan perbaikan diruas jalan RawakNanga Taman, kondisi ruas jalan berangsur membaik meski belum sepenuhnya mulus.

(Mto).

Martinus Sudarno.

Foto Bagus Kosminto/Borneo Tribune

Selasa, 17 Desember 2013

Sintang-Melawi

Borneo Tribune

9

Transportasi Kembali Seperti Zaman Belanda

Akses Jalan Balai Agas Rusak Berat Borneo Tribune, Nanga Pinoh RUAS jalan menuju Desa Balai Agas, Kecamatan Belimbing, Kabupaten Melawi rusak berat. Terutama pada ruas jalan antara Desa Upit dan Balai Agas. Akibatnya transportasi darat masyarakat di sana lumpuh total.

Bahkan saat ini untuk angkutan barang terpaksa harus menggunakan jalur sungai.

Tokoh masyarakat Desa Balai Agas, Konstansius Pose mendesak, supaya ruas Jalan Upit-Balai Agas segera diperhatikan oleh Pemerintah Kabupaten Melawi dengan serius. Sebab, sudah

lima tahun ruas jalan di daerah tersebut belum diperhatikan.

“Karena itu, kami minta Jalan Upit-Balai Agas menjadi perhatian serius oleh pemerintah kabupaten,” tegas tokoh masyarakat Desa Balai Agas, Konstansius Pose.

Menurut Pose, akibatnya jalan yang hancur seperti sekarang sehingga menyebabkan akses transportasi masyarakat di lima desa yang berada di ruas jalan tersebut saat ini menjadi lumpuh total. Salah satu alternatif yang dilakukan seka-

rang adalah menggunakan akses Sungai Belimbing.

“Dengan kondisi jalan saat ini, mau tidak mau kembali ke zaman Belanda, yang akses transportasinya menggunakan jalur sungai Belimbing sehingga berdampak terhadap harga barang. Karena harga barang di tempat kami sudah tidak dapat dijangkau oleh warga setempat,” keluhnya.

Sementara itu, Kepala Unit Pemeliharaan Jalan dan Jembatan (UPJJ) Wilayah II, Antonius mengatakan, penanganan ruas jalan di daerah Belimbing me-

mang belum semua mampu diakomodir. Tetapi, sambung dia, UPJJ telah berupaya menanggulangi kerusakan yang ada di sana. Seperti pembangunan ruas jalan antara Pekolai-Upit yang sudah dilaksanakan.

“Ke depan nanti baru akan kita programkan lagi. Kita akan survey. Setelah itu baru kita bisa mengadakan proses pelaksanaan pekerjaan lagi sepanjang alat bisa lewat.

Itu untuk di daerah Belimbing,” jelas Antonius.

Sementara di wilayah Belimbing Hulu, sambung Antonius, ada di beberapa

tempat yang memang tidak bisa dilaksanakan. Seperti proses pembentukan badan jalan. Hal itu dikarenakan alat tidak bisa lewat atau menyeberangi sungai. Namun UPJJ tetap melaksanakan proses pembersihan lokasi di jalan tersebut.

“Itu salah satu upaya kami untuk memperlancar proses perjalanan masyarakat,” ucapnya.

Menurutnya, panjang ruas jalan tersebut, jika diukur dari titik nol dari Desa Buil, sekitar 90 kilometer sampai ke Desa Balai Agas yang merupakan desa yang paling

terujung di ruas jalan tersebut.

“Yang sudah ditangani oleh UPJJ pada tahun ini, baru dari Pekolai-Upit. Untuk ke depannya nanti, baru dilanjutkan lagi sampai ke Balai Agas dan tentunya sepanjang alat berat bisa masuk,” tuturnya.

Dia menerangkan, karena ada beberapa jembatan yang putus. Seperti di Desa Upit,

jembatan yang ada di sana memang harus direhab dulu dan baru kendaraan bisa lewat. Jadi jembatan perlu diperbaiki dahulu baru alat berat bisa masuk.

“Pada saat ini, sekitar 30 kilometer yang belum ditangani oleh UPJJ maupun dari APBD murni. Karena kemarin baru sampai Upit yang sudah dilaksanakan,” ucapnya. (eko) o

Waspada Penyakit Musim Pancaroba Borneo Tribune, Nanga Pinoh KEPALA Bidang (Kabid) Pencegahan Penyakit dan Penyehatan Lingkungan (P2PL) Dinas Kesehatan Kabupaten Melawi, Oktavianus Naibaho mengimbau, warga supaya senantiasa mewaspadai tujuh penyakit musim hujan.

Masalahnya, setiap memasuki musim pancaroba terjadi ketidakseimbangan kondisi tubuh manusia.

Pada gilirannya akan memicu kondisi daya tahan tubuh yang semakin melemah. ”Beberapa penyakit Yang yang patut diwaspadai pada musim ini. terpenting Seperti diare, demam menjaga daya berdarah dengue (DBD), tahan tubuh agar Infeksi Saluran Pernafasan Akut tetap optimal. (ISPA), varisela, radang, harvest dan Penyakit itu Langkah pencemenjangkit tubuh tipus. gahan untuk menghaketika daya dapi menurun daya tahan tubuh dapat tahan tubuh dilakukan dengan melemah. Nah mengatur pola hidup. agar daya tahan Seperti cukup istirahat, makan bergizi seimtubuh tidak bang serta olahraga lemah, biasakan secara teratur,” terang Oktavianus. melakukan Selain itu,program olahraga secara Pemberantasan Sarang Nyamuk (PSN) dan teatur Pola Hidup Bersih dan Sehat (PHBS) juga menjadi salah satu langkah efektif mencegah penularan penyakit.

Paling tidak stamina tubuh mampu menghadapi perubahan musim yang sering disertai penyebaran berbagam penyakit musim pancaroba. ”Yang terpenting menjaga daya tahan tubuh agar tetap optimal. Penyakit itu menjangkit tubuh ketika daya tahan tubuh melemah. Nah agar daya tahan tubuh tidak lemah, biasakan melakukan olahraga secara teatur,” timpalnya.

Pihaknya juga terus mengimbau kepada masyarakat terutama daerah tropis dan daerah yang rawan banjir untuk terus menjaga pola hidup sehat. (eko) o

“

Pembayaran TBS Petani Sawit Sumir Borneo Tribune, Sintang SEJUMLAH petani sawit PT Bonti Permai Jaya Raya mengeluhkan potongan pembayaran Tandan Buah Segar (TBS) yang tidak jelas oleh Koperasi Unit Desa (KUD) Dharma Bhakti sebagai koperasi induk.

Kepala Desa Setungkup, Kecamatan Hilir, Yoelson Kesyah mengatakan, November lalu, ada tertera pada slip pembayaran TBS petani di hampar O untuk membayar pinjaman yang diberikan Julian sebesar Rp 17.700.000 serta dana partisipasi Rp 90.000/bulan/ kapling. ”Pak Julian itu ketua KUD Dharma Bhakti dan selama

kami di hamparan O tidak pernah merasa meminjam uang padanya sebanyak Rp 17.700.00. Nah, bulan November ada potongan. Pada-

hal kebun kami sudah lunas akad kreditnya dua tahun yang lalu,” ujar Kepala Desa Setungkup, Kecamatan Hilir, Yoelson Kesyah, Minggu

Ilustrasi TBS

(15/12).

Dia mengaku, pernah ada kesepakatan adanya potongan replanting (Peremajaan Kembali) ketika sawit tak dapat lagi berproduksi.

“Potongan yang ada di slip pembayaran TBS petani di hamparan O bukan potongan replanting. Kalau begitu itu pemotongan apa? Kenapa tidak ada pemberitahuan pada kami sebelumnya,” tegasnya.

Yoelson Kesyah mengharapkan, KUD Dharma Bhakti dapat menyelesaikan masalah tersebut dengan sikap kedewasaan.

Yakni dengan cara menjelaskan pemotongan tersebut kepada pemilik kebun.

”Tak menutup kemungkinan kami akan tempuh jalur hukum kalau mereka tak bisa menjelaskan tentang pemotongan tersebut kepada kami pemilik kebun,” lugasnya.

Ia menilai, pengelolaan keuangan yang dilakukan oleh KUD Dharma Bhakti dan mitranya KUD Kaban Benua tidak transparan. ”Selain tidak transparannya tentang keuangan, jarak tempuh KUD Dharma Bhakti dan KUD Kaban Benua juga jauh serta beda kecamatan, juga tidak ada pembinaan dari KUD Dharma Bhakti kepada KUD Kaban Benua,” ujarnya. (end) o

SDN 5 Tubun Hanya Punya Tiga Guru PNS Kades Harapan Jaya: Kondisi Ini Sangat Memprihatinkan Borneo Tribune, Nanga Pinoh SD Negeri 5 Tubun, Desa Harapan Jaya, Kecamatan Tanah Pinoh Barat masih kekurangan tenaga guru.

Karena itu masyarakat berharap supaya tenaga guru Pegawai Negeri Sipil (PNS) di SD tersebut dilakukan penambahan oleh Pemerintah Kabupaten Melawi.

Kepala Desa, Harapan Jaya, M. Kadri mengungkapkan, masyarakat khususnya para orang tua murid prihatin melihat kondisi sekolah yang mengalami

kekurangan guru tersebut.

Sebab, para orang tua menilai kondisi tersebut berpengaruh terhadap proses belajar mengajar di sekolah tempat anak mereka menuntut ilmu.

“Guru yang ada sekarang hanya 5 orang. Yakni 3 orang guru PNS dan 2 orang guru honor. Satu orang guru honor tersebut seorang sarjana,” ungkap Kepala Desa, Harapan Jaya, M. Kadri.

Menurutnya, dua orang tenaga guru honor tersebut memang hanya mengharap-

kan sifat sosialnya. Karena kalau melihat dari honor atau gaji yang mereka terima tentunya tidaklah sesuai. Apalagi dengan jumlah murid yang hanya berjumlah 141 orang.

“Kalau mengharapkan untuk membayar honor guru dari dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) paling-paling hanya seberapa yang mereka terima dengan jumlah siswa yang hanya 141 orang. Karena jumlah siswa menentukan besarnya jumlah BOS yang dite-

rima setiap sekolah,” ucapnya.

Kadri sangat prihatin melihat kondisi pendidikan yang berada di daerahnya.

Karena tidak hanya SD yang mengalami kekurangan tenaga guru, namun di SMP Negeri yang ada di desanya juga mengalami kekurangan guru.

“Saya merasa prihatin dengan kondisi ini. Apalagi mulai tahun 2014, semua jenjang pendidikan akan menerapkan kurikulum tahun 2013. Sekolah-sekolah

yang berada di kota saja khawatir dengan diterapkannya kurikulum 2013.

Apalagi kita yang berada di daerah seperti ini,” jelasnya.

Oleh karena itu, Kadri berharap kepada pemerintah supaya menambah jumlah tenaga guru PNS di sekolah yang ada di desa setempat.

Supaya ke depannya nanti sekolah-sekolah yang ada di desa tersebut mampu bersaing dengan sekolah-sekolah yang ada di daerah-daerah lain. (eko) o

“

RUSAK BERAT, kondisi jalan rusak menuju Desa Balai Agas membuat pengendara motor harus bersusah payah melaluinya. Bahkan jalan utama menuju ke ujung Kecamatan Belimbing ini sendiri saat ini tak lagi dapat dilalui kendaraan bermotor. FOTO: Istimewa

Apa yang Dilakukan Subri & Lusita di Kamar Hotel?

Barang Bukti Suap, KPK beberkan barang bukti suap Lusita ke Subri. FOTO: Okezone JAKARTA - PENYIDIK Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menangkap Kajari Praya, Subri dan seorang perempuan Lusita Ani Razak (LAR) di kamar hotel di kawasan Pantai Senggigi, semalam.

Apa yang sedang dilakukan keduanya saat ditangkap, KPK enggan membeberkan. ”Benar ditangkap di kamar sebuah hotel, tetapi apa yang dilakukan sebaiknya tidak jadi konsumsi publik,” kata Wakil Ketua KPK, Bambang Widjojanto di Kantor KPK, Jakarta Selatan, Minggu (15/12/2013).

Bambang membenarkan jika Lusita adalah pengusaha asal Jakarta. “LAR seorang pengusaha asal Jakarta. Kita masih mendalami apakah dia messenger atau ownernya,” ujarnya.

Saat ini, kata Bambang, penyidik masih mendalami lebih jauh apakah ada pihak lainnya yang terlibat dalam kasus suap tersebut. ”Kami belum bisa konfirmasi apakah pengusaha atau pengusaha dekat dengan penguasa,” tutup Bambang. (okezone) o

Kapuas Hulu Borneo T Tribune

Selasa, 17 Desember 2013

10

Menkumham Setuju Kolom Agama Tak Dicantumkan di KTP Borneo Tribune, Jakarta Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia (Menkum HAM) Amir Syamsuddin setuju dengan usulan penghilangan status agama warga dalam Kartu Tanda Penduduk (KTP).

Amir beralasan bahwa kebijakan tersebut tidak akan merugikan siapa pun.

“Saya tidak mengatur itu, tetapi kalau itu terjadi, saya kira tidak ada masalah,” kata Amir di rumah dinasnya, Kuningan, Jakarta Selatan, Minggu kemarin.

Menkumham Amir Syamsuddin.

Jika Terbukti Lecehkan Agatha, 4 Legislator Kena Sanksi BADAN Kehormatan DPR segera memanggil sejumlah anggota Komisi I dan Komisioner Komisi Penyiaran Indonesia (KPI) Agatha Lily untuk klarifikasi dugaan pelecehan verbal. Pemanggilan ini menindaklanjuti laporan Komisi Nasional Perempuan.

BK DPR akan mencari tahu apakah benar empat anggota Komisi I melecehkan secara verbal Agatha atau tidak.

Jika tuduhan Komnas Perempuan itu benar, keempat legislator itu akan dijatuhi sanksi. “Antara teguran lisan atau tertulis,” kata anggota BK DPR Ali Maschan Musa di gedung DPR, Kamis 12 Desember 2013.

Berdasarkan laporan Komnas Perempuan, ada kata-kata yang dianggap melecehkan dan di luar substansi dalam uji kepatutan dan kelayakan Komiisioner KPI. “Ada katakata ‘cantik, udah punya pacar belum, hari ini cantik.’

Sebenarnya ini joke saja,”

Komisioner KPI Agatha Lily kata Ali. Meski demikian, kata-kata itu memang dilontarkan kepada Agatha dalam rapat resmi DPR. “Apapun, kami harus berbenah,” kata dia.

Ali berharap kasus ini jadi bahan introspeksi semua anggota dewan yang melakukan uji kepatutan dan kelayakan di semua Komisi. “Sebab, di beberapa komisi lain ada. Kita fair saja,” kata dia.

Ke depan, kata dia, legislator lebih baik menggunakan bahasa yang yang tidak dianggap melecehkan. “Gunakan kosakata yang tak singgung perasaan,” ujarnya. (vivanews)

Amir mengatakan bahwa negara harus menghormati hak asasi setiap warga.

Lagi pula, kebijakan tersebut juga tidak melanggar hukum atau undang-undang mana pun.

“Apanya yang dilanggar?,” tanyanya.

Menteri asal Partai Demokrat itu menilai pengosongan status agama juga tidak akan menimbulkan ateisme atau menodai dasar negara, Pancasila. Ia meminta, agar publik untuk tidak terlalu jauh berpikir ke arah sana.

“Nggak, hak-hak pribadi jangan terlalu dicampuri oleh negara,” katanya.

“Kebetulan, bukan urusan saya. Jadi, saya jangan berbicara terlalu banyak.

Pandangan pribadi saya saja,” tambah Amir.

Usulan penghapusan keterangan agama ini berawal dari Pembahasan Revisi UU No. 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan mulai bergulir di DPR RI. Dalam rapat kerja perdana revisi UU Administrasi Kependudukan, muncul

wacana menghapus keterangan agama dari KTP. Terkait ketentuan pencantuman agama, diketahui bahwa selama ini identitas agama dicantumkan secara tertulis dalam KTP. Dari temuan dan laporan sebagian anggota Komisi II, warga pemeluk agama minoritas di wilayah tertentu di Indonesia, kerap dipersulit ketika sedang mengakses pelayanan publik begitu diketahui oleh petugas tersebut agamanya berbeda. (vivanews)

Pelaku Pencuri Mayat Perawan Dikirim ke Rumah Sakit Jiwa Borneo Tribune, Jakarta Resi Rokis Suhana alias Pamungkas (27), tersangka kasus pembongkaran makam dan pencurian jenazah, dikirim ke bangsal kejiwaan Rumah Sakit Umum Daerah Banyumas, Jawa Tengah.

Tersangka akan menjalani masa pemeriksaan dan observasi selama 14 hari.

Dokter Hilma Paramita, dokter kejiwaan RSUD Banyumas mengatakan, tim dokter akan melakukan pemeriksaan kondisi kejiwaan Resi. Setelah itu, akan dikeluarkan rekomendasi mengenai kondisi kejiwaan tersangka. ”Setelah 14 hari, kami akan mengeluarkan surat rekomendasi kondisi kejiwaan Resi kepada polisi,” katanya, Senin, 16 Desember 2013.

Jika kondisi kejiwaan Resi dinyatakan sehat, maka proses hukum akan dilanjutkan dengan ancaman pasal berlapis.

Diantaranya tentang pencurian dengan pemberatan, tentang pencurian makam dan

PT. BUMI BORNEO CEMERLANG

Distributor Aspal Shell (Drum) Pen 60/70, Berat Bersih : 154 Kg

Resi Rokhis Sungkana, tersangka pencuri mayat (kaos merah). tentang pencurian jenazah dengan ancaman penjara 7 tahun. Tapi jika Resi terbukti mengalami gangguan kejiwaan, Resi akan terbebas dari tuntutan hukum.

Resi ditangkap di kawasan rel kereta api kelurahan Gumilir, Cilacap Tengah, Minggu pagi. Pelaku kemudian

menunjukkan lokasi tempat melakukan ritual dan menyimpan tulangbelulang hasil curian makam di sebuah kebun pisang tak jauh dari lokasi penangkapan.

Pelaku menimbun hasil curian tulang belulang mayat di kebun itu dan menaruh sesaji. Setelah digali, polisi menemukan

tulang belulang lengkap dengan kain mori, buku Yasin, minyak wangi, kapas dan tali pocong.

Menurut pelaku, aksi itu dilakukannya sebagai ritual untuk memperoleh ilmu terbang. Pelaku mengaku telah mengambil mayat di tiga lokasi makam, di antaranya makam bayi kembar, makam gadis perawan dan satu makam lainnya. (vivanews)

Gallery

Kerawing Menerima pesanan & menjual : hasil tenunan daerah/ kerajinan, berupa pakaian adat, anyaman dan lukisan Putusibau SISKA Hp. 081257159998

IKLAN BARIS Dijual Bangunan Dijual cepat eks. kantor, sertifikat, 2 lt, Jl. Nurali No. 2, Hub. 081384151188 tnp perantara.

DIJUAL

Telp. 0561-577868 Jl. Gaj ahma da N o. 3 P ont ianak Gajahma ahmada No Po ntianak Email: aria_tur@yahoo.com Penerbangan Pontianak - Jakarta BATAVIA : 5x penerbangan dalam sehari ( z07.05 z07.55 z11.10 z14.35 z16.00 ) SRIWIJAYA : 4x penerbangan dalam sehari ( z07.00 z07.55 z11.55 z15.50 ) LION AIR : 3x penerbangan dalam sehari ( z07.30 z11.35 z15.30 )

GARUDA : 3x penerbangan dalam sehari ( z08.00 z12.55 z17.35 ) Penerbangan PTK - JOGJA & PTK - SURABAYA BATAVIA : 1x penerbangan dlm sehari (pukul : 14.45)

Tanah Kavling lokasi strategis, siap bangun di Perbatasan Sungai Raya Dalam - Punggur Kecil (lurus Paris2), SHM - aman / tidak bertimpa, dll. Tersedia 62 kavling 10 x 20 m2 (25jt cash), 8 kavling Ruko 5 x 40m2 (50 jt cash). Untuk kredit DP 5jt, sisanya diangsur 3642 bulan. Hanya 5 Km dari Jl.Ayani 3 dan pinggir jalan raya Paris - Parit Buluh.

Berminat Hubungi :

0812 5710 225

Langganan Koran Ingin berlangganan Harian Borneo Tribune di daerah, hubungi: Biro Kubu Raya: Aldi (08971600688) Biro Mempawah: Johan Wahyudi (085654587038).

Biro Sambas: Amrul Ambiya (Kontributor/Pemasaran) (085245527602).

Biro Bengkayang: (085245247955).

Mujidi

Biro Landak: Yohanes Ngalai / Pemasaran (085822062880).

Biro Sanggau: (085245904505).

Ratnasari

Biro Melawi: Eko Susilo (081256452946) Biro Sekadau: Bagus Kosminto (085245743683).

Biro Sintang: Endang Kusmiyati (08524-5006757) Biro Kapuas Hulu: (085654585775)

Herdi

Biro Ketapang: (08971600688)

Aldi

Biro Kayong Utara: Abdul Khoir (081345154592)

Ser vice Mobil

Taxi CV. TEGAR PRATAMA TRANSPORT Melayani Antar Jemput Penumpang Jl. Kalimantan No. 24B 0562-640029/641366 SINGKAWANG Jl. Imam Bonjol Gg. Tnjng Sari No. 36 0561-747211/749025 PONTIANAK INNOVASI TAXI. Melayani Antar Jemput. Jl. Tua Pekong No.24 Singkawang, (0562)3309800, Jl. A. Yani (RM. Bertagis) Pontianak Telp. (0561) 7015100, (0561) 7157000

SUTOYO MOTOR. Service, Tune Up, Las/Cat Mobil. Jl. Letjen Sutoyo No. 11 Telp. 743690 Ptk

Kost Gallery Kost. Menerima Pria & Wanita Fasilitas Air & Listrik dan lain-lain. Jl. Diponegoro No. 9 Telp.

0562-3320424 SKW

Iklan Baris:

1 baris / hari Rp. 6.000,-

Teras Borneo Tribune

Selasa, 17 Desember 2013

11

Jumadi : KPU, Panwaslu dan Pemerintah Duduk Satu Meja Lakukan Tindakan Tidak Harus Diselesaikan di Pengadilan “Termasuk bisnis to bisnis dan bisnis to governan (pemerintah-red), bisa. Nah kalau sudah ditangani lembagi BANI ini, Pengadilan Negeri (PN) tidak usah ikut campur lagi,”tutur Cornelis.

Menurutnya, pada penyelesaian sengketa baik itu antar pebisnis dan pebisnis dengan pemerintah di Pengadilan Negeri biasanya memakan waktu yang sangat lama.

“Kalau kita proses pengadilan kadang-kadang memakan waktu hingga 5-6 tahun lamanya. Saya saja sengketa Perdata pada pembebasan lahan yang ada di Sungai Raya.

Sampai habis masa jabatan pertama saya jadi Gubernur belum selesai. Ketika masuk pada priode kedua, tengah jalan dan baru dia putus dan ingkrah,”paparnya.

Padahal lanjut Gubernur, hal tersebut bisa diselesaikan

antara pebisnis dengan pemerintah. “Begitu panjang waktu yang dibutuhkan. Nah dengan adanya lembaga ini kita harapkan penyelesaian sengketasengketa bisnis tersebut antara pebisnis dan antara pebisnis dengan pemerintah cepat selesai ,”imbuhnya.

Contoh lain yang juga dapat diselesaikan melalui lembaga ini diungkapkan Gubernur, yaitu perselisihan pada sengketa lahan perkebunan yang selalu terjadi di Kalbar ini.

“Masalah perkebunan antara rakyat dengan pihak kebun.

Dimana didalam Undang-undang telah ditetapkan pembagian lahan itu 70 persen kebun Inti untuk perusahaan dan 30 persen kebun plasma untuk rakyat. Namun ada perusahaan nakal yang tidak menjalankan hal tersebut. Ini mengakibatkan marahnya rakyat dengan berani menahan alat be-

rat sehingga jadinya rakyat harus berhadapan dengan pihak kepolisian. Pada hal hal ini juga bisa diselesaikan melalauiÿ BANI ini. Jadi begitu pentingnya lembaga BANI ini. Dan ini bukan hanya kelas Pontianak.

Kelas Pontianak ada, kelas Nasional ada dan kelas Internasional juga ada dalam membantu penyelesaian sengketa yang terjadi,”tegasnya.

BANI ini merupakan lembaga Independen yang menjembatani dalam menyelesaikan sengketasengketa bisnis, perdagangan dan sengketa Perdata yang berhubungan dengan bisnis.

“Mereka cepat dan dia independen dan tidak ada kepentingan dia. Disini ditempati oleh orang-orang penting, ahli-ahli hukum perdata mulai dari domestik hingga ke internasional dan ahli-ahli hukum perjanjian,”ujarnya.

Untuk itu, Gubernur berha-

rap kepada pengurus-pengurus BANI Pontianak untuk bisa memberikan informasi dan memberikan pemehaman kepada pengusaha-pengusaha yang ada di Kalbar ini.

“Saya berharap BANI ini tidak hanya mengurus sengketa, akan tetapi juga dapat memberi pemahaman kepada pelaku bisnis. Karena tidak semua pelaku bisnis tahu aturan, apa lagi saat ini terus terang saja, Indonesia ini Undang-undangnya begitu banyak dan saling bertabrakan.

Ya ini siapa yang mau menjembataninya, ya lembaga inilah. Jangan semua itu naik ke Gubernur, naik ke pemerintah untuk itulah kenapa harus ada lembaga ini.

Disamping itu dengan adanya BANI ini, kita usahakan untuk mendewasakan rakyat kita dalam penyelesaian sengketa ini,”tandasnya. (Slt) ˜˜˜˜

19 WNA Asal China Diancam 5 Tahun Penjara Kabupaten Kapuas Hulu Provinsi Kalbar, Senin (16/12) kemarin.

Penangkapan yang dilakukan Dit Reskrisus Polda Kalbar ini pun, dilakukan secara bersama - sama dengan Dinas Kehutanan Kalbar, dan penangkapan ini dilakukan lantaran adanya informasi yang diberikan masyarakat kepada Dinas Kehutanan maupun Polda Kalbar, sehingga kedua instansi ini melakukan koordinasi dan turun ke lapangan. “ Ada 19 WNA asal China yang berhasil dilakukan penangkapan oleh Dit Reskrimsus Polda Kalbar dan Dinas Kehutanan, dan penangkapan ini berlangsung di Kecamatan Boyan Kabupaten Kapuas Hulu Kalimantan Barat, di mana penangkapan ini berlangsung pada Hari Sabtu (14/12), kemarin,”ungkap Kapolda Kalbar Brigjend Pol Arie Sulistyo melalui Kabid Humasnya, AKBP Mukson Munandar.

Menurut Kapolda Kalbar, penangkapan yang dilakukan terhadap 19 WNA asal China

tersebut, lantaran izin galian pertambangan yang dimiliki 19 WNA tersebut, telah melakukan pelebaran, di mana bukan hanya melakukan galian pertambangan, melainkan juga membabat habis hutan lindung yang ada di Kecamatan Boyan. “ 19 WNA ini bekerja di perusahaan, dan kami lupa namanya perusahaan tersebut, yang jelas 19 WNA telah menyalahi aturan, karena izin yang dimiliki hanya izin galian pertambangan, namun 19 WNA ini telah membabat kawasan hutan lindung yang ada di Kalbar ini, tepatnya di Kecamatan Boyan Kapuas Hulu,” jelasnya.

Lanjut Kapolda, pihaknya memang bekerja sama dengan Dinas Kehutanan Kalbar dalam menangani kasus ini, namun Dinas Kehutanan Kalbar telah menyerahkan kepada pihaknya untuk memproses hukum lebih lanjut terkait pembabatan kawasan hutan lindung tersebut. “ Kasus ini kita yang tangani,

namun kita tetap bekerja sama dengan Dinas Kehutanan Kalbar, karena kita turun secara bersama - sama, dan ini salah satu bentuk sinergitas antara Polda Kalbar dan Pemrov Provinsi,” ujar Kapolda.

Brigjend Pol Arie Sulistyo menegaskan, atas pembatatan kawasan hutan lindung di Indonesia, khususnya di Kalbar ini, pihaknya menjerat 19 WNA asal China itu dengan UU RI No.18 Tahun 2013 tentang Kehutanan, dan diancam hukuman selama 5 tahun penjara. “ WNA ini kita ancam dengan hukuman 5 tahun penjara di Indonesia sesuai dengan UU RI No.18 Tahun 2013 tentang kehutanan,” tegas Brig jend Pol Arie Sulistyo melalui AKBP Mukson Munandar. Melalui AKBP Mukson Munandar, Brigjend Pol Arie Sulistyo mengatakan, setelah dilakukan penangkapan oleh pihaknya dan Dinas Kehutanan Polda Kalbar, 19 WNA asal China tersebut langsung dititipkan di Rumah

Detensi Imigrasi (Rudenim) yang terletak di Kabupaten Kubu Raya (KKR). “ Karena kita tidak ada penampungan WNA di Polda Kalbar, selain berkerja sama dengan Dinas Kehutanan, kita jugaÿ bekerja sama dengan pihak Keimigrasian, guna menitipkan para WNA asal China tersebut, sampai pihak kami selesai melakukan pemeriksaan dalam proses hukum ini,” katanya.

Selain itu Kapolda juga mengatakan, bahwa pihak belum melakukan pemeriksaan terjadap 19 WNA asal China tersebut, karena pihaknya masih menggunakan penerjemah bahasa China, karena semua WNA yang ditangkap tidak bisa berbahasa Indonesia. “ Karena para WNA asal China ini tidak bisa berbahasa Indoensia, kami pun menggunakan penerjemah bahasa, untuk tidak menghambat dalam proses pemeriksaan nanti, dan saat ini kita sedang menunggu ahli bahasa tersebut,” tambahnya. (Zrn).

Kerugian Negara Terasumsi Rp.156 Miliar Barisan Rakyat Anti Korupsi (Barak).

Rustam menjelaskan, dalam hal ini sangat banyak yang dirugikan antara lain masyarakat, Pemerintah Daerah maupun Negara.

“Sudah sangat jelas para pelaku melanggar UU perlindungan konsumen, karena gula yang mereka selundupkan tidak terjamin untuk dikonsumsi masyarakat. Belum lagi terkait pemalsuan merek seperti kasus PT IGN beberapa waktu lalu tersebut,” katanya. Selain itu dari sektor pajak, lanjut Rustam, negara dirugikan hingga Rp 156 miliar atas praktek gula ilegal di Kalbar ini, namun ini baru asumsinya dalam kurun waktu 16 bulan.

“Itu baru asumsi kami atas kerugian yang ditelan Negara sekitar Rp.159 Miliar, hanya dalam kurun waktu 16 bulan terakhir. Sedangkan gula ilegal telah berlangsung belasan bahkan puluhan tahun lamanya di Kalbar ini,”ungkapnya.

Selain itu dirinya mengatakan, bahwa para pelaku praktek gula ilegal ini dipastikan tidak membayar pajak, karena masuknya gula - gula dari luar negeri ini secara ilegal. Dan ÿini harusnya menjadi pembahasan nasional. ÿ ”Kita berharap setelah pemeriksaanÿ yang dilakukan terhadap TLS alias A oleh Dit Pol Air Polda Kalbar, TLS alias A segera ditahan, dengan alasan dua kasus yang menjeratnya yakni dugaan pemalsuan merek, melanggar UU Perlindungan Konsumen,” harap Rustam.

Sedangkanÿ Kabid Humasnya AKBP Mukson Munandar mengatakan, pihaknya tidak dapat melakukan penahanan terhadap tersangka gula ilegal. Hal ini disebabkan banyak proses yang harus dilakukan, salah satunya ada-

lah mendatangkan tim ahli untuk memeriksa gula yang diamankan pihaknya.

“Walau mereka tidak di tahan, tapi dikenakan wajib lapor seminggu sekali ke Mapolda Kalbar. Mereka dapat di tahan apabila terbukti seperti kasus yang dilaporkan IGN ke Mapolda terkait pemalsuan karung yang diamankan Dit Pol Air Polda beberapa waktu lalu, itu pun prosesnya juga lama, karena kita harus meminta yang bersangkutan dalam hal ini IGN untuk hadir ke Kalbar,” kata Mukson.

Saat disinggung terkait pemeriksaan Dit Pol Air terhadap tersangka TLS alias A pada Selasa (2/12) lalu atas penangkapan sebanyak 160 karung gula ilegal yang dimasukkan gula tersebut bermerek IGN, Kapolda mengatakan pihaknya sudah melakukan pemeriksaan sebanyak dua kali terhadap TLS alias A terkait kasus tersebut.

“Untuk kasus yang dengan tersangka atas nama TLS alias A, kami sudah melakukan pemeriksaan sebanyak dua kali terhadap yang bersangkutan, di mana saat ini penyidik sedang melengkapi berkasnya, namun TLS alias A tidak ÿdilakukan penahanan, melainkan hanya wajib lapor saja, namun TLS alias A tetap diproses hukum,” ungkapÿ Kabid Humas.

Lanjut Mukson, terkait kasus yang melibatkan TLS alias A, pihaknya akan kembali mengundang PT. IGN, karena disini PT. IGN sebagai saksi pelapor dan yang menjadi saksi ahli dalam kasus ini adalah Baristan.

“Kalau memang benar terbukti melakukan pemalsuan merek dengan menggunakan karung IGN, TLS alias A, maka kita akan melakukan penahanan terhadap tersangka. De-

ngan dasar pemalsuan merek seperti yang dilaporkan IGN, dan tentunya kasus ini tetap proses,” tegas Brigjend Pol Arie melalui AKBP Mukson.

Mukson menjelaskan, pihaknya memberikan tindakan hukum sesuai apa yang disangkakan terhadap TLS alias A, ÿyakni TLS alias A dijerat dengan pasal berlapis yakni UU Nomor 8 Tahun 1999 tentang perlindungan konsumen, dan Pasal 8 Huruf a, dengan ancaman maksimal 8 tahun penjara, atau denda sebanyak Rp 2 miliar, kemudian juga dijerat dengan UU Nomor 7 Tahun 1996 tentang pangan dengan ancaman maksimal 5 tahun kurungan dan denda senilai Rp 10 miliar.

Sementara itu menurut pakar hukum Kalbar dari Universitas Tanjung Pura Dr. Hermansyah, SH, M.Hum mengatakan, terhadap semua tersangka yang tidak dilakukan penahanan mengingat mempertimbangkan beberapa faktor, namun bagi aparat penegak hukum harus senantiasa melakukan pemantauan terhadap para tersangka agar tidak kembali melakukan hal kejahatan yang sama.

“Aparat penegak hukum harus bertindak sesuai pengumpulan barang bukti dan keterangan serta memberikan sanksi sesuai fakta atau pelanggaran UU,” katanya.

Hermansyah menjelaskan, putusan penahanan juga ada pertimbangan bagi penyidik polisi atau pengadilan karena dikhawatirkan melarikan diri atas status tersangkanya. Sikap kooperatif aparat penegak hukum menyikapi kasus ini menjadi syarat mutlak bagi para tersangka, dengan memperhatikan berat atau tidaknya kasus yang ditangani.

“Dalam hal ini, pelaku hukum harus bersikap kooperatif sekalipun mereka

sebagai tersangka, tetap harus memerhatikan aspek lain. Karena jika dilakukan penahanan, dikhawatirkan mengganggu kebebasan seseorang,” terangnya.

Disisi lain lanjut Hermansyah, masyarakat tentu mempersoalkan kenapa tersangka tidak ditahan, dirinya mencontohkan, salah satu faktor yang memungkinkan tersangka tidak di tahan oleh penegak hukum, yakni disebabkan tersangka merupakan tulang punggung keluarga.

Oleh sebab itu, jika di tahan pelakunya dikhawatirkan keluarganya akan terlantar dan tidak ada yang menafkahi perekonomian kesehariannya.

“Mereka dilakukan penahanan karena dari proses penyidikan dikhawatirkan melarikan diri atau melakukan perbuatan yang sama. Untuk mereka yang tidak dilakukan penahanan karena memang diyakini tidak akan melakukan kembali perbuatan yang memberatkan pelaku atau tersangka,” ucapnya.

Dirinya menegaskan, praktik ilegal bukan saja melanggar Undang-Undang, namun dari sisi pemerintah semestinya dapat melakukan tindakan dengan cara memenuhi kebutuhan dasar masyarakat dalam hal ini gula.

“Apapun itu, dasarnya tidak dapat dibenarkan karena dapat merusak perekonomian. Tetapi, peran pemerintah juga mempunyai kewajiban untuk menyuplai gula ke masyarakat karena gula merupakan kebutuhan dasar. Penangkapan pelaku ilegal bukan hanya dilaporkan dan di tindak begitu saja, namun harus ada solusi agar keberadaan gula tidak langka bahkan harga yang melonjak tinggi,” tutur Dr. Hermansyah, SH, M.Hum.(Zrn).

Borneo Tribune, Kubu Raya Sembrautnya pemasangan atribut-atribut calon legislatif hingga bertumpukan di jalan, hingga jalan utama juga menjadi sasaran para calon wakil rakyat untuk mensosialisasikan dirinya, hal tersebut juga terlihat di jalan Arteri Supadio yang termasuk kategori jalan protokol yang merupakan jalan utama menuju ke Bandara Supadio Pontianak.

Kesembrautan pemasangan spanduk yang terjadi di jalanjalan yang terbilang strategis tersebut dikeluhkan sejumlah kalangan hingga masyarakat, salah satu masyarakat yang tinggal Sungai Raya Dalam, Andry menyesalkan dengan banyaknya spanduk-spanduk calon legislatif yang bertebaran di jalan-jalan besar seperti di jalan arteri supadio. “jika dibandingkan jalan utama yaitu Jalan Ahmad Yani mulai dari simpang kantor BPN hingga kantor Polda Kalbar, sangat jarang ditemukan kesembrautan pemasangan-pemasangan spanduk caleg seperti yang terjadi di jalan arteri supadio saat ini,” katanya.

Dia menuturkan, bukan menjadi pemandangan yang aneh lagi jika melewati jalan protokol tersebut. “Setidaknya pemerintah bersikap tegas untuk melakukan penertiban mengenai spandukspanduk yang sangat dianggap merusak pemandangan jalan tersebut,”ujarnya.

Sementara itu, Pengamat Politik, Akademisi Universitas Tanjungpura angkat bicara mengenai perihal tersebut, Jumadi menjelaskan, saat ini

KPU sudah mengeluarkan regulasi mengenai alat peraga yang didalamnya telah diatur pula mengenai alat peraga spanduk, dan telah ditentukan didalamnya mengenai zonazona yang diperbolehkan untuk memasang alat peraga berupa spanduk tersebut. ”tentunya kesadaran para calon legislatif yang bertarung pada pileg untuk tidak melanggar aturan-aturan pemasangan spanduk yang telah ditentukan zonanya dalam peraturan KPU,” jelasnya.

Dia mengatakan, jika adanya pelanggaran-pelanggaran mengenai regulasi yang telah dibuat oleh KPU, tentunya kembali lagi kepada panwaslu untuk mengambil tindakan terkait penyalahan aturan yang telah baku. “panwaslu dalam hal ini perlu berkoordinasi dengan pemerintah kota ataupun kabupaten di wilayah masing-masing untuk melakukan upaya-upaya penertiban, karena momen ini merupakan momen pesta demokrasi seluruh Indonesia, maka perlulah ketegasan-ketegasan agar semuanya berjalan dengan baik,” tuturnya.

Aturan KPU sudah jelas, menurutnya haruslah dipertegas mengenai daerahdaerah strategis yang dilarang untuk menancapkan spandukspanduk tersebut. “upayaupaya untuk menghindari sembrautnya pemasangan spanduk pileg, KPU dapat mempertegas zona-zona yang dilarang untuk dilakukannya sosialisasi menggunakan media spanduk, hal tersebut dapat disosialisasikan KPU de-

ngan gamblang agar tidak ada pelanggaran yang terjadi seperti saat ini,” ungkapnya.

Menurutny, jika hal ini dibiarkan terus menerus, maka pastinya akan merusak estekika keindahan di daerah itu sendiri, dan setidaknya para calon wakil rakyat yang nantinya menjadi abdi rakyat untuk dapat mematuhi aturan yang telah dibuat oleh KPU. “Idealnya tidak boleh seenaknya mamasang spanduk di zona-zona yang telah dilarang,”tegas Jumadi.

Saat disinggung mengenai efektifitas sosialiasi mengenai media spanduk, Jumadi mengatakan hal tersebut tidak dapat terbilang efektif, namun upayaupaya tersebut masihlah terbilang relatif dan tidak terlalu signifikan manfaatnya. “Menurut hemat saya, sosialiasi yang mendalam dan lebih dapat dikatakan sasaran tembaknya jelas dan bermanfaat yaitu metode yang saat ini lebih banyak digunakan oleh para calon pemimpin yang ingin mendudukan suatu jabatan yaitu dengan mengusung metode blusukan, saya rasa itu lebih efektif dan manjur,”saranya.

Dirinya menambahkan, ketika saat ini kesembrautan masih terjadi di titik-titik strategis, sudah saatnya pihak-pihak berwenang untuk melakukan upaya penertiban agar tidak berlarut-larut. ”seyogyanya Panwas, KPU, beserta Pemerintah terkait untuk duduk satu meja dan mengambil langkah-langkah yang tegas dan konkrit untuk menyelesaikan kesembrautan yang terjadi sekarang,” ungkapnya. (Adex)

Jangan Buat SPJ Fiktif Rp 6,683 triliun, SKPD dalam rangka dekonsentrasi sebesar Rp 201,92 miliar, SKPD dalam rangka tugas pembantuan sebesar Rp 406,08 miliar.

SKPD dalam rangka urusan bersama Rp 320,60 miliar, Transfer ke Daerah untuk Provinsi sebesar Rp 2,064 Triliun, dan Transfer ke daerah untuk kabupaten/kota sebesar Rp 11,930 Triliun. Dengan total DIPA TA 2014 diserahkan pada hari ini dengan jumlah seluruhnya sebanyak 655 Dipa.

Dengan pagu sebesar Rp 7,611 Triliun. Dengan rincian DIPA satker kementerian dan lembaga/KL sebanyak 492 Dipa total Rp 6,683 Triliun.

DIPA Dekonsentrasi sebanyak 63 DIPA, total pagi sebesar Rp 201,916 miliar. DIPA Tugas pembantuan sebanyak 83 DIPA, total pagu sebesar Rp. 406,079 miliar, dan DIPA urusan bersama sebanyak 17

DIPA, total pagu sebesar Rp 320,598 miliar.

Gubernur Kalbar Drs Cornelis, MH meminta kepada Bupati/Walikota, Instansi Vertikal, BUMN/BUMD maupun SKPD untuk membuat laporan realisasi pengguna anggaran yang diberikan benar dan dikelola dengan baik, benar, sesuai UU dan segala peraturannya.

“Kalau tak sanggup, jangan buat Surat Pertanggungjawaban (SPJ) fiktif. Jangan dicairkan terpaksa, nanti anda-anda akan berhadap dengan polisi, jaksa, dan KPK,” kata Cornelis, kepada penerima DIPA TA 2014.

Gubernur juga menyesalkan kepada Bupati yang tidak hadir dalam penerimaan DIPA ini, dan ketidak hadirannya telah membuktikan tidak konsistennya terhadap DIPA dan lebih mementingkan urusan lain. Hanya mau jabat-

an tok, DIPA ini menyangkut kepentingan rakyat, kepentingan pegawai.

“Mana Bupati Ketapang, kok tidak hadir. Kalau Bupati Kubu Raya oke lah (sebentar lagi Bupati terpilih akan dilantik-red), Bupati Ketapang kemana ?,”tanya Cornelis.

Menanggapi hal itu, Wakil Bupati Ketapang Boyman Harun yang mewakili Bupati Henrikus memberikan jawaban kepada Gubernur kalau Bupatinya sedang berobat keluar negeri.

“Mana buktinya, kalau dia (Henrikus red) izin kepada dirinya untuk berobat keluar negeri. Seenak aja urus Negara. Mana dia ada izin tuh. Saya kemana-mana termasuk luar negeri, saya juga minta izin Presiden. Masak gitu, jadi Bupati memalukan. Kalau tidak mau Bupati berhenti jak,” ancamnya. (Lay).

1.800 Liter Solar Subsidi Diamankan suatu tempat dengan menggunakan satu unit Truk dengan nomor polisi, KB 8998 AS, Senin (16/12) kemarin.

1800 BBM jenis solar bersubsidi yang diangkut secara ilegal ini pun, merupakan milik AY alias Y warga Siantan Tengah Kecamatan Pontianak Utara, di mana AY alias Y saat ini sedang menjalani pemeriksaan oleh Sat Reskrim Polresta Pontianak, guna dilakukan pengembangan.

Kasat Reskrim Polresta Pontianak Kompol Heni Agus Sunandar saat dikonfirmasi diruang kerjanya terkait penangkapan BBM bersubsidi jenis solar yang diangkut secara ilegal, membenarkan jajarannya telah melakukan penangkapan satu unit Truk dengan nomor polisi KB 8998 AS di Jalan Tanjung Raya II

Kecamatan Pontianak Timur. “ BBM bersubsidi jenis solar yang berhasil kami amankan, yakni sebanyak 1,8 Ton solar subsidi ini hendak dibawa ke suatu tempat secara ilegal oleh truk warna kuning KB 8998 AS milik tersangka yakni˜ AY alias Y,” ungkap Kasat Reskrim.

Dalam pemeriksaan yang dilakukan pihaknya, lanjut Kasat Reskrim, AY alias Y yang merupakan warga Kecamatan Pontianak Utara membenar BBM jenis solar tersebut adalah miliknya, dan mengakui hanya dijual secara eceran di pinggir jalan. “ AY alias Y mengaku untuk dijual eceran di pinggir jalan, namun ada dugaan kami ini bukan hanya untuk diecer, melainkan untuk dijual ke perusahaan industri dengan har-

ga solar untuk industry, atau bukan harga subsidi lagi, maka dari kita sedang melakukan pengembangan terhadap si tersangka ini,” jelasnya.

Dikatakan Kompol Heni Agus Sunandar, peran AY alias Y dalam kasus ini, merupakan sebagaiÿ pengumpul atau penimbun BBM jenis solar bersubsidi dari para spekulan. “ Peran AY alias Y ini kita duga sebagai pengumpul atau penimbun BBM bersubsidi jenis solar dari para spekulan BBM,” katanya. Lebihj jauh lagi Kompol Heni Agus Sunandar menegaskan, AY lias Y dijerat oleh pihaknya dengan UU RI tentang Migas, yakni dengan ancaman hukuman selama 5 tahun penjara, karena telah melakukan pengumpulan atau penimbunan BBM bersubsidi.(Zrn).

Rp 3,5 Triliun untuk Pengamanan Pemilu “Biaya pengamanan sendiri Rp 1,9 triliun tahun lalu, sehingga peralatan diadakan di pos-pos lain, maka anggaran Rp 3,5 triliun. Hitung-hitungan kami kemarin khusus pengamanan Rp 2,2 triliun,” kata Sutarman di Gedung DPR , Jakarta, Senin (16/12).

Alasan pengajuan anggaran sebesar itu, menurut Sutarman, karena jumlah TPS dan pemilih yang meningkat, se-

hingga secara otomatis jumlah petugas polisi yang berjaga juga naik. Selain itu, ia menambahkan, polisi juga harus mengamankan distribusi surat suara.

“Berapa banyak pulau, berapa banyak TPS, seluruhnya kita kawal. Mengawal sampai masuknya surat itu,” ujar dia.

Atas besarnya anggaran itu, kata Sutarman, dia berharap Komisi III Bidang Hukum DPR bisa memenuhinya.

Anggota Komisi III, Abu Bakar Alhabsy sendiri mengaku akan memperjuangkan kebutuhan dana pengamanan Pemilu tersebut.

“Kalau memang nanti dana ada, tolong disiapkan transparansi dan akuntabilitasnya. Saya dan Komisi III akan perjuangkan dananya dari mana. Nanti kita perlu kerjasama dengan mitra kerja lainnya,” ujar Aboe Bakar. (vivanews)

CMYK

Borneo Tribune

Selasa, 17 Desember 2013

www.borneotribune.com

12

PKK Provinsi Adakan Pasar Murah Bentuk Komitmen Membantu Rakyat Kecil

Borneo Tribune, Kubu Raya Merangkaknya bahan Kebutuhan pokok menjelang Natal dan Tahun Baru membuat PKK Provinsi Kalbar mengadakan pasar murah di Dusun Gunung Loncek, Desa Teluk Bakung Kab. Kubu Raya, Minggu (15/12).

Ketua PKK Prov. Kalbar Ny. Frederika Cornelis, S.Pd mengatakan bahwa kegiatan pasar murah ini dimaksudkan untuk meringankan ekonomi masyarakat menengah kebawah.

“Saat ini harga bahan pokok terus melambung tinggi dan banyak masyarakat terbebani dengan melambungnya hargaharga tersebut, untuk itu dengan mengadakan pasar murah PKK bekerjasama dengan Disperindag Prov. Kalbar mencoba membantu,” ungkapnya.

Lebih lanjut Frederika mengatakan pasar murah yang menjual sembilan bahan pokok (sembako) tersebut dilaksanakan di SD Negeri 25 Sungai

Ambawang. Pasar murah ini biasanya kita laksanakan menjelang hari-hari besar keagamaan.

Kegiatan pasar murah tersebut sekaligus menjawab keinginan/usulan masyarakat, dalam hal ini anggota DPRD Prov.

Kalbar Dapil Kab. Pontianak dan Kab. Kubu Raya, Fraksi PDI Perjuangan M. Jimi, SH. “Pada pasar murah ini PKK Prov. Kalbar menyediakan bahan kebutuhan pokok seperti minyak goreng, gula, teh, kacang, roti kering dan sirup.

Pasar murah ini biasanya kita laksanakan menjelang hari-hari besar keagamaan. Jadi sebelum Imlek dan Idul Fitri beberapa waktu lalu kita laksanakan, kali ini jelang Natal dan Tahun Baru kita juga gelar.

Pemilihan lokasi kali ini atas usulan Anggota DPRD Prov.

Kalbar M. Jimi. Namun tujuan pasar murah tersebut hanya untuk membantu masyarakat,

maupun materi kepada masyarakat yang membutuhkan kita di setiap momentum yang ada, termasuk Natal dan Tahun Baru,” terang Cornelis.

Gubernur Drs. Cornelis, MH yang berkesempatan hadir meskipun disibukkan dengan padatnya kegiatan melayani mayarakat, tetap merasa senang dan bahagia bisa bertemu langsung dengan warga Dusun Gunung Loncek dan dapat meringankan beban masyarakat terutama yang kurang mampu dengan adanya pasar murah ini.

Sebelumnya kepala Dusun Gunung Loncek melaporkan tentang keadaan masyarakat yang membutuhkan transportasi jalan, listrik dan pembangunan tower seluler serta ucapan terima kasih karena dengan pasar murah ini dapat membantu meringankan beban warganya menyongsong perayaan Natal 2013 dan tahun baru 2014. (*r/johan)

dalam rangka mempersiapkan untuk menyambut natal dan tahun baru. Karena jarak yang jauh ke kampung-kampung, kami adakan pasar murah untuk meringankan beban masyarakat yang kurang mampu sehingga tetap bisa merayakan natal dan tahun baru,” terang Frederika Cornelis.

Ditempat yang sama Gubernur Kalbar Drs. Cornelis, MH mengatakan pasar murah yang dilaksanakan pemerintah dan organisasi lainnya merupakan bentuk komitmen membantu rakyat kecil.

“Pasar murah merupakan salah satu bentuk pendampingan terhadap kebutuhan dan harapan rakyat yang dilakukan pemerintah. Utamanya, pada momentum khusus, seperti pada saat menjelang hari raya seperti sekarang ini. Ini adalah bagian dari keberpihakan kita kepada masyarakat, baik dalam bentuk pelayanan

SPESIFIKASI PONDASI COR BETON SETEMPAT + PERKUATAN CERUCUK RANGKA BADAN BETON BERTULANG DINDING BATAKO PLESTER LUAR LANTAI COR BETON KERAMIK 40 X 40 (T 45 X T 70) TERAS COR + KERAMIK 40 X 40 RANGKA ATAP BAJA RINGAN ATAP SENG METAL PINTU JENDELA KUSEN ALUMINIUM, DAUN PINTU MULTIPLEK CAT LUAR DALAM PLAFON RANGKAALUMINIUM PENUTUP GYPSUM (DALAM) GRC (LUAR)

KM/WC KERAMIK 20 X 20 SANITARY KLOSET JONGKOK (T 45) KLOSET DUDUK (T 70) FASILITAS LISTRIK PLN 1300 W LEBAR JALAN 5 METER AIR BERSIH PDAM PAGAR KELILING

2 Tahun Tambah 36 Penderita Thalassemia

Pertemuan Keluarga Besar Thalassemia Kalbar Borneo Tribune, Pontanak “Setetes darah bisa menyelamatkan nyawa manusia.

Ungkapan ini sangat berarti bagi para penderita thalassemia dimana mereka sangat bergantung kepada para pendonor darah. Penderitaan ini setiap bulan membutuhkan 120 katong darah atau dibutuhkan sekitar 1.500 katong darah setiap tahun untuk menolong anak-anak penderita thalassemia di Kalbar seumur hidup.

“Saya mengajak agar semua dokter, khususnya dokter anak terus mengupayakan pencegahan dan memberikan pengobatan yang maksimal terhadap para penderita thalassemia mayor, agar mereka bisa tumbuh dan berkembang sebagaimana anak-anak sehat lainnya, serta mendapatkan pendidikan yang seharusnya, sehingga mereka dapat berprestasi menjadi kebanggaan keluarga dan bangsa Indonesia,” kata Ketua Ikatan Dokter Anak (IDAI) Kalbar dr Charles Hutasoit, Sp.A, Ming-

gu (15/12), pada pembukaan Pertemuan Keluarga Besar Thalassemia Kalbar yang digelar oleh Perhimpunan Orangtua Penderita Thalassemia (POPTI) Kalbar, di Balai Petitih, Kantor Gubernur Kalbar.

Dikatakannya, semakin tahun semakin banyak penderita Thalassemia baru yang terdiagnosa. Dari 81 penderita pada tahun 2011 terdiagnosa, sekarang telah meningkat menjadi 117 orang penderita Thalassemia. “Jadi telah lahir 36 anak thalessemia mayor dalam kurun waktu 2 tahun ini,” jelasnya.

Pengurus POPTI Kalbar telah mengadakan upaya pencegahan lagi dengan melakukan skrining thalassemia bagi keluarga penderita thalassemia yang beresiko tinggi membawa agen thalassemia. “Ini kita lakukan dalam upaya memutus rantai penyakit darah keturunan ini dari keluarga besar mereka,” ujarnya.

Sementara itu, Gubernur Kalbar Drs Cornelis, MH me-

ngatakan Thalassemia merupakan penyakit kelainan daerah akibat gen globins el darah merah yang mengakibatkan tidak cukupnya hemoglobin (Hb) dalam darah.

“Penyakit darah ini diturunkan oleh kedua orang tuanya, karena kedua orangtuanya sebagai pembawa sifat dari gen thalassemia,” kata Gubernur dalam sambutan yang dibacakan Asisten II Setda Kalbar Lensus Kandri, pada Pembukaan Pertemuan Keluarga Besar Thalassemia Kalbar.

Dikatakannya, selama kurun waktu 4 tahun didirikannya Perhimpunan Orangtua Penderita Thalassemia (POPTI) Kalbar tahun 2007 meningkat 300 persen. Penyakit thalassemia ini selain membuat anak-anak menderita seumur hidupnya dikarenakan harus trasfusi darah rutin, dan biaya pengobatan yang ditanggung pemerintah terhadap 117 penderita thalassemia di Kalbar sebesar Rp 600 juta perbulan atau hampir Rp 7,2 milir pertahun. (Lay).

HUBUNGI:

YONGKY 0852 4551 2773

TYPE 45 & 70 Denah Lokasi

POM BENSIN

Keraton Kadariah

DENAH T 45

DENAH T 70

Jl. Ya’ M Sabran

Jl. Panglima Aim

Jl. Tj Hilir

Jl. Tanjung Raya

RS YARSI

PENDERITA THALASSEMIA . Asisten II Setda Kalbar Lensus Kandri bersama Ketua IDAI Kalbar Charles Hutasoit bersama anak-anak penderita Thalassemia. FOTO Andika Lay/Borneo Tribune.

Hadir di Pontianak untuk memenuhi kebutuhan busana batik bagi Anda dan Keluarga

Menyediakan kain dan busana batik eksklusif bagi Pria, Wanita, Sarimbit (pasangan), Remaja dan Anak-anak dengan motif dan model yang trendy untuk kegiatan formal maupun informal

Kertas Fotokopi Berkualitas

DISTRIBUTOR TUNGGAL

CV. DUTA UTAMA ADITYA Jl. Putri Candramidi No. 8 Pontianak-Kalbar Telp. 0561-767552/766199